text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
peraturan menteri sosial republik indonesia nomor tahun tentang kelas dan nilai jabatan masih terdapat kekurangan dan belum menampung pertambahan satuan kerjasosikementerian sosialsosial. unit pelaksana teknis yang selanjutnya singkat upt adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas kementerian sosial bidangnya wilayah masing masing yang berada bawah serta bertanggung jawab kepada menteri sosialb.untuk pertama kali, penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan lingkungan kementerian sosial ditetapkan oleh menteri sosial sesuaisosial sebagaimana dimaksud pada kelas jabatan ditetapkan oleh menteri sosial setelah mendapat persetujuan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. jabatan untuk masing masing kelas jabatan bagi pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dankeputusan tentang kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional tertentu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. keputusan tentang penetapan jabatan dan kelas jabatan pegawai dalam jabatan fungsional umum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenangmenterian sosial ditandatangani oleh menteri sosialnya. dalam hal alih tugas sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan dalam dan antarunit kerja ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaianbab iii tunjangan kinerja tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai, termasuk calon pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan tertentu. tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan kelas jabatan, capaian kinerja, dan kehadiran menurut hari dan jam kerja. ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja lingkungan kementerian sosiatentang kelas dan nilai jabatan pegawai lingkungan kementerian sosial. kelas dan nilai jabatan struktural kelas nilai kepala sub bagian progam kepala sub bagian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepala bagian keuangan kepala sub bagian tata laksana keuangan '' ) | kepala sub bagian perbendaharaan dan gaji ')' ) kepala bagian analisis, pemantauandan lhp kepala sub bagian analisis laporan hasil pengawasan kepala sub bagian pemantauandan lhp kepala sub bagian kepegawaian kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga '' ) | kepala sub bagian tata usaha kepala sub bagian tata usaha penanggulangan kemiskinan kepala sub bagian tata usaha ''' ) | kepala sub bagian tata usaha '' ) | kepala subbagian program dan anggaran teknis kepala subbagian program dan anggaran darah ' ' ) | kepala subbagian program dan anggaran generik kepala subbagian analisis kebijakan rehabilitasi sosial ' '| kelas nilai kenaikan peradangan dang sasa jaminan sosial kibetasuntatun east dag dan penanggulangan kemiskinan kepala subbagian kerjasama pemerintah kepala subbagian kerjasama non pemerintah kepala subbagian kerjasama multilateral ' ' ) '| kepala subbagian evaluasi kepala subbagian pelaporan kepala subbagian tata usaha kepala subbagian perbuatan kepala subbagian kearsipan' ')' ) | kepala subbagian tata usaha sekjen '') ) | kepala subbagian tata usaha staf ahli menteri ')' ) ' kepala subbagian tata usaha protokol kepala subbagian urusan dalam dan pelayanan catatan urban dalam dan layanan sasa kepala subbagian pengamanan kepala subbagian pemeliharaan kepala subbagian analisis kebutuhan dan pengadaan kepala subbagian penyimpanan dan distribusi kepala subbagian inventarisasi dan penghapusan kepala bagian tatalaksana keuangan non keuangan kepala subbagian penerimaan negara bukan pajak kepala subbagian biro kepala subbagian gaji dan perjalanan dinas kelas nilai kepala subbagian urusan perbendaharaan kepala subbagian tuntutan perbendaharaan dan ganti pang anton tuntutan perbendaharaan dan gang kepala bagian verifikasidan akuntansi '' ) | ) kepala subbagian verifikasi dan akuntansi pusat '' kepala subbagian verifikasi dan akuntansi daerah kepala subbagian pelaporan keuangan kepala sub bagian organisasi kepala sub bagian tatalaksana kepala sub bagian pep kepala sub bagian pengangkatan pemindahan pegawai kepala sub bagian pemberhentian pegawai kepala sub bagian data dokumentasi kepala sub bagian analisis kebutuhan diklat pegawai ' kepala sub bagian pengembangan karir pegawai kepala sub bagian disiplin, penilaian kinerja penghargaan pegawai kepala sub bagian formasi pengadaan pegawai ' ' ) | kepala sub bagian tata usaha kepala sub bagian perencanaan pegawai '' ) | kepala pusat penyuluhan sosial kepala bagian tata usaha kepala sub bagian perencanaan kepala sub bagian umum sosial kepala sub bidang analisis kebutuhan kepala sub bidang materi, media dan teknologi sosial kepala sub bidang pelaksanaan penyuluhan sosial ' ) ) | kepala sub bidang kerjasama, evaluasi dan pelaporan kepala biro humas kelas nilai kepala subbagian perpustakaan kepala subbagian pameran dan dokumentasi ' ' ) | kepala subbagian biro kepala subbagian pendapat umum kepala subbagian pemberitaan kepala subbagian publikasi kepala subbagian hubungan antar lembaga eksekutif kepala subbagian hubungan antar lembaga legislatif kepala subbagian hubungan antar lembaga masyarakat kepala subbagian umum kepala subbagian perencanaan kepala subbidang penyusunan naskah hukum1 kepala subbidang penyusunan naskah hukum ' ' ) | kepala bidang bantuan hukum, dokumentasi dan kepala subbidang bantuan hukum kepala subbidang dokumentasi dan informasi hukum kepala bagian umum, olah raga, seniman budaya kepala subbagian umum kepala subbagian or, seniman budaya '')')) ) | kepala bagian pemberdayaan dan kesejahteraan kepala subbagian pemberdayaan '' ) | kepala subbagian kesejahteraan kepala bagian pembinaan mental dan advokasi ' ' ) | kepala subbagian pembinaan mental kepala subbagian advokasi ' '' ) | kepala subbagian tata usaha kepala subbagian kepegawaian kepala subbagian rumah tangga dan pergudangan kepala subbagian program kelas nilai' ) | kepala subbagian tatalaksana keuangan kepala subbagian verifikasidan akuntansi kepala subbagian organisasi dan tatalaksana ''' ) | kepala subbagian humas kepala subbagian hukum kepala seksi bimbingan kepala seksi standardisasi kepala seksi perizinan kepala seksi pengumpulan sosial kepala seksi pengelolaan keuangan kepala seksi pengelolaan barang kepala seksi pemantauan kepala seksi penyidikan kepala subbagian tata usaha '' ) | dan pekerja migran kekerasan kepala seksi pemulangan dan reintegrasi ''' ) | kepala seksi pemulihan sosial ' ' | kepala submit perlindungan sosial pekerja migran kepala seksi pemulangan dan reintegrasi ' ' ) | kepala seksi penampungan dan pemulihan sosial ' )) kepala seksi persiapan kepala seksi standardisasi ' '' ) | kepala seksi kerjasama kepala seksi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepala sub bagian tata usaha '')' ) | kelas nilai kepala subbagian tata usaha ' ' kepala seksi keserasian sosial 'o' '' ) | kepala seksi penguatan sumberdaya '') ) | kepala seksi advokasi sosial '' )o | kepala seksi bantuan darurat ' ' kepala seksi penguatan sosial ' ' kepala seksi reintegrasi kepala seksi kerjasama pemerintah kepala seksi kerjasama non pemerintah ' ' ) | kepala seksi kesiapsiagaan kepala seksi mitigasi kepala seksi bantuan darurat '' ) | kepala seksi advokasi sosial ' ' '' ) | kepala seksi pemulihan sosial '' ) | kepala seksi penguatan sosial ' )') ) | kepala seksi kerjasama pemerintah kepala seksi kerjasama non pemerintah kepala seksi analisis kebutuhan kepala seksi evaluasi dan pelaporan kepala subbagian tata usaha kepala seksi kelembagaan kepala seksi pengelolaan premi berkelanjutan kepala seksi penyaluran kepala seksi pendampingan kelas nilai kepala seksi seleksi kepala seksi verifikasi kepala seksi kerjasama pemerintah kepala seksi kerjasama non pemerintah ' ' ) | kepala subbagian tata usaha sosial kepala sub bagian progam kepala sub bagian pemantauan kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan kepala sub bagian tatalaksana keuangan kepala sub bagian perbendaharaan dan gaji ')')' ) | kepala sub bagian verifikasidan akuntansi '' ) | kepala sub bagian organisasi dan tatalaksana kepala sub bagian hukum kepala sub bagian humas kepala sub bagian kepegawaian tas5 kepala sub bagian rumah tangga ' )' | kepala sub bagian tata usaha kepala bidang pengumpulan dan pengelolaan data kepala sub bagian tata usaha kepala sub bidang pengumpulan data '') ) | kepala sub bidang pengelolaan dan penyajian data ' ) ) | kepala sub bidang pelayanan informasi dan kerjasama kepala sub bidang kerjasama kepala pusat pembinaan jabatan pekerja sosial dan kasual. umum kelas nilai kasual. perencana subid. pekerja sosial subid. penyuluh sosial subid. sertifikasi |. subid. akreditasi |. kasual kepegawaian dan keuangan kepala subang umum .|. subid perencana dan program subid program penjamin mutu dan balap subid pelaksana diklat aparatur subid kerjasama dan pengembangan diklat aparatur subid pelaksana diklat ksm subid kerjasama dan pengembangan diklat ksm sosial kepala sub bagian umum kepala sub bagian perencanaan sub bidang analisis kebutuhan kepala sub bidang penjamin mutu kepala sub bidang kerjasama kepala sub bidang diseminasi kepala sub bagian umum kepala sub bagian keuangan kepala seksi penyusunan rencana dan program kepala seksi informasikan advokasi yankees kepala seksi standardisasi sistem yankees kepala seksi sosialisasi sistem yankees kelas nilai kepala sub bag umum kepala sub bag keuangan kepala seksi pemantauan dan evaluasi ' ' ) '|') ) | kepala seksi penyusunan program kepala seksi diklat tsp ' ' ) ) | kepala seksi penyusunan program kepala seksi diklat tsp kelas nilaiian kepegawaian kepala sub bagian perlengkapan rumah tangga kepala sub bagian keuangan kepala sub bagian humas kemahasiswaan kepala sub bagian administrasi pendidikan kelas nilai kepala sub bagian administrasi pengajaran kepala sub bagian administrasi praktikum dan ben non kerjasama penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan kepala subbagian tata usaha '' ' | kepala subbagian kepegawaian kepala subbagian rumah tangga ')' ) | kepala subbagian tatalaksana keuangan kepala subbagian verifikasi dan akuntansi kepala subbagian organisasi dan tatalaksana kepala subbagian humas kepala subbagian hukum pemberdayaan perempuan kepala seksi asistensi keluarga ' ' ' | kepala seksi pemberdayaan perempuan kepala seksi bimbingan kesejahteraan sosial keluarga kepala seksi konsultasidan advokasi ' ' ) | kepala sub direktorat tenaga kerja sosial masyarakat dan kepala seksi kerja kesejahteraan sosial masyarakat ' ' kepala seksi organisasi sosial 'o' ')' ) | kepala seksi kerjasama kepala seksi bimbingan sosial dunia usaha '' ) | kelas nilai kepala seksi kelembagaan karang taruna ' ' | kepala seksi pengembangan kapasitas kepala subbagian tata usaha '')' ) | kepala seksi identifikasi kepala seksi analisis manusia kepala seksi pemberdayaan sdm kat kepala seksi pemberdayaan pendamping sosial kat ' ' ) | potensi totabuan potongan das lingkungan kedua lingkungan komunitas adat terpencil kepala seksi keserasian sosial ' ' ' | epansaattemamsta dan pelaporan kepala seksi kerjasama dan kelembagaan kepala seksi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepala subbagian tata usaha kepala seksi identifikasi kepala seksi analisis kepala seksi pengembangan kapasitas sdm kepala seksi pengembangan kapasitas usaha kumuh kepala seksi bimbingan sosial '')' '| kepala seksi pengembangan lingkungan sosial ' ')') ) aksesibilitas kepala seksi advokasi sosial ' '' ) | kelas nilai kepala seksi pengembangan aksesibilitas kepala subbagian tata usaha kepala subbagian tata usaha kepala seksi advokasi kepala seksi pengembangan aksesibilitas kepala seksi analisis kepala seksi identifikasi kepala seksi pengembangan lingkungan sosial 'o)') ) | kepala seksi bimbingan sosial ' ' '| kepala seksi pengembangan kapasitas sdm ' ) | kepala seksi pengembangan kapasitas usaha ' ') ) | pahlawan perintis kemerdekaan kepala seksi penghargaan kepala seksi kesejahteraan keluarga pahlawan dan semen sea penawangan rasa perintisan ane kematian nan kepanawanandan rasa perintisan sebagian sunan nia kepamawanangan sasa perintisan kepala seksi penggalian nilai kepala seksi pelestarian nilai tas5 kepala submit pengelolaan tmp dan mpn kepala seksi pengelolaan tmpn utama '' ) | kepala seksi standardisasi dan mpn kepala sub bagian tata usaha kepala sub bagian tata usaha kepala sub bagian kepegawaian kelas nilai kepala sub bagian rumah tangga ' ' ) | kepala subbagian tata laksana keuangan kepala subbagian perbendaharaan dan gaji '' ) | kepala subbagian verifikasidan akuntansi '' ) |organisasi dan tatalaksana '' ) kepala subbagian hukum kepala subbagian humas kasi pengangkatan anak kasi pengasuhan anak balita kasi pengasuhan anak dalam keluarga '' ) | kasi pengasuhan anak dalam lembaga ' ' '| berhadapan dengan hakan rasa berhadapan dengan hukum kasi pengembangan remaja ' ' | kasi kelembagaan dan penguatan keluarga ' ' ) | kasi aksesibilitas anak dengan kecacatan khusus kasi kelembagaan dan perlindungan anak kasi advokasi dan perlindungan khusus kepala subbagian tata usaha '' | dan bekas penderita penyakit kronis kepala seksi rehabilitasi sosial dalam panti '' ) kepala seksi rehabilitasi sosial luar panti '' | netra dan rungu wicara kepala seksi rehabilitasi sosial dalam panti '' ) kelas nilai kepala seksi rehabilitasi sosial luar panti '')' ) ) | mental dan eks psikotik kepala seksi rehabilitasi sosial dalam panti kepala seksi rehabilitasi sosial luar panti ')' ) | kepala seksi kelembagaan kepala seksi advokasi sosial ' ' | kepala seksi asistensi sosial ' ' ) | kepala seksi pemeliharaan dan kesejahteraan sosial ' ) ) | kepala sub bagian tata usaha ''' ) | pemulung direktur rehabilitasi sosial tuna sosial ' ')' ) | kepala seksi rehabilitasi sosial pemulung trafficking perempuan kepala seksi rehabilitasi sosial tuna susila kepala seksi rehabilitasi sosial korban trafficking perempuan lembaga pemeeketan ana vasa pisan lembaga pemasyarakatan kepala seksi penyiapan rehabilitasi sosial bible kepala seksi reintegrasi sosial bible kelompok minoritas kepala seksi pelayanan sosial orang dengan hiv aids ' '| kepala seksi pelayanan sosial kelompok minoritas kepala subbagian tata usaha direktur rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan melek enam tarsata penyalahgunaan napa peheetahan peryalahyaaan maria nan |o0 also pencegahan penyalahgunaan napa napa emban non napa dalam institusi kelas nilai sesama napa luar institusi penyalahgunaan napa penyalahgunaan napa kepala seksi kelembagaan penanggulangan napa ' ) | man penanggulangan napa kepala subbagian tata usaha kepala subbagian tata usaha ''' | kepala seksi standardisasi kepala seksi evaluasidan pelaporan kepala seksi pelayanan sosial dalam panti ' ' ) '| kepala seksi pelayanan sosial luar panti ' ' ) | kepala seksi kerjasama kelembagaan kepala seksi pembinaan kelembagaan kedaruratan kepala seksi advokasi sosial ' ' '' | kepala seksi pelayanan sosial kedaruratan kepala subbagian kepegawaian kepala subbagian keuangan kepala subbagian umum kepala seksi perencana program dan evaluasi pelatihan sebatas ran kecamatan mat bang dog dansa rehabilitasi kepala seksi pelatihan keterampilan umum kelas nilai kepala seksi penelitian dan pengembangan vokasional kepala seksi penelitian dan pengembangan instruktur ' )'| keatas pembinaan pantang (og |orang naa sosialisasi dan pembinaan lanjut kepala seksi pelatihan vokasional kepala seksi perencana dan evaluasi program | ) kepala seksi resosialisasidan bimbingan lanjut ' )' ) kasubbag keuangan kasubbag kepegawaian kasubbag umum kepala seksi progam kepala seksi advokasi kepala seksi evaluasidan pelaporan kepala seksi identifikasi kepala seksi bimbingan sosial ' ' | kepala seksi bimbingan keterampilan kepala seksi bimbingan lanjut kepala seksi kerjasama kepala seksi penyaluran kepala subbagian kepegawaian kepala subbagian keuangan kepala subbagian umum kepala seksi bimbingan lanjut ' ' ) | kepala seksi kerjasama kepala seksi penyaluran kepala seksi program kepala seksi evaluasidanlaporan kepala seksi advokasi kepala seksi identifikasi kelas nilai kepala seksi bimbingan keterampilan kepala seksi bimbingan sosial ' ' | kepala subbab tata usaha kepala seksi percetakan dan penerbitan kepala seksi kerjasama kelembagaan kepala seksi program kepala seksi sarankan prasarana kepala isbn nyata guna kepala seksi pas kepala seksi rehabilitasi sosial 'o)')epala seksi pas kepala seksi rehabilitasi sosial ' ')') | kepala subbagian tata usaha kepala seksi pas kepala seksi rehabilitasi sosial 'o')') | kepala subbagian tata usaha')') ) | kepala subbagian tata usaha '' | oo kelas nilai ' )asubbag tata usaha '' | kepala seksi program dan advokasi sosial ' '' ) '|ason kasubbag tata usaha kepala seksi program dan advokasi sosial ' ')' ) | kepala seksi rehabilitasi sosial 'o)') ) | kepala smp handayani ' ' kepala subbagian tata usaha kepala seksi pas kepala seksi reason kepala sub bagian tata usaha kepala seksi rehabilitasi sosial 'o')') ) | kepala seksi program advokasi sosial ' ')' ) | kepala subbagian tata usaha kepala seksi pas kepala seksi reason kelas nilai kepala subbagian tata usaha ' ' ' ) | kepala seksi pas kepala seksi reason kepala seksi pas kepala seksi rehabilitasi sosial 'o' ' | kepala subbagian tata usaha '' | kepala seksi pas kepala seksi rehabilitasi sosial kepala subbagian tata usaha kepala seksi pas kepala seksi rehabilitasi sosial '' ) | kepala subbagian tata usaha kepala subbagian tata usaha kepala seksi pas kepala seksi reason kepala subbagian tata usaha '' ) | kepala seksi rehabilitasi sosial ' ' ' ) | kepala seksi program dan advokasi sosial '')' ) | kepala subbagian tata usaha kasi reason kasi pas kepala sub bagian tata usaha '')' ) | kepala seksi rehabilitasi sosial ' ')' ' ) | kepala seksi program dan advokasi sosial ' ' ) | kepala subbagian tata usaha '' ) | kepala seksi pas kepala seksi reason kepala subbagian tata usaha kasi reason kasi pas kelas nilai kepala seksi pas 1as5 kepala seksi rehabilitasi sosial kepala subbagian tata usaha 1a55 (kepala seksi penyaluran dan bimbingantanjut kasubbag tata usaha a5s kepala seksi program dan advokasi sosial kepala seksi rehabilitasi sosial) a55 kasubbag tata usaha tas5 kepala seksi program dan advokasi sosial kepala seksi rehabilitasi sosial) a55 kepala urusan tata usaha kepala suksesi pelayanan sosial asuhan anak kepala suksesi rehabilitasi perlindungan sosial |. kepala urusan tata usaha) kepala suksesi program advokasi sosial kepala suksesi rehabilitasi sosial 7as kepala urusan tata usaha) kepala suksesi program advokasi sosial kepala suksesi pelayanan sosialstaf ahli menteri kelas nilai nama jabatan jabatan jabatan staf ahli menteri bidang dampak sosial staf ahli menteri bidang hubungan masyarakat staf ahli menteri bidang integrasi sosial staf ahli menteri bidang otonomi daerah staf ahli menteri bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial menteri sosial republik indonesia, ttd salim segar juri lampiran iiitertentu kelas nilai adams keperawatan pelaksana analis kepegawaian pelaksana lanjutan analis keperawatan penyedia t23o analis kepegawaian pertama analis kepegawaian muda ' ' ' | analis kepegawaian madya |analis kebijakan pertama analis kebijakan muda analis kebijakan madya ' ' | arsiparis pelaksana) arsiparis pelaksana lanjutan tools arsiparis penyelia arsiparis pertama arsiparis muda a855 arsiparis madya auditor pelaksana auditor pelaksana lanjutan auditor penyedia auditor pertama auditor muda auditor madya dokter umum dokter gig |instruktur pelaksana instruktur pelaksana lanjutan struktur penyelia struktur pertama fisioterapis pelaksana fisioterapis pelaksana lanjutan kelas nilai fisioterapis penyedia penerjemah pertama penerjemah muda peneliti pertama peneliti muda peneliti madya peneliti utama pekerja sosial pelaksana pekerja sosial pelaksana lanjutan ios pekerja sosial penyelia (bekerja sosial pertama bekerja sosial muda pekerja sosial madya okupasi terapis pelaksana okupasi terapis pelaksana lanjutan okupasi terapis penyedia erotis prostesis pelaksana erotis prostesis pelaksana lanjutan iortotis prostesis penyelia terapis wicara pelaksana (merapi wicara pelaksana lanjutan terapis wicara penyelia teknisi litkayasa pelaksana tao teknisi litkayasa pelaksana lanjutan teknisi litkayasa penyedia pertama aturan perancang undangan muda daya jatuh perundang undangan app madya perawat pelaksana pemula perawat pelaksana tao perawat pelaksana lanjutan perawat penyelia perawat gigi pelaksana tao perawat gigi pelaksana lanjutan perawat gigi penyedia kelas nilai "is perencana pertama perencana muda perencana madya statistics pelaksana statistics pelaksana lanjutan statistics penyelia statistics pertama statistics muda penyuluh sosial pertama penyuluh sosial muda '' ' ) | penyuluh sosial madya ' ' ) | pemula pranata hubungan masyarakat pelaksana pranata hubungan masyarakat pelaksana dra ben pranata hubungan masyarakat penyelia ' ' ) | pranata hubungan masyarakat pertama ' ' ) | pranata hubungan masyarakat muda '')' ) | pranata hubungan masyarakat madya pranata komputer pelaksana | ) pranata komputer pelaksanalanjutan pranata komputer penyedia pranata komputer pertama pranata komputer muda ' ' '| pranata komputer madywidyaiswara pertama widyaiswara muda widyaiswara madya widyaiswara utama kelas nilai nama jabatan jabatan jabatan tato neo asistenumum kelas nilai nama jabatan jabatan jabatan editor huruf braille dan buku bicara koordinator instalasi bahasa koordinator instalasi media pembelajaran koordinator instalasi pend.pembimbing agama menelaah bahan perijinan sumber dana bantuan sosial menelaah data bahan pimpinan menelaah laporan pemeriksaan menelaah sarana kebutuhan pengadilan pengalih huruf braille dan pengisi suara buku bicara penganalisis bahan tuntutan perbendaharaan ganti rugi penganalisis formaskelas nilai nama jabatan jabatan jabatan penganalisis pemberdayaan komunitas adat terpencil penganalisis pemberhentian pensiun pegawai penganalisis pengembangan karir pegawai pengelola administrasi pengajaran pengelola pengadaan barang jasa pengelola praktikum mahasiswa pengelola urusan kemahasiswaan dan alumni mengevaluasi program dan kegiatan penilai kompetensi pegawaipenanggulangan kemiskinan penyiar bahan analisis kebijakan perlindungpenghapusan bmn penyiar bahan kebutuhkelas nilai nama jabatan jabatan jabatan penyiar bahan pelatihan vokasionalreintegrasi sosial dan pelaporan penyiar bahan penyelenggaraan diklat penyiar bahan program anggaran daerah penyiar bahan program anggaran generik penyiar bahan program anggaran teknis penyiar bahan sertifikasi pekerja sosial profesional tkskelas nilai nama jabatan jabatan jabatevaluasikelas nilai nama jabatan jabatan jabatantunjangan berkelanjutan penyusun bahan pendayagunaan nilai sl.lm pencegahan penyalahgunaan napa penyusun bahan pengembangan potensi sos. bud. ekonomiperintisan penyusun bahan penggalian potensi sosbudpenyusun bahan penyaluran bantuan langsungevaluasi pelatihan penyusun bahan perlindungan dan advokasi sosial pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional '1a8 penata laporan bmn barang persediaan jas penata laporan keuangan tas pengelola asrama diliat '1a0 pendeta barang sumber dana bantuan sosial ha7 pengelola gudang eos pendeta ims) isi pengeltamsttasi perpustakaan pengelola wisma pengolah basis data diklat pegawai '1st pengolah bahan kerjasama pengolah bahan kesiapsiagaan pengolah bahan mengisi kelas nilai nama jabatan jabatan jabatanbimbingan lanjutan pengolah data bantuan kedaruratan pengolah data formasi pengadaan pegawai pengolah data hasil evaluasipenghapusan bmn pengolah data kebutuhan logistik bencanapengembangan instruktur pengolah data penelitian pengembangan rehabilitasi vokasional pengolah data penelitian pengembangan sosialisasi dan pembinaan lanjut pengolah data pengelolaan premi assessors '18s pengolah data pengembangan karir oo) pengolah data penguatan sosial pengolah data penguatan sumber daya aon tangan pala pengumpulan bumper dena bantan sosial pengolah data penyaluran berkelanjutan bego param steam sosial hot pengolah dam prep pengolah data reintegrasi sosial non ktp aoa tanya pan mandarin bambu dane aman sosial pengolah data tenaga kesejahteraan sosial jaan oma penta rugi pengolah hasil pemantauan progam penyaji data kesejahteraan sosial ventilator keuangan petugas pemulasara jenazah menteri sosial republik indonesia, ttd salim segar juri
|
sala, bahwa korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berhak atas rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun tentang psikotropika dan undang undang nomor tahun tentang narkotika,maka perlu penanganan secara terpadu dan profesional, bahw sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu disempurnakan, menteri sosialsanakan fungsi sosial, menjaga keputihan, mengembangkan kewirausahaaninaan: penguatan potensi diri dan pemeliharaan keputihan terhadap korban penyalahgunaan napa) informasi dan konsultasi terhadap bekas korban penyalahgunaan napa: hasil penjangkauan, pemetaan, dan atau verifikasi data korban penyalahgunaan napa, kerja dan atau pendidikan terhadap bekas korban penyalahgunaan napa: rumah usaha seperti usaha ekonomi produktif uep) bagi korban penyalahgunaan napa, pendampingan perseorangan dan atau kelompok terhadap korban penyalahgunaan napa, dan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar korban penyalahgunaan napa. pembinaan penguatan potensi diri dan pemeliharaan keputihan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penguatan minat bakat, penguatan fungsi sosial, dan penguatan motivasi. pembinaan informasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembinaan pemahaman komitmen terhadap informasi, pembinaan pemahaman komitmen terhadap konsultasi, dan cc. pembinaan pelaksanaan komitmen terhadap informasi dan konsultasi. pembinaan hasil penjangkauan, pemetaan, dan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pelaksanaan pemetaan dan atau verifikasi, pengelolaan data hasil pemetaan dan atau verifikasi, cc. pengembangan data korban penyalahgunaan napa, dan penggunaan data korban penyalahgunaan napa. menteri sosial republik indonesia pembinaan kerja dan atau pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembinaan dan penyaluran dunia pendidikan sekolah, pembinaan dan penyaluran dunia usaha kerja, pembinaan rumah usaha seperti usaha ekonomis produktif uep) sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penumbuhan usaha ekonomi produktif uep)), pembinaan usaha ekonomi produktif uep), cc. pendampingan usaha ekonomi produktif uep): dan pengembangan usaha ekonomi produktif uep). pembinaan pendampingan perseorangan dan atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pendampingan perseorangan, dan pendampingan kelompok. pembinaan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penguatan keluarga dan atau lingkungan masyarakat, dan pembinaan keluarga dan atau lingkungan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan direktur jenderal rehabilitasimencegah dan menangani dampak buruk serta membela korban penyalahgunaan napa untuk mendapatkan hak haknya. perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam huruf bertujuan menteri sosial republik indonesia tersedianya rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa didasarkan atas hak asasi manusia: tersedianya kebutuhan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa, cc. tersedianya pendampingan bagi korban penyalahgunaan napa apabila menghadapi kasus kasus tertentu. bab iii sumber daya manusia bagian kesatu petugas rehabilitasi sosial petugas rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nap, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada dapat berperan sebagai manajer kasus, konselor adisi, pendamping sosial, dan advokasi sosial sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada berperanperanan manajer kasus sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan, merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melakukan advokasi sosial untuk berbagai jenis pelayanan bagi korban penyalahgunaan napa dan keluarganya, peranan konselor adisi sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan memberikan pemahaman, mendorong arah perubahan, dan memfasilitasi penentuan alternatif pemecahan masalah korban penyalahgunaan napa baik secara individu maupun kelompok, menteri sosial republik indonesia peranan pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan menjalin relasi, memperkuat dukungan, mendayagunakan potensi dan sumber pelayanan serta meningkatkan akses dalam rangka memecahkan masalah korban penyalahgunaan napa. peranan advokat sosial sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan mengupayakan perlindungan dan memperjuangkan hak hak korban penyalahgunaan napa. bagian kedua pendampingan sosial pendampingan sosial dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaran pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan naprehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, perlindunganpa, memahami permasalahan korban penyalahgunaan napa, meningkatkan pemahaman korban tentang bahaya penyalahgunaan napa, menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah bagi korban, dan melakukan perubahan perilaku korban penyalahgunaan napa. ii: menteri sosial republik indonesia pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada bertujuan agar korban mampu meningkatkan kepercayaan diri, mampu mandiri, dan menjaga keputihan agarason penyalahgunaan napa, menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa, ii: menteri sosial republik indonesia melaporkan penyalahgunaan napa kepada pihak yang berwenang,dan atau memberikan pelayanan kepada korban penyalahgunaan napadalam penerapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa, melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nap, melakukan pendataan secara nasional terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa secara nasional, dan meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial,atuan kerja perangkat daerah skpd) dan antarkabupaten kota wilayahnya, menteri sosial republik indonesia belakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa kabupaten kotnghimpun, pemetaan dan verifikasi pendataan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa lingkup provinsi, dan menyediakan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa. bagian ketiga kabupaten kota bupati walikota, bekerja kebijakan program kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa sesuai denganlaksanakan pendataan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa, dan menyediakan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa: menteri sosial republik indonesiakabupaten kota. walikota bupatkorban penyalahgunaan naparehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa. menteri sosial republik indonesia dan kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangannyasosial korban penyalahgunaan napa untuk tahun berikutnya. bagian ketiga supervisi supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dilakukan oleh pemerintah oleh menteri, pemerintah provinsi oleh gubernur,dan pemerintah kabupaten kota oleh bupati walikota. masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan supervisi terhadap kinerja lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa. menteri sosial republik indonesiauntuk pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napmenteri sosial republik indonesiaorban penyalahgunaan. menteri sosial republik indonesia pencegahan penyalahgunaan napa adalahmbinaan lanjut korban penyalahgunaan napa adalahrlindungan sosial korban penyalahgunaan napadvokasi sosial korban penyalahgunaan napstandar rehabilitasi sosial adalah spesifikasi teknis yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukanmenteri sosial republik indonesiapa. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. tujuan standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa yaitu: menjadi acuan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napa, memberikan perlindungan terhadap korban dari kesalahan praktik, memberikan arah dan pedoman kinerja bagi penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa, dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa. sasaran standar rehabilitasi sosial meliputi pemerintah dan pemerintah daerah, dan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa. bab ruang lingkup bagian kesatu umum ruang lingkup penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa meliputi pencegahan, rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut (afterward),dan perlindungan dan advokasi sosial. menteri sosial republik indonesia penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat. pemerintah sebagaimana dimaksud pada yaitu kementerian sosial. pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada yaitu gubernur dan perangkat daerah dalam hal ini instansi sosial provinsi. pemerintah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada yaitu bupati, walikota dan perangkat daerah dalam hal ini instansi sosial kabupaten kota. masyarakat sebagaimana dimaksud pada yaitu individu, kelompok yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam melaksanakan rehabilitasi sosial, dan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa. sasaran penyelenggaraan korban penyalahgunaan napa meliputi: korban, keluarga, dan masyarakat. bagian kedua pencegahan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan upaya upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan napa. pencegahan penyalahgunaan napa meliputi: primer, sekunder, dan cc. tersier. menteri sosial republik indonesiapmengalami ketergantungan terhadap nap agar tidak mengalami kekambuhan. bagian ketiga rehabilitasi sosial rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan agar korban penyalahgunaan napa:dan terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa. rehabilitasi sosial dilaksanaenteri sosial republik indonesia tahapan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengpembinaan lanjut tahapan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada dapat diselenggarakan dalam dan atau luar lembaga rehabilitasi sosial, terdiri atas kegiatan sosialisasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi, dan penerimaan. kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial guna memperoleh dukungan dan data awal korban penyalahgunaan nappengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud padamenteri sosial republik indonesiakorban penyalahgunaan napketerbatasan lembaga rehabilitasi sosial sehingga diperlukan sistem rujukan. pembinaan lanjut tahapan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bagian dari penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa. bagian keempat pembinaan lanjut after care) pembinaan lanjut merupakan upaya yang diarahkan kepada korban penyalahgunaan napa yang telah selesai mengikuti proseskorban penyalahgunaan napa mampu:
|
menteri sosial republik indonesia pertanggung jawaban dan pelaporan dekonsentrasi pertanggung menteri sosial republik indonesia laporan pertanggung dan bendahara pengeluaran. menteri sosial republik indonesiamenteri sosial republik indonesia(output) dan menambah nilai aset pemerintah. menteri sosial republik indonesiamenteri sosial republik indonesia jawaban dan pelaporan tugas pembantuan pertanggung jawaban dan pelaporan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. menteri sosial republik indonesia(1l)menteri sosial republik indonesia gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintahmenteri sosial republik indonesiamakdinyatakan masih berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran bab xiii ketentuan penutupmulai dilaksanakan pada tanggal januari menteri sosial republik indonesiasosial republik indonesiamenteri sosial republik indonesia kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, selanjutnya disebut kepala skpd,tujuan rencana program, kegiatan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan adalahmenteri sosial republik indonesia tsm relawan sosial non governmental organization), organisasi sosial masyarakat, dan j .cc.menteri sosial republik indonesia rencana program yang dibiayai melalui pendanaan tugas pembantuan lingkup kementerian sosial meliputi: spm), bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. bagian kedua menteri sosial republik indonesi dan menteri yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. menteri sosial republik indonesia,menteri sosial republik indonesia
|
3gumum nasional: bahwa perkembangan kuantitas dan kualitas anggota taruna siaga bencana yang semakin meningkat memerlukan pengelolaan lebih baik dan profesional dalam pengaturan maupun pelaksanaan tugas penanggulangan bencana: bahwa peraturan menteri sosial nomor huk tentang taruna siaga bencana pada kenyataannya belum mengatur secara komprehensif taruna siaga bencanaumumumum,menteri sosial republik indonesia pengerahan tagawa dilakukan oleh kementerian sosial, dinas sosial instansi sosial provinsi, dan dinas sosial instansi. bab atribut tagawa atribut tagawa terdiri atas pakaian dinas harian pdh): pakaian dinas lapangan pdl): dan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib dikenakan pada saat penanggulangan bencana, ketentuan mengenai atributlagu dan ikrar tagawa tagawa mempunyai logo, lagu, dan ikrar. lagu tagawa sebagaimana dimaksud pada terdiri atas mars tagawa, dan hymne tagawa. mars sebagaimana dimaksud pada huruf dan ikrar sebagaimana dimaksud pada wajib dinyanyikan pada setiap kegiatan resmi tagawa. menteri sosial republik indonesia ketentuan mengenai bentuk logo, jenis lagu, dan ikrarbab pelaporan setiap anggota tagawa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada forum koordinasi tagawa sesuai wilayah tugasnya. forum koordinasi tagawa melaporkan kepada dinas sosial instansi sosial kabupaten kota, provinsi, dan kementerian sosial c.g. direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial secara berjenjang. bab xii sumber pendanaan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tagawaxiii ketentuan penutup pada saat peraturan ini mulai berlaku, keputusan direktur jenderal bantuan dan jaminan sosial nomor a kep bjs xi1 tentang pedoman perlengkapan dan atribut tagawa serta tanda kecakapan keahlian khusus gugus tugas penanggulangan bencana bidang bantuan sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan yang barub maksud, tujuan, dan ruang lingkup tagawa ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana. tagawa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana. ruang lingkup peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, dan fungsi tagawa, keanggotaan dan penentangan, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi, pelindung, penasehat dan pembina, pengendalian, atribut dan kelengkapan administrasi tagawa, lagu dan ikrar tagawa, pelaporan serta sumber pendanaan. menteri sosial republik indonesia bab iii kedudukan, tugas, dan fungsi tagawa berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada menteri sosial melalui direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial c.g. direktur perlindungan sosial korban bencana alam. tagawa mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana,tugas tagawa dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pra bencana mempunyai fungsi:kegiatansistem deteksiupaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya. tugas tagawa dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi: mengkaji denganmengidentifikasi mendata korban bencana, melaksanakanmelaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara, menteri sosial republik indonesia melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum, melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik, melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial, memobilisasi dan menggerakan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko: dan mengupayakan tanggap darurat lainnya. tugas tagawa dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi: mengidentifikasi mendata kerugian material pada korban bencana, mengidentifikasi mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana: melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan, mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait, dan melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial. ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tugas dan fungsikeanggotaan dan penentangan keanggotaan tagawa terdiri atas anggota tagawa, dan anggota tagawa kehormatan anggota tagawa sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan anggota tagawa yang ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggota tagawa kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan anggota yang ditetapkan karena penghargaan, jabatan, atau pengabdian dalam penanggulangan bencana. menteri sosial republik indonesia calon anggota tagawa berasal dari perorangan, kelompok masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan. calon anggota tagawa sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat: warga negara indonesia laki laki atauharus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada calon anggota tagawa wajib mengikuti pelatihan dasar tagawa. calon anggota tagawa dan tagawa kehormatan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan sebagai anggota tagawa oleh direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial. anggota tagawa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada memperoleh nomor induk anggota tagawa. ketentuan mengenai penetapan anggota tagawa dan tagawa kehormatan, diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial. jenjang keanggotaan tagawa terdiri atas tagawa muda, yaitu anggota tagawa yang telah mengikuti pelatihan dasar, berpengalaman dalam penanggulangan bencana, tagawa maya, yaitu anggota tagawa yang telah mengikuti pelatihan dan pemantapan penanggulangan bencana tingkat madya, berpengalaman, dan mempunyai keterampilan khusus dalam penanggulangan bencana, dan tagawa utama, yaitu anggota tagawa yang telah mengikuti pelatihan, pemantapan tingkat utama, dan mempunyai keterampilan khusus serta telah berpengalaman dalam penanggulangan bencana baik regional maupun nasional. menteri sosial republik indonesia ketentuan mengenai penentangan keanggotaankeanggotaan tagawa berakhir karena mengundurkan diri, meninggal dunia, dan atau diberhentikan. anggota tagawa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf dikarenakan melanggar tata tertib tagawa atau melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. pemberhentian keanggotaan tagawa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan ketua forum koordinasi tagawa kabupaten kota melaporkan kepada kepala dinas sosial instansi sosial kabupaten kota mengenai adanya anggotsurat,kepalahentikan keanggotaan tagawa dengan surat keputusan. menteri sosial republik indonesia bab hak dan kewajiban anggota tagawa mempunyai hak yang sama untuk mengikuti peningkatan kemampuan dan kualitas sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, tugasnya, dan mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh kementerian sosial dan pemerintah daerah. anggota tagawa mempunyai kewajiban melaksanakan tugas tugas sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan komunikasi dan koordinasi antar anggota maupun dengan pihak terkait: mematuhi norma dan kaidah hukum serta aturan yang berlaku,anggota tagawa yang mempunyai dedikasi, loyalitas, dan pengabdiatau bupati walikota. pemberian penghargaan bagi anggota tagawa sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan: menteri sosial republik indonesia ketua forum koordinasi tagawa kabupaten kota mengusulkan kepada kepala dinas sosial instansi sosial kabupaten kota mengenai adanya anggota tagawa yang berprestasi luar biasa dalam penanggulangan bencana, dinas sosial instansi sosial kabupaten kota memberikan surat rekomendasi secara tertulis atas usulan pemberian penghargaan, kepala dinas sosial instansi sosial provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan dimaksud:ikan penghargaan dengan surat keputusketentuan mengenai penghargaan dan pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial. bab vii pelindung dan pembina pelindung dan pembina tagawa untuk tingkat nasional pelindung menteri sosial pembina utama direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial kementerian sosial pembina teknis direktur perlindungan sosial korban bencana alam menteri sosial republik indonesia pelindung dan pembina tagawa untuk tingkat provinsi pelindung gubernur pembina utama kepala dinas instansi sosial provinsiprovinsi pelindung dan pembina tagawa untuk tingkat kabupaten kota pelindung bupati walikota pembina utama kepala dinas sosial instansi sosial kabupaten kotakabupaten kota bab viii pengendalian dan pemberdayaan pengendalian tagawa dilakukan oleh menteri sosial c.g direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosialkabupaten kota. pemberdayaan tagawa dilakukan oleh: menteri sosial c.g direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial untuk tingkat nasional, gubernur c.g kepala dinas sosial instansi sosial provinsi, dan walikota bupati c.g kepala dinas sosial instansi sosial kabupaten kota.sosial instansi sosial provinsi, kabupaten kota.
|
lg) aia ran menteri sosial republik indonesia, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaanggal agustus tentang pedoman umum koordinasi pengelolaan cadangan beras pemerintah, perlu diterbitemergency relief) dan penanganan pascadan urusan logistik lembaran negarperhatikan instruksi presiden nomor tahun tentang kebijakan perkerasan. memutuskan menetapbab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud denganoleh apbn sebagai cadangan beras pemerintah dan dikelola oleh perum bulog dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat emergency relief) dan penanganan pasca bencankontrol manusia antara lain:, dan bencana sosial antara lain kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakatkerawanan pangan adalah kondisi tidak terpenuhi pangan penduduk sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi akibat hama tanaman maupun kekeringan yang berkepanjangan sehingga terjadi pus gagal panen yang dimungkinkan terjadinya busung lapar. bab ruang lingkup penggunaan cadangan beras pemerintah hanya diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan darurat emergency relief) dan penanganan pasca bencana, yang penyebarannya disesuaikan dengan kebutuhan dampak bencana yang ditimbulkan. bab iii kewenangan penggunaan gubernur, melalui persetujuan menteri sosial. bupati walikota melalui persetujuan gubernur. bab prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan beras bagian kesatu prosedur penggunaan cadangan beras nasional sesuai kewenangan sebagai berikut kepala dinas sosial kesejahteraan sosial institusi sosial provinsi a.n. gubernur mengajukan permohonan dolok sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada menteri sosial. kepala dinas sosial kesejahteraan sosial institusi sosial kabupaten kota a.n bupati walikota mengajukan permohonan sub dolok sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan menteri sosial. penggunaan cadangan beras nasional lebih dari kewenangan yang telah ditentukan diatur sebagai berikut permintaan cadangan beras pemerintah dari provinsi diajukan oleh kepala dinas sosial kesejahteraan sosial institusi sosial provinsi a.n gubernur kepada menteri sosial dengan tembusan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat dan menteri pertanian. permintaan cadangan beras pemerintah dari kabupaten kota diajukan oleh kepala dinas sosial kesejahteraan sosial institusi sosial kabupaten kota atau bupati walikota kepada gubernur dengan tembusan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, menteri sosial dan menteri pertanian. berdasarkan permintaan cadangan beras pemerintah tersebut atas, menteri sosial mengajukan surat permintaan cadangan beras pemerintah kepada perum bulog dan selanjutnya perum bulog mengeluarkan perintah logistik prolog) untuk dikirim kepada revisi regional perum bulog. bagian kedua mekanisme penggunaan cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan bencana, diatur sebagai berikut pelaksanaan penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah dilakukan oleh petugas dari dinas sosial dinas kesejahteraan sosial institusi sosial provinsi kabupaten kota dengan melibatkan petugas dari kecamatan, kelurahan desa setempat. bantuan cadangan beras pemerintah yang diberikan kepada para korban bencana agar dibuat berita acara serah terima bantuan dan diketahui oleh camat dan lurah kepala desa setempat. jumlah beras yang disalurkan kepada korban bencana disesuaikan dengan kebutuhan dengan indeks gram orang hari. biaya pengiriman bantuan cadangan beras pemerintah dari gudang perum bulog posko maupun lokasi bencana menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten kota. bab pelaporan setiap penggunaan cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan wajib dilaporkan secara berjenjang dari dinas sosial kesejahteraan sosial institusi sosial kabupaten kota a.n bupati walikota kepada gubernur c.g kepada dinas sosial kesejahteraan sosial institusi sosial provinsi dan dari dinas sosial kesejahteraan sosial institusi sosial provinsi a.n gubernur kepada menteri sosial ri. pelaporan pertanggungjawaban penggunaan cadangan beras pemerintah dilaksanakan secara berjenjang paling lambat hari setelah penyerahan bantuan kepada korban bencana. bab pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi bantuan cadangan beras pemerintah kepada korban bencana dilaksanakan secara periodik paling lambat sekali setahun. pemantauan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditanggung oleh masing masing instansi yang bersangkutan. bab vii penutup peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal, maret a#me nyeri sosial republik indonesia, bachtiar alamsyah, se. salinan peraturan ini disampaikan kepada yth menteri negara koordinator bidang kesejahteraan rakyat. menteri dalam negeri. menteri keuangan. menteri pertanian kepala perum bulog sekretaris jenderal, inspektur jenderal, para direktur jenderal dan kepala badan pelatihan pengembangan kesejahteraan sosial lingkungan departemen sosial ri. para gubernur provpengembangan kesejahteraan sosial lingkungan departemen sosial ri. para kepala dinas yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi bidang kesejahteraan sosial propinsi seluruh wilayah indonesia. para bupati walikota seluruh wilayapanterpenuhi hak hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai: bahwa untuk memastikan lembaga kesejahteraan sosial anak menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak hak anak, perlu adanya standar nasional pengasuhan ana: mengingat:. standar nasional pengasuhan anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak merupakan lembaga lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. standar nasional pengasuhan anak terdiri dari prinsip prinsip pengasuhan alternatif, penentuan respon yang tepat bagi anak, pelayanan pengasuhan dan kelembagaan, yang pengaturannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri sosial ini. standar nasional pengasuhan anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan bab prinsip prinsip utama pengasuhan alternatif untuk anak bab iii standar penentuan respon yang tepat bagi anak bab standar pelayanan pengasuhan babi standar kelembagaan ketentuan teknis mengenai pelayanan pengasuhan dan kelembagaan diatur melalui peraturan direktur jenderal rehabilitasi sosial kementerian sosialu ran peraturan menteri sisi republik indonesia nomor huk tentang standar nasi onal pengasuhan anak untuk lembaga mesej ahteraan sisi anak bab pendahuluan latar belakangchilacare institution). rekomendasi tersebut adalah: (a) layanan yang disediakan: (b): (c) anak dalam institusi sebagai upaya penempatan terakhir, dan (d)crc c add. february penyusunan standar nasional mengacu pada hasil dua penelitian penting yang dilakukan save the children yang juga ditujukan untuk menanggapi rekomendasi pertama atas. kedua penelitian tersebut adalah: penelitian kualitas pengasuhan anak panti sosial asuhan anak penelitian ini dilakukan pada tahun dan oleh save the children dan kementerian sosial kemensos) dengan dukungan dari unicef. penelitian dilakukan enam provinsi yaitu nanggroe aceh darussalam nad), jawa tengah, sulawesi utara, kalimantan barat, nusa tenggara barat, dan maluku, termasuk satu panti percontohan milik kemensos pati, jawa tengah. penelitian ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan panti sosial asuhan anak paa) indonesia: menunjukkan bukti dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kebijakan dan standar yang tepat dan efektif untuk anak anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, serta menyediakan pengetahuan dan kapasitas bagi mitra mitra utama untuk melakukan asesmen dan membangun basis untuk mengembangkan sistem pengaturan paa. beberapa temuan inti dari penelitian tersebut adalah: panti sosial asuhan anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orangtua atau keluarganya. anak anak yang tinggal panti umumnya masih memiliki kedua orang tua dan dikirim panti dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan. berdasarkan tujuan panti arah pendidikan, anak anak harus tinggal lama panti sampai lulus sta dan harus mengikuti pembinaan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka terima. pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh dalam panti, dan pengasuhan yang idealnya diterima anak. penelitian merekomendasikan beberapa hal: penyusunan kerangka kerja kebijakan untuk mendukung anak dalam keluarga family support services) melalui dukungan kepada keluarga yang menghadapi tantangan tantangan. pengaturan panti yang mengasuh anak melalui penyusunan standar nasional pengasuhan anak, pendirian badan pemantauan yang profesional dan independen, dan sistem pengumpulan data anak dalam pengasuhan alternatif. pengembangan sistem pengasuhan alternatif berbasiskan keluarga melalui penyusunan kerangka kerja hukum dan kebijakan untuk penyediaan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, bantuan khusus dan perlindungan sosial untuk keluarga yang menghadapi tantangan tantangan pengasuhan, dan renew menyeluruh terhadap skema bantuan pemerintah kepada panti asuhan. penelitian oleh anak penelitian yang dilakukan pada tahun ini dilakukan oleh anak anak panti tentang kehidupan mereka panti. sebanyak anak dari enam panti kalimantan barat dan maluku menjadi peneliti. mereka dibantu oleh fasilitator lokal dan nasional melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka partisipasi anak. hasil penelitian oleh anak semakin memperjelas pemahaman terhadap situasi anak dalam panti. penelitian ini memberikan gambaran tentang kehidupan keseharian mereka panti dan luar panti. sisi kehidupan yang dianggap menyenangkan diantaranya adalah banyak teman sedangkan yang menyedihkan umumnya adalah karena terpisah jauh dari keluarga, makanan yang buruk, keharusan bekerja panti dan aturan yang ketat. hal yang tidak kalah pentingnya adalah kehidupan mereka sekolah. selain menjadi impian semua anak yang terlibat dalam penelitian, sekolah juga menghadapkan mereka pada kekhawatiran tentang masa depan. umumnya anak anak mencemaskan kondisi setelah mereka menyelesaikan sta. keterbatasan dukungan pada saat mereka berada panti, ketidakdekatan dengan keluarga dan kehilangan teman lingkungan rumah serta panti saat harus keluar panti, membuat anak anak bingung dan cemas. dari kedua hasil penelitian tersebut dikembangkan poin poin penting terkait peran panti dalam mendukung pengasuhan keluarga dan menyelenggarakan pengasuhan alternatif serta situasi anak yang seharusnya membutuhkan pengasuhan panti. hal tersebut menjadi bahan bagi penyusunan standar. standar nasional pengasuhan ini dirancang menjadi salah satu kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan panti asuhan. standar ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong transformasi peran panti asuhan dan menempatkan panti sebagai sumber terakhir dalam kontinum pengasuhan anak. sejalan dengan hal tersebut, panti asuhan harus berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarganya. karenanya, untuk memposisikan panti secara tepat sebagai institusi yang melaksanakan fungsi tersebut, nama panti sosial asuhan anak dirubah menjadi lembaga kesejahteraan sosial anak. dalam standar ini semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak yang disingkat dengan lisa. perubahan kebijakan khususnya berkaitan dengan aturan penyelenggaraan pelayanan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak dan berbagai sub sistem lainnya, seperti peran dinas sosial instansi sosial, peran pekerja sosial dan masyarakat dalam mendukung pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak perlu dilakukan. hal tersebut merupakan dasar yang sangat strategis bagi upaya pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan bagi anak anak yang berada luar pengasuhan keluarga. perundang undangan nasional, baik undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan anak dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, telah menyatakan pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi pada tataran implementasi. meningkatnya jumlah panti dari tahun tahun menunjukkan sangat diperlukannya upaya penyadaran pada berbagai kalangan agar mengedepankan pendekatan berbasis keluarga daripada pendekatan institusional dalam pengasuhan anak. proses penyusunan standar selain memanfaatkan hasil penelitian, penyusunan standar juga dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen yaitu: konvensi hak anak, peraturan perundang undangan khususnyaserta kebijakan pelayanan panti pemberian bantuan kompensasi bahan bakar minyak bbm). standar pengasuhan anak institusi dari berbagai negara dunia, diantaranya inggris, skotlandia, lesotho, guyana, ghana, afrika selatan, vietnam dan timor leste. penyusunan standar diawali dengan menyusun kertas kerja oleh tim penyusun yang terdiri dari tiga anggota dan seorang team leader. tim ini juga terlibat sebagai peneliti dalam penelitian kualitas pengasuhan anak panti asuhan sosial anak dan memfasilitasi penelitian oleh anak. selanjutnya standar dibahas beberapa kali oleh task group (terdiri dari perwakilan pengurus panti, lsm lokal sebagai praktisi, akademisi dan penentu kebijakan) dan reference group (yaitu task group ditambah dengan pemerhati anak dan forum panti yang terdiri dari kepala, pengasuh, dan pengurus lainnya). tujuan standar standar pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial anak ini bertujuan untuk: memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya,:: dan memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganyasosial anak, monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kesejahteraan sosial anak. berdasarkan tujuan tersebut, standar nasional pengasuhan anak ini mengandung komponen komponen utama pengaturan sebagai berikut: prinsip prinsip pengasuhan anak termasuk tentang sistem pengasuhan alternatif, pemenuhan semua aspek aspek hak hak anak baik kebutuhan dasar, kebutuhan pengasuhan anak, perlindungan, maupun partisipasi anak: transformasi peran lembaga kesejahteraan sosial anak lembaga untuk mendukung pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, tahapan untuk melakukan pelayanan terkait kebutuhan pengasuhan anak mulai dari proses rujukan, asesmen, perencanaan pengasuhan dan pelayanan lainnya, implementasi, terminasi dan evaluasi: peran pelaksana pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak: peran dinas sosial instansi sosial dalam mendukung pengasuhan anak baik dalam keluarga inti maupun keluarga alternatif, dan manajemen pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak termasuk mengatur pendirian, perijinan dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial anak. pendekatan yang mendasari standar pendekatan ekologi dan psikososial, perspektif kekuatan strength perspective) serta perlindungan hak anak standar dikembangkan dengan memanfaatkan pendekatan ekologi, psikososial, perspektif kekuatan dan perlindungan anak. dengan memadukan pendekatan pendekatan tersebut, anak diposisikan sebagai aktor dalam lingkungan sosialnya yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi berbagai sistem, baik keluarga, komunitas, masyarakat maupun kebijakan kebijakan yang mendukung kehidupan anak. posisi ini pula yang memungkinkan anak dihargai secara individual, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan terpenuhinya hak hak mereka sebagai anak yang membutuhkan perlindungan. pendekatan ekologi dan psikososial banyaknya keluarga miskin yang mengirim anak anaknya lembaga kesejahteraan sosial anak menjelaskan situasi belum terbangunnya sistem ekonomi untuk mendukung keluarga keluarga tersebut. demikian pula semakin banyaknya panti yang dibangun tanpa memperhatikan kebutuhan anak dan keluarganya, menggambarkan nilai nilai masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pengasuhan berbasis keluarga. disamping itu, masih banyak faktor yang belum mendukung terlaksananya pelayanan, diantaranya terbatasnya kapasitas pengasuh anak anak, belum optimalnya kinerja yang berwenang dalam mengatur pengasuhan anak, belum tersedianya tenaga profesional yang bekerja mendukung anak dan keluarganya, dan belum terintegrasinya bidang tugas antar berbagai pemangku kepentingan dalam pelayanan anak. berbagai kelemahan tersebut pembelajaran tentang pentingnya kerja sama antar berbagai komponen dalam pengasuhan anak baik keluarga inti maupun keluarga alternatif dan lembaga kesejahteraan sosial anak. pendekatan ekologi mendasarkan pada sinergi berbagai pihak agar dapat bekerja demi kepentingan terbaik anak. berdasarkan pemikiran tersebut, penyusunan standar dilakukan dengan mempertimbangkan situasi anak dan keluarga, serta kondisi komunitas dimana anak berada. sejalan dengan hal itu pula, respon terhadap kebutuhan anak dan keluarganya harus disesuaikan dengan konteks kehidupan serta latar belakang anak dan keluarga. selain itu diperlukan pula dukungan dari pihak pihak lainnya agar orang tua atau keluarga dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. sisi lain, pendekatan psikososial memungkinkan pihak pihak yang kompeten dan berkepentingan untuk melakukan asesmen yang akurat terhadap anak dan keluarganya. hasil asesmen sangat penting bagi pengambilan keputusan pengasuhan anak dan dukungan yang perlu diberikan baik bagi anak maupun keluarganya. melalui pendekatan ini, standar merekomendasikan dilakukannya asesmen terhadap aspek fisik (bio), psiko, sosial dan spiritual anak, orang tua atau anggota keluarga lainnya dan calon keluarga pengganti. secara konkrit, pendekatan pendekatan tersebut dipraktikan dalam beberapa aspek, diantaranya adalah: kesadaran bahwa anak memiliki ikatan emosional dan psikologis dengan keluarga dan komunitas tempat tinggalnya. oleh karena itu, anak harus terus dapat menjalin ikatan ini sekalipun anak terpaksa tinggal dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, asesmen terhadap anak dan keluarga, untuk mendapat pemahaman tentang situasi pengasuhan oleh orang tua dan keluarga. secara spesifik pendekatan ekologi juga memberikan dasar untuk melakukan asesmen secara kontekstual. misalnya, asesmen untuk memahami cara pandang tentang pengasuhan dan pengaruhnya pada anak serta keluarga dalam konteks budaya tertentu: pengakuan bahwa tidak ada anak yang memiliki pengalaman yang sama. anak harus diperlakukan sebagai individu berbeda, dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda pula: dan pendekatan ini juga memberi penekanan pada aspek praktikal, dimana standar yang diperuntukkan bagi anak dan keluarga harus berguna dan bermanfaat secara riil, dan bukan sekedar mempertimbangkan kesesuaiannya dengan program dari pemerintah atau pemangku kepentingan sebagai penyusun kebijakan. perspektif kekuatan strength perspective humans, somewhere within, have the urge heroic: transiens circumstances, develop ones powers, overcome adversity, stand and counted. dennis saleebey, pendekatan ini terfokus pada kekuatan dan sumber daya yang dimiliki anak, keluarga juga komunitas sekitar mereka. kinerja tenaga profesional dibutuhkan sebatas untuk membantu memaksimalkan kekuatan dan sumber daya ini, guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak dan keluarganya serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber sumber sekitar mereka. pelayanan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak yang dalamnya melibatkan tenaga profesional dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memampukan anak, keluarga, dan komunitas dalam mengatasi permasalahan melalui berbagai sumber daya yang menjadi kekuatan, untuk kemudian bersama sama mencapai tujuan yang diharapkan. secara konkrit, pendekatan ini diterapkan melalui beberapa prinsip: pengakuan bahwa anak, bersama keluarga dan komunitas adalah ahli sebenarnya bagi kehidupan mereka. pengakuan terhadap kekuatan yang dimiliki anak, keluarga, dan komunitasnya: karenanya, perlu dilakukan identifikasi terhadap kekuatan tersebut selain identifikasi terhadap permasalahan dan kebutuhan. pengakuan terhadap kapasitas pihak pihak yang selama ini tinggal dan bekerja bersama anak sebagai sumber daya yang signifikan. disamping pengakuan terhadap perlunya keahlian profesional dari para profesional, pelatihan dan dukungan harus terus diberikan kepada pihak pihak yang dapat berperan sebagai sumber daya tersebut. pengakuan bahwa lembaga kesejahteraan sosial anak (d h panti asuhan) memiliki potensi untuk mendukung terbangunnya sistem pengasuhan anak yang mendukung pengasuhan berbasis keluarga sesuai dengan kepentingan terbaik anak. perlindungan hak anak perlindungan terhadap hak anak menjadi basis bagi pendekatan sebelumnya (pendekatan ekologi, psikososial dan perspektif kekuatan). hal ini juga yang menjadi fondasi bagi keseluruhan kerangka kerja yang digunakan dalam memberikan pelayanan bagi anak dan keluarga. empat prinsip dalam perlindungan hak anak yang menjadi dasar bagi rumusan standar, yaitu: non diskriminasi. semua bentuk pelayanan berkaitan dengan pengasuhan baik dalam keluarga, keluarga pengganti maupun melalui lembaga kesejahteraan sosial anak dilaksanakan tanpa diskriminasi, dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama dan budaya, dan bentuk diskriminasi lainnya. kepentingan terbaik anak. kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan anak. keberlangsungan hidup dan perkembangan. upaya untuk mencari solusi pengasuhan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan anak sesuai usia mereka masing masing. partisipasi. keputusan tentang pengasuhan anak dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan partisipasi anak, sesuai dengan kapasitas mereka dan kapan pun anak mau. pendekatan legal standar menggunakan acuan perundang undangan dan kebijakan lainnya yang terkait yaitu konvensi hak anak, ratifikasi pemerintah indonesiundang undang nomor tahun tentang kesejahteraan anak, cc. undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak: undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial:pengguna standar standar ini perlu digunakan oleh beberapa pihak yaitu pelaksana pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak kepala lisa, pengurus, pengasuh dan staf) standar ini menjadi acuan bagi pelaksana pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk memberikan pelayanan kepada anak dan keluarganya baik dalam keluarga maupun melalui pengasuhan alternatif secara profesional, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. dinas sosial instansi sosial standar ini menjadi acuan bagi dinas sosial instansi sosial untuk mendukung pengambilan keputusan tentang pengasuhan anak dan keluarganya khususnya yang membutuhkan kewenangan dinas sosial instansi sosial, yaitu penempatan anak dalam keluarga alternatif atau lembaga kesejahteraan sosial anak: melakukan asesmen terhadap usulan pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak, memberikan atau membatalkan ijin serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga kesejahteraan sosial anak. anak anak dapat menggunakan standar ini untuk mengetahui hak serta pelayanan yang seharusnya mereka terima: mendiskusikan keputusan pengasuhan dan pelayanan yang terbaik bagi mereka bersama orang tua keluarga dan pihak lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai pemberi pelayanan, serta anak dapat menggunakan standar ini untuk melapor kepada pihak berwenang, jika ada hak mereka yang dilanggar ataupun tidak terpenuhi. pemangku kepentingan lainnya pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dengan keputusan tentang pengasuhan anak baik dalam berbentuk kelembagaan maupun perorangan. cakupan standar standar ini terdiri dari lima bab yang mencakup: bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, proses penyusunan standar, tujuan standar, pendekatan yang mendasari standar, pengguna standar, cakupan standar, dan definisi yang digunakan dalam standar. bab mengatur prinsip prinsip utama tentang pengasuhan alternatif untuk anak yang meliputi hak anak untuk memiliki keluarga, tanggung jawab dan peran orang tua dan keluarga, pencegahan keterpisahan keluarga, kontinum pengasuhan, dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan, peran negara, pengasuhan alternatif,, menjaga keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak, dan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan mereka. bab ill mengatur standar tentang penentuan respon yang tepat untuk anak yang mencakup peran lembaga kesejahteraan sosial anak dalam pelayanan bagi anak dan perencanaan pengasuhan. bab mengatur tentang standar pelayanan yang mencakup pendekatan awal dan penerimaan rujukan yang mencakup pendekatan awal, penerimaan rujukan, asesmen awal, pengambilan keputusan pelayanan, kesepakatan, rujukan instansi lain,dan menjaga kebersamaan anak bersaudara. pelayanan pengasuhan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak yang mencakup asesmen dan pelaksanaan rencana pengasuhan. pelayanan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak yang mencakup peran sebagai pengganti orang tua, martabat anak, perlindungan anak, perkembangan anak, identitas anak, relasi anak, partisipasi anak, makanan dan pakaian, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, privasi kerahasiaan pribadi anak, pengaturan waktu anak, dan kegiatan pekerjaan anak lembaga kesejahteraan sosial anak, aturan, disiplin, dan sanksi. pelaksana pengasuhan yang mencakup orangtua dan keluarga, pengasuh, dan pekerja sosial. evaluasi serta pengakhiran pelayanan dan pengasuhan untuk anak. bab mengatur tentang standar kelembagaan yang mencakup visi, misi dan tujuan lembaga kesejahteraan sosial anak: pendirian, perijinan, peran dinas sosial instansi sosial, akreditasi lembaga kesejahteraan sosial anak, dan fasilitas. agar standar ini lebih mudah dipahami dan diterapkan, standar ini dilengkapi dengan bagian praktek yang merupakan penjelasan lebih lanjut, pemberian contoh, dan kutipan kutipan dari peraturan perundangan undangan yang dirujuk. define yang gunakan dalam standar adalah definisi standar norma dan kriteria sebagai panduan bagi lembaga kesejahteraan nasional sosial anak dalam pelaksanaan pengasuhan anak. pengasuhan anak lembaga lembaga lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, kesejahteraan pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan sosial anak anak. anak seseorang yang belum berusia tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. hak anak setiap hak anak, yang dirinci secara spesifik dalam artikel artikel dalam konvensi hak anak persatuan bangsa bangsa. konvensi hak perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai anak kha) negara yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan hak hak anak. dengan meratifikasi kha pada tahun pemerintah indonesia mengakui dan melindungi hak hak setiap anak bawah usia tahun. kontak awal kontak pertama antara anak dengan pemberi pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak, dilanjutkan dengan asesmen untuk memberikan intervensi yang sesuai. asesmen proses untuk mengidentifikasi masalah masalah yang dialami anak dan keluarga berkaitan dengan pengasuhan anak, kesiapan dan kapasitas calon orang tua pengganti: sumber sumber yang dapat didayagunakan untuk mendukung anak dan keluarga serta kapasitas lembaga kesejahteraan sosial anak dalam melakukan peran sebagai sumber terakhir dalam pengasuhan alternatif. rencana rencana yang ditetapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak akan pengasuhan pengasuhan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. rencana disusun bersama oleh pengasuh, pekerja sosial, orang tua dan anak, juga pihak lain yang berwenang jika diperlukan, sesuai dengan hasil asesmen terhadap anak dan keluarganya, serta asesmen terkait lainnya dengan kebutuhan anak. intervensi aktivitas untuk melaksanakan rencana pengasuhan dengan memberikan pelayanan terhadap anak dalam keluarga maupun lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak. keluarga intikeluarga pengganti yang menggantikan peran keluarga inti untuk pengganti memberikan pengasuhan pada anak, terdiri dari, keluarga kerabat, keluarga asuh, wali, dan keluarga angkat. bullying berbagai jenis perilaku oleh seorang anak atau lebih (biasanya dilakukan atas kesengajaan), yang menyebabkan munculnya rasa sakit, gelisah, perasaan malu, atau mendorong eksklusi sosial bagi anak lainnya, dalam bentuk perilaku fisik atau perkataan secara verbal, juga melalui perusakan atau pencurian barang. kekerasan pada segala tindakan dalam bentuk verbal dan non verbal yang dilakukan anak oleh individu atau institusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak anak atau merusak prospek keselamatan dan perkembangan kesehatan mereka sampai mereka dewasa. pelaksana pihak yang terlibat dalam melaksanakan pelayanan pengasuhan bagi pelayanan anak, terdiri dari kepala lisa, pengurus, staf, dan pengasuh. lembaga kesejahteraan sosial anak pelayanan berbagai jenis pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak akan pengasuhan baik dalam keluarganya maupun keluarga pengganti penempatan persetujuan bagi seorang anak untuk tinggal dalam jenis pengasuhan tertentu, baik dalam keluarga alternatif maupun lembaga kesejahteraan sosial anak review proses untuk mengkaji penempatan anak dalam pengasuhan yang penempatan bersifat sementara seperti orang tua asuh, perwalian dan lembaga kesejahteraan sosial anak pengasuhan pengasuhan yang diberikan oleh pihak selain keluarga inti kepada anak, alternatif akibat ketidakmampuan keluarga inti dalam menyediakan pengasuhan yang baik untuk anak. pengasuhan ini dapat dilakukan melalui orang tua asuh, perwalian dan adopsi. perencanaan perencanaan permanen adalah proses sistematis, dalam periode permanen waktu yang singkat, guna melaksanakan satu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu anak anak hidup dalam keluarga yang menawarkan kesinambungan hubungan dengan orang tua atau pemberi asuhan yang merawat serta kesempatan untuk membangun hubungan seumur hidup maluccio rujukan mekanisme dimana lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan rujukan anak atau keluarga kepada lembaga lain yang dianggap berwenang, ketika menemui kesulitan atau ketiadaan sumber dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan anak. supervisi proses untuk memberikan dukungan secara administratif, edukatif dan suportif terhadap pekerja sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial senior dan memiliki pengalaman bekerja bidang pelayanan anak. terminasi pengakhiran pelayanan kepada anak dan keluarga dengan telah tercapainya tujuan intervensi terhadap anak dan keluarganya. monitoring aktivitas untuk mendapatkan gambaran tentang proses pelaksanaan evaluasi pelayanan pengasuhan serta ketercapaian tujuan rencana pengasuhan. bab pri nsi p pri nsi utama pengasuhan alternatif untuk anak hak anak untuk demi keluarga anak, untuk perkembangan kepribadiannya secara sepenuhnya dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian pembukaan konvensi hak hak anak) undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak). tanggung jawab dan peran undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak). pencegahan meterai bahan keluarga pencegahan keterpisahan keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam penyelenggaran pelayanan untuk anak anaklingkup pengasuhan, tujuan utama pelayanan sosial bagi anak adalah memperkuat kapasitas orang tua dan keluarga untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anaknya dan menghindarkan keterpisahan dari keluarga. koni num pengasuhan pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif. jika ditentukan bahwa pengasuhan dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (fostering), perwalian, dan pengangkatan anak harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak. dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak. semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak anak yang tergolong rentan, termasuk lembaga kesejahteraan sosial anak, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak karena alasan ekonomi. tanggung jawab negara jika, maka negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai. tanggung jawab negara, melalui instansi yang berwenang, adalah untuk menjamin supervisi keselamatan, kesejahteraan diri, dan perkembangan setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan melakukan review secara teratur tentang ketepatan situasi pengasuhan yang disediakan. pengasuhan alternatif pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti ataubisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential lembaga kesejahteraan sosial anak). pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanen melalui keluarga pengganti. anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut: anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui. cc. anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam. pengasuhan berbasis lembaga mesej ahteraan sisi anak pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak merupakan alternatif, atau keluarga pengganti. lembaga kesejahteraan sosial anak berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui: dukungan langsung keluarga atau keluarga pengganti (family support). pengasuhan sementara berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanen anak. fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penempatan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak penempatan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak harus review secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat): jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti. bayi dan anak sampai umur lima tahun harus selalu ditempatkan dalam pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan hanya ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk periode waktu sangat singkat dan sebagai tindakan darurat sampai diperolehnya orangtua asuh atau orangtua angkat yang tepat. asesmen kebutuhan pengasuhan anak upaya untuk menentukan kebutuhan anak terhadap pengasuhan baik yang berbasis keluarga maupun pengasuhan alternatif, dilakukan melalui tahapan yang bersifat berkelanjutan mulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan sampai dengan evaluasi, dan pengakhiran pelayanan. pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif penempatan anak dalam pengasuhan alternatif harus dilakukan atas keputusan formal sesuai peraturan perundang undangan bersama instansi sosial yang berwenang berdasarkan asesmen kebutuhan anak dan keluarga. setiap lembaga kesejahteraan sosial anak harus memiliki izin untuk menyelenggarakan pengasuhan alternatif sesuai dengan peraturan perundang undangan. keberlangsungan sendi kan dan kei depan sisi budaya anak setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif harus memperhatikan secara penuh prinsip bahwa anak seharusnya ditempatkan sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya untuk memudahkan hubungan dan kemungkinan penyatuan kembali dengan keluarganya serta mengurangi gangguan dalam pendidikan dan kehidupan sosial budayanya. ketel batan anak dalam pengambil lan keputusan pengasuhan pendapat anak tentang situasi dan kebutuhannya termasuk terhadap pengasuhan alternatif harus diperoleh kapan pun anak bisa mengungkapkan pendapat mereka, sesuai usia dan kapasitas perkembangannya. pendapat anak harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap pengambilan keputusan dan review penempatan dalam pengasuhan alternatif. praktek prioritas utama lembaga kesejahteraan sosial anak adalah untuk memberi dukungan bagi anak dalam keluarga dengan orientasi utama penguatan kapasitas pengasuhan dalam keluarga anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan identifikasi terhadap berbagai alternatif pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan memprioritaskan asuhan oleh anggota keluarga lain termasuk kerabat sebagai alternatif pertama. lembaga kesejahteraan sosial anak menyusun rencana pengasuhan individual untuk anak, yang terfokus pada usaha untuk diintegrasikan anak pada keluarganya, atau menemukan dan menyiapkan pelayanan alternatif dalam lingkungan keluarga, jika diputuskan bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka. jika pengasuhan dalam keluarga diindikasikan bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan rujukan pada dinas sosial, yang akan memutuskan status pengasuhan anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif atau perlindungan khusussemua keputusan yang dibuat oleh lembaga kesejahteraan sosial anak harus didasari oleh asesmen komprehensif tentang situasi anak, termasuk berbagai permasalahan bagi pengasuhan dalam keluarga, cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau untuk memutuskan pengasuhan alternatif dalam keluarga, dan intervensi yang memungkinkan untuk mendukung hal tersebut. penempatan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak harus memperhatikan hal hal berikut didasari oleh kebutuhan anak akan pengasuhan dan perlindungan serta kemampuan institusi tersebut dalam merespon kebutuhan ini. didasari oleh asesmen komprehensif terhadap kapasitas keluarga untuk memberi pengasuhan, baik secara psikologis, sosial dan ekonomi. memperhatikan pendapat anak tentang penempatannya sesuai usia dan kapasitas perkembangannya konvensi hak anak). pendapat anak juga harus dijadikan pertimbangan dalam setiap review penempatan, sebagai bentuk pelibatan anak dalam pembuatan keputusan. konvensi hak anak pihak negara harus menjamin anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri hak untuk mengekspresikan pandangan pandangan tersebut secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, pandangan anak diberi batasan bobot sesuai usia dan kedewasaan anak. untuk tujuan ini, anak secara khusus harus diberi kesempatan untuk didengar dalam hukum dan jalannya administrasi yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang layak, secara konsisten dengan aturan aturan prosedur hukum negara. anak dengan kebutuhan khusus (seperti anak yang mengalami kekerasan dan memerlukan dukungan psikososial, bantuan hukum, bantuan medis psikologis) harus ditempatkan dalam institusi yang memiliki kapasitas untuk menyediakan kebutuhan tersebut, termasuk dalam hal ketersediaan sumber daya yang memiliki kompetensi yang memadai, fasilitas yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan anak, akses anak kepada pelayanan yang dapat merespon berbagai kebutuhan anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, dsb. review penempatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan secara regular dan didasarkan pada penentuan status anak secara legal. anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif berada dibawah tanggung jawab dan wewenang negara secara langsung, sehingga anak terhubung langsung dengan negara secara legal. lembaga kesejahteraan sosial anak hanya memiliki wewenang dan tanggung jawab terbatas pada anak dalam kaitan dengan pengasuhan sehari hari anak, bukan tanggung jawab penuh secara legal. orang tua wali harus mengetahui dan menyepakati segala keputusan tentang penempatan anak dalam pengasuhan, termasuk dalam pengasuhan sementara, kecuali dalam kasus yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, yang ditentukan secara hukum oleh pengadilan yang bekerja sama dengan berbagai instansi sosiallanjutan : tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya: dan batas waktu pencabutan. bab iii standar penentuan respon yang tepat bagi anak standar tentang peran lembaga mesej ahteraan sosial anak dalam pelayanan bagi anak peran lembaga kesejahteraan sosial anak lembaga kesejahteraan sosial anak berperan dalam mendukungpenempatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak merupakan pilihan atau keluarga pengganti. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak terlebih dahulu menelusuri keberadaan dan kesiapan kapasitas pengasuhan keluarga untuk memastikan tidak ada lagi keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti yang dapat melaksanakan fungsi pengasuhan sebelum memutuskan untuk mengasuh anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak. pencegahan dari keterpisahan lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan pencegahan agar anak tidak terpisah dari keluarganya atau dititipkan lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu memfasilitasi bantuan finansial atau dukungan psikososial pada anak dalam keluarganya atau membangun akses dan melakukan rujukan kepada lembaga yang memberikan pelayanan kepada keluarga rentan. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi keluarga yang mengalami hambatan dalam pengasuhan anak, permasalahan yang mereka hadapi serta jenis bantuan yang akan diberikan difasilitasi lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi keluarga yang diindikasikan mengalami masalah finansial dan memfasilitasi agar keluarga memperoleh dukungan finansial, lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi keluarga yang diindikasikan mengalami masalah psikososial dan menyediakan dukungan dengan bantuan pekerja sosial. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan rujukan berdasarkan prosedur yang tepat yaitu mengidentifikasi lembaga yang tepat, dan memberikan informasi akurat kepada keluarga dan anak tentang pelayanan yang akan diperoleh. peran untuk menerima rujukan lembaga kesejahteraan sosial anak harus bertindak sebagai pihak yang menerima rujukan untuk anak anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif dan tidak secara proaktif melakukan rekrutmen anak anak dalam komunitas yang tidak membutuhkan pengasuhan alternatif. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak tidak melakukan penjangkauan dengan tujuan untuk mencari anak yang akan ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak tanpa mempertimbangkan kebutuhannya akan pengasuhan alternatif. penjangkauan dapat dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak terbatas untuk mengidentifikasi anak anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif. lembaga kesejahteraan sosial anak menerima anak yang dirujuk oleh dinas sosial, lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat atau pihak lainnya yang demi kepentingan terbaik harus menempatkan anak lembaga kesejahteraan sosial anak. anak yang dirujuk tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak hanya untuk sementara, sambil lembaga kesejahteraan sosial anak menyusun rencana pengasuhan yang lebih permanen. respon berdasarkan asesmen yang akurat lembaga kesejahteraan sosial anak perlu melakukan asesmen secara menyeluruh kepada setiap anak yang dirujuk lembaga kesejahteraan sosial anak untuk memahami isu isu yang dihadapi oleh anak dan situasi keluarganya dan kemungkinan solusinya. asesmen dilakukan oleh pekerja sosial yang mendukung pelaksanaan tugas lembaga kesejahteraan sosial anak bekerja sama dengan dinas sosial atau instansi yang menyelenggarakan tugas tugas bidang sosial. praktek asesmen anak mencakup aspek aspek: identitas anak, latar belakang keluarga, kondisi fisik, emosional dan sosial anak serta kebutuhannya terhadap pengasuhan alternatif (masalah anak terkait pengasuhan, masalah yang terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan, pihak pihak yang diharapkan anak mengasuh). asesmen kondisi keluarga mencakup masalah masalah keluarga dalam pengasuhan anak dan sumber sumber yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi masalah keluarga, termasuk kerabat yang dapat memberikan pengasuhan alternatif, juga kemungkinan anak tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai pilihan terakhir, anak dan keluarga yang telah melewati asesmen, bersama sama dengan petugas lembaga kesejahteraan sosial anak memutuskan pelayanan yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak, respon terhadap kebutuhan pengasuhan jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah tentang pengasuhan, maka lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan asesmen untuk mengidentifikasi secara jelas tentang hambatan utama yang dialami keluarga dalam pengasuhan anak. jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah tidak adanya kemampuan atau keinginan untuk mengasuh, maka lembaga kesejahteraan sosial anak perlu memperkuat kemampuan keluarga melalui pelayanan berbasis keluarga untuk meningkatkan kapasitas pengasuhan dan keberfungsian keluarga. jika pengembalian anak kepada keluarga inti tidak memungkinkan atau bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, maka lembaga kesejahteraan sosial anak harus mengidentifikasi pengasuh dari lingkungan keluarga besar yang mampu memberikan pengasuhan. jika pengasuhan dalam keluarga besar tidak memungkinkan, maka lembaga kesejahteraan sosial anak perlu bekerja sama dengan dinas sosial instansi sosial untuk mempertimbangkan dan mengidentifikasi kemungkinan pengasuhan berbasis keluarga pengganti melalui orang tua keluarga asuh (fostering), perwalian atau adopsi. jika kebutuhan pengasuhan anak tidak dapat dipenuhi oleh keluarga, keluarga besar dan kerabat, maka lembaga kesejahteraan sosial anak dapat menjadi alternatif terakhir dengan menyediakan pengasuhan darurat, pengasuhan jangka pendek serta jangka panjang. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan asesmen terhadap situasi keluarga yang menjadi hambatan dalam memberikan pengasuhan, yang meliputi:mberikan dukungan untuk mengatasi hambatan pengasuhan, misalnya bimbingan pengembangan relasi efektif dalam keluarga, membimbing dan mendukung perkembangan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan atau memfasilitasi bekerja sama dengan pihak lain memberikan pelayanan langsung kepada keluarga ataupun kelompok keluarga. lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi keberadaan, kemauan dan kemampuan keluarga besar, kerabat dan anggota komunitas yang dapat melaksanakan fungsi pengasuhan. lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan dukungan untuk memperkuat fungsi pengasuhan pada keluarga besar, kerabat dan anggota komunitas yang dapat melaksanakan fungsi pengasuhan. respon terhadap kebutuhan perlindungan khusus jika isu utama yang dihadapi anak adalah masalah perlindungan khusus termasuk penelantaran, kekerasan atau eksploitasi, maka lembaga kesejahteraan sosial anak harus segera merujuk kasus tersebut kepada lembaga lembaga yang memiliki kewenangan dinas sosial instansi sosial) untuk menentukan intervensi perlindungan yang dibutuhkan. dalam kasus tersebut, penempatan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak hanya bersifat sementara berdasarkan persetujuan instansi yang berwenang dan bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan diri anak sambil menangani isu perlindungan dan mengidentifikasi solusi jangka panjang. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan asesmen terhadap kasus anak untuk menentukan jenis perlindungan yang dibutuhkan lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi lembaga lembaga rujukan dan bersama dinas sosial menetapkan lembaga rujukan yang akan menangani kasus anak lembaga kesejahteraan sosial anak bersama lembaga rujukan, merumuskan kesepakatan tentang pelayanan dan jaminan keamanan anak dengan lembaga yang dirujuk. respon terhadap kebutuhan ekonomi jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah ketidakmampuan ekonomi, lembaga kesejahteraan sosial anak perlu memberikan dukungan untuk anak dalam keluarganya melalui bantuan finansial atau pemberdayaan keluarga secara ekonomi, atau mendukung keluarga untuk mengakses program program bantuan sosial yang tersedia. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan asesmen terhadap permasalahan ekonomi yang menghambat pengasuhan dalam keluarga. lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga. dukungan dapat dalam bentuk bantuan finansial dan pemberdayaan ekonomi keluarga kalau memungkinkan, atau membuka akses dan rujukan kepada lembaga lembaga yang memberikan pelayanan pemberdayaan ekonomi keluarga. respon terhadap kebutuhan pendidikan jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah akses terhadap pendidikan, maka lembaga kesejahteraan sosial anak perlu memfasilitasi akses terhadap pendidikan, antara lain biaya sekolah, perlengkapan sekolah, dan transportasi. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menghindari penempatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak untuk tujuan pendidikan. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan asesmen terhadap kebutuhan pendidikan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan dukungan pendidikan anak dalam keluarga bisa berupa bantuan biaya, perlengkapan sekolah, dan transport sekolah bagi anak yang keluarganya tidak memiliki biaya sekolah. bila tidak memungkinkan, maka lembaga kesejahteraan sosial anak menciptakan akses dan rujukan pada pihak pihak yang bisa memberikan dukungan pendidikan serta bantuan bagi keluarga rentan termasuk lewat program pemerintah pusat dan daerah. standar perencanaan pengasuhan rencana pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyusun rencana pengasuhan untuk setiap anak mulai dari pengasuhan dalam keluarga sampai dengan pengasuhan alternatif baik untuk pengasuhan darurat, jangka pendek, maupun jangka panjang. praktek rencana pengasuhan tidak dimaksudkan untuk penempatan dan pelaksanaan pengasuhan anak hanya dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, akan tetapi bagaimana merencanakan pengasuhan anak untuk pengasuhan darurat, jangka pendek atau jangka panjang baik keluarga inti maupun keluarga alternatif. rencana pengasuhan dirumuskan oleh pengasuh dengan dukungan pekerja sosial dengan tujuan agar anak dapat kembali pada situasi pengasuhan yang permanen baik dalam keluarga maupun lingkungan keluarga alternatif. pengasuhan darurat lembaga kesejahteraan sosial anak perlu menyediakan pengasuhan darurat (sampai paling lama bulan) bagi anak anak yang membutuhkan perlindungan sementara, bekerja sama dengan dinas sosial instansi sosial sambil menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga. praktek pengasuhan darurat merupakan jenis pengasuhan yang disediakan dalam jangka waktu singkat untuk anak anak yang berada dalam situasi darurat (antara lain anak anak korban kekerasan, anak yang diantarkan lembaga kesejahteraan sosial anak bukan oleh keluarganya, anak anak yang terpisah, ditengarai tidak memiliki keluarga, atau keluarga berada dalam kondisi stress), sambil menunggu asesmen dan penanganan selanjutnya, atau rujukan kepada instansi yang berwenang dinas sosial). pengasuhan darurat perlu dilakukan dengan mengidentifikasi perlindungan khusus yang dibutuhkan anak, menempatkan pengasuh khusus atau pekerja sosial untuk memfasilitasi bantuan tersebut dan melibatkan otoritas lokal dinas sosial). dalam kondisi lembaga kesejahteraan sosial anak tidak dapat menyediakan pelayanan yang dibutuhkan anak, lembaga kesejahteraan sosial anak harus merujuk anak kepada instansi yang berwenang dinas sosial) atau lembaga yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan anak dengan pengawasan dinas sosial, khusus untuk bayi, pengasuhan darurat harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengupayakan ketersediaan orang tua asuh (fostering) dengan alasan risiko dan krisis yang akan dialami bayi bila bayi tidak diasuh oleh keluarga. pengasuhan jangka pendek lembaga kesejahteraan sosial anak perlu menyediakan pengasuhan sementara atau jangka pendek sampai dengan bulan) bagi anak anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif sambil menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti (orang tua asuh). praktek lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan pengasuhan jangka pendek bagi anak yang kapasitas pengasuhan keluarganya masih memungkinkan untuk diperkuat. pengembalian anak kepada keluarganya harus menjadi alternatif pertama. pengasuhan jangka panjang lembaga kesejahteraan sosial anak perlu menyediakan pengasuhan jangka panjang untuk anak anak, yang berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial, sama sekali tidak dapat diasuh oleh keluarga atau kerabatnya sambil tetap mengupayakan sesegera mungkin solusi pengasuhan yang permanen dalam keluarga pengganti melalui orang tua asuh (fostering), perwalian atau pengangkatan anak. praktek pengasuhan jangka panjang disediakan apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa keluarga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak atau orang tua anak diputuskan pengadilan tidak mungkin untuk mengasuh kembali anaknya. transisi menuju pengasuhan yang lebih permanen pengasuhan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak hanya merupakan transisi dalam perencanaan pengasuhan yang lebih permanen, dimana anak ditempatkan dan mendapat akses terhadap pelayanan sambil menunggu pengasuhan jangka panjang berbasis keluarga. bab standar pelayanan pengasuhan standar pendekatan awal dan penari maan ruj akan pendekatan awal pendekatan awal merupakan tahapan pertama untuk menemukan kesesuaian antara kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pengasuhan, dengan pelayanan yang tersedia komunitas ataupun lembaga kesejahteraan sosial anak. penerimaan rujukan kontak awal anak dan atau keluarga dengan lembaga kesejahteraan sosial anak dapat dilakukan melalui: rujukan dari keluarga dan kerabat: rujukan dari anggota komunitas, rujukan dari pihak yang memiliki kewenangan seperti kepolisian, rumah perlindungan sosial anak rasa) dan dinas sosial instansi sosial: rujukan dari lembaga yang memberi pelayanan pada anak, seperti lembaga perlindungan anak lpa), lembaga swadaya masyarakat lsm), sekolah, posyandu, anak dan keluarga datang sendiri. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak tidak merekrut anak secara langsung untuk ditempatkan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak. pendekatan lembaga kesejahteraan sosial anak kepada masyarakat hanya dilakukan dalam upaya untuk mendukung pengasuhan keluarga dan perlindungan anak, sosialisasi pelayanan yang disediakan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak dan mendukung dinas sosial instansi sosial dalam mengidentifikasi anak yang membutuhkan bantuan. pekerja sosial mencatat semua proses rujukan anak yang mencakup pihak yang merujuk anak, penanggung jawab legal anak, alasan merujuk anak atau kronologi kasus masalah yang diidentifikasi merujuk. asesmen awal asesmen awal adalah proses yang harus dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak anak untuk: mengidentifikasi kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pelayanan, termasuk apakah anak bisa tetap diasuh keluarganya atau membutuhkan pengasuhan alternatif. mengumpulkan data dasar tentang anak dan keluarganya sebagai dasar bagi pengambilan keputusan pelayanan yang sesuai untuk anak dan keluarganya. praktek aspek aspek yang dicakup dalam asesmen anak dan keluarga adalah perkembangan anak (fisik, psikologis dan sosial), pengalaman anak, termasuk sejarah kekerasan yang dialami anak (bila ada) dan isu perlindungan lain (pengabaian, eksploitasi ekonomi) yang harus menjadi bagian dari rencana pengasuhan dan penyusunan sejarah kasus anak case history situasi pengasuhan keluarga mencakupngidentifikasi orang orang yang memungkinkan menjadi keluarga pengganti. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan asesmen terhadap situasi calon keluarga pengganti yang meliputi kondisi ekonomi, psikososial, serta kesiapan mereka untuk menjadi keluarga pengganti. jika lingkungan kekerabatan anak tidak tersedia pengasuhan alternatif, maka lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan asesmen terhadap anggota komunitas, untuk mengidentifikasi ketersediaan calon keluarga pengganti. berdasarkan hasil asesmen baik terhadap kerabat, maupun lingkungan komunitas, lembaga kesejahteraan sosial anak (bersama anak dan keluarga) mempertimbangkan dan menentukan jenis pengasuhan alternatif yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak, pengambilan keputusan pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak bersama anak dan keluarga mengambil keputusan berdasarkan asesmen awal tentang pelayanan yang dibutuhkan anak dan keluarganya. berdasarkan hasil asesmen, anak dapat menjadi klien lembaga kesejahteraan sosial anak dengan tetap tinggal keluarganya atau keluarga pengganti atau tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak. praktek asesmen yang menghasilkan keputusan bahwa anak tetap tinggal dalam keluarganya perlu diikuti oleh pelayanan dari lembaga kesejahteraan sosial anak sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya. anak dan keluarga yang akan menerima pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak adalah yang membutuhkan pengasuhan alternatif baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang karena keluarga inti kerabat tidak dapat lagi melaksanakan pengasuhan serta dalam komunitas tidak tersedia keluarga asuh. keputusan dalam menempatkan anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus didasarkan pada hasil asesmen tentang masalah yang dialami anak dan keluarganya, pelayanan yang tersedia dan kesesuaian kriteria anak dan keluarganya untuk mendapatkan pelayanan pengasuhan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak. pertimbangan apakah anak dan keluarga dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan atau perlu dirujuk pihak lain (keluarga atau lembaga pelayanan lain) apabila sumber sumber dalam lembaga kesejahteraan sosial anak tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya. mempersiapkan posisi anak dan keluarga sebagai penerima pelayanan dan menegosiasikan kontrak. kesepakatan untuk semua pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya perlu ada kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua wali, pihak lembaga kesejahteraan sosial anak. untuk kasus anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya, kesepakatan harus melibatkan dinas sosial instansi sosial. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak harus mengidentifikasi pihak yang menyetujui penempatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak untuk memastikan bahwa pihak tersebut tetap bertanggung jawab penuh selama anak tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak dalam kondisi anak dirujuk dari pihak (perseorangan) atau lembaga pelayanan yang tidak memiliki tanggung jawab legal terhadap anak tersebut, dan atau keberadaan orang tua tidak diketahui maka lembaga kesejahteraan sosial anak dengan bantuan pekerja sosial dan dinas sosial harus mengupayakan untuk melakukan pencarian dan penelusuran keberadaan orang tua, keluarga atau kerabat anak. apabila pencarian dan penelusuran tidak berhasil menemukan orang tua, keluarga atau kerabat anak maka dinas sosial akan menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menyepakati penempatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak sampai diperolehnya solusi bagi penempatan anak secara permanen pada keluarga pengganti. keputusan untuk menegaskan bahwa anak benar benar tidak memiliki orang tua, keluarga dan kerabat serta akan dialihkan pengakuannya kepada keluarga pengganti berdasarkan keputusan pengadilan, sesuai dengan undang undang tahun tentang perlindungan anak. jika hasil asesmen menyatakan bahwa anak perlu tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak, maka penempatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak perlu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua atau wali dan pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak atau pihak dinas sosial instansi sosial jika anak tidak diketahui keberadaan keluarganya. kesepakatan penempatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak anak harus mencantumkan pernyataan persetujuan yang memuat jangka waktu penempatan, hak hak anak, dan tanggung jawab serta peran lembaga kesejahteraan sosial anak dan keluarga. praktek penandatanganan kesepakatan perlu didahului dengan penjelasan kepada orang tua wali tentang peran lembaga kesejahteraan sosial anak dalam memberikan pengasuhan alternatif yang akan diikuti oleh review terus menerus baik terhadap kondisi anak maupun keluarga agar anak dapat segera kembali mendapatkan pengasuhan keluarga. review situasi dan kondisi anak serta keluarganya dilakukan oleh pekerja sosial profesional. pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak bersifat sementara, dimana anak harus segera dikembalikan apabila situasi keluarga sudah memungkinkan anak kembali, kecuali apabila dari hasil asesmen terdapat indikasi bahwa pengembalian kepada keluarga akan mengancam keselamatan dan keamanan anak. pengembalian anak berada dalam pengawasan dinas sosial, orang tua tetap merupakan penanggung jawab utama dalam pengasuhan anak sehingga lembaga kesejahteraan sosial anak harus melibatkan orang tua dalam pengasuhan selama anak berada lembaga kesejahteraan sosial anak, termasuk memberikan kesempatan seluas luasnya agar anak dapat selalu menjalin relasi dengan keluarganya selama tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak. hak dan kewajiban orangtua wali diantaranya meliputi memperoleh informasi tentang perkembangan anak selama dalam pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak. ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan anak. segera menerima kembali anak untuk diasuh dalam keluarga, setelah berdasarkan hasil review dianggap siap dan mampu selama tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak, anak memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan informasi tentang tujuan penyerahan anak lembaga kesejahteraan sosial anak, batasan anak tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak, hasil review penempatan dan kemungkinan anak untuk segera dikembalikan kepada keluarga. mendapatkan pengasuhan dan pelayanan harian (makan, kesehatan, kendalikan, dll). berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. kesepakatan anak diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak mengenai kesempatan anak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak dalam aspek yang menyangkut pengakuannya. ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan lembaga kesejahteraan sosial anak (misalnya kegiatan ibadah, membersihkan kamar tidurnya) sesuai dengan kapasitasnya. undang undang nomor tahun tentang perlindungan anaknegara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.cc.rujukan instansi lain jika pelayanan yang tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, maka lembaga kesejahteraan sosial anak harus merujuk anak tersebut kepada lembaga kesejahteraan sosial anak atau lembaga pelayanan lainnya yang sesuai. jika anak diidentifikasi mengalami kasus perlindungan khusus, maka dinas sosial instansi sosial harus menunjuk seorang pekerja sosial profesional untuk menentukan dukungan khusus yang dibutuhkan anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak yang diwakili oleh pengasuh atau pekerja sosial harus memberikan penjelasan tentang lembaga rujukan yang akan membantu memenuhi kebutuhan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan kontak dengan lembaga rujukan dan merujuk anak secara tertulis termasuk menyampaikan hasil asesmen awal kepada lembaga tersebut. kebersamaan anak bersaudara lembaga kesejahteraan sosial anak harus memutuskan agar anak yang memiliki hubungan saudara tidak dipisahkan, selama tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. standar pelayanan pengasuhan oleh lembaga mesej ahteraan sisi anak asesmen dan rencana pengasuhan asesmen lanjutan lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan asesmen lanjutan kepada setiap anak dan keluarganya setelah dicapai kesepakatan tentang pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya. praktek asesmen lanjutan bertujuan untuk melengkapi asesmen awal agar lembaga kesejahteraan sosial anak mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi anak dan keluarganya, khususnya tentang kompleksitas masalah pengasuhan yang dihadapi anak dan keluarganya serta mengidentifikasi kemungkinan ketersediaan dukungan keluarga besar kerabat ataupun bentuk dukungan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah pengasuhan. fokus asesmen lanjutan kepada orang tua adalah untuk lebih memperoleh gambaran tentang kondisi pengasuhan yang diterima anak dari orang tua keluarga kerabat, kapasitas pengasuhan orang tua, termasuk kesadaran dan keinginan orang tua untuk memberikan pengasuhan yang optimal sesuai dengan kebutuhan anak. fokus asesmen lanjutan kepada anak adalah untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikososial anak secara lebih lengkap terkait dengan kebutuhannya akan pengasuhan termasuk apabila anak mengalami isu perlindungan. perencanaan pengasuhan perencanaan pengasuhan harus didasarkan pada hasil asesmen lanjutan dan akan menjadi dasar untuk menentukan solusi pengasuhan tetap yang terbaik untuk anak dalam kasus masing masing. perencanaan untuk setiap anak harus dirumuskan dengan tujuan: mengatasi masalah masalah utama yang secara langsung menghambat dalam pengasuhan dari orang tua keluarga atau kerabat. mengatasi masalah masalah yang dihadapi anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan pengasuhan akibat ketidakmampuan orang tua. cc) mengindentifikasi solusi pengasuhan alternatif untuk anak luar keluarga jika diperlukan melalui orangtua asuh (fostering), perwalian (guardianship) atau pengangkatan anak (adopsi), apabila pengasuhan dalam keluarga bukan merupakan pilihan atau bukan dalam kepentingan terbaik untuk anak. perencanaan harus bersifat dinamis dan bertahap sesuai dengan perkembangan yang dicapai oleh anak dan orang tua dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak yang bersifat darurat, jangka menengah, dan jangka panjang. pelaksanaan rencana pengasuhan pelayanan untuk anak dalam keluarga kegiatan kegiatan pelayanan untuk anak dan keluarganya dapat diberikan melalui dukungan pengasuhan dalam keluarga: dukungan pengasuhan dalam keluarga pengganti, dan pelayanan pengasuhan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak apabila anak terpaksa ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak. dukungan pengasuhan berbasis keluarga lembaga kesejahteraan sosial anak harus mencegah keterpisahan anak dari keluarga dan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga sesegera mungkin untuk anak anak yang sudah ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu melakukan penguatan kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak untuk mempersiapkan kembalinya anak dan tetap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas keluarga dalam pengasuhan. dukungan kepada keluarga dapat dilakukan melalui dukungan psikososial, ekonomi, serta menciptakan akses dan rujukan terhadap berbagai sumber dukungan yang tersedia untuk keluarga rentan. praktek apabila akses terhadap pendidikan diidentifikasi sebagai isu utama yang dihadapi oleh keluarga, lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan atau memfasilitasi akses terhadap pendidikan. hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan beasiswa, atau memenuhi biaya pendidikan lainnya seperti transport, biaya ujian, seragam sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya termasuk mendukung proses belajar anak dengan menyediakan pelajaran tambahan atau mentoring. apabila kapasitas ekonomi merupakan hambatan utama yang dihadapi keluarga dalam pengasuhan anak, lembaga kesejahteraan sosial anak perlu mendukung anak dalam keluarganya melalui penyediaan atau memfasilitasi bantuan finansial, pemberdayaan ekonomi atau memungkinkan keluarga mengakses program program bantuan sosial yang tersedia. misalnya, dengan memfasilitasi keluarga untuk mendapatkan bantuan mikro kredit, atau bentuk jaminan sosial lainnya yang disediakan untuk masyarakat tidak mampu. apabila pengasuhan menjadi isu utama, asesmen harus dengan jelas mengidentifikasi hambatan mendasar terhadap pengasuhan dalam keluarga tersebut. apabila keluarga diidentifikasi tidak memiliki kapasitas, atau kemauan untuk mengasuh anak mereka, lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendukung kapasitas pengasuhan keluarga melalui pelayanan berbasis keluarga untuk meningkatkan keberfungsian keluarga dan peran orang tua. bila hal tersebut tidak dimungkinkan, karena bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, lembaga kesejahteraan sosial anak perlu mengidentifikasi pengasuh dalam keluarga besar anak yang memungkinkan menyediakan pengasuhan dan dukungan bagi anak tersebut. apabila pengasuhan dalam keluarga besar tidak dimungkinkan atau diinginkan anak, lembaga kesejahteraan sosial anak harus bekerja sama dengan dinas sosial untuk mempertimbangkan dan mengidentifikasi keluarga alternatif baik melalui keluarga asuh, perwalian atau adopsi. apabila masalah perlindungan diidentifikasi untuk kasus anak tertentu, lembaga kesejahteraan sosial anak harus merujuk kasus tersebut kepada dinas sosial untuk menentukan perlindungan yang akan diberikan kepada anak tersebut. penempatan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk anak tersebut harus bersifat sementara dan berdasarkan persetujuan dinas sosial serta ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, sambil mengatasi isu perlindungan yang dihadapi anak dan mengidentifikasi solusi pengasuhan jangka panjang. dukungan pengasuhan berbasis keluarga pengganti lembaga kesejahteraan sosial anak harus bekerjasama dengan instansi dinas sosial untuk mencari keluarga pengganti yang bisa memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh (fostering), perwalian (guardjanship) atau pengangkatan anak (adopsi). dinas sosial instansi sosial harus melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu mendukung dinas sosial instansi sosial dalam proses identifikasi calon keluarga asuh dan calon keluarga angkat serta menghubungkan calon keluarga pengganti tersebut dengan anak dan atau keluarganya untuk memastikan bahwa anak ditempatkan sesuai dengan kepentingan terbaiknya dan kesepakatan anak. penentuan dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat harus dilakukan oleh dinas sosial instansi sosial yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan. praktek dinas sosial instansi sosial berwenang dan bertanggung jawab untuk menyusun kriteria tertulis tentang keluarga pengganti baik keluarga asuh, maupun keluarga adopsi dan kriteria anak yang akan diasuh atau diadopsi sesuai dengan peraturan yang telah ada (lihat peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan pengangkatan anak). diantara kriteria calon keluarga asuh yang perlu dipertimbangkan adalah: calon orang tua memiliki kedekatan kepada anak, memahami bahwa keluarga asuh bersifat sementara, bersedia membuat pernyataan tertulis tentang kesiapan untuk mengalihkan kembali pengasuhan anak kepada keluarga asal (keluarga inti, besar, dan kerabat). dinas sosial instansi sosial mengidentifikasi calon keluarga pengganti dengan melibatkan lembaga kesejahteraan sosial anak yang memiliki kesempatan dan interaksi dengan komunitas sekitarnya. dinas sosial instansi sosial dengan dukungan lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan asesmen terhadap situasi calon keluarga pengganti guna memahami kondisi psikososial dan ekonomi, serta kesiapan mereka untuk menjadi keluarga pengganti. dinas sosial instansi sosial menyusun mekanisme pengalihan pengasuhan baik melalui keluarga asuh maupun keluarga angkat yang mencakup menghubungkan anak dengan calon keluarga pengganti yang akan menerima pengalihan pengasuhan. merumuskan persetujuan tertulis antara anak dan keluarga pengganti, tentang tanggung jawab pengasuhan oleh keluarga pengganti, peran orang tua asuh angkat dan pemantauan oleh dinas sosial instansi sosial. khusus pengalihan pada pengasuhan melalui keluarga angkat, dinas sosial instansi sosial bekerja sama dengan lembaga atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang memiliki lisensi untuk melakukan proses pengangkatan anak. dinas sosial instansi sosial menunjuk pekerja sosial atau pengasuh lembaga kesejahteraan sosial anak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemantauan terhadap situasi anak dan keluarga pengganti setelah terjadi pengalihan pengasuhan. dinas sosial instansi sosial merumuskan mekanisme pemantauan, yang dalamnya terkait dengan tugas pekerja sosial, jadwal, dan laporan hasil pemantauan. pengasuhan oleh orang tua asuh (fostering) pengasuhan melalui orang tua asuh bersifat sementara, dimana anak harus segera kembali dalam pengasuhan orang tua, keluarga besar, atau kerabat anak apabila berdasarkan hasil asesmen mereka dianggap sudah dapat melakukan pengasuhan kembali atau anak telah memperoleh solusi pengasuhan yang lebih permanen. praktek sebelum proses pengalihan pengasuhan, dinas sosial instansi sosial perlu menunjuk pekerja sosial atau petugas lembaga kesejahteraan sosial anak yang kompeten untuk mempersiapkan anak dan keluarga asuh guna memberikan pemahaman bahwa pengasuhan yang akan dilaksanakannya bersifat sementara, sehingga setiap saat anak akan kembali kepada keluarga asal (keluarga inti, keluarga besar, kerabat). pasca pengalihan pengasuhan, situasi anak dan keluarga asuh perlu dipantau oleh pekerja sosial atau petugas lembaga kesejahteraan sosial anak yang kompeten dan ditunjuk oleh dinas sosial, disamping pemantauan situasi anak dan keluarga asuh, petugas pekerja sosial dari lembaga kesejahteraan sosial anak dan dinas sosial instansi sosial juga perlu memberikan penguatan psikososial kepada keluarga asuh untuk mengatasi kesulitan kesulitan yang kemungkinan muncul dalam proses pengasuhan. petugas lembaga kesejahteraan sosial anak atau pekerja sosial menginformasikan kondisi keluarga asal (keluarga inti, keluarga besar, kerabat) apabila berdasarkan hasil asesmen sudah siap menerima kembali anaknya. pekerja sosial memfasilitasi keluarga asuh dan anak asuh dalam reunifikasi keluarga agar tidak menimbulkan dampak psikologis baik terhadap anak maupun keluarga asuh. perwalian pengasuhan melalui perwalian anak bersifat sementara, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara legal kepada seseorang yang ditunjuk pengadilan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak. pengangkatan anak pengasuhan melalui pengangkatan anak bersifat permanen, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara tetap dan legal kepada keluarga angkat dan pelaksanaannya diatur melalui peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pelaksanaan pengangkatan anak. praktek dinas sosial instansi sosial melakukan identifikasi terhadap calon keluarga angkat dan lembaga yang memiliki lisensi dalam pengangkatan anak untuk melakukan proses pengangkatan anak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pelaksanaan pengangkatan anak. dinas sosial instansi sosial dibantu oleh lembaga yang memiliki lisensi pengangkatan anak melakukan asesmen yang komprehensif tentang situasi calon keluarga angkat. asesmen tersebut untuk memahami situasi ekonomi, sosial, psikologis, dan kondisi kesehatan calon orang tua angkat serta memastikan bahwa keluarga tersebut layak melakukan adopsi. proses pengangkatan dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan. untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak dalam keluarga angkat, dinas sosial instansi sosial melakukan pemantauan terhadap situasi anak dan keluarga angkat. standar pelayanan berbasis lembaga mesej ahteraan sisi anak pelayanan pengasuhan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat, atau keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak. peran sebagai pengganti orang tua lembaga kesejahteraan sosial anak harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak anak yang ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak, dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak hak mereka. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memahami bahwa setiap aspek hak anak tidak dapat dipisahkan dan pemenuhan hak hak anak harus dilakukan secara menyeluruh. praktek pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak harus memahami bahwa meskipun anak anak ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak akan tetapi hak hak mereka tetap harus dipenuhi. pemenuhan hak anak harus melibatkan anak dan orang tua untuk memastikan bahwa pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak terkait hak hak tersebut sesuai dengan kebutuhan anak dan disepakati anak. hak hak anak meliputi hak terhadap perlindungan, (terkait dengan martabat anak dan melindungi anak dari kekerasan): hak terhadap tumbuh kembang (mendukung perkembangan kepribadian anak, memfasilitasi relasi anak dengan keluarga dan pihak lainnya secara positif dan menyekolahkan anak), hak terhadap partisipasi (mendengar, mempertimbangkan serta mengimplemen tarikan suara dan pilihan anak), serta memenuhi hak anak terhadap kelangsungan hidup (memenuhi kebutuhan dasar anak terhadap makanan, minuman dan fasilitas yang aman). martabat anak sebagai manusia setiap anak harus diakui, diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang utuh, memiliki karakter yang unik, memiliki pendapat, pilihan, dan kapasitas serta kemampuan masing masing. setiap anak harus dihargai martabatnya sebagai manusia. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menjamin bahwa anak terhindar dan terlindungi dari semua bentuk perlakuan, termasuk perkataan dan hukuman yang dapat mempermalukan atau merendahkan martabat mereka. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menjamin setiap anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi, antara lain berdasarkan jenis kelamin, status sosial, etnisitas, budaya, agama, atau kecacatan, baik dari orang dewasa maupun antar anak sendiri. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak memastikan bahwa staf dan pengasuh menghargai pendapat, pilihan, kemampuan dan kapasitas jari setiap anak yang diindikasikan dalam berbagai keputusan yang dibuat lembaga kesejahteraan sosial anak, cara staf memperlakukan anak, juga kinerja staf dan pengasuh dalam memberikan pelayanan kepada anak. lembaga kesejahteraan sosial anak membuat peraturan yang melarang segala bentuk tindakan, termasuk perkataan dan sebutan yang dapat mempermalukan, menyinggung atau melecehkan martabat anak. lembaga kesejahteraan sosial anak melarang semua jenis perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh orang dewasa dan antar anak atas dasar jenis kelamin, usia, status sosial, etnisitas, budaya, agama, atau kecacatan aturan dan aplikasi penegakan disiplin dalam lembaga kesejahteraan sosial anak harus dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perilaku positif dan menghargai orang lain. lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan sanksi bagi semua pihak yang dianggap melecehkan atau merendahkan martabat anak. lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan sanksi administratif bagi semua pihak yang terbukti melakukan tindakan diskriminatif. perlindungan anak perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan lembaga kesejahteraan sosial anak melarang digunakannya segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin. lembaga kesejahteraan sosial anak memilikidisemindalam mencegah dan merespon kekerasan, lembaga kesejahteraan sosial anak harus memperhatikan isu spesifik yang terkait dengan usia, gender, dan kecacatan. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak merumuskansosialispihak yang berwenang dari lembaga kesejahteraan sosial anak (misalnya, kepala lembaga yang ditunjuk atas kesepakatan dinas sosial instansi sosial) bersama dengan dinas sosial instansi sosial menerapkan prosedur yang ditetapkan oleh dinas sosial instansi sosial untuk menangani kasus kekerasan yang dialami anak. mekanisme pelaporan lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia yang memungkinkan anak melaporkan kekerasan atau tindakan yang tidak senonoh pada pihak yang berwenang. anak harus memperoleh informasi dan penjelasan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan mekanisme tersebut untuk melaporkan kecurigaan atau kasus yang mereka alami, lihat, atau dengar pada instansi yang berwenang. praktek pengasuh bekerja bersama anahal ini dapat dilakukan misalnya dengan mendukung setiap penghuni kamar cottage untuk mendiskusikan dan mengidentifikasikan berbagai masalah yang berpotensi untuk menjadi konflik minimal sekali dalam sebulan secara reguler. menyediakan kesempatan bagi anak untuk mendiskusikan berbagai isu yang menjadi perhatian mengkhawatirkan mereka dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, kehidupan sehari hari, maupun sekolah dan komunitas, baik secara individual bersama pengasuh, maupun secara berkelompok. pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak pembelajaran anak bagaimana mereka dapat menggunakan mekanisme tersebut untuk melaporkan kasus yang mereka alami lihat dengar pada instansi yang berwenang termasuk kementerian sosial, dinas sosial instansi sosial, dan aparat penegak hukum untuk pelanggaran hukum pidana. kapasitas pengurus, petugas, dan relawan dalam merespon kekerasan lembaga kesejahteraan sosial anak harus memastikan bahwa setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja tidak memiliki catatan kriminal, sejarah kekerasan atau perilaku tidak pantas terhadap anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memastikan bahwa semua pengurus, petugas, dan relawan menerima pelatihan, dan kegiatan komunikasi, informasi, dan pendidikan lainnya untuk mencegah dan memberi respon yang efektif dan tepat terhadap kekerasan. review terhadap kinerja pengurus, petugas, dan relawan harus dilakukan dengan melihat kapasitas mereka untuk bekerja secara pantas dan memadai bersama anak, termasuk mempertimbangkan umpan balik dari anak dalam proses review, praktek lembaga kesejahteraan sosial anak harus memastikan bahwa setiap orang yang akan bekerja lembaga kesejahteraan sosial anak termasuk relawan yang terbukti pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak tidak akan direkrut. setelah orang yang akan bekerja lembaga kesejahteraan sosial anak resmi direkrut mereka harus mengikuti pelatihan tentang pengasuhan dan perlindungan anak, tahapan perkembangan anak, praktek pengasuhan, termasuk menjadi orang tua yang efektif, memberikan disiplin positif, serta mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak. setiap enam bulan sekali dilakukan review terhadap kinerja staf dan relawan dengan melibatkan anak serta merespon pertimbangan pendapat anak terhadap hasil review tersebut. prosedur pemberian hukuman disiplin prosedur pemberian hukuman disiplin harus dijalankan untuk pengurus, petugas, dan relawan lembaga kesejahteraan sosial anak yang telah dilaporkan melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk berhenti sementara selama investigasi jika dibutuhkan untuk memastikan perlindungan bagi anak. setiap kecurigaan atau kasus harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi dinas sosial dan ketika kasus tersebut digolongkan sebagai tindak kriminal, harus dilaporkan kepada pihak kepolisian dan kementerian sosial ri. jika pengurus, petugas, dan relawan terbukti melakukan tindakan kekerasan, maka prosedur penegakan disiplin harus berjalan sesuai tingkat keseriusan dari kasus tersebut, mulai dari peringatan tertulis, larangan melaksanakan tugas sampai ada keputusan lebih lanjut, dan pemecatan. praktek pimpinan lembaga kesejahteraan sosial anak bersama dinas sosial instansi sosial menerapkan prosedur penanganan kekerasan pada anak secara langsung, konsisten, dan bertanggung jawab. bagi pengurus, petugas, dan relawan yang telah diberikan sanksi perlu dipertimbangkan kembali keterlibatannya dalam bekerja dengan anak. lingkungan yang aman dari kekerasan lembaga kesejahteraan sosial anak harus menjamin lingkungan yang kondusif dan aman bagi keselamatan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui peraturan, prosedur dan mekanisme yang berlaku lembaga kesejahteraan sosial anak, kegiatan pelayanan, dan sarana prasarana. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk secara aktif mencegah, merespon, dan melaporkan kekerasan. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memiliki mekanisme untuk mendiskusikan kasus kekerasan pada anak lingkungan sekolah dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan. praktek keterlibatan masyarakat untuk mencegah dan merespon terhadap kekerasan bisa dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: mensosialisasikan pada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak lewat tokoh masyarakat. mensosialisasikan pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak dan melibatkan masyarakat dalam aktivitasnya agar anak lebih mengenal lingkungan sekitarnya dan dapat meminta bantuan ketika ada masalah khususnya menyangkut kekerasan. membuka diri dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat leluasa mengawasi juga melaporkan lembaga kesejahteraan sosial anak pada pihak yang berwenang jika sampai terjadi kekerasan lembaga kesejahteraan sosial anak. menjalin jaringan dengan dinas pendidikan untuk memberi respon yang memadai jika sampai terjadi kekerasan pada anak sekolah. pencegahan dan respon terhadap kekerasan antar anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus memberlakukan kebijakan untuk mencegah dan merespon terhadap segala bentuk tindakan kekerasan antar anak, termasuk pemerasan, ancaman, dan bullying. lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan berbagai upaya pencegahan melalui membangkitkan kesadaran akan dampak dari kekerasan, membangun kapasitas untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, dan berbagi pengetahuan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendukung diskusi secara reguler dengan anak tentang kekerasan, mengapa kekerasan tidak diperbolehkan, dan apa dampaknya. anak harus diajak untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai bentuk penyelesaian konflik antar anak tanpa kekerasan. pengasuh harus mendorong anak untuk membuat kesepakatan tentang penanganan bullying dan bentuk kekerasan lain antar anak, baik dari anak laki laki anak perempuan atau sebaliknya maupun kekerasan dari anak yang lebih tua yang lebih muda. pengasuh, staf, dan relawan lembaga kesejahteraan sosial anak harus memberikan contoh perilaku mereka sendiri terhadap sesama orang dewasa dan anak tanpa kekerasan serta mempromosikan penghargaan pada orang lain. kerahasiaan laporan tentang kekerasan lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia untuk anak melaporkan kekerasan pada pihak yang berwenang. praktek pengasuh perlu bekerja bersama anak untupengasuh mendukung anakan untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi berbagai hal yang menjadi perhatian dan mengkhawatirkan mereka baik dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, sekolah, maupun komunitas. pengasuh mendukung anak untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi berbagai masalah yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik, memberi dukungan kepada anak apabila mereka menemukan tanda tanda kekerasan lingkungannya untuk melaporkannya kepada yang berwenang dengan tetap memberikan perlindungan pada anak. pemahaman perkembangan anak pengasuh harus memahami tahapan perkembangan anak sehingga dapat memberikan respon yang tepat terhadap kebutuhan anak sebagai individu, termasuk kebutuhan untuk berpartisipasi sesuai kematangan anak. perkembangan anak anak perlu didukung keterlibatannya dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan percaya diri dan membangun konsep diri yang baik. anak perlu memperoleh tanggung jawab sesuai kematangan usia mereka, sehingga diakui kapasitasnya untuk membuat pilihan dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. kegiatan dan pendekatan lembaga kesejahteraan sosial anak harus dilakukan dengan pemahaman bahwa masa remaja adalah kunci bagi tahapan sosialisasi sehingga remaja perlu memperoleh ruang dan kesempatan yang fleksibel untuk bersosialisasi secara aman dan bertanggung jawab. praktek pengasuh mengikuti pelatihan dan mampu mengenali kebutuhan emosional, sosial, dan budaya anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. lembaga kesejahteraan sosial anak mendorong anak untuk menjalin dan menjaga hubungan dengan teman seusia mereka, baik dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, sekolah, maupun sekitar lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk meningkatkan rasa percaya diri. lembaga kesejahteraan sosial anak mendorong dan memfasilitasi anak untuk aktif dalam kegiatan sekolah antara lain dengan menyediakan transportasi, waktu yang fleksibel dan dukungan lain yang diperlukan. lembaga kesejahteraan sosial anak memberi kesempatan kepada anak untuk mengelola uang saku dan buku tabungan dengan mempertimbangkan kematangan usia anak dan penggunaan uang secara bijaksana. lembaga kesejahteraan sosial anak memberi kesempatan pada anak yang lebih tua untuk mengatur sendiri waktu mereka dengan tetap memberi berbagai pertimbangan pengaturan waktu secara bertanggung jawab, misalnya tentang pentingnya membagi waktu belajar, bermain dan beristirahat secara proporsional. identitas anak kelengkapan identitas anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas legal yang jelas, termasuk akta kelahiran dan kartu tanda penduduk ktp). lembaga kesejahteraan sosial anak perlu mendukung keluarga untuk melengkapi akte kelahiran, kartu keluarga, dan ktp. lembaga kesejahteraan sosial anak dilarang mengganti identitas asal anak, termasuk nama, agama dan etnisitas. identitas anak lembaga kesejahteraan sosial anak perlu menjaga keakuratan dan memperbarui data yang terkait dengan keluarga anak setiap saat untuk memastikan anak tidak kehilangan identitas dan kontak dengan keluarga. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu mendukung anak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang identitas diri dan latar belakang keluarganya melalui berbagai media untuk mengekspresikan identitas diri mereka seperti lewat penulisan fe history, juga pengumpulan foto atau gambar. lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan penelusuran dan reunifikasi untuk kasus anak yang mengalami keterpisahan dari keluarganya, anak perlu didukung untuk mengekspresikan identitas, budaya, bahasa, etnisitas serta agama mereka dengan mendukung penggunaan simbol simbol identitas dan praktek berbagai kegiatan untuk memahami dan bersikap toleran terhadap keragaman identitas agama dan budaya tersebut. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan pendataan tentang kondisi keluarga anak secara reguler, lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi dan mendukung anak untuk mengekspresikan identitas diri mereka baik lewat penulisan life history, pengumpulan foto atau gambar. lembaga kesejahteraan sosial anak mendukung anak untuk melaksanakan praktek agama mereka, seperti beribadah, memasang simbol simbol agama, pergi tempat ibadah. lembaga kesejahteraan sosial anak mengantar anak untuk pergi tempat ibadah. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi anak dengan berbagai kegiatan yang mendorong mereka untuk memahami pentingnya toleransi, misalnya menghargai praktek ibadah teman dari agama lain, membantu teman dari kelompok agama berbeda untuk menyiapkan acara pada hari besar keagamaan, menghargai bahasa ibu dari teman yang berbeda etnik. lembaga kesejahteraan sosial anak mendukung anak untuk melaksanakan praktek budaya mereka, seperti menggunakan bahasa serah, menari, menyanyi, dan memasak makanan daerah. relasi anak dukungan relasi antara anak dengan keluarga kerabat lembaga kesejahteraan sosial anak harus memfasilitasi komunikasi sesering mungkin antara anak yang tinggal dalam lembaga kesejahteraan sosial anak dengan orang tua keluarga kerabat dan teman teman dari lingkungan rumah. dukungan bagi anak untuk berelasi dengan orang tua keluarga kerabat dan teman dari lingkungan rumah perluorang tua keluarga kerabat teman dari rumah, seperti telepon dan surat. lembaga kesejahteraan sosial anak mengatur waktu yang sesuai untuk anak berkomunikasi dengan orang tua keluarga kerabaifteman dari lingkungan asal. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi pertemuan bulanan antara lembaga kesejahteraan sosial anak, anak dan orang tua yang membahas tentang pentingnya fungsi pengasuhan keluarga khususnya relasi antara anggota keluarga. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi anak untuk dapat menggunakan dan menerima telepon pada pukul dalam kasus darurat telepon dapat digunakan luar waktu yang telah ditentukan. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi penggunaan internet untuk kebutuhan relasi anak dengan keluarga kerabat pada pukul penggunaan internet tersebut membutuhkan pendamping dari pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak untuk menghindari penyalahgunaan. dalam kasus darurat, misalnya untuk memberi kabar jika ada keluarga yang sakit, email dapat digunakan luar waktu yang telah ditentukan. lembaga kesejahteraan sosial anak dapat menyediakan fasilitas untuk mendorong keluarga berkunjung lembaga kesejahteraan sosial anak, termasuk dengan kendaraan atau uang transport. kunjungan anak kepada orang tua keluarga kerabat teman lembaga kesejahteraan sosial anak perlu memfasilitasi anak untuk mengunjungi orang tua keluarga kerabat teman rumah sesering mungkin, minimal satu kali per bulan untuk menjaga keberatan relasi anak dengan lingkungan asal dan untuk menyiapkan anak kembali rumah. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mendukung anak untuk pulang sesering mungkin atau jika anak merasa perlu, seperti jika anak atau orang tua keluarga kerabaifteman rumah merasa rindu, atau jika ada orang tua keluarga kerabat juga teman rumah ada yang sakit atau memiliki kepentingan tertentu (seperti pernikahan, ulang tahun). lembaga kesejahteraan sosial anak tidak membatasi jangka waktu kepulangan anak, kecuali untuk anak yang bersekolah sekolah formal dan kepulangannya bertentangan dengan waktu belajar sekolah. dalam keadaan semacam ini, lembaga kesejahteraan sosial anak mendukung anak untuk pulang minimal bulan sekali atau pada hari libur lain termasuk pada akhir minggu. lembaga kesejahteraan sosial anak mendukung kepulangan anak dengan transport atau biaya juga mengantar dan menjemput kembali anak untuk menjamin keamanan mereka. kunjungan oleh keluarga kerabat teman lembaga kesejahteraan sosial anak harus memfasilitasi keluarga kerabat teman untuk berkunjung sesering mungkin untuk menjaga keberatan relasi dengan anak, juga untuk mengetahui perkembangan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendukung terjalinnya hubungan yang erat antara anak dan calon keluarga pengganti untuk anak yang sama sekali tidak memiliki keluarga, dengan mengunjungi atau dikunjungi oleh calon keluarga pengganti sesering mungkin. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu menunjukkan penerimaan yang ramah, menyediakan lingkungan yang nyaman, dan tidak membatasi kunjungan supaya orang tua keluarga kerabat dan teman merasa nyaman saat berkunjung. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu memfasilitasi pertemuan bersama antara anak dan keluarga untuk membahas situasi anak dan keluarga supaya anak memahami pentingnya makna keluarga. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak tidak melarang dan membatasi kunjungan dari orang tua keluarga kerabat teman dari rumah. lembaga kesejahteraan sosial anak, jika mampu perlu memfasilitasi orang tua keluarga kerabat teman dari rumah untuk berkunjung, misalnya dengan menyediakan kendaraan atau uang transport. lembaga kesejahteraan sosial anak juga perlu memfasilitasi pertemuan rutin minimal sekali dalam sebulan antara orang tua wali anak dengan pengasuh serta staf untuk membahas situasi dan perkembangan anak dalam lembagaserta pentingnya fungsi pengasuhan keluarga khususnya relasi antar anggota keluarga. tidak ada gangguan dan pembatasan saat orang tua kerabat keluarga dan teman dari rumah yang mengunjungi anak. staf dan pengasuh bersikap ramah dan menghargai keberadaan orang tua keluarga kerabat dan teman dari rumah anak yang berkunjung. lembaga kesejahteraan sosial anak, jika memungkinkan perlu menyediakan ruangan untuk orang tua kerabat keluarga dan teman mengunjungi anak, seperti ruang tamu jika kunjungan berlangsung singkat atau kamar jika orang tua harus menginap. lembaga kesejahteraan sosial anak menjalin jaringan dan meminta bantuan ahli yang berkompeten untuk memberikan materi tentang pentingnya pengasuhan dalam keluarga. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan berbagai materi dan media yang membahas pentingnya fungsi pengasuhan keluarga, antara lain buku, film atau majalah tentang keluarga yang dapat digunakan dalam pertemuan bulanan atas. kedekatan antara anak dan keluarga kerabat masyarakat anak harus ditempatkan dekat dengan tempat tinggal keluarganya komunitas dan tidak dipindahkan jauh dari lingkungan tersebut untuk menjaga relasi yang erat antara anak dan lingkungannya. praktek anak ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak yang paling dekat dengan keluarga dan komunitasnya penempatan anak luar kabupaten kotayorovinsi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggal anak hanya diperbolehkan untuk kepentingan keselamatan anak. dalam kasus semacam ini, dinas sosial instansi sosial harus terlebih dahulu memberikan persetujuan terhadap lokasi dimana anak akan ditempatkan. relasi antar anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendukung relasi persaudaraan diantara anak anak dengan memperlakukan setiap anak secara adil dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab, membiasakan untuk saling berbagi dan menghargai, juga untuk saling berdiskusi dan membuat keputusan bersama. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menghindari hubungan kekuasaan yang tidak sehat antara anak, termasuk memberi wewenang pada anak yang lebih tua untuk melaporkan pelanggaran dan mendisiplinkan anak yang lebih muda. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mengatur komposisi usia dalam kamar anak agar terjadi relasi kakak adik, misalnya menempatkan anak lebih tua dengan anak yang lebih muda dalam satu kamar. pengambilan keputusan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan secara kekeluargaan dengan mengatur mekanisme diskusi yang memberi anak kesempatan untuk didengar dan diperhatikan pendapatnya. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi terciptanya situasi dimana anak dapat bergaul dengan akrab, misalnya dengan mengupayakan anak agar saling bercerita dengan terbuka saat makan. tidak ada diskriminasi atas dasar apapun terhadap pemenuhan hak dan tanggung jawab anak, termasuk berdasarkan usia, jenis kelamin, maupun kecacatan. tidak ada anak yang diberi wewenang lebih untuk mendisiplinkan anak lain dan melaporkan pelanggaran. relasi yang positif dan pantas antara laki laki dan perempuan. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menjadi lingkungan yang positif untuk mendukung anak mendiskusikan aspek positif dan aman dari relasi antara laki laki dan perempuan serta membangun pemahaman untuk melakukan pilihan yang bertanggung jawab dari relasi tersebut. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak tidak melarang anak untuk menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis sepanjang memperhatikan norma dan etika. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi diskusi terbuka antara sta pengasuh dengan anak tentang relasi antara laki laki dan perempuan misalnya dalam pertemanan, persahabatan, dan pacaran serta mendukung anak untuk memahami aspek positif dan aman dari relasi tersebut, seperti memiliki teman untuk saling berbagi dan saling mendukung. lembaga kesejahteraan sosial anak juga memfasilitasi anak untuk berdiskusi tentang isu yang berkaitan dengan hubungan dekat antar lawan jenis, agar anak melakukan pilihan yang bertanggung jawab dari hubungan tersebut, misalnya dengan membahas risiko dari hubungan seksual usia muda atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan. relasi dengan pengasuh pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendukung terbangunnya relasi individual antara anak dengan pengasuh sebagai pengganti orang tua sehingga anak mendapat perhatian secara individual dari pengasuh, dapat menemui pengasuh jika memerlukan dukungan ketika menghadapi masalah atau sekedar ingin berbicara secara pribadi. praktek setiap anak memiliki satu pengasuh tetap yang dapat ditemui setiap saat pengasuh bertanggung jawab untuk memperhatikan anak secara individual, termasuk jika anak ingin berbicara soal masalah pribadi. pengasuh mengupayakan kedekatan dengan anak agar mereka dapat bercerita secara terbuka tentang masalah pribadi mereka. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan jadwal pertemuan rutin dengan pengasuh yang diketahui oleh anak minimal sekali dalam seminggu. pengasuh menyediakan waktu untuk bertemu dengan anak setiap saat jika anak memerlukan. pengasuh mendokumentasikan dan menjaga kerahasiaan cerita anak. relasi dengan pihak luar lembaga (guru, teman dari sekolah dan lingkungan sekitar) anak harus didukung untuk menjalin relasi yang baik dan positif dengan pihak lain luar lembagatermasuk guru, teman sekolah, dan lingkungan sekitar dengan mendorong anak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan kegiatan lingkungan masyarakat. anak harus didukung untuk menjalin relasi dengan guru teman sekolah teman dari komunitas, dengan membuka akses untuk berkomunikasi secara pribadi melalui surat, telepon serta untuk mengunjungi dan dikunjungi oleh mereka. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan lingkungan yang positif agar guru teman sekolah teman dari lingkungan sekitar merasa nyaman saat berkunjung lembaga kesejahteraan sosial anak. semua kesempatan anak untuk berelasi dengan pihak luar lembaga kesejahteraan sosial anakdukung anak untuk mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan masyarakat untuk memperkuat relasi anak dengan guru, teman sekolah, teman sebaya komunitas, dan anggota komunitas lainnya.guru teman dari sekolah dan komunitas sekitar, seperti telepon, surat menyurat, email. lembaga kesejahteraan sosial anak mengatur waktu penggunaan fasilitas atas sebagai berikut: penggunaan telepon pada pukul dalam kasus darurat, telepon dapat digunakan luar waktu yang telah ditentukan. penggunaan internet pada pukul dengan pendampingan dari pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak melarang sta pengasuh untuk mencuri dengar pembicaraan anak telepon, membaca surat dan email yang diterima dikirimkankunjungan guru teman sekolah teman dari lingkungan sekitar lembaga kesejahteraan sosial anak, tanpa menganggu waktu sekolah, belajar, dan istirahatanak untuk mengunjungi guru teman sekolah teman dari lingkungan sekitar luar jam sekolah, tanpa menganggu waktu sekolah, belajar dan istirahat anak, misalnya pada akhir minggu atau pada waktu pulang sekolah. partisipasi anak suara anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam membahas berbagai hal penting yang menyangkut kepentingan mereka, antara lain dalam penyusunan dan pelaksanaan aturan untuk penegakan disiplin, memberikan masukan bagi pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak, serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengasuhan, termasuk berapa lama anak akan tinggal dalam lembaga kesejahteraan sosial anak dan tujuan dari penempatan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan kesempatan, informasi dan lingkungan yang aman dan kondusif agar anak dapat menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam pembahasan pembahasan berbagai hal penting tersebut. keputusan yang diambil dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, baik yang terkait dengan kehidupan sehari hari anak harus mencerminkan suara, ide dan pendapat anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mengatur waktu pertemuan secara reguler misalnya bersifat bulanan untuk berbagi informasi dan menjaring pendapat anak tentang berbagai hal penting bagi anak. hal ini bisa melakukan pada saat penyusunan dan pelaksanaan aturan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan saran dan masukan bagi pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak, perencanaan dan pembuatan keputusan pengasuhan, termasuk tujuan penempatan anak serta berapa lama anak akan tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak juga menyediakan kotak saran yang review setiap minggu atau memfasilitasi diskusi personal dengan pengasuh sebagai bentuk dukungan bagi setiap anak untuk memberikan pendapat. lembaga kesejahteraan sosial anak melindungi dan menjamin keamanan anak dalam mengungkapkan pendapat mereka dengan menjaga kerahasiaan pendapat anak. lembaga kesejahteraan sosial anak memastikan bahwa pendapat anak menjadi pertimbangan dan prioritas dalam pengambilan berbagai keputusan. staf dan pengasuh selalu mendengarkan pendapat anak, yang tercermin jari cara mereka bekerja dan berhadapan dengan anak sehari hari, lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan pencatatan terhadap pendapat anak termasuk saran yang disampaikan dan tindak lanjutnya. pilihan anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendukung kapasitas anak dalam menentukan pilihan untuk berbagai keputusan dalam hidup mereka, sesuai dengan usia perkembangan anak, sebagai bagian dari fungsi pengasuhan dan pelaksanaan peran orang tua yang harus direfleksikan dalam pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus mampu mendukung kapasitas anak untuk berpikir dan membuat alasan, memahami pilihan pilihan yang mereka ambil dan konsekuensi dari pilihan tersebut. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan kesempatan, informasi dan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk membuat pilihan dan keputusan serta konsekuensinya antara lain dalam hal: memilih menu makan, teman tidur, nama dan dekorasi kamar, pakaian yang akan dikenakan, juga cara menghabiskan waktu luang. memutuskan aturan dan hukuman bagi penegakan disiplin memutuskan alokasi penggunaan uang saku dan buku tabungan memilih sekolah dan pendidikan vokasional. memutuskan pengasuhan alternatif selain pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi diskusi untuk bersama sama membahas berbagai isu dan pilihan, baik yang terkait dengan kehidupan sehari hari mereka, maupun yang terkait dengan keputusan pengasuhan jangka panjang. lembaga kesejahteraan sosial anak mendukung anak untuk memilih sesuai dengan kematangan usia mereka, dengan menyediakan pengasuh untuk mengkonsultasikan pilihan pribadinya, mempertimbangkan risiko dari pilihan dan membantu menentukan pilihan. pengasuh memiliki dokumentasi tentang pertimbangan yang mereka berikan dan dampaknya bagi pilihan anak. staf dan pengasuh mengedepankan pilihan anak, yang tercermin dari cara mereka bekerja dan berhadapan dengan anak sehari harinya, juga dari berbagai keputusan yang dihasilkan lembaga kesejahteraan sosial anak. seluruh staf dalam lembaga kesejahteraan sosial anak memperlihatkan penghargaan pada pilihan yang dilakukan anak dengan merefleksikannya pada cara mereka bekerja dan membuat keputusan. makanan dan pakaian makanan pola makan mereka selama tinggal dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai makanan utama minimal kali dalam sehari dan snack minimal kali dalam sehari. makanan harus disediakan dengan memperhatikan selera anak dan dilakukan secara teratur dengan waktu yang fleksibel sesuai situasi anak terkait waktu kepulangan anak dari sekolah atau kegiatan lainnya. lembaga kesejahteraan sosial anak menjamin anak dengan kebutuhan nutrisi khusus, antara lain karena sakit mendapat makanan khusus sesuai kebutuhan mereka. anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan malam hari sekalipun. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak berkonsultasi pada ahli gizi tentang makanan yang memenuhi standar gizi bagi anak, lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya berdasarkan hasil konsultasi pada ahli gizi, anak makan makanan utama minimal tiga kali dalam sehari termasuk sarapan padi. anak makan makanan tambahan minimal kali sehari, termasuk memperoleh bekal untuk makan siang. anak mengambil sendiri makanannya, tidak jatah oleh lembaga kesejahteraan sosial anak, sehingga anak tidak merasa kekurangan. anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan malam hari sekalipun. anak memperoleh suplemen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mereka, seperti susu dan berbagai jenis makanan tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk perkembangan anak. anak terlibat dalam penyusunan menu untuk mengetahui preferensi selera mereka. pengasuh membantu anak untuk menetapkan waktu makan yang fleksibel disesuaikan dengan jadwal anak sekolah. misalnya, anak yang pulang sekolah lebih awal dapat menyantap makanan lebih dahulu, anak yang pulang sekolah melampaui jam makan dapat makan sendiri. lembaga kesejahteraan sosial anak memastikan tersedianya makanan bagi anak yang pulang terlambat karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan identifikasi terhadap anak yang memiliki kebutuhan makanan khusus dan menyediakan kebutuhan mereka. misalnya, untuk anak yang memiliki alergi pada jenis makanan tertentu, anak yang menderita penyakit tertentu seperti diabetes, maag, dan kebutuhan khusus lainnya. dalam kasus anak yang sakit, penyediaan makanan dilakukan dengan mengikuti petunjuk dokter untuk mengupayakan kesembuhan anak. situasi makan lembaga kesejahteraan sosial anak perlu menciptakan situasi makan yang menyenangkan agar anak bisa makan dengan santai, baik didampingi maupun tanpa didampingi oleh pengasuh, sehingga saat makan dapat menjadi sarana bagi anak untuk menjalin komunikasi dan relasi yang erat layaknya dalam keluarga. untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga kesejahteraan sosial anak juga harus menghindari diskriminasi atas dasar apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, usia maupun kecacatan dalam menyediakan pelayanan makan bagi anak, misalnya dengan membuat aturan untuk anak laki laki atau anak yang lebih tua untuk makan lebih dahulu. anak tidak boleh terlibat dalam penyiapan makan kecuali dalam bentuk pembekalan keterampilan hidup ( fe skill) yang bersifat tambahan bagi petugas masak dan dilakukan pada waktu dan cara yang tidak menganggu waktu belajar dan istirahat anak. praktek pengasuh yang mendampingi anak pada saat makan berperan dalam membangun komunikasi yang terbuka untuk menciptakan suasana kekeluargaan (misalnya dengan bersikap santai dan mendengarkan pendapat anak, juga dengan mendorong anak untuk bercerita tentang kegiatan yang mereka lakukan pada hari tersebut). hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi anak, termasuk berbagai hal yang menganggu pikiran anak, juga untuk mengetahui sifat relasi antara anak. tidak ada baris berbaris, pembacaan sumpahjikrar atau ritual lain yang membuat suasana tegang, pada saat sebelum atau sesudah anak makan. tidak ada diskriminasi dalam bentuk dan dasar apapun dalam menyediakan pelayanan makan. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan piring, gelas, sendok makan yang memadai bagi masing masing anak, sehingga mereka tidak perlu saling menunggu teman yang lain selesai makan. review menu dan kebutuhan nutrisi menu dan penyiapan makan harus direvert bersama pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan secara reguler minimal bulan sekali, untuk memastikan terpenuhinya standar gizi dan kesehatan bagi anak dengan tetap bersifat fleksibel terhadap ketersediaan produk lokal. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mencatat saran yang terkait dengan pelayanan makan dan melakukan perubahan sesuai dengan saran anak. pakaian lembaga kesejahteraan sosial anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mendata kebutuhan pakaian anak dan memastikan bahwa setiap anak memiliki pakaian secara pribadi, sehingga tidak harus berbagi dengan anak lainnya. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan dan memastikan anak memiliki jumlah pakaian yang memadai sesuai dengan fungsinya, misalnya pakaian sehari hari: setel pakaian ibadah setel pakaian seragam sekolah setel pakaian olah raga setel pakaian seragam batik buah lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan pengadaan pakaian untuk anak minimal satu tahun dua kali. anak dilibatkan dalam memilih pakaian berdasarkan ukuran, warna, dan model sesuai dengan selera mereka. akses terhadap pendidikan dan kesehatan akses terhadap pendidikan kondisi dan akses terhadap pendidikan pendidikan formal, non formal vokasional dan informal yang diterima anak yang tinggal dalam lembaga kesejahteraan sosial anak adalah bagian dari rencana pengasuhan anak sehingga harus disesuaikan dengan jenis pengasuhan dan jangka waktu anak tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak, baik dalam pengasuhan darurat (maksimal bulan), pengasuhan jangka pendek sampai bulan) dan pengasuhan jangka panjang (lebih dari bulan). praktek lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan formal baik dalam maupun luar lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak mendukung anak untuk menempuh pendidikan non formal jika tidak berhasil dalam jalur pendidikan formal, melalui jalur paket untuk setingkat sd, untuk setingkat slip, dan untuk setingkat sta. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan vokasional informal dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja, sesuai minat dan kebutuhan usia anak tanpa diskriminasi atas dasar apapun. lembaga kesejahteraan sosial anak tidak membatasi pilihan keterampilan anak misalnya anak perempuan hanya boleh memilih keterampilan menjahit dan anak laki laki keterampilan pertukangan. lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak berdasarkan rencana pengasuhan. pengasuh membantu anak memutuskan jenis pendidikan yang sesuai bagi mereka berdasarkan rencana pengasuhan masing masing anak. anak dengan pengasuhan darurat dapat dibantu guru les yang didatangkan lembaga kesejahteraan sosial anak dan menyesuaikan dengan perkembangan belajar anak sekolah sebelum masuk lembaga kesejahteraan sosial anak. anak dengan pengasuhan jangka pendek atau jangka panjang dapat mengikuti pendidikan formal atau vokasional sesuai dengan jangka waktu anak tinggal dalam lembaga kesejahteraan sosial anak. perubahan pada rencana pengasuhan harus diikuti oleh perubahan pada rencana pendidikan anak. untuk kelancaran proses pendidikan anak, lembagamemtfasilitasi: peralatan belajar seperti buku tulis dan buku paket, seragam dan alat tulis, juga berbagai peralatan penunjang pendidikan vokasional, atau dana agar anak membeli sendiri berbagai peralatan tersebut. sarana transportasi atau dana untuk mendukung transportasi anak sehari hari. bimbingan belajar les pelajaran baik dalam maupun luar lembagauntuk mendukung prestasi akademiknya. jika lembaga kesejahteraan sosial anak tidak mampu menyediakan tenaga profesional, lembaga kesejahteraan sosial anak dapat menyediakan relawan yang dapat membantu anak belajar. seleksi dan pilihan pendidikan lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendukung tercapainya tujuan akademis pendidikan bagi anak selama mereka tinggal dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, dengan memfasilitasi penyediaan berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti peralatan belajar, sarana transportasi, bimbingan belajar dan fasilitas lainnya. lembaga kesejahteraan sosial anak mendukung anak untuk melakukan pilihan yang terkait dengan pendidikan mereka selama tinggal dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, dengan memberikan informasi memadai dan pertimbangan bagi pilihan anak, memfasilitasi diskusi untuk membahas berbagai alternatif pilihan. lembaga harus mendukung tercapainya fungsi sosial pendidikan bagi anak selama tinggal dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, melalui keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dalam kegiatan sosial lain yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sekurang kurangnya dengan pemberian ijin, fleksibilitas waktu dan dukungan dana. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan informasi yang memadai untuk mendukung pilihan anak, yang meliputi informasi soal jenis pendidikan yang dapat diakses anak sesuai dengan kebutuhan mereka (sekolah formal umunmykejuruan), tempat kursus dan jenis pendidikan lain), nama dan variasi dari berbagai jenis pendidikan yang dapat diakses anak, juga kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis pendidikan tersebut. anak didukung untuk mengambil keputusan yang terkait dengan pendidikannya, melalui diskusi dengan teman, juga dengan orang tua dan pengasuh yang ikut memberi pertimbangan. jika mampu, lembaga kesejahteraan sosial anak harus memberi berbagai dukungan lain yang dianggap perlu untuk membantu anak mewujudkan pilihannya, misalnya dengan menyediakan guru les untuk membantu anak mencapai skor ujian akhir yang baik agar dapat masuk sekolah pilihan anak, review perkembangan pendidikan anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus memberi perhatian pada perkembangan pendidikan anak, dengan melakukan review secara berkala bersama dengan penyelenggara pendidikan dimana anak bersekolah minimal bulan sekali. pengurus dan petugas lembaga kesejahteraan sosial anak harus membuka diri untuk dihubungi sewaktu waktu oleh pihak penyelenggara pendidikan untuk mendiskusikan perkembangan dan hambatan terkait dengan pendidikan anak. praktek setiap anak memiliki pengasuh yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak penyelenggara pendidikan demi kepentingan pendidikan anak. pengasuh dengan dukungan pengurus membantu mencari alternatif solusi jika anak mengalami kesulitan dalam hal pendidikan, melalui diskusi dengan anak. keterlibatan orang tua dan keluarga dalam pendidikan anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus melibatkan orang tua wali dan anak dalam membuat berbagai keputusan tentang pendidikan anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak menginformasikan perkembangan pendidikan anak pada orang tua wali termasuk hasil review dengan penyelenggara pendidikan. pengasuh memfasilitasi diskusi antara anak dengan orang tua wali dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan pendidikan anak, termasuk mencari solusi bagi permasalahan pendidikan anak. akses terhadap kesehatan kondisi dan akses pelayanan kesehatan anak kondisi kesehatan atau kecacatan anak tidak boleh menjadi pertimbangan bagi lembaga kesejahteraan sosial anak untuk menolak memberikan pelayanan bagi anak, kecuali ada bukti secara jelas bahwa perawatan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak akan bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka karena lembaga kesejahteraan sosial anak tidak memiliki fasilitas untuk menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menjalin kerja sama dengan lembaga atau perorangan yang bisa memberikan dukungan fasilitas kesehatan. lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan review tentang kebutuhan kesehatan anak dan kesesuaiannya dengan pelayanan kesehatan yang diberikan lembaga oleh tenaga yang berwewenang dalam bidang kesehatan dan kementerian kesehatan. praktek apabila berdasarkan asesmen dan persetujuan anak dan keluarganya anak harus mendapatkan pengasuhan alternatif lembaga kesejahteraan sosial anak, maka dia berhak untuk mendapatkan pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak walaupun dalam keadaan sakit atau cacat. apabila lembaga kesejahteraan sosial anak tidak memiliki fasilitas yang terkait dengan kesehatan dan kecacatan anak, maka anak segera merujuk lembaga kesejahteraan sosial anak yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan anak, atau lembaga kesejahteraan sosial anak bekerja sama dengan instansi terkait dalam memenuhi pelayanan kesehatan dan kecacatan yang dialami anak. lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi pihak pihak yang bisa diajak kerja sama untuk pelayanan kesehatan dan kecacatan anak yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan kerjasama. lembaga kesejahteraan sosial anak bersama sama pihak pihak yang terlibat dalam kerja sama, melakukan review tentang kebutuhan kesehatan anak dan kesesuaian nya dengan pelayanan kesehatan yang diberikan lembaga kesejahteraan sosial anak. respon terhadap masalah kesehatan anak anak harus segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan jika terdapat gejala gejala yang menunjukkan bahwa anak sakit. lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki prosedur untuk merespon keluhan kesehatan anak jika sakit termasuk dalam situasi darurat. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memiliki prosedur untuk anak yang meninggal lembaga kesejahteraan sosial anak, yaitu melaporkan kematian anak kepada keluarganya, pemerintah setempat, kepolisian dan lembaga kesehatan jika diperlukan, serta dinas sosial instansi sosial. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki staf khusus yang bertanggung jawab untuk menangani masalah kesehatan dan dapat dihubungi jam pada situasi darurat. staf menindaklanjuti keluhan anak dengan merujuk anak dokter atau rumah sakit atau staf yang memiliki kompetensi medis dapat langsung menangani sesuai kebutuhan. lembaga kesejahteraan sosial anak bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit. dalam kasus anak yang pulang karena sakit, atas permintaan anak orang tua walinya, tanggung jawab pengasuhan tetap ada pada lembaga kesejahteraan sosial anak. pengasuh memberi informasi dan melibatkan orang tua wali dalam merespon keluhan kesehatan anak. jika diperlukan diinginkan oleh anak orang tua wali bisa ikut merawat anak anak yang memiliki penyakit menular seperti cacar air harus dirawat secara khusus dengan fasilitas yang terpisah dari anak lain untuk menghindari penularan. lembaga kesejahteraan sosial anak merumuskan prosedur pelaporan dan penanganan untuk anak yang meninggal lembaga kesejahteraan sosial anak. pelayanan kesehatan anak harus memperoleh pemeriksaan kesehatan secara reguler dari tenaga profesional bidang kesehatan untuk merekam catatan perkembangan kesehatannya. lembaga menjadwalkan pelayanan kesehatan reguler minimal sebulan sekali baik yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak maupun bekerjasama dengan lembaga pelayanan kesehatan setempat. orang tua keluarga harus mendapat informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan anak selama tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak, terlibat dalam perawatan anak yang sakit, dan pembuatan keputusan yang terkait dengan tindakan kesehatan pada anak, termasuk ketika anak perlu dioperasi. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi akses anak kepada program perlindungan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memastikan bahwa setiap anak menerima vaksinasi, imunisasi, vitamin, obat cacing, dan berbagai kebutuhan lain sesuai dengan usia dan kebutuhan tumbuh kembang mereka. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) untuk kebutuhan darurat, yang diperiksa secara reguler dan diperbarui isinya jika habis kadaluarsa. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi pemeriksaan kesehatan oleh tenaga profesional dan melakukan review sekurang kurangnya enam bulan sekali, yang meliputi berat badan, tinggi badan dan golongan darah. riw imunisasi yang pernah diterima anak. riw sakit, mulai dari keluhan kesehatan seperti masalah pendengaran, penglihatan, gigi, penyakit yang membutuhkan perawatan harian seperti maag atau asma, sampai riw dirawat rumah sakit. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi pembuatan dokumen riw kesehatan setiap anak oleh tenaga profesional, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan pemeriksaan reguler yang dapat diakses jika diperlukan. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi anak untuk memperoleh kartu jaminan pelayanan kesehatan yang bisa digunakan kapan saja dan mana saja termasuk saat anak sedang berada tempat keluarganya. promosi kesehatan diri dan reproduksi lembaga kesejahteraan sosial anak harus mempromosikan dan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari hari lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya merokok dan narkoba sesuai perkembangan usia anak. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan identifikasi dan tindak pencegahan bagi penyakit penyakit yang potensial menjadi epidemi daerah sekitar lembaga kesejahteraan sosial anak, seperti malaria, tbc, demam berdarah, kaki gajah, atau chikungunya melalui pemberian informasi pada anak dan berbagai tindakan yang diperlukan. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi, mengingatkan, dan memberi contoh kepada anak untuk memelihara kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari hari, misalnya dengan menyediakan tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya, muncul tangan sebelum makan, menggosok gigi setelah mean dan sebelum tidur, menjaga kebersihan lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan kebutuhan personal yang terkait dengan perilaku bersih dan sehat seperti sabun, sampo, handuk, sikat gigi dan pembalut bagi perempuan. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan alat yang diperlukan untuk menjaga kebersihan, mulai dari sapu, pel, sikat, tempat sampah, cairan untuk mengepel dan membersihkan kamar mandi. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan informasi memadai tentang kesehatan termasuk tentang kesehatan reproduksi, bahaya merokok, dan bahaya napa. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi penyuluhan kesehatan oleh tenaga profesional, serta menyediakan buku dan leaflet kesehatan yang dapat diakses oleh anak. kesehatan reproduksi merupakan keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistim, fungsi fungsi dan proses reproduksi konferensi international kependudukan dan pembangunan, lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi anak untuk berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan pihak pihak yang memiliki kompetensi bidangnya, seperti: menstruasi: usia anak mengalami menstruasi, tanda tanda fisik dan psikis menjelang menstruasi, perawatan kesehatan diri saat mengalami menstruasi kehamilan: faktor penyebab kehamilan, dan tanda tanda kehamilan lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan identifikasi terhadap penyakit penyakit yang berpotensi menjadi epidemi daerah sekitar lembaga kesejahteraan sosial anak, misalnya demam berdarah, malaria, penyakit paru paru dan kaki gajah. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan tindak pencegahan yang dianggap perlu, seperti menjalankan gerakan (menutup, menguras, mengubur) untuk mencegah epidemi demam berdarah dan memasang kawat nyamuk, lembaga kesejahteraan sosial anak menjalin kerjasama dengan instansi kesehatan terdekat, seperti dinas kesehatan atau puskesmas untuk menjalankan langkah langkah atas. privasi kerahasiaan pribadi anak menjaga kerahasiaan pribadi anak pengurus dan staf lembaga kesejahteraan sosial anak harus memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak menerapkan kebijakan bahwa hanya orang orang yang memiliki kepentingan langsung dengan anak seperti pekerja sosial, pengasuh, yang boleh mengakses informasi anak. lembaga kesejahteraan sosial anak merumuskan aturan bagi pengasuh untuk tidak membuka cerita hidup anak yang harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan depan umum, berdasarkan kesepakatan antara anak dan pengasuh. latar belakang, pengalaman dan berbagai isu yang terkait dengan penempatan anak ataupun yang terjadi setelah penempatan dijaga kerah siarannya dan tidak dimanfaatkan oleh staf untuk menjelaskan identitas anak tertentu. lembaga kesejahteraan sosial anak harus melibatkan stafnya dalam pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka tentang prinsip kerahasiaan dgn memastikan bahwa semua staf mengakui dan menghargai kerahasiaan informasi tentang anak. lembaga kesejahteraan sosial anak menyalakan lemari khusus untuk menyimpan dokumen anak yang selalu terkunci dan terjaga kerahasiaannya. menghargai privasi anak lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki peraturan untuk melindungi privasi dan hal hal yang bersifat pribadi bagi anak, yang diberlakukan bagi anak dan pengasuh. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak bersama anak merumuskan berbagai aturan sebagai berikut mengetuk pintu sebelum masuk kamar anak. tidak memperbolehkan pengasuh laki laki untuk masuk kamar anak perempuan, dan sebaliknya pengasuh perempuan tidak boleh masuk kamar anak laki laki. mengunci lemari. menyimpan informasi dokumen tentang anak secara rahasia menghargai hal hal yang bersifat pribadi untuk anak, seperti surat, buku tabungan, telepon genggam, buku harian dan kepemilikan lainnya. tidak melakukan razia atau penyensoran terhadap surat surat dan barang kepemilikan anak lainnya tanpa diketahui oleh anak dan temuan razia disampaikan secara individu. razia untuk anak perempuan melakukan oleh pengasuh perempuan apabila anak dicurigai memiliki senjata tajam, rokok, narkoba atau gambar porno, razia dilakukan dengan sepengetahuan anak dan difokuskan pada barang barang tersebut serta tidak meraih barang pribadi lainnya. pengaturan waktu anak jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak anak, dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari hari yang memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket: namun tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi. jadwal harian anak bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kepentingan individual anak dan review minimal setiap bulan serta dapat diubah sesuai kepentingan anak berdasarkan hasil evaluasi mereka. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu menyediakan waktu dan kesempatan untuk anak berekreasi luar lembagaminimal sekali dalam bulan supaya mengenal dan memahami lingkungan dan komunitas sekitarnya. praktek jadwal disusun oleh anak dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak akan istirahat dan bermain. jadwal memuat berbagai aktivitas yang membutuhkan tanggung jawab anak mencakup waktu makan, waktu sekolah, waktu belajar, waktu ibadah, dan waktu piket. staf membantu anak dalam memfasilitasi penyusunan jadwal dan memberi pertimbangan tentang keseimbangan antara waktu sekolah, belajar, juga istirahat dan bermain. lembaga kesejahteraan sosial anak juga bertindak fleksibel dalam memantau pelaksanaan jadwal anak, misalnya ada anak yang harus pulang malam karena mengikuti kegiatan sekolah. anak menikmati waktu tidur malam yang cukup, minimal jam dalam sehari. tersedia waktu luang minimal jam sehari, dapat digunakan untuk bersantai, tidur siang, menerima kunjungan dari teman sekolah teman dari lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak atau mengerjakan kegiatan rekreasional sesuai minat dan bakat anak baik dalam maupun luar lembaga kesejahteraan sosial anak. tersedia waktu luang pada hari sabtu minggu atau hari libur lainnya yang digunakan anak dengan bebas tanpa kewajiban untuk piket bekerja lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi anak untuk melakukan review terhadap jadwal kegiatan setiap bulan sekali. respon terhadap kebutuhan istirahat dan bermain anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan berbagai fasilitas istirahat dan bermain bagi anak, tanpa diskriminasi sesuai dengan minat mereka. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan anggaran untuk memperbaharui atau mengganti berbagai fasilitas bermain anak jika sudah tidak layak digunakan. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi minat anak dalam memenuhi kebutuhan istirahat dan bermain mereka lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi minat anak dalam berolah raga, berkesenian dan permainan lain sesuai minat anak baik dalam maupun luar lembaga kesejahteraan sosial anak serta buku buku bacaan yang dibutuhkan anak untuk mengisi waktu istirahat mereka. lembaga kesejahteraan sosial anak selalu melakukan pementasan terhadap kelayakan fasilitas bermain, olah raga, dan kesenian anak demi keamanan dan keselamatan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak menyusun anggaran khusus untuk pemeliharaan fasilitas bermain, olah raga, dan kesenian anak dan segera memperbaiki atau menggantinya apabila sudah dianggap tidak layak dan bisa membahayakan keamanan dan keselamatan anak. kegiatan pekerjaan anak lembaga kesejahteraan sosial anak larangan mempekerjakan anak anak dilarang dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau yang termasuk bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk praktek sejenis perbudakan, eksploitasi, dan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak anak. praktek undang undang nomor tahun tentang ratifikasi konvensi ilo nomor "bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" lembaga kesejahteraan sosial anak segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila diindikasikan terdapat aktivitas anak yang menunjukkan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan mekanisme yang ada. keterlibatan anak dalam pekerjaan lembaga kesejahteraan sosial anak anak tidak dilibatkan dalam pekerjaan lembaga kesejahteraan sosial anak yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dan hak hak anak. praktek tugas piket dibatasi pada jenis pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan hidup life skill seperti membersihkan kamar anak, muncul dan menyetrika baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur anak, keterlibatan anak dalam berbagai pekerjaan yang ditujukan untuk mempertahankan keberlangsungan lembaga kesejahteraan sosial anak hanya boleh menjadi pelengkap bagi pekerjaan yang dilakukan oleh petugas yang memang dipekerjakan lembaga kesejahteraan sosial anak. jika anak tetap dilibatkan dalam pekerjaan untuk mempertahankan keberlangsungan lembaga kesejahteraan sosial anak, maka dinas sosial instansi sosial harus memberikan sanksi kepada lembaga kesejahteraan sosial anak tersebut. aturan, disiplin, dan sanksi anak anak bersama sama pengurus dan staf merumuskan berbagai aturan yang mereka anggap penting untuk kehidupan bersama mereka, untuk kepentingan terbaik anak dan bukan semata mata untuk menciptakan keteraturan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memahami bahwa penegakkan aturan dan disiplin, termasuk bagaimana cara disiplin tersebut ditegakkan, merupakan upaya untuk mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain. cc. lembaga kesejahteraan sosial anak harus melarang segala bentuk perilaku atau hukuman yang memalukan atau merendahkan anak, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengurus, staf, atau pengasuh yang terbukti melakukan perilaku atau hukuman semacam itu. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki aturan yang disusun bersama antara pengurus dengan anak yang dianggap penting untuk kehidupan bersama mereka seperti aturan untuk saling menghargai dan mengembangkan budaya anti kekerasan kalangan anak, juga aturan untuk menjaga keamanan anak, misalnya dengan membuat jam malam yang disepakati bersama. seluruh staf, pengasuh, orang dewasa dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, dan anak memahami bahwa aturan bukan hanya untuk menciptakan keteraturan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, tetapi juga mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain, lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi staf, pengasuh, orang dewasa dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, dan anak untuk membangun kesepakatan akan sanksi yang harus diterima apabila ada pihak yang melanggar aturan dan sanksi tersebut bukan untuk memalukan atau merendahkan anak. standar pelaksana pengasuhan orang tua dan keluarga peran orang tua dan keluarga lembaga kesejahteraan sosial anak harus menentukan bahwa orang tua bisa menjalankan tanggung jawab letaknya terhadap anak karena orang tua merupakan sumber pengasuhan utama bagi anak. tanggung jawab tersebut tidak boleh terputus karena penempatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak kecuali ada keputusan pengadilan yang mencabut kuasa asuh orang tua terhadap anak tersebut. praktek pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak khususnya pengasuh mendukung orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk tetap melaksanakan perannya sebagai orang tua selama anak tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak bekerja sama dengan orang tua untuk merespon berbagai persoalan pengasuhan yang dihadapi anak termasuk dalam keluarga anak agar anak dapat segera dlreintegrasikan dengan keluarga. pelibatan orang tua dan keluarga dalam pengambilan keputusan penting orang tua atau wali yang sah harus bertanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengasuhan anak termasuk untuk review penempatan, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. praktek pekerja sosial melakukan asesmen untuk memastikan bahwa relasi orang tua dengan anak tidak berada dalam kondisi yang membahayakan anak, misalnya anak rentan mendapat kekerasan, pengabaian atau eksploitasi oleh orang tua keluarganya. bila orang tua diindikasikan menjadi pelaku kekerasan eksploitasi terhadap anak, maka pelibatan pengasuhan dapat dialihkan kepada keluarga besar anak yang berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial dapat menggantikan sementara fungsi orang tua. bagi orang tua yang sudah dicabut kuasa asuhnya, keterlibatan orang tua dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan ketetapan pengadilan.lembaga kesejahteraan sosial anak memanfaatkan pertemuan secara berkala sebulan sekali dengan orangtua wali untuk membicarakan dan saling berbagi tentang kehidupan dan pengasuhan anak. orangtua ikut memantau perkembangan fisik, psikologis, dan sosial termasuk pendidikan anak selama anak tinggal lembaga kesejahteraan sosial anakpengasuh peran pengasuh lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan pengasuh yang bertanggungjawab terhadap setiap anak asuh dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh serta tidak merangkap tugas lainnya untuk mengoptimalkan pengasuhan. setiap pengasuh harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengasuhan anak serta kemauan untuk mengasuh yang dalam pelaksanaannya mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau dinas sosial kesejahteraan sosial. pengadaan pengasuh harus mempertimbangkan isu gender serta kebutuhan anak berdasarkan usia dan tahap perkembangan mereka. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan seleksi terhadap calon pengasuh dengan memperhatikan kebutuhan akan pengasuh perempuan dan laki laki sesuai dengan jenis kelamin anak yang diasuh dan melaporkannya pada dinas sosial instansi sosial, pengasuh perlu memiliki: pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, mengenali dan memahami tanda tanda kekerasan dan solusinya, mendukung dan mendorong perilaku positif, berkomunikasi dan bekerja bersama anak baik secara individual maupun kelompok mempromosikan dan memungkinkan anak untuk melakukan pilihan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupannya, melakukan pengawasan dalam bentuk positif terhadap perilaku anak, menghargai setiap martabat anak serta menyediakan kebutuhan fisik anak. pengalaman bekerja bidang pelayanan anak, sehat jasmani (tidak memiliki penyakit menular) dan rohani (mental) serta mampu bekerja mendukung lembaga kesejahteraan sosial anak. komitmen dan kemauan untuk mengasuh anak yang dinyatakan secara tertulis. penentuan pengasuh perlu memperhatikan pendapat dan kesepakatan anak. penugasan pengasuh diwujudkan dalam bentuk kesepakatan kerja tertulis sebagai pengasuh. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan pengasuh khusus bagi anak balita yang karena alasan isu perlindungan ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan review terhadap pelaksanaan pengasuhan dengan mempertimbangkan pendapat anak. tanggung jawab pengasuh terhadap anak dilakukan sejalan dengan hasil review penempatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak memfasilitasi pendidikanypelatihan bagi pengasuh dalam hal pengasuhan anak dan perlindungan anak atau selalu mendorong pengasuh untuk selalu meningkatkan kompetensi profesionalnya. supervisi terhadap pengasuhan dilakukan oleh pekerja sosial senior atau petugas dari dinas sosial instansi sosial yang memahami pengasuhan anak. lingkungan pengasuhan keluarga lembaga kesejahteraan sosial anak harus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang menyerupai keluarga dan memungkinkan anak asuh untuk memperoleh pengasuhan dari pengasuh tetap tidak berubah ubah seperti halnya dari orang tua. lembaga kesejahteraan sosial anak harus mempertimbangkan jumlah anak untuk ditempatkan dalam sistem keluarga (cottage) atau wisma sesuai dengan dengan menempatkan pengasuh untuk setiap keluarga atau wisma. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memfokuskan relasi dan pengambilan keputusan dalam sistem keluarga atau wisma untuk memungkinkan anak mengembangkan kedekatan yang bermakna terhadap orang dewasa dan teman sebaya. praktek pengasuh mengupayakan terbangunnya relasi dan kedekatan dengan anak secara optimal, mendiskusikan isu dan masalah yang dihadapi anak, mencari solusinya dan memberikan dukungan individual kepada anak perbandingan anak dengan pengasuh lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan minimal satu orang pengasuh untuk lima anak baik dalam sistem keluarga maupun wisma. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak menetapkan proporsi pengasuh yang seimbang berdasarkan asesmen terhadap kebutuhan anak akan pengasuhan dan perkembangan anak. pengasuh mendapatkan pelatihan tentang perkembangan anak yang asuhnya sesuai dengan kategori usia perkembangan, misalnya: usia kanak kanak tahun), usia remaja bawah tahun), bakat: kapasitas dan masalah yang dihadapi anak. pengasuhan jam dan kontinu pengasuh harus melaksanakan pengasuhan dalam rentang waktu jam kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menetapkan aturan tertulis tentang pengasuhan yang mencakup kesediaan pengasuh, pergantian tugas pengasuh, dan keberadaan pengasuh yang tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak untuk memastikan pengasuhan kepada anak dilakukan secara tetap dan tidak terputus. lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan review pelaksanaan tugas pengasuhan anak secara periodik setiap enam bulan sekali. lembaga kesejahteraan sosial anak harus segera memutuskan pengasuhan anak oleh pengasuh yang diindikasikan mengancam membahayakan keamanan dan keselamatan anak dan mempertimbangkan statusnya sebagai pengasuh. mendukung hubungan anak dengan pengasuh lembaga kesejahteraan sosial anak tidak mengganti atau memindahkan pengasuh anak tanpa perencanaan agar tidak menghambat kedekatan anak dengan pengasuh. penggantian pengasuh harus disertai dengan penyerahan catatan pengasuhan anak dari pengasuh yang akan meninggalkan lembaga kesejahteraan sosial anak kepada pengasuh baru yang diketahui oleh kepala lembaga kesejahteraan sosial anak dan dinas sosial. praktek pengasuh harus melaporkan kepada pimpinan lembaga kesejahteraan sosial anak dan memberi tahu kepada anak asuh apabila akan berhenti melaksanakan tugas menjadi pengasuh tetap. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan pengasuh pengganti apabila pengasuh tetap berhalangan, mengundurkan diri atau meninggalkan lembaga kesejahteraan sosial anak tanpa alasan. pergantian pengasuh harus dilaporkan kepada dinas sosial, lembaga kesejahteraan sosial anak membuat catatan tentang penggantian dari pengasuh tetap kepada pengasuh pengganti yang disaksikan anak asuh. pengasuh yang akan berhenti menjadi pengasuh memberikan catatan dan data tentang perkembangan pengasuhan anak asuh yang menjadi tanggung jawabnya kepada pengasuh pengganti. pekerja sosial profesional fungsi dan peran pekerja sosial profesional pekerja sosial profesional yang bekerja atau ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan memiliki kualifikasi untuk bekerja dalam bidang pelayanan anak. pekerja sosial profesional harus melaksanakan fungsi dan peran tugas secara langsung dengan klien ataupun tidak langsung yaitu mencakup fungsi penanganan masalah anak dan keluarganya, fungsi pengelolaan sumber, dan fungsi edukasi. praktek kemensos huk tentang sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial ketentuan umumdapat memiliki kompetensi generalis atau spesialis dan melaksanakan perannya sesuai dengan tingkatan kompetensi tersebut serta pengalamannya bekerja dalam pelayanan anak. ketentuan tentang pekerja sosial generalis dan spesialis terdapat dalam kemensos nomor huk tentang sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, fungsi penanganan masalah berkaitan dengan bantuan pekerja sosial untuk menangani masalah masalah yang dihadapi anak dan keluarganya yang dilakukan secara langsung kepada anak dan keluarganya ataupun turut membantu perkembangan lembaga kesejahteraan sosial anak fungsi pengelolaan sumber mengedepankan peran pekerja sosial dalam manajemen kasus dan bekerja memanfaatkan jaringan untuk memperkuat pengasuhan dalam keluarga. fungsi edukasi mendorong pekerja sosial untuk memberikan informasi yang akurat tentang pengasuhan keluarga kepada keluarga dan masyarakat serta meningkatkan kapasitas keluarga dalam pengasuhan. (sumber dubes dan miley, soga work empowering profession) manajemen kasus pekerja sosial melakukan penangan masalah mulai dari asesmen: merumuskan rencana pengasuhan baik darurat, jangka pendek dan jangka panjang: melakukan intervensi untuk mengatasi masalah masalah khusus yang dialami anak dan keluarganya: serta mendukung pelayanan dan pengasuhan keseharian yang disediakan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak. pekerja sosial harus mendukung keluarga untuk lebih memahami pentingnya pengasuhan keluarga, memperkuat keluarga dan membangun dukungan masyarakat terhadap pengasuhan keluarga. pekerja sosial harus membangun jaringan dengan berbagai sumber untuk mengoptimalkan dukungannya terhadap penguatan keluarga, penanganan masalah anak, pelaksanaan pengasuhan oleh keluarga alternatif, dan pelayanan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak. praktek pekerja sosial membantu merancang pendekatan dan instrumen asesmen yang akan digunakan untuk asesmen terhadap anak dan keluarganya. asesmen menjadi dasar untuk menetapkan rencana pengasuhan secara individual dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan anak dan keluarganya baik dalam keluarga maupun apabila anak terpaksa harus tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak. pekerja sosial mengembangkan pendekatan dan teknik pekerjaan sosial yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak, misalnya melalui terapi bermain untuk anak dan terapi keluarga. pekerja sosial perlu mendukung keluarga yang menempatkan anaknya lembaga kesejahteraan sosial anak agar selalu menjalin relasi dengan anak. hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada anak dan keluarga untuk saling berkunjung. memfasilitasi, menciptakan dan mengontrol tersedianya meal yang dapat dimanfaatkan oleh anak dan orang tuanya untuk memperkuat relasi diantara mereka meskipun anak tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak. pekerja sosial bekerja dengan keluarga untuk mencapai beberapa tujuan mendorong orang tua untuk meminta bantuanfdukungan dari profesional apabila mengalami kesulitan. meningkatkan pemahaman dan kapasitas orang tua tentang perannya dalam pengasuhan anak. membantu mengatasi stress yang dialami orang tua berkaitan dengan pengasuhan karena terbatasnya kapasitas orang tua atau perilaku anak yang bermasalah (misalnya, bullying diantara anak). memberikan informasi kepada masyarakat agar memahami dan berpartisipasi dalam penguatan terhadap pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. pekerja sosial mengembangkan jaringan informal, semi formal dan formal (misalnya: dengan keluarga besar, komunitas sekitar ataupun lembaga lembaga formal) yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua atau keluarga untuk mengatasi kesulitan yang dialaminya. dalam melaksanakan tugas tugas yang mendukung perencanaan pengasuhan permanen bagi anak, pekerja sosial bekerja sama dengan keluarga anak, komunitas dan pemerintah yang diwakili oleh dinas sosial instansi sosial. cc. jaminan ketersediaan kompetensi pekerjaan sosial jika tidak tersedia pekerja sosial profesional, lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan tenaga kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan pelatihan tentang sistem pengasuhan anak dan mendapatkan supervisi yang regular dari pekerja sosial profesional atau dari lembaga sosial yang ditunjuk atau dari dinas sosial. supervisi pelaksanaan tugas pekerja sosial harus supervisi oleh pekerja sosial yang memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman bekerja lebih tinggi dalam pelayanan anak. praktek supervisi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa: semua tugas pekerja sosial dapat terlaksana pekerja sosial mendapatkan pengayaan kompetensi terkait dengan bidang tugasnya pekerja sosial mendapatkan bantuan untuk mengatasi masalah pribadi yang kemungkinan dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya. lembaga kesejahteraan sosial anak bekerja sama dengan dinas sosial mengidentifikasi pekerja sosial yang bekerja lembaga kesejahteraan sosial anak atau dinas sosial yang memiliki kompetensi supervisi dan menetapkannya sebagai supervisor lembaga kesejahteraan sosial anak. pekerja sosial yang menjadi supervisor harus memiliki kompetensi supervisi yang mencakup penguasaan pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan pengasuhan termasuk yang diberikan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak, yang menjadi dasar untuk memberikan bimbingan kepada pengasuh. penguasaan dan keterampilan tentang aspek aspek administratif pelayanan pengasuhan, seperti catatan kasus anak (hasil asesmen, rencana pelayanan dan pelayanan pengasuhan yang diberikan) serta dokumen lainnya sebagai dasar dari akuntabilitas pertanggungjawaban pelayanan pengasuhan. kemampuan untuk membantu mengatasi permasalahan permasalahan yang dihadapi pengasuh, baik yang terkait dengan pengasuhan, maupun yang bersifat personal yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelayanan pengasuhan. standar evaluasi serta mengakui ran pelayanan dan pengasuhan untuk anak review penempatan dan pengasuhan pemenuhan kebutuhan anak terhadap pengasuhan harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara reguler agar anak tetap mendapatkan pengasuhan yang optimal. praktek monitoring dan evaluasi atau review dimaksudkan untuk memahami situasi pengasuhan anak terutama untuk mengecek pelaksanaan pengasuhan oleh orang tua keluarga besar dan lembaga kesejahteraan sosial anak serta ketersediaan keluarga pengganti yang mungkin melaksanakan pengasuhan. anak mendapatkan penjelasan tentang tujuan dan proses renew penempatan pengasuhan. hasil review menjadi dasar bagi perubahan rencana pengasuhan. anak yang diasuh dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, mendapat penjelasan tentang kemungkinannya kembali kepada keluarga atau tetap berada lembaga kesejahteraan sosial anak apabila hasil review menunjukkan anak masih perlu tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak. dalam kasus anak yang ditempatkan lembaga kesejahteraan sosial anak, apabila hasil asesmen terhadap situasi dalam keluarga dan lingkungan anak menunjukkan adanya perubahan positif dalam kapasitas pengasuhan, maka anak harus segera dikembalikan kepada pengasuhan keluarga. anak anak yang tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak karena alasan pendidikan dan ketidakmampuan keluarga secara ekonomi segera diatur mengembalikannya kepada keluarga. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan review berdasarkan prosedur: menggunakan instrumen review, dilakukan oleh petugas yang profesional (pekerja sosial bekerja sama dengan pengasuh): diputuskan secara profesional, didokumentasikan serta hasilnya diinformasikan kepada anak dan orang tua. pelaporan anak yang melarikan diri atau pengakuannya diakhiri lembaga kesejahteraan sosial anak harus melaporkan anak anak yang melarikan diri atau yang dikeluarkan kepada dinas sosial dan bertanggung jawab untuk memastikan keberadaan, keselamatan dan keamanan anak. pengakhiran pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan pengakhiran pelayanan, setelah anak dipastikan mendapatkan solusi pengasuhan yang permanen. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki rencana pengakhiran pelayanan untuk setiap anak. anak terlibat dan menyepakati rencana pengakhiran pelayanan tersebut. anak perlu dipersiapkan untuk meninggalkan lembaga kesejahteraan sosial anak sesuai dengan hasil review penempatan. keluarga dipersiapkan untuk menerima kembali anak mereka sekurang kurangnya sebulan sebelum anak dikembalikan. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memfasilitasi dan melibatkan orang tua dalam kepulangan anak serta menjelaskan rencana monitoring untuk mengetahui perkembangan anak. bab standar kelembagaan visi, misi, dan tuj uan lembaga mesej ahteraan sisi anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus memiliki visi, misi dan tujuan yang mendasari sistem pengasuhan yang disediakan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus mengimplementasikan visi, misi dan tujuan pelayanan pengasuhan dan pencapaiannya review secara periodik dengan melibatkan orang tua wali asuh, anak anak dan semua pelaksana pelayanan. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak merumuskan visi, misi dan tujuannya secara tertulis. lembaga kesejahteraan sosial anak merinci misinya kedalam tujuan dan kegiatan pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk mendukung kedudukan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai alternatif terakhir pengasuhan. lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan penjelasan kepada anak anak tentang tujuan pelayanan dan jenis pelayanan yang akan diperolehnya selama tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak. penjelasan yang diberikan kepada anak hendaknya menekankan pada hak hak anak termasuk untuk mendapatkan pelayanan pengasuhan sesuai dengan fungsi lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai lembaga pengganti orang tua. lembaga kesejahteraan sosial anak selalu mengecek pemahaman semua pelaksana pelayanan dan anak anak terhadap visi, misi dan tujuan pelayanan dengan cara mereiew pelaksanaan dari pelayanan pengasuhan apakah telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. lembaga kesejahteraan sosial anak membuat indikator untuk mengukur pencapaian tujuan pelayanan. pendirian, perizinan, dan akreditasi lembaga mesej ahteraan sisi anak pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak setiap organisasi sosial lembaga kesejahteraan sosial yang akan mendirikan lembaga kesejahteraan sosial anak harus secara formal memberitahukan kepada dan meminta kewenangan dari dinas sosial untuk memperoleh persetujuan dari komunitas lokal dimana lembagaakan dibangun. dinas sosial kabupaten kota harus cerewet usulan pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak berdasarkan asesmen kebutuhan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mencegah pemisahan anak dari keluarganya. review harus mencakup asesmen apakah organisasi sosial lembaga kesejahteraan sosial yang mengusulkan pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki kapasitas baik kelengkapan teknis, finansial, maupun sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar nasional, sebelum izin pendirian lembaga diberikan. keberlanjutan kebutuhan dan ketepatan pelayanan yang disediakan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak harus direvert secara reguler oleh dinas sosial sebagai bagian dari monitoring dan tanggung jawabnya untuk memberikan dan memperbarui izin pemberian pelayanan. ketentuan umum undang undang tentang kesejahteraan sosialdinas sosial instansi sosial untuk melakukan asesmen perlu didukung oleh masyarakat dengan memberikan gambaran tentang situasi anak anak dan keluarga lingkungan dimana lembaga kesejahteraan sosial anak akan didirikan. perizinan untuk menyelenggarakan pelayanan sosial melalui lembaga kesejahteraan sosial anak mekanisme perizinan setiap organisasi sosial lembaga kesejahteraan sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak anak secara langsung atau melalui lembaga kesejahteraan sosial anak harus: terdaftar dinas sosial sebagai lembaga kesejahteraan sosial sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial dan peraturan menteri sosial nomor huk tentang akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial serta surat edaran direktur jenderal rehabilitasi dan pelayanan sosial kementerian sosial bulan agustus terkait sistem penomoran lembaga kesejahteraan sosial anak anak. mendapat izin operasional berdasarkan hasil asesmen oleh dinas sosial yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menyelenggarakan pelayanan sosial kepada anak dan memenuhi standar sesuai dengan standar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial anak dan kemensos nomor huk tentang akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial. menyediakan data tentang pelayanan dan penerima manfaat yang diperbarui setiap tahun untuk input kedalam database nasional tentang situasi anak dalam pengasuhan alternatif. terlibat dalam monitoring secara reguler yang dilakukan oleh dinas sosial dan kementerian sosial untuk menjamin bahwa pelayanan yang disediakan benar benar merespon kebutuhan yang aktual serta sesuai dengan standar nasional, berbagai hukum, dan aturan yang berlaku. lembaga kesejahteraan sosial anak hanya bisa beroperasi jika telah memiliki izin operasional secara tertulis dari dinas sosial kabupaten kota yang harus diperbarui setiap lima tahun sekali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh dinas sosial. peran dinas sosial instansi sosial dalam pemberian izin dan monitoring pelayanan pengasuhan dinas sosial instansi sosial kabupaten kota harus memonitor dan mengevaluasi kesesuaian pelayanan yang dilakukan lembaga kesejahteraan sosial anak dengan standar nasional pengasuhan secara regular minimal satu kali per tahun. praktek untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, setiap dinas sosial instansi sosial kabupaten kota, provinsi dan kementerian sosial harus membentuk tim monitoring yang terlatih untuk: mengakses dan review penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. review kualitas pelayanan yang disediakan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak termasuk pemenuhan standar nasional dan kemungkinan pembatalan penarikan ijin operasional lembaga kesejahteraan sosial anak, asesmen perpanjangan atau pembatalan perizinan asesmen reguler harus dilaksanakan oleh tim khusus dari dinas sosial untuk memastikan bahwa lembaga kesejahteraan sosial anak memenuhi standar nasional pengasuhan dan mengidentifikasi tahap yang harus dilakukan oleh institusi pada periode tertentu untuk memperbaiki pelayanannya apabila tidak sesuai dengan standar. dinas sosial harus melakukan asesmen lanjutan untuk mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai lembaga kesejahteraan sosial anak dan apakah lembaga kesejahteraan sosial anak telah melakukan langkah langkah untuk menyesuaikan dengan standar nasional pengasuhan. apabila setelah tiga kali peringatan, dinas sosial menemukan bahwa lembaga kesejahteraan sosial anak masih melakukan pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan, maka dinas sosial berwenang membatalkan ijin operasional lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak tidak diijinkan untuk melanjutkan pelayanannya sampai ada kejelasan bahwa lembaga kesejahteraan sosial anak tersebut memenuhi standar nasional pengasuhan. dalam kasus dimana pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan mengganggu membahayakan keselamatan anak, maka dinas sosial dapat segera menarik ijin praktik operasional dan menunda upaya yang dilakukan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk memperbaiki pelayanannya. ijin tidak akan diperbarui kembali sampai lembaga kesejahteraan sosial anak menunjukkan perbaikan dan sepenuhnya mengimplemen tarikan standar nasional pengasuhan. dinas sosial dan kementerian sosial harus menyediakan dan memberikan penguatan kapasitas kepada pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak termasuk pelatihan tentang standar nasional pengasuhan, memberikan dukungan teknis dalam implementasinya, serta pelatihan tentang kesejahteraan dan pengasuhan anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak harus memiliki ijin operasional yang terpisah dari ijin untuk organisasi sosial yang menjadi payungnya. setiap lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki nomor induk yang ditetapkan oleh dinas sosial instansi sosial dan teregistrasi secara sentral oleh kementerian sosial. akreditasiapabila menunjukkan standar pelayanan yang tinggi. praktekuntuk menentukan tingkat kelayakan dan standar penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakannya. lembaga kesejahteraan sosial anak harus mempelajari tata cara akreditasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh badan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, peraturan menteri sosial nomor huk tentang akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial bab iii dandinas sosial instansi sosial harus melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap usulan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial anak. asesmen harus mencakup kebutuhan akan lembaga pelayanan, kelengkapan administrasi lembaga, dan pelayanan seperti yang tercantum dalam peraturan menteri sosial kemensos) nomor huk tentang akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial: visi dan misi lembaga, cc. program dan strategi, manajemen lembaga:fasi tas penyediaan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dan aman bagi anak untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan. lembagaharus dibangun tengah tengah masyarakat yang memungkinkan anak anak mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkannya seperti sekolah, pusat pelayanan kesehatan, tempat rekreasi, pusat kegiatan anak dan remaja, perpustakaan umum, tempat penyaluran hobi. menghindarkan anak dari kemungkinan mengalami kekerasan lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak karena terisolasinya lembaga kesejahteraan sosial anak. pelibatan masyarakat setempat termasuk anak anaknya dalam kegiatan bersama lembaga kesejahteraan sosial anak, dan memungkinkan anak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak harus aman untuk tempat tinggal dan aktivitas anak sehingga bangunan lembaga kesejahteraan sosial anak harus memperhatikan standar keselamatan dan keamanan. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak dibangun tengah tengah masyarakat dan pusat aktivitas anak anak. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan fasilitas umum yang dapat digunakan bersama oleh anak lembaga kesejahteraan sosial anak dengan masyarakat sekitar, seperti sarana olah raga, sarana untuk ibadah, sarana bermain, berkesenian selama tidak membahayakan kepentingan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu merancang bangunan yang memenuhi standar keselamatan, membangun sistem keamanan yang melindungi anak dari konflik sosial atau kerusuhan, serta bencana alam yang tidak terduga, terutama bagi lembaga kesejahteraan sosial anak yang berada daerah rawan konflik kerusuhan dan rawan bencana alam. untuk hal tersebut lembaga kesejahteraan sosial anak perlu berkonsultasi kepada pihak yang dianggap ahli. fasilitas yang mendukung privasi anak lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan dan privasi anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan tempat tinggal dan ruang tidur yang berbeda antara anak laki laki dan perempuan. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan ruangan untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas anak, seperti ruang belajar, ruang bermain, ruang olah raga, perpustakaan, ruang kesenian, ruang pelayanan kesehatan, ruang ibadah, ruang makan, dsb. ruangan yang terkait dengan privasi anak, misalnya kamar tidur, kamar mandi, dan toilet harus dilengkapi pintu yang dapat dikunci agar keamanan anak terjaga. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan tempat tinggal untuk pengasuh agar pengasuh bisa memantau aktivitas anak sepanjang hari termasuk malam hari. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan kamar tidur dengan ukuran untuk anak, yang dilengkapi lemari untuk menyimpan barang pribadi anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan kamar tidur yang terpisah antara anak laki laki dan perempuan, yang dilengkapi meja dan kursi belajar. setiap anak memiliki tempat tidur sendiri yang dilengkapi dengan seperi, kasur, bantal, dan selimut. kamar tidur memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup baik siang maupun malam hari, serta memiliki pintu dan jendela yang terkunci. dalam kamar anak tidak terdapat barang yang membahayakan anak, misalnya kompor. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan perlengkapan kebersihan seperti sapu, pembersih debu (lap, kemoceng) setiap kamar. dekorasi kamar anak disesuaikan dengan selera dan perkembangan anak, termasuk ketersediaan cermin. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan kamar mandisetiap kamar mandi dalam keadaan bersih, dan dilengkapi sarana kebersihan seperti sikat kamar mandi, sabun pembersih lantai, dan pewangi ruangankamar mandikamar mandi memiliki rasio tidak lebih dari kamar mandi anak dengan persamaan air bersih yang cukup untuk memenuhi mandi dan cudi. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan toilet yang aman, bersih dan terjaga privasinya untuklembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan toilet yang terpisah dengan kamar mandi, kondisinya bersih dengan dilengkapi sarana kebersihan seperti sikat dan sabun pembersih lantaitoilettoilet memiliki rasio tidak lebih dari toilet: anak dengan persediaan air bersih yang cukup untuk kepentingan toilet kakus anak. fasilitas pendukung lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan ruang makan yang bersih dengan perlengkapan makan sesuai dengan jumlah anak. praktek ruang makan memungkinkan anak untuk berkomunikasi selama makan, baik antar anak maupun dengan pengasuh. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan ruang makan yang tidak terpisah dengan bangunan tempat tinggal anak, sehingga anak dapat mudah mengakses ruang tersebut dengan aman bahkan malam hari dan saat hari hujan setiap anak dapat menggunakan perlengkapan makan seperti piring, sendok, garpu dan gelas. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan perlengkapan dapur masak yang memadai dan bersih serta aman untuk digunakan kepentingan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan tempat beribadah lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk semua jenis agama yang dianut anak yang dilengkapi dengan prasarana untuk kegiatan ibadah. praktek tempat beribadah harus dilengkapi dengan prasarana untuk kegiatan ibadah anak, seperti kitab suci, sajadah atau makna sarung untuk sholat bagi anak muslim, dan perlengkapan ibadah lainnya. cc. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan ruang kesehatan yang memberikan pelayanan reguler yang dilengkapi petugas medis, perlengkapan medis dan obat obatan yang sesuai dengan kebutuhan penyakit anak. praktek ruang kesehatan dapat akses dengan mudah oleh setiap anak yang sakit atau memerlukan pelayanan kesehatan. memberikan pelayanan setiap hari kerja dan luar hari kerja apabila anak membutuhkan memiliki kotak p3k tempat yang mudah dijangkau anak untuk memberikan pertolongan pertama jika ada anak yang sakit dan dalam keadaan darurat terselenggaranya pelatihan tentang p3k bagi staf dan staf memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan pertolongan pertama pada anak, lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan ruang belajar dan perpustakaan dengan pencahayaan yang cukup baik siang maupun malam hari. praktek ruang belajar dan perpustakaan memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara, dilengkapi dengan meja dan kursi yang dapat digunakan (tidak rusak) serta ruangan tersebut mudah diakses. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan lemari buku yang bisa dijangkau oleh anak, lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan buku buku perpustakaan yang bisa mendukung pendidikan formal anak dan hobi anak membaca, juga menyediakan buku buku pengetahuan termasuk bacaan populer (seperti buku ilmiah populer, kisah para tokoh besar, novel remaja religius, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bahaya narkoba dan hiv aids yang sesuai dengan usia anak, dan menyediakan koran yang setiap hari bisa dibaca anak. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu menyediakan ruang bermain, olah raga dan kesenian yang dilengkapi peralatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan asesmen terhadap minat dan bakat anak dalam bidang seni dan olah raga dan mendokumentasikannya. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan ruang dan perlengkapan bermain, perlengkapan olah raga dan kesenian disediakan sesuai dengan minat dan bakat anak serta terbuka untuk anak luar lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak selama tidak mengancam keselamatan dan keamanan anak. jenis olah raga yang bisa dilakukan bersama dengan anak luar seperti sepak bola, bola volley, tenis meja, bulu tangkis. ruang dan fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan oleh anak laki laki dan perempuan bahkan anak cacat tanpa diskriminasi. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan ruangan yang dapat digunakan oleh anak maupun keluarganya untuk berkonsultasi secara pribadi dengan pekerja sosial atau pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak atau digunakan sebagai ruang pribadi anak ketika anak ingin menyendiri. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan ruang konsultasi konseling yang memberikan pelayanan setiap saat. ruang konsultasi dilengkapi dengan peralatan meja dan kursi yang memadai, kedap suara, sehingga orang lain tidak bisa mendengar pembicaraan yang ada dalam ruang ketika anak berkonsultasi secara pribadi, dan tidak tembus pandang, agar orang tidak bisa melihat siapa yang ada dalam ruang konseling. lembagamenyediakan pekerja sosial psikolog yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah psikososial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu menyediakan ruang tamu yang bersih, rapi, dan nyaman bagi teman atau keluarga anak yang akan berkunjung. praktek tersedia buku tamu yang dapat diisi oleh teman atau keluarga anak yang berkunjung. kesiapan menghadapi bencana lembaga kesejahteraan sosial anak harus pembelajaran anak, pengurus dan staf lembaga kesejahteraan sosial anak untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai risiko bencana baik alam mapun sosial. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memberikan perlindungan kepada anak jika terjadi bencana baik alam maupun sosial. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi hal hal yang dapat membahayakan anak dan memperkirakan risiko yang ditimbulkannya. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan mekanisme untuk menangani situasi darurat. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan pintu darurat yang memudahkan anak dan staf keluar apabila terjadi kebakaran. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan alat alat pemadam kebakaran yang mudah dijangkau serta digunakan staf dan anak anak. lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan pelatihan kepada staf untuk mengantisipasi keadaan darurat. tersedia tempat khusus yang bisa menampung anak dan staf saat terjadi banjir, kebakaran atau bencana lainnya. lembaga kesejahteraan sosial anak melatih anak untuk menghadapi keadaan darurat dengan pendampingan dari orang dewasa. pengaturan staf lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan staf yang mencukupi dari segi jumlah, kompetensi, dan dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas. pimpinan lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja staf. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mengkaji kebutuhan staf mencakup kriteria dan jumlah staf sesuai dengan pelayanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak merumuskan uraian tugas yang jelas dari setiap unsur pelaksana pelayanan utama dan unsur pelaksana pendukung. lembaga kesejahteraan sosial anak merumuskan prosedur penerimaan staf. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan evaluasi terstruktur dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas staf. pengadaan staf harus mencakup unsur pelaksana utama yaitu pengasuh dan pekerja sosial serta pelaksana pendukung yaitu petugas kebersihan dan petugas keamanan dan juru masak. praktek pengelola lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan pelayanan profesional kepada anak. kompetensi yang harus dimiliki untuk masing masing staf adalah sebagai berikut pengasuh memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak dan berpengalaman bekerja dengan anak minimal satu tahun. pekerja sosial: lulusan dari sekolah pekerjaan sosial dan memiliki pengalaman bekerja pada setting pelayanan anak. petugas keamanan memiliki komitmen dan kemampuan untuk melakukan pengamanan lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak dan memahami tentang perlindungan anak. petugas kebersihan: memiliki komitmen untuk membantu lembaga kesejahteraan sosial anak membersihkan lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak menyediakan petugas masak khusus dalam jumlah yang memadai, yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal memasak, juga memahami standar dasar pemenuhan nutrisi dan prinsip higienis dalam menyiapkan makanan praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mempekerjakan juru masak yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal memasak dan menyiapkan makanan. juru masak juga harus memahami standar dasar pemenuhan nutrisi dan prinsip higienis dalam menyiapkan makanan. penyediaan makanan dilakukan oleh juru masak dan dapat dibantu oleh anak melalui tugas piket, selama dilakukan hanya sebagai bentuk pembekalan life skill serta tidak menganggu waktu belajar dan istirahat anak. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memberikan dukungan kepada staf dalam bentuk fasilitas kerja dan dukungan finansial serta memfasilitasi peningkatan kompetensi staf. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi fasilitas kerja sesuai dengan tugas staf. setiap staf mendapatkan dukungan finansial berupa honor yang diberikan perbulan bagi staf. lembaga kesejahteraan sosial anak secara aktif mengakses informasi tentang program pelatihan atau pengembangan staf lainnya yang melakukan oleh institusi pemerintah atau lembaga sosial masyarakat serta mengembangkan jaringan dengan berbagai institusi dan lembaga tersebut. lembaga kesejahteraan sosial anak mengikutsertakan staf pada pelatihan pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan pengasuhan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak menindaklanjuti kerja sama dengan berbagai institusi dan lembaga terkait dengan melibatkan staf dalam program pengembangan kompetensi yang disediakan oleh institusi dan lembaga tersebut. pendanaan lembaga kesejahteraan sosial anak harus memiliki sumber dana tetap, tanpa harus bergantung dari bantuan pemerintah atau donatur lainnya. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mengupayakan dana melalui usaha sendiri untuk membiayai operasionalnya atau bantuan dari pihak lain seperti dukungan organisasi induk dan donatur lainnya. lembaga kesejahteraan sosial anak menunjuk petugas yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuanganorganisasi induk mana lembaga kesejahteraan sosial anak bernaung hendaknya menjadi sumber tetap pendanaan lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak bisa mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak untuk memperoleh dukungan pendanaan atau fasilitas luar sumber dana tetap lembaga kesejahteraan sosial anak harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan serta transparan. lembaga kesejahteraan sosial anak harus merencanakan pengelolaan keuangan secara akurat tanpa melibatkan anak dalam pengumpulan dana dan pemanfaatannya harus dilaporkan secara transparan dan dipertanggungjawabkan secara rutin kepada berbagai pihak yang mendukung pendanaan. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memiliki petugas yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan lembaga kesejahteraan sosial anak, sehingga pemanfaatan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan secara rutin kepada berbagai pihak yang terkait dengan pendanaan lembaga kesejahteraan sosial anakjaringan kerja lembaga kesejahteraan sosial anak harus terlibat dengan dan melibatkan pihak pihak yang berkepentingan untuk koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan lembaga kesejahteraan sosial anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan informasi tentang layanan pengasuhan baik yang dilakukan oleh keluarga, keluarga besar, kerabat, maupun pengasuhan yang dilakukan keluarga pengganti termasuk oleh lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak mengidentifikasi dan membangun kontak dengan berbagai stakeholders yang potensial untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak melibatkan stakeholders dalam pelaksanaan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan personal untuk anak, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan rujukan. stakeholders berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan sumber sumber yang dimilikinya. semua konstribusi lembaga lain dicatat dan dipertanggungjawabkan. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan pengasuhan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak dapat mengidentifikasi sumber sumber konflik dan merumuskan mekanisme untuk mencegah dan mengatasi terjadinya konflik. lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki tenaga profesional atau mengakses tenaga profesional dari lembaga lain untuk mencegah dan mengatasi konflik. lembaga kesejahteraan sosial anak mendokumentasikan konflik yang terjadi dan penanganannya. lembaga kesejahteraan sosial anak perlu memiliki akses terhadap berbagai sumber luar lembaga kesejahteraan sosial anak yang mendukung keberlanjutan pelayanan dan pengasuhan serta mendata digunakannya secara efektif. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak mendapat dukungan dari organisasi induknya baik dana maupun fasilitas. lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki sumber luar lembaga kesejahteraan sosial anak berupa dukungan orang tua, masyarakat maupun pemerintah. lembaga kesejahteraan sosial anak mendorong keterlibatan masyarakat sekitarnya untuk mencapai tujuan lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak secara aktif menjangkau informasi dan berbagai program yang terkait dengan pelayanan anak, misalnya dengan terlibat dalam kegiatan forum lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak membuat pertanggungjawaban secara tertulis terhadap pengelolaan sumber misalnya mencatat sumber sumber yang dibutuhkan, mengakses sumber, dan pemanfaatannya. lembaga kesejahteraan sosial anak melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan sumber kepada pemerintah, sumber dana (donatur), masyarakat, seluruh staf lembaga kesejahteraan sosial anak dan anak. administrasi lembaga kesejahteraan sosial anak harus melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara tertib dan menyeluruh. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak membuat rencana pelayanan pengasuhan bagi setiap anak dan aspek lainnya yang mendukung pelayanan secara tertulis. lembaga kesejahteraan sosial anak menyusun perencanaan terkait dengan pelaksanaan administrasi perkantoran, pelayanan dan pengarsipannya. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan pengorganisasian pelayanan untuk mengefektifkan pelayanan. lembaga kesejahteraan sosial anak melakukan pengawasan pelayanan secara terstruktur. lembaga kesejahteraan sosial anak menata penyimpanan data pelayanan, data anak dan data pengasuh secara tertib dan aman. anak dan petugas mengetahui prosedur mengakses data saat diperlukan. lembaga kesejahteraan sosial anak harus memiliki database anak, staf dan kegiatan pelayanan yang melalui diperbarui. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak teregistrasi dan memberi nomor induk anak dan petugas lembaga kesejahteraan sosial anak. lembaga kesejahteraan sosial anak membuat file data setiap anak secara lengkap yang meliputi data identitas anak, keluarga anak, kesehatan anak, perkembangan anak, pendidikan anak, dan data perlindungan anak. lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki file data setiap staf secara lengkap yang meliputi data identitas staf, pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan yang pernah diikuti. lembaga kesejahteraan sosial anak membuat database anak, staf dan kegiatan pelayanan. lembaga kesejahteraan sosial anak mengingat data perkembangan anak, kegiatan anak dalam database lembaga kesejahteraan sosial anak secara reguler. lembaga kesejahteraan sosial anak menugaskan petugas khusus sebagai petugas database. lembaga kesejahteraan sosial anak melaporkan database lembaga kesejahteraan sosial anak kepada yayasan, dinas sosial kabupaten kota setiap tahun. lembaga kesejahteraan sosial anak harus menata dokumen data anak, data pelayanan, dan data pengasuh secara tertib yang memungkinkan anak dan petugas mengakses data tersebut saat diperlukan. praktek lembaga kesejahteraan sosial anak menata pengarsipan data setiap anak secara aman. lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki prosedur dalam mengakses data anak yang diketahui oleh anak pencatatan dan pelaporan lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan pencatatan terhadap semua proses dan hasil pelayanan pengasuhan baik yang dilaksanakan dalam keluarga maupun lembaga kesejahteraan sosial anak serta menjamin kerahasiaan semua dokumen kecuali untuk kepentingan terbaik anak. praktek semua pekerja sosial dan pengasuh harus melakukan pencatatan hasil asesmen terhadap perkembangan anak selama tinggal lembaga kesejahteraan sosial anak baik perkembangan fisik, emosional maupun sosialnya. semua pekerja sosial dan pengasuh harus melakukan pencatatan tentang rencana pelayanan pengasuhan yang diberikan kepada setiap anak dan keluarganya. semua pekerja sosial dan pengasuh harus melakukan pencatatan hasil monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelayanan serta rencana terminasi. pengasuh melakukan dan memiliki pencatatan tentang perkembangan khusus anak masalah masalah dan potensi bakat tertentu). pekerja sosial dan pengasuh selalu memperbarui file untuk keseluruhan anak. semua pencatatan diketahui oleh anak dan anak memiliki akses penuh terhadap semua file yang menyangkut dirinya. lembaga kesejahteraan sosial anak memberlakukan prinsip kerahasiaan untuk semua dokumen anak kecuali dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan dan kepentingan terbaik anak. anak memberikan kesepakatannya apabila pekerja sosial pengasuh akan membagi informasi kepada pihak lain untuk kepentingan pelayanan. semua catatan yang berkaitan dengan lembaga kesejahteraan sosial anak, identitas anak, kegiatan anak dan pengasuhan input pada database lembaga kesejahteraan sosial anak, monitoring dan evaluasi lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan monitoring yang dilakukan oleh pengurus dan staf untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. lembaga kesejahteraan sosial anak harus melakukan evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan pengasuhan dan sebagai dasar untuk menyusun rencana berikutnya. praktek monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler oleh pihak internal lembaga kesejahteraan sosial anak atau pihak eksternal dinas sosial instansi sosial). monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan instrumen dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana berikutnya serta dilaporkan kepada dinas sosial instansi sosial, jakarta, maretkearsipan guna mewujudkan tertib administrasi lingkungan kementerian sosial diperlukan petunjuk pelaksanaan tata kearsipanjadwal retensi arsip lingkungan departemedigunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuktata kearsipan dinamis,menteri sosial republik indonesiahuk tentang petunjuk pelaksanaan tata kearsipan dinamis lingkungan departemeab umum dan pengertian umum penerapan tata kearsipan dinamis lingkungan kementerian sosial dilatar belakangi oleh beberapa pemikiran yaitu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan instansi instansi pemerintah lainnya harus didukung sistem informasi yang mampu menunjang proses pengambilan keputusan secara tepat, sehingga perhatian terhadap kearsipan masih perlu ditingkatkan. dengan adanya undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara ptun) yang mulai berlaku pada tanggal januari maka semua lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian dan instansi instansi pemerintah lainnya, termasuk kementerian sosial, perlu menata, menyempurnakan dan meningkatkan tertib administrasi. pelaksanaan tata kearsipan dinamis, secara langsung diharapkan akan menunjang meningkatkan tertib administrasi serta mendukung terjalinnya sistem informasi manajemen lingkungan kementerian sosial ri. penanganan masalah kearsipan melalui tata kearsipan dinamis lingkungan kementerian sosial ri, merupakan langkah awal prakondisi) untuk pemanfaatan peralatan modern yang mengacu pada microfilm dan komputerisasi dibidang pengelolaan data dan penyajian informasi. perlu disadari pula bahwa pemanfaatan microfilm dan komputer dibidang kearsipan tidak secara otomatis memecahkan masalah dibidang kearsipan itu sendiri, selama penataan berkas arsip dalam bentuk kertas, belum dapat dilaksanakan dengan baik. agar pemanfaatan sarana elektronik dapat dipergunakan optimal mungkin perlu didukung dengan penataan berkas arsip sehingga datamicrofilm maupun pemprograman dalam komputer. pengertian pengertian arsip menurut undang undang nomor tahun tentang kearsipan adalah kearsipan adalah hal hal yang berkenaan denganngelolaanarsip dinamis meliputi arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus meneruselolausat arsip record center)surat penting adalah surat yang isinya bersifat mengikat, memerlukan tindak lanjut, yang menyangkut masalah kebijakan dan bila terlambat atau hilang dapat menghambat dan merugikan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan perbendaharaan. surat biasa adalah surat yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan tindak lanjut dan bila surat hilang informasinya dapat diperoleh dari sumber lain. kartu kendali adalah formulir yang dipergunakan untuk sarana pencatatan, penyampaian surat penting dan untuk menelusuri lokasi atau pengendalian surat. lembar disposisi adalah formulir untuk menulis diposisi pimpinan yang akan mengatur dan menentukan mekanisme pekerjaan. lembar pengantar adalah formulir yang digunakan sebagai alat untuk mencatat, menyampaikan surat biasa rahasia. klasifikasi arsip adalah pemisahanlembar peminjam arsip adalah formulir yang digunakan untuk mencatat menunjukkan siapa peminjam arsip. arsip duplikat adalah arsip yang bentuk maupun isinya sama dengan arsip aslinya. seri adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan kesamaan jenis. rubik adalah berkas arsip yang disusun atas dasar kesamaan masalah. milex adalah alat bantu untuk mengetahui sifat surat penting biasa. ticker file adalah sarana untuk menyimpan lembar disposisi kedua pada tata usaha unit pengolah. dosis adalah berkas arsip yang disusun atas dasar kesamaan urutan atau kegiatan. pendeskripsian arsip pemerian adalah pencatatan secara singkat terhadap informasi yang tergantung pada setiap berkas arsip kedalam sarana berupa kartu atau sejenisnya. kode klasifikasi adalah sebagai tanda penggantirarki keterkaitan masalahnya. survei adalah kegiatan yang berupa pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap arsip dan segala kelengkapannya yang berada unit kerja unit penyimpanan arsip atau sejenisnya. bab azas, organisasi, dan kebijaksanaan kearsipan azas kearsipan penerapan tata kearsipan dinamis lingkungan kementerian sosial menggunakan asas sistim kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi yaitu sentralisasi dalam kebijaksanaan dan desentralisasi dalam pelaksanaan. sentralisasi dalam kebijaksanaan meliputi pembinaan pelaksanaan, standardisasi peralatan, dan cc. pembakuan sistem. desentralisasi dalam pelaksanaan meliputi pengurusan surat, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dinamis serta penyusutan arsip. organisasi kearsipan organisasi dalam kegiatan kearsipan lingkungan kementerian sosial terdiri dari unit kearsipan, unit pengolah, dan pusat arsip. unit kearsipan unit kearsipan lingkungan kementerian sosial ri. tingkat kementerian sosial berada dan ditangani oleh biro umum untuk selanjutnya disebut unit kearsipan tingkat eselon sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat jenderal, dan badan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial) berada dan ditangani oleh bagian tata usaha kementerian bagian umum dan kepegawaian, bagian umum untuk selanjutnya disebut unit kearsipan ii. upt setingkat eselon ii, berada dan ditangani oleh bagian tata usaha,( balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial), bagian tata usaha balai besar rehabilitasi vokasional bina paksa cibinong, balai besar penelitian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial yogyakarta, balai besar rehabilitasi sosial bina gravity kartini temanggung), bagian administrasi umum sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung), balai besar rehabilitasi sosial bina paksa prof. dr. soeharto solo) yang untuk selanjutnya disebut unit kearsipan iii. upttugas unit kearsipan. menerima surat dari kantor pos, caraka, petugas khusus, dan pengolah. memilah milah mengelompokkan surat surat sesuai dengan jenisnya (dinas dan pribadi) serta alamat surat. membuka surat surat dinas (kecuali surat yang bersifat rahasia). mencatat surat surat dinas mendistribusikan surat surat sesuai dengan alamat permasalahan. mengirim surat keluar. menyimpan dan mengolah arsip inaktif dari unit pengolah dengan cara menerima berkas berkas arsip inaktif dari unit unit pengolahan. memilih atau mengelompokkan berkas berkas arsip inaktif dari unit unit pengolah. mendeskripsikan arsip inaktif. menyambut berkas arsip inaktif. menata kartu deskripsi. menata menyusun berkas arsip inaktif dalam box. membuat abstraksi, indeks kartu daftar indeks. menemukan dan menyajikan arsip melakukan pemusnahan arsip dengan cara menilai arsip berpedoman pada jadwal retensi arsip. membuat daftar pencarian arsip. membuat berita acara pemusnahan. menyerahkan arsip inaktif kepada pusat arsip dengan cara membuat berita acara pemindahan arsip inaktif, sedikitnya satu kali dalam satu tahun. melaksanakan pembinaan dan koordinasi teknis pelaksanaan kearsipan unit kearsipan dan unit kerja (arsip aktif) lingkungan masing masing. unit pengolah. unit pengolah lingkungan kementerian sosial terdiri dari tingkat kementerian berada sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktur jenderal, dan badan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial. tingkat sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat jenderal dan badan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial berada biro, pusat, direktorat dan sekretariat. tingkat upt. upt eselon berada pada bidang bidang dan sub bagian. upt eselon iii berada pada sub bagian dan seksi tugas unit pengolah. menerima, meneliti, mencatat surat dan menyimpan sarana pencatatan. mengirim surat keluar dengan memberitahukan pada unit kearsipan. menyimpan berkas arsip aktif sesuai dengan tipe dan kegunaannya. menyediakan dan menyajikan arsip. melakukan pembenahan arsip dengan cara (a) menyortir. (b) membereskan. (c) mendeskripsikan arsip. (d) membuat daftar perbedaan. (e) menilai. (?) membungkus dan menyimpan arsip dalam berkas. melakukan penyusutan dengan cara memusnahkan non arsip pemindahan. pusat arsip. pusat arsip terdiri dari untuk tingkat kementerian, pusat arsip berada pada unit kearsipan untuk upt setingkat eselon ii, pusat arsip berada pada unit kearsipan iii. untuk upt setingkat eselon iii, pusat arsip berada pada unit kearsipan iv. tugas pusat arsip adalah menerima arsip inaktif dari unit pengolah. menata arsip dalam rak arsip dilengkapi dengan daftar pencarian arsip. melaksanakan perawatan arsip. memberikan pelayanan kepada peminjam arsip. melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. kebijaksanaan kearsipan. kebijaksanaan tata kearsipan dinamis lingkungan kementerian sosial ditetapkan oleh menteri sosial ri. kewenangan pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tata kearsipan dinamis baik tingkat pusat maupun upt dilaksanakan oleh sekretaris jenderal. penanggung jawab pembinaan teknis pelaksanaan tata kearsipan dinamis adalah kepala biro umum, sekretariat ditjen itjen badan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial, kepala upt. penanggung jawab pengarahan surat surat pengarahan surat surat untuk menteri sosial dan sekretaris jenderal adalah kepala bagian tata usaha kementerian. pengarahan surat surat untuk inspektorat jenderal, direktorat jenderal, badan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial adalah bagian umum dan kepegawaian masing masing. pengarahan surat surat untuk upt adalah sub bagian tata usaha. bab iii prosedur pengurusan surat asas pengurusan surat. pada dasarnya asas dalam pengurusan surat masuk dan keluar lingkungan kementerian sosial adalah satu pintu, dilaksanakan oleh unit kearsipan. surat surat yang diterima dikirim oleh unit pengolah tanpa melalui unit kearsipannya, maka unit pengolah harus memberitahukan kepada unit kearsipan masing masing melalui lembar pengantar kartu kendali. penyampaian surat kepada pimpinan unit pengolah. jika surat merupakan kelanjutan dari surat terdahulu, maka dalam penyampaian surat tersebut menyertakan surat surat yang terdahulu. tujuan pengurusan surat. pengurusan surat bertujuan agar surat surat dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh unit pengolah sarana pencatatan dan penyampaian surat pencatatan dan penyampaian surat penting menggunakan buku agenda. pencatatan dan penyampaian surat biasa menggunakan lembar pengantar rangkap (dua). pencatatan dan penyampaian surat rahasia menggunakan buku agenda dalam keadaan amplop tertutup. pengurusan surat. pengurusan surat masuk unit kearsipan. kegiatan penerimaan. menerima surat dari kantor pos, caraka dan petugas khusus serta dari unit kearsipan lainnya. memeriksa kebenaran alamat surat. mengembalikan surat surat yang salah alamat pada pengirim. menanda tangani tanda terima pengiriman surat. menggolongkan, memisah disahkan antara surat dinas dan surat pribadi. menyortir, menyeleksi surat surat dinas, sesuai dengan alamat yang dituju. menyeleksi surat surat dinas berdasarkan prioritas penyampaian surat (biasa, segera, sangat segera). membuka surat surat dinas yang tidak rahasia dan tidak membuka surat yang sifatnya rahasia. memberikan stempel tanggal penerimaan surat yang bersifat biasa penting pada halaman belakang lembar surat yang ada tanda tangannya. surat rahasia pada sampul surat. mendahulukan menyampaikan surat surat yang bersifat segera, sangat segera untuk dilakukan pengarahan. kegiatan pengarahan. membaca surat untuk menentukan surat penting dan surat biasa. menentukan arah surat (kepada siapa surat akan disampaikan sesuai dengan permasalahan yang terkandung dalam isi surat). memberi tanda penting atau biasa, dan unit pengolah dengan menggunakan pensil pada sudut kiri atas dari lembaran surat. untuk surat surat penting dengan kode dan surat biasa pada kode b . untuk memudahkan dalam menetapkan surat penting biasa, agar dibuat milex seperti contoh bangko halaman menyampaikan surat surat yang sudah diarahkan kepada petugas pencatat surat. surat biasa. surat surat biasa dicatat pada lembar pengantar. contoh lembar pengantar gambar kementerian sosial jalan selembar raya jakarta pusat lembar pengantar surat biasa tertutup unit pengolah disampaikan pukul: . paaaaanan naa tanggal loan asal surat ditujukan tanggal nomor perihal keterangan kepada diterima pukul nanananaanananananan tanggal .iiiiiiiien tanda tangan penerima .iooooocenlnlna nama terang nnnnanannannanan nana nana aan ana aan coret yang tidak perlu tata cara pencatatan pada lembar pengantar mengisi kolom unit pengolah yang akan menerima surat. mengisi nomor urut sesuai dengan jumlah surat yang akan disampaikan. mengisi kolom asal surat sesuai dari pengirim dan mencoret kata ditujukan kepada . mengisi kolom tanggal dan nomor surat sesuai dengan yang tercatat pada surat. mengisi kolom keterangan apabila diperlukan. mengisi kolom tanggal, bulan, tahun, dan pukul surat itu disampaikan. penerima mengisi tanggal, bulan, tahun, pukul, tanda tangan, nama terang, pada isian yang tersedia. mencoret tertutup yang ada pada lembar pengantar. contoh lembar pengantar yang sudah diisi gambar lembar pengantar surat biasa tertutup disampaikan pukul wib unit pengolah biro perencanaan tanggal agustus asal surat ditujukan kepada tanggal nomor perihal dinas sosial pemerintah dinas laporan bulan juli gabung provinsi bali kegiatan pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat panti sosial bina netra isbn kp.o laporan realisasi lembar nyata guna bandung keuangan anggaran belanja pegawai diterima pukul wib tanggal agustus tanda tangan penerima nama terang gunung aryan ). coret yang tidak perlu. surat rahasia surat surat rahasia catat pada lembar pengantar dalam keadaan amplop tata cara pencatatan pengisian lembar pengantar untuk surat rahasia. mengisi kolom unit pengolah mengisi nomor urut sesuai dengan jumlah surat yang akan sampaikan. mengisi kolom asal surat sesuai dengan alamat pengiriman yang tertera pada amplop surat dan mencoret kata ditujukan kepada mengisi kolom tanggal, bulan, tahun, pukul sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, dan pukul disampaikannya surat pada pengolah. mengisi kolom keterangan dengan kata rahasia . penerima, mengisi tanggal, bulan, tahun, pukul, tanda tangan, nama terang, pada isian yang tersedia. contoh lembar pengantar surat rahasia yang sudah diisi gambar lembar pengantar surat tertutup disampaikan pukul wib unit pengolah biro organisasi dan kepegawaian tanggal badan kepegawaian rahasia negara kementerian rahasia pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi diterima tanggal tanda tangan penerima nama terang elisa agus purwatiningsih ). coret yang tidak perlu. menyerahkan surat surat yang telah catat kepada petugas pengantar surat agar sampaikan tujuan kegiatan penyampaian. penyampaian surat dari unit kearsipan unit kearsipan dalam keadaan amplop tertutup bagan prosedur pengurusan surat masuk dari unit kearsipan unit kearsipan ii. gambar lp1 keterangan. unit kearsipan menyampaikan surat kepada unit kearsipan dalam keadaan amplop tertutup, disertai dengan lembar pengantar. lembar pengantar yang sudah tanda tangani oleh petugas penerima unit kearsipan ii, lembar (lembar pertama) kembalikan pada unit kearsipan dan lembar disimpan unit kearsipan ii. penyampaian surat penting. penyampaian surat penting dari unit kearsipan kepada pimpinan organisasi diteruskan kepada unit pengolah (di unit kearsipan dan iii) gambar penerima pengarahan pencatatan penyair petugas pimpinan pengolah panas adm. kah lp2 lp2 keterangan surat penting yang disampaikan kepada pimpinan organisasi pada unit kearsipan dan iii disertakan lembar pengantar rangkap. lembar pengantar setelah dipakai oleh petugas administrasi (di pimpinan) dikembalikan kepada unit kearsipan sebagai bukti penerimaan. lembar pengantar sementara disimpan oleh petugas administrasi (di pimpinan), dan surat disampaikan kepada pimpinan organisasi dengan menggunakan lembar disposisi rangkap. contoh lembar disposisi gambar lembar disposisi kementerian sosial republik indonesia jalan selembar raya jakarta pusat telepon laman: lembar disposisi tanggal dan nomor surat .oonnnnnnnnnnannnnnnnnn dari donaknananannnanankana nana ana aan aan aan ringkasan pankknaaanan anna tan aan aan ana nana prnmnnnenaaakan amankan cara pengisian lembar disposisi mengisi indeks dan kode dari surat pada kolom yang tersedia. memberi tanda sifat surat (rahasia, penting dan biasa). tanggal penyelesaian diisi oleh pimpinan organisasi sesuai dengan tanggal permintaan kapan surat harus diselesaikan. kolom tanggal nomor diisi sesuai dengan tanggal dan nomor surat. kolom asal surat diisi sesuai dengan asal pengirim surat. kolom isi ringkas diisi sesuai dengan isi ringkas dari surat. tanggal diterima pengolah diisi oleh petugas unit pengolah setelah surat beserta lembar disposisi diterima. instruksi informasi diisi instruksi informasi yang dikehendaki (oleh pimpinan organisasi). diteruskan kepada diisi kepada pejabat unit yang dikehendaki oleh pimpinan untuk menyelesaikan. surat beserta disposisi pimpinan dan kartu kendali dan oleh petugas disampaikan kepada unit pengolah. lembar disposisi yang suda ditandatangani oleh petugas unit pengolah disertakan disimpan oleh petugas administrasi pimpinan, sedangkan kartu kendali yang juga sudah ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada unit kearsipan. catatan untuk mengetahui perkembangan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan permintaan pimpinan seperti yang tercantum pada lembar disposisi menggunakan lembar pengingat. lembar formulir pengingat. formulir pengingat sebagaimana disposisi pimpinan atas surat tanggal nomor tentang asal harus diselesaikan tanggal tingkat perkembangan tanggal penyelesaian penyelesaian cara pengisian formulir pengingat. mencatat tanggal sesuai yang tercantum dalam surat. mencatat nomor surat sesuai dengan nomor surat. mencatat perihal yang terkandung dalam surat. mencatat tanggal penyelesaian surat sesuai dengan yang tercantum lembar posisi. kolom tingkat perkembangan penyelesaian diisi oleh pelaksana pengolah sesuai dengan perkembangan penyelesaian suratnya. kolom tingkat perkembangan penyelesaian diisi oleh pelaksana pengolah dan menginformasikan tanggal sesuai surat dapat dikerjakan, apabila masih perlu diperpanjang waktu penyelesaian. penyampaian surat penting dari unit kearsipan ii, iii langsung kepada unit pengolah. gambar keterangan surat penting dari unit kearsipan ii, yang langsung disampaikan kepada unit pengolah disertakan lembar pengantar lembar pengantar disimpan unit kearsipan ii, iii sebagai pengganti agenda. lembar pengantar yang telah ditanda tangani dipakai oleh petugas tata usaha unit pengolah disimpan unit kearsipan sebagai pengganti ekspedisi. penyampaian surat penting dari unit kearsipan kepada unit pengolah. gambar unitkerasipaniv pimpinan unit organisasi keterangan surat penting yang akan disampaikan kepada unit pengolah (di unit kearsipan iv) dicatat menggunakan lembar pengantar rangkap dan terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan organisasi. sementara surat disampaikan kepada pimpinan organisasi dengan menggunakan lembar disposisi rangkap disimpan unit kearsipan. lembarpengantar beserta disposisi pimpinan disampaikan kepada unit pengolah. lembar pengantar yang sudah ditanda tangani dipakai oleh petugas unit pengolah diserahkan disimpan oleh petugas unit kearsipan iv. penyampaian surat biasa. penyampaian surat biasa dari unit kearsipan kepada unit pengolah gambar unit unit kearsipan ii, iii, pengolah keterangan surat biasa disampaikan oleh unit kearsipan kepada unit pengolah dengan menggunakan lembar pengantar rangkap lembar pengantar yang ditanda tangani dipakai oleh petugas unit pengolah, disimpan unit kearsipan sebagai pengganti agenda dan ekspedisi. penyampaian surat rahasia. penyampaian surat rahasia dari unit kearsipan kepada unit pengolah. gambar unit kearsipan ii, iii, iv) unit pengolah keterangan surat rahasia sampaikan oleh unit kearsipan kepada unit pengolah dalam keadaan amplop tertutup dengan menggunakan lembar pengantar rangkap lembar pengantar yang sudah tandatangani oleh petugas unit pengolah, simpan unit kearsipan sebagai pengganti agenda dan ekspedisi. pengurusan surat masuk unit pengolah pengurusan surat masuk yang diterima dari unit kearsipan. pengurusan surat penting. pengurusan surat penting yang ada disposisi pimpinan organisasi (untuk lingkungan unit kearsipan ii, iii) gambar unit pengolah petugas tu adm pimpinan pelaksana keterangan petugas tata usaha (administrasi) unit pengolah menyimpan lembar pengantar yang telah diterima dari unit kearsipan. menyampaikan surat dan disposisi (satu) dari pimpinan organisasi dengan melampirkan lembar disposisi baru rangkap (dua) kepada pimpinan unit pengolah. surat yang telah disposisi oleh pimpinan unit pengolah disampaikan kepada pelaksana pengolah beserta disposisi dari pimpinan organisasi. lembar disposisi yang telah ada tanda penerima dari pelaksana pengolah disimpan tata usaha petugas administrasi unit pengolah. surat beserta lembar disposisi dari pimpinan organisasi dan lembar disposisi dari pimpinan unit pengolah berada pada pelaksana pengolah (sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan) pengurusan surat penting unit pengolah untuk lingkup unit kearsipan iv. gambar unit pengolah petugas adm pelaksana pengolah ld1 kegisi melampirkan lembar disposisi rangkap serta menyampaikan kepada pimpinan unit pengolah. surat yang sudah disposisi oleh pimpinan unit pengolah disampaikan kepada pelaksana pengolah. lembar disposisi yang telah ada tanda penerimaan dari pelaksana pengolah disimpan tata usaha petugas administrasi unit pengolah. surat dan disposisi dari pimpinan unit pengolah berada pada pelaksana pengolah. pengurusan surat penting unit pengolah untuk lingkup unit kearsipan iv. gambar unit kearsipan unit pengolah keterangan unit pengolah untuk lingkup unit kearsipan menerima surat beserta lembar pengantar beserta disposisi rangkap. lembar pengantar yang telah ada tanda penerimaan disampaikan dikembalikan kepada unit kearsipan. surat beserta lembar disposisi berada dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit pengolah. catatan sarana dan kegiatan pencatatan surat penting serta penyimpanannya dilaksanakan oleh unit kearsipan. pengurusan surat biasa. pengurusan surat biasa unit pengolah untuk lingkup unit kearsipan ii, iii. gambar unit pengolah petugas adm pimpinan pelaksana pengolah tacatat dan menyampaikan surat kepada setiap pelaksana pengolah dengan menggunakan lembar pengantar rangkap lembar pengantar yang ada tanda penerimaan dari pelaksana pengolah disimpan oleh petugas administrasi unit pengolah. pengurusan surat biasa unit pengolah untuk lingkup unit pengolah. kegiatan administrasi unit pengolah untuk lingkup unit kearsipan dilaksanakan oleh unit kearsipan. pengurusan surat rahasia. pengurusan surat rahasia unit pengolah lingkup unit kearsipan ii, iii dan disampaikan kepada yang berhak menerima dengan menggunakan lembar pengantar (amplop tertutup) gambar unit pengolah petugas adm pelaksana pengolah pengurusan surat masuk yang diterima langsung unit pengolah tidak melalui unit pengolah. untuk pengolah yang menerima surat langsung (penting, biasa dan rahasia) melaksanakan kegiatan sebagaimana kepada unit kearsipan (penerimaan, pengarahan, pencatatan penyimpanan) pengurusan surat masuk (penting) yang langsung diterima unit pengolah. gambar unit kearsipan tu. pengolah petugas administrasi pelaksana iii pengolah keterangan setelah surat dicatat, lembar pengantar disampaikan kepada unit kearsipan dan lembar pengantar disimpan unit unit pengolah sebagai pengganti agenda, selanjutnya surat diproses unit pengolah. pengurusan surat masuk (biasa) yang langsung diterima unit pengolah gambar unit kearsipan pengolah petugas administrasi pelaksanaproses unit pengolah pelaksana pengolah. pengurus surat masuk surat (rahasia) yang langsung diterima unit pengolah. gambar nit kearsipan pelaksana iiisampaikan kepada alamat dalam keadaan amplop tertutup. pengurusan surat keluar unit kearsipan. pengurusan surat keluar penting yang melalui unit kearsipan. gambar unit kearsipan pengolah pencatatan penyimpanan pengiriman keterangan asli tertinggal surat penting dicatat pada lembar pengantar rangkap (dua) menyampaikan surat, asli dan tertinggal beserta lembar pengantar dan unit kearsipan ii iii. mengambil dan menyimpan lembar pengantar (sebagai) sebagai pengganti agenda unit pengolah. menerima kembali tertinggal surat yang telah diberi stempel tanggal pengiriman, pada halaman belakang dari tertinggal surat. menyimpan tertinggal surat pada sarana penyimpanan sesuai dengan kegunaan (penyimpanan dijadikan satu dengan surat masuk apabila merupakan jawaban). pengurusan surat keluar (biasa) melalui unit kearsipan. gambar pengolah keterangan surat biasa dicatat pada lembar pengantar rangkap dua. menyampaikan surat (asli dan tertinggal) beserta lembar pengantar dan unit kearsipan iii. menerima lembar pengantar dan tertinggal surat yang telah diberi stempel pengiriman. menyampaikan tertinggal surat pada sarana penyimpanan sesuai penggunaan. menyimpan lembar pengantar pada sarana penyimpanan. pengurusan surat keluar (rahasia) melalui unit kearsipan. gambar keterangan menyampaikan surat dalam keadaan tertutup beserta lembar pengantar dan lembar pengantar unit kearsipan dan iii. menerima kembali lembar pengantar yang telah diisi kolom para dan nama terang penerima. menyampaikan lembar pengantar pada sarana penyimpanan atas dasar kegunaan. pengurusan surat keluar unit pengolah. pengurusan surat keluar (penting) yang langsung dikirim unit pengolah. gambar keterangan surat penting dicatat pada lembar pengantar rangkap (dua). menyampaikan lembar pengantar dan unit kearsipan sebagai laporan. menyampaikan tertinggal surat dibagian penyimpanan. catatan surat keluar penting dilingkungan unit kearsipan pencatatan dilaksanakan oleh unit kearsipan. pengurusan surat (biasa) yang langsung dikirim unit pengolah. gambar pengolah men men keterangan surat biasdan tertinggal surat dibagian penyimpanan. pengurusan surat keluar (rahasia) yang langsung dikirim unit pengolah. gambar pengolah acara evan teori lp2 lp1 keterangan surat rahasicatatan pencatatan surat keluar dilakukan oleh masing masing unit pengolah setelah surat ditanda tangani. mengelompokkan surat surat yang akan dikirim keluar antara surat penting, biasa dan rahasia. meneliti kelengkapan surat yang akan dikirim seperti lampiran lampiran dan lain sebagainya. membubuhi stempel yang berisi tanggal, hari, pukul pada tertinggal surat dibagian belakang. mengirimkan surat sesuai dengan alamat yang dituju. surat rahasia menggunakan sampul rangkap, sampul yang ada tanda rahasia dimasukan dalam sampul yang ada tanda rahasia. contoh sampul surat rahasia yang akan dikirim keluar. gambar sampul sampul rahasia rahasia kepada kepada contoh stempel gambar tanggal pukul pengurusan surat antar unit pengolah satu unit kearsipan cukup menggunakan sarana lembar pengantar. bab pengelolaan arsip aktif pemberkatan asas penataan berkas. asas dalam penataan berkas dalam tata kearsipan dinamis lingkungan kementerian sosial menganut sistim desentralisasi terkendali yakni penggabungan antara sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi desentralisasi untuk arsip aktif, yaitu bahwa arsip aktif ditata dan berada pada masing masing unit pengolah. sentralisasi untuk arsip inaktif, yaitu yang berasal dari unit pengolah ditata dan disimpan secara terpusat unit kearsipan. tujuan penataan berkas. untuk menemukan kembali arsip aktif dan inaktif dengan cepat dan tepat. sebagai sarana pengunjung kelancaran pelaksanaan penyusutan arsip secara berhasil guna dan berdayaguna. sarana penataan berkas. piranti keras. peralatan yang dipergunakan antara lain adalah filling cabinet. bentuk filling cabinet (tempat surat folder dan sekat). gambar boks kartu kendali dipergunakan untuk menyimpan kartu kendali bentuk boks kartu kendali. gambar boks lembar pengantar boks lembar pengantar dipergunakan untuk menyimpan lembar pengantar. gambar kotak penyimpanan sekat dan folder. sekat dipergunakan untuk memisahkan pokok masalah, sub masalah dan sub sub masalah. folder dipergunakan untuk menyimpan arsip dokumen menurut berkasnya. gambar piranti lunak. klasifikasi. kegunaan. kegunaan untuk membedakan urusan masalah yang satu dengan urusan masalah. kegunaan indeks berkas surat berfungsi untuk membedakan antara berkas surat yang satu dengan yang lainnya. tunjuk silang.ri satu masalah sehingga tempat menyimpannya masing masing berbeda. dengan kaitannya sedangkan tempat penyimpanannya masing masing berbeda. gambar lembar tunjuk silang indeks kode tgl isi ringkasan lihat berkas indeks kode tgl. prinsip prinsip umum pemberkatan.ada tersimpan. arsip dapat dibebaskan baik berdasarkan sistem angka, urutan abjad, sistem masalah, sistem gabungan, sesuai dengan tujuan kegunaan dan bentuk arsip. cc. arsip arsip korespondensi dan kelengkapannya yang telah dikelompokkan berdasarkan klasifikasi diberi kode sesuai dengan permasalahannya. untuk memudahkan dalam menentukan dan menemukan kembali arsip diperlukan indeks, yang dapat berupa indeks masalah, nama orang benda badan organisasi, wilayah tempat, angka dan huruf. arsip yang tidak memungkinkan disimpan didalam folder dapat disimpan ditempat lain dengan menggunakan sarana tunjuk silang untuk menentukan tempat penyimpanannya. sistem pemberkatan sistem pemberkatan dapat dibedakan menjadi yaitu atas dasar masalah. atas dasar alfabet abjad. cc. atas dasar numerik angka. atas dasar gabungan antara ketiga sistem tersebut. langkah langkah pemberkatan. membaca untuk menentukan apakah berkas yang bersangkutan terkait berkas yang dahulu, jika ada kaitannya akan disimpan menjadi satu dengan berkas yang bersangkutan. bagi arsip jenis surat menyurat, kasus hasil penelitian, penyelidikan, untuk itu perlu ditentukan kode klasifikasi. menentukan indeks sesuai dengan isi arsip, indeks berkas merupakan judul keseluruhan arsip. menentukan klasifikasi sesuai dengan pendiriannya. mempersiapkan sarana yang diperlukan yaitu sekat dan folder. cara pemberkatan. atas dasar masalah. arsip arsip hasil koresponden ditata sesuai dengan masalahnya berdasarkan pola klasifikasi, misalnya arsip hasil penyelidikan, penelitian, kasus. contoh surat. pemerintah provinsi sulawesi tengah dinas sosial jl. prof. moh. yamin telp. fax. palu kode pos palu, maret nomor paca sifat penting kepada lampiran (satu) berkas direktur jenderal rehabilitasi sosial perihal usulan proposal cg. direktur rehabilitasi sosial odk bantuan sosial kementerian sosial sarana prasarana di lembaga jakarta kesejahteraan sosial menindaklanjuti proposal panti asuhan anak cacat pac) muhammadiyah palu nomor iv.a pac.m tanggal maret perihal permohonan bantuan sosial sarana prasarana panti asuhan anak cacat pac) muhammadiyah palu. berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami teruskan usulan proposal lembaga kesejahteraan sosial orang dengan kecacatan lks odk) panti asuhan anak cacat pac) muhammadiyah palu yang telah verifikasi dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial sarana prasarana dalam rangka peningkatan mutu dan layanan kepada anak penyandang disabilitas proposal terlampir) demikian disampaikan untuk bahan proses lebih lanjut, sebelumnya diucapkan terima kasih. kepala dinas sosial provinsi sulawesi tengah, drs. abubakar orphan saleh, m.m pembina utama madya nip. tembusan gubernur sulawesi tengah di palu (sebagai laporan) keterangan menentukan masalah arsip yang bersangkutan masalahnya permohonan bantuan sosial sarana prasarana panti asuhan anak cacat. menentukan kode masalah tersebut sesuai dengan klasifikasi termasuk kelompok bantuan sosial kode klasifikasi proses pemberian bantuan sarana prasarana panti asuhan anak cacat sehingga kodenya bs. yang artinya bantuan sosial pemberian bantuan yayasan kode dan indeks ditulis dibagian kiri bawah dari lembaran surat memakai pensil. menentukan indeks. indeks masalah indeks suratnya adalah bantuan. indeks berkasnya adalah panti asuhan . contoh gambar cara penulisan kode dan indeks pada surat. gambar keterangan: gambar disesuaikan arsip yang telah ditentukan kode induknya dipersiapkan folder. pada tiap folder dituliskan kode klasifikasi dan indeks (bagi arsip arsip yag berdasarkan masalah). contoh folder. gambar yahoo.o1 panti memasukkan arsip pada folder.anode yang ada pada tab folder. menentukan jangka simpan (retensi) berdasarkan jadwal retensi arsip. dan ditulis pada folder (ini dilakukan jika jra sudah ada). contoh gambar bs. panti asuhan bs. bantuan panti sosial) retensi aktif thn setelah pemukiman dipindahkan: pusat arsip menempatkan folder pada susunan sekat. arsip tentang pemukiman penyakit kronis, dengan kode rh. maka penyusunan dekatnya sebagai berikut sekat pertama guide untuk pokok masalah hal ini rh. rehabilitasi). sekat kedua guide untuk sub masalah dalam rh.o1 pemukiman). sekat ketiga guide untuk sub sub masalah dalam hal ini rh. (penyakit kronis). susunan sekat sebagai berikut gambar pokok masalah sub masalah sub sub masalah bs. yayasan bs. pemberian bantuan bs. bantuan ssl b folder ditempatkan pada bagian belakang sekat ketiga. gambar folder 6bs. panti asuhan surat surat bs. yayasan sekat iii bs. pemberian bantuan sekat bs. bantuan sosial sekatgambar folder folder sekat iii sekat sekat bagi arsip yang mempunyai lebih dari satu masalah, perlu dibuatkan tunjuk silang. contoh surat yang mempunyai dua masalah. yayasan keluarga besar alumni sekolah x jakarta nomor sk x jakarta, november lampiran (satu) perihal pendidikan yayasan keluarga besar alumni sekolah jakarta. kepada sdr. bapak direktur kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial di jakarta. dengan hormat, kami beritahukan kepada bapak bahwa tanggal november oleh keluarga besar alumni sekolah telah didirikan sebuah yayasanyang berkedudukan jakarta. untuk lebih jelasnya terlampir kami kirimkan akte pendirian yayasan dimaksud agar dapat bapak maklum. para alumni sekolah dimaksud telah turut mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan sejak tahun daerah sumatera. tujuan pendirian yayasan dimaksud adalah untuk melestarikan makna perjuangan para anggotanya dan mewariskan kelak pada generasi selanjutnya dengan mengadakan kegiatan kegiatan bidang sosial. salah satu usaha yang kini sedang diprakarsai adalah pendirian sebuah monumen perjuangan berlokasi medan dan mudah mudahan sudah dapat diresmikan pada waktu yang tidak terlalu lama. demikian pemberitahuan kami, kiranya bapak sudi memberi petunjuk petunjuk dan pengarahan seperlunya dan mohon diberi pembinaan lebih lanjut. atas perhatian yang baik dari bapak kami ucapkan terima kasih. hormat kami ketua umum contoh surat tersebut mengandung (dua) pokok masalah yaitu pendirian yayasan x . pendirian yayasan masuk dalam kode klasifikasi p1. yang artinya perjanjian rsos yayasan indeks suratnya adalah ijin pendirian yayasan indeks berkasnya adalah yayasan x . gambar pi. x pi. yayasan pi. rsos pi. perijinan catatan surat disimpan pada folder p1. pembinaan. pembinaan masuk dalam kode klasifikasi. pb. yang artinya pembinaan bimbingan bimbingan sosial indeks suratnya adalah permohonan pembinaan. indeks berkasnya adalah yayasan x . gambar pb. yayasan x pb. bimbingan sisi# pb.oo bimbingan pb. pembinaan catatan lembar tunjuk silang disimpan pada folder pb. cara cara pengisian lembar tunjuk silang. mengisi kolom indeks yang ada diatas dengan indeks masalah kedua yaitu x . mengisi kolom kode dengan kode dari masalah kedua yaitu pb. mengisi kolom tanggal dan nomor sesuai dengan yang tercantum pada arsip. mengisi kolom isi ringkas dengan intisari ringkasan surat yaitu pendirian yayasan keluarga besar alumni sekolah dan pembinaannya. mengisi kolom dari asal surat, yaitu yayasan sekolah x'. mengisi kolom indeks yang ada dibawah dengan indeks masalah tercantum sebagaimana arsip disimpan. mode kolom kode dengan kode masalah sebagaimana arsip disimpan pi. mengisi kolom tanggal dan nomor surat yang tercantum pada arsip november nomor sk x contoh pengisian lembar tunjuk silang. gambar urut sk x isi ringkasan pendirian yayasan keluarga besar sekolah jakarta yang bertujuan untuk melestarikan makna perjuangan dan mohon bantuan pembinaan kepada direktur kepahlawanan perintisandan kesetiakawanan sosial indeks sekolah kode p1. tgl. urut sk x atas dasar alphabet abjad arsip arsip non koresponden yang berkenan dengan arsip personal dan sejenisnya disimpan atau ditata berdasarkan urutan abjad (alphabet) dan untuk arsip personal dilengkapi dengan nip nya. contoh pemberkatan berdasarkan alfabetis. gambar harmoni, endang folder sekat folder mansur. moh sekat gunawan, ali folder gujarati, siti folder sekat anwar chairil folder agus, mas folder sekat cc. atas dasar numeric angka. arsip arsip non koresponden dan sejenisnya ditata berdasarkan angka numeric. misalnya kwitansi, sk. contoh pemberkatan berdasarkan numeric. gambar nomor urut folder sekat nomor urut, dst folder nomor urut folder sekat nomor urut dst folder nomor urut folder sekat atas dasar gabungan antara ketiga sistem. untuk membedakan pemilik nama yang alfabetisnya sama perlu dilengkapi dengan numeric. contoh salah satu pemberkatan gabungan alfabetis dan numerik. gambar budi setiawan abidin, yasin abidin, yamin penataan lembar pengantar. lembar pengantar yang berada unit kearsipan ditata berdasarkan kelompok nama unit pengolah yang menerima mengirim surat. lembar pengantar yang berada unit pengolah ditata berdasarkan urutan bulan penerimaan atau pengiriman. contoh penataan lembar pengantar unit kearsipan. gambar v w vw bulan says enn an. seksi eror. bulan ee cereecaoonoanene seksi lena dst bid reason bulan seen were cencnnonean iii bid reason bid bim jut bulan eee ceooncanoatan bid bim jut contoh: penataan lembar pengantar unit pengolah. gambar dst juni tahun mei tahun kirim dst juni tahun mei tahun terima penataan lembar disposisi lembar disposisi ditata pada ticker file berdasarkan tanggal penyelesaian disposisi pimpinan, sedangan lembar disposisi melekat pada arsipnya. pinjaman arsip dan penemuan kembali ketentuan ketentuan pokok penemuan kembali arsip berpedoman pada indeks dokumen jika yang dicari perlembarnya. indeks berkas (title) jika dicari berkasnya. kode klasifikasi arsip untuk arsip (berkas) yang diatur berdasarkan sistem masalah. permintaan peminjaman arsip baik melalui telepon, maupun datang sendiri dan oleh siapapun harus dicatat. pencatatan dengan menggunakan formulir rangkap tiga. contoh formulir pinjaman. gambar nama masalah tanggal kembali tanda tangan unit kerja formulir peminjaman cara pengisian formulir p. kode, indeks, tgl arsip diisi sesuai dengan yang ada pada arsip. peminjam diisi nama peminjam arsip.batas waktu peminjam paling lama (enam) hari jikabatas waktu peminjam telah terlampaui peminjam ditegur melalui formulir teguran. contoh formulir teguran gambar tgl. kembali subjek kode tgl. perpanjang titel indeks tgl arsip peminjaman tgl peminjaman tanda tangan unit kerjatanggal arsip, diisi sesuai dengan yang ada pada arsip. tanggal kembali :diisi sesuai dengan tanggal pengembalian arsip. tanggal peminjaman diisi sesuai dengan sampaiarsip dinamis sifatnya tertutup, oleh karena itu penggunaannya hanya bagi kepentingan pekerjaan instansi unit yang bersangkutan. jika peminjam akan memperpanjang, melaporkan kepada pengelola arsip. jika arsip yang sedang dipinjam diperlukan oleh pihak lain (pengguna lain), petugas arsip memberitahukan kepada peminjam kedua, bahwa arsip sedang dipinjam danmemberitahukan kepada peminjam pertama untuk segera dikembalikan karena diperlukan. peminjam arsip. peminjam arsip pada prinsipnya harus dicatat dalam lembar peminjam arsip rangkap tiga. lembar diserahkan kepada peminjam bersama arsip yang dipinjam, lembar dimasukan kedalam folder sebagai pengganti arsip yang dipinjam, lembar disimpan pada box pengendalian (pengaturannya berdasarkan tanggal kembali, caranya sama dengan ticker file). peminjam arsip harus sepengetahuan pejabat berwenang, arsip yang bersifat rahasia seperti kepegawaian, pajak pribadi, arsip khusus lainnya, hanya dapat dipinjamkan pada pejabat intern dan peminjaman harus melalui pimpinan yang berwenang. penemuan arsip.ve jika berkas yang diminta ditata atas dasar sistem masalah (subjek filing). apabila yang diperlukan dokumen (arsip melempisinya nomor urut kode subjek tanggal peminjam tanggal pengambilan contoh folder pengendalian. gambar min indeks pinjaman kembali subjek indeks pinjam(lihat gambar folder pengendalian pengganti).yusutan. maksud dan tujuan. penyusutan dimaksudkan untuk mengurangi arsip dengan pemusnahan arsip dan pemindahan arsip. mendayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja. jadwal retensi arsip. setiap unit kerja pengolah melakukan penyusutan setiap akhir tahun dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip jra). jika belum memiliki jra, penetapan didasarkan atas kegunaannya. tahap tahap penyusutan. arsip teratur. menyaingi. memilah bahan bahan tidak berguna yang berada dalam folder, misalnya, formulir formulir yang tidak bernilai, bahan duplikasi (kelebihan copy) dapat dimusnahkan. memilah berkas folder yang telah mencapai masa inaktif sesuai jadwal retensi arsip, bagi berkas yang telah ditetapkan potensinya pada folder, pemilahan dapat dilakukan dengan melihat pada foldernya. arsip yang sudah jarang digunakan ditetapkan sebagai arsip inaktif. penyisihan. arsip yang telah mencapai masa inaktif yang akan dipindahkan disisihkan dari berkas inaktif dan disimpan pada tempat yang layak (misalnya rak). penyortiran penilaian. arsip inaktif disortir melalui penilaian, untuk menetapkan arsip yang dapat dipindahkan dan dimusnahkan unit pengolah, arsip yang akan dimusnahkan atau yang akan dipindahkan disimpan secara terpisah. pendaftaran. baik arsip yang akan dipindahkan maupun yang akan dimusnahkan masing masing dibuatkan daftar arsip. pada daftar sekurang kurangnya berisi nama unit kerja. uraian singkat isi berkas. kurun waktu dan jumlahnya. jenis fisik (foto, textual, denah, album, keset, peta, kertas, dan sebagainya). jumlah berkas fisiknya. nomor boks. keterangan lain apabila diperlukan. menempatkan pada boks. arsip yang akan dipindahkan sistem pembebasannya tetap dipertahankan dan dimasukkan kedalam boks. pada boks diberi label yang memberikan petunjuk tentang isi boks secara singkat. arsip kacau (tidak teratur). menyingkirkan barang yang bukan arsip misalnya (map, amplop, majalah, buku buku). menyingkirkan bahan duplikasi. misalnya, formulir, arsip hasil penggandaan yang berlebihan, (misalnya carbon copies, stensil, foto copy yang arsipnya masih ada). untuk formulir, satu atau beberapa lembar dapat disimpan, sebagai bahan atau model pembuatan formulir, meskipun bahan bahan duplikasi tersebut nantinya akan dimusnahkan, perlu dikelola secara tertib, agar keamanan informasinya terjamin. pemberkatan arsip arsip yang bercerai berai, perlu dibebaskan sesuai dengan kepentingannya. bagi arsip yang telah membekas secara benar, tetap dipertahankan. pendeskripsian arsip yang telah membekas dideskripsi, dengan mencatat pada kartu deskripsi pemberian, keterangan yang dicatat pada kartu sekurang kurangnya adalah unit kerja asal arsip. kode dan nomor pendeskripsian. isi ringkas informasi arsip. tingkat kearsipan. jumlah arsip. penyeleksian arsip yang memiliki kategori simpan, diseleksi untuk menetapkan arsip yang dapat dipindahkan unit kearsipan dan yang tetap berada unit kerja karena diperlukan (masih aktif). untuk menetapkan arsip yang akan dipindahkan didasarkan atas kegunaan bagi unit yang bersangkutan. pembuatan daftar untuk arsip yang akan dimusnahkan dan yang akan dipindahkan. tata caranya sama sebagaimana arsip tertib. arsip yang berusia tahun yang tidak pernah digunakan lagi dianggap arsip inaktif, kecuali untuk arsip kepegawaian dan keuangan perlu dipertimbangkan. pemindahan arsip. arsip yang akan dipindahkan dimintakan persetujuan pimpinan unit pengolah, dengan dihampiri daftar arsip yang akan dipindahkan. memberitahukan kepada pusat arsip unit kearsipan) bahwa akan memindahkan arsip. pemindahan dilakukan dengan pembuatan berita acara pemindahan yang dihampiri daftar arsip. berita acara ditanda tangani pihak unit pengolah dan unit kearsipan. pemusnahan. pemusnahan arsip unit pengolah harus mendapat persetujuan dari pimpinan unit pengolah dan unit kearsipan. memusnahkan arsip secara total, sehingga tidak dapat dikenal, baik isi maupun bentuknya. memusnahkan arsip biasa dilaksanakan dengan cara pencacah. pemusnahan dilakukan dengan berita acara pemusnahan. bab pengelolaan arsip inaktif unit kearsipan di pusat arsip penataan dan penyimpanan.digambar rak bergerak. gambar le gambar rak statis. gambar arsip yang berukuran kartu atau folio, ditempatkan pada boks dari karton. ukuran boks ada jenis, yaitu berukuran panjang cm, lebar dan tinggi cm. yang lebih kecil lagi berukuran panjang cm, lebar cm, dan tinggi cm. gambar boks besar dan kecil. gambar 20cm pada setiap boks diberi label tanda yang menunjukkan keterangan keterangan tertentu. tanda berupa angka yang menjelaskan tentang nomor boks. nomor deretan rak dalam satu unit rak. nomor unit rak yang menunjukkan rak unit pencipta arsip. nomor papan rak. nomor lantai (jika tingkat). contoh berarti: nomor boks nomor deretan rak nomor unit rak dari tempat penyimpanan arsip, nomor papan rak. pada label jika diberi judul masalah utama arsip yang tersimpan didalamnya, dan judul jadwal penyusunannya seperti musnah atau serah anri tahun penetapan boks pada rak dilakukan sebagai berikut boks yang memiliki nomor genap ditempatkan pada deretan depan, dan boks dengan nomor ganjil ditempatkan dibelakang (lihat gambar). gambar arsip dalam bentuk film, microfilm, rekaman disimpan terpisah dengan arsip yang fisiknya terdiri dari kertas, untuk penyimpanan jenis arsip ini memerlukan suhu derajat celcius, dan kelembaban relatif y0. disket disimpan pada kertas transparan, dan disimpan pada almari metal, atau boks plastik, dan diatur secara vertikal. microfilm dalam bentuk rol disimpan pada tabung logam, micro film disimpan pada sampul transparan dengan dilengkapi judul yang menunjukkan isinya secara garis besar. sampul transparan (plastik) tersebut disimpan pada kotak dari plastik ataupun karton yang bebas zat asam, dan dan ditempatkan pada filling cabinet khusus sesuai dengan ukuran microfische tersebut. untuk filmstrips disimpan pada kaleng kecil yang ditempatkan pada laci. pada kaleng tersebut diberi label berisi subjek utama, title, atau nomor (pengganti title). foto disimpan pada sampul transparan, sampul diatur secara vertikal, pada boks atau kotak khusus. metode tahanannya disesuaikan dengan informasi didalamnya,sehingga foto dapat diatur atas abjad (nama misalnya), wilayah, ataupun masalahnya (jika foto kejadian) untuk penemuan kembalinya dibuatkan kartu indeks. arsip cetak biru, peta, gambar teknik dapat disimpan secara vertikal ataupun horizontal. penyimpanan secara vertikal gambar gantungan dari karton dan pada karton diberi kode dan indeks. filling cabinet yang digunakan didesain secara khusus. bagi arsip cetak biru, peta yang memerlukan perlindungan (pengamanan) misalnya karena informasinya cukup tinggi, atau fisik arsipnya rapuh disimpan secara horizontal. yakni arsip disimpan secara mendatar pada almari khusus yang didesain untuk itu. gambar tatanan horizontal gambar ix::t&$ ?:$ b )rttttth s ww mpn (" fff!# #h tatanan vertikal. gambar eng akan tin cek, voucher (tanda pembayaran) dibebaskan atas dasar angka, dan disimpan pada laci yang didesain sesuai dengan ukuran cek dan voucher. kaset diberi nomor pada labelnya dan disimpan pada sampul polyethylene atau polyester dan ditempatkan pada kotak khusus. selanjutnya disimpan pada laci metal dan diatur secara vertical. untuk penemuan kembalinya dilakukan melalui kartu indeks. kartu indeks diatur atas dasar urutan abjad title atau subjeknya. pamphlet, dan surat selebaran lainnya diatur atas dasar masalahnya sebagaimana arsip korespondensi, dengan menggunakan folder. penemuan kembali. penemuan kembali arsip dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik (computer). penemuan kembali secara manual. sarana yang diperlukan dalam penemuan kembali adalah indeks. setiap seri berkas dibuatkan kartu indeks, pada kartu indeks tercantum beberapa keterangan diantaranya judul seri berkas, tanggal pemindahan, penerimaan arsip waktu pemindahan, nomor boks, tanggal pemusnahan atau penyerahan arsip arsip nasional. ntar: keterangan keterangan oleh anto diserahkan dimusnahkan kerja boks penemuan kembali secara elektronik. penemuan kembali dengan sarana elektronik (computer).signal digital. penyusutan arsip. penyusutan arsip dilakukan sekurang kurangnya setiap (lima) tahun sekali, dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip. arsip tertib (membekas). langkah langkah penanganan arsip tertib. sortir. berdasarkan jadwal retensi, arsip berkas disortir, jika belum memiliki jadwal retensi, penyortiran dilakukan atas dasar kegunaan arsip arsip yang lebih dari tahun tidak pernah digunakan sama sekali oleh kementerian secara keseluruhan disisihkan, perhitungan tahun ini dimulai dari tahun berakhirnya penciptaan arsip (tahun dari dokumen terakhir dari berkasnya). penyisihan. arsip yang telah disortir dan sudah melampaui jangka simpan aktifnya disisihkan dan ditempatkan pada rak terpisah. penilaian. berkas yang disortir dinilai berdasarkan pada jadwal retensi untuk menetapkan arsip mana yang dapat dimusnahkan dan arsip mana yang akan disimpan. jika belum memiliki jadwal retensi, penilaian dilakukan atas dasar nilai gunanya. arsip yang akan disimpan secara permanen adalah arsip yang mempunyai nilai guna sebagai bahan bukti pertanggung jawaban kegiatan kementerian. sebagai bahan penelitian ilmiah. sebagai bukti efisiensi organisasi (kebijakan, prosedur, dan sistem kerja). penilaian dilakukan oleh tim yang dibentuk menteri sosial. pemilahan. antara arsip yang akan dimusnahkan dan yang akan disimpan secara permanen dipilah pilah, disisihkan dan disimpan tempat yang terpisah. pendaftaran. kedua jenis arsip tersebut dibuatkan daftar perbedaannya, dengan menggunakan formulir daftar perbedaan. daftar perbedaan sekurang kurangnya berisi nama unit pencipta arsip (unit kerja pengolah). rincian isi berkas secara singkat uraian masalah. jenis berkas (tekstual, foto, rekaman, dan sebagainya). kondisi berkas (lengkap, keadaan baik dan sebagainya). kurun waktu. jumlah berkas. pemusnahan arsip. arsip yang akan dimusnahkan diusulkan kepada menteri sosial (baik pemusnahan unit kearsipan ii, iii, untuk mendapatkan persetujuan. setiap pemusnahan perlu mendapatkan persetujuan kepala arsip nasional ri. melalui menteri, arsip yang berkenaan dengan keuangan sebelum dimintakan persetujuan dimusnahkan kepala arsip nasional dimintakan pertimbangan akan lebih dahulu kepada kepala bpk dan bpk sedangkan arsip kepegawaian kepada bkn. setelah mendapat persetujuan arsip nasional, setiap pemusnahan dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan pemusnahan dilakukan dengan dihadiri saksi saksi. dalam pemusnahan arsip harus benar benar hancur sehingga bentuk isinya tidak diketahui. penyerahan arsip. melalui menteri, meminta persetujuan penyerahan arsip yang dihampiri daftar perbedaan arsip yang akan diserahkan. jika disepakati penyerahan dapat dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan. arsip yang diserahkan sudah dalam keadaan teratur dan tertib. untuk lingkungan upt, penyerahan arsip dilakukan kepada perwakilan arsip nasional, melalui persetujuan menteri. bagi upt yang daerahnya belum ada perwakilan arsip nasional, arsip yang telah mencapai masa statis tersebut tetap disimpan upt berkas disimpan pada tempat yang terpisah dalam keadaan terawat. arsip kacau (tidak membekas). arsip kacau yang dimaksud adalah arsip dalam keadaan tatanan yang tidak teratur antar arsip yang satu dengan arsip yang lain tercampur aduk menjadi satu sehingga tidak diketahui baik isi informasinya secara lengkap, maupun tidak diketahui unit kerja yang menciptakannya. berkas yang tampaknya teratur misalnya berkas surat masuk (pada order), karena didalamnya terdiri masalah masalah yang berbeda (tidak satu masalah dalam berkas). langkah langkah penanganan arsip kacau. survei arsip. untuk mengetahui seluruh kondisi arsip diperlukan tindakan pendataan arsip. pendataan ini untuk mendapatkan data tentang unit kerja pencipta arsip. sistem penataan berkas yang berlaku saat arsip tercipta. struktur organisasi dengan segala perubahannya. kurun waktu. kondisi arsip. jenis arsip (arsip korespondensi, peta, foto, rekaman dan sebagainya). jumlah arsip. data tersebut diperlukan untuk memudahkan dalam pembebasannya dan penilaiannya. pemilahan. memisahkan antara yang arsip dan non arsip, untuk menghindari mencampurnya bahan non arsip, dalam berkas arsip sehingga arsip lebih berhasilguna dan berdayaguna. arsip arsip yang telah membekas secara benar tetap dipertahankan pembebasannya, serta disimpan dan ditempatkan secara terpisah dengan arsip yang belum membekas. non arsip dilihat dari jenis dan bentuk fisiknya benar benar bukan arsip. misalnya map, bangko, alat penjepit arsip, majalah, amplop. dilihat dari bentuknya sebagai arsip tetapi disamakan dengan non arsip. misalnya stensil, formulir, foto copy, yang aslinya masih ada. catatan tidak semua copy atau salinan berarti non arsip. copy atau salinan yang bernilai non arsip dan arsip adalah copy, tindakan, salinan yang tidak digunakan sebagai bahan kerja serta aslinya atau otentiknya masih ada termasuk non arsip. copy, salinan, tindakan dan sejenisnya yang merupakan kelengkapan berkas merupakan arsip (misalnya foto copy ijazah, yang merupakan bagian berkas personil). copy, salinan, tindakan dan sejenisnya meskipun aslinya tidak ada, tetapi digunakan sebagai alat kerja termasuk arsip. pendeskripsian arsip kegiatan pencatatan arsip secara singkat dan jelas terhadap informasi yang terkandung dalam berkas yang dituangkan dalam kartu deskripsi (pemerian). unsur yang perlu diperhatikan unit pemilik. unit pemilik arsip (pencipta arsip) unit kerja pengolah penyimpanan semasa arsip tersebut dinamis aktif. untuk mengetahui pemilik arsip dapat dilakukan dengan mengkaji informasi yang terkandung didalam arsip yang bersangkutan serta melihat lembar disposisi cap stempel unit kerja yang bersangkutan. judul berkas. judul berkas titel berkas atau indeks berkas yang dibuat secara singkat dan jelas, namun mempunyai arti dan makna yang luas dan dapat mencerminkan isi berkas. uraian masalah. merupakan deskripsi singkat yang memberikan penjelasan terhadap judul berkas, yang berupa keterangan dan menunjukan jenis kegiatan lokasi, dan lain lain yang dianggap penting. kurun waktu. informasi yang menunjukan kapan kegiatan tersebut berlangsung dan berakhir, karena waktu ini diperlukan untuk menunjukkan tanggal, bulan, tahun dari pada berkas arsipnya. kode klasifikasi. merupakan tanda pengganti masalah dari berkas, dan berfungsi untuk membedakan masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. keterangan. berisikan informasi tambahan yang dianggap perlu mengenai jenis arsip. tingkatan arsip dan keterangan lainnya yang dianggap perlu. indentitas kartu. berisikan tentang simbol kode pelaksanaan dan hasil pekerjaannya dan bersifat sebagai alat pengganti dokumen surat penyusun daftar perbedaan arsip. contoh kartu pemerian korelasi identitas ku. fiksi unit biro keuangan spj pembangunan judul berkas proyek pwdskat jabar urai rain masalah tahun kurun waktu keterangan keterangan asli pita penampilan berkas. penampilan berkas dilaksanakan dengan menggunakan kertas sampul jenis samson atau kertas graf dan sejenisnya yang memiliki dengan ukuran sama dengan bentuk dan ukuran berkas. setelah berkas sampul diberi identitas (label) yang memuat nomor berkas, kode, judul berkas sebagaimana tertera pada kartu deskripsi (pemerian). contoh label kode dl. identitas nomor judul pelatihan perlengkapan penataan waktu deskripsi (pemerian) penataan kartu deskripsi pemerian dilakukan setelah keseluruhan arsip selesai dibenahi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terpisahnya kesatuan arsip, baik secara fisik maupun informasi dan penataan kartu berdasarkan sistem tertentu (klasifikasi, urutan abjad atau tahun terciptanya arsip angka) yang berdasarkan pada asas penataan berkas yang ditentukan pada saat pendeskripsian arsip. selanjutnya berkas arsip dikelompokkan sesuai dengan jenis berkasnya serta disesuaikan dengan pengelompokan kartunya. contoh penataan kartu deskripsi (pemerian) berdasarkan abjad. contoh penataan kartu deskripsi (pemerian) berdasarkan angka. penyimpanan arsip yang telah dibenahi disimpan dalam box dan ditata pada rak, setiap box diberi label yang mencerminkan isi box dan lokasi penyimpanannya. pembuatan daftar arsip da) berisikan beberapa keterangan dan unsur unsur antara lain unit pemilik arsip. nomor dan kode arsip. judul masalah berkas. uraian singkat isi ringkas. tahun arsip. jumlah arsip. keterangan. contoh daftar arsip unit biro keuangan isi ringkas lsi k.u spj pem proyek bangunan pwdskat bundel th. jabar penilaian pemusnahan dan penyerahan arsip. penilaian, pemusnahan dan penyerahan arsip tata caranya sama dengan arsip tertib. bab pemeliharaan dan pengamanan arsip pemeliharaan arsip aktif untuk menciptakan dokumen penting (misalnya surat kontrak, surat perjanjian) gunakan kertas yang baik jarak antara filing cabinet yang satu dengan yang lainnya sekurang kurangnyak., sg. filling cabinet hanya digunakan untuk menyimpan arsip folder, tindakan menyimpan makanan dalam filling cabinet: sekurang kurangnya bulan sekali, memeriksa fil, hindari menggunakan celluloid tape untuk menambalgunakan lem kertas yang berkualitas, dan apabila almari besi terbakar dan tidak berpengaruh terhadap isinya, jangan buka sebelum dingin, dalam keadaan panas, jika meledak karena udara masuk kedalamnya. arsip inaktif dan ruangan penyimpanan arsip ruangan penyimpanan arsip inaktif harus tetap bersih, jika tidak dapat menyediakan ac0c, kelembaban sekitar 60y6 r.h. sedangkan untuk film, disket dan sejenisnya temperaturbulan memeriksa khasanah arsip yang dimiliki,, untuk menghindari jendela ditutup dengan tirai, ultra violet yang dalam cahaya merusak arsip, pada saat tertentu bulan sekali), ruangan penyimpanan arsip difumigasi, karena bahan kimia digunakan cukup berbahaya bagi manusia, jangan dilakukan sendiri, tapi gunakan jasa pihak lain yang bergerak dibidang tersebut, jika diketemukan rayap atau jenis serangga yang lain, semprot dengan dtt atau gammeyane smoke. hanya digunakan diluar gedung, untuk menghindari serangan, diperiksa, untuk melihat kebocoran dan juga kabel kabel diperiksa, jika diketemukan kabel yang tidak sesuai dengan ukuran, dan juga diketemukan kabel yang rusak segera diganti. pengamanan arsip pengamanan arsip lebih tujukan kepada pengamanan informasi, baik untuk menghindari bocoran informasi maupun pencurian. tindakan tindakan yang dilakukan antara lain adalahkeluarkan dalam keadaan mendesak dan oleh pejabat tertentu. pihak lain, yang bukan petugas file atau petugas arsip tidak diperkenankan masuk kedalam ruang dan mengambil sendiri arsipnya. arsip yang informasinya sangat perlukan bagi kelangsungan kerja unit organisasi (unit kerja tanpa arsip tersebuttidak akan dapat menjalankan fungsinya), perlu simpan dan simpan dan awasi secara baik. tindakan pembuatan foto copy arsip penting secara berlebihan. peminjaman baik aktif maupun inaktif tetap harus dikendalikan dan diawasi. konsep draf dokumen yang kadar informasinya tinggi jika dirasa tidak perlu disimpan, segera memusnahkan,sehingga tidak terbaca oleh pihak lain. pembuatan foto copy dokumen penting termaksud yang rahasia dan terbatas harus tetap diawasi dan dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya. bab vii penutup demikian petunjuk pelaksanaan tata kearsipan dinamis disusun dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan tertib administrasi bidang kearsipan lingkungan kementerian sosial ri.contoh bangko daftar pencarian arsip arsip yang dipindahkan dimusnahkan diserahkan ) unit pengolah ratan uraian dea coret yang tidak perlu. kepala unit pengelola kepala unit kearsipan (tanda tangan nama jelas keterangan nomor urut arsip judul berkas dan uraianisi uraian masalah secara singkat tahun tahun, bulan dan tanggal, bila tidak ada tanggal dan bulan cukup tahunnya saja, terciptanya arsip jenis fisik arsip tercipta dari bahan jenis apa jumlah jumlah arsip kondisi fisik keadaan fisik arsip baik atau rusak keterangan untuk keterangan arsip jangka waktu simpan dan kelengkapan arsip lengkap atau tidak contoh bangko. berita acara pemindahan arsip inaktif nomor .o con pada harian. jj. tanggal . bulan . tahun. kami yang bertanda tangan dibawah ini nama jabatan nip dalam hal ini bertindak atas nama unit pengolah . jekkkk.pusat, menyimpan arsip,dibuat penyimpanan arsip. diterima tanggal . nana la. pihak kedua pihak kesatu kepala pusat penyimpanan kepala unit pengolahan contoh bangko. berita acara pemusnahan arsip inaktif nomor .hoon pada hari ini . tanggal. yang bertanda tangan bawah ini, berdasarkan surat keputusan menteri otot .e tanggal .iiieea. nip nip nip coret yang tidak perlu. contoh bangko. berita acara penyerahan arsip statis mof .oonnnn pada harian. jw. tanggal. bulan .i jj.u.c. tahun . kami yang bertanda tangan dibawah ini nama jabatan nip dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kementerian penaaaasananneeaee arsip nasional ri, yang selanjutnya disebut pihak kedua. menyatakan telah mengadakan serah terima arsip arsip statis yang tercantum dalam daftar terlampir untuk disimpan arsip nasional ri. yang menerima yang menyerahkan pihak kesatu pihak kedua a.n kepala arsip nasional ri, a.n sekretaris jenderal, contoh milex unit sekretariat jenderal. kerja analisajabatan biro orang (v| kenaikan pangkat biro orang ' (v| permohonan biro orang pindah kerja (mutasi) dna berkala disiplin pegawai biro orang (vl| kerja sama biro orang dengan luar negeri penyusunan biro orang daftar urut kepangkatan laporan berita biro umum acara serah terima pekerjaan gedung rencana biro umum pembangunan gedung kantor berita acara biro orang pemeriksaan kasus kepegawaian biaya biro umum pemeliharaan kendaraan penandaan pramana pos psi keuangan ken gedung esa indeks dang dan service permohonan biro umum keringanan biaya sewa gedung bamanamn sam dan telepon dia f2 sina keahsii dang dinas peealaad kesir dang dan pertemuan dial reaksi tangan gedung penerbitan surat pusat kajian keputusan hukum menteri sosial subjek unit stempel dikendalikan disposisi kerja tidak tidak tidak penerbitan pusat kajian peraturan menteri hukum sosial penyelesaian pusat kajian sengketa rumah hukum rapat dengar biro humas pendapat dengan dpr dai maa kedua dng naga inventarisasi milik biro umum negara pengadaan atk biro umum | | lvl klasifikasi arsip kementerian sosial kode hal bantuan sosial oo. oriental perlindungan dan jaminan sosial .oo cone tannin ljs pendidikan dan pelatihan nice pendataan dan informasi in. ion organisasi dan penatalaksanaan nian penelitian dan pengembangan nana dokumentasi dan kepustakaan inci conan pb. pembinaan bimbingan o1. bimbingan sosial. naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan bimbingan sosial. misalnya bimbingan sosial karang taruna. bimbingan sosial peranan keluarga. bimbingan sosial organisasi sosial. bimbingan sosial warga kat. bimbingan pencegahan. naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan bimbingan pencegahan. misalnya pencegahan terhadap terjadinya bencana alam, dan pencegahan kenakalan remaja. bimbingan fisik dan mental. naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan bimbingan fisik dan mental. misalnya bimbingan fisik dan mental warga binaan. penyuluhan. naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan yang berbentuk lisan maupun tulisan, sejak dari awal sampai akhir kegiatan. misalnya penyuluhan yang dilaksanakan dengan seminar, ceramah: pameran, fragmen, dan compact disk. forum komunikasi konsultasi. naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan komunikasi konsultasi, baik tingkat regional maupun nasional. misalnya forum komunikasi karang taruna indonesia, forum komunikasi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan cc. forum lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. penghargaan. pegawai naskah naskah yang berkaitan dengan proses pemberian penghargaan, satyalancana dan sejenisnya bagi pegawai. masyarakat. naskah naskah yang berkaitan dengan proses pemberian penghargaan, tanda jasa, piagam, satyalancana, dan sejenisnya kepada masyarakat. kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial. kepahlawanan naskah naskah yang berkaitan dengan proses kepahlawanan termasuk pelestarian nilai nilai kepahlawanan, maupun organisasinya. misalnya berkas pengusulan pahlawan nasional, ikatan keluarga pahlawan nasional indonesia ipni). perintisan naskah naskah yang berkaitan dengan proses perintisan, termasuk organisasinya. misalnya data perintis kemerdekaan, dan berkas pengusulan perintis kemerdekaan. makam pahlawan. naskah naskah yang berkaitan dengan proses pengurusan makam dan taman makam pahlawan. misalnya ijin ziarah tmp, dan data tmp. komunitas adat terpencil. naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan atau pembinaan komunitas adat terpencil. hari hari besar. naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan hari besar kementerian sosial ri. misalnya hsn, han, halus, tipenya dan lain lain. rh. rehabilitasi penyatuan. dalam panti naskah naskah yang berkaitan dengan proses kegiatan penyatuan dalam panti. misalnya rekrutmen calon penerima manfaat, dari awal sampai purna. luar panti naskah naskah yang berkaitan dengan proses kegiatan penyatuan luar panti baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. misalnya kegiatan upsk, lbk, workshop, outreach, dicare services pelayanan harian lanjut usia). korban bencana alam. naskah naskah yang berkaitan dengan proses kegiatan penyatuan akibat bencana alam. misalnya a.laporan terjadinya banjir, dan b.proposal permintaan bantuan. korban bencana sosial. naskah naskah yang berkaitan dengan proses kegiatan penyatuan akibat bencana sosial. misalnya data riparian, data pengungsi akibat kerusuhan, kebakaran. pemukiman. o1. eks. korban bencana alam. naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan pemukiman akibat bencana alam. misalnya data korban bencana yang akan dimukimkan, dan penentuan lokasi pemukiman. eks. korban bencana sosial naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan pemukiman akibat korban bencana sosial. misalnya rencana pemukiman bagi para pelintas batas, rencana pemukiman bagi korban kebakaran, data pelintas batas yang akan dimukimkan, dan data korban kerusuhan. penyaluran. pengkayaan naskah naskah yang berkaitan dengan penyaluran melalui program praktek belajar kerja pbk), mulai dari awal sampai akhir kegiatan termasuk lanjutnya. pengembalian naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembalian kepada keluarga maupun masyarakat dari awal sampai akhir kegiatan termasuk lanjutnya. bs. bantuan sosial pemberian bantuan o1l. yayasan naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemberian bantuan kepada yayasan lsm rsos., dan pekerja migran. instansi pemerintah lembaga naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemberian bantuan kepada instansi pemerintah dari awal sampai akhir. misalnya data korban bencana, dan berita acara penyerahan bantuan pengelola bantuan o1. dalam negeri naskah naskah yang berkaitan dengan proses pengelolaan bantuan, baik dari pemerintah, organisasi sosial maupun masyarakat. misalnya bantuan dari dunia usaha dan pekerja migran. bantuan khusus naskah naskah yang berkaitan dengan proses permintaan, pemberian sumbangan bantuan khusus dari dana penyelenggaraan kesejahteraan sosial. ljs. perlindungan dan jaminan sosial perlindungan naskah naskah yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran dan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. misalnya perlindungan bagi pengungsi korban bencana alam, korban bencana sosial, perlindungan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran, dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial jaminan sosial naskah naskah yang berkaitan dengan pemberian jaminan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial misalnya program keluarga harapan, dan asuransi kesejahteraan sosial. bantuan sosial naskah naskah yang berkaitan dengan proses pemberian bantuan sosial kepada instansi pemerintah lembaga, masyarakat, yayasan, lsm dan rsos. misalnya permohonan dan pelaksanaan bantuan yang diajukan oleh instansi pemerintah lembaga, permohonan dan pelaksanaan bantuan yang diajukan oleh masyarakat, dan permohonan dan pelaksanaan bantuan yang diajukan oleh yayasan lsm dan rsos. pengelolaan bantuan dalam negeri naskah naskah yang berkaitan dengan proses pengelolaan bantuan baik dari pemerintah, organisasi sosial maupun masyarakat. misalnya bantuan dari dunia usaha bantuan dari masyarakat pengelolaan bantuankorban bencana sosial, fakir miskin, korban tindak kekerasan dan pekerja migran dan bantuan bagi penyandang masalah sosial. pi. perijinan rsos. adopsi naskah naskah yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak, baik oleh wni maupun wna. yayasan naskah naskah yang berkaitan dengan proses pendaftaran, kerjasama serta permohonan ijin untuk penempatan tenaga ahli (asing). pengumpulan bantuan sosial undian naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaanpermohonan ijin undian gratis berhadiah. promosi naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan pemberian ijin promosi undian gratis berhadiah. pengumpulan uang dan barang naskah naskah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan pemberian ijin pengumpulan uang dan barang. kp. kepegawaian formasi penyusunan formasi naskah naskah yang berkaitan dengan penyusunan formasi kebutuhan pegawai. misalnya usul formasi yang berasal dari kenaikan pangkat, usul persiapan penambahan pegawai baru, peta jabatan: analisis beban kerja, dan analisis jabatan. penetapan formasi naskah naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi oleh menpan termasuk kualifikasi pendidikan dan jabatan calon pegawai negeri sipil yang akan diangkat. misalnya buku penetapan formasi pengadaan pegawai pengadaan pegawai naskah naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai baru sejak dari pengumuman, penetapan hasil kelulusan. misalnya formulir pendaftaran, soal ujian, lembar jawaban komputer, hasil kelulusan tertulis, wawancara, dan penetapan hasil kelulus. misalnya nota usul dan kelengkapan penetapan nip, nota penetapan dari bkn, pns, dan surat pernyataan melaksanakan tugas. mutasi o1. pengangkatan pegawai negeri sipil naskah naskah yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai negeri sipil. misalnya nota usul pengangkatan pns, pns, dan sumpah pns. penyesuaian masakerja pangkat, golongan jabatan naskah naskah yang berkaitan dengan penyesuaian masa kerja dan inspiring. misalnya surat keterangan pengalaman bekerja, dan nota usul penyesuaian masa kerja, penyesuaian masa kerja. kenaikan gaji berkala naskah naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala misalnya kgb periode sebelumnya, surat permohonan dari unit kerja, kgb kenaikan pangkat naskah naskah yang berkaitan dengan pangkat, termasuk ujian dinas dan penyesuaian ijazah. misalnya usulan dari unit kerja, sebelumnya, nota bkn, legalised ijazah, kp, uraian tugas pengangkatan dalam jabatan naskah naskah yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, baik struktural maupun fungsional, termasuk daftar urut kepangkatan duk). misalnya berita acara sumpah jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan menduduki jabatan, surat pernyataan pelantikan, dan berita acara serah terima jabatan. berbantuan penarikan tenaga berbantuan naskah naskah yang berkaitan dengan tenaga berbantuan penarikan tenaga berbantuan baik dari kementerian sosial instansi lain atau sebaliknya. misalnya surat permohonan persetujuan, dan surat persetujuan, berbantuan. pelimpahan naskah naskah yang berkaitan dengan pelimpahan pegawai dari kementerian sosial instansi lain atau sebaliknya. pemindahan naskah naskah yang berkaitan dengan pemindahan pegawai dilingkungan kementerian sosial baik antar unit kerja maupun intern unit kerja. pelaksana harian pelaksana tugas naskah naskah yang berkaitan dengan penunjukan pejabat pengganti sementara. masa persiapan pensiun mpp) naskah naskah yang berkaitan dengan masa persiapan pensiun. pemberhentian dengan hak pensiun naskah naskah yang berkaitan dengan proses pemberhentian pegawai dengan hak pensiun pegawai dengan hak pensiun termasuk pensiun ahli warisnya pemberhentian atas permintaan sendiri naskah naskah yang berkaitan dengan pemberhentian atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun atau tidak. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. naskah naskah yang berkaitan dengan proses pemberhentian tidak atas permintaan sendiri baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. meninggal dunia naskah naskah yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja karena meninggal pembinaan pegawai penilaian. naskah naskah yang berkaitan dengan penilaian pelaksanaan kinerja pegawai. misalnya daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3), sasaran kinerja pegawai skp), dan daftar usul penetapan angka kredit dupa). disiplin. naskah naskah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawai. misalnya teguran lisan dan teguran tertulis berita acara pemeriksaan daftar hadir rekapitulasi daftar hadir pernyataan tidak puas secara tertulis sengketa kepegawaian pembinaan mental spiritual. naskah naskah yang berkaitan dengan proses kegiatan pembinaan mental spiritual pegawai. misalnya penolakan izin cerai, izin cerai kesejahteraan pegawai kesehatan. naskah naskah yang berkaitan dengan kesehatan pegawai. cuti. naskah naskah yang berkaitan dengan cuti pegawai. koperasi. naskah naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan koperasi. perumahan. naskah naskah yang berkaitan dengan dengan perumahan pegawai. antar jemput. naskah naskah yang berkaitan dengan antar jemput pegawai. aspen. naskah naskah yang berkaitan dengan pengurusan aspen. santunan. naskah naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan santunan kepada pegawai atau keluarganya. pakaian dinas. naskah naskah yang berkaitan dengan pakaian dinas kerja. misalnya pengadaan seragam pakaian satpam. akses naskah naskah yang berkaitan dengan pemrosesan akses. kopi. naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan kopi. misalnya kegiatan kesenian, olah raga, kerohanian, sosial dan kegiatan lainnya yang sejenis. identitas pegawai kartu identitas. naskah naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai kartu pegawai elektronik kpe), baris, kartu, dan tanda pengenal lainnya. misalnya usulan pembuatan kartu dari unit, usulan pemrosesan kartu bkn, surat izin perceraian, dan laporan perkawinan. pendataan pegawai naskah naskah yang berkaitan dengan data keterangan pegawai dan keluarganya. misalnya akta nikah, akta cerai, akta kelahiran, akta kematian, daftar nominatif: c.daftar urut kepangkatan duk): surat keterangan pindah agama, dan pendataan ulang pegawai negeri sipil. surat tugas. naskah naskah yang berkaitan dengan surat penugasan pegawai. misalnya surat tugas untuk mengajar. izin dispensasi. naskah naskah yang berkaitan dengan pemberian izin dispensasi kepada pegawai. misalnya izin belajar, dispensasi untuk duduk dalam keanggotaan kelompok kerja atau kepanitiaan luar kedinasan. dl. pendidikan dan pelatihan perencanaan program o1.ik dalam negeri maupun luar negeri. misalnya analisa kebutuhan diklat, dan rencana diklat short course. masyarakat. misalnya analisa kebutuhan diklat pendamping sosial, seperti bps, kue, pkh, dan penyusunan rincian anggaran biaya diklat pendampingan sosial bps, kue, pkh). pendidikan. o1. sarjana dan pasca sarjana. naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana, spesialisasi pekerjaan sosial dan pasca sarjana, baik dalam negeri maupun luar negeri. diploma. naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan program diploma iii dan diploma pekerjaan sosial. pendidikan dan pelatihan aparatur. o1. diklat manajemen.. misalnya diklat prajabatan golongan dan iii): diklaim iv, iii, ii, c.lemhannas, diklat pdfs, dan ujian dinas. diklat teknis.pns misalnya diklaim tot, mot, toc, diklat pemberdayaan kat, dan diklat paksa. fungsional. naskah naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihanuntuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional misalnya diklat calon widyaiswara, diklat sertifikasi perencana, diklat sertifikasi pekerja sosial, diklat sertifikasi penyuluh sosial, diklat penentangan bagi perencana, pesos, penyuluh sosial, diklat penentangan jabatan fungsional perencana, dan diklat penentangan jabatan fungsional pekerja sosial. pendidikan dan pelatihan masyarakat naskah naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang sasarannya adalah masyarakat sejak awal sampai dengan laporan dan evaluasi kegiatan. misalnya diklat pendamping sosial. o1. misalnya diklat manajemen rsos, karang taruna, diklat manajemen pembangunan kess, dan diklat manajemen kess bagi lisa. misalnya diklat pekerja kesejahteraan anak, diklat pendamping sosial bps kue, diklat pendamping sosial pkh, diklat program kesejahteraan sosial bagi tsm, diklat pemberdayaan fakir miskin, diklat pemberdayaan kat, dan diklat pendamping program kesejahteraan sosial bagi tsm. di. pendataan dan informasi pendataan naskah naskah yang berkaitan dengan pendataan pks dan asks o1. informasi naskah naskah yang berkaitan dengan informasi publik dan sistem informasi manajemen ot. organisasi dan penatalaksanaan organisasi naskah naskah yang berkaitan dengan pembentukan, penyempurnaan organisasi sejak awal kegiatan sampai dengan laporan dan evaluasi. misalnya penataan organisasi dan tata kerja uraian tugas urug) o1. penatalaksanaan. o1. penyusunan prosedur kerja. naskah naskah yang berkaitan dengan penyusunan prosedur kerja dan hubungan kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan. misalnya standar operasional prosedur sop) pedoman operasional kegiatan tata naskah dinas pembakuan standar sarana kerja naskah naskah yang berkaitan dengan pembakuan standar sarana kerja sejak awal sampai dengan penetapannya. misalnya pedoman sarana ukuran ruang kerja, meja kerja, tipe dan jenis kendaraan dinas. laporan. naskah naskah yang berkaitan dengan laporan administrasi dan kegiatan teknis fungsional. misalnya laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, laporan tahunan. rapat. naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat dan pertemuan misalnya musyawarah rencana pengembangan musrenbang), rapat koordinasi, rapat pimpinan dan rapat dengar pendapat dengan dpr, rapat kerja. pr. perencanaan. jangka pendek tahunan. anggaran tahunan naskah naskah yang berkaitan dengan penyusunan program dan anggaran tahunan sejak pengumpulan bahan sampai dengan penetapannya. misalnya penyusunan rka kl surat usulan daftar usulan kegiatan. penetapan daftar isian penetapan anggaran. revisi kegiatan dan anggaran. naskah naskah yang berkaitan dengan revisi kegiatan dan anggaran sejak pengumpulan bahan sampai dengan penetapannya. misalnya revisi rka kl revisi daftar isian penetapan anggaran non apbn. naskah naskah yang berkaitan penyusunan program dan anggaran non apbn sejak pengumpulan bahan sampai dengan penetapannya misalnya dana hibah dana usaha kesejahteraan sosial jangka menengah naskah naskah yang berkaitan dengan penyusunan program pembangunan kesejahteraan sosial jangka menengah tahun) sejak pengumpulan bahan sampai dengan penetapannya. misalnya rencana strategis renstra) keu. keuangan pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara. spp surat permintaan pembayaran) naskah naskah yang berkaitan dengan penerbitan pengesahan spp berikut lampiran laporannya. spm surat perintah membayar) naskah naskah yang berkaitan dengan spm beserta lampiran laporannya. o1. tata laksana keuangan tata usaha pengelola keuangan naskah naskah yang berkaitan dengan tata usaha pengelola keuangan misalnya penetapan pengelola keuangan. analisis dan penyiapan tata laksana keuangan naskah naskah yang berkaitan dengan analisis dan penyiapan tata laksana keuangan. misalnya penetapan target pendapatan negara bukan pajak pnb) umum dan fungsional perbendaharaan gaji dan tunjangan naskah naskah yang berkaitan dengan proses pengelolaan gaji dan tunjangan. perjalanan dinas naskah naskah yang berkaitan dengan perjalanan dinas. tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. naskah naskah yang berkaitan dengan proses tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sejak adanya laporan sampai dengan penyelesaiannya. verifikasi dan akuntansi o1. verifikasi dan akuntansi pusat naskah naskah yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi pusat verifikasi dan akuntansi daerah naskah naskah yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi daerah. pl. perlengkapan analisa kebutuhan naskah naskah yang berkaitan dengan analisa kebutuhan barang dan kontruksi bangunan. pengadaan barang naskah naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang dan kontruksi bangunan distribusi naskah naskah yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan kontruksi bangunan. pemeliharaan naskah naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan barang dan kontruksi bangunan. penghapusan naskah naskah yang berkaitan dengan proses penghapusan barang milik negara misalnya lelang hibah lt. penelitian dan pengembanganri perijinan, pelaksanaan sampai dengan laporan. penelitian pengembangan model pelayanan sosial naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian uji coba model pelayanan sosial sejak dari perijinan, pelaksanaan sampai dengan laporan. penelitian pengembangan evaluasi program naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian evaluasi program sejak dari pelaksanaan sampai dengan penyajian hasil (evaluasi) penelitian kebijakan sosial naskah naskah yang berkaitan dengan penelitian yang berhubungan dengan kebijakan sosial, sejak perencanaan pelaksanaan sampai dengan laporan. hk. hukum peraturan perundang undangan naskah naskah yang berkaitan dengan pemprosesan sesuatu peraturan perundang undangan dari konsep awal sampai dengan penetapannya maupun produk peraturan perundang undangan yang diterima dari kementerian maupun instansi lain lembaga lain. misalny. pidana naskah naskah yang berkaitan dengan penelaahan masalah kasus pidana. misalnya korupsi, pencurian, pemalsuan. perdata naskah naskah yang berkaitan dengan penelaahan hukum bidang perdata. misalnya sengketa perumahan, sewa menyewa, ganti rugi. bantuan hukum naskah naskah yang berkaitan dengan penelaahan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum. misalnya bantuan hukum terhadap pegawai yang terkena masalah hukum. pembahasan masalah aset. hm. kehumasan penerangan naskah naskah yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat dan media masa mengenai program dan kegiatan kementerian sosial ri. misalnya konferensi pers, wawancara dan penjelasan kepada masyarakat dan media masa. hubungan antar lembaga naskah naskah yang berkaitan dengan hubungan kerjasama antar lembaga baik intern maupun eastern. misalnya bakohumas dan organisasi organisasi masa media maupun instansi. praktek kerja pk) naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan praktek kerja misalnya kuliah kerja nyata kkn), praktek kerja industri parkeri) dan praktek kerja lapangan pkl). dp. dokumentasi dan kepustakaan dokumentasi naskah naskah yang berkaitan dengan dokumentasi kegiatan kementerian sosial ri. misalnya kliping. kepustakaan naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan bahan dan data kepustakaan. misalnya pengadaan buku referensi. ps. pengawasan tugas umum naskah naskah yang berkaitan dengan pengawasan administrasi dan tugas umum. misalnya pengawasan ketatausahaan, pengawasan kepegawaian, pengawasan keuangan dan perlengkapan, pengawasan bidang rehabilitasi dan bantuan sosial dan pengaduan. o1. anggaran pembangunan o1.apbn naskah naskah yang berkaitan dengan pengawasan proyek proyek pembangunan rutin termasuk laporan hasil pemeriksaan. misalnya pengawasan anggaran pusat dan dekonsentrasi non apbn naskah naskah yang berkaitan dengan pengawasan proyek proyek non apbn termasuk laporan pemeriksaan dari tindak lanjut pemeriksaan. misalnya pengawasan dana hibah dan dana penyelenggaraan kesejahteraan sosial. tindak lanjut hasil pemeriksaan naskah naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan. ks. kesekretariatan kerumah tanggapan pelayanan naskah naskah yang berkaitan dengan pelayanan misalnya penggunaan ruang rapat, pinjam kendaraan, penggunaan listrik. keamanan dan ketertiban naskah naskah yang berkaitan dengan pengawasan kantor gedung dan para pejabat. misalnya surat perintah jaga, berita acara serah terima jaga, tertib parkir kendaraan ketatausahaan o1. perbuatan naskah naskah yang berkaitan dengan surat menyurat. misalnya perubahan alamat, specimen tanda tangan kearsipan naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan kearsipan sejak dari penyimpanan sampai dengan penyusutan. misalnya berita acara penyerahan arsip, berita acara pemusnahan. penggandaan naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggandaan misalnya surat permohonan penggandaan keprotokolan. naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan keprotokolan. misalnya a.kunjungan kerja pimpinan b.pemberitahuan upacara bendera c.peninjauan lapangan pengumuman undangan.standar operasional proseduresiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja kementerian sosial lingkungan kementerian sosial melalui reformasi birokrasi diperlukan standar operasional prosedursosial nomor huk tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur sop). standar operasional prosedur lingkungan kementerian sosial digunakan sebagai acuan bagi masing masing unit kerja lingkungan kementerian sosial. standar operasional prosedursebagaimana dimaksud dalam sudah ditandatangani oleh masing masing pejabat eselon, menimbang .a. bahwa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, perlu mewajibkan penyelenggara negara lingkungan departemetahun nomor126,: bab ketentuan umum dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi departemen sosial rebukoordinasikan dan mengelola lakon lingkungan departemen sosial ri: pejabat eselon iii:. bab iii unit pengelola lakon lingkungan departemen sosial dibentuk unit pengelola lakon yang terdiri dari: diminta kpkformulir lakon model kpk b bagi pelaporan selanjutnya. formulir lakon model kpk a dan formulir lakon model kpk b yang telah diisi disampaikan langsung kepada kpkpkini makabachtiar alamsyah, se. salinan, peraturan ini disampaikan kepada yth. ketua badan pemeriksa keuangan. menteri keuangan ri. menteri negara pendayagunaan aparatur negara ri. kepala badan kepegawaian negara. ketua komisi pemberantasan korupsi. sekretaris jenderal, inspektur jenderal, para direktur jenderal, kepala badan, dan para staf ahli menteri sosial lingkungan departemen sosial. para kepala biro kepala pusat, sekretaris inspektorat jenderal, para sekretaris direktorat jenderal, dan sekretaris badan lingkungankementerian sosial. anggaran. kegiatan ba. penyusunan. pedoman. peraturan menteri sosial republik indonesiayusunan anggaran dan kegiatan yang dibiayai dengan lingkungan kementerian sosial republik indonesia, perlu disusun pedoman penyusunan anggaran dan kegiatan,rlu disusun pedoman penyusunan anggaran dan kegiatan yang dibiayai dengan bdoman penyusunan anggaran dan kegiatan yang dibiayai dengan ba.pedoman penyusunan anggaran dan kegiatan yang dibiayai dengan lingkungan kementerian sosial bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: bagian anggaran kementerian lembaga, yang selanjutnya disebut ba k l,elanja lainnya, yang selanjutnya disebut adalah bagian anggaran bendahara umum negara yang menampung belanja pemerintah pusat luar belanja pembayaran bunga utang, subsidi dan hibah, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam ba k loordinasikan dan atau pelaksanaan suatu program,pedoman penyusunan anggaran dan kegiatan yang dibiayai dimaksudkan untuk dijadikan panduan mekanisme tata cara penyusunan dan pengusulan program kegiatan yang dibiayai dari ba. bab mekanisme penyusunan anggaran mekanisme penyusunan anggaran dan kegiatan yang dibiayai dengan ba. lingkungan kementerian sosial adalah sebagai berikut: sekretariat jenderal kementerian sosial menyampaikan surat edaran alokasi anggaran kepada unit kerja eselon pelaksana tugas. unit kerja eselon pelaksana tugas menyusun rincian anggaran kegiatan sampai dengan rincian belanja. cc. rincian anggaran yang telah disusun disampaikan sekretariat jenderal untuk dilakukan penelaahan terkait indikator kinerja kegiatan, output dan outcome yang akan dicapai. rincian anggaran yang telah ditelaah sekretariat jenderal selanjutnya disampaikan kepada menteri keuangan untuk dilakukan proses penelaahan terkait akun belanja, standar biaya dan rambu rambu penganggaran lainnya. rincian anggaran yang telah dilakukan proses penelaahan selanjutnya ditetapkan dengan surat penetapan satuan anggaran per satuan kerja caps) sebagai dasar penetapan daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) bab huk tentang tim pemeriksa pelanggaran disipliisiplin pegawai negeri sipil perlu menetapkan peraturan menteri sosial tentang tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil lingkungan kementerian sosialtim pemeriksaan pelanggaran disiplintim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipilanggilan dan pemeriksaan bagi pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang dan beratkementerian sosial. hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhi kepada pns karena melanggar peraturan disiplin pns. pejabat pembina kepegawaian adalah menteri sosial atau pejabat lain yang ditunjuktujuan pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipilfaktor faktor yang mendorong atau menyebabkan pns yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin, dan mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin. bab pembentukan, dan tugas tim pemeriksa bagian kesatu pembentukan pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dapat dilakukan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukuman disiplinnya tingkat sedang dan berat. tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dibentuk oleh menteri sosial atau pejabat lain yang ditunjuk. kewenangan menteri sosial sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada sekretaris jenderal untuk pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil lingkungan sekretariat jenderal: inspektur jenderal untuk pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil lingkungan inspektorat jenderal: direktur: direktur jenderal rehabilitasirehabilitasi sosial: direktur jenderal perlindungan dan jaminanrlindungan dan jaminan sosial: dan kepala badan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial untuk pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil lingkungan badan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial. pendelegasian sebagaimana dimaksud pada untuk membentuk tim pemeriksa unit pelaksana eselon lingkungan masing masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua tugas tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang diancam hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. hasil pemeriksaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum beserta rekomendasi hukuman disiplin yang akan dijatuhkan dengan tembusan kepada pejabat yang membentuk tim. bab iii keanggotaan tim pemeriksa keanggotaan tim pemeriksa meliputi atasan langsung: unsur pengawas: dan unsur kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk. susunan keanggotaan tim pemeriksasatu) orang anggota. anggota tim pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan kedinasan yang lebih rendah dari pns yang diperiksa. dalam hal atasan langsung dari pns yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran disiplin sedang dan berat, yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk. bab mekanisme kerja tim pemeriksa dibentuk atas permintaan dari atasan langsung pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang dan berat kepada menteri sosial atau pejabat lainnya yang ditunjuk. pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada bersifat temporer #sebut dalam lampiran peraturan ini. bab ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan ini, maka instruksi menteri sosial nomor huk tentang penunjukan pejabat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin beratapril kementerian sosial republik indonesia jl. selembar raya jakarta pusat telp. rahasia pembentukan tim pemeriksa nomor berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sdr. nip. inn nnnnnnnnitnnan pangkat golongan ruang .voodoo woo. jabatan .cbooo momen, maka perlu dilakukan pemeriksaan. mengingat ancaman hukumpangkat gol. ruang jabatan unsur pengawas nama pangkat gol. ruang jabatan cc. unsur kepegawaian pejabat lain nama pangkat gol. ruang jabatan tim pemeriksa ini harus bekerja paling lambat (tujuh) hari sejak pembentukan dan segera menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada yang menugaskan dan pejabat yang berwenang menghukum setelah dilakukan pemeriksaan. demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. jakarta, pejabat yang berwenang. nama l.ddn dental. tembusan kepada yth
|
menteri sosial republik indonesia peraturan menteri sosial republik indonesia nomor huk tentang statuta sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung menteri sosial republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan penatalaksanaan organisasi sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung perlukan statuta sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung: bahwa peraturan menteri sosial nomor huk tentang perubahanpandang perlu untuk diadakan perubahan yang didasarkan pada perkembangan dan dinamika organisasi, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dan perlu ditetapkan peraturan menteri sosial tentang statuta sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung menetapkan peraturan menteri sosial republik indonesia tentang statuta sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung bab ketentuan umum dalam peraturan menteri sosialperguruan tinggisekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung. sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung yang selanjutnya disebut seks, adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh departemen sosial dan berkedudukan bandung propinsi jawa barat. pembantu ketua seks diangkat dan diberhentikan oleh ketua setelah mendapat pertimbangan senat. masa jabatan pembantu ketua seks berakhir bersamaan dengan masa jabatan ketua pejabat ketua yang mengangkat pembantu ketua. pembantubilamana pembantu ketua seks berhalangan tetap, ketua seks mengangkat pembantu ketua baru setelah mendapat pertimbangan senat. masa jabatan pembantu ketua seks yang diangkat sebagaimana dimaksud pada berakhir sesuai dengan masa periode pembantu ketua seks yang berhalangan tetap dimaksud. tatacara pengangkatan dan pemberhentian pembantu ketua seks diatur dalam peraturan seks. bagian kedua senat seks senat seks diketuai oleh ketua seks, didampingi oleh seorang sekretaris senat yang dipilih antara anggota senat. keanggotaan senat seks terdiri atas guru besar, ketua, pembantu ketua, ketua jurusan, direktur program pascasarjana dan atau ketua program studi, wakil dosen, kepala lembaga, kepala laboratorium, dan kepala bagian. masa keanggotaan wakil dosen pada senat seks selama (empat) tahun, apabila berhalangan tetap, maka diganti keanggotaannya sampai akhir masa periode keanggotaan yang digantikannya. tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota senat seks sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan seks. senat seks mempunyai tugas: merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan seks merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan seks: memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran dan program seks yang diajukan oleh ketua seks: menilai pertanggungjawaban ketua seks atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, merumuskan ketentuan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada seks, memberikan pertimbangan kepada menteri sosial berkenaan dengan calon calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua seks dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan atas lektor: menegakkan norma norma yang berlaku bagi sivitas akademika. dalam melaksanakan tugasnya senat seks dapat membentuk komisi komisi yang beranggotakan anggota senat dan pihak lain yang dianggap perlu. ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan komisi komisi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan senat seks. bagian ketiga jurusan jurusanjurusan terdiri atas: jurusan rehabilitasi sosial, jurusan pengembangan sosial masyarakat. pada tiap tiap jurusan dibentuk laboratorium yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada ketua jurusan. pelaksana akademik pada jurusan adalah dosen. ketua jurusan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan akademik dan atau professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan pekerjaan sosial. sekretaris jurusan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua jurusan. kepala laboratorium. ketua, sekretaris dan kepala laboratorium jurusanjurus cara pengangkatan, pemberhentian, dan pertimbangan senat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan seks. bilamana ketua jurusan berhalangan tidak tetap, sekretaris jurusan bertindak sebagai pelaksana harian. bilamana ketua jurusan berhalangan tetap, ketua seks mengangkat ketua jurusan baru melalui tata cara sebagaimana masa jabatan ketua jurusan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada berakhir sesuai dengan masa periode ketua jurusan yang berhalangan tetap dimaksud. bagian keempat program pendidikan pascasarjana program pendidikan pascasarjana menyelenggarakan program studi profesi pekerjaan sosial spesialis program studi profesi pekerjaan sosial spesialispada program studi profesi pekerjaan sosial spesialis dibentuk laboratorium yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada ketua program studi. pelaksana akademik pada program studi adalah dosen. ketua program studi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada program studi. sekretaris program studi mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua program studi. kepala laboratorium program studi tingkat lanjutan. ketua, sekretaris dan kepala laboratorium program studi, pemberhentian dan pertimbangan senat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan seks. bilamana ketua program studi berhalangan tidak tetap, sekretaris program studi bertindak sebagai pelaksana harian. bilamana ketua program studi berhalangan tetap, ketua seks mengangkat ketua program studi baru melalui tata cara pengangkatan yang berlaku. masa jabatan ketua program studi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada berakhir sesuai dengan masa periode ketua program studi yang berhalangan tetap dimaksud. bagian kelima lembaga penelitan lembaga penelitiankepala lembaga penelitian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian ilmu dan teknologi pekerjaan sosial, yang dilaksanakan oleh sivitas akademika. lembaga penelitian terdiri atas pusat pusat kajian: pusat kajian pembangunan dan kebijakan: pusat kajian bencana dan pengungsi, pusat kajian perempuan dan keluarga: pusat kajian kelembagaan lokal dan pelayanan masyarakat: pusat kajian napa, hiv aids dan tuna susila, pusat kajian lanjut usia, dan penyandang cacat: pusat kajian penanggulangan kemiskinan. pusat kajian dipimpin oleh seorang ketua pusat kajian yang bertanggung jawab kepada ketua seks melalui kepala lembaga penelitian: ketua pusat kajian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan ilmu dan teknologi pekerjaan sosial. kepala dan sekretaris lembaga penelitiankajian diangkat dan diberhentikan oleh ketua seks setelah mendapat pertimbangan kepala lembaga penelitian untuk masa jabatan (empat) tahun. kepala dan sekretaris lembaga penelitian serta ketua pusat kajielitian serta ketua pusat kajian sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan seks. bilamana kepala lembaga penelitian berhalangan tidak tetap, sekretaris lembaga penelitian bertindak sebagai pelaksana harian: bilamana kepala lembaga penelitian berhalangan tetap, ketua seks mengangkat kepala lembaga penelitian baru melalui tata cara pengangkatan yang berlaku: masa jabatan kepala lembaga penelitian yang diangkat sebagaimana dimaksud pada berakhir sesuai dengan masa periode kepala lembaga penelitian yang berhalangan tetap dimaksud. bagian keenam lembaga pengabdian kepada masyarakat lembaga pengabdian kepada masyarakatlembagayang dilaksanakan oleh sivitas seks. lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pusat pusat pelayanan pekerjaan sosial yang terdiri atas, pusat pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga, pusat pelayanan kesejahteraan anak, cc. pusat pelayanan penanggulangan bencana: pusat pelayanan korban napa dan hiv aids. pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang ketua pusat pelayanan yang bertanggung jawab kepada ketua seks melalui kepala lembaga pengabdian kepada masyarakat. ketua pusat pelayanan mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan pelayanan pekerjaan sosial profesional kepada sivitas seks dan masyarakat sesuai dengan bidangnya. kepala dan sekretaris lembaga pengabdian kepada masyarakatpelayanan diangkat dan diberhentikan oleh ketua seks setelah mendapat pertimbangan kepala lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk masa jabatan (empat) tahun. kepala dan sekretaris lembaga pengabdian kepada masyarakat serta ketua pusat pelayangabdian kepada masyarakat serta ketua pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan seks. bilamana kepala lembaga pengabdian kepada masyarakat berhalangan tidak tetap, sekretaris lembaga pengabdian kepada masyarakat bertindak sebagai pelaksana harian. bilamana kepala lembaga pengabdian kepada masyarakat berhalangan tetap, ketua seks mengangkat kepala lembaga pengabdian kepada masyarakat baru melalui tata cara pengangkatan yang berlaku. masa jabatan kepala lembaga pengabdian kepada masyarakat yang diangkat sebagaimana dimaksud pada berakhir sesuai dengan masa periode kepala lembaga pengabdian kepada masyarakat yang berhalangan tetap dimaksud. bagian ketujuh pelaksana administratif pelaksana administratif dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh kepala kepala sub bagian, yang bertanggung jawab kepada ketua seks. pelaksana administratif, terdiri atas bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan baik) dan bagian administrasi umum bau). pelaksana administratif mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi bidang akademik, kemahasiswaan, dan administrasi umum lingkungan seks. ketentuan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peratur. pengangkatan dan pemberhentian pelaksana administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedelapan penunjang akademik penunjang akademik merupakan unit instalasi dan kelompok jabatan fungsional selain dosen, yang melaksanakan tugas membantu penyelenggaraan pendidikan seks. unit instalasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: instalasi perpustakaan, instalasi bahasa: instalasi komputer: instalasi agama, instalasi media pembelajaran, instalasi penerbitan: instalasi penyiaran, instalasi lainnya yang diperlukan. unit instalasi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua seks, untuk masa jabatan (empat) tahun. kepala instalasi dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari (dua) kali masa jabatan berturut turut. tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan seks. kelompok jabatan fungsional selain dosen sebagaimana dimaksud terdiri atas: perencana, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, pekerja sosial, jabatan fungsional lainnya yang diperlukan. persyaratan dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian tenaga fungsional yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii dosen dan guru besar kelompok dosen merupakan pelaksana akademik seks, yang terdiri atas: dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu. dosen tetap yaitu pegawai departemen sosial yang diangkat sebagai fungsional dosen dan ditempatkan seks sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi keahliannya. dosen tidak tetap yaitu para pakar ahli yang ditetapkan oleh seks sebagai tenaga pengajar tidak tetap sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi keahliannya. dosen tamu yaitu seseorang yang diundang untuk mengajar pada seks selama jangka waktu tertentu sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi keahliannya. jenjang jabatan dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan dosen diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. syarat untuk diangkat menjadi dosen adalah: beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa: berwawasan dan mengamalkan pancasila dan undang undang dasar memiliki kualifikasi dan dedikasi sebagai dosen: mempunyai moral dan integritas yang tinggi, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan bangsa dan negara, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian dosen seks diatur dalam peraturan seks. untuk diangkat menjadi guru besar seks, selain syarat sebagaimana tercantum pada juga harus memenuhi syarat sebagai berikut: senat seks adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi seks yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya diatur dalam statuta seksdan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat oleh ketua seks. guru besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar lingkungan seks. mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada seks. alumni adalah mahasiswa yang telah lulus dan memperoleh ijazah dari seks. sivitas akademika seks adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada seks. peraturan seks adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan lingkungan seks yang ditetapkan oleh ketua seks setelah mendapat persetujuan senat. peraturan senat seks adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan senat seks yang ditetapkan oleh ketua senat seks setelah mendapat persetujuan anggota senat. kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika sekspekerjaan sosial secara bertanggungjawab dan mandiri. etika akademik adalah etika yang diperoleh dari nilai nilai keilmuan yang meliputi kejujuran, keterbukaan, obyektif dan menghargai pendapat serta penemuan akademisi lainnya. kode etik akademik adalah seperangkat aturan yang harus diri dan diamalkan oleh sivitas akademika seks dalam kehidupan akademik. pola ilmiah pokok adalah kaidah kaidah dasar keilmuan pekerjaan sosial yang mengarahkan orientasi penyelenggaraan pendidikan seks. memiliki kualifikasi akademik doktor, sekurang kurangnya memiliki jabatan akademik lektor kepala, memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengangkatan dan pemberhentian guru besar seks dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii program pendidikan, kurikulum dan sebutan gelar seks menyelenggarakan pendidikan profesi dan pendidikan lainnya. pendidikan profesi diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian pekerjaan sosial. pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi pekerjaan sosial, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. pendidikan yang diselenggarakan seks yaitu diploma dan pascasarjana dan atau spesialis yang diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program keahlian spesialisasi pada pekerjaan sosial. pendidikan lain yang diselenggarakan oleh seks disesuaikan dengan kebutuhan. kurikulum seks menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas: kurikulum inti, kurikulum institusional: umum, jurusan, dan spesialis dan atau magister. kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi,seks. beban studi program diploma dan pascasarjana dan atau spesialis dinyatakan dalam satuan kredit semester sks) yang dijadwalkan dan ditempuh dalam satuan semester sesuai dengan peraturan yang berlaku. pada akhir penyelenggaraan pendidikan diadakan wisuda, lulusan program diploma dan pascasarjana dan atau spesialis seks berhak menyandang sebutan gelar. sebutan gelar sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab kalender akademik tahun akademik penyelenggaraan pendidikan seks dimulai pada bulan juli dan berakhir pada bulan juni tahun berikutnya. tahun akademik dibagi dalam (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap. perkuliahan diselenggarakan dengan sistem kredit dan sistem semester. bab mahasiswa dan alumni mahasiswa dapat berasal dari warga negara indonesia dan atau warga negara asing. persyaratan untuk menjadi mahasiswa seks diatur dalam peraturan seks. peraturan dan persyaratan bagi mahasiswa asing diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam peraturan seks. dibentuk organisasi kemahasiswaan: organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan seks. lulusan seks terhimpun dalam ikatan alumni dengan tujuan untuk menjalin hubungan dengan seks dalam menunjang pencapaian tujuan pendidikan seks dengan pertimbangan senat. pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak lain luar dana anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dalam peraturan seksseks, diatur dalam peraturan seks dengan pertimbangan senat. bab xii pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan seks dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat. penggunaan dana baik yang bersumber apbn maupun sumber lain diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dana yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada berasal dari: calon mahasiswa, mahasiswa, cc. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi seks, hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan seks, sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah dan atau lembaga non pemerintahotonomi dalam pengelolaan keuangan seks mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengelolaan keuangan seks berlandaskan pada prinsip transparansi, profesional, dan akuntabel. pengelolaan keuangan seks diperiksa oleh aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. rencana anggaran dan program seks diusulkan oleh ketua seks kepada menteri sosial setelah mendapat pertimbangan senat seks untuk disahkan menjadi anggaran dan program seks. ketua seks menyusun usulan jenis dan tarif, tata cara mengelola, dan mengalokasikan dana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. usulan sebagaimana dimaksud setelah disetujui oleh senat seks, diajukan kepada menteri sosial untuk diteruskan kepada menteri keuangan. bab xiii kerja sama seks dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan tujuan untuk: menjamin relevansi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pembangunan bangsa dan negara, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. bentuk dan tata cara kerja sama diatur dalam peraturan seks. bab xiv penghargaan dan sanksi seks dapat memberikan penghargaan kepada sivitas akademik seks yang berprestasi dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan seks, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. seks dapat memberikan penghargaan kepada mereka luar sivitas seks, sesuai dengan prestasinya yang luar biasa untuk kepentingan seks. seks dapat memberikan sanksi kepada sivitas seks yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku. pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam peraturan seks. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini, makanyatakan tidak berlaku lagi. peratur agustus menteri sosial ri, ttd. bachtiar alamsyah, se. salinan, peraturan ini disampaikan kepada yth: menteri negara pendayagunaan aparatur negara ri. menteri pendidikan nasional ri. ketua badan pemeriksa keuangan bpk). kepala badan kepegawaian negara bkn). ketua lembaga administrasi negara lan). direktur jenderal anggaran departemen keuangan. para pejabat eselon lingkungan departemen sosial ri. sekretaris backlit departemen sosial ri. kepala biro organisasi dan kepegawaian departemen sosial ri. ketua seks bandung. kepala biro umum departemen sosial ri. kepala pusat penyusunan perundang undangan dan bantuan hukum departemen sosial rsekssks)satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum atau empat jam kerja lapangan yang masing masing diiringi oleh sekitar satu dua jam kegiatan terstruktur, dan sekitar satu dua jam kegiatan mandiri. berikut kegiatan ringannya termasuk dua tiga minggu kegiatan penilaian. jurusan adalah unit. program pendidikan pascasarjana adalah satuan pada tingkat magister dan atau spesialis. lembaga penelitian adalah unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dalam bidang pekerjaan sosial. lembaga pengabdian pada masyarakat adalah unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada seks khususnya dalam bidang pekerjaan sosial. laboratorium adalah satuan pelaksana jurusan sebagai tempat pembelajaran praktik dan pengembangan teknologi pekerjaan sosial. pusat kajian adalah lembaga teknis bawah lembaga penelitian yang melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang tertentu. pusat pelayanan pekerjaan sosial adalah lembaga teknis bawah lembaga pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi pekerjaan sosial. penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas prestasi dan dedikasinya dalam pengembangan ilmu dan teknologi pekerjaan sosial. sanksi adalah tindakan hukuman yang dijatuhkan kepada sivitas seks atas pelanggaran terhadap peraturan seks. bab asas, visi dan misi seks berasaskan pancasila. dalam menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial seks bandung mempunyai visi, terwujudnya seks sebagai pusat pengembangan ilmu dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial. misi seks: menyelenggarakan pendidikan tinggi pekerjaan sosial: melakukan penelitian pekerjaan sosial: menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri: melakukan penerapan teknologi pekerjaan sosial. bab iii maksud dan tujuan seks didirikan dengan maksud menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,rta berguna bagi bangsa dan negara. seks bertujuan menghasilkan tenaga profesional bidang kesejahteraan sosial, yang: memiliki kepribadian, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia, menguasai dan mempraktikkan ilmu pekerjaan sosial secara profesional: mampu melaksanakan tugas tugas pelayanan pekerjaan sosial: mampu menganalisis masalah masalah sosial dan merumuskan pemecahannya, mampu melaksanakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pekerjaan sosial. bab lambang, bendera, bahasa, hymne dan mars lambang seks berbentuk bunga teratai, yang mempunyai lima kelopak bunga, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, dengan pengertian sebagai berikut: bunga teratai berwarna dasar putih dan bergaris pinggir warna biru melambangkan bahwa pendidikan dan kebudayaan yang diperoleh mahasiswa, akan diamalkan bagi kepentingan umat manusia dengan penuh kesucian, ketulusan, kedamaian dan kedalaman serta rasa percaya diri: rangkaian bunga teratai melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, seks harus mampu mengi dan mengamalkan pancasila dan undang undang dasar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara republik indonesia dengan keyakinan dan keteguhan, lingkaran bulat melingkari tulisan dengan warna hitam melambangkan bahwa walaupun mahasiswa berasal dari berbagai wilayah indonesia, tetapi harus mampu menjalin kesatuan dan persatuan, kokoh dan tabah dalam menjalani segala hal. bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan warna biru dengan tulisan sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung berwarna kuning, melingkari lambang seks, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. arti warna dalam lambang dan bendera sebagaimana dimaksud dan adalah: warna biru (sky blue kode warna panton cvc 2x) melambangkan kedamaian, mampu memelihara keseimbangan lahir dan batin, bertakwa kepada tuhan yang maha esa: warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, keikhlasan dan kesatuan: cc. warna kuning (light yellow kode warna panton cvc) melambangkan keluhuran budi, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan dan kewibawaan, warna hitam (black kode warna panton process black cvc) melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala persoalan. (l) bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan seks menggunakan bahasa indonesia, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan. hymne seks adalah hymne sekolah tinggi kesejahteraan sosial dan mars seks adalah mars sekolah tinggi kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran iii dan lampiran peraturan ini: hymne dan mars sebagaimana dimaksud pada dinyanyikan dan atau diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara wisuda, hari jadi, dan upacara upacara lain yang berkaitan dengan acara seks. bab pola ilmiah pokok dan kebebasan akademik pola ilmiah pokok seks berorientasi pada upaya memajukan ilmu pekerjaan sosial secara bertanggung jawab yang diabdikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. seks menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan serta penyebaran ilmu pengetahuan dengan berpedoman kepada norma dan kaidah keilmuan. seks memberikan kebebasan kepada sivitas akademika untuk mengemukakan pendapat dalam forum akademik melalui ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya secara bertanggung jawab. ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik sebagaimana pada dan diatur dalam peraturan seks. seks memiliki kode etik akademik yang diri dan diamalkan oleh semua sivitas akademika. seks membentuk dewan kehormatan kode etik akademik. kode etik akademik seks dan dewan kehormatan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan seks. bab organisasi seks organisasi seks terdiri atas ketua dan pembantu ketua, senat seks: jurusan: program pendidikan pascasarjana, lembaga penelitian: lembaga pengabdian kepada masyarakat, pelaksana administratif, penunjang akademik. bagian kesatu ketua dan pembantu ketua seks dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh pembantu ketua. pembantu ketua sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pembantu ketua bidang akademik, pembantu ketua bidang administrasi umum, pembantu ketua iii bidang kemahasiswaan dan alumni, dan pembantu ketua bidang kerjasama. ketua seks bertanggung jawab kepada menteri sosial melalui badan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial departemen sosial. ketua seks diangkat oleh menteri sosial untuk masa jabatan selama (empat) tahun.ua seks dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir oleh menteri sosial. dalam mengangkat dan memberhentikan ketua seks sebagaimana dimaksud dan menteri sosial dapat meminta pertimbangan senat. calon ketua seks dapat diajukan kepada menteri sosial atas usul dan pertimbangan dari senat seks. tatacara pemberian pertimbangan senat sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan seks. bilamana ketua seks berhalangan tidak tetap, pembantu ketua bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian. bilamana ketua seks berhalangan tetap, menteri sosial mengangkat ketua seks baru setelah mendapat pertimbangan senat. masa jabatan ketua seks yang diangkat sebagaimana dimaksud pada berakhir sesuai dengan masa periode ketua seks yang berhalangan tetap dimaksud. pembantu ketua seks mempunyai tugas membantu ketua seks dalam memimpin pelaksanaan tugas ketua seks sesuai bidang tugasnya. pembantu ketua seks bertanggung jawab kepada ketua seks. pembantu ketua bidang akademik yaitu dosen yang mempunyai tambahan tugasyaitu dosen yang mempunyai tambahan tugasiii bidang kemahasiswaan dan alumni yaitu dosen yang mempunyai tambahan tugas membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan alumni, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. pembantu ketua bidang kerjasama yaitu dosen yang mempunyai tambahan tugas membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama. ketentuan pelaksanaan tugas pembantu ketua ditetapkan oleh ketua seks.
|
menteri sosial republik indonesia peraturan menteri sisi republik indonesia nomor huk tentang pelayanan dan rehab tasi sisi korban penyalahgunaan narkotik ka, psi korosi ka, dan zat adi kti lai nya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri sisi republik indonesia, menimbang 'a.sehingga perlu penanganan secara terpadu dan profesional, bahwa korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berhak atas pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat: bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang psikotropika, dan undang undang nomor tahun tentang narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya perlu diberikan pelayanan dan rehabilitasi sosianusunan organisasi dan tata kerja departemen sosial ri: keputusan menterimemutuskanpelayanan dan rehabilitasi sosial adalah serangkaian kegiatan profesional yang meliputi pencegahan, rehabilitasi, pembinaan lanjut, perlindungan, dan advokasi sosial. pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam lembaga adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan dalam lembaga sesuai standar tertentu. pelayanan dan rehabilitasi sosial luar lembaga adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan luar lembaga sesuai standar tertentu. penyalahgunaantujuan pengobatan dan atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. penyalahgunakorban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah seseorang, kelulembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial, perkumpulan sosial atau pantilembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah lembaga yang melaksanakrkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dalam kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial. bab tuj uan, ruang cukup, dan sasaran bagian kesatu tujuan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bertujuan agar korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah yang dihadapi, dan aktualisasi diri. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkupbaik dalam lembaga maupun luar lembaga meliputi: pencegahan, rehabilitasi sosial: cc. pembinaan lanjut: dan perlindungan dan advokasi sosial. bagian ketiga sasaran sasaradalah perseorangan: keluarga: kelompok: dan masyarakat. bab iii pelayanan dan rehab sitasi sisi korban penyalahgunaan napa bagian kesatu pencegahan pencegahan merupakan upayancegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya meliputi: primer: sekunder: dan tersier.rkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnyketergantungan terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnyrkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhanoleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. masyarakat sebagaimana dimaksud pada yaitu relawan, pekerja sosial, keluarga, tokoh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usahasanakan secara profesional dengan berbagai metoda, teknik, dan pendekatan. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pencegahan primer, sekunder, dan tersier terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnyadua rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya rehabilitasi sosial merupakan serangkaian kegiatan profesional yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, sosial, dan vokasional untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya agardalam diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. pemerintah sebagaimana dimaksud pada yaitu instansi sosial pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. masyarakat yangrehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam dapat diselenggarakan dalam dan atau luar lembaga rehabilitasi sosial. pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalamkerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada bertugas dalam dan atau luar lembaga. pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada bertugasrehabilitasi sosial diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut pendekatan awal: pengungkapan dan pemahaman masalah, rencana intervensi: intervensi, evaluasi: 'terminasi, dan bimbingan lanjut. pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bentuk, organisasi sosial untuk mendapatkan data awal korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan serangkaian setelah diterima menjadi penerima pelayanan. rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan penanganan kasus atau masalah sesuai dengan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah. intervensi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan langkah langkah konkrit yang dilakukan untuk menangani kasus atau masalah korban sesuai dengan rencana intervensi. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui proses dan hasil setiap tahapan pelayanan dan rehabilitasi sosial. terminasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan berakhirnya pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk kembali masyarakat keluarganya karena alasan korban telah selesai mengikuti pelayanan dan rehabilitasi sosial: keinginan korban sendiri tidak melanjutkan pelayanan dan rehabilitasi sosial: keterbatasan lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam sistem rujukan: dan korban meninggal dunia. bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembangkan kondisi kehidupan eks korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya setelah selesai menjalani pelayanan dan rehabilitasi sosial lembaga. kegiatan bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada berupa mengembalikan kepada keluarga: mengembangkan kewirausahaan, menyalurkan dunia usaha: dan mengembalikan dunia pendidikan. tahapan sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan dalam dan atau luar lembaga disesuaikan dengan kebutuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara rehabilitasi sosial diatur dalam pedoman rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dalam lembaga dan atau luar lembagatiga pembinaan lanjut pembinaan lanjut merupakanmbinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam meliputi: bimbingan sosial, mental, dan spiritual: bimbingan keterampilan dan kewirausahaan, dan atau penyaluran korban kembali sekolah tempat kerja. bimbingan sosial, mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengasuhan pemeliharaan: kelompok bantu diri, konseling individu berkala: konseling pasangan: dan bimbingan keagamaan. bimbingan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: bengkel kerja, loka bina karya: dan usaha ekonomis produktif. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan lanjut rehabilitasi sosial, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. perlindungan dan advokasi sosial, bertujuan memberikan kepastian bahwadasarkan atas hak asasi manusia sebagai acuan pertolongan: memberikan kepastian terpenuhinya kebutuh: memberikan kepastian bahwa hak hak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat diwujudkan secara baik dan mendukung proses serta tujuan pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan mendampingi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya apabila menghadapi kasus kasus khusus. ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial departemen sosial. bab lembaga pelayanan dan rehab sitasi sisi lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial dibentuk dan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. pembentukan lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri sosial setelah mendapat persetujuan dari menteri negara pendanaan aparatur negara. ketentuan lebih lanjut mengenai syarat syarat dan tata cara pembentukan lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial diatur dalam peraturan menteri sosial. bab pendamping ngan sisi pendampingan sosial dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitaspencegahan, rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, perlindungan,rkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, memahami permasalahan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, meningkatkan pemahaman korban tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya: menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah bagi korban: dan melakukan perubahan perilaku korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada bertujuan agar korban mampu memulihkan kepercayaan diri, mampu mandiri: danran sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh perseorangan: keluarga atau family support, organisasi keagamaan organisasi sosial kemasyarakatan: lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi: badan usaha:uatdiskusi. bab vii pemantauan, evaluasi dan pengawasan bagian kesatu pemantauan pemantauan merupakan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksan: dan metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan. pemantauandua evaluasi evaluasi dilakukan untuk penilaian dan pengukuran terhadap proses dan hasil seluruh tahapevaluasitiga pengawasan pengawasan merupakan tindakan pemerintah terhadapgawasan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan: kemampuan petugas pelayanan dan rehabilitasi sosial: kualitas pelayanan: manajerial lembaga rehabilitasi sosial: dan akuntabilitas lembaga rehabilitasi. bab viii ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan ini, maka keputusan menteri sosial nomor huk tentang lembaga rehabilitasi sosial korban narkotika kecuali ketentuan yang diatur dalam bab ill dan bab iv, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini(hc). bachtiar alamsyah, seangani permasalahan sosial yang semakin meningkat dan harus ditangani dengan segera, perlu dibentuk tim reaksi cepat kementeria:ri: memutuskanbab kedudukan, tugas dan fungsi tim reaksi cepat yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat trc adalah unit kedaruratan berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal. trc dipimpin oleh seorang ketua. trc mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan kedaruratan bidang sosial dalam rangka membantu tugas kementerian sosial dalam menyelenggarakan pembangunan sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam trc menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kedaruratan bidang rehabilitasi sosial: pelaksanaan kedaruratan bidang perlindungan dan jaminan sosial: pelaksanaan kedaruratan bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan: pelaksanaan kedaruratan bidang pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial: pengawasan atas pelaksanaan tugas: pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan trc daerah: pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional: dan pengelolaan pelaksana harian kesekretariatan. bab susunan organisasi susunan organisasi trc kementerian sosial terdiri atas: ketua: pelaksana harian umum sekretariat: pelaksana harian bidang rehabilitasi sosial: pelaksana harian bidang perlindungan dan jaminan sosial: pelaksana harian bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan: pelaksana harian bidang pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial: dan koordinator wilayah. keanggotaan organisasi trc sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh sekretaris jenderal selaku ketua tim trc atas nama menteri sosial. pelaksana harian umum merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. pelaksana harian umum dipimpin oleh seorang pelaksana. pelaksana harian umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan tugas harian seluruh unit organisasi lingkungan trc. sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua melalui pelaksana harian umum. sekretariat dipimpin oleh oleh seorang kepala sekretariat sekretaris).trcurusan keuangan, rencana dan program: pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, cc. pelaksanaan urusan pengendalian dan laporan: pelaksanaan urusan publikasi, pemberitaan, kerjasama dan hubungan masyarakat: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris jenderal. sekretariat terdiri atas: urusan keuangan, urusan tata usaha dan perlengkapan: urusan pengendalian dan laporan: dan urusan publikasi. urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan penyusunan rencana dan program. urusan tata usaha dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. urusan pengendalian dan laporan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian dan laporan dan evaluasi. urusan publikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan publikasi, pemberitaan, kerja sama dan hubungan masyarakat. pelaksana harian bidang rehabilitasirehabilitasi sosial dipimpin oleh seorang pelaksana. pelaksana harian bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan tanggap darurat bidang rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial anak: orang dengan kecacatan: tuna sosial: korban penyalahgunaan napa: dan lanjut usia. pelaksana harian bidang perlindungan dan jaminrlindungan dan jaminan sosial dipimpin oleh seorang pelaksana. pelaksana harian bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas kegiatan penanggulangan kedaruratan bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, perlindungan sosial korban bencana sosial, perlindungan sosial korban bencana alam: dan jaminan sosial. pelaksana harianseorang pelaksana. pelaksana harian bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial: pemberdayaan komunitas adat terpencil: penanggulangan kemiskinan perkotaan: penanggulangan kemiskinan perdesaan: dan kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial. pelaksana harian bidang pendidikan dan penelitian kesejahterandidikan dan penelitian kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang pelaksana. pelaksana harian bidang pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan bidang pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial. bab iii koordinator wilayah lingkungan trc dapat dibentuk koordinator wilayah sebagai pelaksana tugas teknis penunjang tugas trc sesuai dengan kebutuhan. pembentukan trc sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh sekretaris jenderal setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri. bab tata kerjatrc serta sesuai dengan tugas masing masing.engan satuan organisasi dalam lingkungan kementerian sosial melalui masing masing sekretaris direktorat jenderal atau badan serta dengan instansi lain luar trc sesuai dengan tugas masing masing. setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan trc wajibkementerian sosial dan dalam rangka pemberian bimbingan. setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan trc wajib mengadakan rapat berkala 0d menteri sisi republik indonesia peraturan menteri sisi republik indonesia nomor huk tentang sendi taman anak sej bahtera dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri sisi republik indonesia menimbang bahwa untuk terpenuhinya hak hak anak, agar dapat hidup tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu senantiasa dilakukan upayaalternatif, bahwa dalam rangka melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf diperlukan adanya lembaga taman anak sejahtera yang dapat menjamindirian taman anak sejahteratentang pendirian!taman anak sejahtera didirikan dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan anak melalui perawatan, pengasuh,,taman anak sejahtera mempunyai fungsi: pengganti peran orang tua untuk sementara waktu, pemberi informasi, komunikasi dan konsultasi bidang kesejahteraan anak,dan relawan sosial bidang kesejahteraan anak. bab iii syarat dan tata cara sendi bagian pertama umum taman anak sejahtera didirikan oleh kementerian sosial ri: kementerian lembaga negara lainnya:pada huruf merupakan taman anak sejahtera percontohan. ketentuan mengenai standar pendirian taman anak sejahtera percontohan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri sosial. standar taman anak sejahtera yang didirikan oleh kementerian lembaga negara lainnya, pemerintah daerah atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf mengacu pada standar taman anak sejahtera percontohanizinrekomendasi dari instansi sosial setempat: dan pertimbangan dari forum komunikasi taman anak sejahtera. izindari menteri:meliputi mengajukan permohonan pertimbangan dari forum komunikasi taman anak sejahtera setempat: mengajukan permohonan izin pendirianizinditerima, kepala instansi sosial kabupaten kota menerbitkan surat izin pendirian dengan tembusan disampaikan kepada menteri sosial c.g. direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial: dan gubernur provinsi c.g. instansi sosial provinsi setempat. pemerintah daerah yang mendirikan taman anak sejahtera harus memberitahukan kepada menteri c.g. dirjen pelayanan dan rehabilitasi sosial. bab penyelenggaraan taman anak sej bahtera bagian pertama penyelenggaraanrawat anak melalui pemeriksaan kesehatan, pengobatan, konsultasi, dan pemeliharaan kesehatan,nyelenggaraan taman anak sejahtera. standar penyelenggaraan taman anak sejahtera sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri sosial. bagian kedua pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan taman anak sejahtera sebagaimana dimaksud dalam yang diselenggarakan oleh kementerian sosial dan kementerian lembaga negara lainnya bersumber dari apbnpemerintah daerah bersumber dari apbn: apbdlembaga kesejahteraan sosial bersumber dari: partisipasi masyarakat: bantuan melalui apbn dan apbd, cc. bantuan berbagai pihak yang tidak mengikat: dan sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab forum komuni , memfasilitasi upaya peningkatan pelayanan sosial yang diselenggarakan taman anak sejahtera,pelayanan dan rehabilitasi sosial. bab tembi naan pembinaan taman anak sejahtera dilakukan oleh menteri sosial, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya. pembinaan taman anak sejahtera sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan bersama forum komunikasi taman anak sejahtermandiri: dan sebagai contoh model. kriteria kualifikasi taman anak sejahtera sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam keputusan menteri sosial tentang standar penyelenggaraan taman anak sejahtera. bab vii mbi ngan, pengawasan, dan pelaporan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan taman anak sejahtera dilaksanakan oleh menteri sosial melalui direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial. bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan taman anak sejahtera dilaksanakan oleh gubernur dan atau bupati walikota melalui kepala instansi dinas sosial setempat sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya. bimbingtaman anak sejahtera menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada: menteri melalui direktorat jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk taman anak sejahtera percontohan: bupati walikota melalui instansi sosial kabupaten kota untuk taman anak sejahtera dengan tembusan menteri sosial dan gubernurab viii penghargaan menteri memberikan penghargaan kepada taman anak sejahtera yang berprestasi. syarat, tata cara, dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial. bab sanksi admin strata taman anak sejahtera yang tidak mempunyai izinsebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif. sanksi administratif bagi taman anak sejahtera yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada meliputi teguran lisan: teguran tertulis: dan atau penghentian kegiatan sementara. sanksi administratif atas pelanggaran terhadap penyelenggaraan taman anak sejahtera sebagaimana dimaksud pada meliputi teguran lisan: teguran tertulis: dan atau cc. pencabutan izin operasional. bab ketentuan perawi sisi republik indonesia, ttd. dr. salim segar uri,disalurkan oleh departemen sosial, perlu dikelola secara baik, tertib, transparan dan akuntabelyempurnakan peraturan menteri sosial nomor huk tentang pengelolaan danasuai dengan pancasila. usaha kesejahteraan sosial uks)dana kesejahteraan sosial adalah danatujuan, lingkup kegiatan dan sumber penerimaan pengelolaan dana kesejahteraan sosial ditujukan untuk terciptanya tertib administrasi, membantu dan menunjang kegiatan usaha kesejahteraan sosial. lingkup kegiatan pengelolaan danaadministrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia para pelaksana usaha kesejahteraan sosial. sumber penerimaan dana kesejahteraan sosial berasal dari sumbangan penyelenggara undian gratis berhadiah, masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan sosial baik nasional maupun internasional, hadiah berupa uang yang tidak diambil oleh pemenang atau tidak terjebak, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab iii pengelolaan dana kesejahteraan sosial dana kesejahteraan sosial dikelola oleh badan pengelola dana kesejahteraan sosial. pengelolaan dana kesejahteraan sosial dilaksanakan secara efektif, efisien dan terpadu yang meliputi pengadministrasian penerimaan, pengeluaran penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan serta evaluasi. penyaluran dana kesejahteraan sosial diperuntukkan bagi perorangan dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan bidang sosial: agama kerohanian: cc. pendidikan: kesehatan: olahraga, kesenian dan kebudayaan, kepemudaan dan kemahasiswaan. selain penyaluran dana kesejahteraan sosial sebagaimana maksud dalam dapat pula diperuntukkan: kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran pengelolaan dana kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana usaha kesejahteraan sosial. besarnya prosentase penyaluran dana kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dan ditetapkan aa. sial:.oooooooccoooooooooooo o.ooc.oo woo. wc. oo. w#. one agama kerohanian.ii.cbooo.ooooooocccccmmmm l pendidik kanj.o wo www kesehatan.ooooooooco.oo woo woo oo. oo. co. oo. oo. olahraga, kesenian dan kebudayaan:.oooooooooa kepemudaan dan kemahasiswaan. womcocooccca. kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran pengelolaan dana kesejahteraan sosial:.iiioooooooocoo oom. peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana usaha kesejahteraan sosial .oo.oooooooo wo www woo besarnya prosentase penyaluran bidang sosial sebagaimana dimaksud pada dalam keadaan mendesak atau tidak mencukupi dapat menggunakan alokasi prosentase dari bidang lain yang tidak terserap. penetapan prosentase sebagaimana dimaksud pada didasarkan saldo awal setiap bulannya. penyaluran dana kesejahteraan sosialcc.antara lain: seminar, lokakarya, munas, bantuan pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial. penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang agama kerohanian, antara lain: bantuan pembangunan renovasi sarana keagamaan: bantuan peringatan hari besar kegiatan keagamaan: cc. bantuan untuk seminar, lokakarya, musyawarah. penyaluran dana kesejahteraan sosialrlengkapan sekolah pendidikan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang kesehatan, antara lain: cc. bantuan perlengkapan alat bantu penyandang cacat tidak mampu. penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang olah raga, kesenian dan kebudayaan antara lain: cc. bantuan penyelenggaraan kesenian baik nasional maupun internasional, bantuan perlengkapan dan peralatan kesenian: bantuan pemeliharaan situs cagar budaya. penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang kepemudaan dan kemahasiswaan, antara lain bantuan mengikuti menyelenggarakan seminar, lokakarya, musyawarah: bantuan melakukan penelitian, bhakti sosial: cc. bantuan pengiriman delegasi kepemudaan kemahasiswaan. penyaluran dana kesejahteraan sosialcc. pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan baik yang terjadi dalam maupun luar negeri. penyaluran dana kesejahteraan sosial untuk bidang administrasi yang mendukung kelancaran pengelolaan dana kesejahteraan sosial, termasuk kesejahteraan para pelaksana usaha kesejahteraan sosial. penyaluran dana kesejahteraan sosialkursus, seminar, dan lokakarya. jenis bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan pinjaman. pengadaan bantuan yang diberikan dalam bentuk barang untuk peningkatan kesejahteraan sosial harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. jenis bantuan pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah, dan lembaga yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dengan ketentuan sebagai dana talangan, keadaan mendesak, tersedia anggaran pengganti pada apbn apbd: adanya pernyataan kesanggupan untuk mengganti yang dibuat disahkan oleh notaris. jenis bantuan pinjaman yang diberikan kepada lembaga sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada huruf dan serta harus dilakukan secara selektifbadan pengelola melalui ketua pelaksanbadan pengelola melalui ketua pelaksan: mencantumkan nomor rekening atas nama yayasan atau lembaga, legalisasi rekomendasi dari dinas instansi sosial setempat. permohonan bantuan oleh pemerintah, provinsi, kabupaten kota diajukan kepada ketua badan pengelola melalui ketua pelaksana dengan melampirkan proposal. permohonan bantuan diadministrasikan oleh sekretaris pelaksanabadan pengelola ketua pelaksanapelaksana. untuk permohonan bantuan yang besarnya diatas rp. (lima puluh juta rupiah) menjadi kewenangan ketua badan pengelola. permohonan yang telah mendapat persetujuan ketua badan pengelola ketua pelaksana diteruskan kepada sekretaris pelaksanaketua badan pengelola ketua pelaksana diberitahukan kepada pemohopenerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada ketua badan pengelola melalui ketua pelaksana. laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan disampaikan selambat lambatnya (satu) bulan setelah diterimanya bantuan. dalam hal tertentu dan atau pada waktu kunjungan kerja, menteri sosial dapat memberikan bantuan tanpa melalui persetujuan badan pengelolayang ditetapkan dalam dan pemberian bantuan oleh menteri sosial sebagaimana dimaksud pada yang masih berupa pernyataan akan membantu dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada dan bab badan pengelola dana kesejahteraan sosial badan pengelola dana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari ketua, pengawas, dan pelaksana. badan pengelola dana kesejahteraan sosial secara officio diketuai oleh menteri sosial. pengawas dan pelaksana bertanggungjawab kepada ketua badan pengelola. badan pengelola bertugas merencanakan dan mengelola dana kesejahteraan sosial: memberitahukan secara tertulis mengenai penerimaan dan pengeluaran dar kesejahteraan sosial kepada menteri keuangan, cc. menyampaikan laporan pengelolaan dana kesejahteraan sosial kepak presiden. ketua badan pengelola mempunyai tugas memimpin badanbadan pengelola, menyampaikan laporan pengelolaan dana kesejahteraan sosial kepada presidennyaluran yang meliputi melakukan pengawasan baik administratif maupun teknis sekurang kurangnya dilakukan sekali dalam setahun: meminta bantuan akuntan publik dan bpk untuk melakukan pengawasan. pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan penyaluran dana kesejahteraan sosial. pelaksana terdiri dari ketua yang secara fungsional dijabat oleh direktur jenderal bantuan dan jaminan sosial, dan sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh direktur pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial. ketua pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan ketua badan dan menetapkan persetujuan penolakan permohonan bantuan sesuai kewenangannya. ketua pelaksana dalam menetapkan persetujuan penolakpelaksana atas permohonan bantuan dana kesejahteraan sosialpelaksana. sekretaris pelaksana sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu ketua pelaksankeuangan, urusan tata usaha, serta urusan monitoring, evaluasi dan pelaporan. urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bendahara. bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan mengadministrasikan pertanggungjawaban pengeluaran dana kesejahteraan sosial. bendahara sebagaimana dimaksud pada dan tidak dirangkap oleh pejabat struktural. pengeluaran dana kesejahteraan sosial oleh bendahara harus mendapat persetujuan ketua pelaksana melalui sekretaris. pengeluaran dana kesejahteraan sosial oleh bendahara. urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menatausahakan surat surat, mengetik, mengirim serta menggandakan surat dan dokumentasi: mengurus kerumahtanggaan perkantoran: mengurus perlengkapan kantor dan inventarisasi kekayaan badan, menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan: menyiapkan dan menyusun laporan tahunan badan pengelola kepada presiden melalui menteri keuangan. urusan tata usaha dan urusan monitoring, evaluasi dan pelaporan. pengangkatan dan penunjukkan sebagai bendahara sebagaimana dimaksud pada urusan tata usaha dan urusan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. bab pelaporan dan evaluasi pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada ketua badan pengelola. ketua badan pengelola memberitahukan secara tertulis penerimaan dan pengeluaran dana kesejahteraan sosial setiap triwulan kepada menteri keuangan. ketua badan pengelola menyampaikan laporan pengelolaan dana kesejahteraan sosial setiap tahun kepada presiden ri. ketua badan pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan tugas tahunan dalam rangka efektifitas dan efisiensi kerja. bab vii ketentuan peralihan dan penutup pelaksanaan teknis pengelolaan dana kesejahteraan sosial sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri sosial ini, diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh ketua pelaksana badan pengelola dana kesejahteraan sosial. dengan berlakunya peraturan ini,maka semua ketentuan yang mengatur tentang dana kesejahteraan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri sosial ini, dinyatakan tetap berlaku. peraturan menteri sosial ini diberlakukan dan ditetapkan sebagai pedoman pengelolaan dana kesejahteraan sosial sampai dengan ditetapkannya peraturan keputuskeuangan, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas tugas pengurus unit nasional korps pegawai republik indonesia departemen sosial republik indonesia, perlu membentukmenteri sosialmenteri sosial nomor huk tentang organisasi dan tata kerja departemen sosial ri:memutuskan menetapkan peraturan menteri sosial republik indonesia. babi kedudukan, tugas dan fungsi jl) sekretariat pengurus unit nasional korps pegawai republik indonesia kopi) departemen sosial republik indonesia secara organisasi dan kepegawaian berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris jenderal departemen sosial republik indonesia. sekretariat pengurus unit nasional kopi departemen sosial secara teknis operasional berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada ketua pengurus unit nasional kopi departemen sosial ri. sekretariat pengurus unit nasional kopi departemen sosial dipimpin oleh seorang sekretaris. sekretariat pengurus unit nasional kopi departemen sosialpengurus unit nasional kopi departemen sosial ri. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat pengurus unit nasional kopi departemen sosial menyelenggarakan fungsi koordinasi kegiatan pembinaan jiwa korps dan kode etik pns lingkungan departemen sosial ri: pengelolaan administrasi umum dan kerjasama: dan pelaksanaan tugas lain dibidang organisasi dan kepegawaian yang ditugaskan oleh sekretaris jenderal atau dibidang teknis operasional yang ditugaskan oleh ketua pengurus unit nasional kopi. bab susunan organisasi sekretariat pengurus unit nasional kopi departemen sosial terdiri dari bagian pembinaan mental dan advokasi: bagian pemberdayaan dan kesejahteraan: bagian umum, olah raga seni dan budaya. bagian pembinaan mental dan advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan advokasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pembinaan mental dan advokasi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan kegiatan pembinaan mental dan advokasi: pelaksanaan kegiatan: dan penyusunan laporan. bagian pembinaan mental dan advokasi terdiri dari subbagian pembinaan mental, subbagian advokasi. subbagian pembinaan mental mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan bidang pembinaan mental. subbagian advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan bidang advokasi. bagian pemberdayaan dan kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pemberdayaan dan kesejahteraan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan: pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan. bagian pemberdayaan dan kesejahteraan terdiri dari subbagian pemberdayaan: subbagian kesejahteraan. subbagian pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan. subbagian kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan. bagian umum, olah raga seni, dan budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan bidang umum, olah raga, seni, dan budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian umum, olah raga, seni, dan budaya menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan kegiatan bidang umum, olah raga seni dan budaya, pelaksanaan kegiatan: dan penyusunan laporan. bagian umum, olah raga seni dan budaya terdiri dari subbagian umum subbagian olah raga seni dan budaya. subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan administrasi, tata perbuatan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan program. subbagian olah raga seni dan budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan bidang olah raga seni dan budaya. bab iii eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris pengurus unit nasional kopi departemen sosial adalah jabatan struktural eselon il b. kepala ii b. kepala subv a. sekretaris, kepala bagian dan kepala subbagian pengurus unit nasional kopi departemen sosisekretariat sub unit nasional kopi depok lingkungan sekretariat unit nasional kopi departemen sosial dapat dibentuk sekretariat sub unit nasional kopi departemen sosial ri. sekretariat sub unit nasional kopi departemen sosial sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada ketua sub unit nasional kopi departemen sosial ri. sekretaris sub unit nasional kopi departemen sosial mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan keuangan, penyelenggaraan hubungan kerja bidang administrasi pada sub unit nasional kopi departemen sosial ri. sekretaris sub unit nasional kopi departemen sosial sebagaimana dimaksud dalam secara exofficio dijabat oleh seorang pejabat struktural eselon iii lingkungan unit kerja dimaksud. sekretaris sub unit nasional kopi diangkat dan diberhentikan oleh ketua dewan pengurus unit nasional kopi departemen sosial ri. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya sekretaris, kepala bagian dan kepala sub bagian wajib bekerjasama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur. bagi setiap pimpinan satup sekretariat unit nasional kopi depok maupun dalam hubungan dengan instansi lain: penerap: cc. bertanggung, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada atasan masing masing dan membuat laporan baik lisan maupun tertulis secara berkala tepat waktu atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi bawahnya. bab penutup segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya peraturan ini dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan anggaran sekretariat jenderal departemen sosial ri, dan sumber sumber lain yang sah
|
lam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian sosial republik indonesia perlu disusun kembali pedoman tata naskah dinrepublik indonesia tentang pedoman tata naskah dinas lingkungan kementerian sosisosial nomor huk tentang lambang logo departemen sosial republik indonesia dan penggunaannya lingkungan departemen sosial republik indonesia, peraturan menteri sosial nomor huk tentang petunjuk teknis penggunaan lambang logo departemen sosial republik indonesia: peraturan menteri sosial nomor huk tentang organisasi dan tata kerja kementerian sosial: peraturan menteri sosial nomor huk tentangdimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuk teknistata naskah dinas lingkungan kementerian sosial susun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahu, dan ralat naskah dinas bab vii penutupa huk tentang pedoman tata naskah dinasa menteri sosial republik indonesia peraturan menteri sisi republik indonesia nomor huk tentang pengelolaan dan ketatausahaan barang persegi aan lingkungan departemesosial tentang pengelolaan dan ketatausahaan barang persediaan lingkungan departemen sosial::keuangan nomor pmk. tentang ketatausahaan barang milik negara: memperhatikan peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per pb tentang ketatausahaan barang persediaan: memutuskan menetapkan peraturan menteri sosial republik indonesia tentang pengelolaan dan ketatausahaan barang persediaan lingkungan departemen sosial ri. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri sosial ini yang dimaksud denganbarang persediaan adalah aset lancar dalam bentuk.ntarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendekatan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataketatausahaan barang persediaan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan barang persediaan. bab ruang cukup dan sasaran ruang lingkup ketatausahaan barang persediaan meliputi kegiatan: pembukuan: inventarisasi: dan pelaporan. sasaran ketatausahaan barang persediaan meliputi: barang persediaan untuk keperluan sehari hari perkantoran operasional perkantoran: barang persediaan yang akan dipergunakan untuk! bantuan dan pelayanan masyarakat: dan semua barang tersebut dibeli atau diperoleh dari anggaran apbn dan sumber dana lainnya yang sah. bab iii pengelolaan dan ketatausahaan pengelolaan dan ketatausahaan barang persediaan meliputi pengelolaan pada: unit kerja eselon ii: upt panti sosial, balai diklat: dan dinas sosial instansi sosial propinsi sebagai pengelola bantuan barang persediaan dari departemen sosial. dalam pelaksanaan pengelolaan dan ketatausahaan barang persediaan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk unit pelaksana petugas pelaksana barang persediaan yang melakukan tugas dan fungsi akuntansi bmn. dalam melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi bmn sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada standar akuntansi pemerintah sap). dinas sosial instansi sosial propinsi yang menerima bantuan barang persediaan dari departemen sosial berdasarkan berita acara serah terima barang persediaan selanjutnya menjadi barang persediaan yang dikelola dan ditatausahakan sepenuhnya oleh dinas sosial instansi sosial propinsi. bab pembukuan kuasa pengguna barang harus melaksanakan ketatausahaan barang persediaan dengan melakukan pembukuan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran barang persediaan berdasarkan jenis, jumlah, dan nilai harga satuannya. pelaksanaan ketatausahaan barang persediaan. harus: menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen ketatausahaan dan atau dokumen pengelolaan. setiap adanya perubahan data terkait dengan pengelolaan barang persediaan harus dilaporkan kepada kuasa pengguna barang. bab inventaris sasi inventarisasi terhadap barang persediaan dilakukan melalui pelaksanaan name fisik setiap akhir tahunnya dan atau sesuai kebutuhan. kuasa pengguna barang persediaan menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam kepada pengguna barang setelah selesai melaksanakan inventarisasi barang persediaan. kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas laporan hasil pelaksanaan inventarisasi yang lakukan sebagaimana dimaksud dalam bab pelaporan laporan barang persediaan semester menyajikan posisi barang persediaan awal dan akhir semester serta mutasi yang terjadi pada semester tersebut untuk disampaikan oleh unit pelaksana petugas pelaksana barang persediaan kepada pengguna barang melalui unit pengelola pengguna barang ppb) eselon laporan barang persediaan tahunan menyajikan posisi barang persediaan pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut dan menyampaikan kepada pengguna barang melalui ppb eselon unit pelaksana pengguna barang eselon menyusun laporan barang persediaan terdiri dari laporan barang persediaan eselon menyajikan posisi barang persediaan pada awal dan akhir satu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut yang datanya dihimpun dari laporan barang persediaan kuasa pengguna barang yang disampaikan kepada ppb eselon dan laporan barang persediaan tahunan menyajikan posisi awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut yang datanya dari laporan barang persediaan kuasa pengguna barang yang disampaikan kepada ppb eselon bab vii tembi naan dan seperti pembinaan dan supervisi bertujuan meningkatkan kemampuan petugas dalam mengelola barang persediaan, dan meningkatkan tertib administrasi dan pelaporan barang persediaan. unit kerja eselon yang bersangkutan harus melaksanakan pembinaan dan supervisi ketatausahaan barang persediaan yang menjadi tanggung jawabnya. dinas sosial instansi sosial propinsi harus melaksanakan pembinaan dan supervisi ketatausahaan barang persediaan milik departemen sosial yang menjadi tanggung jawabnya. bab viii ketentuan penutup peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. tetapkan jakarta pada tanggal juni menteri sisi ri, ttd. (hc). bakti alamsyah, se. salinan peraturan ini disampaikan kepada yth: menteri keuangan ri. kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunankepala upt lingkungan departemen sosial r; menimbang bahwa agar penyelenggaraan pemberian pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rsud dr. bob bazar, skm kabupaten lampung selatan kepada masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan obat obatan dan alat kesehatan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur tan; bupati lampung selatan, dengan rahmat tuhan yang maha esa pat lam pung selatan peraturan bupati lampung selatan nomor . ). tahun tent ang penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat dan alat kereta11an pada rumah sakit umum daerah dr. bob bazar, skm kabupaten lampung selatandang un.aerah adalah daerah kabupaten lampung selatan. dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan babi ketentuan umummemutuskan peraturan bupati lampung selatan nomor tahun ten tang pedoman pelaksanaan pengadaan barang asa pada rumah sakit umum daerah dr. bob bazar, skmomor urn peraturan menteri kesehatan menkes sk v tentang pedoman pengadaan obat program kesehatan; nomor urn peraturan men teri kesehatan menkes sk v tentang pedoman pengadaan obat pelayanan dasaetapkan pembelian langsung adalah pembelian obat obatan dan alat kesehatan kepada pedagang besar farmasi pbf) dengan nilai pengadaan sampai dengan rp. (dua ratus juta rupiah) tanpa melalui pelelangan penunjukkan langsung. rawat darurat adalah pelayanan kepada orang sakit yang datang rumah sakit dalam keadaan gawatatau kecacatan. rawat alan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa pasien tersebut rawat. rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal mondok sedikitnya (satu) sesuai dengan kebutuhan pasien. pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung rumah sakitlolaan keuangan daerah pada umumnya. instalasi farmasi adalah instalasi rumah sakit yang melaksanakan pelayanan farmasi rumah sakit dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayan~n rumah sakit yang berorientasi kepada pasieb bazar, skm. rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah dr. bob bazar, skm kabupaten lampung. tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat obatan dan alat kesehatan oleh rsud adalah sebagai berikut: meningkatkan pelayanan kepada pasien terhadap kebutuhan obat obatan dan alat kesehatan; meningkatkan peran rsud sebagai unit sosial ekonomi; memberikan wadah pelayanan terhadap kebutuhan obat obatan dan alat kesehatan; dan meningkatkan pendapatan rsud melalui penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan. penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan oleh rsud dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan mutu pelayanan kesehatan rsud dalam penyediaan dan pemberian pelayanan obat obatan dan alat kesehatan kepada pasien. bab maksud dan tujuan pedagang besar farmasi yang selanjutnya disingkat pbf adalah distributor atau penyedia obat obatan dan alat kesehatan yang diperlukan oleh instalasi farmasi rsud dr. bob bazar, skm. daftar dan plafon warga obat yang selanjutnya disingkat pho adalah pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat obatan bagi peserta akses persero) dan jamsostek untuk pelayanan tingkat pertama dokter keluarga dan pelayanan tingkat lanjutan, baik rawat jalan maupun rawat inap rumah sakit. alat kesehatan adalah alat kesehatan dan bahan bis pakai yang diperuntukkan bagi pasien yang dirawat rsud dr. bob bazar, skm kabupaten lampung sela tan. insentif adalah insentif yang dananya berasal dari keuntungan obat dan alat kesehatan yang dihasilkan dari penjualan obat dan alat kesehatan kepada pasieuntuk pasien umum, jamkesmas, jampersal, jamsostek, dan jamkesda adalah rp. per r . besarnya tarif servis adalah sebagai berikut: obat untuk pasien umum: obat jadi sebesar per r ; obat racikan pembungkus per biaya bungkus rpl oo, pembungkus; obat racikan perkapsul per biaya kapsul per kapsulo (keuntungan) tarif servis; pasien jamsostek mengikuti daftar plafon harga obat yang ditetapkan oleh pt. jamsostek; pasien akses mengikuti daftar plafon harga obat yang ditetapkan oleh pt. akses; pasien jamkesmas, jamkesda, jampersal mengikuti keputusan menteri kesehatan yang berlaku; dan alat kesehatan dan bahan habis pakai pasien umum, akses pns, amsostek, kesmas, amnesia, jampersal adalah sebagai berikut: hja hna ppn o (keuntungan) tarif servis. pelayanan obat dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan obat obatan dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku rumah sakit umum daerah. tanda bukti pembelian dapat berupa faktur, kwitansi, dan nota pembelian. pengadaan obat dan alat kesehatan dilaksanakan dengan cara pembelian langsung. jenis penyelenggaraan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan yang dilaksanakan pada rsud dr. bob bazar, skm meliputi semua kebutuhan obat obatan dan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuannya. bab iii pela kanan penulisan resep pasien jamsostek swakelola disesuaikan dengan dokter penulis resep. penulisan resep pasien jamsostek disesuaikan dengan pho yang dikeluarkan oleh pt. jamsostek. penulisan resep diluar pho pt. jamsostek menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan. penulisan resep pasien akses pns disesuaikan dengan pho yang dikeluarkan oleh pt. akses. penulisan resep diluar pho pt. akses menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan. formularium tambahan untuk pasien jamkesmas, jamkesda dan jampersal dibuat berdasarkan kesepakatan dengan smfjamkesmas, jamkesda dan jampersal disesuaikan dengan formularium yang' ditetapkan oleh menteri kesehatan. penulisan resep umum disesuaikan dengan resep dokter pada rsud. pemilihan terapi, bentuk, dan dosis ditentukan oleh dokter penulis resep. bagian kesatu pemilihan, perencanaan dan pengadaan bab pengelolaan perbekalan obat dan alat kesehatan pasien yang berasal dari penjamin yang terkait perjanjian kerjasama dengan rumah sakit akses, jamkesmas, jarnpersal, jamsostek, jamkesda dan institusi penjamin pelayanan kesehatan lainnya). biaya sendiri pasien umum (menanggung pengobatannya) ;dan pelayanan obat dan alat kesehatan, dilaksanakan terhadap hal hal ; obat disiapkan menggunakan sistem individual prescription (resep individu). obat dan alat kesehatan distribusikan sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter. perbekalan obat dan alat kesehatan yang disimpan dicatat kedalam kartu stock. perbekalan obat dan alat kesehatan disimpan sesuai dengan sifat dan jenis barang dengan menggunakan system first first out fifa) dan first expired first out fef). bagian penerimaan barang memeriksa kesesuaian pesanan dan spesifikasinya (jenis, jumlah dan waktu kadaluarsa). perbekalan obat dan alat kesehatan yang dikirim oleh distributor diterima oleh bagian penerima barang instalasi farmasi rsud. bagian kedua penerimaan, penyimpanan, dan distribusi surat pesanan obat dan alat kesehatan kepada distributor pedagang besar farmasi ditandatangani oleh kepala instalasi farmasi. pengadaan dilakukan oleh bagian pengadaan yang telah ditunjuk oleh kepala instalasi farmasi. pengadaan perbekalan obat dan alat kesehatan dilakukan melalui pembelian langsung pada pihak distributor sesuai dengan kebutuhan yang disusun. rencana kebutuhan obat dan alat kesehatan dan alat kesehatan disusun oleh kepala instalasi farmasi berdasarkan kebutuhan dengan metode konsumsi. hal hal yang berkenaan dengan penunjukan penetapan personalia penyelenggaraan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan, ditetapkan oleh direktur dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. personalia pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan terdiri atas pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. bab personalia pengelola bendahara sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: bendahara penerimaan; bendahara pengeluaran; dan pembantu bendahara. pembayaran kepada distributor dilakukan sebagai berikut: bendahara pengeluaran dibantu oleh pembantu bendahara; dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran; dan persyaratan pembayaran berdasarkan bukti bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. selambat lambatnya tanggal (lima belas) per triwulan, kepala instalasi farmasi membuat laporan dan disampaikan kepada direktur melalui kepala bidang penunjang medis. sumber dana pembelian obat obatan dan alat kesehatan instalasi farmasi adalah: hibah dari koperasi bina husada; dan pembelian dengan cara konsinyasi. pengembangan pelayanan farmasi serta kebutuhan lain dengan persetujuan direktur. keuntungan instalasi farmasi digunakan secara langsung untuk pembiayaan pembayaran faktur obat dan alat kesehatan, biaya operasional, pembayaran pegawai honor, pembayaran insentif instalasi farmasi yang besarnya ditetapkan oleh direktur. babi pengelolaan keuangan ish berita daerah kabupaten lampung selatan tahun nomor diundangkan kalinya pada tanggal 'f\u q:.o an, ditetapkan kalinya pada tanggal '.) f'\ (.) ctberlaku pada tanggal diundangkandirektur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii ketentuan penutup
|
aoi man ter bupati lampung selatan peraturan bupati lampung selatan nomor tahunkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan siger kawasan strategis bakauhenikawasan strategis bakauheni kabupaten lampung selatan, bahwaelah menetapkan dan sebagai kawasan wisata, bahwa untuk itu perlu menetapkan rencana tata bangunan dan lingkungan rtl), bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf diatas perlu membentuk, jwjf y6vl wannazona utara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi blok pasar pemerintah daerah dengan luas areal adalah (delapan belas hektar), blok pasar pemerintah daerah merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang dikelola oleh pemerintah daerah dimana kondisi saat ini belum memanfaatkan secara optimal, rencana penamaan kawasan blok pasar pemerintah daerah adalah dengan melakukan peningkatan kualitas sumber air, penambahan fasilitas perdagangan, fasilitas bongkar muat, perbaikan fasilitas toilet, penyediaan jasa perbankan, layanan iklan, layanan keamanan, layanan kebersihan, serta peningkatan dan penataan fasilitas parkir. zona tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: blok koridor jalan lintas timur dengan luas areal adalah (tujuh koma tujuh hektar) yang terdiri dari: blok koridor jalan lintas timur merupakan koridor utama yang merupakan jalan nasional dengan fungsi kegiatan utama berupa kegiatan campuran dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang belum terlalu tinggi dimana terdapat beberapa fungsi permukiman, rencana peruntukan lahan pada blok koridor jalan lintas timur diperuntukan bagi perkembangan fungsi campuran yang lebih mendukung terhadap kegiatan pariwisata terkait dengan keberadaan menara siger dimana jalan lintas timur merupakan gerbang utama untuk memasuki kawasan wisata menara siger. blok pasar tradisional dengan luas areal adalah (nol koma sembilan empat hektar) yang terdiri dari: blok pasar tradisional merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat pertigaan jalan lintas tengah dan timur sumatera yang kurang tertata sehingga menimbulkan kesan kumuh terhadap kawasan menara siger yang ada dibelakangnya, rencana penataan kawasan blok pasar tradisional adalah penataan seluruh komponen pendukung pasar baik sumber air, fasilitas perdagangan, fasilitas bongkar muat, penataan kembali fasilitas toilet, pengadaan jasa perbankan, layanan space iklan, layanan keamanan, layanan kebersihan dan lahan parkir. zona selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi blok koridor jalan lintas tengah dengan luas areal adalah (empat belas koma tiga hektar) yang terdiri dari: blok koridor jalan lintas tengah merupakan koridor utama yang merupakan jalan nasional dengan kondisi saat ini terdiri dari kegiatan perdagangan dan jasa yang terdapat sepanjang jalan: rencana peruntukan lahan pada blok koridor jalan lintas tengah diperuntukan bagi perkembangan fungsi perdagangan dan jasa yang dapat dikombinasikan dengan fungsi hunian (rumah toko) sepanjang koridor jalan lintas tengah dengan penempatan fasilitas umum halte serta penataan bagian bagian atau elemen elemen nona jalan diantaranya penataan bangunan dan utilitas jalan, penataan jalur hijau, penataan ulang pedestrian, serta penataan penanda jalan dengan tetap memperhatikan arsitektur lokal. zona timur sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: blok koridor jalan lokal sekunder dengan luas areal adalah (satu koma nol tiga hektar) yang terdiri dari: blok koridor jalan lokal sekunder merupakan koridor menuju kawasan tpi dengan fungsi utama kegiatan merupakan permukiman, rencana penataan blok koridor jalan lokal sekunder ini akan berfungsi sebagai akses menuju kawasan wisata waterfront sehingga aktivitas lalu lintas pada jalan ini akan meningkat, sehingga harus diadakan pelebaran jalan sesuai dengan kebutuhan dan prasarana, sarana dan utilitas (drainase, pedestrianisasi, lampu jalan, ruang terbuka hijau serta papan informasi). blok kawasan wisata kuliner dan tpi dengan luas areal adalah (satu koma satu hektar) yang terdiri dari: blok kawasan wisata kuliner dan tpi merupakan kawasan tempat pendaratan ikan dan pelelangan ikan dusun muara pikuk desa bakauheni yang direncanakan menjadi satu kawasan dengan menara siger, rencana penataan blok kawasan wisata kuliner dan tpi adalah dengan menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan wisata kawasan tpi sehingga kawasan tpi akan menjadi satu kesatuan dengan menara siger. blok kampung wisata dengan luas areal adalah (sepuluh koma delapan hektar) terdiri dari: blok kampung wisata merupakan pemukiman penduduk yang berada tepat seberang gerbang utama menuju kawasan menara siger akan terkena dampak positif dalam sebuah penataan, rencana penataan blok kawasan kampung wisata adalah dengan penataan koridor jalan lingkungan dengan kelengkapan jalan berupa lampu jalan, tong sampah, penanda dan penunjuk arah serta penataan pedestrian dan pembentukan jalur hijau sepanjang jalan dengan tetap mencerminkan arsitektur lokal setempat. bagian kedua rencana percetakan rencana percetakan lahan pada kawasan perencanaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu percetakan tanah berupa sistem segmen yang terdiri dari gabungan beberapa persil, dan sistem kavling persil: bagian ketiga rencana tapak jjjjjjwjwjwwaa rencana tapak pada wilayah perencanaan, secara umum tidak banyak mengalami perubahan, yaitu sebagai kawasan koridor wisata. namun untuk menunjang peranannya sebagai kawasan pusat kota, maka perlu diciptakan suatu karakter khas pada masing masing blok perencanaan. hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikutuntuk memisahkan antara pergerakan kendaraan bermotor dengan pejalan kaki, mengupayakan agar median dan pedestrie yang berirama dan menghasilkan koridor jalan sebagai ruang closure, untuk memperkuat 'entrance masuk' pada kawasan dapat dibuat gerbang sebagai focal point untuk kawasan melalui pengarahan ketinggian bangunan sisi kiri kanan jalan, sehingga bisa membentuk image sebagai gerbang, juga dapat dilakukan dengan membuka node yang ada serta menempatkan landmark berupa tugu dan sejenisnya pada pertigaan jalan, danbangunan pada kawasan perdagangan dan jasa adalah lantai meter) dengan tinggi puncak bangunan (dua belas meter) dari lantai dasar, kecuali bangunan ibadah, dan bangunan monumental: ketinggian bangunan pada kawasan permukiman adalah lantai meter) dengan tinggi puncak bangunan (dua belas meter) dari lantai dasar, ketinggian bangunan pada kawasan pariwisata adalah lantai meter) dengan tinggi puncak bangunan (dua belas meter) dari lantai dasar: koefisien lantai bangunan kawasan perencanaan ditetapkan dengan klb maksimal sebesar koefisien dasar bangunan kdb) pada kawasan perdagangan dan jasa adalah (sembilan puluh persen). na koefisien dasar bangunan kdb) pada kawasan permukiman adalah (empat puluh persen). koefisien dasar bangunan kdb) pada kawasan pariwisata adalah (empat puluh persen). bagian kelima tata bangunan garis sempadan muka bangunan pada koridor kawasan perdagangan dan jasa minimal (lima belas meter). garis sempadan muka bangunan pada koridor kawasan permukiman minimal (dua meter). garis sempadan muka bangunan pada koridor kawasan pariwisata minimal (dua meter). garis sempadan bangunan ruas jalan nasional ditetapkan dari tepi badan jalan paling sedikit adalah (lima belas meter). elevasi pil lantai dasar dengan ketinggian (lima puluh centimeter)(tujuh puluh lima centimeter)(seratus centimeter)anjurkan untuk menghadap (dua) arah jalan. secara detail rencana orientasi bangunan adalah sebagai berikutjsigergempa dan tsunami, rencana tata letak massa bangunannya adalah sebagai berikutpantai diperuntukan kawasan wisata kuliner dan tpi, cc. untuk kawasan selain kawasan sekitar wisata kuliner dan tpnaa aanini mengembangkan langgam (gaya) arsitektural lampung pada umumnya. setiap bangunan menampilkan ornamen ornamen lampung (siger)seta kayu, bahan bangunan produksi dalam negeri setempat, dengan kandungan lokal minimal 60xseta kayu, bahan bangunan produksi dalam negeri tempat, dengan kandungan lokal minimal (enam puluh persen) harus mendapat rekomendasi dari bupati bentuk dan penempatannya: eatdamai,, danterdiri dari: ventilasi mencakup: setiap bangunan rumah tinggal harus memiliki ventilasi:: persyaratan struktur bangunan meliputi: bangunan bawah terdiri dari:, bangunan bawah direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjadi penurunan akan bersifat merata, dandan bangunan atas harus direncanakan sedemikian rupa sehingga apabila terjadi keruntuhan akan bersifat detail. bagian keenam rencana sistem sirkulasi dan jalur penghubung rencana sistem sirkulasi dan jalur penghubung wilayah perencanaan kecil, yaitu rancangan sistem arus pergerakan kendaraan umum keci, sistem sirkulasi kendaraan umum besar setempat, yaitu rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan umum dari pelabuhanpun beberapa kavling tertentu dan dimanfaatkan bagi kepentingan jalur publik.gan penataan sirkulasi kendaran umum kawasan perencanaan adalah sebagai berikut: pemberhentian (shelter halte) kendaraan umum dianjurkan untuk diletakan pada titik titik utama sepanjang jalan lokal dan terintegrasi dengan jalur pejalan kaki, pemberhentian (shelter halte) kendaraan umum harus terlindungi dari cuaca (hujan atau panas)dan managemen lalu lintas dengan menyediakan lokasi lokasi untuk drop off penumpang dari angkutan umum dilengkapi dengan shellintas tengah dan lintas timur,(ram), jalur penyeberangan khusus seperti zebra cross atau jembatan penyeberangan pengaturan lampu pemberhentian. sistem parkir kawasan perencanaan adalah sebagai berikut: parkir kendaraan dianjurkan untuk diletakan pada bagian belakang atau samping bangunan terutama pada kopling yang memiliki lebar lebih besar, parkir depan bangunan tidak boleh mengganggu atau menebang pohon peneduh daerah pedestrian, jalan masuk dalam kopling harus mengikuti ketinggian pedestrian, tidak disarankan untuk parkir disepanjang jalan koridor lintas tengah dan lintas timur.kursi taman, tong sampah, box telepon, papan informasi dan penerangan bangunan harus ada sepanjang blok pada koridor ini. '''' wneaaaa bagian ketujuh rencana sistem prasarana dan utilitas lingkungan rencana sistem prasarana dan utilitas lingkungan wilayah perencanaan meliputi: peningkatan tingkat penggunaan jaringan listrik seluruh wilayah perencanaan tanpa mengabaikan konsep hemat energi dengan mengurangi penggunaan listrik siang hari atau penggunaan cahaya alami, penggunaan air bersih kawasan ini direncanakan meliputi peningkatan penggunaan sumber air bersih dari dam yang sempat terputus jaringannya guna menjaga keberadaan dan kualitas air tanah tetap terjaga, melakukan subsidi air bersih baik oleh dam ataupun oleh industri dimana pihak dam industri bisa menyediakan hidran hidran umum yang diletakan daerah daerah yang belum terlayani yang pengelolaan diserahkan kepada kelompok pemakai air setempat. pengembangan drainase yang berwawasan lingkungan yang prinsip dasarnya adalah mengatur pengaliran air hujan agar sedikit mungkin air hujan masuk saluran drainase dan memberikan kesempatan kepada tanah untuk menyerap air. hal ini dapat dilakukan dengan membuat kantong kantong air berskala kecil diatas atap rumah, sumur sumur resapan halaman halaman, tanah tanah kosong, taman taman, tempat tempat parkir dan lain lain. sistem drainase yang dipergunakan meliputi: sistem tertutup untuk daerah perdagangan dan jasa,dengan memakai saluran tertutup, maka kemungkinan terjadinya penyumbatan oleh sampah kecil, selain itu dengan memakai saluran tertutup sisi estetika dan kesehatan daerah pelayanan yang diperuntukan untuk perdagangan dan jasa dapat terpelihara, dan sistem drainase terbuka untuk permukiman yang berkonstruksi beton agar lebih mudah dalam pemeliharaannya. sistem pembuangan limbah domestik untuk wilayah perencanaan direncanakan menggunakan sistem off site sanitation, pengelolaan sampah yang direkomendasikan kawasan perencanaan yaitu dengan menggunakan sistem (reduce mereduksi produksi sampah, reuse menggunakan kembali barang yang telah digunakan, recycling memanfaatkan kembali barang yang telah digunakan untuk kepentingan lain daur ulang), maka sistem pengelolaan sampah yang akan dikembangkan tidak lagi berdasarkan konsep pengelolaan konvensional, kumpul angkut buang, tetapi menitikberatkan kepada upaya memperpanjang umur penggunaan barang dan bahan sebelum dibuang sebagai sampah. bagian kedelapan ruang terbuka dan tata hijau ol. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: provinsi adalah provinsi lampung:, rencana ruang terbuka dan tata hijau wilayah perencanaan adalah sebagai berikut: ruang terbuka koridor jalan, ruang terbuka kawasan wisata waterfront, ruang terbuka fungsi sosial ekonomi, meliputi: tempat bermain dan olahraga, tempat bersosialisasi, tempat peralihan dan menunggu, tempat mendapatkan udara segar, sarana penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya, pembatas antara massa bangunan, dan sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan. bagian kesembilan tata informasi dan wajah, tinggi minimal adalah (lima meter) dari permukaan jalan, dikarenakan status jalan nasional dan kendaraan yang melintas merupakan kendaraan kendaraan besar. sistem penempatan lampu penerangan jalan wilayah perencanaan terdiri dari: sistem penempatan menerus, dan sistem penempatan parsial (setempat). persyaratan umum tempat perhentian kendaraan (halte) penumpang umum meliputi: sepanjang rute angkutan umum bus, jalur pejalan (kaki) dan dekat dengan fasilitas pejalan (kaki) dekat dengan pusat kegiatan atau permukiman: dilengkapi dengan rambu petunjuk,dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. fasilitas utama yang harus tersedia halte adalah identitas halte berupa nama dan atau nomor rambu, petunjuk papan informasi trayek, lampu penerangan, tempat duduk. fasilitas tambahan berupa iklan pengumuman. telepon umum, tempat sampah, pagar, papan pada persimpangan, penempatan fasilitas tambahan itu tidak boleh mengganggu ruang bebas pandang. tata letak halte mencakup hal hal sebagai berikut: jarak maksimal terhadap fasilitas penyeberangan pejalan kaki adalah (seratus meter), jarak minimal halte dari persimpangan adalah (lima puluh meter) meter atau bergantung pada panjang antrean, jarak minimal gedung (seperti rumah sakit, tempat ibadah) yang membutuhkan ketenangan adalah (seratus meter), dan peletakan persimpangan menganut sistem campuran, yaitu antara sesudah persimpangan (fansite) dan sebelum persimpangan (seaside). bagian kesepuluhterdiri dariwww bab rencana investasi kegiatan pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan siger kawasan strategis bakauheni dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan masyarakat kabupaten. kegiatan sebagaimana dimaksud pad. kegiatan sebagaimana dimaksud pada (l),bagian kesatu pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan antara laidaerah berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku dan pemerintah daersesuai dengan kewenangannya. perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban payamaudanberupa:kabupaten sampai tingkat kecamatan,desa,dan dusun,,dalam tahapan ini peran pemerintah daermukiman, pola kelembagaan yang akan dikembangkan merupakan pola sinergitas antara pemerintah daerah,meliputi:meliputi: sirkulasi udara mencakup:mencakup:mencakup::meliputi:danwww oo, disahkannya rencana tata bangunan dan lingkungan rtl), selain untuk mencapai kualitas lingkungan yang lebih baik, sekaligus juga dapat memberikan arahan terhadap pemanfaatan lahan sesuai tata ruang yang berlaku. rtl tersebut juga merupakan arahan untuk perwujudan arsitektur lingkungan setempat agar lebih melengkapi peraturan bangunan yang ada. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas koridor jalan lintas tengah yang merupakan koridor primer dominasi oleh kegiatan jasa dan perdagangan yang sudah cenderung berkembang pesat dengan intensitas pemanfaatan lahan yang cukup tinggi) koridor jalan lintas timur yang juga merupakan koridor primer, namun kegiatan jasa dan perdagangan belum mendominasi dan berkembang pesat dengan intensitas pemanfaatan lahan yang yang tidak terlalu tinggi, cenderung ada beberapa fungsi bangunan yang masih dijadikan pemukiman, pasar pemda dimana kondisi pasar ini tidak seperti yang diharapkan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten lampung selatan, karena pada saat ini kenyataannya tidak berfungsi ataupun berjalan sesuai dengan harapan, dikarenakan pendukung lain seperti tidak adanya angkutan yang menuju pasar sehingga tidak menjadi skala prioritas. saat ini banyak tumbuh bangunan bangunan liar yang tidak menjadi bagian bangunan pasar yang berfungsi sebagai agen agen jasa penyebrangan, pasar masyarakat ini adalah pasar yang pertama berdiri desa bakahuheni hingga saat ini. namun keberadaannya ini menjadi bertolakbelakang dengan adanya kawasan menara siger. kondisi pasar yang tidak teratur bahkan terkesan kumuh memberikan image negatif dengan kondisi menara siger yang akan dijadikan ikon propinsi lampung, tempat pelelangan ikan yang merupakan milik pemerintah daerah kabupaten lampung selatan yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk merupakan salah satu potensi wisata yang ada kawasan menara siger dan sekitarnya, potensi wisata yang akan dikembangkan adalah wisata waterfront (wisata air berupa olahraga air dan memancing juga potensi wisata kuliner). akses menuju kawasan tersebut perlu peningkatan dengan kondisi jalan yang sempit dan dengan kendala kepemilikan lahan yang merupakan lahan masyarakat, pemukiman penduduk yang berada tepat sebrang gerbang utama menuju kawasan menara siger akan terkena dampak penataan. kondisi saat ini pemukiman penduduk tersebut sangat memprihatinkan terutama prasarana, sarana dan utilitas yang ada sudah tidak memadai dan sangat jauh dari kata layak, apabila tidak dilakukan penataan dan peningkatan kualitas akan menjadi salahsatu pemandangan yang bertolakbelakang dengan keberadaan kawasan menara siger yang akan dijadikan ikon dan gerbang utama propinsi lampung. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas rencana tapak merupakan rencana yang diterapkan untuk suatu tapak tertentu yang diarahkan sesuai dengan arahan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan ketinggian bangunan adalah titik puncak tertingi yang diizinkan untuk sebuah unit bangunan pada kawasan tertentu dengan aturan aturan yang ditentukan koefisien lantai bangunan adalah jumlah lantai yang diizinkan pada suatu bangunan pada kawasan tertentu dengan aturan aturan yang ditentukan koefisien dasar bangunan adalah jumlah tutupan lahan dibandingkan dengan luas lahan persil pada kawasan tertentu dengan aturan aturanb. . ruang terbuka kawasan wisata waterfront adalah garis sempadan pantai atau jalan yang berada pada tepian pantai. ruang terbuka fungsi sosial adalah ruang ruang terbuka seperti lapangan olahraga, komersial area, seperti pada halaman depan kopling dari bangunan atau innercourt. cukup jelasampung selatan nomor ama v v,, penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,dan pengendalian ruang, sur un sur pembentuk lingkungan secara hiampung selat, rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan siger kawasan strategis bakauheni, yang selanjutnya rencana tata bangunan dan lingkungan rtl) kawasan siger kawasan strategis bakeuheni adalah panduan bangunan kawasan sigerigerlampiran peraturan bupati lampung selatan nomor tahun tanggal tangani ina ama tabel arahan vegetasi tanaman tinggi, termasuk sebagai peneduh, berakar kuat, angsana pterocarpum indicus kategori tanaman pelindung, (berumur cukup panjang, dapat kanopi besar atau sedang sebagai pengarah jalan, batang asam jawa tamarindus indicus kuat dan besar serta dapat flamboyan demonic regia) mengurangi kebisingan kamar agatha damar hujan sarana saman) mahoni swieteria maharani nyamplung calophylla inophyllum bungur langerstromia speciosa tanaman ukuran sedang, sebagai peneduh, pohon dan termasuk kategori pohon batang tidak terlalu besar, tidak delirium delirium decipiens) pelindung, kanopi ukuran membutuhkan ruang luas sebagai sedang tempat tumbuh, bersifat pohon damar agatha alba) tahunan dan dapat juga sebagai pohon kecil sedang perdu, warna bunga dan bentuk menarik, akasia cassia sp) mempunyai daya tarik utama (tidak tinggi, berkesan semarak, berupa bunga, percabangan |dapat digunakan sebagai tanaman dadap merah erythrina sp) dan bentuk tanaman hias dan pembatas bunga kupu kupu bauhinia purpurea) kembang merak caesalpinia pulcherrima) soka extra javanica) nusa indah musaenda sp) teh tehan pisang pisangan penutup tanah (ground alternatif penutup tanah selain taiwan beauty cover), bunga berwarna atau (rumput lantang lantang camara) lambang darah herrigraphis excelsa) mutiara pileg cazieri) pohon dengan karakter sebagai pengarah, memberi kesan khusus menyambut dan memiliki bentuk mess iring das tabel jenis lampu jalan ber am, panen peng aan ton nai akan ana aan jenis (batan rata biasa yang keterangan) lampu rata humor, dimana anno kah umen rencana akan dengar smk ana rei nan aa) saka lampu baik untuk jalan kolektor dan tabung lokal, efisien cukup tinggi fluorescent tetapi berumur pendek, tekanan harga biasa. rendah jenis lampu ini masih dapat digunakan untuk hal hal yang terbatas lampu gas baik untuk jalan kolektor dan merkuri daun persimpangan, tekanan efisiensi rendah sehingga tinggi kurang ekonomis, umum panjang, ukuran lampu kecil, sehingga mudah dalam pengontrolan cahaya, harga biasa. jenis lampu ini masih bisa digunakan secara terbatas lampu gas sangat untuk jalan kolektor lokal sodium buruk persimpangan, tekanan penyebrangan, rendah terowongan, tempat peristirahatan rest area), efisiensi sangat tinggi, umur cukup panjang, ukuran lampu besar sulit untuk mengontrol cahayanya dan untuk mereduksi kesalahannya, cahaya lampu sangat buruk karena berwarna kuning. jenis lampu ini dianjurkan digunakan karena faktor efisiensi yang sangat tinggi lampu gas baik untuk jalan tol, arteri sodium kolektor, persimpangan tekanan besar luas dan rendah interchange, efisiensi tinggi, umur sangat panjang, ukuran lampu kecil, mudah untuk pengontrolan cahayanya, harga mahal. jenis lampu ini sangat baik dan sangat dianjurkan tabel penataan penempatan lampu penerangan tia penataan pengaturan letak jalan satu arah kiri atau kanan jalan, kiri dan kanan jalan berselang seling, kiri dan kanan jalan berhadapan, bagian tengah median jalan jalan dua arah bagian tengah median jalan, kombinasi antara kiri dan kanan berhadapan dengan bagian tengah median jalan, latensi menggunakan lampu menara dengan beberapa lampu, umumnya ditempatkan pulau pulau jalan, median jalan, diluar daerah persimpangan (dalam dama ataupun dalam dewasa kiri atau kanan jalan kiri dan kanan jalan berselang seling berhadapan median jalan keterangan tinggi tiang lampu (meter), lebar badan jalan (meter) tabel penentuan jarak antar halte sana era pertokoan kota sekolah, jasa sawah, tanah kosong keterangan jarak 200m dipakai bila sangat diperlukan saja, sedangkan jarak umumnyaishak berita daerah kabupaten lampung selatan tahun nomorberita daerah kabupaten lampung selatan tahun nomor tabel indikasi program kegiatan pen jar iv. |. pendanaan pelaksana ban ecc menang kawasan kawasan sosialisasi apbd dinas pasar pasar penataan kawasan are pemerintah pasar daerah (en pasar apa pemda eka penyusunan ded pensasenaal apbd dinas pasar penataan kawasan dinas pasar peningkatan pasar apbd dinas pasar kualitas pemda saat pengelolaan pasar peningkatan pasar bea apbd dinas pasar kualitas prasarana pemda asn dinas dan sarana jaan pendukung pasar: bone sakan| tense. kios pasar, pasar aenea apbd: dinas pemda kena sada pasar pu kantor pasar ban apbd pengelola, pemda bee tahan parkir, pasar apbd pemda akses jalan pasar kendaraan pemda ana pemadam naa |. area bongkar pasar ban apbd babak muat, pemda rel nee roc ram kegiatan ('orasi aoa mete esensi dong sale les iv.e|: pendanaan, pelaksana ill kawasan jalan dusun mena ian kampung muara wisata pikuk menara siger peningkatan dusun apbd dinas lingkungan, pikuk peningkatan dusun setapak, pikuk pembangunan dusun apbn kementerian pju muara nda sepanjang jalan pikuk amat lingkungan, per pembangunan dusun apbn kementerian elemen muara pendukung pikuk jalan lainnya kursi taman, tong sampah asap pembangunan ara apbd dinas drainase muara isepanjangjalan pikuk ino:| program kegiatan "lokasi? tanah tan aan ana sumber instansi pembangunan dusun apbn apbd swasta kementerian ruang terbuka muara hijau pikuk see pembangunan dusun apbn apbd swasta kementerian gazebo, muara pikuk saran pembangunan dusun apbn apbd swasta kementerian (plaza) fasilitas muara olah raga pikuk ena pembangunan dusun pakai apbn apbd swasta kementerian joggingtrack muara mba perbaikan kusittas dusun penyediaan dusun ee apbd swasta dinas prasarana air muara kata bersih pikuk esa penyediaan naa lusa kbd swasta dinas prasarana air muara pes sepak limbah rumah pikuk engan aksi penyediaan dusun kakak tae apbd swasta dinas sersampahan pile edema aan kawasan jalan kawasan tempat tpi tag pelelangan ikan wisata kuliner rogan pena sen vas pendanaan pelaksana asa pelaksana) sean higienis pelebaran akses kawasan apbn bappeda jalan menuju tpi dinas kawasan tpi, penyediaan kawasan apbn dinas street furniture tpi sepanjang jalan akses menuju tpi, pembangunan apbn dinas pju sepanjang jalan akses, pembangunan apbn dinas drainase aga akses. pembangunan kawasan apbn kementerian kawasan wisata tpi kuliner kara lahan parkir, tpi pembangunan kawasan apbn kementerian ruang terbuka tpi hijau, gazebo, tpi penempatan kawasan bobo ema mendekam kegiatan lokasi taman aan sae nbanssat rod ena manda sensual man selasa lana kapal pantas sindo orally vensrlae pendanaan nee. pelaksana: sepanjang peningkatan nan kualitas bangunan eksisting tpi dan landscape kai peningkatan kawasan apbn kementerian kualitas dermaga tpi sah sebagai alternatif akses masuk menuju kawasan menara siger aas aan thrusthle tpi removable bridge tpi bei tenaga keren jemuantarsan apbd dinas pasar pasar penataan kawasan ban sake tradisional pasar pee ika bengkong penataan kawasan anakan longsor pare kualitas bangunan pasar pee dinas kualitas sarana mean,program aat rotasi (instansi pendanaan pelaksana prasarana air pasar bersih tradisional maag prasarana air pasar limbah tradisional tuna eta prasarana pasar persamaan tradisional apbd dinas kualitas pasar drainase tradisional esa penataan lahan kawasan ruang terbuka tradisional hijau penataan pembangunan kawasan tam apbd dinas ruang ruang terbuka kampung terbuka hijau wisata hijau kualitas jalan kampung lingkungan, wisata ceri kualitas jalan kampung setapak: wisata pembangunan kawasan apbd dinas pju kampung feng sepanjang jalan wisata lingkungan: pen anal ses ena ana pendanaan (pelaksana pembangunan kawasan wal apbd (dinasti elemen kampung gala pendukung wisata lela jalan lainnya papar kursi taman, tong sampah heal pembangunan kawasan peng apbd dinas drainase kampung sepanjang jalan wisata kes lingkungan pembangunan kawasan apbd dinas ruang terbuka kampung hijau wisata maa pembangunan kawasan apbd dinas wisata pembangunan fsp3 apbd dinas (plaza) fasilitas kampung erik jogging track kampung wisata kei lingkungan kampung bea penyediaan kawasan apbd dinas prasarana air kampung bit bersih wisata era penyediaan kawasan apbd dinas prasarana air kampung bek limbah rumah wisata wap tangga alat instansi ken semena nana aan eta samaran seakan gita |last iii sar tati asas toe pendanaan. pelaksana penyediaan kawasan apbd inap prasarana kampung persamaan wisata set tee rt penataan penataan koridor pntononibabaa apbn apbd kementerian koridor bangunan dan jalan lintas lingkungan lintas aje dinas tengah sepanjang koridor pan sumatera bea bea dag dan jalur jalan penghubung lintas penataan koridor apbn anta penataanjalur koridor era apbn apbd lintas magna pejalan kaki jalan penempatan koridor prana apbn apbd jalur jalan bening bapa jan penyeberangan lintas penataan koridor kaki apbn apbd sistem jalan perparkiran lintas para aan ama jen apbn apbd perabotjalan jalan senen street furniture) lintas ruang terbuka koridor kesal apbn apbd kementerian sayap tay sayap cyp pap program kegiatan lokasi sian reagan sumber instansi kem ken daan pen pare sob aids han bea sal (ll angan pei kan lintas dinas pembangunan koridor apbn apbd jalur hijau dan jalan ruang terbuka lintas hijau ban aan ema apbn apbd kementerian lingkungan lintas dinas penataan koridor apbn apbd sistem jalan siak prasarana air lintas bersih penataan koridor apbn apbd sistem jalan sea aan prasarana lintas pnb drainase penataan koridor apbn apbd sistem jalan aan prasarana lintas ngt ana ket salin sak listrik penataan koridor apbn apbd sistem jalan prasarana lintas iba persamaan dam apbn apbd kementerian lintas lingkungan lintas dinas timur sepanjang koridor sumatera penentuan koridor pada talas apbn apbd intensitas jalan
|
lps bel perdagangan dan ukm kabupaten lampung selatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung selatan, menunjang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan alatdinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan ukm: nomor melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas: iumkm dan kemitraan tugas pokok kepala seksi umkm dan kemitraan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang bina koperasi dan umkm dibidang pembinaan hubungan kerjasama dan sebagai fasilitator dengan pemerintah daerah, swasta serta lembaga lembaga lain dalam rangka kegiatan, usaha mikro. kece! cen menengah dan kemitraan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala seksi umkm dan kemitrumkm dan kemitramkm dan kemitraan dan menyusun bahan untuk pemecah masalahnya: melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan seksi umkm dan kemitraan: memberikan perlindungan kepada umkm dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat: cc. memfasilitasi bantuan serta perkuatan umkm: memberikan bimbingan dan fasilitasi permodalan 'iasa keuangan dan umkm: memberikan penilaian terhadap umkm yang memperoleh fasilitas pembiayaan: melakukan hubungan kerjasama dan sebagai fasilitator dengan pihak lain dalam rangka usaha mikro, kecil dan menengah dan kemitraan: menyusun kebijaksanaan kebijaksanaan dalam rangka menumbuh kembangkan usaha mikro, kecil dan menengah serta kemitraan: melakukan kerja sama dengan dunia usaha asosiasi dalam menyamakan persepsi untuk mengambil langkah langkah kebijaksanaan: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi umk dan kemitraan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna: membagi habis tugas seksi umkm dan kemitr: iali.eksi usaha koperasi tugas pokok kepala seksi usaha koperasi adalah melaksanakan sebagian lugas bidang bina koperasi dan umkm dibidang pemberian bimbingan permodalan dan jasa keuangan serta usaha koperasi. untuk menyelenggarakan lugas pokok sebagai mana dimaksud dalam if, ringm pelaksanaan tugas: bh.mecahan masalahnya: menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi usaha koperasi melaksanakan bimbingan dan konsultasi manajemen usaha koperasi, memberikan perlindungan kepada usaha koperasi dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, memfasilitasi bantuan serta perkuatan usaha koperasi, yu. memberikan bimbingan dan fasilitas permodalan jasa keuangan dan usaha koperasi, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umumna: membagi habis tugas seksi usaha usaha koperjiswa ushkelembagaan dan legalitas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah tugas pokok kepala seksi kelembagaan dan legalitas koperasi dan umkm adalah melaksanakan sebagian tugas bidang bina koperasi dan usaha mikro, kecil menengah dibidang kelembagaan dan legalitas koperasi dan usaha mikro, kecil menengah serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang koperasi dan umkm. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam karya is) kas) mian tugas kepala seksi kelembagaan dan legalitas koperasi dan umkm adalah sebagai berikut melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan bidang ina operasi dan umkm dalam rangka penyusunan program kerja seksi kelembagaan dan legalitas koperasi dan umkmkepala seksi kelembagaan dan legalitas koperasi dan umkm dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. menyiapkan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran teknis pembinaan kelembagaan dan legalitas koperasi dan umkm, cd. memberikan bimbingan, konsultasi organ:isasi dan penatalaksanaan pada koperasi dan umkm, melaksanakan akreditasi pembinaan hukum kepada koperasi dan umkm, pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dan pembubaran koperasi: menginventaris permasalahan permasalahan koperasi dan umkm, ,. melaksanakan penyuluhan pengoperasian dan umkm dalam bidang kewirausahaan:umber daya swadaya, pemerintah maupun fasilitas lainnya, (melaksanakan kerjasama dengan koperasi, lembaga pendidikan dan instansi terkait dalam pelaksanaan program pendidikan dan latihan, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan seksi kelembagaan dan legalitas koperasi dan umkm deplegalitas koperasi umkm aparatur non struktural umum sebagai bawahnya agar setiap personil memahami tugasnyan. melaksanakan penilaian terhadap koperasi dibidang organisasi, manajemen, usaha dan keuangan: ilkan: dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai (lengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. bagian keempat kepala bidang bina industri juga pokok kepala bidang bina industri adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas bidang perindustrian dalam menyiapkan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, penanaman modal, pemanfaatan fasilitas berusaha, cara penggunaan bahan baku bahan pemotong. mencegah pencemaran serta urusan perizinan syria promosi produk kerajinan dan industri. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, dalam rincian tugas kepala bidang bina industri adalah sebagai berikut uu. abina industri untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pemimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan sebagain tugas bidang bina industri, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun, cc. memberi bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan sarana industri seria penggunaan tenaga kerja dan penyiapan urusan perizinan, inclaksanakan promosi kerajinan dan industri, cg. memberi bimbingan teknis usaha industri serta mendorong peningkatan kemampuan berusaha, c. memberi bimbingan teknisinovasi tehnologiindustrian agar sesuai dengan rencanc, memberikan bimbingan dan pembinaan bagi investor calon investor vang kan melaksanakan investasi dibidang industriindustri, inclaksanakan evaluasi hasil pemantauan terhadap penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan, kk. ancmpcbina industri sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang bina industri, membagi habis tugas pada bidang bina industriinh. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu insama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, ancdan imana dimaksud dalam rincian tugas kepala seksi sarandilingkungan bidang bina industri dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi sarana industri untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, bh. masalahnya, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dalam pembinaan dan pengembangan sarana industri, c. 1menyiapkan, monitoring serta menganalisa data industri dalam rangka penyusunan laporan dan melakukan promosi kerajinan dan industri, mengolah dan menyusun data system informasi geografi, . memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan sakl. ancaksi usaha industri tugas pokok kepala seksi usaha industri adalah melaksanakan sebagian lugas bidang bina industri. until menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala seksi usahchagkungan bidang bina industri dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi usaha industri untuk diadakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, hh. menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan (lengan bidang tugas seksi usaha industri1melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dalam pembinaan dan pengembangan usaha industri,erizinan, mengolah dan menyusun data system informasi geografi: il. mengeluarkan pula pencanangan wilayah dalam rangka permohonan izin, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seusahkkerngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut, dan iaimbingan produksi tugas pokok kepala seksi bimbingan produks mana dimaksud dalam rincian tugas kepala seksi bimbingan industribina industri dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja saksi bimbingan produksi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, lh. menginvontarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang bina industri seksi bimbingan produksi dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, uu. memahami peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya vang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas, menjalin kerjasama dengan perusahaan industri untuk saling tukar menukar informasi didalam pengembangan dunia usaha, . mengadakan komunikasi, konsultasi dengan instansi terkait dan dunia wisata, khususnya didalam pemecahan masalah masalah dibidang bina industri: melaksanakan komplikasi, mengolah dan menyajikan data, 1menyusun program kerja didalam peningkatan dan pengembangan mutu dunia usaha, h. mengumpulkan dan mengevaluasi data usaha industri, mengadakan pembinaan kepada perusahaan usaha industrinon struktural umum dilingkungan seksi bimbingan industri, kk. membagi habis tugas seksi bimbingan produkranggungjawa san kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut, wee im. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut, dan iilima kepala bidang perdagangan juga pokok kepala bidang perdagangan adalah menyiapkan usaha pembangunan ekspor impor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri,duksi serta urusan perizinan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala bidang perdagperdagangan untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, bh. pemimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam sebagain tugas bidang perdagangan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun: cc. (menyiapkan bahdibidang usaha perdangangan serta penyusunan laporan sebagai acuan program pembangunan perdagangan, 1menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan wisata dan sarana perdagangan, meningkatkan kerjasama dengan dunia . usaha dibidang perdagangan, c. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan perdagangan ekspor dan impor daerah, dan kegiatan perdagangan luar negeri, perizinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor dan impor, menyiapkan bahan bimbingan teknis perdagangan dan penyaluran barang barang kebutuhan pokok dan penting bahan baku dan bahan penolong lainnya serta melakukan dan evaluasi seta peningkatan kerjasama kepada dunia usaha dibidang perdagangandagangan dan perlindungan konsumen agar sesuai dengan rencana, kh.dagangperdagangan: pacperdagangan, kk. mempemmi. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar marapu tapperdagangan dalam negeri lgu" pokok kepala saksi perdagangan dalam negeri adalah melaksanakan sebagian lugas bidang perdagangan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pemantauan, evaluasi serta pengembangan usaha. udalam negekerja dan rencana kerja saksi perdagangan dalam negeri untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas: lh. menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang perdagangan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, (jalin kerjasama dengan perusahaan untuk saling tukar menukar informasi didalam pengembangan dunia usaha, tg) c.dagangan,sarana perdagangan, antar te) pengusaha serta peningkatan kerjasama bidang perdagangan: menyiapkan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan dan distribusi barang dalam negeri: ih. mengumpulkan dan mengevaluasi data usaha perdagangan, mengadakan pembinaan kepada perusahaan didalam rangka penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktura! umum dilingkungan seksi perdagangan dalam negeri, membagi habis tugas seksi perdagangan dalam negeri kepada aparatur ka) non struktural umum sebagai bawahan agar setiap personil memahami l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut, dan ikperdagangan luar negeri tugas pokok kepala seksi perdagangan luar negeri adalah memberikan bimbingan teknis, pembinaan ekspor, pemantau dan evaluasi kegiatan impor, penyebaran informasi perdagangan luar negeri dan penyiapan fasilitasi dan pengawasan bidang ekspor impor. turk 'al cas ara dal: sal luar negeriperdagangan luar negeri untuk dijadikan pedoman didalam pelaksanaan pekerjaan, bh. menginventarisasi, permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas kepala saksi perdagangan luar negeri dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. melakukan penyuluhan terhadap pengusaha perdagangan:usaha peningkatan kerjasama dan pemantauan bidang. perdagangan luar negeri serta melaksanakan promosi dan investasi, melaksanakan pengawasan dan penyuluhan bidang ekspor impor, menyusun usulan rencana dan program bimbingan dibidang perdagangan luar negeri yang meliputi usulan rencana dan program pemeriksaan can pengujian standar barang ekspor impor, pen ea ga eta ya, memutuskan: menetapkan peraturan bupati:, perdagangan dan ukm kabupaten lampung selatan. kepala dinas adalah kepala dinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan ukm kabupaten lampung selatan. unit pelayanan teknis adalah unit pelaksana teknis dinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan ukm kabupaten lampung selatan. bab struktur organisasi susunan organisasi susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten lampung selatan, adalah sebagai berikut kepala dinas: sekretaris, membawahi subbab umum dan kepegawaian: subbab perencanaan: cc. subbab keuangan: kepala bidang bina koperasi dan umkm, membawahi seksi umkm dan kemitraan: saksi usaha koperasi: seksi kelembagaan dan legalitas koperasi dan umkm: kepala bidang bina industri, membawahi: da. saksi sarana industri: seksi usaha industri cc. seksi bimbingan produksi: melaksanakan pembinaan kepada pengusaha ekspor impor pemberian fasilitasi dibidang ekspor impor: mengolah data hasil pelaksanaan rencana dan program perdagangan luar nyeri: memberikan masukan saran kepada pemerintah daerah dalam sektor kegiatan ekonomi masyarakat bidang perdagangan luar negerimemimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan saksi perdagangan luar negeri agar dapat melaksanakan lugas secara berdaya guna dan berhasil guna, membagi habis tugas saksi perdagangan luar negeriinkepala seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan tugas pokok kepala seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan adah menyiapkan bimbingan teknis, bahan pembinaan pasar, melaksanakan pemantauan dan menyiapkan bahan evaluasi kegiatan distribusi pengadaan, penyaluran barang dan jasa.dan sarana perdaganganbimbingan usaha dan sarana perdagangan untuk dijadikan pedoman didalam pelaksanaan pekerjaan, bh. ancenginventarisasi, permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas saksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan serta menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. ancngembangkan sistem pemasaran dan distribusi seria memantapkan pengadaan dan penyaluran barang barang pokok dan barang penting kebutuhan masyarakat: na cg. anclaksanakan dan menyiapkc. mengembangkan sistem usaha dan informasi perdagangan yang efektif dan efisien guna mendukung pengembangan usaha perdagangan, mengadakan pemantauan dan operasi pasar komoditi kebutuhan masyarakat yang mendesak, mengadakan analisis data perkembangan pasar dan bimbingan usaha perdagangan, lh. mempersiapkan bahan bimbingan teknis usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan bimbingan usaha dan sarana perdagangan sebagai acuan pelaksanaan tugas, menyusun dan menyajikan data sektor perdagangan baik kepada pimpinan maupun instansi lain, kk. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan saksi bimbingan usaha dan sarana perdagbimbingan usaha dan sarana perdaganganta. inc: dan ooenam kepala bidang metrologi dan perlindungan konsumen tugas pokok kepala bidang metrologi danpengamatan barang beredar dan jasa dan alat ukur, timbangan gen perlengkapannya serta perlindungan konsumen. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian lugas kepala bidang metrologi dan perlindungan konsume dan perdagangan, serta rencana kerja pada bidang metrologi dan perlindungan konsumenlugas bidang metrologi dan perlindungan konsumen agar pelaksanaan lugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun, metrologi dan perlindungan konsumen agar sesuai dengan rencana, cg. inenginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas metrologi dan perlindungan konsumen dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, cc., melakukan pemantau, melaksanakan konsultasi dan advokasi perlindungan terhadap konsumen: inclaksanakan pengawasan standarisasi dan mutu produksi, menyusun usulan rencana dan program bimbingan dibidang metrologi can perlindungan konsumen, kk. melakukan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang barang beredar dan jasa: menyiapkan dan memberikan penyuluhan serta pengawasan dibidang metrologi dan perlindungan konsumen kepada masyarakat, in. melaksanakan pembinaan kepada pengusaha tentang alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, il. anclaksanakan penyidikan terhadap pelaku pidana undang undang metrologi dan perlindungan konsumen, cg. memberikan masukan sarana kepada pemerintah daerah dalam sektor kegiatan ekonomi masyarakat dibidang metrologi dan perlindungan konsumen serta menyiapkan pelaksanaan hubungan kerja sesama instansi pemerintah daerah, instansi vertikal maupun instansi lainnya didaerah, bp.: u: ir. incmjawabnva masing masing, ss. menerima, mempelajari laporan dan saran kepadajaclaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, 1 sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, wwxx.bimbingan dan penyuluhan konsumen gugus pokok kepala seksi bimbingan dar. penyuluhan konsumen adalah melaksanakan sebagian tugas bidang metrologi dan perlindungan konsumen. daisuki menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada rincian tugas kepala seksi bimbingan dan penyuluhbimbingan dan penyuluhan konsumen untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, lh. 1nenginventarisasi, permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi bimbingan dan penyuluhan konsumen serta menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, anclaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengendali lan, pembangunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman petunjuk teknis perlindungan konsumen daerah: gc. (: c. memengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan seksi bimbingan dan penyuluhan konsumen agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, membagi habis tugas saksi pengawasan koperasi dan uhnya masing masing, .konsultasi, advokasi perlindungan konsumen tugas pokok kepala seksi konsultasi, advokasi perlindungan konsumen dalah melaksanakan sebagian tugas bidang metrologi dan perlindungan konsumen dan memberikan konsultasi kepada konsumen serta melakukan penanganan penyelesaian sengketakonsultasi, advokasi perlindungan konsumen untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, bh. nenginventarisasi, permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi konsultasi, advokasi perlindungan konsumen dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, anclakukan pengawasan dan penyuluhan tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat dan dunia usaha, anclakukan penyidikan umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam perlindungan konsumen, cc.erlindungan konsumen,, anc mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umumaksi konsultasi, advokasi perlindungan konsurackclan melaksanakan tugas kedinasan lain'a yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang berlaku, kepala seksi metrologi, pengawasan, standarisasi dan mutu produk tugas pokok kepala seksi metrologi, pengawasan, standarisasi dan mutu produk adalah melaksanakan sebagian tugas bidang metrologi dan perlindungan konsumen dan menyiapkan bahan rencana dan program bidang metrologi legal, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi serta standarisasi dan mutu produk. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam aliemetrologi, pengawasan, standarisasi dan mutu produk untuk dijadikan pedoman seksi metrologi, pengawasan, standarisasi dan mutu produk dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya: cc.kemetrologian, cd. menyiapkan bahan pengelolaan laboratorium, instalasi uji, standar ukur, verifikasi standar, interkomparasi standar, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemeriksaan, pengujian, kalibrasi standar ukuran dan melaksanakan kegiatan tera, http dan perlengkapannya serta sertifikasi, melaksanakan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus bkt), melaksanakan fasilitasi terkait penerapan standarisasi, hari dan desain produk, melaksanakan pemantauan, pengawasan serta evaluasi penerapan standarisasi: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktura! umum dilingkungan saksi konsultasi, advokasi perlindungan konsuracnultasi, advokasi perlindungan konsumeeng imun dat nyu ahz ambua4hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas bupati lampung selatan, rocky mendoza szp diundangkan kalinya pada tanggal daerah kabupaten lampung selatan, ishak berita daerah kabupaten lampung selatan tahun nomor bagan struktur organisasi lampiran: peraturan bupati lampung selatan dinas koperasi, perindustrian, ata. perdagangan dan usaha kecil menengah awan kabupaten lampung selatanpena kepegawaian bidang bidang bidang bidang bina koperasi bina industri perdagangan metrologi dan dan umkm perlindungan keran konsumen seksi seksi seksi seksi umkm dan tebal perdagangan kemitraan pem soal dalam negeri neuen gonna seksi seksi seksi seksi usaha koperasi usaha industri perdagangan konsultasi luar negeri advokasi ana remi perlindungan apa ana men let maan pok nan mal konsumen seksi meng kta pop kelembagaan dan seksi seksi seksi legalitas koperasi bimbingan bimbingan usaha metrologi. dan umkm produksi dan sarana pengawasan perdagangan standarisasi dan lenong mutu produk unit pelaksana teknis bupati lampung selatan, kepala bidang perdagangan, membawahi seksi perdagangan dalam negeri, seksi perdagangan luar negeri, saksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan, kepala biar ldan oli kong sn, membawahi bidang metrologi dan perlindungan konsumen, membawahi saksi bimbingan dan penyuluhan konsumen, saksi konsultasi, advokasi perlindungan kong an, bh. seksi konsultasi, advokasi perlindungan konsumen saksi metrologi, pengawasan, standarisasi dan mutu produk,koperasi, perindustrian, perdagangan dan ukm sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan ukmgan pengendalian pembangunan pengoperasian, perindustrian, perdagangan, can usaha kecil menengah dengan instansi pemerintah dan organisasi ku, perdagangan dan usaha kecil menengah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian lugas kepala dinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan ukmperdagangan, dan ukm dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dinas, bh. poperasi, perindustrian, perdagangan dan ukmoperasi, perindustrian perdagangan dan ukm agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan ken) pembangunan, mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan koperasi, perindustrian ,perdagangan dan ukm sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, membagi habis tugas dinas koperasi, perindustrian perdagangan dan ukmoperasi, perindustrian perdagangan dan ukm mempunyai dan memahami beban tugas dan l,perdagangan dan ukm menilaigeperasi, perindustrian, perdagangan dun ukm: penyusunan anggaran, pengolahan data dan pelaporan, serta pembinaan organisasi dan tata laksana:: cdoperasi, perindustrian perdagangan dan ukmk: dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, ince.scd. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutanh.melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan kepala dinas, ii. membina kegiatan keolahragaan, ketertiban, kehumasan cilk.! dn lugas perencanaan dibidang rencana kerja dinas, yang meliputi pengumpulan : mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan ped:: menyusun data statistik, menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin pembangunan: menyiapkan bahan kerjasama teknik untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan: menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dpa lingkup dinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan ukm: memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan supaya sesuai dengan rencana yang telah disusun: memantau dan mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan pembangunan perhubungan menyusun laporan laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan pembangunan, melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan ukm: menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan dinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan ukm:, perdagangan dan ukm, masing masing sub bagian pada bagianjawab kepada sekretariat: ppel: menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan anggaran dinas::koperasi, perindustrian, perdagangan dan ukm: melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan: menyelengarakan pembukuan, penghitungan dan verifikasi pertanggung jawaban keuangan: kk.an penyusunan laporan kasasi anggaran: ih.pat melaksanakan tugas secara ka) berdaya guna dan berhasil guna: membagi habis tugas sub'jawabmasukan dalam penyusunan program lebih lanjut: ovabagian ketiga kepala bidang bina koperasi dan umkm tugas pokok kepala bidang bina koperasi dan umkm adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang pelaksanaan pembangunan pengoperasian dan umkmseimbangan koperasi, pembinaan usaha koperasi, pembinaan kemitraan dan fasilitas koperasi, pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dalam ig, rincian tugas kepala bidang bina koperasi dan umkm adalah sebagai ber perdagangan dan perlindungan konsumen serta rencana kerja pada bidang bina koperasi dan umkmpengoperasian dan umkmkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang bina koperasi dan umkm dengan instansi terkait dalam bidang koperasi. pengusaha kecil menengahmkm serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan bidang pengoperasian can umkm sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang bina koperasi dan umkm: ci. membagi habis tugas pada bidang bina koperasi dan umkm kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami beban tugas dan langsung jawabnya masing masing, cca
|
tka aja tpa maa pan bupati lampung selatanan, menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang bidang bina ideologi dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya,implementasimenyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan bela negara, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi bela negara, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan bela negara, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasi guna, membagi habis tugas sub bidang bina ideologmenyempurnakan hasil kerja lebih lanjut, dan melaksanakan tugas badwawasan kebangsaan kepala sub bidang wawasan kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, serta menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda pengharwawasan kebangsaan adalah sebagai berikut melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya sub bidang wawasan kebangsaan dalam rangka penyusunan program kerjaidang wawasan kebangsaan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalah,dan, menyiapk, menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan hari hut lampung selatan, menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan hari kebangkitan nasional, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan sub bidang wawasan kebangsaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayagura dan berhasilguna, il. membagi habis tugas sub bidang wawasan kebangs yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. bagian keempat kepala bidang politik dan kewaspadaan nasional kepala bidang politik dan kewaspadaan nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan kesatuan bangsa dan politik dibidang politik, serta bidang kewaspadaan nasional. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala bidang politik dan kewaspadaan nasionalpolitik dan kewaspadaan nasionolitik dan kewaspadaan nasional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun:nyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik kepemerintahan, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan ddan pemilukada, menyiapkyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat dhukum dan ham, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial, il. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing, membagi habis tugas pada bidang politik dan kewaspadaan nasionalolitik kepala sub bidang politik mempunyai tugas. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala sub bidang politipolitiklugas sub bidang politik dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi kebijakan politik, cd. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, menyiapk dan tidak memperoleh kursi, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikwakil rakyat, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring pemilu dan pemilukada, inclaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah bidang politik, menghimpun data dan informasi hasil koordinasi badan dengan badan instansi dalam pengkajian bidang politik, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan sub bidang politik agar dapat melaksanakan lugas secara berdaya guna dan berhasil guna, membagi habis tugas sub bidang politiknhoo. ancnasional kepala sub bidang ketahanan nasional mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan pemantapan kewaspadaan nasional. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala sub bidang pemiluketahanan nasionalketahanan nasional dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. menyiapkan bah daerah, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantaumenyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial, menyiapkan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan orang asing didaerahnasional agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna, membagi habis tugas sub bidang ketahanan nasionalketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi kepalakepaladalam rincian tugas kepala bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomitahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.hanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi., agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun: cc. mengumpulkan dan mengolah data serta perumusan kebijaksanaan mensistemmatis data dan informasi yang berkaitan dengpelaksanakerukunan umat beragama dan kepercayaannya: merumusmerumuslembaga swadaya masyarakat dan yayasan: merumuskperumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumberdaya alam dan kesenjangan perekonomian: menyiapkperumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi: il. membagi habis tugas pada bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya:seni dan budaya kepala sub bidang seni dan budaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dan pengembangan nilai nilai kebudayaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam rincian tugas kepala sub bidang seni dan budayaseni dan budaya untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang seni dan budaya dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya cc. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelestarian kesenian daerah, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai nilai kebudayaan, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan sub bidang seni dan budaya agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna, membagi habis tugas kepala sub bidang seni dan budayagama, kemasyarakatan dan ekonomi kepala sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi mempunyai tugas menyiapkan merumuskan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta permasalahan sosial kemasyarakatan juga ketahanan lembaga usaha ekonomi. untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam rincian tugas sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya cc. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitas dan komunikasi, pelaksanaan, penyusunan dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakatce. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelestarian nilai nilai keagamaan dan kepercaybahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan dibidang sumberdaya alam dan penanganan kesenjangan ekonomi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan dibidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, menyiapk, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perlindungan konsumen, el. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama lembaga perekonomian dan koordinasi kebijakan lembaga perekonomianagama, kemasyarakatan dan ekonomtahanan agama, kemasyarakatan dan ekonom: dan oo. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai kencan net dan latantian yana karir tea bab ketentuan penutup ketentuan lain mengenai unit pelayanan teknis badannol para koordinat ditetapkan kalinya asisten bid. mmm. pada tanggal insan asisten asisten bid members bupati lampung selatan, asisten bosnia kabar. organisasi rock mendoza szp kabar hukum cebadan kesatuan bangsa dan politik tanggal: kabupaten lampung selatan kepala badan kelompok sekretariat jabatan fungsional men sub bagian sub bagian sub bagian tea ape umum dan perencanaan keuangan bidang bidang bidang bina ideologi dan politik dan ketahanan seni. budaya. kebangsaan nasional ekonomi sub bidang bina sub bidang sub bidang ideologi politik ketahanan seni dan budaya sub bidang sub bidang sub bidang wawasan kewaspadaan ketahanan agama, kebangsaan nasional kemasyarakatan dan ekonomi unit pelaksana teknis bupati lampung selatan, ino| para koordinasi sekarang asisten arum.| asisten dianvonooes asisten masa rock mendoza szp asistensi dodooooman gd abu sanitasi mana titi iba memutuskan: menetapkan:kabupatensatuan bangsa dan politik kabupaten lampung selatan. kepala badan adalah kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten lampung selatan. unit pelayanan teknis adalah unit pelaksana teknis badan kesatuan bangsa dan politikkesatuan bangsa dan politik kabupaten lampung selatan adal, cc. sub bagian keuangan, bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, membawahi: sub bidang ideologi,, sub bidang kewaspas'aan nasional. ijjgjaagjaua bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, membawahi: subsid ketahanan seni dan budaya, subsid ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi: kelompok jabatan fungsional. bagian kedua struktur organisasi bagan struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politikkesatuan bangsa dan politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik, melaksanakan membina terhadap aparatur badan kesatuan bangsa dan politikrencanaan pembangunencanakesatuan bangsa dan politik dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsiesatuan bangsa dan politikkesatuan bangsa dan politiksatuan bangsa dan politik sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, membagi habis tugas badan kesatuan bangsa dan politik dibidang tehnis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan badan kesatuan bangsa dan politik kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik, memberikan syusun norma, standar, prosedur dibidang kesatuan bangsa dan politiktugas kesekretariatan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dilingkungan badyiapkan rancangan peraturan dan pengelolaan kepegawaiapegawaian kantor yang meliputi usulan kenaikan pangkat, mutasi, kesatuan bangsa dan politik, merumuskan program dan rencana kerja badan berdasarkan hasil koordinasi dengan seluruh bidang melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan pada badan kesatuan bangsa dan politik: (aa iii ro. mengelola administrasi keuangan kantor yang meliputi penyusunan anggaran badan, pembukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantoraantata usaha pimpinan, perbuatan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga, juga melaksanakan tugas koordinasi penyusunan urusan kepegawaianlaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik, melaksanakan penataan administrasi surat menyurat untuk mempermudah proses lebih lanjut:badan kesatuan bangsa dan politik, menyiapkan dan memantau penyedia tempat dan perlengkapannya unuk keperluan pelaksanaan rapat dan pertemuan badan lainnya, menyusun jadwal acara dalam administrasi kegiatan kepala badan sesuai bahan dan data yang ada, menyiapkan bahan pelayanan keputusan badan yang meliputi pengadaan, penyiapan, peminjaman dan kegiatan kepustakaan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai maupun masyarakat tentang badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana bahan pengelolaan peraturan kepegawaian, mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan pedoman dan petunjuk teknis membina dan penataan system, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur sesuai dengan peraturan perundang undangil. bagian perencanaan kepala sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala sub.menyususub bagian perencanaan dan penyusunaerencanaan, menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan badan baik bulanan, triwulan maupun tahunan untuk dijadikan acuan dan pelaksanaan tugas, mengumpulkan, menyusun serta menyajikan data dalam informasi yang berhubungan dengan aktivitas kantor sebagai bahan perencanaan lebih lanjut, menyusun bahan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan kantor agar berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan kantor untuk pertanggung jawaban kerja kantor dan untuk bahan masukan penyusunan program dan rencana kerja kantor selanjutnyaksud dalam penyusunan program lebih lanjut, melaksanakan tugas lainnya yang berikan oleh atasan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan., ketatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembuku, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan keuangan badan, menyimpan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan anggaran badan bekerjasama dengan unit kerja terkait berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan ketentuan vansberaku ' 'nyiapkan laporan keuangan badan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis dibidang keuangan yang berlaku sebagai bahan penanggungjawab keuangan badanbina ideologi dan wawasan kebangsaan kepala bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaanbina ideologi dan wawasan kebangsabina ideologi dan wawasan kebangsaan,satuan bangsa dan politik serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan dan ideologi negara, menyiapkan perumusan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan: menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi penahan nilai nilai sejarah kebangsaan, menyiapkan perumusan kebijakan jan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan, membagi habis tugas pada bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaanbina ideologi kepala sub bidang bina ideologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan ideologi negara dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala sub bidang bina ideologisatuan bangsa dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja sub bidang bina ideologi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas:
|
uang tia bupati lampung selatan peraturan bupati lampung selatan nomor o9), inspektoratang segan tin are lem inspektoratbagian kedelapan kelompok jabatan fungsional auditor melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan, melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan, melaksanakan kegiatan teknis pengawasan keuangan, menyusun kegiatan program pengawasan wilayah kerjanya,, ce.laporan dengan pengawasan serta peraturan perundang undangan yang berhubungandengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyampaikan mengumpulkangelap tahun. bab ketentuan penutup pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuaninspekturkontrna ana tta ambien wo.lum.! "a $ (asisten doaaesonmonas asisten daaasemonooa lista daamemarows |kapas musim bagan struktur organisasi inspektorat tanggal jamuan kabupaten lampung selatan inspektur sekretariat kelompok kelompok jabatan fungsional jabatan fungsional p2upd auditor evaluasi dan administrasi teen mos banklampung selatan, rock mendoza szp ino| para koordinat sekoakab asisten bid. apu. asisten dnrevooo asisten dorneeoaoe sistem anwar ito onanoen lk. manainspektorat, adalah sebagai berikut inspektur: sekretaris, membawahi kepala sub bagian perencanaan: kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan: dan cc. kepala sub bagian administrasi dan umu.n. inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah iii: inspektur pembantu wilayah iv: kelompok jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah: dan kelompok jabatan fungsional auditor. bagian kedua struktur organisasi bagan struktur organisasi inspektorat tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. bab iii uraian tugas jabatan bagian kesatu inspektur tugas pokok inspektur adalah memimpinlugas pengawasan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas inspektur adalah, memimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program kebijakan pengawasan agar sesuai perencanaan yang telah ditentukan: mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengantae bea maa awalan sesat last ,h$xh e m(, dan melaksanakan tugas kedinasan lainv:sena ten maan inna san akan ora neta adenya agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing masing, mengevaluasi hasil kerja dalam pelaksanaan tugas oleh bawahan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atas, melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian analisis pelaporan, melaksanakan tugas rumah tangga inspektorat yang meliputi sarana kram tata naa aan kanjawabnya masing masing, il.untuk bahan penyusunan apbd inspektorat dan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi pengawasan berwarn. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, melaksanakan koordinasi pengawasan bersama para pejabat fungsional dalam hal pengawasanf,vjiiiola kaniiiugas, melaksanakan koordinasi pengawasan bersam: (membuat laporan kepada'pipa css ary,tujuh kelompok jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, melakukan pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan bupati, melakukan pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu, ce. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, menyusun kegiatan program pengawasan wilayah kerjanya)j
|
para sr:m. aan'telematika sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang pos, telekomunikasi dan telematikallugas secara berdaya guna dan berhasil guna, ih.os tugas pokok kepala seksi pos adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pes, telekomunikasi dan telematika bidang pos. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasa! ig, rincian tugas kepala seksi pospos untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, bh. menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang lugas seksi pos dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya: melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan penertiban jasa titipan dan pengiriman barang, gc. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan filateli, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi teka:i dibidang pos, (melaksanakan dan, wu. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional! umum dilingkungan seksi pos agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, h.membagi habis tugas saksi posmua: dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. kepala seksi telekomunikasi tugas pokok kepala seksi telekomunikasi adalah melaksanakan sebagian lugas bidang pos, telekomunikasi dan telematika bidang telekomunikasi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam is, rincian tugas kepala seksi telekomunikasi adalah sebagai berikut:eks telekomunikasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan: bh. menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang lugas seksi telekomunikasi dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, (melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang telekomunikasi: jd. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang telekomunikasi, melaksanakan danre dan penangkal petir, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional! umum dilingkungan seksi telekomunikasi agar dapat melaksanakan lugas secara berdaya guna dan berhasi! guna, vw, maaauaaajaamajamjajauananannunnunau membagi habis tugas saii. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut, dan jitelematika kepala seksi telematika adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengaturan dan penilai(teknologi informatikatelematika untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, hb. menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang lugas seksi telematika dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar pedoman pengembangan dan pembangunan sistem informatika, menyiapkan bahan penerapan sistem jaringan, komunikasi data serta teknologi informatika., (w, dcc iii eww4w iiiunik menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam: hb. memimpin mengarahkan serta memantau bawahan dalam laksana: bh. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan lugas dibidang sarana komunikasi dan destinasi agar pelaksanaan usas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun: mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasilce.cles: bagian keempat.india, usaha penyiaran serta sarana teknologi komunikasi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian) la., bh.agar pelaksanaan lugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun, cc. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasi!ce.diel, wwwn. membagi habis tugas pada bidang sarana komunikasi dan designdan rn. melaksanakan tugas kedinasan !'ain yang diberikan oleh atasan,standarisasi penyiaran dan media. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam puasa! rincian tugas kepala seksi standarisasi penyiaran dan medidalam rangka penyusunan program kerja saksi standarisasi penyiaran dan mediadan media dan menyusun bahan untuk pemecahan masalah, melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis data dan penyiapan bahan program pembinaan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis dibidang standarisasi penyiaran dan media ci. menyiapkan bahan penyajian informasi melalui penyiaran dan media, melaksanakan pelayanan penyiaran dan media, membantu pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan penyediaan media centre ruang media) untuk kelancaran pelaksanaan lugas, memimdan media agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, membagi habis tugas seksi standarisasi penyiaran dan media kepada aparatur jabatan fungsional umum sebagai bawahannya, agar setiap personil! memahami tugas dan tanggungjawab masing masing: javana (tt ii! program lebih lanjut, mengevaluasi hasi!usaha penyiaran tugas pokok kepala seksi usaha penyiaran adalah melaksanakan sebagian lusaha penyiaran., melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan usaha penjara berkoordinasi dengan instansi terkait: melaksanakan dan, melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi kelayakan dibidang usaha penyiaran: melaksanakan dan, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional!, membagi habis tugas saksi usaha penyiarm. ,),) ugn melaksanakan sebagian tugas bidang sarana komunikasi dan desimninasi informasi dibidang pelaksanaan rumusan kebijakan strategis, sertifikasi, keamanan teknologi layanan pemerintahan dan dunia usaha berbasis elektronik.sifaaksi sarana teknologi komunikasi dan menyusun bahan untuk pemecahan masalah: melaksanakan dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan rencana strategis pembangunan dan tatakelola layanan pemerintahan berbasis elektronik: melaksanakan dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang sarana teknologi komunikasi: melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana teknologi komunikasi: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional! umum, #. membagi habis tugas seksi sarana teknologi vw wvwvwvjwvwvwu aaaka) sg, rincian tugas kepala bidang informasi publik, bh. menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang aa) an) ta) informasi publik dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional umum dilingkungan bidang informasi publik agar dapat melaksanakan lugas secara berdaya guna dan berhasil guna, .menyusun rencana program dan petunjuk teknis bidang informasi publik: melaksanakan program dan petunjuk teknis bidang informasi publik, melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang informasi publik: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: melaksanakan koordinasi'dan kerjasama dengan lembaga instansi lain bidang informasi publik,66. y(y ( '(j' j bd #('u'u'v( wwwdibidangmuin untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, bh. menginventarisi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas saksi pengelolaan pendapat umum dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya c., melaksanakan pemantauan situasi kegiatan masyarakat dan pemerintah, melaksanakan pengelolaan pendapatan umum, melaksanakan pengelolaan informasi daerah, ge., menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pengelolaan pendapat umum: ii. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional! umum dilingkungan seksi pengelolaan pendapat umum agar dapati melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna,nmcc vw . memutuskanunit pelayanan teknis adalah unit pelaksana teknis dinas komunikasi dan informatikaomunikasi dan informatika kabupaten lempung selatan adalah sebagai berikut kepala dinas, sekretaris, membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian: kepala sub bagian perencanaan, kepala sub bagian keuangan. ly" kepala bidang pos, telekomunikasi dan telematika, membawahi kepala seksi pos: kepala seksi telekomunikasi: kepala saksi telematika. ebiibidangsd, rincian tugas kepala saksi informasi politik, hukum dan keamapolitik, hukum dan keamanan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya cc., mengelola informasi lingkup politik, hukum dan keamanan: uu. mengelola informasi tentang pemberantasan korupsi: mengelola informasi tentang pemilu, hari hak atas kekayaan intelektual dan ham hak asasi manusia mengelola informasi tentang peraturan dan perundang undangan, h.: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional umumuap personil memahami tugas dan tanggungjawab masing masing: kkasebagian tugas bidang informasi publik dibidangkesejahteraan rakyat dan perekonomian dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya cc. mengelola dan menyusun informasi perdagangan dan jasa, investasi dan industri, mengelola dan menyusun informasi ketenagakerjaan, koperasi dan umkm: mengelola dan menyusun informasi kependudukan, sosial budaya dan agama, mengelola dan menyusun informasi pendidikan, kesehatan dari lingkungan hidup, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan lugas,, ii. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional umum dilingkungan saian berhasil guna, membagi habis tugas sawwwketentuan penutup ketentuan lain mengenai unit pelayanan teknis dinas, akan ditetapkan dalam peraturan bupati tersendiri. hal hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas akan ditetapkanhli bupati lampung,bawa bagan struktur organisasi lampiran peraturan bupati lampung selatan dinas komunikasi dan informatika nomor tahun kabupaten lampung selatan tanggal januari kepala dinas alm sekretariat kelompok sena para jabatan fungsional. tai rae menari etos atap nonngerata into bur pemetaan kea sub bagian sub bagian bagian umum dan perencanaan keuangan nag kepegawaian nan pen bidang bidang bidang pos, telekomunikasi sarana komunikasi informasi publik dan telematika dan diseminasi informasi aka seksi seksi standarisasi pengelolaan pendapat penyiaran dan media umum ana maa seksi seksi seksi telekomunikasi usaha penyiaran informasi poli tik hukum dan keamanan uas bbb dai seksi seksi sarana teknologi informasi kesejahteraan telematika komunikasi rakyat dan perekonomian unit pelaksana teknis dinas bupati lampung selatan, rock mendoza szp ls) kepala bidang sarana komunikasi dan destinasi informasi, membawahi: kepala seksi standarisasi penyiaran dan media, bh. kepala seksi usaha penyiaran, kepala seksi sarana teknologi komunikasi. kepala bidang informasi publik, membawahi: kepala seksi pengelolaan pendapat umum, kepala seksi informasi politik hukum dan keamanan, kepala seksi informasi kesejahteraan rakyat dan perekonomiandinas komunikasi dan informatik. #lakukan kerjasama dan koordinasi dibidang komunikasi dan laformal: bh.:mem: langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang komunikasi dan informatika: lh.: hidangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit lingkungan dinas komunikasi dan informatiku., iv v v www 0101aa, ,336633aaaa,,, ,,, ,aaaaauwuwaa,aaaaaaaaaa aaaaaa gagaeaaaaaaaaanaaaa,,aaaaaa mn huh: dan pelaporan pelaksanaan program,,dilaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, lk. sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, uwww aaaaaa 16110106506030jaauuwwj unteva #.lh,(: melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan kepala dinas, menyiapkan bahan pembinaan kegiatan keolahragaan. ketertiban, kehumasan dan penatalaksanaan lingkungan dinas:laksanakan penelaahan dan pelayanan kepustakaan dinasmimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional! liput lingkungan sub bagian umum dan kepegawa'an agar dapa! melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, t vw vs bawaan (ii membagi habis tugas sub bagian umum dan kepegawaian kepada aparatur jabatan fungsional umum sebagai bawahannya agar sulugas perencanaanlaksanakan pengumpulan, mengolah dan menganalisis data rutin dibidang komunikasi dan informatika: melaksanakan penyajian data rutin dan menyusun data statistik dibidang komunikasi dan informatika: menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin komunikasi dan informatika, menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dpa lingkup dinas komunikasi dan informatika: memantau dan mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang komunikasi dan informatika agar sesuai dengan rencana yang telah disusun, menyusun laporan laporan pelaksanaan rencana dan program rutin komunikasi dan informatika: melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan dinas komunikasi dan informatika:evaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan, dan iwall dan rencana perubahan anggaran dinas, ccnyelengarakan pembukuan, penghitungan dan verifikasi pertanggung jawaban keuangan serta menyiapkan bahan kerjasamapaw www aan?abatan #fungsiontaluk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak: bh.lugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun: menyusun analisa data dan program pelayanan usaha jasa pos, filateli. penyelenggaraan telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio dani penyiaran:r penyiaran,,:
|
undang undang nomor tah tentang penetapan undang ulang. dar ura nc.voor bidang undang dar nomor tahun undang kuricang dar urat porno tah l956 tentang pcb luk; dara tirinya tcrrnas l(laura_ja ala link curiga der ngk len lampu ikatan bagi dari i.mdn lembaran negara republik indonesia nomor tari bah lccn barn negara cpu bli ridoncs nomor muda ng u ndu nomor tcau.ang pokok pokok kcpcgawaia lcrn lcrnbaran negara republik indonesia tahun nomor bahan lcrnba ran negara l~publik indonesia nomor ~, jabatan saluran polisi parking praja kabupaten lampung lat.an; iv1 cgi nga lv1cnirnbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan (]) pera tua pcrncrintah nomor tentang orga isasi pcrarigkat dae rah, para r.ura daerah kabupaten lampung sela tan nomor cnt.ang perban tuka organisasi tata kerja l)crank< daerah kabupaten lampung selatan sebagaimana lelah diubah beberapa ali, ter hir lengan peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor perlu rincian tugas jabatan masing masing para angkat dan bupati hidung selatan,. rincian tugas jabatan satuan polisi pamong praja kabupaten hidung selatan dengan ra.umat tuhan yang maha esa tentang tahun voor peraturan bupati lampung selatan pat lampu(~ selatan peraturan worncr crnbaran negara republik indonesia nomor peraturan pemeran tah nomor tentang pembagian pemerintahan antara terner indah pemerintahan daerah proven si, dan pernerint.ahan daerah patga.n negara republik indonesia nomor tanpa han lcrnbaran negara republik indonesia nomor l.]: per aturan mcm.eri negeri nomor l~~ len tang pedoman ngcloluan nga dae rah sebagaimana lelah ubah bce rapa li, tra hir dengan turun motor negeri nomor tc.1hu11 teratur menteri negeri nomor tah tinta petunjuk tkn penataan organisasi perangkat daerah; peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor tent.ang pcrnbentukan, organisasi clan tata kerja perangkat daerah kabupaten lampung selatan lcrnbaran daerah kabupaten lampung selatan tahun nomor tambahan lembaran der kabupaten lampung sclatari nomor scbagaimaria telah diubah zebra kali, torak hir dengan peraturan daerah kabur tcn lampung silat.a nomor lembaran der kabupaten lurnpuru; selatan1 tahun nomor tam lem r<: ij; 1cr;: : \n len ,;j sela lc. nomor undang undang nomor tentang pamer into han daerah lernbara negara republik indonesia nomor bahan lcrnbaran negara republik indonesia nomor scbagairriana telah diubah beberapa li, ter ringan unda ng ulang nomor lembaran negara f~publik indonesia tahun mor tambahan lebar n~gaon republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang rim barisan keuangan tara pemeran sat dan pcrncrin tahan daerah lembaran negara republik indonesia nomor tambahan.n lcrnbaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun t:centang pcrnbcn va raka bidang surnbcr daya aparatur da: { mcrnbawahi: sc'ksi surnbcr daya para tur: :~( ksi perlindungan suara kat; ". ' l. r3icon1g kctcrti ban urn dan kctcntrarnan, masyarat~at terbawah ksi ope clan pengendalian; seksi kcrjasarna; :3tci<rng pcncgaka pcat.ura perundang undangan da(:rah, mcrnbuwahi; saksi pernbiriaan, kawasan dun penyuluhan; saksi penyu.dika dam penyidik.n; sl. rct.aria rne bawah sti! bagian umur l(cpcgmvaian;. <~t bagian pcrcnca naa still bagian kcuarigan: l< : pala satuan; susu nan organisasi satuan polisi parking praja kabupaten lampung cinta adalah sebagai berikut: bab i: i susunan dan struktur organ.isa.si, bagian kesatu. surian organisasi pera uran ini yang dirnaksucl d;~:rg~n dar.rah ala daerah kabupaten larnpurig sela lan. pcrncri nt.a daerah adalah pemcriritah da(~rah kabupaten lampung sela lan. rupa adalah bupati lampung s:e.l;ata~., sekretaris daerah adalah ~ekr'eb_ri daerah paten lampung selatan. satuan polisi pamong praja adalah saluran polisi parnorig praja kabupaten lampung $elata ~n. kepala saluran adalah kepala satu pol isi parking praja kabur tcn lampung sal ketentuan um(jm :::' ., menetapkan: ;. bab cl. many sun dan rnelaksa akan kebijakan satuan polisi pamong aja dan f>nlinclungan masyarakat; c . pelajari para. ,.1r~n perundang. undangan ;yang berhubungan dengan bidang saluran po! js1 pamong praja dan per lindungan syara scr i:w1 perundang undangan luarnya sebagai acuan dalu poli.i ria tugas: mcmbirnbing, rnengawa dan memberi petunjuk bagi memaksa naan tugas bawah cln clan <apabila terjadi penyimpangan:n, ,mengambil langkah langkah ym1g diperlulrnn sesuai dengan ketentuan_n !perundang undangan yang berlaku; ryong praja; rncrnirnpin, membina, mengoordinasikan, memantau clan menge kendalikan pula program dan kebijakan tckrjis bidang satu polisi pamong praja clan perlindungan masyarakat agar'sesuai dengan pere canaan yang telah ditentukan; melaksanakan koordinasi, integrasi dari ~in ionisasi: terhadap lembaga umur: instansi lain untuk mendukurrgpelaksanaan tugas satuan polisi unit monyclcngarakan juga pokok sebagaimana ternak sud alan nci.u i.tugas polisi pamong praja adalah sebagai ber ut: l susu11 mcr urn program clan cija kan cli bilang s<1t l1< poli parnorig praja clan perlindungan syara dalan rangka pr.capaian penyelengaraan tugaspokok dan fungsinya juga pokok kcda sa.tari' adala mernirnpin ~a;tuan; polis: parking praja dengan tugas pokok fungsi satuan, rnelaksariakan perribinaan terhadap para tur satuan agar dalam melaksanakan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna dan rnak kanakan kocrdiriasi bidang pelaksanaan satuan polis: pamong praja dan dengan instansi werneri'tah serta organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku uru.uk kelancaran tugas satuan polisi pamong praja. r. bagian kesatu kepa sat.uan bab iii rincian tug jaba tan satuan polisi parnorig praja sebagaimana merupakan bagian !yang tidak pisahkan dari f3akan struktur organisasi tercantum pada lampiran.n clan i>saluran ini. .' '.! pula satuan polisi pamong praja kecam;atol~, yang: dipimpin kcda uni satuan polisi pamong praja kecamatan. bagian kc~\,,~) ,,'. ~. struktur org~ ji ~~l !'.; ::: unit lc h ::~ . fungsional, terdiri ~ari sejumlah j~bc1ta?'. fungsional berbagai kelompok sesuai dengan bida l~.dahlia11 dan ;~, l\c lon batan mig dibagi dalam kcicrarnpilun. . r ~ 'i: ;;;:. ': ;~; : ;~_ i: ;, .~. clnk kanakan koordinat dengan sch }ruh bidang dala.m ngka prev urban program kerja saluran sebagai pedoman anggaran, pendapat dan belanja satuan serta 'rei1cana kerja $coret.aria unt.uk jud acuan lain pclaksariaan tugas; i>. ill nga rah serta maria t.c\ ',~r.chan: lia lam rnclaksa tugas kota lei usa hari, agar dapa tcrlaksaria s~:suai teng:an program kerja _v<111g te.la st.m rumus scsm progr arn clan rcricann kerja alfa den:gan!: sulur bidang. nwi; ~:;;:111c: cva uc\s mcrumska; laporan regia i:a ~ad;; tua parnorig praja serta laporan kegiatan kota tau sah saluran; mempelajari pcr atur perundang undangan !yang ber hubungan dengan bidang sara polisi pamong praja serta p'era~: uran perundang;.:.undangan v;rng berhubungan dengan ketatausa:haan sebagai landasan calan tlc.;angan tugas sekretariat; 1rn 11kelola urusan umum, rumah tangga,: admin;~.istri:i surat mcnyurnl dan ken rsi pan, adri istri kepegawaian, ubu1~gan mas rak protokol cl: c:1clrninistrnsi perlengkapan lain satu!:ln; 1n1 11galon aclrninislrasi keuangan yar.1g: diliputi penyusunan ;111guru , :11l1; porno11kuc:rn, part;1ngggungjmvnb.:1n, p\:rencana;1i1, cv(1lu;;1si scr1:: p(:l;1peran keuangan; t11.'rnb:1gi bis !ug< 1s pacu1 sekretariat kep;? da b1a,wa~an, agar setiap luk mcnyeleriggara gas pokok seb~gaib1ci~a dii11maksud ala pasal cl, rincian lugas sckretar adalah sebagai berikut: ll:'~<1s pokok sekretaris adala rica.kuda .koordinasi pcnyusurian program k.: 1j< s;t (uc l ngclolaa keuangan percncariaan kcpcgawa i;; jh ln1kapa11, rupiah tangga hubungan masyarakat, sura rncnyur at, jlr<> cllrnl, paksa naan calm~si clan perbuatan lq~oran:dinas, sesuai dengan t; ll1 perundang rida ngan yang berlaku untuk pelaksanaan klu acara pelaksanaan tugas. bagian kedua sekretaris' mcrnbagi bis gas baik teknis maupun :all.minister~~ kepada~l 'bawahan, ;1g;1r setiap para tur dapat mcrnaharni .bca~~tugas: dab lariggungjawab ~: smg rasmi; ::[ )'. mcrnbcri petunjuk teknis clan pengarahan": sertai, bimbingan kepada b.iwata dalam.rangka kelancaran plak~a;nar 1r1.juga$'.;:; :. >. ) \. ,,: bcr: usu! dan per.irn ngan kepacfr{:itc:1s~1h cnt~~~(lc\ 11g~~<:ih la ngc:i li11 kebijakan yang akan diambil bc:rda:#arka'.~:'.kqcq;t h~;n da)i (:pcrmurnn perundang undangan yang berlaku; :'f~' :;: '." ;':: .i akt.vita kaca.tinta dan produk:(ivia;:;i\~ pel;~:~s~naar: t:tugas dari l.j;1wnl1crn; ];.: i<. rnc kepada las sebagai sll~<a'n unh.ik : dija ika bah pertimbangan lebih lanjut; dan rnelakaanaka tugas kedinasan lainnya yang ~ibenik).n oleh atasan untuk kclaricaran pclaksariaan tugas; ~ ; tli !;1l<:akan penyelidikan dan penyidikan t:e!rada~ badan orang yang 1n1 l;1kuk<1n pelanggaran terhadap perahu[an qaercih, p.teratur~in l3umat:i ci:i11 ~putusan bupati; 11w!;1l<;~';naka11 penutupan clan pcnycgelrn~ kepada:!batu hukum vang nlt !;111guci l)catur<1n dc:telah, peraturan 8upa~i'dan !;\ep d:tuan e3up<t!i; :;. ijh'!lc tiban ap::1rc:.1t yrn1g malang;tr pcrntl ha\~; tii1h, pci atur111 i3upi:li:i lrn l~puluh<1n 13bupati yang bersih"at rcrresir; ' .,. dae rah yang berisi ra1 t1ci;1kscrnakan operasi f::)penegakan pini'ronan non yudisial; 11w11susu11 lrn merumuskan pcr u rn:h.111g u nanga daerah; program kerja penegak<an peraturan rner invent asas: permasalahan n permasalahan jadi berhubungan ~lc1 1g;:rn bidang tugas e3icing penegakan lj~aturan il~er undang undangan u::icraf dan rncnyusun bahan untuk pemecahan mas?.lainya; unit.uk ngel ngga rakan tugas pokok st~bagai i.ria c1jmpl~sl ala pusat ncia gas kepala bidang penegakan peraturan [perundang tmd nga ~ttl. lil1 bebagai rik melaksanakan koordinasi lengan seluruh 13i~l;ang d!j(n' :~ekrelr1riat calan rika pcnyusurnm progararn kerja satuan. sebab.~ai pcdornan dalan ngka menyusun anggaran belanja bidang p~tegakan peraturan: perundang uridungan der 'untuk dijadikan b8ha~ acuan lain i: pr.luk naan lugas; mcn manga kan serta mcmaritau hasil k r.ia!' bawah lam memaksa.akan tugas dibidang penegakan peraturan perundang undangan d;, ,:rnh, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan suai dengan program tia ying tcl disusun; 111r rn pelajar per ran per undang u nda nga !yang crh:~r bunga dengan riil<:i11g pcncgaka peraturan perundang~undang~c:rn; dara scr pc1 aura perundang undangan yang btrhub~' .gan :tangan bid<rng lugas pc1;agak<::rn pcat.ura pcr undang undangan daerah sebagai ndu d.ila memaksa naa lugas tuan; ;;: : .i. ;!, ;i\l . ::.!f ' ' ,':i .l rncngurnpulkan menghimpun clan menyusun ala d,~r{:bawah;1n sebagai membuat por pelaksanaan l~gas k~pa:~a ata sagu rnn uka dalam penyusunan program lebih lanjut; : : i<. tl1.'tlg cv8!rasi basil kerja bawa han unl'\, lk; lll~flyer~~1r~ fka~: sil kerja lcd1 ul, clan ::: i'.i \fl: . !! naka tugas kcdinasu lainnya yn~1g ~ltbcrih~n c'i)ch aha~rn1 kr.l.secara riaa tugas. ;: !~ i~' ' '. ,i, rr. !.i bagian kct.iga !:f \!. :~: l~< l(cpa 11g penegakan perahu ran perundang un jlatjgan daerah \:::: : i' tu1~< pokok kcda bidang penegakan peran\lynn ~er j:undang lapangan l)< ti1h adalah mulai akan coord invasi melitus[ lari program kerja satuan l~iklan1; peringatan peraturan peruridarig undangan ,daerah, pc~binaan, l\:11g; \vn~:.an clan penyuluhan sci ta melakukan periyelidikandan penyidikan. \:: ':: ',. .; tu .!,ns pokok sck pembinaan, pengawasan r.dan penyuluhan ada lah memaksa can bagian tugas bidang peringatan peraturan per rida ng ~1clc1ng~ daerah sck pcrnbinaa pengawas~o dan penyuluhan. i!. u1 luk nyelengar akan tugas pokok sebagaimana dimaksud alan rincian tugas kepala saksi pembinaan peh~rawa~an dan penyuluhan (l\l;tl1 ~;bagai berikut cluk kcordiriasi korelasi kerja dengan dengan saksi lainnya 11gku11ga 13ilang punca pera tua perundang hidangan der cl;il.1m ngka penyu sun program kerja seksi peri;l[binaan, pengawasan cl: pintu dija pcdornan dalan mulai kanakan u.gas. w11gi given lei purna lama yang baru buritan ~curiga bid ug; sd:si pemain; rnn, pcngcivvasan clan pony~ tuhan l.mtdk ~pemecahan rn: l:. melaksanakan j)crnbinaan, pengawasan dan penyu~hah da iran rangka penegakan pcr< lurah daerah, peraturan sl;lpa. dan }keputusan bupati; l)cr1gl<\oordinasian pelaksanaan pembiriaari~ p~nyawa6ah dan penyuluhan ci<1lam penegakan peraturan daerah, peraturan bl{pati dan: l'\'.putusan j)(i ti; wic1l< s(lll8kan pengawasan terhadap masa~ akan ag~r mematuhi dan rn1 ;1t<1a peraturan der< jh, r:icrnturan 13upeti:dan k:cpt. .tuan.8upa1.i; 1rwl:1k;.;.:rn;:1knn f'cncgaknn disiplin, tata1 tertib dan : j<esc:lahan larva0::bp :11l:'r<1tur pns dalan mcn; lur1i jra!ur;~n ificrun9 <111g u11d;111g< van~ ; i:l '.l.j; !; :. sal poin rrl[1l.;:;;anakan tugas medina l.acara pln riaa juga mcrnbuat laporan kepada kepala kerja untuk dijadikan bahan dalam j). '. ! }ii , >?. ll!; i:;; '.; '. .!.',; .:. : :!.: .,t,; ':.,r. :rli mln kan binaan pengawasan j~x:~cj~( juhi~ ~~lang pcat.uran daerah peraturan bupati dart keputus~n; b,upf ji; j!; mcngurnpulka .dan bekerja sa.ma dunia:i ~ u~!~ kerja* #\n dalam ngka palu ksa riaa kimia tan peringatan peraturan pe;undang t;halangan dae rah; i;. luigi bis gas pad bidang pen~ga\~~n pd!rat ura rerun dang u:1dm1gar1 daerah kepada bawah i :ng~~r ~'setiap f18.pt~ratu' yang ada m. ma hari uga tanggungjawab n1a~i1~g rp hsing. !~. ! l~. rn1 bin mcn berita mot.invasi. l(e'.pci~g. bm~1a0~n ag_ar :<1k::;< uga secara berdaya gurih q,verhaal ~~ma; .::1cr1rna, mempelajari laporan dan' cara!ri; fup.\\ ah~n sebagai rn;1su.kan, dijadikan bah ~:a lam 1nen jku~; program kerja scl.mj hanya mengevaluasi hasil kerja bawahan u~tu'k: m&~yem~~r~:akar hasil kerja lebih lang ut; j:~:: saluran s~bagai !be~tanggungan, aban menyusuri'program dan rcncaria kerja i:'. lainnya yang berisi~n oleh atas unt mt:laksanakan dan menyusun value'.lsi: serta laporan pelaksanaan kc:;:ic seksi penyelidikan clan penyidikan 1rwi; ]c:;~irwan pcnyeliclikan dan penyidik~n i'dalam rf1ngka;'., penegakan l1na1urn daerah, porn.turun 13pali da!l'l<keputusan p,3bupati; 11wi; lc ;<1na kan pen utusan pcnycgela11 k:kepala' [badar . kum y;, 11w:;1nggak pera turun d<:1merah, peraturan !3bupati1:dan li<~ ept)usaha3up<1ti; .:;. lalai1kumpulkan11 cfa11 bcl<cr:juara dcn'ga r1, wi:it' kerja lq,in dala111 rangka1 pelaksanaan cgi;,1t.a11 penyelidikan dan p(:nid]i'kan; ;.: r. : rr1cm1rapi11, ffh cnc<:1akan, mcl hks<; :na.kaj~, r,npnf!;enda jikan dan rncnyclcse:1ikan ka~;us kasus pulang<: ah pcf t hura di1merah, peraturan 13bupati dan l<keputusan l3bupati; l_ :: 111l.': 1oclc11gc:1rakan tugas r1:1ci., lugas kcda!n ~)aksi . i ii.: pokok scbagaima dir?ial~:sud ala sal pcnyclid ika cfo1~.1penyidik.1n .rmala.h sch11gc1i t.;. 11wi;1kuk< coord invasi korea kerja dengan dingin nv.r ngk nga bida pencil peraturan p~n.mda~g qnclangan dura.: l:11t1 ngk; menyusu program' }cria seks!i;" pcnvelid ika da: covid ikan untuk dijadikan pedoman d'ala melaksariaka tugas; .: mengi given pcr masalah yang berhubungan $eng bidang gas saksi panel penyidikan tuk pem~~bahari masa lainya; n1t:ny akan kanakan bah perumusan ktjbijakc~ ngel didikan l111 'penyidikan; pula penyelidikan dan g>enwiki:karl :., :. ~:. it' , . i.: l'tt'. pokok kepala saksi penyelidik n dan we:didik9n adalan lei kan bagian gas bidang pen~gal~an p~rattiran t 'cnt nda clang:rn dae rah penyelidikan dan penyidikan .'. j'. b:: 11w'.<1l<~>e1ncia11 clan menyusun eva lua sii sha l~peran ?pelaksanaan :!' ;rn c:l pcm naa g<.\ r:i n['pe nyi.,l jur{~lll; _:. :.: mcngurnpulkan kerja dengan un'.h crj~ lilin dalan range pcl.rk santan giat.an pembinaan pergi:lwalsarfflan ~~~ny\_!luh81~ h:::;. .f ;,. memimpin, ngarahkun clan memo.i<1asi.:v\p~,~alur fun\gional urn cli lingkup.ga saksi per bin pengawasan ~~tn peri.yt. hari :agar dapat mclnksu akan tugas secara berdaya gurih qan: j;~era~ il . guna; .;~ ~+~f !:. ~ . l. terbagi habis tugas seksi pemberian, 'i pengawas;a_n::i'clan penyuluhan kepada fungsional uru sc~aci:_j,, bab_ha\1ya agar setiap personil merriahami i.tugas dan tanggungjawab paling rri~sing; ,:, mcngurnputkan, menghimpun dan mcn;u~uni: alata dl!ari'.:bawahan sebagai ij<1han tuk mcn ua.t. laporan pelaksanaan: tugas] kepada ata san lf1'.uk dijadikan rna uka dalam penyu sunan f}rograrh lebih ui: wwii<evaluasi hasil kerja bawa nt.uk.' rn~nyc~'.urf.rnl<an: kerja lcl):h lung cl;: 1n1 i;1k~:;nnc:akan lugas kedai n.asa lain nyn yang ~d:beri~n oleh aturan unt k1.:\: !(:arctan pln tugas. i: 1twl;1ks;mc.1kan tugas kcdinasc. lainnya kcl:incaran pcl;1kanan lug<:ls. i;: . .: !.~. (:. ii'. t\. ill 'rn1mpi11, ngarahka dun memotivasi :~1p~:fitur :fl jn)gion:al' u111l1111 ngk ungu sck~~i punya] ikan dan pc_n~~d latt\.agar: i?a r a rnclaksa ria . cc" ' be.rd ,., crh li .,., .:_ ,o._),'.">,~,o <:_c b. ,c:t ct.c ~c. i:. : ', .,, i,._. :,i,, racun bagi bis juga saksi penyelidikan: clc.fn ip~inci hke:1r}!'kopi,da rat.u l 'u \gs ion urn sebaga bawah nya agar ~lia pq)}sonic mcrnaharni ll1! ,8s clan tanggungjawab masing masing; i~) :?j.: '" 1th.':1gcvalussi sil pclakso naan tugas bci\raihan ui1tul~ pcnycmpurnaa:: h.i sil kerja lobi nut.; ,i~ 1i:i , ! n1c'n(:;um1)ulekan, menghimpun dan rncnvusun] data d~draw~han sebagai ' " 'ji b.run untuk mcrnbuat laporan pelaksana1ani)tl.1ga~ hkc1pada:: atasan dijadikan mas akan lam pony l~staf!n '}:yoga jt) l~bih lanjut: 11i. th' :1gcvs rasi kerja bawahan uru.uk' m :rym~'ur]!akar kerja ,. : yc:tsg ~1rubrik~e:~n ;~r'.ch .ps<ll1 unt.uk if: bagian keempat !.'<::pa bida kctcrtiba dar: ;[{ct.ehtramain rvlasya; fran tu~~< kepala bidang kct.cr tiban urn urn d~il ket ~1t: ~man1 masyarakat ltl; mula kuda koor nasi penyusunan program kerja t.uan bilang l):'; u: us<h1 pcdornan koordinasi penegakan' ketertiban urun dan n1311 masa sert kerjasama :dc::nj~a instan~i !di l.' l.l1 mcnyclengga raka gas pokok sebagai mana dip1al1sud dala pusa ),;) inicia uga kepala bidang ketertiban rri n'i dan kctcritrarnan i ~~\':1r ;. 1kat adala sebagai berikut.: r:. !f: ula san knn l\oorciinasi dengan scl uf bi~~ing1 dalan arik penyu susun progararn kerja sat.uan scq)ag~.:tl edc?,main dala rangka 11wny l.1su11 anggaran ~belanja satuan, ;,~cr]t?. betapa~~ k~:~ j<;l bilang j,l tert ban mum ten taman masyarat'kat untuk" jad 1kan bah ;:1c 1ian dal:nn paksa11aan tugas; ll. rrwrnimpin, manga1 akan serta near:1tau; pe~ilalang:h~~il ke'rja bawahan cl1 rr1 rela.ksa naka tugas clibiclang l<studi ban m~m'. ~an ket1 truman ~vlc1synrakal, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan s~sq~i dengan progam '<'ijg! '('jj1qlc81 cl1 list11,' 1r1t ; n pula;: pcm lira peru undang u nanga ;yang ~egrbju bunga denga hid;rng l<clcnilxrn unum dan l(tentara1 t1<:1n mc1syarikat serta pantura: p<:! u 11dc. ng u nanga yang jc1' ngai . dengan bic' nd t l:ga~~ (c1.cn :)d : i urr:t.nn clc111 l<.et.en warna1 masyarat!wt !:>sebaga'~: ~::ir1da. s;rn c!aim pt~l 1kan~1a'l1 l1gc.ls satu.n. i1; rrwnyusu cin rncrumuska program pc~cycle'negara~in kc! er.ti b~rn urn urn l11t l\clcnlra111d11 j\.1asy<.1rekat; !t rrw!1dusun kcbijelk<n1 l(ct.crt.iban umum, dai1. kf:'~entra1a1h l'vla$ye: ;rak dt; th'.i;1k:;anakan koordinasi, konsol. lasi,: panelis1<.tra11 clan pcn,vclcnggaraan kclcrliban umum dc:.l.n. ketentraman]n masyarakat dalan flt' ~c;~<1ka11 part.urn daerah, peraturan1 bl1pati dan ~epl~itu;n bupati; nw1; \~: ;: anak< j11 pc11c:aliran t.erhaclar) masyarakat( yang, rne!anggar l\', lxr urn l.ra l\fa' rakyat; .:calc1 saksi operasi clar'i t," ., i;, pen&c nyali<tn ':; tui~m; pokok scl~si o~)rasi clan pengendali~ n ~d~lah me~ak~ana~an .sebagian ~~m; b1dang kct.crt1ban umum dan ketentraman masyarakat'.jt bilang ::candi dan pcngcnclalian. i; k~rn n<:1kn tug1: l<dinasan1 kt:! 111cara11 pc::l:1ksanacrn tugas. 1th':nbcrilrn11 liv;1si kepada bawahan ~g~ff s< . ar: bercak1y;: g1.rnc1 clan berhasil guna:~;, t_t .i. i,~ i<; :ii rr.c!a ksariaka komedi rasi dengan pihak kep6l~sian: laci1rga aru lalu li1 .las jal.an yang ter~ja_di kemacetan akibat j.'.ang:~crt.~bny{masyarakt1l tern pat rua s ruas yang ada da.lain] lagu!ng0;~ pa'sar maupun berupa krama ian lainnya yang pat rn~pib~~~kan ~c:nn~r1cita) clnk sana pengamanan turn.p'c}t !' keren l'tiap yang pat manga libatkan mengganggu ketertiban: lt)rnurrr cl*n kctentrarnan vl:i: .;y:1r:1kat; '.[ mt: ;1k~''.tn<:akan pcngamarian pikir f\.; lor~ \l~'.: :nd<~, ru11j1ahi,h1ba l111, ccd111w~ t11! worncr'i lil rt.n tern t tren lam j 1ya yrj[ngi f perl uk: ;.i \.:_ untuk sanak t.tugas pengawalan c:lar1 :f:>eri1~arc [kn bupati, pejabat ie:1i11nv:' t.a vjp yang berkunjung daerah; t.ug;: t.ro sat pusa 'kera~~1in1~ dala ayah l1,c <. ~ ;11yci, unt.uk cegah terjadinya hal hal yang [induk dingin kan nw!; nyawa san, pcncrti ban p~(pagan{~ ilina yang racun nggak perda menertibkan para tukang ojek bec}ak 1yang; mangkal cli tcrnpat tempat rawa.n lalu lintas dengan rr1a:ks0d agarjterciptanya sua sari ic1:.ib,arnandanlancar; : i. nw11.\ pka petugas upacara dan petugas pi<:_: untuk l~kegiatan. hnr i hari lw~.< serta pct.tugas min oleh instcinsii i}tin; racun bagi bis gas pada bidang kc~ts~nikah'. mvm tia keren tram vl:1syairnya1 kepada_ bawahan _agar se.ti<~p p~ ~at.ur tfa~g ada mernaharni c'c\~; clan nggu ng]n wc\ smg rna smg; r., 11ct1m< mrn pln_i< ran pra; dm~~ rm\ ah~ scb:tai rnn djadi dalan [_trcnytfaub program kerja scl~rn_juta; iii : . n\~ [memaksa] juga !'. i'."'; (!. 1rh':1evaluasi plak sariawan tugas balapan u~ikj pen~1campur11aan : ;il kerja lebih lanjut. ! ' rr1c:1gl.1usulkan da.n bckerjasarna dengan un;it kerja lain lain rangka pd1 naan kegiatan ter tiba urn pan meter: trauma.i: ma$yara kat; .,. ~;. wiki:kuat lr1porno kepala l<pala satuan !'sebab~i !masuk<' :lll untu~. clip<1dikira bah8n dal c1rn menyusun prog1 ~rn :ke1tj;: sat jnn !lebih k1r1jut; c!::: lai1rny< ~~g ~(j)cria'.n o(cii at::1sf111, u11tuk :r. i'. :j i:. ' ,. l.' ;tt1k menyelengarakan tugas pokok scbagairnana dir;pa~~sud dalan pasal i11 c'ih11 gugus kcda seksi opera dart. p~agency4lsid1~ adalah sebab.ii ~r! t':: ;1kui<< koo inu dun korelasi kerja 'dc1;'.~< f;l[tn~:ln sc b;i l<1i11ny::: clip111bunga11 13ilang cctcot iban l'. ~ cja1i'!:i<cte!for<:1l11a11 sy.uak cl<ll irn rangka rncnyusun program kerja. sc)~ks open1 dla11 pcngcndatian u111 ipad dorna dala.m 111else:~~: r1~<<:ip juga~'. ~c11ginvcnl.<:1f'_isasi pcn biasa:1la'.1an yang ~~i tib} :[1gan :pen, ean ~i,dang tugas scl:s1 operas: clan pengendalian unt.uk 'perpecahan masalahnya : c:. mcrnirnpin, morena akan mengatur dan] men'$.enc~alik8, kimia tan lingkup opera dun pengendalian da~ p~~ .serapan ltu:~n j:in prosedur ~c~l<il~sa.na~n tug~~ kc ~ ~a.~a masyarat<~t:d1b1dp.ng weiter l 1ban. umum dan i\.( tcntrarnan masa rakyat; , 11w';1i,:;;c111akan tugas penjaga dan ~g<~.mana11 d.il: ter!ip.:1t :karam<:1irn1 k.i p<1s< dan per iban pcdagc.)ng ka(<i. lim~i y*ng mengganggu i\' ban : ;: 1g:1s panga pike! t.b~ pcm!9a; lt111g pcmcriru serta tmpn t tcrnpht lainnya(yang dipcrlu.ca: nw,;1k::;anak; tugas pengawalan klan pc1ig<:1man:an:: bupati.i, pca bai iau myu, clan vii) yang ber kuno ung darah; rnclnksanaka gas troli pusat pusa berantai<i'r dab laya li.l>.anya, t.u mencegah terjadi inya hal hal jang tidak ~ii11ganda11; rnrlnk sanak pengawasan penertiban pedagang~ ka lima yang nwt;anggar perda menertibkan para tukang ojek budak i.yang mangkat cli (('lll! ji:t( l.empat rawan lalu lintas dengan maksud agariterciptanya suasana l<t1ih, trn11 clan near: '.:i 1r,( ''lgu brkcrju dengan un!it kerja11 lei. lam 11gk: 1wl sana giat operasi peng11call1~ "l; ;!: 111t :rn1:1pi11, ngaran cl<rn rncmotiva'~i ;apd1ratu !t 'u~gion.;ji urn cli l,i1i:c?.dungan saksi opera clan pence_ncd'al an: .agar !~al?!1t. melaksanakan .~'d seen berdaya guna berkas1l gu11a; n:t. :nl:mgi bis tugas seksi operasi dan peng,anda~m: kepada. aparatur struktural umum sebagai bawahanyaaga} ~setia'. p~,soni) memahami lw~as dan l.tanggungjawab masing rnasihg; ,:. .:: mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas ,bawahan uq~uk; pcn.sempurnakan ~ ;ij kerja lebih lanjut:; l:~ '.i rnc11kumpulkan11, menghimpun dan men\.is~m j.c~ata d~ri paw~han scb<1g<1i h11i18 unt:u mcm buat. ran k:san.i.:t.an! lugas1; kepada1 at.asin dan c!ijaclikan masukan dalam pen l;str<rn b.program~ lebih lanjut; rnc11evaluasi hasil kerja h3w< than ur~t.t.~k~ m~hcm~1u1rh akar hasil kerja< lc li: laut.; clan ! . 'k:: 1t11'!<1i :~:;ct1~c1r~!:! lugas <cc :1sc111 <.111111y< y;c1ng ncn :;:~ n o e11 dsn11 u11tu. k( l (:ar ~ pcl;1ksa11;3nn lu.t~<i ,i, . cy ' :', l.l_ ,), nw,1yi:1akan bahan dalam rangka cl111 crj ds;:1rna [:\ntar lembaga atau ::i' i;,, ';: kcda ksi kt~r1'~1sam~' 'if : . ':. . j:! ,r ]:).; ,,: '.c :,; i<. ~> \ :t: ff:. :~ tt. ;.i:<1s pokok kcrjasarna adalah me'h11~.s~n4~~an s~l~a~~an j:gas bilang f\ctc! t1b<:rn urn clan lccn tarian masyhur~k.~it d1~ bidang kerja $<rha. i:[ i:r uru.u menyelengarakan tugas pokok se) jaga1m?pa d1rpa~sud dalan i1wi<1t1 tugas pala saksi kcrjasarna adalah ~~;bagi~~t: tugas: si11kronis1si clan rela 'kerja d~han ~ler}gar1 saksi nya d1li:1gku11ga11 13bidang l\.ctcrlillan ut1; dini[. l\cle~;uan1;::.n svu l1! 1n rangka program kerja saksi:. kerja~\rna untuk jadi pt'(:ora11 dalam rnak kanakan tugas; ).; ,'. ~::11g1r1: cnl:~r1sas1 pcrrnasnlahan x:hub~'.,ngc rarr.9ingin1 b1da11g 1ug; .~il ks h.c rja sc\ :'usu luk s?.cee;c~h< masu j.~ nvu: :;\ c. comm pm, mcrcncanukan, manga tur: nl" men:geridalikan kegiatan 11gku kerja rna dan; pen pan ~l~ii an man rt !os~~< jur '.be laksanakan ll.was kepada masyarakatdibidang tugas:; seksi:~<kerja~!area; ,: cl. ency.a akan kcrjasarna dala r~l~i~~ka' penydbnggara~n actor iban urn urn ketan tarian masyarakat rru.via pka evaluasi dan p(; vapor~n pe\!a~sana~i kegiatan kcrjasarna tar lembaga pengamanan daerah; :::: pcrnbinaan, kon~ul:t~si, ~onl111isasi unit .kerja !rain yang berkaitan dengan t:. nil' maka pcl ugu upaya lug;i1s april unt: lj1k ;kimia1::irn i h;r; \j :: cir sc1 ta pct.tugas anggota yang climb1;1t.'a oleh ins lar;1i.si !'ain; membantu polis manga tur arus lalu paritas 'cki jala !~, ;.ing tcrjacli k1.:11clan kurang lertibnya mp!~yara~fi;it a~{~ :~.temp~ s r yc:111g ar.la dalan. l:lingkungan ja~ar rf.~upu1~. t'.?p1paf )'drama1ic n !rn1111y:: yang dn.pul rncnirribulkan tema g~:tan; j1. ,j;. ,:l mcmirnpin, mengarahkan clan memori~l'?,i ap91.f.atur ffupgsiorral urn cli l.ing angan sck kerjasama agar dapat melaksanakan digas scca berdua gu clan berhasil guna; ;,;: ;:: mcn lx1gi bis tugas seksi kerja satria kepada ~1diatur'; '~ltngsicm<t! u u1 r1 sebagai bawahannya agar sct.iap pers11il m~rn ]ll<:1m;i ji.1gas da1 ~ ;~g~~ungjawab c1sing masi11g; '., ; . ~!,c\'alu;,1si hasil pelaksanaan tugas bawal~~ u11luk pc:nyt:'puraan chi n_j t.; l : :'. lil ).!,ll'1lj) uik~.11l, mc11giiirnp1in lcell ll1 cfl.) u~) ul'l:~\ata <?if'lri'. bc\ wc\han s1:l1;q j;cll ij;t: .111l:t.1k .t1c:mht1a1 laba>rnn class;;111aa11~::tugu~:;:; kl:p;:1cla:i1_1as; rlc:: c:lijaclika11 1r1;1sukan c!;1lain pony ll!';\ mi:rn j) ora'.rp, l~\)ih jc,~ilmu ;k 1t1cngcvsl lesi 1as1 ja; jawa 1an untu. m~ryemnurna <an :as1 ke1~ja lcb:h lanjut; : ![; 'i'. 111clnksanaka11 luar:; kedinasan lainnya yan'g ~liberia:~,n t~1ch ai't~ .l. untuk kd.i11cara l1ksa11an tugas; clan !:, .i. sort:, kena bawahan apa catur da: be~gillan scout1 '' j j.; 'i' r:. 'i' bagian kc)irna' fl[ ji; l , cpa ica her daya apa ratu .'. p~i'j ind u'dga.i:l masyarat : !f: :.~ i,.;,: !~. : , ::' ~<1s kcda bidang surnbcr daya: jabatan dan p;criinclungan i'.; :;\: r ;il .:< dale:1h mulai akan koordinasi _mer musket: ac: penyu.nan j r g.:. kerja melaksanakan serta nilai at.as pe:lal{;sariawan bidara: '.f ~t ._. s . b.ir nya para tur perl naungan m< i~ycl~<1ka ~cnn komedi nasi k: 1j; :"'.1n1;_1 durian iris i.an lain. ,i i!:. ',' mcnyclcng::.;a gas pokok s~~b~g< ~im]~\na d{mal<,sud 'rlalarn pn.sa ncia tugas kepala bidang sum be,( g(:lya f1para~~1r dan ~perlindungan rv1;1sy;1bakal adala sebagai berikut: .,,: i,, , . '. .,. rru: k.sa koo nasi dengan seluruh; bi9l~rng d:~n '~ckrejtariat lam ngc. penyu.u prosa kerja tuan sebagai. pedoman lam i ;111gk< menyusu anggaran belanja s8t;uc p1, !*:rta rica ~cria bilang s:.u1iwr dc :1ya aparat pcrlindungary ~i~syara~<at: ,untuk dijadikan acuan lain pelaksanaan tugas; i,: j:! '"" pi_ n,, n~:: g,a kan ~c~tc1 m(~r: ''~~ la~. pcf.~ ii~ ~:asal li!. mulai akan tugas l1cine sur,bu paya l \:r!ir hubungan syara t., agar pelaksanaan negas p:np:i~t dt:11g; progam kerja yang lelah ciisusu,n;: raja pc.rrt.ur per undang hidangan ;:yang ):per\'i'hubungan dengan bill:=:ing sumber daya aparatur dan pr_rlirtdunga:n city~n~lrt scr peran urat pcn.111clang undangan yang t~ ~t1~b?~:ikan '.~iei~~an *i'yang lugas surel)cr d<1yn apa dun derlind ling~:n. mf~yara h;at:: ~ci)a&~.1i landasan d;il:lrnpclaksarw: lulus satuan; .". !;; ,:[ menyiapkan clan merumuskan 1a.11kah dalang1rangka ~penangkalan s1. 'nior dc1ya sia aparatur polisi' pamong pr4ja dan rerlinciungan f\ll; :;y;. .1kat.; :~~ :: ' !:~urnpulk<:rn, 111c11col< dan rnc:gi1analisa'. bah~n dan '!data untuk jc!\lung pelaksanaan kegiatan pcficlidil~[:)n d~h pelatihan teknis l 'u 1gional keenam pw.m sat polisi pado11'g praja h~rn rkt1i ncl nga f\ll;\.:;y< ;1ka1; ';! ~::: :i' !. !:. 11h :11pc1 siapa11 clan mengatur person.ii satu~n po!i ~j f?i:among praj<: r.frt: ~ !1t'! li1 hling<m masyarakat yang akan .ni1e 1siku cnc~i!di)k an d~rn pcl:1ti110:: f\m ion sala polis ryong praj ii cfo h(:tli ncl g~: fvi ;1sv; raka!; i [ ith<<~kanak .rn pc1 lindung?an masyarat~at' ~iga~: arteri j~.a after~icon urn urn <fon l\ctcntraman masy~:1cikal; .' '.! nwn_\'i;tukar1 cnc:ann, bahan clan: mela:kanakan;: <tn\i)lisis !')('i <1nana1rny11 11kita1 gangguan kena~an midsyarai<at( nll':1dusun clan rncrurnuskan program pcr:incl jangan nlasynraki: i.; 11h l;1kscinaknn kcrjasarna dengan 'u.nil kerja i~in: dalam range<t ;ij :;.:;1fi8i.! kimia lan penanggulangan cll cell~~; !'. i ' !ugi etnis juga~; p<tcl bilang: sun7ber qay:, a1];1rn lt1r da: : i\ ii11dt1ng<.1n masynrnkal kcpacle:t juw<ihan ag~1r stie:fp ap<:1r at,ur v;ing acl.o: n1nn;1h;1rni t.tugas dan ta11ggt1ng_java ;.ib rr1<i.sing )nas; 11i1 \::;<rnc:1k<:: lug;1s j<din<3s dl1 jh.:8re: i11 pel; ksa naa gas; .~;i .,. r~ . 'l i ,t ,,, "r ' i_: ~~~: ' , '.ii; 't; n11.:i!ct1ma, more pelajari laporan dan 's'ara1q darf, ~?.;awal~in. sebagai t.u dijadikan bah d~)am f:r[end~uh, pr~~rnm kerja : w!;1niatnya; jir ji: :! '.i 11i. rru mb.na memberikan motivasi !k(~ adl<i ):1h~jn a~;ar sun aka tugas secara berdaya8gurih.!d';~n berhasil)gu \}a; ii: rn. !]~cva plak santan tugas ;b; ;l.~\ ai~im ud~l~il~ pc~;1c~rnu ~ ir: rja ~a11 t.;.:_1j:. . ~. _., ,, . ,r, .'.~. ~j1, a.::'.ku n<~. i ; :. ~ . ci. nw:;1kuku:rn kc:~jc: s<un< .;, k ,;l:11h:au111 pul.rk riau juga buat laporan kepada kepa sc itu n l}~bag~i ras~ke:1n untuk t!ii<1dik<1n lam mcnvust.m program ke11_ sat uan lebih la'nut: i. lainnya yang q.i;berita'.n oleh a~c:isian, unt.uk ill i'.' kepala sumber daya a~artur1.~ ~:l. 'i' . pokok s,ck:.:;i surnbcr dua apa rat.ur clean!c?h me{~1l<~ s~11a~,cell sell;1gin: ; llt!:l~> 131clang ~)sumber daya aparatur f>crl111c:lunga)i1 'l} \m;yar:xk: rr. :gk. fv!c'ningkalknn surnbcr daya para ~ada ~~~tt(~; petis:i l \11non~~ ; it; .:; rncnyclcngg<~ juga pokok sc;bagitiml~na d;i~a~<isu :8a lam .'; :1nc1:m juga:.; l(cp;1l:: saksi sumber dby<:l:: agar~tt~ri adala sebagai , ii: >;. maluku iron isa dan korea kerja'. dengan den,g~n $!aksi lainnya diving angan bidang sumber daya aparatur dpf }1crlindunga11 syu lalat~ n ~ngk[ menyusun program kerja\ se~si s~fr).bcr daya p.uu t.ur jadi kan pedoman dalan melaksanakan juga,(s: rnc;1ginvcnlarisasi berasal;:1hnn yang berhubungan \;!c1iga11 ~icon lug<1s s1.:l::si sumber daya aparatur clan mcn~dusun; b8hab ;nt:uk!i p(:pecahan t1; s;1b nya; ::,: kerja~r l;~~n .i. rrw; 'li ji1;i nnc11ce:rn<il<:a11, mengatur dan meni~cnc\:1lik;~n kcgialirn l<.er:1a sc.1ma dan pen era pan ran c!an posed pc);laksanakan ~<:1s dbid;111g tug: 1s seksi sumber daya apc.:m;i.tur; 11ii': .\ i:1porn1 l>ahan pc1units;:1n kebijakan familia~isi,:' sosialis 1si k()l11l1nik;1si paksa11; :1n pc11susu11a11 cbn ,pening jt~in kua:lions da; lni.i las \pc hcj ller sat:uan polisi pam(mg_. praja:~ c1;&n r~ cr jinclungan m:1syc:1rakyat.; :;; ti n1c:11disiapkan ballad, materi dan personal thjltuk mendut,ing kegiatan li<.!dic:iran clan pel8than teknis dan f~m~signal !yri,~ s:i~:tl~:::in poli~:i 1i,1111cmg j>rc.1ja clan perlindungan masynrnkal; . ;: \!. f'; 11h'!lg<analisis clara dan informasi peningkat:ii1 ku;~lite:11s cla;n kt1::1r1til1~, ~ ;, :nlar daya aparatur satuan polisi pan101)g prn'.ia da11 f~ci:rlinclungan p~'l:t ~_v:1rakyat c!alam rangka memelihara1 'i''.t<ete~~;ib~~fi ,return dd'l :icj')luaran ~~y<ual.z<1l; ii n11 :111mpi11, cnf.? h~noken cnn rnemotivnsi ap~,;<itu tun~sio i<(. urn cli lain ; 1w:1g lmjlulkan dan bckcrjnsarna dengar. unit. :wl:1kan;ian giat<: sumber dav.i para tur: regia tan proses .ii t : ~'. ;:i rth 11l1;wi bis wc\s saksi sumbu'r data fl. clash~r j<cpc=\c:la .la batan ':) . flrngsiona rnu scb.iga hahaha nva a:gara setia pc\soil rencana hari i1 ::1c: d in l' ln<round<rj.'\v\"lh rna sini mn na: ~ .c: t ")~:') c. . t::., .r : li'(:\ alun.:si hui cluk sunan tugas bawah~rn urut.uk: pcnycmpurnaa : .__, ,':' t,: cl' jul _;. :;l n11 1kumpulkan11, 111nghi111pu11 clan m~~t}'y\ sun!.~ia'~a ~pri !b<:1w2\hhn sebagai i1a 111cn1 bua.t born pctxt~~~n~ran] ! juga$~ ketfadajl at'asan da.n dija ikan rna sukan dalan pen.)' t{nan p:logoalt:i lc'bih l~nji jt; : ,,, ,,., mcngcva rasi. kerja bawahan jlt?ik m~boemi:l1 jenaka1 has kerja lebih lanjut; .r: rnc ria tugas kedinasan lainnya van diberikan c)~ a[a s<lll nt.uk kcl.mca pelik harian tugas. kepala seksi pcrliridungan ma;syarak~1t ::. '.< 1x1k1lk ~:aksi parline angan m; 1sva1 :<.\k<; <l,clc1: .~1h rrr~class11' (:l~~ & : :~: :.; 13icl< :ng surnbc1 daya apa rat dun perlu17~unpar1 insya;h1ka1. lain .k:t inci ngka ar, pcr lindungan masyarat<!ll, keller tiban urn urn ar: : r1 :.: luk mcnyclcngarakan i.tugas pokok sebagaimana dimaksud ,rlc:alam sal :ir). ncia tugas kepala perlindungan'n masyarat~t adalah bagai lk ikut ' t.: nw!:1kuk< sinkronisasi dan korelasi kerja d~r 1gan lengan :aksi lainnya dili: ~(kung< 13bidang sumber daya; ap~\catur dun i?;crlinclur1gan ~i< .;y;1r;1kal dalan r~maka rnc progr8t\ kc1~j~ versi 1crlinrlu11gan 1vl: ;_, ; ;1knt t.uk perlornan d<::lain npflaks<:y1<1ka11 tt1gas; :1gi11vnl< iris::isi permasalahan y:tng )~hub~.1ing hn l:lange: $)cl;:i11.u. lug; , ):! :)i l)crlinclu11g:rn m<ls\'< ;1kat mcn bahan \.'1111uk pc1 r1cc:1hn . :.: lik nw:111n:1p111, rncrerica can, mengatur c1an:. ringen .:'.kl perl incl rraga l\masyarakat cia pc:nd$pan atu (an d}:in rwl: ksa naa lug< bidang seksi berlin:lun.ga mas~aria t.; iii .;,. r1cnyiapk~u. bahan perumusan ~kebijakan1. da.n!1familia~1fi, ;[nc~~ ti1input .da.n h;gagal1s1s. data dan 1format1 yang b~rkt11r den~an::ak1b~ lt l.er jad1nya ganguan l:)erlmdungan masyarakat; 1n1: y:kumpulkan, mengelola dan mc:ng*nulis~i bahu:hn jan i!s data u11tuk :lei rh~ jelas naa kc2'ikatan per l.,:ngc. mas i var? knt; i'i ' , t. j. . ml<:1k:>et11<:1kan .ker:ja:::wmn lengan unit.: 11c[ija lain cla~\:11i range:: jt l.1kan< .a11 kcg1a(a11 pena11gui< j11gan be11can!~c :ff :;;. :t1< persia porn1 person rua polisi :riam c1.):n (fon r:kali ncl ng;: i\li: ;y; :1k; clan1n pcrnrnggulang<. 13c11e:<:rn ; :; : !. i'l! '<l\ i;1pka11 cl::, mcn1i. je11t.uk persona! kerlund angan:ltviasyaral<ai. stic:tp l\:~i)llllcll. cn, kcc;nm1 desa clan kclunfh01i11 dala~~ rain;k!h ill cll cga! j1,uh11 \:film< rnd, l\c latihan urun clan l<~~~~entra~11an l\fa~y1:1rekat; rn1.':11i111pi11, mc11 j11 nhan dan memo:iva.~i .api\rat:ur ~tur1:gion!al unum cli 11glq.raga saksi pnl ind ngan masa'ra ~1gar pat m~;la!kanak berita daerah kabupaten lampung selatan tahun nomor hak sei{he 'aris daerah kabupaten lampung selatan, ditetapkan kalinya pad tanggal c\\r\vo bupati lampung selatan, rock tenaga szp pera ran lampung para i.uran bupati ini mulai bela pada tanggal diundangkan i>;1rl< saat peraturan ini mulai berlaku, naka peraturan bupati l.nrupuru; sela tan nomor tahu ten tang rincian tugas jabatan saluran polisi parking praja kabupaten larnpurig selatan, dicabut d.u: dinyatakan tidak berlaku. hal ha! yang belur diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas aka diatur oleh kepala suai dengan kebutuhan dengan rncngacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. pasa1 cctcot lain rnengcnai kelompok jabatan fungsional, ditetapkan dalan peraturan bupati tersendiri. bab ketentuan penutup sal mcn bagi habis gas sck derlind unga masyarakat kepada aparatur nor: str ukt.ural umum sebagai bawahnya agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabrncunruk dijadikan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; rncngevaluasi hasil kerja bawahan untuk menyempurnakan hasil kerja lebih lanjut; dan mclaksariakan tugas medina san lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran memaksa nan tugas. as!sten bid . :. + t '.i t .s!s. ti: assist~n bid asisten bio.~qm.b . cl<l enza szp bupati lampung selatan, para koordinat sekadaukab [li l'l:nyi dll( seksi indung magyar al< el< ' el( sumber daya teratur i.: l'i ini \ng un ~==~~ i) ii\ sej<si l'l "f, \in \an. pen !)an l)penyu di\ rda af' ar1\ h'i{ peran dungan l\layar al< lille!\ng , _j_ sub bagian keuangan bagian canaan , .: el. .li\ll\ i:langsir tarian k.kepala satuan sek nal ul3 agi \ umum dan kepe \ w \ bid \.ng aturan l(ketertiban umum su:v1 el1: ngan dan \.ketentraman uan masy l(at el( ci\ hasan operas! dan than .__ pengendalian seksi dan kerjasama ' unit pel. al< sana satpol l)p l<enam.i\tan peraturan bupati lampung selatan nomor arl ljn tanggal jc\\f\1j0.v\.\ hampir1\n e3akan struktur organisasi sf \ tuan f'polisi pam ong praja k \buf'aten lampung selatan
|
bupati lampung selatan peraturan bupati lampung selatanhlaksanakan tugas ks inindustri, dunia usaha, keuangan dan pertambangan tugas pokok kepala sub bidang industri, dunia usaha, keuangan dan pertambangindustri, dunia usaha, keuangan dan pertamben program kerja sub bidang industri, dunia usaha, keuangan dan pertambindustri, dunia usaha, keuangan dan pertambangan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, cc., memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan sub bidang industri, dunia usaha, keuangan danindustri, dunia usaha, keuangan dan pertampat kepala bidang pemerintahan, sosial dan budaya tugas pokok kepala bidang pemerintahan sosial dan budayapemerintahan sosial dan budaya. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, dalam rincian tugas kepala bidang pemerintahan sosial dan budaya! penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kantor, serta rencana kerja pada bidang pemerintahan sosial dan budaya untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas, bai memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas bidang pertanian, perikanan kehutanan dan perkebumerintahan sosial dan budaya, melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, aparatur, hukum dan kepegawaian: melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan, keagamaan dan kebudayaan: (melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial: melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi bidang kependudukan dan ketenagakerjaan: membagi habis tugas pada bidang pemerintahan sosial dan budayamerintahan dan kependudukan tugas pokok kepala sub bidang pemerintahan dan kependudukan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan dan kependuduk damerintahan dan kependudukdan kependudukan dalam rangka penyusunan rencana program kerja sub bidang pemerintahan dan kependudukmerintahan dan kependuduk, melaksanakan dan merumuskan serta mengoordinasikan kebijakan perencanaan pembangunan bidang kependudukan, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan sub bidang pemerintahan damerintahan dan kependuduke)endidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial tugas pokok kepala sub bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan, sosial dan budayauntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosialsosial dan budaya dalam rangka penyusunan rencana program kerja sub bidang pendidikan, kesehatan clan kesejahteraan sosialndidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosialmemimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan sub bidang pendidikan,ndidikan, kesehatan dan: dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.:pada bidang sarana dan prasarana wilayahsarana dan prasarana wilayah, melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan bidang tata ruang dan tata guna tanah: melaksanakan perumusan dan kebijakan serta koordinasi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi bidang perhubungan: melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi bidang permukiman dan perkotaan: membagi habis tugas pada bidang sarana dan prasarana wilayah kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan langsann iii jawab kera dan masukan untuk jadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kepala badtata ruang dan lingkungan hidup tugas pokok kepala sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup dan lingkungan hidup dan lingkungan hiduptata ruang dan lingkungan hidupsub bidang tata ruang dan lingkungan hidupmelaksanakan dan merumuskan serta mengoordinasikan kebijakan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan sub bidang tata ruang dan lingkungan hiduptata ruang dan lingkungan hiduprasarana perhubungan, komunikasi dan informatika pemukiman dan pengairan tugas pokok kepala sub bidang prasarana perhubungan, kominfo, pemukiman dan pengairan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala bidang prasarana perhubungan, kominfo pemukiman dan pengaiprasarana perhubungan, kominfo pemukiman dan pengairasarana perhubungan, kominfo pemukiman dan pengair: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan sub bidang prasarana perhubungan, kominfo pemukiman dan pengairan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasi guna, membagi habis tugas pada sub bidang prasarana perhubungan, kominfo pemukiman dan pengainam kepala bidang penelitian, pengembangan dan pendataan tugas pokok kepala bidang penelitian pengembangan dan pendataan adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan, merumuskan, mengoordinasikan kegiatan penelitian pengembangan serta penyajian dan pemeliharaan data statistik daerah maupun data spasial yang berkaitan dengan unsur keruangan, berdasarkan kebijaksanaan bupati dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rincian lugas kepala bidang penelitian pengembangan dan pendatapada badan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanjaelitian, pengembangan dan pendatelitian pengembangan dan pendataanelitian pengembangan dan pendataan: menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan penelitian pengembangan dan pendataanekoordinasi dan melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan bidang perekonomian, pemerintahan, sosial budaya, sarana clan prasarana wilayah, menyelenggarakan analisis terhadap permasalahan bidang penelitian pengembangan dan pendataan serta merumuskan alternatif alternatif kebijakan: menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang penelitian pengembangan dan, membagi habis tugas pada bidang penelitian pengembangan dan pendataan kepada bawahan, agar setiap aparatur dapat memahami ldasarpenelitian pengembangan tugas pokok kepala sub bidang penelitian pengembangan adalah membantu kepala bidang dalam melaksanakan, merumuskan serta mengoordinasikan kegiatan penelitian pengembangan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala sub bidang penelitian pengembelitian pengemblugas sub bidang penelitian pengembangankaitan dengan penelitian pengembangan bidang perekonomian, pemerintahan, sosial budaya, serta sarana dan prasarana wilayah, menyelenggarakan koordinasi dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan bidang perekonomian, pemerintahan, sosial budaya serta sarana dan prasarana wilayah, menyelenggarakan analisis terhadap permasalahan sub bidang penelitian pengembangan serta merumuskan alternatif alternatif kebijakan, menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan sub bidang penelitian pengembangan: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan sub bidang penelitian pengembanganpenelitian pengependataan tugas pokok kepala sub bidang pendataanstatistik,tdataan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas: memutuskan menetapkan: peraturan bupati tentang rincian tugas jabatan badan perencanaan pembangunan daerah5.yanan teknis adalah unit pelaksana teknis badan perencanaan pembangunanlampung selatan, adalah sebagai berikut kepala badan: sekretaris, membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian: kepala sub bagian perencanaan: kepala sub bagian keuangan. kepala bidang ekonomi membawahi kepala sub bidang pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan dan perkebunan: kepala sub bidang industri, dunia usaha, keuangan dan pertambangan. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang lugas sub bidang pendataan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahanalisis terhadap permasalahan sub bidang pendataan serta alternatif alternatif kebijakan, cc. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan sub bidang: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan sub bidang pendataan agar dapat melaksanakan lugas secara berdaya guna dan berhasil guna, membagi habis tugas pada sub bidang pendatpobagian ketujuh kepala bidang pengendalian tugas pokok kepala bidang pengendalian adalah membantu kepala badan dalam,:monitoring, menginvcentarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kan) tugas sub bidang monitoring dan pelaporan,, www kaka menginventarisirbelanja negara provinsi dan kabupaten) yang berlokasi kabupaten lampung selatan, melakukan sosialisasi sistem informasi pelaporan dan mengadakan pertemuan berkala,nyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan sub bidang monitoring dan pelaporan, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan sub bidang monitoring dan pelaporan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing masing, membagi habis tugas pada sub bidang monitoring dan pelaporevaluasi dan analisis pembangunan daerah tugas pokok kepala sub bidang evaluasi dan analisis pembangunan daerahlang evaluasi dan analisis pembangunan daerah:cc. mempersiapkan bahan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam bentuk:da agunan daerah: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan sub bidang evaluasi dan analisis pembangunan daerah agar dapat melaksanakan. tugas secara berdaya guna dan berhasil guna: membagi habis tugas ada sub bidang evaluasi dan analisis tas) pembangunsisa oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas. bab ketentuan lain dan penutup lagiinan bupati lampung selatan, rock mendoza szpnot para koordinat sekadaukab jadi sisi agus. asisten wave. asisten bid eonnonnasowama mann lampiran peraturan bupati lampung selatan bagan struktur organisasi dah tan badan perencanaan tanggal pembangunan daerah kabupaten lampung selatan kepala badan sekretariat kelompok jabatan fungsional eng sub bagian sub bagian bidang bidang bidang bidang bidang ekonomi pemerintahan, sarana dan penelitian pengendalian sosial dan prasarana pengembangan budaya wilayah dan pendataan tan benar sub bidang pertanian, sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang perikanan, pemerintahan dan tata ruang dan penelitian monitoring dan pariwisata, kependudukan lingkungan pengembangan pelaporan kehutanan hidup dan ban perkebunan sub bidang sub bidang industri, dunia pendidikan, aap iimibana sub bidang aan kesehatan dan perhubungan pendataan among dan keuangan dan kesejahteraan komunikasi dan rana pertambangan sosial apa an) permukiman dan jan pengairan unit pelaksana teknis ino| para koordinasi sekadaukab lx. bupati lampung selatan, asisten bip. adm. asisten diwanvumomem asisten bid acenenome asisten bid.oroererar msn ana wit nova kabar manisan naa parkasacaukum kepala bidang pemerintahan, sosial dan budaya, membawahi kepala sub bidang pemerintahan dan kependudukan, kepala sub bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. kepala bidang sarana dan prasarana wilayah, membawahi kepala sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup kepala sub bidang prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika, permukiman dan pengairan. kepala bidang penelitian pengembangan dan pendataan, membawahi kepala sub bidang penelitian pengembangan, kepala sub bidang pendataan. kepala bidang pengendalian, membawahi kepala sub bidang monitoring dan pelaporan, kepala sub bidang evaluasi dan analisis pembangunan daerah. unit pelaksanaankoordinasi dan mengendalikan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah, serta merumuskan kebijakan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perencanaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepala badan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis badan perencanaan pembangunan, membagi habis tugas badan perencanaan pembangunanencanaan pembangunan daerah, kis::nan anggaran pendapatan dan belanja badanbadan, pembukuan,cc. membuat laporan, struktur organisasi uraian tugas dan kearsipan pekerjaan,: cc. j melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaicbagaibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seperti laporan badan. untuk menyelenggarakan tugassama dengan unit kerja terkait dalan rangka merumuskan arah kebijaksanaan bidang ekonomi, pemerintahan sosial dan budaya,sarana dan prasarana wilayah serta pengendalian, mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan tahunan badan baik bulanan, triwulanfitas sebagai bahan perencanaan lebih lanjut, melakukan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan kantor:bidang administrasi keuangan yang meliputi penyusunan semu: menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan keuangekonomi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas kepada bidang ekonomidinas, serta rencana kerja pada bidang ekonomi untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas: memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanbidang ekonomi sebagai landasan pelaksanaan tugas bidang ekonomi: melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan bidang pertanian, melaksanakan perumusan kebijakan bidang industri dan pariwisata: melaksanakan perumusan kebijakan bidang pertambangan dan energi, melaksanakan perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan dunia usaha serta kehutanan: membagi habis tugas pada bidang ekonomibertanggungtanian, perikanan kehutanan dan perkebunan tugas pokok kepala sub bidang pertanian, perikanan kehutanan dan perkebunkehutanan dan perkebuntanian, perikanan kehutanan dan perkeburogram kerja sub bidang pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunrtanian, perikanan, kehutanan dan perkebundan kehutanan, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan sub bidang pertanian, perikanan dan kehutanan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan bidang ekonomi seria peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan sub bidang pertanian, perikanan kehutanan dan perkebunan, membagi habis tugas pada sub bidang pertanian, perikanan kehutanan dsesuai dengan surat direktur jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan nomor pk tanggal oktober perihal penyampaian status daerah penghasil dan data dasar perhitungan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta permintaan peraturan gubernur terkait alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau bahwa perhitungan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan dengan peraturan gubernur,jawa tengah sebesar (tiga puluh persen), pemerintah kabupaten kota daerah penghasil sebesar (empat puluh persen),bagi(dua) tahun sebelumnya, (empat puluh persen) untuk produksi tembakau kering rata rata (tiga) tahun sebelumnya, alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagidanragen, kabupaten sukoharjo, kabupaten tegal, kabupaten temanggung.gunaorganisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, fasilitasi penyusunan rencana kegiatan organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, cc. monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasiorganisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri, pelaksanaan konsultasi dengan pemerintah pusatppeda, ttd prasetyo prabowo berita daerah provinsi jawa tengah tahun nomor
|
heran prangamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi het) lpg tabung kilogram pada titik serah sub penyalur pangkalan): bahwa surat menteri energi dan sumber daya mineral kepada menteri dalam negeri nomor mem.m tanggal april hal harga eceran tertinggi liguefied petroleum gas lpg) tabung kilogram, bahwa untuk menyikapi adanya kenaikan ongkos angkut akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan upah minimum regional serta kenaikan pendapatan masyarakat provinsi bali: bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf huruf dan huruf perlu menetapkan harga eceran tertinggi het) liguefied petroleum gas lpg) tabung kilogramted petroleum gas lpgketentuan umumarga eceran tertinggi lpg tabung kilogram yang selanjutnya disebut het lpg tabung kilogram adalah harga jual eceran tertinggi lpg tabung kilogram pada titik serah pangkalan sub penyalur yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi bersama sama pemerintah kabupaten kota. stasiun pengisian dan pengangkut bulk elpiji yang selanjutnya disebut space adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung lpg nothing plant) dengan kegiatan usaha pengangkutan lpkeduanya. agen adalah penyalur lpg tabung kilogram yang ditunjuk oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg untuk melakukan kegiatan penyaluran lpg tabung kilogram. pangkalan lpg tabung kilogram adalah sub penyalur lpg tabung kilogram yang merupakan perpanjangan tangan dari agen.. untuklima belas ribu rupiah) per tabung kilogram. mekanisme penjualan lpg tabung kilogram, diselenggarakan sesuai dengan prosedur yaitu dari pertamina space agen, dari agen pangkalanet lpg tabung kilogram. agen, pangkalan dan masyarakat unum dilarang menimbun dan atau menyimpan lpget lpgs ris provinsi bali, coords ngurah pemain berita daerah provinsi bali tahun nomor
|
satuanharta kekayaan oleh pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik good governance) dan merupakan bentuk dukungan terhadap reformasi birokrasi, sehingga perlu pengaturan terhadap pelaksanaan pelaporan harta kekayaanpembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. harta kekayaan pegawai negeri sipil adalah harta benda yang dimiliki oleh pegawai negeri sipiloleh pegawai negeri sipil sebelum, selama dan setelah menjadi pegawai negeri sipil. laporan harta kekayaan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat lhkpns adalah daftar seluruh harta kekayaan pegawai negeri sipil, yang dituangkan dalam formulir lhkpns. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skpd adalah dinas, badan dan unit kerja lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah. bab penyampaian lhkpns pns wajib menyampaikan lhkpns. lhkpns sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada sekretariat masing masing skpd selaku tim pengelola lhkpns skpd,yang melakukan rekapitulasi wajib lhkpns pada masing masing skpd. lhkpns dan rekapitulasi wajib lhkpns sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh tim pengelola lhkpns skpd kepada gubernur melalui tim pengelola lhkpns provinsi kalimantan tengah. lhkpns sebagaimana dimaksud pada akan diverifikasi oleh aparat pengawas intern pemerintah api) lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah. tanda terima penyampaian lhkpns disampaikan kepada asli untuk inspektorat provinsi kalimantan tengah selaku api, foto copy salinan untuk kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, foto copy salinan untuk bagian organisasi sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah, foto copy salinan untuk pengelola lhkpns masing masing skpd. kewajiban pns untuk menyampaikan lhkpns paling lambat: (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, (satu) bulan setelahpns sebagaimana dimaksud dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan membuat surat pernyataan dan mengisi formulir lhkpnsini. bab iii tim pengelola lhkpns dalam mengelola dan mengkoordinir lhkpns dibentuk tim pengelola lhkpns. tim pengelola lhkpns sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: tim pengelola lhkpns pada tingkat provinsi, dan tim pengelola lhkpns pada tingkat skpd. bagian kesatu tim pengelola lhkpns provinsi tim pengelola lhkpns pada tingkat provinsi terdiri dari penanggung jawab sekretaris daerah provinsi kalimantan tengah ketua koordinator inspektur provinsi kalimantan tengah cc. anggota asisten administrasi umum sekretaris daerah kepala badan kepegawaian daerah provinsi kalimantan tengah. sekretaris inspektoratorganisasi sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah. kepala sub bagian analisis jabatan pada biro organisasi sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah. kepala sub bagian kepegawaian pada biro umum sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah. kepala sub bagian administrasi dan umum pada inspektorat. auditor pada inspektorat. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada inspektorat. tim pengelola lhkpns tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: mengkoordinir dan mengelola lhkpns bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah, menyampaikan tingkat kepatuhan penyampaian lhkpns kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lhkpns kepada gubernur melalui sekretaris daerah. bagian kedua tim pengelola lhkpns skpd tim pengelola lhkpns tingkat skpd terdiri dari penanggung jawab kepala skpd ketua koordinator sekretaris skpd sekretaris kepala sub bagian yang menangani kepegawaian pada skpd yang bersangkutan pada sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah, ketua koordinator tim pengelola lhkpns tingkat skpd dijabat oleh kepala biro organisasi sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah. tim pengelola lhkpns tingkat skpd sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun daftar nama pejabat wajib lapor lhkpns dan perubahannya pada masing masing skpd, dan mengumpulkan rekapitulasi wajib lhkpns kepada tim pengelola lhkpns tingkat provinsi. tim pengelola lhkpns tingkat skpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. bab tugas aparat pengawasan intern pemerintah dalam lhkpns: mengawasi kepatuhan penyampaian lhkpns kepada gubernur oleh wajib lapor, berkoordinasi dengan tim pengelola lhkpns tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, melakukan verifikasi atas kewajaran lhkpnsgawai negeri sipil yang tidak menyampaikan lhkpnstentang disiplin pegawai negeri sipil, serta peninjauan kembali (penundaan pembatalan) pengangkatan wajib lapor lhkpns dalam jabatan struktural fungsionalhkpns maka kepada pns tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan sebeluur provinsi kalimantan tengah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang disiplinpj. gubernur kalimantan tengah, ttd hadi prabowotanpustakaan dan arsip, yang selanjutnya disebut dinas, adalah dinas perpustakaan dan arsip provinsi kalimantan tengah. kepala dinas adalah kepala dinas perpustakaan dan arsipustakaan dan arsippustakaan dan arsippustakaan dan arsip, menyelenggarakan fungsiarsip sesuai standar nasional,provinsi, bumi provinsi dan kabupaten kota sesuai standar nasional, cc. pelaksanaan kerja sama dan jaringan bidang perpustakaan dan arsip dengan pusat, badan,provinsi sesuai kebijakan nasional,pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas perpustakaan, dan arsip. bagian kedua susunan organisasi dinas perpustakaan dan arsipdeposit, pengolahan bahan pustaka dan preservasi, membawakanbidang layanan, teknologi informasi dan kerja sama perpustakaan, membawakanbidang pengembangan perpustakaan dan kebudayaan gemar membaca, membawakanarsip, membawakan: seksi arsip dinamis, seksi arsip statisinas. bagan susunan organisasi dinas perpustakaan dandinas perpustakaan dan arsip. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas perpustakaan dan arsip, menyelenggarakan fungsi:arsip, perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsiparsippemberdayaan sumber daya aparatur dinas perpustakaan dan arsip, penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas perpustakaan dan arsip, dan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan atau fungsi dinas perpustakaan dan arsiprpustakaan dan arsiprpustakaan dan arsip serta perencanaan anggaran, penghimpunan bahan data penyusunan pelaporan dinas perpustakaan dan arsiptugas lain yang diberikan oleh kepala dinrpustakaan dan arsippustakaan dan arsipdeposit, pengolahan bahan pustaka dan preservasi bidang deposit, pengolahan bahan pustaka dan preservasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang deposit, pengolahan bahan pustaka dan preservasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang deposit, pengolahan bahan pustaka dan preservasi menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran bidang deposit, pengolahan bahan pustaka dan preservasi, penyelenggaraan urusan deposit dan alih media, cc. penyelenggaraan urusan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka, penyelenggaraan urusan preservasi bahan pustaka, pembinaan, pengendaliandeposit, pengolahan bahan pustaka dan preservasi terdiri atasparagraf seksi deposit dan alih media seksi deposit dan alih media mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemantauan serah simpan karya cetak, karya rekam dan alih media kolekeposit dan alih medeposit dan alih meddeposit dan alih medeposit dan alih medeposit dan alih medidan mensosialisasikan menyelenggarakan forum group discussion pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam (hunting deposit) dengan penerbit, penulis, perangkat daerah, badan usaha milik daerah, instansi terkait, dan masyarakat, menerima, mengumpulkan, mengelola, mendayagunakan, dan memantau hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam, melaksanakan pembuatan direktori penerbit, melaksanakan pelestarian isi nilai informasi bahan perpustakaan baik fisik maupun digital, memfasilitasi pendaftaran naskah kunodeposit dan alih medakuisisi dan pengolahan bahan pustaka seksi akuisisi dan pengolahan bahan pustaka mempunyai tugas menyiapkan bahan bahan seleksi, mengadakan dan melaksanakan pengolahankuisisi dan pengolahankuisisi dan pengolahankuisisi dan pengolahankuisisi dan pengolahanj . melaksanakan wedding bahan pustakakuisisi dan pengolahan.preservasi bahan pustaka seksi preservasi bahan pustaka mempunyai tugas menyiapkan bahan bahan preservaeleksi bahan pustaka tidak layak layan, melaksanakan restorasi bahan pustaka, melaksanakan konservasi bahan pustaka, melaksanakan penjilidan surat kabar dan majalahreservasibagian keempat bidang layanan, teknologi informasi dan kerja sama perpustakaan bidang layanan, teknologi informasi dan kerja sama perpustakaan mempunyai tugas menyiapk sama perpustakaan menyelenggarakan fungsi sama perpustakaan, penyelenggaraan program kegiatan urusan layanan perpustakaan, cc. sama perpustakaan, sama perpustakaan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang layanan, teknologi informasi dan kerja sama perpustakaan, terdiri dari atasparagraf seksi layanan perpustakaan seksi layanan perpustakaan mempunyai tugas menyiapk(motor pintar, layanan story telling (bercerita), layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) bahan pustaka dan layanan keanggotyanyan dan layanan motor pintar, j .(peminjaman dan pengembalian) bahan pustaka, il. melaksanakan penagihan buku terlambat, menyelenggarakan layanan keanggotaan, melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi, oomenyiapkan bahan bahan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasiteknologi informasiteknologi informasi, melaksanakan pengelolaan website dan jaringan internet,kerja sama perpustakaan seksi kerja sama perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan kerja sama perpustakaan dengan berbagai perpustakaan dan lembaga instansi terkaja ja samrja samja ja sama dan penandatanganan naskah kerja sama, melaksanakan tindak lanjut kesepakatan atas naskah kerja sama dengan perpustakaan dan lembaga instansi terkait, j .kerja bagian kelimamempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidanggemar membaca, menyelenggarakan fungsi:gemar membaca. pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan provinsi kalimantan tengah, cc.pengembangan perpustakaan dan kebudayaan gemar membaca, terdiri atasnyiapan bahan bahan pengembangan semua jenistaan, pembinaan, dan pengembangan semua jenis perpustakaan, mempersmelakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi, j . melaporkan pelaksanaan kegiatan seksimbangan perpustakaan dan kebudayaan gemar membacatenagtenagmbudayaan gemar membacbudayaan gemar mem, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pemasyarakatan budaya gemar membaca, melaksanakan promosi perpustakaan dan budaya gemar membaca, membagian keenam bidang arsip bidang arsip mempunyai tugas menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan pengelompokan, pengelolaan arsip dinamis, arsip statis serta pembinaan dan pengawasan kearsipan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang arsip menyelenggarakan fungsi: pembuatan dan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran bidang arsip, penyiapan bahan bahan koordinasi, kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis provinsi dan kabupaten kota, cc. penyiapan bahan bahan koordinasi, kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan arsip statis provinsi dan kabupaten kota, penyiapan bahan bahan koordinasi, kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kearsipan provinsi dan kabupaten kota, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip daerah serta pembinaan dan pengawasan kearsipan provinsi dan kabupaten kota, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang arsip, terdiri atas: seksi arsip dinamis, seksi arsip statis, dan seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan. paragraf seksi arsip dinamis seksi arsip dinamis mempunyai tugas menyiapkan bahan bahan perencanaan, penataan, pembinaan dan pengembangan arsip dinamrsip dinamdinamdinamdinamdinamterkait pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif provinsi dan kabupaten kota, melaksanakan pemindahan dan penataan arsip inaktif daerah provinsi dan kabupaten kota, melaksanakan pemeliharaan, perawatan, penyimpanan dan penyusutan arsip dinamis, melaksanakan pembuatan jadwal retensi arsip jra) yang telah memiliki pedoman retensi, melaksanakan alih media dan reproduksi arsip dinamis, melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi arsip dinamarsip statis seksi arsip statis mempunyai tugas menyiapkan bahan bahan perencanaan, penataan, pembinaan dan pengembangan arsip statiarsip statstatstatstatstaturvei, pendataan dan akuisisi arsip statis, melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi fisik arsip dan daftar arsip daerah provinsi dan kabupaten kota, melaksanakan pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan perlindungan arsip statis, melaksanakan preservasi arsip statis, j . melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis daerah provinsi dan kabupaten kota, melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis, melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi arsip statpembinaan dan pengawasan kearsipan seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan mempunyai tugas menyiapk, badan usaha milik daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi polidan pengawasdan pengawasdan pengawasdan pengawasdan pengawas, bumi, perusahaan, ormas, dan organisasi politik provinsi dan kabupaten kota, bumi, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik provinsi dan kabupaten kotapustakaan dan arsippustakaan dan arsiprpustakaan dan arsippustakaan, arsip dan dokumentasipustakaan dan arsip provinsi kalimantan tengah kepala dinas fungsional sub bagian sub bagian sub bagian iii penyusunan umum dan keuangan dan program kepegawaian aset bidang bidang bidang bidang deposit, pengolahan bahan layanan, teknologi informasi pengembangan perpustakaan dan dang pustaka dan preservasi dan kerja sama perpustakaan kebudayaan gemar membaca seksi seksi seksi seksi deposit dan alih media layanan perpustakaan pengembangan perpustakaan arsip dinamis seksi seksi seksi seksi akuisisi dan pengolahan teknologi informasi pengembangan tenaga arsip statis bahan pustaka perpustakaan perpustakaan seksi preservasi bahan pustaka kerja sama perpustakaan kebudayaan gemar membaca pembinaan dan pengawasan kearsipan utd !si sulawesi tengmberdayaan perempuan dan perlindungan sulawesi tengahpemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lapangdinasrlindungan perempuan dan anak. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi upt dinas terdiri atas kepala, sub bagian tata usaha, seksi penerimaan dan klarifikasi, seksi tindak lanjut kasus, dan kelompok jabatan fungsional. bab iii tugas dan fungsi bagian kesatu unit pelaksana teknis dinas perlindungan perempuan dan anak paragraf unit pelaksana teknis upt dinaspt dinas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt dinas mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, pelaksanaan . pelaksanaan teknis operasional dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkaitsub bagian tata usaha dan upt dinas: melaksanakan pengelolaan administrasi sub bagian tata usaha, melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana upt dinas, melaksanakan mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur lingkungan upt dinas, melaksanakan publikasi data dan informasi upt dinas, melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, melakukan urusan administrasi kepegawaian dan umum. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikandinas. paragraf seksi penerimaan dan klarifikasi seksi penerimaan dan klarifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang penerimaan dan klarifikasi. uraian tugas seksi penerimaan dan klarifikasipenerimaan dan klarifikasi, melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat, melakukan pelayanan dalam bentuk penjangkauan, melakukan pengelolaan kasus, melakukan perlindungan terhadap korban rumah aman, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penerimaan dan klarifikasi:tindak lanjut kasus seksi tindak lanjut kasus mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang tindak lanjut kasus. uraian tugas seksi tindak lanjut kasustindak lanjut kasus, melaksanakan fasilitasi mediasi dan pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan fasilitasi teknis pelayanan pendampingan hukum, melakukan . melakukan fasilitasi pelayanan pendampingan psikologis, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi tindak lanjut kasus, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpindinas atau dengan instansi lain luar upt . proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi: efektivitas: dan keadilan. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan upt berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisis beban kerja. uptopini(rkd) propinsi jawa tengah tahun gubernur jawa tengah, menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan propinsi jawa tengah agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna serta sesuaiditetapkan rencana kerja tahunan(rkd) propinsi jawa tengah tahun rencana kerja pemerintah daerah rkd) propinsi jawa tengah tahun merupakan landasan dan pedoman operasional! bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah propinsi jawa tengah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi jawa tengah tahun sistematika rencana kerja pemerintah daerah rkd) propinsi jawa tengah tahun sebagaimana dimaksud dalam terdiri babi pendahuluan: babi rancangan kerangka ekonomi daerah, babi prioritas pembangunan daerah tahun babi rencana kerja, abbr ringkasan pendanaan, babi kaidah pelaksanaan: bab vii penutup. rencana kerja pemerintah daerah rkd) propinsi jawa tengah tahun berikut pabrikrkd) propinsi jawa tengah tahun adalah penjabaran tahun dari rencana strategis renstra) propinsi jawa tengah tahun yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) propinsi jawa tengah. rencana kerja pemerintah daerah rkd) propinsi jawa tengah tahun merupakan pedoman bagi arah dan kebijakan umum aku) anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi jawamaka, pandangketentujasa desa. bagian kedelapanperangkat daerah membidangi kegiatan yang bersangkutan. pengendalian bantuan keuangan kepada pemerintah desa tingkat kabupaten dilaksanakan oleh bupati cg. kepala perangkat daerah kabupaten pengampu kegiatan terkait dibantu oleh camat. bagian kesembilpuluhgubernur jawa tengah cg. kepalaperangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah paling lambat tanggal januari tahun berikutnya. bab iii ketentuan penutup pada saat peraturan gubernur ini berlakuprovinsi jawa teng tahunenerima bantuan tahusippa adalah sistiprovinsi jawa tengrintisan desa berdikari:maksimaldiatur lebih lanjutakansippan diverifikasi. penerima bantuan keuangan pemerintah desa ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian keduparagrafatau pemeliharaan embung desa, cc. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana lingkungan desaparagraf: cc. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan lumbung pangan desa, pembangunan atau rehabilitasi kantor bum des. paragraf pelayanan terpadu posyandu), pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaanpembangunan jamban. paragraf pendidikan atau taman bacaan. paragraf sosial budaya bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk: pembangunan atau penyediaan sarana prasarana kesenian desa,rintisan desa berdikari bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rintisan desa berdikari sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk pengembangan ekonomi produktif pada lokasi rintisan desa berdikari. pengembangan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada untuk mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif yang telah dirintis pada tahun anggaran dan atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dapat dipergunakan untuk pengadaan peralatan kerja, bahan produksi, tidak termasuk untuk simpan pinjam atau usaha dagang maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. bantuan keuangan untuk rintisan desa berdikari penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan berpedoman pada ketentuan dan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan kelompok usaha ekonomi produktifbagian keempat peningkatan ketahanan masyarakat desaberikan kepada semua desa jawa tengah. besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksudembangan dan penerapan teknologi tepat guna peralatan, bimbingan dan pelatihan)ved sp). permodalan simpan pinjam melalui lembaga keuangan desa lkd). penyediaan makanan tambahan pada kegiatan posyandu. ps3, pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni. pembangunan jamban keluarga. pembangunan atau rehabilitasi kantor bum des. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih. pembangunan atau rehabilitasi embung desa.huruf dan dapat diberikan sepanjang belum diusulkan dan beranggaran pada bantuan keuangan untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud bagian kelimaprovinsi jawa tengah. besaran bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. bantuan keuangan sebagaimana dimaksudenamidang infrastruktur sebagaimana dimaksud gambar teknis dan rencana anggaran biaya dalam proposal diketahui diverifikasi oleh kepala utd bidang pekerjaan umum atau petugas teknis kecamatan. bagian ketujuh
|
kependidikan dan kebudayaancabang dinas yang selanjutnya disebut cabang dinas pendidikan adalah merupakan unsur penyelenggara urusan pendidikan bidang pendidikan menengah. bidang ketenagaan pendidikan dan kebudayaan bidang ketenagaan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pelaksana bidang ketenagaan pendidikan dan kebudayaan, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bidang ketenagaan pendidikan dan kebudayaan dipimpin oleh kepala bidang. bidang ketenagaan pendidikan d, dan pendidik, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudayaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang ketenagaan pendidikan d dan pendidikan khususnaga kebudaytenagaan pendidikan dan kebuday, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudan pendidikan dan kebudayaan. seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sebagaimana dimaksud padaatasatas, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejurkejuruankejuruan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi pendidik, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebud, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudaymengoordinasikpenyusunan formasi dan rekomendasi pemindahan bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudayaan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan khusus, dan menyiapkan bahan pembinaan tenaga cagar budaya, permusuhan, kesejarahan, tenaga tradisi dan tenaga kesenian, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudayaan, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian kesembilan cabang dinas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pendidikan dapat dibentuk cabang dinas. cabang dinas sebagaimana dimaksuddidikan menengah dan khusus, gubernur melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya bidang pendidikan menengah dan khusus secara terbatas dalam lingkup wilayah kerjanya kepada kepala cabang dinas melalui kepala dinas pendidikan dan kebudayaanpada diatur lebih lanjut dengan peraturan gubenur. bagian kesepuluhbelas satuan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan dilingkungan dinassatuan pelayasebelasdidikan dan kebudayaan secara berkala setiap (enam) bulan dan apabila sewaktu waktu diperluk, mengkoordinasikan bawahan masing masing dan jabatan fungsionalkebudayadidikan dan kebudayapendidikan dan dinas kebudayaan berdasarkaftar nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja satuan pelayanan pendidikan khusus tempat satuan pelayanan kedudukan wilayah kerja pusat layanan peserta didik berkebutuhan khusus kota semarang seluruh jawa tengah semarang pusat layanan peserta didik kabupaten seluruh jawa tengah berkebutuhan khusus sragen sragendidikan dan kebudayaan provinsi dinas pendidikan dan kebudayaan jawa tengah provinsi jawa tengah kepala dinas pn) sekretariat hana koreana benar mea raa program keuangan kepegawaian kelompok bidang bidang bidang bidang bidang ketenagaan jabatan pembinaan sekolah pembinaan sekolah | ) pembinaan pendidikan pembinaan t | pendidikan dan fungsional menengah atas menengah kejuruan khusus kebudayaan kebudayaan inn ani inn ani seksi pendidik dan nnn nan seksi cagar budaya tenaga kependidikan nan nannnannn tagar upaya po? sekolah menengah nnn namai nii atas h seksi pendidik dan seksi sejarah dan tenaga kependidikan r a tradisi r | sekolah menengah kejuruan seksi kesenian dan pana nnnnnnnnnnnnnnnn pengembangan seksi pendidik, l bahasa daerah po.| tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudayaan lv. cabin utdunit pelaksana tugasbudayaan, bidang ketenagaan pendidikan dan kebudayacc.pembinaan sekolah menengah atas bidang pembinaan sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pelaksana bidang pembinaan sekolah menengah atas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bidang pembinaan sekolah menengah atas dipimpin oleh kepala bidang. bidang pembinaan sekolah menengah atasatas, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas, dan kesiswaan sekolah menengah atasatas, melaksanakan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah menengah atasatas, melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan sekolah menengah atas, melaksanakan mengoordinasikan, fasilitasi dan pengawasan bidang pembinaan sekolah menengah atas lintas kabupaten kota. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan sekolah menengah atamerupakan unsur pelaksana bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan, dipimpin oleh kepala bidang. bidang pembinaan sekolah menengah kejuruankejuruan, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan, dan kesiswaan sekolah menengah kejuruankejuruan, melaksanakan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah menengah kejuruankejuruan, melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan, melaksanakan mengoordinasikan, fasilitasi dan pengawasan bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan lintas kabupaten kota. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan sekolah menengah kejuruanpendidikan khusus bidang pembinaan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pelaksana bidang pembinaan pendidikan khusus, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bidang pembinaan pendidikan khusus dipimpin oleh kepala bidang. bidang pembinaan pendidikan khususpendidikan khusus, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus, kesiswaan pendidikan khusus, dan pengelolaan pusat layanan peserta didik berkebutuhan khusus pl pdb). tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi melaksanakan penyusunan kebijakan bidang pembinaan pendidikan khusus, melaksanakan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang pembinaan pendidikan khusus, melaksanakan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan bidang pembinaan pendidikan khusus, melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan khusus: melaksanakan pengelolaan pusat layanan peserta didik berkebutuhan khusus pl pdb) melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan tenaga terapis pusat layanan peserta didik berkebutuhan khusus pl pdb), melaksanakan mengoordinasikan, fasilitasi dan pengawasan bidang pembinaan pendidikan khusus lintas kabupaten kota, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan khusubudayaan bidang pembinaan. bidang pembinaan kebudayaan dipimpin oleh kepala bidang. bidang pembinasejarah dan tradisi, dan kesenian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembina dan pengembangan bahasabudayaan. seksi cagar budaya dan permus. tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang cagar budaya dan permusuhan, menyiapkan bahan mengoordinasikregistrasi serta penetapan cagar budaya dan permusuhan, menyiapkan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya luar daerah, menyiapkan bahan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permusuhan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang cagar budaya dan permusuhan, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi sejarah dan tradi. tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sejarah dan tradisi: menyiapkan bahan mengoordinasikan kebijakan teknis bidang sejarah dan tradisi, menyiapkan bahan pembinaan sejarah dan tradisi, menyiapkan bahan pelestarian sejarah dan tradisi, menyiapkan bahan pendataan sejarah, tradisi, komunitas lembaga adat dan budaya tak benda, menyiapkan bahan promosi budaya dalam skala nasional dan internasional, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang sejarah dan tradisi, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi kesenian dan pengembangan bahasa daer. tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesenian, menyiapkan bahan mengoordinasikan kebijakan teknis bidang kesenian, menyiapkan bahan pembinaan kesenian dan pelestarian kesenian, menyiapkan bahannasional dan internasional, menyiapkan bahan pengembangan seni dan budaya daerah, menyiapkan bahan pengembangan bahasa daerah, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kesenian, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian kedelapan
|
jin sea dak gubernur jawa tengahizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha kawasan ekonomi khusus kendal provinsi jawa tengah telah ditetapkan administrator kawasan ekonomi khusus kendal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur jawa tengah selaku ketua dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi jawa tengah nomor tahun tentang administrator kawasan ekonomi khusus kendal provinsi jawa tengah dan keputusan bupati kendal nomor tentang penetapan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kendal sebagai administrator kawasan ekonomi khusus kendal kabupaten kendal, bahwa dalam rangka memberikankepada administrator kawasan ekonomi khusus kendal diperlukan pendelegasian wewenang dari gubernur sesuai kebutuhan kawasan ekonomi khusus kendal kabupaten kendalpemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, perluundang undang nomor tahun tentang mengingatkeputusan presiden nomor tahun tentang dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi jawa tengah,i. jenis perizinan yang dilaksanakan non oss sektor perizinan jang kerana yang dilaksanakan non oss sektor kehutanan dan lingkungan hidup tempat penampungan terdaftar kayu bulat dari hutan alam sektor pekerjaan umum sumber daya air dan penataan izin pengusahaan air permukaan atau penggunaan air ruang permukaan perpanjangan izin pengusahaan air permukaan atau penggunaan air permukaan izin pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air sektor kelautan perikanan izin pengelolaan perairan pemasangan pipa dan kabel bawah laut jenis perizinan yang sektor perizinan dilaksanakan non oss dan gas bumi sektor peternakan dan kesehatan hewan rekomendasi pemasukan produk hewan rekomendasi pengeluaran produk hewan gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowo memutuskan: menetapkan peraturan gubernur jawa tengahpemerintah provinsi jawa tengah. kawasan ekonomi khusus kendal yang selanjutnya disingkat kek kendalkawasan ekonomi khusus kendal yang dibentuk kek kendal guna membantu dewan kawasan dalam penyelenggaraan kek atas nama pemberi wewenang. dewan nasional adalah dewan yang dibentuk ditingkat nasional untuk menyelenggarakan kek. dewan kawasan adalah dewan yang dibentuk ditingkat provinsi untuk membantu dewan nasional dalam penyelenggaraan keprovinsi jawa tengah, yang selanjutnya disingkat dpmptsp adalah perangkat daerah sebagairangkat daerah yang selanjutnya disingkat teknis adalah perangkat daerah teknis provinsi jawa tengah yang mengampu perizinan berusaha dan perizinan lainya serta nogubernuroleh administrator sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. peraturan gubernur ini bertujuan untuk sebagai pedoman administrator dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kek kendal untuk memperoleh pelayanan prima, cc. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif kek kendal: dan memantapkan fungsi dan peran masing masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan meliputi: kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban, penyelenggaraan ptsp kek kendal, cc. monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan pembiayaan. bab iii kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban gubernur mendelegasikan kepada administrator untuk menandatangani pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, memodifikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui oss. mendelegasikan kewenangan kepada administrator sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pelaku usaha yang berlokasi dan beroperasi kek kendal. pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penerimaan dan atau penolakan dan atau pengembalian berkas permohonan, penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan, penerbitan dokumen perizinan dan non rizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada meliputi sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor ketenagalistrikan, sektor kelautan dan perikanan, sektor kesehatan, sektor perindustrian, sektor perhubungan, sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor pengoperasian dan usaha mikro kecil menengah, sektor pekerjaan umum, sumber daya air, dan penataan ruang, j . sektor peternakan dan kesehatan hewan. jenis perizinan dan non yelenggarakan pemberian perizinan dan non perizinan, administrator bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada teknis yang bersangkutan. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam administrator dan bertanggung jawab, menyusun dan menerapkan mekanisme pemberian perizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan, dengan standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab penyelenggaraan ptsp dalam melaksanakan verifikasi terhadap pemberian perizinan dan non perizinan administrator dapat dibantu oleh tim sesuai kebutuhan. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh administrator atas usulan teknis terkait. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh administrator. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh dpmptsp dengan teknis. administrator melaporkan pemberian perizinan dan non perizinan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada gubernur melalui dpmptsp. bab ketentuan lain lain dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam terdapat perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau ketentuan perundang undangan dapat diusulkan pembatalan atau pencabutan oleh teknis kepada administrator. dalam hal administrator tidak melaksanakan pembatalan atau pencabutan yang diusulkan oleh teknis, gubernur selaku pemegang kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dapat membatalkan izin yang telah diterbitkan oleh administrator. bab vii ketentuan peralihan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan bagi pelaku usaha yang berlokasi dan beroperasi kek kendal sebelum berlakunya peraturan gubernur inidan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah ttd prasetyo prabowo berita daerah provinsi jawa tengah tahun nomor salinan sesuai #ngan aslinya (seprlayaro hukum fag ne: lip kangen standar mate utara muda nip..jenis perizinan yang dilaksanakan melalui oss perizinan berusaha yang sektor perizinan dilaksanakan melalui oss izin usaha jasa penunjang tenaga listrik iujptl) sektor lingkungan hidup dan kehutanan izin usaha industri primer hasil hutan kayu iuiphhk) izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu iuiphhbk) izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) untuk kegiatan pengumpul skala provinsi. perizinan berusaha yang sektor perizinan dilaksanakan melalui oss sektor kelautan dan perikanan surat izin usaha perikanan sup): bidang pengolahan izin pengelolaan perairan wp pemanfaatan air laut selain energi. izin lokasi perairan pemanfaatan air laut selain energi, bangunan laut selain untuk pertambangan minyak dan gas bumi pemasangan pipa dan kabel bawah laut bangunan dan instalasi laut diluar pertambangan sektor kesehatan izin mendirikan rumah sakit, izin mendirikan rumah sakit kelas umum dan khusus) izin operasional rumah sakit, izin operasional rumah sakit kelas umum dan khusus) izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus, klinik umum madya sertifikat distribusi cabang pedagang besar farmasi sertifikat produksi usaha kecil dan mikro obat tradisional sektor perindustrian izin usaha industri perizinan berusaha yang sektor perizinan dilaksanakan melalui oss ain perluasan industri sektor perhubungan izin usaha jasa terkait dengan angkutan perairan bidang usaha bongkar muat barang, bidang usaha jasa pengurusan transportasi, bidang usaha depo peti kemas. sektor pendidikan dan kebudayaan izin pendirian program atau satuan pendidikan pendidikan menengah atas yang diselenggarakan masyarakat swasta, pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan masyarakat swasta, izin penambahan kompetensi keahlian pada smk, pendidikan menengah smk) yang diselenggarakan masyarakat swasta. sektor pengoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah izin usaha simpan pinjam koperasi simpan pinjam ksp) (umkm) koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah kpps) gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowo
|
asatakan kewenangan pengadaan barang jasa oleh badan layanan umum berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan gubernur, bahwa sehubungan dengan telah diubahnya peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang dan jasmaka peraturan gubernur. beberapa ketentuan dalamantunjukan untuk melaksanakan pengadaan langsung. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:seratus juta rupiah) dapat dilakukan pembeli, khususnya untuk pengadaan obat, bhp dan belanja makanan minuman pasien dengan nilai paling banyak rp. dengan nilai paling sedikit rp. (satu milyar rupiah) sampai dengan nilai paling banyak rp. (satu milyar rupiah) dengan metode penunjukan langsung kepada tanpasatu miliar rupiah) sampai dengan nilai paling banyak rp. (lima miliar rupiah) dengan metode pelelangan sederhana melalui agen tunggal, distributor, dan atau penyedia barang dan jasa lainnya dilaksankan oleh panitia unit layanan pengadaan yang ditunjuklima miliar rupiah) sampai dengan nilai paling banyak rp. (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan tender umumdan atau jasa sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu mendapatkang tengah, amir hamzah hadi
|
salinan gubernur sulawesi tengah peraturan gubernur sulawesi tengah nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsiesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna mengoptimalkan upaya pemerintah provinsi sulawesi tengah dalam pencegahan tindak pidana korupsi lingkungan pemerintah provinsi sulawesi tengah, perlu pendidikan antikorupsi, bahwalu dipahami dan dimengerti setiap satuan pendidikan,antikorupsi. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:sulawesi tengahprovinsi sulawesi tengah dan masyarakat.provinsi sulawesi provinsi sulawesi tengah. widyaiswara adalah aparatur sipil negarapada perangkat daerah adalah unit kerja atau subordinat perangkat daerah. ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan antikorupsi meliputi: pendidikan antikorupsi, aksi. aksi antikorupsi, kerja sama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, dan pendanaancc. orang tua dan komite sekolah, asn, pegawai bumi, dan masyarakat. babjenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan meliputi: pembiasaan sikap dan p. pemberian materi pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran pendidikan pancasila dan keluarga negarawcc.cc.,paratur sipil negarapengembangan sumber daya manusia provinsi sulawesi tengah minimal jam pelajaran jp) pada setiap program pendidikan dan pelatihan asn lingkungan pemerintah provinsi sulawesi tengah, meliputi: pelatihan teknis, pelatihan fungsional, cc.badan pengembangan sumber daya manusia dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antikorupsi secara khusus kepada asn lingkungan provinsi sulawesi tengah. pemberian adan usaha milik daerahiii. bagian kedua aksi antikorupsi bagi aparatur sipil negara aksi antikorupsi bagi asn dilaksanakan melalui: kampanye antikorupsi, seminar dan lokakarya, pembangunan zona integritas, dan d.a.roadshow setiap perangkat daerahprovinsi sulawesi tengah, dana.pembentukan kader antikorupsi setiap perangkat daerah unit kerja pada perangkat daerah, dan b.inspektur provinsi sulawesi tengah. bagian ketiga aksi antikorupsi bagi pegawai badan usaha milik daerahprovinsi sulawesi tengah, badan pengembangan sumber daya manusia provinsi sulawesi tengahprovinsi sulawesi tengahprovinsi sulawesi tengah kepada gubernur paling sedikit (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan. bab vi. bab pendanaan pendandea rias jun gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang pedoman tata naskah dinas lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah gubernur jawa tengah, menimbang aa. bahwa dalam rangka tertib administrasi, telah dikeluarkan dan bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan sesuaipinsi, maka keputusan gubernur tersebut huruf sudah tidak sesuai lagi karena itu perlu ditinjau kembaligunaan lambang daerah propinsi jawa tengah lembaran daerah propinsi jawa tengah tahunji,tempe! jabatan atau stempel satuan organisasi perangkat daerah menggunakan tinta berwarna ungu. stempel jabatan dan stempel satuan organisasiperangkat daerah yang mempunyai dan berhak menggunakan stempel jabatan dan stempel satuan organisasi perangkat daerah perangkat daerah. bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan dan stempel satuan organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan gubernur ini. bab kop naskah dinas bagian pertama bentuk dan isi kop naskah dinas gubernur memuat sebutan gubernurprovinsi, nama perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nama facsimile dan kode pos, menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan bagian kiripasat digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. pasaisampul naskah dinas bagian pertama bentuk, ukuran dan isi kop sampul pasai sampul naskah dinas satuan organisasi perangkatpasai kop sampul naskah dinas satuan organisasi perangkat daerah memuat sebutan nama satuan organisasi perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor facsimile dan kode pos satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. kop sampul naskah dinas gubernur: satuan organisasi perangkat daerahnggunaan kop sampul naskah dinas gubernur sebagaimana dimaksud dalam diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh gubernur wakil gubernur. kop sampul naskah dinas satuan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasai diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat satuan organisasi perangkat daerah. bab vii! papan nama bagian pertama bentuk, ukuran dan isi papan nama satuan organisasi perangkat daerah perangkat daerah, alamat, telepon dan kode pos wilayah. papan nama satuanperangkat daerah yang karena untuk kepentingan arsitektur dan lingkungan diatur tersendiri dengan keputusan gubernur. bentuk, ukuran dan isi papan nama satuan organisasi perangkatgian kedua penggunaan papan nama satuansatuan organisasi perangkat daerahgubernur ini, diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab bagian penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan gubernur ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut. pada saat berlakunya peraturan gubernur ini, maka,oagiroran semarang padjabat pelaksana tugas pit) pejabat pelaksana harian pih.) dan pejabat yang menjalankan tugas ymt.) pada unit organisasi perangkat daerah propinsi jawa tengah memutuskan menetapkan peraturan gubernur jawa tengah tentang pedoman tata naskah dinsatuan organisasi perangkat daerah adalah satuan organisasi perangkat daer serta lembaga teknis daerah provinsi jawa tengah. naskah dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis. kop naskah dinas gubernur adalah bagian teratas dari naskah dinas gubernur yang memuat sebutan gubernur jawa tengah. kop naskah dinas satuan organisasi perangkat daerah adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan satuan organisasi perangkat daerah provinsi jawa tenggubernur wakil gubernur jawa tengah dan ketua wakil ketua dprd provinsi jawa tengah. stempel instansi satuan organisasiprovinsi jawa tengah. papan nama instansi adalah papan yang bertuliskan nama, alamat, nomor telepon, dan kode pos wilaygubernur adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas gubernur yang memuat sebutan gubernur jawa tengah dengan mengunakan lambang negara berwarna hitam dibagian tengah atas. kop sampul naskah dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan nama satuan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah dengan mengunakan lambang daerah dibagian kiri atas. kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah kewenangnya. penjabat pj) adalah pemegang jabatan gubernur untuk sementara waktu sampai dengan terpilih gubernur dan wakil gubernur yang dilantik oleh menteri dalam negeri atas nama presidennaskah dinas oleh pejabat yang memberi mandat. pejabat pelaksana tugas plt) adalah pejabat yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas dalam hal terdapat kekosongan jabatan struktural (berhalangan tetap) dan belum ditetapkan pengangkatan pejabat definitif oleh pejabat yang berwenang. pejabat pelaksana harian plhtai. cuti dan atau alasan yang jain yang serupa untuk mangaka waktu sekurang kurangnya ellioti tari kena. pejabat yang menjalankan tugas ymtkurang dari (tujuh) hari kerja: adalah pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan naskah dinas satuan organisasi perangkat daerah. azas azas tata naskah dinas terdiri dari az, cc:azas kecepatan dan ketepatan adalah kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan: koordinasi antar!:.: i2x24(210x330arial atau disesuaikan sengan kebutuhan spasi atau sesuai kebutuhan warna tintaprovinsi, dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk produk hukum dan bentuk surat. naskah dinas lingkungan pemerintah provinsi, diolah oleh satuan organisasi perangkat daerah. naskah dinas lingkungan pemerintah provinsi, ditandatangani oleh gubernur wakil gubernur, ketua wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah serta pejabat lingkungan pemerintah provinsi yang diberi wewenang. jenis dan kewenangan penandatangananusunan dan bentuksatuan organisasi perangkatmemberi mandatperangkat daerah berbentuk lingkaran. stempel jabatan dan stempel satuan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari garis lingkaran luar garis lingkaran tengah, garis lingkaran dalamtengahdalam stempel jabatan dan stempel satuan organisasi perangkat daerah adalah jarak antara (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal cm.perangkat daerah berisi nama satuan organisasikeputusan gubernurgubernur wakil gubernur dan ketua wakil ketua dprd. satuan organisasi perangkat daerah yang berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud dalam adalah sekretariat daerah provinsi sekretariat dprd provinsi cc. dinas daerah provinsi: lembaga teknis daerah provinsi.
|
remskpd terkait: latar belakang: maksud dan tujuan, sasaran, keluaran output, manfaat outcome, dampak yang diharapkan (impact: penganggaran, lampiran lampiran,,lu provinsi, yang dikoordinasikan oleh bappeda kabupaten kotaprovinsi yang terdiri atasprovinsi setelah dpa dpp provinsi ditetapkan dan sebelum proses pengadaan pelelangan pekerjaan dimulai. rko kegiatan bantuan sarana prasarana yang telah diverifikasi sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan lampiran dalam pengajuan pencairan dana,dalam hal rko kegiatan bantuan pendidikan yang bersifat tidak menambah aset kabupaten kota diverifikasi oleh dinas pendidikan provinsi jawa tengahdaerah, inspektur dan kepala biro keuangan sekretariat daerah provinsi jawa tengah: cc. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya:daerah provinsi jawa tengah, inspektur provinsi jawa tengah dan kepala biro keuangankhusus untuk bantuan keuangan bidang pendidikkegiatan pada bidang yang sama sejak peraturan gubernur ini mulairian dan pertanggung sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerahprovinsi jawa tengprovinsisehubungan dengan hal atas, pemerintah provinsi jawa tengah merencanakan memberikan bantuan keuangan meliputi: tni manunggal membangun desa tmd) kebijakan tni manunggal membangun desa tmd) kepala bappeda selaku ketua, skpd yang menanganprovinsi dipergunakan untuk stimulan kegiatan fisik::: perjalanan dinas dalam rangka persiapan lokasi, monitoring dan evaluasi, pengadaan atk: rapat koordinasi, honorarium, pelaporan. pelaporan kegiatan laporan pelaksanaan tmd disampaikan kepada gubernur u.p kepala bappeda provinsi jawa tengah dengan tembusan kepala biro administrasi pembangunan daerah dan kepala biro keuangan sekretariat daerah provinsi jawa tengah paling lambat hari setelah berakhirnya kegiatan untuk masing masing tahap. keluaran kegiat:, monitoring dan evaluasi kegiatan tmd, rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan tmd: laporan pelaksanaan tmd untuk masing masing tahap.. kebijakan penguatan kelembagaan fedex bertujuan untuk memfasilitasi dan membangun kesepahaman antar stakeholder dan pelaku usaha dalam mengembangkan ekonomi wilayah dan penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan peningkatan kesepahaman antar stakeholder dan pelaku usaha dalam mengembangkan perekonomian wilayah, peningkatan kelembagaan (kesekretariatan dan anggaran, kelembagaan organisasi): peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi lokal dengan pendekatan klaster. pengembangan program yang inovatif dan berdaya saing. perkuatan kerjasama kelembagaan fedex melalui forum fedex regional. jenis kegiatan kegiatan yang dilakukan berupa penguatan kelembagaan dan peningkatan sdm pelaku usaha melalui rapat koordinasi lintas pelaku fedex:, lokakarya atau fgd workshop penyusunan program fedex dan pengembangan ekonomi lokal pel), serta memfasilitasi penyusunan program klaster, dan fasilitasi promosi produk unggulan sesuai dengan kesepakatan forum tingkat provinsi, pemantauan program pel fedex dan klaster dilaksanakan secara rutin sejak tahap perencanaan, proses pelaksanaan sampai dengan evaluasi: penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan, koordinasi atau konsultasi provinsi. pengorganisasian pelaksanaan operasional kegiatan fedex dikoordinasikan oleh bappeda kabupaten kota dengan didukung oleh tim teknis kesekretariatan. pembiayaan dana stimulan apbd provinsi digunakan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan sdm pelaku usaha. kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana bantuan apbd provinsi adalah studi banding, membangun prasarana fisik (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan peralatan kantor (termasuk komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya). dana pendamping apbd kabupaten kota dipergunakan untuk mendukung pengembangan program pel fedex klaster berdasarkan prioritas kebutuhan masing masing daerah. pelaporan kegiatan laporan hasil kegiatan pelaksanaan kelembagaan fedex yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan fedex, inventarisasi permasalahan, realisasi fisik dan keuangan sampai dengan akhir tahun) disampaikan kepada bappeda provinsi jawa tengah dengan tembusan biro administrasi pembangunan daerah sekretariat daerah provinsi jawa tengah keluaran kegiatan keluaran kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan sdm pelaku usaha fedex berupa laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi antar anggota fedex kabupaten kota, provinsi maupun pusat, laporan pelaksanaan perkembangan klaster: cc. hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan berikutnya: terwujudnya peningkatan kemampuan ketrampilan pengelolaan usaha bagi kelompok klaster daerah. pengembangan sistem informasi pembangunan daerah pmid) kebijakan memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik daerah maupun pusat. meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerjasama berbasis data dan informasi. membangun database sistem informasi pembangunan daerah spd) provinsi dan kabupaten kota yang menggambarkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam aplikasi web sid. mengembangkan sistem informasi pengelolaan database pembangunan daerah yang valid dan akurat. jenis kegiatan kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten kota tim pokja kabupaten kota). rapat koordinasi kelompok kerja pengumpulan data: pengumpulan dan pengolahan (delapan) kelompok data kabupaten kota berbasis kecamatan yang disesuaikan dengan form data sistem informasi data dari pusat kementerian dalam negeri): entry updating kelompok data kab kota tahun berkenaan secara online melalui jaringan penyusunan buku pengembangan sistem informasi pembangunan daerah tahun berkenaan berisi analisis terhadap masing masing kelompok data dan dilengkapi dengan informasi lain berupa gambar, table, chart dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan daerah: penggandaan pencetakan peta. agar data yang dikumpulkan mempunyai validitas tinggi, maka mekanisme pelaksanaan pengumpulan data diatur sebagai berikut: data dikumpulkan oleh anggota kelompok kerja pengumpulan data dengan bantuan tenaga lapangan yang keanggotaannya ditentukan dan ditetapkan oleh bupati walikota dengan surat keputusan, bappeda kabupaten kota melakukan kompilasi, validasi dan sinkronisasi terhadap data data dari anggota kelompok kerja tersebut, pengumpulan maupun updating data dapat dilaksanakan dengan bantuan pihak ke konsultan, lsm, perguruan tinggi) dengan sistem swakelola dengan melibatkan pihak terkait yang melaksanakan updating data tuntuk pembuatan peta gis dapat dilaksanakan apabila belum memiliki peta dasar sebagai acuan penyusunan sistem informasi pembangunan daerah. pengorganisasian pengembangan sistim informasi pembangunan daerah dilaksanakan oleh tim koordinasi kelompok kerja) yang beranggotakan pengarah bupati walikota penanggungjawab sekretaris daerah kabupaten kota ketubidang kepala skpd kepala bidang bappeda pada kabupaten kota yang mengampu data sid terkait sesuai kebutuhan. anggota skpd instansi teknis terkait daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah, baik vertical maupun fungsional (termasuk bps kabupaten kota). pembentukan tim koordinasi kelompok kerja) kabupaten kota ini ditetapkan dengan keputusan bupati walikota pembiayaan dana bantuan dari apbd provinsi jawa tengah digunakan untuk melaksanakan kegiatan honor uang kegiatan up dating delapan kelompok data oleh tim pokja sesuai dengan format yang telah ditentukan minimal (tujuh puluh lima persen) dari alokasi dana bantuan provinsi, sedangkan sisanya digunakan untuk uang biaya pencetakan penggandaan penyusunan laporan semester dan il. dana pendamping apbd kabupaten kota dipergunakan untuk kegiatan manajerial seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pengumpulan data dan atk. pelaporan kegiatan laporan semester untuk data bulan januari sampai dengan bulan juni tahun berkenaan disampaikan pada bulan juli tahun berkenaan, dan draft laporan semester untuk data bulan juli sampai dengan bulan desember tahun berkenaan disampaikan pada bulan desember tahun berkenaan sedangkan laporan final semester disampaikan pada akhir bulan pebruari tahun berikutnya. penyampaian laporan dalam bentuk buku (hard copy) dan (soft copy) serta menuentry updating kelompok data kab kota tahun berkenaan secara online melalui jaringan keluaran kegiatan keluaran kegiatan yang diharapkan buku kelompok data dengan sebaran kecamatan periode tahun berkenaan dalam bentuk hard copy dan soft copy. buku pengembangan sid tahun berkenaan: analisis indikator sosial ekonomi makro dan indikator pendukung jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi aktif tenaga kerja tak): index pembangunan manusia ipm): index pembangunan gender ipg): pertumbuhan ekonomi, index williamson, inflasi, eksport import, product domestic regional bruto pdrb): nilai tukar petani ntp). data profil daerah kab kota, yang dihampiri buku data numerik tabel kelompok data kabupaten kota dengan data time series mulai (lima) tahun sebelum tahun berkenaan dalam bentuk hard copy dan soft copy, tabel kelompok data tersebut meliputi data umum, data sosial budaya: data sumber daya alam, data infrastruktur, data industri, perdagangan, lembaga keuangan, koperasi, usaha dan investasi data ekonomi dan keuangan, data politik, hukum dan keamanan, data residensial. data spasial peta tematik kabupaten kota, yaitu update penyusunan peta kabupaten kota tahun berkenaan dalam bentuk hard copy dan soft copy (data gis). rehabilitasi dan konservasi kawasan muria kebijakan dataran tinggi muria merupakan kawasan yang berdasarkan posisi dan lokasinya merupakan suatu ekosistem yang berada pada suatu bagian bentang lahan yang berperan dalam mendukung optimalisasi fungsi dan peranan ekosistem yang berada sekitarnya. kawasan muria mencakup kabupaten yaitu kabupaten kudus, jepara dan pati. selain itu juga mencakup sub das yaitu sub das kabupaten kudus), sub das kabupaten jepara) dan sub das kabupaten pati). perlindungan dan penyelamatan kawasan muria berbasis masyarakat. jenis kegiatan templat rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, terutama difokuskan upaya sipil teknis (pembuatan rehabilitasi teras, fully plug maupun bangunan terjun) dengan didukung upaya vegetatif. penganekaragaman kegiatan pemanfaatan hutan produksi, antara lain pengolahan lahan berbasis konservasi. perlindungan penyelamatan kawasan lindung, termasuk pemasangan informasi himbauan peningkatan kepedulian upaya perlindungan kawasan muria. pemberdayaan masyarakat penguatan kelembagaan masyarakat, termasuk diantaranya pelatihan kelompok pelestari lingkungan. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan muria. pengorganisasian kabupaten membentuk tim teknis penyelamatan kawasan muria dengan fungsi untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, pendampingan program, serta monitoring dan evaluasi program. keanggotaan tim teknis terdiri dari dinas instansi terkait sesuai jenis kegiatan dan kebutuhan daerah dengan ketua dari unsur bappeda. pembiayaan bantuan dari apbd provinsi jawa tengah dipergunakan untuk kegiatan templat rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan penganekaragaman pemanfaatan hutan produksi minimal dari alokasi bantuan. sedangkan sisa alokasi digunakan untuk kegiatan perlindungan penyelamatan kawasan lindung dan pemberdayaan masyarakat penguatan kelembagaan masyarakat. pendampingan sharing apbd kabupaten dipergunakan untuk mendukung kegiatan penyelamatan kawasan muria serta dukungan manajerial seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengadaan alat tulis kantor. pelaporan kegiatan kabupaten kota wajib menyerahkan laporan hasil kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan muria kepada gubernur jawa tengah bappeda provinsi jawa tengah. keluaran kegiatan templat rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. templat usaha tani konservasi terpadu dalam rangka penganekaragaman hutan produksi, antara lain pengolahan tanah berbasis masyarakat. peningkatan kepedulian kemampuan kelembagaan petani masyarakat dalam perlindungan atau pelestarian kawasan muria. bantuan forum pendidikan untuk semua pus) kabupaten kota kebijakan forum koordinasi pendidikan untuk semua kabupaten kota adalah lembaga lintas skpd serta lembaga sosial masyarakat yang dibentuk untuk menjadi wadah mensinergikan, mendorong, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pus tingkat kabupaten kota. arah penggunaan bantuan untuk peningkatan dan optimalisasi kinerja serta penguatan peran kelembagaan forum pus dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan program pus yang inovatif. peningkatan kinerja capaian hasil pelaksanaan program pus dalam rangka akselerasi pencapaian pendidikan untuk semua pus). pengendalian program pelaksanaan rencana aksi daerah rad) pus. penyusunan laporan tahunan program pus sesuai dengan format dan indikator indikator yang ditetapkan oleh unesco unicef. jenis kegiatan kegiatan yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan capacity building forum pus melalui rapat rapat koordinasi forum pus, lokakarya atau workshop penyusunan program program pus, pengendalian program pus dilaksanak: penyusunan laporan tahunan program pus. pengorganisasian pengorganisasian forum pendidikan untuk semua pus) kabupaten kota dilakukan melalui optimalisasi kinerja forum pus kabupaten kota yang telah dibentuk dengan bupati walikota. ketua forum pendidikan untuk semua pus)forum pus kabupaten kota. pembiayaan dana stimulan apbd provinsi digunakan untuk penguatan kelembagaan capacity building dana bantuan apbd provinsi tidak diperkenankan untuk studi banding, pembangunan sarira (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, perjalanan dinas, honorarium yang tidak terkait langsung dengan output hasil kegiatan, dan pengadaan peralatan kantor (termasuk atk, komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya). keterangan lain salah satuforum pus tahun anggaran berkenaforum pus. pelaporan kegiatan penyusunan laporan program agar dapat diselesaikan pada bulan november tahun berkenaan. capaian indikator program agar dilakukan secara periodik per triwulan. laporan agar disampaikan kepada bappeda provinsi jawa tengah selaku ketua forum pus provinsi jawa tengah dengan tembusan dinas pendidikan provinsi jawa tengah. keluaran kegiatan keluaran kegiatan penguatan kelembagaan capacity building forum pus berupa laporan hasil rapat koordinasi antar anggota forum pus kabupaten kota fasilitasi dan koordinasi program pus, yaitu program prioritas dalam rangka pencapaian (enam) tujuan pendidikan untuk semua (pus) meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kekasaran, gender, kecakapan hidup, dan peningkatan mutu pendidikan, yang dapat diusulkan dalam forum koordinasi perencanaan dengan skpd terkait tingkat kabupaten kota dan atau provinsi, cc.: laporan tahunan program pus sesuai format dan indikator yang ditetapkan oleh unesco unicef kondisi eksisting (jenis konstruksi eksisting dan tingkat kerusakan) dan permasalahan, maksud dan tujuan secara spesifik dari pembangunan sarana prasarana, sasaran objek jenis penanganan pekerjaan utama (major item dan lokasi kegiatan dusun, desa kelurahan, kecamatan): keluaran (output) jangka panjang yang diperkirakan ppeda provinsi jawa tengah, biro keuangan, biro administrasi pembangunan daerah sekretariat daerah provinsi jawa tengah dan skpd, membayar hutang, pembebasan tanah (kecuali yang merupakan kewajiban sharing pemerintah provinsi), pengadaan kendaraan dinas, ambulance, alat berat, mesin, suku cadang parepare, gapura desa permukiman, kegiatan operasional dan pemeliharaan, pagar dan gapura makam, bahan peralatan habis pakai (alat tulis kantor, logistik, obat obatan, bahan bakar, manajemen konstruksi dan pengawasan), sarana prasarana aparatur pemerintahan serta peralatan kantor minimal untuk administrasi kegiatanskpdbappeda, biro keuangan dan biro administrasi pembangunanskpd kabupaten kota selaku pengusul penerima bantuan, proporsionalitas keserasian bantuan antar kabupaten kota, mendasarkan indikator luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka tpt): indeks pembangunan manusia ipm): besarnya pendapatan asli daerah pad): product domestic regional bruto pdrb):ccsubstansi atau pemerintah kabupaten kota luar provinsi jawa tengah. kabupaten kota adalah kabupaten kota provinsi jawa tengah atau kabupaten kota luar provinsi jawa tengah. bupati walikota adalah bupati walikota jawa tengah atau bupati walikota luar:, pedestrian trotoar dan lampu penerangan jalan umum laju): bangunan penampung air (embung): bangunan konservasi tanah dan air (checksum, sedrainpond, gullyplug): sungai (bangunan pengaman tebing dan normalisasi), saluran drainase, pengelolaan persamaan limbah padat, mck komunal dan air limbah. khusus untuk sub bidang air minum dan penyehatan lingkungan diprioritaskan usulan yang masuk dalam rencana program investasi infrastruktur) jangka menengah bidang pekerjaan umum cipta karya rpm pu ck) atau dokumen memorandum program sanitasi mps) kabupaten kota. ketenagalistrikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan energi baru terbarukan ebt pembangkit listrik tenaga mikro hidro putih dan jaringan listrikangkutan umumperkeretaapian, jaringan irigasi tingkat usaha tani jitu, jalan usaha tani jut, jalan produksi dan sumur gali pasak. sarana dan prasarana pendukung ekonomi kerakyatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan pasar tradisional, sub terminal agribisnis, saluran tambak, tempat pelelangan ikan tpi, kolam tambat labuh pelabuhan perikanan dan kolam budidaya. bidang sosial budaya sarana prasarana kesehatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan poliklinik kesehatan desa pkd), rumah singgah rumah tunggu kelahiran, puskesmas, fasilitasi), peralatan medis dan peralatan kesehatan yang diprioritaskan untuk penanganan kegawatdaruratan serta pelayanan pasien kelas iii. prasarana dasar pendidikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan dan perpustakaan daerah dan sarana prasarana kebudayaan. kelestarian lingkungan hidup penanggulangan abrasi dan akresi, urutan kategori usulan yang diprioritaskan pada daerah permukiman dengan bangunan sipil teknis (pemecah gelombang grin, sabuk pantai) dan penanaman vegetasi mangrove. peternakan) yang berpotensi mencemari lingkungan atau telah menimbulkan konflik. pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung, urutan kategori usulan yang diprioritaskan kegiatan rehabilitasi lahan baik secara vegetasi maupun sipil teknis seperti saluran pembuangan air, penampung air hujan pah, kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi sesuai dengan perda tahun ruang terbuka hijau, taman kota dan sumur resapan. bantuan pendidikan kebijakan bantuan pendidikan dimaksudkan sebagai stimulan untuk, penguatan kapasitas dan tata kelola satua, pembinaan kesiswaan, serta peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal.. jenis kegiatan:,, sma,wisata bhaktikeluaran keluaran bantuan keuangan dari provinsi jawa tengah adalah terlaksananya kegiatan pada,::sma:(:diantaranya:roposal usulan adalah dokumen yang disusun oleh skpdskpdruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernurkabupaten kota yang bersumber dari apbd. bab iii tata caraerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kotmempercepat perwujudan menuju jawa tengah sejahtera dan berdikari.bantuan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten kota kebijakan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kpk) kabupaten kota dalam mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan penanggulangan kemiskinan kabupaten kota. arah penggunaan bantuan untuk peningkatan dan penguatan kinerja sekretariat kpk kabupaten kota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan secara lintas skpd instansi. pengendalian program kegiatan penanggulangan kemiskinan kabupaten kota. penyusunan laporan tahunan kinerja kpk dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah lp2kd) kabupaten kota. diarahkan untuk membangun sistem informasi data penanggulangan kemiskinan,termasuk didalamnya kegiatan validasi data. jenis kegiatan kegiatan yang dilakukan berupa penguatan kelembagaan capacity building sekretariat kpk kabupaten kota melalui rapat rapat koordinasi kpk kabupaten kota, pengendalian program kegiatan penanggulangan kemiskin kabupaten kota: penyusunan laporan tahunan kinerja kpk dan lp2kd kabupaten kota. pengorganisasian pengorganisasian kpk kabupaten kota dilakukan melalui optimalisasi kinerja sekretariat kpk dengan mengkoordinasikan kelompok program dan kelompok kerja kpk kabupaten kota sesuai dengan bupati walikota. optimalisasi kinerja kelompok program kpk kab kota dalam koordinasi program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kelompok program masing masing sesuai dengan bupati walikota pembiayaan dana stimulan apbd provinsi digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan capacity building: dana bantuan apbd provinsi tidak diperkenankan untuk honorarium kpk, studi banding, pembangunan sarira (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, perjalanan dinas dan pengadaan peralatan kantor (komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya). pemerintah kabupaten kota menyediakan dana pendamping sharing untuk membiayai administrasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan. persyaratan pengajuan dana stimulan apbd provinsi jawa tengah yaitu kab kota wajib menyerahkan proposal kegiatan kpk tahun anggaran berkenaan ditujukan kepada bappeda provinsi jawa tengah dengan dihampiri keputusan bupati walikota tentang pembentukan kpk dan dokumen rka kegiatan pendamping sharing dari kabupaten kota. pelaporan kegiatan laporan tahunan kinerja kpk dan lp2kd kabupaten kota disampaikan kepada wakil gubernur jawa tengah selaku ketua kpk provinsi jawa tengah dengan tembusan kepala bappeda provinsi jawa tengah selaku sekretaris kpk provinsi jawa tengah paling lambat minggu pertama bulan desember tahun berkenaan. keluaran kegiatan keluaran kegiatan penguatan kelembagaan capacity building sekretariat kpk kabupaten kota berupa laporan tahunan kinerja kpk kabupaten kota tahun berkenaan, lp2kd kabupaten kota tahun berkenaan. bantuan pengawasan peredaran garam tidak beryllium dalam rangka penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium gay) kabupaten kota kebijakan bahwa gangguan akibat kekurangan yodium gay) dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental manusia, kematian bagi ibu hamil, bayi dan balita serta menghambat pemenuhan gizi pada masa tumbuh kembang anak, dalam rangka peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, dilakukan pengawasan peredaran garam tidak beryllium oleh tim gay kabupaten kota, tim gay kabupaten kota adalah tim dengan susunan keanggotaan terdiri dari skpd lembaga yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi upaya secara terpadu dan sinergi pencegahan dan penanggulangan penyakit gay: arah penggunaan bantuan untuk intervensi peningkatan cakupan konsumsi garam beryllium kab kota yang merupakan daerah dengan cakupan konsumsi kurang dari mengoptimalkan upaya kinerja tim gay guna mencapai 90y0 rumah tangga jawa tengah mengkonsumsi garam beryllium sesuai standar nasional indonesia sni) guna mencegah melindungi dan menanggulangi penyakit gangguan akibat kekurangan yodium masyarakat melalui pemeriksaan kandungan yodium pada garam konsumsi: pengendalian dan pengawasan peredaran garam konsumsi tidak beryllium jenis kegiatan kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan peredaran garam tidak beryllium dalam rangka penanggulangan gay melalui pelaksanaan sosialisasi pengendalian peredaran garam tidak beryllium oleh tim gay kab kota: bantuan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan peredaran garam konsumsi tidak beryllium melalui pengadaan sarana mini laboratorium, penegakkan hukum dalam rangka pelaksanaan pengendalian peredaran garam tidak beryllium. pengorganisasian pengorganisasian tim gay kabupaten kota dilakukan melalui optimalisasi kinerja tim gay yang telah dibentuk dengan bupati walikota dan mengacu pada permendagri nomor tahun ketua tim gaytim gay kabupaten kota. pembiayaan dana bantuan apbd provinsi untuk honorarium tim gay, penggandaan laporan semester dan laporan akhir, peralatan mini lab dan perjalanan dinas dalam rangka penegakan hukum tim gay. pemerintah kabupaten kota menyediakan dana pendamping sharing untuk membiayai administrasi, atk, rapat koordinasi gay dan perjalanan dinas koordinasi gay. keterangan laintim gay tahun anggartim gay. pelaporan kegiatan penyusunan dan penyerahan laporan hasil pelaksanaan program agar dapat diselesaikan pada akhir bulan november tahun berkenaan. kabupaten kota wajib menyampaikan laporan progres pelaksanaan kegiatan tim gay kepada gubernur jawa tengah bappeda provinsi jawa tengah pada semester (bulan juli dan semester (bulan november). keluaran kegiatan keluaran kegiatan pengawasan peredaran garam tidak beryllium dalam rangka penanggulangan gay berupa, terbangunnya sarana prasarana pendukung pengendalian dan pengawasan peredaran garam konsumsi, progres pencapaian rumah tangga mengkonsumsi garam beryllium sesuai sni. dukungan bagi pemerintah kabupaten untuk pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa kebijakan bantuan keuangan dialokasikan sebagai bentuk dukungan bagi pemerintahperuntukkan sebagai biaya operasional kegiatan dalam rangka mewujudkan ketepatan sasaran, manfaat dan administrasikelola oleh badan kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat kabupaten. lingkup pendampingan pemerintah kabupaten melalui badan kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat meliputi kecamatan dan desa. lokasi kecamatan dan desa ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan gubernur. jenis kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rintisan model desa berdikari meliputi: kabupaten mengikuti kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan rapat koordinasi provinsi, melaksanakan rapat koordinasi tingkat kabupaten: melakukan supervisi dan verifikasi penyusunan proposal, melakukan supervisi dan verifikasi penyusunan dokumen permohonan pencairan, pengiriman berkas proposal provinsi: mengikuti verifikasi proposal provinsi, monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan administrasi dan laporan kegiatan. kecamatan mengikuti kegiatan sosialisasi provinsi, pendampingan penyusunan dan verifikasi teknis proposal, konsultasi dan koordinasi kabupaten, verifikasi proposal kabupaten, pengiriman berkas proposal kabupaten: monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan administrasi dan kegiatan. pengorganisasian tingkat kabupaten kabupatekepala badan kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat. keanggotaan tim koordinasi tingkat kabupaten terdiri dari skpd kabupaten terkait. tingkat kecamatan kecamatacamat. keanggotaan tim koordinasi tingkat kecamatan terdiri dari unsur kecamatan. pembiayaan dana dukungan bagi digunakan untuk mendukung operasional pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam melakukan pendampingan, melalui kegiatan: perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, verifikasi dan rapat koordinasi dan konsultasi provinsi, belanja makan minum, fasilitasi penyusunan proposal dan permohonan pencairan: honor verifikasi proposal dan permohonan pencairan, biaya pengiriman proposal dan permohonan pencairan provinsi, monitoring dan evaluasi, atk dan penggandaan serta pelaporan. pelaporan laporan capaian indikator programsecara periodik per triwulan, laporan akhirda bulan oktober tahun berkenaan. keluaran tingkat kabupaten laporan hasil mengikuti sosialisasi, bintik dan rekor bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan rencana tindak lanjut: laporan rekor tingkat kabupaten dan rencana tindak lanjut, laporan hasil verifikasi proposal kabupaten, laporan hasil verifikasi proposal dari provinsi, laporan hasil monitoring dan evaluasi dari lokasi, laporan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa baik administrasi maupun kegiatan fisik. tingkat kabupaten laporan hasil mengikuti sosialisasi laporan hasil konsultasi dan koordinasi dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi dari lokasi laporan pelaksanaan kegiatan bantuan kegiatan kepada pemerintah desa baik berupa administrasi maupun kegiatan fisik gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowo pemberian bantuan keua musrenbangprov), usulan kegiatan strategis pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah provinsi pasca musrenbangprov dan usulan dprd provinsi jawa tengah hasil reses kunjungan kerja. perencanaan kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud pada diarahkan pada kegiatan bantuan yang bersifat mendesak strategis bagian dari komitmen sharing provinsiapat diarahkan untuk membiayai kegiatan antara lain: tni manunggal membangun desa tmd):: pengembangan sistem informasi pembangunan daerah pmid): rehabilitasi dan konservasi kawasan muria, bantuan forum pendidikan untuk semua pus) kabupaten kota: bantuan sarana prasarana, bantuan pendidikan, bantuan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten kota: bantuan pengawasan peredaran garam tidak beryllium dalam rangka penanggulangan gay kabupaten kota, bantuan dukungan bagi pemerintah kabupaten kota untuk pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umumlebih lanjut mengenai teknis bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur oleh kepala dinas pendidikan provinsi jawa tengah. kepala dinas pendidikan menetapkan ketentuan mengenai bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) bulan setelah peraturan gubernur ini diundangkanprovinsi jawa tenginformasikegiatan bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf harus merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota yang dianggarkan dalam kelompok belanja langsungharus masukprovinsi rekening kas umum daerah kabupaten kota, maka setiap proses pencairan harus melalui skpd unit kerja skpdbantuan keuangan untuk tni manunggal membangun desa tmd) sebagaimana dimaksud dalam huruf dicairkan dalam (dua) tahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan: pencairan dana bantuan, pengembangan sistem informasi pembangunan daerah pmid), bantuan forum pendidikan untuk semua pus) kabupaten kota, bantuan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten kota, bantuan pengawasan peredaran garam tidak beryllium dalam rangka penanggulangan gay kabupaten kota dan bantuan dukungan bagi pemerintah kabupaten untuk pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf dilakukan sekaligus setelah rencana kerja operasional rko) diverifikasi oleh tim verifikasi provinsi. pencairan dana bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bantuan rehabilitasi dan konservasi kawasan muria sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara bertahap dengan ketentuan bantuan keuangan per paket sampai dengan rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah), tahap pertama diberikan paling banyak sebesar (tiga puluh persen): bantuan keuangan per paket atas rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah), tahap pertama paling banyak diberikan (dua puluh persen): pencairan tahap pertama setelah kontrak ditandatangani dan sisanya dapat dicairkan setelah pekerjaan telah mencapai (tujuh puluh lima persen) atau lebih: bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dicairkan sekaligus sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk kegiatan bantuan fasilitasi pengembangan tempat uji kompetensi smk ::yang dianggarkan pada perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada huruf dihampiri sebagaimana huruf dan dj,pada tahun berjalan.dikelola sepenuhnya oleh skpd kabupaten kota dan tidak dapat diteruskan melalui bantuan keuangan dan atau hibah dalam bentuk uang pihak lain kecuali untuk kegiatan tni manunggal membangun desa tmd) dan bantuan pendidikan, cc.khusus bantuan pendidikan, bupati walikota membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan kegiatan bantuan pendidikan sesuai perencanaan pada tahun berjalan.
|
yapendidikan menengah dan pendidikan khusus pada dinas pendidikan dan kebudayandidikan dan kebudayapendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah, kepala cabang dinas adalah kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah,atuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi jawa tengah meliputi, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. kepala sekolah adalah kepala sekolah pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa yang dikelola oleh dinas pendidikan dan kebudayaada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengah kelas sebagai berikut cabang dinas pendidikan wilaystruktur organisasi cabang dinas pendidikan kelas kepala cabang dinas subbagian inn tata usaha kelompok seksi seksi jabatan lu. fungsional kek menengah sekolah menengah dan sekolah kejuruan luar biasa herba hhh4 h hh ah h h h h nennnnnnaana akan formal nennnnnnnnnnnnnaftar nama, tempat kedudukan,cabang dinas kabupaten kota semarang pendidikan wilayah semarang kabupaten semarang cabang dinas kabupaten demak pendidikan wilayah kabupaten demak kabupaten jepara kabupaten kudus cabang dinas kabupaten pati kabupaten pati pendidikan wilayah iii kabupaten rembang cabang dinas kabupaten kabupaten grobogan pendidikan wilayah grobogan kabupaten blora kota salatiga cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten boyolali kabupaten boyolali kabupaten klaten cabang dinas kabupaten kabupaten sragen pendidikan wilayah karanganyar kabupaten karanganyar kabupaten wonogiri cabang dinas kota surakarta pendidikan wilayah vii kota surakarta kabupaten sukoharjo kota magelang cabang dinas kabupaten magelang pendidikan wilayah viii kota magelang kabupaten temanggung kabupaten purworejo kabupaten banjarnegara cabang dinas kabupaten kabupaten wonosobo pendidikan wilayah banjarnegara kabupaten kebumen kabupaten purbalingga cabang dinas kabupaten kabupaten cilacap pendidikan wilayah banyumas kabupaten banyumas cabang dinas kota tegal pendidikan wilayah kota tegal kabupaten brebes cabang dinas kabupaten kabupaten pemalang pendidikan wilayah xii pejalan kabupaten tegal kabupaten pekalongan cabang dinas kota pekalongan pendidikan wilayah xiii kabupaten kendal kabupaten batang kabupaten kendal plt. gubernur jawa tengah, ttd heru sudjatmoko cabang dinas pendidikan wilayah ii, cabang dinas pendidikan wilayah iii, cabang dinas pendidikan wilayah iv, cabang dinas pendidikan wilayah cabang dinas pendidikan wilayah vi, cabang dinas pendidikan wilayah vii, cabang dinas pendidikan wilayah viii, cabang dinas pendidikan wilayah ix, cabang dinas pendidikan wilayah cabang dinas pendidikan wilayah xi, cabang dinas pendidikan wilayah xii, dan cabang dinas pendidikan wilayah xiii. bab iii cabang dinas pendidikan kelas bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi paragraf kedudukanparagraf tugas cabang dinas pendidikan kelaskoordinasi dan pelaksanapendidikan kelas terdiri atas: kepala cabang dinas, subbagian tata usaha, seksi sekolah menengah atas dan sekolah luar biasa, seksi sekolah menengah kejurubawah dan bertanggung jawab kepada kepala cabang dinas. struktur organisasisekolah menengah atas dan sekolah luar biasa seksi sekolah menengah atas dan sekolah luar biasadan sekolah luar biasasarana prasarana sekolah menengah atasenam seksi sekolah menengah kejuruancc.wilayah kerjanya, menyiapkan mengoordinasikan pemenuhan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa tengsatuan pendidikan formal bagian kesatu umum satuan pendidikan formal berada dibawah kendali cabang dinas wilayah kerjanya. satuan pendidikan formal dipimpin oleh kepala sekolah yang bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala cabang dinas. satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sekolah menengah atas sma): sekolah menengah kejuruan smk), dan sekolah luar biasa slb). khusus untuk pengaturan sub bagian tata usaha pada sekolah luar biasa menjadi dilaksanakan secara bertahap menunggu pengaturan teknis yang diatur oleh peraturan perundang undangan. bagian kedua kedudukan dan tugas paragraf kedudukan satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dalam pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasajabatan kepala sekolah, merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan. selain kepala sekolah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dibantu oleh pejabat struktural yaitu kepala subbagian tata usaha. kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil kepala sekolah sesuai ketentuan yang berlaku paragraf tugas satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalamdalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan satuan pendidikan formal dukung jabatan fungsional utamanya adalah guru. struktur organisasi satuan pendidikan formal dan uraian tugasnya, diatur lebih lanjut oleh kepala dinas. daftar nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja satuan pendidikan formal,pendidik kepegawaian kepala cabang dinas, kepala subbagian, kepala seksi , pada cabang dinas terdapat jabatan pelaksanaraangan dan gizi (rad pgsuai dengan amanat instruksi presiden nomor tahun tentang program pembangunan yang berkeadilan, kepada pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana aksi daerah pangan dan gizi rad pg), bahwa pemerintah provinsi sumatera selatanrad pgimasan, pemerintahan.pembangunan daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sumatera selatan rencana aksi daerah pangan dan gizi disingkat rad pg adalah rencana aksi daerah pangan dan gizi rad pg) provinsi sumatera selatan tahun bab maksud dan tujuan maksud dari penyusunan rad pg provinsi tahun adalah tersedianya dokumen tentang rencana aksi daerah pangan dan gizi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam mengambil langkah konkrit dalam pembangunan pangan dan gizi sumatera selatan, tujuan dari penyusunan rad pg adalah untuk menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain lingkungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi sumatera selatan. bab iii sistematika dokumen rad pg provinsi sebagaimana dimaksud dalamdan strategi pencapaian sasaran pembangunan bab iii rencana aksi daerah pangan dan gizi babi pemantauan dan evaluasi bae penutup bab matriks rencana aksi pangan dan provinsi bab vii matriks rencana aksi pangan dan gizi kabupaten kota dokumen sebagaimana dimaksud dalam merupakan suatu dokumen resmi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. dokumen sebagaimana pada dijadikan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian pembangunan pangan dan gizi provinsi. dalam rangka menjaga kesinambungan program kegiatan yang tertuang dalam rad pg provinsi, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota perlu dukungan dan dapat bekerja sama semua pihak yang terkait. rad pg provinsi dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota pada tahun yang memuat program kegiatan dalam mempercepat pencapaian target rad pg daerah. rencana aksi daerah pangan dan gizi rad pg) provinsi disusun dengan memperhatikan rencana aksi nasional pangan dan gizi ran pg) yang berlaku. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan dinas instansi terkait yangurdin diundangkan palembang, pada tanggalekretariat dprd, terdiri atas: sekretaris dprd, bagian, terdiri dari: bagian umum, membawakan: sub bagian tata usaha dan kepegawaian, sub bagian perlengkapan,sub bagian akuntansi dan pelaporan. kelompok jabatan fungsional. bab iii tugas pokok, fungsi dan kewenangan bagian kesatu sekretariat dprd sekretariat dprd mempunyai tugas pokokprd mempunyai kewenangan, sebagai berikut: pelaksanaan fasilitasi rapat rapat dprd dan menyelenggarakan persidangan, membuat risalah rapat dprd, pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan keuangan dprd dan sekretariat dprd cc. penyelenggaraan urusan rumah tangga dprd dan sekretariat dprd: dan penyelenggaraan dokumentasi dan pelayanan informasi. bagian keduamenyelenggarakuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris dprdnyelenggaraan rapat rapat komisi komisi dan persidangan dprd: dan penyelenggaraan urusan rumah tangga dprd dan sekretariat dprd. bab tugas pokok, fungsi dan uraian tugas bagian kesatu bagian umum bagian umumuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian umum menyelenggarakan fungsi: a.pelaksanaan urusan kepegawaian, d.mproses administrasi ketatausahaan, kearsipan,pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kepegawaian, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usahaerlengkapan sub bagian perlengkapan mempunyai tugas inventarisasi, penerimaan, penyimpanan dan pemeliharaan barangmelaksanakan pencatatan atas penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang dan jasa sekretariat dprd, melaksanakan pencatatan atas penerimaan, penyimpanan,yani, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perlengkapan, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagirotokol dan perjalanan sub bagian protokol dan perjalanan mempunyai tugas melaksanakan urusan protokol dan perjalanan dinas pimpinan dprd, anggota dprd dan sekretariat dprd dantokoltokolrotokol, melaksanakan urusan perjalanan dinas pimpinan dprd, anggota dprd dan sekretariat dprd, melaksanakan pelayanan tamu dprd, membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas keprotokolan dan perjalanan, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian protokol bagian pelayanan informasi bagian pelayanan informasi mempunyai tugas pengkajian informasi dan pelayanan informasi, menampung laporan masyarakat, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan. untukta bahan penyusunan program kerja, pelayanan informasi produk hasil rapat dan persidangan dprd, cc. penyelenggaraan dokumentasi produk hasil rapat dan persidangan dprd, pengumpulan dan pengolahan data produk dprd, penampungan laporan masyarakat aspirasi, penyiapan bahan kehumasan kegiatan dprd, penyelenggaraan perpustakaan, memelihara buku buku, alat alat kelengkapan perpustakaan dan pelayanan peminjaman buku buku perpustakaan, dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan informasi. bagian pelayanan informasi, terdiri atasparagraf sub bagian pengkajian dan pelayanan informasi sub bagian pengkajian dan pelayanan informasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pelayanan informasi produkpengkajian dan pelayanan informasi produk dprd, mengumpulkan informasi kegiatan dprd untuk dipublikasikan, membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengkajian dan pelayanan informasi, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian pengkajian dpenampung laporan masyarakat dan pengolahan data sub bagian penampung laporan masyarakat dan pengolahan data mempunyai tugas menghimpun informasi, menampung aspirasi dan laporan masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan, menghimpun dan mengolah dampung laporan masyarakat danampung laporan masyarakat danampung laporan masyarakat danampung laporan masyarakat dangumpulkan aspirasi dan laporan masyarakat, mengolah data aspirasi dan laporan masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan, membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas menampung laporan masyarakat dan pengolahan data, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian penampung laporan masyarakat dan pengolahan dhubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan sub bagian hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan mempunyai tugamasyarakat, dokumentasi dmasyarakat, dokumentasi dmasyarakat, dokumentasi dmasyarakat, dokumentasi dyelenggarakan kehumasan kegiatan dprd, menyelenggarakan dokumentasi kegiatan dprd, mengadakan buku buku koleksi perpustakaan, menyelenggarakan peminjaman buku buku perpustakaan, menginventarisasi buku buku membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian hubungan masyarakat, dokumentasi dbagian ketiga bagian persidangan dan risalah bagian persidangan dan risalaha.penyiapan data bahan penyusunan program kerja, b.penyiapan fasilitas rapat dan persidangan dprd, pembuatan risalah rapat dan persidangan dprd, d.pengumpulan ketentuan peraturan dan produk hasil rapat dan persidangan dprd, e.pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas persidangan dan risalah, dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian persidangan dan risalah. bagian persidangan dan risalah, terdiri atas: sub bagian hukum dan perundang undangan, sub bagian persidangan, dan sub bagian risalahkum dkum dkum dkum dmbina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian hukum dan perundang undangan, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian hukum dan perundang unpersidangan sub bagian persidangsisinyiapan data bahan penyusunan program, menyiapkan fasilitas rapat dan persidangan dprd, menyiapkan materi, tata ruang, undangani pelaksanaan kegiatan rapat rapat dan persidangan dprd, mengumpulkan dan menyusun draf jadwal kegiatan dprd untuk bahan rapat panitia musyawarah, mencatat kegiatan dprd dan menyusun draf hasil karya dprd setiap akhir masa persidangan, membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan sub bagian persidangan, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian persirisalah sub bagian risalah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi persidangan, mencatat risalah sidang, menyusun daftar resume, menyiapkan draf keputusan dan melaporkan hasil sidang dprd sesuai dengan ketentu menyiapkan skenario rapat paripurna dan susunan acarambina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan sub bagian risalah, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian risalbagian keempat pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan sub bagian perencanaan anggaran melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan penyiapan perencpenyusunan anggaran, menyiapkan perencanaan penyusunan anggaran dprd dan sekretariat dprd, membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan anggaranketatausahaan dan verifikasi sub bagian ketatausahaan dan verifikasi mempunyai tugas administrasi keuangan, pemeriksaan, dan penelitiuangan, melaksanakan pemeriksaan dan penelitian atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas penataausahaan dan verifikasi, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian ketatausahaan dan vertata pembukuan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran,tata pembukuan dan pelaporan pelaksanaan anggaran, melaksanakan tata usaha pembukuan pelaksanaan anggaran membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporankedudukan, strukturndidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pandeglang. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayapembinaan sekolah dasar, terdiri dari: seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah dasar, seksi pembinaan kesiswaan sekolah dasar, dan seksi sarana prasarana sekolah dasar. bidang pembinaan sekolah menengah pertama, terdiri dari: seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertama, seksi pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, dan seksi sarana prasarana sekolah menengah pertama. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini pud)dan pendidikan non formal, terdiri dari: seksi pembinaan pendidikan anak usia dini paud), seksi pembinaan pendidikan kekasaran dan kesetaraan, dan seksi pembinaan kursus dan pelatihan. bidang kebudayaan, terdiri dari: seksi pelestarian cagar budaya dan permusuhan, seksi pembinaan kesenian, dan seksi pelestarian sejarah dan nilai nilai tradisional. bidang pembinaan ketenagaan, terdiri dari: seksi pembinaan ketenagaan paud dan non formal, seksi pembinaan ketenagaan sekolah dasar, dan seksi pembinaan ketenagaan sekolah menengah pertamalaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan pendidikan usia dini, non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama dan kebudayaan, dan ketenagandidikan dan kebudayadidikan dan kebudayaan, mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra dinas mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusunan senja dinassekolah dasar, sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kebudayaan, serta pembinaan ketenagaan bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional bidang pendidikan dan kebudayaan, mengkdan kebudayaan, yang meliputi urusan bidang pendidikan dan kebudayaan, mengkompilasi penyusunan laki dan tapin seluruh unit kerja lingkungan pendidikan dan kebudaya barang aset yang menjadidasar mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengembangkan kurikulum, kelembagaan, pembinaan kesiswaan dbidang pembinaan sekolah dasar mempunyai fungsi: pengawasan, pengendalian pelaksanaan kurikulum, kelembagaan, pembinaan kesiswaan dan pengelolaan sarana prasarana sekolah dasardasar, pengelolaan sarana prasarana sekolah dasar, pelaksanaan bimbingan teknis bidang sekolah dasar, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatdasar adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pembinaan sekolah dasar, melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan bidang pembin, pembinaan kesiswaan, dan pelaksanaan pembinaan kesiswaankeadaan dan pembinaan kesiswaan secara berkala, .kurikulum dan kelembkurikulum dan kelembagaan sekolah dasar mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengembangkan kurikulum serta membina kelembagaan sekolah dasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah dasar mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan kurikulum dan kelembagaan sekolah dasardasar, cc. pelaksanaan kebijakan pengembangan kurikulum dan kelembagaan sekolah dasar,kurikulum dan pembinaan kelembagaan sekolah dasar. rincian tugas kepala seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah dasar adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah dasar, melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum dan kelembag:pembinaan kesiswaan sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembinaan kesiswaan sekolah dasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembinaan kesiswaan sekolah dasar mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan kesiswaan sekolah dasardasar, cc. pelaksanaan kebijakan pengembangan pembinaan kesiswaan sekolah dasar, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan kesiswaan sekolah dasar. rincian tugas kepala seksi pembinaan kesiswaan sekolah dasar adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi pembinaan kesiswaan sekolah dasar, melaksanakan koordinasi dan supervisi pembinaan kesiswaan sekolah dasar, mensosialisasikan kerangka dasar pembinaan kesiswaan sekolah dasar. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembinaan kesiswaan sekolah dasar, melaksanakan kegiatan pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar, bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan kesiswaansarana prasarana sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusseksi sarana prasarana sekolah dasar mempunyai fungsi penyusunan bahan kebijakan pengembangan sarana prasarana sekolah dasardasar, cc. pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana prasarana sekolah dasar. rincian tugas kepala seksi sarana prasarana sekolah dasar adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi sarana prasarana sekolah dasardasar, melaksanakan pengadaan sarana belajar siswa, alat praktik dan alat peraga sekolah dasar, melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan alat pembelajaran sekolah dasar, melaksanakan rehabilitasi ringan, sedang dan berat sarana prasarana sekolah dasar, mengembangkan alternatif layanan sekolah dasardasarmenengah pertama mempunyai tugas pokok merumuskan kurikulum, kelembagaan, pembinaan kesiswmbinaan sekolah menengah pertama mempunyai fungsi: pengawasan, pengendalian pelaksanaan kurikulum, kelembagaan, pembinaan kesiswaan, dan sarana prasarana prasarana sekolah menengah pertamamenengah pertama, cc. pengelolaan sarana prasarana sekolah menengah pertama, pelaksanaan bimbingan teknis bidang sekolah menengah pertama, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatanmenengah pertama adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pembinaan sekolah menengah pertama melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum dan kelembagaan, pembinaan kesiswaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.kurikulum dan kelembagaan, pembinaan kesiswaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama..menyusun laporan pencapaian kurikulum dan kelembagaan, pembinaan kesiswaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama seksi kurikulum dan kelembkurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertama mempunyai tugas pokok merumuskan kurikulum dan kelembagaandan kelembagaan sekolah menengah pertama mempunyai fungsi: penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan kurikulum dan kelembagmenengah pertama, cc. pelaksanaan kebijakan pengembangan kurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertama,kurikulum dan pembinaan kelembagaan sekolah menengah pertama. rincian tugas kepala seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertama adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertama, melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertama,menengah pertamapembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembinaansiswaan sekolah menengah pertama mempunyai fungsi: penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan kesiswmenengah pertama, cc. pelaksanaan kebijakan pengembangan pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama. rincian tugas kepala seksi pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, melaksanakan koordinasi dan supervisi pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, mensosialisasikan kerangka dasar pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah pertama, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, menyusun regulasi dan penguatan terhadap pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, mengembangkan potensi, bakat dan minat serta kreativitas siswa melalui kegiatan lomba lomba sekolah menengah pertama, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertamamenengah pertamasarana prasarana sekolah menengah pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaprasarana sekolah menengah pertama mempunyai fungsi: penyusunan bahan kebijakan pengembangan sarana prasarana sekolah menengah pertamamenengah pertama, dan cc. pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana prasarana sekolah menengah pertama. rincian tugas kepala seksi sarana prasarana sekolah menengah pertama adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi sarana prasarana sekolah menengah pertamamenengah pertama, melaksanakan pengadaan sarana belajar siswa, alat praktik dan alat peraga sekolah menengah pertama, melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan alat pembelajaran sekolah menengah pertama, melaksanakan rehabilitasi ringan, sedang dan berat sarana prasarana sekolah menengah pertama, mengembangkan alternatif layanan sekolah menengah pertamamenengah pertama. pendidikan dan kebudayaan. kepalambinaankemasyarakatan, dan pendidikan non formal, mempunyai fungsi: pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pelaksanaan pendidikan anak usia dini, pembinaan lembaga kursus dan pelatihan, serta pembinaan pendidikan masyarakat, pembinaan dan bimbingan teknismasyarakat, cc. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dampak program dan pelaporan pelaksanaan kegiatanmbinaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal, melaksanakan urusan administrasi sekberikan dan menyalurkan bantuan operasional serta penguatan padapublikasikan dan melaksanakan sosialislola dan mengembangkan data dan informkurikulum, bahan ajar dan modelnilaian hasil belajar bagi peserta didik:binaan pendidikan anak usia dini paudpala seksi pembinaan pendidikan anak usia dini paud)anak usia dini. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembinaan pendidikan anak usia dini paud) menyelenggarakan fungsi: a.penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pendidikan anak usia dini, penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kebijakan pengembangan pendidikan anak usia dini, dan cc. pelaksanaan kebijakan pengembangan pendidikan anak usia dini. rincian tugas kepala seksi pembinaan pendidikan anak usia dini paud) adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi pembinaan pendidikan anak usia dini paud), melaksanakan urusan administrasi seksi pembinaan pendidikan anak usia dini paud), memberikan dan menyalurkan bantuan operasional serta penguatan pada satuan pendidikan anak usia dini, mempublikasikan dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, mengelola dan mengembangkan data dan informasi pendidikan anak usia dinimbelajaran anak usia dini, meningkatkan peran serta masyarakat pada pendidikan anak usia dini, melaksanakan penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan anak usia dini, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum manajemen pelayanan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar, sarana prasarana serta pelaporan satuan pendidikan anak usia dinimenyusun laporan penyelenggaraan pendidikan anak usia dinipendidikan kekasaran dan kesetaraankesetaraan yang terdiri dari paket (setara sd), paket (setara smp), dan paket (setara sma). dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembinaan pendidikan kekasaran dan kesetaraan mempunyai fungsi: penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pendidikan kekasaran dan kesetaraan: penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kebijakan pengembangan pendidikan kekasaran dan kesetaraan, cc. pelaksanaan kebijakan pengembangan pendidikan kekasaran dasar, lanjutan dan kesetaraan, dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan taman bacaan masyarakat tbm). rincian tugas kepala seksi pembinaan pendidikan kekasaran dan kesetaraan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi pembinaan pendidikan kekasaran dan kesetaraan: melaksanakan urusan administrasi seksi pembinaan pendidikan kekasaran dan kesetaraan: memberikan dan menyalurkan bantuan operasional serta penguatan pada satuan pendidikan kekasaran dan kesetaraan, mempublikasikan dan melaksanakan sosialisasi pendidikan kekasaran dan kesetaraan: mengelola dan mengembangkan data dan informasi pendidikan kekasaran dan kesetaraan: mengembangkan potensi bakat dan minat warga belajar dan pendidik melalui kegiatan lomba lomba pendidikan kekasaran dan kesetaraan, mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan kekasaran dan kesetaraan, meningkatkan peran serta masyarakat pada pendidikan kekasaran dan kesetaraan: melaksanakan penilaian hasil belajar bagi peserta didik warga belajar pendidikan kekasaran dan kesetaraan, merencanakan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan,kekasaran dan kesetaraankursus dan pelatihan mempunyai tugas pokok merumuskan mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengembangan pendidikan masyarakat yang meliputi peningkatan mutu dan pengembangan pendidikan masyarakat, kelembagaan kursus dan pelatihan. dalamfungsi: penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pendidikan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengembangan pendidikan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, dan cc. pelaksanaan kebijakan pengembangan pendidikan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan. rincian tugas kepala seksi pembinaan kursus dan pelatihan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi pembinaan kursus dan pelatihan, melaksanakan urusan administrasi seksi pembinaan kursus dan pelatihan: memberikan dan menyalurkan bantuan operasional serta penguatan pada pendidikan masyarakat, kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan: mempublikasikan dan melaksanakan sosialisasi pendidikan masyarakat, kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan, mengelola, mengembangkan data dan informasi pendidikan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, meningkatkan peran serta masyarakat pada pendidikan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, melaksanakan penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan masyarakat, kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihmasyarakat, kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan,kepala bidang kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, permusuhan, cagar budaya dan nilai nilai budaya tradisional yang ada masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang kebudayaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang kebudayaan, mempunyai fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan, cc. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang kebudayaan, pengelolaan data dan informasi kebudayaan, koordinasi pelaksanaan tugas, kerja sama, dan pemberdayaan peran serta masyarakat bidang kebudayaan, koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat bidang kebudayaan, koordinasi kegiatan monitoring, evaluasi danbudayaan adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang kebudayapenyusunan,dokumentasi dan publikasilaksanakan dokumentasi dan publikasipembinaan bidang cagar budaya dan permusuhan pada sekolah, dan praktisi sejarahpembinaan dan pengembangan tenaga bidang kesejarahanmelaksanakan promosi, dokumentasi dan publikasi bidang pembinaan keseni.melaksanakan upaya peningkatan pemahaman nilai nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan, memberikan penghargaan kepada pelaku seni budaya yang berprestasi dan berdedikasimemfasilitasi pengajuan hari tentang seni budaya serta cagar budaya dan permusuhan. menyusun laporan bidang kebudayaan secara berkala, dan merencanakan penataan dan pemeliharaan fasilitas cagar budaya, seksi pelestarian cagar budaya dan permusuhcagar budaya dan permusuhan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan bidang pelestarian cagar budaya dan permusuhan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelestarian cagar budaya dan permusuhan mempunyai fungsi: pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan bidang pelestarian cagar budaya dan permusuhan, penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kebijakan bidang pelestarian cagar budaya dan permusuhan, dan pelaksanaan kebijakan bidang pelestarian cagar budaya dan permusuhan rincian tugas kepala seksi pelestarian cagar budaya dan permusuhan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi pelestarian cagar budaya dan permusuhan, melaksanakan urusan administrasi seksi pelestarian cagar budaya dan permusuhcagar budaya dan permusuhan, melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat bidang cagar budaya dan permusuhan, melaksanakan dokumentasi dan publikasi bidang cagar budaya dan permusuhmelaksanakan pembinaan bidang cagar budaya dan permusuhan pada sekolah, dan praktisi sejarah yang ada masyarakat, mengembangkan bahan ajar bidang cagar budaya dan permusuhan.rencanakan penataan dan pemeliharaan fasilitas cagar budaya, melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan registrasi, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta, eksplorasi dan dokumentasi cagar budaya dan permusuhanmelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan cagar budaya dan permusuhanenimbinaan kesenian mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pembinaan kesenian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembinaan kesenian mempunyai fungsi: koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan kesenian, penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kebijakan pembinaan kesenian, dan cc. pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian. rincian tugas seksi pembinaan kesenian adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi pembinaan kesenian, melaksanakan urusan administrasi seksi pembinaan kesenian, melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan kesenian, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembinaan kesenikesenian, melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat bidang pembinaan kesenianpromosi, dokumentasi dan publikasi.memberikan penghargaan kepada pelaku seni budaya yang berprestasi dan berdedikasi, memfasilitasi pengajuan hari tentang seni budaya, menyusun laporan seksi kesenlestarian sejarah dan nilai nilai tradisionalsejarah dan nilai nilai tradisional mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan bidang pelestarian sejarah dan nilai nilai budaya tradisional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelestarian sejarah dan nilai nilai tradisional mempunyai fungsi: koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan bidang pelestarian sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, bahasa dan sastra indonesia, budaya lokal, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan, penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kebijakan bidang pelestarian sejarah dan nilai nilai tradisional, dan cc. pelaksanaan kebijakan bidang pelestarian sejarah dan nilai nilai tradisional. rincian tugas kepala seksi pelestarian sejarah dan nilai nilai tradisional adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi pelestarian sejarah dan nilai nilai tradisional, melaksanakan urusan administrasi seksi pelestarian sejarah dan nilai nilai tradisional, melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang pelestarian sejarah dan nilai nilai tradisionaldokumentasi dan publikasi bidang sejarah dan nilai nilai tradisional, pembinaan dan pengembangan tenaga bidang kesejarahan, melaksanakan pembinaan danupaya peningkatan pemahaman nilai nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaankerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat bidang pelestarian sejarah dan nilai nilai tradisional, .menyusun laporan seksi pelestarian sejarah dan nilai nilai tradisionalpokok menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pembinaan ketenagaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan bidang pembinaan ketenagaan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang ketenagaan yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, koordina, koordinasi penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidik, penyelenggaraan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat bidang ketenagaan yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, h.karir pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, j .rlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyelenggar. rincian tugas kepala bidang ketenagaan adalah sebagai berikutmenyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang yang merupakan kewenangan daerahmelaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan dan tenaga kependidikan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketenagaan, pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikpaud dpaud dan non formalpaud dan non formal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pembinaan ketenagaan paud dan non formal mempunyai fungsi:cc. pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan paud dan non formal:. rincian tugas kepala seksi pembinaan ketenagaan paud dan non formal adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pembinaan ketenagaan paud dan non formal, menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang paud dan non formalpaud dan non formalpaud dan non formalpaud dan non formalpaud dan non formal, melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang paud dan non formal, pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan dan tenaga kependidikan jenjang paud dan non formal, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan ketenagaan paud dan non formaldasardasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pembinaan ketenagaan sekolah dasarcc.. rincian tugas kepala seksi pembinaan ketenagaan sekolah dasar adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pembinaan ketenagaan sekolah dasar, menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang sekolah dasardasardasardasarsekolah dasardasar, pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan dan tenaga kependidikan jenjang sekolah dasar, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan ketenagaan sekolah dasarmenengah pertamatenagaan sekolah menengah pertamacc.. rincian tugas kepala seksi pembinaan ketenagaan sekolah menengah pertama adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pembinaan ketenagaan sekolah menengah pertama, menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang sekolah menengah pertamamenengah pertamamenengah pertama, melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan dan tenaga kependidikan jenjang sekolah menengah pertama, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan ketenaga bagian tata usah kabupaten pandeglang, kan kasa se7 nad hermawan, nip.
|
kj) say remtanian dan peternakan perlu): pembinaan terhadap seluruh pegawai pada laboratorium kesehatan hewan dan peternakan:laboratorium kesehatan hewan dan peternakan(gal diundangkan sungai raya bup kubu ya, pada tanggal .ooc ,sekretaris daerah kabupaten iii rava udw ahead any suparwanto berita daerah kabupaten kubu raya tahun acara menang nomor sevvonoraseraannn . ser ta, kah 222i sia sesi (ss set sam sel co, tag en2e a33 seru eng sts aci bis benama hole tab (dan lt,
|
bupati kubu raya ktambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan disamping sesuai dengan wilayah tugasnya juga harus memperhatikan inang: tanggung jawab dari masing masing pegawai negeri sipil dengan tetap mengutamakan azas keadilan dan pemerataan:: sang kepala tu, guru, pamong dan staf sekolah golongan dan golongan ii: dokter umum:, tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya non keperawatan) golongan iii dan golongan iv: tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya non keperawatan) golongan dan golongan ii, il. tenaga kefarmasian, penyuluh lapangan golongan iii dan golongan iv:ltanggal bupati kubu|raya,, diundangkan sungai raya pada mom sekretaris daerah kabupaten. kur! raya muda mahendrawan suara nto berita daerah kabupaten kubu raya tahun soo.merasa nomor en ocoooooywilayah penghasilan swilayah penghasilan . lo.sama teemana "sa wilayah penghasilan ly ii lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya: cbn baslingkungan pemerintah kabupaten kubu raya: annai tvll. . ll.esaran tambahnillal leoy ii lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya: etetv lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya: penghasilan lalata yaa besaran tambahan penghasilan a23 iii vii bupati kubu raya, diundangkan sungai raya pada. angin aro. o.c.icon.#o. . el, sekretaris daerah kabupaten pum masa muda mahendrawan agus suparwanto beritadaerah kabupaten kubu raya tahun merasa nomor .eosorconemsene2g
|
sai end yap bupati magetan peraturan bupati magemagetan, menimbang: dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kabupaten magetmagetan. kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten maget: skpd pbb: dan skpd prb. pasai. (l), skpd pbb, skpd pbbskpd pbb, skpdkepala desa setempat. fotokopi pembayaran rekening listrik bulan terakhir diberi: bupatipasaii keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam spot pbb, skpd pbb, skpd pbb dinas menerbitkan spot pbb baru sebagaimana dimaksud pada ay, nia sumantri diundangkan magetan pada tanggal agustus plt. sekretaris daerah kabupaten magetan, kartini rita daerah kabupaten magetan tahun nomor
|
s.l, uraian tugas dan unsur unsur organisasipada diatas sebagai berikut merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan dprd,dprd serta pelaksanaan urusan hukum dan perundang undangan, cc. merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat, merencanakan, mengkyang diberikan bupati sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. unsur unsur organisasi sekretariat dprd terdiri dari bagian umum, bagian perencanaan dan keuangan, bagian persidangan dan perundang undangan, bagian hubungan masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat: dan kelompok jabatan fungsional. bab iii tugas pokok dan uraian tugas unsur unsur organisasi sekretariat dprd bagian pertama bagian umum bagian umum mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian sertaetatausahaan dan administrasi kepegawairusan rumah tangga dan perlengkapan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. bagian umum terdiri darisanakan urusan surat menyurat, kearsidan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. sub bagian kedua bagian perencanaan dan keuangan bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan administrasi keuangan dprrencana dan pelaporan kegiatan dprdadministrasi keuangan dprd: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. bagian perencanaan dan keuangan terdiri dari sub bagian perencanaan dan pelaporan, dan sub bagian keuangan. sub bagian perencanaanserta pelaporan kegiatan dprd dan sekretariat dprpenyusunan laporan pelaksanaan program d dan produk hukumrapat dan risalaturan perundang undangan dan produk hukum, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. bagian persidangan dan perundang undangan terdiri dari sub bagian rapat dan risalah: dan sub bagian hukum dan perundang undangan. sub bagian rapat dan risalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi rapat, persidangan serta penyusunan risalah. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan laksanakan: menyiapkan bahan penyusunan jadwal kegiatan rapat dprd: menyiapkan daftar hadir peserta rapat dprd: menyiapkan undangan kegiatan rapat fraksi dan alat kelengkapan dprd, melaksanakan pengaturannobulan rapat, mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan hasil rapat dprd: menyiapkan bahan penyusunan risalah dan catatan rapat dprd: menyiapkan pendistribusian hasil rapat dprd berupa risalah dan catatan rapat kepada anggota dprd dan pihak berkepentingan lainnya, mengelola naskah naskah rapat dprd: il. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan fraksi dan alat kelengkapan dprd: mengumpulkan, menghimpun, mengamankan dan memelihara dokumen risalah dan catatan rapat serta laporan kegiatan dprd: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. sub bagian hukum dan perundang undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perundang undangan dan produk hukum, uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut mengumpulkan, menghimpun, mempelajari, mengolah data dan informasi tentang perundang undangan dan produk hukum daerah: mengumpulkan bahan dan menyiapkan rancangan produk produk hukum daerah dilingkupi sekretariat dprd: mengikuti pembahasan produk produk hukum daerah dilingkupi sekretariat dprd:yang dibahas dprd:yang telah dibahas dprd: memfasilitasi pengkajian peraturan perundang undangan: melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis perancangan produk hukum dilingkupi sekretariat dprd: memfasilitasi pengkajian peraturan perundang undangan, dan menyiapkan bahan sistem jaringan dokumentasi dan informasi sjid) hukum dan perundang undangan, mengelola perpustakaan sekretariat dprd: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. bagian keempat bagian hubungan masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat bagian hubungan masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan hubungan masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat oleh dprdhubungan masyarakat dan protokoljaringan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnyadan sub bagian penjaringan aspirasi masyarakat. sub bagian hubungan masyarakat dan protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan masyarakat dan protokoler dprd, menyiapkan bahan dan mengolah konsep naskah pidato pimpinan dprd dalam rapat dprd: menyiapkan bahan penerbitan bulletin kegiatan dprd: menyiapkan bahan dan mengatur pelaksanaan keterangan pers atau konfrensi pers: melaksanakan peliputan serta dokumentasi kegiatan dprd: mengumpulkan, menghimpun, dan mengelola kliping berita kegiatan dprd dan pemerintah daerah: menyiapkan tata tempat rapat dan kegiatan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh dprd: menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan acara resmi, keprotokolan, penerimaan dan pelayanan tamu tamu daerah serta tamu lainnya menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan keprotokolan penerimaan tamu daerah serta tamu lainnya: menyiapkan bahan pengaturan dan memfasilitasi pelaksanaan tata cara penyelenggaraan rapat dan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh dprd: m.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. sub bagian penjaringan aspirasi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi berupa penjaringan aspirasi masyarakat. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut memfasilitasi penerimaan keluhan, pengaduan dan aspirasi masyarakat oleh dprd: menghimpun dan melaksanakan administrasi pencatatan keluhan, pengaduan dan aspirasi masyarakat: memfasilitasi layanan aspirasi masyarakat secara tidak langsung untuk disampaikan dprd: menghimpun informasi, mengolah dan mendistribusikan surat surat pengaduan dari masyarakat kepada dprd: mencermati berita, pernyataan yang dikemukakan oleh masyarakat atau laporan pihak lain kepada dprd tentang pemberitaan media massa yang perlu mendapat tindak lanjut dprd: menghimpun dan memfasilitasi aspirasi masyarakat yang telah diolah dprd untuk ditindaklanjuti oleh instansi dan pihak terkait lainnya: memfasilitasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan, pengaduan dan aspirasi masyarakat yang telah diterima dprd: memfasilitasi kegiatan reses dprd: dan melaksanakanada nani paringin pada tanggal juni keluar balangan, p efek effendi diundangkan paringin pada tanggal juni rer daerah kabur kalangan, ruskariadi berita daerah kabupaten balanganorontalo utaraprd, untuk menetapkan tunjangan perumahan dan tunjangan ino| pengelola nana transportasi bagi pimpinan dan anggota dprd harus emas madani aan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, tertua dna standar harga setempat yang berlaku dan standar luas dua bangunan dan lahan negara sesuai dengan ketentuan eda peraturan perundang undangan, bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bupati bagi pimpinan dan anggota dprd dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan negaraan kabar asisten sik cdag aan mgorontalewan perwakilan rakyat daerah kabupaten gorontalo utara nomor tahun tentang pengelolaan tanpa ahli dan kelompok pakar tim ahli. kaban kabar asisten dak memutuskan: menetapkan:orontalo utara tahun nomor diubah sebagi berikut: ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggota dprd disediakan masing masing (satu) rumah negara beserta perlengkapannya. belanja pemeliharaan rumah negara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd. dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud pada anggota dprd diberikan tunjangan rumah negara, masing masing sebesar rp. dua belas juta rupiah) perbulan dipotong ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggota dprd diberikan tunjangan transportasi yangkaban kabar asisten yrp gorontaloajtara indra yasin diundangkan kandang pada tanggal desember sekretaris daerah paten gorontalo utara teman sh, berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor kaban kabar asisten wabup keuangan yasam:raya kabupaten kubu raya nomor dpmd tanggal agustus telah disepakati penentuan data dasar dan kesepakatan batas desa secara kartometrik antara desa sungai asam dengan desa kalibandung, desa muara baru, desa tebang kacang, desa mekar sari dan desa sungai bulan kecamatan sungai raya, desa pasak siang dan desa bengkak kecamatan sungai bawang, desa kampung baru kecamatan kubu, desa teluk bayur dan teluk opening kecamatan terentangasam, sehingga peraturan bupati kubu raya nomor tahun tentang batas desa sungai asam kecamatan sungai rbatas desa sungai asam meliputi: timur berbatasan dengan desa muara baru kecamatan sungai raya, barat berbatasan dengan desa mekar sari dan sungai bulan kecamatan sungai raya, selatan berbatasan dengan desa kalibandung kecamatan sungai raya, desa teluk opening dan teluk bayur kecamatan terentang dan desa kampung baru kecamatan kubu, dan utara berbatasan dengan desa tebang kacang kecamatan sungai raya dan desa bengkak dan desa pasak siang kecamatan sungai bawangsebagai berikut: batas desa sungai asam dengan desa kalibandung: dimulai dari dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada median sungai kapuas menuju arah tenggara menyusuri sungai kampung sampai pada dengan koordinat bujur timur dan lintang selatan yang berada jembatan penghubung, kemudian masih menyusuri sungai kampung yang membentang diantara mengarah timur laut sampai ujung sungai kampung pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan dan arah timur laut pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan: dilanjutkan mengarah arah timur laut melewati hutan yang berbatasan dengan dusun suka mulya desa sungai asam dengan dusun maju bersama desa kalibandung menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada hutan dusun suka mulya desa sungai asam dengan dusun maju bersama desa kalibandung, dan kemudian menuju arah timur laut melewati hutan belantara sampai pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada simpul batas antara dusun suka mulya desa sungai asam, dusun maju bersama desa kalibandung dan desa muara baru. batas desa sungai asam dengan desa muara baru dimulai dari simpul batas desa sungai asam, desa kalibandung dan desa muara baru pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan lalu menuju arah barat laut pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang menjadi simpul batas antara desa sungai asam, desa muara baru dan desa pasak siang batas desa sungai asam dengan desa pasak siang. batas desa sungai asam kecamatan sungai raya dengan desa pasak siang kecamatan sungai bawang dimulai dari simpul batas antara desa sungai asam, desa muara baru dan desa pasak siang pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan menuju arah barat daya dengan koordinat bujur timur lintang selatan merupakanyang berada sungai rasa. batas desa sungai asam kecamatan sungai raya dengan desa bengkak kecamatan sungai bawang: dimulai daridengan koordinat bujur timur lintang selatan lalu mengikuti sungai rasa arah barat sampai pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan, dilanjutkan menuju arah barat laut menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada tersier tr), dilanjutkan menuju arah barat laut pada yang berada tersier tr) dengan koordinat bujur timur lintang selatan: dan. batas desa sungai asam dengan desa tebang kacang: dimulai dari lalu menuju arah barat daya mengikuti parit zaki hingga yang berada tersier tr) dengan koordinat bujur timur lintang selatan, kemudian menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada perempatan sungai rasa, dan dilanjutkan menuju hingga dengan koordinat bujur timur lintang selatan menyusuri median sungai rasa hingga bertemu simpul batas desa sungai asam, desa tebang kacang dan desa mekar sari kecamatan sungai raya yang berada median sungai kapuas pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan. batas desa sungai asam dengan desa mekar sari: dimulai dari simpul batas desa sungai asam, desa tebang kacang dan desa mekar sari kecamatan sungai raya pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan lalu kemudian menuju arah tenggara menyusuri sungai kapuas menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan, selanjutnya arah barat daya menuju parit galian dusun sukamakmur desa sungai asam dengan dusun martapura desa mekar sari yang berada dengan koordinat bujur timur lintang selatan, dilanjutkan arah barat daya menyusuri galian batas kebun karet warga menuju arah barat daya dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada tepian jalan raya kh. abdurrahman wahid, dan dilanjutkan menyusuri galian batas lahan kebun karet dan sawit warga menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan dan lalu menyusuri galian batas lahan kebun karet dan sawit warga menuju bujur timur lintang selatan dengan koordinat yang merupakan simpul batas desa sungai asam, desa mekar sari dan desa sungai bulan. batas desa sungai asam dengan sungai bulan: dimulai dari dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang merupakan simpul batas desa sungai asam, desa mekar sari dan desa sungai bulan menuju arah tenggara menyisir batas kebun sawit melewati dengan koordinat bujur timur lintang selatan hingga menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada batas dusun sukamaju desa sungai asam dan dusun wonosari desa sungai bulan, kemudian arah barat daya dengan koordinat bujur timur lintang selatan dan arah selatan menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang melintasi dengan koordinat bujur timur lintang selatan arah tenggara menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada perkebunan sawit: kemudian menuju arah timur lautsari desa sungai bulan, dilanjutkan menuju arah tenggaramulyo desa sungai bulan, .kemudian menuju arah selatandilanjutkan menuju arah barat daya dengan koordinat bujur timur lintang selatan hingga sampaikemudian menuju arah tenggara pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada dusun sukamaju desa sungai asam dengan dusun teluk binjai desa sungai bulan, dilanjutkan menuju arah barat daya pada dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berbatasan dengan dusun sukamaju desa sungai asam dengan dusun teluk binjai desa sungai bulan, kemudian menuju arah barat menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berbatasan dusun sukamaju desa sungai asam dengan dusun teluk binjai desa sungai bulan, dilanjutkan arah barat daya melewati dengan koordinat bujur timur lintang selatan dan hingga menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada median sungai kapuas, dan kemudian menyusuri median sungai kapuas melewati desa kampung baru kecamatan kubu, desa teluk bayur dan desa teluk opening kecamatan terentang menuju dengan koordinat bujur timur lintang selatan yang berada median sungai kapuas batas desa sungai asam dan desa kalibandungasam kecamatan sungaing bupati kubu raya n diundangkan sungai raya pada tanggal agu stub sekte daerah kabupaten kubu raya yusra imam berita daerah kabupaten kubu raya tahun nomor . . kp) yar e. ani tan tata tan sgp ana esa ag. fee daa pet knee to) k. mai nne era aah up" ala y:. "aa pe: single isa pai sia is) kas tai bana ter egi wet no, aur bea ita kane nun tas pre beni dat! pan suri ma ana ana naa eli ai tn sah "ai aa kw. "ra pre nrp laa "ig aa, tai hui rea seo aging pkn ine lan bam ina naya! desi? pen era pada gas, ut aa gg, pur buda tah kerak tag bun tea 2ak pen olh desk naa gt pen pee nana pria ter tan, man hf: pena psn ep: sad p3. gea "aa nae hae. an, ad dn. sk. let p ato sem sec 539swn pauk gg gli yon izo00s1o52 asa gm g.i5 emas pngguuwurowsswunawe bud usa sasssaza mensen f2z oa, dara aan gaia haa itam nb: exo v2. o$axe3 fi3tt3 zcc haa sbensunewanasekasanyananl sesi sport) angst nee 2ee esg em aoa tas ses isi aktkpregnn sabu uby kuy kek uan san bun aus pr" pet tere ooa gol ellas ana soe pure cek pen were iij j22a 2e5ag tea iz) (dp) senang etta, evo dwi 252p kai, mag note3ata iii fjenbdga e jenssenssannnnsanssnnssennsenannsa je$ oo. pen ban satu sena van dan ena uscen akan sana dengan ggs (ps s353fmp3 lip jani osh 503x538 bee ne. si. dapet. kbm afe das series tan inn enn intip itt iii spin titip tii benar ane $o0285 akson eng roe ane bnn pon nak sense sap san sen en2g enak bada raup baba ketat aap dae beb eye senen bee eee rek see papa ber bag ingkgesuiay papan bos tang asn lor gua sgp sangaphijgi keisiasaniiasngansnn ane seri gagas lee amfibi giri "ea3
|
bupati boalemo provinsi gorontalmancucu feependapatan asli daerah pendapatan pajak daerah semula rp. bertambah berkurang rp. , ) jumlah pajak daerah setelah perubahan (ps sent seon pase. hasil retribusi daerah semula rp. bertambah berkurang rp. , ) jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan dana perimbangdana transfer khusus semula rp. bertambah berkurang rp. . ) jumlah dana transfer khusus setelah perubahan lain lain pendapatan daerah yang sah dana penyesuaian dan otonomi khusus semula rp. bertambah berkurang rp. , ) jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan., ) rp. . ada tangga mei, wo, darwis morin. undangan tilamuta pada tanggal mei kabupaten boalemo sofyan hasan berita daerah kabupaten boalemo tahun nomor lampiran peraturan bupati nomor tanggal may pemerintah kabupaten boalemo ringkasan penjabaran pergeseran apbd tahun anggaran nomor jumlah (rp) bertambah (berkurang) urut seseuumpenceseran serempenceseman pendapatan pendapatan asli daerah tas pendapatan pajak daerah ha2 hasil retribusi daerah il.ali belanja pegawai belanja hibah dil belanja bantuan sosial lra: belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa kn. belanja langsung .( belanja pegawai ping) belanja barang dan jasa belanja modal surplus (defisit) 90o| printed np) nomor jumlah( rp) bertambah (berkurang) urut sebelum pergeseran setelahpergeseran rp) penuaan data aaa s.d penerimaan pembiayaan daerah . tinibemik sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya pembiayaan netto ooo| sistem pembiayaan anggaran tahun semen lauta, pati darwis smk printed solid
|
bupati yalimo provinsi papuamaha esa bupati yalimo:)kabupaten yaitu sebesar rp. satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), uang representasi anggota dprd kabupaten sebesar 75y6 (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua dprd kabupaten yaitu sebesar rp. satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)besarnya uang paket masing masing: ketua dprd, sebesar rp. dua ratus sepuluh ribu rupiah). wakil ketua dprd, sebesar rp. seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). cc. anggota dprd sebesar rp. seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)yo0 seratus empat puluh lima persen dari uang representasi yang bersangkutan, besarnya tunjangan jabatan masing masing: ketua dprd, sebesar rp. tiga juta empat puluh lima ribu rupiah). wakil ketua dprd, sebesar rp. dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), cc.sebesar rp. besarnya tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada adalah (besarnya tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada adalah , besarnya biaya pemeriksaan kesehatan bagi pimpinan dan anggota dprd menggunakan sistem real costpsh disediakan (dua) pasang dalam (satu) tahun: pakaian sipil resmi psr disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun: pakaian sipil lengkap psl disediakan (dua) pasang dalam (lima) tahun: pakaian dinas harian pdh lengan panjang disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun, pakaian yang bercirikan kas daerah disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun, dan atribut yang terdiri dari peci, topi, lencana dan papan namatahun berkenaan,,,, besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dprd disesuaikan dengan standar satuan harga pada tahun berkenaan,pada besaran tunjangan transportasi untuk anggota dprd masing masing sebesar rp. enam juta rupiah per bulan, pimpinan dprd disediakan belanja rumah tanggastandar kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan dprd sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut sembilan bahan pokok sembako daging dan sayuran, sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak diberikan belanja rumah tangga, sedang empat kali dari uang representasi ketua dprd yaitu sebesar rp. delapan juta empat ratus ribu rupiah), wakil ketua dprd, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah sedang dua koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua dprd yaitu sebesar rp. empat juta dua ratus ribu rupiahtenaga ahli fraksi diberikan kompensasi sebesar rp. sepuluh juta rupiah per bullimo. ditetapkan elebi pada tanggal oktober bupati yalimo cap ttd lakmus peron diundangkan elebi pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten yalimo cap ttd asper siauw berita daerah kabupaten yalimoyalimo sigit prasetyo bupati yalimoiperbanyak oleh bagian hukum dan perundang undangan setda kabupaten yalimo
|
bupati uou tour provinsi st'lites gaji peranti'rain bt'pati parigi otr nomor renner zero teittaitg t(e|wa'bagi tefesertaai| badai penalti,eitggara jadi aii sosial xeaeeataii dai.at pf,berisi| peta peri'z ir| oi,ee eru tae date kali'pailit parigi uot'tong menimbang mengingat dengan ra.kuat tt'aii yaitu uae esa bi'pati parigi uoi'toi{g, bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak setiap tenaga ke{a yang dijamin dan dilindungi oleh undang undang dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan mesej ahteraan sosial;parigi moutong, perluringan sosial kesehatan; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai akan peraturan bupati tentang kewajiban kepesertaan badan penyelenggara jarrr;nomor tambahan tambahan negara republik indonesia nomor menetapkan{a, peka{a dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jathilbupati tentang kewajiban kepesertaan badan pei\{yelenggara jaminan sosial kesehatan dai.am pemberian pei layanan perizinan oleh pemerintah daerah kabupaten parigi moutong. bab ket]tuan itu pcd dalam peraturan bupati.rn pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. bupati ada.lah bupati parigi moutong. perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dim dprd dalam penyelam garapan uru san pemerintahan yang menjadi keenan gan daerahringan sosial kesehatan, yang selanjutnya disingkat bpjs kesehatan adalah badan hukum yang mengelola program jaminan kesehat ketenagakerjalojaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar p."i.t"l2. pemberi ke{beku{akan pegawai negeri dengan membayar gaji' upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. l3. peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja pa ling singkat (enam) bulan kabupaten parigi moutong, yang telah membayar iuran. l4. manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya. s.lurah adalah sejumlah uang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau penyelenggara negara. l6{a guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau8 l9 rrnintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak ke{a atau surat perintah keq'ruang lii|gki'p pecel lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah pemberi kerja dan setiap orang yang berada daerah. ':. ba'b itr xepesertaait baja i(esehatait dal iu pwberiaic pei.iiyaxaii pmt pria (l) setiap orang yang melakukaner:rugi urusan tenaga kerja dan transmigrasi wajib melampirkan kartu kesehatan yang sudah terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan. setiap perusahaan yang{a dan transmigrasi w4iib melampirkan formulir registrasi badan usaha kep sertaan bpjs kesehatan yang telah ditandatangani oleh pi mainan perusahaan badan usaha dan pimpinan bpjs kesehatan daerah. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dan berisikan setiap orang sudah terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan dan kepesertaannya masih aktif; setiap pemberi kerja pada setiap perusahaan badan usaha harus memastikan tenaga kerja dan anggota keluarganya sudah terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan: dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program bpjs kesehatan. baa publi|bait da'lf peitcawaa tx press dan teratur yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah daerah terkait, yaoi perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan. perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja dan transmigrasi dan atau perangkat daerah yang membidangi umpan pengelolaan keuangan daerah' bab saksi adunustrasi paul pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan d.dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya izin dan atau rekomendasi oleh bupati atau pimpinanrja dan transmigrasi. bab i(tti}tuan l,arit.lamii pad setiap orang atau perusahaan yang bergerak bidang peka{aan jasa kontruksi yang melakukan pengurus rn spp ls dengan menggunakan belanja pada apbd wajib melampirkan fotokopi formulir registrasi pekerjaan bpjs dari pejabat penyelenggara bpjs kesehatan da merah. pasal ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan perizinan diatur dan ditetapkan dalam keputusan bersama pimpinan perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan, pimpinan perangkat daerah yang membidangi urban pengelolaan keuangan daerah dan kepala kantor cabang bpjs kesehatan daerah. bab xeteittu ail peralihan pasal pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, semua izin yang telah diterbitkan dan atau diperpanjang oleh pemerintah daerah sebelum peraturan bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini. pr.d pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, semua permohonan izin baru atau permohonan perpanjangan izin atau pengurusan spp lss pekerjaan jasa konstruksi rrr .tggnttatan np:so yang tidak sesuai dengan peraturan bupati ini harus dilakukan penyesuaian' babi! petani'p p8.e"l&:". pengundangan peraturan bupati in i dengan penemu pamannya dalam berita daerah kabupaten parigi moutong' ditetapkan parigi diundangkan parit pada tanggal |klr\b<( aqb sekretaris daerah kabupaten parigi moutong' eka contoh t]l<bkt lot moutong, ezu daerah kabupaten azu moutong tahun nomor 4r' tombolotutudalam rangka penyesuaian dengan perkembangan kondisi dalam tahun anggaran berjalan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan permendaglu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd)(sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan daerah nomor tahun provinsi sulawesi utara tentang perubahan atas perda nomor tahutentang pembentukan dan susunan perangkatbeberapa ketentuan dalam peraturan bupati kabupaten minahasa nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten minahasa tahun diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut rkd kabupaten minahasaketentuan dalam lampiran peraturan bupati tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten minahaspedoman pedoman bagi pemerintah daerah dalampenyusunan rancangan perubahan apbd tahun anggaran pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja: ditetapkan tondano pada tanggal juli pj. bupati min royce diundangkan tondano pada tanggal sekretaris daerah kabupaten minahasa, jeffrey kerangkengseksi pemetaan dan pengad. seksi pemetaan dan pengadetaan dan pengadaan tanah, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemetaan dan pengadaan tanah, penyiapan bahan penyusunan perencanaan pemetaan dan pengadaan tanah: penyelenggaraan pemetaan tanah, penyelenggaraan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingansengketa pertanahan. seksisengketa pertanahan, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sengketa pertanahan, penyiapan data dan informasi yang valid dalam rangkayiapan data dan informasi yang valid sebagaikoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan instansi lainnya dalam rangka membantu penyelesaian sengketa tanah dalam daerah, penyiapan penetapan tanah yang lokasinya dalam daerah, penyiapan bahan perencanaan penggunaan tanah yang lamarannya dala sepanjang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam struktur perangkat daerah atau posisi unit organisasi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam struktur organisasi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukim rakyat dan kawasan permukiman. dinas adalah dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten hulu sungai tengah. kepala dinas adalah kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perumahan dan kawasan permukiman, membawakan: seksi perumahan, seksi kawasan permukiman: seksi prasarana, sarana, dan utilitas umum. bidang pertanahan, membawakan: seksi pemetaan dan pengadaan tanah, seksi sengketa tanahumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan, penyelenggaraan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan, cc. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanah dan kawasrumahan rakyat dan kawasan permukiman, mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, mengoordinasikan pengelolaan perumahan rakyat dan kawasan permukim. seksirumahan rakyat, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, penyiapan bahan dan penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan sesuai dengan tata ruang,dan pembiayaan bidang perumahan, pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum, pelaksanaan koordinasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umummberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya, pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perumahan, iawasan permukiman. seksikawasan permukiman, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman, pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sarana, dan utilitas, sarana, dan utilitas umum. seksi prasarana, sarana, dan utilitas, sarana, dan utilitas umum, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana, dan kawasan permukiman, penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan psu perumahan dan kawasan permukiman, pelaksanaan peningkatan kualitas psu perumahan dan kawasan permukiman, penyelenggaraan psu perumahan dan kawasan permukim sertaetaan dan pengadaan tanah serta penyelesaian sengketa tanah, cc. mengoordinasikan pengelolaan pemetaan dan pengadaan tanah serta penyelesaian sengketa tanah lingkup pemerintah daerah, mengoordinasikan pengelolaan pemetaan dan pengadaan tanah serta penyelesaian sengketa tanahalinan gubernur kalimantan utara peraturan gubernur kalimantan utara nomor tahun tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan kalimantan utara dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan utara, menimbang bahwa sesuai dengan dictum kedua instruksi presiden nomor tahun tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlu menyusun peraturan gubernur mengenaisistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi kalimantan ututara tahun memutuskan menetapkan: peraturan gubernur tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahhutan dan lahan adalah pengelolaan kebakaran hutan dan atau lahan yang melibatkan orang, badan hukum, masyarakat dan pemerintah daerah yang mempunyai keterlibatan penting dalam memutuskan sasaran dan keterlibatan dalam pencegahan, pengendalian apiarhutlamadaman karhutlapasca karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan atau lahan setelah terbakar. penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas nama perseorangan, badan hukum, perserikatan, yayasan atau organisasi. orang adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukumkalimantan utarsosial dan hukum bab maksud dan tujuan peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi kalimantan utara. peraturan gubernur ini bertujuan untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan serta memberikan kelancaran dalam sistem koordinasi dan pertanggungjawaban pengendalian kebakaran hutan dan lahan. bab iii pengendalian bagian pertama perencanaan pejabat yang berwenang dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berkewajiban melakukan perencanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan berupa: penyusunan rencana pemetaan wilayah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, pemetaan jumlah dan letak areal yang dipakai oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, pemetaan jumlah dan letak areal yang dipakai oleh perusahaan pengguna hutan dan lahan, penerapan teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dapat diaplikasikan daerah, dan melakukan pemetaan kearifan masyarakat adat melalui pola pengelolaan lahan untuk bercocok tanam. tindakan tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai siaga darurat dalamdua pemadaman gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi lintas instansi untuk kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada berupa: penentuan rentang kendali opd yang akan menangani saat mulai terdeteksi adanya kebakaran hutan dan lahan (quick response), dan tindakan tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai tanggap darurattiga penanganan pasca kebakaran gubernur sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. penanganan pasca kebakaran hutan lahan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan berupa: pengawasan pada areal bekas kebakaran, inventarisasi luas kebakaran hutan dan lahan, penafsiran kerugian, dan koordinasi penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. melakukan fasilitasi atas konflik tenurial pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan. pengawasan terhadap areal bekas kebakaran dimaksudkan untuk mengamankan bukti bukti permulaan atas keterlibatan orang atau korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. instansi yang berwenang bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat memasuki area perusahaan untuk mendapatkan bukti bukti penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. instansi sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang lainnya bilamana penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan tindak pidana. instansi yang berwenang bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan berkewajiban melakukan perhitungan jumlah kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh tindakan orang atau badan usaha. perhitungan jumlah kerugian atas terjadi kebakaran hutan dan lahan dapat menggunakan penilaian dari ahli valuasi ekonomi lingkungan. setiap orang atau badan usaha sebagai pelaku atau karena kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan bertanggung jawab mengganti kerugian dan berkewajiban memperbaiki lahan atau hutan yang rusak. kerugian bagi orang lain orang dan lingkungan dan atau masyarakat. bab kelembagaan pemerintah daerah secara berjenjang berkewajiban mensosialisasikan risiko penggunaan api serta peraturan perundang undangan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan sampai kepada masyarakat desa atau nama lain terutama yang bertempat tinggal daerah yang rawan terjadi kebakaran. pemerintah provinsi mendorong pemerintah kabupaten kota, lembaga adat setempat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. melalui organisasi pemerintah daerah kabupaten kota, bupati walikota berkewajiban meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, lembaga adat untuk mengembangkan dan menerapkan nilai nilai yang mendukung perlindungan hutan dan lahan. gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat termasuk dengan pihak pihak organisasi atau perwakilan negara asing dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar dan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup. pemerintah daerah secara berjenjang berkewajiban mengkoordinasikan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan lembaga lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat termasuk pasca kebakaran hutan dan lahan. keterlibatan lembaga lembaga adat pasca kebakaran sebagaimana dimaksud pada dalam hal terjadi sengketa tata batas akibat hilangnya batas alamiah atau fisik akibat yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan. gubernur sesuai dengan kewenangannya berkewajiban berkoordinasi dengan gubernur provinsi lain dalam hal terjadi kebakaran hutan dan lahan lintas provinsi. bab larangan pembukaan lahan dengan cara membakar pemegang izin usaha perkebunan budidaya dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. pembukaan lahan untuk usaha budidaya perkebunan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme penggunaan tenaga manusia dan atau menggunakan mesin. pemegang izin usaha perkebunan budidaya wajib menyampaikan rencana pembukaan lahan kepada instansi berwenang. rencana pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis yang berisi tentang waktu pelaksanaan, luasan lahan yang akan dibuka, cara pembukaan lahan (land clearing), dan estimasi waktu penyelesaian. bab peran serta masyarakat setiap pemegang izin usaha atau hak atas tanah wajib membentuk unit organisasi dan menunjuk penanggungjawab operasional lapangan yang khusus bertugas mencegah, memberi peringatan dini dalamwajib meningkatkan kesia siarannya terutama pada bulan bulan kering dengan melakukan patroli lapangan dan bekerjasama dengan aparat kepala desa serta lembaga adat setempat. setiap pemegang izin usaha atau hak atas tanah wajib menyediakan sarana dan prasaranadilarang membuka atau mengolah lahan dengan menggunakan api. pemegang izin usaha atau hak atas tanah, sebelum melakukan pembukaan dan pengolahan lahan wajib melaporkan dan menyampaikan jadwal rencana membuka dan atau mengolah lahan kepada camat setempat dengan tembusan kepada bupati walikotpembersihan lahan dengan cara membakar sebagai kebiasaan masyarakat adat yang belum tergantikan oleh sistem pembersihan lahan tanpa membakar wajib dilakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. setiap anggota masyarakat adat sebelum melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan dan menyampaikan jadwal rencana pembersihan lahan tersebut kepada lembaga adat atau kepala desa. lembaga adat memiliki hak berperan serta pengendalian terjadinya kebakaran. lembaga adat setempat turut serta dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. lembaga adat mendukung untuk mengembangkan dan menerapkan nilai nilai perlindungan hutan dan lahan. bab vii larangan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan atau biomassa hasil tebas tebang yang dapat menimbulkan dampak terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang membiarkan lahan hgu miliknya terbakar dibakar tanpa ada upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas areal lain. setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran atas hutan dan lahan yang merupakan tanggung jawabnya. bab vii pengawasan pemerintah daerah secara berjenjang melakukan pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan dan lahan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada merupakan serangkaian tindakan pengawas terhadap kewajiban pengguna kawasan hutan dan lahan berupa: kepatuhan persyaratan perizinan atas penggunaan hutan dan lahan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban atas perintah instansi berwenang pasca terjadinya kebakaran, pemenuhan kewajiban pemegang hak untuk melaporkan ketersediaan informasi tentang mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan area izin yang diberikan, dan ketersediaan sarana prasarana, biaya, dan personil dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. pemerintah daerah secara berjenjang melakukan pengawasan terhadap penggunaan kawasan lahan dan hutan oleh masyarakat dengan skala kecil bawah (dua) hektar. pengawasan sebagaimana dimaksud pada merupakan serangkaian tindakan pengawas terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan lahan pada masa pembersihan lahan sebelum masa tanam dilaksanakan. bab pembiayaan biayapbd) dan atau anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan wilayah kabupaten kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota baik yang bersumber dari apbd maupun apbn. biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berasal dari sumber lain sesuai peraturan perundang undangan. biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi areal izin konsesi perusahaan yang bergerak bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan kegiatan lain yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan menjadi tanggung jawab pemegang izin. biaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada termasuk kewajiban menyediakan sarana prasina dan biaya bagi pemerintah dan atau pihak pihak lain yang ikut dalam pengendalian kebakaran. pemegang izin bertanggung jawab atas pemenuhan ganti kerugian kerusakan lingkungan dan atau biaya perbaikan lingkungan sebagai akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan area izin yang diberikan baik yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian dalam mencegah sebab timbulnya kebakaran hutan dan larincian tugas pokok inspektoratinspektorinspektoratinspektorat adalah inspektorat provinsi bali. inspektur adalah inspektur provinsi baliv. bab vii kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional inspektorat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhinspektorat inspektorat mempunyai tugas: melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah provinsi: dan melaksanakb fungsi inspektorat: dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. bab rincian tugas inspektur inspektur mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja inspektorat: merumuskan sasaran pelaksanaan tugas: cc. mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kegiatan pengawasan daerah: memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan: menilai prestasi kerja bawahan: mengawasi pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan, keuangan dan kekayaan, aparatur, kesejahteraan dan perekonomian: menyampaikan saran dan pertimbangan kepada gubernu. bab rincian tugas sekretariat bagian kesatu sekretaris sekretaris mempunyai tugas: membuat rencana dan program kerja sekretariat: melakukan koordinasi dengan inspektur pembantu wilayah: cc. mengkoordinasikan para kepala sub bagian: membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan: menilai prestasi kerja bawahan: melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan: mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan: menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan pengawasan: menyiapkan dan menginventarisasi bahan dan data dalam ketatausahaan proses penanganan pengaduan: melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan kehumasan: menyiapkan bahan penyusunan program dan laporan pelaksanaan pengawasan melekat wasiat): i. mengumpulkan laporan laporan inspektur pembantu wilayah dan sub bagiinspektur. bagian kedua sub bagian kepala sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja sub bagian: memberi petunjuk kepada bawahan: menilai prestasi kerja bawahan: menyusun dan meneliti produk hukum daerah: menyiapkan bahan rekomendasi pertimbangan hukum: menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana program kerja pengawasan: menyiapkan bahan pemberian pelayanan kegiatan pembinaan dan pengawasan: menyiapkan bahan evaluasi pengawasan: ii. menghimpun, mengolah, menilai hasil pengawasan: mendokumentasikan dan mengolah data pengawasan: membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah: i. menyelenggarakan administrasi pengaduan masyarakat: melakukan koordinasi dengan para kepala sub bagian: melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan: oo. melakukan pemutakhiran data hasil pemeriksaan: menyusun laporan hasil pemutakhiran data hasil pemeriksaan: menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana strategik renstra) inspektorat: mengkompilasi bahan dan menyusun laporan akuntabilitas instansi pemerintah laki): ssuu. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris. kepala sub bagian keuangmelaksanakan pengawasan keuangan: menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawabinspektorat: mengelola urusan surat menyurat: melaksanakan urusan kepegawaian: menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis organisasi dan penatalaksanaan inspektoratbab rincian tugas inspektur pembantu wilayah bagian kesatungawasan dan pemeriksaan: melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan perangkat daerah meliputi: inspektorat: sekretariat dprdndidikan dan pelatihan: dinas kesehatan: dinas sosial: biro humas dan protokol: biro organisasi: satuan polisi pamong praja: pelaksana harian badan narkotika provinsi pengadubagian keduasatuan kerja perangkat daerah meliputi: badan perencanaan pembangunan daerah: badan lingkungan hidup: dinas pekerjaan umum: dinas pariwisata: dinas peternakan dan kesehatan hewan: dinas perhubungan, informasi dan komunikasi: dinas perindustrian dan perdagangan: dinas kehutanan: kantor perwakilan: biro pengelolaan aset: biro perekonomian dan pembangunanbagian ketiga inspektur pembantu wilayah iii inspektur pembantu wilayah iii mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja inspektur pembantu wilayah i:perangkat daerah meliputi: badan penanaman modal dan perizinan: badan perpustakaan dan arsip: rumah sakit jiwa: dinas perkebunan: dinas pendapatan: dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah: dinas kelautan dan perikanan: biro keuangan: biro umumbarangkeuanganbagian keempatv: berkoordinasi dengandan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan perangkat daerah meliputi: badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: badan kepegawaian daerah: rumah sakit indra: dinas pertanian tanaman pangan, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga: dinas kebudayaan: dinas tenaga kerja dan transmigrasi: sekretariat komisi penyiaran indonesia daerah: biro kesejahteraan rakyat: biro hukum dan ham: dan wilayah regional kabupaten kota.
|
immberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi bali telah ditetapkbahwasudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini dan tidak ada peraturan dan perundang undangan yang menandainy(ketentuan dalambentuk tanda penghargaan berupa: kain pendek tenunan khas daerah bali: dan piagam berbingkai figura. ketentuan huruf dan huruf dihapus. ketentuan diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: penghargaan yang diberikan bagi pns sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf adalah kain pendek tenunan tradisional khas bali dengan ukuran dua setengah meter. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus. peraturan gubernur baliberita daerah provinsi bali tahun nomor
|
kaadengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bali, menimbang bahwa rencana kerja pemerintah daerah rkd) provinsi bali tahun telah ditetapkan denganperaturan gubernur bali sebagaimana dimaksud dalam hurufrencana kerja pemerintah daerah rkd)beberapa ketentuan dalamdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan dalam angka angka angka angka dan angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:,rubahan ketiga rencana kerja pemerintah daerah provinsi bali tahun selanjutnya disebut perubahan ketiga rkd tahun adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode (satu) tahun dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. perubahan ketiga rencana kerja skpd tahun yang selanjutnya disebut perubahan ketiga senja skpd tahun adalah dokumen perencanaan skpd untuk periode (satu) tahun. perubahan ketiga kebijakan umum apbd tahun yang selanjutnya disebut kuda tahunketiga prioritas dan plafon anggaran sementara tahun yang selanjutnya disebut perubahan ketiga pas tahuntahun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun selanjutnya disebut rka skpd tahunpembiayaan setiap skpd yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun selanjutnya disebut rapid p tahundalam bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab perubahan ketiga rencana kerja pemerintah daerah ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut perubahan ketiga rkd tahun merupakan perubahan atas rkd tahun sebagai akibat adanya perkembangan atau perubahan terhadap asumsi kebijakan anggaran sebelumnya sehingga perlu dilakukan penambahan, pengurangan, pergeseran anggaran baik antar unit organisasi, antar kegiatan ataupun antar jenis belanja. susunan dan sistematika perubahan ketigaketiga rkd tahun sebagaimana dimaksud pada menjadi acuan dalam penyusunan perubahan ketiga senja skpd tahun dan sebagai pedoman bagi seluruh skpd dalam menyusun rka skpd tahun ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah provinsi menyusun perubahan ketiga rkd tahun sebagai landasan penyusunan kuda tahun dan perubahan ketiga pas tahun dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan rapid p tahun skpd melaksanakan perubahan ketiga rkd tahun sesuai dengan kebijakan umum dan prioritaakaian dinasedisiplinan dan wibawa serta motivasi kerja pegawai dipandang perlu diatur penggunaan pakaian dinas pegawai lingkungan provinsi kalimantan utakaian dinasbab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dalah pegawai negeri sipil yang bekerja dalam lingkup pemerintah provinsi kalimantan utara dan kabupaten kota wilayah kalimantan utprovinsi kalimantan utaraprovinsi kalimantan utarkalimantan utfel warna hitam pdh wanita berjilbab, jilbab warna khaki dan hamil menyesuaikan. bagi pegawai golongan ruangkalimantan utara sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran peraturan ini penggunaan pakaian dinas lingkungan pemerintah provinsi kalimantan utara (tidak berbahan jins) dengan memakai atribut lengkap, hari kamis dan jumat menggunakan pdh batik tenun pakaian khas daerah, pdh sebagaimana dimaksud pada huruf untuk: eselon dan eselon mengunakan pdh lengan panjang, dan eselon iii, eselon dan non eselon mengunakan pdh lengan pendek, dan atau sesuai ketentuan acara. psl dan atau psr digunakan sesuai ketentuan acara. pakaian dinas tertentu, digunakan pada saat bertugas kondisi tertentu upacara, bertugas lapangan dan konsultasi luar daerah). pakaian untuk tenaga honorer ptt khusus hari senin dan selasa kemeja warna putih, celana rok hitam atau gelap (tidak berbahan jins), rabu dan kamis menggunakan batik celana rok warna hitam atau gelap jum'atpapan nama, nama pemerintah provinsi kalimantan utara, nama satuan kerja perangkat daerah skpd), lambang daerah provinsi kalimantan utara, tanda pengenal, dan lambang masa kerja dan xxx) dan lencana penghargaan lainyagambar tutup kepala pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran iijabatan struktural eselon eselon ii, eselon iii, eselon iv, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum dipakai sesuai dengan golongan ruang dan warna baju serta dipasang kedua lidah bahu: tanda pangkat pegawai negeri sipil, yaitu pegawai negeri sipil golongan ruang iv c, golongan ruang iv d dan golongan ruang iv e, dengan lambang berbentuk bintang segi delapan berwarna emas dengan ketentuan: golongan ruang iv c bintang satu, golongan ruang iv d bintang dua, dan golongan ruang iv e bintang tiga. pegawai negeri sipil golongan ruang id, golongan ruang dan golongan ruang dengan lambang berbentuk bunga melati berwarna emas dengan ketentuan: golongan ruang iii d melati satu, golongan ruang iv a melati dua, dan golongan ruang iv b melati tiga. pegawai negeri sipil golongan ruang iii a, golongan ruang iii b dan golongan ruang iii c dengan lambang berbentuk balok berwarna emas dengan ketentuan: golongan ruang iii a balok satu, golongan ruang iii b balok dua, dan golongan ruang iii c balok tiga. pegawai negeri sipil golongan ruang ii a, golongan ruang ii b, golongan ruang ii c dan golongan ruang ii d dengan lambang berbentuk balok berwarna perak dengan ketentuan: golongan ruang ii a balok satu, golongan ruang ii b balok dua, golongan ruang ii c balok tiga, dan golongan ruang ii d balok empat. pegawai negeri sipil golongan ruang i a, golongan ruang i b, golongan ruang i c dan golongan ruang i d dengan lambang berbentuk balok berwarna perunggu dengan ketentuan: golongan ruang i a balok satu, golongan ruang i b balok dua, golongan ruang i c balok tiga, dan golongan ruang i d balok empat gambar tanda pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan gubernur iniprovinsi kalimantan utararovinsi kalimantan utara. bagian ketujuh nama satuan kerja perangkat daerah skpd) nama satuan kerja perangkat daerah skpd) sebagaimana dimaksud dalam huruf menunjukkan tempat pegawai ditempatkan tempat bekerja. nama satuan kerja perangkat daerah skpd)skpd) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis nama skpd tempat pegawai ditempatkan. bagian kedelapan lambang provinsi kalimantan utara lambang daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf menggambarkan landasan filosofi provinsi kalimantan utara dan semangat pengabdian serta ciri khas provinsi kalimantan utara. lambang daerah provinsi kalimantan utara dipakai oleh semua pegawai negeri sipil lingkungan provinsi kalimantan utara. lambang daerah provinsi kalimantan utara bagi pegawai negeri sipil pemerintah provinsi ditempatkan lengan sebelah kiri bawah tulisan pemerintah provinsi kalimantan utaragambar tanda pengenal pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini: dan nama komponen atau unit organisasi. nama pegawai, nomor induk pegawai,gantungan yoyo tanda pengenal untuk eselon i iv menyesuaikan) warna orange untuk pegawai non eselon, dan warna abu abu untuk pegawai pejabat fungsional. gantungan yoyo tanda pengenal untuk widyaiswara, guru dan auditor warna ungu gantungan yoyo tanda pengenal untuk tenaga medis dan penyuluh warna putih bagian kesepuluh lambang masa kerja dan lambang tanda jasa lambang masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mengetahui masa kerja seorang pegawai yang terdiri dari masa kerja dan xxx tahun. lambang masa kerja pegawai dapat dipakai oleh pegawai yang telah mendapatkan penghargaan tanda kehormatan satyalancana berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud pada lambang masa kerja sebagaimana dimaksud pada dan dipasang pada kantong saku baju sebelah kiri dibawah lencana kopi. lambang tanda jasa sebagaimana dimaksud huruf mengetahui jasa penghargaan seorang pegawai. gambar lambang masa kerja pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur inkalimantan utara terdiri atas nama dan lambang daerah provinsi kalimantan utarahanya mengunakan tanda masa kerja. atribut pdlpakaian dinas harian pdh pria keterangan lidah bahu nama pem prov kancing bahu logo pem prov ikat pinggangskpd pdh pria kemeja warna putih nay, kln (er keterangan lencana kopi papan nama tanda pengenal pdh wanita warna khaki keterangan lencana kopi kancing baju arah rebah nama pem prov saku depan nama skpd logo pem prov rok papan nama celana panjang tanda pengenal lengan panjang pdh wanita berjilbab warna khaki keterangan lencana kopi kancing baju nama prov saku baju logo prov rok tanda pengenal celana panjang papan nama arah rebah pdh wanita kemeja warna putih an man. andra "in tia keterangan lencana kopi papan nama tanda pengenal pdh kemeja warna putih wanita berjilbab teh maa keterangan lencana kopi papan nama tanda pengenaltopi upacara kiri kaniii peraturan gubernur kalimantan utara nomor tahun tentang pakaian dinas tanda pangkat i a i b i d s il a ii b i1 c ill a n b ni c nid iv a iv b iv c iv d iv eakaian dinas tanda pengenal warna coklat untuk pejabat eselon bagian depan bagian belakang pemerintahiprovinsi kalimantan utara nama unit organis, jabatan gol. darah unit kerja alamat kantor s tanggal nama pegawai dikeluarkan nomor induk pegawai sekretamsa heran (el daerah lagi apem bina utama iv e nip. warna merah untuk pejabat eselon bagian depan bagian belakang pemerintahiprovinsi kalimantan utara x.ms unit organis, jabatan gol. darah angan unit kerja alamat kantor c tanggal nama pegawai aan nomor induk pegawai akan sekretaris daerah an, sekretariat daerah, wiz akm. babun. pembina utama nip, o01 ). warna biru untuk pejabat eselon iii bagian depan bagian belakang pemerintahiprovinsi uas kalimantan utara nang unit organis jabatan gol. darah unit kerja alamat kantor tanggal nama pegawai dikeluarkan nomor induk pegawai bparetari, peran nara ian. seotanpembina utama iv e nip. warna hijau untuk pejabat eselon bagian depan bagian belakang pemerintahiprovinsi uas kalimantan utara nang unit organis n12 jabatan gol. darah unit kerja alamat kantor tanggal nama pegawai dikeluarkan nomor induk pegawai materi, daerah (el daerah va. rebana utama iv e nip. warna orange untuk pejabat non eselon bagian depan bagian belakang ox. mpemerintahiprovinsi (ne sai kalimantan utara nama jabatan gol. darah unit kerja alamat kantor tanggal dikeluarkan sar beta aan daerah tandem bina utama nip. warna abu abu untuk pegawai jabatan fungsional bagian depan bagian belakang ox. mpemerintahiprovinsi (ne kalimantan utara nang nip. jabatan gol. darah unit kerja alamat kantor tanggal dikeluarkan sar beta nama pegawai merah sekretariat daerah tandem bina utama nip. keterangan bagian depan lambang daerah nama komponen atau unit organisasi nama instansi pemerintah daerah foto pegawai dengan memakai pakaian dinas harian nama pegawai nomor induk pegawai nip) bagian belakang nama pegawai nomor induk pegawai nip) eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional golongan darah unit kerja alamat kantor tanggal dikeluarkan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan nama jelas pejabat yang mengeluarktahun tentang pakaian dinas lambang masa kerja (x, dan xxx)jalanan dinas lingkungan pemerintah provinsi balirjalanan dinas lingkungan pemerintah provinsi balijdih.baliprovjdih.baliprov.go.idalamsep gubernur bali peraturan gubernur bali nomor tahun tentang tunjangan prestasi kerja dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bali, menimbang bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pegawai negeri sipil dituntut untuk meningkatkan kinerja: bahwa peningkatan kinerja diupayakan melalui evaluasi atas kinerja pegawai negeri sipil yang dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan penilaian kinerja, bahwa penilaian kinerja bertujuan memberikan motivasi kepada pegawai negeri sipil lainnya untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka memberirestasi kerjrestasi kerjagubernur adalah gubernur bali. tunjangan prestasi kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan kinerja terbaik. yang dinilai melalui penilaian kinerja. penilaian prestasi kerja adalah proses penilaian terhadap keseluruhan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil yang memiliki dampak bagi tercapainya tujuan organisasi dalam suatu periode tertentu dan dijabarkan dengan tindak lanjut kinerja dalam bentuk pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai negeri sipil yang menunjukkan kinerja tinggi baik atau pemberian sanksi (punishment) bagi pegawai negeri sipil yang kinerjanya kurang memuaskan'tidak baik. pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut pns adalah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi bali. staf adalah fungsional umum dan fungsional tertentu. pegawai negeri sipil penilai, selanjutnya disebut pns penilai adalah kepala satuan kerja perangkat daerah, pejabat eselon ill, pejabat eselon dan staf. pegawai negeri sipil yang dinilai, yang selanjutnya disebut pns yang dinilai adalah pejabat eselon iii, pejabat eselon dan stafbab pns penilai dan pns yang dinilai pejabat eselon iii, eselon dan staf yang menunjukkan prestasi kerja terbaik setiap bulan diberikan tunjangan kinerja. pns yang menunjukkan prestasi kerja kurang memuaskan'tidak baik mendapatkan pembinaan dari kepala skpd dan atau mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. pns penilai mencakup kepala skpd atau kepala biro: pejabat struktural:dan staf. pns yang dinilai mencakup pejabat struktural eselon iii: pejabat struktural eselon iv: dan staf. bab iii indikator dan penilaian bagian kesatu indikator indikator penilaian mencakup komponen disiplin: komponen pencapaian kinerja: dan penilaian rekan sejawat dan staf, indikator komponen disiplin dan indikator pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf merupakan indikator penentu utama kinerja. indikator penilaian rekan sejawat dan staf sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan indikator penentu tambahan. indikator penilaian kinerja terdiri atas komponen disiplin dengan bobot dan komponen pencapaian kinerja dengan bobot komponen disiplin dengan bobot terdiri dari unsur unsur dengan bobot tidak dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor tahun dengan bobot tingkat kehadiran, dengan bobot tidak meninggalkan tugas selama jam kerja, dengan bobot mengikuti kegiatan kenegaraan rapat tugas dinas lainnya, dengan bobot masuk kantor tepat waktu, dengan bobot dan tidak pulang sebelum waktu kerja berakhir, dengan bobot komponen pencapaian kinerja dengan bobot terdiri dari unsur unsur: inovasi, dengan bobot pemahaman atas tupoksi, dengan bobot kecepatan kerja, dengan bobot keakuratan kerja, dengan bobot kerjasama, dengan bobot dan penyesuaian tugas tugas tambahan, dengan bobot indikator penilaian staf terhadap atasan langsungnya adalah indikator pencapaian kinerja yang mencakup komponen meliputi: komponen inovasi dengan bobot komponen pemahaman atas tupoksi dengan bobot yc:dan komponen kerja sama dengan bobot parameter dari masing masing komponen sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. bagian kedua penilaian penilaian kinerja dihitung dengan cara: masing masing unsur diberi nilai sesuai dengan skala libert skor penilaian dikalikan dengan bobot masing masing unsur. hasil perkalian nilai dengan bobot dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir. interpretasi skor sangat baik nilai baik nilai s.d cc. sedang nilai s.d kurang nilai s.d tidak baik nilai pejabat eselon iii dinilai oleh kepala skpd, rekan sejawat, pejabat eselon dan staf yang menjadi bawahannya. khusus untuk kepala kantor perwakilan, kepala kantor pelayanan perizinan terpadu dan sekretaris komisi penyiaran indonesia daerah, penilaian dilakukan oleh pejabat eselon iv, staf yang menjadi bawahannya langsung dan para asisten sekda. pejabat eselon dinilai oleh kepala skpd, pejabat eselon iii yang menjadi atasan langsung dari pns yang dinilai, serta rekan sejawat dalam bidang yang sama dan staf dibidang bagian dan atau seksi. staf dinilai oleh pejabat eselon iii dan eselon yang menjadi atasan langsungnya, rekan sejawat dan kepala skpd. bagi staf yang tidak secara tetap melaksanakan tugas dinas kantor atau yang tugasnya tidak terikat oleh jam kerja seperti pelaksana proyek dilapangan, pejabat fungsional tertentu dan sejenisnya, kepala skpd dapat mengambil pertimbangan atau kebijakan tertentu terhadap aspek penilaian yang disetarakan dengan acuan penilaian yang telah ditetapkan. penilaian staf oleh staf dilakukan sebagai berikut: masing masing bagian bidang sekretariat kelompok jabatan fungsional tertentu mengajukan nominasi (dua puluh keseratus) dari jumlah keseluruhan staf lingkungannya, penunjukan pns sebagai nominator sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan penilaian awal yang ditetapkan oleh kasual subid kasi untuk fungsional umum atau koordinator jabatan tertentu tim penilai jabatan fungsional untuk jabatan fungsional tertentu, seluruh staf yang dinominasikan sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan penilaian dengan metode sosiometri (satu memilih satu), staf yang memperoleh pilihan terbanyak dinyatakan memiliki nilai pertimbangan tertinggi, dan penilaian ini menjadi indikator penentu tambahan sebagaimana dimaksud dalam contoh formulir penilaian oleh atasan dan rekan sejawat dan atau stakuota tunjangan prestasi kerja untuk masing masing skpd diatur sebagai berikut setiap skpd mendapat kuota (satu) orang staf penerima tunjangan prestasi kerja untuk kelipatan (seratus) orang staf yang dimiliki dan kelebihan dari kelipatan (seratus) diatur dengan ketentuan dibawah (lima puluh) dibulatkan menjadi (nol) dan (lima puluh) keatas dibulatkan menjadi (satu), kecuali skpd yang memiliki staf kurang dari (seratus) tetap diberikan kuota (satu) orang: pejabat eselon iii dan eselon untuk setiap skpd diberikan kuota masing masing (satu) orang pejabat, dengan pengecualian kepala skpd yang merupakan pejabat eselon iii mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut dalam dan setiap skpd memunculkan jumlah nominasi sebanyak dua kali lipat jumlah kuota. bab tunjangan besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan tiap bulan dengan rincian sebagai berikut pejabat eselon iii rp. pejabat eselon rp. dan cc. staf pembayaran tunjangan gubernur bambat lambatnya tanggal bulan berikutnya dengan dihampiri surat pernyataan tanggung jawab spt) pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan surat pernyataan tanggung jawab spt) belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk mendapat pengesahan. format spm pengesahan dan pendukungnya, spt, dan surat pengesahan pporan laporan keuangan upt pal disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum. laporan keuangan upt palrealisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam hurufmengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. laporan operasionalupt palupt pal wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan laporan operasional paling lambat (lima bebas) hari setelah periode pelaporan berakhir. setiap semester dan tahunan upt pal wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi blue yang terdiri daupt pal. format laporan keuanganuntuk keperluan integrasi konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, upt pal menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku bagi unit kerja perangkat daerah yang akan diintegrasikan terlebih dahulu pada perangkat daerahpada dilakukan dengan melakukan integrasi konversi laporan keuangan sesuai pernyataan standar akuntansi pemerintahan untuk blue dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. tata cara pengintegrasian laporan keuangan blue dalam laporan keuangan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan ppid. format laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada peraturan gubernur tentang sistem akuntansi pemerintah provinsi bali. bab ketentuan peralihan dalam hal ketentuan mengenai remunerasi belum diterapkan pada upt dan untuk meningkatkan mutu pelayanan, kepada pejabat pengelola dan pegawai blue dapat diberikan jasa pelayanan yang dihitung dari realisasi pendapatan blue. besarnya jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling tinggi sebesar (dua puluh lima persen) dari realisasi pendapatan blue dan dibayar setiapyyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis anggaranunit pelaksana teknis pelayanan air limbah provinsi bali yang selanjutnya disingkat upt pal adalah unit pelaksana teknis pelayanan air limbah bawah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi bali. kepala upt pal adalah kepala unit pelaksana teknis pelayanan air limballaporan keuangan hrencana bisnis anggaran bagian kesatu penyusunan upt paldaerah rpm) provinsi bali. upt pal menyusun rba tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis dan rencana kerja pemerintah provinsi balibesaranblue yang sahrdasarkan peningkatan pendapatan terhadap anggarannya dalam (dua) tahun anggaran sebelumnya dan dituangkan dalam rba dan dpa blue. persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada untuk tahun pertama penerapan ppk blue ditentukan berdasarkan penampakan realisasi pendapatan bulanan dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran secara akumulatif setiap akhir bulanperangkat daerah. rba sebagaimana dimaksud pada disertai jugaformat rbarga satuan yang digunakan dalam menyusun rba berpedoman kepada harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan gubernur tentang pedoman penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah atau standar harga yang disusun setiap tahun anggaran. dalam hal harga satuan barang dan jasa sebagaimana disebutkan dalam tidak tersedia, maka yang digunakan adalah harga pasar yang berlaku pada saat penyusunan rba dengan memperhitungkan tingkat kenaikan harga (inflasi) sebagai penyesuaian harga pada tahun pelaksanaan. harga satuan dan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam keputusan kepala upt pal. bagian kedua pengajuan. basis penyusunan rba sama dengan basis penyusunan apbd. rba sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada ppid untuk selanjutnya dilakukan penelaahan dengan tim anggaran pemerintah daerah tapi). penelaahan oleh tapi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rapat pembahasan terutama mencakup standar biaya dan anggaran upt pal, kinerja keuangan upt palupt pal. upt pal melakukan konversi atas rba yang telah dilakukan penelaahan oleh tapi sebagaimana dimaksud dalam kedalam format rka perangkat daerah atau format apbd, yang terbatas pada jenis belanja setelah dieliminasi (dikeluarkan) unsur unsur akrabnya. rba yang telah dikonsolidasikan kedalam format rka perangkat daerah atau format apbdbagian ketiga penetapan hasil penelaahan atas rba yang telah dikonversi kedalam format rka perangkat daerah atau format apbd sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar dalam rangka pemrosesan rka perangkat daerahpalbagian keempat perubahan dan pergeseran rba kepala upt pal dapat melakukan perubahan atau pergeseran rba dalam tahun berjalan dan dilaporkan kepada ppidketentuan perubahan dan pergeseran yang berlaku pada apbd. bab iii dokumen pelaksanaan anggaran bagian kesatu penyusunan dpa sebagaimana dimaksud dalamintegrasi rba kedalam format dpa dan apa upt pal disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk disahkan oleh ppid dan disetujui sekretaris daerah. dpa upt pal yang telah disetujui oleh ppid dan disetujui sekretaris daerahupt pal sebagaimana dimaksud pada belum disahkan dalam tahun anggaran berkenaan, upt pal dapat melakukan pengeluaran uang setinggi tingginya sebesar angka dalam dpa tahun anggaran sebelumnya. bagian kedua penarikan dan penggunaan dana dpa upt pal yang telah disahkanperundang undangan. untuk memperlancar kegiatan operasional blue, dalam hal pengeluaran yang bersumber dari apbd sebagaimana dimaksud pada belum cair, kepala upt pal dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan kas bluedengan pihak lain dan atau lain lain pendapatan blue yang sah dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran operasional upt pal sesuai dengan dpa upt pal. samping pendapatan sebagaimana dimaksud pada pengeluaran operasional dapat dibiayai dari sisa anggaran tahun sebelumnya sepanjang sudah dituangkan dalam rbadapatan dan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam setiap triwulan upt pal membuat surat perintah membayar spm) pengesahan dan disampaikan kepada ppid, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hurufyang diubah dengan permenyatakan bahwa kapal kantor, sekretaris badan, sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, kapal bagian, kepala bidang pada badan dan rumah sakit umum raden matter eselon illa, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah menyatakan bahwa kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit daerah merupakan jabatan struktural eselon ill: bahwa penetapan eselonering kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum raden matter terdapat kesalahan seharusnya eselon ib, bahwa sambil menungguperlu menetapkan peraturan gubernurdirmemperhatikan surat menteri dalam negeri nomor tanggal desember perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah bidang organisasi perangkat daerah provinsi jambi. memutuskan: menetapkan peraturan gubernur jambib tunjangan jabatan tunjangan jabatan kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum raden matter provinsi jambi dibayarkan sesuai dengan eselonering dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah. bab iii ketentuan penutupdan tunjangan kelengkapan lainpemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan pimpinan dan anggota dprd, berupa medical check up. pakaian dinas dan atribut adalah pakaian seragam dan atribut yang digunakan oleh pimpinan dan anggota dprd dalam melaksanakan tugasnyrumahtunjangan transportasikendaraanbaban tunjangan alat kelengkapan lainnya bagian kesatu uang representasi uang representasi pimpinan dan anggota dprd, diberikan setiap bulan uang representasi sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: ketua dprd sebesar rp. (tiga juta rupiah), wakil ketua dprd 80y6 (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua dprd atau sebesar rp. (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan anggota dprd 75y0 (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua dprd atau sebesar rp. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). bagian kedua tunjangan keluarga tunjangan keluarga pimpinan dan anggota dprd, diberikan setiap bulananggota dprd sebesar rp. (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan setiap bulan o0 (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan sebagai berikut: ketua dprd sebesar rp. (enam puluh ribu rupiah), wakil ketua dprd sebesar rp. (empat puluh delapan ribu rupiah), dan anggota dprd sebesar rp. (empat puluh lima ribu rupiah). bagian ketiga tunjangan beras tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota dprd, istri suami dan anak pimpinan atau anggota dprd bersangkutan. tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada diberikan (sepuluh) kilogram setiap jiwa. bagian keempat uang paket uang paketcc. anggota dprd sebesar rp. (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagian kelimasebagai berikut: ketua dprd sebesar rp. (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), wakil ketua dprd sebesar rp. (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan anggota dprddari tunjangan jabatan ketua dprd, sebagai berikut: ketua, sebesar (tujuh koma lima persen) atau sebesar rp. (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), wakil ketua, sebesar (lima persen) atau sebesar rp. (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sekretaris, sebesar (empat persen) atau sebesar rp. (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan anggota, sebesar (tiga persen) atau sebesar rpiii pemeriksaan kesehatan, pakaian dinas dan atribut, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, standar kebutuhan minimal rumah tangga serta uang jasa pengabdian bagian kesatu pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan diberikan berupa biaya medical check (satu) kali dalam (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri tidak termasuk istri suami dan anak. apabila hasil dari medical check menyatakan adanya penyakit yang harus ditangani melalui pengobatan lebih lanjut, maka berkewajiban menggunakan fasilitas badan penyelenggara jaminan sosial bpjs). standar biaya medical check sebagaimana dimaksud diberikan bagi pimpinan dan anggota dprd sebesar rp. (dua juta dua ratus ribu rupiah)pendek disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun. ketentuan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: pakaian sipil harian sebesar rp. (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pakaian sipil resmi sebesar rp. (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pakaian sipil lengkap sebesar rp. (lima juta enam ratus ribu rupiah), pakaian dinas harian sebesar rp. (dua juta seratus ribu rupiah), pakaian pendek pria sebesar rp. (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), pakaian pendek wanita sebesar rp. (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) peci sebesar rp. (seratus enam puluh lima ribu rupiah): h.label nama sebesar rp. (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), insignia emas gram sebesar rp. (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram digunakan pada saat memakai pakaian sipil harian: dan insignia emas gram sebesar (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram digunakan pada saat memakai pakaian sipil resmi. bagian ketiga tunjangan perumahan dan tunjangan transportasiperumahan pimpinan dan anggota dprd diberikan setiap bulan yaitu: ketua dprd sebesar rp. (empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) termasuk pajak, wakil ketua dprd sebesar rp. (tiga puluh sembilan juta rupiah) termasuk pajak, dan anggota dprd sebesar rp. (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk pajak. tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dprd diberikan setiap bulan yaitu: ketua dprd sebesar rp. (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk pajak, wakil ketua dprd sebesar rp. (dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk pajak, dan anggota dprd sebesar rp. (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk pajak. bagian keempat standar kebutuhan minimal rumah tangga kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat dprd sesuai dengan rencana kebutuhan. standar kebutuhan minimal rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang undang,dan cc. anggota dprd sebesar rp. (dua juta dua ratus lima puluhrp. (enam juta rupiah), wakil ketua dprd sebesar rp. (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan cc.: ketua dprd sebesar (sembilan juta rupiah), wakil ketua dprd sebesar (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan cc. anggota dprd sebesarrp. (dua belas juta rupiah), wakil ketua dprd sebesar rp. (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan cc.yaitu ketua dprd sebesar (delapan belas juta rupiah): wakil ketua dprd sebesar (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan cc. anggota dprd sebesar (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). bab besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dprd serta besaran kompensasi tenaga ahli fraksi bagian kesatu besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dprgian kedua besaran kompensasi tenaga ahli fraksi besaran kompensasi tenaga ahli fraksib ketentuan penutup pada saat mulai berlakunya peraturan gubernur ini:an honorarium kelompok ahli dprd yang tercantum dalam angka vii lampiran peraturan gubernur bali berita daerah provinsi bali tahun nomor ),(rkd)suai dengan butir undang undang nomobahwa sesuai denganmaka dipandang perlu untuk menetapkan rkd provinsi kalimantan utara tahun dengan peraturan gubernurtahunan daerah provinsi kalimantan utara,yusunan rkd provinsi kalimantan utara tahun: bab pendahuluan, babi gambaran umum kondisi daerah, babi irima ( )yangpjs gubernur kalimantan utara ttd teguh setiabudi diundangkan tabung selor pada tanggal oktober sekretaris daerah provinsi kalimantan utarataufik hid stp,m. nip. salinan lampiran peraturan gubernur nomor tahun tanggal oktober ama naa pemerintah provinsi kalimantan utar' pp )p'', penerimaan pembiayaan daerah . |' pp )p'', ditetapkan tanjung selor pada tanggal oktober pjs. gubernur kalimantan utara, ttd diundangkan tanjung selor pada tanggal oktober teguh setiabudittd plt. kepala biro hukum suriansyah ojek berita daerah provinsi kalimantan utara tahun nomor taufik hid stp,m. nip. printed simpledipandang perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan upah minimum,: menetapkan peraturan gubernur tentang upah minimum provinsi. menetapkan upah minimum provinsi sebesar rp. satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiahyatakan bahwa struktur satuan harga perjalanan dinas mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam anggaran pendapatan belanja negara, bahwa peraturan gubernur bali nomor tahun tentang perjalanan dinasbagi para asisten, staf ahli, dan sekretaris dprd, asisten sesuai bidangnya bagikepala lembaga lainnya, bagi pejabat satu eselon dibawahnya dan pejabat fungsional serta orang pribadi, dan sekretaris, kepala bagian tu, kepala bagian umum, kepala upt, kepala bagian masing masing biro yang membawahi sub bagian tu, wakil direktur administrasi dan sumber daya, serta kepala sub bagian pada masing masing skpd bagi pejabat satu eselon dibawahnya dan staf. penandatanganan spp tiba kembali dilaksanakan oleh kepala biro humas bagi gubernur, wakil gubernur, sekretaris dprd bagi ketua, wakil ketua dan anggota dprd: kepala biro umum dan protokol bagi sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli dan para kepala biro, sekretaris, kabar. tu, kabar umum pada masing masing skpd bagi inspektur, kepala bappeda, sekretaris dprd, kepala dinas daerah, kepala lembaga teknis daerah dan kepala lembaga lainnya, dan kasual. umum dan kepegawaian kasual. masing masing skpd bagi kepala lembaga teknis daerah, kepala lembaga lainnya, pejabat eselon iii, eselon iv, pejabat fungsional dan staf serta pegawai tidak tetap serta orang pribadi lingkungannya masing masing. surat perintah tugas, spp dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan sebagaian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas,, penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran spp,, dan tanggal tiba kembali tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang. paling lama (lima) hari kerjapengeluaran, untuk segera dipertanggungjawabkanefektivitprovinsi balidani b peraturan gubernurjalanan dinasdan pengembalian pnsa.isteri suami yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, b.anak kandung belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri, anak kandung, dan d.anak kandungviii peraturan gubernur ini.biaya pengepakbiaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf dan merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari ke terminal bis stasiun bandara pelabuhan. komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan gubernurpp skpd satuan volume pengepakan barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. babxiii, sebagaixpll a, sebagai bagian yangmeliputi biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnyapa kpa., sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran xii, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur inipertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah dihampiri dokumen fotokopi keputusan pindah, spp yang telahbab viii karya konfpejabat negaraprovinsi balberwenang, exit permit, dan visa sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri gubernur mengajukan surat permohonan kepada menteri dalam negeri bagi pejabat negarax, yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. pejabat negarapada diterima oleh menteri dalam negeri selambat lambatnya (empat belas) hari kerjayang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan provinsi bali. pimpinan dan anggota dprd adalah ketua, wakil ketua dan anggota dprd provinsi bali. perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak (lima) orang. dalam hal tertentuengan jumlah peserta sebagaimana tercantum dalam dapat dilakukan dengan pihak ketiga. babdansebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. bab xii pelaporan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil serta orang pribadipegawai negeri sipil serta orang pribadi kepada menteri dalam negeri melalui gubernur, dan pengguna anggaran. surat ijin pemerintah, surat tugas, spp, exit permit, visa, bukti pembayaran fiscal, tiket pesawat, boarding pass, airport taxbertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. bab xgubernurskpd yang bersangkutanpegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil provinsi balidengan spp terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas lingkungan pemerintah provinsi balaali. orang pribadi adalah orang yang bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan, pegawai negeri sipil,ali. perjalanan dinas jabatan adalahyang dilaksanakan luar wilayah kota denpasar, kantor perwakilan pemerintah provinsi bali jakarta, serta unit kerja yang berada diluar wilayah kota denpasar dalam radius lebih dari (sepuluh, dan bagi kantor perwakilan pemerintah provinsi bali jakarta keluar wilayah dki jakarta termasuk perjalanan dinas keluar wilayah republik indonesia lingkungan pemerintah provinsi bali serta orang pribadi untuk kepentingan pemerintah provinsi baliikuti pendidikan dan pelatihan, menjemput mengantarkan tempat pemakaman jenasiii biaya perjalanan dinas biaya perjalanan dinas jabatandan mengantar jenasah uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas uang makan uang saku, dan cc. uang transportasi lokal uang harian sebagaimana dimaksud dalam yang ditanggung oleh penyelenggara dipotong sebesar dari pagu. besaran satuan biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran ii. biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas,, danesaran satuan biaya uang transportasi perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran ii.a, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibayarkan secara lumpur. besaran satuan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran ii.bejabat eselon pimpinan dan anggota dprd serta pejabat eselon ii, selama melakukan perjalanan dinas, sebagaimana tercantum dalam lampiran iii untuk keperluan pelaksanaan tugas tempat tujuan,dalam huruf diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas dalam kota nusa penida. satuan biaya sewa kendaraan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernuresaran satuan biaya pemetaan dan angkutan jenazah dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran viketua dprd dan wakil ketua dprd serta pejabat eselonorang pribadii, il a dan spp dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran viii. pejabat yang berwenang memberikan surat perintah tugas adalah sebagai berikut gubernur bagi gubernur: wakil gubernur dan sekretaris daerah. ketua dprd bagi ketua, wakil ketua: dan, anggota, sekretaris daerah bagi para asisten, staf ahli,asisten bagi para kepala biro bawahannya, kepala biro bagi staf bawahannya dan orang pribadi, danstaf bawahannya dan orang pribadi sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan lingkungannya masing masing. pejabat yang berwenang menerbitkan, dan, anggota,
|
gubernur baliprovinsi balibadan badan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata: dan peta resiko bencana: menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana: menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat:: mengendalikan, mengumpulk: dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab iii fungsi badansi: menyusun rencana dan program kerja badan: mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja badan: merumuskan kebijakan umum badan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan: menilai prestasi kerja bawahan: mendistribusikan tugas kepada bawahan: menilai prestasi kerja bawahan, ii.unsur pengarah unsur pengarah:bab rincian tugas unsur pelaksana kepala pelaksana badan mempunyai tugas: melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja badan: mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program kerja badan: cc. menjabarkan kebijakan umum bad:bab vii rincian tugas sekretariat sekretaris mempunyai tugas: membuat rencana dan program kerja: mengkoordinasikan rencana kegiatan badan dalam menyusun program kerja: mengkoordinasikan para kepala sub bagianpara kepala bidang: badan: merangkum laporan sekretariat dan bidang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian dan barang: i. menyusun langkah penyempurnaanpegawaianlaksanakan urusan kepegawaian, menyiapkan bahan belahan kajian dan analisis organisasi dan penatalaksanaan badan: menyusun usulan kenaikan pangkat pegawai: menyusun kenaikan gaji berkala dan imposing pegawaiuangan dan penyusunan programkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja anggaran badan: mengkoordinasikan penyusunan anggaran: melakukan monitoring pelaksanaan anggaran: menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana strategik renstra) badan: mengkompilasi bahan dan menyusun laporan akuntabilitas instansi pemerintah laki): menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangi. melaksanakan pengawassekretaris. kepala sub bagian umumbadan: mengelola urusan surat menyurat: menyiapkan bahan belahan, kajian dan analisis organisasi dan penatalaksanaan badanmelaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan:mitigasikesiapsiagaancc. mengkoordinasikan para kepala sub bidang: menilai prestasi kerja bawahan: membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bidang dan bawahan: mengkoordinasikan pelaksanaan gkoordinasikan pelaksanaan bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsipenanganan pengungsi: mengkoordinasikan pelaksanaan bidang bencana pada pascabencana dengan instansi teknis terkait dan masyarakat serta lembaga terkaiascabencana: ipelaksanaan tugas kepada kepala badan. kepala sub bidang tanggap darurat dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas: memberikan petunjuk kepada bawahan:bantuan kebencannyusun rencana dan program kerjapenanggulangan dan rekonstruksirehabilitasi, pengerahan dan pengendalibabrdapat perubahan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk provinsi bali dari semula sebesar rp. dua belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) menjadi rp. dua belas milyar enam ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sehinggbaliprov.go.idubah sebagai berikut ketentuan dalam diubah sebagai berikutenam ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah)septembetambahaman anaaimoso anemon ramon gubernur bali, made bangku pastikan aa. bahwaperlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dutara tentang sistem informasi pelaporan elektronik berbasis onlinevavorganisasi perangkat daerah yang berbentuk dinas disebut dinas energi dan sumber daya mineral provinsi kalimantan utara. perusahaan adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan yang berada wilayah provinsi kalimantan utclan studi kelayakanroduksi adalah hasil kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan yang beruparencana kerja dan anggaran biayasurat keterangan pengiriman barang yang selanjutnya disingkat spb adalah surat keterangan pengiriman barang hasil produksi pertambangan mineral dan batubinformasi pelaporan elektronik berbasis online yang selanjutnya disingkat simpel adalah sistem pelayanan pelaporan usaha pertambangan yang terintegrasi antara desde dengan perusahaan dan terhubung secara online melalui jaringan internetmutakhiran data adalah peremajaan data profil dan atau laporan pemegang iup terkini melalui media elektronik dan selanjutnya disimpan dalam database simpel. perbaikan data adalah perubahan data profil dan atau laporan pemegang iup sesungguhnya sesuai dengan dokumen dan peraturan yang berlaku. validasi data adalah kegiatan pemeriksaan pengecekan keabsahan syarat kondisi keakuratan data laporan yang dilakukan oleh desde berdasarkan peraturan perundang undangan. user operator adalah petugas pemegang iup untuk menggunakan sistem informasi pelaporan elektronik berbasis online provinsi kalimantan utarasimpel berbasis online pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi kalimantan utara bagian kedua tujuan peraturan gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, mempermudah pelaporan, menyingkat waktu, mengurangi biaya dan tatap muka, sehingga pelaporan kegiatan sebagai wujud tanggung jawab dan pengawasan akan menjadi lebih akurat, efektif dan efisien yang terwujud melalui program simpel berbasis online. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini diperuntukan bagi skpd dan pemegang iup provinsi kalimantan utara bab iii prosedur bagian kesatu penggunaan simpel setiap pemegang iup harus menggunakan simpel yang dapat diakses melalui jaringan internet. kepala desde menetapkan dan memberikan user operator bagi setiap perusahaan pertambangan setiap perusahaan pemegang iup mengajukan permohonan user sebagai operator perusahaan dalam penggunaan simpel kepada desde c.g. bidang mineral dan batubara melalui surat permohonan. user perusahaan sebagaimana dimaksud pada diwajibkan untuk memutakhirkan data profil perusahaannya dengan menyertakan dan atau mengunggah bukti fisiknya melalui simpel. bagian kedua pemutakhiran data simpel pemutakhiran data profil pemegang iup harus dilakukan setiap ada perubahan kondisi data terkini yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan. pemutakhiran data pemegang iup sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh user simpel untuk menambah, mengubah, menghapus data sesuai dengan bukti fisik, meliputi akta pendirian npp eksplorasi operasi produksi pemutakhiran data laporan berkala untuk pemegang iup yang meliputi bulanan triwulan tahunan khusus laporan berkala sebagaimana yang dimaksud pada terdiri atas laporan realisasi produksi batubara laporan realisasi penjualan batubara laporan penerimaan negara bukan pajak pnb) laporan surat keterangan pengiriman barang spb) laporan dokumen rencana reklamasi laporan tiup laporan dokumen penghentian sementara laporan kab laporan bulanan laporan triwulan laporan dokumen studi kelayakan laporan dokumen amdal laporan dokumen rencana pascaterbang laporan khusus perbaikan pemutakhiran data elektronik dilakukan oleh pemegang iup melalui simpel dengan mengunggah bukti fisiknya dan menyerahkan bukti fisik kepada desdeabar pembinaan, pengawasan dan informasi hukum mohammad burhanuddin, s.ip nip.
|
arena mera ara gubernur jambirahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi, menimbang bahwa ruang merupakadalam rangka memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berhasil guna, selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutandan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota sungai penuh provinsi jambi telah terjadi perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan wilayah, bahwa rencana tata ruang wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi jambi tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, lingkungan regional dan global, sehingga berdampak pada penurunan kualitas ruang pada ruang wilayah provinsi jambi: dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan serta sebagai pelaksanambi. mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun perubahan kedutransportasi darat jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: jalan arteri, jalan kolektor, cc. jalan bebas hambatan, dan jalan khusus. jalan arteri sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalan lintas timur jalintim) sumatera yang terdiri dari ruas jalan: batas provinsi riau provinsi jambi meraung: meraung batas kabupaten tanjung jabung barat kabupaten muaro jambi, batas kabupaten tanjung jabung barat kabupaten muaro jambi simpang tuan:: simpang mendali darat batas kota jambi kabupaten muaro jambi simpang rimba), batas kota jambi kabupaten muaro jambi simpang rimba) simpang kenali atas jambi: batas kota jambi kabupaten muaro jambi simpang all sepuluh: batas kota jambi kabupaten muaro jambi tempo, dan tempo batas provinsi sumatera selatan provinsi jambi. jalan lintas tengah malintang) sumatera yang terdiri dari ruas jalan: batas provinsi sumatera barat provinsi jambi batas kabupaten bungo: jalan lintas sumatera muara bungo), jalan lintas sumatera muara bungo), batas kota muara bungo batas kabupaten bungo kabupaten merangin:upaten sarolangun kabupaten merangin, batas kabupaten sarolangun kabupaten merangin kabupaten sarolangun: dan kabupaten sarolangun batas provinsi sumatera selatan provinsi, batas kota muara bungo batas kabupaten tebo kabupaten bungo, batas kabupaten tebo kabupaten bungo muara tebo: muara tebo sungai bengkel, sungai bengkel batas kabupaten batang hari kabupaten tebo: batas kabupaten batang hari kabupaten tebo muara memberi:, batas muara bulian batas kabupaten muaro jambi kabupaten batang hari, dan batas kabupaten muaro jambi kabupaten batang rwujudan sistem jaringan telekomunikasi: pembangunan sistem jaringan provinsi jambi apbn telkom telekomunikasi seluruh wilayah menciptakan keanekaragaman model provinsi jambi apbn telkom telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan: nama sii peningkatan dan pemeliharaan provinsi jambi apbn dan kementerian dan sumberdaya air yang berskala nasional guna menjaga kelestarian lingkungan: apbd provinsi dinas provinsi pengembangan bendung untuk provinsi jambi apbn dan kementerian dan penyediaan air baku, cc. peningkatan dan perluasan pelayanan provinsi jambi apbn dan kementerian dan pengairan irigasi teknis, apbd provinsi dinas provinsi pengembangan dan rehabilitasi area provinsi jambi apbn dan kementerian dan rawa untuk dikembangkan menjadi lahan produktif: apbd provinsi dinas provinsi pengembangan, pengelolaan dan provinsi jambi apbn dan kementerian dan konservasi sungai, danau serta sumber air lainnya antara lain apbd provinsi dinas provinsi embung bendungan, waduk, dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku,a| |3j|aja| pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan| provinsi jambi apbn dan kementerian dan irigasi yang tersebar seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi, apbd provinsi dinas provinsi dan program pembangunan prasarana provinsi jambi apbn dan kementerian dan pengendalian banjir. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. ia. perwujudan sistem persamaan: $$. $$. pembangunan tpa sampah kabupaten kerinci, apbn dan kementerian dan regional kabupaten muaro apbd provinsi dinas provinsi jambi, kabupaten sarolangun, kabupaten tanjung jabung timur dan kabupaten bungo perwujudan sistem penyediaan air minum: penyediaan prasarana dan sarana air| seluruh kabupaten apbn dan kementerian dan minum terutama pada kawasan rawan apbd provinsi dinas provinsi air minum kawasan perkotaan dan perdesaan perwujudan sistem pengelolaan air limbah: rtrw provinsi jambi tahun rehabilitasi dan peningkatan kabupaten kerinci, apbn dan kementerian dan layanan instalasi pengolahan spa peng poster apbd provinsi dinas provinsi sarolangun, kabupaten tanjung jabung timur dan kabupaten bungomuudansstemparmgandranass) | ttd pengembangan jaringan drainase seluruh kabupaten apbn dan kementerian dan primer berada sungai batanghari apbd provinsi dinas provinsi perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana. penetapan jalur evakuasi bencana tempur rantau apbn dan kementerian dan pada kawasan yang aman dan mudah keras apbd provinsi dinas provinsi dijangkau jika terjadi bencana: simpang danau pauh: rantau keras batas provinsi bengkulu: sungai penuh pungut mudik pasir jaya sungai kuning libur lubuk mengenang, prospek sungai kuning: dan sungai tanduk pasir jaya. rtrw provinsi jambi tahun |3jala| penyebarluasan informasi mengenai seluruh kabupaten apbn dan kementerian dan tipe tipe bencana alam dan cara kota provinsi apbd provinsi dinas provinsi menghindari penanggulangannya, dan jambat5 15m (5m 5th ansar pon ara silent besi bnn nan benang ktt dadsndisssnddinkinonke ninnin pen dan pen ses dana rehabilitasi dan konservasi lahan seluruh provinsi apbn, apbd kementerian kawasan lindung guna jambi provinsi kehutanan, dinas pengembangan partisipasi masyarakat seluruh provinsi apbn, apbd kementerian dalam pengelolaan kawasan lindung jambi provinsi kehutanan, dinas peningkatan pemanfaatan potensi seluruh provinsi apbn, apbd kementerian sumberdaya hutan jambi provinsi kehutanan, dinas kehutanan kabupaten dan provinsi pengembangan pola insentif dan seluruh provinsi apbn, apbd kementerian disinsentif pengelolaan kawasan lindung jambi provinsi kehutanan, dinas kehutanan kabupaten dan provinsi pengendalian pemanfaatan lahan pada seluruh provinsi apbn, apbd kementerian kawasan lindung jambi provinsi kehutanan, dinas kehutanan kabupaten dan provinsi rtrw provinsi jambi tahun igtaemamastaam iii perlindungan terhadap kawasan bawahannya kawasan rempah tap pencegahan timbulnya erosi, bencana kabupaten apbn, apbd kementerian banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi bungo: provinsi kehutanan, dinas hidrologis tanah kawasan kawasan kabupaten kehutanan lindung: dan merangin, kabupaten dan kabupaten provinsi sarolangun, dan kabupaten kerinci: kota sungai penuh: resapan air untuk keperluan penyediaan kabupaten provinsi dinas provinsi kebutuhan air tanah dan merangin, penanggulangan banjir kabupaten sarolangun, dan kabupaten kerinci: kota sungai penuh rtrw provinsi jambi tahun, provinsi dinas provinsi resapan air untuk keperluan penyediaan kabupaten kebutuhan air tanah dan merangin: penanggulangan banjir cc. kabupaten sarolangun, kabupaten kerinci: dan kota sungai penuh kawasan bergambar pengembangan lahan gambut muaro jambi kehutanan kabupaten tanjung jabung barat, kabupaten tanjung jabung timurlindungan setempat perlindungan wilayah pantai dari kabupaten tanjung apbn, apbd badan lingkungan kegiatan yang mengganggu kelestarian jabung barat, provinsi hidup dan dinas fungsi pantai: kabupaten tanjung kehutanan jabung timur pengelolaan sempadan sungai untuk seluruh provinsi apbn, apbd kementerian dan melindungi sungai dari kegiatan jambi provinsi dinas provinsi, budidaya yang dapat mengganggu dan badan lingkungan merusak kualitas air sungai serta hidup dan bagian menyebabkan banjir: perijinan cc. perlindungan kondisi fisik sungai dan seluruh provinsi apbn, apbd kementerian dan dasar sungai dari pendangkalan, jambi provinsi dinas provinsi badan lingkungan hidup dan dinas kehutanan pemeliharaan kawasan sekitar seluruh provinsi apbn, apbd kementerian dan danau waduk dari berbagai usaha jambi provinsi dinas provinsi dan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk danau: perlindungan kawasan sekitar mata air: seluruh provinsi apbn, apbd kementerian dan jambi provinsi dinas provinsi rtrw provinsi jambi tahun penyediaan ruang terbuka hijau kota dan kota jambi apbn, apbd dinas kehutanan hutan kota: dan provinsi dan masyarakat pengendalian tata air sebagai upaya seluruh provinsi apbn, apbd dinas pu, badan pelestarian habitat flora dan fauna, jambi provinsi lingkungan hidup meningkatkan nilai estetika lingkungan dan bagian perijinan perkotaan dan kenyamanan kehidupan kota.kabupaten tanjung jabung barat,, jalan sri dewi kuala tunggal,alan. jalan akses candi muaro jambi yang meliputi ruas jalan: simpang berkembang simpang jambi kecil, simpang jambi kecil simpang candi muaro jambi desa baru: dan simpang candi muaro jambi desa baru candi muaro jambi. jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalan kolektor yang terdiri dari ruas jalan: jalan penghubung feeder road) muara memberi kabupaten: batas kabupaten batang hari kabupaten sarolangun pauh: dan pauh kota sarolangun. jalan penghubung feeder road) iii bangko kota sungai penuh batas provinsi sumatera barat yang meliputi ruas jalan: jalan makalah bangko: jalan yamin bangko, bangko sungai mana, sungai mana batas kabupaten kerinci, rtrw provinsi jambi tahun ill cagar budaya #aa|a pemuudankawasantamannasonal ppa penetapan batas kawasan: kabupaten tanjung apbn kementerian jabung barat,mantapan fungsi tiap zona kabupaten tanjung apbn, apbd kementerian kawasan,rlindungan habitat endemik, kabupaten tanjung apbn, apbd kementerilaksanaan rehabilitasi pada area kabupaten tanjung apbn, apbd kementerian yang mengalami kerusakan, dningkatan partisipasi masyarakat kabupaten tanjung apbn, apbd kementerian dalam pemeliharaan kawasan taman jabung barat, provinsi kehutanan, dinas nasional. kabupaten muaro kehutanan provinsi kabupaten tanjung jabung timur. kabupaten tebo.b.pemuudankawasantamanwisalaalam lon penetapan batas kawasan: kabupaten tebo, apbn, apbd kementerian provinsi kehutanan, dinas kehutanan provinsi dan kabupaten, dinas pariwisata pemantapan fungsi tiap zona seluruh provinsi apbn, apbd kementerian kawasan, jambi provinsi kehutanan, dinas kehutanan provinsi dan kabupaten, dinas pariwisata perlindungan habitat endemik, seluruh provinsi apbn, apbd kementerian jambi provinsi kehutanan, dinas kehutanan provinsi dan kabupaten, dinas pariwisata pelaksanaan rehabilitasi pada area seluruh provinsi apbn, apbd kementerian yang mengalami kerusakan: dan jambi provinsi kehutanan, dinas kehutanan provinsi dan kabupaten, dinas pariwisata rtrw provinsi jambi tahun peningkatan partisipasi masyarakat seluruh provinsi apbn, apbd kementerian dalam pemeliharaan kawasan taman jambi provinsi kehutanan, dinas wisata alam. kehutanan dinas pariwisata provinsi dan kabupaten, rtrw provinsi jambi tahun waktu pelaksanaan pjm1 pjm pjm3 pjm program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana at213 at5 (5m 5th kawasan cagar budaya dan ilmu perlindungan keanekaragaman kabupaten tebo, apbn, apbd kementerian biota,tipe ekosistem, gejala keunikan alam kabupaten merangin, provinsi kehutanan, dinas kawasan suaka alam serta koridor kabupaten kehutanan provinsi satwa untuk kepentingan plasma nutfah, tanjabbar dan kabupaten, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan kabupaten dinas pariwisata dan pembangunan pada umumnya, tanjabtim kabupaten muaro jambi, kabupaten kerinci dan kota sungai penuh pelestarian fungsi lindung dan tatanan kabupaten tebo: apbn, apbd kementerian lingkungan kawasan berupa peningkatan provinsi kehutanan, dinas kualitas lingkungan sekitarnya dan kehutanan provinsi perlindungan dari pencemaran serta dan kabupaten, pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata pariwisata: dinas pariwisata perlindungan kekayaan budaya bangsa kabupaten tebo, apbn, apbd kementerian yang meliputi peninggalan peninggalan dan muaro jambi provinsi kehutanan, dinas sejarah, bangunan arkeologi dan kehutanan provinsi monumen nasional: dan dan kabupaten, dinas pariwisata rtrw provinsi jambi tahun perlindungan keanekaragaman bentukan kabupaten tebo: apbn, apbd kementerian geologi kawasan cagar budaya untuk| dan muaro jambi provinsi kehutanan, dinas pengembangan ilmu pengetahuan dan kehutanan provinsi pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam dan kabupaten, maupun manusia. dinas pariwisata rtrw provinsi jambi tahun pjm1 pjm2 pjm3 pjm program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana at213 (5m (5m jaan nenkan tangan panam alam saka ama (an fate alam wilayah provinsi secara lebih jambi provinsi dinas provinsi akurat dan detail: pengendalian dan pembatasan kegiatan seluruh provinsi apbn, apbd kementerian dan melalui pengaturan kdb dan klb yang ketat: pengaturan kegiatan manusia seluruh provinsi apbn, apbd kementerian dan kawasan rawan bencana alam untuk jambi provinsi dinas provinsi: dan diam demam jomspopmums lol jambi provinsi dinas provinsi at5 (5m (5th 5th kesini tenang produksi pengembangan hasil hutan bukan kabupaten muaro apbn, apbd kementerian kayu seperti komoditi rotan, tanaman| jambi provinsi kehutanan dinas obat dan sutera alam kabupaten batang kehutanan provinsi hari, kabupaten bungo, kabupaten tebo, kabupaten sarolangun: kabupaten monitoring dan evaluasi pengelolaan merangin, dan pengembangan hutan tanaman kabupaten tanjung jabung timur, kabupaten tanjung jabung barat: kabupaten kerinci:dan kota sungai penuhpemuda kawasan peruntukan peran pengembangan lahan pertanian pangan kabupaten apbn, apbd kementerian berkelanjutan wilayah provinsi yaitu tanjung jabung provinsi kehutanan dinas bidang lahan pertanian yang ditetapkan barat: kehutanan provinsi untuk dilindungi dan dikembangkan kabupaten secara konsisten guna menghasilkan sabun pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional: kabupaten muaro perluasan lahan padi sawah beririgasi jambi: apbn, apbd kementerian teknis, kabupaten batang provinsi kehutanan dinas hari: kehutanan provinsi peningkatan produktivitas lahan padi kabupaten bungo: apbn, apbd kementerian sawah yang ada provinsi dengan cara kabupaten tebo: provinsi kehutanan dinas intensifikasi: kab kehutanan provinsi pengembangan komoditi perkebunan kabupaten apbn, apbd kementerian unggulan dengan menerapkan prinsip merangin, provinsi kehutanan dinas pengelolaan perkebunan berkelanjutan: kabupaten kehutanan provinsi dan sarolangun, program peremajaan dan rehabilitasi kabupaten apbn, apbd kementerian untuk tanaman yang sudah tua pada inci, provinsi kehutanan dinas masing masing kabupaten kota. kota sungai kehutanan provinsi enu batas kabupaten kerinci anggaran agung, anggaran agung kota sungai penuh: jalan re. martadinata kota sungai penuh: jalan kapten murai kota sungai penuh: jalan imam bonjol kota sungai penuh, jalan pangeran diponegoro kota sungai penuh, jalan end. ahmad yani kota sungai penuh, jalan soekarno hatta kota sungai penuh: kota sungai penuh batas provinsi sumatera barat provinsi jambi tapan), kota sungai penuh siulak deras, dan siulak deras batas sumatera barat provinsiimpang padepokan, simpang padepokan batas muara bulian: jalan end. sudirman muara bulian, jalan lingkar bungo: simpang diam batas kabupaten tebo kabupaten tanjung jabung barat.lan kolektor yang meliputi: jalan penghubung antar pusat kegiatan yang terdiri dari ruas jalan:: anggaran agung jujur:, sungai saren teluk nilai menyerang: menyerang mekarjaya batas provinsi riau,nill batas kabupaten bungo kabupaten tebo::aharbatas kabupaten batang hari kabupaten sarolangun, durian luncur batas kabupaten batang hari kabupaten sarolangun batas kabupaten batang hari kabupaten sarolangun, batas kabupaten batang hari kabupaten sarolangun simpang durian luncur:t4at5 (5th 5th ramasanperuntukan perikanan | o bi pengembangan perikanan tangkap laut dan dinas jabung timur perikanan dan kelautan pengembangan sentra budidaya kabupaten tanjung apbn, apbd kementerian perikanan laut seperti udang, kerapu, jabung barat dan provinsi perikanan dan dan rumput laut kabupaten tanjung kabupaten tanjung kelautan dan dinas jabung barat dan kabupaten tanjung jabung timur perikanan dan jabung timur, kelautan perikanan air tawar seluruh provinsi jambi provinsi perikanan dan kabupaten, kelautan dan dinas perikanan dan kelautan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kabupaten tanjung apbn, apbd kementerian pesisir dan laut kabupaten tanjung jabung barat dan provinsi perikanan dan jabung barat dan kabupaten tanjung kabupaten tanjung kelautan, dinas jabung timur meliputi: jabung timur provinsi konservasi biota laut langka pulau berhala: rehabilitasi terumbu karang: dan rehabilitasi hutan bakau.t5 (5m (5th 5th pengembangan industri pengolahan kabupaten muaro apbn, apbd kementerian perikanan jambi, kabupaten provinsi perikanan dan tanjung jabung barat, kelautan, dinas tanjung jabung timur provinsi, dinas perindustrian pengembangan industri maritim, dinas jabung timur provinsi, dinas pengembangan kawasan megapolitan kabupaten batang apbn, apbd kementerian kabupaten batang hari, kabupaten hari, muaro jambi, provinsi perikanan dan bungo, kabupaten muaro jambi, bungo, kelautan, dinas kabupaten tanjung tanjung jabung provinsi, dinas jabung barat dan kota jambi: barat, kerinci dan perindustrian kota jambi peningkatan sarana prasina pelabuhan kabupaten tanjung kementerian perikanan kabupaten tanjung jabung jabung barat dan perikanan dan barat dan kabupaten tanjung jabung kabupaten tanjung kelautan timur: dan jabung timur pembangunan pelabuhan perikanan kabupaten tanjung kelautan jabung timur rtrw provinsi jambi tahun pjm1 pjm2| pjm3| pjm program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana at213 t5|5m (5th (kawasan peruntukan pertambangan) | kajian kelayakan ekologis pada kawasan kabupaten apbn, apbd kementrian esdm, yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan kerinci: provinsi dinas pertambangan berada kawasan lindung: kabupaten dan energi sarolangun, kabupaten merangin, kabupaten bungo: kabupaten tebo, kabupaten batang hari: kabupaten muaro jambi, kabupaten tanjung jabung barat, dan kabupaten tanjung jabung timur. rtrw provinsi jambi tahun pengembalian rona alam pada kabupaten apbn, apbd kementrian esdm, areabekas tambang serta kerinci: provinsi dinas pengawasan pelaksanaannya, kabupaten pertambangan dan sarolangun: energy provinsi kabupaten jambi merangin: kabupaten bungo, kabupaten tebo: kabupaten batanghari: kabupaten muaro jambi: kabupaten tanjung jabung barat, dan kabupaten tanjung jabung timur cc. inventarisasi daerah yang seluruh kabupaten apbn, apbd kementerian esdm, berpotensi untuk usaha provinsi dinas pertambangan seluruh kabupaten, pertambangan dan energi pengembangan industri seluruh kabupaten apbn, apbd kementerian esdm, pengolahan hasil tambang: provinsi dinas pertambangan dan energi pengelolaan lingkungan pada seluruh kabupaten apbn, apbd kementerian esdm, kawasan pertambangan: dan provinsi dinas pertambangan dan energi rtrw provinsi jambi tahun penyusunan rencana detail seluruh kabupaten apbn, apbd kementerian esdm, kawasan pertambangan provinsi dinas seluruh kabupaten kota. pertambangan dan energindustri ito pengembangan industri besar, kabupaten tanjung apbn, apbd bappeda, dinas berteknologi tinggi dan industri lainnya jabung barat dan provinsi perindustrian dan terdapat kabupaten tanjung jabung kabupaten tanjung perdagangan barat dan kabupaten tanjung jabung jabung timur provinsi. dinas timur: pengembangan industri minyak kabupaten apbn, apbd dinas perindustrian batanghari, provinsi dan perdagangan kabupaten bungo, provinsi, dinas kabupaten merangin, dan kabupaten sarolangun pengembangan industri kota jambi, apbn, apbd dinas perindustrian pengolahan karet kabupaten provinsi dan perdagangan batanghari, provinsi, dinas kabupaten bungo, kabupaten merangin, dan kabupaten sarolangun rtrw provinsi jambi tahun pengembangan industri kerajinan seluruh provinsi apbn, apbd dinas perindustrian seluruh kabupaten kota: jambi provinsi dan perdagangan provinsi, dinas pengembangan industri pakan seluruh provinsi apbn, apbd dinas perindustrian ternak seluruh kabupaten, dan jambi provinsi dan perdagangan provinsi, dinas pengembangan industri lainnya seluruh provinsi apbn, apbd dinas perindustrian tersebar seluruh kabupaten kota jambi provinsi dan perdagangan sesuai potensi daerah masing provinsi, dinas masing. at5 (5m (5th 5th kawasan peruntukan perwira penyusunan master plan kawasan kabupaten tebo, apbn, apbd kementerian pariwisata seluruh kabupaten kota, kabupaten provinsi kebudayaan dan sarolangun, pariwisata bappeda, kabupaten tanjung dinas pariwisata dan jabung barat, kebudayaan kabupaten tanjung jabung timur, kabupaten kerinci, kabupaten muaro jambi, kabupaten tebo, kabupaten bungo, kabupaten merangin, kota jambi, kota sungai penuh pengembangan wisata bahari kabupaten tanjung apbn, kementerian kabupaten tanjung jabung timur, jabung timur apbdengembangan wisata budaya sejarah kabupaten muaro apbn, apbd kementerian jambi, kabupaten provinsi kebudayaan dan tebo, pariwisata bappeda, kota jambi, dinas pariwisata dan kabupaten tanjung kebudayaan jabung timur, kabupaten merangin dan kabupaten batanghari. pembangunan sarana dan prasarana seluruh provinsi apbn, apbd kementerian penunjang pariwisata seluruh provinsi kebudayaan dan kabupaten kota: pariwisata bappeda, dinas pariwisata dan kebudayaan pengembangan hasil kerajinan rakyat seluruh provinsi apbn, apbd kementerian dan budaya masyarakat, provinsi kebudayaan dan pariwisata bappeda, dinas pariwisata dan pengembangan objek pariwisata: dan seluruh provinsi apbn, apbd kementerianromosi dan upaya memperkenalkan seluruh provinsi apbn, apbd kementerian objek objek wisata seluruh provinsi kebudayaan dan kabupaten kota. pariwisata bappeda, dinas pariwisata dan kebudayaan, peninjau tuo libur, tuo libur tka batas sumbar jambi), peninjau junction, pauh lubuk napal sepintas batas provinsi sumatera selatan provinsi:: jalan dr. siwabesy:, jalan husni thamrin: jalan slamet riyadi: jalan urip sukoharjo: jalan kapten pattimura: jalan kapten baharuddin, jalan kolonel abundant: jalan sumantri bojonegoro, jalan kol. pol. taher,, jalan re. martadinata:pemukiman | ppp pengembangan kawasan perumahan perkotaan penyediaan perumahan bersubsidi seluruh provinsi jambi apbn, apbd kementerian dan pengembangan perumahan provinsi perumahan rakyat, swadaya: dinas kabupaten dan swasta pengembangan kasih fisika apbn, apbd kementerian pada kawasan berkepadatan provinsi perumahan rakyat, penduduk tinggi, dinas kabupaten dan swasta penataan dan rehabilitasi apbn, apbd kementerian lingkungan kawasan permukiman provinsi perumahan rakyat, kumuh dan perkampungan nelayan, dinas kabupaten dan swasta revitalisasi kawasan apbn, apbd kementerian tradisional etnis bersejarah yaitu provinsi perumahan rakyat, kawasan yang mempunyai bangunan dinas kabupaten bersejarah yang bernilai dan bermakna dan swasta penting: peningkatan penyehatan lingkungan apbn, apbd kementerian permukiman: provinsi perumahan rakyat, dinas kabupaten dan swasta rtrw provinsi jambi tahun pengembangan prasarana dan apbn, apbd kementerian sarana kawasan cepat tumbuh provinsi perumahan rakyat, perkotaan, dinas kabupaten dan swasta pengembangan perumahan apbn, apbd kementerian dinas kabupaten pengembangan perumahan baru apbn, apbd kementerian dilaksanakan oleh pengembang maupun provinsi perumahan rakyat, pemerintah atau oleh masyarakat dinas kabupaten secara individu, dan dan swastat4at5 (5m (5th 5th perbaikan sarana dan pomammapemuiman loo pengembangan kota kecil kawasan seluruh provinsi apbn, apbd kementerian pusat permukiman, jambi provinsi perumahan rakyat, dinas kabupaten aan pengembangan sarana dan prasarana apbn, apbd kementerian kawasan tertinggal: provinsi perumahan rakyat, dinas kabupaten aan revitalisasi kawasan apbn, apbd kementerian pariwisata dan kawasan lain yang dinas kabupaten menurun kualitasnya, dan swasta pengembangan sistem jaringan apbn, apbd kementerian transportasi yang mendukung alur provinsi perumahan rakyat, produksi koleksi distribusi antar kota, dinas kabupaten antar wilayah dan antara perkotaan dan dan swasta pengembangan prasarana dan apbn, apbd kementerian sarana kawasan perdesaan lainnya. provinsi perumahan rakyat, dinas kabupaten dan swastakawasan peruntukan lainnya (to pengembangan kawasan kabupaten tanjung apbn tni polri pertahanan dan keamanan: jabung timur, kota jambi pengembangan kawasan pesisir kabupaten tanjung apbn tni polri dan pulau pulau kecil jabung timur cc. pengendalian dan pengembangan kabupaten tanjung apbn kementerian kelautan kawasan terbangun pada kawasan jabung barat dinas kelautan perlindungan ekosistem pesisir: dan kabupaten tanjung provinsi abuan tim pelestarian sumber daya alam pada kabupaten tanjung apbn kementerian kelautan kawasan pesisir. jabung barat, dinas kelautan kabupaten tanjung provinsi, badan jabung timur lingkungan hidup daerah provinsi rtrw provinsi jambi tahun waktu pelaksanaan pjm1 pjm2| pjm pjm program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana at2t3 tar5 ii5m (5m 5tn perwujudan kawasan strategis lilit tel kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi penyusunan rencana detail tata kota jambi, apbn, dan kementerian pu, ruang kawasan strategis provinsi kabupaten muaro apbd provinsi bappeda dan dinas jambi, kabupaten provinsi batanghari, kabupaten bungo, kabupaten tebo, kabupaten tanjung jabung barat, kabupaten tanjung jabung timur, kabupaten sarolangun, kabupaten merangin kabupaten kerinci, dan kota sungai penuh. pengembangan kawasan kota kota jambi, apbn, dan kementerian pu, jambi muara bulian mengerti dan kabupaten muaro apbd provinsi bappeda dan dinas sekitarnya, jambi:dan kabupaten provinsi batanghari pengembangan kawasan kabupaten bungo apbn, dan kementerian pu, strategis perkotaan dan kabupaten apbd provinsi bappeda dan dinas muara bungo muara tebo provinsi tebo rtrw provinsi jambi tahun pengembangan kawasan pantai kabupaten tanjung apbn, dan kementerian pu, timur provinsi jambi, dan jabung timur dan apbd provinsi bappeda dan dinas kabupaten tanjung provinsi jabung barat pengembangan kawasan strategis kabupaten merangin apbn, dan kementerian pu, bangko sarolangun. dan kabupaten apbd provinsi bappeda dan dinas sarolangun dll provinsi pengembangan kawasan strategis kabupaten kerinci apbn, dan kementerian pu, kerinci sungai penuh kota sungai penuh apbd provinsi bappeda dan dinas provinsi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten muaro apbn, bappeda dan dinas kawasan percandian muaro jambi: jambi apbd provinsi, pariwisata dan pengembangan kawasan percandian dan apbd kebudayaan muaro jambi kabupaten kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi penyusunan rencana pengembangan kabupaten kerinci, apbn kementerian pendayagunaan sumberdaya alam kabupaten merangin esdm bppt, swasta dengan teknologi bersesuaian pengembangan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi sumber: hasil analisis, gubernur jambi, ttd h.hasan basri agus rtrw provinsi jambi tahun lampiran nan peta rencana struktur ruang sean ing row, pulasan rta) row, riau ino bai dak cengeng ii. si tenan ham ppl trivia mena pro, sumatra barat pln let, ap: aan en tan nadi pem engan ala na, mad hei toni tah aan bauran suga klan aah user aha tesla fr) open saat tag (ni tn: apa utan sang, sii kan kit ar. didi gai hai eras3 kena tin pro sumatera lahan nat aeb prov. bengkulu msl bgl li:peta rencana pola ruang tag row ai" row riau sauna tenan sep kama loe bung barat tepi ema pro, sumatra barat tag setup timur kab. tebu. ea sara tar batang iban har nata, noa abs mera pu3 ata mana #ka pu nco los sel mag, kobe batanghke nu serta pee mep pan mep pamgat pt. (mn ia tar (na tia akan tanu ll! sen eta tegas saga ian nan knee melon pre dersenpan ll. aia mua tai ao, yes akn ani tong seni prov. sumatra laten angga pro, bengkulu sss23 ah. selingiii peta rencana kawasan strategis het tag anal row kepulauan riau row riau kuta yaaa aan inn fan lae yenny) mela saran jaga kaki hak2 prov. sunaterabarat apa sel (ba maharani ata aa, syah hua batanghari say bungo fan con (en san jan nama ron, maa naa kam sam uda kia hadi laka met prov sumatera lahan hal bag row bengkulu sel saran kes) pemerintah provinsi jambi tar rencana tata ruang wilayah provinsi jambi tahunjalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi ruas jalan batas provinsi jambi provinsi sumatera selatan tempo kabupaten muaro jambi kabupaten tanjung jabung barat batas provinsi riau yang merupakan bagian dari jalan bebas hambatan ruas indralaya provinsi sumatera selatan) betung tempo kota jambi rengat provinsi riau), jalan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi ruas jalan: kabupaten sarolangun kabupaten batang hari kabupaten muaro jambi ujung jabung, dan kabupaten tebo kabupaten batang hari taman raja pelabuhan dagang kabupaten tanjung jabung barat). prasarana lalu lintastipe kota jambi, kabupaten batang hari, kabupaten sarolangun, kabupaten bungo, kabupaten merangin dan kota sungai penuh: dan pengembangan terminal tipe kota jambi, kabupaten bungo, kabupaten tanjung jabung barat, kabupaten batang hari, kabupaten tebo dan kabupaten muaro jambi. terminal barang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan terminal barang kabupaten muaro jambi: pengembangan terminal barang kabupaten merangin: pengembangan terminal barang kabupaten bungo, pengembangan terminal barang kabupaten tanjung jabung timur, pengembangan terminal barang kabupaten batang hari: dan pengembangan terminal barang kabupaten kerinci. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf meliputi: pelabuhan muara memberi kabupaten batang hari, pelabuhan muara tebo kabupaten tebo, pelabuhan muara bungo kabupaten bungo,pelabuhan tunggal ulu kabupaten tanjung jabung barat. alur transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana pada meliputi: alur sarolangun pauh mendingin memberi angsa duo nipah panjang, dan alur muara bungo muara tebo memberi angsa duo nipah panjangmeliputi: pembangunan jaringan angkutan kereta api provinsi melalui pembangunan jaringan kereta api trans sumatera, pembangunan jaringan kereta api provinsi menghubungkan provinsi lampung provinsi sumatera selatan provinsi jambi provinsi riau provinsi sumatera utara dan provinsi daerah istimewa aceh, serta menghubungkan wilayah barat sumatera, dan pembangunan jaringan angkutan kereta api provinsi menghubungkan: batas provinsi sumatera barat muara bungo muara tebo muara memberi muara bulian kota jambi: batas provinsi sumatera selatan tempo kota jambi mengerti meraung batas provinsi riau, muara memberi pauh sarolangun, muara tebo meraung kuala tunggal: dan kota jambi muara sabak sungai lokan. jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: batas provinsi sumatera barat muara bungo muara tebo muara memberi muara bulian kota jambi muara sabak, batas provinsi sumatera barat muara bungo muara tebo muara memberi sarolangun, batas provinsi sumatera selatan mengerti provinsi riau, dan meraung kuala tunggal muara sabak. prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: stasiun muara bungo kabupaten bungo, stasiun muara tebo kabupaten tebo, cc.ujung jabung kabupaten tanjung jabung timur, stasiun tempo dan stasiun mengerti kabupaten muaro jambi: stasiun kota jambi kota jambi, stasiun muara bulian dan stasiun muara memberi kabupaten batang paragraf sistem jaringan transportasi laut tatanan kepelabuhanan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf meliputi: pelabuhan utama: pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan. pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi rencana pengembangan pelabuhan samudera ujung jabung kabupaten tanjung jabung timur, pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelabuhan kuala tunggal kabupaten tanjung jabung barat, pengembangan pelabuhan muara sabak kabupaten tanjung jabung timur, dan cc. pengembangan pelabuhan talang duku kabupaten muaro jambi. pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengembangan pelabuhan nipah panjang dan pelabuhan bendahara kabupaten tanjung jabung timur, alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: alur internasional: ujung jabung sumatera bagian utara: ujung jabung pulau jawa provinsi nusa tenggara barat provinsi nusa tenggara timur provinsi maluku: dan ujung jabung pulau kalimantan pulau sulawesi. paragraf sistem jaringan transportasi udara tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan bandar udara umum sultan thaha jambi kota jambi sebagai bandar udara utama, pengembangan bandar udara umum bungo kabupaten bungo sebagai bandar udara pengumpul: dan pengembangan bandar udara umum depati paro kabupaten kerinci sebagai bandar udara pengumpankeselamatan penerbangan,: pembangkit tenaga listrik:meliputi: kabupaten tebo kabupaten batang hari kota jambi: kabupaten muaro jambi kota jambi, kabupaten tanjung jabung barat kota jambi, kabupaten tanjung jabung timur kota jambi, kabupaten sarolangun kabupaten batang hari kota jambi, dan kota jambi tempo provinsi sumatera selatan. jaringan pipa gas meliputi: kota jambi, kabupaten muaro jambi kabupaten tanjung jabung timur batam, dan kabupaten muaro jambi kabupaten tanjung jabung barat batam. pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan pembangkit listrik tenaga surya plus) meliputi: kabupaten muaro jambi, kabupaten bungo: kabupaten kerinci, kabupaten tanjung jabung barat, dan kabupaten tanjung jabung timur. pengembangan pembangkit listrik tenaga gas plt) meliputi: kabupaten muaro jambi, kabupaten batang hari: kabupaten tanjung jabung barat: dan kabupaten tanjung jabung timur. pengembangan pembangkit listrik tenaga air plta) meliputi: kabupaten kerinci, kabupaten merangin, dan kabupaten sarolangun. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap pltu) meliputi: kabupaten sarolangun: kabupaten bungo: kabupaten tebo, kabupaten tanjung jabung barat dan, kabupaten muaro jambi. pengembangan listrik tenaga mikro hidro putih) meliputi: kabupaten sarolangun: kabupaten merangin, kabupaten bungo, kabupaten tebo, kabupaten batang hari, kabupaten kerinci, dan kota sungai penuh. pengembangan pembangkit listrik tenaga minyak dan gas plt) meliputi: kabupaten muaro jambi, kabupaten tanjung jabung barat, dan kabupaten tanjung jabung timur. 9g. pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi plt) meliputi: kabupaten kerinci, dan kabupaten merangin. jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan dan pembangunan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi stet) interkoneksi jaringan listrik provinsi riau kabupaten tanjung jabung barat kabupaten batang hari kabupaten muaro jambi kabupaten merangin kabupaten sarolangun provinsi sumatera selatan untuk transmisi stet, pengembangan dan pembangunan jaringan saluran udara tegangan tinggi suit) yang menghubungkan provinsi sumatera barat kabupaten bungo kabupaten merangin kabupaten sarolangun provinsi sumatera selatan: cc. pembangunan jaringan saluran udara tegangan tinggi suit) yang menghubungkan kabupaten merangin kota sungai penuh kabupaten kerinci provinsi sumatera barat, dan pembangunan jaringan saluran udara tegangan tinggi suit) yang menghubungkan kabupaten muaro jambi kabupaten tanjung jabung timudikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi seluruh wilayah provinsi meliputi: jaringan kabel dikembangkan seluruh kabupaten wilayah provinsi: dan jaringan nirkabel berupa penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau base transceiver station (batas) seluruh kabupaten wilayah provinsi. jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi provinsi melalui satelit komunikasi, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur dengan peraturan gubernur, cc. jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih: dan sistem pengendalian daya rusak air. wilayah sungai ws) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: batanghari, lintas provinsi jambi provinsi sumatera barat, teraman luar, lintas provinsi jambi provinsi bengkulu, cc. sungai musi suguhan banyuasin lemah, lintas provinsi jambi provinsi sumatera selatan provinsi bengkulu provinsi lampung: dan pengakuan lahan, lintas kabupaten tanjung jabung barat kabupaten tanjung jabung timur. cekungan air tanah cat) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: cat bangko sarolangun meliputi: kabupaten merangin: dan kabupaten sarolangun. cat jambi dumai meliputi: kabupaten muaro jambi, kabupaten tanjung jabung timur, dan kabupaten tanjung jabung barat. cat kayu aro padang aro berada kabupaten kerinci, cat muara bungo meliputi: kabupaten tebo, dan kabupaten bungo. cat muara memberi berada kabupaten batang hari, dan cat sungai penuh berada kota sungai penuh. jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari daerah irigasi di) yaitu sebagai berikut: kewenangan nasional meliputi: batanghari meliputi kabupaten tebo, dan kabupaten bungo, sungai siulak deras dan sungai batang sangar kabupaten kerinci, dan batang asai kabupaten sarolangun. kewenangan provinsi meliputi: sungai tanduk kabupaten kerinci: batang limun kabupaten sarolangun: sungai batang oleh kabupaten bungo, sungai subang kabupaten tanjung jabung barat, dan bendahara sungai lokan kabupaten tanjung jabung timuryang berada di: sungai batanghari, sungai pengakuan: danau kerinci, dan danau pauh. pengembangan dan pengolahan sumber mata air meliputi seluruh wilayah kabupaten kota provinsi jambi. sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:ma kabupaten tebo: embung tunggal kabupaten tanjung jabung barat: dan embung sadu kabupaten tanjung jabung timur. cc. pembangunan tanggul pada sungai sungai wilayah provinsi jambi: pengembangan kolam retensi kota jambi, dan ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian daya rusak airtata ruang wilayah provinsi jambmbi: provinsi adalah daerah provinsi jambijambi, kabupaten kota adalah kabupaten kota dalam wilayah provinsi jambyang bersifat umum dari wilayah provinsiketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsiadalah pengembangan tempat pemrosesan akhir tpa) sampah regional berada di: kabupaten kerinci: kabupaten muaro jambi: kabupaten sarolangun, kabupaten tanjung jabung timur, dan kabupaten bungo. sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pelayanan oleh perusahaan daerah air minum dam) dan atau badan pengelola air minum spam) terdapat seluruh wilayah kabupaten kota dengan bentuk kerjasama antar daerah, sistem pengolahsetiap np, pkw, wp, dan pkl. pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya b3) berada di: kabupaten bungo: kabupaten tanjung jabung timur, dan kabupaten sarolangun. sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pengembangan jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder yang berada wilayah sungai batanghari dan wilayah sungai pengakuan: jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tempur rantau keras simpang danau pauh, rantau keras batas provinsi bengkulu, sungai penuh pungut mudik pasir jaya sungai kuning libur lubuk mengenang, prospek sungai kuning, dan sungai tanduk pasir jaya. bab rencana pola ruang bagian kesatu umum rencana pola ruang terdiri atas: kawasan lindung, dan kawasan budi dayauntuk kepentingan dan pemberlakuan dinamika pembangunan sosial, ekonomi, budaya, agama, dan pertahanan keamananlihat dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan rencana sebagaimana dimaksud pada tidak dan atau tidak dapat ditindaklanjuti maka kawasan tersebut tetap merupakan kawasan hutan sebagaimana ketentuan,alam huruf terdapat di: kabupaten muaro jambi: kabupaten tanjung jabung timur, kabupaten tanjung jabung barat: kabupaten tebo, kabupaten sarolangun, kabupaten bungo: dan kabupaten merangikawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kabupaten bungo: kabupaten merangin: kabupaten sarolangun, kabupaten kerinci, dan kota sungai penuh. kawasan berambut sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat di: kabupaten muaro jambi: kabupaten tanjung jabung barat, dan kabupaten tanjung jabung timu: sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan ruang terbuka hijau rth). kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sempadan pantai kabupaten tanjung jabung barat, dan sempadan pantai kabupaten tanjung jabung timur. kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat seluruh wilayah kabupaten kota, kawasan sekitar danau waduk, kabupaten tebo, kabupaten batang hari, kabupaten muaro jambi: dan kota jambi. ruang terbuka hijau terdapat seluruh wilayah perkotaan dalam wilayah provinsi jambi dan tertuang rinci pada rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang laut dan perairan lainnya, cagar alam, taman nasional: taman hutan raya, taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf berada di: kabupaten tanjung jabung barat: dan kawasan reservasi atau suaka perikanan batu taman ciri kecamatan tabir barat, kabupaten merangin. cagar alam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: cagar alam durian luncur kabupaten sarolangun dan cagar alam durian luncur kabupaten batang hari: dan cagar alam hutan bakau pantai timur kabupaten tanjung jabung barat dan kabupaten tanjung jabung timur. taman nasional sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: taman nasional bukit tigapuluh berada di: kabupaten tanjung jabung barat, dan kabupaten tebo. taman nasional berhak berada di: kabupaten muaro jambi, dan kabupaten tanjung jabung timur. taman nasional bukit duabelas berada di: kabupaten tebo, kabupaten batang hari: dan kabupaten sarolangun. taman nasional kerinci selat berada di: kabupaten bungo: kabupaten merangin: kabupaten kerinci, dan kota sungai penuh. taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: taman hutan raya sekitar tanjung kabupaten tanjung jabung timur dan kabupaten muaro jambi, dan taman hutan raya senam sultan thaha syarifuddin) kabupaten batang hari. taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf berupa taman wisata alam bukit sari kabupaten batang hari dan kabupaten tebo, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa kawasan hutan dengan tujuan khusus dtk) kabupaten tebokawasan letusan gunung api: dan kawasan rawan gempa bumi. kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kota sungai penuh, kabupaten bungo, kabupaten kerinci, kabupaten sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten merangin, dan kabupaten muaro jambi: kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada huruf berada wilayah kabupaten kota: kawasan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada huruf berada kabupaten kerinci, kabupaten merangin, kabupaten bungo dan kota sungai penuh: dan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kota sungai penuh, kabupaten sarolangun, kabupaten batang hari, kabupaten tebo, kabupaten bungo, kabupaten kerinci dan kabupaten merangin. bagian ketiga kawasan budi daya pola ruang kawasan budi sarolangun: kabupaten merangin: kabupaten tanjung jabung barat, dan kabupaten tebo. kawasan hutan produksi tetapbungo: kabupaten tebo: kabupaten sarolangun: kabupaten merangin, kabupaten kerinci, kota sungai penuh: kabupaten tanjung jabung timur, dan kabupaten tanjung jabung barat: kawasan hordimaksud pada huruf yang jumlah ulasannya lebih kurang sebesar (tiga) persen dari luas wilayah daratan meliputpertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada huruf yang jumlah ulasannya lebih kurang sebesar (enam) persen dari luas wilayah daratan meliputi: kabupaten tanjung jabung barat, kabupaten muaro jambi: kabupaten batang hari, kabupaten bungo, kabupaten tebo: kabupaten merangin, kabupaten sarolangun, kabupaten kerinci, dan kota sungai penuh. kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada yang jumlah ulasannya lebih kurang sebesar (empat) persen dari luas wilayah daratan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. kawasan hortikultura: kabupaten muaro jambi, dan kota sungai penuh. kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan komoditas berupa kelapa sawit, teh, karet, kopi, kelapa dalam dan kulit kayu manikawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan jenis ternak berupa sapi, kerbau, kambing, ayam ras, ayam pedaging dan ayam buradan kabupaten kerinc daya, pengolahankawasan peruntukan perikanan tangkapmeliputi: kabupaten tanjung jabung barat, daya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: peruntukan perikanan budi daya laut meliputi: kabupaten tanjung jabung barat, dan kabupaten tanjung jabung timur. peruntukan perikanan budi daya: kabupaten tebo, dan kabupaten sarolangun. peruntukan perikanan budi daya danau terdapat kabupaten kerinci dan kabupaten merangin. kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa industri pengolahan perikanan kabupaten muaro jambi, kabupaten tanjung jabung barat dan kabupaten tanjung jabung timur, dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan balai benih ikan bbi) meliputi: kota jambi, kabupaten tanjung jabung barat, kabupaten kerinci, kabupaten muaro jambi, kabupaten sarolangun: kabupaten batang hari: kabupaten merangin: kabupaten bungo, dan kota sungai penuh. pengembangan tempat pelelangan ikan tpi) meliputi: kabupaten tanjung jabung barat, dan kabupaten tanjung jabung timmeliputi: pertambangan batu bara berada di: kabupaten sarolangun, kabupaten merangin kabupaten bungo: kabupaten tebo, kabupaten muaro jambi: kabupaten batang hari: dan kabupaten tanjung jabung barat. pertambangan mineral berada di: kabupaten kerinci, kabupaten sarolangun: kabupaten merangin: kabupaten bungo: kabupaten tebo: kabupaten batang hari: kabupaten muaro jambi: kabupaten tanjung jabung barat, dan kabupaten tanjung jabung timur. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf berada di: kabupaten tanjung jabung timur kabupaten tanjung jabung barat: cc. kabupaten muaro jambi: kabupaten batang hari: kabupaten sarolangun: kabupaten merangin, kabupaten tebo: kabupaten bungo, dan kota jambi. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf berada di: kabupaten kerinci, dan kabupaten merangikawasan peruntukan industri menengah: dan cc.: kabupaten tanjung jabung barat: dan kabupaten tanjung jabung timur. kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud huruf meliputi: kota jambi: kabupaten muaro jambi, kabupaten batang hari, kabupaten bungo: kabupaten merangin: kabupaten sarolangun: dan kabupaten tebo. kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi seluruh wilayah kabupaten taman nasional berhak terdapat kabupaten tanjung jabung timur dan kabupaten muaro jambi, taman nasional kerinci selat terdapat kabupaten kerinci, kabupaten merangin, kabupaten bungo dan kota sungai penuh, cc. taman nasional bukit tigapuluh terdapat kabupaten tebo dan kabupaten tanjung jabung barat, taman nasional bukit duabelas terdapat kabupaten tebo, kabupaten batang hari dan kabupaten sarolangun: taman hutan raya meliputi: taman hutan raya senam sultan thaha syarifuddin) terdapat kabupaten batang hari, dan taman hutan raya sekitar tanjung terdapat kabupaten muaro jambi dan kabupaten tanjung jabung timur. kawasan wisata geopark meliputi kabupaten merangin, kabupaten sarolangun, kabupaten kerinci, kabupaten bungo dan kabupaten tanjung jabung barat: danau kerinci dan danau gunung tujuh kabupaten kerinci, danau depati empat kabupaten merangin: gunung kerinci kabupaten kerinci, air terjun telur berasap kabupaten kerinci: grav dan wisata teluk wang terdapat kabupaten merangin: dan danau sipil terdapat kota jambi. kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan wisata candi muaro jambi kabupaten muaro jambi, kawasan cagar budaya seberang kota jambi, kawasan cagar budaya rumah tuo rantau panjang kabupaten merangin: kawasan cagar budaya batu bertulis karang berahi kabupaten merangin, situs lubuk rus kabupaten batang hari, makam sultan thaha syarifuddin kabupaten tebo: dan makam rangka pingat dan makam rangka hitam kabupaten tanjung jabung timur. kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: landmark menara jam besar tentara arashi kota jambi, jembatan pedestrian sungai batanghari kota jambi: landmark danau sipil kota jambi, museum negeri jambi kota jambi: museum perjuangan kota jambi, dan kebun binatang taman rimba kota jamb, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tatanasionitetapkan sebagai pknpromosi yang selanjutnya disebut wp, adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai pkwkawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya, kawasan lindungseluruh permukiman pada pkn, np, pkw, wp, pkl, dan provinsi jambi, dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kawasan permukiman seluruh perdesaan provinsi jamb: dan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil. kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: wilayah komando resort militer yang berpusat kota jambi, wilayah komando distrik militer yang berpusat kota sungai penuh, kabupaten merangin, kabupaten bungo, kota jambi, dan kabupaten tanjung jabung barat: pangkalan keamanan maritim terdapat kabupaten tanjung jabung timur, wilayah polisi daerah yang berpusat kota jambi, wilayah polisi kota besar yang berpusat kota jambi, dan wilayah polisi resort yang berada seluruh kabupaten provinsi jambi. kawasan pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud huruf terdapat kabupaten tanjung jabung barat dan kabupaten tanjung jabung timur. bab penetapan kawasan strategis kawasan strategis yang terdapat provinsi jambi meliputi: kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis provinsi. kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi: kawasan taman nasional kerinci selat, kawasan taman nasional berhak, kawasan taman nasional bukit tigapuluh, dan kawasan taman nasional bukit duabelas. kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksudrencana kawasan strategis yang terdapat provinsi jambdari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kota jambi, muara bulian, mengerti dan sekitarnya: perkotaan muara bungo muara tebo: kawasan pantai timur provinsi jambi: perkotaan bangko sarolangun, dan kerinci sungai penuh.berada kawasan wisata candi muaro jambi kabupaten muaro jambada kabupaten kerinci dan kabupaten merangin. untuk merasionalisasi rtrw provinsi jambi disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, danbab arahan pemanfaatan ruang wilayah arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan pedoman acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini: dan arahan pemanfaatan ruang meliputi: indikasi program utama, indikasi sumber pembiayaan, cc. indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan. indikasi program pemanfaatan ruang disusun secara sektoral untuk wilayah pengembangan dalam jangka waktu perencanaan (dua puluh) tahun yang dijabarkan dalam program lima tahunan: indikasi program utama lima:,kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang: dan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh badan koordinasi penataan ruang daerah provinsi bekerjasama dengan badan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten kota serta melibatkan masyarakat.atas:digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi, dan indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: indikasi arahan peraturan zonasi struktur ruang:struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas, dan indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: a.indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat, b.indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian: c.indikasi arahan peraturan zonasi transportasi laut, dan d.sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air, dan indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana wilayah lainnya. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaanekonomi perkotaan berskala nasional dan dan horizontal yang dikendalikan: d dan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan ditetapkan dengan memperhatikan: a.pemanfaatan ruang sepanjang sisi jalan nasional db.ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung sepanjang sisi jalan nasional dan provinsi, dan penetapan garis sempadan bangunan sisi jalan nasional dan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. indikasi arahan peraturan zonasi untuk terminal provinsi ditetapkan dengan memperhatikan:: b., dan cc. pembangunan terminal harus dilengkapi dengan rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas, analisis mengenai dampak lingkungan dan rencana detail rancang bangun. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut:indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkaindikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dan pelabuhan tersebut, pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses sejalan arteri primer atau kolektor primer, terjadinya, ketentuan pelarangan kegiatan bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut, dan pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan umum disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan utama dan pengumpul dengan memanfaatkan alur laut kepulauan indonesia, pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan jaringan lintas penyeberangdanindikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran meliputi: pemanfaatan ruang untuk optimalisasi pemanfaatan alur laut kepulauan indonesia sebagai alur pelayaran internasional: pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan: cc. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan pesisir dan pulau pulau kecil yang berlakuindikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan, dan indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan provinsi: dan pemanfaatan ruang harus memperhatikan batas batas ketentuan kawasan keselamatan operasional penerbangan kpop) dan batas batas kawasan kebisingan. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangankegiatan budi daya sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan, penerapan ketentuan mengenadan penerapan ketentuan mengenaienergi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: indikasi arahanindikasi arahanindikasi arahtelekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkauntuk sistem jaringan sumber daya airpemanfaatan ruang pada kawasan cekungan air tanah cat): pengendalian pendayagunaan sumber air tanah kawasan pelepasan air tanah pada cpemanfaatan ruang sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai provinsi dan kabupaten berbatasan, pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian: pemanfaatan ruang untuk pemeliharaan dan pengembangan bendungan beserta adiknya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya tampung air serta pengendalian daya rusak air, dan pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana prasarana air baku sistem persamaan, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, serta jalur dan ruang evakuasi bencana dan tertuang dalam rencana tata ruang yang lebih rinci sesuai peraturan perundang undangan yang berlakuterdiri atas: daya. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas, indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya, dan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian, indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata, indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukuntuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap: pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam: pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi, penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan, pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung untuk kegiatan budi daya yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan penerapan dalam pengembangan kegiatan budi daya. indikasi arahanindikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan berambut, danindikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkadan penyediaan sumur resapan dan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada. indikasi arahan: kawasan sempadan danau waduk, kawasan sempadan mata air, dan ruang terbuka hijau rth). indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantperaturan zonasi untuk sempadan sunguntuk sempadan danau waduk sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: dalam kawasan sempadan waduk danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan mata air dan kawasan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak mata air, danindikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kotindikasi arahan peraturan zonasi suaka alam, pelestarian alam, cagar alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: a.kawasan taman nasional: b.kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya: kawasan cagar alam, d.taman wisata alam, dan e.kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional cc.indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam laut dan perairan lainnyindikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkaselain yang dimaksudindikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alamindikasi arahantanah longsor, kawasan rawan bencana gempa bumi: dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi., jalur evakuasi adalah merupakan lintasan yang digunakan dalam upaya untuk memindahkan korban secara aman dari lokasi yang tertimpa bencana wilayah yang lebih aman untuk mendapatkan pertolonganjambigian kedua peran dan fungsi rtrw provinsi berperan sebagai alat operasional dari rtrw nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimalistrw provinsi berfungsi sebagaperwujudan keterpaduan, keterkaitan,provinsi dan kabupaten kota. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkarawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan memperhatikan: a.pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana: b.penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, dan c.indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan memperhatikangempa bumi: dan dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang sebagai tindakan mitigasi dan pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system dengan ketentuan berlaku. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan memperhatikan: penetapan daerah bahaya dan waspada letusan gunung berapi: penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun dalam kawasan rawan letusan gunung berapiletusan gunung berapi, dalam kawasan rawan bencana letusan gunung berapilam kawasan rawan bencana letusan gunung berapi masih diperkenankan adanya kegiatan budi dan pembatasan dan pengendalian pembangunan perkotaan permukiman pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. indikasi arahantaniindikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikan: dan pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkaindikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industriindikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkamukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkaindikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksudindikasi arahan, dan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dalam rencana tata ruang yang lebih rinci dan ditetapkan dengan peraturan daerah: izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabatprovinsi meliputi: izin prinsip: izin lokasi: izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin alih fungsi lahan, dan izin lainnyasesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keempat arahan insentif dberupa: keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan penyertaan modal: pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung, serta unsur pemerintah daerah, dan mekanisme pemberian dan jenis insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada tidak hanya diberikan kepada pemanfaatanatau board, dangubernurserta menimbulkan kerugian: dan hak memperoleh fasilitasiimediasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan ruang oleh pemerintah provinsi. bagian kedua kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib: menaati riro provinscc. pencabutan izin: pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang:: dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diaturbagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang, dandipidana sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang. bab xiii ketentuan lain lain jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi jambrovinsi jambieraturan daerah tentang rtrw provinsi jamb republik indonesi:provinsi, dan pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan peraturan gubernurpengurusan izinnya. babncana tata ruang wilayah provinsi jambjuli gubernur jambi, ttd hasan basri agus diundangkan jambi padatanggal juli sekretaris daerah provinsi jambi, ttd syahrasaddin lembaran daerah provinsi jambi tahun nomor bagian ketiga ruang lingkup pengaturan paragraf muatan rtrw provinsi memuat: tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang: rencana struktur ruang, rencana pola ruang: penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. paragraf wilayah perencanaan wilayah perencanaan provinsi, meliputi: kabupaten kerinci, kabupaten merangin: kabupaten sarolangun, kabupaten bungo: kabupaten tebo: kabupaten batang hari: kabupaten muaro jambi, kabupaten tanjung jabung barat, kabupaten tanjung jabung timur, kota sungai penuh: dan kota jambi. batas wilayah provinsi meliputi: sebelah utara dengan provinsi riau, sebelah selatan dengan provinsi sumatera selatan, cc. sebelah barat dengan provinsi sumatera barat dan provinsi bengkulu: dan sebelah timur dengan provinsi kepulauan riau dan provinsi bangka belitung. luas wilayah administrasi provinsi adalah (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar. penjelasan ataspenjelasan umum ruang wilayah provinsi jambiletak provinsi jambi yang berada dekat kawasan segitiga pertumbuhan indonesia malaysia thailand growth triangle imt gt), yang sangat strategis baik bagi kepentingan pembangunan daerah, nasional maupun internasional. secara ekosistem, kondisi alamiah provinsi jambidalam pembangunan daerah. samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut provinsi jambi berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan masyarakat. dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsiprovinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, mewujudkan ruang wilayah provinsi. peraturan daerah nomor tahun tentang rencana umum tata ruang provinsi jambiprovinsi. sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah provinsi menuntut perubahan pengaturan dalam peraturan daerah tersebut. sesuai dengan tahun undang undang nomor tahun tentang penataan ruang,: dan penataan ruang wilayah kabupaten kota. oleh karena itu penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi ini dilaku:pembangunan jangka panjang daerah: rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan: rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kotaprovinsi, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah provinsiprovinsi. struktur ruang wilayah provinsi mencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi provinsi, sistem jaringan energi provinsi, sistem jaringan telekomunikasi provinsi, dan sistem jaringan sumber daya air provinsi. pola ruang wilayah provinsiprovinsiprovinsi, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan:l. demi(eksisting) dan yang akan dikembangkan (dua puluh) tahun depan cukup jelas cukup jelas rencana sistem jaringan transportasi provinperkotaan dalam ruang wilayah provinsi, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional. pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan provinsi serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan provinsi dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan"pembangkit tenaga listrik" adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelascekungan air tanah merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf jalur dan ruangruang evakuasi bencana direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten kota yang merupakan wilayah rawan bencana dan tertuang rinci dalam rencana detail tata ruang kabupaten kota. hurufhuruf. dalam hal terdapat kepentingan pemanfaatan pola ruang kawasan hutan terkait adanya dinamika pembangunan sosial, ekonomi, budaya, agama dan pertahanan keamanan, perubahan kawasan hutan (perubahan peruntukan dan atau fungsi), izin pemanfaatan dan izin penggunaan ruang dapat ditempuh sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bidang kehutanan. cukup jelas cukup jelas, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. cukup jelas. kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan.cukup jelas. sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantaibuatan kanal saluran irigasi primer, yang mempunyai mempertahankan kelestarian fungsi danau wadukyang,taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistialam cukup jelascukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntubab tujuan, kebijakan, dan strategi bagian kesatu tujuan penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. bagian kedua kebijakan dan strategiprovinsi, kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi: pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur, pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah,:, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangk api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan, meningkatkan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer: meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat pusat pelayanan pkn, np, pkw, dan pkl, dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan. strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersierdan mengembangk, cc. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya, kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang diperuntukan bagi usaha peternakan besar dan padang penggembalaan ternak kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan baik berupa tambak atau kolam dan perairan darat lainnya. kawasan peruntukan perikanan dapat berada ruang darat, ruang laut, dan luar kawasan lindung. cukup jelas cukup jelas cukup jelas kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan usaha pertambangan, baik eksplorasi operasi produksi. kawasan pertambangan merefleksikan sebaran potensi mineral, batubara, minyak dan gas bumi serta panas bumi yang berada dalam bumi tanah permukaan tanah dan meliputi pula wilayah wilayah izin usaha pertambangan, wilayah kerja pertambangan panas bumi dan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang ada dan diperkirakan akan ada. kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri. untuk kawasan industri menengah perkotaan adalah industri industri yang ramah lingkungan (clean industry). kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan berbagai objek wisata. kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan bagi permukiman. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelasdimaksud adalah pejabat pemerintah dan pemerintah daerah yang berwenang memberikan izin. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas kawasan hutan yang belum disepakati adalah kawasan yang masuk dalam kategori berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis docs), sebagaimana tertuang dalam surat keputusan menteri kehutanan republik indonesia nomor sk. menhub ll tanggal desember tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas tiga belas ribu tujuh ratus dua belas) hektar, dan perubahan fungsi kawasan hutan seluas dua puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar provinsi jambi, adalah desa koto rawang kecamatan jangka kabupaten merangin dan desa sungai aur kecamatan sumpah kabupaten muaro jambi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah provinsi jambi nomor rtrw provinsi jambi tahun lampiran peraturan daerah nomor tahun indikasi program utama rencana tata ruang wilayah rtrw) provinsi jambi waktu pelaksanaan pjm1 pjm2 pjm3 pjm program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana 5th) 5th pemutusan sistem pusat kegiatan) tpt peningkatan kapasitas pelayanan kota jambi apbn dan kementerian bandara sultan thaha apbd provinsi perhubungan dan dinas perhubungan pengembangan bandara bungo perkotaan muara apbn dan kementerian perhubungan dan bungo apbd provinsi dinas perhubungan provinsi cc. fungsionalitas terminal penumpang kota jambi, kota apbn dan kementerian regional (tipe perhubungan dan muara bungo dan apbd provinsi dinas perhubungan provinsi pengembangan terminal barang regional kota jambi, kota apbn dan kementerian perhubungan dan muara bungo dan apbd provinsi dinas perhubungan provinsi kota sarolangun rtrw provinsi jambi tahun pengembangan infrastruktur jalan kota: kota jambi, kota apbn dan kementerian pu, muara bungo dan kota sarolangun apbd provinsi dinas provinsi pengembangan industri, jasa dan kota jambi, kota apbn dan kementerian manufaktur: perindustrian. muara bungo dan apbd provinsi kementerian perdagangan dan kota sarolangun dinas perintah provinsi pengembangan sarana perdagangan pasar induk angsa apbn dan kementerian pu, duo kota regional jambi, apbd provinsi dinas provinsi kota muara bungo pengembangan sarana pendidikan kota jambi apbn dan kementerian tinggi, pendidikan apbd provinsi kebudayaan, dinas pendidikan kebudayaan provinsi pengembangan sarana prasarana kesehatan| kota jambi, kota apbn dan kementerian rumah sakit umum rsu) kesehatan, dinas muara bungo dan apbd provinsi kesehatan, rsud peningkatan kapasitas pelayanan air kota jambi, kota apbn dan kementerian pu, minum perpipaan muara bungo dan app provinsi dinas provinsi kota sarolangun peningkatan tpa regional serta kabupaten muaro apbn dan kementerian pu, prasarana dan sarana persamaan, jambi, kabupaten apbd provinsi dinas provinsi bungo, kabupaten sarolangun peningkatan dan pengembangan sistem kota jambi, kota apbn dan kementerian pu, pengelolaan limbah terpadu melalui muara bungo dan sistem perpipaan: dan kota sarolangun apbd provinsi dinas provinsi rtrw provinsi jambi tahun peningkatan dan pengembangan kota jambi, kota apbn dan kementerian pu, prasarana dan sarana permukiman. muara bungo dan kota sarolangun apbd provinsi dinas provinsi rtrw provinsi jambi tahun waktu pelaksanaan pjm1 pjm2 pjm3 pjm4 lok sumber inst pelak: program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana 5th 5th 5th pengembangan dan pemantapan pkw dan wp: peningkatan pelayanan rumah sakit perkotaan kuala apbn dan kementerian kelas atau tunggal, perkotaan kesehatan, muara bulian, perkotaan apbd provinsi muara sabak: dinas kesehatan kota sungai penuh: provinsi, rsud perkotaan bangko: perkotaan mengerti, dan perkotaan muara tebo. peningkatan dan pengembangan pasar perkotaan kuala apbn dan kementerian pu, regionalmeningkatkan dan mengembangk: dan meningkatkan dan mengembangkstrategi pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan sektor unggulan masing masing kabupaten kota sesuai dengan potensi yang ada, mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudusaha ekonomi produktif, dan meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan. strategisebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melakukan pemantapan pkn kota jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju metropolitan jambi sesuai kriteria dan peraturan perundang undangan yang berlaku, melakukan promosi pkw yang berada pada kawasan andalan yaitu perkotaan sarolangun dan perkotaan muara bungo untuk diarahkan menjadi np: melakukan pemantapan pkw yang terdiri dari perkotaan kuala tunggal dan perkotaan muara bulian sesuai arahan rtrw nasional: meningkatkan dan menetapkan perkotaan sungai penuh, perkotaan bangko, perkotaan muara sabak, perkotaan muara tebo dan perkotaan mengerti menjadi pkw yang dipromosikan (pk wp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten kota, dan menetapkan perkotaan batang sangar, anggaran agung, siulak, sungai mana, pasar masukan, rantau panjang, pasar pamenang, pekan gedang, singkat, pauh, rantau kelomang, sembarang gedang, tuo libur, rantau iki, tirto agung, sungai bengkel, simpang sungai rengas, muara memberi, muara tangga, pujian, sebab, marga, tanjung, meraung, tebing tinggi, serdang jaya, bendahara, nipah panjang dan pandan jaya, menjadi pkl untuk melayani kegiatan skala kabupaten kota atau beberapa kecamatan. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung kabupaten kerinci, kabupaten bungo, kabupaten tebo, kabupaten merangin, kota sungai penuh, kabupaten tanjung jabung barat, kabupaten tanjung jabung timur, kabupaten batang hari, kabupaten muaro jambi, kota jambi dan kabupaten sarolangun, mempertahankan kawasan lindung seluas minimum dari luas wilayah provinsi jambi, dan melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan kabupaten kerinci, kabupaten bungo, kabupaten tebo, kabupaten merangin, kabupaten tanjung jabung barat, kabupaten tanjung jabung timur, dan kabupaten sarolangunahan dan keamanan wilayah provinsi, mengembangkan kawasan budi , rtrw provinsi jambi tahun peningkatan fasilitas terminal regional perkotaan kuala apbn dan kementerian tipe atau tunggal, perkotaan perhubungan, muara bulian, perkotaan apbd provinsi muara sabak: dinas perhubungan kota sungai penuh, provinsi perkotaan bangko: perkotaan mengerti, perkotaan bangko, dan perkotaan muara tebo. pengembangan pelabuhan laut nasional kabupaten tanjab barat apbn dan kementerian ujung jabung, kuala tunggal dan muara| gan kabupaten tanjab perhubungan, dinas peningkatan kapasitas pelayanan air perkotaan kuala apbn dan kementerian pu, minum perpipaan tunggal, perkotaan dinas provinsi muara bulian, apbd provinsi perkotaanoptimalisasi tpa serta perkotaan kuala apbn dan kementerian pu, prasarana dan sarana persamaandan pengembangan perkotaan kuala apbn dan kementerian pu, instalasi pengelolaan air limbah (ipar), tunggal, perkotaan dkapasitas prasarana dan perkotaan kuala apbn dan kementerian pu, (oo sarana permukiman.waktu pelaksanaan pjm1 pjm2 pjm3 pjm4 program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana pengembangandanpemantapan klo | peningkatan pelayanan rumah sakit seluruh pkl apbd provinsi dinas kesehatan kelas atau kelas provinsi jambi provinsi peningkatan sarana pasar, apbd provinsi dinas provinsi cc. pembangunan atau peningkatan apbd provinsi dinas perhubungan pelayanan terminal regional tipe provinsi menjadi tipe peningkatan kapasitas pelayanan air dinas provinsi minum perpipaan perkotaan: pengembangan prasarana dan sarana apbd provinsi dinas provinsi permukiman, dan pengembangan prasarana dan sarana apbd provinsi dinas provinsi agropolitan megapolitan rtrw provinsi jambi tahun pjm1 pjm2| pjm3| pjm4 program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana pemujaan sistem prasaranautama) ) | | ppp perwujudan sistem jaringan transportasi darat, peningkatan dan pengembangan jalan arteri primer, jalan lintas timur jalintim) sumatera yang kota jambi, apbn dan kementerian dan terdiri dari ruas jalan: batas provinsi riau jambi meraung: kabupaten tanjung apbd provinsi dinas provinsi meraung batas kabupaten tanjung jabung barat, jabung barat kabupaten muaro jambi: kabupaten muaro batas kabupaten tanjung jabung jambi, kabupaten barat kabupaten muaro jambi batang har simpang rimba), batas kota jambi muaro jambi simpang rimba) simpang kenali atas jambi: batas kota jambi muaro jambi simpang all sepuluh batas kota jambi muaro jambi tempo, dan tempo batas sumatera selatan jambi. rtrw provinsi jambi tahun jalan lintas tengah malintang) sumatera yang terdiri dari ruas jalan: kabupaten bungo, batas provinsi sumbar jambi kabupaten merangin, batas kabupaten bungo, kabupaten jalan lintas sumatera muaro sarolangun bungo), jalan lintas sumatera muaro bungo),provinsi jambi. rtrw provinsi jambi tahun jalan penghubung feeder road) kab. bungo, jambi bungo yang terdiri dari ruas kate tebo, jalan: batanghari, jalan arah muara tebo kabupaten muaro pattimura muara bungo): jambi,, dan batas kabupaten muaro jambi kabupaten batanghari simpang mendali darat. rtrw provinsi jambi tahun program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana ton. jalan lingkar kota jambi yang kota jambirtrw provinsi jambi tahun jalan akses pelabuhan yang kota jambi, kab. terdiri dari ruas jalan: muaro jambi, jalan akses pelabuhan ujung jabung yang meliputi ruas jalan: kabupaten tanjung simpang pudak suak jabung timur dan kandis batas kabupaten tanjung jabung muaro jambi kabupaten baratrtrw provinsi jambi tahun jalan akses pelabuhan muara sabak yang meliputi ruas jalan: jalan batanghari simpang zona lima dan simpang zona lim dan simpang candi muaro jambi desa baru candi muaro jambi. rtrw provinsi jambi tahun program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana ana mana pembangunan dan peningkatan jaringan jalan baru untuk sistem dan fungsi kolektor jalan penghubung feeder road) kabupaten batanghari, apbn dan kementerian dan muara memberi sarolangun yang kabupaten sarolangun, dinas provinsi meliputi ruas jalan: kabupaten merangin apbd provinsi muara memberi batas kabupaten batang kabupaten kerinci dan hari kabupaten sarolangun, kota sungai penuh batas kabupaten batanghari sarolangun pauh, dan pauh sarolangun. jalan penghubung feeder road iii bangko sungai penuh batas sumbar yang meliputi ruas jalan: jalan makalah bangko, jalan yamin bangko, bangko sungai mana: sungai mana batas kerinci, batas kerinci anggaran agung: anggaran agung sungai penuh: jalan re. martadinata sungai penuh: jalan kapten murai sungai penuh:dengan kawasan budi daya terbangun, dan turut serta menjaga dan memelihara aset aset pertahanan tentara nasional indonesia. bab iii sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan: sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pusat kegiatan nasional pkn), pusat kegiatan nasional promosi np), cc. pusat kegiatan wilayah pkw), pusat kegiatan wilayah promosi wp): dan pusat kegiatan lokal pkl). pkn sebagaimana dimaksud pada huruf berada kota jambi: sebagaimana dimaksud pada huruf berada perkotaan muara bungo dan perkotaan sarolangun: pkw sebagaimana dimaksud pada huruf berada perkotaan kuala tunggal dan perkotaan muara bulian, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perkotaan muara sabak, perkotaan sungai penuh: perkotaan bangko, perkotaan mengerti: dan perkotaan muara tebo. pkl sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perkotaan batang sangar, perkotaan anggaran agung, perkotaan siulak, perkotaan sungai mana, perkotaan pasar masukan: perkotaan rantau panjang: perkotaan pasar pamenang, perkotaan pekan gedang, rtrw provinsi jambi tahun jalan imam bonjol sungai penuh: jalan pangeran diponegoro sungai penuh: jalan end. ahmad yani sungai penuh: jalan soekarno hatta sungai penuh: sungai penuh batas sumbar jambi tapan), sungai penuh siulak deras:: simpang padepokan batas kota muara bulian:: dan talang duku manis mato desa logo suak kandis. rtrw provinsi jambi tahun program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana mara main cc. pembangunan dan peningkatan apbn dan kementerian dan jaringan jalan baru untuk sistem dan fungsi kolektor apbd provinsi dinas provinsi jalan penghubung antar pusat seluruh kabupaten kota kegiatan yang terdiri dari ruas jalan: se provinsi jambi muara sabak batas kabupaten tanjung jabung timur kabupaten tanjung jabung barat,,:mill batas kabupaten bungo kabupaten tebo: rtrw provinsi jambi tahun batas kabupaten bungo kabupaten tebo simpang logon: simpang ahok simpang pasar bumi perkemahan: hari sungai bahar batas kabupaten muaro jambi kabupaten batang hari: batas muaro jambi batang hari batas kabupaten batang hari kabupaten sarolangun: durian luncur batas kabupaten batang hari sarolangun batas kabupaten batang hari kabupaten sarolangun, rtrw provinsi jambi tahun batas batang :, simpang sungai dureuluh: simpang lahan simpang pelari simpang zona simpang pelari zon: peninjau tuo libur, tuo libur tka batas sumbar jambi), peninjau junction, rtrw provinsi jambi tahun pauh lubuk napal sepintas batas sumsel jambi, pauh simpang pematang kabau,, jalan dr. siwabesyrtrw provinsi jambi tahun: jalan husni thamrin: jalan slamet riyadi: jalan urip sukoharjo, jalan kapten pattimura: jalan kapten baharuddin:, jalan kolonel abundant: jalan sumantri bojonegoro, jalan kol. pol. taher:: jalan re. martadinata:rtrw provinsi jambi tahunrtrw provinsi jambi tahun program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana 5th pembangunan jalan bebas kabupaten muaro apbn dan kementerian dan hambatan yang meliputi ruas: jambi dan jalan batas jambi sumatera kabupaten tanjung apbd provinsi dinas provinsi selatan tempo muaro jambi jabung barat meliputi ruas jalan: kabupaten kabupaten sarolangun sarolangun, kabupaten batang hari kabupaten kabupaten muaro jambi ujung batanghari jabung, dan kabupaten tebo kabupaten kabupaten muaro batang hari taman jambi dan raja pelabuhan dagang tanjung kabupaten jabung barat). tanjung jabung barat rtrw provinsi jambi tahun program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana peningkatan dan pengembangan sarana provinsi jambi apbn dan kementerian mpa dan prasarana terminal melalui apbd provinsi perhubungan dan optimalisasi terminal, fungsionalitas terminal regional, pengembangan dinas perhubungan provinsi terminal, relokasi terminal tipe dan pembangunan terminal. kabupaten batang apbd provinsi perhubungan dan hari, kabupaten dinas perhubungan sarolangun, provinsi kabupaten bungo, kabupaten merangin dan kota sungai penuh pengembangan terminal tipe kota jambi apbn dan kementerian dan kabupaten bungo, apbd provinsi perhubungan dan kabupaten tanjung dinas perhubungan jabung barat, kabupaten provinsi batanghari dan kabupaten muaro jambi rtrw provinsi jambi tahun pengembangan terminal barang kabupaten muaro apbn dan kementerian jambi, kabupaten apbd provinsi perhubungan dan dinas perhubungan merangin, kabupaten provinsi bungo, kabupaten tanjung jabung timur, kabupaten batang perkotaan singkat, perkotaan pauh, perkotaan rantau kelomang: perkotaan sembarang gedang: perkotaan tuo libur, perkotaan rantau iki: perkotaan tirto agung, perkotaan sungai bengkel, perkotaan simpang sungai rengas, perkotaan muara memberi: perkotaan muara tangga perkotaan pujian, uu. perkotaan sebab, perkotaan marga: perkotaan tanjung, perkotaan meraung: perkotaan tebing tinggi, perkotaan serdang jaya, aa. perkotaan bendahara: bb. perkotaan nipah panjang: dan cc. perkotaan pandan jayangkutan jalan: dan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jaringan jalan, dkepelabuhanan: dan alur pelayaran. sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tatanan kebandarudaraan, dan ruang udara untuk penerbangan.s5| sth 5th sth pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan. pelabuhan muara memberi kabupaten batang apbn dan kementerian kabupaten batang hari: perhubungan dan hari apbd provinsi dinas perhubungan provinsi pelabuhan muara tebo kabupaten tebo apbn dan kementerian kabupaten tebo: perhubungan dan apbd provinsi dinas perhubungan provinsi pelabuhan muara bungo di| kabupaten bungo apbn dan kementerian kabupaten bungo: perhubungan dan apbd provinsi dinas perhubungan provinsi pelabuhan pauh, pelabuhan kabupaten apbn dan kementerian mendingin dan pelabuhan arol apbd . perhubungan dan sarolangun kabupaten sarolangun: @" bangun provinsi dinas perhubungan provinsi pelabuhan nipah panjang dil kabupaten tanjung apbn dan kementerian kabupaten tanjung jabung timur: perhubungan dan dan jabung timur apbd provinsi dinas perhubungan pelabuhan tunggal ulu kabupaten tanjung apbn dan kementerian kabupaten tanjung jabung barat. apbd provinsi perhubungan dan jabung barat5th sth sth perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian: pembangunan jaringan jalur kereta provinsi jambi apbn pt. kai, kementerian api umum meliputi perhubungan dan dinas perhubungan pembangunan jaringan provinsi jambi apbn pt. kai, kementerian angkutan kereta api provinsi melalui pembangunan jaringan perhubungan dan kereta api trans sumatera, dinas perhubungan proven pembangunan jaringan kereta (provinsi jambi apbn pt. kai, kementerian api provinsi yang menghubungkan lampung perhubungan dan palembang jambi pekanbaru dinas perhubungan medan dan banda aceh, provinsi serta menghubungkan wilayah barat sumatera, pembangunan jaringan angkutan kereta api provinsi yang meliputi batas sumatera barat muara bungo apbn pt. kai, kementerian muara bungo muara tebo muara tebo muara perhubungan dan muara memberi muara bulian| memberi muara dinas perhubungan jambi, bulian jambi provinsi rtrw provinsi jambi tahun lubuk linggau lubuk linggau apbn pt. kai, kementerian sarolangun bangko muaro sarolangun perhubungan dan jambi: bangko muaro dinas perhubungan jambi: provinsi batas sumatera selatan jambi mengerti apbn pt. kai, kementerian tempo jambi mengerti perhubungan dan meraung batas riau: meraung dinas perhubungan provinsi muara memberi pauh muara memberi apbn pt. kai, kementerian sarolangun, pauh sarolangun perhubungan dan dinas perhubungan muara tebo meraung muara tebo apbn pt. kai, kementerian kuala tunggal: dan meraung kuala perhubungan dan tunggal dinas perhubungan provinsi jambi muara sabak jambi muara apbn pt. kai, kementerian ujung jabung sabak ujung perhubungan dan jabung dinas perhubungan provinsi pembangunan jaringan jalur kereta api khusus meliputi:muara bulian kota| kabupaten batang dinas perhubungan jambi muara sabak hari provinsisarolangun, kabupaten batang dinas perhubungan hari, kabupaten provinsi sarolangun rtrw provinsi jambi tahun batas sumatera selatan mengerti kabupaten tanjung apbn pt. kai, kementerian pekanbaru, dan perhubungan dan kabupaten muaro provinsi jabung barat, dan perhubungan dan sabak sungai lokan. kabupaten tanjung dinas perhubungan jabung timur, provinsi pembangunan prasarana perkeretaapian stasiun muara bungo kabupaten kabupaten bungo: apbn pt. kai, kementerian bungo: perhubungan dan dinas perhubungan stasiun muara tebo kabupaten kabupaten tebo, apbn pt. kai, kementerian perhubungan dan tebo, dinas perhubungan provinsi stasiun meraung dan stasiun kuala| kabupaten tanjung apbn pt. kai, kementerian ann tunggal kabupaten tanjung perhubungan dan sia provinsi stasiun muara sabak, stasiun sungai| kabupaten tanjung apbn pt. kai, kementerian lokan kabupaten tanjung jabung perhubungan dan timur, jabung timur, dinas perhubungan provinsi stasiun tempo dan stasiun kabupaten muaro apbn pt. kai, kementerian jambi: dinas perhubungan provinsi rtrw provinsi jambi tahun stasiun kota jambi kota jambi, kota jambi apbn pt. kai, kementerian perhubungan dan dinas perhubungan provinsi stasiun muara bulian dan stasiun kabupaten batang apbn pt. kai, kementerian muara memberi kabupaten hari, perhubungan dan batang hari: dinas perhubungan provinsi stasiun pauh dan stasiun kabupaten apbn pt. kai, kementerian sarolangun, dinas perhubungan provinsi stasiun bangko kabupaten kabupaten apbn pt. kai, kementerian merangin merangin. perhubungan danperwujudan sistem jaringan transportasi laut pembangunan dan pengembangan kabupaten tanjung apbn dan kementerian pelabuhan samudera ujung jabung kawasan pantai timur sebagai jabung timur apbd perhubungan dan pelabuhan utama juga sebagai simpul dinas perhubungan transportasi laut provinsi, provinsi peningkatan kapasitas pelabuhan kabupaten muaro apbn dan kementerian talang duku, kuala tunggal dani jambi kabupaten muara sabak sebagai pelabuhan tanjung apbd perhubungan dan pengumpul jab dinas perhubungan abung provinsi barat, kabupaten provinsi tanjung jabung pengembangan pelabuhan nipah kabupaten tanjung apbn dan kementerian panjang dan pelabuhan bendahara dil jabung timur kabupaten tanjung jabung timu apbd perhubungan dan sebagai pelabuhan pengumpan. dinas perhubungan provinsi optimalisasi pengelolaan kabupaten tanjung apbn dan kementerian kawasan pesisir dan pelabuhan, dan| jabung barat, perhubungan dan kabupaten tanjung apbd dinas perhubungan jabung timur, provinsi rtrw provinsi jambi tahun pengembangan sarana kabupaten tanjung apbn dan kementerian penunjang kegiatan pelabuhan. jabung perhubungan dan barat: kabupaten apbd dinas perhubungan tanjung jabung provinsi timur: rtrw provinsi jambi tahun program utama lokasi sumber dana instansi pelaksana kefikikiki kansportastudara angan transportasi udara. penetapan arah pengembangan kota jambi, apbn kementerian tatanan kebandarudaraan kabupaten bungo dan perhubungan dan provinsi jambi meliputi: kabupaten kerinci. dinas perhubungan pengembangan bandar udara provinsi umum sultan thaha jambi kota jambi sebagai banda udara utama, pengembangan bandar udara umum bungo kabupaten bungo sebagai bandar udara pengumpul, dan pengembangan bandar udara umum depati paro kabupaten kerinci sebagai bandar udara pengumpan keselamatan operasional penerbangan kpop), perhubungan dan dinas perhubungan merasionalisasi, kabupaten bungo apbn kementerian pengembangan perpanjangan dan kabupaten landasan pacu (runway) dan kerinci perhubungan dan pengamanan bandara bungo dan dinas perhubungankefieeskn perwujudan sistem prasarana lainya ppi perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan: pengembangan sumber energi baru provinsi jambi apbn dan pln provinsi yaitu sumber energi yang dihasilkan dari teknologi baru baik apbd provinsicc. pengembangan kawasan potensi panas kabupaten kerinci, apbn dan pln bumi kabupaten kerinci, merangin dan sarolangun: merangin dan apbd provinsi pengembangan kawasan potensi tenaga kabupaten kerinci, apbn dan pln air kabupaten kerinci, merangin, bungo dan sarolangun. merangin, bungo apbd provinsi pembangunan instalasi baru pembangkit provinsi jambi apbn dan pln listrik baik yang bersumber dari air, gas, apbd provinsi batubara dan lainnya, rtrw provinsi jambi tahun peningkatan pasokan daya listrik yang provinsi jambi apbn dan pln bersumber dari energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan apbd provinsi berupa pembangkit listrik mikrohidro, pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya kawasan perdesaan, pengembangan energi biodiesel dari provinsi jambi apbn dan pln untuk kebutuhan masyarakat, apbd provinsi pengembangan energi panas bumi kabupaten kerinci apbn dan pln kabupaten kerinci, merangin dan sarolangun :dan apbd provinsi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan provinsi jambi apbn dan pln gas bumi. apbd provinsidoman pakaian dinas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta memberikan identitas dan keseragaman berpakaian dinas bagi aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas, atribut dan kelengkap'menetap; memutuskan peraturan bupati tentang pedoman pakaianadalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai daeraholeh setiap pegawai pada hari dan acara tertentu. pakaian dinas harian batik yang selanjutnya disingkat pdh batik adalah pakaian dinas berbahan batikkaranganyarkaranganyarcamat dan lurah dalam melaksanakan tugas sehari harinscamat adalah asn yang memimpin kecamatan. lurah adalah asnu pakaian dinas bagian kesatu jenis pakaian dinas pakaian dinas terdiri dari: pdh terdiri dari: pdh khaki; pdh batik; pdh kemeja putih. psh; psr; psl; pdl; pdu camat dan lurah; pakaian dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas tugas tertentu;asn dan sarana pengawasan pegawai asn. bagian kedua pdh pdh khaki sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: pdh khaki pria: kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; celana panjang warna khakihaki wanita baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, celana rok warna khaki; rok centimeter bawah lutut; dan sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal centimeter. pdh khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. pdh batik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: pakaian batik pria: baju batik motif bebas lengan pendekbatik wanita: baju batik motif bebas lengan pendek panjang, celana rok warna hitam; rok centimeter bawah lutut; dan sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal centimeter. pakaian batik motif bebasterdiri dari: pdh kemeja putih pria kemeja lengan pendek panjang warna putih; celana panjangemeja putih wanita kemeja lengan pendek panjang warna putih, celana rok warna hitam; rok centimeter bawah lutut warna hitam; dan sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal centimeterdari: psh pria: jas lengan pendek dan celana panjang: jas lengan pendek dan rok centimeter bawah lututdari: psr pria: jas lengan panjang dan celana panjang: jas lengan panjang dan rok center bawah lututdari: psl pria: jas warna gelap; celana panjang warna sama; dan kerah kemeja dengan dasi. psl wanita: jas warna gelap; rok centimeter bawah lutut warna sama; dan kedl sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pakaian dinas yang dipakaibagian ketujuh pdu camat dan lurah pdu camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: pdu camat priadan sepatu kulit warna putih dan kaos kaki warna putih. pdu camat wanitawarna putih centimeter bawah lutut; dan sepatu fantovel warna putih dengan hak maksimal centimeterbagi pegawai yang mempunyai tugas tugas tertentu pakaian dinas bagi pegawai asn yang mempunyai tugas tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain pada guru dan pamong belajar pada, perumahan, dan kawasan permukiman dishub pkp);an mendapatkan persetujuan bupati. pakaian dinas yang digunakan pada hari hari tertentu pakaian dinas bagi pegawai asn yang digunakan pada hari hari tertentu, diatur sebagai berikut: pakaian korps profesi aparatur sipil negara republik indonesia, terdiri dari: pakaian korps profesi aparatur sipil negara republik indonesia pria: baju lengan panjang motif kopi; celana panjang polos warna biru gelap; dan huruf dipakai oleh pegawai asn dinas kesehatan bagian kesembilan c), peci warna hitam,korps profesi aparatur sipil negara republik indonesia wanita: baju lengan panjang bermotif kopi; rok warna biru gelap centimeter bawah lutut; dan peci warna hitam, sepatu fantofel warna hitam dengan hak maksimal centimeter. pakaian korps profesi aparatur sipil negara republik indonesia: psh guru pria: jas lengan pendek dan celana panjangsh guru wanita: jas lengan pendek dan rok centimeter bawah lututsepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal centimeter.ersatuan guru republik indonesia pgri), terdiri dari: pakaian pgri pria: baju lengan panjang motif pgripgri wanita: baju lengan pendek bermotif pgri; rok warna hitam centimeter bawah lutut; dan sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal centimeter: tutup kepala; tanda pangkat; tanda jabatan; lencana sesuai ketentuan yang berlaku; tanda jasa; papan nama; nama perangkat daerah dan nama daerah; lambang daerah; ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuningdan mutz. penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut:topi lapangan warna hijau dipakai untuk kelengkapan pakaian perlindungan masyarakat unhas);anan dan bahusesuai ketentuan yang berlaku lencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf dipakai pada semua jenis pakaian dinas. lencana sesuai ketentuan yang berlakusesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada dipakai dada sebelah kiri, jarak centimeter atas sak. pita, dipakai dada kanan, jarakbahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk pdl. bagian kedelapan nama perangkat daerah dan nama daerah nama perangkat daerah dan nama daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf menunjukkan tempat kerja. nama perangkat daerah dan nama daerah dipakai semua asn daerah. nama perangkat daerah ditempatkan lengan sebelah kanan centimeter bawah lidah bahu dan nama kabupaten karanganyar ditempatkan lengan sebelah kiri centimeter bawah lidah bahu. bahan dasar nama perangkat daerah danperangkat daerah dan nama daerahpakai semua asn daerah. lambang daerah ditempatkan lengan sebelah kiri centimeterpegawai asn sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mengetahui identitas seorang pegawai asn. tanda pengenal pegawai asn dipakai oleh pegawai asn dalam menjalankan tugas. tanda pengenal pegawai asn terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus eliminating plastik dengan ketentuan: kertas sebagai bahan dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang centimeter dan lebar centimeter; dan plastik eliminating dengan ukuran panjang centimeter dan lebar centimeterdh; nama dan lambang daerah; dan nama perangkat daerah. bagian belakang: nama pegawai; nomor induk pegawai nip); eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional jelas pejabat yang mengeluarkan. warna dasar foto pegawai asn sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai asn. warna dasar sebagaimana dimaksud terdiri dari: untuk pejabat eselon warna merah; untuk pejabat eselon iii warna biru; untuk pejabat eselon warna hijau; untuk pejabat eselon warna kuning; untuk pegawai non eselon warna orange; dan untuk pegawai pejabat fungsional warna abu abu. bagian kedua belas pemakaian atribut atribut pdh terdiri atas mutz, nama perangkat daerah, nama dan lambang daerah, lencana asn, papan nama, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos dan tanda pengenal. atribut pdh camat dan lurah terdiri atas mutz, nama dan lambang daerah lencana asn, papan nama, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polosasn dan tanda pengenal. atribut psr terdiri atas papan nama, lencana asn dan tanda pengenal. atribut psl dengan memakai atribut tanda pengenal. atribut pdl daerah terdiri atas topi lapangan, nama perangkat daerah, nama dan lambang daerah, lencana asn, papan nama dan tanda pengenal. atribut pdu camat dan lurah terdiri atas lencana asn,, melalui inspekturpimpinaniundangkan karanganyar aris daerah kabupaten karanganyar, 'bi& daerah kabupaten karanganyar tahun nomor lampiran peraturan bupati karanganyar nomor qfy tentang pedoman pakaian dinas model dan atribut pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar pakaian dinas harian (pdh) khaki pdh khaki pria keterangan kerah baju papan nama kancing baju lidah bahu lencana sesuai ketentuan ikat pinggang nama perangkat daerah yang berlaku saku celana depan nama daerah tanda pengenal sambungan baju lambang daerah saku depan saku celana belakang tanpa tutup pdh khaki camat dan lurah pria keterangan kerah baju tanda pengenal b'. tanda pangkat saku depan nama perangkat daerah tanda jabatan nama daerah ikat pinggang lambang daerah saku celana depan papan nama sambungan baju lencana sesuai ketentuan yang berlaku saku celana belakang tanpa tutup pdh khaki wanita keterangan kerah baju papan nama lidah bahu lencana sesuai ketentuan yang berlaku nama perangkat daerah tanda pengenal nama daerah kancing baju lambang daerah saku depan d.pdh khaki camat dan lurah wanita keterangan kerah baju papan nama tanda pangkat lencana sesuai ketentuan yang berlaku nama perangkat daerah tanda pengenal nama daerah. tanda jabatan lambang daerah saku depan contoh pdh khaki wanita berjilbab keterangan kerudung lambang daerah lengan panjang kerah rebah papan nama kancing lidah bahupdh khaki camat dan lurah wanita berjilbab keterangan kerudung lambang daerah lengan panjang kerah rebah papan nama tanda jabatan tanda pangkatcontoh pdh khaki wanita hamil depan belakang keterangan flu depan flu belakang pdh batik pdh batik pria keterangan batik lengan pendek papan nama tanda pengenal lencana kopi pdh batik wanita keterangan batik lengan pendek panjang papan nama tanda pengenal lencana kopi keterangan batik lengan panjang papan nama tanda pengenal lencana kopi pdh kemeja putih pdh kemeja putih wanita dan pria keterangan: lencana kopi papan nama tanda pengenal pdh kemeja putih wanita berjilbab keterangan: lencana kopi papan nama tanda pengenal pakaian sipil harian (psh) psh pria keterangan kerah berdiri saku atas baju papan nama tanda pengenal lencana sesuai ketentuan kancing baju yang berlaku saku bawah dengan tutup psh wanita keterangan kerah berdiri saku atas baju papan nama papan nama lencana sesuai ketentuan kancing yang berlaku saku bawah dengan tutup contoh pshsaku atas baju rok panjang tutup contoh psh wanita hamil depan depan keterangan kerah berdiri flu belakang pakaian sipil resmi (psr) psr pria keterangan kerah berdiri papan nama lencana sesuai ketentuan yang berlaku saku atas baju tanda pengenal kancing baju saku bawah dengan tutup psr wanita keterangan kerah berdiri papan nama lencana sesuai ketentuan yang berlaku saku atas baju papan nama kancing saku bawah dengan tutup contoh psrtutup saku atas baju rok panjang d.contoh psr wanita hamil span keterangan kerah berdiri flu belakang pakaian sipil lengkap (psl) psl prib.psl wanitcontoh psl wanita berjilbab atas jas d.contoh psl wanita hamil depan span keterangan kerah berdiri belahan belakang belakang pdu camat dan lurah pria topi acara keterangan tanda pangkat papan nama kancing garuda emas kemeja tandajasa jas warna putih dasi tanda jabatan saku bawah tutup lencana sesuai ketentuan tanda pengenal kancing lengan yang berlaku saku atas tutup belahan jas belakang pdu camat dan lurah wanita upacara keterangan tanda pangkat kemeja dasi papan nama tanda jasa tanda jabatan lencana sesuai ketentuan tanda pengenal yang berlaku saku atas tutup kancing garuda emas jas warna putih saku bawah tutup kancing lengan lahan belakang motif pakaian kopi pakaian kopi pria keterangan songkok hitam arah berdiri lencana kopi papan nama tanda pengenalbiru dongker arah rebah lencana kopi papan nama tanda pengenal plot belahan rok bagian belakangperaturan bupati karanganyar nomor tentang pedoman pakaian dinas lambang daerah padi dan kapas disorder pita camat warna emas lurah warna perak mutz span sam ping keterangan bahan dasar kain warna khaki lambang daerah ukuran isbn lis cm, untuk eselon dan ii. ukuran isbn lis isbn pita topi warna kuning emas untuk gol. isbn pita topi warna perak untuk pns gol. iii isbn pita topi warna perunggu untuk pns non struktural gol. dan isbn pita topi warna hitam untuk calon pegawai negri sipil cons) dan pegawai tidak tetap ptt). peci peci pria peci ita bahan dasar logam warna kuning emas bahan dasar logam warna bahan dasar kainakpan nam suharto nama perangkat daerah, nama daerah dan lambang daerah > ikat pinggang nilon tanda pengenal depan belakang pem kabupaten karang anyar sekretariat daerah photo warna menyesuaikan > nama nip jabatan gol. darah alamat kantor karanganyar,. a.n. kabupaten karanganyar sekretaris daerah ttd) nip.iii peraturan bupati karanganyar nomor tentang pedoman pakaian dinas jadwal penggunaan pakaian dinas hari pakaian senin pdh khaki selasa batik motif bebas, bawahan hitam rabu kemeja putih bawahan hitam keterangan semua perangkat daerah, kecuali: satpol; dishub pkp; dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain upt rsud dan; dishub pkp; dpmptsp; bpbd kamis batik motif bebas, bawahan hitam semua perangkat daerah, kecuali: satpol; dishub pkp; uptrsud; dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain upt puskesmas; menggunakan pakaian dinas khusus perangkat daerah masing masing. jum at olah raga baju putih bawahan hitam semua perangkat daerahsabtu bagi pakaian batik semua perangkat daerah, kecuali: perangkat daerah dengan hari kerja) bawahan warna gelap seragam pramuka satpol; dishub pkp; menggunakan pakaian dinas khusus perangkat daerah masing masing guru, dan pamong belajar; jadwal penggunaan pakaian dinas khusus bagi pelaksana teknis operasional lapangan perangkat daerah hari pakaian keterangan dpmptsp senin pdh khaki selasa pakaian dinas khusustpol seni s d minggu pakaian dinas khusus diatur dengan keputusan kepala perangkat daerah dishub pkp senin s d minggu pakaian dinas khusus diatur dengan keputusan kepala perangkat daerah disdikbud khusus guru senin pdh khaki selasa batik motif bebas, bawahan hitam rabu psh kamis batik motif bebas, bawahan hitam jumat dan setiap tanggal seragam pgri sabtu seragam pramuka digunakan oleh guru dan pamong belajar bpbd senin pdh khaki selasa pdh bnpbbtu, minggu, piket harian dan tugas tugas khusus pdl diatur dengan keputusan kepala perangkat daerah dinkes senin s d pakaian dinas diatur dengan keputusan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain upt rsud dan upt puskesmas) minggu khusus kepala perangkat daerah jadwal penggunaan pakaian dinas pada hari acara tertentu pakaian keteranganpp, dishub pkp. kopi dipakai setiap tanggal atau acara kegiatan yang berkaitan dengan kopi dan acara kegiatan lain yang ditentukan, kecuali satpol dan dishub pkpkaranganyararanganyar. pdl dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis. jadwal penggunaan pakaian adat tradispria menggunakan pakaian adat karanganyarkaranganyar pria menggunakan pakaian adat
|
cina atu salinan dnsasi bahwa untuk efektifitas dan efecc.sebagaimana telah diubah denganerita daerah kabupaten batang hari surat kepala dinas pekerjaan umum nomor tanggal november perihal perubahan harga dasar ganti rugi tanaman tubuh dan bangunan: surat kepala dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten batang hari nomor energi. ii esdm tanggal november perihal perubahan harga dasar ganti rugi tanaman tumbuh dan bangunan. surat kepala dinas pertanian tanaman pangan kabupaten batang hari nomor dispertan tanggal november perihal perubahan harga dasar ganti rugi tanaman tumbuh: surat kepala dinas perkebunan kabupaten batang hari nomor prod disbud tanggal november perihal daftar usulan perubahan harga dasar ganti rugi tanaman tumbuh bidang perkebunan: hasil rapat penyusunan draf minut peraturan bupati batang harpada tanggal novembernaman lana. besarnya ganti rugi terhadap bangunan ditetapkan sebagai berikut jenis klasifikasi bangunan rumah bertingkat permanent, lantai tegeljamuan atap seng rumah bertingkat, lantai corcampuran, lantai bawah tegel, dinding bata, latar atas papan, dinding papan.kayu, lantai bawah tegel, rangka atap kayu lantai bawah rp. lantai atas atap genteng mandili rp, lantai atas atap genteng metal polos rp. lantai atap seng rp. rumah tidak bertingkat, lantai bawah tegel, dinding bata, rangka atap kayu lantai atas atap genteng mandili rp. lantai atap genteng metal polos rp. lantai atas atap seng rp. tel semi permanent, lantai bawah tegel, dinding papan, rangka atap ayu atap genteng mandili rp. atap genteng metal polos rp. atap seng rp. rumah kayu, lantai bawah semen, rangka atap kayu atap genteng mandili rp. atap genteng metal polos rp. atap seng rp. rumah kayu, atap rumbia, lantai semen pee pondok sementara no: .ooo sumur dinding papan kelas diameter kedalaman s d 10m rp. , sumur dinding tanah diameter kedalaman s d 10m rp. , pagar beton tinggi rp. pagar kawat berduri tinggi rp. pagar papan rp. pagar besi biasa rp. pagar petak rp. pagar besi ulir tembok rp. pagar seng gelombang rp. pagar besi hollow rp. nonblok baru rp. mck bangunan berdiri sendiri rp. sumur bor dangkal dengan saringan lengkap, pompa dan menara rp. sumur gali dengan bak air, menara, pompa air dan pondasi ada rp."ini pembayaran ganti kerugian dilakukan langsung kepada pemilik babv.eecorrewersit2noenooee babi ag l sekretaris daerah kabupaten batang hari ali berita daerah kabupaten batang hari tahun nomor: anjiiitiijisooo woo w#o woo rp. tanah ladang yang diusahakan.cbooo wo. woo woooaaan rp. tanah sawah yang diusahakan.ooo woo ooo aan rp. kebun karet dan kelapa wit.oo.ooo women rp. kebun:kopi, cengkeh:.oo.o cooker rp. . tebang tiba s.ci xiii0oroivenaneengerene renn nan ast ema aman rp. kebun buah buahan.oooooooo oem mik.oooocooo woooommojtitik lubang penembakan dalam rangka kegiatan batu bara diganti rugi berlubang.ooooooo cocoa rp. cc. pembuatan titian yang menyebarangarmaju linier) titian dari kayu aman tum ah.ooooooooo woo mmmkerugian ditetapkan sebagai berikut kemah pekerja u.oooooocoocooo www naanaaanaan rp. kemah kepala regu.o.ooooooooooooooooooooo oo. momoatas. .bororirarannn0n nanah anakan rp. landasan sedang.ooo.oooooooooooo woo woo.o woooooooom rp, landasan besar.i.ooooooooooooow woo c.ooc# w#ocon nanah anna kanan sana rp. kerusakan.oometer maju (linier) kas desa tanpa memandang jenis dan kepadatan tumbuh tumbuhan tanaman keras dan lain lain, ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut karet batang ph) omurdaamtahun kanakaonsaua imuckandundemiig han kempaoosatangty tomurdalamtahun maa mama more oo| nag ren jne rp. tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun ditambah kelapa sawit batang ha) umur dalam tahun nam 0o00|( tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun ditambah lada batang ha) umur dalam tahun o| sr10tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun ditambah rp. bebaskan benang coklat( batang) umurdatamtaman soo, taat o1 nak proper pewasamsan akan tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun ditambah tahun dan seterusnya jenis komoditi kopi batang ha) umur dalam tahun ben | .| 15tahunan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun ditambah rp. ' cengkeh batang ha) nan pe, ool 1oo na, oo) menenanen 15tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun ditambah rp. aan mpn aba pinang batang ha) oma ana tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun ditambah tahun dan seterusnya aren batang ha) umur dalam tahun pol tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun ditambah tahun dan seterusnya kemiri batang ha) sta omurastamtaman ren penambahan inna mma maan tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun ditambah tahun dan seterusnya jenis komoditi jarak batang ha) pong umur dalam tahun ke imam esa ana toa tahun dan seterusnya jeruk batang ha) umur dalam tahun oom 600000y| jaa tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur rp. tahun tambah durian batang ha) pol umurdalemtahun 5000p) he, tahun tambah io. tahun dan seterusnya duku batang ha) ana umur dalam tahun o1 oo: tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur tahun tambah tahun. memang han jenis komoditi nangka dan cempedak batang ha) umur dalam tahun ea os) se pena mea tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur tahun tambah tahun dan seterusnya petai batang ha) umur dalam tahun rp000 tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur rp. tahun tambah sirsak batang ha) ten umur dalam tahun rp. a17 tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur tahun tambah tahun dan seterusnya rambutan batang ha) umurdatamtamun: te. soo0,)| tt. moo,| tg. moo, soo, mma tahun tambah tahun dan seterusnya jenis komoditi harga batang beats umuraalamtahun tau. xcc#. tahun tambah 25tahundanseterusnya rp. ema mem apes manggis batang ha) tumurdalamtahun we. asri tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur tahun tambah tahun dan seterusnya sawo batang ha) umur dalam tahun bea tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur tahun tambah | | 25tahundanseterusnya rp00 jengkol batang ha) umur dalam tahun tan bean tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur tahun tambah bea dede eroononesersowenesanan jenis komoditi melinjo batang ha) tomurdaemtahun uu, (oo tahun tambah 25tahundanseterusnya rp. rahasia umurdaamtahun alami uut eri rp. tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur tahun tambah jeanpo)comite keenyanena jenis komoditi mahoni(meranti umurdalamtahun oog5as2 12000z a5000r| ooo olga tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur mina kenalan sempat tahun dan seterusnya rp. gemina pol tomurdlemtahan tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur tahun tambah tahun dan seterusnya umur dalam tahun peta tahun dan seterusnya setiap kenaikan (satu) tahun sampai umur tahun dan seterusnya besarnya .oo.o.
|
salinan bupati karanganyar provinsi jawa tengahmengingat bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya bps) tahun anggaran pada dinas perhubungan,j perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten karanganyar, kegiatan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah bos) afirmasi dan bos kinerja satuan pendidikan negeri pada dinas pendidikan dan kebudayaan, dan kegiatan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik pada badan kesatuan bangsa dan politik, maka peraturan'. peraturan bupati karanganyar nomor 70j](pmidjsesuai dengan aslinya sekretaris daerah kabupaten^karan gandar ala b nip.
|
massantunan kematian kepada ahli waris: bahwa mekanisme pemberian santunan kematian bagi masyarakat kabupaten tanjung jabung timur mengalami perubahan, untuk itu perlu melakukan perubahan atas, bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf dan maka perlu ditetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati kabupaten tanjung jabung timur nomor tahun tentang pemberian santunan kematian bagi wargapati tanjung jabung timur menu tusu. beberapa ketentuan dalam diubah sebagai berikut ketentuan umum angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut daerah adalah kabupaten tanjung jabung timur bupati adalah bupati tanjung jabung timurbantuan sosial berupaeri, anak dan keluarga sekandung. ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: melaksanakan sosialisasi atas kebijakan program santunan kematian, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program, melaporkan pelaksanaan program santunan kematian kepada bupati, dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan program santunan kematian. ketentuan huruf huruf dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut jawab camat ketua kasi lessons kecamatan bendahara staf seksi lesson jawab, mereka usulan ahli waris yang berasal dari kelurahan desa masing masing kecamatan untuk diajukan bupati tanjung jabung timur melalui bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten tanjung jabung timur, bertanggungjawab terhadap kebenaran data yang diusulkan dari ahli waris dan kebenaran penyaluran dana yang telah disalurkan, dan mengajukan pemoho. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pencairan dilakukan langsung oleh ahli waris yang bersangkutan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten tanjung jabung timur dengan mengisi tanda terima. bagi ahli waris yang tidak dapat mengambil langsung dana santunan kematian dapat mengatakan tim pelaksana teknis kecamatan yang mengurus santunan kematian, ketentuan dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus dihapus ketentuan bab dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bab pengawasan dan pengendalian pengawasan internal dilakukan oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten tanjung jabung timur sebagai penanggung jawab program, pengawasan eksternal dilakukan oleh inspektur kabupaten tanjung jabung timur yang bersifat pembi~r, tahun2017 tentang polatatakelolabadanlayananumumdaerah rumahsakitumumdaerahnurdinhamzah kabupatentanjungjabuungtimur denganrahmattuhanyangmahaesa bupatitanjungjabungtimur,;yusun1); undang undang nomor36menteri keuangan nomor 07j pmk.02j2006; peraturan menteri keuangan nomor 08j pmk.02j2006 tentang kewenangan pengadaan barang jasa pada badan layanan umum; peraturan menteri keuangan nomor 10j pmk.02j200666j pmk.02j200673j pmk.05j2007 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 10j971j kemenkes pe xi kesehatan tentang nomor standar peraturan menteri menkes pem iv komite medik rumah sakit; peraturan menteri kesehatan nomor tahun ten tang klasifikasi dan perizinan rumah sakit; keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk vi tentang peraturan internal: rumah sakit hospital laws); kompetensi pejabat struktural kesehatan; kesehatan nomor tentang penyelenggaramenetapkan peraturanbupati tentang pola tata kelola badanlayananumumdaerahrumahsakitumum daerah nurdin hamzah kabupatentanjung jabungumum daerah nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timur. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah nurdin hamzrrprofesiydiberikan kewenanganklinis (clinical privilege). rekredensialingadalah proses reevaluasiterhadap staf medisyang telah memilikikewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenanganatau rekredensialing. tenaga administrasiadalah orang atau sekelompokorangbabi maksuddantujuan pasa12 maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan akuntabilitas pengelolaan dana, dan optimalisasi teknologi; dan untuk meningkatkan harmonisasi hubungan antara pemilik, pengelola, kesehatan, pemanfaatan staf medik dan tenaga fungsional lainnya. pasa13 tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah menyediakan acuan dalam penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ppk blu)pada rumah sakit umum daerah nurdin hamzah; memberikan pedoman bagi penyelenggara dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, fleksibel dan akuntabel; dan memenuhi persyaratan penetapan ppk blue penui sistematika pola tata kelola rumah sakit umum daerah nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timur dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan babi struktur organisasi, prosedur kerja dan standar prosedur kerja babi pola tata kelola babi penutup pasa15rumah sakit umum daerah nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timur.tercantum dalam lampiran bentuk format laporan pendapatan blue sebagaimana tercantum dalam lampiran ii; bentuk format surat penyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran iii; dan bentuk format laporan pengeluaran biaya blue sebagaimana tercantum dalam lampiran iv; merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. perubahan pola tata kelola merupakan kewenangan dari bupati, melalui usulan direktur pemimpin bludrsud. perubahan pola tata kelola dapat dilakukan oleh pemerintah daerah karena alasan tertenttl alle mpj(j. bupati tinju abungtimur, diundangkan muara sabak pada tanggal (\(, ovum f6tfj. sekretarisdaerahka upatentanjungjabungtimur, sudirman berita daerah kabu ten tanjung jabung timur tahun nomor.~(q. ditemui kebenarannya suhu:u dan perundang undangan drs. maroon muntah hin rs. (iv b) i\ip. iu ,31i101 his,ill:! olio lampiran peraturanbupatitanjung jabung timur nomor tahun2017 tentang pola tata kelola badan layananumum daerahrumahsakitumum daerahnurdin hamzahkabupatentanjungjabungtimur polatatakelolabadanlayananumumdaerahrumahsakit umumdaerahnurdinhamzahkabupatentanjungjabungtimur babi pendahuluan latar belakang undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, khususnya dan mengamanatkan bahwa, instanbadan layanan umum blu)mberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktik praktiola pengelolaan keuangan badan layanan umum ppk blu)merupakan contoh penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja pada instansi pemerintah. sejalan dengan hal tersebut, peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah,menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor tahun tersebutrumah sakit umum daerah nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timur dipandang memiliki spesifikasi teknis bidang pelayanan umum dan berpotensi untuk dikelola melalui pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue). oleh karena itu perlu diatur tata kepalanya. ruanglingkup pola tata kelola merupakan peraturan internal blue rsud yang didalamnya memuat, sebagai berikut: organisasi; prosedur kerja; pengelompokan fungsi; pengelolaan sumber daya manusia. sistem akuntabilitas berbasis kinerja; kebijakan keuangan; dan kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah. prinsiptatakelola pola tata kelola menganut prinsip prinsip sebagai berikut sistem yang dipercayakan pada blue;i strukturorganisasi,prosedurkerja danstandarprosedurkerja struktur organisasi struktur organisasi rsud nurdin harfiah kabupaten tanjung jabung timur terdiri dari: dewan pengawas. direktur. satuan pengawas intern. bagian tata usaha, meliputi: sub bagian umum dan perlengkapan; sub bagian kepegawaian;dan sub bagian keuangan. bidang pelayanan, meliputi: seksi pelayanan medis;dan seksi pelayanan penunjang medis. bidang keperawatanmeliput: seksi asuhan keperawatan;dan seksi pendidikan dan pelatihan. bidang bina program,meliputi: seksi perencanaan dan penyusunan program;dan seksi evaluasi dan pelaporan. staf medis fungsional. kelompok jabatan fungsional. komite komite. instalasi. uraian tugas dibentuk dewan pengawas; pembentukan dan pengangkatan dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan bupati; ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas diatur dengan peraturan bupati tersendiri;; dewan pengawasberkewajiban: memberikan pendapat dan saran kepada bupati mengenai rencana bisnis dan anggarani; ddirektur direktur mempunyaitugas membantu bupati dalam pelaksanaan; guna menjalankan tugas sebagaimana tersebut atas direktur menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis; penyelenggaraanpelayanan asuhan keperawatansatuan pengawas internal satuan pengawas intern merupakan organisasi pendukung dalam upaya membantu direktur bidang pengawasan intern dan monitoring;; pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit sebagaimana dimaksud; satuan pengawas intern berada bawah dan bertanggungjawab kepada direktur; satuan pengawas intern dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direktur; fungsi satuan pengawas intern adalah: melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan lingkungan rsudmantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional. tugas pokok satuan pengawas intern adalah pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional rsud; menilai pengendalian pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan rsud;dan memberikan saran perbaikan kepada direktur. bagian tata usaha tata usaharumah sakit umum nurdin hamzah; tata usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimanadimaksud pada angka (tiga)menyelenggarakanfungsi: pengelolaanurusan kepegawaian; pengelolaanurusan keuangan; pelaksanaan urusan tata usaha; pengelolaanurusan umum; dan pelaksanaan urusan perlengkapan. sub bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan urusan umum dan urusan perlengkapan yang meliputi: penyiapan bahan urusan surat menyurat, penggandaan dan pengiriman; penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi; penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi; penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan; penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan; penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat. sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan urusan kepegawaianyang meliputi: penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai dan tenaga kesehatan, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian dan tenaga kesehatan lingkungan rumah sakit; penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional lingkungan rumah sakit; dan penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegadaian tenaga kesehatan lingkungan rumah sakit. sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi: penyiapan bahan pelaksanaananggaran,pembuatan daftar gaji dan pembayarangajipegawaidan tenagakesehatan; penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuanganrumah sakit;dan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporankeuanganrumah sakit. bidang pelayanan bidang pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis,pelayananpenunjangmedisserta pelayanan rujukan; seksi pelayanan medis mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan pelaksanaan layanan rawat jalan, rawat inap serta instalasi gawat darurat, penyediaan kebutuhan peralatan, logistik dan obat obatan untuk pelayanan medis serta penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit; dan seksi pelayanan penunjang medis mempunyaitugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan pelaksanaan proses administrasi dan registrasi pasien, administrasi keuangan dan klaim, rekam medis, administrasi rujukan dan penyimpanan dokumen medis, surat keterangan medis dan pelaporan, layanan dan fasilitasi penerimaan dan pemulangan pasien serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas serta instalasi pada rumah sakit. bidang perawatan bidang perawatan mempunyai tugas melaksanakan layanan asuhan keperawatan serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan terkait dengan pelayanan dan peningkatan mutu layanan kesehatan; seksi asuhan keperawatan dan mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga, perlengkapan dan logistik keperawatan serta layanan asuhan keperawatan pada rawa inap, rawat jalan dan rawat darurat; dan seksi pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis asuhan keperawatan bagi tenaga keperawatan serta. bidang bina program bidang bina program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit umum nurdin harfiah; sub bidang perencanaan dan penyusunan programoordinasi dan penyusunan rencana anggaran dan program pelayanan kesehatan rumah sakit umum nurdin harfiah; dan sub bidang evaluasi dan pelapomonitoring, evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan rumah sakit umum nurdin harfiah. staf media fungsional staf medis fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja bidang medis dalamjabatan fungsional; fungsi staf medis adalah; staf medis fungsional mempunyaitugas memberikan pelayanan medik yang bermutu kepada penderita sesuai dengan standar pelayanan medikyang telah ditentukan oleh smf dan disahkan oleh direktur, serta menghormati hak pasien sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik yang ada dalam program dan rumah sakit; melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promosi,preventif,dan atau pelatihan berkelanjutan; d; dan ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan internal staf medis diatur dengan peraturan direktur. kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional tertentu kelompoktertentu sesuai bidang keahliannya; jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (a)ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada; kelompokjabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsionalmasing masing;dan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang undangan. kelompok fungsional keperawatan kelompok fungsional keperawatan merupakan kelompok perawat yang bekerja bidang keperawatan; anggota kelompok fungsional keperawatan mempunyai tugas: melaksanakan pengkajian; menegakkan diagnosa keperawatan; menetapkan perencanaan; melakukan implementasikan evaluasi keperawatan; penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan; dan penelitian dan pengembangankeperawatan. staf keperawatan bergabung dalam kelompok fungsional keperawatanyang dibentuk berdasarkan kompetensimasing masing yang dimiliki; anggota kelompok fungsional keperawatan ditugaskan sesuai jenis kompetensinya; kelompok fungsional keperawatan dipimpin oleh seorang petualang dipilihlah anggota;dan anggota kelompok fungsional keperawatan diangkat oleh direktur. komite komite untuk membantu direktur menyelenggarakan tugas dan fungsinya maka dapat dibentuk komite komite. komite komitetersebut antara lain: komite medik; komitekeperawatan; dan komitelainnya. instalasi dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan fungsional; pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusan direktur; pembentukan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan; instalasi dipimpin oleh kepala instalasi dari pejabat fungsional tertentu;, serta melaporkan kegiatan pelayanan instalasinya masing masing; dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang terkait;;danprosedur kerja dalam melaksanakan tugas direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepalapendekatan lintas fungsi (crossfunctional approach) secara vertikal dan horisontal baik lingkungannya maupun dengan instalasi lain sesuai tugas masing masing; setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya; setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan langsung sesuai tugas bidangnya. penyusunan prosedur kerja mengikuti standar akreditasi yang telah ditetapkan;;danjabatan fungsional umumtata kerja staf medis tata kerja staf medis dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja (frame ; tata kerja staf medisrosedur kewenangan klinik, diatur sebagai berikut:;; dalam hal kesulitan menentukan kewenangan klinik maka komite medikdapat meminta informasi dan atau pendapat dari kolegiumterkait; kewenangan klinik sebagaimana dimaksud pada huruf;'atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya; direktur berwenang mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf setelah mempertimbangkan rekomendasi komite medik berdasarkan masukan dari sub komite kredensial;;daprosedur pembinaan, dilaksanakan sebagai berikut:dapat melakukan penelitian; bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf; pemberlakuan sanksi tersebut; dan dalam hal staf medis tidak dapat menerima sanksi verse but maka yang bersangkut ; dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat final. tata kerja komite medik dalam melaksanakan tugas kredensial, komite medik menjalankan terhadap kesehatan fisika mental, prilaku, dan etika profesi; evaluasi data pendidikan profesionalkedokteranjkedokteran gigi berkelanjutan; wawancara terhadap pemohonkewenanganklinis; penilaian dan pemutusan kewenanganklinis; pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenanganklinis kepada komitemedik;dan rekomendasi kewenanganmedik memilikikomitemedik memilikifungsi sebagai berikut: pembinaan etika dan disiplinprofesinasihat pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien. rapat rapat komite medik rapat komite medikterdiri dari rapat rutin bulanan, dilakukan minimalkepala bidangmendesak; dan rapat tahunan, diselenggarakansekali setiap tahun. rapat dipimpin oleh ketua komite medik atau sekretaris, jika keduanya tidak hadir, dapat dipimpinoleh anggotayang hadir;warna mingguberikutnya; setiap undangan rapat rutin yang disampaikan kepada setiap anggota harus dilampirisalinan hasil rapat rutin sebelumnya; rapat khusus diadakan apabila: ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit (tiga)run tersebut tidak tercapai naka rapat khusus dinyatakan sah setelah ditunda pada hari berikutnya; undangan rapat khusus harus disampaikan oleh ketua komite mediskepada seluruh anggota paling lambat (dua puluh empat)jam sebelurndilaksanakan; undangan rapat khusus harus rnencanturnkan tujuan spesifikasi rapat tersebut; dan rapat khusus yang dirinya oleh anggota staf medis sebagaimana dimaksud pada angkketua komite medik wajib menyampaikan undangan tertulis kepada;k;; dalarnhal jumlah suara yang diperolehadalah warna naka ketua atau sekretaris berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang; perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota komite medik yang hadir;; danstandar!pelayanan pada setiap unit kerja dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur kerjanurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timadministrasi manajemen telah ditetapkan oleh direktur rsud nurdin harfiah melalui keputusan nomor tahun tentang penetapan standar operasional prosedur sebagai berikut: jenis pelayanan kodifikasi administrasi danmanajemen kepegawaian umum keuangan pelayanan medis penunjang medis keperawatan diklat perencanaan evaluasi pelayananrawatjalan poli penyakit dalam poli bedah poli anak poli kandungan poli tht poli urun poli gigi poli kebidanan poli paru poli syaraf pelayananrawatinap rawat inap penyakit dalan rawat inap bedah rawat inap anak rawat inap perinatologi rawat inap kebidanan instalasi gawat darurat pelayanan karna operasi pelayanan intensif hcuiicu inici) pelayanan penunjangmedikfisioterapi os. pelayanan farmasi pelayanan central steril supply department css) pelayanan utara pelayanan penunjangnon medik o1. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit ipsos) pelayanan laundry pelayanan gizi pelayanan sanitasi os. pelayanan ambulance kamar jenazah standar operasional prosedur merupakan acuan bagi seluruh insan rsud nurdin harfiah kabupaten tanjung jabung timur dalan melaksanakan pekerjaan. acuan pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian vital dalan pengelolaan rsud nurdin harfiah kabupaten tanjung jabung timur dan diharapkan merupakan suatu standar baku dalan proses bisnis rumah sakit sehingga pelayanan kepada seluruh stakeholder dapat mencapai standar yang diinginkan. babi polatatakelola struktur tata kelola dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten tanjung jabung timur dprd memegang kekuasaan dalam menetapkan kelembagaan rumah sakit, menetapkan persetujuan bersama dengan bupati terhadap anggaran rsu melalui ranperda apbd,melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang apbd dan menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran rsud nurdin hamzah melalui ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. dpr djuga memilikiwewenanguntuk: menyetujui pemindahtanganan tanah danfatau bangunan milik rsud nurdin harfiah; menyetujui pemindahtanganan barang milik rsud nurdin harnzahselain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari rp20. (dua puluh milyarrupiah); dan menyetujui penghapusan piutang rsud nurdin harfiah secara mutlak atau bersyarat untuk nilai diatas (limamilyarrupiah). bupati bupati yang mewakili pemerintah kabupaten selaku pemilik rumah sakit.; selaku pemilikberkewajiban; selaku pemilikharus memilikimekanisme pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawasan pejabat pengelola; selaku pemilik harusan pejabat pengelola; selaku pemilik harus memiliki mekanisme untuk mengesahkan rsb, rba dan laporan pertanggungjawaban tahunan, dengan tepat waktu;; selaku pemilik pada dasarnya mempunyai hak hak sebagai berikut: (a) hak untuk melaksanakan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada dewan pengawas danfatau pejabat pengelola;dan (b) hak untuk memperoleh informasi material mengenai rumah sakit secara tepat waktu dan teratur. selaku pemilik mempunyai wewenang sebagai berikut: (a) membentuk dewan pengawas pada rumah sakit; (b) mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola dan pejabat teknis; (c) mengangkat sekretaris dewan pengawas; (d) menetapkan, menurunkan atau mencabut status ppk blv pada rumah sakit; (e) menunjuk suatu tim penilaidalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan ppk bld rumah sakit; (f) menetapkan standar pelayanan minimum rumah sakit; (g) menetapkan tarif layanan rumah sakit; (h) menyetujui rba rumah sakit; (i) menyetujui investasijangka panjang; (j) menetapkan remunerasi pejabat pengelola, dewan pengawasan pegawai rumah sakit; (k) menyetujui pemindahtanganan barang milik rumah sakit selain tanah dan'atau bangunan yang bernilai sampai dengan (limamilyarrupiah); menetapkan penghapusan barang milik rumah sakit yang masuk kriteria:peraturan ketentuan perundangan undangan; (m)menetapkan penghapusan piutang rumah sakit secara mutlak dan bersyarat yang bernilai sampai dengan (limamilyar rupiah); (n); dan menetapkan formula besaran tarif sewa barang milik daerah. bupat; umum daerah; untuk menyelenggarakantugas pokok sebagaimana dimaksud, rumah sakit mempunyaipelayanan medis dan pelayanan penunjang medis; penyelenggaraanpelayanan asuhan keperawatan;organisasi badan layanan umum daerah susunan organisasi badan layanan umum daerah pengorganisasian badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah nurdin hamzah dilaksanakan oleh pejabat pengelola blu,yang terdiri atas: pemimpinblu; p~abatkeuangan;dan pejabat teknis. pemimpin yaitu direktur (apabila berasal dari pns) atau pemimpin blue(apabila berasal dari non pns) bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah; pejabat keuangan dijabat oleh kepala sub bagian keuangan rumah sakit dan bertanggungjawab kepada direktur;dan pejabat teknis dijabat oleh kepala bidang pelayanan medis dan perawatan dan dapat ditambah dengan kepala bidang lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. wewenang dan tanggungjawab pemimpin blue merupakan penanggung jawab operasional dan keuangan dengan kewajibandan menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan blu kepada bupati. pejabat keuangan blue merupakan pejabat ketatausahaan keuangan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan blu dan memiliki kewajiban sebagai berikut. untuk tertib administrasi keuangan, pejabat keuangan dibantu oleh pejabat pengelola keuangan, sebagai berikut bendahara penerimaan, bertugas melaksanakan tertib administrasi penerimaan blue; bendahara pengeluaran, bertugas melaksanakan tertib administrasi pengeluaran blue, pengurus barang, bertugas melaksanakan tertib administrasi barang dan aset blue; petugas verifikasi, bertugas melaksanakan verifikasi atas administrasi penerimaan dan pengeluaran blue; petugas pembuat dokumen, bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar; akuntansi dan pelaporan, bertugas melaksanakan tertib akuntansi dan pelaporan blue;dan pencatat pembukuan, bertugas melaksanakan tertib administrasi pembukuan blue. pejabat pengelola keuangan dimaksud diangkat dan diberhentikan dengan keputusan direktur serta bertanggungjawabkepada direktur melalui pejabat keuangan; pejabat teknis selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya masing masing; tugas dan kewajiban pejabat teknis blue rumah sakit umum daerah, terdiri darikinetja operasional bidangnya. pejabat teknis bluemasing masing;; dan pejabat pengelola blu diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati. organisasi pendukung organisasi pendukung dalam rangka membantu tugas direktur, dapat dibentuk spi, komite medik, komite keperawatan, dan komite lain sesuai kebutuhan. pembentukan spi, komite medik, komite keperawatan dan komite lain ditetapkan dengan keputusan direktur.; komite medik bukan merupakan wadah perwakilan staf medis; ketua komite medik dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis; komite medik pembentukannya ditetapkan dengan keputusan direktur dengan masa kerja selama (tiga)tahun, berkedudukan bawah serta bertanggungjawab kepada direktur; komitemedik terbagi dalam subkomite, yang terdiri dari: (a) subkomite mutu; (b) subkomite kredensial; dan (c) subkomite etika dan disiplin profesi. ketentuan lebih lanjut mengenai komite medikdiatur dengan peraturan direktur. komite keperawatan dalam upaya membantu direktur,; komite keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada direktur; komite keperawatan mempunyai tugaskeperawatan; ketua komite keperawatan dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis; ketua komite keperawatandiangkat oleh direktur; dan komite keperawatan dapat membentuk sub komite keperawatansesuai kebutuhan. komite lainnya direktur membentuk komite lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud atas dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan; dan ketentuan lebih lanjut mengenai komite lainnya diatur dengan peraturan direktur. pengelolaan sumber daya manusia jenis kepegawaian pegawai rumah sakit, terdiri atas pegawai negeri sipil;dan non pegawai negeri sipil;; dan mekanismepengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari non diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur. penempatan dan pemindahan orientasi dan penempatan pegawai pegawai rumah sakit, baik dari pns maupun non pns diangkat dalamjabatan; pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional tertentu ditetapkan dengan keputusan bupati; pengangkatan pns dan non pns dalam jabatan fungsional umum ditetapkan dengan keputusan direktur; pengangkatan pns dan non pns dalam suatu jabatan mempertimbangkan aspek kompetensi dan keahlian; setiap jabatan dilengkapi dengan informasi jabatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai rumah sakit; orientasi pemahaman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi rumah sakit, wajib dilakukan secara berkala; dan orientasi dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan. pemindahan pegawai pemindahan pegawai adalah pengaturan siklus peralihan tempat kerja pegawai dalam rangka upaya penyegaran wawasan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan pegawai dalam lingkungan unit kerja rumah sakit umum daerah nurdin harfiah; pemindahan dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan bupati; pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional khusus, ditetapkan dengan keputusan bupati; dan pemindahan pegawai untuk pejabat fungsional khusus dan pejabat fungsional umum ditetapkan dengan keputusan direktur dengan pertimbangan kompetensi, keahlian dan efektifitaskinerja organisasi. dan pegawairumah sakit; pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai rumah sakit diberikan remunerasi sesuai dengan sistem yang ditetapkan; remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium, jasa atau tambahan penghasilan pegawai; remunerasi ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan direktur rumah sakit;dengan mengikuti ketentuan perundang undangan yang berlaku; remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai blue, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian: ))resikokerja (risk index); )tingkat kegawatdaruratan (emergency index); )jabatan yang disandang (position index); )hasil capaian kerja (performance index); dan )pertimbanganpentinglainnya. bagi pejabat pengeloladitetapkan oleh bupati. pengembangandan jenjang karir pns pengembangan kompetensi dan keahlian pegawai rumah sakit dilaksanakan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional, bimbingan teknis, workshop, seminar dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilandan sikap perilaku pegawai; pengembanganpengalamankerja dan penyegaran pegawai rumah sakit dilaksanakan melalui pemindahan tempat tugas dalam lingkungan kerja rumah sakit berdasarkan pertimbangan pendidikan, keterampilan, keahlian, integritas dan sikap perilaku pegawairumah sakit; dan jenjang karir pegawai negeri sipil rumah sakit meliputikenaikan pangkat, perpindahan jabatan dan promosijabatan dilaksanakan dengan keputusan bupati atas pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur,dan atas usul direktur rumah sakit. penghargaandan sanksi penghargaan pegawai atas pengabdian, dedikasi, disiplin dan prestasi kerjanya, maka pegawai rumah sakit diberikanpenghargaan; pemberian penghargaan atas pengabdian dalam masa kerja tertentu, dilaksanakan berupa usul kepada pemerintah kabupaten untuk memperoleh penghargaan satya lencana karya satya sesuai ketentuan yang berlaku; penghargaan lainnya dapat berupa penganugerahan sebagai pegawai teladan; pegawai teladan adalah pegawaiyang berhasil membina dan mengembangkandiri dalam pelaksanaan tata tertib, disiplin perilaku kerja yang memuaskan dan berprestasi rumah sakit; penganugerahan pegawai teladan dilaksanakan (satu) kali dalam (satu)tahun dengan mekanismepemilihanditetapkan dengan keputusan direktur;dan pegawai teladan dimaksud dapat diberikan tambahan penghasilan yang diatur dengan keputusan direktur sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. sanksi pegawai negeri sipil rumah sakit yang tidak menaati peraturan disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan tentang kode etik pegawai negeri sipil, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil lingkungan rumah sakit dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;;(a) teguran lisan atau tertulis; (b) penghentian praktik untuk sementara waktu; (c) pemberhentian dengan tidak hormat bagi staf medis organik;atau (d) pemutusan perjanjian kerja bagi staf medis mitra yang masih berada dalam masa kontrak. pemberhentian pegawai pemberhentian bagi pegawai negeri sipil lingkungan rumah sakit, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; pemberhentian bagi pegawaikontrak dapat dilakukan disebabkan karena hal hal sebagaiberikut: pegawaibersangkutan keluar atas permintaan sendiri; pegawaibersangkutan telah habis masa kontraknya; dan pegawaibersangkutan melakukan pelanggaranberat. pegawai honorer yang diberhentikan karena permintaan sendiri mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada direktur; pemberhentian pegawai kontrak yang habis masa kontraknya, ditetapkan setelah masa kontrak sudah habis dan tidak ada perpanjangan kontrak lagi; pemberhentian pegawaihonorerfkontrak yang melanggar disiplin dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaranyang dilakukan; dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan diatur tersendiri dalam keputusan direktur. standar pelayanan minimal standar pelayanan minimal digunakannurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timur; standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada nomor; dan bupati menetapkan standar pelayanan minimal dengan peraturan bupati atas usulan direktur melalui sekretaris daerah. akuntabilitas kinerja rumah sakit menyusun rencana kinerja tahunan rkt); pada saat penyusunan rencana kinerja tahunan, memperhatikan: standar pelayanan minimal rumah sakit; rencana strategis bisnis rumah sakit; rencana bisnis anggaran;dan dokumen perencanaan dan penganggaranlainnya. rumah sakit segera menyusun penetapan kinerjasetelah dokumen pelaksanaan anggarantahun berkenaan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten; rumah sakit melakukan monitoringdan evaluasi untuk mengukur pencapaian target kinerja secara berkala; pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja berdasarkan data kinerja yang terukur dan valid; hasil pengukuran kinerja pada akhir tahun dilaporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja; laporan akuntabilitas kinerja, sekurang kurangnya menyajikan informasiatas pencapaian kinerja; akuntabilitas keuangan pencapaian target kinerja; dan pembandingan pencapaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja (lima)tahunan yang direncanakan. laporan akuntabilitas kinerja,dan penyempurnaan berbagaikebijakanyang diperlukan. pengelolaan keuangan. perencanaan dan penganggaran. blu menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada atau rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). blu menyusun tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis. rba disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya sertablue mengajukan rba kepada kepala skpd untuk dibahas sebagai bagian dari rka kl,rencana kerja dan anggaran skpd, atau rancangan apbe yang telah disetujui oleh kepala skpd diajukan kepada ppk sebagai bagian rencana kerja dan anggaran skpd atau rancangan apbd. ppidskpd atau rancangan apbd sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan apbd. blu menggunakan apb yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap menjadi definitif. dokumen pelaksanaan anggaran. rabu digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran blue untuk diajukan kepada ppid sesuai dengan kewenangannya. dokumen pelaksanaan anggaran blu paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksiokumen pelaksanaan anggaranbelum disahkan oleh ppid,menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh bupati dan pimpinan blu yang bersangkutan. dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh ppid menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari apbd oleh blue. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan adan dokumen pelaksanaan anggaran blu diatur dengan keputusan bupati.; imbalan atas barang dan atau jasa layanan sebagaimana; tarif; tarif layanan, dapat berupa besaran tarif danjatau pola tarif sesuai jenis layanan rumah sakit; tarif layanan rumah sakit diusulkan oleh direktur kepada bupati melalui sekretaris daerah; tarif layanan ditetapkan dengan peraturan bupati; penetapan tarif layanan,;;dan perubahan tarif, dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan. pendapatan dan biaya pendapatan pendapatan rumah sakit dapat bersumber dari: (a) jasa layanan; (b) hibah; (c) hasil kerjasama dengan pihak lain; (d) apbd; (e) apbn;dan (f;rumah sakit; pendapatan rumah sakit yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd)dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan programatau kegiatan rumah sakit;ri pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi danjatau tugas berbantuan dan lain lain. lain lainpendapatan rumah sakit yang sah, antara lain: (a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan kekayaan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (f) komisi,(g) hasil investasi. rumah sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi darr; seluruh pendapatan rumah sakit,; hibahterikat diperlakukan sesuai peruntukannya; seluruh pendapatan rumah sakit dilaksanakan melalui rekeningkas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok; seluruh pendapatan dilaporkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah setiap triwulan; dan format laporan pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. biaya biaya rumah sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional; biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi; biayanya operasional; biaya rumah sakidialokasikan sesuai dengan kelompok,jenis, programa kegiatan. biayaoperasionalterdiri dari: (a) biaya pelayanan; dan (b), terdiri dari: (a) biaya pegawai; (b) biaya bahan; (c) biayajasa pelayanan; (d) biaya pemeliharaan; (e) biaya barang dan jasa; dan (f) biaya pelayanan lain lain. biayaumum dan administrasi terdiri dari: (a) biaya pegawai; (b) biaya administrasi kantor; (c) biaya pemeliharaan; (d) biaya barang dan jasa; (e) biaya promosi;dan (f) biaya umum dan administrasi lain lain. biayanya operasionalterdiri dari (a) biaya bunga; (b) biaya administrasi bank; (c) biaya kerugian penjualan aset tetap; (d) biaya kerugian penurunan nilai; dan (e) biaya non operasionallain lain. seluruh biaya pengeluaran rumah sakit yang bersumber pada pendapatan dilaporkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah ppid)setiap triwulan; seluruh biaya pengeluaran rumah sakit ; format spt dan format laporan pengeluaran sesuai peraturan perundang undangan; pengeluaran biaya rumah sakit diberikan fleksibilitasdengan mempertimbangkanvolumekegiatan pelayanan; fleksibilitas biaya pengeluaran rumah sakitayang telah ditetapkan secara definitif; fleksibilitas biaya pengeluaran dan hibah terikat; dalam hal terjadi kekurangan anggaran, direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari apb kepada bupati melalui sekretaris daerah; ambangbatas ditetapkan dengan besaran persentase; besaran persentase ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional rumah sakit; besaran persentase ditetapkan dalam rba dan daftar pelaksanaan anggaran( dpa)rumah sakit oleh tapi;kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, rsud dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf (a),huruf (a), antara lain: kerjasama operasional; sewa menyewa; dan usaha lainnya. pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf (c) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.; setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelolasecara tertib;dan ekuitas dana; rumah sakityang bersangkutan dan ditetapkan dengan peraturan bupati; dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuanganberbasis akrual, direktur rumah sakit menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya; dan kebijakandan pertanggungjawaban laporankeuangan blu terdiri dari: (a) neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban,dan ekuitas dana pada tanggaltertentu; (b) laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya blu selama satu periode; (c) dan (d)rumah sakit disertai dengan laporan kinerjayang berisikan informasipencapaian hasiljkeluaran; laporan keuangan rumah sakit diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang undanganbelas) hari setelah periode pelaporan berakhir;pelaporan berakhir; danpelaporan berakhir. kebijakan pengelolaan limbah direktur menunjuk pejabat fungsional yang mengelolalingkungan bludrsud nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timur antara lain lingkungan fisik,kimia, biologi,serta pengelolaannurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timuruntuk: penyehatan ruanglinen; pencegahan pencemaran lingkungan melalui kegiatan pemantauan dan pengelolaanlingkungan; pengendalian serangkaian binatang pengganggu; disinfeksidan sterilisasi ruang; dan upaya penyuluhan kesehatan lingkungan. pengelolaanlingkungan dan limbah meliputi: mengelola limbah cair, padat dan gas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; mengawasidan mengendalikan vector serangga; mengelolasistem lingkungan fisika biologi;nurdin harfiah. pengelolaan limbah berupa limbah padat, limbah cair dan limbah medis dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. limbahpadat limbahpadat, terdiri dari golongan a,yaitu (a) dressing bedah, swab dan semua limbah terkontaminasi dari kamar bedah; (b) bahan bahan kimia dari kasus penyakit infeksi;dan (c) seluruh jaringan tubuh manusia (terinfeksi maupun tidak), bangkai jaringan hewan dari laboratorium dan hal hal lain yang berkaitan dengan swab dan dressing. golongan yaitu sering bekas, jarum, cartridge, pecahan gelas dan benda benda tajam lainnya; golongan yaitu limbah dari ruang laboratorium dan postpartum kecuali yang termasuk dalam golongan; golongan yaitu limbah bahan kimia dan bahan bahan farmasi tertentu; dan golongan yaitu pelapis bed pan disposable, renoir, incontinence pad, dan stomach. dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis perlu dilakukan pemisahan penampungan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah pendahuluan; pemisahan, penampungan, pengangkutan dan pengelolaan limbah pendahuluan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaanlimbah yang berlaku; limbah cair limbah rumah sakit mengandung bermacam macam mikroorganisme,bahan bahan organik dan an organik; rumah sakit menyiapkan fasilitas atau unit pengelolaan limbah pl),antara lain dapat berupa kolam stabilisasi air limbah waste stabilization pond system); kolam oksidasi air limbah waste oxidation ditch treatment system);dan anaerobic filter treatment system. limbah medis untuk mengolah dan membuang sampah medis memperhatikan faktor faktor khusus yang sesuai dengan institusi yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap masyarakat; pengolahan sampah medis (medical waste) dapat dilakukan melalui: insinerasi; sterilisasi dengan uap panas autoclaving (pada kondisi uap jenuh bersuhu sterilisasi dengan gas (gas yang digunakan berupa ethylene oxideatauformaldehyde); disinfeksi zat kimia dengan proses grinding (menggunakan cairan kimiasebagaidesinfektan); inaktivasisuhu tinggi; radiasi (dengan ultraviolet atau ionisasi radiasi seperti co60 microwavetreatment; grinding dan shedding (proses homogenisasi bentuk atau ukuransampah); dan pemampatan peralatan, dengan tujuan untuk mengurangi volumeyang terbentuk. kerahasiaandan informasi medis rumah sakit berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medisyang berlaku rumah sakitisi dokumenrekam medisuntuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang undangan. dokterrumah sakit: berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawaton etika hukum dan kedokteran. pasienyangakan atau sudah dilakukan dokter,dan berhak mengakses, mengkoreksi dan mendapatkan isi rekam medis pembinaan dan pengawasan pembinaan teknis blue rsud nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timur dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah. pembinaan keuangan blue rsud nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timur dilakukan oleh ppid. pengawasan operasional blue rsud nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timurevaluasi dan penilaian kinerja evaluasi dan penilaian kinerja blue rsud nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timunomor atas, bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan blue rsud nurdin hamzah kabupaten tanjung jabung timurpada nomor atasi penutup pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja. pembinaan rumah sakit dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah; pembinaan keuangan rumah sakit dilakukan oleh ppid; pengawasan rumah sakit dilaksanakan oleh inspektorat; evaluasi dan penilaian kinerja blstrategis bisnis dan rencana bisnis anggaran evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan blu dalam haljangka pendeknya (likuiditas); memenuhi seluruh kewajibannya(solvabilitas);berdasarkan perspektif pelanggan, pembelajaran, dan pertumbuhan. keuangan dapat diukur proses internal pelayanan,; dan perubahan pola tata kelola rumah sakit ditetapkan dengan keputusan bupati. lah i:diteliti kebenarannya kabar hukum dan perundang undangan ungtimur, ors. l\l arol il\ an.junta pembina tk.f( iv b) l':ip. f!]ci:iloni .i:; ooe ' . . lam ran peraturan laporan pendapatan blue triwulan tahun anggaran realisasi realisasi realisasi s d lebih varian s d triwulan dalam dpa triwulan ini triwulan ini kurang) lalu pendapatan bld jasa layanan hibah hasil ijasama pendapatan lain yang sah [jumlah mengetahui pejabat pengelola keuangan daerah muara sabak, direktur pimpinan blue rsud nurdin hamzah iah diteliti kebenarannya l) kabar hukum dan perundang undangan romi ( ) dr:s.:__,\ ah.pop sman.jui'\ta1\ per ina l'i>. vjh) lampiraniii peraturanbupatitanjungjabungtimur nomor tahun2017 tentang pola tata kelola badan layananumum daerah rumah sakit umumdaerahnurdinhamzahkabupatentanjungjabungtimur suratpernyataantanggungjawab (spt) sehubungan dengan pengeluaran biaya blue. triwulan .pemimpin blue, (tanda tangan) (nama lengkap) nip diteliti kebal"\siarannya bag hukum dan perundang undang!an or m;\roop siman,junta{ pembina tk. (iv b; nip. 191i:l11)11i i98.'i03 bupati tanj abungtimur, romi lam ran peraturantanjung jabung timur format laporanpengeluaranbiaya blue pemerintah kabupaten laporanpengeluaranbiaya blue. triwulan tahun realisasi realisasi uraian anggaran sid realisasi sid lebih dalamnya triwulan triwulan in'saya pemeliharaan biaya barang mass biaya pelayanan lain lain saya umum administrasi saya pegawai biaya administrasi kantor saya pemeliharaan biaya barang &jasa biaya promosi biaya umum adm.lain iain biaya non operasional saya bunga biaya administrasi bank biaya kerugian penjualan aset tetap saya kerugian penurunan nilai saya non operasionallain iain jumlah . . mengetahui pejabat pengelola keuangan daerah pemimpin blue nama lengkap ) nip. nama lengkap) nip. lah r:ikuti kebenarannya kabar hukum dan perundang undangan jabung timur, drs. maroon siman.junt~_' pembina tkv i': ip. hi31001 hhi.,) ' _._ _j romi haryanto
|
ea) diplodengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanjung jabung timur, menimbang a.bahwa terdapatyang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana ditentuistem penyediaan air minum, b.bahwa struktur organisasi perusahaan daerah air minum tirta berhak sebagaimana diatur dalam empat peraturan daerah tentang perusahaan daerah air minum tirta berhak dalam perkembangannya tidak pernah diisi sehingga empat peraturan daerah tentang perusahaan daerah air minum tirta berhak tidak efektifempat peraturan daerah kabupaten tanjung timur tentang perusahaan daerah air minum tirta berhak,empat peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur berikut ini: peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor tahun tentang pembentukan peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor tahun tentang badan pengawasgubernur jawa barat peraturan gubernur jawa barat nomor tahun tentang standardisasi sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah daerah provinsi jawa barat gubernur jawa barat, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan sarana dan prasarana yang memadai,, bahwa berdasarkan evaluasi serta untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadapstandardisasi sarana dan prasarana kerja aparatur. lampiran peraturan gubernur jawa barat nomor akun tanggal juni tentang standardisasi sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah daerah provinsi jawa barat standar kebutuhan perlengkapan kerja aparatur pemerintah daerah mejakerja 1unit 1unit et tkursikeja unit unit kursihadap 1unit mejarapatdan kursirapat set mejatamudankursitamu ist mejasamping telepon set 1set kursihadap 2unit unit s lemaribuku ant 2it ( bo tiambangnegara o unt foto presiden dan wiki presiden tuna lot (resawattelevsi tut tut nemaripakaian o out unit komputer dengan fasilitas printer, set set saranakomunikasi 1unit 2unit os mesinfaksimle ian unit yro.jae confereneesystem set perlengkapanibadah unit 1unit kuas dispenser 1umt oo perlengkapan kerja penunjang menyerupai menyerupai kan kenari pimpinan tinggi utama dan pimpinan dprd (ketua dprd adam kena dar tainan dprd (return ppp, mejakerja earsikeja unt ikursihadap ant a merapat dan kursirapat set t5 i matamu dankursitamu set e | mejasamping telepon tune tum i emaripakaian tut tune komputer dengan fasilitas printer, set set to iambangnegaa presiden dan wiki presiden tut ot sarana komunikasi tut mesin facsimile tua tune jae o pwk lot pa (confereneesystem unt os. brankas ant ant pesawatteleisi unt unit reaksi dispenser perlengkapan kerja penunjang menyerupai menyerupai kan mejakerja 1unit 1unit kursikerja 1unit 1unit kursihadap 1unit mejatlepon set 1set kursihadap 2umt matamu dankursitamu set b7 temaribuku tiambangnegara umat o foto presiden dan wiki presiden unit komputer dengan fasilitas printer, set d sarana komunikasi set 2set mesinfaksimile 1set set as.jac iia confereneesystem ant ant pesawattelevisi 1unit unit ie. (lemari pakaian o tun unt brankas nitrit kulkas dunia unit os dispenser ant unit perlengkapan kerja penunjang menyerupai menyerupai kan massal . mejakerja unit unit kursikerja unit 1unit mejateeepon unit 2unit kursihadap 2unit 2unit kursidanmejatamu 1st set lemaribuku 1unit komputer, printer dengan internet set set saranakomunikasi unit unit kulkas unit unit yao.jac unit 1unit perlengkapan kerja penunjang menyerupai menyerupai kan ja. ann snn abunya snn ti. mejakeja hekursikeja unit unit 3kursihadap unt tun paemaribuku komputer, printer, scanner dengan jae unit unit naa ta. mejakerja tamat ekursikeja unt komputer, printer, scanner dengan set set perlengkapan lainnya disesuaikan menyerupai menyerupai kan ta. mejakerja kusikerja tua c3 komputer, printer dengan internet set set perlengkapan lainnya disesuaikan menyerupai menyerupai kan li. mengeja tom kursikeja sunt p3 tkursihadap unt ba whiteborder unt tut fillingcabinet lemaribuku 2unit komputer dengan fasilitas printer, set sesaat mar scanner t p3 mesinfotocopy set see sarana komunikasi o set 2st io. mesinfaksimle 1set set base perlengkapan kerja penunjang menyerupai menyerupai kan sasa meja rapat dan kursi rapat disesuaikan dengan ruangan kursi rapat disesuaikan dengan ruangan 3teborg proyektor eaarpnyar monitor komputer disesuaikan dengan kapasitas seung system set mimbarpidato unit 1unit lace unit 2unit fasilitasinternet 1set mimbarpidato 1st pn). str fillingkabinet tut kotak kendali filingkartu unit mea pemilih meja sortir unit pa rakstatis out rakbergerak o tune ie. (kotak lembardisposisi tun (keretaberkas ti tut mpe komputer dengan fasilitas printer, set amar |u. dunia 2unit alat pemadam kebakaran agar unit alatpenghancurkertas 1unit ia alatpembaca barcode unit mesinfotocopy unit jie.(lemaripeta o tune o7 emariarsip unt sekat o o buat poo koi folder eikotakkartukendat out kotak kartu disposisi unt ( es tap sia: mejakerja ist kursikerja 1st kursihadap 1st komputer dengan fasilitas printer, unit nee meja pustaka ( e kursi pustaka set tngkabinet unt (kotak kartu kendali unt rak buku disesuaikan jumlah buku bofkeesatntotbuka out . mae mesinfotoeopy ji8 lemarikatalog unit standar kebutuhan ruang kerja aparatur pemerintah ruang sekretaris ajudan ruangistirahat makan party oo. ii. pejabat pimpinan tinggi utama dan pimpinan dprd (ketua . @ sa ruangtoilt ruangtoit s aa,,.j. jam m.m.em iv. pungkeia kerja vi. pejabat fungsional vii. pejabat administrasi pelaksana viii. ruang rapat auditorium ruang fasilitas rapat pejabat ix. ruang arsip ruang operator telepon setiap perangkat daerah ruang toilet ruang ibadah musholla mega xii. ruang perpustakaan ruang pusat komputer perangkat daerah xiii. ruang lainnya (laboratorium, pendidikan, pendidikan dan pelatihan, instalasi kebutuhan ruang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya dan ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah atas nama gubernur sesuai dengan kewenangannya standar kebutuhan kendaraan dinas aparatur pemerintah kapasitas kendaraan jumlah jenis dinas kendaraan minimal maksimal kendaraan dinas perorangan kendaraan dinas jabatan gubernur wakil unit gubernur jabatan unit sedan atau jeep pimpinan tinggi utama wakil ketua unit sedan atau dprd minibus jabatan unit sedan pimpinan tinggi madya minibus (bensin) dan pratama minibus (solar jabatan unit minibus (bensin) administrasi minibus (solar) administrasi tor jabatan unit sepeda motor administrasi pengawas kendaraan dinas operasional rodaempatatau lebih kendaraan disebut minibus antar jemput akan dengan jumlah keburu bus besar han dan angga ran kendaraan disebut minibus tugas rutin akan bensin dengan jumlah keburu san solar angga ran kendaraan disebut mobil dengan fungsi| akan pemadam tertentu dengan kebakaran jumlah mobil box keburu mobil dapur han dan ambulance angga mobil tangki ran angkutan barang pick dan lain lain b . rodaduaatay yga oo. sepeda motor| disebut model standar roda dua akan model trail dengan jumlah keburu han dan angga ran sepeda motor roda dua diatas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sepeda motor disebut motor roda tiga akan pengangkut dengan jumlah keburu han dan angga ran kendaraan dinas lainnya kapal disebut akan dengan jumlah keburu han dan angga ran alat transportasi lain penunjang kegiatan sesuai tugas dan fungsinya| standar kebutuhan gedung negara aparatur pemerintah ruangsidangutama 100m2 ruangsekretaris ajudan 9m? 25m ruangtatausaha 40m ruangistirahat makan 9me 20m party ruangtoilet u soo seri eas ii. pejabat pimpinan tinggi utama dan pimpinan dprd (ketua ruangtatausaha 20m ruangistirahat makan ruangtoilt ul. ruangtatausaha 10m .d iii daerah ruangtoilt a.a ao iv. pejabat administrasi pengawas ruangkerja io. vi. pejabat fungsional ruangkerja vii. pejabat administrasi pelaksana ruangkeja viii. ruang rapat auditorium 20m2x25 ruang fasilitas rapat pejabat 10m? ix. ruang arsip pegawai ruang operator telepon setiap perangkat daerah ruangoperator 10m3x 15m2 aan ruang toilet pegawai administrasi ruang ibadah musholla m? pemakai pegawai dari jumlah personel xii. ruang perpustakaan ruang pusat komputer perangkat m2? daerah keterangan: ruang administrasi pelaksana pada setiap jabatan diperhitungkan berdasarkan jumlah personel personel, sesuai dengan tingkat jabatan dan kebutuhan dari masing masing perangkat daerah. untuk ruang kantor dprd disetarakan dengan ruang kantor pejabat pimpinan tinggi utama. untuk ruang penunjang dprd disetarakan dengan ruang penunjang pejabat pimpinan tinggi utama. untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat kebutuhannya dihitung tersendiri dan diluar standar tersebut atas. standar kebutuhan rumah negara aparatur pemerintah standar rumah negara pimpinan tinggi madya dan pratama aan sedeemmas star keterangan untuk rumah jabatan gubernur disetarakan dengan rumah tipe khusus, kecuali luas tanah 2000m? rumah jabatan gubernurt dan atau halaman. gubernur jawa barat, ttd ahmad heryawstandardisasi sarana dan prasarana kerja aparatutandardisasi adalah proses pembakuan dengan menentukan kriteria, spesifikasi, kualitatif, dan kuantitatif sarana dan prasarana kerja aparaturmeliputi ruang kerja, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas. prasarana kerja aparatur adalah segalaberupa gedung negara. ruang kerja adalah tempat yang digunakan aparatur pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan. perlengkapan kerja adalah alat kantor dan kelengkapan kantor yang digunakan aparatur untuk melaksanakan tugas menurut fungsi dan kedudukan pejabat dan pegawai yang memakainya, serta menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan. kendaraan dinas adalah kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan sarana transportasi lain milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah,yang menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan atau aparatur pemerintah. standar luas bangunan gedung negara adalah standar luasan yang digunakan untuk bangunan gedung negara yang meliputi gedung kantor, rumah negara, dan bangunan gedung negara lainnya. kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah daerah adalah perumusan rincian kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan fungsi dan tingkat jabatpemerintah daerah adalah pejabat dan pegawai lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa barat antara lain pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pelaksana. bagian kedua maksud dan tujuan paragraf maksud standardisasi sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah dimaksudkan untuk: mengatur perencanaan, penganggaran, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja aparatur secara efisien dan efektif, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan kepastian dalam pengaturan dan keadilan bagi aparatur dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan tingkat jabatan dan fungsinya, dan memberikan jaminan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelayanan umum, dan kemudahan bagi aparatur pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. paragraf tujuan standardisasi sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah daerah provinsi bertujuan untuk menjamin: terwujudnya kelancaran proses pelaksanaan tugas aparatur sesuai tugas pokok dan fungsinya, tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah daerah provinsi, terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah provinsi yang proporsional sesuai dengan tingkat jabatan dan fungsinya, dan terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dan kelancaran hubungan kerja antar aparatur pemerintah daerah provinsi. standardisasi sarana dan prasarana kerja aparatur sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur ini merupakan standar minimal dan standar maksimal sesuai kemampuan keuangan daerah. bab standardisasi sarana kerja aparatur pemerintah daerah bagian kesatu umum standardisasi sarana kerja aparatur pemerintah daerah provinsi meliputi: perlengkapan kerja, ruang kerja, dan kendaraan dinas, bagian kedua perlengkapan kerja standar kebutuhan sarana kerja aparatur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkanstandar sarana kerja aparatur sebagaimana dimaksud pada berupa peralatan kerja pada unit unit pelayanan masyarakat, unit penelitian, laboratorium, pusat pendidikan dan latihan, pendidikan, arsip, perpustakaan rumah sakit, dan unit khusus lainnya diatur tersendiri dengan keputusan gubernur berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan barang yang ditetapkan oleh masing masing kepala perangkat daerah. bagian ketiga ruang kerja (l) standar ruang kerja aparatur pelaksanaannya diprioritaskan pada gedung negara pembangunan baru atau renovasi besar. elemen ruang kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi lantai, dinding, plafon, furniture dan kelengkapannya. desain ruang kerja terkait interior kantor harus memperhatikan pengaturan tata ruang kantor, warna, material, furniture, pencahayaan, dan pengkondisian udara. ruang kerja didasarkan pada prinsip ergonomis, ruang bebas dibawah kursi harus tersedia agar aparatur pemerintah daerah provinsi dapat menemukan kaki sebesar derajat atau lebih dan ruang bebas dibawah meja sehingga dapat meluruskan kaki. warna cahaya yang direkomendasikan untuk kantor adalah cool white atau putih, bright white atau putih cerah dan daylight atau putih sangat cerah. bagian keempat, yaitu: gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerahgunaan kendaraan dinas operasional hanya untuk kepentingan dinas dan tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap bentuk, warna, identitas, dan fungsi kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganbab iii standardisasi prasarana kerja aparatur pemerintah daerah bagian kesatu umum standardisasi prasarana kerja aparatur pemerintah daerah provinsi meliputi: gedung negara, dan rumah negara. bagian kedua gedung negara standar gedung negara yang berupa kantor pemerintah daerah provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi luas dan persyaratan teknis keandalan bangunan. jumlah lantai bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling banyak (delapan) lantai. ketentuan standar gedung negara lainnyagedung negara harus memenuhi prinsip penyelenggaraan gedung negara, yaitu: memperhatikan proporsi koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan, mengutamakan prinsip efisiensi penggunaan sumberdaya alam untuk tujuan penyelenggaraan bangunan, menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat atau disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, memiliki fasilitas closed circuit television cctv), dan gedung negara meliputi: ruang kerja, ruang rapat, ruang arsip, ruang laktasi untuk menyusui, lahan parkir, gudang, tempat penitipan anak tpa) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kantin, dan ruang lainnya disesuaikan dengan tugas fungsi perangkat daerah unit pelaksana teknis daerah. bagian ketiga rumah negara standar rumah negara ditetapkan berdasarkan jabatan, luas dan persyaratan teknis keandalan bangunan. rumah negara disediakan bagi pejabat negara dan pejabat struktural dan aparatur lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun ditetapkan paling banyak (dua) lantai. ketentuan standar rumah negara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. bab pembinaan dan pengawasan koordinasi pembinaan dalam rangka pelaksanaan peraturan gubernur ini dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan perangkat daerah berdasarkan kewenangannya. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan gubernur ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional dan pengelola barang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing masing. bab ketentuan lain lain penerapan standardisasi sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah daerah provinsi jawa barat dikecualikan pada gedung gedung yang memiliki nilai sejarah dan budayastandardisasi sarana dan prasarana kerja berita daer:metarif berdasarkan harga crude palm oil termasuk bawah diatas atas atas atas atas atas jenis layanan dalam pos satuan atau samarbd palm klein dalam kemasan per ton bermerey46: administrasi kementerian sya nin9730213wwnwjdih.kemenkeu.go.idf.jdih.kemenkeu.go.idplt. kepala bagian administrasi kementerian syah nin9730213: lampiran ane ri) keuangan peraturan menteri keuangan republik indonesiatermasuk bawah diatas diatas diatas dibiji sawit, dan kernel kelapa per ton sawit buah sawit bungkil oil cake) dan residu per ton padat lainnya dari buah sawit dan kernel sawit tandan buah kosong dari kelapa per ton sks moda alis mia misi cangkang kernel sawit dalam per ton bentuk serpih: dan bubuk dengan ukuran partikel meshcrude palm klein per ton (hmm saman ana palm kernel fatty acid distilat per ton sunan split fatty acid dari crude palm per ton oil, crude pair kernel oil, dan atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebassplit palm fatty acid distilat per ton (safad) dengan kandungan asam split palm kernel fatty acid per ton distilat skuad) dengan kandungan asam lemak bebas yo0 refined, breached, and per ton deodorized rbd) palm klein be: ttd aaaa one rbd palm starin per ton hmm msc min go.id!isiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri diperlukan suatu perencanaan kebutuhan yang terarah, optimal, akuntabel dan berkeadilan pada kementerian lembaga, bahwa guna mewujudkan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu adanya suatu standardisasi berupa standar barang dan standar kebutuhan, bahwa sesuainetapanmengingat undang undang nomor .jdih.kemenkeu.go.id nya menteri keuangan republik indonesia ,. www .jdih.kemenkeu.go.id agar gi (iga neng ikan gan menteri keuangan republik indonesia standar barang dan standar kebutuhan bmn berupa aadb dinas operasional jabataadb dinas operasional jabatan, dan pengelola barang dalam menelaah perencanaan kebutuhan bmn dalam bentuk pengadaan aadb dinas operasional jabatan yang disusun oleh pengguna barang. standar barang dan standar kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum aadb dinas operasional jabatan yang dapat dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. standar barang dan standar kebutuhbmn berupa aadb dinas operasional jabataadb dinas operasional jabatan yang diatur dalam peraturan menteri ini didasarkan pada peraturan menteri keuangan mengenai perencanaan kebutuhan bmn. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar. www .jdih.kemenkeu.go.id s3, ld, rcb. bep kepala bagian #g) kementrian din umum giartop nip www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia kaki nomor pmk. standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa alat angkutan darat phk bermotor dinas operasional jabatan dalam negeribarang mesin tea suv sport utility vehicles) bensin mpv tau ata multi vehicle multi purpose vehicles) diese ptn kepada bagian fe kementerian biru |), tirto nip kap www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran nomor pmk oop otg indonesia nomor po, standar barang dan standar kebutuhan barang tr) milik negara berupa alat angkutan darat ik bermotor dinas operasional jabatan dalam tau negeri simaskebutuhan men nan aan kanan aan sedan dan atau menteri dan yang setingkat suv sport utility kualifikasi vehicles) wakil menteri dan yang setingkat sedan suv kualifikasi eselon dan yang setingkat sedan suv kualifikasi eselon dan yang setingkat kualifikasi eselon ila dan yang setingkat kualifikasi eselon ilb dan yang setingkat kualifikasi eselon iii dan yang setingkat, mpv yang berkedudukan sebagai multi purpose kualifikasi kepala kantor vehicles) eselon dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah mpv kualifikasi kerja minimal (satu) kabupaten kota eselon dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah sepeda motor kualifikasi kerja kurang dari (satu) kabupaten kota menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro salinan, sesuai aslinya kepada biro s u.b. pen kepala bagian do: menteri any) cuacadangan dana alokasi wnwjdihkemenkda.go.id khusus fisiknggunaan cadangan dak fisik kepada kepala ppn setempat. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan penggunaan cadangan dak fisik sebagaimana dimaksud pada menjadi bagian dari yang merupakan persyaratan penyaluran dak fisik tahun anggaran sebagaimana diatur dalammw.jdih.kemenkeu.go.o mum andriana tea, ning o21 aria jenis lampirformat surat pernyataan kesanggupan daerah penyelesaian kegiatan cadangan dak fisik kop pemerintah daerah surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan cadangan dana alokasi khusus fisik sampai akhir tahun anggaran yang bertandatangan bawah ini: nama jabatan menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi kabupaten kota . bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan kegiatan tahun anggaran atas kegiatan yang didanai dari cadangan dana alokasi khusus fisik tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan rincian sebagai berikut: bidang subbidang pagu rp) ber too demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. kanan aman aan nip . tembusan yth.: kepala (sebutkan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah), dan kepala (sebutkan organisasi perangkat daerah pelaksana dak fisik). petunjuk pengisian diisi nama lengkap penandatangan surat pernyataan yaitu kota bagi daerah kota. obi pagi cadangan dari banana sasa ema pista tmn sidansempata plt. kepala bagian minta opsi kementerian "mas ardiansyah # . nin9780213:cadangan dana alokasi khusus fisik tahun anggaran yang selanjutnya disebut cadangan dak fisik adalah dana alokasi khususaplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran yang selanjutnya disebut aplikasi krisna adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka perencanaan dan penganggaran dak fisik mulai dari pengusulan, penilaian, sinkronisasi dan harmonisasi dan penyusunan dokumen rencana kegiatan yang diakses melalui jaringan berbasis webpengalokasian cadangan dak fisik dialokasikan pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus. kriteria umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah, memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan perekonomian daerah, mendukung ketahanan pangan, dan atau mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi: kegiatan yang akan didanai dari cadangan dak fisik bukan merupakan usulan kegiatan baru, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal: dan dapat diselesaikan pada sisa tahun anggaran berdasarkan kriteria, yang akan didanai dari cadangan dak fisik. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak. bidang sebagaimana dimaksud pada meliputi: perumahan dan pemukiman, industri kecil dan menengah, cc. pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, jalan, air minum, sanitasi: irigasi, dan j . transportasi perdesaan. berdasarkan berita acararhitungan alokasi cadangan dak fisik per jenis bidang subbidang per daerah. perhitungan alokasi cadangan dak fisik per jenis bidang subbidang per daerah sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan: detail rincian kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan tahun anggaran yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan kementerian negara lembaga teknis terkait dalam aplikasi krisna, dan detail rincian kegiatan yang belum terdapat dokumen pengadaan barang jasa yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada kementerian keuangan melalui aplikasi rowspan sampai dengan tanggal maret alokasi cadanganperubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berdasarkan perhitungan alokasi cadangan dak fisik sebagaimana dimaksud dalam dan alokasi cadangan dak fisik sebagaimana dimaksud dalam pemerintah pusat melakukan penyesuaian rencana kegiatan yang didanai dari cadangan dak fisik dalam aplikasi krisna. penyesuaian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputi rencana kegiatan fisik dan rencana kegiatan penunjang. hasil penyesuaian rencana kegiatan yang didanai dari cadangan dak fisik sebagaimana dimaksud pada dikonsolidasikan dalam aplikasi rowspan. pemerintah daerah melaksanakan kegiatan dak fisik sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada bab iii penyaluran cadangan dak fisik penyaluran cadangan dak fisik dilakukan per jenis dalam (dua) tahap. penyaluran cadangan dak fisik per jenis sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan: per bidang untuk bidang cadangan dak fisik yang tidak memiliki subbidang, atau per subbidang untuk bidang cadangan dak fisik yang memiliki subbidang. penyaluran cadangan dak fisik sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan: tahap paling cepat bulan juli dan paling lambat minggu kedua bulan september sebesar (lima puluh persen) dari pagu alokasi, dan tahap paling cepat minggu ketigaatau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari cadangan dak fisik. dalam hal nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada kurang dari (lima puluh persen) dari pagu alokasi, cadangan dak fisik tahap tidak disalurkan. penyaluran cadangan dak fisik sebagaimana dimaksud dalam dilakurencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara lembaga teknis terkait: daftar kontrak kegiatandan surat pernyataan kesanggupan daerah untuk menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran dan tahap berupa: laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75y6 (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima rekening kas umum daerah dan capaian keluaran (output) kegiatan per jenis per bidang subbidang yang menunjukkan paling sedikit (lima puluh persen) sampai dengan tahap) (seratus persen) kegiatan cadangan dak fisik per jenis per bidang subbidang, dan foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan cadangdengan ketentuan: tahap paling lambat tanggal agustus dan tahapbangka dan angkapelaksana harian kepala daerah. daftar kontrak kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf angka kegiatan. daftar kontrak kegiatan sebagaimana dimaksud pada sebagai pemenuhan salah satu persyaratan penyaluran tahap dapat berupa satu kontrak kegiatan fisik selain kegiatan penunjang. dalam hal penyaluran tahap dilakukan sebelum seluruh kontrak tercantum dalam daftar kontrak sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat melakukan pemutakhiran data daftar kontraklaporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan cadangan dak fisik per jenis per bidang subbidang sebagaimana dimaksud pada huruf angka telah direvisi oleh inspektorat daerah provinsi kabupaten kota dan disertai dengan rekapitulasi surat perintah pencairan dana atas penggunaan cadangan dak fisik per jenis per bidang subbidang. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) sebagaimana dimaksud pada memuat informasi tambahan berupa pemutakhiran jumlah tenaga kerja yang digunakan sampai dengan penyelesaian kegiatan. dalam hal tidak terdapat foto dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada huruf angka informasi titik koordinat dilakukan secara terpisah dari foto realisasi fisik. format surat pernyataan kesanggupan daerpenyaluran cadangan dak fisik. babdengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang aa. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan penerimaan untuk otonomi khusus, bahwa ketentuan mengenaiotonomi khusus sebagaimanalum menampung ketentuan yang didelegasikan padaundang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh dan untuk melaksanakan ketentuanperlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan penerimaan dalam rangkkwidth kemenkeu.cola dalam hal kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan dalam rangka otonomi khususdalam rangka otonomi khusus. dalam haldaerah tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus kepadorat jenderal perimbangan keuangan. bab penundaan penyaluran dan penyaluran kembali penerimaan dalam rangka otonomi khusus dalam hal kepala daerah melakukan penyalahgunaan pengelolaan penerimaan dalam rangkpenerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berjalan sesuai jenis penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang disalahgunakpenerimaan dalam rangka otonomi khusus sebesar (dua puluh persen) dari pagu alokasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berjalan yang disalahgunakan sebagaimana dimaksud pada www jdih.kemenkeu.o di penundaan penyaluran penerimaan dalam rangkluruhnya, penundaan penyaluran dilaksanakan pada penyaluran penerimaan dalam rangka otonomi khususbagian dan nilai penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan kurang dari nilai penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada penundaan penyaluran pada tahun anggaran berjalan dilakukan sebesar nilai penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan dan selanjutnya selisih penundaan penyaluran tersebut dilaksanakan pada penyaluran penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berikutnya. menteri keuangan menyalurkan kembali penerimaan dalam rangkaerah yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam dari pemerintah daerah. dalam hal pencabutan dan alima belas) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan, penerimaan dalam rangkpenerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berikutnya. dalam hal penyaluran kembali penerimaan dalam rangkpenerimaan dalam rangka otonomi khusus yang disalurkan kembali dalam perubahan apbd tahun anggaran berkenaan. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: indikasi kebutuhan dana tkd penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk dti tahun anggaran disusunnyusunan rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam dan untuk dti tahun anggaran menggunakan pagu alokasi dti yang diusulkan oleh provinsi,untuk tahun anggaran kepada gubernur paling lama minggu kedua bulan mei tahun hasil evaluasi atas rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada huruf diterima oleh bupati dan wali kota paling lama minggu keempat bulan mei tahun hasil penyesuaian rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf diterima oleh gubernur paling lama minggu pertama bulan juni tahun gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf serta kompilasi rencana anggaran dan program penggunaan kabupaten kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada hurufpertama bulan juni tahundimaksud dalam untuk tahun anggarketiga bulan mei tahun pelaksanaan pembahasan hasil revi rencana anggaran dan program penggunaan provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk tahun anggaran paling lama minggu kedua bulan juni tahun gubernur menyampaikan penyesuaian rencana dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun anggaran paling lama minggu ketiga bulan juni tahununtuk tahun anggaran kepada gubernur paling lama bulan mei tahun usulan alokasi dti dari pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf untuk tahun anggaranjuni tahun il. indeks kinerja pengelolaan dana otonomi khusus untuk perhitungan alokasi dana otonomi khusus tahun anggaran antarprovinsi dan antarkabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf terdiri atas: lpa dana otonomi khusus dengan bobot (empat puluh persen), penetapan peraturan daerah mengenai apbd tepat waktu dengan bobot (empat puluh persen), dan penyampaian perbaikan rencana penggunaan dana otonomi khusus berdasarkan hasil evaluasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangandengan bobot (dua puluh persen): penilaian lpa dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf angka didasarkan pada persentase nilai siapa dana otonomi khusus terhadap total nilai dana otonomi khusus untuk tiap tiap daerah yang dimasukkan dalam interval persentase sesuai dengan nilainya sebagai berikut: interval persentase nita ino www jdih.kemenkeu.go'fd penilaian penetapan peraturan daerah mengenai apbd tepat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf angkainsan 12gambar saman camat pedoman preman oo. penilaian penyampaian perbaikan rencana penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf angka didasarkan pada data kepatuhan penyampaian perbaikan rencana penggunaan dana otonomi khusus dari tiap tiap daerah dalam laporan hasil revi atas perbaikan rencana penggunaan dana otonomi khusus yang dimasukkan dalam kriteria nilai sebagai berikut: tera tar penyaluran tambahan dbh migas otsus papua dan aceh triwulan tahun anggaran dilakukan oleh menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dilakukan oleh provinsi kepada kabupaten kota, penyaluran dana otonomi khusus provinsi papua dan dti tahap sebagaimana dimaksud dalam huruf doleh menteri keuangan tanpa syarat jalur, www .jdih.kemenkeu. ola penyaluran dana otonomi khusus provinsi papua dan dti,yang telah sesuai dengan rencana penggunaan dana otonomi khusus dan dti tahun anggaran yang telah dievaluasi sebagaimana diatur dalam pmkberdasarkan hasil revi api daerah:, dalam rangka ketersediaan data rencana penggunaan dana otonomi khusus dan dti tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf angka pemerintah daerah provinsi kabupaten kota menyampaikan program dan kegiatan dti serta rencana penggunaan dana otonomi khusus provinsi kabupaten kota tahun anggarankementerian keuangan c.g. direktorat jenderal perimbangan keuangan menyiapkan format penginputan rencana pengunaan tahun anggaran berbasis web: www .jdih.kemenkeu.solid pemerintah daerah melakukan penginputan rencana penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka kementerian keuangan c.g. direktorat jenderal perimbangan keuangan melakukan revi atas hasil penginputan rencana penggunaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka dan pemerintah daerah mencetak hasil penginputan yang telah direvisi oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan untuk kemudian dibubuhkan tanda tangan sekretaris daerah kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah dan cap dinas serta disampaikan kepada direktorat jenderal perimbangan keuangan, dalam hal pemerintah daerah provinsi kabupaten kota belum menyusun dan atau menyampaikan penyesuaian rencana penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf angka pemerintah daerah provinsi kabupaten kota wajib menyusun dan atau menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan program penggunaan untuk dievaluasi oleh pemerintah, dana otonomi khusus provinsi papua dan dti tahun anggaran yang telah disalurkan digunakan sesuai dengan rencana penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran yang telah dievaluasi oleh kementerian negara lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada huruf penyalurwww jdih.kemenkeu.go. laporan kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian keluaran penggunaan dana otonomi khusus provinsi aceh: rencana penggunaan dana otonomi khusus provinsi aceh tahun anggaran yang telah dalam bentuk dokumen fisik dan file arsip data komputer, laporan kinerja realisasi anggaran dana otonomi khusus provinsi aceh tahap tahun anggaran yang telah direvisi oleh api daerah, dan laporan kinerja capaian keluaran dana otonomi khusus provinsi aceh. laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua dan provinsi aceh sebagaimana dimaksud dalam dan wajib disampaikan oleh pemerintah daerah mulai tahun anggaran dan dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam belum tersedia, penyampaian rencana anggaran dan program penggunaan dan penyampaian syarat penyaluran penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen sesuai ketentuan sebagai berikut: asli laporan dokumen fisik dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya, dan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada angka dipindai dalam bentuk file portable document format pdf) dikirimkan dalam akun surat elektronik (email) resmi direktorat jenderal perimbangan keuangan disertai dengan arsip data komputer. babpenerimaan dalam rangka otonomi khususlembaga pemerintahlembaga pemerintah nonkementerian terkait. usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka otonomi khususpenerimaan dalam rangka otonomi khusus yang diberikan kemudahan penyaluran,penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka otonomi khususpemekaran wilayah provinsi papua, maka: dalam hal daerah baru terbentuk sebelum atau padaalokasikan secara mandiri sejak undang undang daerah baru tersebut diundangkan, ijiprdwww jdih kemenkowsoa dalam hal daerah baru terbentuk setelahhitung secara proporsional dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus daerah induk: penghitungan dana otonomi khusus dan dti daerah baru sebagai daerah mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: variabel penghitungan alokasi dana otonomi khusus dan dti antarprovinsi dan variabeldandana otonomi khusus dan dti daerah baru sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sebagai berikut: dalam hal daerah baru yang dibentuk adalah pemerintah daerah provinsi maka: total dana otonomi khusus dan total dti pemerintah daerah provinsi daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari total dana otonomi khusus dan total dti pemerintah daerah provinsi daerah induk dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, luas wilayah darat dan laut, jumlah oap, dan jumlah kabupaten kotawww jdih.kemenkeu.go.ld dalam hal daerah baru yang dibentuk adalah pemerintah daerah kabupaten kota maka dana otonomi khusus dan dti daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari dana otonomi khusus dan dti daerah induk dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, luas wilayah darat dan laut, dan jumlah oap, pemerintah daerah baru wajib menyampaikan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus setelah pagu apbn tahun anggaran berikutnya disepakati oleh pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat kepada pemerintah untuk rencana anggaran dan program penggunaan daerah baru provinsi dan kepada provinsi untuk rencana anggaran dan program penggunaan daerah baru kabupaten kota untuk dievaluasi dinilai: penyaluran dana otonomi khusus dan dti provinsi papua tahap sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun pertama pemerintah daerah baru dilakukan tanpa dokumen syarat jalur laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus, ketentuan mengenai: formatformat penyesuaiperubahwww jdih kemenkeu.go format berita acara hasil evaluasi dan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam dan huruf serta berita acara hasil evaluasi dan berita acara hasil penilaian atas penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam dan format berita acara hasil evaluasi dan berita acara hasilberjalankabupaten kota dalam (satu) wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam format usulsebagaimana dimaksud dalam format kertas kerja penghitungan alokasi dti antarkabupaten kota dalam (satu) wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ji.surat penyampaian syarat jalur dana otonomi khusus dan dti sebagaimana dimaksud dalam dan format laporan kinerja realisasi anggaran dana otonomi khusus provinsi papua sebagaimana dimaksud dalam m.format laporan kinerja realisasi anggaran dti sebagaimana dimaksud dalam format laporan kinerja realisasi anggaran dana otonomi khusus provinsi aceh sebagaimana dimaksud dalam oo. format laporan kinerja capaian keluaran dana otonomi khusus provinsi papua, dti, dan dana otonomi khusus provinsi aceh sebagaimana dimaksud dalam dan formatberita acara hasil evaluasi dan berita acara hasil penilaian atasrencana penggunaan dana otonomi khusus provinsi aceh tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam dan format lkt sebagaimana dimaksud dalam dan formathuruf angka dan huruf angkdapat perubahan format sebagaimana dimaksud pada perubahan formati ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:an ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi atas dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dan dbh sda tambahan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi transfer daerah yang penggunaannya sudah ditentn mb. "sx kepala bagian administrasi kementerian mas soeharto nip 001format rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus wilayah papuatitik klasifikasi (nomenklatur kran indikator pagu kan kota, koordinat jadwal belanja san, nonfisik keluaran alokasi distrik, (kegiatan opd pelaksanaan ket drnannng enam gubernur bupati wali kota sekretaris daerah kepala bappeda prov. kab. kota . www jdih.kemenkeu.go gbulan pelaksanaan kegiatan diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukd| format penyesuaian perubahan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus wilayah papua form penyesuaian perubahanlokus titik klasifikasi nomenklatur ata indikator pagu (kab kota, koordinat opp ker belanja pron kan fisik non keluaran alokasi distrik, (kegiatan (ai kota fisik( dan desa) ini selam| tel semacam emas| (lil secara let lilit adalah semula bass gubernur bupati wali kota sekretaris daerah kepala bappeda prov. kab. kota . pnamananaan nanas aseanpenerimaan dalam rangka otonomi khusus yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi: penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua, dan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi aceh. bab pejabat perbendaharaan negara penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan dalam rangktin kemenkewcolaketerangan lainnya yang diperlukan diisi dengan rincian rencana anggaran dan program sebelum penyesuaian perubahan diisi dengan rincian rencana anggaran dan program setelahbelumtelah penyesuaian perubahc format.)nnananaannnnannn0 dst. revilana dstpeanenaanansaam sudah belum) sesuai dengan pagu tahun sebelumnya sesuai dengan pagu alokasi dalam apbn9), yang terdiri dari: belanja pendidikan dengan persentase . u1), sudah belum!2 sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang undangan. belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan persentase . belanja lainnya dengan persentase .ti yakni sebesar .(i3) sudah belum( sesuai dengan pagu tahun sebelumnya sesuai dengan pagu alokasi dalam apbn, yang terdiri dari: belanja infrastruktur perhubungan dengan persentase . belanja infrastruktur energi listrik dengan persentase . belanja infrastruktur air bersih dengan persentase .( belanja lainnya dengan persentase .,tambahan dbh migas otsus yakni sebesar .i ju.ide sudah belum! sesuai dengan pagu tahun sebelumnya sesuai dengan pagu alokasi dalam apbn), yang terdiri dari: ww.jdih.kemenkeu.go.id belanja pendidikinfrastruktur dengan persentase . sudah belum!! sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang undangan. belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat dengan persentase sudah belum? sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang undangan. belanja lainnya dengan persentase .(.(? sudah belum@ sesuai dengan pagu tahun sebelumnya sesuai dengan pagu alokasi dalam apbn), yang terdiri dari: belanja pendidikan dengan persentase . belanja kesehatan dengan persentase . belanja infrastruktur dengan persentase .(? belanja bantuan sosial kelembagaan dengan persentase . belanja operasional pemerintahan dengan persentase . belanja untuk mrp dengan persentase . dst. kesepakatan perbaikan: belanja catatan evaluasi hasil kesepakatan konfirmasi perbaikan dst. dst. dst. dst. dst. dst. last. oo. pendidikan dst. dst. dst. dst. dst. dst. belanja lanatakatatat bsi pemberdayaan dst. dst. dst.dst. lingkungan dst. dst. dst. ken pee pen dst. dst. dst. pendidikan dst. dst. dst. dst. dst. dst. infrastruktur dst. dst. dst. belanja bantuan lananannanaan lan li. pemberdayaan dst. dst. dst. masyarakat adat kanan aan nun cl) pihak yang mengevaluasi dana otonomi khusus (bersifat umum) kanan naa nana si) dst. st. w.i8l) kanan kanan naa kanan kanannannan nenek s3) padanan sarana kananaaanaanana dana otonomi khusus (telah ditentukan penggunannya) kanannya anna ana si) st. st. j.3i) kanannannan ana panama anna kana nanananaa ena pananananan naa kanan nana s3) kananananaanan ana s3) dti kanananaananana sana si) st. j. st. kanan a32) panannanaannnaan kananannaannan knnanannaannaan si) kanan aan s3) kanannananan ana tambahan dbh migas otsus kananananannannnn si) st. j. dst.3i) panannannaa ena panannnnnannana keamanan pnanaananan nanas s3) kanan nana anna kananananan nana s3) www jdih kemenkeu.go.liyang dilaksanakan. diisi dengan pengaturan terkait indikator dan kriteria penilaian evaluasindanaan yang diusulkan telah sesuai dengan pagu sesuai dengan pagu tahun sebelumnya untuk evaluasi atas usulan rencana anggaran dan program atau diisi dengan sesuai dengan pagu alokasi dalam apbn untuk evaluasi atas penyesuaian rencana anggaran dan programti. diisi sudah jika pendanaan yang diusulkan telah sesuai dengan pagu |ti. diisi sesuai dengan usulan pendanaan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari tambahan dbh migas otsustambahan dbh migas otsus. www jdih.kemenkeu.go.idldengan belanja yang dievaluasi pada sumber pendanaan bersangkutan. diisi dengan catatan evaluasi pada belanja yang bersangkutan. diisi dengan hasil konfirmasi kepada pihak yang dievaluasi atas catatan evaluasi pada kolom sebelumnya. diisi dengan kesepakatan perbaikan dari pihak yang mengevaluasi atas catatan evaluasi dan hasil konfirmasi. diisi tempat dan tanggal berita acara ditanda berita acara hasil evaluasiberita acara pembahasrovinsi kabupaten kota.) tahun. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . telah diselenggarakan. dst. pembahasan dilaksanakan secara bersama sama, dengan hasil: dasar hukum pembahasan ll. nanas dst.natananannna0 dst. hasil pembahasan terhadap usulan perubahan belanja kegiatan anggaran pertimbangan pertimbangan saran disetujui ditolak perbaikan dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. jas. too belanja lang il. tangan.) lan.) pendidik dst. dst. dst. dst. dst. belanja langka l.ii.i.l9 lang) lang lan. kesehatan dst. dst. dst. dst. dst. belanja lan l.iii.i9 lean) ten) lang pemberi dst. dst. dst. dst. dst. ayan ekonomi masyarat kat belanja lana il. lang) lan) bana) berhulu dst. dst. dst. dst. dst. ngan belanja lain9 il.) langganan) lan) tan) energi dst. dst. dst. dst. dst. listrik belanja lan li.i.i. lang) lan lan) air dst. dst. dst. dst. dst. bersih telekom dst. dst. dst. dst. dst. animasi belanja lana la. tank) kan lan sanitasi dst. dst. dst. dst. dst. lingkung iv. tambahan dbh migas otsus belanja l.& l.(d tana hi) lan far pace era jera belanja lan tan) lan) lan kesehatan dst. dst. dst. dst. belanja . ll. lan) lan) lan infrastru dst. dst. dst. tur belanja ll. li.indo lara) lan lan bantuan dst. dst. dst. dst. dst. pemberi ayan masyarat kat adat berdasarkan persetujuan dan penolakan atas, disepakati sebagai berikut: kesehatan belanja sarana bsi dag.) sam kenangan abangan keadaan co) belanja pns us) d0) sama prana kama on) sasa bantuan sosial lele bagian operasional pemerintah untuk mrp aan ajo aang aaa pendidikan kesehatan belanja senang ana pnnanaaann isi krama anna. pemberian jaan ekonomi masyarakat pesan ud) krnasana dean perak. terhubung peter pena po. energi listrik belanja air eno kemas6 pa. ton era bei kent des versi telekomuni kasi belanja kanan bs) to.) panama panas sarana lingkungan pendidikan kesehatan belanja kemanan onna akan peran. belanja sense isi pon) ana sana pama akan bantuan pemberian aan adat(? kanan tanaman menaanananananan24) pihak yang mengevaluasi dana otonomi khusus (bersifat umum) menaasananananaanana st. j.j.es) dst.j.es) kenanananaanaan120) kanaananananananan pananasanananann00) kanan kenaananananann knanananaananananan dana otonomi khusus (telah ditentukan penggunannya) kenaanananannnnn st. j.es) st. j.j.(@2s) penataan kenanaaanananaanaann kenananananannann20) penaaanananan8 panannananan ana danataaanananan ot) dti banaanananeaaaa os) st. j.&sl st. j.es) denatanananananan. banana penanananann ana menata) kanananananann pena) tambahan dbh migas otsus banaananananannns25) st. j.es) st.( kenaananananansannan. kenaanananananann kenananananananann kenanananasanan27) kantanananananaan kenananananananaaan27)ang dilaksanakan. diisi dengan pengaturan terkait indikator dan kriteria penilaian. diisi dengan belanja yang dievaluasi pada sumber pendanaan bersangkutan. diisi dengan kegiatan yang dievaluasi pada belanja bersangkutan. diisi dengan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan. diisi dengan pertimbangan poin poin yang disetujui pada kegiatan yang bersangkutan. diisi dengan pertimbangan poin poin yang ditolak tidak sesuai pada kegiatan yang bersangkutan. diisi dengan saran perbaikan untuk poin poin yang ditolak. diisi dengan belanja lainnya pada dana otonomi khusus bersifat umum block granitanggaran semula (anggaran yang dilakukan perubahan). diisi anggaran belanja terkait pada anggaran semula (anggaran yang dilakukan perubahanusulan perubahan yang diajukan. diisi anggaran belanja terkait pada usulan perubahan yang diajukanperubahan yang disepakati. diisi anggaran belanja terkait pada perubahan yang disepakati. diisi tempat dan tanggal berita acara ditandaw jdih.kemenkeu.go.idempat puluh lima) hari kalender. sebagaimana dimaksud pada berakhirelah terisi kembali sebagai pejabat definitif. (l)kd untuk penerimaan dalam rangka otonomi khususpenerimaan dalam rangka otonomi khusus beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait, menyampaikan rka bun penerimaan dalam rangk: www jdi kemenkougoli. diisi dengan nama lengkaplengkapkertas kerja penghitunga provinsi dan agregat kabupaten kota perhitungan alokasi dana otsus (yang bersifat umum) belanja belanja belanja belanja fungsi belanja belanja total proporsi total belanja per nilai alokasi nilai alokasi nama fungsi fungsi fungsi perumahan fungsi fungsi bel fungsi antara provinsi dana otsus bagian provinsi daerah pelayanan ketertiban lingkungan fasilitas pariwisata perlindungan yag per dan agregat se provinsi dan agregat umum keamanan hidup umum budaya sosial nasi kabupaten kota kabupaten kota . provinsi pee eta tee kab pom (ka. oo. dos ema perhitungan alokasi dana otsus (yang telah ditentukan penggunaannya) belanja belanja belanja total proporsi total belanja nilai alokasi fungsi fungsi fungsi belanja per per fungsi antara nilai alokasi bagian provinsi dan agregat nama daerah dana otsus ekonomi pendidikan kesehatan fungsi provinsi dan agregat se provinsi kabupaten kota bobot bobot bobot berbobot kabupaten kota total . . kab kota ane ratu aura meter jabatan nett see ebt url umj ist tam total provinsi ee www dihkemenkeu.go.idl perhitungan total alokasi dana otsus bagian provinsi dan agregat kabupaten kota nilai alokasi bagian provinsi nilai alokasi bagian total nilai alokasi total nilai aga nagan proporsi penyesuaian alokasi setelah dan agregat kabupaten kota provinsi dan agregat bagian provinsi dan final proporsi penyesuaian kabupaten kota agregat kabupaten kota proporsi agregat kabupaten kota . . kepala bukan kepala bappeda kepala biro otsus. @width kemenkeu.gold petunjuk pengisian tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit bpk diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pelayanan umumketertiban dan keamanan bpk tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit bpk diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi lingkungan hidup bpk feige pera ban wap any yaa bit umum provinsi, tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit bpk ena ata pak sena umum kabupaten kota, tahun anggaran sebelumnya yang telah diauditpariwisata dan budaya bpk tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit bpk diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perlindungan sosial bpk pagu dau nasional) se provinsi sebelumnya yang telah diaudit bpk dih.kemenkeu.go.id anggaran sebelumnya yang telah diaudit bpk sebelumnya yang telah diaudit bpk tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit bpk sebelumnya yang telah diaudit bpk anggaran sebelumnya yang telah diaudit bpk dan nomor 37x20y6 dan nomor 38x20y6 penggunaannya dari pagu dau nasional) se provinsi diisi dengan rasio nomor terhadapnomor58 dari dari 70y0 diisi dengan perkalian antara nomor dengan diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan www .jdih.kemenkeu. go.id format kertas kerja penghitungan alokasi dana otonomi khusus wilayah papua antarkabupaten kota al. variabel kewilayahan nama jumlah jumlah desa kelurahan ipm idm iafd total variabel . o. tonfa| rpp last to. t.p raja j.ar aja? taj a2. variabel kewilayahan (lanjutan) indeks nama daerah jumlah jumlah luas pun desa ipm idm iafd oap penduduk wilayah distrik kelurahan ikg ikk invers invers jpm invers total konversi ora indeks kinerja variabel indeks nas nilai nama daerah nilai lpa nilai penetapan penyampaian lpa dana penetapan apbd final total indeks dana otsus apbd otsus indeks kinerja nama final konversi alokasi dana otsus alokasi dana otsus y6) daerah skor akhir indeks agregat kabupaten kota agregat kabupaten kota total total alokasi kepala bukan kepala bappeda kepala biro otsus. www sih kemenkeu.so.id petunjuk pengisian diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan diisi sesuai dengan nama daerah kabupaten kota yang bersangkutansesuai dengan nilai jumlah oap kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai jumlah penduduk kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai luas wilayah darat kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai luas wilayah laut kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai jumlah dari luas wilayah darat luas wilayah laut kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai jumlah distrik kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai jumlah desa kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai jumlah kelurahan kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai jumlah desa kelurahan kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai ikg kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai ikk kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai ipm invers kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai idm invers kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai jpm kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan nilai iafd invers kabupaten kota bersangkutan www dih.kemenkeu.go.id diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah oap kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah penduduk kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan bobot dari indeks luas wilayah kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa kelurahan kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai ikg kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai ikk kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai ipm invers kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai idm invers kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai jpm kabupaten kota bersangkutan diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai iafd invers kabupaten kota bersangkutan diisi dengan total nomor dantotal dari nomor (46x34) (47x35) (48x36) (49x37) 50x38) (51x39) (52x40) (53x41) (54x42) (55x43) (56x44 diisi dengan penjumlahan nomor diisi dengan nomor dibagi dengan nomor kali diisi dengan total penjumlahan nomor diisi dengan total penjumlahan nomor diisi dengan total penjumlahan nomor diisi dengan nilai siapa dana otsus kabupaten kota bersangkutan diisi dengan nilai penetapan apbd kabupaten kota bersangkutan duri dengan nilai penyampaian final kabupaten kota bersangkutan dih.kemenkeu.solid doo dit dengan tai nomer terhadap nomor kit tokoh cos diatdengan rasio nomer terhadap nomor soo dengan total nomor gokar gaya gea agregat seluruh kabupaten kota penggunaannya agregat seluruh kabupaten kota 3o dis sesuaidengan mama daerah yangbersangiulan dih.kemenkeu.gola menandatangani rka bun penerimaan dalam rangkusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran penerimaan dalam rangka otonomi khusus kepada kpa bun penyaluran todd: menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada kpa bun penyaluran todd, dan mengisi target pencapaian output dan realisasi pencapaian output aplikasi pada sistem informasi keuangan daerahkd, mengawasi ketatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran tkd, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran tkd kepada ppa bun pengelolaan todd dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan bun todd,kd: dan melaksanakan dan atau mengembalikan rekomendasi penyaluran tkd untuk penerimaan dalam rangka otonomi khusus. www jdih kemenkeu.go format usulotonomi khusus provinsi . tahun anggaran . alokasi dana otonomi khusus antara provinsi dan agregat kabupaten kota alokasi yang alokasi yang daerah bersifat ditentukan jumlah persentase umum penggunaannya sal agregat kab kota rp. rp. rp. . alokasi dana otonomi khusus antar kabupaten kota alokasi yang daerah alokasi yang ditentukan jumlah persentase bersifat umum penggunaannya amal kab kota kanannya kenanannaananaa gubernur prov. . kanan (eenannnnnnnnnnnn1121)) www jdih.kemenkeu.go.it petunjuk pengisian diisi sesuai dengan nama daerah provinsi bersangkutan diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan diisi dengan nama daerah provinsi kabupaten kota provinsi bersangkutan diisi dengan besaran usulan alokasi dana otonomi khusus yang bersifat umum bagian provinsi diisi dengan besaran usulan alokasi dana otonomi khusus yang bersifat umum bagian agregat kabupaten kotaprovinsi diisi dengan besaran usulan alokasi dana otonomi khusus yang ditentukan penggunaannya bagian agregat kabupaten kotarasio nomor dibagi dengan nomor diisi dengan rasio nomor dibagi dengan nomorbersifat umum bagian kabupaten kota divisi dengan total penjumlahkabupaten kota divisi dengan total penjumlahan nomor diisi dengan penjumlahan nomor dan divisi dengan total penjumlahan nomor diisi dengan rasio nomor daerah bersangkutan dibagi dengan nomor divisi dengan total penjumlahan nomor diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan diisi dengan tanda tangan gubernur provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani www dih.kemenkeu.go iiberita acara kesepakatan proporsi alokasi dti antara provinsi dan kabupaten kota provinsi . tahun anggaran . pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . telah diselenggarakan pembahasan pembagian proporsi alokasi dana tambahan infrastruktur dti) provinsi .() tahun anggaran . ) yang dilakukan antara pemerintah provinsi . dengan seluruh kabupaten kota wilayah provinsi .). pembahasan dilaksanakan secara bersama sama, dengan hasil sebagai berikut dasar hukum pembahasan nannananannan8 dst. penghitungan proporsi alokasi dti provinsi . dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pendanaan atas program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi (lima) tahunan ipjp antara lain: program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi: nnnannannanannanana dst. program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten kota: snananannannannn dst. berdasarkan hasil pembahasan antara pemerintah daerah provinsi . dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten kota wilayah provinsi . maka diperoleh kesepakatan sebagai berikut bagian provinsi sebesar rp. . atau sebesar . dari total alokasi dti yang diperoleh provinsi . bagian agregat kabupaten kota sebesar rp. . atau sebesar . y014) dari total alokasi dti yang diperoleh provinsi . catatan pembahasan anananansanan0rana menanam perwakilan tiap tiap pihak kanan) kanan) kanan) bnaannanaannanan kanan kenaananananannanaa108) kenaaneananaa kanan) menaaaaaanananea petunjuk pengisian diisi dengan tahun saat kegiatan dilaksanakan diisi dengan dasar hukum yang melandasi kegiatan yang pama esa aakanyangjaa danoleh kabupaten kota diisi dengan nilai rupiah yang diterima oleh provinsi berdasarkan hasil sana diisi dengan besaran persentase bagian provinsi terhadap total alokasi aan serangan diisi dengan nilai rupiah yang diterima oleh agregat kabupaten kota bersarang diisi dengan besaran persentase bagian agregat kabupaten kota map akan dit bangka diisi dengan gubernur wakil gubernur sekretaris daerah dan nama pecahan aer penis kabupaten kota diisi dengan tanda tangan gubernur wakil gubernur sekretaris maan pemerintah der pro kabupaten format kertas kerja penghitungan alokasi dti antarkabupaten kota dalam (satu) wilayah provinsi kertas kerja perhitungan alokasi dana tambahan infrastruktur antar kabupaten kota provinsi .! tahun anggaran . perhitungan indeks kewilayahan indeks kewilayahan kab kota total oap ikk luas oap ikk kewilayahan darat laut total bobot aha perhitungan indeks infrastruktur indeks infrastruktur nama invers invers invers invers invers invers invers invers total indeks daerah jalan rasio presenta presenta persen rasio persentase cite ase persentase infrastruktur konversi tidak akses akses ase tidak akses indeks kab kota elektrik nasi: elektronika akses air naa sinyal mantap kasi air sanitasi sinyal mantap bersih sanitasi seluler infrastruktur bersih layak seluler layak jumlah perhitungan alokasi dana tambahan infrastruktur nama daerah indeks kewilayahan indeks konversi indeks akhir total dti bag. kab kota agregat) alokasi dti kab kota final kepala bukan kepala bappeda kepala biro otsus.(l) www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian diisi dengan penjumlahan nomor dan nomor8 ditsidengandatajumlah oap 9bisidengan penjumlahan nomor8 bapa bean kabupaten kota bersangkutan ana asap ena aan terhadap nomor terhadap nomor dih.kemenkeu.go.if provinsi) terhadap provinsi) terhadap nomor terhadap nomor diisi dengan alokasi dti bagian agregat kabupaten kota usulan provinsi sesuai berita acara kesepakatan pembagian alokasi dti antara antena ran aan mar bappeda kepala biro otsus provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas www .jdih.kemenkeu. co.idtambahan infrastruktur provinsi . tahun anggaran .?) alokasi dti antara provinsi dan agregat kabupaten kota alokasi dti antar kabupaten kota dekan kesana gubernur prov. . manna nana (ee) www .jdih.kemenkeu. co.id petunjuk pengisian bersangkutan kabupaten kota didengar penahan peter didengar rasio nomor gitar dengan nomer pisidengan penjumlahan nomor (dan nomer nomor cap dinas www jdih.kemenkeu.go.ik bab iii penganggaran tkd untuk penerimaan dalam rangka otonomi khusus kpa bun pengelolaan dana transfer umum mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana tkd untuk penerimaan dalam rangkkd untuk penerimaan dalam rangkkepada direktur jenderal anggaran paling lama bulan februari tahun anggaran sebelumnya. penyusunan dan penyampaikd penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada untuk dana otonomi khusus provinsi papua serta dana otonomi khusus provinsi aceh disusun dengan memperhatikan besaran usulan indikasi kebutuhan dana tkd untuk dau. indikasi kebutuhan dana tkd penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk dti, disusun dengan memperhatikan antara lain: kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan percepatan pembangunan papua, kemenkeu.gola format surat penyampaian syarat jalur dana otonomi khusus dan dti surat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana otonomi khusus dana tambahan infrastruktur kop instansi . nomor pa) lampiran . banana perihal la. kenaanasasansn berdasarkan ketentuan . peraturan menteri keuangan nomor . tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus, terlampir disampaikan dokumen syarat penyaluran dana . tahap . tahun anggaran . sebagai berikut caca. dst. dapat kami sampaikan bahwa realisasi kinerja anggaran apbd provinsi kab. kota . untuk dana . sampai dengan tahap . sebesar rp. . (. y0) sehingga sampai dengan laporan ini dibuat terdapat sisa dana sebesar rp. . (. yo) dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana . tahun anggaran ., kami mohon kiranya dana. tahap . sebesar rp. . kiranya dapat untuk dapat disalurkan. apabila dalam penyampaian dokumen syarat penyaluran dana . tahap . tahun anggaran . belum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku maka kami siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. demikian kami sampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. kaaannanaa ana knaanannanana tembusan l. dst www jdih.kemenkeu.go.ld petunjuk pengisiankop instansi masing masing daerah. diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian dimaksud. diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian dimaksud. diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian dimaksud. diisi dengan tujuan surat yaitu direktur jenderal perimbangan keuangan. diisi dengan perihal surat penyampaian dimaksud. diisi dengan nama tempat daerah tujuan surat jakarta). diisi sesuai dengan yang merujuk tentang ketentuan penyaluran dana otsus dti sesuai tahapan. diisi dengan nomor pmk yang mengatur pengelolaan penerimaan dalam rangka otsus. diisi dengan pilih salah satu tahap i ii ii sesuai dengan tahapan pelaporan. diisi dengan tahun anggaran pelaporan diisi dengan rincian dokumen syarat penyaluran masing masing tahap sesuai dengan yang diatur dalam pmk yang mengatur pengelolaan penerimaan dalam rangka otsus. diisi dengan nama daerah provinsi kabupaten kota yang bersangkut iii sesuai dengan tahapan pelaporan. diisi sesuai dengan nilai realisasi penyerapan sampai dengan tahap pelaporan. diisi sesuai nilai persentase realisasi penyerapan sampai dengan tahap pelaporan. diisi sesuai dengan nilai sisa dana sampai dengan tahap pelaporan. diisi sesuai nilai persentase sisa dana penyerapan sampai dengan tahap pelaporan. diisi dengan pilih salah satu dana otonomi khusus dana tambahan infrastruktur. diisi dengan tahun anggaran berkenai iii sesuai dengan tahapan pelaporan. diisi sesuai dengan nilai yang akan disalurkan pada tahap i i! ih.nilai yang akan disalurkan pada tahap i ii ii. diisi dengan tahun anggaran berkenaan. diisi dengan jabatan kepala daerah wakil kepala daerah atau sekretaris daerah. diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani. diisi dengan tembusan apabila diperlukan. www .jdih.kemenkeu. ola format laporan kinerja realisasi anggaran dana otonomi khusus wilayah papua laporan kinerja realisasi anggaran dana otonomi khusus provinsi kabupaten kota . tahap . tahun anggaran . yang bertanda tangan bawah ini nama pdadaanaaaanannaanaa jabatan bkananaananananan aan). penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari akun tahap pnaananannananaanaan tahap anaaaaaananananannanaaaanan tahap iii? loco inna total mkanananannanananannanana realisasi belanja melalui sp2d daerah sampai dengan tahap sebelumnya rp? senen sisa dana otonomi khusus: dana otonomi khusus plantae ana dana otonomi khusus .) total padan belanja pagu realisasi sisa keterangan belanja pagu capaian keluaran dana otsus (yang bersifat umum) dana otsus (yang telah ditentukan penggunaanya) pemberdayaan |. . . . . ekonomi masyarakat total dana otsus ina c5) eng nya cin.) . . . ot1,25y6akanan ananta kenanananaanan (ennnaananannn oi) ww.jdih.kemenkeu.go.ili petunjuk pengisian masing masing daerah penandatanganan diisi dengan nilai total pagu alokasi dana otonomi khusus yang tem daerah tah anggaran berkenaan tahannya tahap tahap tahap iii aan mean laporan disampaikan yan laporan disampaikan dana otonomi khususdih.kemenkeu.go.if format laporan kinerja realisasi anggaran dana tambahan infrastruktur laporan kinerja realisasi anggaran dti provinsi kabupaten kota . tahap .? tahun anggaran . yang bertanda tangan bawah ini nama bngaananannanannnaaa jabatan bnkaakananaanaaaaaaaaa menyampaikan laporan kinerja realisasi anggaran dti sebagai berikut pagu alokasi . j.id penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari akun tahap bankataatalaaaana oi) tahap padkaaaaaanaanea ana total bnatananaananaaaaanaaann realisasi belanja melalui sp2d daerah sampai dengan tahap sebelumnya seen sisa dti: rp. belanja pagu realisasi sisa keterangan pagu capaian keluaran sanitasi unp . .os) lingkungan laporan kinerja realisasi anggaran dti ini telah melalui revi api daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. danang manaasananaanann penananananann dih.kemenkeu.go i petunjuk pengisian masing masing daerah penandatanganan jaman nan bere pada tahun anggaran berkenaan tahannya tahap tahap ii) pia aka ana laporan disampaikan daa laporan disampaikan.jdih.kemenkeu. so. format laporan kinerja realisasi anggaran dana otonomi khusus provinsi aceh laporan kinerja realisasi anggaran dana otonomi khusus provinsi aceh tahap . tahun anggaran . yang bertanda tangan bawah ini nama dennannananaanaanaan ana jabatan ddakaaaanana anna jj.is penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari akun tahap banana tahap ankaannannnananaaaaannanan tahap iil nona total bnnananananaananannannn realisasi belanja melalui sp2d daerah sampai dengan tahap sebelumnya sisa dana otonomi khusus: rp. jj.ii.i9 realisasi belanja pagu asi capaian keterangan belanja pagu keluaran dana otonomi khusus pengentasan . . kemiskinan kesehatan ot0| doaeakaanang kanan menananananananan (eenananaaan21)) kinerja pelaksanaan dti tahun anggaran sebelumnya, dan kemampuan keuangan negara. ketentuan mengenai indikasi kebutuhan dana tkd penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk tambahan dbh migas otsus dan pengalokasian tambahan dbh migas otsus diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan dbh. bab pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua bagian kesatu penerimaan provinsi dan kabupaten kota dalam rangka otonomi khusus provinsi papua penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tambahan dbh migas otsus provinsi papuahubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, dana otonomi khusus provinsi papua, dan dti. dana otonomi khusus provinsi papua sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: dana otonomi khusus yang bersifat umum, dan dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan. www jdih.kemenkeu.go petunjuk pengisian tahannya tahap tahap i1 tahap iii laporan disampaikan laporan disampaikan diisi dengan nilai sisa dana otonomi khusus prov. acehformat laporan kinerja capaian keluaran dana otonomi khusus dan dti laporan kinerja capaian keluaran dana otsus yang bersifat umum dana otsus berbasis kinerja dtt provinsi kabupaten kota.oooooood sampai dengan tahap . tahun anggaran . penyerapan anggaran urusan klasifikasi provinsi belanda lokasi ket. kabupaten indikator volume satuan volume satuan realisasi s.d. basis tahap . kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa kegiatan kegiatan dalam laporan kinerja capaian keluaran ini telah sesuai dengan rencana anggaran dan program penggunaan . tahun anggaran . kanan anna nana kaakanana nana widi kemonkoscoid petunjuk pengisian berjalan program, kegiatan dan sub kegiatan disisesuat dengan momenktetr urusan provinsi kabupaten kota diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai undang undang (contoh: belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat) sinaga opisdnenameoommemaa nomor dengan nomor sesuai nomor bukan dan diberi cap dinas bukan format rencana anggaran dan program penggunaan siapa penerimaan dalam rangka otonomi khusus wilayah papua rencana anggaran dan program penggunaan siapa penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi kabupaten kota . provinsi . tahun anggaran . data siapa yang berasal dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus: site dana taua ller orang siter dana otsus spesies gran stem dana tambahan intasemktur site dana tabanan dbh migas oma) toomantonasiwa rencana penggunaan siapa yang berasal dari dana otonomi khusus jenis urusan indikator pagu kab titik pendanaan keg. ta. bana kegiatan keluaran kasi lokasi kab koordinat sebelumnya ta. ii. rencana penggunaan siapa yang berasal dari dana otonomi khusus target kode kegiatan pendanaan keg. ta. www .jdih.kemenkeu.go iii. rencana penggunaan siapa yang berasal dari dana tambahan infrastruktur: target jenis kode kegiatan urusan indikator pagu kab titik pendanaan keg. ta. dana kegiatan lokasi lokasi kota koo ordinat sebelumnya ta. iv. rencana penggunaan siapa yang berasal dari tambahan dbh migas otsus: target pana kegiatan lokasi lokasi kota koo rdi sebelumnya ta. a2) as) nama jabatan www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian diisi dengan tahun anggaran tadinya spa 28biisidengan nomor otonomi khusus, antara lain: siapa dana otonomi khusus blockgrant) siapa dana otonomi khusus spesific grant) siapa dana tambahan infrastruktur siapa dana tambahan dbh migas otsus penanggungjawab kegiatan formatprovinsi kabupaten kota.anananananannn dst. revi rencana anggaran dan program penggunaan lpa penerimaan dalam rangka otonomi khusus dilakukan berdasarkan kriteria indikator: nana dst belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan persentase .ti yakni sebesar rp. yang akan digunakan untuk: belanja infrastruktur perhubungan dengan persentase .: belanja infrastruktur energi listrik dengan persentase .: belanja infrastruktur air bersih dengan persentase .,,tambahan dbh migas otsus: belanja infrastruktur dengan persentase ., belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat dengan persentase . belanja lainnya dengan persentase .(, belanja infrastruktur dengan persentase ., belanja bantuan sosial kelembagaan dengan persentase .: belanja operasional pemerintahan dengan persentase ., belanja untuk mrp dengan persentase ., dst. kesepakatan perbaikan: belanja catatan evaluasi hasil kesepakatan konfirmasi perbaikan di. pnnakaaaaan00) langnnnanananann lan pee jas. ooo ooo)o1| oli pendidikan dst. dst. dst. dst. dst. dst. belanja lannannnananann lan lan)lingkungan dst. dst. dst. pee pen dst. dst. dst. pendidikan dst. dst. dst. dst. dst. dst. belanja langnaaananannn0 lan li) belanja bantuan lana lobi li) pemberdayaan dst. dst. dst. masyarakat adat belanja . larcannnanannnn li)manaananananap kena perwakilan tiap tiap pihak pihak yang dievaluasi kepala bappeda provinsi kabupaten kota .@) kanan kaaananananaaana03) pihak yang mengevaluasi dana otonomi khusus (bersifat umum) kanan ana st. dst.? dena kan annanananannn os) ananta g3) kaaanananana88) kanan daanasanaaaanananan dana otonomi khusus (telah ditentukan penggunannya) kenaananananan a24) last.? dst. benaananananaaaa gs) danaananananannann gs) manaananaanaaan kanan hnanananananananann00) kenaananaananana00) dti keamanan) st. j.3e9 dst.j. kenaakanananaanana bnananaanaananaa kanan os) menaananananaananaan kanaanananananann20) kannananananaannn0) tambahan dbh migas otsus knanananananannan st.?)) st.3e9) kenangan nanas rs) kannanaanannanaana dean gs) benaanannatannnanan krananannannaan penanaman aww.jdih.kemenkeu.go.d petunjuk pengisian khusus anggaran dan program kabupaten kota anggaran dan program provinsi aan ang dilaksanakan diam kan yangaredari dti tangan conan moga jang mantan bersangkutan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari dti. dari tambahan dbh migas otsus ngk jang emban bersangkutan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari tambahan dbh migas otsus. dari dana otonomi khusus yang bersifat umum ngan gale iga bni jaa buatant). bersangkutan. bersangkutan. evaluasi pada kolom sebelumnya. menilai atas catatan evaluasi dan hasil konfirmasi.h.kemenkeu.go.ld bagian kedua perencanaan dan penganggaranilaksanakansampaikan oleh bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud padawwii kemenkes.goa.jdih.kemenkeu.o. format rencana penggunaan dana otonomi khusus provinsi aceh tahun anggaran berjalan rencana penggunaan dana otonomi khusus pemerintah daerah provinsi aceh tahun anggaran . urusan slug provinsi klasifikasi# anggaran!s) unit lokasi1) pdw2 keterangan!! kabupaten belanja indikator volume@ satuan( sss? lam kota cost10 pass tan man kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa rencana penggunaan dana otonomi khusus yang tercantum dalam laporan ini telah terintegrasi dengan apbd tahun anggaran . denkannng senen denatananannaaaasn www jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian program, kegiatan dan sub kegiatan diisi dengan klasifikasi belanja sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh yaitu belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan kegiatan diisi dengan tot anggaran dana otonomi khusus diisi dengan volume keluaran fouipup diisi dengan satuan keluaran (output) pembangunan daerah pembangunan daerah dan diberi cap dinas perencanaan dan pembangunan daerah www .jdih.kemenkeu. go.id format lembar konfirmasi transfer daerah dan dana desa lembar konfirmasi transfer telah terima dari direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum negara melalui ppn rphnananananantannna sejumlah terbilang nanananannanaaanaana untuk keperluan penyaluran dana.) tahap . tahun anggaran . tanggal terima nnnananaananaa aan dana tersebut telah diterima pada rekening kas daerah sebagai berikut: nomor pekan rekening nama donna rekening nama bank pranata) kanan) www dih, kemenkeu.go petunjuk pengisian petulai dgn than drayangdaktan da|patahan nord persamaan nagara ilmuan a|pisdmsnomorkmieks darah terangan www .jdih.kemenkeu. co.iki kota kakatua pro angga giat wins ran pada uru wins tahap otonom saran ken ana peng tar sus una segi vol get ngg giat ema ara sman von karan uan papan atan toko luaran . naa bata besi n28 besi dst. ran . peru real sasi . nan (aa ban tan bra pata tea san nye para mia lee eren haa tes gan ana rak ton omi elah daan evi keadaan bana klip daerah aer sesuai selai nga . . . anaanama annankaah nama. . www pan jdih daan meme enk nan petunjuk pengisian iii. varian diisi dengan nama provinsi yang bersangkutan diisi dengan tahap i ii iii sesuai dengan tahapan pelaporan diis bana sela psu les singa ana jab nama klasifikasi volume pengadaan beasiswa beasiswa siswa s.d. untuk siswa asli papua pembangunan gedung bangunan puskesmas pelatihan kompetensi diklat tuan pemberian bantuan bantuan sosial sembako naai dengan tahap pelaporan berjalan. '' '' ukeluaran diisi dengan pengurangan nomor dan nomornama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dicap dinas naa snn saat bean meneadministrasi kementerian mas soeharto www .jdih.kemenkeu.go.id nip 001m (s5)cc.gubernur melakukanpada huruf dan huruf evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: kesesuaian antara usulan program dengan rencana aksi (lima) tahunan ipjp dan rancangan rkd dengan memperhatikan hasil musrenbang otsus, kesesuaian usulan program dengan kewenanganhuruf width kemenkeu.soba sinergi usulan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain sinergi program dan kegiatan dalam kebijakan prioritas program strategis bersama. kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada merupakan program dan kegiatan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat papua terutama oap dan membutuhkan koordinasi dan harmonisasi dalam pengelolaannya berdasarkan kesepakatan antara gubernur dan bupati wali kota yang dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten kota. kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada paling kurang meliputi: pemetaan program dan kegiatan strategis bersama berdasarkan masing masing kewenangan provinsi kabupaten kota, program dan kegiatan strategis bersama mendukung percepatan pembangunan papua sesuai dengan ipjp dan rencana aksi (lima) tahunan, kebutuhan pendanaan untuk masing masing program dan kegiatan strategis bersama yang menjadi tanggung jawab provinsi dan masing masing kabupaten kota, dan mekanisme pendanaan atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis bersama. kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. www jdih.kemenkeu.golevaluasi terhadap sinergi rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara rencana anggaran dan programdengan ketentuan peraturan perundang undanganpendampingan yangbertujuan untuk memberikan masukan kepada gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pemberian masukan kementerian lembaga kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pendampingan yang dilakukan kementerian keuangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan dengan masukan darioleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh sekretaris daerah kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan sekretaris daerah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota. www jdih kemenkeu.goa dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada terdapat kesepakatan penyesuaian atas rencana anggaran dan program penggunaan, bupati dan wali kota melakukan penyesuaian terhadap rencana anggaran dan program penggunaan berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan kepada gubernur. rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua disampaikan oleh bupati dan wali kota kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam dan diterima paling lama minggu pertama bulan april tahun anggaran sebelumnya. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diterima oleh bupati dan wali kota paling lama minggu ketiga bulan april tahun anggaran sebelumnya. hasil penyesuaian rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam diterima oleh gubernur paling lama minggu keempat bulan april tahun anggaran sebelumnya. dalam hal gubernur tidak melakukan evaluasi atas rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalamdalam huruf dan hurufkemenkeu.kota ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam(l)rencana anggaran dan program penggunaan yang dialokasikan untuk kabupaten kotahasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengwww jdih.kemenkeu.coba, kabupaten, dan kota yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada dancc.penyampaidan hasil evaluasi program dan kegiatan kabupaten kota serta lampiran sebagaimana dimaksud dalam dan diterima paling lama hari kerja terakhir bulan april tahun anggaran sebelumnya. www jdih kemenkouco kementerian keuangan bersama denganhuruf dan huruf pelaksanaan penilaian atas rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh kementerian perencanaan pembangunan nasional dan difasilitasi oleh kementerian keuangan. koordinasi penilaian oleh kementerian perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada antara lain dalam penyusunan mekanisme teknis penilaian serta penyiapan berita acara hasil penilaian. fasilitasi pelaksanaan penilaian oleh kementerian keuangan sebagaimana dimaksud pada antara lain dalam penyelenggaraan penilaian. kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang melakukan penilaian atas rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud pada termasuk tetapi tidak terbatas untuk: kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, kementerian kesehatan:kementerian perdagangan, kementerian perindustrian: kementerian ketenagakerjaan, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, kementerian pertanian, jdih komenkenso.it kementerian kelautan dan perikanan, kementerian perhubungan, kementerian komunikasi dan informatika:oo. kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan kementerian agraria dan tata ruang. penilaian sebagaimana dimaksud padas5) dilakukan sesuai dengan tugas masing masing kementerian lembaga sebagai berikut: kementerian keuangan bertugas melakukan penilaian atas::dan sidin kemenkeu.colidalam negeri bertugas melakukan penilaian atas: kesesuaian penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus dengan ketentuan dalam perundang undangankode dan nomenklatur subkegiatan dengan ketentuan dalam perundang undangan,ketentuan perundang undangan,perencanaan pembangunan nasional bertugas melakukan penilaian atas: kesesuaian rencana anggaran dan program penggunaan dengan ipjp, rpm, dan rencana kerja pemerintah dengan memperhatikan hasil musrenbang otsusrencana anggaran dan program penggunaan dengan ketentuan penggunaan, target keluaran, dan hasil:terkait ipjp provinsi papua. kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait bertugas melakukan penilaian atas: kewajaran unit cost volume satuan keluaran,program yang bersumber dari dana lainnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk dak fisik, dak non fisik, hibah daerah, dan atau belanja kementerian lembaga, sinergi dengan program kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait, rencana anggaran dan program penggunaan yang mendukung pencapaian spm, kesesuaian rencana anggaran dan program penggunaan dengan volume, target keluaran, dan hasil: width kemenkeweoludengan ketentuan perundang undangan, dan penyusunan rencana anggaran dan programpenilaian atas sinergi rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruf angka dan huruf angka dilaksanakan dengan memperhatikan: kesesuaian antara dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan kepatutan dan kewajaran rincian rencana anggaran dan program penggunaan dengan tujuan otonomi khususnyusun indikator dan kriteria penilaian sesuai tugas masing masing kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada penilaian atas rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan tahapan:asing masing melakukan revi rencana anggaran dan program penggunaan berdasarkan indikator dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam www jdih kemenkouso berdasarkan hasil revi sebagaimana dimaksud pada huruf bersama dengan pemerintah daerah provinsi melakukan pembahasan hasil revi rencana anggaran dan program penggunaan. pembahasan hasil revi rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui diskusi kelompok terpadu. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani bersama olehprovinsi. berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi. dalam hal berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat rekomendasi penyesuaian atas rencana anggaran dan program penggunaan, gubernur melakukan penyesuaian terhadap rencana anggaran dan program penggunaan berdasarkan berita acara penilaian dan disampaik.bagaimana dimaksud pada dan ataudan atau menjadi salah satu dokumen evaluasi apbd. www idihkemenkeu.colpenerimaan dalam rangka otonomi khususwww jdih.kemenkeu.go.id pelaksanaan pembahasan hasil revi rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lama minggu kedua bulan mei tahun anggaran sebelumnya. penyampaian penyesuaian rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam paling lama minggu ketiga bulan mei tahun anggaran sebelumnya. (l) . awwidih.kemenkeu.kota (l) rencana anggaran dan program penggunaan atau penyesalannya sebagaimana dimaksud dalam atau dan atau atau dapat dilakukan penyesuaian oleh kepala daerah dengan ketentuan sebagai berikut: terdapat perubahan rencana anggaran dan program penggunaan dalam proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara antara pemerintah daerah dengan dprd dprk sebagaimana dimaksud dalam dan atau nilai rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam atau dan atau atau. penyesuaian atas perubahan rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penerimaan dalam rangka otonomi khusus dan sesuai dengan. penyesuaian rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:rendah dari nilai rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam atau dan atau atau www jauh kemenkeu.belia penyesuaian dilakukan dengan cara mengurangi rincian rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam atau dan atau atau atautinggi dari nilai rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam atau dan atau atau penyesuaian dilakukan dengan menambahkan volume dan atau rincian rencana anggaran dan program penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penerimaan dalam rangka otonomi khusus. bupati dan wali kota menyampaikandalam kepada gubernur. penyampaian penyesuaidalam rangka otonomi khusus masing masing kabupaten kota. penyampaian penyesuaian rencana anggaran penggunaan yang bersumber dari dana otonomi khusus provinsi papua dan dtigubernur melakukan evaluasi atashasil evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati dan wali kota paling lama (sepuluh) hari kerja sejakditerima oleh gubernurevaluasi diterima oleh bupati dan wali kota. gubernur menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan program yang bersumber dari tambahan dbh migas otsusotsus. gubernur menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan program penggunaan yang bersumber dari dana otonomi khusus provinsi papuatujuh) www jdih.kemenkeu.solidpenyesuaian rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud pada dan paling lama (tujuh) hari kerja sejak perubahan rencana anggaran dan program penggunaan diterima. gubernur menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan program penggunaan yang telah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud padapenilaian diterima oleh gubernurtahun berjalan disampaikan oleh bupati dan wali kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan. perubahan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus pada kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling banyak (dua) kalievaluasi diterima oleh bupati dan wali kota.ada provinsi tahun berjalan disampaikan oleh gubernurrubahan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus pada provinsi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling banyak (dua) kali. kementerian keuangan bersamakementerian keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada gubernur. gubernur menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan program penggunaan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud padapenilaian diterima olehusulbagian ketiga pengalokasian tambahan dbh migas otsus provinsi papua sebagaimana dimaksud dalamprovinsi papuatambahan dbh migas otsus provinsi papuamengenai rincian alokasi dbh migas. pemerintah daerah provinsi menyampaikan keputusan gubernur mengenai pengalokasian tambahan dbh migas otsus provinsi papua kepada kabupaten kotaa (sepuluh) hari sejak keputusan gubernur ditetapkan. (l) alokasi dana otonomi khusus provinsi papua sebagaimana dimaksud dalam dihitung setara dengan (dua koma dua lima persen) dari pagu dau nasional yang terdiri atas: dana otonomi khusus yang bersifat umum sebesar (satu persen) dari pagu dau nasional, dlima persen) dari pagu dau nasional. perhitungan alokasi dana otonomi khusus provinsi papua sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai berikutcc.ana otonomi khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan pagu indikatif dau nasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan. perhitungan alokasi dana otonomi khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan variabel: jumlah oap, jumlah penduduk, luas wilayah darat dan laut, jumlah kabupaten kota, variabel: penetapan peraturan daerah mengenai apbd tepat waktu dengan bobot 25y620x (dua puluh persen), dan lpa dana otonomi khusus dengan bobot (tiga puluh lima persen). www jdih kemenkeu.gliacapaian keluaran ,99onilai januari januariatau hasil penilaian diterima oleh kementerian keuangan dari tiap tiap daerah yang dimasukkan dalam interval waktu sesuai dengan nilainya sebagai berikut: kan kementan satujdih.kemenkeu.gim etoohai soraimam penggunaan lpa menyampaikan s0w6 menyampaikan .o00 tidak menyampaikan tas menyampaikan maakmenyampaman| kemenkeu.go.liantarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: pagu alokasi dana otonomi khusus provinsi obg osg obg kotor indikator indeks indikator)) kodok) dau nasional osg coret indikator indeks indikator)| kodok) x1,25y dau nasional kodok @bot kodok nilai variabel)| keterangan: obg alokasi dana otonomi khusus yang bersifat umum (block grant) osg alokasi dana otonomi khusus yang ditentukan penggunaannya (specific grant) kodok indeks kinerja pengelolaan dana otonomi khusus bobot kodok besaran bobot sebagaimana dimaksud dalam bobot indikator besaran bobot yang besarnya sama untuk indikator s.d. indeks indikator (jumlah oap provinsi total jumlah oap seluruh provinsi) din kemenkeu.gol indeks indikator (jumlah penduduk provinsi total jumlah penduduk seluruh provinsi)jumlah distrik provinsi jumlah distrik seluruh provinsi) indeks indikator (jumlah desa dan kelurahan provinsi jumlah desa dan kelurahan seluruh provinsi) indeks indikator (indeks kesulitan geografis provinsi indeks kesulitan geografisindeks indikator (invers indeks pembangunan manusia provinsi invers indeks pembangunan manusia selurukementerian keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi dana otonomi khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam kepada gubernur paling lama pada minggu kedua bulan juli tahun anggaran sebelumnya. dih.kemenkeu.gola gubernur melakukanprovinsi sebagaimana dimaksud dalam dengan menggunakan variabel: belanjabadan pemeriksa keuangan untuk dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam huruf dan belanja luaroleh badan pemeriksa keuangan untuk dana otonomi khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf proporsi alokasi dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannyaketentuan: belanja fungsi pendidikan dengan bobot sebesar (tiga puluh persen), belanja fungsi kesehatan dengan bobot sebesar (dua puluh persen), dan belanja fungsi ekonomi dengan bobot sebesar (lima puluh persen). proporsi alokasi dana otonomi khusus yang bersifat umummenggunakan bobot sama besar. @wwjdihkemenkeu.go s5) formulasi perhitungan alokasi dana otonomi khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten kota sebagai berikut: pagu alokasi dana otonomi khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten kota osg provinsi dan agregat kab kota obg provinsi dan agregat kab kota osg provinsi dan osg agregat kab kota bobot osg indeks indikator osg)| osg obg provinsi dan obg agregat kab kota bobot obg indeks indikator obg)i obg keterangan: osg provinsi dan alokasi dana otonomi khusus osg agregat yang ditentukan kab kota penggunaannya (specific grand) untuk provinsi dan agregat kabupaten kota obg provinsi dan alokasi dana otonomi khusus obg agregat yang bersifat umum (block kab kota grant) untuk provinsi dan agregat kabupaten kota bobot osg besaran nilai yang besarnya untuk tiap tiap indikator variabel dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada bobot obg besaran nilai yang besarnya sama untuk masing masing indikator variabel dana otonomi khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada indeks indikator (jumlah belanja fungsi osg pendidikan total jumlah belanja fungsi pendidikan provinsi dan seluruh kabupaten kota) indeks indikator (jumlah belanja fungsi osg kesehatan total jumlah belanja fungsi kesehatan provinsi dan seluruh kabupaten kota) indeks indikator (jumlah belanja fungsi osg ekonomi total jumlah belanja fungsi ekonomi provinsi dan seluruh kabupaten kota) 100y6 indeks indikator (jumlah belanja pelayanan obg umum total jumlah belanja pelayanan umum provinsi dan seluruh kabupaten kota) indeks indikator (jumlah belanja ketertiban dan obg keamanan total jumlah belanja ketertiban dan keamanan provinsi dan seluruh kabupaten kota) indeks indikator (jumlah belanja lingkungan obg hidup total jumlah belanja lingkungan hidup provinsi dan seluruh kabupaten kota) indeks indikator (jumlah belanja perumahan obg dan fasilitas umum total jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum provinsi dan seluruh kabupaten kota) 100y6 indeks indikator (jumlah belanja pariwisata dan obg budaya total jumlah belanja pariwisata dan budaya provinsi dan seluruh kabupaten kota) indeks indikator (jumlah belanja perlindungan obg sosial total jumlah belanja perlindungan sosial provinsi dan seluruh kabupaten kota) dalam hallebih besar dari (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dana otonomi khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada gubernur melakukan penyesuaian alokasi dana otonomi khusus bagian provinsi menjadi sebesar (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dana otonomi khusus antarprovinsi dan alokasi dana otonomi khusus bagian agregat kabupaten kota menjadi sebesar (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi dana otonomi khusus antarprovinsi.provinsi. alokasi dana otonomi khusus bagian agregat kabupaten kotakabupaten kota. gubernur melakukan perhitungan alokasi dana otonomi khusus antaratau dengan memperhatikan variabel: jumlah oap, jumlah penduduk, luas wilayah darat dan laut, jumlahindeks desa membangun, jumlah penduduk miskin, j . indeks kapasitas fiskal daerah, penetapan peraturan daerah mengenai apbd tepat waktu dengan bobot(dua puluh persen), dan lpa dana otonomi khusus dengan bobot (tiga puluh lima persen). www jdih.kemenkeu.go kiapaan remaja plat capaian keluaran |kabupaten kotaelditerima oleh gubernur dari tiap tiap daerah kabupaten kota yang dimasukkan dalam interval waktu sesuai dengan nilainya sebagai berikut: aeratwaaa a agamarencana bee | penggunaan lpa menyampaikan menyampaikan menyampaikan mop m006 p o5 | tasememamaan s076 300f tatmmamalan|yang selanjutnya disebut indikasi kebutuhan dana tkd adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan tkdkduntuk masing masing kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: pagu alokasi dana otonomi khusus untuk masing masing kabupaten kota osg kab kota obg kab kota osg kab kota (bobot kab kota indeks indikator)| kodok) osg agregat kab kota obg kab kota @bot kab kota indeks indikator)| kodok| obg agregat kab kota kodok bobot kodok nilai variabel)| keterangan: osg kab kota alokasi dana otonomi khusus yang ditentukan penggunaannya (specific grant) untuk kabupaten kota obg kab kota alokasi dana otonomi khusus yang bersifat umum (block grant) untuk kabupaten kota bobot kab kota besaran bobot dari indikator s.d. yang besarnya berdasarkan usulan provinsi kodok indeks kinerja pengelolaan dana otonomi khusus www jdih.kemenkeu.go.ih bobot kodok besaran bobot sebagaimana dimaksud dalam indeks indikator (jumlah oap kabupaten kota total jumlah oap seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) 100y6 indeks indikator (jumlah penduduk kabupaten kota total jumlah penduduk seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) indeks indikator (total luas wilayah darat dan lautdistrik kabupaten kota jumlah distrik seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) indeks indikator (jumlah desa dan kelurahan kabupaten kota jumlah desa dan kelurahan seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) indeks indikator (invers indeks pembangunan manusia kabupaten kota total invers indeks pembangunan manusiaindeks indikator (indeks kesulitan geografis kabupaten kota total indeks kesulitan geografis seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) www jdih kemenkeu.go.iti indeks indikator (invers indeks desa membangun kab kota total invers indeks desa membangun seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) indeks indikator (jumlah penduduk miskin kab kota total jumlah penduduk miskin seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) indeks indikator (invers indeks kapasitas fiskal daerah kab kota total invers indeks kapasitas fiskal daerah seluruh kabupaten kota dalam wilayausulan alokasi dana otonomi khususpaling lama bulan julidengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan @wajah.kemenkeu.gili dalam hal terdapat ketidaksesuaian perhitungan alokasi dana otonomi khusussampai dengan kementerian keuangan dapat langsung melakukan penyesuaian menyampaikan hasil penyesuaian kepada provinsi. dalam hal usulan alokasi dana otonomi khususengan memperhatikan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan s5) dalam hal terdapat perubahan nilai pagu dau nasionalperhitungan alokasi dana otonomi khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam perhitungan alokasi dana otonomi khusus antara provinsi dan kabupaten kota, serta alokasi dana otonomi khususana otonomi khusus dari pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada dan atau perhitungan alokasi dti sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasawwidihkemenkeu.go.lati antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan indikasi kebutuhan dana dti. perhitungan alokasi dti antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan variabel: luas wilayah darat dan laut dengan bobot sebesar (dua puluh lima persen), jumlah kabupaten kota dengan bobot sebesar 25y6 (dua puluh lima persen), dan indeks kejahatan konstruksi dengan bobot sebesar (lima puluh persen)antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: pagu alokasi dti provinsi (bobot indikator indeks indikator)| pagu dti nasional jdih.kemenkeu.go keterangan: bobot indikator besaran bobot yang besarnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalamkepada gubernur paling lama akhir bulan maret tahun anggaran sebelumnya. gubernur melakukan perhitungan alokasi dtiti antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada perhitungan alokasi dti antara provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pad. kesepakatan proporsi alokasi dti sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh gubernur wakil gubernur sekretaris daerah provinsi dan lebih dari (lima puluh persen) bupati wakil bupati wali kota wakil wali kota sekretaris daerah kabupaten kota dari jumlah kabupaten kota wilayah provinsi bersangkutan. owwidib kemenkeu.co gubernur melakukan perhitungan alokasi dti antarkabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan hasil perhitungan alokasi dti antara provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dengan memperhatikan variabel: luas wilayah darat dan laut, jumlah oap, indeks kejahatan konstruksi: persentase jalan tidak mantap, rasio elektrifikasi: persentase akses air minum layak, persentase akses sanitasi layak, dan persentase sinyal seluleratauuntuk masing masing kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: pagu alokasi dti untuk masing masing kabupaten kota (bobot indikator kewilayahan indeks indikator kewilayahan)| otot indikator infrastruktur indeks indikator infrastruktur)| pagu alokasi dti agregat kab kota aww.jdih.kemenkeu.go keterangan: bobot indikator besaran bobot dari indikator s.d. kewilayahan yang besarnya berdasarkan usulan provinsi indeks indikator (total luas wilayah darat dan laut kewilayahanoap kabupaten kota total kewilayahan jumlah oapbobot indikator besaran bobot dari indikator infrastruktur infrastruktur s.d. yang besarnya berdasarkan usulan provinsi indeks indikator (persentase jalan tidak mantap infrastruktur kabupaten kota total persentase jalan tidak mantap seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) indeks indikator (invers rasio elektrifikasi infrastruktur kabupaten kota total invers rasio elektrifikasi seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) indeks indikator (invers persentase akses air minum infrastruktur layak kabupaten kota total invers persentase akses air minum layak seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) www jdih.kemenkeu.go.la indeks indikator (invers persentase akses sanitasi infrastruktur layak kabupaten kota total invers persentase akses sanitasi layak seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) indeks indikator (invers persentase sinyal seluler infrastruktur kabupaten kota total invers persentase sinyal seluler seluruh kabupaten kota dalam wilayah provinsi) usulan alokasi dtiaprilatas perhitungan alokasi dti antar kabupaten kota dengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian perhitungan alokasi dti antarkabupaten kotadan kementerian keuangan dapat langsung melakukan penyesuaian perhitungan alokasi dti antar kabupaten kota dan menyampaikan hasil penyesuaian kepada provinsi. kemenkeu.go.li dalam hal usulan alokasi dtiti antara provinsi dan kabupaten kota berdasarkan belanja infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit badan pemeriksa keuangan rata rata (tiga) tahun dan perhitungan alokasi dti antar kabupaten kota dengan memperhatikan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal terdapat perubahan nilai pagu dtidengan ketentuan sebagai berikut: perhitungan alokasi dti antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam dan perhitungan alokasi dti antara provinsi dan kabupaten kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam dengan menggunakan proporsi dti bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten kota yang tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam dan atau dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud pada perhitungan alokasi dtiti dari pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada dan atau dilakukan sesuai dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam dan www jdih.kemenkeu.go.laembar konfirmasi transfer daerah yang selanjutnya disingkat lkt adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan tkd oleh daerah. lembar rekapitulasi transfer daerah yang selanjutnya disingkat lrt adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan tkd oleh daerah dalam (satu) tahun anggaranhasil perhitungan alokasi:an dtihasil kesepakatan antara pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat yang tertuang dalam laporan panitia kerja tkd dalam rangka pembicaraan tingkat pembahasan rancangan undang undang mengenai apbn,otonomi khusus dan alokasi dti melalui portal (website) direktorat jenderal perimbangan keuangan. alokasi dana otonomi khusus dan dti menurut daerah provinsiterdapat perubahan nilai pagu dau nasional pada tahun anggaran berjalan, kementerian keuangan melakukan penyesuaian perhitunganengan menggunakan proporsiyang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian apbn sebagaimana dimaksud pada bagian keempat penyaluran penyaluran tambahan dbh migas otsus provinsi papuapapuacc.papuatahun anggaran sebelumnya. penyaluran tambahan dbh migas otsus provinsi papuaprovinsi papua diterima rsud provinsi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran tambahan dbh migas otsus provinsi papua dari provinsi kepada kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada diatur dengan pegasus. penyaluran dana otonomi khusus provinsi papua dan dti sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari akun rsud provinsi kabupaten kota, dengan ketentuan: tahap sebesar (tiga puluh persen) dari pagu alokasi,anggaran dan program penggunaan, dan tahap iii sebesar selisih antara pagu alokasi dengan dana otonomi khusus provinsi papua dan dtipapua dan dti yang tidak sesuai dengan rencana anggaran dan program penggunaan.papua tahun anggaran sebelumnya, dan hasil validasi atas integrasi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam dan dengan apbd, secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan april. www jdih.kemenkeu.go.tisecara lengkap dan benar paling lama akhir bulan juni. penyaluran dana otonomi khusus provinsi papua dan dtiiiirealisasi anggaran paling kurang (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan: dan laporan kinerja capaian kelucapaian keluaran paling kurang 50xww.jdih.kemenkeu.glia kementerian keuangan melakukan penyaluran dana otonomi khusus dan dti sebagaimana dimaksud pada melalui pemindahbukuan dari akun rsud provinsi kabupaten kotadimaksud pada dan penyaluran dana otonomi khusus dan dtidan dtianggaran dan program, laporan kinerja capaian keluaran dana otonomi khusus provinsi papua dan dti, serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua sebagaimana dimaksud pada huruf dan dihampiri dengan revi api daerah. laporan kinerja realisasi anggaran dana otonomi khusus provinsi papua dan dti sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dihampiri dengan rekening koran dari rekening kas penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua yang menunjukkan pemindahbukuan dari rsud rekening kas penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua atas penyaluran tahap sebelumnya dan posisi saldo sesuai dengan laporan kinerja realisasi anggaran. www jdih.kemenkeu.go.ik surat penyampaian syarat jalur dana otonomi khusus dan dtihasil validasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dokumen keluaran dari sistem informasi terintegrasi yang ditandatangani oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerahdalam rangka mendanai prioritas program strategis bersama, gubernur dapat mengajukan permohonan pemotongan penyaluran dana otonomi khusus provinsi papua untuk kabupaten kota sepanjang tertuang dalam kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam hasil pemotongan penyaluran dana otonomi khusus provinsi papua sebagaimana dimaksud pada disalurkan rsud provinsi. www jdih.kemenkeu.go.ik pemerintah daerah provinsi melakukan pengelolaan dan pembayaran terhadap program dan kegiatan prioritas program strategis bersama berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada dalam hal terdapat sisa dana atas pemotongan penyaluran dana otonomi khusus provinsi papua sebagaimana dimaksud pada (l), sisa dana merupakan alokasi dana otonomi khusus provinsi papua bagian kabupaten kota yang wajib dikembalikan oleh provinsi kepada kabupaten kota. bagian kelima ketatausahaan (l)n pengeluaran dalam rangka otonomi khusus provinsi papua pada bank umum yang sehat. bank umum sebagaimana dimaksud pada harus menyediakan fasilitas monitoring rekening secara real time kepada kementerian keuangan.terdiri atas:tambahan dbh migas otsus dengan nama rekening kas daerah tambahan dbh migas otsus yang diikuti dengan nama daerah yang bersangkutan, www jdih.kemenkeu.go.ilbersifat umum dengan nama rekening kas daerah dana otonomi khusus (satu persen) yang diikuti dengan nama daerah yang bersangkutan,engan nama rekening kas daerah dana otonomi khusus (satu koma dua lima persen) yang diikuti dengan nama daerah yang bersangkutan, danti dengan nama rekening kas daerah dti yang diikuti dengan nama daerah yang bersangkutan. kepala daerah harus menyampaikan nama dan nomor rekening kas penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papuaekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dan salinan keputusan kepala daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan hurufdigunakan untuk menyimpan uang daerah yang bersumber dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua dan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka otonomi khusus provinsi papua. www jdih.kemenkeu.go.id pemerintah daerah harus melakukan pemindahanbukuan dari rsudpaling lama (tiga) hari sejak penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua masuk rsudpemerintah daerah harus dalam dokumen pelaksanaan dan ketatausahaan.lpa sebagaimana dimaksud pada bersumber dari: dana otonomi khusus yang bersifat umum,. ww.jdih.kemenkeu.solid lpa dana otonomi khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud padabelanja pendidikan tahun anggaran berjalan dan atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi. lpa sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dansesuai dengan ketentuan earmarking penggunaan dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi. nilai siapa sebagaimana dimaksud pada dan merupakan nilai lpa yang telah direvisi oleh api daerah. pemerintah daerah menyusudan berdasarkan nilai lpa sebagaimana dimaksud pada ketentuan mengenaipenyusunpengelolaan lpa yang disisihkan untuk dana abadi sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undanganbagi provinsi provinsi wilayah papua yang selanjutnya disebut dti adalah dana tambahan dalam rangka otonomi khusus adalah bagian dbh yang secara khusus ditujukan untuk provinsi papua dan provinsi aceh yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam. pembukaandalam paling lama (dua) bulan sejak peraturan menteri ini diundangkan. ketatausahaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papuakeenam pelaporan (l) pemerintah daerah provinsi papuauntuk disampaikan kepada badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua, dprd dprk, mrp,, dan pemerintah daerah provinsipapuawww jdih.kemenkeu.go.la rincian uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: uraian rencana anggaran dan programuraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf untuk provinsi papua memuat informasi sumber daya manusia pengelola penerimaan dalam rangka otonomi khusus paling sedikit mengenai sumber daya manusia berdasarkan oap dan non oap, gender, asal perangkat daerah, dan tingkat pendidikan, cc. realisasi anggaran dan capaianrencana anggaran dan programealisasi anggaran dan capaian keluar,dan tindak lanjut penyelesaian, foto pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik yang bersifat strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan foto pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisikpapua, lokus kegiatan fisik strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan titik koordinat pelaksanaan kegiatan fisik dari masing masing jenis dana penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papuapapua. www jdih.kemenkeu.go realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf merupakan nilai realisasicapaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf merupakan nilaiserta dikonfirmasi oleh kementerian keuangan c.g.capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada merupakan capaian keluaran pelaksanaan program dan kegiatan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala daerah wakil kepala daerah sekretaris daerah. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama minggu kedua bulan maret setelah tahun anggaran berakhir. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi(l1) penyampaian laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus kepada kementerian keuangan sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada direktorat jenderal perimbangan keuangan dengan tembuswww .jdih.kemenkeu.go.id bagian ketujuh pemantauan dan evaluasi menteri keuangan, menteri perencanaan pembangunan nasional, menteri dalam negeri, menteri pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur melakukanrincian teknis pemantauan dan evaluasi oleh kementerian lembaga pemerintah nonkementerian diatur oleh masing masing kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait. evaluasi terhadap dokumen laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan: kementerian lembaga pemerintah nonkementerian untuk evaluasi laporan tahunan provinsi, dan gubernur untuk evaluasi laporan tahunan kabupaten kota. jdih.kemenkeu.go ld pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf secara teknis dikoordinasikan oleh kementerian dalam negeri serta difasilitasi oleh kementerian keuangan. koordinasi teknis oleh kementerian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada antara lain dalam penyusunan mekanisme teknis evaluasi serta penyiapan berita acara hasil evaluasi. fasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh kementerian keuangan sebagaimana dimaksud pada antara lain dalam persiapan penyelenggaraan evaluasi. pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh provinsi dengan pendampingan olehndampingan kementerian keuangan atas pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada dilaksanasebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan pemerintah daerah provinsi. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada s5) huruf dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama minggu keempat bulan maret setelah tahun anggaran berakhir. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kementerian dalam negeri kepada badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua dan gubernur paling lama minggu pertama bulan april setelah tahun anggaran berakhir. kemenkeu.ki hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh gubernur kepada badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua, pemerintah, dan pemerintah daerah paling lama minggu pertama bulan april setelah tahun anggaran berakhir.provinsi papua yang meliputi: pemantauan dan evaluasi atas tambahan dbh migas otsus provinsi papua, pemantauan dan evaluasi atas dana otonomi khusus provinsi papua, dan cc. pemantauan dan evaluasi atas dti. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukanpapuapapua,papua, dan kepatuhan pemindahbukuan penerimaan dalam rangka otonomi khusus dari rsud rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka otonomi khusus provinsi papua. dih.kemenkeu.go la pemantauan dan evaluasi oleh kementerian keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan wilayah provinsi papua selaku instansi vertikal dan dikoordinasikan dengan direktorat jenderal perimbangan keuangan. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dalam periode triwulan dan atau semester tahun anggaran berjalan. dalam hal terdapat kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan menteri ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh kementerian keuangan, menteri keuangan dapat mengingatkan pemerintah daerah.oleh kementerian lembaga pemerintah nonkementerian dan gubernur sebagaimana dimaksud dalamngarahan oleh badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua atas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengarahan sebagaimana dimaksud pada yang terkait dengan substansi dan teknis pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh kelompok kerja badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua. jdih.kemenkeu.go laporan hasil pemantauan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua dan hasil evaluasi melalui pengamatan langsung lapangan sebagaimana dimaksud dalam dan oleh masing masing kementerian lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua dengan tembusan kepada masing masing kementerian lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah. laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama minggu pertama bulan maret setelah tahun anggaran berjalan. laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana dimaksud dalam dan menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana anggaran dan program tahun anggaran berikutnya. bagian kedelapan pembinaan dan pengawasapat dilakukan bersama sama secara koordinatif dengan kementerian lembaga terkait dan pemerintah provinsidalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada kementerian lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah provinsi papua melakukan: penyusunan rencana pembinaan, penyusunan materi pembinaan, dan pelaksanaan pembinaan. rencana pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf paling kurang meliputi: tujuan dan sasaran pembinaan, objek pembinaan, bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan, dan jadwal pelaksanaan. bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dalam bentuk termasuk namun tidak terbatas untuk: internship dan secondment, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis berbasis kurikulum: diskusi kelompok terpadu, asistensi dan konsultasi, dan atau penelitian dan pengembangan. kementerian lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah provinsi papua menyampaikan laporan atas pembinaan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua sebagaimana dimaksud pada (l) kepada badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua dengan rincian sebagai berikut: untuk laporan rencana pembinaan disampaikan bulan maret tahun anggaran berjalan, dan untuk laporan pelaksanaan pembinaan disampaikan bulan februari setelah tahun anggaran berakhir. dih.kemenkeu.go.ldwidth kemenkeu.go pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian keuang(l) pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papugawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh dprd dprk, mrp, dan komisi pemberantasan korupsirovinsi papua mengkoordinasikan dan mengarahkan pengawasan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua yang dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada s5) koordinasi dan pengarahan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: penyusunan perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan cc. pelaporanpada melakukan pengawasan melalui: api pada kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait, badan pengawasan keuangan pembangunan, dan atau api pada pemerintah daerahkementerian keuangan menyampaikan laporan hasil pengawasan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua kepada badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua. laporan hasil pengawasgian kesembilan pengelolaan sistem informasi terintegrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi,terintegrasi. sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada mengintegrasikan informasi pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua yang terdiri atas: perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, ketatausahaan, widi kemonkenadia pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan, evaluasi, dan lokasi koordinat kegiatan penerimaan. sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah termasuk masyarakat.terintegrasi sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh kementerianpenyampaian informasi melalui sistem informasi terintegrasi pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus diselaraskan dan dikonsolidasikan dengan bagan akun standar pemerintah. integrasi informasi untuk perencanaan dan penganggarrencana anggaran dan program oleh pemerintah daerah, sarana sinergi usulan rencana anggaran dan program penerimaan dalam rangka otonomi khusus dengan sumber dana lainnya termasuk dak, belanja kementerian lembaga pemerintah nonkementerian, cc. sarana evaluasi dan penilaian usulan rencana anggaran dan program, dan sarana evaluasi rancangan apbd dalam rangka penetapan apbd. www jdih.kemenkeu.solid integrasi informasi untuk pengalokasialokasi oleh provinsi, sarana penyampaian informasi hasil evaluasi usulan alokasi dari provinsi oleh kementerian keuangan, dan sarana penyampaian informasi alokasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus per daerah provinsi kabupaten kota. integrasi informasi untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuk tetapi tidak terbatas untuk: sarana informasi data realisasi anggaran untuk penyaluran, sarana penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan dokumen syarat jalur, cc. sarana informasi status penyaluran, dan sarana informasi hasil evaluasi kinerja capaian keluaran oleh kementerian lembaga pemerintah nonkementerian. integrasi informasi untuk ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuk tetapi tidak terbatas untuk: sarana informasi ketatausahaan belanja kegiatan, sarana informasi sumber dana, keluaran, lokasi, dan oap penerima manfaat, dan cc. sarana informasi posisi kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka otonomi khusus. integrasi informasi untuk pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuk tetapi tidak terbatas untuk: sarana penyampaian data informasi untuk kebutuhan pelaporan pertanggungjawaban, sarana penyampaian laporan tahunan, dan cc. sarana penyaji data informasi komprehensif terkait pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus. integrasi informasi untuk pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf termasuk tetapi tidak terbatas untuk: www jdih.kemenkeu.solid sarana sumber data monitoring dan evaluasi, sarana informasi untuk koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana monitoring dan evaluasi kementerian lembaga pemerintah nonkementerian oleh badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua, cc. sarana informasi hasil monitoring dan evaluasi, dan sarana penyampaian hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi. integrasi informasi untuk lokasi koordinat kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuk tetapi tidak terbatas untuk sarana informasi data pembangunan dan informasi data spasial program dan kegiatan penerimaan dalam rangka otonomi khusus. sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara bertahap dengan mengoptimalkan terlebih dahulu sistem informasi yang telah tersedia. pelaksanaan sistem informasi terintegrasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada dimulai paling lama (lima) bulan sejak peraturan menteri ini diundangkan. bab pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi aceh bagian kesatu penerimaan provinsi dan kabupaten kota dalam rangka otonomi khusus provinsi aceh penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tambahan dbh migas otsus provinsi aceh meliputi: www jdih.kemenkeu.go.kt,: dan (tiga puluh persen) dari penerimadana otonomi khusus provinsi aceh. bagian kedua pengalokasian (l) alokasi dana otonomi khusus provinsi aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan persentase atas pagu dau nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil penghitungan alokasi dana otonomi khusus provinsi acehkementerian keuangan c.g. direktorat jenderal perimbangan keuangan dapat menyampaikan informasi alokasi dana otonomi khusus provinsi aceh hasil sebagaimana dimaksud pada melalui portal (website) direktorat jenderal perimbangan keuangan. berdasarkan undang undang mengenai apbn, ditetapkan alokasi dana otonomi khusus provinsi aceh dalam peraturan presiden mengenai rincian apbn. bagian ketiga penyaluran penyaluran tambahan dbh migas otsus provinsi acehacehaceh. penyaluran tambahan dbh migas otsus provinsi acehditerima rsud provinsi. www jdih.kemenkeu.go.ld penyaluran dana otonomi khusus provinsi aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari akun rsud provinsi aceh, dengan ketentuan: tahap sebesar (tiga puluh persen) dari pagu alokasi:penggunaan, dan tahap iii sebesar selisih antara pagu alokasi dengan dana otonomi khusus provinsi acehaceh yang tidak sesuai dengan rencana penggunaandihampiri dengan revi api daerah, dan rencana penggunaan dana otonomi khusus provinsi aceh tahun anggaran berjalan yang, secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan apriltahap tahun anggaran berjalan, dan laporan kinerja capaian keluaran dana otonomi khusus provinsi aceh tahap tahun anggaran berjalan, secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan juni. penyaluran dana otonomi khusus provinsi acehrealisasi anggaran paling kurang 70x (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan, dan laporan kinerja capaian kelucapaian keluaran paling kurangkementerian keuangan melakukan penyaluran dana otonomi khusus provinsi aceh sebagaimana dimaksud pada melalui pemindahbukuan dari akun rsud provinsiwww jdih.kemenkeu.gold dimaksud pada dan penyaluran dana otonomi khusus provinsi acehprovinsi aceh dan laporan kinerja capaian keluaran dana otonomi khusus provinsi aceh sebagaimana dimaksud pada dan sertasebagaimana dimaksud pada huruf dihampiri dengan revi api daerah. surat penyampaian syarat jalur dana otonomi khusus provinsi acehrencana penggunaan, laporan kinerja realisasi anggaran, dan laporan kinerja capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf dan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik serta arsip data komputer. dalam hal terdapat perubahan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah daerah provinsi menyampaikan perubahan rencana penggunaan kepada menteri keuangan c.g. direktorat jenderal perimbangan keuanganwww jdih.kemenkeu.go.iimenteri keuangan [email protected] keempat pelaporan (l) provinsi aceaceh untuk disampaikan kepada kementerian keuangan c.g. direktorat jenderal perimbangan keuangan dengan tembusan kepada kementerian dalam negeri dan kementerian perencanaan pembangunan nasional. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat uraian: pagu anggaran dan target keluaran, kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian, dokumentasi kegiatan strategis dan prioritas, dan usulan perbaikan tata kelola. www jdi kemenkeu.bia rincian uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: uraian pagu anggaran dan targeturaian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf memuat informasi sumber daya manusia pengelola penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi aceh paling sedikit mengenai sumber daya manusia berdasarkan gender, asal perangkat daerah, dan tingkat pendidikan. cc. realisasi anggaran dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf:www jdih.kemenkeu.did.provinsi aceh dan tindak lanjut penyelesaian. dokumentasi kegiatan strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dokumentasi pelaksanaan kegiatanacehaceh. realisasi anggaran dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan angka realisasi dans5) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan capaian keluaran pelaksanaan program dan kegiatan penerimaan dalam rangka otonomi khusus. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh gubernur wakil gubernur atau sekretaris daerah provinsi.bagian kelima pemantauan dan evaluasiyang meliputi: pemantauan dan evaluasi atas tambahan dbh migas otsus provinsi aceh, dan pemantauan dan evaluasi atas dana otonomi khusus provinsi aceh. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud padacehaceh, danaceh. www jdih.kemenkeu.go la pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakuaceh. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian keluaran pada tahun anggaran berjalan. s5) evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanaaceh sebagaimana dimaksud dalam kementerian keuangan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan kepada pemerintah daerah provinsi aceh paling lama bulan april tahun anggaran berikutnya. bagian keenam pembinaan dan pengawasan kementerian keuangan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi aceh pada aspek penyelenggaraan bidang keuangan. aspek penyelenggaran bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada meliputi perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi aceh. aww.jdih.kemenkeu.go.ldaceh, dan api daerah provinsi kabupaten kota. bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam antara lain: internship dan secondment, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis berbasis kurikulum, diskusi kelompok terpadu, asistensi dan konsultasi, dan atau penelitian dan pengembangan. s5) pelaksanaan pembinaaceh selaku instansi vertikalacehbab pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka otonomi khusus dalam rangka ketatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas pelaksanaan tkd terkait penerimaan dalam rangka otonomi khususwww jdih.kemenkeu.go.ihpenerimaan dalam rangkpenerimaan dalam rangkpenerimaan dalam rangkpenerimaan dalam rangka otonomi khusus dengan lengkap dan benar. hasil revi rka bun penerimaan dalam rangkncairan apbn bagian atas beban anggaran bun pada kantor pelayanan perbendaharaan negara. bab viii konfirmasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam berupa: lembar asli lkt dan lrt: dan atau media elektronik, kepada direktur jenderal perimbangan keuangan melalui kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat selaku kuasa bun. www jdih.kemenkeu.solid selaku kuasa bun. penyampaian konfirmasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus berupa media elektronik sewww jdih.kemenkeu.go.mesin nama emmy pattikawa pekerjaan pensiunan pegawai swasta naa alamat limus pratama resensi, jalan purwa karta ix, blok aah tah j7 cileungsi, bogo(untuk selanjutnya disebut mk(untuk selanjutnya disebut mk )tentang peradilan tata usaha negara ptun) terhadap uud kedudukan hukum legal standing)erdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tabel data pelanggaran ham indonesia! kasus pelanggaran ham masa lalu yang belum tersentuh proses hukum jee ena pera massal bti, gerbang, pr, lepra, dll. sebagian besar dilakukan luar proses hukum yang sah misterius petrus illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas kasus timor ratusan ribu dimulai dari agresi militer tni operasi seroja) terhadap pemerintahan fretilin yang sah timor timur. sejak timur pra itu tim tim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat ri. referendum aceh pra dom intensitas kekerasan yang tinggi, kasusekasus ribuan operasi militer intensif dilakukan oleh tni untuk menghadapi opm. sebagian lagi berkaitan dengan masalah papua penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk local kasus dukun puluhan adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet, santet banyuwangi eee militer bidang perburuhan. kasus bulukumba orangtewas, insiden ini terjadi karena keinginan london sumatera untuk melakukan perluasan arca perkebunan mereka, puluhan orang namun masyarakat menolak upaya tersebut. ditahan dan luka luka. sumber litbang kontras tabel kasus pelanggaran ham yang macet komnas ham dan jaksa agung korban karangsari represi terhadap sekelompok komunitas komnas ham salah seorang yang diduga paling lampung muslim lampung tengah yang membentuk kpp bertanggungjawab menjabat kepala bin dituduh sebagai gpk ekstrim kanan tahun tim sehingga sulit tersentuh. pengkajian tahun dan penembakan penembakan aparat terhadap komnas ham ois terlalu ringan, terdakwa hanya aparat mahasiswa mahasiswa trisakti yang sedang membentuk kpp dan rendah lapangan, tidak menyentuh pelaku trisakti berdemonstrasi. merupakan titik tolak hasilnya telah utama. komnas ham telah membuat kpp peralihan kekuasaan politik dan pemicu diserahkan jaksa tss) dan telah dimajukan kejaksaan kerusuhan social jakarta dan kota agung pada agung namun sampai sekarang besar indonesia lainnya. belum beranjak maju. dpr menyatakan tidak terjadi pelanggaran ham berat. mei kerusuhan social jakarta yang komnas ham jaksa agung mengembalikan lagi berkas menjadi momentum peralihakekuasaan membentuk kpp dan komnas ham dengan alasan tidak lengkap. hasilnya telah tidak ada perkembangan lebih lanjut diserahkan jaksa agung pada semanggi represi tni atas mahasiswa yang komnas ham jaksa agung mengembalikan lagi berkas menolak sidang istimewa mpr membentuk kpp dan komnas ham dengan alasan tidak lengkapsemanggi represi tni atas mahasiswa yang komnas ham jaksa agung mengembalikan lagi berkas menolak negara dalam keadaan membentuk kpp dan komnas ham dengan alasan tidak lengkap bahayapenculikan penculikan dan penghilangan paksa komnas ham jaksa agung menyatakan tidak akan aktivis bagi aktivis pro demokrasi oleh tni membentuk kpp dan melakukan penyidikan atas kasus ini karena hasilnya telah belum ada pengadilan ham adoc. diserahkan jaksa agung,asus pelanggaran ham yang dibawa pengadilan korban timor timur agresi tni dan milisi pengadilan ham pelaku utama tidak tersentuh, proses pengadilan pasca jajak bentuknya setelah referendum hoc jakartatahun yang tidak kompeten, banyaknya putusan bebas pendapat menunjukkan mayoritas bagi perwira militer, virus terlalu ringan, dan tidak penduduk tim tim ada reparasi buat korban. pemerintah timor leste menghendaki merdeka. dan sedang melakukan rekonsiliasi dan tidak mempersoalkan lebih lanjut kasus ini sedang disorot tingkat internasional pbb) dengan kemungkinan digelarnya pengadilan ham internasional juli penyerbuan kantor pdi sebagai pengadilan vonis hanya kepada warga sipil, tidak ada pejabat bentuk intervensi negara koneksitas, tahun militer yang dihukum, tidak menyentuh pelaku terhadap pdi bawah utama, dan tidak ada reparasi bagi korban. pimpinan megawati penculikan pk) penculikan dan penghilangan pengadilan militer vonis rendah, pengadilannya ekslusif, tidak aktivis paksa bagi aktivis prof bagi pelaku lapangan menyentuh pelaku utama, dan sebagian aktivis demokrasi oleh tni tim mawar) dan masih tidak diketahui keberadaannya dewan kehormatan perwira bagi beberapa jendral penembakan penembakan aparat terhadap pengadilan militer vonis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah mahasiswa mahasiswa trisakti yang bagipelakulapangan lapangan, tidak menyentuh pelaku utama. trisakti sedang berdemonstrasi. komnas ham telah membuat kpp (tss) dan telah merupakan titik tolak peralihan dimajukan kejaksaan agung namun kekuasaan politik dan pemicu sampai sekarang belum beranjak maju. dpr kerusuhan social jakarta dan menyatakan tidak terjadi pelanggaran ham berat. kota besar indonesia lainnya. semanggi represi tni atas mahasiswa pengadilan militer pengadilan tidak transparan, vonis ringan. yang menolak negara bagi pelaku lapangan dalam keadaan bahaya berpura, penyisiran secara membabi sampai sekarang terdakwa hanya aparat lapangan dan ditolaknya papua buta dilakukan dengan alasan masih di gelar gugatan reparasi dari korban pengejaran terhadap kelompok pengadilan ham sebagai tambahan kasus munir said thalib terlepas dari benar dan tidaknya tuduhan tuduhan. era 2000an saya dan juga rakyat biasa seperti masih tetap takut terhadap situasi ham. rasa takut untuk menuntut keadilan pada pemerintah (bukti p 8a). dalam laporan berjudul world report setebal halaman itu, direktur eksekutif human rights watch, kenneth roth, mengatakan bahwa pemerintah indonesia banyak mengabaikan perlindungan ham dalam menghadapi ancaman keamanan. (bukti p 8b) (d) kondisi hukum zaman yang pemohon maksud dapat dikatakan bahwa telah terisis hukum. krisis tersebut terjadi akibat terdapat banyak ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum. seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada uud bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). akan tetapi, pada zaman yang pemohon maksud itu, kekuasaan kehakiman bawah kekuasaan eksekutif. poin pemohon adalah pemohon belum percaya kala itu bahwa, hak pemohon dalam menuntut keadilan akan proses seadil adilnya pengadilan kalau melihat campur tangan eksekutif yang begitu besar dan dapat membahayakan pemohon dan keluarga jika pemohon menuntut hak pemohon pengadilan. argumentasi pemohon ini juga didukung oleh sebuah buku yang berjudul krisis masa kini dan orde baru , oleh prof. dr. taufik abdullah halaman tabel kekuasaan hakim dalam bidang politik, hegemoni kekuasaan eksekutif atas yudikatif dan legislatif selama orde baru sangat dirasakan pengaruhnya. misalnya, bagaimana lembaga pengadilan mana para hakim dan jaksa pada kenyataannya berada bawah kekuasaan departemen kehakiman dan kejaksaan yang dikendalikan oleh pemerintah. konsekuensinya, tidak efektifnya kerja pelacakan investigasi para pengusaha, birokrat dan oknum militer koruptor yang merugikan uang negara berjumlah triliunan rupiah lolos begitu saja dari bidikan hukum. ini kuncinya, karena para koruptor banyak mendekati dan menyogok aparatur pengadilan baik jaksa, hakim dan polisi, sehingga nilai keadilan dalam putusan hakim dipermainkan bawah keren tangan kekuasaan dan uang nazaruddin syamsuddin, wawancara, april (bukti (e) dalam hati pemohon dan yang juga istri pemohon rasakan, pemohon yakin jika pemohon menuntut atau menggugat, baik langsung setelah dipecat, baik era an, baik era an dan baik era an, pemohon bisa mendapat ancaman atau penekanan yang dapat berdampak buruk pada keluarga pemohon. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god rasa takut pemohon ini berfantasi kuat dan dukung oleh kejadian kejadian sejarah tabel1, tabel tabel dan tabel yang pemohon sebut atas, dan bukan mengada ada. situasi yang pemohon paparkan bagian atas adalah situasi ketidak bersamaan dimana manusia tidak dapat melakukan tindakan. mohon perkenalkan pemohon untuk merujuk lagi kepada algemeen wet bestuursrecht dari belanda. poin yang hendak pemohon ajukan adalah bahwa algemeen wet bestuursrecht banyak mengandung nilai nilai kemanusiaan dan menyentuh jantung uud dengan memberi sebuah kasus hukum, saya akan tegakan poin yang pemohon maksud sebagai berikutterima jika layak dan dapat dibuktikan bahwa kelalaian bukan akibat dari pihak penggugat". dalam kasus hukum nomor eci:nl:crab: :br0165 (bukti p 10a), seorang pemohon banding belanda sudah siap mengirim gugatan banding yang dituju kepada pengadilan tinggi belanda pada hari terakhir dari periode, tapi kemudian pagi harinya mendadak harus mengantar istrinya rumah sakit yang sedang ujung tanduk harus melahirkan. hari berikutnya istrinya melahirkan bayi kembar prematur. setelah itu pemohon dan istrinya menghabiskan waktu bersama selama dua hari rumah sakit. segera setelah istri dan anak anaknya keluar dari rumah sakit, ayah muda ini mengirim gugatan pengadilan tinggi. karena sudah habis tenggang waktu maka permintaan mesti tempuh lewat prosedur '"verzet" hakim memutuskan bahwa keadaan begitu sangat tidak terduga dan menetapkan kelalaian bukan pada pihak ayah muda itu (pemohon). terjemahan dapat dikaji pada bukti p 10b. majelis hakim yang saya tuliskan. kesimpulan saya dari bagian bahwa kasus nomor eci:nl:crab: :br0165 telah memberikan keharmonisan hukum belanda. negara tidak sewenang wenang dan negara menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan. dengan begitu esensi dari kasus ayah muda itu sangat sepatu selaras dengan nilai nilai kemanusiaan yang diamanahkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god oleh uud pemohon rasa sesuatu yang sangat baik jika kejadian kasus hukum belanda itu diterapkan dalamsesuatu yang bertentangan dengan keadilan yang mulia bila pemerintah menentukan jika dalam hari, saya sebagai insan indonesia tidak menjawab, berarti pemohon setuju dengan keputusan pt. pertamina persero). pt. pertamina persero) kala itu mesti memberi informasi kepada pihak yang ditujukan dalam keputusan badan tata usaha negara untuk melakukan tindakan hukum yang ada untuk membela hak hak nya. berdasarkan informasi yang diberikan kepada pemohon (bukti tidak ada ketentuan ketentuan yang mengatur kewajiban pt. pertamina persero) pemerintah) untuk menginformasikan kepada pemohon sebagai pihak yang dituju dalam keputusan badan tata usaha negara tersebut tentang langkah langkah apa yang dapat pemohon tempuh pasca dikeluarkannya keputusan pt. pertamina persero). maka izinkan pemohon yang mulia majelis hakim untuk kembali kepada algemeen wet bestuursrecht belanda karena belum ada ketentuan yang konkrit indonesia dalam pengetahuan hukum pemohon yang terbatas ini. bukan maksud pemohon agar kasus hukum dari bekas kolonis ini ditiru yang mulia, akan tetapi dapat menjadikan referensi dari sebuah sejarah yang sudah beberapa langkah maju depan dengan mengambil yang baik sesuai dengan budaya yang ada. poin yang hendak pemohon bangun argumentasinya bawah ini adalah negara tidak dapat sewenang wenang dan mesti memberi kesempatan arahan kepada pemohon, rakyat dan publik yang berkepentingan atas keputusan yang negara ambil yang mana akan ada dampak buat kehidupan dan keluarga dari yang bersangkutan. ada kejadian hukum belanda yang sejalan poin pemohon ini mana mengakibatkan keharmonisan sistem hukum sehingga menurut saya sangat berpadu dengan uud poinnya adalah sebagai berikut: pada tanggal september raad van state ptun tertinggi belanda mengeluarkan keputusan penting h2, ljn: bt2131). read, van, state, memberikan arahan hukum, mengingat pentingnya merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id kesatuan hukum (de rechtseenheid) dalam hukum administrasi negara yang mana mesti sejalan dengan keputusan hukum dari beberapa instansi belanda yaitu home raad mahkamah agung belanda maret ljn bl7954, bnb dewan banding ptun belanda june ljn bro151) dan dewan banding perdagangan dan industri belanda tribunal tanggal januari raad van state menganggap bahwa kurangnya referensi hukum untuk tindakan atau keputusan dari badan tata usaha negara pada prinsipnya dapat mendapat pemakaman atau excusability atas keterlambatan verschoonbaarheid van termijnoverschrijding dari penggugat (pemohon). asal usul dari ketetapan raad van state ini pemohon jelaskan sebagai berikut: (bukti p 11a). pengadilan negeri belanda menyatakan bahwa tidak adanya arahan mengenai alat hukum untuk melawan keputusan badan tata usaha negara kota maastricht belanda, tidak cukup untuk menentukan suatu keterlambatan dalam menggugat keputusan badan tata usaha negara. tetapi menurut home raad tabel melihat dari sepanjang sejarah perjalanan algemeen wet bestuursrecht dalam menentukan tidak adanya arahan dan alat hukum untuk melawan keputusan dapat dimaafkan, jika terlambat mengajukan gugatan badan tata usaha negara dan pengadilan negeri mesti memberikan penjelasan atas keputusan mereka dan alat hukum apa yang dapat digunakan untuk melawan banding. jika penjelasan alat hukum itu tidak diberikan, maka kelalaian karena keterlambatan mengajukan gugatan tidak dapat dilimpahkan kepada penggugat (pemohon). (bukti p 11b). merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tabel home raad cassette eci:nl:hr: :bl7954 uitspraken.rechtspraak.ni inziendocument?id eci:inl: hr: :bl mede pelet deze totstandkomingsgeschiedenis van artikel awb, geld belastingzaken waris doorgaans geen werden belanghebbenden zijn betrokken het volgende voor becordeling yan orang bij het ontbreken van een rechtsmiddelverwijzing space van een verschoonbaar verum. het weg van het bestuursorgaan yan richter ligt duidelijkheid (doen) yerschaffen omtrent een genome besluit uitspraak daartegen openstaande rechtsmiddelen, momen gelgen van het ontbreken van die duidelijkheid begins niet voor rekening yan belanghebbende komen. indien een rechtsmiddelverwijzing achterwege eleven belanghebbende aanyoert dat als 9gevolg dataran redelijkerwis niet kan worden geoordeeld dat hij serum newest, diet niet ontvankelik verklaring wegen termiinoverschrijding derhalve voet van artikel van awb achterwege blingen. deze segel list selects uitzondering vallen waris aannemelijk dat hij andersons tindih google was yan termin waarbinnen het desbetreffende rechtsmiddel rangeend dienne worden. rechtbank heeft het vorenoverwogene miskin, klaten sragen z0verre, klaten behoeven voor het sverige geen behandeling. uitspraak yan rechtbank kan niet stand blingen, home raad kan het verzet abdomen. het heroes van belanghebbenden pelet het hiervoor onder overwogene niet kennelijk niet ontyankelijk. het verzet diet gegrond worden verklaard, ontwankeliikheid van het heroes zal worden beoordeeld door richter die geogrondverklaring van het verzet zack behandeling neemt, proceskosten het college yan burgemeester wethouders van gemeente maastricht zal worden veroordeeld konten van het gedung cassette. beslissing home raad: verklaart het heroes cassette gegrond, vernietigt uitspraak van rechtbank, terjemahan dapat dikaji bukti p 11c. kesimpulan pemohon dari bagian bahwa kasus hukum nomor h2, ljn: bt2131 dan maret ljn bl7954, bnb telah memberikan keharmonisan hukum belanda. negara menjadi tidak sewenang wenang. dengan begitu esensi dari dua kasus hukum ini sangat sejalan dengan uud atas dasar itu saya rasa hal yang sangat baik jika kejadian sejarah hukum belanda itu terapkanpada tanggal maret tanggal agustus dan tanggal januari pemohon sudah mengirim surat pt. pertamina persero surat surat pemohon tidak dijawab secara layak. surat surat pemohon bertujuan untuk supaya pt. pertamina persero) dengan cara kekeluargaan mengembalikan hak hak saya karena pt. pertamina persero) telah memberhentikan saya dengan cara yang melanggar undang undang dan sewenang wenang. pada tanggal januari saya mendapat surat balasan akan tetapi saya disuruh bagian lain dari pt. pertamina persero) untuk menanyakan tentang dana pensiun. keputusan pimpinan unit pt. pertamina persero) nomor pts d3000 b1 sama sekali tidak memberikan referensi proses hukum untuk apa yang pemohon dapat lakukan (bukti yang sangat menusuk marwah pemohon adalah bukannya referensi proses hukum yang pemohon dapat, akan tetapi dua mantan atasan pemohon bapak samulo dan bapak soto menasehati pemohon agar tidak usah melawan, jalani saja dengan rasa tawaran karena itu adalah politik. berdasarkan. argumentasi saya bagian ini dan bagian sebelumnya, keterlambatan saya wajar bisa terimasekarang, saya melihat sudah banyak perubahan pada demokrasi. terlebih komitmen pemerintah baru yang ingin memperbaiki sektor migas mana pt. pertamina persero) beroperasi sejak berdirinya. dengan perubahan yang sudah dicapai pemerintah sekarang ini, pemohon ingin mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan saudara saudara pemohon yang lebih muda yang dapat dan berani melakukan gugatan dalam hari, yang sebelumnya tidak dapat pemohon lakukan pada zaman pemohon dulu guna mencapai persamaan dan keadilan. pemohon juga sudah tahun dan anak anak pemohon sudah pada mandiri, maka tidak ada beban lagi bagi pemohon untuk menuntut hak pemohon kepada pt. pertamina persero) pemerintah), sebagai insan bangsa indonesia yang hak haknya dilindungi oleh uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god iii. permohonan: menetapkan bahwa ptun nomor tahun bertentangan dengan uud menetapkan bahwa ptun nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. berdasarkan alasan alasan pemohon yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pemohon memohon untuk kepentingan konstitusi pemohon dan juga rakyat luas, yang mulia majelis hakim mahkamah memberikan tafsiran konstitusional terhadap ptun nomor tahun sehingga ptun nomor tahun tersebut dimaknai sebagai berikut: gugatan ptun ini tidak dibatasi oleh jangkaselama layak dan dapat dibuktikan bahwa kelalaian untuk mengajukan gugatan tersebut bukan akibat dari pihak penggugat apabilb sebagai berikut: bukti fotokopi surat bukti permohonan kartu tanda penduduk ktp) pemohon, bukti kutipan surat keputusan nomor pts b1, lampiran kutipan surat keputusan pimpinan unit iii, nomor pts b1, tanggal februari kutipan suara keputusan nomor pts d3000 b1, bukti p 3a sampai fotokopi undang undang dasar dengan bukti p 3b bukti p 4merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold usaha negara, bukti p 4b fotokopi undang undang nomor tahun tanggal desember bukti surat edaran, bukti p 6a1 sampai algemeen wet bestuursrecht, dengan bukti p 6a3 bukti p 6b1 surat kepada ketua mahkamah konstitusi, tertanggal mei perihal terjemahan artikel dan algemeen wet bestuursrecht dari bahasa belanda bahasa indonesia, bukti p 6b2 paspor bukti p 6b3, dan the netherlands chamber commerce bukti p 6b4 commercial register extract: bukti sampai data pelanggaran ham indonesia, dengan bukti bukti p 8a sampai artikel dari dan world report dengan bukti p 8b bukti sampai fotokopi dari buku krisis masa kini dan orde dengan bukti baru, bukti p 10a1 rechtspraak,: bukti p 10a2 eci:nl:crab: :br0165 bukti p 10a3 het gedung tussen, bukti p 10a4 rechtspraak.nl print uitspraak, bukti p 10b surat kepada ketua mahkamah konstitusi perihal terjemahan eci:!nl:crab: :br0165, dari bahasa belanda bahasa indonesia, bertanggal mei bukti p 10b paspor: bukti p 10b the netherlands chamber commerce commercial register extract: bukti p 10b the netherlands chamber commerce commercial register extract: bukti p 10b rangkuman putusan pengadilan tata usaha negara, bertanggal merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai godurat keputusan pimpinan unit pt. pertamina persero) cirebon nomor pts d3000 b1 tertanggal agustus memutuskan memberhentikan saya tanpa pesangon. pemutusan hubungan kerja (untuk selanjutnya disebut phk ) dilakukan tanpa motif (bukti surat keputusan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang hartono sodor sebagai pimpinan unit). motivasi phk juga tidak dicantumkan. atasan saya menasehati saya agar tidak usah melawan, jalani saja dengan rasa tawaran karena itu adalah politik. pengarahan ini tentunya adalah bentuk ancaman santun pada zaman orde baru. sekarang ini pemohon hendak menuntut keadilan terhadap sewenang wenangan yang dilakukan oleh pt. pertamina persero) terhadap pemohon dan keluarga pemohon. akan tetapi pemohon terkenal oleh ptun. menurut pemohon adalah hal yang tepat jika saya nanti menujukkan masalah ini kepada pengadilan tata usaha negara. alasan pertama, bahwa pt. pertamina persero) dimiliki oleh pemerintah republik indonesia karena pertamina persero) menguasai pengelolaan minyak, gas, serta energi yang penting bagi negara karena menguasai hajat hidup orang banyak serta bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya. hal ini senada dengan ketetapsangat jelas bahwa pt. pertamina persero) merupakan badan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bukti p 10b putusan wsfbsf: bukti p 10b tanggal putusan juli sampai dengan bukti .b bukti p 11a1 rechtspraak dan tulisan tulisan dokumen) sampai dengan lainnya, bukti p 11a14 bukti p 11b1 rechtspraak dan tulisan tulisan (dokumen) sampai dengan lainnya, bukti p 11b12 bukti p 11c1 surat keterangan atas nama uli marina kota situmorang: bukti p 11c2 paper atas nama uli marina kota sampai dengan bukti p 11c3 bukti sampai email fw: pertamina permintaan bantuan hukum dengan bukti dan surat serta dokumen lainnya, bukti surat dari law office warsito santo partner. kepada majalah tempo bukti p 13b majalah tempo nomor halaman thn xvii, tanggal mei menimbang bahwa presiden pada persidangan tanggal agustus telah memberikan keterangan lisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pokok permohonan pemohon tidak dibacakan karena diangap sudah diketahui: bahwa permohonan pemohon yang menyatakan haknya kurang diperhatikan disebabkan keberadaan ketentuan guo yang telah menghalanginya untuk mengajukan tuntutan atas perkara yang sudah lama adalah bukan masalah isu konstitusionalitas pemberlakuan norma dengan pertentangan batu ujian. permasalahan tersebut seharusnya diajukan legislative review, bukan konstitusional review. atasmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan undang undang guo. namun demikian,materi permohonan pemohon, pemerintah memberikan keterangan bahwaagarmerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id.. sehubungan dengan anggapan pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan guo bertentangan dengan uud disebabkan dalam memperjuangkan haknya pemohon kurang diperhatikan atau terhalangi, pemerintah menerangkan sebagai berikut: bahwa ketentuan dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan pengadilan tata usaha negara. ketentuan batas waktu tersebut menjadi penting dalam menghadirkan kepastian hukum terhadap proses berbicara peradilan. tenggang waktu lazim juga disebut bezwaartermijn atau klaagtermijn ini merupakan batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan hanya dengan cara mengajukan gugatan melalui peradilan tata usaha negara yang sesungguhnya proses gugatan adalah sesuatu yang harus dinormatifkan agar setiap orang mengetahui dalam menyampaikan gugatannya mempunyai batas waktu bahwa atas keberatan pemohon terhadap ketentuan guo, menurut pemerintah hal tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses gugatan setiap peradilan merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold sebagai perbandingan apabila tenggang waktu tersebut menjadi persoalan dalam peristiwa politik seperti pemilukada, masa tenggang waktu menggugat seperti yang diatur dalam undang undang guo menjadi rentang waktu yang cukup lama yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi keputusan tun serta mengganggu proses pemilihan. sehingga dengan adanya batas waktu setiap orang dapat segera mendapatkan kepastian hukum terhadap permohonannya untuk dapat diproses sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. mahkamah konstitusi pernah memberikan pertimbangannya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal maret yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan pertimbangan mahkamah konstitusi. berdasarkan hal atas, pemerintah berpendapat pembatasan jangka waktu gugatan dimaksudkan agar proses gugatan tidak terkatung katung atau terjadi kevakuman, ketidakpastian hukum dan pengeluaran anggaran yang sangat besar, maka batasan tenggang waktu gugatan baik ptun, maupun bersifat mutlak, sehingga pengajuan gugatan yang lewat waktu dinyatakan tidak dapat diterima. selain itu, terhadap ketentuan undang undang guo pernah diuji dan diputus sehingga sudah sepatutnya kepada yang mulia ketua majelis hakim konstitusi untuk memberlakukan mutasi mutans terhadap permohonan ini. petit pemerintah sebagai berikut: berdasarkan penjelasan dan kesimpulanbertentangan dengan uudpermohonan pemohon adalah pengujian konstitusional norma undang undang casterhadapoleh karena permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas ptuntelah diberhentikan dari unit pt. pertamina cirebon pada tanggal agustus tanpa pesangon dan berdasarkan surat keputusan pemberhentian kerja yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta tidak ada alasan pemberhentian kerja pemohon. pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ptun dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemohon yang hendak menuntut keadilan dengan mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara ptun) terhadap pt. pertamina karena telah berbuat sewenang wenang kepada pemohon menjadi terhalang dengan adanya ketentuan ptun yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan pengadilan tata usaha negara yaitu hari. hal tersebut sangat merugikan pemohon yang menjadi korban phk,pertimbangan tersebut atas serta dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon sebagai korban phk yang bermaksud mengajukan gugatan terhadap pertamina pengadilan tata usaha negara berpotensi dirugikan dengan berlakunya ptungujian konstitusionalitas ptun yang menurut pemohon bertentangan dengan uud dengan alasan sebagaimana termuat lengkap dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ptun lahir pada era dimana hak warga negara yang lemah kurang mendapat perhatian sehingga bertentangan dengan uud lagipula ptun dilahirkan setelah surat keputusan unit pertamina diterbitkan, sehingga yang diujikan oleh pemohon tersebut sebenarnya tidak juga sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan dalam kasus pemohon, i3.9presiden,mahkamah sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, mahkamah terlebih dahulu mengutip pertimbangan mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu xiii bertanggal november paragraf yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut, merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go iddengan demikian pertimbangan mahkamah dalam putusan tersebut menjadi mutasi mutans untuk perkara guo, lagipula ketentuan ptun lahir setelah terbitnya surat keputusan pemberhentian kerja dari pt. pertamina kepada pemohon. secara faktual, pemohon mengajukan gugatan kepada pt. pertamina pada saat berlakunya ketentuan ptun sehingga dengan demikian pemohon harus patuh dan tunduk kepada ketentuan tersebut. i3.10jsanto maria farida indrawi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menguasai hajat hidup orang banyak dibidang energi (bukti sebagai badan yang melaksanakan urusan pemerintahan, maka pt. pertamina persero) termasuk dalam kategori badan tata usaha negara sebagaimana didefinisikan dalam ptun nomor tahun yang(bukti p 4a). alasan kedua, phk yang dilakukan terhadap saya dapat dikategorikan kedalam sengketa kepegawaian, dimana sengketa kepegawaian sendiri merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana didefinisikan dalam ptun nomor tahun yang berbunyi. bahwa gugatan pengadilan tata usaha negara hanya bisa dilakukan dalam tenggang waktu hari sebagaimana ditetapkan dalam ptun nomor tahun yang berbunyi (bukti p 4b)ketentuan dalam ptun tersebut atas menurut pemohon sangat bertentangan dengdengan adanya ketentuan ptun nomor tahun hak konstitusional pemohon telah dirugikan dimana ketentuan tersebut telah memperlakukan pemohon secara tidak adil. untuk itu, yang mulia majelis hakim izinkan pemohon untuk memberi ringkasan latar belakang kasus pemohon sebelum pemohon merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id ttd. dewa gede lagunajukan alasan alasan fundamental pemohon supaya yang mulia dapat memahami betapa besar dan dalam kerugian yang saya dan keluarga pemohon alami akibat ptun yang menghalangi perjalanan pemohon untuk mencari keadilan. latar belakang saya lahir oma, ambon pada tanggal mei agama saya adalah islam. saya lulus dari akademi perminyakan bandung pada tahun saya bekerja pt. pertamina persero) (awalnya bernama permana) pada periode nomor kepegawaian saya adalah spesialisasi saya adalah pengeboran minyak dan gas bumi. jabatan terakhir sebagai kepala bor lapangan cirebon, jawa barat sejak oktober saat saya berumur tahun. sebelum itu saya menjabat sebagai kepala bor lapangan sangat dan bunyi kalimantan timur. pada bulan januari sekitar bulan setelah saya dan keluarga saya pindah cirebon, polisi cirebon melakukan penggerebekan pada sebuah rumah daerah nelayan dekat kantor pusat pt. pertamina persero) cirebon kantor pertamina cirebon beralamat jalan patra raya kayan nomor rumah tersebut dijadikan sebagai gudang milik seorang tukang tadah yang berisi barang barang bekas pakai, sebagian berupa alat alat bor, produksi dan teknik. tidak tertutup kemungkinan bahwa barang barang tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh oknum eks karyawan karyawan pt. pertamina persero) dan non pt. pertamina persero). dapat dipastikan bahwa barang barang rumah gudang tukang tadah tersebut sudah bertahun tahun dikumpulkan dan bukan hanya dua atau tiga tahun belakangan. direktur utama pt. pertamina persero) kala itu diperintahkan secepatnya menyelesaikan masalah ini. hartono sodor, selaku kepala umum cirebon kepala unit, memecat kurang lebih karyawan diantaranya tiga orang kepala bagian, termasuk pemohon, yang dilakukan melalui proses integrasi lingkungan pt. pertamina persero) saja. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemecatan dilakukan secara internal dengan tidak melibatkan pihak luar (tidak melibatkan pengadilan atau kepolisian). pemecatan terhadap pemohon dilakukan tanpa motivasi walaupun dari berbagai sidang internal pemohon berargumentasi bahwa pemohon tidak bersalah. letaknya untuk melakukan phk, atasan langsung harus menyerahkan dengan tanpa perantara disertai pengarahan dan surat keputusan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang hartono sodor sebagai pimpinan unit) dan seperti yang terlihat surat tidak ditandatangani secara lengkap. ironisnya surat keputusan diserahkan kepada saya sewaktu saya dirawat rumah sakit pertamina oleh seorang yang saya tidak kenal pada bulan september jadi secara konkrit pemohon mengetahui pemohon dipecat pada saat pemohon rawat rumah sakti pertamina. bukti bukti dokumen dari barang barang pun tidak ada karena semua surat surat pembelian barang barang sudah diamankan oleh pihak pt. pertamina persero) tanpa sepengetahuan pemohon sehingga tidak bisa dipastikan siapa yang menandatangani pembelian pembelian barang dan kapan dilakukan. apakah sebelum pemohon bekerja cirebon atau sesudah. melihat keberadaan pemohon yang baru bulan menetap cirebon, lingkungan dan tempat kerja baru serta nilai barang barang berat pengeboran, hal yang tidak mungkin pemohon lakukan dalam waktu yang secepat itu. perlu waktu yang cukup lama dan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa mengumpulkan barang barang berat tersebut dan bersosialisasi dengan pelaku pelaku, sedangkan pemohon baru saja datang pertamina cirebon dan belum begitu mengenal banyak orang. pemecatan juga sangat menghancurkan karier pemohon dan berdampak luas keluarga saya. juga sesuai peraturan yang berlaku para karyawan yang phk tidak diperkenankan diterima oleh perusahaan perusahaan production sharing contract dengan pt. pertamina persero). beberapa tahun setelah pemohon dipecat, pemohon juga tidak mengerti kenapa media cetak tempo nomor halaman thn xviii tanggal merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mei melansir nama pemohon menggantikan nama orang yang ditangkap basah membawa material peralatan kerja keluar yaitu malik main dan imam seri. pada bukti p 13a pemohon lampirkan surat dari pengacara pemohon bapak warsito santo sh. surat tersebut pemohon meminta tempo untuk beralas fitnah tersebut. tetapi sayangnya tidak ada tanggapan apapun dari tempo. anak pemohon, harry pattikawa, sedang menunggu dari tempo fotokopi dari langsiran tersebut. mohon diperbolehkan pemohon untuk mengirim bukti ini menyusul dan kiranya yang mulia dapat meminta tempo untuk menjelaskan tuduhan tersebut jika berkenan. bukti p 13b. nama pemohon juga menjadi tidak baik karena kasus ini dan oleh karena itu tidak bisa mendapat pekerjaan tempat yang layak sesuai dengan profesi dan keahlian pemohon. dengan kata lain pemecatan yang sewenang wenang oleh pertamina itu, membuat pemohon sangat susah menemukan tempat kerja yang layak dan berkesinambungan. pada tahun sampai pemohon benar benar tidak mendapatkan pekerjaan dikarenakan banyak perusahaan yang melihat latar belakang pemohon pt. pertamina persero) dan peraturan production sharing contract dengan pt. pertamina persero). alhamdulillah istri pemohon bisa mencari nafkah selama masa susah itu, akan tetapi sebagai bapak dan suami pemohon merasa jatuh karena sewenang wenangan pt. pertamina persero) tersebut. il. alasan alasan permohonan mahkamah agung sudah mengeluarkan surat edaran mahkamah agung nomor tahun (untuk selanjutnya disebut sema ), paragraf mana mahkamah agung membenarkan menyimpang dari ketentuan kalimat hanya bisa lakukan ptun nomor tahun penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud terhenti ditunda (gschorst) pada waktumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god(buktiptun nomor tahun dilahirkan pada sebuah era mana hak hak warga negara yang lemah kurang mendapat perhatian, dengan demikian sangat bertentangan dengan uuddengan begitu menurut pemohon adalah suatu yang adil jika alasan pemohon mengapa tidak melakukan gugatan dalam tenggang waktu hari dari tanggal surat phk pemohon yang notabenenya dikeluarkan dalam era mana hak hak warganegara yang lemah kurang mendapat perhatian turut didengar. ptun nomor tahun dilahirkan setelah tanggal surat keputusan pimpinan unit yang diterbitkan pada tanggal agustus keluarkan pada tanggal desember sehingga sebenarnya ptun nomor tahun tidak juga sepenuhnya bisa digunakan sebagai acuan dalam kasus saya karena pada saat itu agustus belum ada aturan tentang tenggang waktu hari. atas dasar hukum dan keadilan maka tidak lah salah untuk mengkaji kepada undang undang tata usaha peninggalan zaman kolonial belanda algemeen wet bestuursrecht. juga karena sejarah perundang undangan itu telah memberi bentuk kepada perundang undangan indonesia. samping itu, undang undang asing ini menitik beratkan kepada hak hak penggugat dan mempunyai nilai nilai kemanusiaan sehingga poin saya ini bermuara kepada filosofimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god sama guna mencapai persamaan dan keadilan seperti yang amankan oleh uud mohon izinkan saya yang mulia majelis hakim untuk membawa tiga dari algemeen wet bestuursrecht yang sudah lama digunakan oleh belanda sejak sebelumnya sudah tersirat undang undang belanda mulai dari wetgevingsadvisering administratif heroes kemudian menjadi wet heroes administrative beschikkingen kemudian menjadi wet administrative rechtspraak overheidsbeschikkingen dan pada akhirnya algemeen wet bestuursrecht: artikel algemeen wet bestuursrecht termin voor het indexen van een bazaar beroepschrift bedraagt zes teken. artikel algemeen wet bestuursrecht een bazaar beroepschrift tindih ingredient indien het voor het einde van termin ontvangen. artikel algemeen wet bestuursrecht ten ancien van een floor van termin ingredient bazaar beroepschrift lift niet ontvankelijkverklaring grand dataran achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat indien verum newest. (bukti p 6a) terjemahan dari tiga ini adalah sebagai berikut: algemeen wet bestuursrecht tenggang waktu untuk mengajukan keberatan (gugatan) atau banding adalah enam minggu. algemeen wet bestuursrecht keberatan (gugatan) atau banding adalah tepat waktu, jika diajukan dan diterima sebelum akhir tenggang waktuditerima jika layak dan dapat dibuktikan bahwa kelalaian bukan akibat dari pihak penggugat. terjemahan dari ahli dapat diuji bukti p 6b. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god poin pemohon adalah bahwa ptun belanda membuat lahirnya suatu keharmonisan sistem permukiman mereka mana negara tidak semena mena dan buat rakyat menjadi jelas bahwa jika kelalaian bukan akibat dari perbuatan mereka, perundang undangan melindungi mereka. filosofi itu menurut pemohon sangat berpadu dengan uud berdasarkan ketiga tersebut terutama algemeen wet bestuursrecht, maka keadilan perlu ditimbang atas nama uud dengan keadaan dan situasi yang membuat pemohon tidak bisa atau lalai melakukan gugatan dalam waktu baik hari yang ditentukan oleh ptun nomor tahun baik era an, era an, maupun era an. (a) phk yang dilakukan terhadap pemohon pada tanggal agustus terjadi era dimana hak asasi manusia kurang diperhatikan. (b) era yang pemohon maksud itu tidak ada rakyat biasa yang leluasa bisa dan berani melawan keputusan dari pemerintah pt. pertamina persero) dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah). (c) dalam periode pemohon berkarir dari tahun banyak kejadian yang sudah diketahui oleh publik. rasa takut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari masyarakat, bahkan buat banyak rakyat dan pemohon, era an dan an rasa takut itu masih ada. (d) kejadian kejadian yang pemohon maksud atas sudah dicatat oleh banyak instansi dan bisa pemohon tampilkan tabel tabel dan tabel (bukti data data tersebut pemohon dapat dari kontras dan merupakan data publik. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god
|
salinan ren nama munathsir musiman, s.h. aaaa", pekerjaan advokat pena alamat jalan mataraman dalam nomor rah pemangsaan, menteng, jakarta pusat sebagai . li. ll. pemohon nama achmad syafaat, s.h. pekerjaan advokat alamat jalan penurunan kelurahan cilandak timur, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan sebagai . ll. pemohon ilh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelituoktober yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: i.merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold mkd memberikan rasionalisasi itu akan terseimpulkan jika jumlah pimpinan mkd adalah genap. bahwa dengan susunan pimpinan mkd yang demikian, maka hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tidak dapat dipenuhi. hal ini bertentangan dengan jaminan konstitusionaljaminan atas kepastian hukum itu, pemohon juga memiliki hak untuk memiliki wakil rakyat (anggota dpr) yang memiliki kehormatan dan keluhuran martabat. hak pemohon itu muncul karena anggota dpr itu tela dipilih oleh pemohon. dan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dpr, adalah kewajiban dari mkd. bahwa karena tidak terdapat kepastian hukum tersebut, pada gilirannya dpr akan sulit melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur uud yangahwa penegasan fungsi dpr tersebut merupakan gambaran atas supremacy law yang merupakan bagian dari doktrin rule law. sehingga agar fungsi dpr dapat dijamin, maka disebutkan secara rigid dalam uud dalam menjalankan fungsinya itu, sesungguhnya keberadaan rule ethic merupakan pelengkap dalam memenuhi rule law itu. itulah letak urgensi dari adanya jumlah pimpinan mkd yang seharusnya ganjil, agar dapat memberikan kepastian hukum. bahwa jika fungsi dpr tidak dapat dilaksanakan maka hak pemohon sebagai warga negara indonesia untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin tidak dapat terpenuhi. padahal hak itu telah dijamin secara konstitusionalrta berhak memperoleh pelayanan kesehatan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa penambahan jumlah wakil ketua mkd menjadi orang sehingga pimpinan mkd menjadi orang, akan menghindari terjadinya kemandekan atau deadlock dalam pengambilan keputusan mkd. bahwa penambahan wakil ketua tersebut akan membuat mahkamah kehormatan dewan akan lebih cepat bekerja dalam memberikan respon terhadap pengaduan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dpr dan sebagai konsekuensinya akan lebih cepat bekerja dan pada akhirnya justru akan memperkuat dpr. bahwa sebagai perbandingan yakni alat kelengkapan dpr badan legislasi caleg) yang diatur dalamwa sebagai perbandingan yakni alat kelengkapan dpr badan anggaran bangga) yang diatur dalammufakat. bahwa dengan demiki, menyatakan nomor tahun sepanjang tidak dimaknai: pimpinan mahkamah kehormatan dewan terdiri atas1unathsir musiman dan achmad syafaat, bukti fotokopi kartu advokat atas nama munathsir musiman s.h., dan achmad syafaat s.h.: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelituh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitumerdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratomahkamahkonstiusigoimd3,md3 sebagaimana disebut pada angka atas merugikan hak konstitusionalmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam uud bahwa, menurut para pemohon, untuk memenuhi hak konstitusional dimaksud pada huruf para pemohon juga diberikan jaminabahwa, menurut para pemohon, hak hak konstitusionalnya sebagaimana disebutkan atas akan terjamin apabila dpr menjalankan fungsinya dengan baik mana hal itu akan terjadi jika anggota dpr tidak melanggar kode etik dan tidak melanggar hukum, apabila mahkamah kehormatan dewan berfungsi dengan baik, bahwa, menurut para pemohon, ketentuan dalam md3 tidak memungkinkan tercapainya maksud sebagaimana diuraikan pada huruf atas, sebab dengan jumlah pimpinan mahkamah kehormatan dewan yang genap terdapat kemungkinan pimpinan mahkamah kehormatan dewan tidak dapat mengambil keputusan. i3.6j menimbang, setelah memeriksa secara saksama penjelasmaupun koherensi antara hak konstitusional para pemohon dan norma undang undang yang dimohonkan pengujian. sebab, norma undang undang yang dimohonkan pengujian adalah mengatur tentang komposisi mahkamah kehormatan dewan dan tata cara pemilihannya yang tidak ada hubungannya dengan hak konstitusional para pemohon sebagaimana yang didalilkan. oleh karena itu, mahkamah berpendapat tidak ada kerugian hak konstitusional apapun pada diri para pemohon oleh berlakunya md3, sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.rdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldnegara bisa menggunakan haknya mencari keadilan. impinan mahkamah kehormatan dewan terdiri atas1bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuaii. tentang kedudukan dan kepentingan hukum pemohon (legal standing).merupakan warganegara indonesia yang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batindalam rangka mendapatkan hak konstitusional dalam tersebut, telah memilih anggota dpr sebagai orang yang mewakili pemohon (wakil rakyat) dalam pemenuhan hak hak itu. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa agar seluruh warga negara indonesia termasuk pemohon dapat hidup sejahtera lahir dan batin, maka lembaga lembaga negara termasuk dpr haruslah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. bahwa agar dpr bisa menjalankan fungsinya dengan baik maka perilaku anggota dpr harus benar benar baik, tidak melanggar kode etik anggota dpr, tidak pula melanggar hukum sehingga setiap angota dpr bisa bekerja secara maksimal menjalankan fungsinya dalam bidang anggaran, pengawasan dan legislasi. bahwa untuk memenuhi hak hak konstitusional tersebut, pemohon juga diberikan jaminan atas kepastian hukum oleh uud jaminan atas kepastian hukum itu terdapatntuk itu diperlukan adanya institusi penegak kode etik angota dpr yang kuat dan memiliki sistem dan mekanisme kerja yang baik serta bisa merespon dan menyelesaikan kasus kasus pelanggaran kode etik dpr dengan cepat dan tepat. bahwa mahkamah kehormatan dewan bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dpr sebagai perwakilan rakyat sebagaimana dijelaskan dalambahwa susunan pimpinan mahkamah kehormatan dewan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan kolegial. hal inimerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyabahw:lr. bahwa adanya tugas khusus tersebut mengharuskan pimpinan mkd memiliki memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang pasti. kepastian tersebut termasuk juga mekanisme pemungutan suara atau voting yang pasti. bahwa mekanisme pemungutan suara yang pasti atau voting mensyaratkan jumlah pimpinan mkd ganjil, agar tidak ada peluang terjadi deadlock atau kebuntuan ketika jumlah suara imbang. bahwa nomor tahun mengatur jika jumlah pimpinan mkd adalah orang atau genap, sebagaimana berikutbahwa jumlah pimpinan mkd yang genap ini akan membuat mkd sulit menghasilkan putusan dengan cepat sehingga dipastikan banyak persoalan pelanggaran kode etik anggota dpr yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat. bahwa pada akhirnya dpr akan sulit bekerja maksimal karena maraknya pelanggaran kode etik anggota dpr. dengan demikian hak pemohon untuk memiliki wakil rakyat (anggota dpr) yang memiliki kehormatan dan keluhuran martabat, tidak terpenuhi. bahwa lebih dari itu jika dpr tidak bekerja maksimal, maka pemohon sebagai warga negara indonesia akan mengalami kerugian. bahwa dengan demikian pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil ini. iv. pokok permohonan uji materiil bahwa yang dimohonkan dalam uji materiil ini adalah nomor tahunetentuan terkait dengan pembentukan mkd yang bertujuan untuk menjadi serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dpr. hal ini ditegaskan dalamuntuk mempermudah tujuan itu, mak merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu golds bahwa komposisi orang ketua dan orang wakil ketua mkd sangat tidak ideal untuk menjalankan tugas tugas pimpinan mkd. bahwa jumlah pimpinan mkd yang berjumlah orang atau genap berpotensi menimbulkan kemandekan (deadlock) dalam pengambilan putusan mkd terkait proses melakukan penetapan tertentu, karena sangat mungkin terjadi perolehan suara sama ketika terjadi voting. bahwa kemandekan atau deadlock dalam pengambilan putusan mkd tentu akan menghambat penyelesaian kasus kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota dpr mkd. bahwa potensi terjadinya kemandekan atau deadlock dalam pengambilan keputusan pimpinan dpr terutama terkait daam proses untuk melakukan penetapan akan mengakibatkan tidak dapat berjalannya penegakan kode etik anggota dpr. bahwa andaikata pun ketentuan dikaitkan dengan dan ditafsirkan bahwa dalam hal pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh anggota mkd yang berjumlah orang, maka hal ini bertentangan dengan kenyataan sosiologis bahwa pimpinan merupakan primus inter pares dan simpul atas para anggota yang dipimpinnya. sebab jika para anggota mkd tidak berhasil dalam musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, maka hal itu akan diserahkan kepada pimpinan mkd. kenyataan sosiologis pula yang pada akhirnya membuat pimpinan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldcp. pekerjaan mahasiswa fakultas hukum universitas indonesia ngan, yaa, lara alamat jalan aries asri nomor kembangan, tas jakarta barat: imj sebagai . aaa iii. pemohon nama aisyah sharia pekerjaan mahasiswa fakultas hukum universitas indonesia alamat bsd blok set. xii, serpong, tangerang selatan: sebagai . iii. pemohon ilfundamental dari agama itu sendiri dan paradigma pemidanaan dalam permasalahan agama, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian sebelumnyaprinsip dasar setiap agama berbeda beda, sehingga substansi agama yang satu tidak mungkin tidak menistakan agama yang lain bahwa fundamental dasar tiap agama berbeda beda dan oleh karena perbedaan fundamental inilah kita menganut agama yang menurut kita paling benar. dalam suatu forum dialog antar umat beragama, salah seorang pembicaraan pernah mengatakan, tidak ada agama yang sama, semua agama berbeda. jika semua agama sama, maka hari ini saya akan memeluk agama besok agama dan lusa agama sebab kalau semua agama sama, kenapa tidak saya peluk saja semua agama tersebut, bahwa perbedaan fundamental agama inilah yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang memeluk agama tersebut sebagai bentuk tawa kepada tuhan. harus dengan tegas umat yang memeluk agama tersebut menyatakan bahwa fundamental ajaran agama lain salah apabila tidak sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. misalnya, babi haram dalam agama islam dan oleh karenanya umat islam harus dengan tegas mengimani bahwa agama lain yang menganggap babi itu tidak haram adalah salah: bahwa mengatakan setiap agama sama, ataupun ajaran tiap agama baik, ataupun ajaran tiap agama tidak ada yang salah, adalah hal yang bersifat paradoks. setiap orang beragama harus mengimani dan meyakini bahwa ajaran agamanya adalah ajaran yang benar dan ajaran agama lain salah. pandangan bahwa setiap agama sama baiknya ataupun benarnya adalah pandangan yang berusaha mendekorasi makna dan hakikat agama itu sendiri, bahwa guo telah melanggar hakikat dari fundamental agama itu sendiri, yang mana setiap agama pasti dianggap benar bergantung pada siapa pemeluk agamanya dan ajaran tiap tiap agama pasti berbeda, dan karena perbedaan ini lah, tidak mungkin ajaran agama yang satu tidak menistakan ajaran agama yang lain. keberadaan guo seolah olah menutup mata bahwa memang terdapat perbedaan dalam beragama indonesia. guo mendekorasi hakikat agama, beribadah dan toleransi bahwa tiap agama akan menyatakan bahwa agama yang lain salah, penuh kesia siaan dan menganut agama lain adalah dosa, dan hal ini telah menjadi pegangan fundamental tiap tiap agama, sebagaimana tertuang dalam matius sebab mesias mesias palsu dan nabi nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda tanda yang dahsyat dan mujizat mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang orang pilihan juga maupun juncto sesungguhnya agama sisi allah ialah islam. tidaklah berselisih orang orang yang telah diberi al kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian antara mereka. barangsiapa yang ingkar terhadap allah, maka sesungguhnya allah sangat cepat perhitungan nya. juncto dan barangsiapa mencari agama selain agama islam, dia tidak akan diterima, dan akhirat dia termasuk orang orang yang rugi , bahwa sebagaimana mahatma gandhi katakan, hate the sin, love the sinner (berilah dosa, kasihanilah pendosa), umat beragama itu harus mengasihi sesama manusia yang berbeda agama, namun membenci dosa yang mana dalamnya termasuk juga agama yang berbeda dari agama yang diimani. artinya, orang beragama harus mengasihi orang beragama namun membenci agama karena agama adalah dosa dalam ajaran agama inilah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam hakikat agama dan beribadah: bahwa dalam kehidupan negara yang pluralis, masyarakat haruslah bisa saling menunjukan toleransinya dengan mengasuhnya sesamanya sekalipun berbeda. menurut perez nagori, dalam bukunya yang berjudul how the idea religious operation came the west, toleransi adalah acceptance action, object, person which one dislike disagrees with, where one position disallow but chooses not to . oleh karena itu, toleransi bukanlah meniadakan hakikat agama yang lain salah dan agama kita benar , namun toleransi berarti tetap memegang hakikat tersebut, hanya saja mau menerima orang yang berbeda pandangan dengan tetap membenci ataupun tidak menyukai pandangannya. dengan demikian, toleransi beragama dalam negara pluralis seperti indonesia haruslah ditekankan pada bagaimana tiap orang mau menerima orang berbeda agama namun tetap menganggap agamanya sendiri saja yang benar, dan agama lain salah. bahwa oleh karena hakikat agama yang memang pasti menganggap agama lain sebagai dosa dan karena itu harus membenci dosa, pemberlakuan guo telah bertentangan dengan hakikat agama, yang mana: barang siapa muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan. ii. .iii. pada hakikatnya, fundamental utama daripada ajaran agama adalah mengharuskan orang yang menganut agama tertentu dan menolak agama lainnya dan menganggap agama lain sebagai dosa, karena itu agama lain tersebut haruslah ditolak. karena itu, guo secara jelas bertentangan dengan hakikat fundamental agama: bahwa penerapan agama tidak bisa hanya terbatas dalam forum internux saja, namun juga kedalam forum external. mengimplementasikan tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, dan oleh karenanya iman (forum internux) yang tidak ditunjukkan dalam lingkup publik (forum eksternal) pada hakikatnya adalah ibadah yang mati, percuma ataupun sia sia. oleh karena itu, kebencian terhadap dosa berupa agama lainnya yang berbeda dari agama yang kita percayai adalah suatu keniscayaan dan bentuk ibadah yang mutlak juga untuk diterapkan dalam lingkup publik, bahwa mahkamah berpendapat .. (vide halaman putusan nomor puu vii akan tetapi guo itu sendiri bertentangan dengan pokok pokok ajaran agama yang paling fundamental, yakni meyakini ajaran agamanya sendirinya benar dan ajaran agama lain salah sehingga agama lain adalah kesia siaan dan menganut agama lain adalah dosa, bahwa guo tidak akan mendekorasi hakikat agama hanya apabila secara jelas menyatakan salah satu agama sebagai agama yang tidak boleh dinyatakan, namun rumusan yang demikian tentu akan bertentangan dengan pluralisme agama yang ada indonesia saat ini yang mana (vide halaman putusan nomor puu vii guo tidak memiliki tujuan dalam paradigma pemidanaan oleh karena sifatnya yang merupakan permasalahan agama bahwa dalam (ketertiban sosial), bahwa pemberlakuan guo yang dalamnya menyangkut permasalahan agama, berarti paradigma tujuan pemidanaan dari guo mau tidak mau haruslah didasarkan juga kepada substansi agama oleh karena guo merupakan yang mengatur mengenai permasalahan agama, bahwa paradigma terutama daripada tujuan pemidanaan yang ada saat ini adalah retribusi, maupun utilitarian: bahwa dalam paradigma retribusi, seseorang patut mendapat hukuman sebagai perwujudan respon terbaik terhadap kejahatan yang mana hukuman yang dijatuhkan haruslah sebanding dengan pelanggaran oleh karena pelaku patut dihukum. immanuel kant dalam tulisannya, science right,, bahwa apabila guo didasarkan kepada paradigma retribusi, maka perlu dipahami hal mendasar mengenai kewajiban sosial apakah yang harus dipenuhi oleh individu dalam hal permasalahan agama, dan hal ini hanya bisa dipahami dengan melihat hakikat agama oleh karena guo mengatur mengenai permasalahan agama: bahwa setiap agama pada hakikatnya mengajarkan manusia untuk hidup tertib, teratur dan tidak kacau (kata agama berasal dari partikel yang berarti tidak, dan gama yang berarti kacau) melalui suatu ikatan (agama dalam bahasa hindu berarti ikatan, sedangkan religion berasal dari kata latin religare yang bonding atau pengikat kembali) yang didasarkan pada hubungan manusia dengan tuhan. oleh karena itu, substansi agama terletak pada hubungan dengan kuasa ilahi. dalam hal hubungan tersebut, timbul suatu kewajiban bagi individu yang beragama untuk menyatakan kemurnian hakikat kuasa ilahi dalam kehidupan sosial bermasyarakat sebagai bagian daripada kehidupan ibadah dan pelaksanaan perwujudan nilai nilai keagamaan yang dianutnya: bahwa apabila didasarkan kepada hakikat agama, kewajiban sosial yang lahir dalam masyarakat yang beragama adalah kewajiban untuk menyatakan kemurnian hakikat kuasa ilahi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketertiban sosial (social order). hal ini karena masyarakat beragama sudah tidak lagi hanya individu beragama saja, namun sudah menjadi sekelompok orang yang terikat kepada kontrak sosial (sosial contract) untuk hidup beragama dan menyatakan kemurnian hakikat kuasa ilahi dalam kehidupan sosial bermasyarakat: bahwa kemurnian hakikat kuasa ilahi dalam setiap agama sesungguhnya didasarkan kepada hubungan manusia dengan tuhan yang mengasihi ciptaannya, dan hal ini tidaklah ditentang agama manapun. artinya, paradigma retribusi dalam agama adalah untuk menegakkan kemurnian kuasa ilahi yang notabene tuhan yang mahakuasa (omnipotent) mengasihi manusia yang tidak ada apa apanya selama manusia itu mau bertobat dan datang kepada nya: bahwa dalam masyarakat beragama, paradigma ini telah berkali kali diterapkan sebagai paradigma retribusi yang tepat dan tidak menyimpang, yang mana dalam islam, nabi muhammad saw mengampuni beberapa orang yang dahulu menista islam (dengan menghina dan membenci nabi muhammad saw dengan pengikutnya) dan kemudian menerimanya sebagai sahabat ketika mereka mau bertobat dan masuk islam, yang diantaranya adalah kiriman bin abu jahat yang giat sekali menghadang dakwah mekkah, serta umar bin hatta yang pernah hendak membunuh nabi muhammad saw: bahwa paradigma retribusi yang terlihat adalah sekalipun sebelumnya telah menistakan agama (merusak social order) namun ketika memenuhi kewajiban sosial (mengaku salah dan masuk islam), mereka mendapat hak sosial mereka (menjadi sahabat nabi). artinya, dalam paradigma retribusi penistaan agama pada zaman nabi muhammad saw, mereka yang menistakan agama harus menebus kewajiban sosial mereka dengan bertobat dan masuk islam, bukan dengan pidana, oleh karena tuhan maha pengampu dan mau mengampuni mereka yang mengaku salah: bahwa dalam paradigma utilitarian, tujuan penghukuman didasarkan pada teori etis yang menyatakan bahwa penghukuman terbaik adalah yang memaksimalkan utilitas. jeremy bentham dalam tulisannya, principles morals and legislation, menggambarkan utilitas daripada suatu penghukuman sebagai hasil yang didapat (dampak dan akibat) daripada penghukuman, minus hasil negatif yang timbul oleh karena penghukuman, bahwa pandangan mahkamah yang memperhatikan (vide halaman putusan nomor puu vii merupakan suatu pandangan yang didasarkan kepada paradigma utilitarian oleh karena keberadaannya yang perlu untuk memberikan suatu hasil yang baik (dampak dan akibat) masyarakat, bahwa apabila guo didasarkan kepada paradigma utilitarian, maka perlu dipahami hal mendasar daripada hakikat agama dan tujuan yang ingin dicapai oleh orang beragama, oleh karena guo mengatur mengenai permasalahan agama dan karenanya harus dipahami dampak paling baik apa yang akan timbul dan berdampak, baik bagi agama itu sendiri dan juga bagi masyarakat beragama: bahwa setiap agama pada substansinya didasarkan pada fundamental bahwa agama ini benar dan agama lain salah, sehingga apabila orang mau selamat dan diterima untuk masuk surga, maka haruslah menjadi penganut agama tersebut. karena itu, agama adalah jalan keselamatan bagi umat manusia dan setiap umat beragama harus memberitakan keselamatan itu kepada sesamanya yang belum seagama baik melalui perbuatan tingkah laku maupun berdakwah, hal ini adalah kewajiban umat beragama sebagaimana tertuang dalam matius karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptisan mereka dalam nama bapa dan anak dan roh kudus" maupun kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang maruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada allah : bahwa apabila guo didasarkan kepada paradigma utilitarian, maka yang seharusnya terutama dicapai oleh guo adalah tujuan daripada agama, oleh karena guo menyangkut mengenai permasalahan agama dan umat beragama, sehingga seharusnya paradigma yang dikehendaki oleh masyarakat beragama adalah tujuan menyatakan kebenaran agama, dan bukan yang lain (seperti dendam, kesal, merasa terhina): bahwa dalam paradigma utilitarian, penganut agama yang dinasti seharusnya tidak merasa marah apabila dinyatakan agamanya, juga tidak menimbulkan konflik horizontal ataupun vertikal, namun penganut agama yang dinasti seharusnya dengan arif dan bijaksana menjadikan kesempatan tersebut sebagai kesempatan menyebarkan kebenaran agamanya (berdakwah) melalui tindakannya yang memaafkan menista agama dan mengajarkan menista kebenaran agama yang dianut baik melalui ucapan maupun tingkah laku, bahwa apabila agama adalah benar ikatan antara manusia dengan tuhan yang mengasihi manusia, maka harus diinsyafi. bahwa tuhan mengasihi manusia ciptaan nya, dan tuhan ingin agar setiap manusia mengikuti jalan nya (melalui agama). dibandingkan terbakar amarah, tuhan lebih menginginkan agar menista bertobat mengikuti jalan tuhan dan itulah tugas umat beragama yang dinyatakan agamanya, yakni daripada marah karena agamanya dinasti, seharusnya umat yang dinasti merasa sedih karena ada saudaranya sesama manusia ciptaan tuhan yang masih berada dalam kesesatan, sehingga mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk menyatakan kebenaran agamanya melalui tindakan dan tingkah laku. itulah tujuan terutama daripada agama: bahwa apabila masih ada yang marah dan menimbulkan konflik horizontal ataupun vertikal apabila agamanya dinasti, patut dipertanyakan apakah kemarahan tersebut benar benar demi agama atau demi kepuasan egoisme individualnya sendiri, bahwa dalam paradigma utilitarian, telah terbukti ampuh cara menyatakan kebenaran agama ini kepada menista agama. ketika paus yohanes paulus ii, pemimpin tertinggi gereja katolik kala itu, ditembak (namun jiwanya terselamatkan) oleh orang yang benci dengan institusi gereja katolik, bukannya meminta agar penembak dihukum mati, justru paus mendatangi penembak dan mengatakan kepada penembak tersebut, aku mengampuni karena tuhan telah lebih dahulu mengampuni . penembak tersebut sisa hidupnya menjadi penganut katolik yang taat ketika sebelumnya adalah seorang atheis yang bekerja untuk uni soviet, bahwa menyatakan kebenaran agama merupakan tujuan terutama daripada agama, dan oleh karenanya merupakan bagian daripada menjalankan ibadah , bahwa guo sama sekaling sungguh sungguh hatinya terpaut menjalankan tujuan agama, yakni untuk memberitakan kebenaran agama baik kepada mereka yang berbeda agama maupun menista agama: bahwa oleh karenanya, guo bertentangan dengan yaknguo dapat membuat orang dengan mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama bahwa semakin banyak orang yang tidak mengerti agamanya sendiri dan merasa dirinya paling benar. orang seperti ini kemudian dengan mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama. seperti contoh bahwa terdapat eksperimen sosial seseorang yang menuliskan kata syaitan menggunakan tulisan arab atas kertas kemudian diinjak, beberapa pihak dengan mudahnya menuduh orang yang menulis tersebut telah menistakan agama islam hanya karena telah menginjak tulisan arab, padahal tulisan yang diinjak adalah bermakna setan (bukti. menyatakan dan kitab undang undang hukum pidana tetap konstitusional sepanjang "golongan" dimaknai tidak termasuk "golongan berdasarkan agama,permohonan para pemohon adalahkitab undang undang hukum pidanaitab undang undang hukum pidana, bukti fotokopi dan aisyah sharia, bukti bukti social experimenmemiliki hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam uud para pemohon adalah public speaking dalam berbagai kesempatan yang menyampaikan pandangannya sesuai dengan apa yang diimaninya, pemohon adalah seorang yang percaya dan sering membawakan firman tuhan dalam beberapa persekutuan (lay preacher). berlakunyaterhadap kristus yesus, khususnya dalam menyampaikan khotbah yang direkam dalam bentuk video dan diunggah internet serta disebarkan. unggahan tersebut memungkinkan orang lain yang tidak seiman dengan pemohon merasa tersinggung dengan khotbah pemohonohon adalah seorang muslimah yang sering menjadi public speaking, antara lain, kegiatan debat mahkamah konstitusi yang kemudian diunggah internet. ada kemungkinan ketika pemohon membawakan firman allah dalam public speaking nya, orang lain yang tidak seiman dengan pemohonberlakuan dan kuhp serta pencegahan penodaan agama berpotensi melanggar hak konstitusional para pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung serta merugikan usaha yang dilakukan para pemohonserta pemajuan dan perlindungan bidang keagamaan dan kebangsaan indonesidan kuhp serta pencegahan penodaan agama, yang masing masing menyatakan: kuhpkuhppencegahan penodaan agamhwa para pemohon masing masing adalah perseorangan warga negara indonesia yang memiliki agama sebagaimana dibuktikan dengan bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk masing masing atas nama zico leonard djagardo simanjuntak dan aisyah sharia. sebagai orang yang beragama, para pemohon berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut sebagaimana dijamin oleh uud dalam kaitan dengan potensi kerugian para pemohon, menurut mahkamah, sebagai public speaking yang memegang teguh keimanan dan berusaha menyampaikan ajaran imannya tersebut kepada orang lain, para pemohon berpotensi dijerat dengan dan kuhp serta pencegahan penodaan agama oleh orang yang merasa tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh para pemohon, terutama yang berkaitan dengan keimanan. ketidaksepakatan dengan para pemohon tersebut dapat membuat orang lain merasa tersinggung dan bahkan dapat menuduh parakuhp serta pencegahan penodaan agama, berlakunya guo menurut anggapan para pemohon berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon. lebih dari itu, terdapat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya dan kuhp serta pencegahan penodaan agama. yaitu apabila permohonan para pemohon tersebut dikabulkan, potensiketentuan dan kuhp serta pencegahan penodaan agama bertentangan dengdan kuhp serta pencegahan penodaan agama seolah olah menutup mata memang terdapat perbedaan dalam beragama indonesia dan mendekorasi hakikat agama, beribadah, dan toleransi, bahwa samping itu norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para pemohon tersebut: bahwa akibat berlakunya ketentuan norma tersebut sebagaimana yang diuraikan pada angka (satu) dapat membuat orang dengan mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama,ncermatiara pemohon: i3. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan konstitusional para pemohon, cast khususnya pencegahan penodaan agama, terlebih dahulu mahkamah perlu mempertimbangkan apakah permohonan para pemohon terkait dengan pencegahan penodaan agama tersebut dapat dimohonkan pengujian kembali mengingat permohonan guo permasalahan konstitusionalnya pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh mahkamah konstitusi dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal april yang amar putusannya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x bertanggal september yang amar putusannya menolak permohonan para pemohonyang menjadi dasar pengujian dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii adalah dan dan serta uud serta putusan mahkamah konstitusi nomor puu x adalah uud adapun dasar pengujian dalam permohonan guo adalah uud sama dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii namun demikian, terdapat perbedaan antara putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dengan permohonan guo, antara lain, putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hanya menguji terkait dengan ketentuan huruf pencegahan penodaan agama, sedangkan permohonan guo menguji pencegahan penodaan agama secara keseluruhan. dengan demikian, terdapat perbedaan antara permohonan guo dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus mahkamah. sehingga permohonan para pemohon tidak terhalangi oleh ketentuan dan pmk pmk oleh karenanya mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para pemohon lebih lanjut sepanjang berkenaan dengan argumentasi para pemohon yang berkaitan dengan ketentuan pencegahan penodaan agama yang belum dipertimbangkan pada putusan putusan sebelumnya, i3. menimbang bahwa dalam mempertimbangkan lebih lanjut konstitusionalitas norma pencegahan penodaan agama yang sebenarnya secara substansial sudah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum pada putusan putusan sebelumnya yang berkaitan dengan huruf pencegahan penodaan agama, mahkamah perlu menegaskan kembali terkait pendirian mahkamah terhadap konstitusionalitas pencegahan penodaan agama sebagaimana telah dipertimbangkan mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu vii dan putusan mahkamah nomor puu sebagai berikut: dalam memberikan pendapat atas hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan oleh mahkamahk asasi manusia, ketertiban umum, dan nilai nilai agama yang dianut indonesiai3.perlu memberikan pembatasan terkait dengan permohonan para pemohon yaitu berkenaan dengan dan kuhp yang oleh para pemohon didalilkan konstitusional sepanjang kata golongan dimaknai tidak termasuk golongan berdasarkan agama yang dikaitkan dengan dasar pengujian uud oleh karena itu, setelah mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan para pemohon, menurut mahkamah, dan kuhp yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah perbuatan yang terkait dengan agama dan karenanya mahkamah akan memberikan pertimbangan dari sudut pandang kebebasan beragama yang didasarkan pada konstitusi uud i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dan kuhp serta pencegahan penodaan agamadan karenanya bertentangan dengan uud menurut mahkamah, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan putusan mahkamah sebelumnyasebaliknya konstitusi memberikan jaminan terkait dengan kebebasan beragama warga negaranya.dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah nomor puu vii paragraf menyatakan: .uud 1945j:berdasarkan pertimbangan tersebut, (forum internux). akan tetapienam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah. undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan ataudan untuk memenuhi tuntutan yang disesuaikanlebih jauh, mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv bertanggal juli menyatakan, . berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, berkenaan dengan beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. pertama, beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah forum internux yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. kedua, beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan yang merupakan ranah forum external. beragama dalam pengertian kedua inilah yang dapat dibatasi pelaksanaannya oleh negara melalui undang undang yakni apabila dalam pelaksanaannyangan kata lain, pembatasan sebagaimana diatur dalam dan kuhp serta pencegahan penodaan agama adalah pembatasan yang terkait dengan beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan (forum external) dan karenanya tidak bertentangan dengan uud sehingga dalil para pemohon yang menyatakan bahwa guoadalah tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa para pemohon mendalil. terhadap dalil tersebut, menurut mahkamah, keberadaan pencegahan penodaan agama dapat dijadikan dasar untuk mencegah tindakan penyalahgunaan agama dan penodaan terhadap agama melalui tindakan administratif yang paling ringan sampai dengan tindakan administratif yang paling berat. jika dengan penjatuhan sanksi administratif ternyata tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya yang menimbulkan keresahan masyarakat maka pengenaan sanksi pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimatum medium). pemidanaan terhadap penyalahgunaan agama dan penodaan penistaan agama adalah penting karendapat vide putusan mahkamah nomor puu vii penggunaan norma hukum administratif dan atau norma hukum pidana dalam pencegahan penodaan agama dan kuhp tersebut tidaklah bertentangan dengan uud justru dengan adanya kedua norma tersebut menguatkan berlakunya hak asasi manusia, khususnya yang mengatur kebebasan berpikir dan berpendapat, agar penggunaan kebebasan berpikir atau berpendapat tersebut tidak malah justru menjauhkan seseorang dari ketaatan terhadap agama yang diyakininya, melainkan dapat meningkatkan kualitas dirinya hadapan tuhan dan ajaran ajaran nya. berdasarkan pertimbangan tersebut dalil para pemohon yang menyata adalah tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan guo membuat orang dengan mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama, menurut mahkamah, guo justru merupakan ketentuan yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum kalangan masyarakat agar, dan lain sebagainya depan umum atau media massa. adapun dalil para pemohon tersebut benar adanya, good non, hal tersebut bukanlah permasalahan konstitusionalitas melainkan terkait dengan penerapan norma yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. ihwal kekhawatiran para pemohon bahwa orang dengan mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama, mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv telah menegaskan antara lain:selanjutnya dalam kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam putusan tersebut telah ditegaskan:i3. menimbang bahwa terhadap petit para pemohon yang meminta bahwa frasa golongan dalam dan kuhp dimaknai tidak termasuk golongan berdasarkan agama, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa kuhp adalah ketentuan mengenai ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yanguka umum. adapun kuhp adalah ketentuan mengenai ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan muka umum yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan antara atau terhadap golongan rakyat indonesia, dengan maksud isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum. kedua ketentuan tersebut pada pokoknya menekankan pada perbuatan yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat indonesia. pengertian golongan sebagaimana tertuang dalam kuhp adalahpengertian golongan ini berlaku bukan hanya untuk kuhp namun juga terhadap selanjutnya. adalah benar bahwa kuhp indonesia merupakan adopsi dari kuhp belanda yang pada saat itu diberlakukan indonesia, namun tersebut tidak ada padanannya dalam kuhp belanda karena belanda pada saat itu semua pada umumnya sama (homogen), baik suku bangsa, adat istiadat, bahasa, maupun agama. berkebalikan dengan belanda, indonesia memiliki keragaman dalam berbagai hal, antara lain, suku bangsa, adat istiadat, dan agama, yang merupakan keniscayaan yang harus dilindungi. dan kuhp merupakan ketentuan yang bertujuan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau sara (suku, agama, ras, dan antargolongan). i3. bahwa terkait frasa golongan , mahkamah telah menafsirkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv bertanggal maret perihal pengujian dan undang undang informasi dan transaksi elektronik. dalam putusan tersebut, frasa golongan meliputiimencakup suku, agama, dan ras. adapundengan demikian, memberikan makna bahwa frasa golongan tidak termasuk golongan berdasarkan agama sebagaimana petit permohonan para pemohon, selain meniadakan menghilangkan perlindungan hukum bagi agama itu sendiri yang berarti pelanggaran terhadap uud juga bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf dan paragraf atas, menurut mahkamah, dalil permohonan para pemohon mengenai frasa golongan dalam dan kuhp yang dimaknai tidak termasuk golongan berdasarkan agamadan kuhp serta pencegahan penodaan agam, yaitu santo, selaku ketua merangkap anggota, suhartono, wahiduddin adams, saudi isra, menahan m.p. sitompul, benny nurbaningsih, dan dewa gede lagunsuhartono, saudi isra, menahan m.p. sitompulmenahan m.p. sitompul benny nurbaningsih ttd. dewa gede laguna panitera pengganti, ttd rizki amaliaberibadat menurut agama dan kepercayaan yang dianut sebagaimana diatur dalam uud bahwa baik pemohon maupun pemohon sering mendapatkan kesempatan untuk melakukan public speaking dalam berbagai kesempatan, yang mana para pemohon akan menyampaikan pandangannya sesuai dengan apa yang diimani oleh para pemohon: bahwa pemohon adalah seorang percaya yang sering membawakan firman tuhan dalam beberapa persekutuan (lay preacher), pemberlakuankepada kristus yesus terutama dalam menyampaikan khotbah. pada prinsip fundamentalnya, agama yang satu tentu berbeda dengan agama yang lain (tidak ada yang sama). tugas orang beriman untuk memegang teguh prinsip fundamental yang yakini dan mengingatkan sesama orang beriman untuk memegang prinsip fundamental tersebut, yang mana pemohon melakukannya melalui berkhotbah dalam berbagai persekutuan (bit. iy foto khotbah zico). namun, apabila khotbah pemohon baik secara sengaja maupun tidak sengaja didengar oleh orang yang tidak seiman, maka pendengar tersebut dapat menganggap pemohon menista agama, yakni dalam hal seperti pemohon mengkhotbahkan bahwa yesus adalah anak allah sesuai iman kristen matius juncto markus bisa saja umat islam menganggap pemohon menista agama islam karena dalam al gurun disebutkan bahwa tuhan. tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan juncto selain itu pemohon juga sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar. apabila dalam suatu seminar pemohon menjadi pembicara dan sesuai keyakinan pemohon menyebut muhammad bukan nabi muhammad saw , pemohon bisa dianggap menista agama islam oleh umat islam, bahwa khotbah pemohon dapat direkam dalam bentuk video oleh orang lain dan diupload internet serta disebarkan, sehingga khotbah pemohon dapat dilihat dan didengar oleh semua orang. salah satu khotbah pemohon yang sempat direkam dan diunggah media sosial adalah ketika pemohon berkhotbah dalam kebaktian beberapa sma jakarta (bit. iy khotbah zico). tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari ketika pemohon sedang menyampaikan khotbah dan firman allahrasa tersinggung setelah menonton video tersebut, orang lain tersebut dapat menuduh pemohon telah mengeluarkan pernyataan yang bersifat permusuhan terhadap agama lain, atau penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, ataupun penodaan terhadap agama lain, bahwa pemohon adalah seorang muslimah yang sering mengikuti kompetisi debat hukum, seperti contoh kompetisi debat konstitusi mahkamah konstitusi pada maret dan berbagai konferensi dalam public speaking, tentu pemohon haruslah tetap berpegang teguh pada iman yang diyakini oleh pemohon sehingga apapun yang pemohon sampaikan haruslah tetap didasari oleh iman pemohon ii. bagi pemohon ii, jika pada suatu konferensi ataupun kompetisi debat hukum, pemohon menyebut kata nabi isa a.s , bukan tuhan isa al masih dan didengar oleh penonton yang beragama kristen, maka penonton tersebut dapat merasa pemohon telah menista agama kristen karena menurut agama kristen, isa al masih adalah tuhan, sedangkan menurut agama islam, isa a.s adalah seorang nabi, bahwa ketika pemohon dalam berbagai kesempatan melakukan public speaking, seringkali pemohon direkam dalam bentuk video oleh orang lain dan diupload internet, sehingga pernyataan dan perkataan pemohon dapat dilihat oleh semua orang. salah satu public speaking pemohon yang sempat direkam dan diunggah media sosial adalah ketika pemohon il. mengikuti kegiatan debat mahkamah konstitusi pada tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari ketika pemohon sedang melakukan public speaking dan membawa firman allah swtnonton video tersebut, orang lain tersebut dapat, ataupun penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, ataupun penodaan terhadap agama lain: bahwa para pemohon merupakan individu, dalam bentuk: mengikuti kegiatan pluralitas dalam kebangsaan, diantaranya kegiatan garuda generasi pembaharu indonesia (bit. iy foto garuda), menjadi pembicara diskusi toleransi, pluralitas, keagamaan dan kebangsaan (bit. iy foto diskusi keagamaan), mensosialisasikan prinsip pluralisme dan toleransi beragama: bahwa dengan demikian, pemberlakuan guo berpotensi melanggar hak konstitusional dari parakeagamaan dan kebangsaan indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh para pemohonguo sehinggyang berbeda dengan perkara sebelumnya (bukan ), putusan nomor puu x putusan dan putusan nomor puu xv putusan )|, para pemohon melihat bahwa permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan nobis idem, sebab dalam putusan sebelumnya permasalahan konstitusionalitas yang menjadi pertimbangan mahkamah adalah: dalam putusan putusan dan putusan mahkamah berpendapat bahwa .salinan putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan 156a kuhp. (vide halaman putusan nomor puu vii sehingga . (vide halaman putusan nomor puu x karena .nomor puu xv dalam putusan mahkamah berpendapat .. (vide halaman putusan nomor puu vii dalam putusan mahkamah berpendapat .permasalahan konstitusionalitas yang diujikan para pemohon terkait dengan undang undang nomor pnas tidaklah didasarkan kepada permasalahan penerapan hukum, konflik horizontal, maupun ketidakjelasan norma seperti yang dituliskan dalam putusan putusan dan putusan sehingga hanya perlu merevisi pencegahan penodaan agama. namun para pemohon mempermasalahkan substansi norma dalam undang undang nomor pnas yang bertentangan dengan uud terkait hakikat
|
kan(lembaran daerah kabupaten sragen tahun nomorsumber dana cadangan tidak boleh dianggarkan dari dana transfer pemerintah yang masuk desa besaran dana transfer masing masing desa untuk penyusunan apb desa tahun berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang dana transfer desa. bupati sragen, ttd dan cap kusdinar untung yuni sukawati: menyelaraskan kebijakan pemerintah daerahbab pedoman penyusunan apb desapemerintah desa wajib melaporkan pelaksanaan apb desa semester pertama paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. pemerintah desa wajib melaporkan laporan realisasi apb desa akhir tahun paling lambat (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkepas nu b bagian hukum paten sragen setda m| nat saggdkilas.dimasukanbangkit bersama mewujudkan bumi sukawati yang sejahtera dan bermartabat . misi pemerintah kabupaten sragen tahun yaitu: mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspirasi, partisipatif dan transparan. pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek aspek pembangunan. membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah dan sektor informal. mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. prioritas khusus kegiatan tahun kabupaten sragen desa agaranganan anak kerdil (stunting), pemutakhiran data kemiskinan, pengelolaan sampah desa, penghijauan, pembuatan bak penampungan air hujan bersama dan sumur resapanil. pengembangan bum desa, pembentukan pos pelayanan teknologi posyantekdes) pengembangan ttg, kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kb), oo.ss.ng ditetapkan olehsesuai dengan peraturan bupati sragen nomor tahun tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunantuan keuangan khusus kabupaten)ada klasifikasi bidang, klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. kegiatanada analisa modal usaha bum desa, jenis usaha bum desakajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional dan keuntungan bumayoayoayosenja tahun kecamatan bayongbong pelaksanaan ksenja tahun kecamatan bayongbong berikut: rkd tahun disusun berpedoman kepada rpm kabupaten garut tahun yaitu melaluisenja tahun kecamatan bayongbong il. kkp lanun zuz44 menjadi peaomanyaasar penyusunan kebijakan umum apbd (kua) sertabayongbongbayongbong kabupaten garut tahun gambar tindak lanjut senja dalam penyusunan apbd maksud dan tujuan maksud disusunnya rencana kerja kecamatan bayoayonja tahun kecamatan bayongbongbayongbayobayodasar hukum penyusunansenja tahun kecamatan bayongbongsenja tahun kecamatan bayongbong evaluasi pelaksanaan senja kecamatan bayongbong tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah. rencana kerja kecamatan bayoayongbayoayongbong selama tahun sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan senja perangkat daerah kecamatan bayongbong tahun telah terlewati dengan target sebesar rp. dan realisasievaluasi capaian program kegiatan senja pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan pada perangkat daerah kecamatan bayongbongsenja tahun kecamatan bayongbongantara lain tabel senja tahun kecamatan bayongbongpeningkatan sarana pengadaan gedung kantor dan prasarana ded) operasionaang (fran (oo repatrapat pembinaan kke g597ooo| program peningkatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional aparatur program perencanaan laporan keuangan dan pelaporan keuangan program penyusunan penyusunan dokumen dan perencanaan perencanaan skpd dokumen skpdkecamatan penyelenggaraan upacara monitoring kegiatan pembangunan wilayah kecamatan penyelenggaraan ketertibanenyelenggaraan laphali layanan publik hari libur) realisasi program kegiatan yang melebiayoayongbayobayongbong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan bayongbong. kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang senja tahun kecamatan bayongbong kanal maa manfaat ala malaka masa jalan maa krn peraprogram, kegiatan dan sub kegiatan senja realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan senja terdapat enam) program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain).senja tahun kecamatan bayongbong target sebesar rp. realisasi sampai dengansampai dengan bulan lalu sebesar rp. realisasi bulan ini sebesar rp. o, realisasi sampai dengan bulan ini sebesar rp. prosentase os). evaluasi capaian indikator kinerja rencana strategis kecamatan bayongbong kabupaten garut tahun renstra skpd kecamatan bayongbong merupakan rencana strategis pelaksanaan program kegiatan kecamatan bayongbbayongbong yang diprogram setiap (satu) tahun merupakan suatu usulayongbong kabupaten garut tahun sasaran indikator kinerja satuan map triwulan target realisasi ket meningkatnya prosentase indeks mam era mulai pp masyarakat vas (triwulan3 pp meningkatnya cakupan menang cukup: aai penyelenggaraan aparatur kecamatan akuntabilitas kecamatan aung tiruan2 senja tahun kecamatan bangkong kentenbatmbasmtenan sen masyarakat berkriteria triwulan desa kelurahan baik kondisi) preayongbongudah dilaksanakan adalah sebesar rp. dan mengalamai perubahanbayongbong senja tahun kecamatan bayongbongbayongbong kam tas perkiraan realisasi capaian target dan realisasi kinerja program dan target renstra skpd s d kegiatan tahun target capaian realisasi target tahun berjalan urusan bidang urusan indikator kinerja kinerja target kinerja program dan realisasi tingkat renstra skpd hasil program pemerintahan daerah dan program (outcome) dan tahun dan keluaran kegiatan capaian capaian program kegiatan kegiatan (output) target senja realisasi senja tingkat senja skpd) program realisasi periode kegiatan s d skpd tahun skpd dan realisasi tahun renstra skpd) tahun tahun kegiatan target tahun berjalan renstra tahun yo) |. kewilayahan ialah kecamatan s1lalat program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota loalofool1| perencanaan perangkat perencanaan daerah loa joo| administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji dan jumlah pembayaran lo1lo1loi| tunjangan asn gaji dan tunjangan asn koordinasi dan penyusunan jumlah laporan laporan keuangan tahun keuangan tahun skpd skpd laloajof administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas beserta atribut jumlah pakaian dinas kelengkapannya pendidikan dan pelatihan jumlah pengiriman asn pegawai berdasarkan tugas yang mengikuti o1|lok penyediaan peralatan dan jumlah jenis peralatan senja tahun kecamatan bayongbong perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor koocetakan jumlah jenis penyediaan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan jumlah exemplary dan peraturan perundang penyediaan bahan undangan bacaan dan peraturan perundang undangan fasilitasi kunjungan tamu jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu penyelenggaraan rapat jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi rapat koordinasi dangadaan mebel jumlah item pengadaan pengadaan gedung kantor jumlah pengadaan atau bangunan lainnya gedung kantor atau bangunan lainnya nandaya tagihan jasa komunikasi, air dan listrik sumber daya air dan listrikpenyediaan jasa pelayanan disesuaikan dengan umum kantor kedalaman rka diawali 50y0bayaran pemeliharaan, biaya stok dan pemeliharaan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pemeliharaan peralatan dan jumlah peralatan dan | senja tahun kecamatan bayongbong |mesinlainnya mesin lainnya kou ore looloomonitoring dan masyarakat dalam forum petugas pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang tingkat pembangunan desa desa peningkatan kapasitas jumlah pkk dan kader lembaga kemasyarakatan pos pandu (disesuaikan dengan kedalaman rkjumlah kepolisian negara republik koordinasi indonesia, tentara nasional penyelenggaraan indonesia dan instansi ketentraman dan vertikal wilayah kec ketertiban umum harmonisasi hubungan jumlah pelaksanaan dengan tokoh agama dan penyelenggarajumlah pelaksanaan dengan perangkat patroli dalam rangka daerah yang tugas penegakan dann tak penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah senja tahun kecamatan bayongbong pembinaan wawasan jumlah pelaksanaan kebangsaan dan ketahanan kegiatan phjumlah peserta bintik wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional pelaksanaan tugas forum jumlah pelaksanaan koordinasi pimpinan kegiatan forum tingkat kecamatan koordinasjumlah pelaksanaan tata pemerintahan fasilitasi administrasi desa tata pemerintahan desa fasilitasi pelaksanaan jumlah pelaksanaan tugas, fungsi, dan fasilitasi kegiatan kewajiban lembaga kelembagaan kemasyarakatan kecamatan fasilitasi penyusunan jumlah dokumen rpt perencanaan pembangunan partisipatif jumlah ,56y6 senja tahun kecamatan bayongbongperangkat daerahperaturan bupati garut nomor tahun tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan kabupaten garut adapun struktur organisasi kecamatan bayongbongkretaris kecamatan membawahi kasual umum subbagian keuangan, dan senja tahun kecamatan bayongbong tugas pokok dan fungsi kecamatan bayongbongsenja tahun kecamatan bayongbongayoayosenja tahun kecamatan bayongbongsenja tahun kecamatan bayongbongonline mala downnwtnkahan senja tahun kecamatan bayongbongsenja tahun kecamatan bayongbongsenja tahun kecamatan bayongbongbayongbongbayongbongbayongbong tentang analisis kinerja pelayanan kecamatan bayongbong dalam tabel t c. dibawah ini senja tahun kecamatan bayongbong tc. pencapaian kinerja pelayanan kecamatan bayongbong kabupaten garut catatan standar tahun analisis tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun nasional prosentase indeks kepuasan masyarakat ikm) cakupan kinerja aparatur kategori nilai pelayanan publik sakit) prosentase desa yang berkriteria baik senja tahun kecamatan bayongbong isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. isu strategis kecamatan bayongbongyang ingin dicapai oleh kecamatan bayongbongbayongbongsenja tahun kecamatan bayongbong review terhadap rancangan awal rkd. sesuai dengan rkd tahun bahwa dapat dibandingkan antara kegiatan kegiatan yang tercantum dalam rkdbayongbong tabel t c. review terhadap awal rkd tahun nama kecamatan bayongbong catatan analisis kebutuhan penting program kegiatan target pagu target kebutuhan lokasi indikator kinerja program kegiatan lokasi indikator kinerja capaian indikatif capaian dana rp) a1byb jumlah dokumen penyusunan dokumen kec byb jumlah dokumen perencanaan perangkat perencanaan dokumen perencanaan perangkat perencanaan dokumen daerahtahun penyediaan gaji dan kab garut jumlah pembayaran tahun tunjangan asn gaji dan tunjangan tunjangan asn gaji dan tunjangan asn asn koordinasi dan penyusunan kec. byb jumlah rapat tahun koordinasi dan kec. byb jumlah rapat tahun laporan keuangan akhir koordinasi penyusunan laporan koordinasi tahun skpd keuangan akhir tahun skpdbyb jumlah pakaian stel pengadaan pakaian kec. byb jumlah pakaian dinas stel dinas beserta atribut dinas dinas beserta atribut kelengkapannya kelengkapannya pendidikan dan pelatihan kec byb jumlah pengiriman orang pendidikan dan pelatihan kec byb jumlah pengiriman orang pegawai berdasarkan tugas asn yang mengikuti pegawai berdasarkan asn yang mengikuti dan fungsi pendidikan dan tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan pegawai pelatihan pegawai berdasarkan tugas berdasarkan tugas dan dan fungsi fungsi administrasi umum perangkat daerah administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen kec byb jumlah item item penyediaan komponen kec byb jumlah item item instalasi penyediaan komponen instalasi penyediaan komponen listrik penerangan instalasi listrik listrik penerangan instalasi listrik bangunan kantor penerangan bangunan kantor penerangan bangunan senja tahun kecamatan bayongbosei page bangunan kantor yoo kantor too penyediaan peralatan dan kec byb jumlah penyediaan jenis penyediaan peralatan dan kec byb jumlah penyediaan jenis perlengkapan kantor atk, jumlah item perlengkapan kantor atk, jumlah item peralatandan peralatandan perlengkapan kantor perlengkapan kantor pee din erosi moss mae ben rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga penyediaan barang cetakan kec byb jumlah barang jenis penyediaan barang kec byb jumlah barang cetakan 6jenis dan penggandaan cetakan dan cetakan dan dan penggandaan penggandaan penggandaan penyediaan bahan bacaan krc. byb jumlah bahan bulan penyediaan bahan krc. byb jumlah bahan bacaan bulan dan peraturan perundang bacaan dan example bacaan dan peraturan dan peraturan undangan peraturan perundang perundang undangan perundang undangan example undangan jumlah jumlah bahan bacaan bahan bacaan dan dan peraturan peraturan perundang perundang undangan undangan fasilitasi kunjungan tamu kec byb jumlah pelaksanaan bulan fasilitasi kunjungan kec byb jumlah pelaksanaan bulan fasilitasi kunjungan orang tamu fasilitasi kunjungan orang tamu jumlah tamu jumlah pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu kunjungan tamu penyelenggaraan rapat kec byb jumlah bulan penyelenggaraan rapat kec byb jumlah bulan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan hok koordinasi dan penyelenggaraan hok skpd rapat koordinasi dan konsultasi skpd rapat koordinasi dan konsultasi skpd konsultasi skpd jumlah jumlah penyelenggaraan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi skpd konsultasi skpd (pa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kec. byb jumlah kendaraan unit pengadaan kendaraan kec. byb jumlah kendaraan unit pengadaan kendaraan perorangan dinas atau dinas operasional perorangan dinas atau dinas operasional kendaraan dinas kendaraan dinas jabatan jabatan gaan kisississssncn mistik ec2e5intsssssc medis masa disisssissibkisi ninnin dis 2c2 sisa misi ben meleleh meleleh pengadaan gedung kantor kec byb jumlah sarana dan kegiatan pengadaan gedung kec byb jumlah sarana dan kegiatan atau bangunan lainnya prasarana gedung kantor atau bangunan prasarana gedung kantor lainnya kantorbyb jumlah pembayaran bulan penyediaan jasa kec byb jumlah pembayaran bulan komunikasi, sumber daya tagihan jasa komunikasi, sumber tagihan jasa air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air, dan listrik daya air, dan listrik (penyediaan jasa peralatan kec eyb jumlah peralatan dan penyediaan jasa kes eyb jumlah peralatan dan unit senja tahun kecamatan bayongbong dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara perlengkapan kantor yang terpelihara penyediaan jasa pelayanan kec byb jumlah jasa orang penyediaan jasa kec byb orang jumlah jasa pelayanan umum kantor pelayanan pelayanan umum kantor umum kantor umum kantor penyediaan jasa kec byb jumlah unit unit penyediaan jasa kec byb jumlah unit unit pemeliharaan, biaya pembayaran stok pemeliharaan, biaya pembayaran stok dan pemeliharaan dan pajak dan pemeliharaan pemeliharaan dan pajak pemeliharaan kendaraan perorangan kendaraan dinas kendaraan perorangan kendaraan dinas dinas atau kendaraan jabatan dinas atau kendaraan jabatan dinas jabatan dinas jabatan pemeliharaan peralatan kec byb jumlah peralatan dan unit pemeliharaan peralatan kec byb jumlah peralatan dan unit dan mesin lainnya mesin lainnya unit dan mesin lainnya mesin lainnya unit|. peningkatan efektifitas kec byb jumlah pelaksanaan desa peningkatan efektifitas kec byb jumlah pelaksanaan desa kegiatan pemerintahan kegiatan orang kegiatan pemerintahan kegiatan pemeliharaan orang tingkat kecamatan pemeliharaan tingkat kecamatrja perangkat daerah yang ada kecamatan perencanaan kegiatan kec byb jumlah penyusunan jenis perencanaan kegiatan kec byb jumlah penyusunan jenis pelayanan kepada sp sop pelayanan pelayanan kepada sp sop pelayanan masyarakat skm yang masyarakat skm yang dilaksanakan kecamatan dilaksanakan kecamatan kecamatanbyb jumlah monitoring desa peningkatan partisipasi kec byb jumlah monitoring desa masyarakat dalam pelaksanaan orang masyarakat dalam pelaksanaan orang forum musyawarah musrenbang tingkat forum musyawarah musrenbang tingkat perencanaan desa jumlah petugas perencanaan desa jumlah petugas pembangunan desa monitoring musrenba pembangunan desa monitoring des musrenbang deskec byb jumlah jumlah orang sinergitas dengan kec byb jumlah jumlah orang negara republik indonesia, koordinasi kepolisian negara koordinasi tentara nasional indonesia penyelenggaraan republik indonesia, penyelenggaraan dan instansi vertikal ketentraman dan tentara nasional ketentraman dan wilayah kecamatan ketertiban umum indonesia dan instansi ketertiban umum senja tahun kecamatan bayongbong vertikal wilayah kecamatan harmonisasi hubungan kec byb jumlah pelaksanaan orang harmonisasi hubungan kec byb jumlah pelaksanaan orang dengan tokoh agama dan penyelenggaraan dengan tokoh agama penyelenggaraan tokoh masyarakat kegiatan keagamaan doordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepala daerah koordinasi sinergi dengan kec byb jumlah pelaksanaan bulan koordinasi sinergi kec byb jumlah pelaksanaan bulan perangkat daerah yang patroli dalam rangka dengan perangkat patroli dalam rangka tugas dan fungsinya penegakan daerah yang tugas dan penegakan bidang penegakan perda perkara fungsinya perda perkara peraturan perundang bidang penegakan undangan dan atau peraturan perundang kepolisian negara republik undangan dan atau indonesia kepolisian negara republik indonesia nm, iiinmbinaan wawasan kec byb jumlah pelaksanaan bulan pembinaan wawasan kec byb jumlah pelaksanaan bulan kebangsaan dan ketahanan kegiatan phn kebangsaan dan kegiatan phn nasional dalam rangka ketahanan nasional memantapkan pengamalan dalam rangka pancasila, pelaksanaan memantapkan undang undang dasar pengamalan pancasila, negara republik indonesia pelaksanaan undang tahun pelestarian undang dasar negara bhinneka tunggal ika serta republik indonesia pertahanan dan tahun pelestarian pemeliharaan keutuhan bhinneka tunggal ika negara kesatuan republik serta pertahanan dan indonesia pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia fasilitasi, koordinasi kec byb jumlah peserta kegiatan fasilitasi, koordinasi kec byb jumlah peserta bintik kegiatan dan pembinaan bintik, bintik dan pembinaan bintik, sosialisasi, konsultasi) sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan wawasan kebangsaan ketahanan nasional dan ketahanan nasional pelaksanaan tugas forum kec byb jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tugas kec byb jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan kegiatan forum forum koordinasi kegiatan forum kecamatan koordinasi kecamatan pimpinan kecamatan koordinasi kecamatsenja tahun kecamatan bayongbong fasilitasi, rekomendasi dan koordinasikec byb jumlah pelaksanaan desa fasilitasi administrasi kec byb jumlah pelaksanaan desa tata pemerintahan desa fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa fasilitasi administrasi tata pemerintahan tata pemerintahan desa desa fasilitasi pelaksanaan kec byb jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan kec byb jumlah pelaksanaan kegiatan tugas, fungsi, dan fasilitasi kegiatan tugas, fungsi, dan fasilitasi kegiatan kewajiban lembaga kelembagaan kewajiban lembaga kelembagaan kemasyarakatan kecamatan kemasyarakatan kecamatan fasilitasi penyusunan kec byb jumlah dokumen dokumen fasilitasi penyusunan kec byb jumlah dokumen rpt dokumen perencanaan pembangunan rpt perencanaan partisipatif pembangunan partisipatif umum jumlah senja tahun kecamatan bayongbong pena tahun kenamaan bnrannahnua penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.bayongbongbayongbongusulan dari masyarakat tertuang dalam tabel tc antara lain senja tahun kecamatan bayongbong tabel tc daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan tahun berdasarkan opd kecamatan bayongbong kabupaten garut provinsi jawa barat sistem informasi pembangunan daerah (sid) kabupaten garut rekap usulan desa tingkat kecamatan banjarsari pemberdayaan pembangunan gedung kp. bodas, kab. dinas rekomendasi mohon agar dikaji sesuai rekomendasi ajukan danusulkan tingkat provinsi forum skpd desa banjarsari masyarakat dan mendapatkan bantuan provinsi rampak koefisien unit anggaran desa sekar) koefisien unit anggaran pertanian bantuan sarana usaha kp. bodas ,rw dinas perikanan rekomendasi lengkapi dengan data data rekomendasi lengkapi diteruskan peternakan sapi ,rw3,rw dan dan pendukung lainya seperti produksi saat ini, dengan forum skpd potong, sapi perah, kab. garut, peternakan proyeksi setelah ada bantuan,foto kondisi data data pendukung domba garut dan unggas) bayongbong, banjarsari saat ini,dll koefisien paket lainya. koefisien paket ngaran anggaran kepemudaan dan pengadaan alat tenis desa banjarsari, kab. dinas pemuda dan rekomendasi lengkapi syarat usulan rekomendasi lengkapi syarat| diteruskan olahraga meja garut, bayongbong, olah raga dengan proposal, rekomendasi kecamatan usulan dengan proposal dan forum skpd banjarsari setempat, foto faktual koefisien set rekomendasi koefisien set anggaran anggaran perhubungan pemeliharaan pju desa banjarsari, kab. dinas perhubungan rekomendasi anggaran disesuaikan rekomendasi anggaran diteruskan jalan garut, bayongbong, dengan volume unit), standar harga disesuaikan dengan volume forum skpd banjarsari (pembangunan penerangan jalan umum unit sesuai dengan standar dan pertimbangan kebutuhan (harga tahun koefisien dan penyesuaian harga tahun unit, anggaran koefisien unit, anggaran bayongbong perumahan rakyat peningkatan drainase kp. bayongbongpermukiman dengan volume m), standar harga disesuaikan dengan standar forum skpd rp1. (beton ,6x0, harga pertimbangan kebutuhan permukiman cegah kumuh ayongbong, bayongbong pertimbangan kebutuhan dan dan penyesuaian harga penyesuaian harga tahun koefisien (tahun koefisien anggaran anggaran perhubungan pemeliharaan pju jalan kp. kaum dinas perumahan rekomendasi anggaran disesuaikan rekomendasi anggaran diteruskan o1, kab. garut, dan permukiman dengan volume unit, standar harga pju (disesuaikan dengan standar forum skpd bayongbong dan pertimbangan kebutuhan harga pertimbangan kebutuhan bavongbon dan penyesuaian harga tahun dan penyesuaian harga yong dong koefisien unit tahun koefisien unit anggaran anggaran senja tahun kecamatan bayongbong bayongbong pendidikan rehabilitasi ruang kp. babakan caringin dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat usulannya rekomendasi lengkapi diteruskan kelas smp kab. dengan proposal, rekomendasi kerdil koefisien anggaran forum skpd pendidikan kecamatan setempat, foto garut, payongbong, faktual koefisien hongkong anggaran kepemudaan dan rehabilitasi peningkat kp, babakan caringin dinas pemuda dan rekomendasi lengkapi syarat, usulannya rekomendasi lengkapi diteruskan olahraga lapang volly kab. olah raga koefisien unit koefisien unit anggaran forum skpd garut, bayongbong, anggaran bayongbong kepemudaan dan rehabilitasi peningkat kp. sukasirna dinas pemuda dan rekomendasi lengkapi syarat usulannya rekomendasi lengkapi sarat, diteruskan olahraga lapang volly kab. garut, olah raga koefisien unit usulnya koefisien unit forum skpd bayongbong, anggaran anggaran bayongbong pendidikan pembangunan sumur kp. sukamulya dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat usulan rekomendasi lengkapi diteruskan bor kab. garut, proposal, rekomendasi kecamatan, foto koefisien forum skpd bayongbong, faktual, rekomendasi upt pupr wilayah unit anggaran bayongbong setempat koefisien unit anggaran perhubungan pemeliharaan pju kp. sukamara dinas perumahan rekomendasi anggaran disesuaikan rekomendasi anggaran diteruskan jalan kab. garut, dan dengan volume unit, standar harga pju (disesuaikan dengan standar forum skpd bayongbong, permukiman dan pertimbangan kebutuhan harga pertimbangan kebutuhan bayongbong udan penyesuaian harga tahun dan penyesuaian harga koefisien unit anggaran (tahun koefisien unit anggaran diburu pemberdayaan pembangunan rehab lebakleungsri dinas rekomendasi untuk dikaji oleh skpd rekomendasi untuk dikaji oleh| diteruskan masyarakat dan jembatan kab. garut, pemberdayaan sesuai peraturan yang berlaku untuk skpd koefisien unit forum skpd desa bayongbong, diburu masyarakat dan mendapatkan bantuan provinsi dirampas anggaran desa sekar) koefisien unit anggaran pekerjaan umum pembangunan saluran cadasgantung, kab. garut, umum dan dengan standar kiri (10000x1), satuan disesuaikan dengan standar forum skpd penataan ruang permukaan bayongbong, diburu penataan harus disesuaikan dengan kamus usulan harga pertimbangan kebutuhan kewenangan ruang m), standar harga dan pertimbangan dan penyesuaian harga kabupaten bawah kebutuhan dan penyesuaian harga tahun koefisien aa. ngaran ha) tahun koefisien anggaran perumahan rakyat peningkatan drainase pembedahankab. garut, dan volume m), standar harga rp1pertimbangan harga pertimbangan kebutuhan kebutuhan dan penyesuaian harga dan penyesuaian harga pin tahun koefisien ahun koefisien anggaran anggaran senja tahun kecamatan bayongbong ata tam ame oran memes than teman sat diburu perumahan rakyat peningkatan drainase pembedahandengan volume m), standar harga rpharga pertimbangan kebutuhan pertimbangan kebutuhan dan dan penyesuaian harga penyesuaian harga tahun koefisien tahun koefisien anggaran anggaran pendidikan pembangunan sumur sindangserang dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat, usulan rekomendasi anggaran diteruskan bor pnf kesetaraan kab. garut, proposal, rekomendasi kecamatan, foto disesuaikan dengan standar forum skpd bayongbong, diburu faktual, rekomendasi upt pupr wil harga pertimbangan kebutuhan setempat koefisien unit dan penyesuaian harga ahun koefisien uni anggaran anggaran ciel kelautan dan bantuan sarana babakan gunung dinas perikanan rekomendasi lengkapi dengan data data rekomendasi lengkapi diteruskan perikanan perikanan budidaya bodas rt. rw. |dan pendukung lainya seperti produksi saat dengan forum skpd kab. garut, peternakan ini,proyeksi setelah ada bantuan,foto kondisi data data pendukung lainya bayongbong, ciel saat ini,dll koefisien paket koefisien paket anggaran ngaran kelautan dan bantuan sarana babakan gunung dinas perikanan rekomendasi judul proposal tidak rekomendasi perbaiki judul diteruskan perikanan perikanan budidaya bodas dan nyambung dengan isi,harap diperbaiki proposal koefisien paket forum skpd kab. garut, peternakan proposalnya,sertakan data data dukung anggaran bayongbong, ciel seperti produksi saat ini,proyeksi setelah ada bantuan,foto kondisi saat ini,dll, koefisien paket anggaran cikedokan perumahan rakyat peningkatan sistem kp. bojongsari dinas pekerjaan rekomendasi direkomendasikan instalasi rekomendasi(rekomendasikan forum skpd permukiman domestik setempat( minimal bayongbong, cikedokan penataan ipar kombinasi, mck dengan kamar koefisien meter mandi, pipa meter dan meter, layanan kk) septic ruang anggaran tank komunal dan mck cakupan koefisien meter untuk permukiman kumuh anggaran perumahan rakyat perbaikan sistem pengelolaan| kp. kiaralawang dinas pekerjaan rekomendasi direkomendasikan instalasi rekomendasi diteruskan dan kawasan air limbah domestik kab. garut, umum dan yang dibangun sesuai standar ajuan dak, direkomendasikan forum skpd permukiman setempat minimal layanan bayongbong, penataan ipar, kombinasi, mck dengan kamar koefisien meter anggaran kk) septic tank cikedokan ruang mandi, pipa meter dan meter, komunal dan mck untuk cakupan koefisien permukiman kumuh meter anggaran pekerjaan umum peningkatan sistem kp. kiaralawang dinas pekerjaan rekomendasi sistem yang rekomendasi diteruskan dan penyediaan air minum kab. garut, umum dan direkomendasikan lengkap mulai bangunan (direkomendasikan forum skpd penataan ruang spam) jaringan bayongbong, penataan broncapt, reservoar, saluran pipa, mck dan koefisien paket perpipaan kawasan cikedokan ruang tempat cuci tangan, dan juga kolaborasi anggaran perdesa
|
cikedokan pekerjaan umum peningkatan sistem kp. kiaralawang dinas pekerjaan rekomendasi sistem yang| rekomendasi direkomendasikan diteruskan dan penyediaan air minum kab. garut, umum dan direkomendasikan lengkap mulai penguna koefisien paket forum skpd penataan ruang spam) jari pergi bong, penataan roncapi, reservoar, saluran pipa, jan pam) jaan sapaan catatan mang tempat cuci, tangan, dan juga kolaborasi skerjaan umum pembangunan sumur kp. urug nanoair kab. garut, umum dan dengan standar kedalaman sumur dalam disesuaikan dengan standar harga forum skpd penataan ruang tanah bayongbong, penataan ruang minimal (50m), satuan harus disesuaikan (pertimbangan kebutuhan dan cikedokan dengan kamus usulan m), standar harga dan| penyesuaian harga tahun pertimbangan kebutuhan dan koefisien anggaran penyesuaian harga tahun koefisien saat anggaran perumahan rakyat peningkatan sistem kp. urugbayongbong, cikedokan penataan ruang ipar kombinasi, mck dengan kamar standar koefisien paket minimal layanan kk) mandi, pipa meter dan meter, anggaran septic tank komunal cakupan koefisien paket dan mck untuk permukiman anggaran kumuh perumahan rakyat penataan tempat kp. dinasti kab. dinas perumahan rekomendasi anggaran disesuaikan rekomendasi anggaran diteruskan dan kawasan pemakaman umum tpu) garut, bayongbong, dan permukiman dengan volume (100x2), standar harga dan (disesuaikan dengan volume dan forum skpd permukiman untuk hunian kawasan dinasti pertimbangan kebutuhan dan standar harga tahun strategis penyesuaian harga tahun untuk oclisien selanjutnya akan dibahas forum opd anggaran koefisien anggaran dinasti perhubungan pemeliharaan pju sepanjang jalan desa dinas perhubungan| rekomendasi anggaran disesuaikan rekomendasi anggaran diteruskan jalan dinasti, kab. garut, dengan volume buah, standar harga disesuaikan dengan volume dan forum skpd bong, dinasti (pembangunan penerangan jalan umum standar harga tahun ayongpong, msh dan pertimbangan kebutuhan koefisien unit dan penyesuaian harga tahun anggaran koefisien unit anggaran perhubungan pemeliharaan pju sepanjang jalan desa dinas perhubungan rekomendasi anggaran disesuaikan dengan rekomendasi anggaran diteruskan jalan dinasti, kab. garut, volume buah, standar harga (pembangunan (disesuaikan dengan volume dan forum skpd bayongbong, dinasti penerangan jalan umum dan standar harga tahun pertimbangan kebutuhan dan penyesuaian koefisien harga tahu koefisien unit ngaran neta anggaran senja tahun kecamatan bayongbong see tata asa tam tama setan tamtama. teks kem dinasti pertanian bantuan sarana usaha kp. maliki kab. dinas perikanan rekomendasi lengkapi denga data data rekomendasi lengkap dengan diteruskan peternakan sapi potong, sapi( garut, bayongbong, dan peternakan pendukung lainya seperti produksi saat data data pendukung dan forum skpd perah, domba garut dan dinasti ini,proyeksi setelah ada bantuan,foto kondisi|proposalnya koefisien paket hen anggaran lingkungan hidup penyediaan mesin karang taruna desa dinas lingkungan rekomendasi anggaran disesuaikan rekomendasi anggaran diteruskan pengolah sampah dinasti, kab. garut, hidup dengan standar harga, pertimbangan disesuaikan dengan standar harga forum skpd tahun koefisien unit penyesuaian harga tahun anggaran koefisien unit anggaran pendidikan pembangunan rkb kp. sukamara dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat rekomendasi lengkapi diteruskan paud kab. garut, usulannya dengan proposal, koefisien forum skpd bayongbong, dinasti rekomendasi kerdil pendidikan anggaran kecamatan setempat, foto faktual koefisien anggaran kesehatan peralatan posyandu perum bayongbong dinas kesehatan rekomendasi lengkapi usulan rekomendasi lengkapi diteruskan paket) asri kab. garut, proposal dan rab serta koefisien forum skpd bayongbong, dinasti dokumentasi koefisien paket paket anggaran anggaran pemberdayaan kinerja kampung kp. dinasti bp, kappa rekomendasi dilengkapi usulan rekomendasi lengkapi diteruskan perempuan dan persentase cu pus) desa proposal dan rab koefisien koefisien forum skpd perlindungan anak dinasti, kab. garut, anggaran anggaran bayongbong, dinasti pemberdayaan bantuan modal bumdes karya lestari dinas rekomendasi lengkapi proposal dan foto rekomendasi lengkapi koefisien| diteruskan masyarakat dan bumdes desa dinasti, kab. pemberdayaan lokasi untuk dikaji oleh skpd koefisien forum skpd desa garut, bayongbong, masyarakat dan bumdes anggaran bumdes dinasti desa anggaran kesehatan rehabilitasi pustu kp. dinasti kab.| dinas kesehatan rekomendasi permasalahan dengan usulan rekomendasi lengkapi bukti diteruskan garut, bayongbong, berbeda, kalau usulan rehab masalahnya pendukung proposal koefisien forum skpd dinasti kondisi pustu rusak ringan, sedang atau gedung berat? lengkapi bukti pendukung proposal koefisien gedung ngaran . yuu. anggaran kepemudaan dan bantuan usaha karang desa dinasti, kab. dinas pemuda dan rekomendasi dilengkapi proposal dan surat rekomendasi lengkapi diteruskan olahraga taruna unit) garut, bayongbong, olah raga penghantar desa untuk menjadi bahan senja koefisien forum skpd dinasti editors koefisien kelompok desa kelompok desa senja tahun kecamatan bayongbong lampiran peraturan bupati garut nomor tahun tentang rencana kerja kecamatan bayongbong tahunsenja tahun kecamatan bayongbong total team ama oma raman mapan temen sam dinasti kepemudaan dan pembangunan gedung desa dinasti, kab.olah raga garut, bayongbong, olah raga dengan proposal, rekomendasi kecamatan usulnya dengan proposal forum skpd dinasti setempat, foto faktual koefisien koefisien anggaran anggaran perumahan rakyat penataan tempat kp. digembmakaman umum desa dinasti, kab. dan volume (120x standar harga dan disesuaikan dengan standar harga forum skpd permukiman pertimbangan kebutuhan penyesuaian|pertimbangan kebutuhan permukiman pu) ata mera garut, bayongbong, harga tahun usulan anggaran, akan penyesuaian harga tahun disesuaikan dengan appraisal. untuk koefisien anggaran kelanjutan akan dibahas forum opd. koefisien anggaran hegarmanah pemberdayaan pembangunan gedung kp. rancaucing rt. dinas rekomendasi untuk dikaji sesuai peraturan rekomendasi untuk dikaji sesuai| diteruskan masyarakat dan posyandu rw.o1, kab. garut, pemberdayaan yang berlaku untuk mendapatkan bantuan (peraturan yang berlaku untuk forum skpd desa bayongbong, masyarakat dan provinsi dirampas sekar) koefisien unit mendapatkan bantuan provinsi hegarmanah desa anggaran dirampas sekar) koefisien nit anggaran pertanian bantuan sarana usaha kp. golek rt. dinas perikanan rekomendasi lengkapi dengan data data rekomendasi lengkapi dengan diteruskan peternakan sapi potong, sipil rw.o1, kab. garut, dan pendukung lainya seperti produksi saat ini, data data pendukung lainya forum skpd perah, domba garut dan bayongbong, peternakan proyeksi setelah ada bantuan,foto kondisi saat| seperti produksi saat ini koefisien unggas) hegarmanah ini,dll, koefisien paket paket anggaran anggaran pekerjaan umum rehabilitasi saluran kp. kiarapayung rt. dinas pekerjaan rekomendasi anggara disesuaikan dengan rekomendasi sesuaikan diteruskan dan drainase lingkungan rw. kab. garut, umum dan standar drainase (136x0, foto harap anggaran yang usulkan dengan forum skpd penataan ruang bayongbong, penataan dilengkapi, standar harga dan pertimbangan standar harga tahun hegarmanah ruang kebutuhan dan penyesuaian harga koefisien tahun koefisien anggaran anggaran pemberdayaan pembangunan rehab kp. kiarapayung rt. dinas rekomendasi untuk dikaji oleh skpd sesuai rekomendasi untuk dikaji ulangusulan yang tuju tidak sesuai forum skpd desa bayongbong, masyarakat dan (bantuan provinsi dirampas sekar) koefisien koefisien unit hegarmanah desa unit anggaran koefisien unit anggaran hegarmanah desa unit,|) koefisien unit anggaran hegarmanah desa unit anggaran senja tahun kecamatan bayongbong tata ame setan kamen. teki kem hegarmanah pendidikan pengadaan ape luar kp. cisfupan rt. dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat usulan rekomendasi lengkapi diteruskan paud rw. kab. garut, dengan proposal, rekomendasi kerdil koefisien forum skpd bayongbong, pendidikan kecamatan setempat, foto faktual set anggaran hegarmanah koefisien set anggaran kepemudaan dan pengadaan alat tenis kp. kiarapayungmeja rw. kab. garut, olah raga dengan proposal, rekomendasi kecamatan usulan dengan proposal koefisien forum skpd bayongbong, setempat, foto faktual koefisien set set anggaran hegarmanah anggaran karyanya perumahan rakyat pembangunan kp. pasir kiara lebakerangan jalan kab. garut, dan yaya standar harga butuhkan disesuaikan dengan standar harga forum skpd pertimbangan kebutuhan pertimbangan kebutuhan permukiman umum permukiman bayongbong permukiman penyesuaian harga ahun penyesuaian harga tahun untuk "permukiman "cahaya koefisien unit anggaran koefisien unit anggaran kumuh pemberdayaan pembangunan gedung kp. pasir kiaraposyandu tangguh kab. pemberdayaan dengan peraturan yang berlaku untuk skpd koefisien unit forum skpd desa garut, bayongbong, masyarakat dan mendapatkan bantuan provinsi dirampas anggaran karyanya desa sekar) koefisien unit anggaran kesehatan peralatan posyandu kp. pasir kiara tangguh| dinas kesehatan rekomendasi dilengkapi proposal rab dan rekomendasi lengkapi koefisien| diteruskan paket) kab. dokumentasi koefisien paket forum skpd garut, bayongbong, anggaran paket anggaran karyanya pemberdayaan pembinaan kader pos se desa karyanya,pandu kab. garut, pemberdayaan untuk dikaji oleh skpd koefisien orang peserta harus dikaji oleh skpd forum skpd desa bayongbong, masyarakat dan anggaran koefisien orang karyanya desa anggaran mekarjaya pertanian jalan usaha tani kp. cakar babakan dinas pertanian rekomendasi perbaiki permasalahan, yang rekomendasi perbaiki diteruskan kab. garut, diusulkan jalan usaha tani, permasalahan permasalahan yang diusulkan forum skpd bayongbong, saluran air. lengkapi dokumen pendukung (sesuaikan dengan dokumen mekarjaya (proposal dan foto lokasi), perjelas volume pendukung (proposal dan foto jalan, luasan lahan pertanian produksinya |lokasi) koefisien berapa, berapa jumlah petani yang terfasilitasil anggaran koefisien anggaran sekolah kab. garut, bayongbong, dengan proposal, rekomendasi kerdil persyaratan usulan dan juga forum skpd mekarsari pendidikan kecamatan setempat, foto faktual (volume yang ajukan koefisien koefisien meter anggaran meter anggaran pendidikan pembangunan sumur tegalsari dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat usulan rekomendasi lengkapi usulan diteruskan bor dan cijelereun proposal, rekomendasi kecamatan, foto dengan proposal koefisien forum skpd kab. garut, faktual, rekomendasi upt pupr wil unit anggaran bayongbong, setempat koefisien unit mekarsari anggaran senja tahun kecamatan bayongbong see ata cam mama cun mama. tem kem pendidikan rehabilitasi ruang kelas (kp sukalilah dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat usulannya rekomendasi lengkapi diteruskan paud kab. garut, dengan proposal, rekomendasi kerdil koefisien forum skpd pendidikan kecamatan setempat, foto anggaran bayongbone, faktual koefisien anggaran mayasari perumahan rakyat peningkatan drainase s dgarut, bayongbong, dan permukiman (volume m), standar harga rp733. (disesuaikan dengan volume forum skpd permukiman kumuh mayasari (pasang batu ,5x0, pertimbangan koefisien anggaran kebutuhan dan penyesuaian harga tahun koefisien anggaran ketenteraman dan pelatihan penanggulangan (desa, kab. garut, badan rekomendasi anggaran disesuaikan dengan rekomendasi anggaran diteruskan ketertiban umum bencana bagi masyarakat bayongbong, mayasari penanggulangan asb pada standar harga, asumsi orang |disesuaikan dengan asb pada forum skpd serta perlindungan bencana daerah dengan pelatihan, dengan penyesuaian (standar harga asumsi orang masyarakat harga tahun koefisien orang dengan pelatihan dengan anggaran penyesuaian harga tahun koefisien orang anggaran perhubungan pemeliharaan pju s d kab. dinas perumahan rekomendasi anggaran disesuaikan dengan rekomendasi anggaran diteruskan jalan garut, bayongbong, dan permukiman (volume unit), standar harga disesuaikan dengan volume forum skpd mayasari dan pertimbangan kebutuhan dan unit standar harga dan penyesuaian harga tahun koefisien (pertimbangan kebutuhan dan unit penyesuaian harga tahun anggaran koefisien unit anggaran kesehatan peralatan posyandu s d kab. dinas kesehatan rekomendasi lengkapi usulan proposal rekomendasi lengkapi usulan| diteruskan paket) garut, bayongbong, dan rab serta dokumentasi koefisien dengan proposal dan rab serta forum skpd mayasari paket anggaran dokumentasi koefisien paket anggaran pemberdayaan bintik perencanaan desa, kab. garut, dinas rekomendasi lokasi dan jumlah rekomendasi untuk lokasi dan diteruskan masyarakat dan untuk desa bayongbong, mayasari pemberdayaan peserta agar dikaji oleh skpd juga jumlah peserta untuk kaji forum skpd desa masyarakat dan koefisien orang anggaran oleh skpd yang tuju minimal desa orang desa kecamatan koefisien orang anggaran pemberdayaan pembangunan gedung rw01s drw09, kab. dinas rekomendasi mohon agar dikaji sesuai rekomendasi agar dikaji sesuaidengan peraturan yang forum skpd desa mayasari masyarakat dan mendapatkan bantuan provinsi rampak berlaku untuk mendapat bantuan desa sekar) koefisien unit provinsi dirampas sekar) anggaran koefisien unit anggaran kepemudaan dan pembangunan gedung olah desa mayasari, kab. dinas pemuda dan rekomendasi lengkapi syarat usulan rekomendasi lengkapi diteruskan olahraga raga garut, bayongbong, olah raga dengan proposal, rekomendasi kecamatan persyaratan usulan dengan forum skpd mayasari setempat, foto faktual koefisien proposal koefisien anggaran anggaran senja tahun kecamatan bayongbong mayasari perumahan rakyat perbaikan jalan lingkungan (rw 01s drw09, kab.untuk permukiman kumuh garut, bayongbong, dan permukiman (volume (1600x1l, standar harga (rabat disesuaikan dengan volume sesuai forum skpd permukiman mayasari beton dan pertimbangan kebutuhan standar harga tahun ibu dan penyesuaian harga tahun koefisien koefisien anggaran anggaran pendidikan rehabilitasi jamban sdn mayasari dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat usulan rekomendasi lengkapi usulan diteruskan kec. bayongbong, dengan proposal, rekomendasi kerdil dengan proposal koefisien forum skpd kab. garut, bayongbong, pendidikan kecamatan setempat, foto faktual mayasari koefisien anggaran anggaran pendidikan rehabilitasi ruang kelas sdn mayasarimayasari pendidikan kecamatan setempat, foto faktual (rekomendasi kerdil koefisien koefisien anggaran anggaran paralayang perumahan rakyat pembangunan jalan desa paralayangdusun dan kab. (dan permukiman volume (600x1, standar harga (rabat beton usulan yang prioritaskan oleh forum skpd dan pertimbangan kebutuhan dan desa koefisien m2, mmu iman umum garut ayongbong, penyesuaian harga tahun koefisien anggaran anggaran perumahan rakyat pembangunan tembok kp. paralayang dinas perumahan rekomendasi anggaran disesuaikan dengan rekomendasi sesuai koefisien: diteruskan dan kawasan penahan tanah untuk cegah kab. garut, (dan permukiman (volume (1650x1, standar harga dan anggaran forum skpd permukiman kumuh bong, pertimbangan kebutuhan dan penyesuaian pamgarut, bayongbong, dan permukiman (volume (1000x2), standar harga (rabat usulan prioritas kecamatan forum skpd permukiman cegah kumuh paralayang beton dan pertimbangan kebutuhan koefisien anggaran ibu dan penyesuaiangarut, bayongbong, dan permukiman (volume (1000x2), standar harga (rabat beton usulan prioritas kecamatan forum skpd kumuh pasal dan pertimbangan kebutuhan dan koefisien anggaran gemuk iman aaryan penyesuaian harga tahun koefisien anggaran pendidikan pengadaan ape dalam kp. paralayang dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat usulan rekomendasi sesuaikan usulan diteruskan paud kab. garut, dengan proposal, rekomendasi kerdil dengan proposal dan lengkapi forum skpd bayongbong pendidikan kecamatan setempat, foto faktual dengan rekomendasi kerdil paralayang koefisien set anggaran pendidikan setempat. koefisien set anggaran senja tahun kecamatan bayongbong tata asa mama column mama temani kem paralayang kesehatan peralatan posyandu paket) desa paralayang, kab. dinas kesehatan rekomendasi lengkapi usulan proposal rekomendasi mohon dilengkapi diteruskan garut, bayongbong, dan rab serta dokumentasi koefisien usulan proposal dan rab serta forum skpd paralayang paket anggaran dokumentasi koefisien paket anggaran kepemudaan dan pengadaan sarana olahraga desa paralayang, kab. dinas pemuda dan rekomendasi lengkapi syarat usulan rekomendasi sesuaikan diteruskan olahraga lainnya kaos, matras, garut, bayongbong, olah raga proposal, rekomendasi kecamatan, foto proposal forum skpd koefisien jenis set anggaran 'jenis set anggaran pemberdayaan pembinaan kader dasawisma desa paralayang, kab. dinas rekomendasi lokasi dan jumlah peserta agar| rekomendasi lengkapi diteruskan masyarakat dan garut, bayongbong, pemberdayaan dikaji oleh skpd koefisien orang koefisien forum skpd desa paralayang masyarakat dan anggaran orang anggaran desa kepemudaan dan pemberdayaan bantuan desa paralayang, kabgarut, bayongbong, olah raga penghantar desa untuk menjadi bahan senja (dan surat pengajar desa koefisien forum skpd produktif paralayang editors koefisien kelompok desa anggaran kelompok desa anggaran pertanian bantuan sarana usaha desa paralayang, kab. dinas perikanan rekomendasi lengkapi dengan proposal, rekomendasi lengkapi dengan diteruskan peternakan sapi potong, sapi( garut, bayongbong, dan peternakan sertakan data data pendukung, produksi,foto (proposal sertakan data data forum skpd perah, domba garut dan paralayang kondisi saat ini, dll koefisien paket pendukung lainnya. koefisien unggas) anggaran paket anggaran palembang perumahan rakyat pembangunan jalan kp. urug dusunlingkungan untuk hunian kab. garut, dan permukiman volume (300x1), standar harga (rabat beton (sesuai dengan volume standar forum skpd permukiman kawasan strategis bayongbong, dan pertimbangan kebutuhan dan (harga tahun koefisien palembang penyesuaian harga tahun koefisien anggaran anggaran perumahan rakyat peningkatan tembok kp. nanopermukiman kab. garut, dan permukiman (volume (500x1, standar harga dan disesuaikan dengan volume forum skpd permukiman untuk hunian kawasan bayongbong, pertimbangan kebutuhan dan penyesuaian|standar harga tahun strategis palembang harga tahun koefisien koefisien anggaran anggaran kebudayaan bantuan alat kesenian kp. urug kab. dinas pariwisata rekomendasi tolong diperbaiki rekomendasi tolong lengkapi diteruskan garut, bayongbong, dan kebudayaan proposalnya dilengkapi dengan foto kondisi proposalnya lengkapi dengan forum skpd palembang grup kesenian yang aktif, serta data jumlah foto grup kesenian tersebut. peserta aktif. dilengkapi juga dengan festival koefisien paket atau aktivitas kesenian yang diikuti cl1 anggaran koefisien paket anggaran perumahan rakyat peningkatan drainase kp. lebakwangihunian batas desa dan permukiman (volume m), standar harga rp733. disesuaikan dengan standar harga forum skpd permukiman kawasan strategis sukamara, kab. (pasang batu ,5x0, pertimbangan pertimbangan kebutuhan dan garut, bayongbong, kebutuhan dan penyesuaian harga penyesuaian harga tahun efisien anggaran palembang tahun koefisien anggaran senja tahun kecamatan bayongbong see tata tam mama setan kaos. temani kem palembang perumahan rakyat bantuan perbaikan rumahkab. garut, bayongbong,|(palembangrumahan rakyat peningkatan saranakab. garut, bayongbong,|(dan permukiman (volume (120x1), standar harga dan disesuaikan dengan standar harga forum skpd permukiman hunian kawasan palembang pertimbangan kebutuhan dan penyesuaian pertimbangan kebutuhan dan strategis harga tahun untuk kelanjutan akan penyesuaian harga tahun dibahas forum opd. koefisien ngaran anggaran seakurat perumahan rakyat bantuan perbaikan rumah dangkala. bae aan koefisien unit anggaran (penyesuaian harga tahun koefisien unit anggaran perumahan rakyat bantuan perbaikan rumah salakurayseakurat dan penyesuaian harga tahun pertimbangan dan koefisien unit anggaran (penyesuaian harga tahun koefisien unit anggaran pendidikan rehabilitasi ruang kelas salakuray rw| dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat usulannya rekomendasi lengkapi syarat diteruskan ol, kab. garut, dengan proposal, rekomendasi kerdil usulannya dengan proposal forum skpd bayongbong, seakurat pendidikan kecamatan setempat, foto koefisien anggaran faktual koefisien anggaran lingkungan hidup penyediaan mesin pengolah salakuray rw| dinas lingkungan rekomendasi anggaran disesuaikan dengan rekomendasi anggaran diteruskan sampah kab. garut, hidup standar harga, pertimbangan kebutuhan disesuaikan dengan standar forum skpd penyesuaian harga tahun rga koefisien uni bayongbong, seakurat koefisien unit anggaran anggaran perumahan rakyat penataan tempat pemakaman salakurayumum tpu) untuk cegah kab. garut, dan permukiman (volume (300x1), standar harga dan disesuaikan dengan volume sesuai forum skpd permukiman kumuh bayongbong, seakurat pertimbangan kebutuhan dan penyesuaian|standar harga tahun harga tahun untuk selanjutnya akan koefisien dibahas forum opd koefisien anggaran anggaran perumahan rakyat peningkatan drainase salakuray rw|volume koefisien forum skpd permukiman kumuh bayongbong, selaku (pasang batu ,5x0, pertimbangan von kebutuhan dan penyesuaian harga tahun anggaran koefisien anggaran senja tahun kecamatan bayongbong seakurat perumahan rakyat peningkatan drainase cikdengan volume forum skpd permukiman kumuh bayongbong, seakurat (pasang batu ,5x0, pertimbangan standar harga tahun kebutuhan dan penyesuaian harga koefisien tahun koefisien anggaran anggaran sirnagalih perumahan rakyat peningkatan drainase kp. ciseupan654. disesuaikan forum skpd permukiman kumuh bayongbong, sirnagalih (beton ,6x0, pertimbangan dengan volume koefisien kebutuhan dan penyesuaian harga anggaran tahun koefisien anggaran perumahan rakyat bantuan perbaikan rumah kp. depoksesuaikan dengan standar harga, forum skpd sirnagalihkerjaan umum pembangunan sistem kp. depok rw. dinas pekerjaan rekomendasi sistem yang rekomendasi sesuai standar yang| diteruskan dan penataan penyediaan air minum rt. kab. garut, umum dan direkomendasikan lengkap mulai broncapt, (diajukan pada program pamsimas forum skpd ruang spam) jaringan perpipaan bayongbong, sirnagalih penataan ruang reservoar, saluran pipa, mck dan tempat koefisien paket kawasan perdesaan cuci tangan, dan juga kolaborasi kegiatan anggarrumahan rakyat pembangunan jalan kp. disitugarut, bayongbong, dan permukiman (volume (900x2), standar harga (rabat beton (disesuaikan dengan standar harga,| forum skpd permukiman kumuh sirnagalih dan pertimbangan kebutuhan dan pertimbangan kebutuhan dan penyesuaian harga tahun diarahkan penyesuaian harga tahun papa koefisien anggaran menjadi usulan peningkatan jalan lingkungan untuk cegah kumuh. koefisien anggaran perumahan rakyat peningkatan sistem kp. disitu rw. kabgarut, bayongbong, umum dan yang dibangun sesuai standar ajuan dak, koefisien paket forum skpd permukiman domestik setempat minimal sipaket untuk permukiman kumuh anggaran pendidikan pembangunan sumuborsenja tahun kecamatan bayongbong see ata tam rame eun mom taman, tem kem sirnagalih pendidikan pembangunan sumur boperumahan rakyat peningkatan sistem kp. cincang rwbayongbong,| umum dan yang dibangun sesuai standar ajuan dak, koefisien meter forum skpd permukiman domestik setempat minimal sirmeter untuk permukiman kumuh anggaran pemberdayaan pembangunan gedung kp. batususun rw. dinas rekomendasi untuk dikaji oleh skpd sesuai rekomendasi untuk kaji oleh diteruskan masyarakat dan posyandu kab. garut, bayongbong,| pemberdayaan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan (skpd sesuai peraturan yang berlaku forum skpd desa sirnagalih masyarakat dan (bantuan provinsi dirampas sekar) koefisien unit desa koefisien unit anggaran anggaran pekerjaan umum peningkatan jaringan irigasi kp. sekali rw. kab. dinas pekerjaan rekomendasi anggaran disesuaikan dengan rekomendasi anggaran diteruskan dan penataan permukaan garut, bayongbong, umum dan standar kiri (300xl), standar harga dan disesuaikan dengan standar harga forum skpd ruang sirnagalih penataan ruang (pertimbangan kebutuhan dan penyesuaian|dan pertimbangan kebutuhan harga tahun koefisien dan penyesuaian harga tahun anggaran koefisien anggaran perumahan rakyat perbaikan sistem pengelolaan kp. babakan bogorair limbah domestik rw. kab. garut, umum dan yang dibangun sesuai standar ajuan dak, |instalasi yang dibangun sesuai forum skpd permukiman setempat minimal layanan bayongbong, sirnagalih penataan ruang ipar kombinasi, mck dengan kamar standar koefisien meter kk) septic tank mandi, pipa meter dan meter, anggaran komunal dan mck untuk cakupan koefisien meter buatan dp, permukiman kumuh anggaran pendidikan pembangunan sumur bor kp. padre rw. kab.| dinas pendidikan rekomendasi satu usulan per desa rekomendasi anggaran diteruskan pnf kesetaraan garut, bayongbong, untuk tiap jenis usulan koefisien unit disesuaikan dengan standar harga forum skpd penyesuaian harga tahun koefisien unit anggaran pekerjaan umum pembangunan sistem kp. ciseupan rw. dinas pekerjaan rekomendasi sistem yang rekomendasi diteruskan dan penataan penyediaan air minum kab. garut, bayongbong,( umum dan rekomendasikan lengkap mulai bangunan direkomendasikan forum skpd ruang spam) jaringan perpipaan sirnagalih penataan ruang |broncapt, reservoar, saluran pipa, mck dan koefisien paket kawasan perdesaan tempat cuci tangan, dan juga kolaborasi angg tata tama rame count taman temani kem sirnagalih perumahan rakyat perbaikan sistem kp. ciseupan rw.standar koefisien meter layanan kk) septic simagalih mandi, pipa meter dan meter, edrbaikan sistem kp. bengkayang rw. o1,bangunan sesuai standarkoefisien meter layanan kk) septic sirnagalih mandi, pipa meter dan meter, gningkatan sarana kp. sukamulyahunian kab. garutkawasan strategis bayongbong, dan penyesuaian harga tahun pertimbangan kebutuhan dan mag koe anggaran sukamara pemberdayaan pembangunan gedung kalipaksi dinas rekomendasi mohon agar dikaji sesuai rekomendasi mohon untuk diteruskan masyarakat dan posyandu kab. garut, pemberdayaan dengan peraturan yang berlaku untuk dikaji forum skpd desa bayongbong, masyarakat dan (mendapatkan bantuan provinsi rampak (sesuai dengan peraturan yang sukamara desa sekar) koefisien unit berlaku untuk mendapatkan anggaran bantuan provinsi dirampas sekar) koefisien unit anggaran kesehatan penyediaan suplai makanan desa sukamara, kab. dinas kesehatan rekomendasi berapa kasus datanya rekomendasi lengkapi data dari diteruskan bergizi pencegahan stunting garut, bayongbong, lengkapi,, dilengkapi data dari posyandu posyandu pustu puskesmas forum skpd sukamara pustu puskesmas koefisien setempat koefisien oh, anggaran anggaran tenaga kerja pemberian kerja desa sukamara, kab. dinas tenaga kerja rekomendasi harus diverifikasi terlebih rekomendasi harus diverifikasi diteruskan sementara sistem padat garut, bayongbong, dan transmigrasi (dahulu, apakah desa tersebut layak terlebih dahulu apakah desa forum skpd karya pks pk) (hok) sukamara mendapatkan bantuan pks pk. tersebut layak mendapatkan diprioritaskan desa yang belum pernah pks pk. koefisien kelompok pok, mendapatkan bantuan pks pk dan desa anggaran dengan tingkat kemiskinan serta kena pengangguran tinggi koefisien kelompok anggaran pendidikan pengadaan ape luar paud (paud ceria dan3set anggaran koefisien set anggaran pemberdayaan hibah barang untuk dibantu dinas rekomendasi lengkapi proposal dan foto rekomendasi lengkapi dengan diteruskan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat kab. garut, pemberdayaan lokasi agar dikaji oleh skpd proposal dan foto lokasi sesuai forum skpd desa berupa bantuan mesin, bayongbong, masyarakat dan koefisien unit anggaran dengan data yang usulkan bantuan genset dii) sukamara desa koefisien unit anggaran senja tahun kecamatan bayongbong ata cam same count taman. tem kem pendidikan pembangunan perpustakaan sdn sukamara dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat usulannya rekomendasi lengkapi syarat diteruskan dan kab. garut, koefisien meter usulnya dengan proposal dan forum skpd sukamara anggaran pendidikan pemasaran halaman sadangayah dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat usulan rekomendasi lengkapi syarat diteruskan sekolah smpmeter anggaran kec setempat. koefisien anggaran sukaraja perumahan rakyat perbaikan jalan lingkungan kp. minimus rtuntuk permukiman kumuh rw. desa sukaraja (dan permukiman (volume (300x1l), standar harga (rabat usulan yang prioritaskan forum skpd permukiman kecamatan bayongbong beton dan pertimbangan kebutuhan koefisien anggaran kabupaten garut, ibu dan penyesuaian harga tahun bayongbong, sukaraja koefisien anggaran kepemudaan dan pemberdayaan bantuan kp. minimus rtrw. desa sukaraja olah raga penghantar desa untuk menjadi bahan senja (dan surat pengantar desa untuk forum skpd produktif kecamatan bayongbong editors koefisien kelompok desa menjadi bahan rencana kerja kabupaten garut anggaran desa koefisien kelompok desa anggaran pekerjaan umum rehabilitasi perbaikan) kp. babakan dinas pekerjaan rekomendasi anggaran disesuaikan dengan rekomendasi pagu anggaran diteruskan dan penataan tanggul sungai sub. das melatih rt. rw. umum dan standar kiri (1000x1), standar harga dan (disesuaikan koefisien forum skpd ruang kabupaten garut, kab. penataan ruang (pertimbangan kebutuhan dan penyesuaian| anggaran garut, bayongbong, harga tahun koefisien sukaraja anggaran kesehatan rehabilitasi puskesmas kp. gudang rt. dinas kesehatan rekomendasi agar dikaji dahulu tingkat rekomendasi sesuai dengan, diteruskan rw. kerusakannya dan kebutuhannya prioritaskan usulan prioritas kecamatan forum skpd kab. garut, bayongbong, puskesmas dengan kondisi rusak berat koefisien gedung anggaran sukaraja dilengkapi dengan proposal dan dokumentasi foto foto serta dokumen pendukung lainnya koefisien gedung anggaran pendidikan rehabilitasi ruang kelas kp. gudang rt. dinas pendidikan rekomendasi lengkapi syarat, usulannya rekomendasi lengkapi syarat, diteruskan rw. kab. garut, dengan proposal. rekomendasi kerdil usulan dengan proposal tah forum skpd pendidikan kecamatan setempat, foto rekomendasi kerdil pendidikan, bayongbong, sukaraja faktual, koefisien koefisien anggaran anggaran|dan permukiman (volume (700x1), standar harga dan disesuaikan dengan volume,senja tahun kecamatan bayongbong kecamatan bayoayosenja tahun kecamatan bayongbong tata mama cuma rain tapan tem kem sukaraja(dan permukiman (volume (700x1), standar harga dan disesuaikan dengan volumeperumahan rakyat perbaikan jalanrt.001s d rt. dan permukiman (volume(800xl1), standar harga (rabat beton (disesuaikan dengan volume forum skpd permukiman kumuh rw. kab. garut, dan pertimbangan kebutuhan dan kegiatan yang usulkan sesuai bayongbong, penyesuaian harga tahun koefisien dengan standar harga tahun sukaraja anggaran koefisien anggaran perumahan rakyat pembangunan tembok kp. kp. hiragana dinas perumahan rekomendasi anggaran disesuaikan dengan rekomendasi sesuaikan dengan diteruskan dan kawasan penahan tanah untuk cegah rt. rw. kab. |dan permukiman (volume (600x tpt 2m), standar harga (volume standar harga tahun forum skpd permukiman kumuh garut, bayongbong, dan pertimbangan kebutuhan dan koefisien sukaraja penyesuaian harga tahun koefisien anggaran pemberdayaan pembangunan rehab cihanjawar rt. dinas rekomendasi untuk dikaji oleh skpd sesuai rekomendasi untuk dikaji sesuai(peraturan yang berlaku untuk forum skpd desa bayongbong, masyarakat dan (bantuan provinsi dirampas sekar) mendapatkan bantuan provinsi sukaraja desa koefisien unit anggaran dirampas sekar) koefisien unit anggaran perumahan rakyat pembangunan saranat. rw. kab. (dan permukiman standar harga, pertimbangan kebutuhan (disesuaikan dengan standar harga forum skpd sukaraja koefisien anggaran anggaran perumahan rakyat bantuan perbaikan dusun dan kab. dinas perumahan rekomendasi anggaran rekomendasi anggaran diteruskan dan kawasan rumah tidak layak garut, bayongbong, dan disesuaikan dengan standar harga, disesuaikan dengan standar forum skpd permukiman huni sukaraja permukiman pertimbangan kebutuhan dan harga penyesuaian harga tahun koefisien unit anggaran koefisien unit anggaran pemberdayaan pembangunan rehab kp. batara forum skpd desa bayongbong, masyarakat dan (bantuan provinsi dirampas sekar) sukaraja desa koefisien unit anggaran unit anggaran pemberdayaan bantuan modal bumdes desa sukaraja, kab. dinas rekomendasi lengkapi proposal dan foto rekomendasi lengkapi proposal diteruskan masyarakat dan garut, bayongbong, pemberdayaan lokasi untuk dikaji oleh skpd dengan data data lainnya forum skpd desa sukaraja masyarakat dan koefisien bumdes anggaran koefisien bumdes anggaran desa senja tahun kecamatan bayongbong ata tam mama column roman. temani kem sukaraja perumahan rakyat pembangunan sarana kp. guritan rtw. kab. garutpermukiman kumuh bayongbong, dan penyesuaian harga tahun pertimbangan kebutuhan dan sukaraja koefisien anggaran penyesuaian harga tahun koefisien anggaran sukasenang kepemudaan dan pemberdayaan bantuan kp. badug rw. dinas pemuda dan rekomendasi lengkapi syarat, usulan rekomendasi lengkapi syarat, diteruskan olahraga modal usaha pemuda kab. garut, olah raga proposal, rekomendasi kecamatan, foto usulan dengan proposal koefisien| forum skpd produktif bayongbong, faktual, uraian kebutuhan hasil verbal skpd help desa anggaran sukasenang koefisien kelompok.desa anggaran sosial pelatihan pemberdayaan kp. randu kurung dinas sosial rekomendasi lengkapi syarat, usulan rekomendasi lengkapi syarat diteruskan penyandang cacat disabilitas rw. kab. garut, dengan proposal, rekomendasi kecamatan dengan proposaldan rekomendasi forum skpd bayongbong, setempat, foto faktual. prioritaskan camat setempat koefisien sukasenang disabilitas dengan kriteria miskin dan kelompok anggaran termasuk dalam dtk koefisien kelak anggaran perumahan rakyat perbaikan drainase rw. s.d rw. dinas perumahan rekomendasi anggaran, disesuaikan dengan| rekomendasi anggaran diteruskan dan kawasan permukiman bagi korban kab. garut, dan permukiman (volume m),standar harga rp733. disesuaikan sesuai pagu anggaran, forum skpd permukiman bencana atau relokasi bayongbong, (pasang batu ,5x0, pertimbangan koefisien anggaran sukasenang kebutuhan dan penyesuaian harga tahun koefisien anggaran pemberdayaan pembinaan kader posyandu desa sukasenang, kab.garut, bayongbong, pemberdayaan agar dikaji oleh skpd, koefisien orang (peserta agar kaji oleh skpd forum skpd desa sukasenang masyarakat dan anggaran koefisien orang desa anggaran senja tahun kecamatan bayongbong bab tujuan dan sasaran perangkat daerahbayongbongrencana kerja skpdk. kecamatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan tingkat kecamatan meningkatnya sdm aparatur yang professional, disiplin dan berwibawa, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa kelurahan: meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan senja tahun kecamatan bayongbongbayongbongbayongbongsenja tahun kecamatan bayongbong:ayorencana kerja kecamatan bayongbsenja tahun kecamatan bayongbongayoayongbongamnananman mammennmntrak ane tmn ana mean bangunan senja tahun kecamatan bayongbongbayoayongbong sebagai sebuah kecamatan senja tahun kecamatan bayongbong nayupalil malu miclmlmiri civ pulciisi kumpul yakbayongbongayongbongbayongbong tahun dalam tabel t c. berikut ini senja tahun kecamatan bayongbong tabel t c.erkiraan maju rencana urusan bidang rencana tahunan urusan tahun indikator kinerja catatan kode kegiatan pemerintahan kebutuhan program kegiatan target penting target kebutuhan daerah dan dana pagu sumber lokasi capaian capaian dana pagu program kegiatan indikatif dana kinerja rp) kinerja indikatif rp) bayongbong program penunjang urusan pemerintahan kec. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bulan jompo bulan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir kec, tahun apbd tahun tahun skpd bayongbong pengadaan pakaian dinas beserta atribut kec. stel apbd stel kelengkapannya bayongbong pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan kec. orang apbd orang fungsi bayongbong penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kec, item apbd item bangunan kantor bayongbong penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kec. jenis apbd jenis bayongbong item item bayongbong penyediaan barang cetakan dan penggandaan low songs bayongbong penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang kec. exemplary apbd undangan bayongbong exemplary fasilitasi kunjungan tamu bulan bulan bayongbong senja tahun kecamatan bayongbong penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd bayemsbong hok dep hok pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kec. apbd kendaraan dinas jabatan bayongbong bayongbong pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya bayansbong gedung damn gedung penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan kec. bulan apbd bulan listrik bayongbong penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor kec. unit apbd unit kap bayongbong unit unit penyediaan jasa pelayanan umum kantor orang down orang penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan kec. unit unit perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan bayongbong unit apbd unit program penyelenggaraan pemerintahan kec. desa desa peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah tingkat kec. orang apbd orang kecamatan bayongbong kegiatan kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada kec. kegiatan apbd kegiatan masyarakat wilayah kecamatan bayongbong program pemberdayaan masyarakat desa kec. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum kec. dokumen apbd dokumen musyawarah perencanaan pembangunan desa bayongbong peningkatan kapital lembaga kemasyarakatan tingkat kec. orang apbd orang kecamatan bayongbong program koordinasi ketentraman dan kec. sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, kali kali tentara nasional indonesia dan instansi vertikal nai apbd bayongbong orang orang diwilayah kecamatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan kec. cabang apbd cabang tokoh masyarakat bayongbong program penyelenggaraan urusan kec. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kec. kegiatan apbd kegiatan kecamatan bayongbong tahun tahun program pembinaan dan pengawasan kec. fasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan kec. kali apbd kali perundang undangan bayongbong orang orang senja tahun kecamatan bayongbobayongbong tahun tabel tcoo perencanaan, prosentase pelayanan kecamatan penganggaran, dan administrasi bayongbong evaluasi kinerja perkantoran perangkat daerah penyusunan dokumen persentase pemenuhan kecamatan dokumen dana dokumen perencanaan perangkat urusan penunjang bayongbong transfer daerah pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan administrasi keuangan prosentase pelayanan kecamatan perangkat daerah administrasi bayongbong perkantoran penyediaan gaji dan persentase pemenuhan kecamatan tahun dana tahun tunjangan asn urusan penunjang bayongbong transfer pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan koordinasi dan penyusunan persentase pemenuhan kecamatan tahun dana tahun laporan keuangan akhir urusan penunjang bayongbong transfer tahun skpd pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan administrasi kecamatan kepegawaian perangkat bayongbong senja tahun kecamatan bayongbong (parah pengadaan pakaian dinas persentase pemenuhan kecamatan stel dana stel beserta atribut urusan penunjang bayongbong transfer kelengkapannya pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan pendidikan dan pelatihan persentase pemenuhan kecamatan orang dana orang pegawai berdasarkan tugas urusan penunjang bayongbong transfer dan fungsi pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan administrasi umum kecamatan perangkat daerah bayongbong penyediaan komponen persentase pemenuhan kecamatan item dana item instalasi listrik penerangan urusan penunjang bayongbong transfer bangunan kantor pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan penyediaan peralatan dan persentase pemenuhan kecamatan jenis dana jenis perlengkapan kantor urusan penunjang bayongbong item transfer item pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan penyediaan peralatan persentase pemenuhan kecamatan jenis dana item rumah tangga urusan penunjang bayongbong transfer pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan penyediaan barang persentase pemenuhan kecamatan jenis dana bulan cetakan dan penggandaan urusan penunjang bayongbong transfer item pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan penyediaan bahan bacaan persentase pemenuhan kecamatan example dana bulan dan peraturan perundang urusan penunjang bayongbong transfer exemplary undangan pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan fasilitasi kunjungan tamu persentase pemenuhan kecamatan orang dana bulan urusan penunjang bayongbong transfer orang pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan penyelenggaraan rapat persentase pemenuhan kecamatan bulan dana bulan koordinasi dan konsultasi urusan penunjang bayongbong hok transfer hok skpd pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan senja tahun kecamatan bayongbong pengadaan barang milik kecamatan daerah penunjang urusan bayongbong pemerintah daerah pengadaan kendaraan persentase pemenuhan kecamatan unit dana unit perorangan dinas atau urusan penunjang bayongbong transfer kendaraan dinas jabatan pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan pengadaan mebel persentase pemenuhan kecamatan item dana item urusan penunjang bayongbong transfer pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan pengadaan gedung kantor persentase pemenuhan kecamatan kegiatan dana lokasi atau bangunan lainnya urusan penunjang bayongbong transfer pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan penyediaan jasa penunjang kecamatan urusan pemerintahan bayongbong daerah penyediaan jasa komunikasi, persentase pemenuhan kecamatan bulan dana bulan sumber daya air dan listrik urusan penunjang bayongbong transfer item pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan penyediaan jasa peralatan persentase pemenuhan kecamatan unit dana r4 dan dan perlengkapan kantor urusan penunjang bayongbong transfer r2 pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan penyediaan jasa pelayanan persentase pemenuhan kecamatan orang dana bulan umum kantor urusan penunjang bayongbong transfer orang pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan pemeliharaan barang milik kecamatan daerah penunjang urusan bayongbong pemerintahan daerah penyediaan jasa persentase pemenuhan kecamatan unit dana r4 dan pemeliharaan, biaya urusan penunjang bayongbong transfer r2 pemeliharaan dan pajak pemerintah daerah umu dau kendaraan perorangan dinas tingkat kecamatan atau kendaraan dinas jabatan pemeliharaan peralatan dan persentase pemenuhan kecamatan r4, 8r2, dana r4, mesin lainnya urusan penunjang bayongbong unit transfer pemerintah daerah umu dau tingkat kecamatan senja tahun kecamatan bayongbong koordinasi penyelenggaraan kecamatan kegiatan pemerintahan bayongbong tingkat kecamatan peningkatan efektifitas persentase fasilitasi kecamatan desa, dana desa kegiatan pemerintahan penyelenggaraan kegiatan bayongbong orang transfer orang tingkat kecamatan pemerintahan dan umu dau pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan penyelenggaraan urusan kecamatan pemerintahan yang tidak bayongbong dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada kecamatan perencanaan kegiatan persentase fasilitasi kecamatan jenis dana bulan pelayanan kepada masyarakat penyelenggaraan kegiatan bayongbong transfer orang kecamatan pemerintahan dan umu dau pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan koordinasi kegiatan kecamatan pemberdayaan desa bayongbong peningkatan partisipasi persentase masyarakat kecamatan desa, dana desa, masyarakat dalam forum desa kelurahan yang bayongbong orang transfer orang musyawarah perencanaan dapat diberdayakan umu dau pembangunan desa koordinasi upaya kecamatan penyelenggaraan bayongbong ketenteraman dan ketertiban umum senja tahun kecamatan bayongbong tentara nasional indonesia umu dau kegiatan ulp iitarankecamaan wilayah kecamatan harmonisasi hubungan persentase penanganan kecamatan orang dana orang dengan tokoh agama dan gangguan trantibum bayongbong transfer kali tokoh masyarakat umu dau koordinasi penerapan dan kecamatan penegakan peraturan daerah bayongbong dan peraturan kepala daerah koordinasi sinergi dengan persentase penanganan kecamatan bulan dana kali perangkat daerah yang tugas gangguan trantibum bayongbong orang transfer desa dan fungsinya bidang umu dau penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia penyelenggaraan urusan kecamatan pemerintahan umum bayongbong sesuai penugasan kepala daerah pembinaan wawasan persentase kecamatan kegiatan dana kegiatan kebangsaan dan ketahanan penyelenggaraan urusan bayongbong transfer nasional dalam rangka pemerintahan umum yang umu dau memantapkan pengamalan dilimpahkan kepada pancasila, pelaksanaan camatkecamatan kegiatan dana kegiatan pembinaan bintik, penyelenggaraan tugas bayongbong transfer sosialisasi, konsultasi) pemerintah umum tingkat umu dau wawasan kebangsaan dan kecamatan senja tahun kecamatan bayongbong koordinasi pimpinan penyelenggaraan tugas bayongbong transfer basa pan kecamatan fasilitasi, rekomendasi dan kecamatan koordinasi pembinaan dan bayongbong pengawasan pemerintahan desa fasilitasi administrasi tata persentase desa kecamatan kali dana kali pemerintahan desa berkinerja baik bayongbong desa transfer desa umu dau fasilitasi pelaksanaan tugas, persentase desa kecamatan kegiatan dana orang fungsi dan kewajiban berkinerja baik bayongbong transfer lembaga kemasyarakatan umu dau fasilitasi penyusunan persentase desa kecamatan dokumen dana dokumen perencanaan pembangunan berkinerja baik bayongbong transfer kegiatan partisipatif umu dau senja tahun kecamatan bayongbong rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah rencana kerja kecamatan bayongbbayobayongbong mempunyai program dan kegiatbayodokumen perencanakoordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd senja tahun kecamatan bayongbong hasil jumlah laporan akhir tahun skpdpegawaian perangkat daerah masukan apbd rp. keluaran pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya hasil jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannyaasn yang mengikuti pendidikan dan pelatihpenyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunperalatan rumah tangga hasil jumlah penyediaan peralatan rumah tangga sesrang cetakan dan penggandaan hasil jumlah penyediaan majalah koran media massa senja tahun kecamatan bayongbong cetakan dan penggandahan bacaan dan peraturan perundang undangan hasil penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangfasilitasi kunjungan tamu hasil jumlah penyediaan makanan dan sesuai kebutuhan: kecamlenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd hasil jumlah penyediaan fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah pencapaian persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah tingkat kecamatankendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan hasil jumlah penyediaan kendaraan perorangan dini: atau kendaraan dinas jabatanmebel hasil jumlah penyediaan mebelgedung kantor atau bangunan lainnya hasil jumlah penyediaan pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai kebutuhan senja tahun kecamatan bayongbong pencapaian persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah tingkat kecamatannyediaan pembayaran rekening telepon, air, dan listrikralatan dan perlengkapan kantor hasil jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkaplayanan umum kantor hasil jumlah penyediaan jasa pelayanan umummeliharaan peralatan dan mesin lainnya hasil pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atausenja tahun kecamatan bayongbong senja tahun kecamatan bayongbong penyusunan rencana kerja kecamatan bayongbopenyusunan sp sop pelayanan dan skm yang dilaksanakmonitoring pelaksanaan musrenbang ting: desjumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan tni polrisenja tahun kecamatan bayongbong keluaran harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat hasil jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agamkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah masukan apbd rp. keluhasil jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka penegakan perda perkarasil pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsakeluimpinan kecamatan hasil wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional pimpinsenja tahun kecamatan bayongbong masukan apbd rp. keluaran pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan hasil pelaksanaan rapat koordinasi forkopimcam (terkait covid)administrasi tata pemerintahan desalaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatannyusunan perencanaan pembangunan partisipatif hasil jumlah dokumen rpt pencapaian perbayongbongsenja tahun kecamatan bayongbong kenayoayongbayongbong. ruang lingkup perencanaan pembangunan kecamatan bayosenja tahun kecamatan bayongbongbayongbongsenja tahun kecamatan bayongbong pan pan pesanan senna aah nad tea daun unaalokasi dana desa tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sragen, menimbang aa.engan telah ditetapkannyatata cara pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desasakan gebang sumberejo blimbing gondang gonggong gondang wonosobo gondang plosorejo sambungmacan sambungmacan ngampel gabus karangmalang kedungwaduk karangmalang ' jurangjero karangmalang pelemgadung sragen kedungupit sidoharjo bentuk miri soko jenar jenar jenar banyuurip jumlah bupati sragen, ttd kusdinar untung yuni sukawatitata cara penyaluran dan pencairan add penyaluran: penyaluran add diatur sebagai berikut:januariapril tahap iiiiii disalurkan pada bulan agustus untuk penghasilan tetap ke kepala desa dan perangkat desa lainnya disalurkan rkd setelah ada surat pemberitahuan perintah dari pemerintah kabupaten. persyaratan pengajuan penyaluran add berupa: produk hukum desa dan pertanggungjawaban, terdiri dari: laporan pertanggungjawaban pj) add. peraturan desa tentang: rpm desa, rkp desa, apb desa perubahan apb desa, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa: kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, penyertaan modal bum desa, pembentukan dana cadangan, dan pertanggungjawaban apb desa tahun sebelumnya. keputusan kepala desa tentang penetapan pelaksana pengelolaan keuangan desa ppid). dokumen diatas menjadi syarat penyaluran add dan wajib dikumpulkan kecamatan dan dilakukan pada saat penyaluran add tahap dokumen pengajuan penyaluran. persyaratan pengajuan penyaluran add kepada bupati c.g. kepala dinas melalui camat disertai: berita acara verifikasi tim kecamatan tertempel basah.fotokopi ktp kepala desa dan bendahara desa dilegalisir camat. fotokopi rekening kas desa rkd) yang mencantumkan saldo terakhir, dilegalisir bank. kwitansi bermeterei rp10. (sepuluh ribu rupiah). dokumen pelaksanaan anggaran dpa). rencana anggaran kas rak). rencana penggunaan dana rpd). rencana anggaran biaya rab). fotokopi buku kas bantu kegiatan. laporan realisasi penggunaan add tahap sebelumnya: pengajuan add tahap dengan syarat laporan realisasi tahap iii tahun sebelumnya, pengajuan add tahap dengan syarat laporan realisasi tahap dan pengajuan add tahap iii dengan syarat laporan realisasi tahap persyaratan pengajuan penyaluran penghasilan tetap berupacc. fotokopi rekening kas desa rkd). lampiran sebagai berikut lampiran penyaluran siap desa jabatan nama siap rp) cap dan ttd kepala desa pengajuan add kepada kepala dinas dikoordinir oleh camat. kepala dinas mengajukan permohonan penyaluran add kepada kepala badan dihampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka kepala dinas mengajukan permohonan penyaluran penghasilan tetap kepada kepala badan dihampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka kepala badan selanjutnya menyalurkan add rkd. berkas dibuat rangkap (dua) asli dan foto kopi dimasukkan dalam snelhecter plastik warna dengan ketentuan: eks kawedanan sragen warna merah, eks kawedanan gondang warna kuning, eks kawedanan tangen warna hijau, dan eks kawedanan gemolong warna biru. pencairan:dengan membuat surat permintaan pencairan spp), dengan aplikasi siskeudes online berbasis cms bank jateng. pengajuan pencairan dana rkd diatur: penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa wajib dicairkan bersamaan dengan pembayaran bpjs ketenagakerjaan sebesar (enam koma dua puluh empat persen) paling lambat tanggal (sepuluh) setiap bulan dengan pemotongan iuran bpjs ketenagakerjaan sebesar (tiga persen) yang menjadi kewajiban kepala desa dan perangkat desa. untuk honorarium pkk dan lintas pencairan dapat dilakukan (dua) kali pertengahan tahun dan akhir tahun. untuk honorarium bpd, insentif rt rw dan honorarium kpk ppid dapat dicairkan setiap bulan atau beberapa bulan pada bulan terakhir. bupati sragen, ttd kusdinar untung yuni sukawati lampiran iiiprioritas penggunaan add tahun bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masing masing desa ditetapkincian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diberikan sebanyak (tiga belas) kali, dengan ketentuan sebagai berikut: kepala desa sebesar rp4. (empat juta rupiah), sekretaris desa sebesar rp2. (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kebaya sebesar rp2. (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kasi kaur sebesar rp2. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah): dan staf sebesar rp2. (dua juta empat puluh ribu rupiah). honorarium keanggotaan bpd: ketua bpd sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah) per bulan, wakil ketua sebesar rp450. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sekretaris sebesar rp400. (empat ratus ribu rupiah) per bulan, ketua bidang bpd sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) orang per bulan, dan anggota bpd sebesar rp300. (tiga ratus ribu rupiah) orang per bulan. insentif rukun tetangga dan rukun warga, sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. honorarium pengelola keuangan desa:pelaksana pengelolaan keuangan desa: sekretaris desa sebagai koordinator sebesar rp200. (dua ratus ribu rupiah) per bulan. kepala seksi atau kepala urusan sebagai pelaksana teknis sebesar rp150. (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. penyediaan operasional pemerintah desa. bidang pembinaan kemasyarakatan desa. operasional dan honorarium lembaga pemberdayaan masyarakat desa lpml) sebesar rp12. (dua belas juta rupiah) per tahun. honorarium personil perlindungan masyarakat lintas) sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah) orang per tahun. operasional tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk) desa sebesar rp12. (dua belas juta rupiah) per tahun. untuk honorarium pengurus tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk). ketua sebesar rp550. (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, sekretaris sebesar rp450. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, bendahara sebesar rp400. (empat ratus ribu rupiah) per tahun, dan ketua pokja i iv sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) orang per tahun. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan. bidang pemberdayaan masyarakat desa. peningkatan kapasitas aparatur desa, yang terdiri dari: pelatihan kepala desa. pelatihan perangkat desa. sebesar rp5. (lima juta rupiah) penggunaan add untuk kegiatan lain berpedoman pada peraturan bupati sragen nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. bupati sragen, ttd kusdinar untung yuni sukawatikabupaten srag,an desa, cc. meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mendukung kinerja lembaga desa, ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: penganggaran, penyaluran dan pencairan, cc. penggunaan, pertanggungjawaban danpbdesdd sebagaimana dimaksud padaenam puluh persen). alokasi formula diperoleh dari besaran pagu add setelah dikurangi alokasi pokok sebesar (empat puluh persen). rincian add untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan cara: ,25xz1)#(o, z2)#( z3)#( z4) keterangan: add setiap desa. alokasi pokok. alokasi dasar.(dua puluh lima persen). rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total penduduk miskin desa daerah dengan bobot (sepuluh persen). rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa daerah dengan bobot (dua puluh persenpersen). bab iii penyaluran dan pencairan penyaluran add dari rsud rkd dilakukan setelah apb desa ditetapkan. kepala desa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran. tata cara penyaluran dan pencaidalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala desa dan atau perangkat desa lainnya, maka add yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan atau perangkat desa lainnya yang kosong tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya untuk pemilihan kepala desa dan atau pengisian perangkat desa lainnya. prioritas penggunaan add sebagaimana dimaksud padaadd kepada camat setiap tahap pencairan untuk pengajuan tahap berikutnya. laporan pertanggungjawaban penggunaan add tahap iii kepada camat sebagaimana dimaksud pada paling lambat tanggal januari bab pembinaan dan pengawasan pembinaan pengelolaaddverifikasi pengelolaan add tingkat kecamatan adalah: melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan add: melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan addpaten sragen bagian hukum inn sey tanto.s. pd. s.h.m. pembina nip.besaran alokasi dana desa kalijambe ukuran kalijambe tegalombo kalijambe bayaran
|
provinsi jawa barat peraturan bupati purwakarta nomor tahunsebagai wujud penghargaan kepada manajer, pelatih, official yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada tim sepak bola usia tahun kabupaten purwakarta, perlu memberikan honorarium pembinaan kepada manajer, pelatih, official tim sepak bola usiaalam rangka pemberian penghargaan atas pembinaan yang dilakukan oleh manajer, pelatih, official kepada tim sepak bola usia tahun, perlu diberikan honorarium kepada manajer, pelatih, official tim sepak bola usia tahun. besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (per orang per bulan) manajer rp. pelatih kepala rp. asisten pelatih rp. pelatih kiper rp. official rp. pemberian honorarium, pebruari bupati purwakarta, dedi mulyadi diundangkan purwakarta pada tanggal, pebruarianncegahan dan penanggulangan bahaya kebakar, adalah sekretaris daerah kabupaten probolinggo. satuan polisi pamong praja,perlindungan masyarakat adalah pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, pembantuan keamanan masyarakatunit pelaksana satpol kecamatan adalah unsursatpol kecamatanakan pada keahlian dan keterampilan tertentu. bab kedudukan satuan polisi pamong praja adalah unsur pelaksana pemerintah daerahterdiri atas kepala satu, penyidikan dan penindakan, seksi sumber daya aparatur. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membawahi seksi kerjasama dan pendataan, seksi pengendalian dan operasi, seksi pengamanan dan pengawalan. bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran, membawahi seksi perlindungan masyarakat, seksi penanggulangan dan penyelamatan kebakaran, seksi pencegahan kebakarkecamatan dibentuk unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan merupakan unsur satuan polisi pamong praja kabupaten probolinggounit pelaksana sebagaimana dimaksud pada secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara operasional bertanggung jawab kepada kepala satuana.perumus, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporadministrasimbinaan terhadap unit pelaksana dan kelompok jabatan fungsional satuan polisi pamong prasatuan polisi pamong praja, mengoordinasikan dan pengumpulan data penyusunan rencana,satu, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daermelaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang penegakan perundang undangan daerah. dalamerencanaan kegiatan, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta sumber daya aparatur, b.pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta sumber daya aparatur, cc. dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta sumber daya aparatur, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan. paragraf kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai fungsi penyusunan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat, b.penyusunan bahan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat, cc. pelaksanaan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang. paragraf kepalamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis. dalammpunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyb.penyiapan bahcc. penyelenggarngawasan dan evaluasi pelaksanlaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang. paragraf kepala seksi sumber daya aparatur kepala seksi sumber daya aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis peningkatan kemampuan aparatur anggota satuan polisi pamong praja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sumber daya aparatur mempunyai fungsi a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kemampuan aparatur anggota satuan polisi pamong praja, penyiapan bahan peningkatan kemampuan aparatur anggota satuan polisi pamong praja, cc. penyelenggaraan peningkatan kemampuan aparatur anggota satuan polisi pamong praja, d.pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur anggota satuan polisi pamong praja, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidangrumuskan dan melaksanakan kebijakan teknisrumusan dan penyusunan rencana kegiatan, kebijakcc. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi standar operasional prosedur sop)yelenggargendalian dan evaluasi pelaksansatuan. paragraf kepala seksi kerjasama dan pendataan kepala seksi kerjasama dan pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis kerjasama dan pendataankerjasama dan pendataan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama dan pendataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, b.penyiapan bahan kerjasama dan pendataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, cc. penyelenggaraan kerjasama dan pendataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan koordinasi kerjasama operasi perbatasan, operasi bersama dan penanganan pasca operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dan pendataan diendalian dan operasi kepala seksi pengendalian dan operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengendalian dan operasi wilayahpengendalian dan operasi mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan teknis operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, b.penyiapan bahan operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, cc. penyelenggaraan operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengawasan dan evaluasi pelaksanaanamanan dan pengawalan kepala seksi pengamanan dan pengawalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengamanan dan pengawalan bupati dan wakil bupati serta kegiatan pemerintah daerahseksi pengamanan dan pengawalan mempunyai tugas a.penyiapan bahan perumusan pengamanan dan pengawalan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyiapan bahan pengamanan dan pengawalan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, cc. penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan bagian kelima kepala bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran kepala bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran, penyusunan program, rencana kegiatan dan rencana anggaran perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran, penghimpunan dan pengolahan data perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran, d.perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembentukan, pelatihan dan pembinaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satunyusunan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perlindungan masyarakat mempunyai fungsi: a.penyiapan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas perlindungan masyarakat, penyiapanbahan mengkoordinasi pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat, cc. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan pembinaan perlindungan masyarakat, penyiappenyelenggaraan pembentukan, kebutuhan dan pelatihan perlindungan masyarakat, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan, kebutuhan dan pelatihan perlindungan masyarakat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang. paragraf kepala seksi penanggulangan dan penyelamatan kebakaran kepala seksi penanggulangan dan penyelamatan kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi seksi penanggulangan dan penyelamatan kebakaran mempunyai fungsi: a.penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan penyelamatan kebakaran, pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban, cc. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang. paragraf kepala seksi pencegahan kebakaran kepala seksi pencegahan kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pencegahan kebakaran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pencegahan kebakaran mempunyai fungsi penyiapan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas pencegahan kebakaran, pelaksanaan inventarisasi terhadap alat alat pemadam kebakaran pada perusahaan, toko toko dan organisasi perangkat daerah yang telah habis masa berlakunya, cc. pelaksanaan urusan pemadaman kebakaran, penjagaan rutin, kewaspadaan pengawasan terhadap bahaya kebakaran dan pertolongan pertolongan yang berkaitan dengan kebakaran, penyiapan langkah langkah pendeteksian, laporan dan penanggulangan menghadapi gangguan ancaman, bahaya serta bencana dalam rangka perlindungan masyarakat, pelaksanaan pembekalan dan pelatihan penanggulangan kebakaran, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kebakaran, pelaksanaan fungsiatuan polisi pamong prasatufstahun tentang penerapan manajemen risiko dalam pengadaan barang jasa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landakisiko dalam pengadaan barang jasa: bahwa tata kelola pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten landakdalammemutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penerapan manajemen risiko dalam pengadaan barang jasalandakorganisasidan rirganisasi, f(, risiko sedang dengan warna kuning tingkat risiko antara (tujuh) hingga kurang dari (lima belas):kemungkinan nilai deskripsi likelihood hampir pasti terjadi nilai naa lebih dari (lima belas) almost certain) (empat) dalam selai jaa dag terjadi hingga (lima belas) kali sering terjadi likely) nilai (tiga) dalami setan hat terjadi hingga (enam) kali dalam jarang terjadi possible) nilai (dua) setahun hampir tidak pernah its terjadi hingga (dua) kali dalam terjadi( unlikely snmpamaloni sab setahun nilai tingkat dampak skala reputasi operasional kinerja kemunduran menimbulkan hilangnya ke kegagalan menahun penundaan sangat perayaan pe proses operasi ag. . aktifitas berdiam pak .: bangku onal organisasi nilai (proses tidak extreme keren tangan atau berdampak (lima) dapat impact) sangat (stake holders) pada seluruh dijalankan berat terra dap or organisasi hat lebih dari organisasi pena daan (dua) bulan terkait secara barang jasa total menimbulkan gangguan pemberitaan antara mna menimbulkan proses negatif yang ssarasiaral penundaan menurunkan angsa aktifitas dampak tinggi nilai kepercayaan (proses tidak ber dampak high impact) pemangku ke dapat terbatas pada berat (empat) pentungan dijalankan) dua unit pelaku (stakeholders) maksimum terhadap selama (dua) antara organisasi bulan organisasi pena daan barang jasa anak nilai terdapat pem menimbulkan menimbulkan sed (tiga) beritakan gangguan penundaan sedang sa) negatif yang antara yyo ak utilitas medium dapat proses (proses ti dak impact) mempengaruhi operasional dapat dija kinerja atau orga isasi atau lankan aksi ke pijakan ber dampak mum selama organi sasi terbatas pada (dua) minggu terkait satu pelaku operasional orga isasi pengadaan barang jasa menimbulkan gangguan terdapat pem antara y6 menimbulkan beritakan proses penundaan negatif yang operasional ak utilitas dampak . sedikit sorga isasi atau (proses ti dak endah low nilai ber d dapat dia impact) (dua mempengaruhi er amp apat dija ringan kerja atau terbatas pada lankan) ke pijakan satu pelaku aksi mum organi sasi operasional selama terkait orga isasi (lima) hari pengadaan barang jasa terdapat pem beritakan negatif namun babat menimbulkan ngarai menimbulkan penundaan kiri gangguan kecil ak utilitas kerja atau tidak pada fungsi (proses ti dak nan nilai kebijakan signifikan nang system dapat dija (satu) organisasi significant) terhadap proses lankan) akibat kerja namun aksi mum tidak signifikan selama (dua) hari penurunan ke perayaan ter hadap organisasi jika nilai probabilitas dikalikan nilai dampak lebih besar sama sangat tinggi extreme risk) dengan riresiko tinggi high risk) dengan risiko tidak diterima dengan mitigasi prioritas menengah. perlu dianalisis apakah masih perlu dilakukan tindakan perbaikan, namun kemungkinan besar risiko rendah organisasi akan melakukan penerimaan retensi terhadap resiko yang terjadi. bupati landak, ttd karolina margaret natasha salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, malin nipil,bagian pengadaan barang dan jasa naa to penata i hr!tidan jasa tingkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (ukpga) rence fisik nca hang fakta pence nil desk nil desk pem ura teri pence ndal perl nilai nla nilai mila gipsi fee ses ficas anda risiko tamb pak isi fisik nan pak isi fisik man utama le) ada) akses ion d b li . j j35j u uj d tlandaksangat berdampak nilai kolom s8): diisi dengan nilai dampak berikut ini tidak signifikan (nilai s1),ilj1j dampak rendah i. format tabel identifikasi dan analisis risiko pada tingkat perangkat daerah (mr hasil identifikasi dan analisis risiko pengadaan barang dan jasa nama paket.| instansi pengguna anggaran . rence bisik rak? benda pence best prix pem ura null nilai nila nilai nila gipsi utk dam teru dope pence ian perl doa jer loo kamu ata star kamu sta tat isi pro bar risiko lia ngjin dam tus ngk dam tus ses anda risiko tamb pak isi fisik nan pak ris fisik man utama ahan wika ada) akses dak men lan fisik jut lela jua fun jan jaa fan fasa jus pap i3 eee too i ai les xii. nama. pangkat pangkat nip. nip,0o3t1)kelompok kerja pemilihan pejabat pengadaan rence fisik rence pang fakta pence nil desk nil desk ieee dada resi pro dent ppp dual maro aku usa iwa mak mam tus maki pam tus ses dana nar tamb las pax |orasi asik maw pak misi isi man utama ahan le) wika akses tak ksi jaja jai tea tea jan jas jua fan jam aed ni j3 nia a ape a bae too ri eie trio ion ketua kelompok kerja pemilihan pejabat pengadaann dan colorpejabat panitia pemeriksa hasil pekerjaan (mr o5) hasil identifikasi dan analisis risiko pengadaan barang dan jasa tingkat pejabat panitia penerima hasil pekerjaan ada) jln #m t' ? f o rr ie er error zt. auvuvtujuou tuguhpnnisiko pengadaan barang dan jasa tingkat bagian pengadaan barang dan jasa (mro a) per haa ww www www w http hasil analisis risiko pengadaan barang dan jasa tingkat bagian pengadaan barang dan jasa (mro1 b erp lem s brt w vi.ro1 mro2 b, dan pengembangan format yang masih relevan lainnya. rencana penanggung hee eee jer selo tiru men mmm es! . vii. tabel bantu kertas kerja identifikasi risiko dan perumusan tindak lanjut risiko (mro1 d tindakan ti permasalahan padan bima terjadilah tahapan yang dihadapi penyebab konsekuensi diamati yang sama kajian kejadian aan viii. tabel bantu kertas kerja identifikasi risiko dan perumusan rekomendasi (mro1 e tah dea ang dan, pengendalian pengujian rek dasi tahapan hadapi controls) tests) rekomendasi ann leo m bupati landak, ttd karolina margaret natasha salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, mad nip.dandanlandak:cc.gian keempat penyelenggara manajemen risiko setiap organisasiorganisasiorganisasilima penyelenggara manajemen risiko pengadaan barang danmeliputi tingkat pd, pejabat pengadaan, unit kerja pengadaan barang jasa ukpga)dandikoordinasikan oleh pa. penyelenggara manajemen risiko dalam pada tingkat paketorganisasi perangkat daerah lingkup pengadaan barang dan: mengintegrasikan manajemen ridandan jasa pemerintah. kriteria ridan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap kepala organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah landakcc. analisis risiko: evaluasi risiko: penanganan risiko: dan
|
king bupati garut peraturan bupati garut(3c: bahwa apabila dprd sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam hurufbelanja yang bersifat wajib: bahwa sampai bulan desember dprd kabupaten garut dan bupati garut belum menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten garut tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran maka guna kesinambungan pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu menetapkan pengeluaran kas yang merupakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajibrupakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib perluarutimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengeluaran kas yang merupakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.bertujuan: agar belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dapat dibayarkan sebelum peraturan daerah kabupaten garut tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten garut, untuk menjaga kesinambungan jalannya pemerintahan daerah, dan cc. untuk kelangsungan pelayanan dasar masyarakat. pengeluaran kas yang dilaksanakan, meliputigikat dan wajib sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: belanja tidak langsung, untuk belanja pegawai, yang meliputi gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota dprd, bupati dan wakil bupati, serta pegawai negeri sipil pns): dan belanja langsung, untuk belanja layanan jasa, keperluan kantor sehari hari serta belanja barang dan jasa pelayanan dasar masyarakat. pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah skpd)geluaran sebagaimana dimaksud pada setiap bulan setinggi tingginya sebesar seperduabelasambahan objek, dan perubahan tarifyang beberapa kali diubah dengan peraturan daerah:tambah (satu) huruf baru yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pelayanan persamaan kebersihan. antara bab dan bab vii disisipkan (satu) bab, yakni bab via sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: bab viayang diproses. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:lima puluh persen) ditambah jasa pelayanan sebesar (limatambahkan (satu) baru, sehinggga berbunyi sebagai berikut:dihapus. struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran vi, lampiran vii, lampiran viiipj. gubernur kalimantan selatan, ttd. afrizal diundangkan banjarbaru pada tanggal meiantul: bahwa organisasi dinaterakhir dengan peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, khususnya bidang pendapatan, pengelolaandua) kalian nomor tahun: dinas pendidikan menengah dan non formal: dinas kesehatan, dinas sosial: dinas tenaga kerja dan transmigrasi: dinas perhubungan: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas kebudayaan dan pariwisata: dinas pekerjaan umum: dinas sumber daya air, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi: dinas pertanian dan kehutanan: dinas kelautan dan perikanan: dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan dinas perijinan. judul bagian keempat belas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keempat belas dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahpendaftaran dan penetapan, terdiri atas seksi pendataan, pendaftaran dan pelayanan, seksi verifikasi dan informasi pendapatan,dan seksi penetapan. bidang penagihan, terdiri atas: seksi penagihan dan piutang, seksi keberatan, dan seksi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan. bidang anggaran, terdiri atas seksi perencanaan anggaran, dan seksi pengendalian anggaran. bidang perbendaharaan, terdiri atas seksi belanja tidak langsung: dan seksi belanja langsung. bidang akuntansi, terdiri atas seksi pembukuan:dan seksi pengolahan data dan laporan. bidang aset, terdiri atas seksi inventarisasi dan penghapusan, seksi penilaian dan optimalisasi,dan seksi pengolahan data dan pengendalian. upt:bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka organisasi dinas daerah yang sudah dibentuk sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas hingga dilakukan penataan organisasi dinas daerah berdasarkan peraturan daerah ini. ketentuan lampiran xiv diubah sehingga lampiran xivberlaku, maka peraturan perundang undangan pelaksanyang mengatur dinas pendapatan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka personil, prasarana, pembiayaan, dan dokumentasi p3d) dinas pengelolaan keuangan dan aset daerahsampai dengan(dua) kali diubah dengan peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun dan peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun ternyata dinas dinas daerah tersebut belum dapat mendukung. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dilaksanakan penyesuaian organisasi perangkat daerah agar dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah. ii. demi cukup jelas cukupjelas lampiran xiv peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tanggal december bagan susunan organisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bantul kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian umum program dan medii bidang pendaftaran bidang bidan bidang bidang bidang dan penetapan penagihan anggaran perbendaharaan akuntansi aset seksi seksi seksi seksi seksi seksi pendataan penagihan dan perencanaan belanja tidak pembukuan inventarisasi pendaftaran dan piutang anggaran langsung dan penghapusan pelayanan bupati bantul, seksi seksi seksi seksi seksi seksi verifikasi dan keberatan pengendalian belanja langsung pengolahan data penilaian dan informasi anggaran dan laporan optimalisasi sri surya width pendapatan seksi seksi seksi penetapan pengendalian pengolahan data operasional, dan pengendalian pemeriksaan dan penindakan
|
bapa11pangan an.dua.uan g'"rv ku"' peraturan bup pangkajene dan kepulauan nomor tahun rumahan aturan nomor tahun tent ang pe:t:,,. ",.pangkajene dan kep akan ei. anja daerah tahun a2 :aran dapatan dan dengan rahmat tuhan yang maha esa bup pangkajene dan kep akan menentang mengingat bahwa berdasarkan surat kepala badan kepegawaian dan diklat daerah nomor bl( j( tanggal mel penal bergeser,an ap80 bkd tahun anggaran bahwa berdasarkan surat kepala badan kungkungan hidup nomor v blh tanggal mel perihal usulan perubahan kegiatan. bahwa berdasarkan telaahan staf kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah nomor bobo lv tanggal april perihal permohonan bantuan penanganan darurat korban bencana alam. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf diatas maka perlu menetapkan dengan peraturan bupati pangkajene dubahan atas undang undang nomor tahun tentu1" pajak bumi dan bangunan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah dk. ubah lengan undang undang nomor tahun u!nyelenggaraan ne: para yang bersih dan bebas darbea perolehan hak at..publik indonesia tahun nomor tambahan l.lembaran negara republik indonesia nomor undang unt!t\qos nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sn)ofl'l.?n pemerintah&, nchner tahun tentang pedoman pendek)laicenter! dalam negeri nomor tahun berb negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri da1am negeri tahun tentang f>pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahta1 anggaran peraturan daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor tahun tent.ang rencana pembangunan jangka panjang daerah ppo) kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun lembaran der.th tahun nomor peraturan daerah kabupaten pangkajene dan t<kepulauan nomor tahun tent.ang rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) l<kabupaten pangkajene dan l<kepulauan tahun lembaran daerah tahun nomor peraturan bupati pangkajene dan kepulauan nomor tahta tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah tahun nomor peraturan gubenur sulawesi se!! sulawesi selatan. keputusan gubenur sulawesi selatan nomor l{ tahun tentang alokasi anggaran bantuan pelayanan pendidikan gratis per.tahapan perkabupatenjt<ota provinsi sulawesi selatan tahun anggaran peraturan menteri kungkungan hidup republik indonesia nomor tahun tentang petunjuk teknis pemanfaatan dana alokasi khusus bidang kungkungan hidup tahun peraturan daerah t<kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah k.kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun anggaran (lembaran daerah tahun nomor peraturan bupati pangkajene dan kupu1akperaturan bupati tentang perubahan t<tiga peraturan bupati pangkajene dan kep akan nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja 0daerah tahun anggaran bab ket ffi jan umum dalam peraturan bupati fnlatuan kerja perangkat pengelola1 undak sebagai bendahara umum daerah pinjaman daerah adalah semua trans.sl yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang templatjlnump1a" ran pendekatan dan bulan;,. uui att area ahun aran van berubah terdiri dari: llf jtf hing show p'l!i ul9 alam tll l'diubah. sh. poci al't. tan ,llg, .oo l,q, ,iu, l"fhoaiiat"" asu dm1vj1 lll, . hall ll, "', i0,92l.oo kd:.ly b . l,] s0, . ,l,ilo.ill sisi ,ltl, ,soo ul. ., oma l'alkimia nc.t. . 73s.49l,2t7,ssi.oo ,sss. . hnl hall lk* iii ,. l9,s26, ,5si.oo l9, ,s5&. . ,0do.oo . . . ., !jjn l "ic)latm af: t'.u i san . oro diisi 8lgl hnl tilt dir! din nt,., ll. ll, . .l. dini din io . . lland.9i dll premi iuu null l11ff1! ,1z5.9s7,s20. . h.,. l,os,, l,o61, ,j9uio lel ntl,tj( lah citt sl ,7l5, ,ioo.oo) ,iii, 5j7,80q, ,l91.2s . ,oao, . l,js0, ],js0, . ,lso,ooo.oo . _,. hnl it.s>idl din 0ew l47. s,ooo.oo ,us, . llewyn}l kepler dln .l,s& s.oo ]], . o,,, par pitt llr' 'l1dtk illdugll ,im, ,., 'l, ,2s6, ,ii01 .cio oil cl, '.' .,,. lll dll j&sl j8',05s, ,lll.7s ',l l,] ,., . .1n, .oo ,65l, ,9s7. sun't.us efl ol. l. ,0io4,! s7. l'oldu.t.t.n rlm layanan !s,9s6,ii08.s' is, ql, iio !ili ldl . ,. is, ,eo&. t,oo gm, ,., "nc.ll.u.uan kuat . all soo, soo,ooo.ooc.oo ,.oo _,., . s00, ,00q, soo, coo imam ""'" l5,4s6,ii08,s' ,60l, sisa ,tmuayaan tahum riu(im.v.n ,.oo ,ro . ul< ringkasan penjabaran apbd sebagaimana dimaksud terbang. dalam lampiran peraturan bupati lnl; bil. jan peran. jan perundang undangan peraturan bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diurxlngkajene dan kepulauan. date.akan pangkajene pad tangga1 z. jw.i z.'recca serta daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun . . . . .,. ,. ., . , ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . g: ii' i:: :!; ;:; ;:; ,:; :,: ! ::::, ii: :::, . . is'. :,: .,, !i1 . . :,: :,: ;;!
|
ejaota sungai penuh nomor tahun tentang pemilih14)satu kali atau dapat bergelombangpembiayaan pemilihan kepala desa diatur dalam peraturanalikota membentuk panitia pemilihan tingkat kota yang ditetapkankp yang membidangi pemerintahan desa, anggota, terdiri atas camat, akademisi, serta unsur skpd sesuai dengan kebutuhan,dan h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.h.diberhentikan sebagai anggota bpd bagi calon kepala desa yang berasal dari bpd:warga negara indonesi lanjut dalam peraturan walikotan atau sebutan lain. laporan pimpinan bpd kepada walikotwalikota melakukan kajian untuk proses selanjutnyaantara dan disisipkan (empat) yakni 56b, 56c dan 56d sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana dimaksud pada huruf dan diberhentikan oleh walikota ihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan bab viii dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viatautokoh perempuan,dan tokoh pemudtibwalikotaarigi moutotetap mempertimbangdalam penetapannya, bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, perlu dilakukan penyesuaian nilai penjualan terendah restoran untuk penetapan pajak restoran dan penyesuaian tarif atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap pengaturan penyesuaian penetapan pajak restoran dan pengaturan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanperlumelakukanperubahan peraturan daerah kabupaten parigi moutobdandaerah kabupaten parigi moutong nomor7 tahun 2012tentang pajak daerah lembaran daerah kabupaten parigi moutong tahun nomor26,termasukobjek pajak restoransebagaimanadimaksudpada adalahpelayanan yang disediakanoleh restoran yang nilaipenjualannyatidakmelebihi rp. (limaratusribu rupiah) per bulauntuk objek pajak dengan njo sampai dengan rp. lima ratus juta rupiah), ditetapkan (nol koma satu persen). tarif untuk objek pajak dengan nop lebih besar dari rp. (lima ratus juta rupiah), ditetapkan (nol koma dua persen). ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuanmengenai pajak butiran bangunan perdesaandan perkotaansebaga imanadiaturdalam peraturan daerah iniberlakupadatanggalati parigi moutong, samsurizal tombolotutu diundangkan parigi pada tanggal sekretaris daerahkabupaten, eka cprovinsi sulawesi tengah penjelasan atas peraturan daerahberupa pajak daerah sesuai peraturan perundang undangan. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, perlu dilakukan penyesuaiannilaipenjualan (omset) terendah restoranuntukpenetapan pajak restorandanpenyesuaiantariffatas ajak butiran bangunan perdesaandan perkotaanberdasarkan karakteristik daerah dan perkembangan perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatiserta peraturan perundang undangan bidang perpajakan daeraholehkarenaituperludilakukanpenyesuaiantariffdenganmelakukanper ubahanterhadap peraturan daerah kabupaten parigi moutongparigi moutong nomor
|
m2:kembali untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah, meningkatkan profesionalisme dan pelayanan rumah sakit daerah, meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sertselanjutnya, dalam perkembangannya telah terbimana berdasarkan ketentuan dalam: yang menyebut. yangpada badan kesatuan bangsa dan politik perlu adanya penyesuaian tugas dan fungsi. sedangkan untuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berdasarkan hasil monitoring tingkat kematangan organisasi perangkat daerah dan evaluasi pembentukan perangkat daerah dihasilkan tingkat kematangan sedang, sehingga dalam upaya keefektifan tugas dan fungsi, maka perlu adanya pengurangan jumlah bidang, dari (empat) bidang menjadi (tiga) bidang. ii. demi sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: inspektorat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan perangkat daerah dengan tipe terdiri atas (satu) sekretariat dan (lima) inspektur pembantu.huruf terdiri dari: dinas pendidikdidikan, dinas kesehatehatan, dinas perumahan, kawasan permukiman dan cipta karyarumahan rakyat dan kawasan permukiman, dinas pekerjaan umum bina marsosiasosial, dinas tenaga kerngan, dinas lingkungan hiduphubungan, oo. dinas komunikasi dan informatik dan usaha mikroanaman modal, dinas pemuda dan olahrapustakaan dan bidang kearsipan, dinas pertanahan dengan tipe terdiri atas (satu) sekretariat dan (dua) bidang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, dinas perikariwisata dan bidang kebudayaan, dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebudinas perindustrian dan perdagindustrian dan bidang perdagangan, dinas peternakan dan kesehatan hewzz. satuan polisi pamong praketentuan ditambah (satu) huruf, yakni huruftan uptrumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh direkturrumah sakit daerahatausetelah
|
. w . a'il p. . rupa11angka.june dan' kepulauan61i\n peraturan bupati pangkajene dan kepulauan . nomor tahun n_t l!,.n_p perubahan aturan bupati pangkajene dan kepulauan nomor. tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun dengan rahmat tuha'n yang maha esa bupati pangkajene dan kepulauan, menimbang mengingatutusan kepala badan pengelola keuangan daerah provinsi sulawesi selatan nomor xii kab. kota bpk tanggal desember tentang pemberian bantuan kepada pemerintah kabupaten angka june dan kepulauan tahun anggaran bahwa untuk maksud huruf a,huruf b,huruf c,center!huruf huruf dan huruf maka per1u menetapkan dengan peraturan bupati pangkajene oepub!a"ll:.ok. pok.angka june dan kepulauan tahun anggaran lembaran daerah tahun ol"'r bagian huh.um menetapkan peranti.icl anja daerah tahun anggaran bab umum dalam peraturan bupati inl yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten angka june dan kepulauan pemerintah daerah adalah bupati pangkajene dan kepulauan dan pl!rangka:onm, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas bat.1masuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan dewa clean ter.;dl!dapatan dan bulan daerah, selain juta disingkat apbd adalah rencana keuangan tahunan peter1ntah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan pro, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.l!pin jut llayar pernerllslsll angkat siapa adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu perk:te anggaran. a'r bagian hukum ancaman pendapatan dan belanda daerah tahun ancaman van berubah terdiri dari: nomor: elit: lum smu.h s<usd< "'"" ning l't:rumahan per ul! win perubahan pend.lipatan , .oo tlm j, lp.lt.ln .lsu der.ah ,ill, ul0 ""' l'roda.pat.v, pa hasil rettlbusl off ,6n,1oe,21s.oo l3, hill ., kebun d.)enh y,ng dlpcsahlt , ull"l lain asi daerah yang sah ,lll, o.ln.l perimbangan n5, ,5s8. ns, ,sss.oo ka$il jak sll j<an pajak aioklt51 umum m>i dbs khusus ,ot90, .oo ., l\in u.ln pend.lp.lt.ln .lfr.lh yang sah p;ut hil h ,() m>i ba',li hao$ pa dill'l l'ro yl"rise d.to pemerah a ah dano lao d.io otonomi khusus baru!lll ot)a< al.au dff;,h nl.l ,n7. ,+! itiak .1et19a, llftllran ,. iel.lnj.l nn.k u.langsung sl, o.oo r.il<es sosial, bantuan berlin budak betang& pegawai ._ .,.,. o.oo ,. bulan 8bantuan so!ill belanja b"'}i ha5 ten kcu da>l ""' !lew,jil 8bantuan kepada l'ro yl" rsv kill.l)aten kata m33,58s.oo ,7l7,43l, di!lll ptmaintatian desa clan partai pole< belanja t1dal< terduga lieu. langsung 11e1an;,, f99' ji, clan .last bll, ,4n. seo)il modal surplus (dep'lst) ,0u.ooj (u, roman mll ay.lan d.ler.lh sisa cbl "" ill tahun penyewa.ran pem81.ly.u.n da.f!r.lh ,ooo,ooo.oo pembawa<i!lll pokok ia.alq tembi.ay.u.n netto l5, !i4, ,01l.oo ll, sa. u!81h pem81.aya.a.n angg.i.r.ln t.hun o.oo kl: na.a.n a n bagian kl!" rangka san penjabaran apbd sebagaimana demak.sud tercantum dalam lampiran peran jan bupati lnl; bab krn tuan penutup pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan dan nja daerah yang ditetapkan dalam peraturan bupati ll mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pangkajene pangkajene kepulauan, ditetapkan pada tanggal do,,,.' ',. o <<j; ;,, agar setiap orang menge.awalnya, meter1bahkan pengundangan peraturan bupati lnl dengan penempatannya dalam bet1ta daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan. , ,, , , ; para l!lamii ell! .( .,,._. sekda bagi. h . .r :" : " ', j jil damai asisten kadis kabin konseptor: mengetik alauddin hamid diundangkan angka june pada tanggal sekretaris daerah kabupaten pangkajene! dan kepulauan anwarrecca serta daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun lampiran pera jer.ah tahun anggaran pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan ringkasan penjabaran pergeseran apbd tahun anggaran mor uraian sebelum perubahan setelah perubahan selisih al.asan perubahan rekening pendapatan tambahan jaminan pendapatan asu daerah lll, kesehatan nasional pendapatan pajak daerah jkn) hasil retnbusl daerah za.ezz.ioa.ais.oo hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain lain pendapatan asl1 ocean yang si!h dana perimbangan bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum dana loka.lainnya dana penyesuaian dan otonomi khusus bantuan keuangan dari proven.si atau pemerintah daerah lainnya anja pembayaran utang belanja tidak langsung pihak ketiga, luncuran belanja pegawai akses sosial, bantuan belanja bunga provinsi. belanja hibah beta:,a bantuan sosial belanja bagi hasil kepada proven si kabupaten kota dan pemerintah desa belanja bantalan keuangan kepada provinsi kal:x.paten kota dill pemerintahan desa clan belanja ledak terluka belanja langsung bela pegawai bulan barang dan jasa bulan modal noh ura ian sebelum perubahan setel.ah perubahan seusia asan perubahan kevin surplus (defisit) ,jd2. ll, maan pembiayaan daerah sisa lebih pemotongan anggaran tahun anggaran sebe!umunya pengeluaran pembiayaan daerah o.oo pembayaran pokok utang pembiayaan netto ,jd2. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tei.ah mati ow! ba,,,,.,,,.,.,, """ '['""' u"d""gan l)lf.\ .,: jf\1ii11 ii!) ii j1,j till p 1g"i , ' "'"} " oll kepulauan syamsuddin hamidang, menimbang bahwa sehubungan dengan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah dan dalam rangka pemberian insentifmakauntuk disesuaikan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf konsideran menimbang ini, maka perlu mengatur:b):lang. wakil bupati adalah wakilserta pengawasan penyebarannya. tanamalang. 8a.adalah kepala desa lurah dan camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh bupati untuk memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. insentif pemungutan adalah insentif atau tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi. ketentuan ditambahkan huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam secara proporsional diberikan kepada: pejabat dan pegawai skpd pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sesuai tanggung jawab masing masing,ng,pihak pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan pajak dan retribusi. ketentuan dan diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: besaran insentif pemungutan pajak d(enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. besaran pembayaranihapuspalang, h, rendra kresna diundangkan malang pada tanggal deprem ber sekretaris daerah sl. pan sana memar abdul malik nip. berita daerah kabupaten malang tahun nomor seri
|
pidengan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional jkn) sejak tanggal januari dan telah berlakubelum adanya penganggaran pendapatan dan belanja kapital dalam peraturan daerah kabupaten jember nomor tahun tentang apbd kabupaten jember tahun anggaran perlu menetapkanahwa perubahan atas peraturan bupati jember nomor tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf selanjutnya akan ditampung dalam peraturan daerah kabupaten jember tentang perubahan apbdkabupaten jember tahun anggaltingkat nip.
|
kanan provinsi banteengan telah diterbitmaka perlu dilakukan penyesuaiperhatikanilihan kepala desa, surat plt. gubernur banten nomor app tanggal maret perihal luncuran bantuan keuangan provinsi banten bidang kesehatan ta.mohon usulan anggaran kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan pendidikan sman keadilan, surat kepala dinas tata ruang, bangunan dan perumahan kabupaten serang nomor strip tanggal april perihal permohonan perubahan dpa strip kab. serang ta. surat direktur akademi keperawatan kabupaten serang nomor tu perihal pergeseran kering belanja,permohonan revisi dpa tahun surat. surat kepala dinas kesehatan kabupaten serang nomor .a tu iv tanggal april perihal pengajuan revisi dpasejumlah rp78. sehingga menjadi rp2. dengan rincian sebagai berikut: pendapatan daerah semula rp. bertambah rp. (&) jumlah pendapatan setelah perubahan rp. belanja semula rp. bertambah rp. jumlah belanja modalmbinbupati ini yang merupakan penambahan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pergerakan belanja pada skpd terkaitei bupati serang, cap ttd taufik beriman diundangkan serang pada tanggal, mei sekretaris daerah, cap ttd lalu atharussalam rais berita daerah kabupaten serang tahun nomor
|
tu), akayempurnaan dan evaluasi pelaksanaan pemberian biaya operasional pemungutan dan penghargaan dalam kegiatan pemungutan pbb p2 kepada desa, kelurahan dan kecamatan, perlu, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufperaturan bupati. beberapa ketentuan dalam: desa kelurahdesa kelurahan dengan berpedoman berdasarkan data realisasi maksimal per tanggal maret tahun berikutnya. kecamatkecamatan dengan berpedoman berdasarkan data realisasi maksimal per tanggal maret tahun berikutnya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dengan capaian realisasi pada bulan bulan tertentu yangelanja jasa pemungutanlaksanaan penataan kepegawaian lingkup pemerintah kabupaten polewali mandar, perlu dilakukan perubahan terhadapyang ditetapkan dengan peraturan bupati,ubah sebagai berikut ketentuan dalam dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, utd kesatuan pengelolaan hutan kph) matilei, utd saranaselesainya pelaksanaan penataan kepegawaian. penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada berupa mutasi atau pengisian pejabat pada unit pelaksana teknis daerah pada dinas dan badan yang baru dibentj2) ttd, berita daerah kabupaten polewali mandar tahun nomor
|
tr desa agar dapat berhasil guna dan berdaya guna maka dipandang perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah nomor tahunnomor tahupemaiiubah ketentuan huruf diubah dan ditambahkan satu huruf, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut untuk meningkatkan pelayanan publik guna pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan dan percepatan kesejahteraan masyarakat desa dimungkinkan pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebihpaling sedikit (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.muan wilayah batas desa, nama desa, pejabat sementara pemerintah desa, perangkat desa dan pembangunan sarana dan prasina penyelengaraan pemerintahan desa, setiap hasil musyawarah desa dituangkan dalam bentuk berita acara:aluasi dinyatakan memenuhi syarat, maka bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa definitif kepada dprd, fa. rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa definitif harus mendapat persetujuan dprd. ketentuan diubah, sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikut pemeriksaan yang dilaksanakan tim pemantau dan evaluasi sebagaimana maksud dalam huruf dan ditetapkan telah memenuhi persyaratan sehingga desa tersebut dapat diajukan menjadi desa definitif. setelah pembentukan desa definitif memperoleh pengesahan dari dprd, maka bupati dapat menetapkan pejabat sementara. ketentuan diubah, sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikut pemerintah desa terdiri atas kepala desa, perangkat desa dan perangkat desa lainnya. perangkat desa adalah sekretaris desa. perangkat desa lainnya adalah kepala urusan, kepala dusun sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yaitu za), sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikut sekretaris desa berkedudukan sebagai perangkat desa. sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. (3a) sekretaris desa secara operasional administrasi bertanggungjawab kepada kepala desa. ketentuan diubah sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikutlainnya sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada kepala desa.kepala daerah, presiden dan wakil presiden: menyalahsyarakatketentuan huruf diubah, dan ditambahkan (satu) yakni za), sehingga ketentuanserendah rendahnya dua puluh lima) tahun, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, penduduk desa setempat kecuali bagi desa yang belum memiliki calon yang memiliki kualifikasi persyaratan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga desa tersebut diperkenankan calon dari desa laidua belas) tahun atau dua) kali masa jabata,partai politik, syarat syarat lainnya yang diatur dalam peraturan bupati. (2a) apabila calon kepala desa telah berusia lebih dari (lima puluh enam) tahun dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa setelah ada hasil cek menyeluruh pada rumah sakit anuntaloko bahwa yang bersangkutan dinyatakan sehat jasmani. ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa yang berasal dari usulan organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan pemuka pemuka masyarakat desa setempatdan disampaikan kepada bupati melalui camat untuk memperoleh pengesahan calon kepala desa. selain yang dimaksud pada bakal calon dapat mencalonkan diri sendiri. ketentuan ditambahkan (satu) yakni (3a), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut untuk keperluan pemilihan, pemerintahan daerah akan melakukan pencetakan kartu suara sesuai dengan nomor urut calon dan sesuai gambar dan foto calon kepala desa. gambar yang ditentukan dalam lembaran kartu suara berupa foto para calon. ukuran kartu suara sesuai dengan jumlah calon dengan memperhatikan kesalarasankartu tersebut. b)ppid melakukan undian kepada masing masing calon kepala desa untuk menentukan nomor urut calon dalam pencetakan kartu suara. ketentuan huruf dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut jumlah anggota bpd berdasarkan jumlah penduduk desa dengan ketentuan: jumlah penduduk kurang dari jiwa, (lima) orang anggota, jumlah penduduk sampai dengan jiwa (tujuh) orang anggota, jumlah penduduk sampai dengan jiwa, (sembilan) orang anggota, jumlah penduduk sampai dengan jiwa, (sebelas) orang anggota, dihapus. ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut setiap orang yang terbukti melanggar huruf dan huruf dan huruf a,b,c,d,e,f,g. pada tanggal, bupati parigi moutong, diundangkan parigi pada tanggal boneka djanggola an. bupati parigi moutong sekretaris daerah kabupaten u.b asisten pemerintahan drs. markus tumangke pembina utama muda nip. gaumum perubahan peraturan daerah nomor tahun tentang desa bertujuan agar penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak menimbulkan permasalahan dan tidak ditafsirkan lain sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan desa. ii. demi angka cukup jelas.
|
salinan bupati tolitoli peraturan daerahdalam rangka memenuhi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tentang perubahan prosedur dan mekanisme pencalonan, pemilihan dan pengangkatan kepala desa maka dipandang perlu untuk merubahtolitoli nomor tahun tentang tatatambahan lembaran daerah nomor diubah dan ditambah sebagai berikut ketentuan huruf huruf dan huruf serta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut calon setia kepada pancasila sebagai dasar negara, uud negaraataspaling lama (sepuluh tahun) atau dua kali masa jabatan:dan penduduk desa setempat yang telah berdomisili sekurang kurangnya (satu) tahun secara terus menerusdalam juga harus memiliki surat persetujuan dari atasannya. anggota tni dan polri, selain persetujuan dari atasannya, juga harus membuat surat pernyataan bersedia pensiun apabila terpilih menjadi kepala desa yang telah disahkan dan disetujui dari atasannya yang berwenang untuk itu. memenuhi nilai nilai adat dan budaya setempat sesuai yang berlaku desa yang bersangkutan. diantara dan disisipkan (satu) yaitu berbunyi sebagai berikut selain syarat syarat sebagaimana diatur dalam calon yang dapat dipilih juga memiliki syarat tambahan yaitu istri suami calon, memiliki kemampuan dalam rangka menunjang, tugas suami istri sebagai kepala desa, kemampuan istri suami calon, sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar atau yang setara serta mampu baca tulis huruf latin. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut panitia pemilihan melakukan kegiatan penjaringan secara transparan. panitia pemilihan menetapkan tata cara penyaringan bakal calon. panitia pemilihan melakukan penyaringan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka voting suara berdasarkan ranking suara terbanyak. hasil penjaringan menetapkan jumlah bakal calon minimal (dua) orang dan maksimal (tujuh) orang dan ditetapkan dari hasil penjaringan yang disahkan oleh badan permusyawaratan desa ketentuan huruf huruf diubah dan ditambahkan satu huruf yaitu huruf ll, sehingga berbunyi sebagai berikut administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud sebagai berikut surat pernyataan kesediaan menjadi calon, surat pernyataan setia dan taat kepada pancasila: khusus bagi calon yang berasal dari pegawai negeri lengkapi dengan surat keterangan mempunyai rasa pengabdian terhadap uud bakal calon yang berasal dari tentara nasional indonesia tni) dan kepolisian negara republik indonesia polri) melampirkan surat keterangan dari atasannya tentang pengabdian terhadap nusa dan bangsa, kepribadian, berwibawa, jujur dan cerdas serta kemampuan dan keterampilan apabila terpilih menjadi kepala desa: surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh penguji kesehatan kepala pusat kesehatan masyarakat: surat keterangan catatan kepolisian: daftar riw hidup: ii. salinan fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh penjabat yang mempunyai kewenangan untuk itu: kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku: surat keterangan telah berdomisili desa setempat lebih dari (satu) tahun secara berturut turut dari kepala desa, dan il. pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak4 (empat) lembar. ll. surat pernyataan kesanggupan melindungi, mengembangkan dan melestarikan nilai nila adat dan budaya setempat. ketentuan dalam ditambah dua yaitu dan 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut calon kepala desa paling lambat (dua) minggu sebelum masa tenang atau sebelum hari pemilihan dapat melaksanakan kampanye dan panitia mengumumkan tempat dan waktu kampanye kepada masyarakat. sebelum kampanye, calon kepala desa terlebih dahulu menyiapkan visi dan misi tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang akan disampaikan dalam pelaksanaan kampanye expose program). (2a). visi dan misi sebagaimana dimaksud pada juga harus disiapkan oleh istri suami calon dalam menunjang tugas suami istri sebagai kepala desa. kampanye harus dilaksanakan secara terkendali aman dan tertib yang bimbing oleh ketua badan permusyawaratan desa( bpd) dan ketua panitia pemilih dihadapan anggota badan permusyawaratan desa bpd) dan masyarakat. kampanye sebagaimana dimaksud dan tidak benarkan dalam bentuk pawai atau arak arakan, memberikan uang, barang dan fasilitas lainnya:dan pemasangan tanda gambar, slogan slogan dan lain lain diluar halaman pagar rumah calon yang berhak dipilih. (4a) materi kampanye tidak bisa berbau sara. ketentuan dalam diubah dan disisipkan satu yaitu (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai kepala desa, badan permusyawaratan desa menunjuk sekretaris desa sebagai pelaksana tugas. dalam hal sekretaris desa mencalonkan diri sebagai kepala desa, badan permusyawaratan desa bpd) menunjuk kepala urusan atau kepala dusun sebagai pelaksana tugas. ,a) kepala desa, badan permusyawaratan desa bpd) dan aparat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, setelah dinyatakan menjadi calon berdasarkan surat keputusan bupati, maka harus membuat pernyataan non aktif yang ditujukan kepada bupati. penunjukan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam surat keputusan badan permusyawaratan desa bpd) dengan tembtambahan lembaran daerah kabupaten tolitoliakn bupati nagan raya peraturan bupati nagan raya nomor tahundalam rangka penyesuaian anggaran dana otonomi khusus aceh sesuai dengan keputusan gubernur aceh nomor tahun. atas, perluiv www .w www.v0akun kabupaten nagan . vii, penjabaran . tii juni ap x23 syawal pln pan pagan raya,w. ear karo fta tm. jamin saham diundangkan suka makmur pada tanggal: juni syawal sekretaris daerah kabupaten: rat star berita daerah kabupaten nagan raya tahun nomor: vili gasekstamarg sang jas gas nek3 (gl sseegsdagdass ssm33g sasa jap ha: nan ees usa mass asasi fis iss33 see serak3 sinbsabe nasar bis yak tatang isis sgsuscnea ja" s83 iki sess ss . else sasana naas iss sessenisasr sis ass5 esa r3r (isinsassensgasa53 (niarsbassness sis sering nan sis:s gesa isz2 isi nan isigsss1 ganggu3 lara mov koh toto aku s2, (fe (ala pessanase sasa miaasarngaga far (al (ea onsen bana anan sgihagsha3 eng sara san aia sayang (sasis sn$n sesak (rb: bags s8: eun bodo nilai yex hampir silang hadiah diadakan ajakan jin ana ama aal maa aaa aan selama sme were arena jai ever 2s:lel| jaga ss, yss e aban all nas npn lean ns & rat ngamen sis isl jaga (s|| (elect fi.is|| (sess ini par
|
bupati nganjuk provinsi jawa timur peraturan bupati nganjuk nomor tahun tentang pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nganjuk, menimbang bahwa pendidikan karakter dan budaya antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang harus ditanamkan sejak dini, bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran menteri dalam negeri nomormaka perlu menyusun kebijakan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi terintegrasi dalam kurikulum setiap jenjang pendidikandan budayapendidikan forahun peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan lembaran negara kabupaten nganjuk tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pendidikan karakter dan budaya antiperangkat daerah adalah perangkat daerah yang membidangi pendidikan kabupaten nganjuk, pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang selanjutnya disingkat pkb adalah gerakan pendidikan sekolah untuk memperkuat karakter dan budaya antikorupsi melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numeral), dan olah raga (kinestetik) sesuai falsafah hidup pancasila,, korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai keadilan masyarakatbab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dalam menyelenggarakan pkb. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan pkb. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: penerapan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. bab penerapan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sekolah penerapan pkb disesuaikan dengan kurikulum pada satuan pendidikan masing masing dan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: mengintegrasikan pada mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran muatan lokal melalui kegiatan ektrakurikuler dan kurikuler serta ekstrakurikuler, bentuk kegiatan ektrakurikuler meliputi seluruh mata pelajaran wajib maupun tambahan dalam pembelajaran kelas bentuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler meliputi kegiatan keagamaan pramuka palang merah remaja paskibra palang merah remaja kesenian bahasa dan sastra jurnalistik olah raga organisasi siswa intra sekolah, dan kegiatan lainnya mengimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah. penerapan pkb pada satuan pendidikan masing masing dilaksanakan dengan berbasis pada kelas, budaya sekolah, dan masyarakat bab materi pembelajaran materi pembelajaran pkb antara lain terdiri dari nilai sikap religius dan sosial yang menjunjung tinggi nilai nilai luhur pancasila, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari dan dipraktekkankarakter utama bangsa indonesia meliputi sikap religiusitas, nasionalisme, mandiri, gotong royong dan integritas, pengembangan nilai karakter generasi penerus bangsa meliputi sikap, cc. pengembangan nilai karakter abad meliputi berpikir kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikasi, dan buku kpk tentang panduan modul antikorupsi. bab metode strategi dan prinsip pembelajaran metode dan strategi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan karakter dan budaya antikorupsi adalah: metode pembelajaran meliputi metode pembelajaran ilmiah (saintifik) adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif menyusun konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan tahapan mengamati (mengindentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan: metode penelitian penyingkapan inquiry discovery) adalah salah satu model pembelajaran yang berperan penting dalam membangun paradigma pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa, cc. metode pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting, metode pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan, metode pembelajaran kooperatif adalah salah satu metode pembelajaran yang mengemukakan serangkaian strategi khusus yang dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerjasama selama proses pembelajaran, metode pembelajaran berbasis teks adalah pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks metode pembelajaran pengembangan eklektik adalah metode pembelajaran dengan memadukan dua atau lebih metode pembelajaran untuk pembelajaran yang lebih efektif. strategi pembelajaran meliputi pembelajaran kolaborasi adalah pertukaran konsep atau ilmu pengetahuan antar siswa dalam sebuah kelompok belajar dengan mengedepankan interaksi secara aktif serta sikap toleransi antar anggota kelompok, laporan adalah penyusunan dokumen tertulis secara sistematis dan terstruktur atas hasil pembelajaran siswa sesuai dengan metodologi penulisan ilmiah, cc. grup diskusi adalah strategi transformasi ilmu pengetahuan dan informasi dengan melibatkan siswa secara aktif dalam mengemukakan pendapat melalui sebuah forum atau kelompok, debat adalah cara belajar siswa dengan menggunakan mekanisme pertahanan argumentasi dari masing masing siswa yang berdasarkan pada fakta dan data riil serta hasil pembelajaran siswa, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunakan perangkat lunak (software) atau kasar (hardware) oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran sekolah. prinsip dan pendekatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsibab vii penilaian penilaian pendidikan karakter dan budaya antikorupsi oleh pendidik dilaksanakan untuk memantau proses, kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik terutama nilai sikap sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan, penilaian pendidikan karakter dan budaya antikorupsi oleh satuan pendidikan baik secara internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui observasi, wawancara dan verifikasi data pendukung, penilaian sebagaimana dimaksud pada dan bertujuan sebagai umpan balik kepada pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran serta untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan gerakan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satu satuan pendidikan sesuai target waktu yang telah ditetapk, menguasai dan memahami pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin. bab pelaksana dan tanggungjawab bupati memerintahkan kepada perangkat daerah untuk mengimplementasikan pkb melalui satuan pendidikan sesuai muatan kurikulum dan menyusun serta melaksanakan kebijakan yang mendukung efektifitas pembelajaran dengan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk: menjamin terlaksananya penyelenggaraan pkb, melakukan kerjasama dengan unit pelaksana teknis kementerian lembaga wilayahnya yang mendukung penyelenggaraan pkb, memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penyelenggaraan pkb, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan pkb, menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pkb sekolah, dan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pkb. penyelenggaraan pkb pada satuan pendidikan diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah,, kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penyelenggaraan pkb, dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada kepala sekolah memiliki peran, sebagai berikut: inovator yaitu kepala sekolah memiliki wawasan, pengetahuan serta terobosan terbaru dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah motivator yaitu kepala sekolah sebagai pendorong utama kemajuan sekolah dalam pencapaian (delapan) standar nasional pendidikan masing masing lembaga, dan kolaborator yaitu kepala sekolah mampu menyatukan dan mengakomodir berbagai unsur pendidikan baik dari sisi strategis maupun teknis guna mewujudkan visi dan misi dalam lingkup sekolah. bab teknis dan mekanisme kerjasama pelaksanaan pkb unit pelaksana teknis kementerian lembaga bahwa pkb adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan kabupaten nganjuk, sekolah dan orang tua, dinas pendidikan kabupaten nganjuk dalam kegiatan pkb dapat menjalin kerjasama dengan beberapa institusi pemerintah antara lain kepolisian resort kabupaten nganjuk, komando distrik militer kabupaten nganjuk, kejaksaan negeri nganjuk, badan narkotika nasional, komisi pemberantasan korupsi republik indonesia, dan universitas jawa timur. kerjasama ini bersifat komunikatif, integratif dan membangun dalam rangka mewujudkan penguatan pkb kabupaten nganjuk, anggaran yang berhubungan dengan kerjasama pkb sebagaimana yang dimaksud pada menjadi tanggung jawab dari masing masing instansi. bab pembinaan dan pengawasan bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan karakter dan budaya antiuntuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xii pendanaan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah, peran serta masyarakat, dan atau sumber dana novi rahman high diundangkan nganjuk pada tanggal april plt. sekretaris daerah kepala dinas perhubungandiundangkannya ketentuan permendagri nomor tahun tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan kepala daerahfektivitas dan akuntabilitas pengeluaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd, perlu dilakukan penyempuruantan singingriau nomor tahunantan singi jawabasub kegiatan danabantuan berupa uang, barang dan atau jasa yang berasal terkecualidengan apbn dan ketentuan peraturan perundang undangan, badan dan lembaga yang ditetapkan berdasarkan kewenangannya dengan ketentuan perundang undangan, yang bertujuan mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyaraka, organisasi kemasyarakatan adalah badan dan lembaga,muda adalah wargorganisasi kepemudaan adalah organisasi kepemudaan yang berbadan hukum indonesia yang dibuat oleh pemuda warga negara republik indonesia dan merupakan wadah pengembangan potensi pemuda yang mempunyai peraturan dan peran penting. organisasi olahraga adalah organisasi olahraga yang berbadan hukum indonesia yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang menyetujui kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, dan partai politik adalahnpada dapat berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakatundangan undangan, partai politik dan atau, ditentukan oleh peraturan perundang undangan. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah,, sertakabupaten kuantan singing,behuruf diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi dprd kabupaten sesuai dengan perundang undangan. surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten kuantan singingi. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangannya yang dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kementerian agama daerah kabupaten kuantan singingi jika menyangkut bidang pendidikan keagamaan dan rumah ibadah dengan memberikan nomor register pengesahan atau penetapan. pengesahan atau penetapan dari kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya yang dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kepala opd kabupaten kuantan singingi dengan memberikan nomor register pengesahan atau penetapan. hibah kepada pemerintah pusat dilakukan dengan ketentuan hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan atau,. hibah kepada pemerintah daerah lainnya, bumn dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hibah kepada bumi dilaksanakan sebagai berikutadministrasi pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi, memiliki surat keterangan domisili dari kepala desa kelurahan setempat yang diketahui oleh camat, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah kabupaten kuantan singingiabupaten kuantan singingi, dan memiliki sekretariat tetap daerah administrasi pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi. hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi dprd kabupaten kuantan singingi. bagian kedua penganggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, bumn dan bumi, badan dan lembaga,,lanja hibah uang maupun barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dianggarkan dan dirincikanurusan kewenangandan bumi, dan kepala ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi partai politik. permohonan hibah yang dimaksud pada memuat sebagai beriku, rincian anggaran biayapersyaratan administrasi lainnya, dan penutup. persyaratan administrasi lainnya yang dimaksud pada huruf bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, meliputi surat pernyataan tanggungjawab, nomor pokok wajib pajak npp) bagi organisasi masyarakat, salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga dan organisasi masyarakat, izin operasional tanda daftar tanda pengesahan dari instansi yang berwenangsurat keterangan domisili badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dari kepala desa kelurahan yang diketahui oleh camat. opd terkait sebagaimana dimaksud pada melakukan penyelesaian terhadap permohonan dan dokumen proposal belanja hibah, dan apabila terdapat ketidaksamapenyampaian permohonan dan proposal hibah mempedomani jadwal dan tahapan proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan atau perubahan rencana kerja pemerintah daerah. bupati menunjuk kepala opd terkait sebagaimana dimaksud pada untuk melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk hibah uang, barang dan jasa, dan untuk menandatangani nph. kepala opd sebagaimana dimaksud pada membentuk tim evaluasi untuksi serta substansi kegiatan, keuanglengkapan, kebenaran dan keberadaan calon penerima hibah. evaluasi aspek administrasi, evaluasi aspek substansi kegiatan, kewajib kegiatan opd terkait serta kewajibbitan rekomendasi, sebagaimana terlampir dalam lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. kepala opd sebagaimana dimaksud pada menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi beserta daftar normatif calon penerima hibah dan besaran hibah kepada bupati melalui tapi dengan tembusan kepala perencanaan pembangunan daerah,urdisertai dengan kelengkapan administrasi dan daftar normatif calon penerima hibah kepada bupati dan nama penerima hibah serta alamat penerima hibah. hibah berupa uang, barang dan jasa dicantumkan dalam rka opd terkait. rka opd sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penganggaran belanja dalam apbd sesuai peraturan perundang undangan. hibah sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada program, kegiatan dan sub kegiataturan bupati tentang perubahan penjabaran apbd,opd. opd menyiapkan draft keputusan bupati. kepala opd terkaitdengan peraturan daerah tentang apbd dan perubahan apbd serta peraturan bupati tentang penjabaran apbd dan perubahan penjabaran apbd. penerima hibah menyerahkan proposal pencairan sesuai dengan besaran dari daftar penerima hibah yang ditetapkan oleh bupati. daftar penerima hibah dan proposal pencairan sebagaimana dimaksud pada danoleh bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nph dan penerima hibah. opd terkait sebagaimana dimaksud menyiapkan draft dan memproses penandatangan nph sesuai bidang tugasnya dengan memperhatikan tahapan penandatangan secara berjenjang. draft nph sebagaimana dimaksud pada diverifikasi oleh opddaerah, kebenaran dokumen pencaicc. pencairan belanja hibah, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran penyerahan hibah, pengawasan dan pemeriksaan, dan sanksi. nph sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan perubahan dengan syarat penerima hibah mengajukan permohonan perubahan nph kepada kepala opd terkait dengan melampirkan proposal paling sedikit memuat alasan dasar perubahan, kepala opdketatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk uang dan barang dan atau jasa berpedoman pada peraturan perundang undangan. penerima belanja hibah berupa uang maupun barang dan atau jasa bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan baik formal maupun materiil. bagian keempat pencairan hibah berupa uang pencairan belanja hibah berupa uang didasarkan pada dpa opd dan nph.giro opd terkait, dan pemindahan buku rekening penerima hibah, baik sekaligus maupun dengan cara bertahap. dalam hal pencairan belanja hibah berupa uang sebagaimana dengan nilai diatas rp. (seratus juta rupiah), dapat dilakukan secara bertahap kecuali ditentukan oleh peraturan perundang undangan. pelaksanaan pencairan tahap berikutnya sebagaimankepala opd terkait selaku pemberi rekomendasi. pencairan hibah uang dengan mekanisme pembayaran langsung ls) sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh penerima hibah kepada bupati melalui opd terkait dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan administrasi sebagai berikut kepala opd menerbitkan spp belanja hibah uang berdasarkan usulan permohonan pencairan dari pihak penerima dengan melengkapi dokumen proposal pencairan yang dilengkapi rencana anggaran biaya rab) yang sesuai besaran uang yang ditetapkan oleh bupati, foto copy ktp ketua pimpinan badan lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, foto copycap oleh ketua pimpinan badan lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia dan bendaharanya, ketua partai politik dan bendaharanyamutlak, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, dan surat pernyataan tidak duplikasi dengan sumber pendanaan lainnya (untuk hibah kepada pemerintah) copy nph, foto copy rencana penggunaan dana, foto copy rekening koran bank, foto copy ktpkwi hibah, dan laporan pengguna dana yang telah disalurkan pada tahap selanjutnya. kwiformat surat pernyataaniran hibah barang atau jasa mekanisme penerbitan spp spm sp2d belanja hibah berupa barang dan atau jasa berpedoman pada peraturan perundang undangan. pengadaan hibah barang dan tauatau jasadua) bermaterai cukup, ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi satuan kerjajawab mutlak, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, salinan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pimpinan ketua kepala atau sebutan lain bagi instansi satuan kerja. berita acara serah terima barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala opd terkait dengan penerima hibahrima belanja hibah wajib menggunakan hibah sesuai denganopdopd terkait dalam tahun anggaran berkenaan. hibah berupa barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada dicatat sebagai realisasi belanja barang atau jasa dalam program, kegiatan dan subbelanja hibah bertanggungjawab secara penuh atas penggunaan hibah yang diterimanya, baik secara formal maupun materiil. pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada meliputi laporan penggunaan belanja hibah,rmat laporan penggunaan belanja hibah yang dimuat huruf tercantum pada lampiran vii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. format berita acara serah terima barang yangelanja hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan asahan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud huruf penerima belanja hibah selaku objek pemerintahopd terkaitataulaporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi surat pengajuan yang ditujukan kepada bupati melalui opd terkait. laporan kegiatan terdiri atastas pelaksana, dan penutup lampiran kegiatan terdiri dari realisasi penerimaan belanja hibah.nyatujuh audit penggunaan belanja hibah berupa uang, barang dan atau jasa. (lima ratus juta. audit sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan meliputi: kesesuaian penggunaan belanja hibah dengan nph dan rencana anggaran biaya (rab), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undanganbupati melalui inspektorat kabupaten kuantan singingi dengan tembusan disampaikan kepada opd terkait. babpenerima bantuan belanja sosial sebagaimana dimaksud yakni meliputkrisis politik, bencana, fenomena alam, atau bencaiartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang undanganampai penerima bantuan telah lepas resiko sosial, sesuai tujuan penggunaopd terkait sesuai dengan urusgian ketigopd terkait sesuai dengan urusan kewenangan. surat permohonan proposal, dibubuhi cap dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya, bantuan sosial dengan jumlah diatas rp. (lima ratus ribu rupiah) bagi individu, keluargadengansusunan kepengurusan lembaga, rencana anggaran biaya j . nomor rekening bank yang masih aktifpakta integritas, npp, surat keterangan domisili lembaga dari desa kelurahan setempat diketahui oleh camnya, salinan fotokopi nomor rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga, format surat pernyataan dimaksud huruf tercantum pada lampiran viii dansurat permohonan bagi individu, keluarga, kelompok.opd terkait sebagaimana melakukan evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan atau barang sesuai dengan urusan kewenangan. dalam rangka pelaksanaan evaluasi usulan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada kepala opd terkaitopd terkait dan atau tidak tumpang tindih dengan program kegiatan opd terkaittibpala opd terkait sebagaimana dimaksud pada menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi ber, kepala badan perencana pembangunan daerahoratbupati. rekomendasi kepala obupati terkait belanja tidak terduga btt). bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam rka opd. rka obantuan sosial berupa uang dan barang atau jasa yang diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, objek, rincian objek dan sub rincian objek. rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud padaantuan sosial dituangkan dalam penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah apbd). daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan pada lampiran peraturan bupati tentang penjabaran apbd tahun berkenaan, dikecualikan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya. bagian keempatlima pencairan bantuanopd terkaitkeluarga terdiri dari surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial, salinan fotokopi ktp formalatas nama ketua pimpinan pengurus lembaga organisasiopd terkait menyiapkan draft keputusan bupati tentang pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan peraturan daerah tentang apbd dan peraturan bupati tentang penjabaran apbd. opd terkait memberitahukan kepada calon penerima yang akan diberikan sesuai dengpenetapan penerima hibah dalam bentuk uang. proses pencairan dilaksanakan oleh opd berdasarkan surat nota permintaan penerbitan spp dan spm disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. berdasarkan spp dan spm kuasa bud menerbitkan sp2denamdan atau jasa berdasarakan peraturan daerah tentang apbd dan peraturan bupati tentang penjabaran apbd. opd terkait sebagaimana dimaksud pada berkenbupati tentang penjabaran apbduarga, terdiri dari berita acara serah terima rangkaompok masyarakat lembaga non pemerintahtata cara ketatausahaan pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan atau jasa berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. penerima belanja bantuan sosial wajib menggunakan uang, barang dan atau jasa yang diterima sesuai dengan peruntukan yang tercantum, barang dan atau jasa yang diterima kepada pihak lain. bagian ketujuh nerima belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksudanggaritentukan sesuai dengan jawab sebagaibelanja sosial pada opd terkait dalam tahun anggaran berkenan. belanja bantuan sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek belanja batuan sosial pada jenis belanja barang atau jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada oopd terkait melakukan monitoring dan evaluasi atasterkaitsanksiopd maka sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua atas peraturan bupat ttd. h.aj setdakii ws servant, sh, baal bina nip. lampiran peraturan bupati kuantan singingi nomor tahun tanggal maret usulan permohonan proposal hibah contoh format permohonan hibah kop organisasi lembaga nomor kepada lamp. (satu) berkas yth. bupati kuantan perihal permohonan hibah . singingi cg. kepala perangkat daerah unit kerja di teluk kuantanuantan singingi kecamatan . desa . wilayah . dan dalam rangka menunjang kegiatan pemerintah(uang dan barang jasaanaananananananaan(uang dan barang jasa)belanja hibah uang surat pengantar kepala opd kepada bupati tentang hasil evaluasi permohonan belanja hibah uang kop surat perangkat daerah nomor sifat lampiran (satu) berkas hal hasil evaluasi permohonan hibah uang tahun anggaran. (tempat), (tanggal bulan) tahun) kepada yth. bupati kuantan singingi up. tim anggaranatau uang sertarp. permohonan belanja hibah daerah berupa uang uang daftar nominatif calon penerima belanja hibah uang tahun anggaran . nama perangkat daerah . ji.oe. besaran belanja hibah nama calon alamat rencana rp.) penerima lengkap penggunaan hasil ket siap sgu permohonan evaluasi away ang inn fdstaseneni. belanja hibah barang jasa surat pengantar kepala opd kepada bupati tentang hasil evaluasi permohonan belanja hibah barang dan atau jasa kop surat perangkat daerah (tempat), (tanggal bulan) tahun) nomor sifat kepada lampiran (satu) berkas yth. bupati kuantan singingi hal hasil evaluasi permohonan hibah up. tim anggaran pemerintah barang dan atau jasa tahun daerah anggaran. teluk kuantan sesuai dengan peraturan bupati kuantan singingi nomor. tahun. proposal dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyaklitbangbarang dan atau jasa daftar nominatif calon penerima belanja hibah barang tahun anggaran . nama perangkat daerah :. jj.ee. nama calon penerima alamat lengkap rencana penggunaan ket ana. penareseesemeenenenamea $$.v. format minimal berita acara hasil evaluasi permohonan belanja hibah uang contoh format berita acara hasil evaluasi permohonan belanja hibah uang kop surat perangkat daerah berita acara hasil evaluasi permohonan belanja hibah uang pada hari ini . tanggal . bulan . tahun ., kami tim evaluasi permohonan belanja hibah daerah pada perangkat daerah unit kerja hibahdaerah uang nama perangkat daerah jenis belanja hibah uang besaran belanja hibah ama calon alamat rencana rp.) ket lengkap penggunaan permohonan hasil penerima evaluasi pam amen lastcontoh format berita acara hasil evaluasi permohonan belanja hibahbarang dan atau jasa nama perangkat daerah jenis belanja hibah rencana penggunaan nama calon alamat ket. doo james oo james oolampiran iii peraturan bupati kuantan singingi nomor tahun tanggal maret il. contoh format: surat pertimbangan hasil rekomendasi opd tentang calon penerima hibah kop tapi teluk kuantan nomor kepada lamp. (satu) berkas perihal pertimbangan hasil yth. bpk bupati kuantan singingi rekomendasi perangkat daerah tentang calon penerima hibah. di. teluk kuantan berdasarkan surat perangkat daerah .( opd). kabupaten kuantan singingi nomor . tanggal .kabupaten kuantan singingi daftar terlampir). demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. sekretaris daerah kuantan singingi selaku ketua tapicontohpertimbangan rekomendasi surat badan lembaga usulan rekomendasi tapi rekomendasi ormas proposal opd nomor . rp.) tanggal . hal g5. ea. sekretaris daerah kabupaten kuantan singingi, plt. bupati kuantan singingi,hibah uang tidakhibah sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk mendanai program kegiatan . jjj.i. sesuai dengan rencana pensuai dengan, kegiatan dan subwe.| urutan jumlah nanhibah uang yangpihak kedua menyatakan telah menerima belanja hibah dari pihak pertama berupa uang sebesar rp. terbilang). belanja hibah sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk mendanai program kegiatannancara bertahap, dengan rincian sebagai berikut tahap ne. ratan tamatan nan tahap uraian jumlah loh tahap dan seterusnya danminimal nph barang dan atau jasae nananenantaanannnnnnnnnn (pihak pertama) baaananaanananaaananaaan barang dan atau jasa pihak kedua menyatakan telah menerima belanjkanananannnaanananhak dan kewajiban pihak pertama pihak pertama berhak menunda menyerahkan barang, apabila pihak kedua, tidak belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. pihak pertama berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan pemanfaatan hibah barang tersebut. hak dan kewajiban pihak kedua melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik formal dan materiil atas penggunaan dan atau pemanfaatan barang yang didanai dari apbd kabupaten kuantan singingi yang telah disetujui pihak pertama dengan berpedoman pada rencana penggunaan hibah proposal. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah berupa barang kepada bupati melalui .( opd terkait). disertai dokumen berita acara serah terima barang dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa barang yang diterima telah digunakan sesuai dengan nph: berita acara serah terima barang. hibah sebagaimana dimaksuddengan rencana penggunaan hibah proposal sesuai dengan peraturan perundang undangan. pihak kedua dilarang mengalihkan hibah barang yang diterima kepada pihak lain. sanksi pihak kedua yang melanggar ketentuan dapat dikenal sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan penghentian penyaluran hibah berupa barang atau sanksi lain sesuai denganhal hal lain yang belum tercantum dala nph ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum. pihak kedua pihak pertama ttd cap ttd cap plt. bupati kuantan singingi, ttd. suhardiman amy lampiran vi: peraturan bupati kuantan singingi nomor tahun tanggal maret format minimal berita acara serah terima barang pada hari ini . (tanggal . bulan . tahun ., kami masing masing nama jelas gelar) jabatan) berkedudukan jalan ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten kuantan singingi, selanjutnya sebut pihak pertama. nama jelas gelar) jabatan) berkedudukan jalan ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan lembaga ormas), selanjutnya sebut sebagaiseeeaann, sebagai berikut nama jenis poo malang 7p0 mex spesiasi| suman kondisi aan aan hibah barang . sebagaimana dimaksud dalam berita acara ini merupakan hibah pemerintah kabupaten kuantan singingi kepada pihak kedua dalam rangka .j jelekhagian atau seluruhnya, sesuai dengan peruntukan penggunaan hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangundgl bulan tahun pihak kedua, pihak pertama, nama jelas jabatan di cap nama jelas pangkat nip) contoh formatnik alamateekan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui opd terkait) paling lambat tanggal januari tahun berikutpenerima hibah materai ttd nama lengkap) hibah berupa barang dan atau jasa pakta integritas nama nikakan menggunakan barangpabila saya melonggarkancontoh format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal belanja hibah uang kop badan lembaga ormas5 surat pernyataan tidak terjadi konflik internal saya yang bertanda tangan bawah ini nama nik jabatan alamatluk kuantan,. jj. penerima hibah materai ttd nama lengkap) contoh format surat pernyataan tanggung jawab mutlak belanja hibah uang surat pernyataan tanggung jawab mutlak saya yang berada tangan dibawah ini: nama nik jabatan alamat bertindak untuk dan atas nama dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah atau akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal pencairan hibah dan naskah perjanjian hibah daerah serta pelaksanaannya telahhibah materai ttd (nama lengkap) contoh format surat pernyataan tidak duplikasi dengan sumber pendanaan lainya kop badan lembaga ormas5 surat pernyataan saya yang bertanda tangan bawah ini nama nik jabatan alamat dengan ini menyatakan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dari sumber pendanaan hibah pemerintah kabupaten kuantan singingi tidak duplikasi tumpang tindih dengan sumber pendanaan lainnya. apabila divii peraturan bupati kuantan singingi nomor tahun tanggal maret hibah berupa uang contoh, tahun nomor kepada sifat yth. bupati kuantan singingi lampiran cg. kepala perangkat daerah") perihal laporan penggunaan belanja hibah berupa uang teluk kuantan. adalah sebesar rpsistematika laporan penggunaan belanja hibah surat pengantar yang ditujukan kepada bupati kuantan singingi cg. kepala opd terkait. laporan kegiatan, yang . contoh format laporan realisasi penggunaan belanja hibah uang ratan "anggaran realisasi saldo egg ne. egg ne. egg ne. egg ne. egg ne. egg ne. egg ne. egg ne. egg ne. ea. suma lou ketua bendahara badan lembaga ormas, badan lembaga ormas hibah berupa barang dan atau jasa contoh format surat pengantar laporan penggunaan dana hibah kop badan lembaga ormas kepada nomor yth. bupati kuantan singingi lampiran (satu) berkas cg. kepala opd perihal laporan penggunaan dana hibah berupa barang jasa teluk kuantan bersama ini kami sampaikan kepada bapak bupati kuantan singingi laporan penggunaan hibah barang jasa .sebanyak lee unit dengan nilai rp. (hacontoh format laporan realisasi penggunaan belanja hibah barang dan atau jasa satuan (ramen yaaa kerang ketua bendahara badan lembaga ormas badan lembaga ormas plt. bupati kuantan singingi, ttd. suhardiman amy lampiran viii peraturan bupati kuantan singingi nomor tahun tanggal maret contoh format permohonan bantuan sosial kop organisasi lembaga nama kota, tgl, bulan,tahun nomor kepada lampiran (satu) berkas yth. bupati buatan singingi perihal permohonan bantuan sosial . di teluk kuantan sehubungan dengan adanya kegiatan ., kami .. (terbilang). bantuan sosial tersebut akan dipergunakan untuk biaya biaya sebagai berikut anananananana nlurah kepala kelompok anggota masyarakat) ketua rt, ketua rw, sistematika laporan penggunaan belanja bantuan sosial lembaga non formal latar belakang, ii.susunan kepengurusan, viii. rencana anggaran biaya, ix. nomor rekening bank yang masih berlaku, akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan, xi. pakta integritas, xii. surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam), ili. npp: xiv. surat keterangan domisili lembaga dari desa kelurahan setempat, xv. izin operasional tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang, xvnama lainnya, dan xvi. penutup. individu, keluarga dan atau anggota masyarakat maksud dan tujuan penggunaan, ii. jumlah belanja bantuan social yang dimohon, ii. identitas lengkap penerima belanja bantuan sosial, terdiri atas iv. salinan fotokopi nomor rekening atas nama penerima yang masih berlaku: dan salinan fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku.uantan singingibantuan sosial berupa barang dan atau jasaakan menggunakan barang adan atau jasa dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan social serta pelaksanaannya akan mematuhipemerintah kabupaten kuantan singingibantuan sosial berupa uang contoh formatuang kop surat perangkat daerah nomor (tempat), (tanggal bulan) tahun) sifat kepada lampiran (satu) berkas yth. bupati kuantan singingi hal hasil evaluasi permohonan belanja up. tim anggaran bantuan sosial tahun anggaran .kop surat perangkat daerah berita acara hasil evaluasi permohonan belanja bantuan sosial uang pada hari ini . tanggal . bulan . tahun ., kami tim evaluasi permohonan belanja bantuan sosial daerah pada perangkat daerah unit kerja eebantuan sosial berupa . nama perangkat daerah benaananaananan nanas jenis belanja bantuan sosial uang besaran belanja bantuan nama calon alamat rencana sosial ket penerima lengkap penggunaan rp.) hasil evaluasi eren penemameee fdstassne omabantuan sosial berupa barang dan atau jasa contoh format:barang ada atau jasa kop surat perangkat daerah (tempat), (tanggal bulan) tahun) nomor kepada sifat yth. bupati kuantan singingi lampiran (satu) berkas up. tim anggaran pemerintah perihal hasil evaluasi permohonan daerah belanja bantuan sosial barang tahun anggaran .bea n,berupabarang dan atau jasa daftar nominatif calon penerima belanja bantuan sosial barang tahun anggaran . nama perangkat daerah benaananaananan nanas jenis belanja bantuan sosial barang dan atau jasa penerima lengkap penggunaan ket waw jensesee aia fdstusseeeexec contoh format surat rekomendasi hasil evaluasi proposal bantuan sosial kelengkapan penelitian dokumen permohonan belanja bantuan sosial berita acara hasil survey lapanganurat perangkat daerah surat pernyataan saya yang bertanda tangan dibawah ini: nama pangkat golongan jabatan dengan ini menyatakan bahwa saya selaku kepala opd . ., dan saya bertanggungkepala opd, materai ttd nama lengkap) pangkat nip) plt. bupati kuantan singingi, ttd. suhardiman amy lampiran xi: peraturan bupati kuantan singingi nomor tahun tanggal maret bantuan sosial berupa uang laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang kop badan lembaga ormas nomor lampiran (satu) berkas kepada perihal laporan penggunaan yth. bupati kuantan singingi bantuan sosial berupa uang cg. perangkat daerah tahun anggaran . teluk kuantan sehubungan dengan belanjabantuan sosial tahun . sebesar ee. dan penggunaan dananya sebesard)harsh. akses rincian jenis biaya dan sesuai rincian jenis biaya linked. suai rincian jenis biaya ama penerima (nama lengkap cap) contoh format surat pernyataan tanggung jawab mutlak bantuan sosial berupa uanguangbantuan sosial berupa barang dan atau jasa laporan penggunaan dana bantuan social berupa barang dan atau jasa nomor lampiran (satu) berkas kepada perihal laporan penggunaan dana yth. bupati kuantan singingi bansos berupa barang jasa cg. kepala opd teluk kuantan bersama ini kami sampaikan kepada bapak bupati kuantan singingi laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang dan atau jasa . sebanyak . unit dengan nilai rp. (eeneanananananea rupiah) belanjadan atau jasa. demikian disampaikan untuk menjadi maklum. hormat kami, penerima rincian laporan penggunaan dalam bentuk barang jasa nama perangkat daerah bnanannananaananaana jenis belanja bantuan sosial barang dan atau jasa jumlah barang ket ng. ag. $ $ $$ a total inn naa penerima, nama lengkap) contoh format surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan bantuan sosial berupa uang, barang dan atau jasabarang dan atauplt. bupati kuantan singingi, ttd. suhardiman amy contohnama alamat telp hp. tanggal hibah kepada pemerintah pusat pemerintah daerah lain bumi badan lembaga organisasi partai politik lo00|organisasi sosial organisasi keagamaan rekening kas umum daerah lo00|lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan salinan fotokopi akteperangkat daerah terkait disesuaikan dengan syarat syarat masing masing penerima hibah. teluk kuantan, . j.2oxx (tempat) (tang bulan tahun) tim verifikasi perangkat daerah nama nnakaanaanaannanaaaaaaa nip. nama kenananakanaannaaaalanaaaaa nip. nama degknaaknannnanalannlaaaaa nip. nama kenanananana naa nip. contoh format penelitian kelengkapan dokumen permohonan belanja bantuan sosial permohonan nama alamat telp hp. tanggal bansos(rmohonasurat rujukan dari puskesmas rsud jamkesda (bantuan berobat) salinan foto copy kartu jamkesmas jamkesda (bantuan berobat) persyaratan lain yang ditentukan oleh opd terkait menyesuaikan dengan syarat syarat masing masing penerima hibah teluk kuantan, tim verifikasi perangkat daerah nama kenanananaanaanaaa anna nip. nama kenananananaknannkaanaaaaaaan nip. nama kenananananaknannkaanaaaaaaan nip. nama kenanananaanaanaaa anna nip. iii. belanja hibah contoh format surat rekomendasi hibah nomor teluk kuantan,. jokuantan hibah tahun anggaran singingi di teluk kuantan menindaklanjuti proposal usulan dati . jeeeeeeee sesuai hasil survey lapangan evaluasi dari tim evaluasi usulan proposal calon penerima hibah sesuai bupati kuantan singingi nomor pts. . tanggal. bulan . tahun . tentang., maka dengan ini menjelaskan sebagai berikut data administrasi ama badanftembagafomas tempat badan lembaga ormas penis badan lembaga ormas ( a tanggal penyerahan proposal tanggai der besaran usulan rp) tahun pendirian joan integritas tidak memiliki kepengurusan yang jelas tidak memiliki tempat sekretariat tidakada do)tahun menaanananaaaanaa prp tenan bantuan tahun betanaaanaananaaaan nian tahun betanaaanaananaaaan nikepala opd cap ttdlampiran peraturan bupati kuantan singingi nomor tahun tanggal maret contoh format surat rekomendasi hasil evaluasi proposal bantuan sosial nomor teluk kuantan,bantuan sosial tahun anggaran . kuantan singingi di teluk kuantan menindaklanjuti proposal usulan dari . (nama pengusul hibah). sesuai denga hasil survey evaluasi dari tim evaluasi usulan proposal calon penerima hibah sesuai dengan sp sk kepala . opd). nomor . tanggal ., maka dengan ini menjelaskan sebagai berikut nama kelompok anggota masyarakat ) |: alamat kelompok anggota masyarakat klasifikasi pemohon po) individu kelompok tanggal penyerahan proposal rangga diberi aan besaran usulan rp) pakta integritas perjanjian sepihak tidak memiliki kepengurusan yang jelas tidak memiliki tempat sekretariat tidak lo) adlo) adabantuan tahun mennnaaananaaaaaanaanaan arp serenaaaanaannaaan tahun kenananannnanaanaanaaaaan arp senenananannanaaaan tahun kenananannnanaanaanaaaaan arp senenananannanaaa. kepala opd.contoh format berita acara hasil survey lapangan bantuan sosial sss sss sss sss kop opd berita acara hasil survey lapangan nomor knnanananaaaananaaaan pada hari ini . jj. tanggal .iii. bulan loe. kami tim evaluasi pemeriksa) untuk rekomendasi pemberian bantuan hibah kepada bansos dana apbd kabupaten kuantan singingi tahun anggaran ., bahwasanya .( nama opd). telah melakukan peninjauan lapangan lokasi permohonan proposal sebagai berikut tempat ter tahir ja: desa kelurahan men data administrasi ama kelompok anggota masyarakat enenoenneennenmnaenamananaaananaaanmanaamanaamama alamat kelompok anggota masyarakat anno klasifikasi permohonan individu keluarga pakta integritas tidak memiliki kepengurusan yang jelas tidak memiliki tempat sekretariat tidak dasar pembentukan lembaga organisasi kelompok art masyarakat peraturan perundang undangan (jika ada) lain lain (sebutkan) usulan proposal bantuan terinci tidak terinci catatan catatan hasil verifikemikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya |. pemohon, tim evaluasi pemeriksa perangkat daerah.oooooooooooeo. nama nip tanda tangan
|
istem penerimaan peserta didik baru ppdb) agar dapat lebih serta sehubungan dengan adanya perubahan sistem penilaian ujian sekolah us) pada sekolah dasar sd) dan sekolah dasar luar biasa sdb)penyelenggaraan ujian sekolah madrasah pendidikan kesetaraandiantara angka dan angka disisipkan (satu) angka yaitu angka yang berbunyi sebagai berikut ujian sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara institusional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan sekolah dasar madrasah ibtidaiyah sd mi) dan sekolah dasar luar biasa sdb) bagi negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan dinas pendidikan kabupaten sidoarjo dan kantor kementerian agama kabupaten sidoarjo. ditambah (satu) angka yaitu angka sehingga berbunyi sebagai berikut ruang lingkup peraturan bupati ini adalah penerimaan peserta didik baru ppdb) pada sekolah lingkungan pemerintah kabupaten sidoarjo, meliputi: penerimaan peserta didik baru ppdb) taman kanak kanak, penerimaan peserta didik baru ppdb) sekolah yang tidak menerapkan sistem kredit semester sks): dan penerimaan peserta didik baru ppdb) sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penerimaan peserta didik yang berdomisili luar wilayah kabupaten sidoarjo dibatasi maksimal (sepuluh persen) dari kuota penerimaan peserta didik untuk masing masing satuan pendidikan. penerimaan peserta didik yang berdomisili luar wilayah kabupaten sidoarjo untuk pendidikan inklusi dibatasi maksimal (satu persen) dari pagu peserta didik berkebutuhan khusus, dengan tetap memenuhi persyaratan sebelumnya. ditambah (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut persyaratan calon peserta didik pendidikan inklusi adalah: telah tamat dan lulus pendidikan sebelumnya, memiliki ijazah stub dan skl atau suhu: berusia setinggi tingginya (delapan belas) tahun untuk jenjang smp dan (dua puluh satu) tahun untuk jenjang sma smk, pada awal tahun pelajaran baru, ada assessment rekomendasi dari sekolah inklusi sebelumnya dan atau assessment rekomendasi dari poli psikologi terakreditasi. diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut ng) dalam penerimaan peserta didik tk, tidak dibenarkan adanya tes baca, tulis dan berhitung (calistung). diubah dan ditambah (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut jumlah peserta didik pada dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum (dua puluh) siswa. jumlah peserta didik pada klb dalam satu rombongan belajar per kelas maksimal (lima) siswa. jumlah peserta didik paddb dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal (delapan) siswa. jumlah peserta didik pada smpk dalam setiap rombongan belajar maksimal (tiga puluh enam) siswa. jumlah peserta didik pada sekolah inklusi smp sma smk dalam setiap rombongan belajar maksimal (tiga) siswa, dengan ketentuan untuk jenis kegunaan disesuaikan dengan kesiapan sekolah, maksimal (dua) jenis kegunaan per siswavii smp negeri adalah sebagai berikut:p:viivii smpp, perubahan dan penggantian pilihan sekolah. pendaftaran calon peserta didik dapat dilakukan smp negeri yang terdekata negeri adalahasmaa pendaftaran, perubahan dan penggantian pilihan sekolah. pendaftaran calon peserta didik dapat dilakukan sma negeri yang terdekat. hurufk negeri adalah sebagai berikutk negeri terdekat dan tidak dipungut biaya, mengikuti tes minat bakat dan tes khusus kompetensi keahlian dengan biaya mandiri, calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan kompetensi keahliandiubah sehingga berbunyi sebagai berikut pola seleksi calon peserta didik kelas vii smpakademik berjenjang secara perseorangan dan atau beregu tim inti)akcc.calon peserta didik kelas smk negeri dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan kompetensi keahlian yang dipilihsosiasi profesi dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam dan pola seleksi prestasiakademik peserta didikenyelenggaraan kejuaraan prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam dan adalah dinas pendidikan kabupaten sidoarjo, dinas pendidikan provinsi jawa timur, kementerian pendidikan nasional, atau kantor kementerian agama kabupaten sidoarjo dan lembaga lembaga lain yang bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten sidoarjo. penyelenggara kejuaraan prestasi non akademik berjenjang sebagaimana dimaksud dalam dan adalah dinas pendidikan kabupaten sidoarjo, atau kantor kementerian agama kabupaten sidoarjo, koni (portal sidoarjo, porprov jawa timur, dan pon), cabor kejuruan, kejurprov, dan kejurnas), dewan kesenian, dinas pendidikan provinsi jawa timur, pemerintah kabupaten sidoarjo dan gerakan pramuka kwartir cabang sampai dengan kwartir nasional serta lembaga lembaga lain yang bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten sidoarjo.surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju dengan persetujuan oleh kepala dinas pendidikan kepala kantor kementerian agama kabupaten sidoarjo dinas pendidikan provinsi jawa timur kanwil kementerian agama provinsi jawa timursurat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju: dan dilengkapi rekomendasi dari direktur jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah, dan kepala dinas pendidikan kepala kementerian agama kabupaten kota provinsi sesuai dengan kewenangannya kementerian pendidikan nasionalepala kantor kementerian agama kabupaten sidoarjo. perpindahan peserta didik kelas vii dan hanya dapat dilakukan setelah memiliki raport semester (satu) dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan kepala kantor kementerian agamabesaran dana desa setiap. bab ketentuan umum lampiran peraturan bupati sidoarjo nomor ih. tahun tentang tata "cara pembagian dan penetapan setia desa kabupaten sidoarjo lendir kerja formula perhitungan alokasi berdasarkan form jumlahpedutuk( ip| unduhendusd making biar dara memes final bea enam lga burduwarkan pir desa lee ann kta mei fg: hal men ben (ijo beb kajian bes5g ana ana bni see hen mea ane jaa ena maa maa tana dea bea mat nana den kanto perhitungan bebas lagu data dosa kabupaten sonja (ee man fan dae pes "nn sau dun tan "tn dn jumlah eta . mual tempat kedudukan oommnny debat berwenang bentar pgusgjawab (|) petugas penuaan doa tersingkat esok) setingkat eselon mom kelas kar jelas contoh penghitungan kabupaten pa. sore) tahun anggaran 201x diasumsikan nasional dihitung oleh kementerian keuangan pagu dang desa nasional jumlah desa nasional pagu alokasi dasar nasional pagu alokasi dasar per desa l190141, pagu alokasi formula 10x l25mdokaron kebulatan pagu dana desa kabupaten jumlah desa kabupaten alokasi dasar per desa kabupaten alokasi dasar kabupaten #x2) alokasi formula kabupatejpwikgprioritas penggunaan dana desa tahun anggaranrioritas bidang pembangunan desa program prioritasrogramrogram. programrogramrogramkegiatan prioritas bidang pembangunan desa., adalah sebagai berikut program pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa. kegiataingkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.saha ekonomi desa. kegiatakegiatan pembuatan terasering, kegiatan kolam untuk mata air, kegiatan plesetan sungai, kegiatanpembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, kegiatan pembangunan gedung pengungsian, kegiatan pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, kegiatanii. prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa program prioritasrogramrogram pengembangan kapasitas masyarakat desa, program pengembangan ketahanan masyarakat desa, program pengembangan sistem informasi desa, programrogram dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, programrogramprogramrogram pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan programrogram peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar kegiatankegiatan pengelolaan lingkungan perumahan desa,usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi kegiatakegiat,kegiatan penyediaan layanan informasi tentang bencana alam, kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, kegiatan pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam: dan kegiatlestarian lingkungan hidup antara lain kegiatan pembibitan pohon langka, kegiatan reboisasi, kegiatan rehabilitasi lahan gambut, kegiatanmberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis antara lain kegiatlaporan realisasi penggunaan dana desa tahap . tahun anggaran . pemerintah desa .kecamatan .kabupaten sidoarjo pagu desa rp.. dst. la. bidang pelaksanaan pembangunan desa perbaikan saluran irigasi pengaspalan jalan desa dst. lnccskakka bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan . kegiatan . jjj. dst. lacak bidang pembinaan memasyarakat kegiatan . kegiatan . jjj. dst. la. jumlah keterangan sp2d penyaluran dana desa dari kabupaten desa disetujui oleh, bendahara desa oo. kepala desa . bupati sidoarjo, ttd saiful ilahenam puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua belastujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan b.alokasi formula sebesar rp. (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapanalokasi formulai) z2) dana desa setiap desa, ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii mekanisme penyaluran penyaluran dana desa dilaksanakan oleh bupati melalui ppkda bulan maret sebesar (enam puluh per seratus), dan b. melalui camatmenunjukdoman teknis penggunaan danart, par iri perak m3. aida, salinan naa per bupati rembang provinsi jawa tengah peraturan bupati rembang nomor tahun tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukumgamanatkan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukugian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten rembperaturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pemanfaatan jdih. tujuan penyelenggaraan jdih adalah. bab pembentukan dan susunan organisasi dengan peraturan bupati ini dibentuk jdih kabupaten rembang. jdih sebagaimana dimaksud pada adalah jdih daerah. jdih daerah merupakan: anggota jdih nasional yang berpusat badan pembinaan hukum nasional: dan anggota jdih provinsi jawa tengah yang berpusat biro hukum provinsi jawa tengah. jdih daerah terdiri dari: pusat jdih, dan anggota jdih. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu pusat jdih pusat jdih sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan bagian hukum. pusat jdih dikelola oleh bagian hukum. kepala bagian hukum sekretariat daerahmbinaan dan pelaksanaan pengelolaan jdih daerah. pusat jdih bertugas: mendokumentasikan informasi hukum dan peraturan perundang undangan, memberikan pelayanan dokumen hukum dan informasi hukum, cc. membuat dan mengelola website jdih daerah melakukan pengembangan jdih daerah, dan melakukan pembinaan anggota jdih. pusat jdih mempunyai fungsi: koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan jdih daerah,, cc. penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum baik dalam bentuk fisik maupun data elektronik, pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia pada jdih daerah, pengintegrasian jdih daerah dengan website resmi jdih nasional, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jdih daerah. bagian kedua anggota jdih anggota jdih sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan tiap tiap perangkat daerah. anggota jdih dikelola oleh pejabat pegawai yang membidangi kesekretariatan pada perangkat daerah. anggota jdih mempunyai tugas: mendokumentasikan dokumen dan informasi hukum pada perangkat daerah masing masing, memberikan layanan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing masing, dan menyebarluaskan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi kepada masyarakat dan atau antar anggota jdih. anggota jdih mempunyai fungsi: pada perangkat daerah masing masing, pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing masing, dan cc. penyebarluasan informasi dan dokumen hukum kepada masyarakat dan atau antar anggota jdih. bab:dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi jdih daerah, sedangkan untuk anggota jdih melalui website resmi tiap tiap perangkat daerah, ketua pusat jdih dapat membentuk tim pengelola jdih daerah, terdiri dari: tim pembina,bab pembinaan pusat jdih melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi anggota jdih. bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan koordinasi antara pusat jdih dan anggota jdih secara berkala. bab pembiayaan pembiayaan atas pengelolaan jdih daerah bersumber dariia kan updater| rembang nan tesla pdh raha, s.h., pembina nip.
|
mr:ll. peraturan bupati sidoarjo. ketentuan dalamdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: persyaratan dalam pemenuhan formasi guru dan tenaga administrasi tata usaha sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: persyaratan umum: beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa: warga negara republik indonesia yang berdomisili memiliki kartu tanda penduduk ktp) sidoarjo: tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap: tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil: tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik:: persyaratan khusus: untuk formasi guru: telah mengajar sebagai guru kelas, guru pendidikan jasmani dan kesehatan penjaskes) dan atau guru agamas l d iv kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut: guru kelas pendidikan sd ml, kependidikan lain, atau psikologi: guru pendidikan jasmani dan kesehatan pendidikan keolahragaan: guru agama pendidikan agama, memiliki masa kerja mengajar minimal (dua) tahun pada sdn, berusia maksimal (empat puluh, untuk formasi tenaga administrasi: telah bekerja sebagai tenaga administrasiminimal sma sederajat, bagi sekolah yang mempunyai lebih dari (satu) tenaga administrasi, diprioritaskan bagi tenaga administrasi yang mempunyai masa kerja paling lama, .memiliki masa kerja minimal (dua) tahun: berusia maksimal (tiga puluh lima muntahan berita daerah kabupaten sidoarjo tahun nomor noref pervino ruby muntahan berita daerah kabupaten sidoarjo tahun nomor noref perlu tahun
|
se) bl)surat dari menteri keuangan nomor pmk. tanggal maret tentang penyampaian alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah dprd) tahun anggaran agar dana penyesuaian infrastruktur daerah yang telah dialokasikan untuk kabupaten klaten dapat dilaksanakan, perlu melakukan mekanismekeputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten klaten nomor tahun tentang persetujuan mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten klaten tahun anggaran perlu menetapkan peraturan bupati klatee )perubahan pendapatan tersebut dianggarkan pada satuan kerja perangkat daerah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku ppid. belanja semula rp. bertambah rp. jumlah belanja setelah perubahan rp. perubahan belanja tersebut dialokasikan satuan kerja perangkat daerah dinas pekerjaan umum sebagai belanja langsung untuk program pembangunan jalan dan jembatan pada rekening belanja modal. defisit semula rp. bertambah rp. jumlah defisit setelah perubahan rp. fkgiatan yang bersumber dari dana penyesuaian infrastruktur daerah dprd) tahun anggaran dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tantang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran selanjutnya akan ditampung pada peraturan daerah tentang perubahanpada tanggal bumi bupati klaten, suwarna diundangkan klaten pada tanggal jum kabupaten klaten, may tak berita daerah kabupaten klaten tahun nomor
|
bupati klatenengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klaten, menimbang: bahwa berdasarkan surat menteri dalam negeri nomor pmd tentang petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, program nasional pemberdayaan masyarakat, hoc),, mengingat ih tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah melestarikan dan melindungi hasil hasil program. bad sebagaimana dimaksud pada sebagai landasan hukum yang melindungi, melestarikan dan mengembangkan aset hasil kegiatan pelaksanaan ppm mandiri perdesaan dan atau ppkdan anggaran rumah tangga ad art) bad. anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada setidak tidaknya dan misi, tujuan, kegiatan, permodalan, sumber pendanaan, pembinaan dan pengawasan, mekanisme pemeriksaan, penyelesaian perselisihan, aturan peralihan dan pembubaran. anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada setidak tidaknya memuat ketentuan umum, pengurus bad, keanggotaan bad, struktur organisasi dan mekanisme kerja bad, masa bakti kepengurusan bad, musyawarah antar desa, kelembagaan upk, kelembagaan bp upk, kelembagaan tim verifikasi, kelompok manfaat, kelembagaan pendukung lain, sumber pendanaan, biaya operasional kelembagaan, administrasi, dan pelaporan. bagian kedua tugas pokok dan fungsi tugas pokok bad adalah mengelola program yang berbasis pada pendekatan sistem partisipatif masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif, serta pengembangan program atau jaringan kerja dengan pihak ketiga. tugas pokok bad sebagaimana dimaksud pada meliputi bandung dan menjaga kepemilikan aset hasil hasil pelaksanaan kegiatan ppm mandiri perdesaan dan .atau ppk tetap dibawah kepemilikan masyarakat selain yang memanfaatkan aset milik pemerintah daerah, melindungi, melestarikan dan mengembangkan aset hasil hasil pelaksanaan kegiatan ppm mandiri perdesaan dan atau ppk, melaksanakan program partisipatif bersama sama setiawan kecamatan dan atau setiawan kabupaten, d.menindaklanjuti hasil pengawasan dan pemeriksaan bp upk dan laporan masyarakat, melakukan pendataan dan inventarisasi aset hasil pelaksanaan kegiatan ppm mandiri perdesaan dan atau ppk, aset hasil kegiatan pengembangan setiap akhir tahun berjalan dan akhir masa jabatan, menetapkan kedudukan upk dalam wadah bad, menetapkan pola hubungan upk dalam bentuk kesepakatan kerja sama antar desa, h.menetapkan pola hubungan bad dengan lembaga lembaga lain desa dan antar desa, penguatan kelembagaan upk dalam menjalankan peran dan fungsinya, penguatan kelembagaan poems melalui strategi pendampingan yang bersifat partisipatif, kolektif, dan representatif, melakukan pengawasan pada kelembagaan dalam wadah bad: menyampaikan hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf kepada bupati cg. kepala badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten melalui camat untuk disahkan sebagai aset dan kekayaan masyarakat setempat selain yang memanfaatkan aset milik pemerintah daerah, melaksanakan keputusan keputusan mad, melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan pada forum mad setiap akhir tahun, oo. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bad secara berkala (per semester) kepada bupati cg. kepala badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten melalui camat, dan menyusun dan melaporkan hasil hasil pelaksanaan kegiatan bad pada akhir masa jabatan kepada bupati cg. kepala badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten melalui camat. bad mempunyai fungsi merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk lembaga bad dan pengembangan upk dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program dan pelayanan usaha kelompok, rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan melalui keputusan bad dalam forum mad yang merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi, dan cc. rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf dikonsultasikan terlebih dahulu pada badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten. bagian ketiga kewenangan kewenangan yang dimiliki bad melalui forum mad meliputi membentuk dan menetapkan kelembagaan upk, bp upk, tim verifikasi, tim pendanaan pinjaman dan kelembagaan pendukung lainnya apabila dibutuhkan: mengangkat dan memberhentikan kepengurusan upk, bp upk, tim verifikasi, dan kelembagaan pendukung lainnya apabila dibutuhkan meliputi tim pendanaan pinjaman dan tim penyehatan pinjaman, cc. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf apabila jelas dan nyata terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga dan atau melakukan penyimpangan baik atas aset bergerak maupun tak bergerak, melakukan supervisi pada kelembagaan upk, bp upk, tim verifikasi, dan kelembagaan pendukung lainnya, menyelesaikan perselisihan kerja sama desa melalui musyawarah mufakat, bersama setiawan kecamatan dan atau kabupaten melakukan fasilitasi dan advokasi penguatan kelembagaan tingkat kecamatan dan tingkat desa, bersama setiawan kecamatan dan atau kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tingkat kecamatan dan tingkat desa, dan mendelegasikan tugas pengelolaan kegiatan pergiliran dana, pelayanan usaha kelompok kepada upk. bagian keempat susunan organisasi dan tata kerja paragraf susunan organisasi susunan pengurus bad terdiri dari unsur ketua, sekretaris, bendahara: dan anggota. pengurus bad dipilih dari dan oleh anggota bad secara musyawarah mufakat dalam forum mad. pengurus bad hasil mad diusulkan oleh camat setelah dikonsultasikan pada badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten untuk ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk kelancaran pelaksanaan tugas, bad dapat membentuk unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf pembentukan unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui forum madpada diatur dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga bad yang sebelumnya dikonsultasikan pada badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten. kelembagaan yang dibentuk bad melalui forum mad sebagaimana dimaksud pada wajib menyusun dan menetapkan standard operasional prosedur (sop) dan disahkan oleh camat lokasi ppm mandiri perdesaan dan atau ppk setelah dikonsultasikan pada badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten. paragraf tata kerja bad bertanggungjawab kepada masyarakat melalui mad. unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud dalam bertanggungjawab kepada bad melalui mad. paragraf hubungan kelembagaan hubungan kelembagaan bad dengan unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud dalam dan kelembagaan teknis tingkat desa diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. standard operasional prosedur sop) masing masing unit kelembagaan operasional diatur dalam standard 'kerja teknis yang ditetapkan oleh bad bagian kelima mekanisme pemilihan pengurus pengurus bad merupakan wakil masyarakat wilayah kecamatan dari calon yang diajukan desa. jumlah pengurus bad sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (tiga) orang dan paling banyak lima) orang dan ada perwakilan dari unsur perempuan. kepengurusan bad dipilih dan ditetapkan melalui mad untuk selanjutnya diusulkan oleh camat melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pengurus ba.setia dan taat kepada pancasila dan undang undang dasar serta negara kesatuan republik indonesia, jujur dan bertanggung jawab, mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat, mempunyai pengalaman dalam organisasi masyarakat, mempunyai motivasi dan wawasan dalam terprogram dengan kecamatan sebagai basis pengembangan, g.mempunyai keterampilan komunikasi, fasilitasi, motivasi dan kepemimpinan, h.mempunyai kemampuan keterampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah, dan ndak sedang dalam bermasalah hukum dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan. bagian keenam masa bakti pengurus bad masa bakti kepengurusanpengurus bad sebagaimana dimaksud pada untuk masa jabatan berikutnya sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam apabila masa bakti kepengurusan bad sebagaimana dimaksud pada telah berakhir dan belum ditetapkan pengurus bad yang baru, maka pengurus bad yang lama tetap menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sampai terpilihnya pengurus bad yang baru. bab unit pengelola kegiatan bagian kesatu kedudukan upk adalah unit lembaga operasional bawah bad. upk sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dan berperan sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa, termasuk membantu bad mengkoordinasikan pertemuan tingkat kecamatan. upk sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh bad melalui mad. bagian kedua fungsi upk sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi pokok dan fungsi pengembangan. fungsi pokok sebagaimana dimaksud pada adalah pengelolaan permukaan dan pengelolaan teknis program. fungsi pengembangan sebagaimana dimaksud pada adalah pembinaan kelompok dan penanganan pinjaman bermasalah. upk. bagian ketiga tugas upk melalui penugasan mad bad menjalankan tugas untuk pengelolaan kegiatan program dan tugas pengelolaan dana pergiliran. tugas pengelolaan pergiliran sebagaimana dimaksud pada upk wajib membuat dan atau menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan kepada badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten melalui camat dan fasilitator kabupaten. laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat (lima) hari setelah akhir bulan. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah akhir tahun buku dan wajib melalui mad laporan pertanggungjawaban tutup buku. mad laporan pertanggungjawaban tutup buku sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (satu) bulan setelah akhir tahun buku. bagian keempat kepengurusan pengurus upk terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. pengurus upk sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan penambahan sesuai kebutuhan dengan melalui mekanisme mad. fee pengurus upk sebagaimana dimaksud pada dan berasal dari anggota masyarakat yang diajukan desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. pengurus upk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bad dalam forum mad. penguruspengurus:tidak melaksanakan tugas selama (satu) bulan berturut turut tanpa keterangan, meninggal dunia, berhalangan tetap, dan memasuki usia pensiun. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas usulan bad melalui forum mad. pemberhentilima batas usia pensiun pengurus upk batas usia pensiun pengurus upk sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu usia (lima puluh enam) tahun. bab badan pengawas unit pengelola kegiatan bagian kesatu kedudukan upk adalah unit lembaga operasional bad yang berkedudukan dan berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh upk. upk sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh bad melalui mad dengan cara pemilihan sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis operasional program yang berlaku.fungsi upk sebagaimana dimaksud dalam memiliki fungsi sebagai pengawas teknis dan pemeriksa keuangan upk, tpk dan kelompok spp. upk sebagaimana dimaksud pada melalkpm), bagian ketiga tugas upk dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan penugasan dari bad. bagian keempat anggota anggota upk berjumlah (tiga) sampai (lima) orang, dan salah satu dari anggota disepakati sebagai ketua. anggota upk sebagaimana dimaksud pada berasal dari anggota masyarakat yang memiliki kualifikasi dan integritas dan dipilih dalam mad. anggota upk ditetapkan bad dalam forum mad. anggota upkmasa bakti anggota bp upkmeninggal dunia, dan berhalangan tetap. bab vii tim verifikasi pergiliran bagian kesatu kedudukan tim verifikasi pergiliran adalah unit lembaga operasional bad yang berperan khusus dalam melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan dana bergulir dan membuat rekomendasi kepada mad atau tim pemutus pendanaan pinjaman. tim verifikasi pergiliran sebagaimana dimaksud pada berasal dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dalam bidang simpan pinjam, yang dibentuk oleh bad melalui mad. tim verifikasi pergiliran sebagaimana dimaksud pada berjumlah (tiga) sampai (lima) orang. tim verifikasi pergiliran sebagaimana dimaksud pada mempunyai masa bakti (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa bakti melalui mekanisme mad. tim verifikasitugas tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam adalahdan tujuan ppm mandiri perdesaan, serta bersama dengan bad memeriksa keterkaitan usulan antara desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah,, dan menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta mad, tim verifikasi pergiliran sebagaimana dimaksud dalam dalam menjalankan tugas berdasarkan penugasan dari bad. bagian ketiga pemberhentian anggota tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dapat diberhentikan oleh mad bmenyalahgunakan kewenangan baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, meninggal dunia, dan berhalangan tetap. anggota tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan camat setelah #flonsultasikan dengan kepala badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten. bab vill tim pemutus pendanaan tim pemutus pendanaan dibentuk apabila dalam mad pergiliran tidak memungkinkan dilaksanakan. tim pemutus pendanaan sebagaimana dimaksud pada adalah unit lembaga operasional bad yang berperan dalam memutuskan pendanaan pinjaman sebagai bentuk representatif dari mad pergiliran. tim pemutus pendanaan sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh bad melalui mad. tim pemutus pendanaan. anggota tim pemutus pendanaan terdiri dari unsur bad, upk, upk berjumlah (lima) orang terdiri dari ketua dan anggota. anggota tim pemutus pendanaan sebagaimana dimaksud pada masa baktinyatim pemutus pendanaanhasil kegiatan pelaksanaan ppm mandiri perdesaan dan atau ppk:yan ser pf. meninggal dunia, dan berhalangan tetap. anggota tim pemutus pendanatim penyehatan pinjaman bermasalah tim penyehatan pinjaman bermasalah adalah unit lembaga operasional bad yang bersifat hoc (sementara) yang dibentuk apabila terjadi pinjaman bermasalah yang berlarut larut dan atau tidak bisa diselesaikan oleh upk. tim penyehatan pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh bad. tim penyehatan pinjaman bermasalah sop). anggota tim penyehatan pinjaman bermasalah berjumlah sekurang kurangnya (tiga) orang sebanyak banyaknya (lima) orang, terdiri dari ketua dan anggota. anggota tim penyehataset, pendapatan, dan biaya aset adalah seluruh harta lancar maupun harta tidak lancar yang dikuasairpm,aset tambahan yang telahlam forum mad dan dikonsultasikan pada badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten melalui camatbiaya operasional sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya honor insentif pengurus upk, biaya administrasi dan umum, biaya transportasi, biaya insentif penagihan maksimal (lima persen) dari jasa pinjaman tertatih kolektibilitas biaya penghapusan pinjaman, biaya operasional bp upk, biaya operasional tim verifikasi pergiliran, pendanaan tim penyehatan pinjaman, insentif pengembalian tepat waktu iptv). biaya untuk operasional bp upk sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pos biaya operasional upk maksimal (lima persen) dari anggaran biaya tahunan upk, diberikan pada saat pelaksanaan pengawasan dan bukan bersifat insentif bulanan biaya untuk operasional tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pos biaya operasional upk maksimal (nol koma lima persen) dari dana yang digulirkan. biaya untuk operasional upk sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pos biaya operasional upk. biaya untuk operasional tim pemutus pendanaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari pos biaya operasional upk biaya untuk operasional tim penyehatan pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari pos biaya operasional upk maksimal (dua persen) dari nilai tunggakan diatas bulan yang berhasil ditagih. total pos biaya operasional upk bersumber dari pendapatan upk dan penerimaan dari sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat. ketentuan rasio total biaya operasional upk sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut aset upk kurang dari rp. (satu milyar rupiah) mela (enam puluh persen), b.aset upk rp. (satu milyar rupiah) sampai dengan rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah) maksimal (lima puluh persen), c.aset upk rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (dua milyar rupiah) maksimal (empat puluh lima persen), d.aset upk rp. (dua milyar rupiah) sampai dengan rp. (tiga milyar rupiah) maksimal (empat puluh persen), dan e.aset upk diatas rp. (tiga milyar rupiah) maksimal (tiga puluh lima persen). biaya honor insentif pengurus upk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. biaya untuk operasional bad bersumber dari pos alokasi dana kelembagaan,dan atau pos biaya operasional upk, dan penerimaan dari sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan ditetapkan dengan keputusan bupatiberdasarkan pada ketentuan sebagai berikut perhitungan surplus operasional dibuat berdasarkan tutup buku secara tahunan, b.penambahan modal minimal (lima puluh persen) dari surplus tahunan, tua bantuan langsung rumah tangga miskin rtm) berdasarkan daftar rtm minimal 15y6 (lima belas persen) dari surplus operasional, pengembangan kelembagaan mencakup penguatan status kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat maksimal (sepuluh persen) dari surplus tahunan yang mana penggunaannya diputuskan oleh mad, bonus pengurus upk maksimal yang lebih rendah daripada 5y6 (lima persen) dari surplus tahunan atau maksimal kali honor insentif yang diterima setiap bulan, dan nilai surplus operasional setelah dikurangi bantuan langsung rtm, pengembangan kelembagaan, dan bonus upk merupakan surplus ditahan. bab x(termasuk lembaga pengelola teknisnya) dan unit lembaga operasional yang dilaksanakan oleh badan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten. bupati melaksanakan audit perencanaan pelaksanaan program daudan pemberdayaan masyarakat kabupaten klaten. bupati melaksanakan pemeriksaan dan atau audit pada unit lembaga operasional upk yang dilaksanakan oleh inspektorat wilayah kabupaten, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis,, memberikan pedoman penentuan biaya operasional bad dan biaya operasional lembaga pendukung yang jain termasuk honor gaji pengurus upk: dan memberikan rekomendasi kepada bad mad untuk memberikan sanksi terhadap anggota kelembagaan yang melakukan pelanggaran. bab xiii penghargaan dan sanksilembaga operasional pendukung sebagai upaya untuk memotivasi dan mendorong pe)lembaga operasionalad dan unit lembagatidak sesuai dengan ketentubab xivlembaga operasional atau lembaga lainnya yang baru sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini. ela dng &desa kelurahan, keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan administrasi desanaki bupati klaten, suwarna ananenarennnyantnan anaretuan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten klaten berita naskah kabupaten klaten tahun 20i3) nomor nun daerah kabupaten klaten nomor tahun tentang kerjasama desa gaberperan mengawasi dan mengawal proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan desa. badan kerjasama antar desa yang selanjutnya disingkadesa., dan keuangan yang dilakukan upkdibidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat. kader pemberdayaan masyarakat desa kelurahan yang selanjutnya disingkat kpud k adalah kader w.desa yang mempunyai fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan membantu mengelola administrasidesa (tiga) diantaranya perempuan. musyawarah desa atau musyawarah kelurahan yang selanjutnya disebut muses atau musket adalah forum musyawarah tingkat desa atau kelurahan yang diikuti utusan padukuhan dan kelompok masyarakat termasuk unsur dari rumah tangga miskin. kelompok simpan pinjam untuk perempuan yang selanjutnya disebut kelompok spp adalah kelompok yang beranggotakan perempuan mempunyai kegiatan simpan pinjam. tg. kelompok usaha ekonomi produktif yang selanjutnya disebut kelompok uep adalah kelompok manfaatrinsip dasar pelestarian dan perlindungan prinsip dasarppm mandiri perdesaan dan atau program pengembangan kecamatan ppk) antara lain: demokratis, otonomi, cc. partisipasi, desentralisasi: transparansi dan akuntabel, prioritas, berorientasi pada masyarakat miskin, kesetaraan dan keadilan gender, keberlanjutan, dan bertumpu pada pembangunan manusia.dana bergulir yang ada dimasyarakat, sarana prasarana sosial dasar, dan ana cc. aset produktif dan kelembagaan. aset hasil pelaksanaan kegiatan "sebagaimana dimaksud pada adalah milik masyarakat, yaitu masyarakat dalam suatu kecamatan sebagai aset milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada tidak bisa dan atau.b iii maksud dan tujuan maksud dan tujuan pelestari: cc, d.menjamin keberlanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat, an meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dan kecamatan dalam pengelolaan program, dan menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan. pelestarian aset sebagaimana dimaksud pada diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana sosial dasar yang ada sesuai umur teknis, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pelestarian sebagaimana dimaksud pada meliputi a.membuat rencana pemeliharaan yang telah dimasukkan dalam usulan kegiatan, b.membuat penanggungjawab dan penetapan iuran untuk setiap jenis prasarana tertentu, menetapkan kelompok pengelola dan pemeliharaan sebagai pelaksana pekerjaan untuk jenis kegiatan lain, melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dibawah koordinasi tim pemelihara kegiatan yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa, dan melakukan pemantauan dan pelaporan sesuai dengan panjangnya oleh setiawan kecamatan dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan rutin. bab badan kerjasama antar desa bagian kesatu pembentukan bad adalah lembaga antarmaksud dan tujuan tertentu. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan bpd.
|
peraturan bupati klungkung nomor tahun tentang pengaturan dana jaminan persalinan (jampersal) yang menjadi pendapatan penerimaan fasilitas kesehatan kabupaten klungkung dengan rahmat tuhan yang maha es,a bupati klungkung, menimbang mengingat bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mempercepat pencapaian mdg'sagar programdana jaminan persalinan jampersal) yang menjadi pendapatan penerimaan fasilitas kesehatanper v 201il menkes per iii tentang petunjuk teknis jaminan persalinan; peraturan daerah kabupaten klungkung nomornetapkperaturan bupati kabupaten klungkung nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja der.h kabupaten klungkung tahun memutuskan: peraturan bupati tentang pengaturan dana jaminan persalinan (jampersal) yang menjad pendapatan penerimaan fasilitas kesehatan. pelayanan nifas termasuk pelayanan pask. baik promosi, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, tn polri dan swasta. dana jaminan persalinan jampersal) yang menjadi pendapatan penerimaan fasilitas kesehatan adalah danadiagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnyapuskesmas agar disetorkan dan tercatat kas daerah dan menjadi pendapatan puskesmaskepada upt. puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut untuk jasa pelayanan sebesar seratus keseratus) untuk jasa sarana sebesar lima puluh keseratus) penggunaan jasa sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan keputusan bupatifasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama termasuk bidan praktik, dokter praktik, klinik bersalin, dan sebagainya agar disetorkan dan tercatat kas daerah sebagai pendapatan fasilitas kesehatan swastasepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta tersebut. kepala dinas kesehatan wajib melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pengelolaan persalinan jampersal) kabupaten klungkung. pemantauan, dana jaminan kepala puskesmas membuat laporan pengelolaan dana dana jaminan persalinan jampersal)undangan semarapura pada tanggal juni ditetapkan semarapura. juni rh} kabupaten klungkung, pria berita daerah .kabupaten klungkung tahun nomor sekte201i tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja der.surat dinas pendidikan pemuda dan olah raga kabupaten klungkung tanggal juni nomor dispora. perihal mohontunjangan profesi gur, pns kepada daerah provinsi. kabupaten dan kota. kabupaten, dan kota tahun anggaran maka perlu merubah peraturan bupati klungkung nomor tahunper ditetapkan dengan peraturan bupati klungkung tentang perubahan mtpemerintah nomor tahun tentang fata tar, pertanggungjawabanh50'mum dan alokasi tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah kepada daerah provinsi. kabupaten, dan kota tahun anggaran peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pedoman umno dan alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sisi! daerah kepada daerah provinsi, kabupaten. dan kota tahun anggaran peraturan daerah kabupaten klungkung nomor tahun tentang i rasa pemerintahmsas dan tata kerja perangkat daerah kabupaten klungkung. peraturan bupati tentang perubahan atas per ran bupatiklungkung nomor tahun 2o1 tentang penawar anggaran pendapatan dan belanja daerah katai}\ klungkung tahun anggaran 201l beberapa ketentuan dalambagai berikut. ketentuan lampiranhingga keseluruhbunyi sebagai mana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ketentuan lampiran peraturan bupati klungkung nomor tahun tentang pemasaran anggaran pendapatan dan belanjam, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah. kepegawaian dan persandian pada organisasi dina pendapatan. pengelolaan keuangan dan aset diubah, sehinggagum, administrasi keuangan daerah. perangkat daerah, kepegawaian dan persandian pada organisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan set berbunyi sebagai nggak bumi diundangkan semarapura pada tanggal21 sekret merah kabupaten klungkung. ' lel ten klungkung tahun nomorstandarisasi harga barang jasa keperluan pemerintah daerah kabupaten klungkung tahun menetapkan standarisasi harga barang jasa keperluan pemerintah daerah kabupaten klungkyang tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini belum temasu.perangkat daerah agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan memperhatikan keadaan harga pasar. khusus untuk barang barang wilayah kepulauan dan tempat tempat yang , pada tanggal. september plh. bupati klungkung wakil bupati, ~^, tjokorda gqe agung ;ber kabupaten klungkung, rah kabupaten klungkung tahun nomor
|
bupati situbondo pbraturaii bupati situbondo ro or tapi ulf tbiitaiig pbtuiijuk pblaksaiiao peri ull mutasi retribusi pelayanan pasar bll gaji raiiiiat tuli all yang ju.ba bsa bupati stub oll do, x.a!ebe,w bahwa dengn tilt.cetakannya peraturan daerah k.kabupaten situbondo nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasar serta guna meningkatkan pelayanan, daya guna dan basil guna pemungut.an retribusi pe\layanan pasar, perlu membentuk peraturan bupati situbondo cnt.ang petunjuk pelaksanaan pemungut.an retribusi pela.kanan pasar. undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kabupaten da]ero lingkungan propinsi jawa timur lembaran negara republik indones tahun nomor t.tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dan berita negara republik indonesia tahu.lll. pidana lembaran. net.sta.ng pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara r.club\ik \ndoncaia. nom.or m.beignnana jalan sudirman nomor situbondo, provinsi jawa timur telepon email: tel.ah rubah ~ber.apa jaw1negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara epub;ik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara p pemerintah pusat dan pemerintah daerah lembaran:tentang pajak daerah clan retribusi daerah lembaran negara republik undone$la tahun 't'r jr~ l}~tt ~'l~ta1umn pemeran1ah nomor 'sh1m ten.tang pelaksanaan hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan membantu n<:a an pemerintah nam.or tahun tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah lembaran. negara republik \ndtmema "\'ahun nomor lama:iman lem1> man negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tegu.baik indonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun t.tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun u:uepub"!ik lndonesia 'nomor teratur .ot 'ram.bah.an lembaga.n republik. indonesia nomor peraturan pemerintah.sh nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi~ clan pemerintah daerah kabupaten kota \l,em'sth..!den nomo tahun tentang& penataan dan pembinaan pa.sar tradisional, pusat perbelanjaan, clan toko modem;. tat\.uan menit.rl d alm n ~rl nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan m~~~ri n~~ri ~o.~<?r 'f~~ ~.q qf? t~~_g pedoman pengelolaan keuangan daerah; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun rentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah; peraturan menteri dalam negeri n nomor tahun rentang amlbentubut23_ keputusan menteri jam negeri nomor tahun tentang tata cara pemeriksaan bidang retribusir.ten s.situbondo nomor 'l'abu t.extant. polk palm. pengelolaan kenapa daerah lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor peraturan daerah kabupaten s,situbondo nomor tahun ten tang retribusi pelayanan pasar lembaran daerah kabupaten sit:subordo tahun nomor jibiidtijsk all lleaetaplraa pbraturaii bupati lbft' all pet lll juk pblaksaiiaaji pdiqiiootah mr:ntl1ws. l'bayi&ll udl. ii] kbidtuaii ull1 jii pula dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah ada.ta.prd kabupaten situbondo. pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas ~tentu bidang da.trah den.ga.n peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala dprd adalah kepala dprd kabupaten situbondo~rn~ kesatuan, yang m~~ u8'a3ha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan t.terbatas, perseroan komandan.er, perseroan lainnya, ba.dan usaha milik neg& bumn), atau badan usaha milik daerah (bumi) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, ruma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, o.1p jll881 ma..si kolektif dan 'bentuk usaha tetap. pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jum js~ pedagang pasar adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa pasar dan memiliki surat penggunaan fasilitas pasar yang selanjutnya disebut spf. kio& ada1ah be.agunan pasar yang bet'atap cliwa. los adalah bangunan pasa.r yang beratap tidak dipisahkan.surat pengguna.aan familia.as p.asar yang selanjutnya disebut spf adalah bukti diri bagi orang pribadi atau badan hukum yang diberi hale penggunaan lahan berupa kios, los dan hrruurian pada pasar. halaman pelataran ada jah bagian dari pasar yang berfungsi sebagai salah satu fasilitas.s pelayanan pasar. tame.tan teman adalah tempat menempatkan hewan teman yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan dengan pagar besi. retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa, ata:u pf!meriam izin ten;~ntu yang kh\l~ disediakan.n dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pria.di atau badan. jasa umm ada1ah jasa yang disediakan ats:u m'teman oleh pemerintah.ah daerah untuk juan kepentingan dan kemanfaatan umum sert.a dapat dinikmati oleh orang pribadi atau bad.an. wajib retribusi ada jah orang pribadi atau badan yang menurut pera.turun pero.nda.. pembayarj>b1bih daripada. n.tribus\\l. yang tuta.ng a.tau seharusnya tidak:wp dead~ bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah clan retribusi:i yang terjadi serta menemukan kerangkanya. penyidik p~wai neg.ri '1eh undang undang untuk me1lakukan penyidikan terhadap pelanggaran p,peraturan daerah. band ket bli tuai pbiioouiiao l'fasilitas pasar pula2 orang pribadi atau badan hukum dapat mengajukan pet pohonan penggunaan fa.sivitas pasar berupa kios, ]os dan man kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. pua1 persetujuan penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimakffld dak ar pasa1 j :pada yang benar.angkutan diberikan spf sesuai dengan persyaratan yang jmpl i. masa berlaku spf ditetapkan selama (dua) tahun. apabila masa berlaku spf berakhir, atas persetujuan rupa.ti atau pejal jat yang ditunjuk, kepada yang bersangkutan dapat manga bukan permohonan . . peran jangan . m~. permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (satu) bulan sebelum hi: ,l?i~ m~~ 'berlakunya spf pula4 spf dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada a.fat spf dapat disebut scar.a sepihak al.eh bupati atau pejabat yang ditunjuk. pula sela.ma jangka waktu spf masi ber laku, pedagang dapat melakukan perubahan dan atau membangun sendiri toko, kios clan los dalam pelataran pasar bi.a.ya $et\diri baik. npa bangunan perma maupun semi permanen dengan menyampaisecara otomatis menjadi milik pemerintah daerah. jud ketbiituar retribusi pedagang yang melakukan aktifitas pada pagi hari, siang hari, sore hari, at:au ma.lam hari dikenal.kan i:atribusi yang dipungut secara harian. br.otak~ m.i. dan nama, bu cis diteur,~ cl.enam keputusan kepala dprd. bagi pedagang yang menempati tempat permanen kios clan los) 'jarig tidak berjualan secara berturut turut selama (tiga puluh) hari dan masih menempatkan barang dagangannya, dikenakan r atribusi sebesar (seratus persen) dari jumlah tarif yang telah ditetapkan. bagi pedang~g yang m~n~empat:i tempat y~g t:id~ permanen lesehan, tidak berjualan secara berturut turut selama (tujuh) hari dan masih menempatkan barang dagangnya, dikenakan retribusi sebesar (seratus persen) dari jumlah tarif yang telah ditetapkan. (?} a~bila .r~tribus~ aw.am wajo y;~g telah ut~mp:tqm dimaksud dan masih belum dilunasi, maka dalam waktu jam sete:lah lewat batas waktu yang ditentukan, maka spf dina.akan tidak hei'lalu. apabila dalam waktu yang telah ditetapkan dimaksud ~~t ($} pe~g elang l>e~~ lll masih menempati menempatkan barang dagangannya, maka bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat secara. paksa mengosongkan tempat dagangan ter sebut dan ha.rang dagangan yang ditinggalkan menjadi milik pemerintah daerah. tata cara peri lll mutasi :seribu8i paul retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan dalam skr at.au dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis. tat.a cara. per.ta:pan bentuk. dan isi slf rf> atau dp] qn:nen. lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada a:yat diatur lebih lanjut oleh kepala skpd. pembayaran retribusi dia.bukan oleh wajib retribusi denga:ri menggunakan surat saluran regnum daerah ssd) at.au dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis:l. keterlambatan atas pembayaran retribusi dikenakan denda sebesar (dua persen) dari nilai retribusi. pembayaran natrium bukan pada skpd atau tempat lain yang diet.akan oleh kepala skpd. peter iman pembayar an retribusi sebagaimana dimaksud pada disetorkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan dprd dalam jangka waktu .json~ bendahara penerima dprd selanjutnya menyetor seluruh penerimaan kas daerah. setiap hari kena. babi tata cara pebagibaii pula kepa1a dprd menagih retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada rt5 saat ten.rta:ng n:bum.~ mll surat teguran tau surat peringatan tau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan metric1, .~i l~~~ w~iil? ;tib' w~tbi~ (b.!i~l hari sejak saaljatuh tempo pembayaran. dalam. jangka waktu (tu juh} hari ~telah t:mlggfl] rnt teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada diterima, wajib r a_jenis ~e~a, u,nialcsitq pa,dti a,ya,t (il di~rpi$ln oleh kepala dprd. babi elf gembaliaii melebihi alf pembayaran atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan pcrinobonan pengembalian kepada kepa\a dprd dengan persyaratan: nama dad a)ejd; jat waj.ib retribusi; masa retribusi; bu.am ya kelebihan'l. ~ba,aran~ alasan alasan yang jelas; melampirkan skr dan ssd. ~li pengembalian kelebihan pembayaran ret.tribus dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar uang k~p~<:fa_ w~jij~ r~tribus~t tat:;i cars. pelaksanaan pe,pengembalian pembayaran retribusi dan penerbit.a.n surat perintah membayar uang sebagaimana dim.maksud pada diatur 1ebm 1lanjut o\eh kepa\a dprd. babi tata cara pbiigajuar berlatar pula wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya h:pa.da bupati at.au pejabat yang ditunjuk at.as diterbitkannya skr atau dokumen lain yang tipe~reta.ta.n harus diajukan dalam ja.ju,~akan. bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya. keadaan luar ke.kekuasaannya sebagaimana dimaksud pad.a adalah suatu keadaan yang terjadi luar keh~c! at:~: kc!~ wajib rt!tribus~i. pengajuan seberat.a.n tidak menunda kewajiban membayar ret:tribus dan pelaksanaan penagihan metric\.lsi, pula bupati dalam jangka waktu paling: lama (enam) bulan m:jak tanggal urin keberatan menerima ru..lllah ~~ya, re.t:rib~~i ~r ta.ng~ apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah l~t (i@ au~ti qd~ memberi suatu kekutu.san, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. paul apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau selwuhriya, naka terhadap ke'lebihan pembayaran.n retribusi dikembalikan dengan dita.mbah imbalan bunga se~$a.f (dua per$en) setiap bulan plat:uk pali.ng lama (dua belas) bulan. imbalan bunga sebagaimana dim.maksud pada didukung sejak bulian pclwutsaa sampai dct8i! diterbitkannya skrdlb. &ibid tata cara pbiiouraiigaii, kbjujigaiiar, pula fl) bupati .berdasar:kan permainan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, clan pembela.san retribusi. pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud memperhatikan kemampuan wajib retribusi. retribusi dengan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud antara lain diberikan kepada wajib retribusi ape.bila terjadi bencana alam dan atau bencana sosial sehingga fasilitas pasar tidak dapat berfungsi clan tidak tersedia tempat penampungan clan atau adanya relokasi atau re~ kota sarana dan parana pasar at.au penyebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ren'busi diberikan, sete1ah bupati. menerima permohonan dari wajib retribusi yang selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap ol!jek retribusi. dalam pe1.laksanakan verifikasi, dapat dibentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan kept:usa.m kepala skpd yang mem~. hasil verifikasi dari tim sebagaimana.a lanjutnya disampaikan kepada dprd kabupaten situbondo untuk mendapatkan rekomendasi yang kemudian dijadikan dasar oleh bupati untuk membuat penetapan tentang bisanya tarif retribusi yang akan ditetapkan kepada wajib retribusi. bab vdi dtbiituaji larangan dmi 8a1ik8i pula kewajiban bagi pedagang yang memakai tempat berjualan pasar adalah meme bicara. kepe tiban dan kerapian tempat berjualan; menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tidak mengganggu aktif1tas pasar; mencegah timbulnya bahaya kebakaran. larangan bagi pedagangan memakai tempat berjualan pasar adalah berjualan dijalan masuk dan jlceluar dan atau jalan penghubung da1am pasar; berjualan dan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah c:disediakan; memasang tenda atau mendirikan bangunan hsngnnan yang da93t men@ minggu a.tan. mencoba juga aktifitas dalam pasar; memasukkan sepeda, bec.ak, sepeda motor (kecuali petugas), teman (kecuali pasar hewan) dan lain lain yang secara prinsip mengganggu aktifitas pasar; mempergunakan tempat dalam pasar untul tidur atau menginap pada saat pasar tutup, tanpa seijin bupati atau pejabat.t yang itu juk; dilarang minum minuman keras dan atau main judi da]arn pasar yang secara prinsip mengganggu moralitas masyarakat; memasukkan atau mengelu.akan barang dalam pasar t:tanpa me1a1ui. jalan atau pintu yang ditetapkan; melakukan suatu perbuatan dalam pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum menyimpan suatu barang dalam pasar lebih dari (satu) ton dengan maksud menimbun, kecuali seijin bupati at.au pejabat yang ditunjuk; mempergunakan gudang menimbun barang; memperdagangkan barang barang dalan pasar yang mudah menimbulkan kebakaran serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan bang tanpa &.ijin bupati a1au ~bat yang ditunjuk; memakai tempat dalem pasar melebihi dari batas areal yang ditetapkan; menempatkan ha.rang dagangan, kendaraan, binatang, muatan tunggangan, teman besar kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak m,.maka temp.at serta melakukan pekerjaan at.au usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar tutup kecuali ada ijin de.ri petugas. pa~, pedagang asongan dilarang menjajakan atau menawarkan barang dagangan atau pencahariannya dalam pasar tanpa memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ket.bantuan yang berlaku , menolak petunjuk petugas pasar demi ketertiban dan kerapuhan dalam pasar. pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, dan at.au pencabutan spf serta pengosongan secara paksa tanpa ganti rugi. st:tiap regia.tan diluar aktivis.as jual bdi harus mendapat persetujuan rupa.ti atau pejabat yang ditunjuk. b.ibv kbt blf all pe1'ot1j:p pula9 dengan berlakunya peraturan bupati ini, peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar beserta. seluruh peraturan pelaksananya dicabut dan din~taksi tidak. bedak. pula peraturan bupati ini berlaku sejak tangga1 d.ditetapkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah.akan pengundangan peraturan bupati ini dengan menempatkannya da1am berita daerah kabupaten situbondo. diundangkan situbondo gagal tan ._;. lj: ; l : sekretaris abrasi kabupaten situbondo, ditetapkan situbondo pa.da tanggal .' bupati'j stub oif do, r::_r dadang widianto berita daerah kabupaten:n situbondo>o taiiuii :no or ~.~ t"\.~. r:w laiipir alf peraturan bupati situbondo gagal . "n11 tan !,; ''., nomor tahun for situbondo, tgl . kepada perihal permohonan ijin berjualan yth. sdr. kepa dinas pengelolaan pasar. daerah situlxnb kepala pasar . di yang bertanda tangan bawah ini nama jenis kelamin tempat tgl lahir alamat . . . . . . dengan ini mengajukan permohonan lain untuk berjualan pasar . berupa . selanjutnya kami sanggup untuk mematuhi peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasar dan peraturan bupati . tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar serta peraturan perundangan yang berlaku. df!miliar atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini disampajkari. te:terimakasih. . . tgl. . . pemohon ( ) form2 lll kabijpatzii oil ordo . hip'lffl iduaiigab' darab pas alt. . . . . . . kepada vth. sdr. kepala dinas pence bolaan keuangan ilahiah kabin,, situlxnb di stub oll rekomendasi kepala pasar . uuu nomor . memperhatikan surat saudara . tgl, . perihal permohonan lain pemakaian fasilitas pasar atas nama nama alamat umur setelah dilakukan survey lokasi dan kelayakan usaha, bersama ini merekomendasikan untuk mendapatkan surat penggunaan fasilitas pasar dengan pertimbangan sebagai berikut . . . . . kepala pasar . form3 situbondo, tgl . kepada perihal1 permohonan ijin merubah tempat dagangan yth. sdr. kepa dinas pengelolaan death kablplffn sit juni:> cq_. kq:s paser . di situbondo yang bertanda tangan bawah ini nama jenis kelamin tempat tgl 1ahir nomor spf blok alamat . . . ki. . dengan ini mengajukan permohonan untuk merubah tempat dagangan berjualan pasar . dengan rincian sebagai berikut: . . . selanjutnya basil dari renovasi tersebut kami bahkan kepada pemerintah kabur.ten situbondo menjadi aset pemerintah kabupaten situbondo cq. aset pasar . demikian atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih. pemohon form4 berita acara serah terima renovasi tempat dagangan dari pedagang kepada pemerintah kabupaten situbondo nomor pada hari ini, tanggal . bulan . tahun . kami yang bert.anda tangan bawah ini . pekerjaan pedagang pasar . alamat . . dalam hal ini bertindak untul dan atas nama . selanjutnya disebut sebagai . . pirak batu il. ama jabatan alamat . . bupati pejabat yang ditunjuk . . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama p pemerintah kabupaten situbondo selanjutnya disebut sebagai . pii\k kedua pihak kesatu clan pihak kedua selanjutnya disebut kedua belah pihak, melaksanakan serah terima . sebagaimana ketentuan berikut: pihak. kesatu menyerahkan . pihak kedua, yang terdiri dari sebagai berikut . . dst untuk selanjutnya pihak kedua menerima penyerahan . dengan telah dilaksanakannya serah terkena dari pihak kesatu kepada pihak kedua terhitung sejak ditandatanganinya serta acara serah terima ini, maka asset verse but menjadi tanggung jawab pihak kedua. apa.ila kemudian jui1i terdapat kekejian jam berita.a acara mi, akan diadakan pembetulan sp.bagaimana mestinya. demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap (tiga), untuk dapat dipergunakan seperlunya. pihakkedua yang menerima bupati pejabatyang ditunjuk situbondo , . pihak kesatu yang menyerahkan forms bupati uil oiimiio tipis \p"h41aa kwq.f.lap dapat pasar situbondo, . ~ kepada yth. sdr. kepala. dinas fmgelolaan daerah kalam21 cq. kept. user . di rekomendasi kepala pasar . nomor . menindak lanjuti permohonan ijin untuk merubah merenovasi tempat berjualan pasar . atas nama nama camat umur . . . bersama ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut memberikan ijin tidak memberikan ijin dengan pertimbangan sebagai berikut: . . . . . . . . . . . . . kepala pasar . . . ) bupati llltvb01'do, madani widianto
|
bupati situbondo peraturan bupati situbondo nomor tahunumah saint umum daerah kelasretribusi pelayanan kesehatan pada rsud kelas kabupaten situbondo, perlu membentuk peraturan bupatisud kelas kabupaten situbondog}rumah sakit umum daerah kelas kabupaten situbondo lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor menetapkan memutuskan: peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan pemanfaatan jasa atas basil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada rsud kelas1zm tertentu yang khusus disediakan clan .x8 risiko, dan atau indeks lainnya bab pembagian jasa atas basil pemungutan retribusi pembagian jasa atas hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sa.kit umum daerah kelas ditetapkan sebagai berikut: jasa sarana sebesar (enam puluh per seratus) dari pendapatan pelayanan; asa pelayanan sebesar (empat puluh per seratus) dari pendapatan pelayanan. bab iii pemanfaatan jasa atas basil pemungutan retribusi jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kelas kabupaten situbondo. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan rumah sak.it umum daerah kelas kabupaten situbondo; pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit umum daerah kelas kabupaten situbondo. rincian pembagian besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan direktur sakit umum daerah kelas kabupaten situbondo. bab pembagian jasa pelayanan bagian kesatu tujuan tujuan pemberian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi adalah menjamin kesejahteraan pegawai;dan memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai1. bagian kedua prinsip dasar prinsip dasar pembagian jasa pelayanan diberikan semua1 dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan keadilan. bagian ketiga persyaratan pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasidapat terpenuhi dengan memperhatikan: penghargaan atas tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan rsud; penghargaan atas prestasi kerja dan atau tugas tugas yang sudah diselesaikan oleh pegawai rsud; kepatuhan terhadap peraturan dan transparansi dalam pembagian tugas pelayanan; penghargaan sebagai aset sdm;dan memberikan rasa keadilan dan memenuhi standar kelayakan bagi penerima jasa pelayanan. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada dapat terpenuhi dengan memperhatikan kinerja masing masing pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu: pelaksanaan tugas manajerial, administrasi dan manajemen; pelaksanaan tugas pelayanan rekam medik; pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan kebidanan; pelaksanaan tugas pelayanan penunjang medik; pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan;dan pelaksanaan tugas lainnya. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada terpenuhi dengan memperhatikan: status kepegawaian penerima jasa pelayanan; memenuhi persyaratan administrasi bidang kepegawaian;dan kepatuhan terhadap peraturan disiplin pegawai. bagian keempat sumber pendapatan jasa pelayanan sumber pendapatan yang merupakan input jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan medik; jasa pelayanan perawat; jasa pelayanan bidan; jasa pelayanan penunjang medik; jasa pelayanan farmasi; jasa pelayanan pengujian kesehatan dan visum; jasa pelayanan satu hari (one day care); jasa pelayanan perawatan jenazah; jasa pelayanan pelayanan kesehatan gilt; jasa pelayanan transportasi; jasa pelayanan kesehatan tradisional; jasa pelayanan pem bakaran sampah medis; jasa pelayanan sterilisasi dan binatu; jasa pelayanan lainnya. bagian kelima penerima jasa pelayanan penerima jasa pelayanan terdiri dari direktur; kepala sub bagian; kepala seksi; dokter spesialis; dokter umum; dokter gigi; apoteker; staf farmasi; perawat; bidan; teknisi medik; pelaksana rekam medik; staf administrasi dan manajemen; pelaksana pemeliharaan sarana rsud; petugas pemasaran jenazah; petugas binatu; pengemudi; petugas keamanan satpam; dokter tam dan dokter wisata bakti;dan pelaksana pelayanan lainnya. bagian keenam pokok pokok pembagian jasa pelayanan pembagian jasa pelayanan dilaksanakan dengan memerah tika kelompok atau perorangan penerima jasa pelayanan; persentase pembagian jasa langsung maupun tidak langsung; bobot pendapatan berdasarkan presentase alokasi langsung; kebijakan, kesetaraan dan perimbangan bobot; jumlah penilaian indeks poin; faktor penambahan dan faktor pengurangan nilai indeks poin; jumlah dan jenis pelayanan;dan jumlah totaljasa pelayanan. guna menentukan besarnya bobot dalam pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada aya dibentuk tim remunerasi pembagian asa pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan direktur. tim sebagaimana dima kpud pada terdiri dari ketua merangkap anggota; sekretaris merangkap anggota; (dua) orang wakil dari dokter spesialis merangkap anggota; (satu) orang wakil dari dokter umum atau dokter gigi sebagai anggota; (satu) orang wakil dari perawat sebagai anggota; (satu) orang wakil dari penunjang medik sebagai anggota; (satu) orang wakil dari pejabat seru aturan sebagai anggota;dan {satu} orang wakil dari staf keuangan sebagai anggota.draf pedoman teknis pembagian asa; membuat usul perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa; melaksanakan sosialisasi tentang pedoman teknis kepada seluruh unit bagian instalasi rsud; melakukan penetapan penilaian evaluasi terhadap perubahan data indeks poin serta penerapan bobot pendapatan, sekurang kurangnya (satu) bulan sekali;dan melaksanakan entry data. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembagian jasa dan rincian besaran pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan keputusan direktur. keputusan direktur mengenai rincian besaran pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati selambat lambatnya (satu) bulan setelah ditetapkan. babi ketentuan penutup peraturan bupati diundangkan. inl mulai berlaku pada tanggal agar setiap pengundangan pen tanya situbondo. diundangkan situbondo pada tanggal _ : sekretaris daerah cna:;w~ syaifullah orang mengetahuinya, memerintahkan pera ran bupati dengan dalam berita daerah kabupaten ditetapkan situbondo ,. tangga dadang widianto derita daerah kabupaten situbondo tahun nomor
|
dow untuk mencegah perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut, diwajibkan bagi aparatur sipil negara yang memangku jabatan strategis lingkungan pemerintah kabupaten sambas untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki, bahwa dalam rangka menjalankan kebijakan terkait kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan bagi aparatur sipil negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan kepada komisi pemberantasan korupsi dan bupati sambas, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf dan huruf atas, perlu menetapkan peraturan bupati sambas tentang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten sambas: mengingat: undangdidyma amino lembaran nature pemilik indonesia tabs ana kamaatambahlembaran daerah kabupaten sambas tahun nomor memutuskan:, bupati adalah bupati sambas. wakil bupati adalah wall bupati sambas. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sambas. badan kepegawaian daerah selanjutnya disingkat dengan bkd adalah badan kepegawaian daerah kabupaten sambassambas. aparatur pengawasanparatur sipil negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negaraparatur sipil negara yang memangku jabatan strategis yang dimiliki dan wajib dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi sebelum, selama dan setelah menduduki jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara selanjutnya disingkat lokasi adalah laporan harta kekayaan aparatur sipil negara yang dimiliki dan wajib dilaporkan kepada bupati setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi. bab maksud dan tujuan lakon dan lokasi (li maksud lakon dan lokasi adalah menciptakan dan membangun pegawai asn yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. tujuan lakon dan lokasi adalah untuk mencegah perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang bag aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten sambas. bab ruang lingkup lakon dan lokasi ruang lingkup lakon dan lokasi meliputi (al pegawai asn wajib lakon: (b| pegawai asn wajib lokasi, bab wajib lakon dan lokasi bagian kesatu pembinaan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan pegawai asn wajib lakon dan lokasi lingkungan pemerintah kabupaten sambas, (&| dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bupati mendelegasikan (dl bupati menunjuk sekretaris daerah sebagai penanggung jawab pelaksana lakon dan lokasi lingkungan pemerintah kabupaten sambas. bupati sambas menunjuk kepala bkd kabupaten sambas sebagai koordinator pelaksana lakon dan inspektur kabupaten sambas sebagai koordinator lokasi lingkungan pemerintah kabupaten sambas, bagian kedua pengelolaan secara administrasi pengelolaan lakon dilaksanakan oleh bkd dan pengelolaan lokasi dilaksanakan oleh api, untuk memperlancar pengelolaan lakon dan lokasi sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk tim pengelolaan lakon dan lokasi yang ditetapkan melalui keputusan bupati. tugas pengelolaan lakon meliput melakukan date atau inventaris data wajib lakon apabila terjadi mutasi, promosi pegawai asn: melakukan koordinasi dan mendata pegawai asn yang wajib menyampaikan lakon setiap satuan kerja lingkungan pemerintah kabupaten sambas: menyediakan atau memperbanyak formulir lakon model kpk a dan formulir lakon middle kpk b: menyampaikan formulir lakon model kpk a dan formulir lakon model kpk b setiap satuan kerja lingkungan pemerintah kabupaten sambas untuk isi oleh wajib lakon, melakukan koordinasi kepada komisi pemberantasan korupsi melalui direktorat lakon terkait dengan ketaatan wajib lakon: melaporkan pelaksanaan lakon kepada bupati. tugas pengelolaan lokasi meliputi (aj) melakukan date atau inventanisir data wajib lokasi apabila terjadi mutasi, promosi pegawai asn, (b) melakukan koordinasi dan mendata pegawai asn yang wajib menyampaikan lokasi setiap satuan kerja lingkungan pemerintah kabupaten sambas: kel menyediakan atau memperbanyak formulir lokasi: (dl menyampaikan formulir lokasi setiap satuan kerja lingkungan pemerintah kabupaten sambas untuk diisi oleh wajib lokasi: dan (c| menyampaikan formulir lokasi dari satuan kerja yang telah isi oleh wajib liikasn dan selanjutnya untuk disampaikan kepada bupati sambas melalu api dan buku penyampaian disampaikan kepada bkd. bagian ketiga pegawai: asn wajib lakon wajib lakon dilakukan oleh pegawai asn yang menduduki jabatan pejabat struktural eselon ii: auditor, cc. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran: pejabat pembuat komitmen, pegawai asn wajib lakon sebagaimana diatur dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. pegawai asn yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya (dua) bulan setelah menduduki jabatan sudah menyampaikan lakon. ui) pegawai asn yang baru pertama kali menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam melaporkan harta kekayaannya dengan menggunakan formulir lakon model kpk a, pegawai asn yang telah mengisi formulir lakon model kpk a maka melaporkan selanjutnya menggunakan formulir lakon model kpk b. pegawai asn sebagaimana dimaksud pada dan wajib melaporkan kembali seluruh harta kekayaan yang dimilikinya setiap dua) tahun menduduki jabatan. pegawai asn sebagaimana dimaksud pada apabila menduduki jabatan baru karena adanya mutasi jabatan maka tetap menyampaikan kembali laporan lakon model kpk b. (ll wajib lakon yang menyampaikan secara langsung kepada komisi pemberantasan korupsi maka wajib menyampaikan foto copy tanda terima kepada badan kepegawaian daerah kabupaten sambas. tanda terima sebagaimana dimaksud pada j1) sebagai bahan pembuatan laporan ketaatan wajib lakon kepada bupati. bagian keempat pegawai asn wajib lokasi wajib lokasi dilakukan oleh setiap pegawai asn yang menduduki jabatan pejabat setingkat eselon ill, pejabat setingkat eselon iv: dan dadakan katbiombat peran pegawai asn wajib lokasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati: pegawai asn yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi sudah menyampaikan lokasi kepada bupati sambas melalui api bagian kelima pengawasan pengawasan terhadap ketaatan wajib lakon dan lokasi dilaksanakan melalui pengawasan melekat, dan hb, pengawasan fungsional. pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada (l| huruf dilakukan oleh masing masing kepala skpd ataui yang bertugas untuk memonitor kepatuhan penyampaian lakon dan lokasi oleh wajib lakon dan lokasi: berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator lakon dan lokasi dalam rangka pelaksanaan tugas: melakukan verifikasi atas kewajaran lokasi yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintahdiatas kepada bupati bab sanksi ill pegawai asn wajib lakon dan lokasi yang tdak menyampaikan lakon dan lokasi dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perancang undangan. sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada (l| berupa: teguran lisan, teguran terus, pernyataan dak puas pegawai asn wajib lakon dan lokasi yang tidak menyampaikan lakon dan lokasi akan dilakukan peninjauan kembali berupa penundaan atau pembatalan pengangkatan dalam jabatan struktural fungsionrepublik indonesia tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala ian hukum paten variants mari, sh., nip.
|
bupati sidoarjo provinsi jawa timur peraturan bupati sidoarjo2015j.i terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahunupah kerja harian yang barang membelai, perbaikan berlaku ditempat inventaris sanitasi, perawatan fasilitas tersebut, dibuktikan sekolah lainnya dan dengan daftar hadir. lingkungan sekolahlomba lomba peningkatan perlengkapan kegiatan, maha esa, dan|pengiriman peserta dokumentasi spanduk, bangsamembebaskan biaya persyaratan siswatinggal sekolah, dan peralatan siswa, siswa berasal dari pendidikan siswa kabupaten sidoarjo honor pengelola tim manajemen tingkat ditetapkan dengan surat keuangan satuan pendidikan honor tim keputusan kepala sekolah. manajemen sesuai dengan mekanisme pungutan kepatutan dan kewajarsarana belajar mengajar berupa biaya oleh bos regulerpendidikan ketentuan perundang undangan yang berlaku madrasah ibtidaiyah mi) madrasah tsanawiyah mts) memaparkan men enutayaan enielaan)konsumsi rapat keagamaan dan lainya atau pembinaan guru dan jenis lainnya tenaga administrasi lampiran iii peraturan berupa snack menteri pendidikan dan mekanisme pungutan kebudayaan nomor perpajakan sesuai tahun tentang ketentuan perundang kegiatan ekstrakurikuler undangan yang berlakuusaha kesehatan sekolah uksmaha esa, lomba lomba peningkatan perlengkapan kegiatan, danbangsa pengiriman peserta dokumentasi spanduk,sekolah, dan peralatan tinggal siswa, siswa berasal pendidikan siswaan honor tim keputusan kepala manajemen sesuai dengan sekolah madrasah kepatutan dan kewajaran (mekanisme pungutbiaya sarana belajar mengajar berupa oleh bos reguler).perpajakan kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaanuntuk pembelian barang atk, peralatan kantor, penggandaan, bahan bangunan, pembelian hadiah lebih dari rp. s.d rp. dan bukan merupakan jumlah yang dipecah pecah dikenakan ppn sebesar pembelian diatas rp. dikenakan ppn sebesar dan psl sebesar dari nilai pembelian dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak npp) pemilik toko dan menyetorkan kas negara. kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor atas pembayaran honor honor, kesejahteraan, uang lelah dan transport kepada guru non pns, berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia tahun tentang tarif pemotongan dan pengenaan sebesar dari jumlah bruto, atas pembayaran honor kepada guru pns golongan harus dipotong yang bersifat final sebesar final sebesar dari jumlah honor, atas pembayaran honor kepada guru pns golongan iii harus dipotong yang bersifat final sebesar dari jumlah honor, atas pembayaran honor kepada guru pns golongan iid bawah tidak dilakukan pemotongan kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan jasa katering konsumsi atas pembelian konsumsi untuk kegiatan sekolah berapapun nilainya dikenakan sesuai dengan undang undang tahun tentang dan kemenkeu nomor pmk tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam sebesar dari jumlah bruto tidak termasuk pajak restoran. dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki nomor pokok wajib pajak npp), bisa pakai npp bendahara sekolah besar tarif pemotongan lebih tinggi (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada huruf kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan jasa sewa atas pembayaran jasa sewa gedung bangunan, ruangan, dikenakan sebesar dari nilai nominal atas pembayaran sewa kendaraan dikenakan sebesar atas pembayaran sewa tenda, kursi, komputer sound system dikenakan sebesartanggal jumlah bulan ini jumlah s d bulan lalu tookepala sekolah bendahara nip. nip format buku pembantu kas tunaimengetahui sidoarjo, kepala sekolah bendahara nip. nip format buku pembantu bank bulan nama sekolah: kanananananaananana nanas aan anna aan alamat nnnananananana naa ana nana nana tanggal mengetahui sidoarjo,bos) tahunperaturan bupati sidoarjo nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah kabupaten sidoarjo, madrasah tsanawiyah ts) negeri swasta. yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa. besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam adalah negeri swasta rp. siswa pertahun, sdb negeri swasta rp. , siswa pertahun, negeri swasta rp. , siswa pertahun, smp negeri swasta rp. , siswa pertahun, smp negeri swasta rp. , siswa pertahun, smp negeri terbuka rp. , siswa pertahun, negeri swasta rp. , siswa pertahun. format buku pembantu pajak bulan loose nama sekolah: danaanananaan nanas ana nanaaaan alamat ananananananaanananaaanaananaaaan tang urai ppn tangga urai ppn gal psl psl psl psl psl psl jumah rumah mengetahui sidoarjo, .onannaanaan nana nana aan nana aan aan ana aan jabatan kepala sekolah . io. alamat anananananan nfmmmwoo kepala sekolah. j.jienaatan sid (triwulan .) tahun anggaran acc. nama sekolah: alamat anggaran kegiatan pembinaan dan kegiatan perawatan peningkatan membantu honor biaya biaya biaya alat dan jumlah pembelajaran ekstrakurikuler ulangan ujian gedung ketakwaan siswa pengelola pengelolaan gaji atk bahan inventarisasi miskin keuangan dan gtt keatas pembela pelaporan dan apaan jaran ptt sas hee.nennnnnannananan kabupaten sidoarjo provinsi jawa timur daftar pengadaan barang inventaris baaaananananaananaananaan tahun anggaran . kode jenis merk ukuran tahun terima dari banyaknya harga jumlah dipergunakan barang register barang nama type bahan pembelian barang cv toko barang satuan harga pada unit keterangan barang tanggal penyedia bore bossa sec. (unit buah) keseluruhan ruang dee tete tel lee tuo catatan mengetahui sidoarjo, tercantum pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras), untuk sekolah sd,smp negeri penetapan alokasi ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan, , triwulan kedua april juni) dilakukan usulan pencairan setelah bos reguler dicairkan, triwulan ketiga juli september) dilakukan usulan pencairan setelah bos reguler dicairkan, triwulan keempat oktober desember) dilakukan usulan pencairan setelah bos reguler dicairkan.,cantumbiaya pengembangan pendidikan oleh bos reguler karakter konsumsi rapat pembinaan pembelajaran remedial guru dan tenaga pembelajaran pengayaankonsumsi, atk, cetak, sewa kegiatan ekstra kepramukaan, latihan kendaraan, dokumentasi, kurikuler siswa dasar kepemimpinan lds), sewa tempat, sewa palang merah remaja pmr), peralatan, nara sumber, pasukan pengibar bendera pembelian peralatan pusaka paskibraka), dan perlengkapan kegiatan lainnya penunjang, pembelian karya ilmiah, meliputi hadiah perhargaan dan kegiatan karya ilmiah perjalanan dinas (pemberian remaja kir), kegiatan bantuan transportasi dan penguasaan keilmuan dan akomodasi siswa dan kemampuan akademik, pembina pendamping. penelitian dan lainnya kegiatan yang tidak biaya latihan olah bakat oleh bos reguler prestasi, meliputi mekanisme pungutan pengembangan bakat olah perpajakan sesuai ketentuan raga, seni dan budaya, cinta perundang undangan yang alam, jurnalistik, teater berlaku(kegiatan sumber, bahan yang maha esa, lomba lomba peningkatan perlengkapan, kegiatan dan ketakwaan kepada tuhan dekorasi, sewa peralatan pembentukan yang maha esa dll) perlengkapan, dokumentasi karakter bangsa pengiriman peserta spanduk, perjalanan dinas kontingen tim pada tingkat kegiatan yang tidak kecamatan dan kabupatenmampu peralatan sekolah berupa dari wali murid, siswa sepatu, tas sekolah seragam berdomisili kabupaten sekolah, dan peralata. sekolah sebagai ppt, mekanisme pungutan bendahara pengeluaran perpajakan sesuai ketentuan pembantu, staf administrasi perundang undangan yang sesuai dengan kebutuhanbila alokasi 20y0 belanja honorer dan satpam, tenaga kebersihan pegawai untuk bos reguler tenaga belum mencukupi. kependidikan mekanisme pungutan honorer perpajakan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. pembelajaran pengadaan alat alat peraga, mekanisme pungutan(mekanisme pungutan keagamaan dan lainya atau perpajakan sesuai jenis lainnya ketentuan perundang lampiran iii peraturan undangan yang berlaku(kegiatan osn,o2sn, fl2sn, mata pelajaran, festifal festifal,dll usaha kesehatan sekolah uks)
|
tol maa, mapan bupati sambas www eee bupati sambas peraturan bupati sambas nomor tahunwujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan adanya pengawasan oleh inspektorat kabupaten sambas selaku aparat pengawas intern pemerintah api) yang berkualitas, bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan pedoman kendali mutu aparat pengawas intern pemerintah ap,:abibarat bupati adalah bupati sambas. wakil bupati adalah wakil bupati sambas. kabupaten adalah kabupaten sambas. inspektur adalah inspektur kabupaten sambas. sekretaris adalah sekretaris inspektorat kabupaten sambas. inspektur pembantu adalah inspektur pembantu pada inspektorat kabupaten sambas. badan pemeriksa keuangan perwakilan adalah badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi kalimantan barat. inspektorat provinsi adalah inspektorat provinsi kalimantan barat inspektorat kabupaten adalah inspektorat kabupaten sambas. il. aparat pengawas inspektorat kabupaten adalah aparat pengawas inspektorat kabupaten sambas yang terdiri dari inspektur pembantu, pejabat pengawas urusan pemerintah daerah p2upd), dan auditmta yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kepadatobyek pengawasan adalah pemerintah desa dalam wilayah kabupaten sambaberbasis risiko dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai acuan bagi aparat pengawas inspektorat kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa kabupaten. tujuan disusunnya pedoman pengawasan berbasis risiko dalam pengelolaan keuangan desadalam pengelolaan keuangan desa yang memiliki nilai tambah, menetapkan dasar dasar pengukuran kinerja pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, menilai, mengarahkan dan mendorong aparat pengawas untuk mencapai tujuan pengawasan, menjadi pedoman dalam pekerjaan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, f . menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dea. pedoman pengawasan berbasis risiko dalam pengelolaan keuangan desa berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi aparat pengawas inspektorat kabupatenelaksanaan perencanaan pengawasan oleh inspektorat kabupatenelolaan keuangan desa pengawasan atas pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, cc. ketatausahaan: pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. bab prinsip prinsip dasar aparat pengawas inspektorat kabupaten harus mengikuti pedoman pengawasan dalam segala pekerjaan pengawasan yang dianggap material. aparat pengawas inspektorat kabupaten harus secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi pengawasan. bab pengawasan pengelolaan keuangan desa bagian kesatu penyusunan rencana pengawasan penyusunan rencana pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa disusun oleh inspektur pembantu setelah berkoordinasi dengan sekretaris. rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada disusun dalam bentuk program kerja pengawasan yang menyatu dengan program kerja pengawasan tahunan ppt) inspektorat kabupatesebelum ditetapkan dengan keputusan bupati, ppt sebagaimana dimaksud terlebih dahulu dikoordinasi dengan gubernur melalui inspektorat provinsi. il) ppt sebagaimana dimaksud dalam meliput: ruang lingkup, sasaran pemeriksaan, audisi obyek pengawasan, jadwal pelaksanaan pemeriksaan, jumlah tenaga: anggaran pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkanbupati ini. penyusunan program kerja pengawasan pengelolaan keuangan desupaten menetapkan besaran risiko untuk seluruh obyekkabupaten selanjutnya,kabupaten menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. aparat pengawas inspektorat kabupaten menyusun program kerja pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rencana pengawasan. dalam setiap penugasan pengawasan pengelolaan keuangan desa, aparat pengawas inspektorat kabupaten harus menyusun program kerja pengawasan. dalam membuat rencana pengawasan, aparat pengawas inspektorat kabupaten pengelolaan keuangan desa, aparat pengawas inspektorat kabupatenaparat pengawas inspektorat kabupaten harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan desa dan menguji penerapannya. aparat pengawas inspektorat harus merancang pengawasan pengelolaan keuangan des. bagian kedua pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pengelolaan keuangan des pengendalian mutu atas perencanaan pengawasan pengelolaan keuangan desaengelolaan keuangan desa pada tingkat tim adalah: berdasarkan pada program kerja pengawasan tahunan, inspektur kabupateiiibupati:f (, program kerja pelaksanaan pengawasan sebagaimana pada formulir tercantum pada lampiran peraturan bupatiinspektur kabupaten,peraturan bupati terhadap pengelolaan keuangan desab.parat pengawas(#)vii peraturan bupati ini. bab pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa bagian kesatu standar pelaksanaan pengawasan aparat pengawas inspektorat kabupaten melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada program kerja pengawasan tahunan. pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu. kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desakeuangan desa. kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desaparat pengawascc.terhadap pengelolaan keuangan desa harus dapat mengevaluasi potensi terjadinya fraud dan bagaimana audisi mengelola risiko fraud. s5) kegiatan @unit terhadap pengelolaan keuangan desapemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap jawaban keuangan desa. aparat pengawas inspektorat kabupaten dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (l) berdasarkan petunjuk teknis. aparat pengawas inspektorat kabupaten terhadap pengelolaan keuangan desa. aparat pengawas inspektorat kabupaten harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. aparat pengawas inspektorat kabupaten terhadap pengelolaan keuangan desaarat pengawas inspektorat kabupaten. supervisi sebagaimana dimaksudd,.ctterhadap pengelolaan keuangan desapengelolaan keuangan desaterhadap pengelolaan keuangan desaviii peraturan bupati ini. program kerja pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desasebagaimana dimaksud harus diberikan sebelum pengawasanpengawasan dilaksanakan secara bertahap. (il)peraturan bupati inparat pengawas inspektorat kabupatenparat pengawas inspektorat kabupatenparat pengawas inspektorat kabupatenb.:bupati ini. fasald.peraturan bupati ini,(rio:peraturan bupati ini. bab vii pelaporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa bagian kesatu standar pelaporan hasil pengawasan ul) audit terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan aparat pengawas inspektorat kabupaten dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit,parat pengawas inspektorat kabupaten. sistematika laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada il) tercantum dalam lampiran xii peraturan bupati ini. (l) pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan aparat pengawas inspektorat kabupaten disampaikan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi,,,, laporan hasil pemantauan dan evaluasi,iii peraturan bupatiterhadap pengelolaan keuangan desa dilaksanakan atas penyusunan konsep laporan serta finalisasi dan distribusi laporan. (il) pengendalian atas penyusunan konsep laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desarus dan penanggungiv peraturan bupati ini:peraturan bupatiaudit revi pemantauan evaluasi:h.bupati, audisi obyek pengawasan dengan tembusan kepadavi peraturan bupati ini. bab viii tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa bagian kesatu standar tindak lanjut hasil pengawasan hasil pengawasan inspektorat kabupaten terhadap pengelolaan keuangan desa wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah desa sesuai dengan rekomendasi.hasil pengawasan inspektorat kabupate terhadap pengelolaan keuangan desa. s5)aparat pengawasan inspektorat kabupaten dilakukan paling sedikit (dua) kali dalam setahun. il) aparat pengawas inspektorat kabupaten, aparat pengawas inspektorat kabupaten harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi, aparat pengawas inspektorat kabupaten:arat pengawas inspektorat kabupaten dapat membantu aparat penegak hukum yang disesuaikan dengan permintaan aparat penegak hukum, dan dengan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan bupatiterhadap pengelolaan keuangan desakepala desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat kabupaten, inspektorat kabupateninspektorat kabupatenpengawasan ulangan atas suatu audisi, aparat pengawas inspektorat kabupaten harus melihat apakah rekomendasi dari laporan hasil audit terdahulu telah ditindaklanjuti, inspektorat kabupateninspektorat kabupatene.inspekturinspektorat kabupaten apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, inspektorat kabupatentifobvek pengawasan, maka inspektorat kabupaten menerbitkan surat peringatan kedua, h.bupati@aditxvii peraturan bupativii peraturan bupatiix peraturan bupatihukum dan dang u variants bina (iv a) niptahunan (ppt) inspektorat kabupaten sambas tahun 20xxx surat keputusan bupati tentang program kerja pengawasan tahunan ppt) lampiran program kerja pengawasan tahunan ppt) pendahuluan: pokok pokok kebijakan pengawasan: cc. ruang lingkup pengawasan: sasaran pengawasan: obyek pengawasan, personil dan dana penunjang: ge. penutup. lampiran il. ringkasan jadwal pelaksanaan pengawasan: lampiran iii. rincian jadwal pelaksanaan pengawasan: lampiran iv. peta pengawasanta pengawasan inspektorat kabupaten sambas abal dara was ngaran risiko jan pet mar aps ida dun maf iin des ah. er m e petunjuk pengisian: kolom diisi dengan nomor urut bh, kolom diisi dengan mua obyek pengawasan kolom diisi dengan jumlah anggaran cc. kolom diisi dengan peringkat risiko kolom diisi tanda tertentu pada bulan berapa akan dilakukan sulit dan pemantauan evaluasi kolom diisi dengan keterangan. lampiran kartu penugasan oot ena enam anna hama audit! obyek pengawasan ppp pen ho. file permanen cc. bencana audio pemantauan! evaluasi maan pen aan terakhir momo audit pemantauan evaluasi terakhir nomor saoroeoo meeeesetent essen lenta nneamema memanah alamat dan nomor telepon abi tingkat risiko unit! aktivitas peak pan pet neha tujuan audit' pemantauan evaluasi babe nama ketua tim kamamganarreere anak padan mawar audit pemantauan! evaluasi dilakukan moon statemen dengan surat tugas nomor audit pemantauan! evaluasi direncanakan eta mem maen man pahae domain masa mulai tanggal dan selesai tangga! anggaran yang diajukan aaa pena gg. catatan penting dari pengendali teknis! men pertama neh mars ann arena ana pengendali mutu mengetahui: ketua tim, pengendali teknis, petunjuk pengisian: aa. kolom momo did dengan nomor urut kartu penugasan bi. amir audisi obyek pengawasan diisi dengan nama adil obyek pengawasan yang akan ce. kolom nomorsulit pemantauan evaluasi tersebut kolom audit pemantauan? evaluasi terakhir diisi dengan tahun terakhir dilakukan audit pemantauan evaluasi kolam alamat dan nomor telepon isi dengan slant dan nomer telepon ali kolom tingkat risiko diisi dengan hasil perhitungan risiko audisi tersebut hb. kolom nara ketua tic dan anggota tonpemantauan) evaluasi tersebut kolom tanggal mulai dan selesainya audit pemantauan evaluasi diisi dengan tanggal muka dan selesainya sulit pemantauan koalisi kolom anggaran yang diajukan diisi dengan jumlah anggaran yang diaju,alokasi anggaran waktu (hanya jam jam efektif) pengawasan jeans pengawasan disetujui oleh disusun oleh ann bin lia pekerjaan pekerjaan persiapan: pembicaraan pendahuluan (koordinasi) sunni pendahuluan (pengendalian metal, data permanen dlsb) penyusunan program audit pelaksanaan audit pengujian dan @valuasi pengendalian manajemen anas prosedur yang mengandung kelemahan analis dala opsrasikegiatan organisasi penguat walakhalhin jumlah yang dianggarkan s petunjuk pengisian a. kolom nama objek pengawasan diisi dengan nama obyek pengawasan yamg diperiksa kolom disusun oleh diisi dengan jenis pengawasan audit rev pemantauan evaluasi kala,color mintaan biaya yang akan dipakai untuk melakukan pekerjaan tersesaunit organisasi program kegiatan ian kemas jenis pengawasan nina ann oma tahun nana anne gaa are ratapan dikerjakan oleh ana maa tujuan prosedurukuran sampel metode anggaran waktu kena lal pemilihan sampe! dan waktu pengawas penyelesaian vas pelaksanaan a t w poo yoo uce. kolom isi dengan anggaran waktu yang diperlukan kolom diisi dengan nama aparat pengawas yang bertugas kolom diisi dengan realisasi waktu yang dipakai untuk melaksanakan kolom kolom isi dengan nomor ekp sebagai pengendali arsipugasan perencanaan pengawasan jenis pekerjaan yang harus dilakukan penyelesaian mg, sudahlah dibuat kartu pen sudahlah dikembangkan tujuan audit review pemantauan evaluasi, tno, apakah sudah diperoleh. misi, tujuan dan rencana pelaksanaan informasi organisasi kka terakhir file permanen lhp auditor ekstrem data pembanding anggaran literatur teknis fictakah perubahan agar pengawas dari rencana semua jika ada perubahan apakah sudah dibuat memo persetujuan dan sudah dilampirkan karu penuh san pengendali mute bawah sudah dibuat rapat koordinasi pendahuluan telah dilaksanakan apakah telah dibuat ikhtisar hasil survei apakah telah ditulis program kerja pengawasan peak man hrsg bulan informasi kan apakah program audit telah mendapat persetujuan pengendalitekns apakah tahapan pekerjaan lapakah kertas kerja auditreviwpemantawan evaluasi| perencanaan ann telah selesaiuri dengan kondisi sadah atau belum scicsallampiran viimotulensi kesepakatan berdasarkan hasi cepat koordinasi antar audiresupemantauanteyaasi dengan obyek pengamatan fiksi plat dihadiri deh obyek pengawasan: tim asasi pengawas inspektorat diperoleh kesepakatan sebagai berikut: tujuan auditroviwpamantayanimaluasi: prosedur uditheviulpemandauanlevaluasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut waktu pelaksanaan sudiiheviuipemantauarlevalvasi pelaksanaan audit'rev'pemantkuasevaluasi pali mei tim audit evi pemantauan evaluasi yang akan ditugaskan: pengendali mutu' penanggungjawab ppa yaaa bea ppn daa pan pali pengendali teks pembantu penanggungjawab dik beata aki anggota abe pepe keep aan an: kepada dalam pelaksanaan survei dan audiiviwpemantauanievaluasi, yang akan menjadi kontak pemain adalah w.ooo o. woo o. pom ll. dtv pendahuluan akan dilakukan tim aparat pengawas inspektorat seperti audit biasa, namun tidak mendalam dan budak pelaksanaan audit emu'pomantayanevaluasi akan dilakukan terhadap area yang belah difokuskan berdasarkan hasil survei pendahuluan prosedur pelaporan dan tindak lanjut akan mengacu pada pedoman pengawasan item dan tindakan koreksi terhadap rekomendasi temuan auditreviwpemantayanievaluasi paling lambat akan dilakukan dalam waktu hari setalah tanggal kesepakatan ditetapkan. serum biaya yang terjadi selama audit ratu pemantsuarvevaluasi ditanggung oleh inspektorat provinsi. perwakilan obyek pengamatan: perwakilan aparat pengaman tanda tangan tanda tangan petunjuk pengisian kolom obyek pengawasan isi dengan nama obyek pengawasan yang disuditreviuw'pemanteyanbia obyek pengawasan diisi dengan nama tim yang membuat kesepakatan kaler lin agar pengamat diksi dengan nama agar pengasas yang bertugas. nomor tujuan avditieiv pemantauanievalvasi diisi dengan tujuan ulama dan prosedur diisi dengan prosedur prosedur pokok yang akan dilaksanakan nomor isi dengan tanggal mulai sampai dengan tanggal selesai 9g. nomor isi dengan nama pengendali mulu, pengendali teknis, ketua fimodan anggota tim nomor diisi dengan nama pejabat 'petugas colek pengawasan yang span menjadi kontak person bagi aparat pengawas inspektorat nomor isi untuk hal lain yang perlu diungkapkan lagi komo dan cukup jelas kolom tempat dan waktu isi semua dengan tempat dan waktu dibuatnya kesepakatan kolom tanda tangan isi dengan tanda tangan perwakilan obyek pengawasan dan aparat pengawas lampiran aporan mingguan pengujian dah evaluasi minggu mama cheek pengawasan pengendali teknis: ketua tim: aparat pengawas inpsekiorut feet enam mana tel tel pemandangan evolusi jami jam s.d jam untuk jam biaya biaya biaya tel sen selesaikan a.d tgl mama aparat pengawas inspektorat analisis penyimpangan ketua data pengendali tekaew pemantauanvevaluasi kolom aparat pengawas inspektorat diksi dengan nama aparat pengawas inspektorat yang melakukan auditireviuireviu pemantauan' evaluasi yang dilaksanakan oleh anggota atau ketua tim yang bersangkutan kolom diisi dengan realisasi waktu untuk prosedur auditireviutevaluasi kumulatif dan'reviwpemantsuanevaluasi untuk prosedur yang bersangkutan kolom diisi dengan realisasi biaya total untuk aparat pengawas inspektorat yang bersangkutan pada minggu pelaporan kolom diisi dengan biaya total kumulatif bagi aparat pengawas inspektorat yang bersangkutan kolom diisi dengan total anggaran biaya yang telah ditetapkan bagi aparat pengawas inspektorat yang bersangkutan kolom nama aparat pengawas inspektorat diisi dengan nama aparat pengawas inspektoratgujian dan evaluasi ami sudahlah dilakukan penjelasan penugasan kepada anggota tim ea sudahlah diakukan audiraviu pemantsuanewvaluasi sesuai program auditing nfauandesalwasi sudahlah dilakukan review terhadap hasil kerja anggota timi sudahlah hasi review ditindaklanjuti oleh anggota kkp dam isi maan ooh kela tin dan disimpan benar taa mama sudahlah direwew oleh pengendali teknis pembantu penanggungjawab: review tanggal review tanggal review ill tanggal ane mna kan read dari pengendali terus pembantu uda ara penanggungjawab hn:sudiireviwpemantavanevaluasi dan n rekomendasi perbaikan silahkan dilakukan komunikasi temuan dan rekomendasi perbaikan dangan manajemen cipta pengawasan silahkan diperoleh kata sepakat atas rekomendasi yang diberikan tanda review tanggal review tanggal review bangga tea sudahlah dibuat ringkasan hasil redir pengendali mutu sudahlah hasil revi penanggung jawab ditindaklanjuti olah tim pena sudahlah dilakukan penyusunan dokumentasi hasi audi sen sudahlah dokumentasi hasil audit dibahas, dengan pengendali teknis! pembantu penanggungjawab dengan pengendali mutu penanggungjawab sudahlah dilakukan pengisahan kesesuaian kkp dam senja dengan pedoman pengawasan api, debt dengan pengendali teknis pembantu penanggungjawab dengan pengendali mutu penanggungjawab. sudahlah dilakukan penelaahan kesesuaian kkp dengan tujuan dangan pengendali teks pembantu penanggungjawab sudahlah akan pembahasan simpulan hasil audit beserta pengendali teka pembantu penanggungjawab beserta pengendali mutu penanggungjawab review oleh, diisi olah, pence gali baki kala tiri petunjuk pengisian kalo isi dengan nomor una color isi dengan prosedur kerja yang harus dibekukan kolom al dengan data rteknis! pembantu penanggungjawab mama obyek pengawasan beni surat tugas nach demi kano ran aan periode audit revi pemantauan evaluasi nama bina macan ate permasalahanikomentar index kkp penyelesaian persetujuan k . www !! pengendali teknis! pembantu penanggungjawab, tanda tangan pai bae ebiji.mutu penanggungjawab mama obyek pengawasan masa bea per aoi kak surat tugas nek aka kek kai saka mad periode audit' rev pemantauan evaluasi anatara anta permasalahan komentar index kkp penyelesaian persetujuan dad wwe banana pengendali mutu penanggungjawab, tanda tangan bela hama kah petunjuk pengisian kolom nama obyek pengawasan diisi dengan nama obj pemantauan alunvwel tersebut. lampiran xaudit bab simpulan dan rekomendasi. kes simpulan hasil audit, rekomendasi. bab uraian hasil audit data umum (ah dasar audit (bj tujuan audit (c) ruang lingkup audit (id) batasan audit (el pendekatan audit (ff strategi pelaporan (e) status dan tindak lanjut temuan hasil audit yang lalu hasil audit fji penutup lampiran x, babi uraian hasil pemantauan dan evaluasi, data umum dasar: tujuan, ruang lingkup, batasan:bj)al) data umum il) dasar (aj(a)tb)kut . oo. lampiran xivngendalian penyusunan laporan informasi ee nan benmemmin plat bmp tujuan audit rev pemantauan evaluasi dim tim rear penanggungjawab mayor kartu pangsa pee pengendali penanggungjawab dana ika tahapan penyelesaian uraian mer | (es diserahkan olah kedua tim kepada nan! penanggungjawab diserahkan petugas revi &. diperbaiki oleh sekretariat copy dan diklik diarahkan pengendali mutu penanggungjawab diserahkan inspektur provinsi diserahkan kepada gubernur ii. didistribusikan kepada: obyek pengawasan ijen kemendagri bpk daronan konsep laporan pengendali teknis pengendali mutu mama obyek pengawasan aan pep pan pep app tan apn daa kartu penugasan naa arema memulai peri halaman masalah yang dijumpai nomor penyelesaian keterangan urut lhp kkp masalah oleh pengendali teknis' pembantu penanggungjawab papa akan pon daun haa pap pataurvlaporan keterangan sudah belum ket. ona ( ringkasan pimpinan ringkasan pimpinan menyajikan overview ringkas atas obyek pengawasan, tujuan avditreviw' pemantauan! evaluasi, ruang lingkup. referensi atas kriteria, metodologi audit'residu! pemantauan! evaluasi, dan simpulan hasil audit'revi' pemantauan evaluasi, atas setiap tujuan audit'revi' pemantauanevaluasi. kecukupan informasi latar belakang obyek pengawasan. tujuan auditireviu pemantauanjevaluasi dan kriteria yang berkaitan ruang lingkup auditteviupemantavanevaluasi sudah dinyatakan secara alas jadwal, metodologi, standar auditrenu pemantauan evaluasi yang diacuteviwpemeantauanvesalugsi telah diperoleh untuk mencapai simpulan audi revi' auarewsaluasi setiap observasi berisi pernyataan kondisi, kriteria, penyebab, dampak dan rekomendasi, aa, observasi dan penyebab, jelas dan cost effective ditujukan kepada pihak yang berkompeten simpulan telah disajikan untuk setiap tujuan sulit semata lanvevaltasi dan telah didukung dengan bukti yang persuasif. lampiran hampir kar dis siria menambah nilai laporan, nan ara aja merereaadmadsinabes test dengan judul pada halaman bodi. judul dan huruf yang konsisten, bagan dan gambar telah dirujuk secara memadai dalam bodi laporan. fi pa struktur kalimat dan paragraf yang mudah dipasang. bean aan. bahasa dan terminologi yang mudah dipahami. : tata bahasa dan penulisan kata yan . lampiran dinaikan secara seragam dan ditutup pada bodi laporan. penyusunan telah melalui proses revi: pengendali teknis' pembantu nga dan penanggungjawab pengendali mutu' ggungjawab distribusi laporan telah sesuai ketentuan. direwiuaa. kolom isi dengan nomor urut kolom diisi dengan uraian tentang pekerjaan yang dilakukan kolom isi dengan kondisi pekerjaan kolom isi dengan keterangan yang diperlukan kolom indentitas diisi dengan pengisi formulir dan penemunya lampiran xvhen near murderer nmr nana periode audit' revi pemantauan evaluasi tujuan audit' revi evaluasi' pemantauan nomor surat tugas pen ear teri nomor lhp nana ten pare disampaikan tanggal pnb naa hen aman kaka kondisi kriteria sebab minat rekomendasi rencana keterangan ninteman pena menata'pengendali teknis dan obyek pengawasan diisi dengan nama dan tanda tangannya. lampiran xtindak lanjut temuan pengawasan laporan tindak lanjut temuan pengawasan era umum instansi unit ana pen tanggal ann ppn bagian'kegiatan yang dpi apn perihal diaudit'revi pantau evaluasi tgl lhp np) eksemplar panai formulir eny pp3 ian m m. mo. temuan mo. rekomendasi nan tindak lanjut yang telah dilakukan: roda penyelesaian: pimpinan obyek pengawasan pembantu penanggung jawab''pengendali teknis cukup jelas lampiran xixinformasi umum mama obyek diadili uraian temuan rekomendasi tindak lanjut status w pep naa m e mm.a' tgl lhp kolom diisi dengan nomor urut kolom isi dengan urban hasil temuan kolom diisi dengan rekomendasi aparat pengawas inspektorat kolom diisi dangan uraian tentang tindak lanjut kolom erita acara pemutakhiran data temuan audit' review pemantauan evaluasi yang belum ditindaklanjuti hasil pemeriksaan.ooo setia cmamngam l.ooiioocoo even nam pada instansi l.i.iooooooooooo pada karim, eos, tanggal. telah dilakukan pemutakhiran data saldo temuan auditrevlu pemantauantevaluasi hasil pemeriksaan.yang belum ditindaklanjuti bulan pangan sana bel eren been meh obyek pena hasan .ots atas temuan hasil pengawasan api dengan hasil sebagai berikut. temuan sisi tindak menu tiruan dmn re) stang belt ar olb rincian temuan per lhp terdapat dalam lampiran berita acara ini dan merupakan satu kesatuan yang tdak dasi dipisahkan dengan berita acara ini demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. ibn inn tgl, bln, thn pimpinan obyek pengawasan inspektur mena den paisi dengan nomor dan tanggal lhp kolom dan k.bupati semarang provinsi jawa tengah peraturan bupati semarang nomor tahundalam rangka meningkatkan kesehatan dmakperlu diberikan kompensasi karena resiko kerja, bahwa agar pelaksanaan pemberian kompensasi karena resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diaturetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten semarang tahumadam kebakaran dengan perjanjian kerja adalah tenaga pelaksana pemadam kebakaran yang bekerja yang diangkat dengan perjanjian kerja yang bekerja pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten semarang yang diangkat sesuai kebutuhan tenaga tehnis pemadam kebakaran. kompensasi karena resiko kerja adalah kompensasi yang diberikan kepada petugas pelaksana pemadam kebakaran dengan perjanjian kerja yang melaksanakan tugas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut tanggungjawab yang tinggi dan dihadapkan pada dampak resiko kerjalaksanaan pemberi. tujuan kompensasi kerja ini adalah meningkatkan produktif kinerja petugas pelaksana pemadam kebakaran dengan perjanjian kerjamadam kebakaran dengan perjanjian kerja, dan melindungi petugas pelaksana pemadam kebakaran dengan perjanjian kerja dari dampak resiko kerja. bab iii pemberian kompensasi karena resiko kerja pemerintah daerah memberikan kompensasi karena resiko kerjengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari dprd kabupaten semarang. kompensasi karena resiko kerja sebagaimana dimaksud pada diberikansepanjang telah dianggarkan dalam apbd. bab iii besaran kompensasi karena resiko kerja besaran kompensasi karena resiko kerja tenagaitetapkan berdasarksaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten semarang, besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada adalah sembilan ratus ribu rupiah per orang tiap buel asy bupati sambas peraturan bupati sambas nomor tahun tentang izin lingkungan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sambas menimbang 'a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanadan bahwa berdasarkan pertimbangan padahurufa tersebutorganisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab bidang pengelolaanberzin adalah izin pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi ukl upl. penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan taul. instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab bidang lingkungan hidup. bab perizinan bagian kesatu maksud dan tujuan izin lingkungan diberikan dengan maksud sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup berkesinambungan dan bertanggung jawab yang tertib. izin lingkungan bertujuan agar setiap rencana kegiatan dan atau usaha senantiasa melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilaksanakan agar lingkungan dapat terjagatiga penerbitan izin lingkungan izin lingkungan yang diterbitkan oleh bupati meliputi: rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal, dan rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib amdal. izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada dapatersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi ukl upl. bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada kepala dinasgian kelima hak dan kewajiban pemegang izin pemegang izin berkewajiban melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. pemegang izin berhak:, dan b.mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan. bagian keenam pembiayaan biaya permohonan izin lingkungan meliputi biaya pemeriksaan teknis untuk proses penilaian dokumen lingkungan dapat dibebankan kepada pemrakarsa. biayatuj: a.peringatan tertulis, b.pembekuan izin: c.pencabutan izin:dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungaizin lingkungan hukum, mark pembina tk. (iv b) nip.
|
ankza. bahwa dalam rangka penyusunan data nama sukabumi dan untuk mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama sukabumi wilayah kabupaten pesisir barat, perlu dibentukberdasarkuntuk memenuhi maksud dalam huruf dan huruf atas perlu menetapkan peraturan bupati pesisir baratsukabumbukaan nama sukabumi:: nama sukabumi adalah nama yang diberikan pada unsur sukabumi: surveyor adalah sesorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati pekerjaan lainnya, tim pengumpul data adalah tim yang men kumpulkan data sukabumi unsur buatan yang terdapat kabupaten pesisir barat yang dibentuk oleh bupati, honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu, gps adalah sistem navigasi berbasis satelit untuk menentukan letak permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit yang mengirimkan gelombang mikro bumi. bab maksud dan tujuan standar biaya dimaksud merupakan acuan dalam pemberianiii besaran honorariumadalah sebagai berikut satuan harga satuan surveyor gps org bulan rp. tim pengumpul data sukabumi unsur buatan orago istiqlal diundangkan krui pada tanggal sekretaris daerah barat, berita daerah kabupaten pesisir barateknis pemberian tunjangan haris raya yang bersumber dari anggaran ddan ataudan pejabat negaratanganan spm mengajukan spm tunjangan hari raya kepada kuasa bendahara umum daerah pemerintah kabupaten empat lawang. spm tunjangan hari raya dibuat tersendiri terpisah dari spm gaji bu moi1slautan dan perikanan adalah dinas kelautan dan perikanan kabupaten takalar. sekretaris adalah sekretaris pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten takalar. bidang adalah bidang pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten takalar. subbagian adalah subbagian pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten takalar. seksi adalah seksi pada dinas kelautan dan perikantakalarkalar. bab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan bagian kesatu kedudukan dinas kelautan dan perikan terdiri atas:pendidikan dan pelatihan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, seksi kemitraan usaha, ilmu pengetahuan, teknologiempat pelelangan ikan, seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan, seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapkelautan dan perikan, menyusun rencana kegiatan dinas kelautan dankelautan dan, dretariat: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariatkelautan dan perikanan, il. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan kelautan dan perikanan, melakukan verifikasi kelengkapan administrasi ketatausahaan keuangan dinas kelautan dan perikang perencanaan dan keuangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan keug :cc.nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garamberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, j . menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikanan dan pelatihan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam seksi pendidikan dan pelatihan, menyusun rencana kegiatan seksi pendidikan dan pelatihanan dan pelatihan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garamidikan dan pelatihan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pendidikan dan pelatihan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak gar: menyusun rencana kegiatlmu pengetahuan dan teknologiil. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasempat pelelangan ikan bidang pengelolaan usaha perikanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikanempat pelelangan ika, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan pengelolaan usaha perikanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan: pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan usaha perikanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan iempat pelelangusaha perikanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan usaha perikanan dan penyelenggaraan tempat pelelangizinan dan pencatatan usaha perikanan, il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanseksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan ikansarana prasarana penangkap, melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanagelolaan sarana prasarana penangkapan ikan, il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengelolaan sarana prasarana penangkap:perikanan budidaya, il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan perikanan budidaymelakukan penyediaan data dan informasipengelolaan kawasan dan data pembudidaya ikan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengelolaan kawasan dan data pembudidaya iksarana prasarana budidaya ikan, pembenihan dan pembesarsarana prasarana budidaya ikan, pembenihan dan pembesaran ikan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi sarana prasarana budidaya ikan, pembenihan dan pembesaran ikan,kelautan dan perikanandinas kelautan dan perikanan angan tahun kabupatentakala kepala dinas sekretariat wu jju uu unelayan, pengelolaan usaha sen pembudidaya ikan dan penyelenggaraan tempat perikanan budidaya petambak garam pelelangan ikan seksi perilisan dan seksi pendidikan dan pelatihan nelayan, pembudidaya pencatatan usaha yaaa pan ran ikan dan petambak garam perikanan ikan seksi seksi kemitraan usaha, ilmu seksi sarana prasarana pengetahuan teknologi, pengelolaan sarana budidaya ikan, informasi perikanan, prasarana penangkapan kelembagaan nelayan, ikan pembenihan dan pembudidaya ikan dan pembesaran ikan petambak garam utd pati takalar, syamsuar
|
el) bupati kendal provinsi jawa tengahsalah satu dasar pertimbangan dalam pengembangan karier pegawai negeri sipil sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, adalah penilaian kinerja yang didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung terhadap yang bersangkutan serta dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya, bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian kerja secara berjenjang oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya sehingga dapat berjalan dengan obyektif, partisipatif, dan akuntabel, maka perlu disusun pedoman evaluasi kinerja pegawai negeri sipil feedbackatasan kepada bawahg grade evaluasi nilai kinerja manajemen mampu mengkaji kurang kurang kerja peraturan mempelajari perundangan sebagai peraturan, lebih dasar pelaksanaan kepada kegiatan kebiasaan kebiasaan sebelumnya mau mempelajari cukup dan mampu mengkaji peraturan hanya terkait tupoksinya saja mau mempelajari baik dan mampu mengkaji peraturan terkait tupoksi nya aktif mengikuti amat perkembangan baik peraturan terkait tupoksi opd dan menjadi rujukan kajian peraturan nya mampu menyusun kurang kurang rencana kerja memahami senja dan fusi opd mampu cukup menyusun rencana kerja kegiatan sama dengan tahun sebelumnya mampu baik menyusun rencana kerja kegiatan jdih.kendalkab.go.id dengan beberapa perbaikan dari kegiatan tahun sebelumnya mampu amat merencanakan baik inovasi dengan proyeksi sampai beberapa tahun depan mampu membagi tidak dilakukan kurang tugas kepada pembagian tugas bawahan sesuai proporsinya, sebagian bawahan tidak mendapat tugas dilakukan cukup pembagian tugas sesuai proporsinya supaya pekerjaan terdistribusi dilakukan baik pembagian tugas sesuai proporsinya dan diberikan arahan supaya output pekerjaan sesuai rencana dilakukan amat pembagian tugas baik sesuai proporsinya, diberikan arahan, dimonitor secara periodik dan diberikan kesempatan berinovasi supaya output pekerjaan berpotensi atas rencana dan bawahan berkembang kompetensinya mampu berkoordinasi kurang dapat kurang dengan pejabat lain menyampaikan baik tujuan koordinasi internal eksternal dengan pejabat lain sehingga hasil koordinasi tidak sesuai jdih.kendalkab.go.id mampu cukup berkoordinasi apabila diminta oleh pimpinan mampu baik berkoordinasi untuk mendukung kelancaran tugas tugas jabatannya tanpa menunggu perintah aktif membina amat hubungan baik koordinasi sehingga mendukung kelancaran tugas dan fungsi opd mampu output kegiatan kurang merealisasikan yang rencana kerja direncanakan jauh dari harapan output kegiatan cukup yang direncanakan secara umum sesuai harapan namun masih ditemui sedikit kekurangan output kegiatan baik yang direncanakan sesuai harapan output kegiatan amat yang baik direncanakan atas dari harapan dan berdampaknya positif terhadap masyarakat objek pelayanan mampu hasil kerja tidak kurang menghasilkan produk sesuai dengan sesuai dengan visi target yang misi tujuan direncanakan organisasi hasil kerja sesuai cukup dengan perencanaan, jdih.kendalkab.go.id namun hasil kerja keseluruhan belum tercapai hasil kerja yang baik dicapai sesuai dengan target dan dokumen perencanaan hasil kerja yang amat dicapai sangat baik berkualitas (melebihi target, tidak ada kesalahan, tidak ada komplain) dan sesuai dokumen perencanaan mampu mengevaluasi kurang kurang hasil kerja dan memperhatikan mengambil tindakan kekurangan dari perbaikan peningkat hasil kerja, asal kualitas hasil pekerjaan selesai kerja mampu cukup mengidentifikasi kekurangan dari hasil kerja namun kurang cepat mengambil tindakan mampu baik mengidentifikasi kekurangan dari hasil kerja dan segera mengambil tindakan antisipasi mampu amat mengidentifikasi baik potensi potensi kekurangan dari hasil kerja yang mungkin akan terjadi dan telah menyiapkan partisipasinya mampu kurang kurang mendokumentasikan memperhatikan pekerjaan secara dokumentasi akuntabel kegiatan, asal kegiatan selesai saja jdih.kendalkab.go.id mendokumentasikan kegiatan mampu baik mendokumentasikan kegiatan dan disampaikan kepada pimpinan secara transparan mampu amat mendokumentasikan baik kegiatan secara elektronik sehingga mudah diakses sesuai kewenangan mengakses inovasi penguasaan terhadap kurang kurang bidang tugas dan menguasai fungsi ang menjadi cukup menguasai cukup tanggung jawabjdih.kendalkab.go.id sangat amat bermanfaat baikbanyak mengeluh, dan eksternal dan kurang ramah mampu mengetahui, memberikan cukup memahami, dan memenuhi pelayanan kebutuhan terkait ung pada situasi dan masyarakatkeane dela memberikan cukup dalam rangka pelayanan sesuai pelaksanaan tugasjdih.kendalkab.go.idarti pentingnya dengan nilai nilai, menerapkan cukup norma atau etika norma dan etika organisasikeinginan djdih.kendalkab.go.id aktif untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi melakukan amat berbagai upaya baik untuk menjaga citra organisasi menerapkan kurang kurang kesetiaan terhadap menunjukkan ideologi negara dan kesetiaan kebijakpada umumnya baik konsisten terhadap keputusan selalu konsisten amat terhadap baik keputusan disiplin patuh pada norma mematuhi norma kurang dan etika sesuai dan etika yang dengan ketentuan berlaku peraturan tergantung pada perundang undanganjdih.kendalkab.go.id kerja dan bawahan selalu berusaha mematuhi normajdih.kendalkab.go.id katabekerjasama enggan kurang dengan atasan, rekan menyelesaikan dan bawahan, pekerjaan dalam menghargai pendapat kelompok yang orang lain, menerima dibebankan, keputusan bersama menyerahkan menjadi bagian dari tugas kepada suatu kelompok orang lain dengan untuk mencapai berbagai alasan tujuan unit menyelesaikan cukup organisasi pekerjaan dalam kelompok yang dibebankan namunanggota tim yang mengalami jdih.kendalkab.go.idunit organisasi negara. jabatan pimpinan tinggi adalahdih.kendalkab.go.id menciptakan amat suasana kerja baik samatugas aktif dalam kelompok kerja, penyelesaian pemberian kontribusi tugas kelompok sesuai dengan berkaitan dengan perannya masing tuanya maupun masing dalam tugas fusi rekan kerja dan fungsi unit kerja cukup berperan cukupbaik dalamberkoordinasi kurang mampu kurang dan komunikasi berkomunikasi dalam mendukung dan berkoordinasi pelaksanaan tugas tetapi kurang dan fungsi unit kerja menghargai pendapat orang lain cukup mampu cukup berkomunikasi dan berkoordinasi tetapi kurang jdih.kendalkab.go.idsangat mampu amat berkomunikasi baik dan berkoordinasi serta menghargai pendapat orang lain pemimpin tegas, tidak membiarkan kurang memihak, memberi setiap orang teladan,hanya mampu cukup meyakinkan, meyakinkan orang mempengaruhi dan lain tentang memotivasi orang lain untuk melaksanakan pentingnya pencapaian rencana kerja unit kui organisasi tujuan organisasi akan tetapi kurang dalam implement, produktif dan inovatif mampu mengambil kurang mampu kurang keputusan yang menetapkan benar secara cepat, prioritas tepat dan tidak pekerjaan dan melanggar peraturan kurang mampu perundang undangan mengambil yang berlaku, serta keputusan secara mengutamakan tepat dan akurat pekerjaan sesuai dalam kondisi jdih.kendalkab.go.idpada umumnya baik mampuperilaku yang perkataan dalam ditunjukkan lingkungan kerjanya cukup bisa menjadi teladan, sikap dan baik perilaku yang ditunjukkan dapat menjadi teladan, sikap dan amat perilaku yang baik ditunjukkan menginspirasi dan menjadi teladan, jdih.kendalkab.go.idbawahan kepada atas grade evaluasi nilai kinerja kemampuan manajerial inovasi penguasaan terhadap kurang kurang bidang tugas dan menguasai fungsi yang menjadi cukup menguasai cukup tanggung jawab baikbaik sangat amat bermanfaat baik jdih.kendalkab.go.id bemdan banyak mengeluh, eksternal dan mampu kurang ramah mengetahui, memberikan cukup memahami, dan memenuhi kebutuhan kanan masyarakat terkait uang pada situasi danpelayanan memberikan kurang internal eksternal pelayanan kurang terhadap pihak sesuai sop opd unit kerja dalam 'memberikan 7i cukup rangka pelaksanaan tugas pelayanan sesuaijdih.kendalkab.go.id akuntabel, serta memenuhi kriteriadengan arti pentingnya nilai nilai, norma atau menerapkan cukup etika organisasi norma dan etikadan keinginmengambil peran baik aktif untuk mewujudkan tercapainya jdih.kendalkab.go.id tujuan organisasi | ) melakukan amat berbagai upaya baik untuk menjaga citra organisasi menerapkan kesetiaan kurang kurang terhadap ideologi menunjukkan negara dan kebijakan kesetiakonsisten baik terhadap keputusan selalu konsisten amat terhadap baik keputusan disiplin patuh pada norma dan mematuhi norma kurang etika sesuai dengan dan etika yang ketentuan peraturan berlaku perundang undangan tergantung padakerja dan bawahan selalu berusaha mematuhi norma jdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idpemimpin tegas, tidak memihak, membiarkan kurang memberi teladan, setiap orangmampu cukup meyakinkan, ikan oran mempengaruhi dan ejaan ain tentang memotivasi orang lain tiangnya untuk melaksanakan penunggu pencapaian rencana kerja unit kui tujuan organisasi organis dan produktif mampu mengambil kurang mampu kurang keputusan yang benar menetapkan jdih.kendalkabhasil kerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau target kerja, tingkah laku dan sikap atau tindakan yang dilakukan pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. evaluasipencapaian rencana atau target kerja, tingkah laku dan sikap atau tindakan yang dilakukan pnssubjek adalah pejabat penilai dalam evaluasi kinerja pns feedback. objek adalah pejabat yang dinilai dalam evaluasi kinerja pns feedback. badan kepegawaiankendalbupati dalam pemberhentian atau pengangkatan atau pemindahan pns dalam jabatan. aplikasi evaluasi kinerja feedback yang selanjutnya disebut aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menilai kinerja dari atasan, rekan kerja setingkat dan bawahannya pns. bab maksud, prinsip, sasaran, subjek, dan objek bagian kesatu maksud maksud pelaksanaan evaluasi kinerja pns feedback adalah untuk memberikan kerangka penilaian terhadap kinerja pns yang dilaksanakan oleh atasan dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja dan bawahan yang dilakukan secara objektif dan akuntabel. bagian kedua prinsip prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja pns feedback adalah objektif, praktis: dan akuntabel. jdih.kendalkab.go.id secara cepat, tepat dan prioritas tidak melanggar pekerjaan dan peraturan perundang kurang mampu undangan yang mengambil berlaku, serta keputusan secara mengutamakan tepat dan akurat pekerjaan sesuai dalam kondisi prioritas apapunmampu baiklak perkataan dalam perahu yang lingkungan kerjanya ditunjukkan cukup bisa menjadi teladan, sikap dan baik perilaku yang ditunjukkan dapat menjadi teladan, jdih.kendalkab.go.id sikap dan amat perilaku yang baik ditunjukkan menginspirasi dan menjadi teladan,iiikepada rekan kerjakriteria rentang grade evaluasi indikator nilai kinerja (inovasi penguasaan terhadap bidang tugas dan fungsi tanggung jawab baik kemampuan tidak mampu kurang dalam menyesuaikan diri menemukan terhadap perubahan metode atau cara lingkungan kerja baru yang mampu cukup lebih baik dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dengan metode cara tugasbermanfaat bagi organisasi baik perilakuindividual orientasi mampu melayani, memberikan kurang pelayanan sikap sopan, pelayanan namun pelayanan banyak mengeluh, internal dan kurang ramah eksternal dan memberikan cukup mampu pelayanan mengetahui, tergantung pada jdih.kendalkab.go.id memahami, dan situasi dan kondisi memenuhi pribadinya, pada kebutuhan umumnya ramah masyarakatperbaikan baikopd unit kerja pelayanan sesuai dalam rangka sop dan atau spm pelaksanaan memberikan baik tugas integritas jujur, sesuai menerapkan norma kurang kewenangan, dan etika organisasi bertanggung sebatas memenuhi jawab atas kewajiban saja, tindakannya dan kurang menyadari konsisten dan arti pentingnya transparan dalam menerapkan norma cukup bekerja sesuai dan etika organisasi dengan nilai nilai, sebatas pada dirinya norma atau etika dalam segala situasi jdih.kendalkab.go.id menciptakan situasi baikmenerapkan baik nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi komitmen menegakkan melaksanakan kurang rencana tugas tugas sesuai pemerintah dengan keinginan dengan dan kepentingan mengutamakan dirinya sendiri kepentingan melaksanakan cukup dinas dan pekerjaan sebatas menyelaraskan tuntutan tugas dan perilaku pribadi tanggung jawab dengan tupoksinya saja kepentingan mengambil peran baik organisasi dalam aktif untuk mewujudkan visi mewujudkan dan misi tercapainya tujuan organisasi melakukan berbagai amat upaya untuk baik menjaga citra organisasi kesetiaan menunjukkan terhadap ideologi kesetiaan kebijakan menunjukkan pemerintah kesetiaan pada umumnya baik menunjukkan kesetiaan kesetiaan baik konsistensi terhadap keputusan keputusan dalam terhadap keputusan organisasi yang konsisten terhadap baik terhadap keputusan baik norma dan etika dan etika yang jdih.kendalkab.go.id sesuai dengan berlaku tergantung ketentuan pada tingkat peraturan pengawasan, bukan perundang atas kesadaran diri undangansituasi baik kerja yang membuat rekan kerja dan bawahan selalu berusaha mematuhi norma dan etika ang berlaku memberi teladan dan amat motivasi kepada baikmematuhi ketentuan kerja hari terlambat tidak ada saat jam kerja pulang cepat hari) dalam satu bulan tertib kurang mampu kurang administrasi menyelesaikan jdih.kendalkab.go.id dalam pekerjaan tepat pelaksanaan waktu, tidak selalu tugas dan fungsienggan kurang bekerjasama menyelesaikan dengan atasan, pekerjaan dalam rekan dan kelompok yang bawahan, dibebankan, menghargai menyerahkan tugas pendapat orang kepada orang lain lain, menerima dengan berbagai keputusan alasan bersama menjadi menyelesaikan cukup bagian dari suatu pekerjaan dalam kelompok untuk kelompok yang mencapai tujuan dibebankan namun unit organisasijdih.kendalkab.go.id anggota tim yang mengalami kesulitan menciptakan amat suasana kerja sama baikaktif dalam tugas kelompok penyelesaian tugas kerja, pemberian kelompok berkaitan kontribusi sesuai dengan tuanya dengan perannya maupun fusi rekan masing masing kerja dalam tugas dan cukup berperan cukup fungsi unit kerjadalam baikkurang mampu kurang berkoordinasi dan berkomunikasi dan komunikasi berkoordinasi tetapi dalam kurang menghargai mendukung pendapat orang lain pelaksanaan cukup mampu cukup tugas dan fungsi berkomunikasi dan unit kerja berkoordinasi tetapi kurangjdih.kendalkab.go.id sangat mampu amat berkomunikasi dan baik berkoordinasi bupati kendal, cap ttd mira annisa jdih.kendalkab.go.id bagian ketiga sasaran sasaran evaluasi kinerja pns feedback adalah tersedianya informasi kinerja dan saran peningkatan kinerja pns, dan tersedianya dasar pengembangan karier pns dari unsur kinerja yang lebih objektif, komprehensif dan mudah diakses bagi tim penilai kinerja. bagian keempat subjek dan objek subjek dan objek dalam evaluasi kinerja pns feedback adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja pns feedback, pelaksana tugas pada jabatan yang bersangkutan berperan sebagai subjek. subjek sebagaimana dimaksud pada yang tidak melaksanakan penilaian evaluasi kinerja pns feedback dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab iii unsur evaluasi kinerja pns feedback bagian kesatu unsur dan variabel pelaksanaan evaluasi kinerja pns feedback berdasarkan unsur evaluasi. unsur evaluasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kemampuan manajerial, perilaku individual, dan feedback. bagian kedua variabel dan indikator penilaian atasan kepada bawahan variabel kemampuan manajerial sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam penilaian atasan kepada bawahan terdiri dari (dua) variabel yaitu manajemen kerja yang mencakup indikator, danatasan kepada bawahan terdiri dari (enam) variabel yaitu jdih.kendalkab.go.idkerja samariabel dan indikator penilaian bawahan kepada atasan variabel kemampuan manajerial sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam penilaian bawahan kepada atasanbawahan kepada atasanvariabel dan indikator penilaian kepada rekan kerja variabel kemampuan manajerial sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam penilaian kepada rekan kerjakepada rekan kerjajdih.kendalkab.go.id kerjasamakala dan bobot penilaian skala penilaian pada setiap indikator dalam variabel unsur evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan adalah sebagai berikut nilai menunjukkan kinerja kurang, nilai menunjukkan kinerja cukup, nilai menunjukkan kinerja baik, dan nilai menunjukkan kinerja amat baik. evaluasi kinerja pns feedback memiliki bobot penilaian dengan tipe sebagai berikut tipe bobot penilaian atasan sebesar rekan kerja setingkat sebesar dan bawahannya sebesar y6, tipe ii, bobot penilaian atasan sebesar dan rekan kerja setingkat sebesar tipe iii, bobot penilaian atasan sebesar dan bawahannya sebesar tipe iv, bobot penilaian atasan sebesar dan tipe bobot penilaian bawahannya sebesar tipe bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada diperuntukan bagi pns yang menduduki jabatan sebagai berikut tipe untuk pns dengan jabatan asisten sekretaris daerah, kepala bagian, sekretaris dinas badan, wakil direktur, dan kepala bidang, tipe ii, untuk pns dengan jabatan staf ahli bupati, inspektur pembantu, kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, dan sekretaris kelurahan, tipe iii, untuk pns dengan jabatan kepala perangkat daerah, camat, sekretaris kecamatan, lurah, kepala kantor, kepala pelaksana dan kepala unit pelaksana teknis dinas badan, tipe iv, untuk pns dengan jabatan kepala subbagian tata usaha unit pelaksana teknis dinas badan, dan tipe untuk pns dengan jabatan sekretaris daerah. jdih.kendalkab.go.id bab tata cara evaluasi kinerja pns feedback evaluasi kinerja pns feedback dilakukan secara elektronik melalui aplikasi. evaluasi kinerja pns feedback dilakupengelolaan evaluasi kinerja pns feedback, bpp memiliki tugas sebagai berikut mengembangkan sistem aplikasi secara berkesinambungan, b.menyusun dan menyosialisasikan petunjuk teknis aplikasi, dan mengolah, mendokumentasikan dan melaporkan hasil evaluasi kinerja pns feedback kepada tim penilai kinerja sebagai salah satu dasar pertimbangan pengembangan karier pns. untuk mendukung tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bpp dapat membentuk timnjelasan atasumum. dalam rangka penyelenggaraan pengembangan karir pns berdasarkan evaluasi kinerja pns feedback yang dititik beratkan pada penilaian kinerja dari atasan, rekan kerja setingkat dan bawahannya pns dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan pengembangan karir pns. dalam peraturan bupati ini ditentukan, bahwa yang berwenang melakukan penilaian adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas. maksud evaluasi kinerja pns feedback sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi kinerja feedback secara objektifpelaksanaan evaluasi kinerja pns feedback dilaksanamelakukan evaluasevaluasi. untuk mewujudkan objektivitas dan akuntabilitas dalam evaluasi kinerja pns feedback menuntut menggunakan kemampuan manajerial, perilaku individu, dan feedback yang berupa saran sebagai alat evaluasi kinerja. dengan adanya sistem evaluasi kinerja pns feedback yang bersifat objektif, praktis dan akuntabelinformasi pengembangan karir pns. berdasarkan uraian atas dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja pns feedback sehingga dapat terlaksana dengan baik dan terarahii. demi cukup jelas cukup jelas. jdih.kendalkab.go.id huruf yang dimaksud dengan obyektif adalah bahwa evaluasi kinerja pns feedbackpraktis adalah bahwa proses evaluasi kinerja pns feedback dilakukan dengan mudah, sederhana dan dapat diakses setiap saat. huruf yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa hasil pelaksanaan evaluasi kinerja pns feedback harus dapat dipertanggungjawabkan kepadajdih.kendalkab.go.id
|
pan berita daerah kabupaten bantul dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. pajak. tata cara, pengelolaan, pajak, hiburanhiburan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolasubjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pengusahaaniburan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan hibur dan kendaraan bermotor,kepada kepala dinas melalui bidang pendaftaran dan penetapan dppkappkadppkatanggal (sepuluh) setiap bulan atauselesai, format isian formulirdinasdan formatdinasdinasapabildinaslamanya haribayar dengan menggunakan skpd dan atau skpdkbtdaerah untuk disetorkan rekening kas daerah atau melalui bendahara penerimaan dppkad. apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan da.ppkadinas, pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui kepala dinaso0tata cara penagihan pajak hiburanhiburan kepala dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak hiburan yang terutang. besarnya pemberian pengurangan atau keringanan pajak hiburan yang terutang ditetapkan oleh kepala dinas. pemberian pengurangan atau keringanan pajak hiburan yanghiburan yang terutang diatur sebagai berikut permohonan pengurangan atau keringanan pajak hiburan yang terutang dan hiburan yang terutang, cc. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak hiburan yang terutang dikabulkan, maka kepala dinas menerbitkan keputusan pengurangan atau keringanan pajak hiburan yang terutang, apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak hiburan yang terutangdinasendaftaran dan penetapan segera: melakukan pembatalan ketetapan pajak hiburan yang terutanghiburdinasppkad dengan nya iy sekretaris dacyefr kab baitul ujb: asisten pepsbriyfa kerana bagi ata tai ,m.h sadananananananannanaananaanaan telp fax kode pos website http: dppkad.bantulkab.go.id. email ppd llililttitlillilli " mean alamat tempat usaha penyelenggaraan din ooh ebi tanda sesuai jenis hiburan yang tontonan film, diselenggarakan)lode pos dougou kewajiban pajak penerangan jalan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah hi) pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet pajak. tanda tangantata cara pengelolaan pajak hiburaapi . rp. sana nnnnnnnnnnannnannnan kela loco. rp. sana nnnnnnnnnnannnannnan kela loco. rp. sana nnnnnnnnnnannnannnan jumlah pertunjukkan rata rata pada hari biasa penanaman kal. jumlah pertunjukkan rata rata hari libur minggu penanaman kal.keananennnanaaaan orang. jumlah pengunjung rata rata pada hari libur keananennnanaaaan orang.nlaalaaaaa.bennnnnanennnnnnaaaananaaaaabklanananannnnnanaaaaan pajak berhutang xc) prp. senennnenennnnnnaan dengan huruf .oo.ooo# woo nana diisi oleh petugas dppkad masa pajak pennnnnanenennnnnelnnnaaalnnanaaa dasar pengenaan jumlah uang yang diterima atau: rp. .ooooooo yang seharusnya diterima) tarif pajak (sesuai peraturan daerah) peklananannnannnnnaenaannnaaaaan pajak berhutang xc) prp. snnennenannnnnnnnnnnan dengan huruf .oooooooo walenanenatanaannan tahun len. erna wajib pajak nama jelassurat teguran(aa kode pos website email: rana nomor bantul, oomdppkad kabupaten bantulbie mainan pajak rp. pajak hiburan yang seharusnya dibayar rp. pajak hiburan yangtelahdibayar ' ' e| rp. pajak hiburan yang kurang dibayar rp. nomor tahun kenaikan yox . bulan rp. para sanksi administrasiaatau | rp. perampasan semai ben administratif jumlah yang masih harus dibayar (5t7): rp.3. pajak hiburan yang seharusnya terutang tarif pajak rp. pajak hiburan yang seharusnya dibayar pajak hiburan yang telah dibayar rp3. jumlah kurang bayar tambah(5t6) poo rpa dengan hurufensd)bantul fan) dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (ni jl. monginsidi bantul telepon fax lang website http: dppkad.bantulkab.go.id. email dppkad @bantulkab.go.idlook look dedppkad tahun .dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada tanggal.wonsenenenaanaatkn besarnya pengurangan (. .) senenasaatn jumlah pajak hiburan yang seharusnya dibayar sesenaanaanenananlana ketiga keputusan kepala dinas pendapatan pengelolapenjabat bupati bantul, ttd. sigit sapto raharjo
|
pan berita daerah kabupaten bantul badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten bantul. pemerintah daerah.aparatur.administrasi. wajib lapor. harta kekayaan. pejabat pemerintah. bupati bantul peraturan bupati bantul nomor tahun tentang wajib lapor harta kekayaan bagi pejabatpejabat yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen pejabat pada pemerintah kabupaten bantul untuk melaporkan harta kekayaannya, bahwa dalama rangka pelaksanaan pelaporan harta kekayaan bagi pejabat lingkungan pemerintah kabupaten bantul, perlunkeputusan pimpinan komisi pemberantasan korupsin negaramerintah kabupaten bantul yang selanjutnya disebut pejabat adalah yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara danjabat beserta istri suami dan anak yang masih dalam tanggungan pejabat, baik atas nama pejabat atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama pejabatpengelola lakon pemerintah kabupaten bantul yang selanjutnya disebut tim pengelola lakon adalah tim yang bertanggungjawab atas pengelolaan lakon pada pemerintah kabupaten bantul. pendaftaran adalah penyampaian lakon oleh pejabat kepada kpk. pengumuman adalah pengumuman lakon oleh pejabat kepada publik. lakon yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh pejabat maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan pejabat tidak terkait tindak pidana. bab penyampaian lakon pejabatberkewajiban menyampaikan lakon kepada kpk yaitu pada saat: pengangkatan sebagai pejabat sejak pertama kali menjabat, pengangkatan kembali sebagai pejabatjabat. pejabat sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: bupati bantul, wakil bupati bantul, ketua wakil ketua anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bantul, pejabat eselon pada pemerintah kabupaten bantul, auditor pada inspektorat daerah kabupaten bantul, kepala, kepala tata usaha dan bendahara pengeluaran dan atau bendahara penerimaan pada badan layanan umum daerah blue) kabupaten bantul,n bendahara pengeluaran yang mengelola anggaran sebesar dan atau diatas rp. (satu milyar rupiah), bendahara penerimaan yang mengelola anggaran sebesar dan atau diatas rp. (lima ratus juta rupiah), anggota kelompok kerja pokja) pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten bantul, dan atau j . komisaris, direktur dan atau pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik daerah bumi) kabupaten bantul. pejabat sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan harta kekayaannya kepada kpk dengan menggunakan format lakon yang telah ditentukan oleh kpk. penyampaian lakon selama pejabatyang ditentukan oleh kpk. lakon merupakan dokumen milik negara. bab iii pengumuman lakon pejabat. dalam hal pejabat tidak memberikan kuasa secara tertulis kepada kpk untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya, maka pejabat wajib mengumumkan harta kekayaannya sendiri. pengumuman atas harta kekayaan wajib dilaksanakan oleh pejabat dalam waktu paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak, pejabat menerima tembusan tambahan berita negara republik indonesia tbn ri)bab pengelolaan lakon dalam melaksanakan pengelolaan lakon pada pemerintah kabupaten bantul, bupati membentuk tim pengelola lakon kabupaten bantul. tim pengelola lakon kabupaten bantuldapat mengusulkan dan atau merekomendasikan kepada bupati bantul penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang tidak menyampaikan lakon kepada kpk. tim pengelola lakon kabupaten bantul sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati bantul. pejabatbagi pejabat sebagaimana dimaksud dalam keputusan bupati bantulyang belum melaporkan harta kekayaannya tetap wajib menyampaikan lakon kepada kpk. penyampaian lakon sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat tanggal desember bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka keputusan bupati inidicabut dan dinyatakan tidak berlakupriya remaja, s.h. nip.
|
han bupati bantulupati bantul, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah panembahan senopatipegawai non pegawai negeri sipil pn: peraturan bupati bantul nomor tahun tentang rincian tugas pokok dan fungsi rumah sakit umum daerah panembahan senopati:direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah panembahan senopati bantul. pegawai non pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pegawai non pns adalah pegawai kontrak pada rumah sakit umum daerah panembahan senopati yang dibebankan pada biaya operasional rumah sakitrumah sakit umum daerah panembahan senopat, dan produktif dalamegawai negeri sipil: berusia paling rendah delapan belas tahun dan paling tinggi tiga puluh lima tahun tahun, kecuali dipersyaratkan: berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan: mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan:du: cc. alamat dan tempat lamaran ditujukan: dan @d.non pegawai negeri sipil. panitia penyaringan penerimaan pegawai non pegawai negeri sipil terdiri atas unsur badan kepegawaian daerah kabupaten bantul dan rumah sakit. tugas panitia sebagaimana dimaksud pada adalah menerima berkas lamaran: menyiapkan bahan ujian: cc. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian: @d:dua. pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil sebagaimana pada dan ditetapkan dengan keputusan direktur: tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas::pasir batu, batu kali, batu gamping, tanah urug, batu andesit (breksi andesit), batuapung (breksi batuapung untuk pondasi),dan batuapung (breksi batuapung balok).adadasing masing mineral bukan logam dan jenis mineral bukan logam dan batuan batuan bab wilayah pemungutan pajak daerah yang terutang dipungut wilayah kabupaten tempat pengambilan bahan galianhuruf adalah sebagai berikut dilakukan bad, dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pembohongan kabupaten bantul,aadterutang, cc. apabila alasan permohonan pengurangan pajak terutang dikabulkan, maka kepala badndaftaran dan penetapancc.ad. dalam melaksanakan tugasnya bad dapat bekerja sama dengan instansi terkait. bab xivmineral bukan .neenennaann telp fax logam dan batuan kode pos website http: bad.bantulkab.go.id. email bkadgbantulkab.go.id ppd dililit lil lil lillftaranbkadgbantulkab.go.idnanaaananananaan bnanaanaananaanaana aan surat izin tgl. surat izin tgl. '''''' ''''tata cara pengisian speed pemerintah kabupaten surat pemberitahuan nomor nakanaanananaaan bantul pajak daerah masa pajak: . badan keuangan dan aset (speed) tahun nakanaanananaaan daerah pajak mineral bukan jl. rw. monginsidi bantul. logam dan batuan tanggal diterima bad telp fax kode pos website kanaananananan nana http: bad.bantulkab.go.id email bkadguitlttttiillilli (b. nama wajib pajak pajak nan ''''''''' '' ' alamatusaha ''''' '' (gg. telephone : dasar pengenaan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah harga standar pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikalikan volume tonase jenis harga vol tonase kananananananaanananananana pasir rp. senesesenta pasir batu rp. senen batu kali rp. sensannanan aan pon batu gamping rp. pu. tanah urug rp. d3: batu andesit rp. .i.i penenun breksi andesit) batuapung rp. senesantatan anna donald breksi batuapung untuk pondasi) |. batuapung rp. senesantatan anna donald breksi batuapung balok) total nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan pajak terutang hx25 poco yang harus pernyataan wajib dengan menyadari sepenuhnya akan bantul, . pajak kuasanyaoo) benarnya.eguran pemerintah kabupaten bantul badan keuangan dan aset daerah jl. robert welter monginsidi bantul telp fax. kode pos website email: nomor bantul, okbatui dan batuan labanya terang pan paska rentan lol seharusnya terutang tarif pajak rp. maen mean basi seharusnya dibayar telah dibayar kurang dibayar nomor tahun kenaikan yox. bulan rp. para sanksi administrasiaataub rp. administratif jumlah yang masih harus dibayar (5t7):baba pademnea pesantesam res dan batuan datanya terutang tenpamkk team ooo seharusnya terutang tarif pajak rp. laba dian pasangan rea seharusnya dibayar telah dibayar jumlah kurang bayar tambahan rss. sanksi administrasi berupa kenaikan pajak nomor tahun lana pegang administratif jumlah yang masih harus dibayar (5t6)nakaanananananannn aan nama pemilik alamat nakaanananananannmineral bukan logam dan batuan pajak mineral bukan logam dan batu(3d) dengan huruf bantul, an. kepala bad kabupaten bantul kepala bidang penagihanagihan pajak daerah kop badan surat tagihan pajak daerah kepada kepada yth :e pengurangan rpo jumlah yang dapat diperhitungkan (2t3) kurang dibayar pose sanksi administrasi bunga berupa . perda nomor tahun jumlah yang harus dibayar rpoosesea dengan huruf bantul, an. kepala bad kab. bantul kepala bidang penagihan coret yang tidak perlusetoran pajak daerah ssd) pemerintah kabupaten surat setoran pajak daerah ssd rs) bantul ses badan keuangan dan tahun aset daerah bulan: jl. monginsidi bantuladangelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bantul pada tanggal: ion alamat wajib pajak .i.hoenn nama usaha nkaanananaaaaaaaa alamat usaha dnkaakaananananaana alan ana besarnya nakannanaanannanaanan anna nana anna annaio. yang terutang besarnya pengurangan (. rp.) senen jumlah pajak mineral bukan logam dan oo. batuan yang seharusnya dibayar kabupati bantul: bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit umum daerah panembahan senopatisistem remunerasi pada rumah sakit umum daerah panembahan senopatperimbangan keuangan pusat dan daerah, kes sk vi tanggal juni tentang pola tarif rumah sakit pemerintah: peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit daerah panembahan senopatibantul, memutuskan menetapkan sistem remunerasi milik pemerintah kabupaten bantul. direktur adalah direktur pada rumah sakit umum daerah panembahan senopati wakil direktur adalah wakil direktur pada rumah sakit umum daerah panembahan senopati dewan pengawas rumah sakit adalah dewan pengawas pada rumah sakit umum daerah panembahan senopatilakukan lingkungan rumah sakit umum daerah panembahan senopati tunjangan adalah kompensasi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat dibab azas dan tujuan bagian kesatu asas azas remunerasi rumah sakit adalah. cc. keterbukaan . memenuhi rasa keadilan. cara perhitungannyarumah sakit berkewajiban menyediakan investasi untuk pengembangan pelayananerhak mendapat remunerasi bab kelompok pendapatan dan pembiayaan kelompok pusat pendapatan atau revenue center terdiri instalasi gawat darurat instalasi rawat jalan instalasi rawat inap intensive care unit intensive cardiac care unit, instalasi bedah sentral: instalasi farmasi instalasi radiologi instalasi laboratorium: instalasi gizi: instalasi rehabilitasi medik prangkrukti jenasah: ambulance: pembakaran sampah medis pelayanan biaya pendidikan dan penelitian: dan oo. pendapatan lainnya yang sah kelompok pusat pembiayaan atau cost center adalah direktur, wakil direktur: cc. ketua komite medik keperawatan:, kepala bidang bagian: kepala seksi, kepala sub bag dan kepala ruang, dan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit ipsos) jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakiyanan yang tercantum dalam komponen tarif bukanlah insentif. bab proporsi besaran jasa pelayanan dalam tarif proporsi pembagian besaran jasa pelayanan yang ada didalam tarif telah sesuai dengan kesepakatan antara dokter operator dan pelaksana instalasi unit dengan hasil sebagai berikut pelayanan operator instalasi unit dokter umum pemeriksaan visite tindakan kolaborasi tindakan pendelegasian dokter spesialis pemeriksaan visite konsul tindakan tindakan kolaborasi tindakan pendelegasian dokter spesialis gigi dokter gigi pemeriksaan visite konsul tindakan tindakan pendelegasian bedah sentral tindakan dokter operator tindakan tim staf tindakan pendelegasian perawat asked) jeraammwunsan 00x radiologi laras jas farmasi resep pelaksana obat dokter pembuat resep tindakan bersama laboratorium pemeriksaan konsul pengambil specimen sample rehabilitasi medik jam pam jan pam elektromedik pemeriksaan tindakan kolaborasi hemodialisa hamas persamaan das ruang bersalin tindakan dokter operator tindakan tim staf tindakan pendelegasian elektro radio grafis "jarmaatesaan 00x gizi pelayanan konsul visum repertum pemeriksaan pelayanan surat keterangan diagnose cc. kelengkapan asuransi ambulance kram (l) promosi besaran jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan penelitianpromosi besaran jasa pelayanan pembakaran sampah medisbab vii pembagian jasa pelayanan pembagian jasa pelayanan yang dilaksanakan pada jam kerja pagi dengan perincian sebagai berikut jasa langsung (enam puluh persen) jasa tidak langsung medis (lima belas persen) jasa tidak langsung non medis (sepuluh persen) jasa manajemen (lima belas persen) pembagian jasa pelayanan yang dilaksanakan luar jam kerja atau cito dengan pembagian sebagai berikut: jasa langsung (tujuh puluh lima persen) jasa tidak langsung medis (lima persen) jasa tidak langsung non medis (tujuh koma lima persen) jasa manajemen (dua belas koma lima persen) pembagian jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh dokter tamu konsultan dengan pembagian sebagai berikut, jasa langsung (delapan puluh persen) jasa tidak langsung medis (lima persen) jasa tidak langung non medis (lima persen) jasa manajemen (sepuluh persen) jasa langsung diceritakan secara langsung kepada dokter perawat pelaksana operator staf instalasi unit sesuai dengan jumlah nominal yang diterima setelah dikurangi kelompok jasa tidak langsung medis, tidak langsung non medis dan manajemen jasa tidak langsung medis untuk seluruh pegawai instalasi atau unit penghasil (medis pembagiannya menggunakan sistem index individu jasa tidak langsung non medis untuk seluruh pegawai non medis rumah sakit pembagiannya menggunakan sistem index individu. jasa manajemen pembagiannya sebagai berikut, direktur (lima belas persen) manajerial (empat puluh lima persen) reward (sepuluh persen) dewan pengawas (sepuluh persen) biaya umum (dua puluh persen) bab viii index tidak langsung indexx tidak langsung diatur dengan keputusan direktur bab perhitungan insentif tidak langsungx individu ann all alta lll ll. jumlah total pendapatan medis jumlah index kelompok medis perhitungan insentif tidak langsung non medis sesuai dengan besaran total skor individu pegawai yang bersangkutan dengan rumus jumlah index individu la. lllah all jumlah total pendapatan non medis jumlah index kelompok non medis reward bisa dalam bentuk tunjangan hari raya atau penghargaan lain tunjangan diberikan kepada pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab sanksi (l) pegawai yang mengambil cuti besar, cuti bersalin, cuti luar tanggungan negara, tugas belajar, tidak mendapatkan insentif pegawai yang menjalani orientasi tidak mendapatkan insentif pegawai yang melanggar kode etik pegawai insentif akan dipotong apabila pegawai terbukti mencuri dipotong sebesar (lima puluh persen):: pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, mabuk pada saat kerja dipotong (seratus persen): pegawai yang berkelahi keduanya dipotong (lima puluh persen): pegawai yang tidak memakai seragam lengkap dipotong (sepuluh persen): dan atau pegawai yang tertangkap sedang merokok lingkungan rumah sakit dipotong (dua puluh lima persen). bab xii ketentuan lain lain skor individu dapat evaluasi setiap tiga bulan. pembayaran insentif dilaksanakan oleh bagian keuangan rumah sakit skor individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahan besarnya gaji pokok basic pendidikan dan pelatihan competence resiko risk emergency emergency posisi atau jabatan position dan kinerja (performancedaelas berita daerah kabupaten bantul dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bantul. kartu, insentif, anak. bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati bantul nomor tahun tentang kartu insentif anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantulanak perlu mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan hak haknya, bahwa dalam rangka untuk mendapatkan pemenuhan salah satu hak hak anak, pemerintah daerah memberikan kartu insentifartu insentifaraankartu insentifnsentif anak, selanjutnya disingkat kia, adalah kartu yang diterbitkan oleh dinas, bagi anak yang berdomisili kabupaten bantul, berusia (lima) sampai dengan (enam belas) tahun dan belum menikah. pemanfaatan kia adalahpemangku kepentingan adalah individu, lembagamaksud pemberian kia adalah mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial,dan mendorong terpenuhinya hak sipil anak. tujuan pemberian kia adalah sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili daerah, sebagai kartu yangpihak pemangku kepentingan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten bantul dengan pemangku kepentingan, ruang lingkup kia berupa pemberian sebagian fasilitas kepada anak meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan: hiburan, kuliner, olah raga,dan tabungan. fasilitas kia sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada anak. bab iii sasaran, persyaratan dan tata cara penerbitan kia bagian kesatu sasaran sasaran pemberian kia ini adalah anak yang berdomisili kabupaten bantul dan berusia (lima) sampai dengan (enam belas) tahun, belum menikah dan orang tua anak mempunyai ktp kabupaten bantul. bagian kedua persyaratan persyaratan penerbitan kia adalah formulir permohonan kia, fotokopi akta kelahiran anak, pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak lembar, fotokopi ktp orang tua anak,dan fotokopi orang tua. persyaratan penerbitan kia yang hilang rusak adalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi kia yang hilang kia asli bagi yang rusak, pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak lembar,dan fotokopi kartu keluarga orang tua. persyaratan penerbitan kia yang habis masa berlakunya adalah kia asli, pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak lembar, dan fotokopi kartu keluarga orang tua. bagian ketiga tata cara tata cara penerbitan kia sebagai berikut pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamnuentry data mengingat dalam sistem aplikasi siak sistem administrasi kependudukan mencatat dan menerbitkan kia:dan menyerahkan kartu kia kepada pemohon. kia diterbitkan dinas dan ditandatangani oleh kepala dinas dinas melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, penerbitan kia sampai dengan pemanfaatan kia. dinas menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan penerbitan kia dengan pemangku kepentingan. bab masa berlaku masa berlaku kia selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila usia anak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam apabila terjadi kerusakan atau hilang kia dapat diganti paling banyak (satu) kali dalam (satu) tahun, dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. apabila ada penambahan fasilitas pemangku kepentingan baru, maka dapat diberitahukan melalui media masa, papan pengumuman dan atau leaflet. bentuk formulir permohonan kia, contoh bangko kia dan format laporan dari pemangku kepentingasisten pemexint kepala. bagian buku: guna budi santoso.s. sos, m.h nip. lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tentang kartu insentif anak contoh formulir permohonan kia pemerintah kabupaten bantul cam dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bantul y2 formulir permohonan kartu insentif anak nik anak: akta kelahiran nama anak tempat tgl. lahir nama ayah nama ibu alamat anak bantul, woo pemohon, foto 2x3 persyaratan mengisi formulir pemohon kia fotokopi akta kelahiran anak pas photo anak berwarna ukuran 2x3 ibr) fotokopi siak dan ktp orang tua bupati bantul, ttd. sri surya width lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tentang kartu insentif anak pemerintah kabupaten bantul kartu insentif anak nik no: nama jenis kelamin tempat tgl lahir foto akta kelahiran alamat desa kecamatan kab. bantul bantul, aan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil bir berlaku s d ir. font yudi, nip. bantul logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo ketentuan kartu ini tidak dapat dipindahtangankan apabila kartu ini hilang rusak agar melaporkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bantul bupati bantul, ttd. sri surya width lampiran iii peraturan bupati bantul nomor tahun tentang kartu insentif anak laporan penggunaan kia periode oo. waktu nama hari tanggal keterangan pimpinan bupati bantul, ttd. sri surya width
|
pan berita daerah kabupaten bantul dinas perijinan kabupaten bantul. administrasi. pelayanan.perizinan. pelayanan perizinan, online bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati bantul nomor tahun tentang pelayanan perizinan secara onlinelayanan perizinanjinan kabupaten bantulrizinan online adalah adalah pelayanan pendaftaran permohonystem pelayanan internal dengan pemohon. dokumen non perizinan adalah perhitungan konstruksi, dokumen lingkungan, rekomendasi atau surat keterangan yang dikeluarkan disahkan oleh skpd teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan izinon perizinan yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan. tujuan peraturan bupatimbangunan dan penerapan sistem perizinan online. ruang lingkup peraturan bupati meliputi: penyelenggaraan perizinan online, tata cara memperoleh dan berakhirnya hak akses, dan tata cara pelayanan perizinan. bab iii penyelenggaraan perizinan onlinerijinan dapat memberikan pelayanan perizinan online. dalam melaksanakan pelayanan perizinan online sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan skpd terkait. bagian ketigbantul. nama pemohon izin harus sama dengan nama penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. pemohon dapat melakukan permohonan perizinan setelah memiliki hak akseswebsite perizinan online dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar, pemohon mengunggah dokumen yang dipersyaratkan untuk diverifikasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sebelum penerbitan persetujuan hak akses. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: ktp pemilik pimpinan penanggungjawab, dan nomor pokok wajib pajak npp). petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen. verifikasi terhadap ktp dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan. verifikasi terhadap npp dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan data perpajakamaka permohonan hak akses ditolak. apabila dari hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan dapat memperoleh hak akses. kepala dinas perijinan dalam waktu paling lama (dua) kali jam setelah menerima permohonan memberikan persetujuan atau menolak hak akses. persetujuan dan penolakan hak akses sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. bab hak dan kewajiban pemegang hak akses memiliki kewajiban sebagai berikut: menjaga kerahasiaan, dan penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik user dan password, melaporkan perubahan data jika terjadi perubahan data, memiliki kewajiban sebagai berikut:gateway dan atau email. pemilik hak akses memiliki hak sebagai berikut: dapat melakukan pendaftaran perizinan secara online, dan dapat mengunduh salinan surat izin. bagian kedua berakhirnya hak akses hak akses terhadap perizinan online berakhir apabila: pemilik hak akses tidak menggunakan hak aksesnya berturut turut selama (tiga) bulan, bila tidak melanjutkan proses permohonan perizinan, pemilik hak akses mengajukan permohonan kepada petugas untuk melakukan pengakhiran hak akses atas layanan perizinan online, terbukti pemilik hak akses menyalahgunakan layanan perizinan online, petugassecara online. pemohon yang melakukan permohonaizikajian teknisskr) dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik dan atau dalam bentuk surat (hardcore). berdasarkan skr sebagaimana dimaksud pada pemohon membayar retribusi kas daerah melalui bank bpd diy. bukti pembayaran yang diterbitkan bank bpd diy digunakan untuk mengambil surat izin dan tanda izin bagi perizinan yang memiliki tanda izin. salinan surat izin dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang hanya dapat diunduh oleh pemilik hak akses. hasil cetakan (hardcore) perizinan disampaikan kepada pemohon melalui loket layanan pengambilan izin dinas perijinaniatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas. izin yang diberikan pelayanan secara onlinesilengan aslinya a.m: sekretaris daerah kabu bantul u.b, asisten peter kepala bagi ana gun santoso. sos, m.h nip. met lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tentang pelayanan perizinan secara online prosedur perizinan line pendaftaran untuk hak akses registrasi nama lengkap nik email password account pendaftaran permohonan line login pendaftaran izin mengisi formulir permohonan secara elektronik password account upload semua syarat permohonan izin verifikasi secara verifikasi dinas perijinan terhadap pengisian form permohonan konfirmasi dingin konfirmasi petugas pendaftaran via email, sms terhadap hasil verifikasi lengkap tak lengkap pendaftaran diterima pendaftaran ditolak beri alasan penolakan cetak daftar pemohon mencetak bukti pendaftaran permohonan survey pemohon membawa semua berkas permohonan pendaftaran (asli) saat tinjauan lapangan hasil kajian hasil kajian memenuhi ketentuan maka proses tdk memenuhi ketentuan maka ditolak konfirmasi konfirmasi pemohon tentang skr &lain jadi bupati bantul, ttd. suhartono
|
peraturan bupati bantul daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tentang tata cara pengelolaan pajak reklame bupati bantul, menimbang bahwa dalam rangka menindaklanjuti peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah dangelolandaftaran dan penetapan badndaftaran dan penetapan badndaftaran dan penetapan bandaftaran dan penetapan ba,: jumlah media reklame, warna naskah reklame:umlah reklame ukuran media jangka waktu reklame tidak pemasangan berwarna reklame berwarna (s d s d maks. minggu rp. s d lembar maks. minggu rp. s d lembar reklame selebaran jumlah reklame ukuran media jangka waktu reklame tidak pemasangan berwarna reklame berwarna vote wae (s d s d maksimal rp. s d lembar minggu rp. s d maksimal lembar minggu reklame berjalan kendaraan bermotor harian mingguan bulanan triwulanan m semester m| tahunan m m2? m2 m2? rp13. reklame suara per penyelenggaraan per hari, reklame film slide film , detik slide dengan suara: sekali tayang, dan tanpa suara75y6 (tujuhagihan bad untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. kepala bidang penagihan baagihan baareklamereklame kenananananananaaaananananana telp fax kode pos website http: bad.bantulkab.go.id. email bkadgbantulkab.go.id ppd liililtttttiilliltii lokasi pemasangan reklamnaanaankannanaaanaan banana surat izin tgl. surat izin tgl.reklame nomor tata pemerintah kab. tahun naa bantul ani badan keuangan dan aset daerah kepada yth web:, paling lambat pada tanggal jenis reklame lokasi ukuran sudut jumlah jangka judul (lihat pemasangan pandang waktu keterangan) jenis: eresanketanleneeese p2.m ta. satu sisi knaanannaaan judul peasanaenanlanaaema l.m dua sisi s d banana t:.m |c. tiga sisi pnaananaanaan kanannanananannananaaa kelas jalan. empat sisi tanah negara persil jenis penanknanananannaanaaan p:.m |a. satu sisi penaaaaaaaan judul peananaananlaaeema l.m dua sisi s d banana kelas t:.m |c. tiga sisi pnaananaanaan daa empat sisi tanah negara persil jenisantul, .oo diisi oleh petugas badan keuangan dan asetn aset daerah) terima tanggal . jj.o. nama petugas .ii speed .oe nina tanda terima nama bonaanananananananananana aan alamat benaanananaananaaa nanah bantul, wanbantul (skpd) nomor badan keuangan dan pajak reklame akhir aset daerah tahun snnocccc. bulan ss. jl. rw. monginsidi bantul telp. nama knananananaanananan kanan anna nana aan aan aan aan aan aan aaa alamat bdakananananananananana naa aan ino| uraian jumlah jenis reklame bodakanananananananananaaan anaanaaaaaan rp. lokasi bdakananananananananana nanas dalan jangka waktu kakaanananananananann nana jumlah reklame kakaanananananananann nana ukuran kakaanananananananann nana denda rpessatatataka jumlah ketetapan pokok pajak denda ' ' rpassseses perhatian harap penyetoran dilakukan pada bendahara penerimaan badan keuangan dan aset daerah kabupaten bantulbantul, menyetor kanaananananan nanas an. kepala badan keuangan (eenananananananannan) dan aset daerah kepala bidang penetapan kepada yth ruangan untuk terapan kas register tanda direktur utama bank bpd bendahara tangan cap bendahara penerimaan pejabat penerimaan agar menerima penyetoran bank untuk keuntungan rekening pemegang kas daerah pemerintahsoo yssplatemegaton videotron dan komponen elektronik tahun ledm2 lembar tidak berwarna kertas plastik dan sejenisnya minggu s d m2 reklame selebaran berwarna lembar kertas dan sejenisnya minggu s d m2 lembar tidak berwarna lembar kertas dan sejenisnya minggu s d kor skor bobot tanah tanah bobot skor bobot skor negara persil cma fase tanam keompordaanp polbantul badan keuangan dan aset daerah jl. monginsidi bantul telepon fax website http: bad.bantulkab.go.id. emailad untuk pihak lain bendahara penerimaan untuk laporan bank badkabupaten bantul surat tagihan pajak daerah badan keuangan dan aset (std) nomor urut daerah masa pajak tahun danaaaanaanananana anna jl. rw. monginsidi parasnya bantul berdasarkan peraturan daerah kabupaten bantulnanananananananananananana aan anna nana ana aan nana anna alamat nkaakananaanananaan aan aan ana anna aan jatuh tempo: neonatalwanna nnanananaallalnnn telah dibayar kurang dibayar snnnnnnnnnnnlnlnlnl. sanksi administrasi ana nanatannnlnlnlnlnnln. denda bunga rpr nanah jumlah sanksi administratif rp.hoon jumlah yang masih harus snanaaananananlanln dibayar .c) dengan huruf kennataananna nana aan aan naa aan perhatian harap penyetoran penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan badan keuangan dan aset daerah atau kas daerah bank bpdbulan. menyetor, bantul, an. kepala badan keuangan dan aset daerah kepala bidang penagihan kena .nnnnnnnnnnannnann mosasaeeessssasssaae) oo. std . tanda terima ppd nama alamatn aset daerah kab. bantulee.reklame,: .voodoo oma alamat wajib pajak .i.c.ooobenn materi reklame kanananananananananaaaaa aan lokasi penyelenggaraan nakanaanananaaan besarnya knanannanaanan kanan anna anna ana aaaaaseeasensanan besarnya pengurangan (. rp.) enesesaaaa jumlah pajak reklame cd te, ena non nn, t, maka dipandang perlu mengubah peraturan bupati bangli nomor tahun tentang bantuan sosialketentuan lampiran peraturan bupati bangli nomor tahun tentang bantuan sosial kabupaten bangli berita daerah kabupaten banglian bantuan sosial kabupaten bangli tahun anggaran ino ran jumlah dana daerah urusan bersama dub) ppm mandiri perdesaan pagu indikatif kewilayahan pik) pasca bencana alam wayan jegjeg pauk pasca bencana alam an. made candra undian kaja komang singgih ketut ariani sang made perti ketut piriana komang wijaya wayan samaran wayan sumedang kebon kaja jumlah total bupati bangli, made gianyaupati bangli, dengan rahmat tuhan yang maha esa tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipilmenetapkan menetapmemutus juta hin: juta limlliv a: a). golonganiv ec:pasa15sa15berita daerah kabupaten bangli tahun nomor bag plh.berlaku pada tanggal januariberita daerah kabupaten bangli tahun nomor
|
na) rms bupati bangli peraturan bupati bangli nomor tahunbahwa sesuai ketentuan (dua)dan telah dilakukan pengkajian oleh tim penataan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi tp3 mt) berupa telaahan penilaian investor tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan informasi dan telekomunikasi sehinggafrastuktur: peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor kominfo tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasigubernur bali nomor tahun tentang lokasi pembangunan bangunan menara penerima atau pemancar telekomunikasikeputusan bupati bangli nomor tentang pembentukan tim penataan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi kabupaten bangli. memutuskan menetapkan peraturan bupati bangl. mencabut: dengan dicabutnya peraturan bupati bangli sebagaimana dimaksud segala hal yang berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi kabupaten bangli disesuaikan dengan ketentuan perundang undanggii, ditetapkan bangli pada tanggal maret bupati bangli, made gianyar diundangkan bangli pada tanggal maret plh. sekretaris,daerah kabupaten bangli pan bagus rai darmayudha berita daerah kabupaten bangli tahun nomor4
|
nas bupati bangli provinsi bali peraturan bupati banglgli, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan darbangli nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desa contoh bentuk (form) surat permintaan penawaran (covering letter) dari tpk penyedia nomor ponnaananaananaanannanaan lampiran donnanananananaananananan perihal permintaan penawaran barang jasa pekerjaan . j.oo woo kepada yth toko pemasok .selain. desa . ocean tempat dengan hormat, sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan kegiatan pennananaanananaaalaea, maka kami selaku tim pengelola kegiatan tpk) desa .hari . tanggal . j. dan sampaikan kepada ketua tim pengelola kegiatan tpk) desa. alamat look demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. ketua tpk desa . jo. nama jelas, tanda tangan, stempel (bila ada) contoh bentuk (form) surat penawaran dari penyedia tpk kepada yth ketua tpk desa . ocean alamat .oo jek dengan hormat, sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan kegiatan pennananaanananan ee, naka kami menawarkan barang jasa dengan harga sebagai berikut: nama harga jumlah barang satuan spesifikasi kuantitas satuan harga jasa rp) rp) ad. poo doranasatitana ponntetenattetanni donanettrnntttanan patent pete pesessosestan peweteteretetitettt detetetentstsstet peteoesesaa eter nonererronatin ponattteteranatiati denonatttttetanaan donaettteranan pete last. |osssrerersate pewersereterstetitn devonereteteterssa dawaretetetanan peteteteirtn demikian surat penawaran ini kami buat. atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. toko pemasok nama jelas, tanda tangan, stempel (bila ada) contoh bentuk (form) form penilaian spesifikasi teknis pada hari ini ., tanggal . tulis dalam huruf! bulan . tulis dalam huruf! tahun . tulis dalam huruf!, kami tim pengelola kegiatan desa. telah melakukan penilaian penilaian spesifikasi teknis untuk pekerjaan kegiatan. dengan hasil sebagai berikut nama sesuai satuan spesifikasi kuantitas tidak barang jasa sesuai pnnarntetentannn ontiittintintnn dotinininnnnn doo penaarnaenttntinan entnnitntinttntann dotninintintnan doo last. peranetntetttnnan tnnttnttntttntanan dornnenatenttntan dori tim pengelola kegiatan tpk) desa loannegosiasi untuk nilai rp. juta sampai dengan juta. penawaran dan berita acara negosiasi pekerjaan kegiatan nine tim pengelola kegiatan(tpk) kedudukan nama dalam tim tanda tangan (ai. anna ketua anne sma last. po.) rincian harga penawaran pekerjaan kegiatan:. nama harga jumlah barang satuan spesifikasi kuantitas satuan harga jasa negosiasi donnantnnannan taninnnnananannnn donat doa doa pernrnananananann anti donna don doa ang negosiasi dst. donnantnnannan taninnnnananannnn donat doa doa aan harga total kesepakatan terbilang toko pemasok toko pemasok materai materai nama jelas, tanda tangan, stempel nama jelas, tanda tangan, stempel (bila ada) (bila ada) contoh bentuk (form) bukti perjanjian atas juta surat perjanjian sekurang kurangnya memuat: tanggal dan tempat dibuatnyarjanjian force mature ketentuan keadaan kahar) sanksi tanda tangan para pihak contoh bentuk (form)enakannannaan sense nana naa aan tempat tanggal lahir .i.oocooeennh alamat tempat tinggal .iooeennan adalah benar benar pemilik toko pemasok barang asal") . jjj. sekitar lokasi pekerjaan . pada desa .iiiiiesee, yaitu nama toko pemasok) .i.ooo.oieeteknnnnn alamat bonnaananannanananan anna aan tahun didirikan atau bonnaananannanananan anna aankemampuan menyediakan tenaga ahli peralatan form kemampuan menyediakan tenaga ahli peralatan yang bertandatangan bawah ini nama penyedia toko pemasok barang jasa . iii. alamat denkaakanaanan anna menyatakan mampu menyediakan tenaga ahli peralatan sebagai berikut: tenaga ahli pena ooh ooh st. peralatan nama alat spesifikasi ooh das.penyusunan rab rab barang tee esa tee aan spesifikasi volume satuan total barang satuan gentium i5, harddisk gb, ram 2gb, monitor komputer |unit alam tes alam conan anom printer ppm unit too slot kirim pengambilan aan nona i aosooooorab konstruksi satuan belanja material batu pondasi, batu ukuran batu 1x2 kubik losmen t0sae x00000 latar ipasirhatus| a|movie pasir pasir halus kubik ola tuo dst dna dea sewa bnn dana ann ben memanas ieee laa tenan laws molen mini kubik hari |. lo. to. o000000. li. lo. loo. |o. .| la. lo. lo. |. lo. lo. upah lo. lo. o0000001 batu hari tee laman ino kayu hari la. lo. lo. lo. least to. li. lo. to. lo. |o. .| biaya lainnya lo. lo.| tata taat taavow lara minum tere jemur tam jelas honorarium last loo to. bo.000o|o000000.| aan dan terlampir aanserah terima pekerjaan dari penyedia tpke nama pejabat tim pengelola kegiatan tpk)!: pejabat tim pengelola kegiatan tpk) desa. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim pengelola kegiatan tpk) desa peanatataneneee yang beralamat di. yang selanjutnya disebut pihak pertama. nnnnenaeaaaan enam penyedia pemasok pemilik tokoh: penyedia . pemasok . pemilik toko . jp) yang berkedudukan| . tanggal penyedia . pemasok . pemilik tim pengelola kegiatan tpk) toko .") desa. nama jelas, tanda tangan, stempel nama jelas, tanda tangan, stempel (bila ada) (bila ada) pilih salah satu contoh bentuk (form) berita acara serah terima pekerjaan dari tpk kepala desanek nama kepala desa: selaku kepala desa. yang selanjutnya disebut pihak pertama. nanakaeeee gamma pejabat tim pengelola kegiatan tpk)!: pejabat tim pengelola kegiatan tpk) desa., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim pengelola kegiatan tpk) desa penaanalaneeeeaeee yang beralamat di.abtim pengelola kegiatan tpk) kepala desa. desa look. nama jelas, tanda tangan, stempel nama jelas, tanda tangan, stempel (bila ada) (bila ada) pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah perbekalan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. berbekalbekelebut tad adalah tim pendamping desa dalam proses pengadaan barang jasa desa. bab tata nilai pengadaan barang jasa pengadaan barang jasa menerapkan nilai nilapengadaan barang jasa desa yang pembiayaannya bersumber dari apbberbekal melalui keputusan berbekal yang keanggotaannya berjumlah ganjil paling sedikit berjumlah (tiga) dan paling banyak (tujuh) orang dengan susunan: ketua dijabat oleh kepala seksi pelaksana teknis dalam pemerintahan desa): sekretaris dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan, dan cc. anggota dijabat oleh perangkat desa lainnya tokoh masyarakat tokoh pemuda. bab pengadaan barang jasa melalui swakelola bagian kesatu ketentuan umumbabkebutuhan barang jasa secara langsung desa antara lain: pembelian komputer, printer dan kertas langganan internet cc. pembelian meja, kursi, dan alat kantor dan sebagainy seperti,pesifikasi teknis barang jasa lainnya, dan khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana konstruksa).b)c)huruf c). tidak terpenuhi, maka tpk melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf angka negosiasi (tawar menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruf a). dan huruf angka huruf b). kurangbentuk (form) pengadaan barang jasa desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini bab vcamatbekeldengan berita acara serah terima hasil pekerjaan. bab viii tim asistensi desaberdasarkan peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa desa. dengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan nomor tahun tentang pedoman tata cara pengadaan barang jas tangga act sekitar rah kabupaten bangli, ida bagus gde giri putra berita daerah kabupaten kabupaten bangli tahunli; bahwsudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan hukum, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja dalam penyelenggaraan tugas tugas pekerjaan diluar jam kerja bagi pegawai lingkungan pemerintah kabupaten bangli, dipandang perlu memberikan uang lembur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; menimbang bupati bangli, dengan rahmat tuhan yang maha esa ketentuan kerja lembur bagi pegawaiadalah bupati bangli.ketentuan umum bab li. memutuskkerja lembur pada hari biasa sesudah jam tutup kantor paling banyak selama (tiga) jam sehari atau (empat belas) jam dalam seminggu. besaran uang lembur yang diberikan kepada pegawai untuk tiap tiap jam penuh kerja lembur adalah sebagai berikut: golongan sebesar rp. per jam; golongan iii sebesar rp. per jam; golongan sebesar rp. per jam; golongan dan ptt sebesar rp. per jam. surat perintah kerja lembur hanya dapat diterbitkan oleh yang berwenang sebagaimana dimaksud pada jika telah tersedia dana uang lembur pada masing masing satuan unit kerja. untuk melakukan kerja lembur harus diterbitkan surat perintah kerja lembur oleh kepala satuan unit kerja, dengan menyebutkan organisasi serta keterangan mengenai nama dan jabatan serta golongan gaji dari pegawai yang diperintahkan. kepada pegawai yang melakukan kerja lembur selama paling sedikit (dua) jam berturut turut dapat juga diberikan uang makan. setiap pegawadan uang makan bab uang lembur adalah uang upah yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan kerja lembur. kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, atas dasar perintah atasan, yang melebihi jam kerja biasa pada hari hari kerja, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari hari libur untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya penting dan mendesak. pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang bekerja pada pemerintah daerah kabupaten bangli dan gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupatenda saat peraturan bupati ini mulai berlaku, makketentuan penutup bab pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung spm ls) untuk uang lembur dan uang makan pegawai kepada bagian keuangan selaku bendahara umum daerah bud). pembayaran uang lembur dan uang makan dilengkapi dengan: daftar pembayaran perhitungan uang lembur; surat perintah kerja lembur; daftar hadir kerja; daftar hadir lembur. tata cara pembayaran uang lembur dan uang makan bab iii besaran uang makan yang diberikan kepada pegawai yang melakukan kerja lembur paling sedikit (dua) jam berturut turut adalah sebesar rp. dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, uang makan hanya dapat diberikan (satu) kali. dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dalam sehari hari paling banyak (delapan) jam kerja. berita daerah kabupaten bangli tahun nomor bagus~darmayudha plh. sekretaris daerah kabupaten bangli'berlaku pada tanggal januari
|
bupati boalemo provinsi gorontalo peraturan bupati boalemo nomor tahun tentang i(kedudukan, usulan organisasi, tugas, fungsi dan tata dinas transmigrasi dan tenaga kerja bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, t\gas, fungsi kerja dinas transmigrasi dan tenaga kerja.negar republik indonesia tahun nomor lembaran negara republik indonesia no, nor 388e) sebagaimana telah diubah dengan undang u tahun o0o tentang perubahan atas undang nomor tahun tentang pembentukan boalemo tambahan negara republik indonesia tahu ooo nomor tambahan lembaran negara indonesia nomor yat ten daerah psi bar ten bli menetapkan dalam pera daerah pemeran oleh asas ton luasnya tahun undang undang nomor tahunol6 nomor ll4, tambahan lem republik indonesia nomor peraturan daerah nomor tahun ol6 turun bupati tentang kedudukan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja grasi dan tenaga kerja bab ketentuan umum daerah ini yang dimaksud dengan daerah kabupaten boalemo. daerah adalah penyelenggaraan urusan"n ntah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menu dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi sel tentang naga mbah ten publi tentang usung tah tahu publi tentang pemeran daerah adalah bupati sebagai unsur perangkat daerah adalah bupati sebagai unsur p"tyt daerah yang memimpin pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah otonom. daerah adalah unsur pembantu bupati d*i rakyat daerah dalam penyelenggaraan ran yang menjadi kewenangan daerah. lah bupati kabupaten boalemo. daerah adalah sekretaris daerah kabupaten boalemo. migrasi dan tenaga kerja yang selanjutnya die$ut ras transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten boalemo. ilah kepala dinas transmigrasi dan tenaga kerja kebun tingkatan jabatan struktural. bab kan, susunan organisasi, tugas dan pings bagian kesatu kedudukan oleh kepala dinas yang berkedudukan dia kepada bupati melalui sekretaris daerah. bagian kedua susunan organisasi rs. terdiri dari membawahi bagian keuangan bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan bagian umum dan kepegawaian. bidang penyiapan kawasan dan pembangunan sek perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan permukiman transmigrasi penempatan transmigrasi dan penataan uduk bidang tangan masyarakat transmigrasi dinas pemeran bupati sekretaris dinas adalah kepala boalemo. eselon kedu diri susunan a . kepala sub sub pembinaan usaha ekonomi transmigrasi pembinaan sosial budaya transmigrasi ,"t :"*tangan sarana dan rasa::ana bidang migrasi. :ketenagakerjaan pelatihan terjaga kedua penerapan lapangan kerja penyaluran ten'aga kerja hubungan industrial syarat syarat kerja. unit teknis daerah. kolom jabatan f\nasional. bidang sekretariat dipimpin oleh seorang kepala berada dan bertanggung.wab kepada kepala bagian dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bagian berada dan bertanggungjawab kepada kepala sekretaris kelompok jabatan fungsional yang mempunyai kom sesuai bidangnya. struktur peraturan isasi dinas sebagaimana tercantum dalam bupati ini. bagian ketiga t\.gas dinas mempan tugas melaksanakan lisan pemerintahan menjadi pemerintah kabupaten boalemo bidang dan tenaga berdasarkan peraturan perundang undangan dan yang dimiliki. bagian keempat fungsi tugas sebagaimana dimaksud dalam fungsi: pijakan teknis bidang transmigrasi dan turun perundang undangan pemberian ,jian dan melaksanakan pelayanan umum transmigrasi dan tenaga kerja pengawasan, evaluasi, analisa dan pelaporan sekretaris seksi dan dalam perumusan berdasarkan kebijakan bidang transmigrasi dan tenaga kerja nsi lam paten bab iii penjabaran tugas dan fungsi kepala bagian kesatu kepala dinas mempunyai tugas membantu sebagian tugas pemerintah melaksanakan dan melakukan dengan asan program kerja; kegiatan pembangunan dibidang transmigrasi dalam tugas sebagaimana dimaksud parl dinas peramu kebijakan teknis bidang transmigrasi dau perjanjian dan pelaksanaan pelayanan umum sasaran dan kebijakan pembangunan yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah pusat men tenaga daerah dd' program dan kegiatan dinas; pelaksanaan program dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penilaian program dan kegiatan lingkungan dinas; pem terhadap utd pengelola urusan ketatausahaan saran dan pertimbangkan kepada bupati tentang mem lebih bidang transmigrasi dan tenaga kerja koordinasi dengan instansi terkait baik tin maupun tingkat daerah tugas dinas lainnya yang bagian kedua sekretaris sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis yan meliputi perencanaan, keuangan, urusan pelengkap rumah tangga dan urusan asn kepada semua lingkungan dalam akan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris menyelenggarakan fungsi pada bupati daerah berikan oleh rupa ter ke{a dinas; g.m membagi (an operasional program kegiatan dan penganggaran rsi unit untuk memperoleh daftar program; tugas program kegiatan melalui unit kerja tugas dan fungsi, untuk pemerataan kerja; mere operasional program kegiatan dan forum unit untuk memperoleh daftar program; petunjuk pelaksanaan program kegiatan pedoman mengatur tuk kelancaran pelaksanaan tugas; mengenal langsung pun tidak langsung, melalui bidang unit orga'ni dapat dan mengukur output yang diharapkan; mengirim dan melaporkan kegiatan bidang unit yang ada, agar diperoleh dokumen pertanggung jawaban; lisan tugas kedinasan lain yang diperintahkan imp tulisan; kepala sub bagian keuangan kepala bagian keuangan mem punyai tugas melakukan dilingkungan dinas tugas sebagaimana dimaksud padre berdasar memberi urusan dalam personil dan per.ata usahakan barang dan ketan yang ad.a, agar terciptanya suasana kerja yang baik; perkembangan pelaksanaan program regia sub bagi i(keuangan menyelenggarakan fungsi men rencana kerja kegiatan bahan kerja ketatausahaan dan pembayaran gaji peta ketan peraturan perundang undangan yang berlaku ketatausahaan keuangan dengan sitem tahan sesuai peraturan perundang undangan yang isikan penyusunan ri(a dinas dan dpa inventarisasi verifikasi dan pelaporan dan bimbingan teknis pelaksanaan atau pengadministrasi keuangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang penatausahan keuangan dan pem kan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kesan ketatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pem administrasi, inventarisasi, dan pengelolaan aset mela1 (2t kepala (an tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang rsi dan men .siapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan dinas :.kanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan ;arakan fungsi rencana kegiatan bahan kerja rfl, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidan dan men5tugas dalam kepala mence menus menyia mendaku dengan tarikan peraturan perundang undangan yang tugasnya; dan kegiatan dinas dan menyelenggarakan penelitian program kerja dinas; penyusunan rencana kebutuhan darr saran dan atau pertimbangan kepada atasan tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya mempan barang peraturan perundang undangan yang berlaku isikan penyusunan resta dinas, ren dinas, pas dan ppa dinas ikan pen5susunan perencanaan tugas emban invasi pen5susunan bahan laporan penyelam ob' pemeran daerah ppd), laporan keterangan perunggu jawa kpj) pati, laporan kinda invasi pemerintah daerah inde masyarakat ikm) petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis memberi langkah kepala tugas lain yang diberikan oleh atasan tugasnya dan men rusun laporan pelaksanaan tugas. kepala sub bagian umum dan kepegawaian bagian umum dan pegadaian segala urusan administrasi umum kepada dan dalam mel akan tugas sebagaimana dimaksud pada rehat sub bagian dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi mem rencana kerja dan urusan rumah tangga serta kepada melalui tata kerja organisasi, agar perolehan dan kebutuhan tugas personil, berdasar:rn tugas dan peroleh pemerataan pekerjaan manga dan member petunjuk tentang kepegawaian, event )'ang ala, agar terciptanya disiplin kerja men pul dan mengolah data kepegawaian melalui agar data yang akurat rasi hasil kerja urusan kepegawaian, berdasar dan sehingga diperolehnya daftar prestasi kerja melapor. adanya kan hasil kegiatan, berdasarkan rencana kerja, dokumen penilaian tugas kedinasan lain vang diberikan atasan, tulisan. bidang penyiapan kawasan dan permukiman transmigrasi kepala penyiapan kawasan d:rn pembangunan per transmit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, teknis potensi supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang hasan transmigrasi, penyediaan tanah dan transmigrasi, perencanaan pembangunan pembantu penduduk dalam permukiman transmigrasi, penataan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang nyiakan kawasan dan pembangunan transmit menyelenggarakan fungsi aan dan pembinaan potensi kawasan transmigrasi peran pengembangan kawasan transmigrasi penyet tanah dan pelayanan tanah i'transmigrasi pem guna sarana dan prasarana permukiman transmit pena dan persebaran penduduk penemu tan transmigrasi tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepala urusan daftar g uni kim bah bunga binaan kawasan )ke uki pem dalam mel cb' penyediaan tanah dan pela kanan pertanahan, dan identik{kasi dan informasi potensi kawa pengen kawasan transmigrasi tugas sebagaimana dimaksud pada kawasan transmigrasi menyelenggarakan fun dokumen perencanaan kawasan transmigrasi bed potensi ,hasan kepala penyiapan standar evaluasi seksi pere menu menu menu tanda ri evaluasi penyiapan seksi perencanaan kawasan transmigrasi perencanaan kawasan transmigrasi mempu :rya bahan perum san kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta monitor bidang perencanaan potensi kawasan tran dokumen usulan penetapan kawasan transtligras dokumen satuan kawasan permukiman bimbingan teknis dan supervisi, serta moni bidang pembangunan sarana dan prasarana per lahan, evaluasi sarana dun prasarana, evaluasi dokumen perencanaan satuan permukiman trans pengukuran dan pembagian lp. lu'i da'n blok menu dokumen usulan penerbitan sk' hak dokumen usulan penerbitan sertifikat hak tanah milik transmigran tugas lain yang diberikan oleh atasan' seksi pembangunan permukiman transmigrasi kepala pembangunan permukiman transmigrasi tugas pen pan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan perlu dalam kepala penggarapan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembangunan permukiman tra mence fungsi menyia perumahan permukiman transmigrasi menyia kan prasarana jalan dan jembatan dikawasan tran menyia sarana fasilitas umum dikawasan transmigrasi menyia kan fasilitas saran alr bersih kawasan transmit lahan permukiman dan lahan usaha transmit mitra liga u.ii tugas ajakan, dan migrasi, canaan dan kepala saran pun pijakan ing ukiran layak f.m mel (\b' penyiar pan ntransmigrandanpenduduksetempat,menempa dan penataan, stasi, serta administrasi bmn dimaksud pada dalam men negarawan tugas sebagaimana penempatan transmigrasi dan penataan baran kepala penduduk pelaksanaan serta moni kepala penduduk menyia kepala tugas bimbing bidang pengen tugas lain yang diberikan oleh atasan' seksi penempatan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk penempatan transmigrasi clan penataan persen punyai tugas penyiapan bahan perumusan kbbi kebijakan, standarisasi' bimbingan teknis dan ruins dan evaluasi bidang pelayanan pergi menyelenggarakan fungsi akan sosialisasi program transmigrasi akan pendaftaran calon transmigran kelak seleksi calon transmigran menyia peraiatarl perbekalan transmigran sarana angkutan transmigran baran akan, revisi, han, area luas kelak rakan penemu papan transmigran penilaian terhadap kela'akan lokasi siap terima penemu tan transmigran mem berita acara penyerahan rumah dan lahan trans semua stasi kerjasama antar daerah dibidang transmit tugas lain yang diberikan oleh atasan' pengembangan masyarakat transmigrasi pengembangan masyarakat transmigrasi penyiar pan bahan perumusan bij kebijakan, pelaksanaan kebijakan' sta teknis dan supervisi, serta monitoring dan pengembangan usaha, pence mangan sosial sarana d'an prasarana kawasan serta kelam ekonomi dalam kepala menelan men menge akan tugas pokok sebagaimana dimaksud pengembangan mas harakat being fungsi usaha transmigran sosial budaya transmigran sarana dan prasarana permukiman dan menge kelembagaan ekonomi kawasan tran dan mengembangkan kawasan perkotaan kawa kota terpacu mandiri ktm) tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepa seksi pembinaan usaha ekonomi transmigrasi kepada pembinaan usaha ekonomi transmigrasi tugas pan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta monitor evaluasi bidang produksi, pengolahan, kelembagaan ekon pemodal promosi dan publikasi dan kerjasama kemitraan dalam mel tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pem aan usaha ekonomi transmigrasi menelan fungsi pem dibidang usaha pertanian, perkebunan serta peri dan kelautan permukiman transmigrasi engine dirikan kebutuhan sarana produksi pertanian, p r serta kanan dan kelautan permukiman transmigrasi membagi stasi tersedianya sarana prodi aksi pertanian, per serta kanan dan kelautan permukiman transmigrasi membagi ;tasi tersedianya sarana pengolahan hasil perk serta perikanan dan kelautan trans mem dan membina kelembagaan usaha perm transmigrasi member dan membina kolom pok kolom pok ras permukiman transmigrasi ob' menjadi tasi tersedianya modal usaha kelembagaan usaha ppk usaha kecil kawasan dan permukiman tran dan ekonomi pada tran ekon usaha migrasi dinas. punyai ajakan, dan dan kepala usaha bulan bulan asian, ukiran si; aru tasi dan menjalin kerjasama pihak swasta membagi. menge bermukim usaha ekonomi mas harakat dalam kawan akan tugas sebagaimana dimaksud pada sosial budaya transmigrasi menyelenggarakan rangka dan akan tugas lain yang diberikan oleh atasan' seksi pembinaan sosial budaya transmigrasi kepala pembinaan sosial budaya transmigrasi mempu tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta moni darr evaluasi pelayanan pendidikan, mental spiritual, seni catu pan dan kesehatan,n, kelembagaan pemerintah dan menyia sarana pendidikan setingkat sekolah perm transmigrasi sarana kesehatan berupa puskesmas pem transmigrasi menyia periuk menyia sarana peribadatan serta sarana pembinaan mental spirit permukiman transmigrasi tembi dan mengembangkan kelestarian seni perlu man transmigrasi membina dan mengembangkan kerrang taruna ukiran trans tersedianya catu pangan bagi warga transmit pada sejak penempatan ob' member dan membina kelembagaan masyarakat transmigrasi dalam seksi pem semua tahun perlu semua kereta kebutuhan rumah ibadah kepala fungsi: didikan kamar: .tuk man perlengkapan sarana dan perangkat desa tugas lain yang diberikan oleh atasan. seksi pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi kepala pengembangan sarana dan prasarana hasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan ajakan, kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan permisi, serta moni prasarana lingkungan ins dan evaluasi dibidang pengembangan dan permukiman dan kawasan transmigrasi, pen asian evaluasi perkembangan permukiman dan kawa dalam mel seksi per perlu kepala teknis tugas sebagaimana dimaksud pada tangan sarana dan prasarana kawasan tran kepala migrasi iman pra rana ded, bin mence fungsi mengi :ntarisir kebutuhan sarana dan prasarana <li dan transmigrasi dokumen usulan kebutuhan sarana dan dan kawasan transmigrasi berupa peta menyia rab, dan data dukung lain pembahasan usulan kebutuhan sarana dan dan kawasan transmigrasi tingkat pro pusat; akan koordinasi dengan instansi terkait dalam pem nan pengembangan kawasan perkotaan baru ktm. gas dinas lainnya yang diberikan oleh bidang ketenagaker jaan ketenagakerjaan mempunyai tugas penyiar perang kebijakan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, supervisi, pelatihan ketan:igakerjaan, penyiapan kerja dan penyaluran tenaga kerja serta hubungan induk 'at kerja syarat dalam tugas sebagaimana dimaksud pada bidang nagakerjaan menyelenggarakan fungsi kalori penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi veri informasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta peningkatan kompetensi sumber daya manusia die kerja swasta lem penyu ulasan informasi produktif tas kepada perusahaan komedi pemberian konsultasi produktivitas kepada kecil pemberian dan penyebarluasan informasi dalam nan antar kerja kepada pencari kerja dan serta ulasan kesempatan kerja kepada masyarakat penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam antar serta perluasan kesempatan kerja kepada mas koordinat perantaraan kerja dalam pelayanan antar perlu kesempatan kerja kepada masyarakat penyebarluasan informasi syarat syarat dan luar negeri pada mas harakat pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon tki pelayanan dan verifikasi perlengkapan dokumen kerjaan alon tki keluar negeri pelayanan penandatanganan perjanjian kerja m.m akan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepala seksi pelatihan tenaga kerja kepala pelatihan tenaga kerja mempunyai tugas penyiar kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standards;asi, teknis supervisi, pelatihan ketenagakerjaan serta moni evaluasi pelatihan ketenagakerj aan tugas sebagaimana dimaksud pada tenaga kerja menyelenggarakan fungsi menu vulkan bahan informasi bidang pelatihan kerja pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang kerja lembaga pelatihan kerja swasta; kesiapan materi pelatihan kerja; kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga kerja kan bahan verifikasi informasi akan disebarluaskan pada regulasi bidang kerja lembaga swasta; menyia pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan; program pelatihan; sarana dan prasarana; promosi bekerja dalam seksi pela menyia menyia par pem kerja kerja layanan serta isme dinas. ngd tih kerja menyia struktur dan tenaga pelatihan; calon peserta pelatihan kerja; mem l<konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja. tugas lain yang diberikan oleh atasan' kepala seksi penyiapan lapangan kerja penyaluran tenaga kepala penyiapan lapangan kerja penyaluran mempunya tugas penyiapan bahan per lulusan kebijakan, kebijakan, lapangan standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, rja dan penyaluran tenaga kerja serta moni evaluasi nyiakan dan penyaluran tenaga kerja kanakan tugas sebagaimana dimaksud pada apan lapangan kerja pen saluran dalam seksi menelan dengan kerja dan petugas antar kerja merek penyediaan sarana dan prasarana pasar kerja penyuluhan dan bimbingan jaba peran kerja mem rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam kerja merek sumber daya manusia pemberian penemu tan tenaga kerja swasta rencana pemantauan dan evaluasi lembaga swasta fungsi penyediaan sumber daya manusia untuk dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan tenaga mean syarat mekanisme bekerja keluar negeri kepada masa ob' mere penyiapan sumber daya manusia term:ait pan dokumen ketenagakerjaan calon tki keluar menyia sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan ketan ejaan calon tki keluar negeri merek akan penyiapan sumber daya manusia terkait penanda tanganan perjanjian kerja mere akan penyediaan sumber manusia unta rk manan tugas pengembangan dan masyarakat perluasan keset kerja kerja jabatan beri layan forma oknum tan yan mere penyediaan sarana dan prasarana perlu kerja kepada mas harakat kepala hubungan industrial syarat syarat kerja kepala sek hubungan industrial syarat syarat ker.;a tugas pen bahan per lulusan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, hubungan ind syarat kerja serta monitoring dan evaluasi hubungan dan syarat arat kerja lam akan tugas sebagaimana dimaksud gan industrial syarat syarat kerja mem seksi fungsi verify rencana kerja tentang pengembangan dan perlu akan tugas lain yang diberikan oleh atasan' dokumen peraturan perusahaan dan dengan ruang lingkup operasi daerah pemberi pelayanan pendaftaran perjanjian kerja kota; komedi proses pengesahan dokumen peraturan dengan lingkup operasi daerah kab kota deteksi dini terhadap potensi peru fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan ke{ bipartita perusahaan komedi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan persegi perusahaan mogok kerja dan penutupan manga keikutsertaan karyawan tenaga kerja pada bpjs ketenagakerjaan. tugas lain yang diberikan oleh atasan. bab unit pelaksana teknis dinas utd adalah pelaksana operasional dilapangan untuk sebagian regia teknis operasional danlatau kegiatan teknis yang wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan' njan pengen pada menyegel persepsi kerja punyai ajakan, ia l dan austria media da1am petugas utd diri pin oleh seorang pala bertanggung kepada pala dinas serta oleh bupati atas kepala dinas. yang berada diangkat dan tugas sebagai pelaksana teknis operation sesuai bidangnya ditingkat kecamatan dalam akan tugas sebagaimana dimaksud pada utd gerakan fungsi kebijakan dan petunjuk teknis yang kepa tugas tugas yang telah diatur oleh instansi yang koordinasi, inter pasi dan sinkronisasi utd .aan tugas, baik dalam link lengan organisasi dan atau dengan instansi masing masi terkait dalam yang kelak petugas penyajian dan pelaporan. petugas adm diberhentikan dan petugas operasional program kepala dinas atas usul kepala utd. atas kuasa turun perundang undangan yang lebih tinggi, mengenal pem tukan dan nomenklatur serta wilayah kerja tugasnya, pala utd dibantu oleh tugas pengarsip pan penyediaan dan program yang melaksanakan tugas perencanaan tersendiri peraturan pati. dia tetap ten d,diatur fungsi masing pada berdasar prosedur kelompok kepala lebih tin kelompok yang dia undangan; kelompok fungsional bab kelompok jabatan{ fungsional dapat ditetapkan kelompok jabatan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai tentukan yang berlaku tan fungsional mem pun yai tugas teknis yang ditata nal dengan oleh tugas, baik dalam lingkungan masing mas g,an satuan atau dengan instansi terkait dalam wilayah kerja jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kebijakan dan petunjuk tugas tugas yang telah diatur instansi teknik yang koordinasi,integrasi dan sinkronisasi dalam dan ditetapkan berdasar<an peraturan undang jabatan fungsional pim pin oleh senior yang ditunjuk dan berada seorang dia jawab kepada pala dinas; jumlah fungsional ditentukan berdasarkan kebun beban terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan aturan perundang undang gan. bab tata ezu dalan tugasnya, setiap pim pinang unit kelompok integrasi fungsional wajib menerapkan prinsip sinkronisasi, baik dalam lingkungan maupun satuan organisasi dilingkungan pemerintah dae denga.n lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan masing langkah setiap men serta laporan dalam dibantu (s) setiap pim satuan organisasi wajib mengawasi dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil diperlukan sesuai dengan peraturan perundang und satuan organisasi bertanggungjawab remi bawahan masing masing dan memberi'an k petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya setiap lapnjut dan untuk memberikan petunjuk bawahannya tugas, setiap pim pinang satuan pemberian mengadakan satuan organisasi dibawaharlnya dan dalam bimbingan kepada bawahan masing masing, rapat berkala. bab vii jabatan{ peran'igi{at daerah kepala dinas pratama merupakan jabatan eselon atau jabatan sekretaris administrasi kepala merupakan jabatan struktural eselon administrasi seksi pada dinas pengawas. dinas merupakan jabatan eselon kepala sub dan kepala struktural atau jabatan merupakan pimpin atau dari kepada sas1 rangka wajib jaba jaba bab viii ketentuan pet{tutup peraturan rupa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. agar setiap bupati ini mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam berita daerah kabupaten ditetapkan tilamuta boalemo, tilamuta enge i{abupateii boalemo berita dae kabupaten boalemo tahun pengen latar nomor 'tz!' beb gxb tt,xb lca \jc br, av5 bts o^t{ le2 l uqx> oez ono f,leo ,t, tr,f,l @rl e'z t,n =ofr o,if x,ldf o7o to,l tt,f,t =obo h'z u,o f'x2 tr, a!) "u> vlz =ee zef ano trax at{ trt d,,:tri z(a ur> clz u'e qgi i'i 2fr z>g rtr |no (.? z+t oc. r>*t i{_5g =dz,i >t4 p>z; lr; ;t. (r> 'z lr. f,> pr l grq a!: jt or t5t.or >t0 af' ir' l vt2 f,o zvl frf (z>o "o> frl 14r . l xc r!,j rlz efr tri <:e >.4ze rnc *ju * ee ?.a rtj ev>v c"o i0> j> rrj itj r'\ i'i xcd 'oo hx> t:i >>u) pg "rza >p_ zod nza 'ro zx= s@> fr) fzz vl>
|
bupati bangli peraturan bupati bangli nomor tahununjangan lauk pauktunjangan lauk pauk adalah uang makan yang diberikan kepada pns berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan. bab pemberian tunjangan lauk pauk kepada pns yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan tunjangan lauk pauktunjangan lauk pauk paling banyak (dua puluh dua) hari kerja. apabila hari kerja dalam (satu) bulan kurang dari (dua puluh dua) hari kerja, kepada pns diberikan tunjangan lauk pauk sebanyak jumlah kerja pada bulan berkenaan. besaran tunjangan lauk pauk yang diberikan kepada pns sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja. tunjangan lauk pauk dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya. tunjangan lauk pauk tidak diberikan kepada pns apabilakursus diklat dan tugas belajar lainnya, sebab sebab lain yang mengakibatkan pns tidak hadir pada hari kerja, dan pns yang hadir pada hari kerja tetapi dikategorikan tidak hadir pada hari kerja. bab iii tata cara pembayaran tunjangan lauk pauk pembayaran tunjangan lauk pauk didasarkan pada daftar hadir pns pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung spm ls) untuk tunjangan lauk pauk pns kepada bagian keuangan selaku bendahara umum daerah bud bagus rajdarmayudh}iun teratai{g itedudui(a.ii, susunan{ organ{isa sr, tugas, i'fungsi dari tata i(tr.ra diatas pengendalian penduduk, keluarga berencana' pemberdayaan pertitipuait dari perlindungan ai{ait dengan kalimat tujuan yang maria esa menimbang bupati boalemo, bahwa berdasarkan ketenar' undang undang nomor tahun t999mengingatrepublik babial6 tentangntukan dan susunan perangkat daerah lembaran daerah kabupaten boalemo tahun ol6 nomor tambahan lembaran daerah kabupaten boalemo nomoranjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.' bagian kedua pasat pala dinas sub bagian pen susunan program sub bagian keuangan sub bagian umum dan pegadaian dibawah dan bidang penyuluhan dan menggerakkan seksi penyuluhan seksi advokasi dan menggerakkan bidang keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera seksi keluarga berencana seksi ketahanan dan keluarga sejahtera bidang pengendalian penduduk seksi pemajuan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan dan pengendalian penduduk seksi informasi keluarga bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seksi pemberdayaan prem part seksi perlindungan anaka ungidinas sebagaimana peraturan bupati ini. tercantum dalam lam peran bagian ketigapenduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak berdasarkan peraturan perundang undangan serta bagian keren pat f\fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi (s) potensi dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menetapkan rencana strategis dinas untuk mendukung visi daerah dan kebijakan bupati; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah pengendalian penyu{uk, keluarga berencana, pemberdayaperlindungan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pengendalian pend pembangunan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas;has tain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya; bab iii penjabaran tugas dati fungsi bagian kesatu pal,a dinas kepala dinas merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh dalam urusan kependudukan keluarga berencana, pem perempuan dan pelindungan anakbidang pengendalian keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlu anak; menetapkan rencana strategis dinas untuk mendukung visi pati misi pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pem perempuanak; pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pengendalian uduk, pembangunan keluarga berencana, pemberdayaan perlindungan anak; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan programtugas lain yang diberikan atasan sesuai dengar tugasnya; bagian kedua sekreteds sekretaris mempunyai has memberikan pelayanan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan perlengkapan rumah tangga dan urusan asn kepada semua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretaris menyelenggarakan fungsi men susun bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu administrasi dan pelaksanaan dibidang program; men5rusun bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyelam ggaraar. tugas secara terpadu administrasi dan pelaksanaan sub bidang perencanaan bidang keuangan dan sub bidang umum dan kepegawaian; memberi saran dan pendapat pada atasan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan; dan yang dana, dan t(u melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program memantau dan mengawasi penyelenggara ur tugas """t r"t f.ikatan dilingkungan dinas; melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan bidang tugasnya. kepada sub bagian pen5susunan program kepala sub bagian pen1susunan program mempunyai merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang rencana program kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing bidang pada dinas pengendalian penduduk, keluarga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian pen]susunan program menyelenggarakan fungsi merencanakan kegiatan sub bagian pen1susunan perang naan, evaluasi dan pelaporan pada dinas penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perlindungan anak; menyusun rencana strategis senja dari masing masing penduduk, keluarga berencana perlindungan anak; renstra dan rencana mengumpulkan bahan rencana pembangunan jangka daerah ipjp rencana pembangunan jangka menengah rpm rencana kerja pembangunan daerah rkd) pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pem perempuan, perlindungan anak sebagai bahan penyusunan rpm dan rkd kabu paten; menghimpun dan memutuskan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa pada pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perempuan, perlindungan anak; mengirim uo, memaduserasikan dan mengelola program dan kegiatan dari bidang bidang pada dinas bidang pada dinas dan pemberdayaan tugas tol kerja( dinas penduduk, keluarga berencana,, pemberdayaan perempuan perlindungan anak; menghimpun dan mengelola bahan evaluasi program dan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, perempuan dan perlindungan anak; mengumpulkan bahan bahan ppd dan ppd akhir jabatan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan, perlindungan anak sebagai penyusunan ppd dan ppd akhir masa jabatan bupati; mengumpulkan bahan bahan kpj akhir tahun dan akhir jabatan bupati dibidang pengendalian penduduk, berencana, pemberdayaan perempat.lan dan perlindungan anak; menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja laki pengendalian penduduk, keluarga berencana, pem perempuan dan perlindungan anak; menghimpun,, mengelola dan menganalisa data serta databasis kegiatan masing masing bidang; men5rusun rekapitulasi bidang bidang lingkup pada pengendalian penduduk, keluarga berencana, perempuan dan perlindungan anakdalam men)rusun kegiatan dana alokasi khusus dak )ke propinsi dan daerah setiap triwulan dan akhir tahun anggaran mengevaluasi tugas pelaksanaan tugas dan mengi permasalahan dilinglnrp tugasnya serta mencari pemecahannya; mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai dalam pelaksanaan tugas; memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasansecara lisan dan kesalahan dan dinas tara menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang {irri sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; melaksanakan has lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai sub bidang has dan tanggung jawabnya; melaksanakan has lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai sub bidang tugas dan tanggung jawabnya; kepala sub bagian keuangan kepala sub bagian f",r*gan mempunyai tugas membantu bahan pen susunan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadurencanakan program kegiatan pertahun anggaran sub keuangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai4 yang berhubungan dengan sub.bagian keuangan rutin maupun berkala untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan; menginventaris permasalah pemasaran sesuai has sub keuangan dan sarana secara rutin maupun berkala sebagai membuat konsep naskah dinas sesuai bidang sub bagian dan sarana berdasarkan disposisi atasan agar tersedia naskah dinas yang dibutuhkan; mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bagian dan sarana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan ,bagai bahan penyempurnaan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sub keuangan dan sarana kepada sekretaris dinas secara sebagai bahan pertanggung jawab; menyiapkan bahan dan men sun petunjuk teknis pen anggaran dan pengelolaan keuangan; menyiapkan bahan pen5susunan rencana anggaran langsung, anggaran belanja langsung, rencana pendapatan dinas; merencanakan kerja sama pen)susunan ren etta anggaran, pendapatan dan penerimaan; menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran dan ketatausahaan keuangan; menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi dan men5rusun pertanggungjawaban keuangan; menyiapkan bahan dan mengusulkan perbendaharaan dan pengelolaan urusan tangga; mempersiapkan rencana kebutuhan sarana dan melaksanakan pengaturan tata ruang, penerangan, bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan mengatur perwakilan lingkup dinas; melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, diskusi, inventarisasi dan penghapusan inventarisasi; melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan perlengkapan dinas dan aset lainnya; memberikan saran pertimbangan kepada sekrembagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahlaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas tugas sub bagian dan tanggung jawabnya; belanja tidak dan pejabat perlengkapan meme barang alr dan tang kepada sub bagian umumkan kenegaraan pasat kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai membantu menyiapkan bahan penyusunan perumusan teknis, pembinaan, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas terpadu pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang umum, ketatausahaan,merencanakan program kegiatan pertahun anggaran sub umum dan kepegawaian berdasarkan tugas, fungsi dan sebagai ped.oman yang berhubungan dengan sub bagian umum kepegawaian secara rutin maupun berkala untuk; memberikan saran pertimbangan kepada sekernginventarisasi permasalahan permasalahan sesuai sub umum dan pegawai*n secara rutin maupun berkala sebagai pemecahan masalah; membuat konsep naskah dinas sesuai sub bagian um' kepegawaian berd.asalkan disposisi atasan agar tersedia naskah dinas yang dibutuhkan; mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran sub bagian dan kepegawaian berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan bahan penyemu puraan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian dan kepegawaian kepada sekertaris dinas secara periodik bahan pertanggung jawaban; menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan urusan umum, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan organisasi sebagai pengelola administrasi kepegawaian; tugas dan mum bagai mengelola urusan surat, pengetikan, pengadaan, ekspedisi; melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilihan, penjadwalan referensi serta pemusnahan arsip; melaksanakan pelayanan adminstrasi perjalanan dinas; menyiapkan bahan dan pen5susunan daftar urut duk) dan mengelola dokumentasi berkas kepegawaian, mengelola data dan penyajian informasi kepegawaian;tugas kerja dengan petunjuk kedua untuk penyempurnaan hasil menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang target sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris dinas sub bidang tugas dan tanggung jawabnya; bidang penyuluhan dan menggerakkan kepala bidang penyuluhan dan menggerakkan mempunyai melaksanakan penyiapan bahan pen]susunan kebijakan pembinaan, mengkoordinasikan, penyelenggaraan tugas secara dibidang penyuluhan dan menggerakan. t2l dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penyuluhan dan menggerakkan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis daerah bidang pen p"rrg"r^k"rr; pelaksanaan kebijakan teknis 'daerah dibidang pen5nrl menggerakan; pelaksanaan kebijakan daerah dibidang menggerakan; pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemas yarakatan penyuluhan dan menggerakan; dan peningkatan peran tingkat kabu paten secara lisan dan kesalahan tara kerja; tugas padu pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh pkb pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyu menggerakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; kepala seksi pen5puluhan kepala seksi penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan penyusunan perumusan kebijakan teknis, perr mengkoordinasikan.penyelenggaraan tugas secara terpadu pada penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penyuluhan menyelenggarakan fungsi menyiapkan bahan penetapan formasi dan sosialisasi melaksanakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga penlnrluh i(b serta melaksanakan,penyediaan dukungan imp dalam program nasional dan dukungan penyuluh kb; melaksanakan pembinaan keluarga melalui kegiatan mem mengarahkan, mengaktifkan serta mengembangkan keluarga melaksanakan fungsi fungsi keluarga melalui pembinaan tokoh masyarakat dan institusi masyarakat; melaksanakan kie kepada pkb ipb, mempersiapkan dalam rangka menawarkan pengertian dan pen pengetahuan, keterampilan agar mampu melaksanakan nasional sesuai dengan kondisi daerah; melaksanakan pembentukan group pelopor suatu menyeleksi dan memotivasi keluarga agr menjadi teladan kader dan berperan aktif dalam pengelolaan program nasi melaksanakan pembentukan tim penilai angka kredit kabupaten; dan bing, pkb menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan dalam pelaksanaan program nasional kabupaten, desa; melaksanakan pengembangan kemampuan teknis pkb pkb penyelenggaraan program nasional kecamatan dan desa; melaksanakan pelatihan orientasi untuk pengetahuan dan ketrampilan pkb pkb, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pkb pkb berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan kedua dengan berbagai instansi yang ada; melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kecamatan dan desah:penyuluhan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugaskan tanggung awan ya; kepala seks advokasi dan menggerakkan kepala seksi advokasi d^an p'menggerakkan mempunyai mengumpulkan bahan pen]susunan perumusan kebijakan pembinaan,pengkoordinasianpenyelenggaraantugassecara pada seksi advokasi dan menggerakan' dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (2t kepala seksi advokasi dan penggerakkall menyelenggarakan secara lisan dan kesalahan pihak dan dan untuk kerja; bahan tugas kuis, mempersiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan seksi advokasi dan menggerakkan; mengumpulkan bahan pen5susunan rencana seksi menggerakkan; merencanakan program kegiatan per tahun anggaran tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam kegiatan; menyiapkan dan melaksanakan advokasi dan konseling program keluarga berencana kb) reproduksi kr); menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga, pelembagaan keluarga kecil berkualitas; menyiapkan dan melaksanakan promosi kesehatan terms;uk pencegahan hiv aids, ,1n1" lsi menular seksual bahaya naira dan perlindungan hak hak reproduksi; memberikan layanan informasi tentang pelaksanaan dan pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; melaksanakan penerangan komunikasi, informasi dan melalui sarana mobil unit penerangan mugen) berencana; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan kb, baliho dan papan motivasi kb; membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan hari berhubungan dengan keluarga dan perlombaan dalam keluarga; membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelaporan dan pengolahan data tingkat kecamatan; melaporkan pengelolaan data opini melalui pelaporan it; mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyajikan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana perlindungan perempuan, perlindungan anak; membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan lisan agar tugas terbagi habis; pence dan hasil yang hari dan dart data dan memberi petunjuk kepada tawaran baik tertulis untuk menghindari penyimpangan pelaksanaan hdurgerakan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan bahan penyempurnaan melaksanakan penyusunan pertimbangan pengambilan menggerakkan; staf sebagai dan kemeja penyiapan telaahan kebijakan secara lisan dan kesalahan seksi atra melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan tanggung jawab ya; bidang keluarga berencana, ketahanan dan kepe jahteraan pesan kepala bidang keluarga berencana, ketahanan keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan tugas secara terpadu dibidang menggerakan. penyu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang keluarga berencana, ketahanan dan keluarga menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga ketahanan dan kesejahteraan keluarga; pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga ketahanan dan kesejahteraan keluarga; pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keluarga ketahanan dan kesejahteraan keluarga; pelaksanaan penyelenggaraan donna, standar prosedur dan kriteria spk) bidang keluarga rencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, **t" r\urut6q pelaksanaan penerimaan, pendistribusian alat dan obat dan swasta; penyimpanan, kontrasepsi klinik pelaksanaan pelayanan kecamatan desa; pelaksanaan pembinaan kesehatan ber kecamatan desa melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya kepala seks keluarga berencana pasat kepala seksi keluarga berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pen5susunan mengkoordinasikan, penyelenggaraan keluarga berencana. kebijakan teknis, pem tugas secara terpadumelaksanakan penyusunan rencana program dan rencana bidang operasional keluarga berencana; melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis operasional keluarga berencana menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik dinas maupun dengan instansi terkait bidang operasional kesehatan reproduksi kr) serta institusi; menyiapkan bahan pen]susunan kebijakan jaminan dan kb, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bay', dan khi4,) skala d.berat; menyiapkan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan kesehatan reproduksi, merasionalisasi jaminan dan peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bar dan anak operasional kr, pencegatan hiv aids, infeksi menular ims) dan naira; menyiapkan bahan penetapan dan pengembangan pelayanan dan kr, termasuk pelayanan i(b rumah daerah; pengendalian dan tah seksi dan anak dan kb, hutan serta usual menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran partisipasi pria, sasaran unset' next, sasaran masalah kesehatan reproduksi, sasaran kelangsungan hid bayi dan anak, sasaran pelayanan krr, pencegahan hiv dan naira, serta sasaran pengembangan penguatan pelem keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah; melaksanakan penyerangan dan penetapan kriteria serta tempat pelayanan dan kr, peningkatan partisipasi penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, hidup ibu, bayi dan anak serta kr; menyia4akan pelaksanaan jaminan+ dan pelayanan kb, partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan,anak serta pelayanan kr; melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan pelayanan kb; menyiapkan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan pembinaan pen puluh pkb menyiapkan penyelenggaraan dan fasilitasi upaya kesadaran keluarga berkehidupan seksual y{ry memuaskan, terbebas dari hiv aids dan ims; menyiapkan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan tamtama partisipasi pria dalam pelaksanaan program dan kr; menyiapkan pelaksanaan promosi pemenuhan hak hak melaksanakan pengembangan dan pembinaan pusat konsultasi terhadap jaminan dan perlindungan hak hak menyelenggarakan perlindungan dan penghapusan tindak dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan membantu penanggulangan pengayoman medis terhadap yang mengalami komplikasi dan kegagalan; menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan dan termasuk pencegahan hiv aids, ims dan bahaya antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga organisasi masyarakat som) skala daerah; ibu, ims uksi, krr baik melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan menggerakan institusi masyarakat program i(b nasional rangka kemandirian; melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana mendukung program nasional, termasuk jajaran medis tokoh masyarakat dan tokoh agama; melaksanakan peningkatan kerjasafila dengan mitra kerja nasional a"u* rangka kemandirian; menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan pelaksanaan program nasional kecamatan; memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan terflrlis untuk menghindari persimpangan dan kesalahan pelaksanaan tugasl berencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan bahan penyempurnaan; melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan seksi keluarga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan tanggung jawab ya. kepala set ketahanan dan kepe jahteraan keluarga pasat kepala seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai melaksanakan penyiapan bahan pen)susunan kebijakan pembinaan, mengkoordinasikan, penyelenggaraan tugas secara seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga fungsi: dan alam kuis t(u menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik lingual]lengan dinas maupun dengan instansi terkait bidang oneraflional ketahanan dan kesejahteraan keluarga; ketahanan oan kepe janferaan ll.keluarga; menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga skala daerah; menyiapkan penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan kesejahte real keluarga skala daerah; melaksanakan penyerangan penetapan kriteria ketahanan dan kesejahteraan keluarga skala daerah; melaksanakan kebijakan teknis tentang bina keluarga ita bkb), bina keluarga remaja bkr), bina keluarga lansia dan kelompok pik remaja mahasiswa dan kelompok lainnya; melakukan pembinaan terhadap bina keluarga balita bkb) bina keluarga remaja bkr), bina keluarga lansia bkl) dan pik remaja mahasiswa dan kelompok lainnya; melaksanakan pemanfaatan tenaga pengelola, pendidik dan konselor sebaya termasuk pencegahan hiv aids, dan bahaya baik antara sektor pemerintah dengan sektor skala daerah; melaksanakan jambore saka kencana dan pik remaja menyiapkan penyelenggaraan kebijakan teknis dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara gan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) pembangunandibidangekonomi,sosialbudayadanli daerah; menyiapkan pelaksanaan ketahanan serta pelaksanaan model model kesejahte rata keluarga skala daerah; kegiatan ketahanan melaksanakan pembinaan teknis peningkatan keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi sejahtera dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan sejahtera uppks); menyiapkan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna uppks; pok dan kesejahteraan warga dan melaksanakan pen]susunan pengembangan uppks sebagai ekonomi keuangan mikro dan penyusunan.n kriteria pengembangan keterampilan anggota uppks; melaksanakan penyerangan kriteria pemberdayaan ekonomi dan penyerangan indikator keluarga sejahtera dan kriteria pem keluarga miskin. melaksanakan penetapan syarat pengendalian dan penyaluran bagi usaha dan peningkatan keterampilan; melaksanakan pen5susunan materi promosi ketahanan kesejahteraan keluarga; melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan keluarga daerah; menilai kindsejahteraan keluarga berdasarkan capaian pelaksanaan sebagai bahan penyemu purna ur; melaksanakan pen5 sunan telaahan staf pertimbangan pengambilan kebijakan seksi kesejahteraan keluarga; melaksanakan'has lain yang diberikan oleh atasan sesuai has dan tanggung jawab ya; bidang pengendalian penduduk kepala bidang pengendalian penduduk mempunyai tugas penyiapan bahan pen3susunan kebijakan teknis' pel mengkoordinasikan, penyelenggaraan tugas secara terpadu pengendalian penduduk. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidangpengendalianpendudukmenyelenggarakanfungsi: perumusan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria spk) pengendalian penduduk; pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; bagi dan .pal dan tan sebagai tah pelaksanaan penduduk; pemantauan penduduk; pemetaan perkiraan parameter) dan evaluasi kegiatan dibidang pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penduduk; pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas kepala seks pengaduan dan sinkronisasi ket akan kependudukan dan pengendalian penduduk kepala seksi pemaduandan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk mempunyai tugas melaksanakan bahan pen5susunan kebijakan teknis, pembinaan' penyelenggaraan tugas secara terpadu seksi pemda sinkronisasi kebijakan kependudukan dan perencanaan pengendalian penduduk. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemajuan dan sinkronisasi kebijakan penduduk pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi mempersiapkandanmengolahbahanperumusankebijakan bidang pemaduandan sinkronisasi kebijakan penduduk pengendalian penduduk mengumpulkan bahan penlnrsunan rencana perkiraan penduduk; men5rusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pemaduandan sinkronisasi kebijakan pendudukan penduduksebagaiped'omandalampelaksanaantugas; membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatandiseksi pemaduarrdan sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penduduk; melaksanakan pengkajian bahan perumusan dan analisis kependudukan; melaksanakan seminar kependudukan skala daerah dan dan seksi melaksanakan sosialisasi dan destinasi pengendalian bagi mitra kerja; melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan melaksanakan destinasi rancangan induk kependudukan; pelaksanaan, monitoring dan fasilitasi kerjasama depend.dudukan dan analisis dampak kependudukandan sinkronisasi kebijakan kependuduksinkronisasi kebijakan penduduk dan pengendalian penduduk melaksanakan evaluasi dan men5rusun laporan pelaksarlaarl seksi pemajuan dan sinkronisasi kebijakan depend pengendalian pendudukan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai has dan tanggung jawab ya; kerah soket laforaasl keluarga pasif (l) kepada seksi informasi keluarga ,mempunyai tugas penyiapan bahan mengkoordinasikan, informasi keluarga. pen5susunan kebijakan teknis, pem penyelenggaraan tugas secara terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi informasi keluarga menyelenggarakan fungsi mengumpulkan, mengolah data informasi menginventarisasipermasalahansertamelaksanakan secara lisan dan kesalahan seksi ,pala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data informasi. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengeja melaporkan kegiatan seksi informasi keluarga; menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan petunjuk teknis yang informasi; berkaitan dengan pengelolaan melaksanakan koordinasi pengelolaan data sistem info keluarga melaksanakan bimbingan teknis bagi sistem informasi menyiapkan data informasi keluarga;' menyajikan dan melaksanakan sosialisasi data dan keluarga; pelaksanaan, monitoring dan fasilitasi kerjasama kependudukan dan analisis dampak kependudukan simpangan pelaksanaan tugas; memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan hasilkedadenganpetunjukkerjauntukpenyempurnaanhasilkegiatanpertahunanggarar seksi keluarga berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai penyempurnaan; melaksanakan pen5susunan telaahan staf sebagai pertimbanganpengambilankebijakandi seksiinformasi melaksanakan evaluasi dan men susun laporan pelaksanaan seksi informasi keluarga; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan tanggung jawab ya; secara lisan dan kesalahan serta dan pun bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pasat kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan f".t mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan p"rr5 * lrr*r, kebijakan teknis, pembinaan, mengkoordinasikan, penyelenggaraan j"s"" secara terpadu dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pelaksana.an koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan penyiapan bahan pengolahan dan analisis serta identifikasi masalah sebagai bahan masukan rumusan kebijakan perlindungan perempuan bidang tindak kekerasan, daerah awal konflik dan bencana, tenaga kerja perempuan, perempuan'n lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat; melaksanakan pengumpulan, pengobatan dan analisis serta identifikasi masalah sebagai bahan masukan rumusan keb{ikan perlindungan anak bidang anak bermasalah, hukum tidak kekerasan anak,.pendidikan dan kesehatan anak, masalah sosial anak serta hak sipil dan partisipasi anak; pemberian bantuan teknis f,fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan analisis kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. pelaksanaan hubungan kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dinas badan biro instansi terkait dan lembaga lain ya; pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak; pelaksanaan pembinaan staf; (2t pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala badan' kepala seksi pemberdayaan prem puan pasat kepala seksi pemberdayaan perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, mengkoordinasikan, penyelenggaraan tugas secara terpadu seksi pemberdayaan prem puan. dalam men susun rencana kegiatan dan anggaran bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta bina kesejahteraan keluarga dan organisasi perempuan;anan dan pemberdayaan perempuan serta bina mesej keluarga dan organisasi perempuan; melaksanakan kebijakan kualitas hidup dan perempuan; melaksanakan pengintegrasian kebijakan kualitas perlindungan perempuan; melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelindungan perempuan; derlind melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan advokasi dengan instansi dan institusi dalam upaya pengayoman dan keluarga kualitas serta menegakkan hak hak kaum perempuan agar terhindar kekerasan dan trafficking terhadap perempuan; meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat berkas surat yang disampaikan oleh atasan mendistribusikannya kepada staf untuk diproses lebih lanjut; merencanakan, melakukan akan, mengendalikan' mengevaluasi melaporkan arlggaralrr dan kegiatan pemberdayaan prem kualitas keluarga; melaksanakan fasilitasi penyediaan data terpilih menurut kelamin skala daerah; menyelenggarakankebijakan daerahtentangpeningkatan hidup perempuan yang terkait dengan bidang pem terutamadibidangpendidikan,kesehatan'ekonomi'hukum ham, politik, lingkungan, dan sosial budaya daerah; dari dan dan dan dan dan melaksanakan pengintegrasian upaya peningkatan kr"lit^" didikan, kesfeh tan, perempuan dalam kebijakan bidang pen( ekonomi, hukum dan ham, politik, tit sung.n, da' sosial uefa'v" skala daerah; mengkoord.isikan pelaksanaan keb[akan kualitas {hidup perempuandalambidangpendidikan,kesehatan,ekonomi,h dan ham, politik, lingkungan4, dan sosial budaya daerah;menyelenggarakankebijakan daerahtentangperlind perempuanterutamaperlind'unganterhadapkekerasan,tenagakerja r^*;rr+ ,'cia aqt t penanda cacat. dan perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang perempuan daerah konflik dan daerah yang terkena melaksanakanfasilitasipenginteglasiankebijakan daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut penyandang cacat, dan perempuan didaerah yang terkena mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan terutama perlindungan terhadap kekerasan' tenaga kerja dan perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang perempuan daerah yang terkena bencana; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan mesej perlindungan perempuan skala daerah; membuat laporan perkembangan :program dan kegiatan perempuan daerah secara berkala kepada atasan; membagitugaskepadabawahandengandisposisitugashasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerjam perempuan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan bahan penyemu puraan; .tang secara lisan dan kesalahan kepala seksi perlindungan anak hal22 kepala seksi perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pen jnrsunan kebijakan teknis, pembicaraan, mengkoordinasikan, penyelam garapan tugas secara terpadu besi dalam melaksanakan has sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelindungan anak menyelenggarakan fungsi menyiapkan bahan rumusan kebijakan seksi perlindungan melalukan koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi perlu anak; menyusun strategi penanganan anak dengan kemampuan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis identifikasi masalah sebagai bahan masukan rumusan perlindungan an"ak bidang anak bermasalah, hukum kekerasan anak, pendidikan dan kesehatan anak, masalah anak serta hak sipil dan partisipasi anak; melakukan koordinasi pelaku angan kebijakan diseksi derlind anak; memberikan bantuan teknis pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi kebijakan perlindungan anak; memfasilitasikan pembinaan dan perlindungan anak; melaksanakan hubungan kerja dibidang perlindungan anak dinas bad errrlbiro instansi terkait dan lembaga masyarakat; melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi nelforan pelaksanaan perlindungan anak; memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tefan perlindungan anak; melaksanakan pembinaan staf; melaksanakan tugas tugas lain rr+ diberikan oleh atasan; penanganan (2t bab kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional yang diatur dan ditata akan undangan; terdiri dari sejumlah tenaga fun' berdasarkan peraturan (2t seorang dibawa sesuai bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasupun afungsi masing masing; setiappimpinansatuanorganisasiwajibemimpin *"ngt oordinasikan bawahan masing masing dan memberikan bim ya; dalam melaksanakan dibantu oleh satuan pemberian bimbingan tugas, setia pim pinang satuan organisasi dibawakannya dan dalam kepada bawahan masing masing, dan pasallf,rai dep8an hrr rituuur rlv lvaro vv , kelompok jabatan fungsional mempunyai has melakukan seb+glan tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan' mengadakan pat berkala. babi jabatan{ peringkat daerah kepala dinas memakan jabatan eselon atau jabatan pimpinan pratama. sekretaris dinas memasubbagiandan kepala seksipadadinasmerupakan struktural eselon atau jabatan pengawas' bab tentuait penutup para.l peraturan bupati ini mulai berlao23 tema9 2ol6 sekretaris abdul hamid (berita daerah kabupaten boalemo tahun tan .tan .fff 20l6 kabupaten boalemo q<*il="t(o tilamuta fra o"z (rl tnn hla hhx 2zz rd<< a.o oo. [r] =t=e f;geb off x$he az* &te o.a c)a. baz fir o"il op. fr1 frl& rdo mula z&, jac !4f m ) frl au) tdj h3h e*e 9ee o b <y, lrp fl:) 2kl fra tr4 rid (d(, o.z 2fr, iil <ro p{ox f;e e,e ufi fia dt{x enjoy htr ex{ eii eia2 alih!l eii {()* iffi (,d( jih do2 ear2 hrl aag2e io{ {!t test ?{({ t{tra t{agama2{ea{(, h l. tia e tilt3r ip(q jfe
|
anus bupati bangli peraturan bupati bang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangpenyelamatan dan rehabilitasi yang harus diselenggarakan secara kondusif dan cepat, bahwa perbaikan terhadapperlu mendapat bantuan dari pemerintah provinsi secara cepat, tepat dan akurali. badan penanggulangan bencana daerah adalah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bangli yang disingkat dengan bpbda komunitas masyarakat dan teror. korban bencana adalah seseorang atau sekelompok or yang terjadikabupaten bangli dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulasi alam, bencana non alam dan bencana sosial. bab ruang lingkup (l) untuk membantu meringankan beban kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana alam,bencana non alam dan bencana sosial, pemerintah kabupaten menyediakan dan memberikan bantuan sosial berupa uang sebagai stimulan untuk membantu perbaikan terhadap rumah masyarakat dan fasilitas umum. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada meliputi perbaikan rehabilitasi ringan, perbaikan rehabilitasi sedang atau perbaikan rehabilitasi beratsebagaimana dimaksud dianggarkan pada apbd. bab persyaratan pemberian bantuan persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial korban bencana adalah sebagai berikutaserta mendapat persetujuan bupati setelah verifikasi oleh skpd terkait: cc. surat pernyataan bencana dari bupati, surat pernyataan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bangli atau pejabat yang menangani penanggulangan bencana yang menyatakan bahwa rumah masyarakat dan fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat bencana, dokumentasi setelah mendapat kajian dari dinas pekerjaan umum instansi terkait setempat dan perkiraan total kerugian untuk rumah masyarakat atau perseorangan. verifikasi dan mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud melalui mekanisme sebagaimana tercantum bawah ini terhadap permohonan bantuan sosial terlebih dahulu harus dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi lapangan oleh tim yang dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten banglibantuan sosial dan besaran bantuan sosial kepada bupati. bab besaran bantuan besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum karena bencana yang diberikan kepada setiap korban bencana adalah sebagai berikut perbaikan rumah masyarakatcc. perbaikan rehabilitasi berat berkisar antara rp. s d rp. fasilitas umumperbaikan rehabilitasi berat berkisar antara rp. s d dana bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum bagi korban bencana dianggarkan pada apbd sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten bangli. bantuan sosial perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum akibat bencana diserahkan oleh bupati atau kepala badan penanggulangan bencana daerah bpbd) kabupaten bangli atau pejabat yang ditugaskan oleh bupati. bab pelaporan dan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunan dana bantuan sosial kepada bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten bangli selaku ppid dan bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten bangli dengan tembusan kepada bpbd kabupaten bangli. laporan pertanggungjawaban penerima bantuan,melalui badan keuangan sekretariat daerah kabupaten banglipenyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang, dan cc. pertanggungjawaban manfaat penerima bantuan sosial. bab monitoring, evaluasi dan pengawasan dalam rangka monitoring, evaluasi dan pengawasan bantuan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat dan untuk fasilitas umum, bupati membentuk tim monitoring pemberian bantuan sosial dengan keputusan bupati, tim sebagaimana dimaksud dalam melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada bupati melalui kepala badan penanggulangan bencanldarmayudha berita daerah kabupaten nomor
|
bupati boalemo provinsi gorontalo peraturan bupati boalemo nomor ta]jin tentang kemudi(ai\i, susunan organisasi, tugas, fungsi dai{ dinas perpustakaan dan kearsipan i(kabupaten dengan rahmat tuhan yang matikedudukan, susunan organisasi, tugas,kedudukan, susunan organisasi, t\gas, dan dinas perpustakaan dan kearsipan l,paten undang undang nomor tahun penyelenggaraan negara yang bersih bebas ten dae dan pera ten ten psi, baik (s) rh, rta mengingat kolusi dan nepotisme lembaran negar indonesia tahun nomor tam negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun ten pembentukan kabupaten boalemo lem republik indonesia tahun nomor i78 tam sebagaimana telah diubah dengan undang tahun oo0 tentang perubahan atas nomor tahun tentang pem kabu boalemo lembaran negara republik nomor tambahan lembaran indonesia nomor undang undang nomor tahun pembentukan provinsi gorontalo lembar'ran republik indonesia tahunk:baran negara indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun ol6 perangkat daerah l,memutus(an: menetapkan peraturan{ bupati sentai{g i(duduk(aii, organisasi, tugas, fungsi at{ tata perpustakaan dati i(kearsipan. bab ketentuan t'uuid ealluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik tahun tang negara bahan utang baik tahun publik nom ten mbifaallkantor perpustakaan dan arsip daerah yang selanjutnya die adalah dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten boalemo' kepala adalah kepala dinas perpustakaan dan kearsipan'n boalemo. eselon adalah tingkatan jabatan struktural. bab kemudi(an, susunan organisasi, tugas dai{ fungsi bagian kesatu kedua lan kuat dinas dipimpin oleh kepala dinas yang b,:kedudukan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bagian kedua suasana orgaaiead pasal sub bagian penyusunan program dan kepegawaian bidang pengembangan koleksi, layanan dan kerjasama seksi pengembangan koleksi dan pengolahan bahan seksi layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan bidang pengembang rn perpustakaan dan kebudayaan membaca seksi pengembangan perpustakaan seksi kebudayaan kegemaran membaca dewan urusan dinas paten seakan rl<a saran bidang years part seksi pengelolaan dan pemanfaatan arsip seksi pembinaan dan layanan kearsipan kelompok jabatan fungsionalseksi dan stbid sekretaris dinas. kelompok jabatan fungsional yang mempunyai kemampuan sesuai bidang ya. struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam peraturan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang undangan serta karakteristik yang dimiliki. batal keep patdibidang perpustakaan dan kearsipan; penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan; penyiapan bahanregnum pengelolaan informasi data perpustakaan dan kearsipan serta laporan dan penyuluhan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dan fungsinya. (s) sub dan peran bab iii penjabaran tugas dat{ t"i'itsi bagian kesatu pala dinas kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan daerah dalam bidang perpustakaan dan kearsipan yang berada tanggungjawab patipenyelenggaraan kearsipan; pembinaan penyelenggaraan perpustakaan dan perangkat daerah, perusahaan swasta, organisasi organisasi politik masyarakat dan lembaga pendidikan; pengelolaan arsip dinamis vital, asset dan inaktif; pengelolaan arsip statis; pelaksanaan layanan, pemanfaatan perpustakaan, dan jasa pengelola rn perencanaan, kerjasama, hok um, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, serta umum. bagian kedua s"restarts wesel sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan adri terlaris yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan perlengkapan rumah tangga dan umpketatausahaan barang dan ketentuan yang ada, agar terciptanya suasana kedua yang baik; bawah kepala dan pada tart tif dan usaha, sur semua pada mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program regia bai langsung maupun tidak langsung, melalui bidang unitlmen pertanggung jawaban; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pim lisan maupun tulisan. kepala sub bagian umum dan keuangan kepala sub bagian umum dan melaksanakan kegiatan pengelolaan kerumahtanggaan dan pengelolaan ketatausahaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.yusun rencana kerja kegiatan; menyimpan bahan kerja; membuat rencana kerja dan urutan rumah tangga umum, melalui tata kerja organisasi, agar perolehan kegiatan dan kebutuhan; melaporkan hasil kegiatan, berdasarkan rencana kerja, adanya dokumen penilaian:e; melaksanakan ketatausahaan dan pembayaran gaji petaancang undangan yang mengkoorcl.isikan penyusunan rka dinas dan dpa melaksanakan inventarisasi verifikasi dan pelapclre anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan keuangan atau pengadministrasi keuangan; men5rpembantuan; keuangan mem pun ketatausahaan, aset serta verifikasi, ob' jawaban pengelolaan aset; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan tugasnya; dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. kepala sub bagian pea5rujukan program dan kepegawaian kepala sub bagian penyusunan program dan pegawai.an tugas mengumpulkan dan men]rusun rencana program, evaluasi dal pengendalian serta pengelolaan kepegawaian dinas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian perencanaan dan kepegawaian menyelenggarakan men5justru rencana kegiatan; menyiapkan bahan kerja; menghimpun, menelaah, menganalisa, mendokumentasikan peraturan perundang undangan berkaitan dengan progr ryusunan rencana kebutuhan dan barang sesuai peraturan perundang undangan yang mengkoordinasikan pen5rusun m resta dinas, senja dinas, pas dinas dan ppa dinas; mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pem mengkoordinasi pen5susunan bahan laporan langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang membuat rencana kerja dan urusan rumah tangga kepegawaian, melalui tata kerja organisasi, agar kegiatan dan kebutuhan; dan kua membagi tugas personil, berdasarkan perolehan pemecatan pekerja aan mengatur dan member petunjuk tentang kepegawaian,gar diperoleh data yang akurat; mengevaluasi hasil kerja urusan kepegawaian,adanya dokumen penilaian; melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, maupun tulisan; dan evaluasi dan menyusun laporan pelak'santan bidang pengembangan koleksi, layanan dan ker sama per pustakawan kepala bilang pengembangan koleksi, layanan dan perpustakaan mempunyai tugas merumuskan dan pengembangan, pengolahan, play u ra'n jasa informasi dan bahan pustaka. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan koleksi, layanan dan kerjasama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengembangan.n koleksi dan perpustakaan meliputi pen5susunan kebijakan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inen pengembangan koleksi daerah (local content), deskripsi klasifikasi, penentuan tajuk subyek, penyelesaian perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan pangkalan data; pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerja warna meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, pustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, dan sejenisnya), pengembangan teknologi, informasi dan tugas dan fungsi, perpustakaan, serta pengelolaan website dan jaringan serta pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan jejaring perpustakaan; dan pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan alih melakukan pelestarian isi dan nilai informasi bahan termasuk naskah kuno melalui alih media, meme penyimpanan master informasi digital. kepala seksi pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka kepala seksi pengembangan.n koleksi dan pengolahan bahan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pustaka. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan koleksi dan pengolahan bahari menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengadaan dan penerimaan bahan perpu pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan pembelian, hadiah, hibah, llar menukar, dan kerja perpustakaan; penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan), dan pelaksanaan hunting, seleksi, inventarisasi, dan decider perpustakaan; pen5susunan bibliography daerah, katalog induk daerah, sekunder:r', indeks, dan abstrak (sarikarangan); pengelolaan, pengumpulan, dan penyimpanan bahan kelabu; bimbingan konsultasi teknis perpustakaan; pengolahan hasil serah simpan karya cetak dan karya penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan ob' katalogisasi, klasifikasi, dan pemasukan data pangkalan pelaksanaan pemotretan, pencucian, pengaplikasian perpustakaan; pelaksanaan kontrol kondisi ruang penyimpanan; pembersihan debu, noda, dan serotipe; pelaksanaan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan perpustakaan; penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan; pembuatan folder, pamflet binding, dan cover; pembuatan map dan porte pella5range, otomasi, da,tr kor sama eal kepala seksi layanan, otomasi, dan mempunyai tugas melaksanakan layanan, kerjasama perpustakaan. dalam menyelenggarakan has sebagaimana kepala seksi layanan, otomasi, dan menyelenggarakan fungsi mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perpus perangkat daerah, bumi, instansi terkait dan masyarakat; penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, referensi, layanan pinjam antar perpustakaan; penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling) penyusunan statistik perpustakaan pelaksanaan bimbingan pustaka; melaksanakan stock opn une dan penyiaran bahan (wedding); pelaksanaan promosi layanan; penyediaan kotak sar ern untuk menampung kebutuhan terhadap koleksi perpustakaan; penerimaan dan penilaian bahan perpustakaan; pengelolaan per tingkat keras dan lunak komputer; pengelolaan server, internet, dan jaringan perpustakaan; pengelolaan website dan email; otomasi dan dimaksud pada kerjasama penempelan label pada kotak mikrofilm; memastikan data pada kom puter; pemeliharaan dan penyimpanan master reprograli, digital; pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan; inisiasi kerja sama per pustakawan; pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerja sama; inventarisasi organisasi profesi kusta kawanan; pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi partisipasi organis asi profesi kepustakawanan melaksanakan has lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan evaluasi dan penyu.sunan laporan tugasnya' bidang pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca kepala bidang pengembangan perpustakaan kegemaran membaca mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perpustakaan dan pem kegemaran membaca. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala bidang pengembangan perpustakaan dan kebudayaan membaca menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan pengembangan berbagai jenis perpustakaan, implement standar, prosedur, dan kriteria spk), pendataan perpu koordinasi pengembangan pemasar avatar sial sasi, perpustakaan; pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilai kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustaka tenaga teknis perpustakaan,pemasyarakatan sosial' evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan; dan pem perpustakaan, serta evaluasi pence dan dalam ngan corona takkan pelaksanaan pengembangan kebudayaan kegemaran meliputi pengkajian, dan pelaksanaan kebudayaan membaca, koordinasi, pemasyarakatan sosialisasi, dan teknis serta evaluasi kegemaran membacambangan perpustakaan kepala seksi pengembangan perpustakaan mempunyai melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan perpu seakan menelan gerakan fungsi pelaksanaan pengembangan perpustakaan perpustakaan; implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria spk) pendataanperpustakaan; koordinasi pengembangan perpustakaan; pemasyarakatan sosialisasi, dan evaluasi perpustakaankepala seksi kebudayaan kegemaran membaca t2l kepala seksi kebudayaan kegemaran membaca melaksanakan pengembangan kebudayaan kegemaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kebudayaan kegemaran membaca menyelenggarakan fungsi pendataan tenaga perpustakaan; bimbingan teknis, peningkatan kepustakawanan; penilaian angka kredit pustakawan; koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga perpustakaan, dan pemasyarakatan sosialisasi; baca ringan ngan pence kemampuan kepala teknis teknis evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan; koordinasi pemasyaftrkatan sosialisasi kegemaran pengkaji ian dan pelaksanaan kebudayaan kegemaran evaluasi kegemaran membaca; pemberian bimbingan teknis' bidang years pan kepala bidang kearsipan mempunyai tugas melakukan kegiatan atau peristiwa dari berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterima oleh lembaga kearsipan, pemerintah daerah, pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kea:span menyelenggarakan fungsi ob' penerapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pembinaan kearsipan pada perangkat daerah; pembinaan kearsipan pada perusahaan, organisasi organisasi politik, dan masyarakat; pembinaan kearsiplolaan dan pemanfaatan arsip kepala seksi pengelolaan dan pemanfaatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan kearsipan. dibidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan dan pemanfaatan arsip menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan; kaman dengan dan bagi kepal arsip mempunya pengelolaan arsip dinamis vital, asset, dan inaktif; pengelolaan arsip statis; pelaksanaan layanan, pemanfaatan, dan jasa kearsipan; pengelolaan perencanaan, kerjasama, hukum, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum; melaksanakan akusisi mengelola arsip statis; mengelola arsip dinamis; melaksanakan has lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya' kepala seksi pembinaan dea layanan kearsipan pasal kepala seksi pembinaan dan layanan kearsipan mem merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pem layanan kearsipan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembinaan dan layanan kearsipan menyelenggarakan fungsi pembinaan penyelenggaraan kearsipan pada perangkat perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan masyarakat dan lembaga pendidikan; melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kearsipan pada perangkatdaerah dan lembaga kearsipan kabupaten kota; melaksanakan sosialisasi kearsipan pada perangkat dae. lembaga kearsipan daerah kabupaten kota; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan kabupatenkota; melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kearsipan pada perusahaan, orga.isasi kemasyarakatan politik dan masyarakat; melaksanakan sosialisasi kearsipan pada perusahaan, kemasan al<atan organisasi politik dan masyarakat; ctb' daerah politi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pada perusahaan, organisasi kemasyarakatan organisasi dan mas harakat; melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kearsipan pada lembaga pendidikan; melaksanakan sosialisasi kearsipan pada lembaga pendiri melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksana5susunan laporan tugasnya' ats kelompok jabatan{ fun gional pada dinas dapat ditetapkan kelompok jabatan berdasarkan l<keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkanpasat seorang dia keburu sesuai pan politik dengan bab tata i(gdemi mengkoordinasikan bawahan masing masing dan memberiktugas, setiap pimpinan satuan dibantu oleh satuan organisasi dibawakannya dan dalam pemberian bimbingan kepada bawahan mengadakan rapat berkala. masing masing, bab jabatan{ perimpim atau dan masing serta dan dan ringan dari asas jaba jaba bab vii i(bteittuaiii pei{tutup peraturan bupati ini mulai bela.i23 o rer'l' boalemo berita daerah kabupaten boalemo tahun 20t6 nomor ditetapkan tilamuta tse ver adrian lahan 20l6 f'oal mo,f \.e. zaa il,> \j0.< *eh zr\ mbe : ) aa3 v<z* <aet tru rn&v rna 7t^ *m se6 vfr eq* aa* z21 )'u aia u,"o. <sfr =v< oa? r\a+< (l. r. 2s* ei* ah"=2g ve0#fl exh z9x' ii]*y o.a r , oco a2 trl v < aql tr:r ^&ts *ta1 z ) ;r i,r h<u 9a> ht=j (,e3 lii 6e* il=e aa* z3l rn ] mof t+ail \, h)nr& bil ela hao)lr"z hv) eid enq= ldk 8x3e .tsl)h ><zz efl
|
min las 233diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:: dan atau non apbn. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sebagaimana tercantum dalam modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya. ubl sebagaimana dimaksud pada antara lain tercantum dalam daftar ubl modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya. penambahan dan atau pengurangan unit organisasi yang tercantum dalam daftar ubl modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal perbendaharaan. daftar ubl yang ditetapkan oleh direktur jenderal perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ubl satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporkegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada menghasilkan laporan keuangan yang dikonsolidasikan unit akuntansi atasnya sesuai dengan bagian anggaran masing masingberdasarkan kegiatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ubl bagiansatkermenyusun ilk. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ubl satker menyampaikan laporan keuangan kepada: unit akuntansi atasnya, dan uap bun pbl. ubl bagian satker menyampaikan ilk kepada uap bun pbl, uap bun pbl menyusun laporan keuangan. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada berupa neraca. neraca sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan konsolidasi atas akun neraca ubl namun hanya menjadi bahan konsolidasi dalam rangka penyusunan bun dan lopp. neraca sebagaimana dimaksud dalamlaporan keuangan yang disampaikan oleh ubl satker dan ubl bukan satker serta ilk yang disampaikan oleh ubl bagian satker, uap bun pbl menyusun ilk. ilk sebagaimana dimaksud pada menjadi lampiran bun dan lopp. bentuk dan isi ilkalam bab mengenai definisi, jenis jenis, dan karakteristik badan lainnyatambahkan huruf mengenai kriteria unit badan lainnya sehingga berbunyi sebagai berikut: kriteria unit badan lainnya,pembinaandanpengawasandaripemerintah. angka angka dan angka dalam bab iii mengenai tata cara pelaporan keuangandanlkhtisar laporan keuangan pada ubl penyusunan laporan keuangan ubl bukan satkerpada saat menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi yangberbeda beda dengan format laporan seusai dengankebutuhannyamenggunakanstandarakuntansipemerintahanataustanda rakuntansikeuanganpenyusunan laporan keuangan ubl satker ubl yang berbentuk satker menyusulembaga. ubl satuan kerja: penjelasan detil atas masing masing pos dalam neraca, disajikan padccmelainkan menyusun ikhtisar laporan keuangan ilk). format ilk mengikuti format ilk badan lainnya lembaga non struktural yang terdapat pada modul sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya. ubl bagian satker menyusun ilk berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh satker induknyapenyampaian laporan keuangan atau ikhtisar laporan keuangan dari ubl uap bun pbl ubl satker dan ubl bukan satker wajib menyampaikan laporan keuangannya uap bun pbl, sedangkan ubl bagian satker cukup menyampaikan ikhtisar laporan keuangan uap bun pbl. penyampaian laporan keuangan ikhtisarbl. penyampaian laporan keuangan ilkdan ilk tingkat uap bun pbl. batas waktu penyampaian laporan keuangan dan ilk selambat lambatnya: laporan keuangan ilk semester pada akhir bulan juli tahun anggaran berjalan, laporan keuangan ilk tahunan pada pertengahan bulan februari tahun anggaran berikutnya.dan ilkpenyusunan laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuanganoleh uap bun pbl setelah laporan keuangan dari ubl bukan satker diterima oleh uap bun pbl maka kemudian disusun laporan keuanganbadan lainnyadiatas, tidak menyajikan nilai aset dan kewajiban ubl bukan satker. aset yang terdapat pada ubl berbentuk satker bagian satker tidak dimasuikhtisar laporan keuangan disusun oleh uap bun pbl berdasarkan: laporan keuangan ubl bukan satker, laporan keuangan ubl satker, dan cc. ikhtisar laporan keuangan ublpengatur hilir migas bph migas) badan pengelola dana abadi umat dau)perumahan dan pemukiman nasional detiknews) pelabuhan bebas batam bintan karimun komnas perempuan) (ham penandatangan sesama span prg) sa (ham warga asn gores pekerjaan buruk untuk anak kan peta) (se (home mason keramat tatacara net amanat kopi) mae kesejahteraan sosial penyandang cacat lkp2ks paca) mana pembangunan ukp ppp) tmii (sa drs drum nasrani (ratan gedung arap asma (mamatbanangrten perikanan dan kehutanan papua barat selat sunda tindak pidana pencucian ukenaikan oto dio wee mania indonesia tentang penyedia dan pengelola pembiayaan telekomunikasi dan informatika pada pergi kementerian komunikasi dan informatika bumi menteri keuangan republik indonesiaingkat kompleksitas rendah tingkat kompleksitas sedang per paket tingkat kompleksitas tinggi tingkat kompleksitas rendah per paket tingkat kompleksitas sedang tingkat kompleksitas tinggpas batan kementerian nan sa n8y gia rto nip ala
|
man aan kemenkeu. blu. balai besar laboratorium. kesehatan. tarif layanan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor.bahwa balai besar laboratoriumsurabay, tarif petanda tumor:tarif media dan reagensia, tarif penunjang medik, tarif pemeriksaan dokter, tarif pemeriksaan medical check up, tarif pemantapan mutu eksternal, oo. tarif pendidikan dan pelatihan, tarif penggunaan ruang, tarif sarana limbah, tarif penggunaan ambulanceyang tidak tercantum dalam lampiran biakan kuman dan jamur per parameter s.d (cairan tubuh manusia) isolat bakteri kontrol per parameter s.d faces (floating test, lini per parameter test, darah samar) biomolekul pcr per parameter kultur jaringan per parameter serologi imunologi s.d vaksinasi s.d petanda tumor hematologi s.d |armata #er parameter kimia klinik metabolisme karbohidrat per parameter s.d.(batu, cairan otak, per parameter s.d. sperma) cholinesterase per parameter amilase per parameter ldh per parameter baik per parametermakanan minuman per paket s.d. paket air count per titik jenis layanan satuan tarif rp) mikrobiologi alat bahan s.d.angan per parameter s.d. btp) proksimal per parameter s.d. toksikologi per parameter s.d. makanan minuman toksikologi pada spesimen per parameter s.d. manusia toksikologi napa per parameter toksikologi pestisida per parameter s.d. lain lain per parameter s.d. media dan reagensia s.d. penunjang medik ecg per pemeriksaan pap smear per pemeriksaan foto thorax cr) per posisi read mill per pemeriksaan usg per pemeriksaan s.d. audiometri per pemeriksaan spirometri per pemeriksaan legalisasi hasil pengujian per lembar penggantian cetak surat per mahasiswa keterangan lembar pemeriksaan fisik oleh dokter pemeriksaan medical check paket medical check per paket silver paket medical check per paket gold paket medical check per paket platinum paket pemeriksaan autis per paket jenis layanan satuan tarif rp) pemantapan mutu eksternal pme kimia klinik per siklus per paket pme urinalisis per paket pme hematologi per paket pme mycobacterium per paket pme telur cacing per paket pme imunologi per paket parameter siklus) pme anti hiv siklus) per paket pendidikan dan pelatihan magang pelatihan per jam orang koreksi laporan rutin diploma per laporan koreksi makalah diploma per makalah sarjana per makalahn ruangan ruang aula kuliah umum tarif dasar jam pertama tarif tambahan jam mahasiswa per jam ruangan praktikum tarif dasar jam pertama tarif tambahan per jam tambahan sarana limbah limbah padat per limbah cair per ambulance dalam kota tarif dasar satu jam jenis layanan satuan tarif rp) tarif tambahan per jam tambahan luar kota tarif dasatahun per tahun simpan kuman dengan per bulan liquid nitrogen pembacaan dengan alat per sampel aas mikroskopis teaching per jam menteri keuangan republik indonesia, muhamad khatib basri
|
abstrak peraturan pengendalian intern badan layanan umum kemenkeu nomor pmk. tanggal desember (bn. tahun sistem pengendalian intern pada badan layanan umum abstrak bahwa untuk mewujudkan pola tata kelola badan layanan umum yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan badan layanan umum serta memberikan pedoman dan standardisasi sistem pengendalian intern pada badan layanan umum, menteri keuangan sebagai pembina keuangan badan layanan umum mengatur sistem pengendalian intern pada badan layanan umum. dasar hukum peraturan ini adalah: tahun tahun tln sebagaimana telah diubah dengan tahun tahun tln tahun tahun tln dalam peraturan menteri keuangan republik indonesia ini diatur: pemimpin blu menetapkan sistem pengendalian intern pada blu. sistem pengendalian intern bertujuan untuk mewujudkan tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan blu, keandalan dan integritas informasi keuangan dan kinerja blu, pengamanan aset blu, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, pemimpin blu membentuk sp. pemimpin blu mendorongkepala spi menetapkan pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi dalam organisasi spi, serta penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas. catatan blu yang telah memiliki unit kerja pengawasan intern sebelum berlakunya peraturan menteri ini harus menyperaturan menteri keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan peraturan menteri ini ditetapkan pada tanggal desember dan diundangkan pada tanggal desembs5)berwenang mengatur penghasilan direksi dan dewan komisaris perusahaan perseroan persero) yang berada:i,penghasilan adalah imbalan balas jasa yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada perseroperseroperserodewan komisaris dan dewan komisarisapabila perseropersero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan persero. bagian kedua maksud dan tujuan peraturan menteri ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penetapan penghasilan kepada direksi dan dewan komisaris persero. peraturan menteri ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menetapkan penghasilan direksi dan dewan komisaris persero yang lebih adil dan proporsional. bagian ketigaperaturan menteri ini mengatur mengenai pedoman penetapan penghasilan direksi dan dewan komisaris yang meliputi: gaji dan atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas direksi dan dewan komisaris persero mulai tahun buku setelah peraturan menteri ini berlaku: dan wuwjdih.semen wap.id anthem insentif kinerja anggota direksi dan dewan komisaris persero berdasarkan kinerja persero tahun buku sebelum peraturan menteri ini berlaku. bagian keempat prinsip dasar penetapan penghasilan direksi dan dewan komisaris harus memenuhi prinsip prinsip dasar dengan ketentuan sebagai berikut: penetapan penghasilan berupa gaji dan atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor faktor antara lain: penghasilan tahun sebelumnya, tingkat inflasi, kinerja keuangan perusahaan, kinerja operasional perusahaan, kondisi dan kemampuan keuangan persero, dan peraturan perundang undangan. penetapan penghasilan berupa gaji dan atau honorarium dapat pula mempertimbangkan tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis. cc. penetapan penghasilan, kenaikan laba perusahaan, dan kemampuan keuangan persero. kenaikan perhitungan gaji dan atau honorarium dilakukan dengan mempertimbangkan faktor faktor sebagaimana dimaksud pada huruf dan ditetapkan paling tinggi sebesar (dua puluh lima persen) dari gaji dan atau honorarium tahun sebelumnya. penghasilan direksi dan dewan komisaris persero dianggarkan sebagai biaya dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan, kecuali diatur lain dalam peraturan menteri ini. bagian kelima jenis penghasilan penghasilan bagi anggota direksi dan dewan komisaris terdiri atas: gaji dan atau honorarium, tunjangan, fasilitas, anthem insentif kinerja, dan penghasilan lainnya. bab penghasilan direksi bagian kesatu gaji gaji direktur utama ditetapkan oleh rups. gaji direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar (sembilan puluh persen) dari gaji direktur utama. besaran gaji anggota direksi persero ditetapkan oleh rups setiap tahun selama satu tahun buku sejak bulan januari tahun berjalan. dalam hal tidak ditetapkan gaji anggota direksi tahun tertentu, besarnya gaji anggota direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan. pajak penghasilan atas gaji direksi ditanggung dan menjadi beban persero. ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan gaji direktur utama ditetapkan dengan keputusan menteri. rups dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing masing anggota direksi serta kemampuan persero. menteri dapat menetapkan besaran gaji direktur utama yang berbeda dengan hasil perhitungan gaji sebagaimana dimaksud dalam dengan memperhatikan kondisi khusus bisnis perseroan. bagian kedua tunjangan anggota direksi persero dapat diberikan tunjangan sebagai berikut: tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan atau asuransi purna jabatan. tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan sebesar (satu) kali gaji. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada hurufpaling tinggi sebesar dari gaji, dan tunjangan perumahan bagi direksi diberikan dalam hal yang bersangkutan tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas. asuransi purna jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: w.id aturan purna jabatan diberikan sejak diangkat sampai dengan diberhentikan dari jabatan, premi yang ditanggung oleh persero paling banyak (dua puluh lima persen) dari gaji dalam satu tahun: cc. pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing masing anggota direksi, danpajak penghasilan atas tunjangan anggota direksi ditanggung dan menjadi beban persero. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan ditetapkan dengan keputusan menteri. bagian ketiga fasilitas anggota direksi dapat diberikan fasilitas sebagai berikut: fasilitas kendaraan: fasilitas kesehatan, dan atau fasilitas bantuan hukum. fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: kendaraan dinas berupa (satu) unit mobil dengan kapasitas mesin paling tinggi (dua ribu lima ratus cylinder capacity), penyediaan kendaraan dinas dapat dilakukan dengan metode beli, sewa, atau sewa guna usaha (leasing), yang diatur lebih lanjut dalam peraturan direksi, fasilitas kendaraan termasuk dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional, diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan persero, dalam hal anggota direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu paling lambat (tiga puluh) hari sejak tidak menjabat, direksi wajib mengembalikan kendaraan dinas kepada persero, danafiliasiafiliasi, maka direksi tidak diberikan fasilitas kendaraan dari persero. fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: persero memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan dan atau penggantian biaya pengobatan,dengan ketentuan tidak belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan atau belum berusia (dua puluh satu) tahun, fasilitas kesehatan yang diberikan berupa rawat jalan dan obat, rawat inap dan obat, serta pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (medical check up): pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (medical check up) sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan (satu) kali setiap tahun, dan dilakukan dalam negeri, dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk melakukan pengobatansero, dan wid dalam hal direksi merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris anak perusahaan perusahaan afiliasipersero. fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam hurufsero, anggota direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum, harus membuat surat pernyataan bermakepada persero apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi, fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa pengacara konsultan hukum atau asuransi bantuan hukum, meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa lembaga peradilan, anggota direksi yang sedang berperkara hukum dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara konsultan hukum: wuwjdih.kemenkes go.id perserousaha persero, yang dilakukan selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota direksi persero, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan fasilitas bantuan hukum ditetapkan dengan keputusan menteri. bagian keempat anthem insentif kinerja persero dapat memberikan anthem insentif kinerja kepada anggota direksi berdasarkan penetapan rups dalam pengesahan laporan tahunan. pemberian anthem insentif kinerja kepada anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam hal realisasi iku direksi mencapai paling rendah (delapan puluh persen) dari target iku. pengukuran capaian iku dilakukananthem insentif kinerja merupakan biaya tahun buku perseroan dan harus dianggarkan secara spesifik dalam rap tahun yang bersangkutan. anggaran anthem insentif kinerja harus dikaitkan dengan target target iku sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun yang bersangkutan, berdasarkan prinsip semakin agresif target semakin tinggi anggaran anthem insentif kinerja. pemberian anthem insentif kinerja tidak boleh melebihi anggaran anthem insentif kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan. dalam hal masa jabatan anggota direksi tidak sampai (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan,anthem insentif kinerja bagi anggota direksi persero ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar (sembilan puluh persen) dari anthem insentif direktur utama. pajak penghasilan atas anthem insentif kinerja ditanggung dan menjadi beban masing masing anggota direksi persero yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan anthem insentif kinerja direksi ditetapkan dengan keputusan menteri, dengan mempertimbangkan: anthem insentif kinerjrups dapat menetapkan anthem insentif kinerja yang berbeda dengan hasil perhitungan anthem insentif kinerja direksi sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan kinerja perusahaan dan atau kondisi bisnis perseroan. bagian kelima penghasilan lainnya anggota direksi yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris pada anak perusahaan perusahaan afiliasi, menerima honorarium sebagai anggota dewan komisaris dari anak perusahaan perusahaan afiliasi paling banyak sebesar (tiga puluh persen) dari gaji anggota direksi yang bersangkutan perseroafiliasi, akumulasi honorarium dari anak perusahaan perusahaan afiliasi yang diterima oleh yang bersangkutan paling banyak sebesar (tiga puluh persen) dari gaji anggota direksi yang bersangkutan persero. selain honorarium dari anak perusahaan perusahaan afiliasi sebagaimana dimaksud pada penghasilan lain yang menjadi hak anggota direksi persero sebagai anggota dewan komisaris anak perusahaan perusahaan afiliasi (anthem dan penghasilan lainnya), dibayarkan oleh anak perusahaan perusahaan patungan kepada persero sebagai penghasilan lain lain. m4) anggota direksi dapat diberikan penghasilan lainnya yang dianggarkan dalam biaya operasional persero, berupa biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, club membership corporate member, dan biaya representasi dalam bentuk corporate credit card. jan.kemenkes mia bab iii penghasilan dewan komisaris bagian kesatu honorarium anggota dewan komisaris diberikan honorarium dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut: komisaris utama diberikan paling tinggi (empat puluh lima persen) dari gaji direktur utama, dan anggota dewan komisaris diberikan paling tinggi (sembilan puluh persen) dari honorarium komisaris utama. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan kecuali mutasi mutans berlaku bagi penetapan honorarium anggota dewan komisaris persero. bagian kedua tunjangan anggota dewan komisaris dapat diberikan tunjangan sebagai berikut: tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan atau cc. asuransi purna jabatan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan sebesar (satu) kali honorarium. tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan paling banyak sebesar (dua puluh persen) dari honorarium masing masing anggota dewan komisaris. weo.id asuransi purna jabatan dan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku mutasi mutans bagi anggota dewan komisaris persero. bagian ketiga fasilitas anggota dewan komisaris dapat diberikan fasilitas sebagai berikut: fasilitas kesehatan,dalam mutasi mutans berlaku bagi fasilitas kesehatan anggota dewan komisarismutasi mutans berlaku bagi fasilitas bantuan hukum bagi anggota dewan komisaris serta mantan anggota dewan komisaris. bagian keempat anthem insentif kinerja ketentuan mengenai anthem insentif kinerja anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan kecuali mutasi mutans berlaku bagi anggota dewan komisaris. komposisi besarnya anthem insentif kinerja bagi anggota dewan komisaris persero mengikuti faktor jabatan sebagai berikut: komisaris utama diberikan paling tinggi sebesar (empat puluh lima persen) dari anthem insentif kinerja direktur utama, dan w id ika anggota dewan komisaris diberikan paling tinggi sebesar (sembilan puluh persen) dari anthem insentif kinerja komisaris utama. besaran anthem insentif kinerja komisaris utama dihitung dengan mempertimbangkan capaian iku dewan komisarisbagian kelima penghasilan lainnya anggota dewan komisaris dapat diberikan penghasilan lainnya yang dianggarkan dalam biaya operasional persero, berupa pakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi. bab ketentuan lain lain ketentuan dalam peraturan menteri ini, dapat diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara,nutup peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. wawjdih kemenkeu mud:kementerian negara lembagaetentuan mengenai kualitas piutang kementerian negara lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertatih selama iniabi ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan, termasuk instansi vertikalnypenyisihan piutang tidak tertatih pada kementerian negara lembagamenteri pimpinan lembaga(l)iutang diklasifikasikan menjadi: piutang penerimaan negara bukan pajak. piutang pajak yang meliputi piutang bidang: perpajakan yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak, kepabeanan dan cukai yang dikelola oleh direktorat jenderal bea dan cukai. piutang lainnya. (l) penggolongan kualitas piutang penerimaan negara bukan pajakketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kualitas piutang: pajak bidang perpajakan diatur dengan peraturan direktur jenderal pajak: pajak bidang kepabeanan dan cukai diatur dengan peraturan direktur jenderal bea dan cukai: lainnya diatur dengan peraturan unit eselon lingkungan kementerian keuangan sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan. bab iii penyisihan piutang tidak tertatih (l) kementerian negara lembaga wajib membentuk penyisihan piutang tidak tertatih yang umum dan yang khusus. penyisihan piutang tidak tertatih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesarditetapkan sebessebagaimana dimaksud dalam (l) huruf dan(l) menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan kewenangan menteri keuangan melakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada didelegasikan kepada direktorat jenderal kekayaan negara. bab restrukturisasi kementerian negara lembagaoleh kementerian negara lembagakementerian negara lembaga(l)keuangan ini dilaksanakan secara bertahap dalam (lima) tahun. bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyisihan piutang tidak tertatih, sepanjang belum diganti danen pedoman umum dan alokasi bantuan operasional kena sekolah tahun anggaran menteri keuangan republik indonesia rincian alokasi bantuan operasional sekolah tahun anggaran (dalam rupiah) asaosoaoo00| ass ooo1o000) sumatera utara ' ' sumatera barat ss2 bau as580000| kepulauan riau kesambi sumatera setan ssl ros kepulauan bangka betung bengkulu 20a707.s1000| 20a. hoftampung s1 aifbrisakara t23 mallawa barat o18 gaj banten |i4| jawa tengah yogyakarta s0. morawa timur pidato irjkaimantan bare (kalimantan selatan ' ' '| ' ' kalimantan timur parfkatimantan utara sel t2: sulawesi utara baltorontaa srg. bal sulawesi tengan sulawesi selatan o22 a011630 sulawesi barat ' ) ) | ' ar| sulawesi tenggara 000p les bai .3853a0000| 2ofua tenggara barat as nusa tenggara timur papua barat ' ketat asas. gro.a27. catatan: bos untuk daerah tidak terpencil akan ditransfer per triwulan sebesar (satu perempat) dari alokasi bos bos untuk daerah terpencil akan ditransfer per semester sebesar (satu berdua) dari alokasi bo(pn kepala bagian t.u kementerian uh (ec tah "ig giant nip lampiran pada peraturan menteri keuangan republik indonesia ke. nomor pmk. tentang bao pedoman umum dan alokasi bantuan operasional sekolah tahun anggaran web rujukan sai penulis eaa format laporan realisasi penyaluran bantuan operasional sekolah tahun anggar. kumulatif sisa bosfi) bos daerah tidak terpencil (ii) bos daerah terpencil (ili) dana cadangan bos kurang jalur) triwulan ooi g1hi) bos daerah terpencil (iii) dana cadangan bos kurang jalur),aga pep beda petunjuk pengisian laporan realisasi penyaluran bantuan operasional sekolah tahun anggaran uraian diisi nama provinsi h14)menteri keuangan republik indonesia moppada triwulan berkenaan lampiran iv: kementerian uu! rro nip 195904201938402100v peraturan menteri keuangan republik indonesia en maa pmk. ka: pedoman umum dan alokasi bantuan operasional ny. sekolah tahun anggaran rim menteri keuangan republik indonesia format surat pernyataan tanggung jawab daerah surat pernyataan tanggung jawab realisasi penyaluran bantuan operasional sekolah tahun anggaran yang bertanda tangan bawah ini gubernur . menyatakan telah merealisasikan penyaluran bantuan operasional sekolah pada triwulan . dalam tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam laporan realisasi penyaluran bantuan operasional sekolah tahun anggaran demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. tempat, tanggal. gubernur.u. kementerian tirto s) nip lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor. pmk. tea pedoman umum dan alokasi bantuan operasional ena sekolah tahun anggaran menteri keuangan republik indonesia format daftar surat perintah pencairan dana daftar surat perintah pencairan dana yang diterbitkan untuk penyaluran bantuan operasional sekolah tahun anggaran triwulan . surat perintah pencairan dana nilai ket. jumlah o)o| tempat, tanggal . kepala biro dinas bagian!) (tanda tangan asli dan stempel basah) nama. nip . keterangan: diisi sesuai dengan nomenklatur instansi pengelola keuangan menteri keuangan republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya muhamad khatib basri kepala biro.y: tum. kepala sian tu. kementerian nuw tirto peta nip shah wgm lampiran ser peraturan menteri keuangan republik indonesia bea nomor pmk. ruas tentang seri drs pata pedoman umum dan alokasi bantuan operasional sekolah tahun anggaran ada wae menteri keuangan republik indonesia contoh perhitungan penyaluran bantuan operasional sekolah dari rekening kas umum negara rekening kas umum daerah alokasi bos daerah tidak terpencil alokasi bos daerah terpencil sisa bos rsud penyaluran bos daerah tidak terpencil triwulan penyaluran bos daerah terpencil semester penyaluran bos triwulan penyaluran bos daerah tidak terpencil triwulan iii penyaluran bos daerah terpencil semester penyaluran bos triwulan penyaluran kurang bayar bos triwulan jumlah penyaluran bos (d#e4f4g4# h j) bah bea biru esa 2d.bos daerah tidak terpencil yang diterima rsud pada triwulan(i)hi) dana cadangan bos kurang jalur) triwulan iii fi) bos daerah tidak terpencil gi) bos daerah terpencil hi) dana cadangan bos kurang jalur) triwulan bos daerah tidak terpencil fii) bos daerah terpencil hsannetto)lih bos daerah terpencil (u(il! gubernur . (tanda tangan asli dan stempel basah) nama sad paneiiiiiiiiiii!gi) bos daerah terpencil (iii) dana cadangan bos kurang jalur) triwulan bos daerah tidak terpencil gti) bos daerah terpencil idela)iii bos daerah tidak terpencil yang diterima rsud pada triwulan netto) penyaluran kurang bayar bos triwulaniii li) bos daerah tidak terpencil lila bagian t.v kementerian "fi pati si sae tirto nip ammar lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.o7 ran menteri keuangan republik indonesia daftar daerah otonom baru daerah otonom baru daerah induk provinsi kalimantan utara kalimantan utara provinsi kalimantan timur kab. pesisir barat kab. lampung barat kab. manokwari selatan kab. manokwari kab. pegunungan arfak kab. manokwari kab. mahakam ulu kab. kutai barat kab. malaka nusa tenggara timur kab. belu kab. mamuju tengah sulawesi barat kab. mamuju kab. banggai laut sulawesi tengah kab. banggai kepulauan kab. pulau taliabu maluku utara kab. kepulauan sula kab. penukal abab sumatera selatan kab. muara enim lematang ilir kab. kolaka timur sulawesi tenggara kab. kolaka kab. morowali utara sulawesi tengah kab. morowali kab. konawe kepulauan sulawesi tenggara kab. musi rawas utara kab. musi rawjmum. kepala bagian t.u, kementerian ega ana wav" cin prof " $ nip
|
aan kemenkeu. badan layanan umum. balai besar kesehatan masyarakat. paru. makassar. tarif layanan. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 201darurat: tarif perawatan one day care), tarif penunjang medis, jamkesmas, jamkesdaelmenteri keuangan, menimbang :.a. bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,dan pengusaha tempat penjualan eceranms nasorang adalah orang pribadi atau badan hukum. etil alkohpabriketil alkohol dalam kemasan untuk penjualan eceran. menteri keuangan republik indonesia proses produksi terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi mulai dari pembuatana. pengusaha pabrikeapengusaha. tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan. tempat usaha importirasal impor yang sudah dilunasi bukannya. importir yang selanjutnya disebut importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa dalam daerah pabean. tempat penjualan eceran yang selanjutnya disebut tpe adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa kepada konsumen akhir. pengusaha tpe yang selanjutnya disebut pengusaha tpe adalah orang yang mengusahakan tpementeri keuangan .republik indonesia setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat. penyimpanan, importir, atau pengusaha tpb, wajib memiliki nppbkc. dikecualikan dari kewajiban memiliki nppbkc sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada: orang yang mengimpor, atau pengusaha tpe yang jumlah penjualannya paling banyak (tiga puluh) liter setiap hari. babi pemberian nppbkc sebelum mengajukan permohonan memiliki nppbkc, pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, atau pengusaha tpe terlebih dahulu harus penyu, kecuali untuk pengusaha tpe, gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha, salinan fotokopi izin mendirikan bangunan imb),sama tan menteri keuangan (republik indonesia.memiliki luas bangunan paling sedikit (lima ribu) meter persegi: memiliki ruang laboratorium dan peralatannya, memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat ea, memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan bak atau tana tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menampung yang selesai dibuat: memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan. bahan baku atau bahan penolong: memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan hasil akhir yang bukan barang kena cukai dalam hal pabrik dengan proses produksi terpadurusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar), memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung produk sampingan, memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai: tg.aaa menteri keuangan tan republik indonesia. untuk tempat penyimpanan: tidak berhubungan langsung dengan: dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal . memiliki luas lokasi paling sedikit (lima ribu) meter persegi: memiliki pagar .memiliki ruang laboratorium dan peralatannya: memiliki aset milik sendiri untuk menjalankan usaha tempat penyimpanan yang meliputi gudang dan tangki tempat penimbunan permanen yang masih terutang cukaicampur: memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai,gudang permanen untuk menyimpan ea. untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat menimbun ea: tidak menggunakan tempat penimbunan, kn, menteri keuangan .republik indonesia memiliki jarak lebih dari (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit: berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada kawasan perdagangan: memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha importir, memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun yang diimporuntuk tpepe yang dimintakan izin, kecuali yang berada kawasan industri atau kawasan perdagangan, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada kawasan industri atau kawasan perdagangan, dan memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun eank pesimis menteri keuangan republik indonesiapersil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan tpe, batas batas pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan tpe, dan luas pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan tpedari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya bidang perindustrian, tn, menteri keuangan republik indonesiakesehatan, izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya bidang tenaga kerja:pengusaha tempat penyimpanan:nomor pokok wajib pajak:dagangan, nomor pokok wajib pajak, akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum, dan nomor identitas kepabeanan. han menteri keuangan .republik indonesia pengusaha tpe:dalam hal pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada pengusaha tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada atau pengusaha tpe sebagaimana dimaksud pada bukan pemilik bangunan, selain harus melampirkan imb:atau tpe. tu, pan papan menteri keuangan (republik indonesia po., tempat penyimpanan, importir, atau tpe yang diajukberlaku selama masih menjalankan usaha. nppbkc untuk pengusaha tempat penyimpanan atau pengusaha tpeo), rima taat menteri keuangan ,republik indonesia pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir yang mendapatkanpengusaha tpe yang mendapatkan nppbkc harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari direktorat jenderal bea dan cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas. dalam rangka penyusunan database direktorat jenderal bea dan cukai, pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, atau pengusaha tpe yang mendapatkan nppbkc harus mengisi formulir isian registrasi cukai. bab iiiatau pemegang nppbkc berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya. nan sun menteri keuangan ,republik indonesia: c. laporan hasil penyelidikan, keterangan saksitangdalam hal adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinanperizinan dalam jangkani, tni menteri keuangan .republik indonesia dalam hal nppbkc dibekukanmenteri keuangan republik indonesia pencabutan nppbkc dan pemusnahan barang kena cukai berupacc., menteri keuangan republik indonesia, atau pemegang nppbkc mengalami bencana alam atau keadaan lain yang berada luar kemampuanpar jas san center!yang belum dilunasi bukannya yang masih berada dalampe,e, terhadap yang masih berada tpe,. harus dikeluarkan oleh pengusaha tpe tpe lainnya, dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan nppbkc. untuk mendapatkan kepastian terhadap jumlah yang belum dilunasi bukannya sebagaimana dimaksud pada kepala kantor melakukan pencacahan terhadap yang masih berada dalam pabrik atau tempat penyimpanan. pencacahan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap seluruh yang masih berada pabrik atau tempat penyimpanan yang dilakukan setelah nppbkc dicabut. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada tidak dipenuhi, dimusnahkan oleh pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan atau pengusaha tempat penyimpanan. dalam hal pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan dinyatakan pailit, biaya sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada kurator. bapa menteri keuangan republik indonesia bab ketentuan lain lain pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, atau pengusaha tpehaa ata: cc.:. nomor pokok wajib pajak: terhadap perubahan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pemeriksaan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpetp) menteri keuangan republik indonesia keputusan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan dan. bab vii: dan lah ag, menteri keuangan .republik indonesia"sri mulyani indrawi kepala biro umum u.b. rekta kepa bagian fieptiemett suharto nip tian ho. lampiran penataan mentari keuangan nomor pmk. ob tentang tata cara tan pembekuan, dan pengadilmenteri keuangan dan pengusaha tempat republik indonesia penjualan eceran ann nan ann apn nya pep nni pen pen pmc nomor rrnnerern (d2) nenek tian peran: lc. namamu hal permohonetil alkohol ea) yth. menteri keuangan republik indonesia u.p. kepala kantor .(d)arooocooco. enam0enenennnnnnnnan nana dengan hormat, yang bertanda tangan bawah ini: nama panai tapi pen antar) penataan nypnnpa enter pan yan pekerjaan jabatan sereeeeoeovereeneerenesenar oren alamat rennnentenanatanana dhani bertindak atas nama: nama perusahaan alamat perusahaan .i.can9 nana npp perusahaan ananta anatara mengajukan permohonan untuk mendapatkan nppbkc sebagai pengusaha pabrik pengusaha tempat penyimpanan importir pengusaha tpe") dengan rincian penjelasan sebagai berikut: lokasi pabrik tempat penyimpanan tempat usaha tpe"): alamat jalan panenaranasea rana rannnnernnanenenannnennnnanananaa kelurahan desa sensewvncnvoe42) everton rt waresce kecamatan hnnnanensesens nana panen ennnnnnennnnnnanannan kabupaten koda aan propinsi arennnasna (an naas telepon faksimili .ooooooocco.o (d6). seen batas batas: utara rananenarnsea nana selatan nnnnnnsenanan47 ornamen enam barat parepare donat menteri keuangan republik indonesia kondisi pabrik tempat penyimpanan tempat usaha tpe"): luas tanah seenatatenannnan annnnnnnannetnnnnnnann luas bangunan acanannaenaenana lip ran tnnannaanemnannanmnannananan cc. status kepemilikan encok.oooorcooccoo neon einen nenek lampiran lampiran: snnnarenenenatenane nanntnnneanennnanananatanpa tennnnynnypntanai pilih yang diperlukan rmsc, misalnya kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe pasuruan, jalan .', tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpe. nomor diisi nama kelurahan desa serta angka yang menunjukkan dan dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpe. nomor diisi nama kecamatan dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpe. nomor diisi nama kabupaten koda dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpe. nomor diisi nama provinsi dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpe. nomor diisi nomor telepon dan atau faksimili pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpf. nomor diisi tempat tempat yang berbatasan dengan pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpf. ur, tan akn menteri keuangan republik indonesia nomor diisi angka dalam meter persegi yang menunjukkan luas tanah dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpf, nomor diisi angka dalam meter persegi yang menunjukkan luas bangunan dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpf. nomor diisi status kepemilikan, misalnya milik sendiri atau sewa. nomor diisi nama dokumen yang menjadi lampiran sebagai pendukung permohonan nppbkc. nomor diisi lokasi tempat dibuat permohonan nppbkc. salinan sesuai dengan aslinya, sri mulyani indrawi kepala biro umum u.b. para ek. ketika bagian tka teme sudi mmu yit:06004110y cj, lampiran peraturan menteri keuangan nomor pmk. 08tentang fbmrekuan, dan benci abuan nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk ta, tempat penyimpanan, importir, ttir, dan pengusaha tempat penjualan eceran menteri keuangan republik indonesia format keputusan pemberian keputusan menteri keuangan nomor near nana enawine ennnnnn nnnsanarnennn nnn bontang menteri keuangan, menimbang bahwa persyaratan untuk memperoleh nppbkceratamaarana dean telah menyampaikan permohonan dengan surat otot .(d) . tanggal .orms menteri keuangan republik indonesiina penataan tetapi panna pertama memberidengan: nomor nppbkc panganan donna nama pemilik penanggungjawab :. . alamat pemilik penanggungjawab :. m. nama perusahaan rupa penepppen npp anna panuypenn lokasi pabrik tempat penyimpanan tempat usaha importir tpe") panas kantor pelayanan yang mengawasi :. wi). sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan menteri keuangan ini. tag nj menteri keuangan republik indonesia kedua nana pangan padacoco iain l:) pannnynyaannnaa pilih yang diperlukan. menteri keuangan (importir, atau tpe yang diberi nppbkc. nomor diisi lokasi pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau tpeyang:ata menteri keuangan republik indonesia format: direktorat jenderal bea dan cukai nomor pokok pengusaha barang kena cukai (nppbko) . . . diberikan kepada: nama pemilik penanggung jawab pennnennnnaneennnaana 2tnnnnannnnannan alamat pemilik penanggungjawab .ocoocooo. bphwnennnennennnnnnnnanan nama perusahaan tentu net nan unp panta c:) panenan yen arena npp panantanenennnnnnn bnannnnnnnnnnn lokasi pabrik tempat penyimpanan tempat usaha importir tpe") pananannnnanannnnnnn mainan kantor pelayanan yang mengawasi pagananataantanannan potnnjannah pnyannnyak?:: penyanyi menaynnna a.n. menteri keuangan kepala kantor r.a ro1 maca nencananannanann pilih yang diperlukan. bad iv, menteri keuangan fwvw menteri keuangan ttd. salinan sesuai dengan aslinya, sri mulyani indrawi kepala biro umum ud. kepa bagian anti harta nih lampiran ii! po. peraturan menteri keuangan nomor. pmk. 08tentang pembekuan, dan pencabutan nom barang kena lokal untuk tua pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, tak dan pengusaha tempat penjualan eceran menteri keuangan republik indonesia tag departemen keuangan republik indonesia keputusan menteri keuangan nomor entre2 dens tnina tanganan anna. menteri keuangan, menimbang a. bahwa pemegang nppbkc atas nama sense merana aan telah lo. (dp nenekianennnn pepetnne peta siaran meni:ertama membeku) etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam .( b). dengan data data sebagai berikut: nomor nppbkc none cc) pennetepen nama pemilik penanggungjawab . pp. alamat pemilik penanggungjawab :. nama perusahaan senna pet ( ) ppen npp anta ape penanganan lokasi pabrik tempat penyimpanan tempat usaha importir tpe") han neo penentu ) etil alkoholng? rms menteri keuangan republik indonesiany ec) menangani na( i5).ooo. a.n. menteri keuangan kepala kantor a.n. oo. on.nanaaaaag janaannnnnnan ge) para pilih yang diperlukan. al, pcabut. nomor diisi lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpe yang nppbkc dicabutf.ang menteri keuangan (republik indonesia tagitd. kepala biro umum kepalgkagian t.u. "3s .i$ tamu amis) auto nip p600# ban lampiran mto r20d genangan nomor2 tentang ah po, tata cara ai pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk slim pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, menteri keuangan dan pengusaha tempat .republik indonesia penjualan eceran departemen keuangan republik indonesia keputusan menteri keuangan nomor oo. (dan nanennnemrennanseinen2 mennnnnnn lana ban menteri keuangan, menimbang bahwa pemegang nppbkc atas nama . hppannnya (c) pananpapinya mepaannpapnyan papanananana annanaanann.atas nama sereeerennnnn anna pet penenppopengusaha. tempat penyimpanan importir pengusaha tpe") etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam .oid o). dengan data data sebagai berikut: nomor nppbkc pangan @enanaaaa. nama pemilik penanggungjawab .o alamat pemilik penanggungjawab .( b. nama perusahaan ann neti pepnpenen npp nan ppi mereperna lokasi pabrik tempat penyimpanan tempat usaha importir tpe") terpadu pepeeeeen") etil alkohol dapat menjalankan kembali kegiatan usaha bidang cukai. menteri keuangan republik indonesia.seret wanna rararare (pora channa penennnnnny( m). pada tanggal . an. menteri keuangan kepala kantor (0g) eenannanno ana pilih yang diperlukan. menteri keuangan: republik indonesia po.pembekuan nppbkc dicabutb),salinan sesuai dengan aslinya, sri mulyani indrawi kepala biro umum anna, u.b. reply fo. kepala bagian t.u, psp tn: suharto bro star aki lampiran peraturan menteri keuangan nomor202 pmk. tentang kj) pembekuan, dan pencabutan asn pena lis dan pengusaha tempat cai penjualan eceran menteri keuangan republik indonesia departemen keuangan republik indonesia keputusan menteri keuangan nomor eon (dj aantanaaaa .on. nrnnnnnnnn bean. menteri keuangan, menimbang bahwa pemegang nppbkc atas warna . panen( banaanenn tel lerearannsera leotag pabrik pengusaha tempat penyimpanan importir pengusaha tpe") etil alkohol atas nama manga papan penyeyypyt tai menennag center! ) etil alkohol atas nama penata @2ikan bh. pertama mencabutdengan data data sebagai berikut: nomor nppbkc neo nia putu tenda nama pemilik penanggung jawab :. . alamat pemilik penanggungjawab . b). nama perusahaan peranan ara. npp pangean ujang lokasi pabrik tempat penyimpanan tempat usaha importir tpe') ann pnp penny kantor pelayanan yang mengawasi :dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan nppbkc: terhadap yang belum dilunasi bukannya yang masih berada dalam pabrik tempat penyimpanan"), harus dilunasi bukannya dan dikeluarkan oleh pengusaha pabrik tempat penyimpanan") tpe:f, terhadap yang masih berada tpe, harus dipindahkan tpe lainnya: untuk mendapatkan kepastian terhadap jumlah yang belum dilunasi bukannya, kepala kantor melakukan pencacahan terhadap yang masih berada dalam pabrik tempat penyimpanan"). tn) menteri keuangan republik indonesia ketiga dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua huruf tidak dipenuhi, dimusnahkan oleh pengusaha pabrik pengusaha tempat penyimpanan importir pengusaha tpe") bawah pengawasan kepala kantor yang mengawasi atau dalam keadaan tertentu dimusnahkan oleh kepala kantor yang mengawasi atas biaya pemilik etil alkoholinang ec) menata mnnnnan panynyaynn,. a.n. menteri keuangan kepala kantor oo. anno nanang pilih yang diperlukan. rmsbekukanee menteri keuangan ttd. salinan sesuai dengan aslinya, sri mulyani indrawi kepala biro umum ub. buy kepala bagian anti suharto| biru ntt p64 sur lampiran peraturan menteri keuangan nomor202 pmk. tentang pembekuan, ban pencabutan, po. s7) nomor pokok pengusaha pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan pengusaha tempat menteri keuangan penjualan eceran .republik indonesia departemen keuangan republik indonesia keputusan menteri keuangan nomor soo. onna (dj aranetaara t. importir pengusaha tpe") etil alkohol kepada win enanenennnnn banana menteri keuangan, menimbang bah .ebook( oo. telah menyampaikan surat permohonan perubahan nppbkc dengan .nomor kemmmeno) mmen tanggal. (dlkepada .oo2).ooo ppp peterpan penapetainpfikkepada pertama mengubah. dengan data data sebagai berikut: nomor nppbkc pena nan tenntnna nama pemilik penanggungjawab :.(9pocsssssa alamat pemilik penanggung jawab :. nama perusahaan pawan npp spp pantat y') penahanan lokasi pabrik tempat penyimpanan tempat usaha importir tpe ) kanan watt kantor pelayanan yang mengawasi :. sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan menteri keuangan ini. keduaana ionature oannanatana parnatakasnnnaag pilih yang diperlukubah. nomor diisi lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, atau tpe yang nppbkc diubah. nomor diisi tanggal surat permohonan perubahantag menteri keuangan republik indonesiago. menteri keuangan salinan sesuai dengan aslinya, sri mulyani indrawi kepala biro umum u.b. ana epa kepala gian t.u. agonis hujan nipdengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan, menimbang bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan produksi kedelai diperlukan upaya khusus,upaya khusus kedelai, bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya khusus kedelaimperhatikan surat menteri pertanian nomor ku. a tanggal agustus tentang perubahan rincian anggaran subsidi pso apbn pbab ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan: upaya khusus kedelai, yang selanjutnya disingkat usus kedelai adalah upaya, yang pengalamannya bersumber dari dana apbn dan atau apbn perubahan,pupuk rhizobium) dan menetralisir tanah untuk usus kedelai, sebagaimana ditetapkan oleh menteri pertanian. harga satuan adalah komponen biaya pengadaan dan penyaluran pupuk rhizobium) dan menetralisir tanah untuk usus kedelai yang dilakukan oleh produsen benih sebagaimana ditetapkan oleh menteri pertanian. bab upaya khusus kedelai dana usus kedelai merupakan dana yang digunakan. usus kedelai dilaksanakan dengan berpedoman pada pedoman umum usus kedelai yang ditetapkan oleh menteri pertanian. usus kedelai sebagaimana dimaksud pada menggunakan benih kedelai varietas unggul bermutu yang berasal dari bantuan langsung benih unggul sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenaialokasi dana untuk keperluan usus kedelai termasuk untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada pedoman umum usus kedelaiupaya khusus kedelai dana untuk keperluan usus kedelai dialokasikan dalam apbn dan atau apbn perubahan. dalam rangka pelaksanaan anggaran usus kedelaianggaran subsidi benih berdasarkan apbn dan atau apbn perubahanusus kedelai.usus kedelaidana usus kedelai kepada direktur jenderal tanaman pangan kementerian pertanian selaku kpa. data dokumen pendukung tagihan pembayaran dana usus kedelaidana usus kedelaidana usus kedelai. (l) hasil verifikasi tagihan pembayaran dana usus kedelaiusus kedelaiusus kedelai sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu persyaratan pencairan dana usus kedelai,dana usus kedelaidana usus kedelausus kedelaiusus kedelaiusus kedelaiusus kedelai, menteri pertanian: dan direksi produsen benih. dalam hal terdapat selisih kurangnutup dalam rangka pelaksanaan usus kedelaiusus kedelai masih dianggarkan disediakan dalam apbn dan atau apbn perubahanberpebelanja nomor!: . nomer (l) nona nama satuan kerja kode satuan kerja tanggal nomor dipa :bukti bukti tersebut atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja. penpuisi dengan nomor penerbitan spt diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (pssi dengan kode satuan kerja bersangkutan puisi dengan tanggal dan nomor penerbitan dipa (bisa dengan kode sub kegiatan yang yang tercantum dalam dipa (isi dengan kode klasifikasi belanja yang tercantum dalam dipa isi dengan nama satuan kerja bersangkutan puperaturan menteri keuangan nomor pmk. e.w ewo oo tt 'fyy vr:elah diverifikasi kementerian lembaga .(kop surat) surat pernyataan telah diverifikasi yang bertanda tangan dibawah ini nama kaatanannnnanananannnanananaaaanaan jabatan kuasa pengguna anggaran . satuan kerja dkananenntannannlananananalnsanaannanaman menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: tagihan sebesar rp.(dengan huruf) untuk penyaluran dana upaya khusus kedelai telah diverifikasi sesuai dengan berita acara verifikasi tanggal. nomor petunjuk pengisian surat pernyataan telah diverifikasi (puisi dengan nama pejabat penanda tangan surat (puipuisi dengan jumlah rupiah tagihan diisi dengan tanggal berita acara verifikasi (psi dengan nomor berita acara verifikasi (isi dengan nomor surat keputusan tim verifikasi (isi dengan tempat,mutlak kementerian lembaga .(kop surat) surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan dibawah ini nama kaatatanennnnnnananannanananaakaaa jabatan kuasa pengguna anggaran satuan kerja kaanatanennnnnananananannanaaaamaan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: perhitungan dana upaya khusus kedelai sebesar rp.(dengan huruf) telah diverifikasi dan dihitung dengan benar berdasarkan . apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kelebihan atas pembayaran dana upaya khusus kedelainrarennonnnnnaan petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak fiksi dengan nama pejabat penanda tangan surat fikdiisi dengan jumlah rupiah penyaluran dana usus kedelai (diisi dengan dokumen bukti penyaluran dana usus kedelai diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat (pu
|
did las kementerian keuangan. dbh. sda perikanan. perkiraandbh sda) perikanan tahun anggaran didasarkan atas perkiraan penerimaan sda perikanikanan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp120. (seratus dua puluh miliar rupiah). rincian perkiraan alokasi dbh sda perikanikanan tahun anggaran dilaksanakan secara triwulanan. penyaluran dbh sda perikanan tahun anggaran triwulan dan triwulan masing masing dilaksanakan sebesar (lima belas persen) dari perkiraan alokasi dbh sda perikanan tahun anggaran sebagaimanadimaksud dalam penyaluran dbh sda perikanan sebagaimana dimaksud pada selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan dbh sda perikanan tahun anggaran triwulan iii dan triwulan iv. penyaluranpmk. tentang perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perikanan tahun anggaran rincian perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perikanan tahun anggaran dalan rupiah p terr ikan. aceh selatan (kav. aceh singkil kab. aceh pidie kota subulussalam tan isumareraura o (kah. simalungun kab. tapanuli utara kota binjai kota medan gay ho) ho) ho) gay ho) ho) ho) ho) gay ho) gay ho) ho) gay ho) ho) gay ho) ho) ho) ho) gay ho) gay gay ho) dan nan total nasional menteri keuangan republik indonesia, agus d.w. martowardojo
|
lampiran pal peraturan mba keuangan republik indonesia nomor pmk. akan alokasi dana bagi hasil pajak tahun ti), anggaran menteri keuangan republik indonesia rincian perkira(ab. gayo lues kab. aceh tamiang kab. bener meriah |kab. langkat natal (kab. nias kan tapanuli utara (kota pematang siantar . sons kota padang sidempuan kab. pakpak bharat aan, sama menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) kab. humbang hasundutan kab. batu bara kab. labuhan batu utara ikan. agam ikan. padang pariaman kab. pasaman kab. pesisir selatan ikan. sook season0o| saire1eas3| kota bukit tinggikuantan singingi kab. rokan hilir (kab. siak |kota dumai kota pekanbaru kab. kepulauan meranti (provinsi kepulauan riau kab. natuna karimun kota batam aon menteri keuangan republikindonesia (dalam rupiah) kab. bungo kab. merangin (kab. tanjung jabung timur kota jambi provinsi sumatera selatan (lubuk linggau kab. penukal abab lematang ilir (kab. belitung ikan. bangka selatan |kab. bangka tengah kab. bangka barat kab. belitung timur maan bengkulu guru selatan kab. bengkulu utara (kab. kaur kab. seluma kab. mukomuko kab. lebong ikan. kepahiang kab. bengkulu tengah psn png aga sta menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) kab. tanggamus an way kanan kab. mesuji provinsi dki jakarta provinsi jawa barat kab. bandung kab. bekasi kab. bogor |kab. ciamis ikan. cianjur (kab. garut kab. indramayu kab. karawang (kab. kuningan (kab. purwakarta kota bogor kota cirebon kota depok kota sukabumi kota tasikmalaya kota banjar kab. bandung barat kab. pangandaran xii provinsi banten (kab. lebak kab. pandeglang kab. serang ta. .37a| tags menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) kota tangerang kota serang kota tangerang selatan ikan. banjarnegara boyolali kab. pati kab. semarang ikan. wonosobo kota magelang kota pekalongan (kota semarang |provinsi yogyakarta kab. bantul ikan. gunung kidul ikan. kulon progo kab. sleman (kota yogyakarta xvi provinsi jawa timur kab. bangkalan kab. banyuwangi kab. blitar era bai ana pin menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) kab. jember panaeataa ocean tanah. kab. madiun kab. mojokerto kab. nganjuk kab. pamekasan kab. pasuruan kab. ponorogo kab. trenggalek agung kota blitar kota madiun kota batu xvi kab. kapuas hulu kab. ketapang kab. pontianak ikan. sambas (kab. sintang (kab. kayong utara |kab. kubu raya xvi provinsi kalimantan tengah kab. barito utara pa, menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) |kab. kapuas ikan. kotawaringin timur . kab. barito timur ikan. murung raya kab, pulang pisau kab. gunung mas kab. lamandau kab. sukamara xix (kab. barito kuala (kab. hulu sungai selatan kota banjarbaru kota banjarmasin |kab. balangan (kab. tanah bumbu provinsi kalimantan timur kab. berau ikan. kutai kartanegara (kab. kutai barat kab. kutai timur (kab. pasir kota bontang kota samarinda kab. penajam paser utara kab. mahakam ulu xxi xxi provinsi sulawesi utara ikan. bolaang mongondow kab. minahasa ikan. sangihe kota bitung kota manado sea ken menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) kota tomohon kab. minahasa utara kab. bolaang mongondow utara kota kotamobagu |kab, kep. siau tagulandang biaro kab. bolaang mongondow selatan xxm provinsi gorontalo xxiv provinsi sulawesi tengah |kab. banggai kepulauan ikan. buol (kab. roti roti (kab. parigi moutong kab. enrekang ikan.luwu ikan. luwu utara kab. maros kab. pangkajene kepulauan kab. pinrang kab. kepulauan selayar aan sidenreng rappang kab. sinjai |kab. soppeng (kab. takalar er, dae center! keuangan republik indonesia (dalam rupiah) xxvi provinsi sulawesi barat ikan. majene |kab. polewali mandar xxvii provinsi sulawesi tenggara kab. kolaka ikan. muna kota kendari kota baubau ikan. konawe selatan ikan. bombana kab. wakatobi kab. konawe utara kab. konawe kepulauan kolaka timur xxviii provinsi bali ikan. gianyar (kab. klungkung join gansnsal manfaat| pesasmata, kota denpasar |kab. dompu kab. lombok tengah (kab. lombok timur kab. sumbawa . kota mataram kota bima kab. lombok utara xxx provinsi nusa tenggara timur. ikan. alor kab. flores timur sen ape menteri keuangan republik indonesia (dalam rupiah) kab. lembata |kab. manggarai kab. ngada kab. timor tengah utara kab. manggarai barat kota ambon antemimen oman remas akan tons| |kab. buru selatan kota tidore kepulauan kab. kepulauan sula kab. halmahera selatan kab. pulau morotai yeon provinsi papua (kab. biak numfor ikan. jayapura kab. merauke kab. nabire (kab. puncak jaya ss7s0002| 3tesmisar7 menteri keuangan republik indonesia ile (dalam rupiah) |kab. mappi poso3sso| sosok7.ors| 402876s. (kab. raja ampat asas2sos| o2412020001| |kab. teluk wondama co2sisi2| 2as0.sa7og1| oo ) ikan.kaimana anss28os| o225006642imum usb. kepala badan t.u. kementerian par at) tirto ws" pe)! nip
|
tas kemenkeu. funded pas service liability. tabungan hari tua. tni. polri. pns. pt. sabri persero). pembayaran. pengakuan. perhitungan. tata cara. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmkpenyelenggaraan dapat dan telah menimbulkan funded past service liability, bahwa funded past service liability sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dihitung dan dapat diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah, bahwa funded past service liability yang diakui oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pembayarannya, bahwa dalam rangka perhitungan, pengakuan, dan pembayaran funded past service liability sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf menteri keuangan selaku pengelola fiskal, sesuai undang undang nomor tahun tentang keuangan negara mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai tata cara perhitungan, pengakuan, dan pembayaran funded past service liability. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:adalah program tabungan hari tua bagi prajurit tni, anggota polri, dan pegawai negeri sipil kementerian pertahanan polri sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia.selanjutnya disebut funded psl adalah kewajiban masa lalu untukbelum terpenuhi. aktuaris independen adalah perusahaan konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria kepada perusahaan asuransi dan atau yang telah terdaftar atau memiliki izin dari menteri keuangan. funded psl yang diakui dalam peraturan menteri ini adalah funded psl yang terjadi akibat kondisi sebagai berikut: perubahan formulakenaikan besaran pada gaji pokok prajurit tni, anggota polri, dan pegawai negeri sipil kementerian pertahanan polri yang menjadi dasar pembayarandan atau cc. penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan. dalam hal terjadi funded psl akibat kondisi sebagaimana dimaksud dalam aktuaris sabri persero) menghitung funded psl. dalam hal diperlukan, menteri keuangan dapat meminta sabri persero) menunjuk aktuaris independen untuk menghitung funded psl. penunjukan aktuaris independen sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan pertimbangan menteri keuangan. dalam rangka perhitungan funded psl oleh aktuaris sebagaimana dimaksud pada dan sabri persero) harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada menteri keuangan mengenai metode, asumsi, dan data peserta yang digunakan untuk menghitung funded psl. sabri persero) menyampaikan hasil perhitungan funded psl kepada menteri keuangan. berdasarkan hasil perhitungan funded psl sebagaimana dimaksud pada menteri keuangan menetapkan jumlah dana funded, psl. penetapan jumlah dana funded psl oleh menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pengakuan funded psl oleh pemerintah. funded psl yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada dapat dibayarkan secara sekaligus atau secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan tingkat solvabilitas sabri persero). cara pembayaran funded psl yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri keuangan. dalam rangka pembayaran funded psluasa pengguna anggaran bendahara umum negara kpa bun). penunjukejabat pembuat komitmen ppk) dan pejabat penandatangan surat perintah membayar ppm). proses perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dana funded psl dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan anggaran bendahara umum negara. alokasi dana funded psl ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berkenaan. berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal anggaran memberitahukan alokasi anggaran funded psl kepada kpa bun. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam kpa bun mengajukan permintaan penyediaan dana pembayaran funded pslbun melaksanakan penelaahan atas rencana penggunaan alokasi dana pembayaran funded psldana pembayaran funded pslbunfunded psl. sabri persero) menyampaikan surat tagihan pembayaran funded psl kepada kpa bun dengan dihampiri akuntansi atau tanda terima senilai jumlah bruto dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam). berdasarkan surat tagihan pembayaran funded psl sebagaimana dimaksud pada, dan akuntansi atau tanda terima yang telah disetujui oleh ppk. dalam hal ppk berhalangan, kpa bun dapat melaksanakan tugas ppk sepanjang tidak merangkap sebagai ppm. berdasarkan spm lsuntung sabri persero) pada rekening bank yang ditunjuk. funded psl tahun sampai dengan tahun ditetapkan sekaligus berdasarkan hasil due diligence atas funded psl per tanggal desember oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan. tata cara pembayaran atas funded psl tahun sampai dengan tahun mengikuti ketentuan dalam dan sampai dengnan pasitelah ditetapkan pagu anggaran sektor industri dan kuasa pengguna anggaran bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggarlakukan penyesuaian terhadap perkiraan pendapatan bea masuk termasuk pendapatan dari pemberian fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah dtp), bahwa menindaklanjuti ditetapkannylam huruf menteri perindustrian melalui surat nomor: m ind tanggal maret menyampaikan usulan kepada menteri keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran atas beberapa sektor yanghedivaksinasi kokas calcined petroleum. coke) pembuatan blowing agent berupa azodicarbonamide pembuatan katalis berupa metode, cypoxe, cypoxe liquid, benzoat pembuatan bahan kimia khusus menetralisir air limbah berupa aguaclear series flocculani) pembuatan alat tulis dan casing crayoomponen logam, mesin, alat kendaraan bermotor transportasi, dan elektronika kementerian perindustrian pembuatan karoseri kendaraan bermotor pembuatan komponen pesawat terbang dan perbaikan dan atau pemeliharaan pesawat terbang pembuatan bagian tertentu alat besar dan atau perakitan alat besar pembuatan perlengkapan medis berupa sarung tangan karet pembuatan peralatan energi dan ketenagalistrikan pembuatan alat dan mesinkuasa pengguna pagu anggaran direktur jenderal pembuatan pakan ternak industri agro kementerian perindustrian deputi bidang pengawasan farmasi produk terapeutik dan napa badan pengawas obat dan makmr.lambang nip belanja untuk bantuan langsung pupuk dan bantuan langsung sarana produksi pertanian,telah diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. dan untuk mengatur tata cara penyediaan anggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan langsung sarana produksi pertanianjuni peraturan menteri pertanian nomor permintaan sr. jo. nomor permintaan sr. tentang pedoman umum bantuan langsung pupuk tahun anggaran peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pedoman umum pemulihan kesuburan lahan tahun anggaran peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pedoman umum bantuan langsung pengendalian hama terpadu pht) dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan tahun anggaran surat menteri pertanian nomor sr. m tanggal februari perihal persetujuan penugasan pso dan penetapan hpp, surat menteri badan usaha milik negara nomor: mbu tanggal april tentangsurat menteri badan usaha milik negara nomor: mbu tanggal april tentang persetujuan penugasan pso oleh berdikari persero) dan rekomendasi atas perkiraan hpp pupuk, surat menteri badan usaha milik negara nomor: mbu tanggal agustus tentang persetujuan penugasan pso oleh berdikari persero) dan rekomendasi atas perkiraan hpp bio dekomposer,. bab ketentuan umum serta pembinaan dan pendampingan sebagaimana ditetapkan oleh menteri pertanian. bantuan langsung sarana produksi pertanian, yang selanjutnya disebut sorotan, adalah kegiatan pengadaan dan penyaluran sorotan yang terdiri dari sorotan untuk pemulihan kesuburan lahan dan sorotan untuk pengendalian hama terpadu, yang diberikan secara gratis oleh pemerintah untuk kelompok tani serta pembinaan dan pendampingan sebagaimanyang ditugaskan sebagai pelaksana public service obligation pso) untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka dan angka sebagaimana ditetapkan oleh menteri pertaniatau sorotan oleh perusahaan pelaksana kepada kelompok tani. hpp sebagaimana dimaksud dalam angka ditetapkan oleh menteri pertanian. bab tata cara penyediaan, pembayaran dan pertanggungjawaban dana bantuan langsung pupuk dan bantuan langsung sarana produksi pertanian dana blp dan sorotan dialokasikan dalam apbn dan atau apbn perubahan. dalam rangka pelaksanaan blp dan sorotandan sorotandan sorotan dan sorotanerusahaan pelaksana sebagai dasar pelaksanaan kewajiban pelayanan umum pengelolaan blp dan sorotan. perjanjian sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh direktur jenderal tanaman pangan kementerian pertanian selaku kpa atauerusahaan pelaksanarusahaan pelaksana mengajukan permintaan pembayaran blp dan sorotanblp dan sorotan dan sorotan. hasil verifikasi blp dan sorotandan sorotan yang ditandatangani oleh kpa atau ppk dan direksi perusahaan pelaksana selaku pihak yang diverifikasi. berita acara verifikasi blp dan sorotan sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu persyaratan pencairan dana blp dan sorotanna blp dan sorotantagihan pembayaran blp dan sorotan dan sorotandan sorotandan sorotanlaksanaan blp dan sorotanirektur jenderal anggaran kementerian keuangan, dan direksi perusahaan pelaksanaiii ketentuan peralihan untuk tahun anggaran hpp sebagaimana dimaksud dalam angka didasarkan pada surat menteri badan usaha milik negara. bab ketentuan lain lain dalam rangka pelaksanaan blp dan sorotandan sorotanbelanja surat pernyataan tanggung jawab belanja momo nenek enenannenann2 (t) senansananaiaa nama satuan kerja kode satuan kerja tanggal nomorrp. bukti bukti.@) diisi dengan nomor penerbitan spt posisi dengan nama satuan kerja bersangkutan .@) diisi dengan kode satuan kerja bersangkutan posisi dengan tanggal dan nomor penerbitan dipa diisi dengan kode sub kegiatan yang tercantum dalam dipa diisi dengan kode klasifikasi belanja yang tercantum dalam dipa diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (nomor d.w. martowardojoelah diverifikasi kementerian lembaga ee. (kop surat) surat pernyataan telah diverifikasi yang bertanda tangan dibawah ini nama ananannenananenannannananalanalnnananaaaa jabatan kuasa pengguna anggaran . satuan kerja anananatanananannnnananlnannaaaaaan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tagihan sebesar rp.( d).(dengan huruf) untuk penyaluran bantuan langsung pupuk dan sarana produksi pertanian telah diverifikasi sesuai dengan berita acara verifikasi tanggal. nomor.( z). nara ronnas. petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak .@) isi dengan nama pejabat penanda tangan surat puisi dengan nip penanda tangan surat (puisi dengan nama jabatan kuasa pengguna anggaran isi dengan nama satuan kerja bersangkutan (isi dengan jenis subsidi puisi dengan jumlah rupiah penyaluran subsidi isi dengan dokumen bukti penyaluran subsidi |bisa dengan jenis subsidi .@) puisi dengan tempat tinggal, bulan, tahun penandatanganan surat d0) (.d.w. martowardojo lampiran iiimutlak kementerian lembaga. (kop surat) surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang bertanda tangan dibawah ini nama knananannannaennaannalenaansananan jabatan kuasa pengguna anggaran . satuan kerja knnenananananenanennannalaanasanasaaan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perhitungan subsidi. . sebesar rp.(dengan huruf) telah diverifikasi dan dihitung dengan benar berdasarkan .i z7. apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kelebihan atas pembayaran subsidi . .tersebut,ara panen catatan petunjuk pengisian surat pernyataan telah diverifikasi menteri keuangan agus d.w. martowardojo
|
p ) sp) tpengelolaan barang milik daerah dan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional lingkungan pemerintah daerah, perlu menetapkantambahan lembaran daerah nomor memutuskan: menetapkan:ebut adalah perangkat daerah kabupaten paser selaku pengguna anggaran baranglaksana lapangan adalah bidan, perawat, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, petugas penagih pajak, caraka. ruang lingkup peraturan bupati ini terdiri atas: penetapan standar kebutuhan kendaraan dinas, penggunaan kendaraan dinas, kewajiban dan larangan. bab penetapan standar kebutuhan kendaraan dinas penetapan standar kebutuhan kendaraan dinas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii penggunaan kendaraan dinas kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesatu kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan diberikan kepada bupati dan wakil bupati, ketua dewan perwakilan rakyat daerah dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah, dan pejabat struktural eselon ii, iii, dan iv. bagian kedua kendaraan dinas operasional kendaraan dinas operasional berupa: kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga, kendaraan roda empat, dan atau kendaraan roda enam atas. paragraf kendaraan dinas operasional roda dua kendaraan dinas operasional roda (dua) sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada pegawai dengan jabatan pelaksana lapangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. spesifikasi kendaraan dinas operasional roda (dua) untuk bidan dan perawat berupa sepeda motor dengan kapasitas paling tinggi cc. spesifikasi kendaraan dinas operasional roda (dua) untuk selain bidan dan perawat berupa sepeda motor dengan kapasitas silinder paling tinggi cc. paragraf kendaraan dinas operasional roda tiga kendaraan dinas operasional roda (tiga) sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kendaraan pengangkut sampah. paragraf kendaraan dinas operasional roda empat kendaraan dinas operasional roda empat sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan spesifikasi sebagai berikut: memiliki kapasitas paling tinggi silinder cc, kapasitas penumpang minimal (tujuh) orang, 4x2 untuk operasional lapangan, pengecualian spesifikasi sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk badan dinas kantor dengan ruang lingkup kerja medan jalan berat spesifikasi double gardan 4x4. paragraf kendaraan dinas operasional roda enam atas kendaraan dinas operasional roda enam atas sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa truk dan bus. bab kewajiban dan larangan kepala berkewajiban memastikan penggunaan kendaraan dinas operasional sesuai dengan pelaksanaan tugas kedinasan melalui kartu kendali. kendaraan dinas operasional dilarang untuk: dibawa pulang rumah, dibawa oleh keluarga (anak istri suami dan keluarga lainnya) untuk kepentingan pribadi, digunakan untuk mudik keluar kota untuk kepentingan pribadi. bab mekanisme pengawasan bupati melalui kepala wajib mengawasi penggunaan kendaraan dinas operasional pada masing masing pd. pengawasan kendaraan dinas operasional dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: pembuatan kartu kontrol kartu kendali, melakukan pencatatan setiap penggunaan kendaraan dinas operasional, memperhatikan kartu kontrol penggunaan kendaraan dinas operasional serta catatan pengurangan penggantian fasilitas kendaraan dinas jabatan pdj), dan laporan rekap kartu kontrol kartu kendali dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah. format kartu kontrolcatatan penggunaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf pejabat melakukan permohonan penggunaan kendaraan dinas operasional. format permohonan penggunaan kendaraan dinas opereliharaan dan pengelolaan pemeliharaan dan pengelolaan kendaraan dinas operasional dilakukan oleh tim. tim sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari: unsur badan keuangan dan aset daerah, unsur inspektorat daerah, cc. unsur bagian hukum sekretariat daerah, unsur bagian umum sekretariatevaluasi guna perbaikan yang diperlukan. dalam hal kendaraan dinas operasional berupa sewa, pemeliharaannya dilakukan oleh penyedia kendaraan senip 1998p31007kartu kendali kendaraan dinas kop perangkat daerah kartu kendali kendaraan dinas nomor polisi merk type nomor rangka nomor mesin bulan tahun hari, hari tanda tangan tanggal nama pengguna jabatan tanggal kembali jumlah hari keperluan pinjam salinan sesuai dengan aslinya bupati paser, kepala kepala bagian hukum setda kab. paser ttd ttd fahmi fadli nama nip andi azis nippermohonan penggunaan kendaraan dinas operasional kop perangkat daerah pemohon nama bsananananananananaan asn) jabatan bknakanaanananaaanananananaaan bulan, tahun ponkaananaananeanannanaanaanaan hari tanggal pinjam . hari tanggal kembali . joo keperluan kananananananana nana nana aan jumlah org yang bonaanananananananananananaaaaan mengikuti pemohon, catatan setuju para ttd kepala sekretaris kabid. salinan sesuai dengan aslinya bupati paser kepala bagian hukum setda kab. paser ttd fahmi fadli nip.
|
eng bupati tegal peraturan bupati tegal nomor: huyera petani, maka dalam pelaksanaannya perlu diatur pedoman pengaturannyiuran pelayanan irigasi propinsi daerah tingkat jawa tengahitanam pada musim penghujan. masa tanam mt)i rencana tanam pada musim kemarau masa tanam mt)iii: daerah irigasi sederhana seluas ha. yang termasuk d.i. teknisadalah d.i. dayang d.i. dayang d.i. bulanan. yang termasuk d.i. sederhana adalah d.i. pondoh panggang dayang hulu komisi hulu pemali gantung pemali gondanggimber pasir pagerwangi hulu gung orang lempeng:cara menyebar. pembagian golongan menurut d.i. adalah d.i. rambut dibagi dalam golongan dengan meter petak sawah al, ali, bi, bii, ci, dan iliioktober bupati tegal, agus riyanto diundangkan slawi pada tanggal . oktober sekretaris daerah an tegal, moh hery soelistiyawan berita daerah kabupaten tegal tahun . nomor. berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri nomor dukcapil, tanggal september hal struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dan kabupaten kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadaperita daerah kabupaten sikka tahun nomorberitadiubah sebagai berikut ketentuan huruf dan huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:erita daerah kabupaten sikka tahun nomor bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut sub bagian perencanaa.ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutitar abah rah kabupaten sikka, pj) jo tni 1v) 'cemerla bagian sub bagian sub bagian bidang pengelolaan identitas penduduk kelahiran administrasi kerja sama kependudukan seksi pindah seksi perkawinan seksi pengolahan dan pemanfaatan, data dan datang penduduk dan perceraian dokumen kependudukan pendataan penduduk anak, kewarganegaraan sumber daya manusia inovasi pelayanan dan kematian tek info. dan kom. bupati sikka, cap,ttd. fransiskus roberto diego berita daerah kabupaten sikka tahun nomang, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi sekretariat daerah yang tepat fungsikedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah, bahwaudah tidak sesuawakil bupati adalah wakil bupati malang. staf ahli bupati adalah staf ahliasisten adalah asistensekretaris daerah, berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh bupati. bab tugas dan fungsi bagian kesatu sekretaris daerah sekretaris daerah mempunyai tugas:dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi: penyusunan kebijakan daerah bidang, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja samamembawahmempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian administrasi pemerintahan sebagai acuan pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan, cc.dan koordinasi proses administrasi, cuti dan pensiun bupati dan wakil bupatiewan perwakilan rakyat daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian administrasi pemerintahadministrasi kewilayahan mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian administrasi kewilayahan sebagai acuan pelaksanaankegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan, menyusun dan mengumpulkan bahan pengembangan kapasitas dan administrasi pemerintahan kecamatan, menyusun dan mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, menyusun dan mengumpulkan bahan penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, menyusun dan mengumpulkan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, il. melaksanakan pembinaan pengisian profil kecamatan dan kelurahan, menyusun dan mengumpulkan bahan pembinaan pelaksanaan pengisian dan pengumpulan monografi kecamatan dan kelurahan, menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan, ooproses secara administrasi dan memfasilitasi pengusulan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian administrasi kewilayahan, danotonomi daerah mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian otonomi daerah sebagai acuan pelaksanaan tugas, menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, cc. menyusun bahan evaluasinyusun bahan laporan keterangan pertanggungjawabandan mengumpulkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian otonomi daerah: menyusun rencana kerja sub bagian bina mental spiritual sebagai acuan pelaksanaan tugasberagama, menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan beragama, melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja samaevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian bina mental spiritusosial mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian kesejahteraan sosial sebagai acuan pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan mengoordinasikan perumusan devaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian kesejahteraan sosimasyarakat mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian kesejahteraan masyarakat sebagai acuanbidang pariwisata dan kemasyarakatan lainnya, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian kesejahteraparagraf bagian hukum bagian hukum: menyusun rencana kerja sub bagian perundang undangan sebagai acuan pelaksanaan tugasdan fasilitasi kegiatan program pembentukan peraturanngoordinasikan dan memproses produk hukum daerah, menyiapkan bahan administrasi pengundangan produk hukum daerah, melaksanakan pembinaan penyusunanevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian perundang undanganbantuan hukum mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian bantuan hukum sebagai acuan pelaksanaan tugas, melaksanakan fasilitasi dan penanganancc. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum, melaksanakan penyuluhan bidang hukum, melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, melaksanakan koordinasi, analisis dan evaluasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum, melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara hukum, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian bantuandokumentasi dan informasi mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian dokumentasi dan informasi sebagai acuan pelaksanaan tugas, melaksanakan autentikasi produk hukum daerah, ccmpublikasikan produk hukum daerahpengembangan, pemeliharaan, alih media dan database produk hukum daerah, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bidang hukum, melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi hukum daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian dokumentasi dan informasiparagraf bagian kerja sama bagian kerja samrja sama membawahirja sama. sub bagian fasilitasi kerja sama dalam negeri mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian fasilitasi kerja sama dalamevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian fasilitasi kerja sama dalamfasilitasi kerja sama luar negeri mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian fasilitasi kerja sama luarkoordinasi pengurusan perizinan perjalanan dinas luar negeri bagi bupati, wakil bupati, atau anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta aparatur sipil negaraevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian fasilitasi kerja sama luarevaluasi kerja sama mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian evaluasi kerja sama sebagai acuan pelaksanaan tugaspemantauanmelaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian evaluasi kerja samamempunyai tugas:badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sebagai acuan pelaksanaan tugaisevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsingendalian dan distribusi perekonomian mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian pengendalian dan distribusi perekonomian sebagai acuan pelaksanaan tugas, menyusun bahan dan data serta analisis bidang pengendalian dan distribusi perekonomianevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian pengendalian dan distribusi perekonomianrencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil sebagai acuan pelaksanaan tugas, menyusun bahan dan data serta analisisevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian sebagai acuan pelaksanaan tugaspemantauan, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian penyusunngendalian program mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian pengendalian program sebagai acuan pelaksanaan tugas, menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian pengendalievaluasi dan pelaporan mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian evaluasi dan pelaporan sebagai acuan pelaksanaan tugasevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian evaluasi dan pelaporan: menyusun rencana kerja sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebagai acuan pelaksanaan tugas pemerintah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasangelolaan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagai acuan pelaksanaan tugas, melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya, cc.evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian pengelolambinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sebagai acuan pelaksanaan tugasngelola personelaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang danparagraf bagian sumber daya alam bagian sumber daya alamcc. sub bagian sumber daya alam energi dan aisumber daya alam. sub bagian sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikananevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikananpertambangan dan lingkungan hidup mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidupevaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagianenergi dan air mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian sumber daya alam energi dan air sebagai acuan pelaksanaan tugas, menyusun bahan dan data serta analisis bidang sumber daya alam energi dan air, cc.evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian sumber daya alam energi dan airmempunyai tugas: lingkungan: menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian sebagai acuan pelaksanaan tugas, melaksanakan penyediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknispengendalian kearsipan lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pengelolaan dokumen atau arsip kepegawaievaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaiperlengkapan mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian perlengkapannyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan bupati, wakil bupati, staf ahli bupati dan kendaraan dinas operasional, mengurus surat surat yang diperlukan untuk kendaraan dinas jabatan bupati, wakil bupati, staf ahli bupati dan kendaraan dinas operasional, melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan perawatan gedung kantor, taman, jaringan air, listrik serta multimedia lingkungan kantor bupatievaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian perlengkapmempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian rumah tanggarumah tangga,rapat rapat, kegiatan pemerintah daerah dan tamu pemerintah daerah, melaksanakan pelayanan administrasi dan operasional kegiatan bupati, wakil bupati dan staf ahli bupati, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian rumah tanggaparagraf bagian organisasi bagian organisasicc. sub bagian kinerja dan reformasi birokr: menyusun rencana kerja sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan sebagai acuan pelaksanaan tugastugas dan fungsi sub bagian kelembagaan dan analisis jabatanpelayanan publik dan tata laksana mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian pelayanan publik dan tata laksana sebagai acuan pelaksanaancctugas dan fungsi sub bagian pelayanan publik dan tata laksanakinerja dan reformasi birokrasi mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi sebagai acuan pelaksanaan tugas, menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, cc.tugas dan fungsi:: menyusun rencana kerja sub bagian protokol sebagai acuan pelaksanaan tugasprotokolan kegiatan bupati dan wakil bupati, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsikomunikasi pimpinan mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian komunikasi pimpinan sebagai acuusun naskah sambutan dan pidatomelaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian komunikdokumentasi pimpinan mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian dokumentasi pimpinan sebagai acuan pelaksanaan tugas, mendokumentasikan kegiatan bupati dan wakil bupati, ccotulensi rapat bupati dan wakil bupati, melaksanakan tugas administrasi perkantoran, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian dokumentmpunyai tugas: melaksanakan penyiapan, mengoordinasikan,laksanaan pelayanan pengelolaan perencanaan, pengelolaan keuangan dan ketatausahaan pelaporan lingkunganmembawahi: sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan, dan sub bagimempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan perencanaan sekretariat daerah yang meliputi asistensi dan verifikasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja anggaran, cc.lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja lingkungan sekretariat daerah, menyusun perjanjian kinerja lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian perencanakeuangan mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian keuangan sebagai acuan pelaksanaan tugas, melaksanakan ketatausahaan keuangan lingkungan sekretariat daerah, cc. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan meliputi penelitian kelengkapan dan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan ketatausahaan barang milik daerah lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan anggaran lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan sistem pengendalian intern lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian keuangpelaporan mempunyai tugas: menyusun rencana kerja sub bagian pelaporan sebagai acuan pelaksanaan tugas, mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi sekretariat daerah, cc. menyusun bahan evaluasi rencana kerja sekretariat daerah, mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah lingkungan sekretariat daerah, mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja sekretariat daerah, melaksanakan konsolidasi dan sinkronisasi penyusunan laporan keuangan lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian pelaporkepala bagian dalam lingkungan sekretariatkepala bagian dalam lingkungan sekretariat daerah bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannyabagian dalam lingkungan sekretariat daerah wajib mengikuti dan mematuhi serta bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing masing,bagian lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. dalam menjalankan tugasnya, setiap kepala bagian dibantu oleh kepala sub bagian bawahnya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahansekretaris daerah, asisten, kepala bagian, kepala sub bagianekretariatsekretariat daerbagan susunan organisasi sekretariat daerah peraturan bupati malang nomor tahun bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas wakil bupati dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah sekretaris daerah kelompok jabatan fungsional tertentutata kesejahteraan bagian hukum bagian bagian bagian administrasi peran bagian sumber bagian umum bagian protokol dan perencanaan pemerintahan raa kerja sama perekonomian pembangunan barang dan jasa daya alam organisasi pimpinan dan keuangan sub bagian tata sub bagian maa bagan bal pan sub bagian sub bagian fasilitasi sub bagian pembinaan bagian, pen olahan daya pertanian, usaha pimpinan, kelembagaan sub bagian sub bagian perundang undangan kerja sama dalam daerah dan badan pengadaan kehutanan, kelautan staf ahli dan dan analisis protokol perencanaan pemerintahan spiritual negeri layanan umum daerahfasilitasi kerja pengendalian pengendalian pengelolaan layanan pertambangan dan sub bagian pelayanan publik komunikasi sub bagian kewilayahan sosial sama luar negeri dan distribusi program elektronik perlengkapan dan tata laksana pimpinevaluasi kerja perencanaan dan evaluasi dan pembinaan dan sumber daya alam sub bagian kinerja dan aan sub bagian daerah masyarakat dan informasi sama pelaporan pengadaan energi dan air rumah tangga reformasi pimpinan pelaporan barang dan jasa birokrasi bupati malang, sanusi dapdhir ananta produk hukum|perkusi20201 perlu sook sekda lampiran.docsekretariat daerah merupakan perangkat daerah tipe terdiri atas sekretaris daerah: asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri atas bagian pemerintahan, dan kelompok jabatan fungsional, bagian hukum, dan kelompok jabatan fungsional,dan bagian kesejahteraan rakyat, dan kelompok jabatan fungsional. asisten sekretaris daerah bidang perekonomian dan pembangunan, terdiri atas: bagian perekonomian dan sumber daya alam, dan kelompok jabatan fungsional, bagian administrasi pembangunan, dan kelompok jabatan fungsional,dan bagian pengadaan barang dan jasa, dan kelompok jabatan fungsional. asisten sekretaris daerah bidang administrasi umum, terdiri atas: bagian organisasi, dan kelompok jabatan fungsional, bagian umum, terdiri atas subbagian keuangan, dan kelompok jabatan fungsional, bagian protokol dan dan kelompok jabatan fungsional, jabatan fungsional. bagan struktur organisasi sekretariat daerahbagian kedua perincian tugas dan fungsi paragraf, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, serta memberikan layanan administratif, dan melakukan pembinaan aparatur sipil negara padaatas, sekretaris daerah mempunyai perincian tugas sebagai berikut memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, memimpin dan, cc. menyelenggarakan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi amimpin dan mengkoordinasikan penyusunamimpin dan mengkoordinasikan penyusunan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lipid), memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja kabupaten, dan melaksanakan tugas lain yang relevan sebagaimana diperintahkan oleh bupati dan atau ketentuan perundang undangan. paragrafsekretaris daerah bidangmerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai perincian tugas sebagai berikut mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedompembinaan,pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 'mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd), menyampaikan ppd kepada menteri dalam negeri melalui gubernur, mengkoordinasikan penyusunan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lipid, menyusun usulan kebijakan penataan daerah, mengkoordinasikan dan memfasilitasi hubungan antarlembaga dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan pihak pihak yang berkompeten, melakukan fasilitasi dan advokasi penyusunan produk hukum daerah, layanan informasi dan dokumentasi hukum, serta memberikan bantuan hukum bagi aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten purwakarta, menyusun lapormerintahmerintahan, menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, cc. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, melakukan pembin, menyusunyusun informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lipid)), melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan terhadap perangkat daerah terkaitemerintahadministrasi pemerintahan, kelompok sub substansi kerjasama dan otonomi daerah: dan kelompok sub substansi administrasi kewilayahan.lompok sub substansi), menyusun laporan akhir masa jabatan bupati, melaksanakan fasilitasi, koordinasi, supervisi dan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam penyusunanlaporan hasil monitoring dan evaluasi capaian target spmdan melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri. kelompok sub substansihukhukum, menyusun pedoman teknis pembentukan produk hukum daerah: menyusun program pembentukan peraturan daerah, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah, melaksanakan harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi produk hukum daerah, mengajukan permintaan nomor register peraturan daerah kepada gubernur sebelum diundangkan dalam lembaran daerah, menyampaikan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi bagi peraturan daerah yang wajib mendapat evaluasi sesuai peraturan perundang undangan, bersama unit kerja yang menyelenggarakan fungsi bidang kerja sama daerah, menyusun naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga,mberikan saran atau pendapat hukum dalam lingkup pelaksanaan tugas pemerintahan dan otonomi daerah, memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah dalam dan luar pengadilan dalam lingkup hukum perdata dan tata usaha negara, il. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian sengketa perkara perdata dan tata usaha negara lingkungan pemerintah daerah, membuat telaahan dan evaluasi penyelesaian kasus hukum dalam lingkup hukum perdata dan tata usaha negara lingkungan pemerintah daerah, menyusun laporan pelaksanaan penyelesaian hukum dan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, oo. melaksanakan penyuluhan hukum, melaksanakan pembinaan desa sadar hukum, melaksanakan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, melaksanakan kodifikasi produk hukum daerah, melaksanakan pengundangan produk hukum daerah dalam lembaran daerah dan berita daerah, melaksanakan dokumentasi peraturan perundang undangan, melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah, melaksanakan penyebarluasan produk hukum daerah, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan informasi dan dokumentasi hukumhukrundang undangan, kelompok sub substansi bantuan hukum, dan kelompok sub substansi dokumentasi dan informasi hukum.:dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerahdan melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum. kelompok sub substansikesejahteraan rakyatcc. menyususanakan harmonisasi penyelenggaraankesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyatbina mental dan spiritual, kelompok sub substansi kesejahteraan sosial, dan kelompok sub substansi kesejahteraan masyarakat,aragraf asisten sekretaris daerah bidang perekonomian dan pembangunan asisten sekretaris daerah bidang perekonomian dan pembangunansekretaris daerah bidangrekonomian dan pembangunanperekonomian dan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan kebijakancc.oleh perangkat daerahpemandangan tugas asisten sekretaris daerah bidang perekonomian dan pembangunan, menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup asisten sekretaris daerah bidang perekonomian danrekonomian dan sumber daya alarekonomian dan sumber daya alam, mengkoordinasikan penyusunan kebijaknyusun norma, standar, prosedur dan kriteriasanakan harmonisasiperekonomian dan sumber daya alamperekonomian dan sumber daya alam: menyusun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) bagian, h.menyusun laporan pelaksanaan tugas bagian perekonomian dan sumber daya alaperekonom, kelompok sub substansi sumber daya alam, dan kelompok sub substansi perekonomian.administrasi pembanguadministrasi pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan administrasi pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan, cc. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria administrasi pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahanadministrasi pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan, melaksanakan harmonisasi aspek administrasi pembangunanadministrasi pembangunanadministrasi pembangunan, melaksanakanadministrasiyusunan program, kelompok sub substansi pengendalian program, dan kelompok sub substansi evaluasi dan pelaporan. kelompok sub substansidan menyusun dokumen perencanaan sekretariat daerah rencana strategis, rencana kerja setda). kelompok sub substansilaporan keterangan pertanggungjawaban bupatidan menyusun penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sekretariatngadaan barang dan jasangadaan barang dan jasa, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan atau ketatausahaan, mengkoordinasikan semua unit kerja bagian pengadaan barang dan jasa dalam memberikan layanan pengadaan barang jasa kepada perangkat daerah, menghimpun dan menginventarisasi paket paket kegiatan pengadaan barang jasa perangkat daerah, memimpin, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan proses pengadaan barang jasa yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh kelompok kerja pengadaan barang jasa, mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan kebijakan dan berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi, serta mencari solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintahan, memfasilitasi pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dalam menginformasikan mengumumkan rencana umum pengadaan barang jasa, memfasilitasi unit layanan pengadaan dan atau pejabat pengadaan dalam menginformasikan mengumumkan kegiatan pengadaan barang jasa, dan melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa, memfasilitasi penyedia barang jasa dan pihak pihak yang berkepentingan melalui proses registrasi dan verifikasi, serta pelatihan dan pemberian dukungan teknis pengoperasian bagi pengguna sistem pengadaan barang jasa secara elektronik, memberikan rekomendasi, layanan umum, dan pembinaan terkait pengadaan barang jasa pemerintah, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bagian pengadaan barang dan jasa termasuk jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa secara berlanjut, il. melakukan pengelolaan informasi yang berkenaan dengan kegiatan pengadaan barang jasa, mengatur penempatan anggota unit layanan pengadaan dalam kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan dan atau beban kerja, mengusulkan penarikan pegawai sesuai dengan formasi dan atau kebutuhan bagian pengadaan barang dan jasa, oo. menyusun bahan pembinaan kegiatan pengadaan barang jasa bagi pelaksana kegiatan, menyusun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) bagidengan tembusan yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah yang bersangkutan, mbinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, kelompok sub substansi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan kelompok sub substansi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kelompokkelompok sub substansidan mengelola informasi manajemen barang jasa hasil pengadaan, kelompok sub substansidan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, paragrafberkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah, yangsekretaris daerah bidangadministrasi umumadministrasi umum, mengkoordinasikan penyusunan kebijakanngkoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriaadministrasi umum, menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup asisten sekretaris daerah bidang administrasiorganisasiorganisasi, mengkoordinasikan penyusunkoordinasikharmonisasi, evaluasi, dan pelaporoleh perangkorganisasilembagaan dan analisis jabatan: kelompok sub substansi pelayanan publik dan tatalaksana, dan kelompok sub substansi kinerja dan reformasi birokrasi:dan menyusun profil kelembagaan perangkat daerahdan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik. kelompok sub substansiumumum, mengkoordinasikan penyusunkoordinasikharmonisasi penyusunan dantauan, evaluasi, dan pelaportata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, dan kelompok sub substansi rumah tangga dan perlengkapan. kelompok sub substansidan melaksanakan pengelolaan kearsipan. kelompok sub substansi rumah tangga dan perlengkapanyang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan anggaran, keuangan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban anggaran lingkup sekretariat daerahusunan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan subbagian keuangan, mengkoordinasikan dan penyelenggaraan urusan keuangan, cc. pembinaan atas penyelenggaraan urusan keuangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan administrasi keuangan. untuksebagai berikut: menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugasnyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian keuangan, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuairotokol dan komunikasi pimpinan, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentbidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi, melakukan harmonisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasirotokol dan komunikasi pimpirotokol, kelompok sub substansi komunikasi pimpinan, dan kelompok sub substansi dokumentasi pimpinan, kelompok sub substansidan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. kelompok sub substansidan menyusun naskah sambutan dan pidato kepala daerah dan wakil kepala daerah. kelompok sub substansisub koordinator jabatan fungsional kelompok sub koordinatoretda, dilaksanakan oleh setdasetdasekretariat daeraharagraf tugas dan fungsi bagian pejabat pengawas pada unit kerja sekretariwberatrurwakarta, sara mustika diundangkan purwakarta pada tanggal december sekretaris daerah bupati jakarta, serta "verse ngel tentang kedudukanpurwakarta kebaikan atktiiaa tatanan entatattata niatan niotetataatatatatnatataanntanata aan papan bidang pemerintahan dan bidang perekonomian dan pembangunan bidang administrasi umum kesejahteraan rakyat aaa aa. maa aaaa tebakan ma, bagian tekian bagian bagan bastian aap aan bagian dan jabatan rakyat dan sumber pembangunan barang dan pimpinan fungsional daya alam jasa iii lilit kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok iii(il lina nasional iii ntt dpd luigi oli lilit lilit ilellilllli lcc lille lil lilit! purwakarta, dagang kerwnyy ratna mustika kan akn
|
bupati malang provinsi jawa timur peraturan bupati malang nomor tahun tentang jadwal retensi arsip fasilitasi keuangnyelenggaraan kearsipan, perlu membentuk peraturan bupati malang tentang jadwal retensi arsip keuangan lingkungan pemerintah kabupaten malang, serta surat kepala arsip nasional republik indonesia tanggal mei nomor b pk. perihal persetujuan jadwal retensi arsip fasilitasi fungsi keuangan, fungsi non keuangan dan non kepegawaian serta substantif pemerintahan daerah kabupaten malang, perlu menetapkan jadwal retensi arsip fasilitasi keuangan lingkungan pemerintah kabupaten malang dengan peraturan bupaticara penyusunan jadwal retensi arsip,indonesia nomor peraturan bupati malang nomor tahun tentang tata kearsipambaran daerah kabupaten malang nomor seri c), peraturan bupati malang nomor tahun tentang pedoman penyusutan arsip lingkungan pemerintah kabupaten malang berita daerah kabupaten malang tahun nomor seri dj): memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang jadwal retensi arsip fasilitasi keuangfasilitasi beserta jangka waktu penyimpanan sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitasi keuangan lingkungan keuangan pemerintah kabupaten malang dan fasilitas non keuangan dan non kepegawaian untuk fungsi non keuangan dan non kepegawaian. bab tujuan jadwal retensi arsip dipakai kabupaten malang. jadwal retensi arsip keuangan lingkungan pemerintah kabupaten malang sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang terdiri daridan il. pelaksanaan pengawasan keuangan daerah. setiap satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten malang, dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip keuangan sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada ketentuan ketentuvogpurwakartinspektorat daerah merupakan perangkat daerah tipewpp)inspektur inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan inspektorat daerah dalamur mempunyai fungsidan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan revi laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pembinaan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan inspektorat daerah, pembinaan kepegawaian struktural dan fungsional lingkungan inspektorat daerah,dan melaksanakan fungsi lain yang relevan sebagaimana diperintahkan oleh atasmempunyai perincian tugas menetapkan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja inspektorat daerah, menyusun program kerja pengawasan tahunan ppt) inspektorat daerahanyelenggaraan pemerintahan desa, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada bupati melalui sekretaris daerah, menyusun tindaklanjut, pemutakhiran data dan evaluasiperangkat daerah dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah api), mengkil. menetapkan petunjuk teknis pengawas.memberikan petunjuk teknis kepadaemberikan petunjuk teknis kepada bawahan terhadap tindak lanjut atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan, oo. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah lingkungan inspektorat daerah, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran inspektorat daerah, g daerah, mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan inspektorat daerah, menyampaikan laporan keuangan inspektorat daerah, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada inspektorat daerah, membina, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan inspektorat daerah, menyelenggarakan perumusan dan penetapmengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) perangkat daerah, merevisi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati kpj), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd) kabupaten sesuai spk daerah. sekretariatccnginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja sekretariat serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program sekretariat. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariatprogram kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, mems untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugelenggarakan penyusunan, inventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka ketatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan standar operasional dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengawasan, melaksanakan bimbingan teknis fungsi fungsi pengawasan dansekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program sekretariat serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahsekretaris kepada inspektur sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada inspektur baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas,dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat. pengelompokan uraian fungsi sekretariat, terdiri dari. perincian tugas sekretariat kelompok sub substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yakni koordinasi dengan seluruh inspektur pembantu dalam rangka menyiapkan rumusan program kerja pengawasan tahunan ppt) berdasarkan rencana kerja yang telah disusun oleh inspektorat daerah kabupaten purwakarta, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa): menyelenggarakan penyusunan,menyiapkan bahan mengkoordinasikan dalam rangka penyusunan rencana strategi renstra) dan rencana kerja senja) inspektorat daerah, menyiapkan bahan mengkoordinasikan rencana program kerja pengawasan dan fasilitasi mengacu pada rencana kerja inspektorat daerah, menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan inspektorat daerah, pelaksanaanpenyusunan laporan dan statistik pengawasan, melaksanakan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan mendokumentasikannya, penyiapan penyusunan peraturan perundang undangan, standar operasional prosedur, pedoman dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan, menyiapkan dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan, il. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan, menyusuoo. menyusun laporan kinerja pengawasan yang dilaksanakan inspektorat daerahperencanaan, evaluasi dan pelaporan,dan pelaksanaan analisis dan pengembangan. kelompok sub substansi kepegawaian dan umum,melaksanakan urusankeuangan mempunyai fungsidan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan. dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan sub bagian keuangan memunyai perincian tugas menyusun rencana kerja sub inspektoratinspektoratinspektoratsanakan verifikasi keuangan sesuai ruang lingkup tuginspektorat, menyusun laporan neraca keuangan inspektorat setiap triwulan dan akhir tahun, memantau pelaksanaan penggunaan anggaran belanja inspektoratinspektorat, meremajakan data dalam sistem informasi manajemen keuangan inspektoratinspektur pembantu urban)ii, iii, dan urban khusus. urban ii, iii,paragraf inspektur pembantu urban) ii, iii dan urban ii, iii danyang diselenggarakan perangkat daerah. dalam rangka efektifitas dan efisiensi tugas pengawasan, inspektur selaku pimpinan api menetapkan pembagian wilayah kerja bagi urban ii, iii dan iv. urban ii, dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal pada lingkup wilayah kerja masing masing. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada urban ii, ini dgawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan (lembaga provinsi dan atau pusat) dalam rangka pengawasan non tertentu, pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi dalam konteks pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,danusun rencana dan program kerja pengawasan tahunan ppt) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah masing masing wilayah kerja, menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan, cc. menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal, menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal, menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal, menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal dengan unit kerja terkait, menyelenggarakan pemantauan tindaklanjut, menyelenggarakan tugas pengawasan internal lain sesuai tugas dan fungsinya, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektur pembantupemantauan tindaklanjut hasil pengawasan, il. menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan internal,dan menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundangan undangan, pembagian wilayah pembinaan dan pengawasan program kerja pengawasan tahunan ppt) urban ii, iii, dan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. paragraf inspektur pembantu urban) khusus inspektur pembantu khusus dipimpin oleh seorang inspektur pembantu khusus. urban khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam merumuskan program kerja pengawasan, mengendaliurban ii, iii dan selaras dengan ketentuan perundang undangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada urbancc. penyelenggaraan urusan pengawasan khusus tertentuelenggarakan penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan teknis urusan pengawasan khusus tertentu, menyelenggarakan perencanaan berupa penyiapan bahan dan menyusun rencana, kegiatan dan program kerja pengawasan tahunan ppt) urusan pengawasan konteks khusus tertentu, cc. menyelenggarakan penyusunan pedoman pelaksanaan urusan pengawasan khusus tertentu, menyelenggarakan pelaksanaan urusan pengawasan khusus tertentu, diantaranya sebagai berikut menyelenggarakan pelaksanaan kinerja rutin pengawasan,sesuai pedoman petunjuk sebagaimana ketentuan yang berlaku, menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi rb), penegakan integritas, dan peningkatan kapasitas api, menyelenggarakan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pemeriksaan investigasi, proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi atau ttir, dan perhitungan kerugian keuangan negara daerah), menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan atas hasil rekomendasi laporan hasil pemeriksaan api, menyelenggarakan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakatsosialisasi, bimbingan, pendampingan dan konsultasi terkait urusan pengawasan khusus, melaksanakan konsultasi kepada lembaga pengawasan pemerintah inspektorat provinsi, bpk, bpk ri, kpk dan lembaga sejenis lainnya, dan melaksanakan tugas sejenis serumpun lainnya. menyelenggarakan pengendalian berupa mengoordinasikan, supervisi dan harmonisasi urusan pengawasan khusus tertentu, diantaranya sebagai berikut menyiapkan konsep dan bahan pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan yang selaras terpadu antar unit terkait: melaksanakan pengelolaan pemeriksaan yang selaras terpadu antar unit terkait, mengoordinasikan tugas penyidik pegawai negeri sipil ppn) dalam konteks pelaksanaan urusan pengawasan khusus tertentu, mengoordinasikan perangkat daerah terkait pendataan dan penyusunan informasi lokasi dan lakon (dalam konteks pencegahan)kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi dengan lembaga pengawasan, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan lembaga pengawasan, penegak hukum, dan pihak pihak terkait, memberikan fasilitasi kepada lembaga pengawasan, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga pengawasan, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya,dan melaksanakan tugas sejenis serumpun lainnya. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dalam konteks urusan pengawasan khusus tertentu, diantaranya sebagai berikut memantau pelaksanaan agenda internal daerah dalam konteks urusan pengawasan khusus tertentu, memantau tindak lanjut hasil pengawasan urusan pengawasan khusus tertentu, melaksanakan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan urusan pengawasan khusus tertentu, dan melaksanakan tugas sejenis serumpun lainnya. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakkelompok jabatan fungsional pengawasan kelompok jabatan fungsional pengawasan terdiri atas tenaga fungsional auditor jfa) dan p2upd. jenjang jabatan fungsional auditor, sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: auditor terampil, dengan jenjang jabatan, a.l.::dan p2upd maya, merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus pegawai negeri sipil pns) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan api sesuai deng. auditor yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi apiusaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadapperincian kegiatan auditor terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: auditor pelaksana adalah: a.l.nyelia adalah: c.1l. sebagai berikut: auditor pertama adalah: a.l.evaluasi,revi,dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan oleh auditor, pimpinan api membentuk tim yang susunannya terdiri dari pengendali teknis, ketua tim, anggota. apabiljabatanpengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah p2upd)sesuai ketentuan perundang undangan::::,,::,brevis:dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pemerintahan, pimpinan api membentuk tim yang susunannya terdiri dari supervisi, ketua tim, anggota tim. paragrafselain auditor dan p2upddan atausekretariat pasca penyederhanaan struktur organisasi inspektoratinspektorebagaimana telrn purwakarta, kbr b tna mustika diundangkan purwakarta nuke pada tanggal desember mkeaaris daerah bah nenpurwakarta, ehs lesmana berita daerah kabupaten purwakarta tahun 20z1 nomor lampiran: peraturan bupati purwakarta nomor tahun tanggal : desember 2ouelompok jabatan subbab. fungsional keuangan w(") fungsional fungsional fungsional fungsional auditor:dan auditor:dan auditor:dan auditor:dan auditor:dan pur. page ale matrpurwakarta, par hati mustika nare waka
|
none, bupati kepulauan sangihe peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tahunualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat serta dalam upaya tertib pengelolaan sistem administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, perlu mengatur standar pelayanan publik lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe: bahwa berdasarkan ketentuylayanan publik. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang standar pelayanan publik bagi satuan organisasi perangkat daerah kabupaten kepulauan sangihem, sekretaris daerahc, standar pelayanan publik yang selanjutnya disebut sppan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, koperasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan: perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin maupun nonperizinan, lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe: bab maksud dan tugas satuan pelayanan publik spp) yang diatur dalam peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap satuan organisasi perangkat daerah sold) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, standar . standar pelayanan publik spp) yang diatur dalam peraturan bupati ini bertujuan agar setiap satuan organisasi perangkat daerah sold) bab iii prinsip dan komponen spp prinsip prinsip spp meliputi sederhana artinya mudah dipahami dan mudah dilaksanakan,baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat, konkrit artinya bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan: cc.. secara benar baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat pengguna layanan, dapat pertanggungjawab:, gg., komponen spp meliputi jenis pelayanan yaitu pelayanan pelayanan yang dihasilkan oleh unit pelayanan:, termasuk fasilitas bagi penyandang cacat. bab jenis dan standar pelayanan jenis pelayanan meliputi a.pelayanan perizinan, b.pelayanan nonperizinan pelaksanaan., pelaksanaan pelayanan dilakukan pada kantor pelayanan perizinan terpadu: satuan organisasi perangkat daerah, standar pelayanan publkompetensi pelaksanaan pelayanan publik ditetapkan oleh bupati kepulauan sangihe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mekanisme pelayanan, pemberian informasi,atuan organisasi perangkat daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik dilakukan oleh pengawas fungsional dan kepala satuan organisasi perangkat cm. daerah selaku pembinebruari bupati kepulauan sangihe hironimus kompas makagansa diundangkan tahuna pada y. his lis nach aki its sonam mn. lu) (ea pig paman mana keamanan han . lele c $o sisi pil 05x toi lo) srs ku) lip sce yg9s$g di3g sa5e ygs8 pit kugor gay lot ase5i certs ze9p pen c203 #eg3h25690383 ses bad uoe sa55$ kg tepi sar. gatot ag berg gmandapetalasi bbs ola figur ois y$og des sipsanyloxiygsa eg. sl202 ssy spp25 pes sad kirelbsiiooeye tapyeke sts sea .a810ipogorote3,i eps cek ehbvvssigol5 solo epl aan clean koes esisssi biak vid dag fa! bp, k. wan jelas s0. . st: ist ork is) to. man moon era kan :uj tan $:) peran maan land bau maa lemah mean yag adik d lis jee penanaman ng lag na) pal. tul bin man aman non man manan kr) sy3 tn) s ) sai manan pang ep3 tas hoo kt) le) relasi lola ga3 emas tr) sos ali yha png ban te339 sica bekasi dosis a33 oei tvucuyn data ge9 go9l g005 ss) dudu9op5i e ss6 ps29 sisa? base sor safiagstap esp fee 2gas opi ondoseoka sela ta9 5eo5s 0a9 ey3d gol pargggig21 pss been eng9g39922045 5ep3 ibn sat vote eee2s besaran ics pbl lot bosubasen beres osis leasing pop r33 twu do? loop momen sea mma pen naam memar tea 2s) psi pen las pem maa maa mann menanam bpom lusinan anu lla kan ndemmtan ono issue 'a2 lzu mma amami nana &ll8 sib like pan ki): kel nga lal ie. pbb tmii ali ro) titi |. pemanas poto kp: oxx bug otk ban xe5 2x8 giri an, sas dne gts rse s9? c03 ne38 si5? sgl9 sp3ce tuo site see 25o0sf .a s3? ago seop tlp ia5 sapa? cagur 5st c9g tps ss. eu3 sis sisi5. get cus si3s kie. ipo olo truk c2kr $ss "d0 ese1$ gap xso issues s39o5 lip gy3 sion asli dis se23 sud sse9g2 geog9oki 9oli3 lise . bec2 isolek tas dati dengan eee33 egc ln3 auorccugu iso otros3e ioi iva opi0gl oy3eoe ta, e9work ung doodle yul s398 aaxgyx tuyaatur sasunvap dea, ano n kuli oo o05 e gue adsl geeieoolo ora oot yen esai class pgu koo ace kap eny sun see pick iia iss saka berenang rar rea atase snn nun: naa (os ro) ot: pena lari pig mma ana nenek '. y pama banana sani it) his itn san per aaa dena mena mun eau ll. ari pola iis pamen mama men non man tam: pesanan pemnnnnemennmonannene men nmanememaaenemanen mmm ha. batin look. kuma haa dal kpn igo had fit) kemauan momo mnnsmnnsnnewenn aman komen aman anna mma rel lou pen kmi mena men mmawaam man paman maan man wara daan tt , ikp ban fe) dai ke) peg lek $p3s "ss i2z ols ses 'i'a2 sap d igo ge35 |is8 $se se53 (3s 23x$ ese |ar b95c$s$ igo5 sutra ce39z sat o3ac flos35n0 sek 5asasi job ivo 3car9 e3c pissseg s$5ss p3s3tsr8 ss . (55a sas8 aga psa kie (sa $gs sgs$ ess5 9x25 sessesokss kolgyglki sula 55x a3. ati se555533535 sesryatan shall sallkislli kasa isa ini bra bewarna enam anna papenteranowtuntunerawurmwowan pewnamwnennrateyan enam (si udi! ud. isu pen nnkamomona nana sau . en tw. "ea pen mmm pemanen maen maan meammmanaama lan nnnnnnn nnn bai maan uan p3e mma pemain aan mem un www lol anna mam mma jadi pot oli loop senna memanen ana menunya nan nnnnnnn ann drg, oil kz) pin ghar cwe sagu33 egg. s990e godu gea eni i25 dos slug r0333 tai l uw d0 ekl bis "tax epi3 ir, lan exe5 rss oge oto. sak ali lsp igo bumbu risa tour scegynstopu tso hasi xx. uu more oxx sit ine halo mmg lol dok day eros 'nexus ooc 898x232 pado pa, voluta bah no)) jo0ovo0 i3s leo gomolo iei5 3uv aaa rp0abbr po. rar sadis pia poennonnf tewomounesennentanennan raman mamwenusnman ran paul trah iss cena igi ala uas lag he: sic a80 xax soo nona fonem emumanrawmemunmmnnnanmwa (ea, iki pon momen eremita man pemmnmte2 knnmncamvemonna over oem mma kesan mmm aan aan oeaaata san ir. bea lali 'eli bar ks3 hat pos pri sai pot "of "kb sej tali snp mapan naam malam nan lan nat ana ala maan pan maa ala lan alamat aaa pen, han lok lot tut nun daw pu) k3) (&) las cx0 kei bun . ang iox aa! wc52 (a05 saw !29y3 dos exa 3x. e9d ers dat san 5g35y dug us. &agc 995spc8 st,ts kis 03x . u tau d. ce3$ ts! sasak? o s gie g!| eos9 o5 costa 3log a0c borgx ou. (xx pes 5y3 g00 .o0se yoga s.uo0| jofengg o9ya,. kat cox tyl kaa ava kite bola, or$ ixo s auto ott ttg ecu coceegt eo)t orl soya pus xxj ongol . box cot ico get goklaryen sc 49x 9cp$ gei ortu exe good yesno, gank eceng osk mmm exo e9o bio: mmm cpi auto| org dada that plo5 jco atb otk loop klt ses dan xes r0o89 log oas loss osesooooel s0523 io0000 isle. . sryoons voc o9000 were "tc oxr02 lio ikea 00y5u uut5 s3voodoo5n ri9nut llulukai eom oa, mutlolulukulsnda ann pen isa sss stok bmw pala amal amal kam sisi lns coco 53c aula box loh paj pedagang nan gon 'vao iro nagon xra naga bun dan man maa tan lain mma ensp alan lan anna nn! del anan mainan ana paint pan paman pan pmn lan lan an: dna kala lean mana alan ann ala maan nan pala lean amin menanda pena panen " . ea: pena nan man vol! tn: pix keg patih nari tik plan mlm bung 2hi bad bom loop ana moma bal kalis kal ing man omni maa nemu maa nnn nan maamunaea pay aa: 5z2 kn) kan ya0 uii mg. ke) mpr #c98 sson .c$ eco sg52, $gse335e3 ks) ugal seo jlagagnunio daan letebeyr ee3 see 3h3r age sis ic. see pil go520ei3o raib od. s958 200we903u aga our log pus y9o ora j31 ags o0yj3x 23005sx332 kan urg1 ora yai oka esr ean bissekit e3tbs bisesiiide bangga cat gol val teka kreasi yo gia goc sec aug wes ii. kan lau dye tugu sgr5 cuk2 uban, srg g0,c vas toxic dus ran de1ago yoxoio sadar io2 syok ey3 yul yoyesvol gsx lus3 oli pun iyaillyel tik opo lkx plt cx8 pai kea ootogogla koil ika ov .u sn) doo, vp,e 9o2 irit ssc cc (ea ku) o5350sdj5000 k3) ss0nx2n pet ber epa utl kos tron pita otw cor sni al. (uh li. tae ocu o0car3 e2gaa rss3 ocu 'lugo e59583 is0d lp) s3r3sis @ss8$ ika naga naa kamar lori. bana pan panen inn menu ana ann ena lain lan mata pelan matan kelana mana pelan anna rem pamannya pala nan non pala lengan non hal ka, lea) mmm hap) '&ji boa (si ik$ pan leo) ren maan men men mm. hat c2li. sala s,u igo iss tigris isis w3i ses ena kasa3 (oot roe yihaneboi anna pena anntemnn mana men maan maan pan ana gama annlklaaa nla lama men pol kuku bani sai nara loji pama mama kanoman aan amamanaama lema (un rang s81 kata ac$ tan str83 ggv0o pages cv u3l6e serta "ig gt) etg oo5af gi.0ra sig lah meet3 edisi uod ukd tiong ei9 sia les oa, ios sre3osf yafliuer spi8 selesai getenssh ioi wilis on0s9 id3 g93sac 9x2 nan ana xku ni? ong efek pip ytpollsoy k39 lok eko adit ago pls ge5 c335$ as9fisik5 poc bet ke82 o55030 gggyii sal cet acara olive eur bil see gee sand foxxcoxehbahk cause e9tulah gu) lol ioi k0ley lookfor vol gw rana akan 0o0 cosas denglanygloot! soo olo0eu0u nova cell oox| etos v9ko902 55k ii2 input uiukokes2 kasus seksi kex mkd olu sidik! ago oma ita ts) linkin panen. makanan kanan maan enam menata kan tam nun yaa bea das. ing (wc a35 kap . .ngg mena nan nam mean atm men pan maag element memanen pas (ema mata malam mana meng rr npsn nun nana lai ng: les (ex mmm per saj! (sii persovenvrcan lemaaeno cal y (aa) ke) kal abs gil isc pis iso. arc (is jaa igo 310cc ngy o.e eoc ola .el cux occ5 fla luj |j lol yoe3) pba yo, pns sumo iss sesi yo, (e n o2 nama3 dog eng stake hay nay pug uda sala nys oortools o.| jip02 9ao laos oil sls toto ootolov opsi bono u32 li| do2o , sa lkow snu ouu onw na2 kios soni aamtuonda pkbamwal s aot von lai ce$ tas sg. iga bea re: png moon nam aman memesona kemanan ema amen aan pememnmamnmma oren nenek memanen mena 20n siswa (el men oooomomowomnnooonoonnenp bowomontwenenomontonnm mon pamfoomoonn nani sri ber (ex (aa pepe poso pot si eki mau lori (is boo aan rel tara pon aomamamnemmasen mba. men permanen li, hang kp: aji ita bok bca sal cu ello ass, ane) ion &i. sis so) fi) (bop gol business fe5, ig it, csc lol 2inabssl a3as2i32h sex e35a kepada va. semyklkur pm sou a58 ogan 5ko53 in: a2590sx stress) "dc ton sas lugol oo, below$ pen sos) eg35$ e99e3| s5r9999s) one os, ss2323s58s kari years lea selena baseworwal una an ) otonom asas mah penoonanonewownseootah pena 2ti ost! ns33$ lai a88 39es uz| (se s$es$ per) "et pe: snn pennenna: aman mma a amen sel entri men naam allen pan aaa para alta aal epa lan liar menanam daa pet pat peri enenantnanat kam rpe nan ann alan maan pena pangan nata let tangan lor lugu saree pagi enam male ann pan manila pola mma ppt all kan (api laki| .x5 pen emas return per mean mama unta han ical aj. mea pat a39 (s8 lal iga pie lurida pai hip tur pak aa: legs ok! p5p3 ez3 ken blog les res a23 bsk nai aca 290s sad sus o5ne gelar ulc syuswux a33 tug9 saa8 guy s9. eb5 gps iii "' sad cwm metro vun sur 5xa sage$ tax dead esgyads gor x353 cair gg! london ses tdowluc oxs cat oup 03x tos939 oa. s945 ss82 3e0gs o0 2e0 pog ero suska0o kapal days tolak os3ta goa ton tax ek3 loop teguh bms gua s585 usgs a05 idola s0590 goals notes ig1 s5, ze0can eoiyoe gi! ena xu arn "ce calcio ate pia ace, seger tao yar logo ka0 uso setu les, s222o| frac a98 nis ssb sd ivxcogcuan sega toko! stop ena oo, joox hug der aah duo kel 22an e00 loe eeioooo pagi cso, us. boot ten sun lolos lion ibl bassepoiguhgota besi kau fo0 joo tuc ooashaa2) for) ge) te) manna telp tundra aria og nan lah lal spb imn pem b maa hai ben laa mana ea paa ane naam name nan nomenenany yen oleh pen mamasa nama mama maan susan: ban kaum paman peron nona sera z5) as) ken lir pewmattoowan mna ran s0ne menpan kemana paman menanam emas nan loli maa man ps) hoc oa@ kai kuj e)) bul ks) high raj (2d slab bet 53gs,g kua lps sak p8 ? ato yan loh esx3 dagger tag kadi s225 se0 sg7 xxg000k isl tekan lea axa seo sage ssl o20 (cl motu gelar 95a lox kr) his522 glsieees kt) oka stake ien s3333e gg sosbud tato fennnonnanaaah ama pama lan mam maan lai w2i atp tibet rar inda pesnsuncan bia enam meme menimpa, penata nenek senapan mater eren ppn pem npl net maa pok landen keamanan mnoennnemurah penataan teman nan enaemeumnannmag benua eaee menanam aaanemaananaanan, maa mana mana mena ban tegang ing mma dhan men mna mann penataan aan fly naa na3 pole (ex aan arena pon pemanen los as, pooja huda mama aman pkmomnmna mantan kenakan) tan mmm maan ben mnnomnmmnn nama nan bob es5 s558 loop loop sts bro 2lss yg. en otc kan aeg ton sox gal #cac sas s3 aci bns turut tac9ra ses berge gue gugusan tulis $x908335 no0 has cucu tar sst3, ss525239 (sesi3yg kei lsg f3, s$g estate 8x0 pita sintas 0l52 mam, anno a20 "ie vol sak das teo eat solos town ijo sy, tp9o00001, fin sgp bo2 bpk pes ao2asops3i oscar oi, pen nnn aot tuong nitrida pati fan 11l . . maan ann pan men mama k3) dr. inx peta bata oo. mn. lang ika) kon rs, men ana kanan pala man mpa dea net mana natal maan alan aan men ann ppm ever pala maa kenn kane pra peta mess cemara hu. pai aa! kas (en ber dita mma pen omamaannmnaaaaanam aman mena aan nyaman nam mama mna mama nan amanah sel ssi la8j los jin anno mmomnomowmaoon penanaman maan maan nana mmm mana pur s8. maan ponmomemodpisina enam pommunwannnon mama pmmmaanmem enam enam pan ce! fee lan sab "cc uses3 sopo seg hen bag own s$8g dos iii oga0x2, ing ver yiu25s tan nai to5 hanan yg. oey ito saya bes pertagitsnsnssesi3ts| p3sg, ping3 sia bag hole iu, vu52 cca l3p zy5 prc 0sura29 e33 sure tegas dls esa oclc don lng iauc cus sai cc) nie vookkns0k en) sgs rock s5 pan ap) kt) taun young cu) nas tvs onl eni tipe kena dc! pes eos oke kaki isi kano oce gee sic nos sej dago akun uno, ukk goblet ong eee gen eos oil es ivosera ii0e9eiseosiker season ooborbo95 sep neas kok arak inka xaj han adu uni pam maa pamong awam lot bara si. ena isc cah aman "el dea namamu mama some yr, meme ena tanoe menara ann nnnnnnonnonnnnnnnnnndnn non bnn nun bai tan kuy ei.i 1x5 pemunemtntamam nana aman mana nama pan mana manual menanam menata mea memaminnn mal aoi, lele eee 28t sol sel nia meme unud meme mean pelan nama malang penn lpm mal mena sea sfc me) lola see krisna ced say sig ees9953 fg. iuo kios ve2ol ikyuoc sy8 eun kelok. seo s$i3at seks llaiisis kan its sau fa pai sis or$ yoga hip aib p3h kh5oil i5c1 blok than lager gge ise soko uyyokoek2 a09 yoon0l casinos cela ka5 ska go, l93 sisudicorpoben ssr jae getuk caps kdosensr os, aysasal ista da. 0x09 panic one uno ss53 ss8 ben m25 ois han sak isa9 90k tag open55 king sanyo kr) mera ca539 "ii beni ana . maa . oil ssi last gi. mbm mie r35 alamat men eng ati . bag mean komen nana ssi s5. wana mana naa none lean men anakan emmmana len naam kanan semana ssi lu) er. anang mma aaa aaa maa nan .& pad song ses oo, v0. bad ext be) 02x g. se. los 393gx8 es9ss3 3gone? yon, pil s,54y 3s5 2ogkkap sas s$8r32 sess3t e9go205 g5isp gate sh03st gen5 ops isa gao $gj ses sa lis syo85 yag ike ketiga koi baca gugsapo ba9i sioppecduhoss sistem seggngis3$ya dhuha tra c$ icon npc an one fi) les eis dea eo5 ind kuat ec9 gag gs. soc enak seo ovo tax egg sage ser list dash fans oclc doors$ saa nge penis, mesa lay pks kos okaklyy oku in, cat uot ng) manan bangsa xcu quagga aad bo, ust sya" e0ia. e3 s55522 z9a sega os$e bah uo0u ocu rawa52 sns eeo indera a9 ban snggnss nun csi last om! ie33 mms tea &o. ki. ta. mama amen name mamemnemah benmannaaan meme aamemennaaam ema gas memanen mna pelat masa mana eee aaa ram nan ara ama: aan aj. mma meme ami mental meta mememanam mnanemrmsnun apa mmeamoataa ati sah $: io anom eko poo tan 2j cr: "1g e.o! tenn msi ?s$ 5g rsud ke) ken 89553s5ct 52x 3p3c hug oa30y33tas5 bsk ki) eko tuna3 golek$ lpelukito dusun age p$sso sega ec boru sakelisu coor 99g@ eta #sg e53wat1u s0y ss9 m2) esok some can fa0ga2 3x83 bilas ayo, tur save sagu ipac 05hol a.s iss suku .se5i2bi says5 sana del gei kks dya30 pok bah ski ku) kui ssa penanda s5golo benda does suu kei sen kop tok apa dad ses lol ppi desa rr3 teng r5s isl sesi aan pena sisi inlesesg 2s33 em, bag 5d2c$ tor itl, luk bon fee ee5 kil93joo2 esai . pet haa goa ke) can nan pan len men pama keran sean shi laki gg) min aan soo no . aan fe) hak komen omopemnoameweaemamamman mana alan aaa nasa maa lantai nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn banner st. gea i ommonomo eh. mma aam nan . om: ape soe i. (ot &2j| ber or. dana ra ss| cios sg. lts9u ban ke) tu) e t 32x sos misses fe) le) pisau $s9 (na skl a89 s.n gen got tol eei3 argo dishes irs tibet3 con ovc mm3 an) f&8gic$ se525 ce5238| salah ce5333 g205 to25 src eto25 stereo0 is0x952 s3tot guk tilt lou sp08 952p. ag20d isis gx5ots gsx tol yalukds isxroya lote3s pes 35a lolos$ pens uo3lg tvs bip sef gebrehsed233 ogr3 teptepsai3a3 era np: rasa cuci sop! is1y03c yae0 e ode 05x sser kaus oc$ lisan casos situs sar otc3o kaca angie otc 39x non gun nama lea an) mada cak u s cc cas 9yo0 ss9 cc: kilo gua pudcalacia$a yura car coca andi apel doeloe, hop telak . . kanak karna k00pi0lansia9s kuis poo noli lol, nas c2otolkeokoyovcits as2r2r ool oun ! oop gross speed2i kena suatu jung kos tt. cg) |2s doc pisa iss mang sao pan lallaaknaaanaaanamlmalaanallaanaaa aan maan alan lanatantnnapa laaaaaakaanemaaaatanln tanaman layanan lama mmonewnnnea penoamemae marmer mamaamemn knee manten denga mana nama men mma man uan jae men mg: home mam ana manna nama sa. "ig men beta penmmnnnman emban ec$ aas sel menanam mama pmn: a95 enam nan ses ten rose hang a983 s0g n0 bra ss. ecc 3r3 ate 5583e5 ser pan tesla kg) ser s33 aan ku) a3nigo hair genriasat5 tol jiwa hook .9x bana erg a89 co) guess sda pig. 59s2k gen habe3 s0ds9bpa an. bak ep305 dspepabadengn has ato adalah nai gaiieiaain art d2. oa. ka) toba le5 ss. pada ini kaa tenang sahabat233 e2ssia ena 0x65 sss73s siisesd papan") yoo sea amalan poo "gg (aa sj35 sal sis tan se3s ona han mmm amnmonama mma dana. boom ehamomenaan len) emamapennra renang mentukateomead menanam paul amp aan kun ane cat pom aman aamanemnnamnam b maan pan penanaman asa kana dn: ku) sik fee sel gsx tag arsip so. pama pen metana mann sem s.$ kosi sesi sej po. gun si! lan emonnonnanunnenenaneamamm cc" nias dam poo , bana: lo. cs, 21r dug n)mc aa. muda tgg ge? dgn rah bia pada ii33 ira xxx one so. daa dug gx$ g3e sas $9s$ t$ es3 $c5 esc oh: te! ek $z. kan gis se, a53 gie see uy3 t5e pada lex 3nas, cdo5s bani tri ops ki) lp$ a08 ses si, sda sg. tam nan dex sbl nug dul ora x3 nertunasta penenang trees nur babe goe5 ban 0eoi oct led sio osk single d2cd kak pen anak dasar uo5cp kilo o2ee9 pai ai, oey ojy ok, ani na. kana aan kan ha. nata mayan roles sesuai snap png llaamlanannlnna nan lagi "nd gie kun loe alan lau to) mone van mama maen mam enam memanas mmm men meme bowooonwenon panen lean niat salinan ana panti lain peta nan rapa laten net nan papan date ton npl mana lan lain tapi atap ana ane men tana daa nan nan pala pena mana atlet ana tan aan man alan knn lte pan pena ada aha ana ka) lan penanam amen .a. han sen key) a80 g5c exu au" s8as ht) 9e3c pan s & osis pes tukar a22 gill al3 bil fass bulat 1e3s ba a95 ko) $s951528 s25 cbu cah ty2 ter due ka) dpu jean ic24902395 city oro sayur dasi mma tutdkuyercu nb39a mie ep3 agg ep3res33 desc3h pii5gc2 9mercy rita sec sage sesi, say alel sds six sania sn3 lagi 5uo dn. tata kol cc. gerai kai isi selai daa tednidhant p2) khas$ idr iii vcu o p ha. aman lemari lama pee patemennnlt (aa man aa! tan oan rasi ssi bad lau era pum, sei ann tan maa mana dan memata pata r2) bnn yang had kej had hen gun (kal cc" aron o tss sep aa, tan ssx3 x3g uop dua o0x c855 caleg kec cc s3x s8! bni bko kain tools pc? nan apa lsi usage2a2 ata s99t sh! xxe sgb3s isx3an$ s$uw if: due .550w0c $3uc vc2 (aa iurgosues ingasies man n22 codex o3an o5an,$ dau a0uar ilir sick ilkbtishk bugs ps5i daa coconeopa coli cat r08 eb2r gni bene ad, kopi sosial kena sulit. kos g0c e nata igc ngo mah dao bis5p3ba)bans bisnis tai bagas pgiotsagtet sexeolobsoe,i seleksi roof,i golden ceria) togo ordo olagofott9olo two bell uho lulus uuid gbi luas. ovu dun nu302 fou luo0 uluyulkodas bond ast odd man logis! nama pari bean bea nama pama maa ama memanen mana maa tam actu (sj rei 32c 28c r22 boys selat8, 9oii ses c2. syst 2990x5338 s5: eo. ooc ssl3255pe8$ kosong cc. ane3 e35s gets onx eu0 pos skl kpai pon ogt try one nng a02. ego ccc gcc lek mgg peeekkani es$ 5t295 oop, atau gua man ama catalog. toxnet oli lsg check ". mede essagagac oortrttons cdimwsago gagal gya toy token wuu l x oren vol xxxx toy lol kos n30 en, ses nge 20x oles bulan legend kanan akan . pen . cc. era itu kak fta tno ki) oo. sas seo x32 kao ana ala la. lama pma matan menanam kenari pen penanaman ati matan taman mal nata ponmven ren one memateem memanen kasi |. naa nonamowd dean anna mmm mean mata men menahan (kt las) ana . ku) tag e5. tts c3, sg! tyn oe| tas us! iso ou053 sin2p3333 vs. aca, 6gi| snocenk on! mo! u2ket posko dus! spo lal solo go, cover9or$3o3! solo mun lagu oo! sas gro) . nanti men ana lean lea utan ken anas. te.
|
pemerintah kabupaten jembrana bab penutup kaedah pelaksanaan rkd perubahan tahun merupakan acuan bagi skpd skpd, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program program rkd perubahan tahun dengan sebaik baiknya, rkd perubahanperubahan apbdperlu membuat rencana kerja perubahan skpd tahun sebagai berikut uraian penggunaan apbd perubahan tahun anggara atau peraturan bupati jembrana uraian penggunaan apbd rkd perubahan tahuanggaran sesuai dengan kewenangannya, uraian sebagaimana yang dimaksud butir diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi wewenang daerah, rkd p kabupaten. jembrana tahun iv pemerintah kabupaten jembrana pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan apbd perubahan tahun dari masing masing skpd yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, atau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan,erintah daerah perubahan rkd) tahun rkd perubahan tahun menjelaskan: perubahanperubahan asumsi ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah, seluruh perubahanbupati jembrana putu artha rkd p kabupaten. jembrana tahun iv
|
peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahunkepada penilik, pamong belajar, tenaga lapangan dikemas tld), pendidik paud dan karyawan planetarium di: pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kutai kartanegara: dinas dikluspora adalah dinas pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga kabupaten kutai kartanegara: pendidikan luar sekolah, selanjutnya disingkat pls,,ls, yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini paud) dan keolahragaan wilayah pemerintah kabupaten kutai kartanegara: organisasi penyelenggara paud meliputi organisasi pemerintah utd seperti skb, perkantoran, unit unit pemerintah kantor, perangkat desa), organisasi masyarakat yayasan organisasi keagamaan organisasi kewanitaan nu, muhammadiyah, aisyah, pkb, lembaga kursus, pkk, dharma wanita, dharma pertiwi dsb), organisasi usaha perusahaan, super market, ptp dsb): kerjasama luar negeri (kedutaan, pusat budaya, konsulat jenderal dsb). wilayah pemerintah kabupaten kutai kartanegara, tenaga lapangan dikemas, selanjutnya disingkat tld, adalah tenaga lapangan yang diangkat berdasarkan surat keputusan kepala dinas pendidikan propinsi kalimantan timur yang ditempatkan kabupaten kutai kartanegara memiliki tugas utama adalah membantu tugas tugas penilik pls dikemas untuk mengumpulkan data dan informasi sasaran layanan pls, dalam memberikan pembinaan dalam bentuk bimbingan atau pendampingan teknis, pemantauan monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan program pendidikan masyarakat pendidikan luar sekolah wilayah pemerintah kabupaten kutai kartanegara, pendidik pendidikan anak usia dini, selanjutnya disingkat pendidik paud, adalah tenaga pendidik yang diangkat melalui surat keputusan pihak organisasi pemerintah organisasi masyarakat yayasan organisasi keagamaan organisasi kewanitaan organisasi usaha dan kerjasama luar negeri selaku penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat, berupn bertugas wilayah pemerintah kabupaten kutai kartanegara: karyawan planetarium adalah koordinator, penceramah dan tim ahli lainnya karyawan planetarium jagad raya yang membantu kelancaran pemutaran teater bintang yang menampilkan isi jagad raya beserta susunannya,, untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan yang berbasis masyarakat, selanjutnya disingkat ppk,,tim uji kelayakan adalah satuan organisasi pelaksana kegiatan berisi ketua, sekretaris dan anggota yang dibentuk untuk membantu tugas tugas ppt dalam rangka pelaksanaan kegiatan. bab satuan organisasi pelaksana kegiatan tim uji kelayakan dibentuk melalui surat keputusan dan bertanggung jawab kepada melalui ppt dengan susunan struktur sebagai berikut ketua, sekretaris: anggota. tugas tugas tim sebagaimana dimaksud pada adalah ketua bertugas sebagai koordinator teknis pelaksanaan uji kelayakan dalam rangka menentukan layak tidaknya penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium untuk mendapatkan honorarium: sekretaris bertugas membantu ketua dalam rangka melaksanakan tugas tugas administrasi dan memberikan pertimbangan pertimbangan teknis guna pengambilan keputusan: cc. anggota bertugas menginventarisir usulan dari masing masing penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium, membuat perhitungan pembayaran dan daftar pembayaran honorarium per bulan, mendata penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud swasta yayasan dan karyawan planetarium wilayah kerjanya, mengumpulkan berkas kelengkapan data, meliputi surat keputusan pengangkatan: absensi kehadiran, dan lain lain yang dianggap perlu. membuat rekap data pengelola dan pendidik penerima honorarium. masa kerja tim adalah (satu) tahun anggaran. bab iii kriteria penerima honorarium yang termasuk dalam kriteria penerima honorarium adalah penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium, adalah sebagai berikut masih aktif bekerja dengan dibuktikan surat keputusan pengangkatan dan absensi kehadiran: surat pernyataan masih aktif dari ketua yayasan pihak swasta pengelola penyelenggara pada tahun berjalan: cc. telah dinyatakan masuk kualifikasi oleh tim uji kelayakan yang ditetapkan sesuai dengan standarisasi: yang bersangkutan sudah termasuk dalam data awal oleh tim uji kelayakan, penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium yang merangkap kerja hanya menerima (satu) honorarium: pendidik paud bukan berstatus tenaga tidak tetap daerah t3d), cons maupun pns, penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium yang telah melaksanakan tugasnya namun pada waktu pembayaran meninggal dunia maka honorarium dapat diterima oleh ahli warisnya sesuai bulan dia bekerja dengan dikuatkan oleh surat keterangan ketua setempat: bagi penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium pengangkatan baru yang tidak termasuk dalam data awal harus mendapatkan persetujuan dari atas usulan tim uji kelayakan, bagi penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium yang pernah bertugas luar kabupaten kutai kartanegara, honorarium dibayarkan berdasarkan bulan pengabdian pendidik yang bersangkutan. bab besaran dan tata cara pembayaran honorarium bagian pertama besaran honorarium dihitung secara bulanan berdasarkan tingkat keaktifan kehadiran dan kinerja untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan yang berbasis masyarakat. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada adalah untuk penilik, pamong belajar, pendidik paud besaran honorarium per bulan adalah rp. tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tld dan koordinator planetarium besaran honorarium per bulan adalah rp. dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk penceramah planetarium besaran honorarium per bulan adalah rp. dua ratus ribu rupiah), untuk tim ahli lainnya karyawan planetarium besaran honorarium per bulan adalah rp. seratus lima puluh ribu rupiah). bagian kedua tata cara pembayaran berdasarkan usulan akhir dari tim uji kelayakan dibuatkan surat keputusan tentang daftar penerima honorarium bagi penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud padamelalui bendahara pengeluaran dinas diklusporahonorarium dicairkan oleh ppt melalui kas bendahara pengeluaran dinas dikluspora dengan bukti penandatanganan penerimaan pada kwitansi bukti pembayaran paling lama (tiga) hari setelah terbit surat perintah pencairan dana: ppt menyalurkan honorarium kepada seluruh penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium sesuai dengan daftar penerima dengan bukti penandatanganan daftar paling lama (satu) hari sejak dana diterima dari kas bendahara pengeluaran dinas dikluspora, cc. apabila penerima honorarium yang berhalangan karena alasan sakit dan atau letak daerahnya terpencil bisa diwakilkan dengan catatan membawa surat kuasa dari yang bersangkutan. bab pertanggungjawaban setelah dana dibayarkan kepada masing masing penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium, ppt harus segera mengembalikan daftar tanda terima dan kwitansi kepada bendahara pengeluaran dinas diklusporambayaran honorarium ditandatangani oleh penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium. pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan laporan kinerja dari penilik, pamong belajar, tld, pendidik paud dan karyawan planetarium. bab sisa lebih pembayaran apabila terdapat sisa lebih pembayaran maka harus disetorkan kembali kepada bendahara pengeluaran dinas dikluspora dengan membuat surat tanda setordalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten kutai kartanegara pada dinas dikluspora. bab vipit. bupati kutai kartanegara, samurai aspar diundangkan tenggarong pada tanggal septemberpendidikan kabupaten kutai kartanegara.guru:,, menerima data dan berkas dari verifikasi kecamatan sesuai wilayah kerjanya, mengadakan monitoring lapangan guna cross check data yang diterima dari verifikasi kecamatan dengan kenyataan lapangan sesuai wilayah kerjanya.,,, membuat rekapitulasi klasifikasi kinerja guru, menyampaikan usulan penerima honorarium non pns wilayah kerjanya kepada tim verifikasi kabupaten:honorarium, bukan berstatus sebagai guru dosen cons maupun pns:maksud pad, prosentase absensi melaksanakan tugas minimal cc.. bab besaran dan tata cara pembayaran honorarium non pns bagian pertama besaran honorarium non pns besaran honorarium non pnsakan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. anggaran melalui bendahara sekolah yang telah diberi kuasa. bab pertanggungdimaksud pad. bab viiitahun tanggal agustusmo mmk bra ara teseraamasa tstemeperunomsa tdr apn haryanto baderoel mri sekretaris daerah
|
peraturan bupati kutai kartanegara lanjuti nota kesepahaman antara gubernur kalimantan timur dengan bupati dan walikota kalimantan timur, dimana pemerintah propinsi telah mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional satuan pendidikan berupa bantuan operasional sekolah daerah bossa) yang dalam pelaksanaannya harus secara tepat, efektif dan efisien, maka dipandang perlu adanya petunjuk teknis dimaksud: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf tersebut atas, perlu segera menetapkan peraturan bupati kutai kartanegara tentang petunjuk teknis penggunaan bantuan operasional sekolah daerah bossa)kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi keugubernur kalimantan timubupati adalah bupati kabupaten kutai kartanegara: dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten kutai kartanegara, bantuan operasional sekolah daerah, yang selanjutnya disingkat dengan bossa, adalahbidang pendidikan, penerima bossa adalah satuan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta. bab alokasi biaya operasional sekolah daerah (bossa) pemerintah propinsi memberikan biaya operasional sekolah melalui pemerintah kabupaten kutai kartanegara untuk jenjang satuan pendidikan menengah sma ma smk mak). alokasi biaya operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam apbd propinsi kalimatan timur dan apbd kabupaten kutai kartanegara.satuan pendidikan, didasarkan pada jumlah murid siswa sekolah yang bersangkutan dengan besaran sebagai berikut rp. (satu juta rupiah) per siswa tahun untuk sma ma: rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa tahun untuk smk mak, standar biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah adalah sekurang kurangnya rp. (dua juta rupiah) per siswa tahun untuk satuan pendidikan menengah umum sma ma) dan sekurang kurangnya rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) per siswa tahun untuk satuan pendidikan kejuruan umum smk mak). bab iii pengelola biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada disalurkan oleh pemerintah propinsi kalimantan timur dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kutai kartanegara. dengan pertimbangan kelancaran operasional pemerintah kabupaten kutai kartanegara membentuk tim pengelola bantuan operasional sekolah daerah bossa) yang ditetapkan berdasarkan keputusan bupati kutai kartanegara. tim pengelola yang dimaksud pada diatas, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut meminta dan menerima data sekolah dan siswa, menetapkan sekolah penerima dana bossa, cc. menetapkan perhitungan alokasi dana tiap sekolah: melakukan verifikasi data sekolah dan siswa, melayani proses administrasi dalam rangka penerimaan dana bossa: menetapkan waktu penyaluran dana sekolah penerima dana, yang didasarkan pada kelengkapan administrasi yang diperlukan: melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dana bossa: menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh sekolah: memberikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati kutai kartanegara secara periodik tentang penggunaan dana bossa: dalam melaksanakan tugasnya tim pengelola tidak diperkenankan menggunakan dana operasional bossa dengan alasan apapun. pendanaan tim pengelola dalam hubungannya dengan penyaluran dana bossa ditetapkan tersendiri dalam apbd kabupaten kutai kartanegara. bab penerima dana bantuan operasional sekolah daerah yang berhak menerima dana bossa dari pemerintah propinsi kalimantan timur adalah sekolah menengah atas dan kejuruan negeri sma dan smk), madrasah aliyah negeri dan madrasah aliyah kejuruan negeri dibawah departemen agama dan mak), sekolah madrasah swasta yang terdaftar pada dinas pendidikan propinsi kalimantan timur yang ditandai dengan nomor pokok sekolah nasional npsn): sekolah madrasah negeri dan swasta yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi sekolah bas) propinsi kalimantan timur, sekolah menengah umum dan kejuruan negeri wajib menerima dan menggunakan dana bossa dalam operasional sekolah. sekolah dan madrasah jenjang menengah umum dan kejuruan swastapropinsi, dana bossa kabupaten kota, bantuan apbn, dana rutin dan dana sumbangan lainnya. satuan pendidikan negeri yang menerima dana bossa, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada murid siswa kecuali sekolah bertaraf internasional kbbi sbi). satuan pendidikan swasta yang menerima dana bossa, hanya diperkenankan menarik iuran wajib jika jumlah iuran wajib sebelum menerima bossa lebih besar dari jumlah alokasi dana bantuan apbn, bossa propinsi dan bossa kabupatensa dengan jumlah total bantuan pemerintah pusat dan bossa propinsi dan kabupaten) yang dihitung per siswa per bulan. satuan pendidikan penerima dana bossa berkewajiban menyusun raps, membuka rekening pada bank atau kantor pos, cc.: mempertanggung jawabkan penggunaan dana bossa bersama sama dengan pertanggung jawaban dana bantuan pusat dan dana bantuan pemerintah kabupaten, satuan pendidikan penerima dana bossa. bab mekanisme penyaluran tahapan penyaluran dana oleh tim pengelola bossa pada meliputi beberapa tahap yaitu pendataan siswa dan sekolah oleh sekolah: validasi data oleh tim pengelola bantuan operasional sekolah daerah bossa): perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana bossa tiap sekolah oleh tim pengelola bantuan operasional sekolah daerah bossa), penyaluran dana bossa rekening sekolahbupati kutai kartanegara: pelaporan dan pertanggungjawaban bupati kepada gubernur, penyaluran dana bossa rekening satuan pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten kutai kartanegara sesuai dengan perundangan yang berlakuatau kantor posatau kantor pos, maka pengambilan dana dapat dilakukan secara kolektif oleh kepala sekolah atau utd atau salah satu kepala sekolah guru yang dimandatkan secara langsung. pihak pemerintah kabupaten kutai kartanegara, tim pengelola dan kepapsumber pendanaan yang dimaksud dalam adalah dana apbn, dana bossa propinsi, dana bossa kabupaten kutai kartanegara, dana rutin dan dana lain sertangadaan buku pelajaran buku penunjang perpustakaan: peningkatan mutu manajemen sekolah' guru tenaga kependidikan meliputi house training, seminar, lokakarya, dan kegiatan penunjang lainnya:alat praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, cd, disket, kaset, spidol, kapur tulis: biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan perbaikan komputer pc laptop), peralatan laboratorium, perbaikan meja kursi siswa, meubel kantor laboratorium bengkel, perawatan perbaikan gedung ruang kantor taman kebun sarana olahraga, perawatan perbaikan pengadaan jaringan listrik, telepon, internet dan perawatan perbaikan barang fasilitas sarana prasarana inventaris lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran (kurikuler dan ekstra kurikuler): biaya daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, internet jaringakhusus,antuan operasional sekolah daerah bossa)bab vii pengawasan, pelapor,propinsi dan kabupaten kutai kartanegara), bpk, dinas pendidikan: dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, tim pengelola bossa kabupaten kutai kartanegaraserta: pelaporan dan pertanggungjawaban oleh tim pengelola bossa disampaikan kepada bupati dan pelaporan dan pertanggungjawaban oleh satuan pendidikan disampaikan kepada tim pengelola bantuan operasional sekolah daerah bossa)antuan operasional sekolah daerah bossa). bab viii: penerapan proses hukum: dan pemblokiran atau penghentian penyaluran dana bossa untuk periode berikutnya, bab ketentuan lain lain petunjuk teknis penggunaan bantuan operasional sekolah daerah bossagala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan peraturan ini dibebankan pada apbd propinsi kalimantanono mama samaran para ormaemuaryanto bacurort.mm sekretarisbaeran husyausie jum ris sos.m asisten pemerintahan umumdanttukum |areranwarsa pit kabagtukum abu lao, oo) kasubbag perundang undangsistem online pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai barat: bahwa dalam pemungutan pajak daerahsistem onlinebadan pendapatan daerah adalah badan pendapatan daerah kabupaten kutaisatuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten kutlu kabar pendapatkkutai barlu kabar daerah. sistem online pajak bertujuan untuk:cc.ruang lingkup ruang lingkup pelaksanaanendalu kabar bukti pembayaran dan penyetoran pajakperlu kabarenda, bank persepsi dan atau tempat pembayaran persepsi. rekonsiliasi antara bendaendaenda dengan bank persepsi dan atau tempat pembayaran persepsi sesuai dengan kebutuhan. perlu kabarbendacc. pajak hiburan, dan pajak parkir. kepala))lu kabar teguran tertulis, cc. penghentian sementara kegiatan, dan atau)food and beverage),.room charge), perlu kabarendaperlu kabarendapembayaran, harga tanda masuk tiket karcis, memperoleh fasilitas speedendamasuk tiket karcis untuk jangka waktu (lima) tahun, perlu kabargala mengubah data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun, dan dengan segaljawab bendaendaperlu kabarsistem onlinecc.perlu kabarendaendarlu kabar bendaperlu kabarair tanah, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak penerangan jalan, danenda, dpmptsp dan satpol guna peningkatan pendapatan pajakperlu kabar bendaenda bersurat kepada wajib pajakbupataka kepala bagian hukum setkab kutai barat mp4) sekretariat daerah adrianus joni, sh., mm. pembina iv a) nai skm. berita daerah kabupaten kutai barat tahun nomor perlu kabar dipandangkepala sekretariat desaperangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa. bendahara desa adalah kepala urusan keuangan desa pd yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb desalokasi dana desa, selanjutnya singkat add adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten tolitoli dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tolitoli setelah dikurangi dana alokasi khususruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati meliputi sumber penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan bpd, sasaran, besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan bpd: dan cc. tugas dan tanggung jawab. bab iii sumber, sasaran dan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan bpd bagian kesatu sumber penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan bpd penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan bpd dianggarkan dalam apb desa yang bersumber dari add. tanah kas desa tanah pecatur dapat dijadikan sebagai sumber tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. bagian kedua sasaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan bpd sasaran pemberian penghasilan tetap oleh pemerintah desa adalah kepala desa, dan perangkat desa. sasaran pemberian tunjangan oleh pemerintah desa adalah kepala desa, perangkat desa, pimpinan dan anggota bpd kepalabupati. perangkatkepala desa. kepala desa dan perangkat desapenghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan. pimpinan dan anggota bpd yang berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pimpinan dan anggota bpdtunjangan pada bulan berjalan. kepala desa dan perangkat yang berasal dari pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan dari alokasi dana desa yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. kepala desa dan perangkat desa yang berasal dari pegawai negeri sipil,adalah gaji pokok sebagai pegawai negeri sipil. penjabat kepala desa dilarang menerima penghasilan tetap yang bersumber dari apb des. penjabat kepala desa hanya mendapatkan tunjangan dan lain lain pendapatan sah. bagian ketiga besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan bpd pengalokasian batas paling banyak penghasilan tetappenetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat diaturetapan besaran tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan bpd atur sebagai berikut kepala desa pns paling sedikit (satu juta lima ratus ribu), paling banyak (dua juta rupiah), kepala desa non pns paling sedikit tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak (satu juta rupiah), cc. sekretaris desa pns paling sedikit (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak (satu juta empat ratus ribu rupiah), sekretaris desa non pns paling sedikit (lima ratus ribu) dan paling banyak (tujuh ratus ribu rupiah), kasi kaur paling sedikit seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak tiga ratus ribu rupiah), kadus paling sedikit seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak tiga ratus ribu rupiah). tunjangan sebagaimana dimaksud pada dan sudah termasuk jaminan kesehatan. penghasilan tetap dan tunjangan diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya dan tunjangan bpd dianggarkan dalam apb des yang bersumber dari add. dalam hal add tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan minimal kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya dan tunjangan bpd sebagaimana dimaksud pada dan dapat dipenuhi dari sumber lain dalam apb desa selain dana desa. pimpinan bpd dan anggota bpd berhak mendapatkan tunjangan. besaran tunjangan pimpinan bpd dan anggota bpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab tugas dan tanggung jawab kepala desa dan badan permusyawaratan desa bertugas dan bertanggungjawab menganggarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, mengajukan usulan penerimaan bantuan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi perangkat desa, dan mengembalikan kelebihan transfer bantudengan aslinya psp mulyadi nip osen rehulu sungai selatan digolongkan dalam kategori daerah perlu ditingkatkan dengan jumlah kelurahan sebanyak (empat) kelurahan. pemerintah daerah mengalokasikan dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebesar rp1. (satu milyar empat ratus enam puluh empatmenganggarkan dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan apbd tahun anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran mendahului perubahan apbd dengan menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati tentang penjabaran apbd tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. berdasarkan berdasarkan dokumen perencanaan daerah yang sudah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangka kecamatan sebagaimana dimaksud pada diusulkan dalam pergeseran anggaran. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempedomani.salinan sesuai dengan aslinya ttd kepala bagian hukum perundang undangan, muhammad noor zaini fahri nip. berita daerah kabupaten hulu sungai selatanmpatkan uang daerah pada bank umum pemerintah dalam bentuk deposito berjangka yang diatur dalam peraturan bupati seram bagian timurtentang. pemerintah kabupaten adalah kabupaten seram bagian timurseram bagian timuyang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah pemerintah daerah pihak semesta. uang daerah adalah simpananadepositodaerah; untuk meningkatkan pendapatan daerah. bab iii besarnya simpanan besarnya uang daerah yang ditempatkan pemerintah kabupaten seram bagian timur dalam bentuk deposito disesuaikan dengan cash flow. bab penempatan uang daerah dalam bentuk deposito; pelaksanaan investasi uang daerah diatur dalam perjanjian kerjasama; penunjukan bank untuk penempatan uang daerah dalam bentuk deposito ditetapkan dengan keputusan bupati; yang langsung dipindahbukukan rekening kas umum daerah. deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program pemerintah kabupaten pada tahun anggaran yang sedang berjalan;dan ditetapkan dengan keputusan bupati;;;seluruh uang kas daerah yang dalam bentuk deposito sudah harus disetor kembali rekening kas umum daerah sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. kepala bppkad selaku bendahara umum daerah bertanggungjawabdi, bahwa penghitungan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang disesuaikanedaran menteri dalam negeri nomor tanggal november tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah melalui tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara dan surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal desember tentangedang dalam proses penyusunan dlum mengakomodir ketentuan dimaksuilaku pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kehadiran, apel upacara, dan disiplin. kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi aktifitas, tugas fungsi, uraian pekerjaan dan tugas tambahan sebagai pendukung pelaksanaan kerja. kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada dukung dengan dokumen bukti pendukung secara mandiri sebagaimana format dalam lampiran peraturan bupati ini. pemberian tpp mendapat penambahan kepadaotongan dan pemberhentian tambahan penghasilan bagian pertama pemotongan berdasarkan tingkat kehadiran pegawai pemotongan tambahan penghasilan pegawai pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah dipotong setiap bulannya. alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada adalah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, izin yang dibuktikan dengan izin tertulis, cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti, pemotongan sebagaimana yang dimaksud pada adalah sebagai berikut bagi pns cons yang tidak mengikuti apel upacara olahraga kegiatan keagamaan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan pemotongan tpp sebesar (nol koma lima persen) untuk tiap kali ketidakikutsertaanj, bagi pns cons yang tidak hadir tidak menandatangani daftar hadir pada pagi hari masuk kantor dan pulang kantor1y6 (satu persen), bagi pns cons yang pulang kerja sebelum waktunya(nol koma lima persen). pegawai yang mengambil cuti berikut tidak dikenakan pemotongan tpp, yaitu: cuti karena alasan penting, cuti bersalin, cuti sakit sampai dengan bulan, cuti besar, cuti tahunan. pegawai yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan berikut tidak dikenakan pemotongan tpp, yaitu pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah, pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan diklat), bimbingan teknis, seminar, sosialisasi, sarasehan, penataran dan sejenisnya bertempat dalam maupun luar daerah, pegawai yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan luar kantor seperti rapat, sosialisasi, kunjungan lapangan, monitoring, kegiatan keagamaan, olahraga, seni budaya dan kemasyarakatan sejenisnya serta kegiatan dinas luar kantor lainnya yang menyebabkan tidak dapat mengisi daftar hadir pada jam masuk atau jam pulang. pegawai yang mendapat perintah melakukan tugas atau kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib menyampaikan surat perintah tugas dari kepala perangkat daerah atau pejabat yang berwenang. pegawai yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf harus disertai dengan izin atasan atau pejabat yang berwenang. tambahan penghasilan pegawai tpp) tidak diberikan kepada pegawai yang nyata nyata tidak melaksanakan tugas jabatan pekerjaan. pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, pegawai yang diberhentikan secara hormat atau tidak hormat, pegawai yang berstatus sebagai pegawai yang diperbantukan dipekerjakan luar pemerintah daerah, pegawai yang mengambil cuti luar tanggungan negara, pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar, pegawai yang mengambil masa persiapan pensiun, pegawai yang berstatus terpidana, pegawai yang nyata nyata tidak melaksanakan tugas jabatan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah pns yang nilai catatan aktivitas kinerja hariannya (nol). terhadap calon pegawai negeri sipil hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar dari besaran tpp menurut kelas jabatan. bagian kedua pemotongan berdasarkan perilaku pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pemotongan tambahan penghasilan pegawai pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi berdasarkan perilaku pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin adalah sebagai berikut pns yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran lisan dikenakan pemotongan sebesar (lima persen) selama (satu) bulan, pns yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran tertulis dikenakan pemotongan sebesar (sepuluh persen) selama (satu) bulan, pns yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala dikenakan pemotongan sebesar (sepuluh persen) selama (dua) bulan, pns yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar (lima belas persen) selama (dua) bulan, pns yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penurunan pangkat tingkat lebih rendah selama (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar (lima belas persen) selama (tiga) bulan. pns yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar (dua puluh persen) selama (dua) bulan. pns yang dijatuhi dengan hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan sebesar (dua puluh persen) selama (tiga) bulan, pns yang dijatuhi dengan hukuman disiplin pembebasan jabatan dikenakan pemotongan sebesar (dua puluh persen) selama (empat) bulan. pemotongan tppbagian ketiga tugas dan tanggung jawab tim dan petugas terkait tambahan penghasilan pegawai ppk membentuk tim penilai kinerja pnspns dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawaibaik perilaku maupun kinerja pns. susunan keanggotaan, uraian tugas dan tata kerja tim penilai kinerja pns sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala opd atau kepala unit kerja bertanggung jawab terhadap keabsahan pencatatan kinerja dan perilaku pns pada daftar hadir yang telah dibuat. kepala opd atau kepala unit kerja menunjuk petugas pencatat kinerja dan perilaku pns yang mencatat keterangan kehadiran dan pelanggaran disiplin pns. bagi opd yang memiliki jangkauan dan jumlah pns yang tersebar dapat menunjuk lebih dari (satu) petugas pencatat kinerja dan perilaku pns. petugas pencatat kinerja dan perilaku pns bertanggung jawab mencatat keterangan terhadap kinerja yang tidak memenuhi syarat dan ketidakhadiran pns dan mengumpulkan dokumen pendukung keterangan ketidakhadiran lingkungan kerja masing masing dan pelanggaran disiplin pns. petugas pencatat kinerja dan perilaku pns wajib melaporkan rekapitulasi kehadiran dan pelanggaran disiplin pns setiap bulan kepada kepala sub bagian yang menangani kepegawaian. kepala sub bagian yang menangani kepegawaian bertanggung jawab dalam mereka pencatatan perilaku pns dan pencatatan kinerja pns, melengkapi dokumen pendukung seperti surat perintah tugas, surat cuti dan dokumen lainnya, cc. memvalidasi pencatatan perilaku pns dan pencatatan kinerja pns, dan menyampaikan rekapitulasi catatan perilaku dan catatan kinerja kepada pejabat penanggung jawab. bab alokasi anggaran belanja tambahan penghasilan pegawai dianggarkan pada apbd anggaran organisasi perangkat daerah dpa opd). tambahan penghasilan pegawai dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah dpa opd) tempat pns bertugas pada saat pembayaran. tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada dibayarkan terhitung mulai bulan januari. bab ketentuan peralihan peraturan bupati ini akan menyesuaikan dengan hasil penyusunan penghitungan tambahan penghasilan pegawaibupati kuantan singingi ttd h.musisi diundangkan teluk kuantan pada tanggal februarn dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan aparatur sesuai kemampuan keuangan daerah. tunjangan kinerjayang sejalan dengan capaian kinerja organisakumulasi point faktor evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana yang digunakan untuk menentukindeks harga nilai jabatan kelas tertinggi dengan tunjangan kinerja pegawai kelas terendah. situasi khusus adalah kondisi kerja pada.motodisiplin dan kriteria penilaian kinerja yang sudah ditetapkorganisasipencatat aktivitas adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala organisasi perangkat daerah untuk mencatat keterangan atas aktivitas yang dilakukan oleh pegawai lingkungan perangkat daerahkerja dengan memberikan alasan yang sahpns kabupaten kuantan singingi diberikan tambahan penghasilan. tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud padameningkatkan disiplin pegawai, meningkatktambahan penghasilan pegawai terdiri dari: tunjangan kinerja pegawai negeri sipil yang berdasarkan pada beban kerja tambahan penghasilan diluar huruf (a) sesuai dengan kondisi objektif dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan standar biaya belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diatur dengan peraturan bupati. bab iii tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja didasarkan pada nilai dan kelas jabatan, indeks harga nilai jabatan,dan faktor penyeimbang. besaran tpp bagi pns adalah perkalian nilai kelas jabatan dengan indeks harga nilai jabat) dikali faktor penyeimbang dan dapat dikali situasi khusus untukindikator situasi khusus sebagaimana dimaksud pada antara lain: bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja. opd yang memenuhi indikator situasi khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi sekretariat daerah, badan perencanaan, pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, inspektorat, badan pendapatan daerah, rsud, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan. sekretaris daerah memenuhi (delapan) indikator situasi khusus yaitu penyebaran fisik, situasi khusus penyusunan staf, dampak program tertentu, perubahan teknologi, bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja. staf ahli memenuhi (dua) indikator situasi khusus yaitu: ragam pekerjaan, penyebaran fisik. inspektorat memenuhi (empat, bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja. sekretariat daerah memenuhi (tiga. badan perencanaan, pembangunan daerah penelitian dan pengembangan memenuhi (tiga) indikator situasi khusus yaitu: ragam pekerjaan, penyebaran fisik, dampak program tertentu, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah memenuhi (tiga) indikator situasi khusus yaitu: pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah, penyebaran fisik, perubahan teknologi. badan pendapatan daerah memenuhi (dua) indikator situasi khusus yaitu: ragam pekerjaan, penyebaran fisik, rumah sakit umum daerah memenuhi (dua) indikator situasi khusus yaitu operasi giliran kerja (shift). bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja. badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan memenuhi (satu) indikator situasi khusus yaitu: situasi khusus penyusunan staf. satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan memenuhi (satu) indikator situasi khusus yaitu: bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja. besaran tpp sebagaimana dimaksuddisamping mempertimbangkan pendidikan, untuk para dokter spesialis pada rsud diukur berdasarkan jabatan dan golongmedis dan penunjang medis pada utd kesehatan puskesmas guru, pengawas sekolah, pamong belajar, pegawai tata usaha, koordinator wilayah kecamatan dan kepala sekolah pada satuan pendidik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, disamping mempertimbangkan pendidikan, untuk para koordinator, fungsional pertanian dan perikani yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, pemberian tpp berdasarkan beban kerja dilakukan dengan memperhatikan perilaku pegawai, dan kinerja pegawai.
|
bupati katingan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati katingan nomor tahun tentang pemberian uang makkabupaten katimberian uang makan bagi katingan. uang makan adalah uang yang diberikan kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten katingan berdasarkan tarif dan dihitung secara handaftar hadir elektronik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten katingan dalam hal hari kerja dalam (satu)(dua puluh dua) hari kerja. besaran uang makan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil adalah sebesar pegawai negeri sipil golongan sebesar rp. (tiga puluh tiga ribu rupiah) pegawai negeri sipil golongan iii sebesar rp. (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pegawai negeri sipil golongan dan sebesar rp. (dua puluh delapan ribu rupiah) v t>' uang makan dibayarkan dalam bentuk non tunai. pembayaran uang makan didasarkan pada daftar hari kerja pegawai. uang makan tidak diberikan kepada pns yangelajar; dan sebab sebab lain yang mengakibatkan pegawai negeri sipil tidak hadir kerja. bab iii prosedur dan tata cara pembayaran uang makan uang makan pns dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya atau (tiga) bulan sekaligus. pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung oleh bendahara sold satuan organisasi perangkat daerah) yang bersangkutan. permintaan spp ls uang makan dapat diajukan setiap awal bulan berikutnya atau untuk (tiga) bulan sekaligusrevisi dan atau perubahan apbd: pns golongan dikenakan pajak sebesar (lima belas persen). pns golongan iii dikenakan pajak sebesar (lima persen); dan pns golongan bawah tidak dikenakan pajak; spp ls uang makan harus dilengkapi dengan daftar perhitungan uang makan; daftar hadir kerja; surat tanda setoran pajak penghasilan sts ph); surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. &' format daftar perhitungan uang mapm ls uang makan diajukan bagian perbendaharaan badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten katingan untuk diterbitkan sp2d, dilampirkan dengan daftar pembayaran uang makan; surat tanda setoran pajak penghasilan sts ph); surat pernyataan tanggung jawab mutlaktingan. ditetapkan asongan pada tanggal 9douban q2q nomordaftar pembayaran uang makan satuan kerja bulan nama nip gol kehadiran tarif jumlah kotor pph jumlah bersih nomor rekening bank tandan tangan hari kerja uang makan (4x5) jumlah terbilang: .dengan huruf. asongan, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran pembuat daftar gyi nama. nip. nama. nip. nama. nip.katingan. demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya. asongan,. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, nama, djawa tengah, djawapendayagunaan dan aparatur negarmemutuskan: menetapkan peraturan bupati kulon progo tentang rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik kabupaten kulon progo tahunrencana induk spe daerah yang dijadikan dasar dan pedoman dalam pengembangan spe pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalamlayanan pemerintahan cerdas yang selanjutnya disebut antar perangkat daerah dan antar instansi pusat dengan pemerintah daerah. layanan branding daerah cerdas yang selanjutnya disebut smart branding adalah inovasi dalam memasarkan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing secara terkoordinasi dan terintegrasi. layanan perekonomian cerdas yang selanjutnya disebut smart economy adalah layanan yang dapat membantu hubungan antara pemerintah, masyarakat dengan dunia usaha guna memaksimalkan sumber daya potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. layanan kemasyarakatan cerdas yang selanjutnya disebut smart society adalah layanan yang memberikan keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah daerah sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan. layanan kenyamanan tempat tinggal cerdas yang selanjutnya disebut smart living adalah mewujudkan lingkungan tempat tinggal masyarakat yang layak tinggal, nyaman, dan efisien melalui peningkatanpemerintah kabupaten kulon progo. dinas komunikasi dan informatika adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten kulon progo. maksud disusunnya rencana induk spe adalah untuk memberikan dasar dan panduan dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo. tujuan disusunnya rencana induk spe adalah: meningkatkan kepedulian (awareness), komunikasi, dan komitmen tingkat pimpinan untuk mengembangkan spe sebagai bagian dari reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan spe padaspe secara lebih efektif dan efisien: dan mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha, lembaga lain dalam perencanaan pengembangan dan implementasi spe daerah. bab sistematika sistematika rencana induk spe kabupaten kulon progo tahun memuat: bab pendahuluan, bab analisis strategis, bab iii perencanaan strategis, bab iii arsitektur spe, bab peta rencana spe, dan bab penutup. rincian sistematikaspe untuk mengukur kemajuan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan spe dilakukan pemantauan dan evaluasi. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan spe. pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam setahun atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dipimpin sekretaris daerah selaku koordinator spe. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati. bab pembiayaan pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan spe pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kulon progo ditetapkan wates salinan telah sesuai dengan aslinya pada tanggal juni kepala bagian hukum setda (fa kabur kulon progo, bupati kulon progo, pan pan iw| sekretaris ttd (ema cap) murad sm. hum. sutedjo s4,nip. panemerintah kabupaten kulon progo lampirantahun sami ,. rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik kabupaten kulon progo tahun pemerintah kabupaten kulon progo provinsi daerah istimewa yogyakarta bab pendahuluan latar belakang merespon perkembangan era teknologi informasi yang sangat cepat pada satu dasawarsa terakhir ini membawa implikasi yang sangat luas pada segenap aspek kehidupan masyarakat. hampir semua lini kehidupan saat ini tak bisa terlepas dari penggunaan teknologi informasi. munculnya percepatan pertukaran informasi, peningkatan tuntutan layanan publik yang lebih efisien, keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe). berdasarkan data dari asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia api) pada tahun populasi penduduk mencapai juta orang. sekitar juta orang telah terhubung sebagai pengguna jaringan internet atau sekitar penduduk. angka ini menunjukkan peningkatan penetrasi yang cepat pengguna internet pada tahun terakhir, karena pada tahun pengguna internet juta penduduk yang mengalami peningkatan penduduk.! pemanfaatan internet sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi melainkan juga berbagai aktivitas kehidupan, seperti membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. teknologi informasi dewasa ini menjanjikan efisiensi, efektivitas, transparansi, jangkauan global dan kecepatan diseminasi informasi. dalam rpm tertuangkanan gotong royong . salah satu misi presiden pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya" yang dilakukan dengan reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga. hal ini menjadi salah satu dari agenda pembangunan nasional memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ? untuk itu perlu menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik dengan teknologi informasi dan komunikasi, serta membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif. rpm ditetapkan (enam) bentuk pendekatan inovatif sebagai pengarusutamaan (mainstreaming) yang tercantum dalam rpm dimana salah satu agenda pengarusutamaan adalah transformasi digital. pengarusutamaan dalam agenda pembangunan nasional merupakan bentuk pendekatan inovatif dan adaptif yang dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilanoleh karenanya transformasi digital secara umum dan penerapan spe secara khusus diharapkan dapat menjadi katalis pembangunan yang dapat mengoptimalkan pencapaian visi, misi, dan agenda pembangunan nasional. peran spe sebagai katalisator dalam percepatan pembangunan nasional, memerlukan sinergi dari berbagai kegiatan yang telah diamanatkan dalam rpm dalam sebuah arsitektur spe nasional yang didalamnya akan mengatur pengintegrasian dan harmonisasi pelaksanaan proses bisnis, data dan informasi yang dibutuhkan dan dihasilkan, aplikasi yang dikembangkan, infrastruktur tik yang diperlukan, dan keamanan yang diterapkan, serta layanan apa yang akan dihasilkan nantinya. arsitektur spe nasional akan menjadi rpm tahun meme panduan bagi pengembangan tik baik ipad, maupun pengembangan tik secara nasional untuk mendukung transformasi digital nasionc yang lebih berkualitas dan terpercaya, dimana sesuai dengan arahan presiden republik indonesia dalam rapat terbatas atas) mengenai perencanaan transformasi digital agustus presiden republik indonesia menyampaikan bahwa transformasi digital masa pandemi maupun next pandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak online. perubahan yang terjadi perlu segera diantisipasi, disiapkan, dan direncanakan secara matang. beberapa arahan presiden republik indonesia lainnya adalah: perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital:: percepat integrasi pusat data nasional: persiapkan kebutuhan sdm talenta digital untuk melakukan transformasi digital: berkaitan dengan regulasi perlu disusun skema skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital secepatnya. dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang dijelaskan diatas, maka spe dapat menjadi pondasi yang kuat sebagai government platform untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, netral, profesional, dan berlandaskan hukum, dengan didukung oleh pilar aparatur sipil negara asn), kelembagaan dan proses bisnis organisasi, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pengawasan. meme lembaga, potensi dan keragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan menyelenggarakan otonomi daerah. peranan teknologi informasi sangat signifikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimulai tahun dengan keluarnya instruksi presiden nomor tahun tentang strategi dan kebijakan nasional pengembangan government. penerapan government merupakan keniscayaan dalam birokrasi pemerintahan dan layanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif dan berkelanjutan. penerapan government diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif agar tujuan yang hendak dicapai dapat mewujudkan prinsippemerintah telaturan ini memberikan pedomcara elektronik dengan mengembangkan keterpaduan, efisiensi dan berbagi pakai (interoperabilitas) data antara instansi pusat dan pemerintah daerah. pemanfaatan teknologi informasi saat ini, pemerintah kabupaten kulon progo belum berjalan secara optimal, baik lingkungan pemerintahan maupun terkait layanan pada masyarakat. hal ini karena masih dijumpai keterbatasan infrastruktur teknologi informasi bagi masyarakat, meskipun telah tersedia berbagai aplikasi yang ada. permasalahannya lainnya dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang belum didukung dengan aturan dan prinsip prinsip tata kelola teknologi informasi yang baik, sehingga perencanaan investasi teknologi informasi yang dilakukan tidak didasari dari analisis kebutuhan bisnis organisasi pemerintah kabupaten kulon progo, serta belum adanya kesadaran meme mengenai pentingnya perencanaan investasi teknologi informasi yang dilakukan selaras dan terintegrasi dengan visi, misi, tujuan dan strategi perencanaan jangka daerah kabupaten kulon progo. berdasarkan peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun bahwa visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kulon progo tahun yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kulon progo sebagai berikut: terwujudnya masyarakat kulon progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan tawa . visi tersebut menuntut adanya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui layanan pemerintahan dan publik secara elektronik. penetrasi teknologi yang serba disruptif menjadikan perubahan semakin cepat, dengan fenomena internet things t), big data, cloud computing, hingga artificial intelligenceuntuk itu inisiatif regulasi spe) akan menjadi akselerator penggunaan teknologi informasi dalam layanan internal pemerintahan dan layanan publik kabupaten kulon progo. tindak lanjutnya diperlukan perencanaan strategis, pengelolaan layanan pemerintahan dan publik secara elektronik yang lebih baik, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia dan pendekatan yang meningkatkan pencapaian value pengembangan potensi ekonomi daerah dari implementasi spe. berdasarkan hasil evaluasi spe yang dilakukan oleh tim evaluasi nasional pada tahun pemerintah kabupaten kulon progo mendapatkan indeks nilai selanjutnya hasil evaluasi spe pada tahun naik menjadi meme secara rinci nilai pada domain kebijakan, tatakelola dan layanan spe tahun sebagai berikut: . mila indeks spe, domain, dan aspek indeks nilai nilai indeks aspek spe mia mira dapat kebijakan spb kejaran tata kebijakan tata kelola spe genk kebijakan layanan spe layanan publik kebijakan layanan par ren lamaran apes kelembagaan strategi perencanaan strategi dan acimiistrasi pemerintahan pelayanan publik gambar hasil evaluasi spe kabupaten kulon progo tahun nilai indeks spe, domain dan aspek nama instansi spek spb target say aspek spe indeks . sua k d kabupaten daerah yogyakarta lanjunari publik kalilokii bavariaiganaakabia kelembapan domain tata kelola kelembagaan strategi dan perencanaan tik ana taat domain layanan spe administrasi pemerintahan pelayanan publik gambar hasil evaluasi spe kabupaten kulon progo tahun dari hasil evaluasi tersebut secara garis besar dari segi ketersediaan kebijakan ti, pemerintah daerah sudah cukup baik, pada umumnya item kebijakan yang terkait sudah ada. beberapa kebijakan terkait yang masih perlu dikembangkan meliputi: kebijakan tim pengarah spe, inovasi proses rencana induk spe tahun bisnis, aplikasi umum berbagi pakai, naskah dinas, dan pengaduan publik. kebijakan lainnya yang sudah memperoleh indeks (tiga) atas masih perlu evaluasi untuk pengembangan depan, sehingga akan selalu adaptif sesuai dengan kebutuhan instansi. selanjutnya pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika mengembangkan gerakan menuju smart city indonesia yang berusaha memaksimalkan pemanfaatan teknologi guna peningkatan pelayanan public dan mengakselerasi potensi unggulan daerah agar dapat diberdayakan dan didayagunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. diawali pada tahun yang telah terpilih kabupaten kota, pada tahun kulon progo menjadi salah satu partisipan untuk mengikuti program smart city indonesia yang telah menyusun masterplan smart city kabupaten kulon progo tahun yang dilakukan evaluasi implementasi secara periodic setiap tahun. berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan rencana induk spe daerah yang mendasarkan aturan dan prinsip tata kelola, kebijakan dan layanan spe yang baik, sehingga perencanaan pembangunan pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan didasari dengan analisis kebutuhan proses bisnis pemerintah kabupaten kulon progo. karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu disusun rencana induk spe kabupaten kulon progo dalam kurun waktu tahun identifikasi masalah melihatkabupaten kulon progo, antara lain: spe kabupaten kulon progo belum diterapkan secara optimal mulai dari tata kelola, manajemen dan layanan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dengan terpakai dan interoperabilitas data antar opd dan dengan instansi pusat. hal ini meme ditunjukkan indeks spe kabupaten kulon progo pada tahun kendati mengalami peningkatan, namun masih paling rendah kabupaten kota daerah istimewa yogyakarta. jangkauan infrastruktur tik yang digunakan untuk layanan spe belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena masih banyak lokasi yang blanksport. pemerintah kabupaten kulon progo telah membangun jaringan intra berbasis fiber optik pada seluruh perangkat daerah, kapanewon, seluruh desa kalurahan yang telah menyediakan wifi publik gratis ruang pelayanan publiknya. belum adanya acuan secara resmi arsitektur spe yang menjadi referensi bagi tata kelola spe, sehingga penerapan spe belum terpadu daerah yang terintegrasi dengan spe nasional. maksud dan tujuan maksud dari penyusunan rencana induk spe kabupaten kulon progo tahun adalah menjamin penerapan dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi benar benar optimal dalam mendukung pencapaian visi misi jangka menengah kabupaten kulon progo. tujuan dari penyusunan dokumen rencana induk spe ini adalah menyusun pedoman tata kelola, integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan spe guna menerapkan, mengembangkan dan memanfaatkan spe lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo. menyiapkan kerangka kerja arsitektur pengembangan interoperabilitas data dan integrasi layanan pemerintahan dan layanan publik secara elektronik daerah dengan instansi pusat. cc. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kulon progo. mendorong terwujudnya sistem manajemen spe dalam organisasi dan rencana induk spe tahun tata kerja pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. dasar hukum penyusunan rencana induk spe kabupaten kulon progo tahun mendasarkan padarepublik indonesia: il: peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per m. kominfo panduan umum tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional: measistem pemerintahan berbasis elektronik: peraturan bupati kulon progo nomor tahun tentang pedoman tata naskah dinas elektronik pada pemerintah daerah: uu. peraturan bupati kulon progo nomor tahun tentang sistem pengelolaan satu data daerah: peraturan bupati kulon progo nomor tahun tentang pengelolaan website resmi pemerintah kabupaten kulon progo: peraturan bupati kulon progo nomor tahun tentang masterplan smart city kabupaten kulon progo tahun xx. peraturan bupati kulon progo nomor tahun tentang penyelenggaraan perkantoran elektronik kabupaten kulon progo. ruang lingkup penyusunan arsitektur spe pemerintah kabupaten kulon progo mencakup analisis kondisi daerah yang ada dan berjalan saat ini, prinsip prinsip tata kelola spe yang akan diterapkan, penetapan indikator kinerja utama spe, perancangan arsitektur spe, penentuan roadmap implementasi dan rencana transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan, kerangka kerja implementasi rencana strategis spe serta rencana strategis anggaran spe. arsitektur spe menurut peraturan presiden nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik spe),dari arsitektur spe nasional, arsitektur spe instansi pusat, dan arsitektur spe pemerintah daerah. arsitektur spe pemerintah daerah juga harus memuat referensi arsitektur yang diperkuat dengan indikator pada peraturan menteri pan dan meme nomor tahun tentang pemantauan dan evaluasi spe yaitu tingkat kematangan arsitektur spe baru akan bisa mencapai tingkat apabila dokumen arsitektur spe telah mencakup seluruh referensi dan domain arsitektur spe. perkembangan teknologi informasi kini ditujukan sebagai suatu enabled (pemicu) terhadap kinerja suatu organisasi bahkan diharapkan memiliki dampak langsung terhadap value perusahaan dari kacamata bisnis. dari sisi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, hal ini akan memicu kesadaran bahwa tanggung jawab pengelolaan spe tidak lagi sepenuhnya dapat diserahkan kepada bagian tertentu dalam organisasi yang secara fungsional khusus hanya menangani spe sebagaimana lazimnya pendekatan manajemen konvensional. tapi juga harus menjadi tanggungjawab semua pihak dalam manajemen organisasi. inilah kemudian yang menghasilkan paradigma baru pengelolaan spe yang disebut sebagai tata kelola spe. berdasarkan peraturan presiden tahun tentang, sehingga akan membentuk pemerintahan yang terpadu, menyeluruh dan menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.: arsitektur spe: memeaplikasi, keamanan, dan audit tik:manajemen spe manajemen manajemen keamanan tanjab keamanan. rencana induk dan pengetahuan aset tik layanan gambar ruang lingkup unsur spenasional yang terdiri dari: domain arsitektur proses bisnis: domain arsitektur data dan informasi: cc. domain arsitektur layanan: mena domain arsitektur aplikasi: domain arsitektur infrastruktur: domain arsitektur keamanan.untuk mengetahui kondisi penerapan spe pemerintah kabupaten kulon progoieee tingkat kematangan kapabilitas proses m2 tingkat kematangan fungsi teknis memuaskan bsa sangat baik r65) baik m9 x25) cukup kurang sinus terintegrasi berstandar terkelola rintisan gambar tingkat kematangan proses spe meme karakteristik dan kriteria tingkat kematangan domain tata kelola, kebijakan internal dan layanan spe sebagai berikut:meme tabel tingkat kematangan pada domain layanan spe tingkat level) kriteria informasi layanan spe diberikan dalam bentuk informasi abu interaksi layanan spe diberikan dalam bentuk interaksi dua kan pgn transaksi layanan spe diberikan melalui pertukaran pesan kolaborasi layanan spe diberikan melalui integrasi dengame gambaran umum daerah kabupaten kulon progo secara geostrategis mempunyai posisi menguntungkan merupakan 'pintu gerbang provinsi daerah istimewa yogyakarta yang menghubungkan yogyakarta dengan pusat pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak dengan bagian barat pulau jawa dan utara pulau jawa. selain itu posisi strategis kabupaten kulon progo berbatasan langsung dengan samudera indonesia menghubungkan dengan pusat pusat ekonomi pulau jawa bagian selatan, bagian utara dan bagian timur jawa melalui jalur jalan lintas selatan jls) jawa dan kereta api lintas selatan jawa. lea kulon progo pe: regency yogyakarta province sasak tpa da" kh, pulau jawa java island indonesia gambar peta posisi strategis kabupaten kulon progo mena dinamika perkembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan penerapan dalam rangka menjawab pengembangan wilayah seiring pembangunan new yogyakarta international airport nya) yang mulai beroperasi tahun dan mempunyai potensi alam dan wisata perbukitan menoreh serta menjadi bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional espn) borobudur. ana enak naa aki" bet gambar bandara yogyakarta internasional airport kabupaten kulon progo diresmikan pada agustus laju pertumbuhan ekonomi kabupaten kulon progo menurut bps nilai pdrb kabupaten kulon progo atas dasar harga konstan ada perekonomian kulon progo tumbuh sebesar sedangkan pada tahun menurut bps kabupaten kulon progo kembali naik menjadi pertumbuhan ekonomi kabupaten kulon progo pada tahun mencapai pertumbuhan ekonomi ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi diy sepanjang sejarah dengan laju pertumbuhan paling besar berada sektor konstruksi sebesar ,73x6. hal ini seiring dengan berbagai jenis kegiatan yang masih berjalan kabupaten kulon progo, yang berpengaruh paling besar adalah pembangunan bandara yogyakarta international airport, meskipun masih mena banyak pembangunan kulon progo lainnya seperti pembangunan jalan jalur lintas selatan (underpass), pembangunan jogja agro techno park kapanewon gangguan, pembangunan jalan bedah menoreh, pembangunan pengendalian banjir wilayah selatan, pembangunan spam ikk kalibawang samigaluh, pembangunan jalan ruas santoso kalangan, serta pembangunan kawasan penyangga kawasan strategis pariwisata nasional borobudur. pada tahun pertumbuhan ekonomi kulon progo masih mengalami peningkatan hingga mencapai angka angka ini relatif sangat tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten kota, provinsi bahkan angka pertumbuhan nasional. bila dicermati secara rinci, pertumbuhan terbesar masih berasal dari sektor konstruksi yang masih mengalami peningkatan sebesar naik sekitar 10x bila dibandingkan pada tahun kenaikan sektor konstruksi ini sejalan dengan aktivitas penyelesaian bandara yia yang ditargetkan beroperasi penuh pada maret serta pembangunan underpass jls yang diselesaikan pada tahun sektor lain yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan. selain itu, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan drastis dari pada tahun menjadi pada tahun pada tahun dengan adanya pandemi covid perekonomian hampir diseluruh dunia mengalami perubahan yang cukup drastis. berdasarkan hasil analisis sementara, pada tahun perekonomian kulon progo mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat tajam menjadi x5. hampir seluruh sektor mengalami penurunan bahkan hingga level negatif seperti yang terjadi pada sektor konstruksi yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi. sektor yang tumbuh pesat pada kondisi pandemi ini adalah jasa kesehatan, komunikasi dan informasi serta layanan transportasi dan pergudangan. hal ini merupakan hasil focusing anggaran pemerintah serta perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap jasa kesehatan serta meme berkembangnya aktivitas work from home yang membutuhkan media komunikasi dan informasi serta belanja online yang mendorong tumbuhnya sektor logistik yang melibatkan transportasi dan pergudangan. ditinjau dari aspek struktur perekonomian kabupaten kulon progo didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai merupakan sektor yang berkontribusi sangat tinggi terhadap struktur perekonomian sektor sektor lainnya. namun sebaliknya kontribusi sektor tersebut dari tahun tahun senantiasa kecenderungan penurunan peran mulai dari tahun berturut turut sebesar xx, xx, dan pada tahun menjadi x5. hal ini disebabkan terdapat perubahan peruntukan tanah pertanian, kehutanan dan perikanan mengikuti dinamika pembangunan. selain itu meningkatnya kontribusi signifikan sektor sekunder dan tersier yang menyebabkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi cenderung tertekan menjadi turun. sektor kedua yang memiliki kontribusi besar pada tahun yaitu sektor kontruksi meskipun mengalami penurunan pada tahun menjadi sebesar sedangkan sektor ketiga perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun sebesar meningkat pada tahun menjadi sebesar ,74x. pada sektor kontruksi, didukung oleh pembangunan bandara new yogyakarta international airport dan pembangunan kawasan peruntukan pendukung bandara. perkembangan kegiatan ekonomi kabupaten kulon progo dicerminkan dengan pdrb, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku. produk domestik regional bruto pdrb) menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipt daya manusia, meme modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. disisi yang lain persentase penduduk miskin kabupaten kulon progo pada periode tahun menunjukkan bahwa mengalami penurunan pada tahun sebesar persen, tahun sebesar persen, tahun sebesar sebesar persen, namun mengalami peningkatan pada tahun menjadi sebesar persen. hal ini terjadi pada tahun karena adanya pandemi covid yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. tingkat kemiskinan kabupaten kulon progo tahun selalu berada atas diy, dan masih menjadi kantong kemiskinan wilayah diy. analisis kondisi spe saat ini kondisi saat ini memaparkan hasil assessment kondisi kondisi unsur spe yang terdiri dari: tata kelola spe, layanan spe, teknologi informasi dan komunikasi, sumberdaya manusia spe dengan hasil identifikasi permasalahan yang terjadi daerah diuraikan sebagai berikut:berisi struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan spe dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi, dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan, mengendalikan penggunaan terhadap sumberdaya manusia dan mengelola risikonya. untuk merealisasikan tata kelola spe yang baik dalam suatu organisasi maka diperlukan peran pimpinan, pengelolaan kelembagaan, penerapan kebijakan, dan penerapan prosedur, sumber daya manusia sdm) dan tools teknologi pendukung untuk menjamin proses tata kelola dalam organisasi dilaksanakan dengan baik. meme kebijakan spe yang berisi suatu konsep dan asas yang berfungsi menjadi arahan pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu proses kerja, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan terkait teknologi informasi komputer dalam suatu organisasi. kebijakan ini dituangkan dalam arsitektur dan peta rencana spe yang dijadikan pedoman pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan spe daerah. kebijakan spe lingkup pemerintah daerah ditetapkan oleh level manajemen strategis organisasi dan direalisasikan dalam bentuk peraturan daerah perda), peraturan bupati dan surat keputusan sk). pada level operasional, kebijakan ini didetailkan dalam bentuk prosedur atau sop standard operating procedure) yang dapat memandu detail pelaksanaan proses sesuai dengan standar, baik dalam hal penanggung jawab pelaksana, proses alur kerja, kebutuhan input data proses dan output yang dihasilkan. peran pimpinan untuk merealisasikan dukungan teknologi informasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sangat penting dan vital. untuk mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten kulon progo, bupati telah menunjukkan dukungan yang penting dan vital atas peran teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. teknologi informasi sangat jelas memegang peranan penting untuk mendukung beberapa program kepala daerah untuk mencapai visi dan misi daerah, misalnya dalam hal inovasi pelayanan publik dan pengembangan potensi unggulan daerah sangat membutuhkan dukungan dalam pelaksanaannya. untuk merealisasikan kepemimpinan yang baik, juga adanya dukungan dan sinergi dengan seluruh stakeholder terkait, khususnya organisasi pengelola dan perangkat daerah lainnya. untuk merealisasikan peran sinergi pimpinan tersebut perlu adanya jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. peran ini dikenal dengan nama cio meme chief information officer). selain itu sesuai dengan peraturan menteri komunikasi dan informasilu juga dibentuk komite pengarah teknologi informasi. berdasarkan perpres tahun pada level pemerintah daerah kepemimpinan teknologi informasi perlu membentuk tim koordinasi spe pemerintah daerahpemerintah daerah penyelenggara, pemantauan dan evaluasi spe. tugas dan fungsi penyelenggara spe kabupaten kulon progo sebagai berikut kepala daerah bertugas melakukan koordinasi dan penetapan kebijakan spe instansi pusat dan pemerintah daerah koordinator spe pemerintah daerah dijabat oleh sekretaris daerah, bertugas melakukan koordinasi dan penetapan kebijakan spe pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap spe pemerintah daerah dan berkala pelaksana tim koordinasi spe kabupaten kulon progo dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati kulon progo nomor tertanggal juli tentang pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. tugas tim koordinasi tersebut sebagai berikut: kelompok pengarah memberikan arahan terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe): memberikan target pekerjaan terhadap pelaksana spe: dan meme cc. mengevaluasi kinerja pelaksanaan spe. kelompok pelaksana bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan spe: melaporkan perkembangan penerapan spe: melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait dengan penerapan spe: menyiapkan administrasi, materi, dan bukti dukung dalam rangka evaluasi berkala spe: dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati pemantauan pemanfaatan aplikasi spe baik layanan pemerintah maupun layanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, serta merencanakan pengembangan aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah dengan mengacu pada master plan smart city dan diselaraskan dengan konsep rencana induk dan arsitektur spe. secara periodik dilakukan koordinasi yang dipimpin oleh koordinator spe tentang evaluasi aplikasi spe dan pengembangan aplikasi selanjutnya sesuai kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan layanan pemerintahan maupun layanan publnggambarkan struktur organisasi, fungsi dan layanan bisnis organisasi yang ada lingkungan pemerintah daerah. pembentukan organisasi atau kelembagaan lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo merupakan implementasi dari pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah. selanjutnyapemerintahan daerah meng kabupaten kulon progo dipimpin bupati dengan wakiluntuk perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun dengan susunan sebagai berikut: sekretariat daerah: sekretariat daerah membawahi (tiga) asisten dan (sembilan) bagian, yaitu: asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat membawahi: bagian administrasi pemerintahan bagian hukum bagian administrasi kesejahteraan rakyat asisten bidang perekonomian dan pembangunan membawahi: bagian administrasi pembangunan bagian administrasi perekonomian bagian layanan pengadaan asisten bidang administrasi membawahi: bagian organisasi bagian rumah tangga dan protokol bagian umum sekretariat dprd: inspektorat daerah: dinas daerah, terdiri atas: dinas pendidikan, pemuda dan olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bidang kepemudaan dan olahraga: dinas kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan: meme dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan pemukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, sumber daya air dan drainase, bidang perumahan dan kawasan permukiman:: dinas sosial pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, bidang perlindungan anak: dinas penataan ruang dan pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan bidang pertanahan: dinas lingkungan hiduppengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanahubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan: dinas koperasi dan usaha kecil menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah: mean dinas penanaman modal dan pelayanan terpad::: dinas kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang kebudayaan: dinas pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dinas kelautan dan perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan: dinas pertanian dan panganbidang pangan dan bidang pertanian pada sub bidang peternakan: dinas perdagangan dan perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian: badan, terdiri atas: badan perencanaan pembangunan daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihanmelaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah: badan penanggulangan bencana daerah melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. mean untuk melakukan identifikasi mengenai fungsi bisnis pemerintahan, dilakukan berdasarkan referensi yang terdapat pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. urusan pemerintahantahan absolut ini dapat meliputi: politik luar negeri: pertahanan: keamanan: musisi: moneter dan fiskal nasional: dan agama. urusan pemerintahan konsumen menjadi kewenangan daerah, terdiri atas: urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan urusan fungsi umumtersebut diimplementasikan pada beberapa perangkat daerahrlindungan masyarakat: dan sosial. meme urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai berikut: statistik: oo. persandian:kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, yang terdiri dari: kelautan dan perikanan: pariwisata: pertanian, perdagangan: perindustrian: dan transmigrasi. meme beberapa fungsi yang bersifat umum untuk menunjang dan mendukung proses bisnis yang dijalankan keseluruhan perangkat daerah pd) yaitu: unsur pendukung sekretariat daerah dan sekretariat dprd) perencanaan keuangan kepegawaian pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan pengawasan kewilayahan pemerintahan umum pemodelan fungsi bisnis pada pemerintah kabupaten kulon progo dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut: urusan wajib urusan wajib bukan pelayanan dasar pelayanan dasar pendidikan tenaga kerja kesehatan pemberdayaan perempuan pekerjaan umum dan dan pelindungan anak penataan ruang pangan perumahan rakyat pertanahan dan kawasan lingkungan hidup permukiman administrasi kependudukan ketenteraman, dan pencatatan sipil ketertiban umum, dan pemberdayaan masyarakat perlindungan dan desa masyarakat pengendalian penduduk dan sosialebudayaan perpustakaan meng gambar diagram fungsi bisnis penyelenggaraan pemerintah daerah untuk keseluruhan fungsi bisnis pada diagram fungsi bisnis pemerintah kabupaten kulon progo, dapat dipetakan perangkat dinas terkait, kemudian diidentifikasi layanan (service) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya seperti ditunjukkan pada tabel berikut. tabel pemetaan fungsi, terkait dan layanan fungsi perangkat daerah layanan pendidikan dinas pendidikan perumusan kebijakan pendidikan pemuda dan olahraga perencanaan pengawasan dan pengendalian pendidikan standar pelayanan minimal pendidikan pengelolaan pendidikan bermutu merata dan terjangkau, berbasis karakter layanan pendidikan dasar layanan info sekolah, dapodik, pupuk guru), nisn siswa), infrastruktur sekolah, sarana prasarana perizinan dan akreditasi pendidikan mena fungsi perangkat daerah layanan kesehatan dinas kesehatan perumusan kebijakan kesehatan perencanaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan penyelenggaraan standar pelayanan minimal kesehatan informasi kesehatan pelatihan kesehatan layanan kesehatan dasar, ibu dan anak serta lansia perizinan dan akreditasi kesehatan laboratorium kesehatan layanan sarana kesehatan puskesmas dan rsud pekerjaan dinas pekerjaan perumusan kebijakan bidang umum dan umum, perumahan pekerjaan umum penataan dan kawasan perencanaan, pengendalian dan ruang pemukiman pengawasan program bina marga, cipta karya, bangunan gedung dan dinas pertanahan dan penataan ruang tata ruang perizinan bina marga dan penataan ruang daerah pembangunan infrastruktur pemeliharaan infrastuktur layanan utd persamaan pembinaan jasa konstruksi perumusan kebijakan bidang penataan ruang koordinasi pengawasan pemanfaatan tata ruang perumahan dinas pekerjaan perumusan kebijakan perumahan rakyat dan umum, perumahan dan pemukiman kawasan dan kawasan perencanaan, pengendalian dan permukiman pemukiman pengawasan program perumahan dan pemukiman perizinan perumahan dan mena fungsi perangkat daerah layanan pemukiman daerah pembangunan dan pemeliharaan perumahan dan kawasan pemukiman ketenteraman, satuan polisi pamong perumusan kebijakan ketentraman ketertiban praja dan ketertiban umum umum dan perencanaan, pengendalian dan perlindungan pengawasan program ketentraman masyarakat dan ketertiban umum penegakan peraturan perundang undangan daerah layanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pembinaan perlindungan masyarakat badan penanggulangan perumusan kebijakan kebencanaan bencana daerah perencanaan program kebencanaan pengendalian dan pengawasan kebencanaan penanggulangan bencana sosial dinas sosial, perumusan kebijakan kesejahteraan pemberdayaan sosial perempuan dan perencanaan, pengendalian dan perlindungan anak pengawasan program kesejahteraan sosial pengelolaan layanan pemberdayaan dan kelembagaan partisipasi sosial masyarakat, pengembangan sosial, pemulihan sosial, bantuan dan perlindungan sosial serta utd pengelolaan fasilitas sosial perizinan dan akreditasi sosial mena fungsi perangkat daerah layanan dan transmigrasi kesempatan kerja pemasangan tenaga kerja pelatihan produktivitas perlindungan ketenagakerjaan perizinan tenaga kerja asing dan badan pelatihan tenaga kerja pemberdayaan dinas sosial, perumusan kebijakan p3a perempuan dan pemberdayaan perencanaan, pengendalian dan perlindungan perempuan dan pengawasan program p3a anak p3a) perlindungan anak peningkatan kualitas hidup perempuan peningkatan kualitas keluarga pemenuhan hak anak perlindungan perempuan dan anak pangan dinas pertanian dan perumusan kebijakan pangan pangan perencanaan pengendalian dan pengawasan program pangan perizinan pangan daerah pengembangan budidaya pangan lokal pertanahan dinas pertanahan dan perumusan kebijakan pertanahan tata ruang perencanaan pengendalian dan pengawasan program pertanahan perizinan pertanahan daerah pengawasan dan pengendalian pertanahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum lingkungan dinas lingkungan perumusan kebijakan lingkungan hidup hidup hidup perencanaan, pengendalian dan pengawasan program lingkungan hidup perizinan lingkungan hidup daerah tata kelola lingkungan mena fungsi perangkat daerah layanan pengendalian pencemaran lingkungan konservasi dan pengendalian perubahan iklim administrasi dinas kependudukan perumusan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil kependudukan dan catatan sipil dan pencatatan perencanaan, pengendalian dan sipil pengawasan program kependudukan dan catatan sipil layanan kependudukan dan catatan sipil pendataan kependudukan pemberdayaan dinas pemberdayaan perumusan kebijakan masyarakat masyarakat dan desa pemberdayaan masyarakat dan dan desa pengendalian desa penduduk dan perencanaan, pengendalian dan keluarga berencana pengawasan program pemberdayaan masyarakat dan desa cc. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa pengelolaan organisasi kemasyarakatan pengendalian dinas pemberdayaan perumusan kebijakan pengendalian penduduk dan masyarakat dan desa penduduk dan keluarga pengendalian perencanaan, pengendalian dan berencana penduduk dan pengawasan program pengendalian keluarga berencana penduduk dan layanan perhubungan dinas perhubungan perumusan kebijakan perhubungan perencanaan, pengendalian dan pengawasan program perhubungan perizinan perhubungan daerah layanan perhubungan manajemen lalu lintas jalan raya mena fungsi perangkat daerah layanan aan komunikasi dan dinas komunikasi dan perumusan kebijakan komunikasi informatika informatika dan informatika perencanaan, pengendalian dan pengawasan program komunikasi dan informatika tata kelola spe layanan aplikasi spe layanan infrastruktur tik keamanan informasi spe persandian pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi layanan komunikasi dan informasi publik statistik sektoral koperasi, dinas koperasi dan perumusan kebijakan kuku usaha kecil usaha kecil menengah perencanaan, pengendalian dan menengah pengawasan program kuku layanan koperasi dan ukm perizinan dan pendataan kuku bantuan sarana, prasarana, permodalan kuku pembinaan dan penyuluhan kuku penanaman dinas penanaman perumusan kebijakan penanaman modal modal dan pelayanan modal terpadu perencanaan, pengendalian dan pengawasan program penanaman modal cc. perizinan penanaman modal daerah pengelolaan kemitraan pendayagunaan aset dan investasi daerah mena fungsi perangkat daerah layanan kepemudaan dinas pendidikan perumusan kebijakan kepemudaan dan olahraga pemuda dan olahraga dan olahraga perencanaan program kepemudaan dan olahraga pengendalian dan pengawasan kepemudaan dan olahraga perizinan kepemudaan dan olahraga pengelolaan fasilitas olahraga dan kepemudaan pengelolaan event olahraga dan kepemudaan statistik dinas komunikasi dan pengumpulan data statistik informatika pengolahan data statistik penyajian data statistik persandian dinas komunikasi dan perencanaan keamanan informasi informatika dan persandian layanan infrastruktur keamanan informasi dan persandian layanan assessment, audit dan pengujian keamanan informasi persandian untuk keamanan informasi kebudayaan dinas kebudayaan perumusan kebijakan kebudayaan perencanaan, pengendalian dan pengawasan program kebudayaan perizinan dan promosi kegiatan kebudayaan dan seni penilaian dan pengkajian kebudayaan dan seni pemberian bantuan sarana dan prasarana kebudayaan seni dokumentasi seni dan kebudayaan mena fungsi perangkat daerah layanan perpustakaan dinas perpustakaan perumusan kebijakan perpustakaan dan kearsipan perencanaan, pengendalian dan pengawasan program perpustakaan cc. layanan perpustakaan kearsipan dinas perpustakaan perumusan kebijakan kearsipan dan kearsipan perencanaan pengendalian dan pengawasan program kearsipan layanan arsip daerah kelautan dan dinas kelautan dan perumusan kebijakan kelautan dan perikanan perikanan perikanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan program kelautan dan perikanan layanan perikanan tangkap layanan pembudidayaan ikan pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan layanan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perizinan kelautan dan perikanan pariwisata dinas pariwisata perumusan kebijakan pariwisata perencanaan, pengendalian dan pengawasan program pariwisata layanan destinasi pariwisata layanan industri pariwisata layanan pemasaran perizinan usaha pariwisata pengelolaan fasilitas pariwisata meme fungsi perangkat daerah layanan pertanian dinas pertanian dan perumusan kebijakan pertanian pangan perencanaan, pengendalian dan pengawasan program pertanian layanan tanaman pangan layanan bidang tanaman hortikultura layanan penyuluhan layanan produksi perkebunan layanan sumber daya perkebunan layanan pengembangan dan perlindungan perkebunan layanan pengolahan, pemasaran, dan usaha perkebunan perizinan pertanian energi dan sumber daya mineral esdm) perdagangan dinas perdagangan perumusan kebijakan perdagangan dan perindustrian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program perdagangan perizinan perdagangan daerahperindustrian dinas perdagangan perumusan kebijakan industri dan perindustrian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program industri mena fungsi perangkat daerah layanan perizinan dan pendataan industri bantuan sarana, prasarana, permodalan industri penelitian, pengembangan, pembinaan dan penyuluhan industritransmigrasi dinas tenaga kerja perumusan kebijakan transmigrasi dan transmigrasi perencanaan, pengendalian dan pengawasan program transmigrasi layanan pelatihan dan produktivitas layanan penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi layanan hubungan industrial dan jaminan sosial layanan pengawasan ketenagakerjaan sekretariat sekretariat daerah perumusan kebijakan pemerintahan daerah perumusan standar pelayanan minimal layanan akuntabilitas kinerja layanan produk hukum pengadaan barang dan jasa evaluasi pengadaan barang dan jasa meme fungsi perangkat daerah layanan sekretariat sekretariat dprd dukungan pengembangan kapasitas dprd dprd layanan aspirasi masyarakat layanan produk hukum daerah perencanaan badan perencanaan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah ipjp, rpm, rkt pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan layanan identifikasi, pengolahan dan analisis data pembangunan usulan pembangunan dari masyarakat dan dprd keuangan badan keuangan dan |a. perumusan kebijakan keuangan aset daerah daerah pengelolaan perencanaan penganggaran dan belanja daerah pengelolaan administrasi keuangan pengelolaan evaluasi laporan) keuangan pengelolaan akuntansi instansi pengelolaan manajemen barang aset daerah pengelolaan pendapatan daerah kepegawaian badan kepegawaian perumusan kebijakan umum pendidikan dan kepegawaian, organisasi dan tata pelatihan kerja perencanaan kebutuhan pegawai seleksi dan penerimaan pegawai administrasi kepegawaian pengembangan pegawai pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai pengelolaan sertifikasi kompetensi pegawai mena fungsi perangkat daerah layanan pembinaan kepegawaian eaantenrama pendidikan dan men pen penelitian dan badan perencanaan |a. layanan analisis kebijakan iptek pengembangan pembangunan daerah layanan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek layanan penguatan sistem inovasi daerah layanan monitoring, evaluasi dan layanan iptek pengelolaan perbatasan inspektorat inspektorat daerah pengawasan internal layanan pengaduan masyarakat wbs) pengendalian gratifikasi konsultasi pengawasan kecamatan kecamatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan layanan kependudukan kesatuan badan kesatuan |a. perencanaan program kesbangpol bangsa dan bangsa dan politik pengendalian dan pengawasan politik kesbangpol layanan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan layanan bidang kewaspadaan daerah layanan bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan layanan bidang politik dalam negeri pembinaan ormas dan ordo meme aplikasi spe untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan informasi untuk mendukung proses bisnis yang didukung dengan aplikasi dan basis data. aplikasi lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo, sesuai dengan peraturan presiden nomor tahun yang dikategorikan sebagai berikut: aplikasi umum aplikasi umum merupakan aplikasi yang sama, standar, memiliki fungsi umum dan digunakan secara bagi pakai untuk keseluruhan unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo, misalnya aplikasi pengelolaan nota dinas, pengadaan, kepegawaian dan lainnya. aplikasi umum ini ada yang dikembangkan secara internal oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan internal, dan yang menggunakan aplikasi generik yang berasal dari pemerintah pusat atau instansi lain (eksternal), misalnya dari kementerian komunikasi dan informatika untuk digunakan lingkup internal pemerintah daerah. aplikasi khusus aplikasi khusus lingkup pemerintah kabupaten kulon progo adalah aplikasidikembangkan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan unit kerja atau perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten kulon progo. aplikasi ini umumnya hanya dipakai secara spesifik suatu unit kerja tertentu. apabila dilihat dari penggunanya, aplikasi lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo dapat dibagi dalam aplikasi manajemen internal pemerintah daerah aplikasi manajemen internal pemerintah daerah merupakan aplikasi yang digunakan untuk kebutuhan proses bisnis internal lingkungan meme pemerintah daerah dan penggunanya adalah pegawai internal atau unit kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. aplikasi internal misalnya aplikasi perencanaan (e planning), penganggaran (e budgeting), keuangan dan kepegawaian. aplikasi pelayanan publik aplikasi pelayanan publik merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan layanan untuk masyarakat umum dan publik lainnya, misalkan industri. aplikasi pelayanan publik umumnya bisa diakses melalui jaringan publik. contoh aplikasi pelayanan publik misalnya aplikasi pelayanan perizinan, aplikasi pengaduan masyarakat, dan aplikasi media informasi untuk masyarakat. daftar aplikasi eksisting lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo tahun sebagai berikut: tabel daftar aplikasi eksisting pemerintah kabupaten kulon progo perangkat fungsi aplikasi status daerah pendidikan dinas website: pendidikan pendidikan.kulonprogokab.go.id aktif aplikasi pelayanan publik: ppdb online aktif aplikasi dapodik nisn aktif aplikasi database pupuk aktif database sekolah aktif pendekar kesehatan dinas website: kesehatan dishes.kulonprogokab.go.id aktif rsudwates.kulonprogokab.go.id aktif sudans. kulonprogokab.go.id aktif aplikasi pelayanan publik: bumi aktif sim aktif mena perangkat fungsi aplikasi status daerah simo aktif dan dinas website: penataan pekerjaan aktif ruang umum pkp aplikasi pelayanan publik: jalan (gis jalan kabupaten) tidak irigasi (gis irigasi kabupaten) tidak perumahan dinas website: permukiman pekerjaan aktif ketenteraman satpol website: ketertiban satpol.kulonprogokab.go.id aktif sosial dinas sosial website: dinas.kulonprogokab.go.id aktif aplikasi internal pemerintahan aktif sehari.kulonprogokab.go.id peluru jempol tenaga kerja dinas tenaga website kerja dan disnakertrans. kulonprogokab.go.id aktif transmigrasi aplikasi pelayanan publik loker aktif pemberdayaan dinas sosial website: perempuan, pemberdayaan dinas.kulonprogokab.go.id aktif perlindungan anak perempuan, perlindungan pangan dinas website aktif pertanian dan pangan aplikasi pelayanan publik tani aktif pertanahan dinas website aktif penataan jaa ereeretaa mena perangkat fungsi aplikasi status daerah pertanahan aplikasi pelayanan publik lingkungan dinas website hidup lingkungan dih.kulonprogokab.go.id aktif hidup aplikasi pelayanan publik baku aktif administrasi dinas website kependudukan kependudu aktif dan catatan kan dan aplikasi pelayanan publik sipil pencatatan lakon aktif sipil pemberdayaan dinas website masyarakat pemberdayaan aktif dan desa id masyarakat aplikasi pelayanan publik dan desa|. siskeudes aktif tanduk dan pentas jawara aktif pengendalian dinas website penduduk dan pemberdayaan aktif keluarga id berencana masyarakat dan desa aplikasi pelayanan publik tanduk dan perhubungan dinas website perhubungan perhubungan.kulonprogokab.go.id aktif aplikasi pelayanan publik komunikasi dinas website dan komunikasi kominfo.kulonprogokab.go.id aktif informatika dan ppid.kulonprogokab.go.id aktif informatika aplikasi pelayanan publik lapor.go.id aktif jendela aktif aktif mess perangkat fungsi aplikasi status daerah dop saudara koperasi, dinas website: usaha kecil dan koperasi dan aktif menengah usaha kecil aplikasi pelayanan publik umkm aktif penanaman dinas website modal penanaman aktif modal dan aplikasi pelayanan publik pelayanan aplikasi secantik aktif terpadu sso aktif kepemudaan dinas website: dan olahraga pendidikan pendidikan.kulonprogokab.go.id pemuda dan kebudayaan dinas website kebudayaan aktif aplikasi pelayanan publik perpustakalayanan perpustakaan (iblis) aktif kulonprogo layanan buku digital) aktif library aktif kearsiparsip tidak kelautan dan dinas website perikanan kelautan dan aktif pariwisata dinas website daan mesifnpesunptoongot! mena perangkat fungsi aplikasi status daerah aplikasi pelayanan publik aktif pesona pertanian dinas website pertanian aktif dan pangan aplikasi pelayanan publik tani aktif kebutaan energi dan sumberdaya perdagangpasar aktif perindustrisig diperindah aktif transmigrasi dinas tenaga website kerja dan disnakertrans. kulonprogokab.go.id aktif maa ama edi sekretariat setda website: daerah setda.kulonprogokab.go.id aktif aplikasi internal pemerintahan: kakiku aktif anja aktif jdih online (jdih.kulonprogokab.go.id) aktif ips.kulonprogokab.go.id sse sistem pengadaan secara aktif elektronik) aktif sirup sistem informasi rencana umum pengadaan) aktif meme perangkat fungsi aplikasi status daerah naa sekretariat sekretariat website: dprd dprd dprd kulonprogokab.go.id aktif aplikasi pelayanan publik: aspirasi aktif perencanaan bappeda website: bappeda.kulonprogokab.go.id aktif aplikasi internal pemerintahan: rencana (berganti menggunakan tidak sid) keuangan bukan website: bad.kulonprogokab.go.id aktif aplikasi internal pemerintahan: sima keuangan (dekstop) aktif sim aset (dekstop) aktif sid penganggaran aktif sid keuangan aktif sima pendapatan (dekstop) aktif kapata.kulonprogokab.go.id aktif pajak (pajak.kulonprogokab.go.id) aktif sismo aplikasi pbb p2) (dekstop) aktif kepegawaian bpp website: bpp.kulonprogokab.go.id aktif aplikasi internal pemerintahan: simasneg aktif (simasneg.kulonprogokab.go.id) layanan aktif tpp aktif absensi online aktif skp sistem kinerja pegawai) aktif simple aplikasi online asn masuk aktif kulon progo) tion index.php) ikona aplikasi database non asn) aktif penelitan dan bappeda website: mengi perangkat fungsi aplikasi status daerah pengawasan inspektorat website: daerah inspektorat.kulonprogokab.go.id aktif aplikasi pelayanan publik: wbs aktif simas tidak pemerintahan badan website umum kesbangpol kesbangpol.kulonprogokab.go.id aktif aplikasi pelayanan publik: bangsa aktif (bangsaku.kulonprogokab.go.id) secara umum berdasarkan hasil assessment kondisi eksisting sistem informasi lingkup pemerintah kabupaten kulon progo sebagai berikut aplikasi eksisting secara umum sudah mendukung beberapa fungsi dan layanan utama dan berjalan dengan baik, namun demikian pada beberapa fungsi lainnya masih belum didukung aplikasi. beberapa aplikasi berbagi pakai antara instansi pusat dan pemerintah daerah yang sudah dimanfaatkan dengan baik diantaranya aplikasi sirup, sse, dan sid. untuk aplikasi kinerja daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, keuangan, money dan akuntabilitas kinerja belum seutuhnya terintegrasi. aplikasi sid kemendagri untuk ketatausahaan masih dalam tahap ujicoba penggunaan dan belum tersedia sistem penghubung layanan. aplikasi kepegawaian atau simasneg sudah terintegrasi dengan pengembangan aplikasi kepegawaian lainnya, yaitu: layanan kepegawaian, tpp, presensi dan skp. terdapat beberapa inisiasi integrasi aplikasi yang sudah mulai dilakukan saat ini misalkan untuk beberapa aplikasi terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, manajemen asset daerah dan kinerja mena rencana ku, money ku, sima. sakit). namun dengan adanya kewajiban penggunaan sid, maka dilakukan penyesuaian interoperabilitas dan integrasinya. sudah dimulai inisiasi sistem informasi atau aplikasi yang berfungsi sebagai aplikasi front end yang dapat digunakan sebagai media akses aplikasi secara terintegrasi dengan menggunakan single sign sso) jendela ku . belum ada aplikasi yang berfungsi sebagai aplikasi umum untuk mendukung fungsi bisnis yang generik misalnya pengelolaan naskah dinas, pengelolaan manajemen dokumen, dengan aplikasi kearsipan nasional. aplikasi e office atau surat ku menggunakan internet portal yang dapat digunakan untuk semua pengguna keseluruhan unit kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo. masih banyak aplikasi yang dihosting pada data center diskominfo kabupaten kulon progo namun tidak aktif atau sangat jarang diakses, sehingga menunjukkan utilitas aplikasi yang sangat rendah. masih ada aplikasi lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo yang masih di hosting luar data center kabupaten kulon progo. aplikasi yang ada umumnya merupakan aplikasi yang bersifat transaksional untuk mendukung fungsi organisasi tertentu, dan belum ada aplikasi yang bersifat analitik (analytical) untuk mendukung kepentingan analisis dan pengambilan keputusan level eksekutif atau pimpinan yang bersifat komprehensif. saat ini sudah ada aplikasi satu data yang berfungsi untuk penyajian data statistik dan hasil analisis untuk keseluruhan fungsi, namun demikian modul modul aplikasi yang ada masih bersifat parsial dan terpisah pisah serta sumber data yang dikelolanya masih belum komprehensif. meme penerapan sistem informasi geospasial sig) belum optimal, misalnya untuk kepentingan satu data masih belum terintegrasi, masih menggunakan peta dasar, basis data spasial yang berbeda beda. untuk pelayanan perizinan terpadu sudah ada sistem informasi perizinan terpadu dengan menggunakan secantik cloud yang dapat mengakomodasi pelayanan perizinan untuk keseluruhan perangkat daerah terkait. pelayanan perizinan ini sudah terintegrasi dengan surat dengan tanda tangan digital untuk penerbitan dokumen elektroniknya. teknologi informasi dan komunikasi beberapa layanan yang sudah dikelola secara terpusat oleh pemerintah kabupaten kulon progo dengan infrastruktur pusat data data center), jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan, penyediaan akses koneksi yang berkualitas, pengembangan layanan berbagi pakai, pembangunan portal data, pengembangpusat data data centerfasilitas ini biasanya infrastruktur yang disediakan mencakup catu daya redundant atau cadangan, koneksi komunikasi data redundant, pengontrol lingkungan misalnya: ac, ventilasi, pencegah kebakaran serta sistem keamanannya. kriteria perancangan yang diterapkan sebuah data center secara umum antara lain adalah: ketersediaan data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang meme berkelanjutan dan terus menerus bagi suatu organisasi baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. data center harus dibuat sedapat mungkin mendekati zero failure untuk seluruh komponennya. capability dan flexibility data centerharus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara keseluruhan. security data centermenyimpan berbagai asset organisasi yang berharga. untuk itu sistem keamanan dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non fisik. data center yang dimiliki oleh pemerintah daerah saat ini dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten kulon progo. dalam data center ini terdapat beberapa layanan yang disediakan baik untuk internal untuk perangkat daerah. untuk menjaga keberlangsungan pusat data atau ruang server, perlu infrastruktur fisik dan sistem monitoring yang terpadu. hal ini guna memantau, mencegah segala ancaman akan kemungkinan risiko yang mengakibatkan terganggunya pelayanan publik. meng sea lea 1g! makes kuba gambar ruang pusat data kabupaten kulon progo infrastruktur sarana prasarana yang terdapat dalam pusat data pemerintah daerah kabupaten kulon progo sebagai berikut: tabel infrastruktur sarana prasarana data center daerah per oktober perangkat komponen merk tipe keterangan daerah router dikritik ccr1036 main distribution kominfo router switch dikritik crs317 main distribution kominfo switch switch hpe local distribution kominfo switch mena perangkat komponen merk tipe keterangan basah seth sanertamm bare metal server proliant ml150 network monitoring kominfo system ram gb, hdd gb) bare metal server proliant ml110 server voice over kominfo (ram gb, hdd gb) bare metal server assembly intel s5500 simasneg ram kominfo, pesan bare metal server proliant dl380 smart repot lpse, kominfo aplikasi pelaporan pengadaan sse (ram gb, hdd gb, gb) bare metal server proliant dl380 aplikasi sim bad keuangan bpk (ram gb, hdd gb) bare metal server system aplikasi sistem sekda pengadaan secara elektronik lopp (ram gb, hdd gb) bare metal server system hosting aplikasi dinkes dinas kesehatan ram gb, hdd tb) bare metal server system aplikasi geoportal dinas tata (ram gb, hdd ruang gb) bare metal server system aplikasi plan, bappeda money ram gb, hdd gb) eme meta sever jom sama3ioo aplikasi keluarga mengi perangkat komponen merk tipe keterangan basah (ram gb, hdd tanduk ban bare metal server system aplikasi perbuatan kominfo dan tata naskah dinas elektronik ram gb, hdd gb) bare metal server proliant dl320e aplikasi kearsipan perpus dan gen 8v2 ram gb, hdd1 kearsipan gb) bare metal server hpe dl380 gen10 panel, hosting kominfo ram gb, hdd tb) bare metal server hpe dl380 gen9 bandwidth kominfo management ram gb, hdd tb) bare metal server lenovo think system sse mirror ram sekda gb, hdd tb) bare metal server hpe ml350 gen10 hosting plan, bappeda money ram gb, hdd tb) bare metal server hpe dl380 geng spare server ram kominfo gb, hdd tb) bare metal server hpe dl380 gen10 spare server ram kominfo gb, hdd tb) vps server host system mirroring aplikasi bad sim pengelolaan keuangan bpk, hosting ram gb, hdd tb) nes semen host sistem3250 hosting mamtggb, kominfo mengi perangkat komponen merk tipe keterangan basah (top2x1 t8) vps server host system hosting web desa kominfo (ram gb, hdd vps server host lenovo think system hosting aplikasi kominfo sr550 (ram gb, hdd outlet distribution netviel rackmount unit core kominfo point odp) fiber core interrupted unit kominfo power supply interrupted apc smt3000rmi2u unit kominfo power supply ini controller ruimte rg ws6008 access point kominfo nana pen acosta wie ap7201 |milik kominfo |(chem cont mate biomedis kominfo closed circuit axis indoor cam unit kominfo dad network video hik vision ds 9632ni i8 channel kominfo pesan nun dan danau network video hik vision ds 7732ni e4 channel kominfo pee nan dan generator set hatch perkins silent phase kominfo ata sumber: dinas komunikasi dan informatika kab. kulon progo, mena pengembangan pusat data pemerintah daerah dimulai tahun dengan pembangunan jaringan backbone fiber optic pada (sepuluh) perangkat daerah. pada apbd pengembangan jaringan fiber optic pada perangkat daerah, pengadaan raised floor, serta penambahan infrastruktur perangkat jaringan pusat data daerah. pengembangan penyelenggaraan pusat data, dinas komunikasi dan informatika kabupaten kulon progo telah dilakukan dengan kajian sesuai standar tier dengan menyesuaikan kondisi existing ketersediaan ruangan. evaluasi implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) pada oktober oleh badan pemeriksa keuangan bpk) republik indonesia, infrastruktur pusat data daerah menjadi salah satu obyek evaluasi. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan secara umum infrastruktur pusat data daerah kabupaten kulon progo telah memenuhi strata sesuai sni tahun meskipun ada beberapa indikator yang masih belum memenuhi standar nasional dan perlu untuk segera ditindaklanjuti. adapun hasil evaluasi bpk terkait penyelenggaraan pusat data daerah kabupaten kulon progo sebagai berikut. tabel pemenuhan standarisasi data center daerah sesuai sni tahun kondisi sni uraian eksisting strata tidak berada pada area rentan bencana seperti memenuhi yang dipetakan pada peta bmt tidak berada pada lokasi rawan huruhara, memenuhi seperti perkampungan padat atau kumuh jarak dengan arteri lalu lintas, jalan raya utama 500m memenuhi dan jalur kereta api utama jarak bandara utama dan atau pelabuhan da2 patirkendaran pemisahan area parkir karyawan dan mena kondisi sni uraian eksisting strata prediksi gedung. gunung pemisahan area parkir dengan area bongkar tidak ada memenuhi yaaa pemisahan area parkir pengunjung dengan tidak ada memenuhi a13 multteant ban ketahanangampa memiliki ketahanan terhadap gempa sesuai tidak memenuhi dengan sni sekurang kurangnya kategori resiko kethananbebangading pembagiantuangan dia areaperkanran awal areapublikperkantran ala2 areapribadiperkantran mena kondisi sni uraian eksisting strata seesiitasi gedung .a. ruang cleaning ada memenuhi dna nan .a. ruang telco tidak ada memenuhi .a. gudang peralatan ada memenuhi "sisi impian .a. gudang barang ada memenuhi "ssi aan kisi .a. gudang arsip ada memenuhi "asia sidang nnnnnnnnnnnnnnnan kotlin .a. gudang atk ada memenuhi fasa eni kitin adas fesitaspenunjang. ketahananmateralgedng isa penyamtanketananapi kondisi sni uraian eksisting strata seesiftasi gedung permaratanketahananpengemburan sistem monitoringgedungpusatdata pengelolaan manajemen resiko sb penglokanoperasonalgading .b. penyelesaian masalah operasional secara ada memenuhi naa nagsssssstn san pelmanampenghunlatautamu i8d pengebiaanpengamaan penglobanenergi perwaratancatuaralitrikpusatdata) trafo 20k v 400v ada, ikut memenuhi nun nan? snn dan mena kondisi sni uraian eksisting strata spesiasi gedung persyaratan sistem kelistrikan nan perpindahan dari listrik utama listrik otomatis memenuhi layanan catu daya utama ada, ikut memenuhi nan del nun layanan catu daya cadangan ada, ikut memenuhi persyaratan persediaan bahanbakar ea. peralatan uninteruptile power supply waktu cadangan minimal baterai dengan beban menit memenuhi aman perwaratananalsissistemlistik peraratankonstaksipanellstik peraratanjalurkabllisrik mena kondisi sni uraian eksisting strata spesiasi gedung peraratanpembuman memiliki pembumian bagi perangkat sesuai ada memenuhi gan ben persyaratan efisiensi pemakaian listrik pada nan nan nan memiliki dokumen spesifikasi teknis sistem ada memenuhi memilhiskema diagram sitempendininan ada) memenuhi. memilhijaminanlayananpumajual.) ade memenuhi. memlikinomorkontaklaynan ade memenuhi memilhikantrakperawatn ade memenuhi. mememihipengukuran tingkat perubahan temperatur ruangan per jam memenuhi ama sta persyaratan sistem jaringandata tersedia jalur terpisah bagi penyedia layanan memenuhi pama mena kondisi sni uraian eksisting strata . spesifikasi gedung |. senganredundan koneksiintemet persyaratan sistem pemadam kebakaran persyaratan sistem monitoring lingkungan peryaratankeamanan aksesfikpusatdata jaa perwantanksamananfisk ruangperaatan ala ruang genset ada, ikut memenuhi kas naa ruang ups, telepon dan ruang mekanikal tidak ada memenuhi natalis peryattankeamananfiik perimeter membangun pintu masuk dengan pos tidak ada memenuhi panama mena uraian kondisi sni eksisting strata dedikasi gedung jumlah personil keamanan per ship ada, ikut memenuhi catatan: warna kuning belum memenuhi syarat pemeliharaan penyelenggaraan pusat data daerah dilakukan secara berkala pengawasan dan maintenance sebagai berikut: upgrade hardware software, deploy server, hosting aplikasi, backup, restore aplikasi dan database: monitoring, maintenance dan troubleshoot perangkat pusat data. cc. pembersihan ruang pusat data, yang meliputi: membersihkan permukaan raised floor: membersihkan rack server membersihkan langit langit dan jalur jaringan kabel: pemeliharaan ac. pengembangan pusat data harus dilakukan penyiapan ruang baru yang dilakukan desain pusat data yang memenuhi standarisasi sni. ruang data center yang lama sudah tidak mungkin dikembangkan lagi untuk pemenuhan standarisasi sni dan keamanan informasi sesuai iso jaringan intra pemerintah jaringan intra pemerintah daerah kabupaten kulon progo masih dalam tahap pengembangan. pada saat ini jaringan intra yang menggunakan teknologi fiber optic baru terbangun sepanjang lima kilometer untuk melayani sebanyak (tiga puluh) perangkat daerah, dari total (empat puluh dua) perangkat daerah lingkungan kabupaten kulon progo. sedangkan (dua tenang belas) perangkat daerah masih memanfaatkan teknologi wireless jaringan sistem informasi administrasi kependudukan siak) yang dikelola oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. gambaran topologi jaringan yang dikelola pemerintah kabupaten kulon progo yang menghubungkan pusat data menggunakan topologi jaringan tipe extended star, setiap node akan berkomunikasi langsung dengan sub node, sedangkan sub node berkomunikasi secara langsung dengan node pusat. topologi jaringan fiber optic jaringan interkoneksi intra pemerintah dengan memanfaatkan teknologi fiber optic mulai dibangun pada tahun sebagai jalur backbone. selanjutnya pada tahun melakukan pengembangan jaringan menuju penuntasan koneksi perangkat daerah yang telah dilewati oleh jalur backbone. sebagai jalur distribusi koneksi internet pada perangkat daerah yang belum terjangkau jaringan fiber optic, pemerintah kabupaten kulon progo masih memanfaatkan jaringan internet berbasis wireless. sebagai backup jalur wireless tersebut, pemerintah kabupaten kulon progo masih bekerja sama dengan pihak swasta melalui sewa jalur metromini fiber optic untuk kecamatan (kapanewon) dan rsud nyi ageng serang. gambar topologi jaringan fiber optic rencana induk spe tahun topologi jaringan wireless sesuai dengan kondisi topografi pada (sebelas) kecamatan (kapanewon) serta jarak yang cukup jauh dari network operation center noc), untuk saat ini pemerintah kabupaten kulon progo menggunakan teknologi wireless sebagai jalur utama komunikasi data. jalur wireless ini merupakan jalur yang juga diperuntukkan bagi aplikasi siak, sehingga kapasitas link masih terbatas (rata rata maps). selanjutnya gambaran topologi jaringan wireless sebagai berikut say " skema jaringan internet kecamatan keckokap tep serta dina mak espana gambar topologi jaringan wireless kecamatan kapanewon) mengi oa. diana sita jaw kan akp ya seal ps4 kanan (ya px9 bil car x | bot open gambar topologi jaringan wireless desa kalurahan) jaringan komputer digunakan sebagai media saling berhubungan antara satu komputer dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. jaringan komputer diperlukan untuk saling berbagi informasi, program program yang menggunakan bersama perangkat keras. infrastruktur jaringan yang dimiliki pemerintah kabupaten kulon progo, terdiri dari: jaringan fiber optic, jaringan lan, perangkat router, switch dan access point yang menghubungkan antar perangkat daerah, pemerintah desa kalurahan) dan masyarakat. infrastruktur jaringan pada perangkat daerah infrastruktur jaringan pada perangkat daerah semua telah terkoneksi dengan fiber optik dengan kecamatan (kapanewon) dan rencana induk spe tahun rsud nyi ageng serang menggunakan sewa metro. berbagai perangkat jaringan yang menghubungkan dari pusat jaringan dengan router yang terhubung dengan semua perangkat daerah menjadi kewenangan pembangunan dan pemeliharaan pada dinas komunikasi dan informatika. sedangkan untuk jaringan dibawahnya sampai dengan perangkat end user menjadi kewenangan pengadaan dan pemeliharaan perangkat daerah masing masing. selanjutnya infrastruktur jaringan perangkat daerah yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika sebagai berikut: tabel infrastruktur jaringan perangkat daerah komponen merk tipe keterangan router dikritik ccr1009 perangkat router dikritik rb450 perangkat switch dikritik crs326 perangkat den switch cisco kecamatan pena access point ambiguity uap ac pro perangkat daerah: kimia band hia fri access point ruimte rg ap720 i perangkat outlet distribution point netviel rackmount perangkat infrastruktur jaringan pada ruang publik untuk memberikan kemudahan layanan spe kepada masyarakat dan pemenuhan jaringan internet masyarakat telah dibangun free wifi pada ruang publik pada lokasi seputar alun alun wates, taman depan pemda, taman wana diulang, taman agung, stadion cangkring dan ruang publik setiap perangkat daerah. selain itu juga untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan penduduk kota juga telah dipasang cctv pada area publik dan jalar padat kendaraan. tabel infrastruktur jaringan wifi publik komponen merk tipe keterangan closed circuit hik vision panorama set titik man closed circuit hik vision dome ptz titik man closed circuit axis indoor cam titik bana man closed circuit hik vision outdoor titik pusat kendali operasi jaringan pusat kendali operasi jaringan atau yang disebut network operation center noc) merupakan lokasi bagi suatu perusahaan instansi pemerintah yang berfungsi untuk monitoring semua jaringan internet, vpn, data center, server, email, customer links dan perangkat jaringan dan data center lainnya selama jam seminggu. noc telah melakukan monitoring jaringan, server, email dan mengecek masalah jika ada kondisi yang memerlukan perhatian khusus untuk menghindari dampak pada kinerja jaringan. noc juga menjadi help desk atas komplain yang masuk dari pengguna yang mengeluhkan layanan dan produk yang dilakukan tindak lanjut (follow up), analisa dan pengecekan agar masalah pertanyaan mendapatkan penangan (solve). mean gambar ruang network operation center noc) rincian infrastruktur yang terdapat dalam noc pemerintah kabupaten kulon progo sebagai berikut: tabel infrastruktur jaringan noc pemerintah daerah komponen merk tipe keterangan personal computer aio p241 smart signage monitor pm43fbc analisis kesenjangan arsitektur jaringan intra pemerintah daerahdaerah sebagai berikut: mena tabel analisis kesenjangan arsitektur jaringan intra pemerintah daerah analisis komponen kondisi saat ini rekomendasi kesenjangan perangkat perangkat jaringan belum ada penambahan jaringan belum memadai perangkat backup perangkat jaringan, jaringan dan seperti: firewall, keamanan load balance, web informasi firewall, core, distribution, dan access layer, san switch, wireless controller, dll bandwith koneksi internet pembagian akses upgrade jaringan internet sudah menggunakan internet internet opd line isp secara masih terkendala (router, switch, lan terpusat pada dinas jaringan distribusi dan acces point) komunikasi dan internal opd secara bertahap informatika network noc telah belum ada implementasi noc, operation diimplementasikan, standarisasi noc meliputi: monitoring center namun belum semua jaringan, perangkat noc) perangkat masuk jaringan, host, dalam noc server, dan sumber daya perangkat. wide area network wan) wide area network wan) merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar (wilayah), dapat menjangkau antarnegara, antarbenua atau bahkan seluruh dunia. fungsi wan untuk menghubungkan atau komunikasi data antar jaringan local area network lan), dalam hal ini perangkat daerah, sehingga terjadi kelancaran bertukar informasi melalui jaringan internal yang dimiliki pemerintah daerah. dinas komunikasi dan informatika kabupaten kulon progo pada saat ini memiliki link jalur wan, mena wan adalah telkom, dan wan adalah uii net yang difungsikan sebagai redundant links. jaringan wan digunakan untuk memfasilitasi transaksi inbound dan outbound traffic. inbound merupakan traffic yang berasal dari jaringan lain (biasanya internet) dan selamatkan komputer dalam jaringan internal, sedangkan outbound adalah traffic yang berasal dari jaringan internal dan selamatkan internet. berikut adalah grafik penggunaan bandwidth yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten kulon progo sepanjang tahun pada jam kerja dalam satuan megabytes. tee tiap ken6 ne2 setelan din mebobobodo soo sotoetoboob book sebobodu letobob .horndeofonfborborbotordborolonbmbereninebebmbob mena max in: mb, average in: mb, current in: mb, max dut: mb, average out mb, current out mb, gambar konsumsi bandwidth jalur wan gui kun, kat boot sio sekota mbobotokes max in: mb, average in: mb, current in: mb, max out: mb, average out: mb, current out: mh, gambar konsumsi bandwidth jalur wan meme bandwidth internet bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data yang dihitung dalam satuan bit dalam hitungan detik atau bit per second (bps). sedangkan fungsi dari bandwidth antara lain sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu: sebagai pembagi kecepatan transfer data: dan sebagai pengatur besar data yang ditransfer untuk menjaga stabilitas jaringan. dinas komunikasi dan informatika kabupaten kulon progo sebagai penyelenggara pusat data menyediakan maksimal bandwidth internet untuk masing masing wan sebagai berikut: wan maksimal bandwidth maps: wan maksimal bandwidth maps. grafik rata rata penggunaan bandwidth sepanjang tahun sebagai berikut: monthly" graph hour average) week week week week week max in: in: vox out mb, over out mb, current out gambar rata rata konsumsi bandwidth network service arsitektur jaringan komputer mengenal model standar yang dijadikan acuan dalam industri jaringan dengan model open system meme interconection osi) yang terdiri dari layer dan tcp ip yang terdiri dari layer. network services pada model osi terdapat layer network (layer3) sedangkan pada model tcp ip terdapat layer internet (layer3). network internet layer mendefinisikan hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda. pada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal, lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. oleh karena itu, lapisan ini memiliki peranan penting terutama dalam mewujudkan internetworking yang meliputi wilayah luas (worldwide internet). dua tugas penting pada layer ini adalah addressing dan routing. network service adalah interaksi antara pihak yang meminta layanan (klien), terhadap pihak yang memberikan layanan (server) menggunakan jaringan internet. beberapa aplikasi yang disediakan oleh internet misalnya website, email, database atau file sharing menggunakan alamat khusus. pengalamatan aplikasi layanan ini diidentifikasikan dengan menggunakan address. semua perangkat jaringan intra pemerintah kabupaten kulon progo untuk dapat saling terkoneksi dibutuhkan address, baik private maupun address public. address public public adalah alamat yang digunakan dalam jaringan global internet serta penggunaan dan lokasinya diatur oleh inter nic untuk menjamin penggunaan address ini secara unik. karena kelas address ini digunakan dalam jaringan internet, maka ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung. perangkat yang menggunakan public, seperti web server, mailserver, dns server, file server ataupun perangkat lain dapat diakses dari jaringan manapun dunia ini yang meme terkoneksi internet. untuk dapat menggunakan public, suatu organisasi biasanya dapat mendaftarkan diri salah satu isp internet service provider) atau langsung ionic. pada tahun pemerintah kabupaten kulon progo sudah mempunyai asn dan public sendiri yang selalu diperbaharui kepemilikannya tiap tahun. tabel rincian publik pemerintah kabupaten kulon progo blok keterangan atau host :df7:edo0:: host as138806 number penggunaan publik khusus akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna setelah melewati kajian. address private address private dikenali dan bisa diakses dari jaringan local saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router yang mempunyai fitur nat. private digunakan untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi. perangkat yang terhubung jaringan lokal seperti printer, komputer, laptop, smartdevice menggunakan biasanya akan mendapatkan address private. agar private dapat terhubung internet maka diperlukan router yang mempunyai kemampuan untuk melakukan nat network address translation) agar semua device dengan private dapat terkoneksi internet dengan menggunakan public yang terkoneksi langsung internet). meskipun sudah terkoneksi internet, private tetap tidak bisa diakses langsung dari jaringan internet meme tabel rincian private pemerintah kabupaten kulon progo range private jumlah host cid block beberapa privat yang digunakan oleh pemerintah kabupaten kulon progo, antara lain: block dan untuk jaringan lan dinas kominfo block untuk server farm, lan opd block router router farm block untuk switch farm virtual private network vpn adalah sebuah jaringan komputer dimana koneksi antar perangkatnya (node) memanfaatkan jaringan public sehingga yang diperlukan hanyalah koneksi internet masing masing site. ketika mengimplementasikan vpn, interkoneksi antar node akan memiliki jalur virtual khusus atas jaringan public yang sifatnya independen. dinas komunikasi dan informatika mengaktifkan fitur ini menggunakan point point tunnel protocol ppp) disamping untuk pengelolaan network juga untuk mengakomodir pengguna sima keuangan versi dekstop sehingga kedua aktifitas tersebut bisa dijalankan melewati jaringan publik meme application layer service selain menggunakan layer network untuk memperluas layanan pemanfaatan layer yang lain juga menjadi standar yaitu application layer pada model osi ataupun model tcp ip. layer pada osi model dan layer pada tcp ip model. beberapa protocol layanan memiliki ketetapan port number tersendiri, antara lain: http, hyper text transfer protocol adalah protocol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dalam world wide web protocol ini berada pada port number https, adalah versi http yang lebih secure dan menggunakan port yang berbeda dengan http: berada pada port number smp simple mail transfer protocol) digunakan untuk pengiriman surat elektronik internet. protocol ini menggunakan port number dns service, port port untuk layanan domain name, memetakan address alamat domain dan sebaliknya. ssh service, port untuk layanan secure shell memfasilitasi login dan file transfer yang aman (scp,ftp) dan port forwarding. ftp service, port untuk layanan transfer file tetapi tidak aman telnet service, port untuk layanan komunikasi text yang tidak ter enkripsi dcp service, port untuk server boot dan client boot pada protokol manajemen jaringan dinamic host configuration protocol. msson service untuk membuka dan permintaan layanan yang melalui koneksi tcp dan udp sol service port port adalah port default untuk protokol (port) sol, yang digunakan oleh klien mysql, konektor sol, dan utilitas seperti mysgldump dan mysglpump meme penggunaan port number khusus akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan. untuk menjamin kelancaran akses internal dan eksternal baik jaringan antar perangkat daerah dan desa dengan jaringan milik pemerintah daerah, maka diperlukan hal hal sebagai berikut: upgrade perangkat jaringan dan lan serta layanan wifi single sign pada perangkat daerah secara bertahap untuk mengatasi permasalahan bottleneck koneksi pengguna perangkat daerah. mengembangkan upgrade backbone kapanewon untuk layanan jaringan desa (kalurahan) dengan bekerjasama dengan dinas kominfo pemda diy menggunakan jaringan menuju sma smk berbasis fiber optik sampai dengan kecamatan (kapanewon). cc. mengembangkan penambahan perangkat jaringan dan noc, seperti: firewall, load balance, web firewall, core, distribution, dan access layer, san switch, wireless dan lain lain. sistem penghubung layanan sistem penghubung sebagai mekanisme atau kerangka kerja pertukaran data antar sistem elektronik yang dilakukan dalam rangka integrasi sistem informasi, sehingga memiliki kemampuan satu atau lebih komponen sistem untuk berbagi pakai data informasi. dalam penerapan sistem penghubung terdapat (dua) proses kegiatan yang dilakukan, yaitu: soap simple object access protocol) komunikasi data model soap dilakukan antara aplikasi client register ((wsl), meme sementara data permintaan soap request) dan tanggapan soap response) dilewatkan diantara soap client dan soap server dalam format dokumen xml soap envelope yang dibentuk oleh fungsi soap server pada web api. alur soap (simple object access protocol) secara detail dapat dijelaskan pada gambar b5. soap gambar alur proses soap simple object acces protocol) rest representation state transfer) komunikasi model rest(adapter request) dan tanggapan pluntuk alur proses rest (representation state transfer) secara detail dapat ditunjukan pada gambar browser rest gambar alur proses rest representation state transfer) berdasarkan topologi tersebut dapat disimpulkan akses layanan api webservice melalui gsb dibagi menjadi lapisan pengelolaan yaitu: penyedia layanan api dan data pengelola integrasi cc. manfaat layanan masing masing pengelola bertanggung jawab atas layanan yang disampaikan dan digunakan dalam gsb, sebagaimana diilustrasikan dalam diagram berikut ini: pengolah data pengolah data pengolah data data data data |j jaringan intra pemerintah (pns box) gambar arsitektur integrasi layanan api berbasis gsb untuk contoh integrasi dengan konsep interoperabilitas berbasis soa service oriented architecture) dapat ditunjukkan pada sebagai berikut: luna dashboard dss gsb gambar integrasi sistem elektronik pemerintahan berbasis soa service oriented architecture) layanan berbasis berbagi pakai berdasarkan perpres nomor tahun tentang sistem berbasis elektronik sistem penghubung layanan pemerintah:. selanjutnya pengembangan sistem penghubung layanan berdasarkan peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tentang penyelengaraan sistem pemerintah berbasis elektronik untuk menjamin integrasi dan berbagi pakai (interoperabilitas) data sesuai arsitektur spe daerah, perangkat daerah yang melakukan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi wajib mendapatkan suratmena dari beberapa aplikasi yang dijalankan lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo, berikut skema integrasi dan pertukaran data aplikasinya: aplikasi perencanaan aplikasi pengawasan dan evaluasi rencana baka sirup sse simpul sikap simas aplikasi keluhan aspirasi desa ega (guest avi "ee aplikasi perijinan submission oss) gambar integrasi informasi dan pertukaran data berikut spesifikasi hardware dan software integrasi informasi dan pertukaran data aplikasi spe pemerintah kabupaten kulon progo sebagai berikut: induk spe tenan teknologi platform teknologi web services protokol interkoneksi: http s metode interkoneksi soap rest format xml, json, php array, php serialized data dokumen kapabilitas data function services proxy services sol, posture sol, ms sol dukungan dms oracle, dbase fifpro ms access windows). semua berkas dokumen csv, pdf, jpg, png, dukungan berkas bmp, doc, xls, dil.) akses antarmuka web gui pengembangan open source code standar aplikasi web base perangkat lunak software) web services apache versi web preprocessing php versi dan database management sol versi operating system linux, windows server cc. metadata application programming interface api) aplikasi simo"user id" :"#kaki pass masukan word" "kakak elemen data object json keluaran keterangan meme contoh koneksi ?php api:get curl curi init (): curl setop array( suri, array( curlopt url dapil get json dinkes biodata', n11, curlopt customreouest 'post', curlopt postfields "nik":" # kira nyer idr password bkk curlopt httpheader array( content type: application json', cookie: jsessionid acf94ac82ba3371b8f91ca 2b62aec6e8,: gip server response curl exec( curl): curl close( suri): echo response: application programming interface api) aplikasi loker# #" "user id":" tki pass masukan rd" kaki elemen data objectpil get json nakertrans biodata', memecurlopt customreouest 'post', curlopt postfields "nik":" user id": fee kki password": "kakak curlopt httpheader array( content type: application json', cookie: jsessionid 8cc5a5b013cf575972c89613 fc030875: gip server response curl exec( suri): curl close( suri): echo response: application programming interface api) aplikasi simasneg terintegrasi dengan data suatu mendapatkan data pegawai opd alamat akses instansi dinas komunikasi dan informatika kabupaten penyedia kulonprogo fungsi operasi post data parameter kondisi parameter ("sim":"simasneg"," pass" taksi":"view","skp masukan d":" "user":"apisimasneg"! elemen data arrayest.php', curlopt returntransrencana induk spe tahun curlopt customreouest 'post', curlopt postfields 'sim simasneg&pass &aksi view&skpd &user apisimasneg', curlopt httpheader array( content type: application x urlencode' response curl exec( suri): curl close( suri): echo response: sistem keamanan informasi faktor keamanan informasi penyelenggaraan tata kelola spe merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. hal ini mengingat kinerja tik akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola tik mengalami masalah berupa gangguan dan ancaman yang menyangkut aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability). adanya ancaman terhadap sumber daya informasi tersebut, membutuhkan adanya sebuah tata kelola keamanan informasi setiap organisasi, tidak terkecuali instansi penyelenggara pelayanan publik milik pemerintah. untuk itu perlu ditingkatkan kesiapan dan kewaspadaan terhadap ancaman serangan keamanan informasi pada instansi pemerintah terutama pada infrastruktur kritis milik pemerintah. pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang terkait dengan penerapan tata kelola keamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah. regulasi atau kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut baik berupa undang undang, keputusan menteri komunikasi dan informatika, peraturan menteri komunikasi dan informatika hingga surat edaran menteri komunikasi dan informatika. dalam menerapkan tata kelola keamanan informasi lingkungan instansi pemerintah dibutuhkan kesiapan baik yang meme mencakup beberapa aspek, antaranya: infrastruktur, perencanaan, dana finansial dan kesiapan sumber daya manusia. tata kelola keamanan informasi dalam sebuah organisasi apapun diaplikasikan dalam wujud sebuah sistem, yaitu isis (information security management system) atau sistem manajemen keamanan informasi. keamanan informasi pusat data diperlukan mekanisme pengamanan dan perlindungan terhadap aset data dan informasi. area pada pusat data yang memiliki standar keamanan tinggi serta hanya pihak pihak yang telah mendapatkan otorisasi dari manajemen saja yang boleh memasukinya. analisis kesenjangan infrastruktur yang terdapat dalam jaringan intra pemerintah kabupaten kulon progo yang belum memenuhi standar keamanan informasi iso sebagai berikut: tabel analisis kesenjangan arsitektur keamanan pusat data daerah analisis komponen kondisi saat ini rekomendasi kesenjangan keamanan pusat ruang data ruang khusus untuk konsolidasi atau data center center belum menyimpan server dan penyediaan ruang memiliki standar perangkat jaringan data center yang keamanan yang yang design penerapan memenuhi sesuai standar layer keamanan yang standar keamanan penerapan belum ada prosedur penerapan prosedur komunikasi keamanan atau standar baku atau standar data komunikasi data penerapan keamanan keamanan masih beragam komunikasi data komunikasi data baik lapisan fisik maupun logika mena komponen kondisi saat ini analisis rekomendasi kesenjangan keamanan penerapan belum ada prosedur penambahan jaringan keamanan atau standar baku perangkat jaringan, jaringan belum penerapan keamanan seperti: firewall, tersedia jaringan load balance, web hardware, firewall, core, software dan distribution, dan standar yang access layer, san memadai switch, wireless selanjutnya analisis kesenjangan arsitektur keamanankabupaten kulon progo sebagai berikut: tabel analisis kesenjangan arsitektur keamanan jaringan intra pemerintah daerah komponen kondisi saat ini analisis rekomendasi kesenjangan keamanan penerapan belum ada penerapan jaringan keamanan prosedur atau prosedur atau dan jaringan dan standar baku standar komunikasi komunikasi data penerapan keamanan data masih beragam keamanan jaringan dan jaringan dan komunikasi data komunikasi data baik lapisan fisik dan logika komponen kondisi saat ini analisis rekomendasi kesenjangan kebijakan belum ada perlunya sistem penerapan dan umum standarisasi kebijakan pengembangan manajemen manajemen keamanan sistem keamanan sesuai standar manajemen keamanan informasi iso keamanan informasi informasi sesuai dengan standar untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo dalam rangka menyebarluaskan informasi publik serta untuk membantu pembangunan dengan peningkatan kualitas ti, diperlukan dukungan infrastruktur dan layanan keamanan yang memadai. penyediaan infrastruktur pendukung ti, mulai dari jaringan, data center, server sudah berjalan dengan baik lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo, namun untuk implementasi layanan keamanan belum diimplementasikan secara menyeluruh. berikut ini kondisi saat ini ketersediaan infrastruktur dan keamanan lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo: keamanan belum menjadi fokus utama dalam implementasi lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo. fokus saat ini adalah masih dalam tahap penyelenggaraan lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo. regulasi dan sop keamanan belum ada dan belum diimplementasikan dengan baik. regulasi dan sop keamanan disini mencakup regulasi dari level kebijakan, kumpulan sumber daya yang tersentralisasi (centralized resource), pengelolaan identitas (identity management), sistem otorisasi (authorization system), access control, policy management, sistem monitoring, security operation, secure intranet dan internet. belum adanya standardisasi mekanisme defensive network (firewall, mlz, content filtering, access control list, van management), backup data yang dilakukan secara periodik serta retensi data backup, dan monitoring insiden dan forensik pasca kejadian yang belum ada. belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten bidang ti, khususnya keamanan ti. sumberdaya manusia spe sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung keberhasilan implementasi dan pelaksanaan tik daerah. sumberdaya manusia spe dapat didefinisikan sebagai sdm yang mempunyai kompetensi bidang tik yang dapat diperoleh dari pendidikan formal pada bidang rumpun informatika il imu komputer dan atau dari pelatihan dan pengalaman kerja. untuk mendukung kebutuhan pemetaan kondisi sdm tik pemerintahan kabupaten kulon progo dilakukan pengelompokkan sdm tik berdasarkan fungsi dan tugas. kelompok sdm tik dibagi menjadi yaitu: ict workers atau ict professionals yaitu sdm tik yang memiliki kemampuan mengembangkan produk produk baik perangkat keras, perangkat lunak, ataupun jasa pada lingkungan industri atau tersebar berbagai organisasi yang menerapkan tik. ict enabled workers atau ict users yaitu sdm tik yang aktif berperan sebagai user atau pengguna yang mampu memanfaatkan perangkat untuk mendukung pekerjaan sehari hari. fungsi dan tugas kelompok ict professional melekat kepada dinas komunikasi dan informatika kabupaten kulon progo. sedangkan ict users selain ada pada dinas kominfo juga ada seluruh lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo. untuk pengelolaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, meliputi: penyelenggaraan aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik serta statistik berdasarkan asas otonomi, yang menjadi kewenangan kabupaten meme dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika. dalam pengelolaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya lingkup kabupaten kulon progo khususnya dalam hal penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai serta penyediaan informasi dan komunikasi publik. secara umum perangkat daerah telah menggunakan aplikasi dan infrastruktur komunikasi dan informasi pemerintah daerah yang dikelola dinas komunikasi dan informatika. peran tim pengarah spe yang terdiri dari: bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten pembangunan, perekonomian dan sda, asisten administrasi umum, kepala bappeda, kepala bad, inspektur daerah, kepala bpp dan kepala dinas komunikasi dan informatika sangat penting, karena posisi strategis yang dapat melakukan pengambilan keputusan dan memberikan arahan pengembangan layanan pemerintahan dan publik secara elektronik secara strategis untuk seluruh perangkat daerah. kondisi saat ini kelembagaan dinas komunikasi dan informatika masih dengan type dengan sekretariat dan bidang, yaitu: bidang aplikasi informatika dan bidang informasi komunikasi publik dan statistik. untuk itu seiring dinamika penggunaan teknologi dalam layanan diperlukan peningkatan type organisasi dan pemenuhan personil sesuai kompetensi yang dibutuhkan. ketersediaan sdm saat ini secara umum masih belum dipenuhi dibandingkan dengan layanan yang sudah dilaksanakan berbasis tik yang dimiliki oleh perangkat daerah. permasalahan yang terjadi pada sdm perangkat daerah, meliputi kurangnya jumlah sdm ti, minimnya dukungan terhadap pengembangan sdm ti, dan tidak ada posisi khusus yang bertanggung jawab pada kegiatan perencanaan atau kegiatan operasional masing masing perangkat daerah. meme tabel sumberdaya manusia tik pada perangkat daerah tahunndidikan pemuda dan dmaskesehatn rud ageng serang dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan badan kesatuanbangsadan politik sewanbolisi pamong praja badan penanggulangan bencana essen dat dinas sosial pemberdayaan iemmummsemaransas dinas tenaga kerja dan eee aaa tag dinastngkungantidup dinas kependudukan dan jaa pai dan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas perhubungan dinas komunikasidaninformas dinas koperasi dan usaha mikro pe asumsi bat pena dengan dinas penanaman modal dan dinas kebudayaan dinas perpustakaandan kearsipan dinas kelautan dan a41 tan ran dinas pariwisata menagrtanian dan dinas perdagangan dan aan sekretariat dprd kapanewon temon kapanewon wats |(epanewontendah kapanewon pengait rapanewonkokp kapanewon girimuya kapanewon gangguan kapanewon samigaluh kapanewon kalibawang badan perencanaan man darat dgn ben badan keuangan dan aset east dengan denting badan kepegawaian labamangmanan umah (pememtsegg ost sumber: badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kab kulon progo, berdasarkan tugas pokok pelaksana tik yang diatur dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negera nomor kep pan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan (ict professionals atau ict workers) dilaksanakan oleh pranata komputer. meme bab visi, misi, tujuan, dan sasaran spe akan menentukan arah pengelolaan dan pengembangan spe kabupaten kulon progo yang harus selaras dengan visi jangka menengah daerah dan visi spe nasional. sedangkan, kpi spe akan digunakan untuk memastikan ukuran penyelenggaraan spe kabupaten kulon progo sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. visiuntuk itu sejalan dengan visi nasional spe tersebut, maka pemerintah kabupaten kulon progo pada tahun dirumuskan visi sebagai berikut: terwujudnya layanan pemerintahan dan publik berbasis elektronik yang inovatif dan produktif makna dan penjabaran visi spe kabupaten kulon progo tersebut sebagai berikut: meme inovatif dimaknai mewujudkan masyarakat dan pemerintah mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, dan tindakan nyata serta selalu menghasilkan ide dan produk baru, yang bertujuan mencari pemecahan atas kondisi dan permasalahan yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan. inovatif ini harus juga dilandasi untuk tetap mewujudkan masyarakat dan aparatur pemerintahroduktif dimaknai mewujudkan masyarakat dan pemerintah mampu menghasilkan produk barang dan jasa yang memberikan hasil (outcomes) dan manfaat (benefits) serta digunakan secara terus menerus (sustainable). produk masyarakat berupa barang dan jasa yang mampu meningkatkan efek berganda (multiplayer effect) dan daya ungkit ekonomi daerah. produk pemerintah berupa layanan publik dengan perbaikan tata kelola yang lebih mudah, murah, efektif dan efisien. misi spe dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pemerintah kabupaten kulon progo menetapkan misi, yaitu: menyelenggarakan tata kelola spe yang efektif dan efisien: mengembangkan layanan publik yang terintegrasi dan terpadu: mewujudkan infrastruktur yang merata, andal dan aman: meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sdm yang kompeten dan inovatif. tujuan, sasaran, dan key performance indicator kpi) spe tujuan, sasaran, dan key performance indicator kpi) spe yang hendak dicapai oleh pemerintah kabupaten kulon progo melalui pemanfaatan lingkungan kabupaten kulon progo sebagaimana dilihat pada tabel berikut: a85. kr) tas sale ke) msi says ke) leo) ig) esa? nan: pico tun$ kav) elo gx. olu 5x5 sapa in a.a ke) c. m3: krs cd2s psr pai ako) kej e0e "su keep kei ker) ka) te) has3ge no esa, ep. ea: ka: see ss3t9 tes ss2g$ rea) ka kej han kso) ke) fans fo) (av) bani ke) (sc ka) (se (x5 vuo ku) kej kej eka) della ta) aka sc (as) kas igo) ig) nun 2sg js) soror leo) rs) fe) zoo erp pang te) ra) ki) manten y ec. era$ sss) kesatuan prinsip yang baik akan terkandung dalam keyakinan dan nilai nilai organisasi dan dinyatakan dalam bahasa yang dipahami serta digunakan oleh bisnis. prinsip prinsip tersebut tidak perlu banyak jumlahnya, berorientasi masa depan, dan didukung serta diperjuangkan oleh manajemen. prinsip prinsip tersebut harus memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan arsitektur dan perencanaan, menyusun kebijakan, prosedur, dan standar, serta mendukung penyelesaian situasi yang kontradiktif. terdapat lima kriteria untuk menyusun prinsip prinsip yang baik, yaitu: dapat dimengerti prinsip prinsip yang yang mendasari dapat dengan cepat dipahami oleh semua individu dalam organisasi. prinsip prinsip tersebut harus jelas dan tidak ambigu. andal memungkinkan keputusan yang baik tentang arsitektur, rencana serta kebijakan dan standar yang dibuat. setiap prinsip harus definitif dan tepat untuk mendukung pengambilan keputusan. lengkap setiap prinsip yang berpotensi penting untuk mengatur manajemen informasi dan teknologi harus didefinisikan. konsisten kepatuhan yang ketat pada satu prinsip mungkin memerlukan interpretasi yang longgar terhadap prinsip lain. prinsip prinsip tidak boleh bertentangan dengan titik mana berpegang pada satu prinsip akan melanggar semangat yang lain. setiap kata dalam pernyataan prinsip harus dipilih secara hati hati untuk memungkinkan penafsiran yang konsisten namun fleksibel. stabil prinsip harus bertahan lama, namun mampu mengakomodasi perubahan. suatu proses amandemen harus ditetapkan untuk menambahkan, menghapus, atau mengubah prinsip prinsip setelah disahkan pada awalnya. selanjutnya prinsip prinsip spe yang dirumuskan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran spe yang ditetapkan sebagai berikut: prinsip tata kelola tata kelola yang baik kepatuhan terhadap regulasi kepatuhan terhadap prinsip prinsip pengelolaan prinsip bisnis keberhasilan penerapan merupakan kontribusi seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten kulon progo keberlangsungan bisnis pemerintah kabupaten kulon progo berorientasi kepada layanan keselarasan dengan rpm perlindungan terhadap kekayaan intelektual prinsip data data dan informasi adalah aset data dan informasi digunakan bersama kemudahan akses data dan informasi prinsip aplikasi aplikasi mendukung proses bisnis kemudahan penggunaan tidak bergantung pada teknologi tertentu prinsip teknologi perubahan berbasis kebutuhan bisnis optimalisasi pengendalian keragaman teknologi interoperabilitas yang baik arsitektur teknologi yang lengkap prinsip keamanan data dan informasi yang terlindungi dan aman proteksi aplikasi pendukung bisnis keamanan merupakan tanggung jawab semua pihak penanganan ancaman keamanan yang antisipatif prinsip sdm sumber daya manusia yang kompeten. kolaborasi dengan stakeholder lainnya. meme bab arsitekturve, dinamis, transparan, inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan public yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. untuk mewujudkanterutama instansi pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan arsitektur spe pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana dapat dilakukan pemantauan dan evaluasisecara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. arsitektur spe daerah merupakan arsitektur spe yang diterapkan secara daerah sesuai dengan arsitektur spe nasional. arsitektur spe daerah memuat dua komponen pokok, yaitu: referensi arsitektur dan domain arsitektur. referensi arsitektur spe daerah referensi arsitektur proses bisnis rab) pemahaman rab rab mengelompokan fungsi bisnis dari pemerintah kabupaten kulon progo untuk menggambarkan potensi kolaborasi antar opd serta pengintegrasian secara terpadu setiap elemen pemerintahan dalam melakukan fungsi fungsi yang diemban. hal ini bertujuan agar pemanfaatan tik pada pemerintah dapat mendorong pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja tik yang diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan. penyusunan arsitektur bisnis proses pemerintah kabupaten kulon progo mengacu pada standar yang telah ditetapkan, yaknaturan tersebut dikatakan bahwadaerahdaerahcc.: analisis sasaran strategis dalam renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan: kategorikan kegiatan dalam rumpun kegiatan proses kerja menjadi peta proses bisnis:: struktur rab struktur dari rab spe kabupaten kulon progo terdiri atas (tiga) tingkat, yaitu: sektor pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan dalam sektor pemerintahan sebagai rab tingkat (pertama): dan urusan pemerintahanndang tahun tentang pemerintah daerah, dikelompokkan dalam urusan pemerintahan sebagai rab tingkat (kedua). urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah. mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, untuk menyusun peta proses bisnis pemerintah kabupaten kulon progo, perlu dilakukan analisis terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rpm kabupaten kulon progo tahun dari hasil analisis visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas selanjutnya dilakukan identifikasi proses bisnis tingkat sektor pemerintahan, tingkat urusan pemerintahan, tingkat fungsi pemerintahan, tingkat sub fungsi pemerintahan. referensi arsitektur proses bisnis ional tingkat sektor pemerintahan) tenan tingkat urusan pemerintahan) tingkat fungsi pemerintahan) bk instansi pusat tingkat sub fungsi pemerintahan) spe pemerintah daerah gambar struktur referensi proses bisnis taksonomi rab rencana arsitektur proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkterdiri dari: arsitektur dan peta rencana spe tahun urusan wajib pelayanan dasar urusan wajib bukan pelayanan dasar urusan pilihan urusan pendukung urusan pemerintahan unsur pengawas, unsur kewilayahan: unsur pemerintahan umum: dan unsur kekhususan. rab spe daerah terdiri dari (sembilan) sektor pemerintahan tingkat (satu) dan (empat puluh lima) urusan pemerintahan tingkat (dua). terdapat urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan yaitu pengelolaan perbatasan daerah, kehutanan dan energi sumberdaya mineral karena menjadi kewenangan propinsi. daftar rabkabupaten kulon progo dijelaskan pada tabel berikut. tabel taksonomi referensi arsitektur proses bisnis rab referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi peningkatan tata kelola pemerintahan statistik peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral data dan informasi lingkup daerah statistik sektoral kearsipan peningkatan kualitas pengelolaan arsip statis daerah pengelolaan kearsipan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional komunikasi dan peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan informatika layanan komunikasi dan komunikasi publik pemerintah pemerintahan berbasis daerah elektronik pengelolaan sistem pemerintahan berbasis arsitektur dan peta rencana spe tahun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsipersandian peningkatan kualitas penyelenggaraan persandian untuk layanan keamanan pengamanan informasi informasi dan persandian perencanaan peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan pembangunan perencanaan, pendanaan pengendalian, evaluasi analisis data dan informasi dan pelaporan pemerintahan daerahnelitian dan peningkatan kualitas pengembangan inovasi dan pengembangan litbang kebijakan teknologi daerah pendidikan dan keuangan penguatan kualitas koordinasi dan penyusunan pengelolaan keuangan, rencana anggaran daerah pendapatan dan aset koordinasi dan pengelolaan daerah perbendaharaan daerah koordinasi dan pelaksanaan referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsibarang milik daerah pengelolaan pendapatan daerah kepegawaian peningkatan pengadaan, pemberhentian dan kompetensi dan informasi kepegawaian asn manajemen sdm mutasi dan promosi asn aparatur pengembangan kompetensi asn penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sekretariat daerah peningkatan koordinasi pembinaan administrasi dan pelaksanaan pemerintahan kebijakan pemerintahan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat fasilitasi dan koordinasi hukum pelaksanaan kebijakan perekonomian pelaksanaan administrasi pembangunan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemantauan kebijakan sumber daya alam penataan kelembagaan dan penatalaksanaan keistimewaan peningkatan budaya pemerintahan sekretariat dprd peningkatan dukungan fasilitasi tugas dprd jaa beban peta ean hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi peraturan daerah, daerah dan peraturan dprd pengawasan dan pembahasan kebijakan kapasitas dprd anggaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan peningkatan kapasitas dprd penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat inspektorat penguatan sistem penyelenggaraan pengawasan pengawasan internal internal dan reformasi birokrasi penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu pendampingan dan asistensi kecamatan peningkatan kualitas koordinasi penyelenggaraan tata kelola kegiatan pemerintahan pemerintahan tingkat kecamatan kecamatan dan desa pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat koordinasi kegiatan pemberdayaan desa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa administrasi peningkatan tertib pelayanan pendaftaran kependudukan administrasi penduduk dan pencatatan kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil sipilmbinaan dan pengawasan hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi pengelolaan informasi bonsai dna peningkatan ketentraman ketertiban ketenteraman, peningkatan kualitas penanganan gangguan ketertiban umum penegakan produk ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan hukum daerah umum masyarakat penegakan peraturan daerah pemadaman dan pengendalian kebakaran kesatuan bangsa peningkatan kesadaran penguatan ideologi pancasila dan politik kebangsaan dan politik dan karakter kebangsaan masyarakat peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan, etika dan budaya politik pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatgelolaan perbatasan peningkatan dara sing ekonomi daerah kpi) tenaga kerja peningkatan daya saing pelaksanaan pelatihan tenaga kerja serta berdasarkan unit kompetensi kesempatan dan penempatan tenaga kerja perluasan kesempatan pencegahan dan penyelesaian kerja perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi penutupan perusahaan) koperasi dan pemberdayaan dan pengawasan dan pemeriksaan usaha kecil perlindungan koperasi, koperasi menengah usaha skala mikro kecil penilaian kesehatan ksp usp dan menengah koperasi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah penanaman peningkatan iklim pengembangan iklim modal investasi daerah penanaman modal peningkatan promosi penanaman modal pelayanan penanaman modal pengendalian pelaksanaan penanaman modal pangan peningkatan ketahanan penyediaan dan penyaluran dan keragaman pangan pokok atau pangan konsumsi pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerahrtanian peningkatan produksi pengawasan penggunaan pertanian sarana pertanian pengelolaan sumber daya genetik sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme penyediaan benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian pengendalian kesehatan referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pelaksanaan penyuluhan pertanian kelautan dan peningkatan produksi pengelolaan penangkapan ikan perikanan kelautan dan perikanan wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya pemberdayaan pemudi daya ikan kecil pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan perdagangan peningkatan sarana pembangunan dan pengelolaan distribusi perdagangan sarana distribusi perdagangan dan stabilisasi harga pembinaan terhadap pengelola barang kebutuhan sarana distribusi perdagangan pokok masyarakat penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi perindustrian peningkatan perencanaan dan pengembangan industri pembangunan industri skala mikro kecil dan pemberdayaan industri dan menengah peran serta masyarakat transmigrasi pengembangan layanan pemindahan dan penempatan ketransmigrasian transmigran penyuluhan transmigrasi peningkatan day dukung don day tampung lingkungan hidup po) penataan ruang peningkatan kebijakan penetapan rencana tata ruang dan pengawasan wilayah rtrw) dan rencana penataan ruang rinci tata ruang rrt) koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah lingkungan hidup peningkatan pengendalian pencemaran pengendalian kualitas dan atau kerusakan lingkungan lingkungan hidupenyelesaian pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup plh) hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi pertanahan penyediaan tanah untuk penyelesaian masalah ganti kepentingan kerugian dan santunan tanah pembangunan untuk pembangunan peningkatan pengembangan infrastruktur biaya pekerjaan umum peningkatan pengelolaan sumber daya air pembangunan sda infrastruktur wilayah pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pengembangan sistem dan pengelolaan persamaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik penyelenggaraan bangunan gedung penyelenggaraan jalan kabupaten kota pengembangan jasa konstruksi perumahan peningkatan peningkatan kualitas kawasan rakyat dan pembangunan permukiman kumuh kawasan infrastruktur pembinaan pengelolaan pemukiman perumahan rumah susun umum penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan perhubungan peningkatan kualitas penyediaan perlengkapan jalan penyelenggaraan lalu jalan kabupaten kota lintas dan angkutan pengelolaan terminal jalan penumpang tipe pengujian berkala kendaraan bermotor penerbitan izin penyelenggaraan dan referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi pembangunan fasilitas parkir pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas peningkatan derajat kesehatan masyarakat kopi kesehatan peningkatan derajat pemenuhan upaya kesehatan kesehatan masyarakat perorangan dan upaya kesehatan masyarakat peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan pemberdayaan masyarakat promosi dan preventif bidang kesehatan pengendalian pembinaan keluarga pemetaan perkiraan penduduk dan berencana dan keluarga pengendalian penduduk keluarga sejahtera pembinaan keluarga berencana berencana pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera polo peningkatan dara sing pariwisata pom kebudayaan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan keistimewaan yogyakarta kebudayaan dan bidang kebudayaan pelestarian kesenian pembinaan sejarah, bahasa, tradisional sastra dan permusuhan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya pembinaan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya pariwisata peningkatan daya saing pengelolaan destinasi pariwisata pariwisata pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi destinasi dan kawasan strategis pariwisata peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif peningkatan kusta dan pemerataan pendidikan po8) pendidikan peningkatan kualitas peningkatan kualitas dan pemerataan pengelolaan pendidikan layanan pendidikan sekolah dasar peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan anak usia dini paud) peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan non formal kesetaraan peningkatan pengembangan kurikulum peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan kepemudaan dan peningkatan kapasitas pemberdayaan dan olahraga daya saing kepemudaan pengembangan organisasi dan olahraga kepemudaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi perpustakaan peningkatan literasi dan pengelolaan perpustakaan tingkat pembinaan budaya baca daerah kebudayaan gemar membaca tingkat daerah peningkatan pemberdayaan dan pelindungan sosial mayarakat p0) pemberdayaan peningkatan partisipasi pencegahan kekerasan perempuan dan perempuan dalam terhadap perempuan perlindungan anak pembangunan dan penguatan dan pengembangan perlindungan anak lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pencegahan kekerasan terhadap perempuan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak sosial peningkatan rehabilitasi sosial dasar penanganan fakir penyandang disabilitas miskin, anak terlantar terlantar, anak terlantar, dan jompoperlindungan sosial korban bencana alam dan sosial pemberdayaan peningkatan taraf sosial pembinaan dan pengawasan masyarakat dan dan ekonomi penyelenggaraan administrasi desa masyarakat desa pemerintahan desa pemberdayaan lembaga hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur fungsi sub fungsi kemasyarakatan yang bergerak bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat penanggulangan peningkatan kapasitas pencegahan dini dan bencana penanggulangan penanggulangan korban bencana bencana alam setelah seluruh proses bisnis untuk setiap level diidentifikasi, berikutnya akan digambarkan dalam bentuk peta bisnis proses yang terdiri dari peta bisnis proses tingkat tingkat tingkat dan tingkat berikut ini dapat digambarkan beberapa peta proses bisnis pemerintah kabupaten kulon progo sebagai berikut: arsitektur dan peta rencana spe tahun osn see a |zi| :l2 la) ke: (gn) tee, kran leo) io) sus sls s93 baar g58rr3 ka) et28 ke) ss? barat pe) kas) (oh he) kan lol | # padi 252s$ k2) (an) kas) (gu) cet una esa fo5s ee2 e2 kas) kas) taro s05 teri (an) peta |si| bel isl bas alas s|ss referensi arsitektur data dan informasi rad) pemahaman radkualitas pengelolaan data dan informasi pemerintah daerahdaerah. struktur rad struktur dari rad spe kabupaten kulon progo terdiri atas (tiga) tingkat, yaitu: data pokok, yang mengelompokkan data dalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai rad tingkat (pertama): dan data tematikdata daerah, yang menjelaskan urusan pemerintah daerah. arsitektur dan peta rencana spe tahun referensi arsitektur data dan informasi tingkat data pokok) sini tingkat data tematik) tingkat data topik) spe instansi pusat doing pake rap anta tingkat data sub topik) gambar struktur referensi arsitektur data dan informasi taksonomi rad rad spe daerah terdiri daripada pokok tingkat sebanyak unit, data tematik tingkat sebanyak unit, data topik tingkat sebanyak unit, dan data sub topik tingkat sebanyak unit. yang diharapkan. rincian mengenai taksonomi rad kabupaten kulon progo sebagai berikut. tabel taksonomi referensi arsitektur data dan informasi rad referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik peningkatan tata kelola pemerintahan data statistik data yang memproses data sektoral urusan pemerintah tarikan bidang statistik daerah sektoral data kulon progo dalam angka data indeks pembangunan manusia data pdrb kabupaten data pengeluaran perkapita data analisis pertumbuhan ekonomi data analisis kesejahteraan sosial arsitektur dan peta rencana spe tahun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik data kearsipan data yang data arsip statis dan arsip mempresentasikan dinamis daerah pengelolaan kearsipan data simpul jaringan informasi kearsipan nasional data komunikasi data yang data informasi dan komunikasi dan informatika mempresentasikan publik pemerintah daerah layanan komunikasi dan data kelompok informasi pemerintahan berbasis masyarakat elektronik data kerjasama informasi dan komunikasi data indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik data aplikasi pemerintah daerah data jaringan intra pemerintah daerah data aset tik kabupaten kulon progo data sdm tik data wilayah blanksport data sarana dan prasarana telekomunikasi data persandian data yang data sarana prasarana persandian mempresentasikan data serangan layanan layanan keamanan elektronik pemerintah daerah informasi dan data sdm persandian persandian data perencanaan data yang data perencanaan dan pembangunan mempresentasikan pendanaan perencanaan, data konsistensi dokumen pengendalian, evaluasi rpm dan rkd dan pelaporan data analisis data dan informasi pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik dan sda, infrastruktur dan kewilayahan data hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah data kinerja daerah dan program prioritas data sinkronisasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia data sinkronisasi perencanaan bidang perekonomian dan sda sumber daya alam) data sinkronisasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan data penelitian data yang data inovasi daerah dan mempresentasikan data litbang yang dihasilkan pengembangan litbang kebijakan daerah data pendidikan pesan men pen data keuangan data yang opini bpk atas laporan keuangan mempresentasikan pemda pengelolaan keuangan, data ketepatan waktu penetapan pendapatan dan aset dan pertanggungjawaban apbd daerah data barang milik daerah data pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah data kontribusi pad terhadap apbd data data yang data pengelolaan manajemen hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik kompetensi dan data peningkatan kapasitas manajemen sdm aparatur aparatur data penilaian dan evaluasi kinerja aparatur data tingkat pelanggaran disiplin asn data layanan kepegawaian data sekretariat data yang data nilai sakit daerah mempresentasikan data nilai kpud koordinasi dan data kinerja spm urusan wajib pelaksanaan kebijakan data penerapan sop dan spip pemerintahan data produk hukum daerah data pengadaan barang dan jasa data nilai indeks reformasi birokrasi data standarisasi lpse data sekretariat data yang data peraturan daerah dan dprd mempresentasikan peraturan dprd pembentukan data pembahasan kebijakan peraturan daerah, anggaran pengawasan dan data pengawasan kapasitas dprd penyelenggaraan pemerintahan data peningkatan kapasitas dprd data penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat data inspektorat data yang data pengawasan internal mempresentasikan data pengawasan dengan tujuan pengawasan internal tertentu dan reformasi birokrasi data pendampingan dan asistensi dokumen kebijakan daerah data tindak lanjut atas temuan hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik pengawasan data kepatuhan lakon yang melapor data kecamatan data yang data koordinasi penyelenggaraan mempresentasikan tata kegiatan pemerintahan kelola pemerintahan tingkat kecamatan kecamatan dan desa data pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat data koordinasi kegiatan pemberdayaan desa data penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah data pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa data administrasi data yang data kepemilikan ktp elektronik kependudukan mempresentasikan data pencatatan sipil dan pencatatan administrasi data kependudukan dan sipil kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian pencatatan sipil database kependudukan data pengelolaan informasi administrasi kependudukan peningkatan ketentraman dan ketan kpo2) data data yang data penyelesaian pelanggaran ketenteraman, mempresentasikan ketertiban, ketentraman dan ketertiban umum penegakan produk keindahan) dan perlindungan hukum daerah, data penegakan peraturan masyarakat ketentraman dan daerah ketertiban data pemadaman dan pengendalian kebakaran data petugas pelindungan referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik mark untai data kesatuan data yang data partai politik dan lembaga bangsa dan politik mempresentasikan pendidikan dalam pendidikan, kesadaran kebangsaan etika dan budaya politik dan politik masyarakat data organisasi kemasyarakatan data penanganan konflik sosial data pengelolaan perbatasan peningkatan baya ing nomi desah kp03) data tenaga kerja data yang data tingkat pengangguran mempresentasikan terbuka kesempatan dan data pelatihan berdasarkan unit perluasan kesempatan kompetensi kerja data penempatan tenaga kerja data penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan data koperasi dan data yang data umkm daerah usaha kecil mempresentasikan data penilaian kesehatan menengah koperasi, usaha skala ksp usp koperasi mikro kecil dan data omzet usaha mikro, kecil menengah dan menengah data penanaman data yang data nilai realisasi investasi modal mempresentasikan data pengembangan sistem investasi daerah informasi penanaman modal data ikm pelayanan publik data layanan perizinan dan non perizinan data pangan data yang data diversifikasi pangan mempresentasikan data pencapaian target ketahanan dan konsumsi pangan keragaman konsumsi perkapita tahun sesuai dengan pangan angka kecukupan gizi referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik data kawasan rumah pangan lestari data pola pangan harapan pph) neraca bahan makanan data pertanian data yang data sarana pertanian mempresentasikan data kesehatan hewan dan produksi pertanian kesehatan masyarakat veteriner data kelompok tani data produksi padi data produksi jagung data produksi kedelai data produksi cabe data produksi kopi data produksi kakao data produksi kelapa data produksi tembakau data produksi ternak data populasi ternak data penyuluh dan kelompok tani data kelautan data yang data produksi perikanan dan perikanan mempresentasikan tangkap dan perikanan budidaya produksi kelautan dan data budidaya perikanan perikanan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya data nelayan kecil dalam daerah data tempat pelelangan ikan tpi) data pemberdayaan pemudi daya ikan kecil data pengolahan ikan data angka konsumsi ikan data pengawasan sumberdaya hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik kelautan dan perikanan empamapamana data data yang data sarana distribusi perdagangan mempresentasikan perdagangan sarana distribusi data pedagang kalima dan perdagangan dan usaha informal stabilisasi harga barang data metrologi legal, berupa kebutuhan pokok tera, tera ulang, dan pengawasan data data yang data jumlah industri dan perindustrian mempresentasikan kawasan industri pengembangan industri data jumlah industri kecil dan skala mikro kecil dan menengah yang dibina menengah data umkm yang menggunakan marketplace data transmigrasi pengembangan layanan data penempatan transmigran kan benda esecenggn ben nab oo) peningkatan aya dukung daya tampung undangan hidup data penataan data yang data dokumen rencana tata ruang mempresentasikan ruang wilayah rtrw) dan kebijakan dan rencana rinci tata ruang rrt) pengawasan penataan data pemanfaatan ruang ruang daerah data pengendalian pemanfaatan ruang daerah data kesesuaian pemanfaatan tata ruang data lingkungan data yang data ikh hidup mempresentasikan data indeks kualitas air pengendalian kualitas data indeks kualitas udara lingkungan hidup data tutupan lahan data pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup data pengawasan terhadap referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin plh diterbitkan oleh pemerintah daerah data penanganan persamaan data bank sampah data pertanahan data yang data sertifikat tanah milik mempresentasikan pemerintah penyediaan tanah untuk data sertifikat tanah milik kepentingan masyarakat pembangunan data kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan peningkatan pengembangan infrastruktur wilayah data pekerjaan data yang data sumber daya air sda) umum mempresentasikan data penyediaan air minum peningkatan data pengelolaan persamaan pembangunan data sistem air limbah infrastruktur wilayah domestik data bangunan gedung data pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten data pembangunan dan pemeliharaan jembatan data kondisi jalan kabupaten, provinsi dan nasional data embung data jasa konstruksi data daerah irigasi dan jaringan irigasi kondisi baik data perumahan data yang data kawasan permukiman rakyat dan mempresentasikan kumuh kawasan peningkatan data rumah tidak layak huni pemukiman pembangunan data prasarana, sarana, dan infrastruktur utilitas umum perumahan referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik p0malahan data data yang data perlengkapan jalan jalan perhubungan mempresentasikan kabupaten kota bidang lalu lintasan data terminal penumpang tipe angkutan jalan data pengujian berkala kendaraan bermotor data izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir data manajemen dan rekayasa lalu lintas data daerah rawan kecelakaan data kendaraan angkutan umum data retribusi terminal dan parkir peningkatan derajat kesehatan masyarakat data kesehatan data yang data angka harapan hidup mempresentasikan data fasilitas kesehatan dan bidang kesehatan sdm kesehatan data angka kematian ibu, bayi dan balita data cakupan kunjungan ibu hamil k4) data manajemen obat data rekam medis data jaminan kesehatan data imunisasi data penyakit menular dan tidak menular data akreditasi fasilitas kesehatan data sarana dan prasarana fasilitas kesehatan data ibu hamil data stunting hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik data posyandu aktif data desa siaga : data data yang data perkiraan pengendalian pengendalian mempresentasikan penduduk penduduk dan bidang keluarga data keluarga berencana aktif keluarga berencana dan keluarga data keluarga sejahtera berencana sejahtera peningkatan voyaging berwisata( kp07) data kebudayaan data yang data benda cagar budaya mempresentasikan data kesenian tradisional bidang kebudayaandan data desa budaya pelestarian kesenian data event budaya tradisional kelompok adat budaya yang dikembangkan data pariwisata data yang data jumlah kunjungan mempresentasikan wisatawan bidang pariwisata data sarana prasarana destinasi wisata data analisa pasar pariwisata data promosi event dan kerjasama promosi wisata data desa wisata data kelompok dan sdm sadar wisata data lama menginap wisatawan peringatan kelas dan pemerataan pendidikan data pendidikan data yang data pokok pendidikan mempresentasikan dapodik) bidang pendidikan data pupuk data sekolah data penerapan pendidikan karakter referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik data rata rata lama sekolah data angka harapan lama sekolah data angka partisipasi murni paud, smp data angka partisipasi kasar paud, smp data rasio guru dan murid data guru layak mengajar dan guru bersertifikasi data sarana gedung, ruang kelas dan laboratorium sekolah data akreditasi sekolah data siswa mendapat bantuan bos data sekolah sehat data angka putus sekolah data data yang data organisasi kepemudaan kepemudaan dan mempresentasikan data pembinaan, sarana olahraga bidang kepemudaan prasarana olahraga dan olahraga data olahraga prestasi data data yang data pengunjung perpustakaan perpustakaan mempresentasikan daerah per tahun bidang perpustakaan data jumlah perpustakaan sekolah desa kalurahan) data jumlah buku dan ebook oo) peningkatan pemberdayaan dan pelindungan soil masyarakat kp09) data data yang data jumlah perempuan dalam pemberdayaan mempresentasikan pemerintahan perempuan dan bidang pemberdayaan data hasil evaluasi perlindungan anak perempuan dan pengarusutamaan gender pug) perlindungan anak data jumlah kekerasan terhadap perempuan data lembaga penyedia layanan hun a31 referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik pemberdayaan perempuan data lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak data pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak data opd yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender ppg) indeks pembangunan gender ipg) indeks pemberdayaan gender idg) data sosial data yang data penduduk miskin mempresentasikan data jaminan sosial bidang sosial dataata penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) data perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial data persentase pks yang tertangani data kelembagaan kesejahteraan sosial data data yang data pengawasan pemberdayaan mempresentasikan penyelenggaraan administrasi masyarakat dan bidang pemberdayaan pemerintahan desa desa masyarakat dan desa data lembaga kemasyarakatan desa swasembada, swakarya, hun referensi deskripsi referensi arsitektur kode arsitektur data topik data sub topik swadaya data swadaya masyarakat data apb desa dan realisasinya data data yang data daerah rawan bencana penanggulangan mempresentasikan data desa tangguh bencana bencana bidang penanggulangan data kejadian bencana bencana referensi arsitektur layanan ral) pemahaman ral ral adalah sistemuntuk itu ral diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat.kaparatur negara (internal pemerintahan),arsitektur dan peta rencana spe tahun penerapan ral spe dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat user centric menuju penerapan society struktur ral struktur dari ral spe kabupaten kulon progo terdiri dari: domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan dalam domain layanan pemerintahan sebagai ral tingkat (pertama):referensi arsitektur layanan tingkat domain layanan) tingkat area layanan) tingkat kategori layanan) spe inst pusat padan 225m nan tingkat sub kategori layanan) gambar struktur referensi arsitektur layanan taksonomi ral ral daerah kabupaten kulon progo terdiri dari (dua) domain layanan tingkat dan (empat) area layanan tingkat (kedua). ral layanan tingkat terdiri dari layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan. ral tingkat terdiri dari layanan umum, informasi publik dan informasi tempat. selanjutnya kategori layanan pada tingkat sebanyak unit dan kategori layanan tingkat sub kategori layanan sebanyak unit arsitektur dan peta rencana spe tahun berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam ral, akan menjawab tujuan dan sasaran spe kabupaten kulon progo yaitu: layanan administrasi pemerintahan, layanan publik dan layanan bisnis. rincian mengenai taksonomi ral kabupaten kulon progo akan dijelaskan sebagai berikut. tabel taksonomi referensi arsitektur layanan spe (ral kode referensi arsitektur deskripsi referensi arsitektur danamon audition informasi kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi, antara lain berita tentang kulon progo baik dari media online nasional dan lokal, kliping media cetak lokal, media sosial dan website pemda komunikasi kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan komunikasi tentang lapor keluhan publik, penyampaian aspirasi kepada dprd pertanian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pertanian tentang info kios prodi, pelaku usaha pertanian, produk unggulan, agrowisata, harga harian komoditas kelembagaan petani, peta gis dan layanan pembuatan surat rekomendasi online. tenaga kerja kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan tenaga kerja tentang penempatan tenaga kerja, informasi lowongan kerja sesuai kompetensi, peningkatan kapasitas sdm tenaga kerja. perizinan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan tentang layanan publik cantik, layanan investasi kode referensi arsitektur deskripsi referensi arsitektur nine tumisan ss), sbg,) kesehatan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan tentang integrasi rujukan fasilitas kesehatan, rekam medis elektronik, elektronik pak jft, bumi yang terintegrasi dengan kartini sim kia) pendidikan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan tentang pendidikan karakter, learning, data pokok pendidikan dan ppdb online. pekerjaan umum kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pekerjaan umum tentang data gis pengelolaan jalan, irigasi dan infrastruktur lainnya. penataan ruang kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan penataan ruang tentang integrasi geospasial rtrw dengan peta tematik seluruh perangkat daerah perumahan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perumahan tentang pemetaan rth, sarana perumahan dan kawasan pemukiman. pariwisata kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pariwisata tentang info lokasi obyek wisata, layanan destinasi wisata, dan ticketing perdagangan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perdagangan tentang info harga komoditas, retribusi kios dan los kepemudaan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepemudaan tentang info kelembagaan, kegiatan dan wirausaha muda. kode referensi arsitektur deskripsi referensi arsitektur perpustakaan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perpustakaan tentang layanan peminjaman buku iblis), peminjaman buku elektronik kulonprogo dan kegiatan literasi lainnya. transportasi kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi tentang layanan sarana prasarana lla, parkir dan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor. lingkungan hidup kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan lingkungan hidup tentang kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan, pengelolaan bank sampah ketentraman dan kegiatan dalam rangka pemenuhan ketertiban kebutuhan pelayanan ketentraman dan masyarakat ketertiban tentang layanan pengaduan pelanggaran perda dan keamanan lingkungan operasikan usaha kegiatan dalam rangka pemenuhan kecil menengah kebutuhan pelayanan koperasi dan ukm tentang data umkm dan marketplace produk lokal dunia usaha layanan pembayaran secara virtual, kolaborasi infrastruktur spe dan info lokasi perbankan adonan kiministasi pemerintahan perencanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perencanaan tentang perencanaan, money dan sistem inovasi daerah keuangan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan keuangan tentang penganggaran, keuangan, akuntansi kode referensi arsitektur deskripsi referensi arsitektur pelaporan, barang milik daerah dan transaksi host host pajak daerah, retribusi daerah, kas daerah dengan bank kepegawaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepegawaian tentang profil asn, epp, presensi dan layanan asn. kearsipan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kearsipan tentang perbuatan secara elektronik surat ku), dan pengelolaan arsip dinamis kinerja pegawai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kinerja pegawai tentang skp akuntabilitas kegiatan dalam rangka pemenuhan kinerja kebutuhan pelayanan akuntabilitas kinerja tentang sakit kebijakan organisasi kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kebijakan organisasi tentang anja data dan informasi kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan data dan informasi tentang pengelolaan satu data secara elektronik manajemen spe kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan manajemen spe tentang manajemen re, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan spe kode referensi arsitektur deskripsi referensi arsitektur layanan terintegrasi kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan layanan terintegrasi tentang integrasi layanan publik berbasis nomor induk kependudukan dan layanan administrasi pemerintahan berbasis nomor induk pegawai lintas organisasi kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan lintas organisasi tentang koordinasi, integrasi, interoperabilitas dan kolaborasi pengembangan layanan untuk kemudahan kerjasama kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kerjasama baik antar perangkat daerah ataupun dengan pihak lain. dalam penyelenggaraan spe, pemerintah daerah melaksanakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. seiring dengan terpilihnya kabupaten kulon progo sebagai partisipan gerakan menuju smart city nasional pada tahun maka dilakukan sinkronisasi layanan spe dengan layanan smart city kabupaten kulon progo. smart city merupakan kota yang berdaya saing dan berbasis teknologi informasi didukung oleh tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance), peningkatan daya saing daerah cerdas (smart branding), sinergi pembangunan ekonomi cerdas (smart economy), masyarakat yang cerdas (smart society) dan dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup cerdas (smart living) dengan partisipasi cerdas dan pemeliharaan lingkungan (smart paham environment) smart city digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada warganya, sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan. selanjutnya wujud pengembangan layanan lebih lanjut dari spe dengan ruang lingkup aplikasi umum layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan instansi pusat dan pemerintah daerah ipad) diarahkan pada pengembangan smart governance. sedangkan aplikasi khusus dilakukan pada arah pengembangan konsep dimensi smart city lainnya yang mengarah pada pencapaian hasil (outcomes), yaitu: smart branding, smart economy, smart society, smart living, dan smart environmentkembali, kolaborasi dan konsolidasi dar: dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan: berbasis standar terbuka (open source): berkorelasi dengan ral, dan rad melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung rak. arsitektur dan peta rencana spe tahun struktur raa struktur dari raa spe kabupaten kulon progo: dan area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi spe dalam area aplikasi sesuai dengan masing masing domain aplikasinya sebagai raa tingkat (kedua). taksonomi raa raa daerah kabupaten kulon progo terdiri dari (dua) domain aplikasi tingkat dan (tiga) area tingkat raa daerah menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasirincian mengenai taksonomi raa spe kabupaten kulon progo sebagai berikut. tabel taksonomi referensi arsitektur aplikasi spe (raa kode referensi arsitektur deskripsi referensi arsitektur aplikasi umum aplikasi layanan aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan publik standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah pado untuk mendukung pelayanan publik secara terintegrasi, yakni: layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, dan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, cantik, oss dan layanan publik lainnya arsitektur dan peta rencana spe tahun kode referensi arsitektur deskripsi referensi arsitektur aplikasi administrasi aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan pemerintahan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh ipad untuk mendukung administrasi pemerintahan, yakni: layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan barang milik daerah, layanan pengawasan internal, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja pegawai. mama aplikasi misi tertentu aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh ipad tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan ipad lain,untuk mendukung misi tertentu. aplikasi fungsi aplikasi yang dibangun, dikembangkan, tertentu digunakan, dan dikelola oleh ipad tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi ipad lain. referensi arsitektur infrastruktur spe (rai) pemahaman raibeberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan rai adalah: taksonomi rai harus: memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama:truktur dari rai spe kabupaten kulon progoarsitektur dan peta rencana spe tahun taksonomi rai rai terdiri dari (tiga) domain tingkat dan (delapan) area tingkat rai menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur tikinfrastruktur spe (rai kode referensi arsitektur deskripsi referensi arsitektur kampus di). pusat data nasionalumum dari instansi pusat dan pemerintah daerah pusat data daerahlayanan publik daerah pusat komputaspusat kendalsetemimegas( jaringan intra jaringan tertutup yang menghubungkan pemerintah antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem organisasi sistem penghubung sistem layanan komunikasi untuk interaksi layanan pemerintah antar aplikasi dalam pertukaran data ben kerangka perangkat keras dan perangkat lunak yang infrastruktur dan digunakan lingkungan kerja yang aplikasi mendukung aplikasi kode referensi arsitektur deskripsi referensi arsitektur komputasi awan lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi dan juga menjadi acuan bagi ipadkabupaten kulon progo, sebagai rak tingkat (pertama):arsitektur dan peta rencana spe tahun taksonomi rakkeamanan spe (rak kode referensi arsitektur deskripsi referensi arsitektur sandar keamanan oi) standar teknis dan standar atau peraturan pemerintah dan prosedur keamanan spe peraturan daerah yang digunakan untuk penerapan keamanan spe. standar keamanan standar internasional yang digunakan internasional sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan spe. regulasi lainnya peraturan pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan spe, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan spe. pencarian keamanan kesadaran keamanan bentuk kegiatan ipad untuk spe meningkatkan kesadaran keamanan spe kerentanan keamanan bentuk kegiatan ipad untuk spe mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan spe. peningkatan keamanan bentuk kegiatan ipad untuk spe meningkatkan keamanan spe. penanganan insiden bentuk kegiatan ipad untuk memang memtmanan amami medan kemanan spb ketan keamanan d3) kelaikan keamanan uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi aplikasi umum umum yangaplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. kelaikan keamanan uji kelaikan keamanan terhadap infrastruktur spe infrastruktur spe nasional yang nasionalinfrastruktur spe nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. keterkaitan antar referensi arsitektur spe arsitektur spe kabupaten kulon progo terdapat (enam) domain referensi arsitektur yang mempunyai saling keterkaitan yang erat. keterkaitan antar referensi arsitektur mulai dari domain proses bisnis, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya akan memiliki data dan informasi didalamnya. dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan. layanan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan pada infrastruktur tik berbagi pakai yang handal dan aman. domain arsitektur layanan domain arsitektur aplikasi ng domain domain arsitektur domain arsitektur data arsitektur dan informasi keamanan proses bisnis gambar keterkaitan antar referensi arsitektur spe pemetaan entitas akan menghasilkan sebuah peta arsitektur spe yang menyeluruh. ini akan memberikan peluang untuk melihat adanya duplikasi fungsi yang tidak diperlukan. dengan meminimalkan duplikasi yang ada akan mengurangi terjadinya pemborosan pembiayaan secara signifikan. karena cakupan yang menyeluruh, maka arsitektur spe akan dapat mempermudah pendefinisian proses bisnis baru, penyederhanaan proses bisnis, pembentukan layanan yang inovatif, efisiensi penggunaan infrastruktur dengan berbagi pakai, efisiensi pengembangan aplikasi yang diperlukan, peningkatan kredibilitas pemerintah dengan informasi yang akurat dan terpercaya, dan lainnya. arsitektur dan peta rencana spe tahun domain arsitektur spe daerah domain arsitektur proses bisnis substansi domain arsitektur proses bisnis dengan ditetapkannya perpres spe,domain arsitektur proses bisnis dalam spe memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penyediaan layanan pemerintah terintegrasi melalui penerapan aplikasi spe, infrastruktur tik berbagi pakai, dan keamanan spe. perpres speujuan sasaran hari basasnaban pap makro (impact outcome) #. g28, g2c, g2g, g2e tim koordinasi spe nasional arsitektur spe nasional peta rencana spe nasional transformasi digital layanan digital output implementasi) meso pemerintah terintegrasi tim koordinasi sse ppd arsitektur spn ipad approach peta rencana some ipad hasil transformasi sasa rena pat mikro gambar strategi penyediaan layanan pemerintah terintegrasi arsitektur dan peta rencana spe tahun penggunaan domain arsitektur proses bisnis dalam domain arsitektur proses bisnis urusan pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintahan diklasifikasikan menurut model referensi proses bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. dengan adanya hubungan domain arsitektur proses bisnis ini dengan domain arsitektur lainya dalam spe, kita dapat menarik informasi informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan. domain arsitektur data dan informasi substansi domain arsitektur data dan informasi pelaksanaan spe daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dengan ipad. untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya dalam membangun tersedianya data dan informasi ini.sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data yang sudah ditetapkan sebelumnya. penggunaan domain arsitektur data dan informasiataupun layanan ataupun data yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip pada sesuai dengan perpres satu data indonesia sdi). arsitektur dan peta rencana spe a51 tahun data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh ipad dan daerah yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan atau pihak lain. korelasi domain arsitektur data dan informasi dengan domain lainnyatersebut dan domain arsitektur infrastruktur mana diklasifikasikan pada media penyimpan data. portal satu data daerahserta portal data nasional ditujukan untuk mendukung kebijakan satu data indonesia. pemerintah terintegrasi domain arsitektur aplikasi aplikasi umum) keterangan: kecerdasan artifisial pemerintah: sini akan ane aan reaksi dn. . jali men pia. ama gambar kerangka portal data nasional yang terintegrasi dengan portal data daerah arsitektur dan peta rencana spe tahun domain arsitektur layanan substansi domain arsitektur layanan domain arsitektur layanan disusun untuk dapat memetakan kegiatan proyekdihindari. penggunaan domain arsitektur layanan dengan sekian banyak ragam layanan yang dihasilkan pemerintah kabupaten kulon progo, perlu dilakukan pengelompokan ataupun klasifikasi yang benar. baik dalam hal menghilangkan duplikasi, berbagi pakai layanan yang ada antar opd, hingga inovasi layanan baru. tematik layanan pemerintah layanan publik spi government oil gi) no, tahun eaneerboitrasolkersenilenai ppi standar pelayanan minimal digital transformation nitettraman, ketertiban umur, dan standar yang pelayanan purtagunga minimal ros cpt nanya besaran tahun lea aekahketrasi perpenirde cipta kerja cela keurtatitan opera tahun tab tenaga amanat owanwenean. pemerintah daerah apa menenggak sama @doi peng barang anal gambar pola tematik layanan pemerintah pengguna spe adalah ipad,layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan (benefits) untuk para penggunanya g2g, g2e, g2c, dan g2b). arsitektur dan peta rencana spe tahun domain arsitektur aplikasi substansi domain arsitektur aplikasi untuk membangun konsep arsitektur aplikasi spe terdapat beberapa komponen, yaitu aplikasi umum layanan publik: aplikasi umum administrasi pemerintahan: aplikasi khusus fungsi tertentu aplikasi khusus misi tertentu faktor faktor yang berpengaruh dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi yang dapat berbagi pakai dan efisien, yaitu: adanya keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi dan optimalisasi layanan pada ipad dengan pemerintah daerah, ketaatan terhadap tujuan pembangunan dan layanan pemerintah, dan standarisasi teknologi, lisensi, kode terbuka, dan proses (delivery). domain arsitektur aplikasi aplikasi umum domain domain arsitektur aplikasi khusus arsitektur keamanan proses bisnis aplikasi khusus aplikasi khusus gambar arsitektur spe pada domain aplikasi arsitektur dan peta rencana spe tahun domain arsitektur infrastruktur subtansi domain arsitektur infrastruktur arsitektur infrastruktur spe daerah. berikut ini merupakan faktor faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: pusat komputasi dan data terpusat: kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan, penggunaan teknologi virtualisasi: pemanfaatan aset tik hardware software network) secara optimal: kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional: dukungan terkait media jaringan yang beragam: ipad dan perangkat daerah sebagai pemakai: dan kerangka infrastruktur tik dan aplikasi pemerintah. domain arsitektur infrastruktur arsitektur arsitektur gambar arsitektur spe domain infrastruktur arsitektur dan peta rencana spe tahun domain arsitektur keamanan substansi domain arsitektur keamanan domain arsitektur keamanan adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. dalam kerangka kerja arsitektur spe, keberadaan domain arsitektur keamanan berbeda dengan domain arsitektur lainnya. keamanankeberadaan domain arsitektur keamanan digambarkan dalam bentuk vertikal melintasi semua domain arsitektur lainnya secara horizontal sebagai berikut. domain keamanan domain arsitektur aplikasi standar domain arsitektur data dan informasi arsitektur proses bisnis keamanan kelaikan gambar keterkaitan keamanan pada kerangka kerja spe arsitektur dan peta rencana spe tahun bab peta rencana arahan strategis spe pengembangan spe kabupaten kulon progo harus terarah untuk mencapai visi spe yang sudah didefinisikan melalui misi misi spe yang akan dijalankan. arah strategis pengembangan spe kabupaten kulon progo mengadopsi dari visi spe nasional melalui konsep konsep unsur spe yang terintegrasi dengan program prioritas daerah pada jangka menengah daerah. berangkat dari permasalahan yang dihadapi dalam implementasi spe, maka ditetapkan usulan program jangka menengah tahun sebagai berikut: tabel permasalahan program kegiatan spe tahun kegiatan rumusan masalah deskripsi kegiatan penerapan belum integrasinya seluruh perangkat daerah yang arsitektur spe kebijakan arsitektur spe menjalankan urusan daerah dengan rpm dan perencanaan melibatkan rkd semua program dan kegiatan pengembangan layanan dan infrastruktur teknologi informasi dalam proses penganggaran penguatan belum semua tim koordinasi peningkatan intensitas kapasitas tim memahami arsitektur dan koordinasi dan evaluasi koordinasi spe evaluasi spe internal secara berkala penguatan belum semua kebijakan layanan penyusunan standar dan wae drmynnose kon kegiatan rumusan masalah deskripsi kegiatan spe berupa transfer knowledge dan dan manajemen resiko evaluasi penerapan audit tik internal belum dapat audit api kolaborasi kebijakan spe dilaksanakan karena dengan jft prom dan keterbatasan auditor tik audit eksternal latik survei penggunaan survey kepuasan layanan sudah integrasi survey layanan spe dilaksanakan masing masing publik unit layanan, belum terintegrasi portal pelayanan belum tersedia dokumen proses penyusunan proses bisnis publik yang bisnis integrasi pelayanan dan pengembangan terintegrasi publik, portal rintisan integrasi integrasi pelayanan publik sudah ada yaitu: jendela pada semua layanan perangkat daerah desa kalurahan kurang bisa pengembangan smart memanfaatkan kemajuan village melalui penerapan teknologi dalam peningkatan sistem informasi desa kualitas pelayanan publik dan sid), yang berisi: konsep pengembangan potensi layanan kependudukan ekonomi desa warga berbasis nik dan pengembangan, informasi terkini desa, dan pemasaran produk desa rendahnya pengelolaan kualitas pengembangan layanan pemasaran produk unggulan tourism dan marketplace daerah belum terintegrasinya kanal integrasi layanan ppdb layanan pendidikan elearning online, elearning online offline, pemilik dan administrasi siswa kegiatan rumusan masalah deskripsi kegiatan layanan kesehatan rujukan database rekam medis berjenjang dari puskesmas secara elektronik rsud portal pelayanan belum terintegrasinya layanan usulan perbaikan integrasi administrasi perencanaan, penganggaran sid dengan aplikasi pemerintahan yang dengan pengelolaan keuangan, lainnya dengan terintegrasi pengadaan barang dan jasa, penyediaan api akuntabilitas kinerja dan application programming pemantauan evaluasi interface) integrasi kepegawaian: aplikasi pembuatan email asn simasneg dengan sapi bkn go.id, penyediaan api belum terlaksana application programming interface) integrasi kearsipan: aplikasi penyediaan api surat dengan srikandi anri application programming belum terlaksana interface) integrasi pengaduan publik: penyediaan api lapor dengan lapor.go.id application programming belum terlaksana interface) portal pelayanan administrasi penyempurnaan dan pemerintahan baru tahap pengembangan kantor rintisan kantor surat ku, absensi, tpp, skp dll) penyelenggara manajemen layanan belum penyusunan manajemen manajemen terdokumentasi layanan spe layanan penyediaan pusat pusat data nasional belum optimalisasi standar data tersedia layanan yang memadai, operasional dan untuk aplikasi lokal keamanan pusat data menggunakan pusat data daerah kegiatan rumusan masalah deskripsi kegiatan paman penyediaan belum semua perangkat daerah pembangunan jaringan jaringan menggunakan jaringan intra pita sampai seluruh intra pemerintah lebar fo), masih kecamatan kapanewon kecamatan kapanewon dan dan nas secara nas yang belum tersambung bertahap masih banyaknya wilayah pengembangan blanksport terutama daerah program smart village pegunungan melalui pemerintah desa kalurahan menyediakan infrastruktur sampai padukuhan. bum desa untuk pengembangan ekonomi lokal desa dan penyediaan infrastruktur internet murah bagi masyarakat penyediaan sistem masih rendahnya pemanfaatan pengembangan penghubung government service bus untuk optimalisasi gsb layanan jembatan integrasi antar aplikasi pemerintah penyediaan akses masih banyaknya area blank pengembangan layanan berkualitas sport terutama wilayah wifi publik area publik terhadap pegunungan dan kantor layanan spe desa kalurahan pengembangan masih terbatasnya kapasitas penyediaan storage, layanan berbasis layanan location hosting keamanan dan berbagi pakai aplikasi, cloud service dan government service bus repository aplikasi umum untuk jembatan integrasi kegiatan rumusan masalah deskripsi kegiatan ergannsansi pusat anrapitai pembangunan banyaknya data yang tidak |a. mengintegrasikan data portal data terintegrasi dan tidak bisa sektoral, mulai dari dilihat secara realtime pengambilan, pengolahan data dan akses olahan data pengembangan layanan data sektoral berbasis geospasial pembangunan belum diterapkan sistem pengembangan standar sistem keamanan keamanan informasi pada pusat layanan keamanan informasi data, jaringan intra dan aplikasi informasi sesuai standar pemerintah daerah iso pengembangan belum tersedia perangkat penerapan sarana teknologi sensor lingkungan, bencana dan prasarana dan layanan kecerdasan buatan integrasi data pengambilan terintegrasi melalui untuk pengambilan kebijakan dashboard dalam keputusan yang command center cepat dan akurat promosi literasi rendahnya kualitas komunikasi |a. peningkatan kapasitas spe antar pemangku kepentingan kelompok informasi spe masyarakat masyarakat dengan pelatihan dan sosialisasi digitalisasi media informasi via sms broadcast, media sosial, portal web, videotron, dll peningkatan kebutuhan tenaga tik yang melakukan sertifikasi tik meet nam raya kegiatan rumusan masalah deskripsi kegiatan penyelenggaraan komponennya sdm pada bidang tertentu pranata spe tik komputer pada perangkat daerah pembangunan rendahnya kontribusi pembentukan forum forum kolaborasi pemangku kepentingan (stake kolaborasi dari dunia spe antara holders) dalam pengembangan usaha, tokoh masyarakat pemerintah layanan spe dan perguruan tinggi dengan non pemerintah peta rencana spe dalam subbab ini dipaparkan konsolidasi hasil analisis kesenjangan arsitektur untuk mengidentifikasi potensial solusi pengembangan yang nantinya akan direalisasikan dalam bentuk implementasi portofolio dan program spe. inisiatif potensial tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan prioritas pengembangan hingga penetapan peta rencana spe.. secara garis besar peta rencana strategis spe nasional:untuk itu peta rencana strategis spe kabupaten kulon progo sampai dengan akhir masa pembangunan jangka menengah tahun difokuskan pada penguatan tata kelola spe, sebagian infrastruktur spe dan percepatan penerapan seluruh layanan spe. sedangkan pada pembangunan jangka paham menengah kabupaten kulon progo pada masa jabatan tahun diarahkan untuk peningkatan kualitas review, evaluasi dan tindak lanjut layanan spe yang responsif dan adaptif. identifikasi inisiatif stategis spe identifikasi inisiatif strategis spe dilakukan dengan cara melakukan konsolidasi dari hasil analisis kesenjangan dalam (empat) pilar yang menjadi arah kebijakan dan strategi penerapan spe yang telah dipaparkan identifikasi permasalahannya sebelumnya, yaitu: tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumberdaya manusia spe. keenam pilar tersebut menjadi portofolio pengembangan spe lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo yang akan diturunkan dalam sembilan belas) inisiatif strategis melalui program dan kegiatan spe. hasil konsolidasi analisis kesenjangan spe pemerintah kabupaten kulon progo sebagai berikut: tabel hasil konsolidasi analisis kesenjangan spe kode program pengembangan spe pembangunan arsitektur spetik1 penyediaan pusat data tik2 penyediaan jaringan intra pemerintah tik3 penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah tik4 penyediaan akses berkualitas terhadap layanan pemerintah arsitektur dan peta rencana spe tahun kode program pengembangan spe tik5 pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai tik6e pembangunan portal data tik7 pembangunan sistem keamanan informasi tik8 pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat sdm1 promosi literasi spe sdm2 peningkatan kapasitas asn penyelenggaraan spe sdm3 pembangunan forum kolaborasi spe antara pemerintah dengan non pemerintah prioritas program spe hasil konsolidasi analisis kesenjangan spe lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo, kemudian dianalisis untuk mendapatkan prioritas yang nantinya akan menentukan peta rencana pengembangan spe pemerintah kabupaten kulon progo dari tahun analisis prioritas dilakukan berdasarkan pada perpres nomor tahun tentang spe, arsitektur nasional spe dan program prioritas rpm kabupaten kulon progo tahun berdasarkan analisis prioritas yang telah dilakukan, akhirnya diperoleh peta rencana pengembangan spe lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo sebagai berikut: arsitektur dan peta rencana spe tahun ka) kej ica lao m s sim cin nai ka) rs: idols|a ke) sia|c c|c sis da sekresi sls pel jar ela ej|s|v lio infos mu) sis sio diesel lal ks) six v|o sis sis si8ie gum sos eox a a (en) (en) (en) le) (en) ke) kn. penta cun ani tea swe bra kel ko) (as) caci tolu kd) jas sci c|o sin e|v sis0|c lca laos kasi selesai ke) c|c c| sig sis o|. suc ncc3 cis|x xin cik dioc cioorscie ala sis hui o|sis alo elit alun e|u alc|v possesses93s3 vols|x si|imo|x sala ke) (an) ani oo. (an) yo) nd) kel) caps (se ons (og ks) . |s isu) leo) 3ic leo) (2xja elu ela ' n o|o tai te te te te te te fang nn |.s kej o|o kej kej ag na: ulun ka) a10 a10 fa) (en) (en) (en) fs) pari ke) fe) cs) kei vucic acc ke) sis s|$ ke) 5size locale(n sz2|s2|g |us spesific ht cic lo(selalu cctv2lwu ( o|ls a|vlo|cic disasar 5sic|c vi|& elelelu sic idul ulo lluleolu 5s|olu v|c xaixlolas siunjalja|a13 s(close'c sis 8disisi eisisisis| ala s2 wci s|a mulu|u|u slulululu|$ sai so|g rels ala eee ola eic2a olo yi sio ela w lo ulelojeloxalejojejola b| sie gisisisic cicsicsicis n|s sis using sisisisis sisisisis|s si sisa ita s5ss ssi bisa oha te) (an kt) tentu) leo) is) ket) cola s|c sic cic nlc pena s|. sio uu u|u g|v elc elc ulu ulu ala paolo ku) ho) ke) ke) fe) ol|o jelas jelelsei (es |esse|s e|e e|ele ar: ele (elelelele jai apananak: kel (en) n|u ku) c|c singalana c|c cvlolelc (va sis sis sisi (8s lajssslis ix kol sulu ola (mximwms ol. lls egi (sis laa si. signals| rani s|classis sloss|siz a|c als (elvis isi? (ea siswa|c (2g kei (similis|a (sis o|o|.oic ssi sis|s|p les |lasi2 s|s|s ani tel sila slesislag|. | ccc m|x sis issisjosgs eksis (s3 (eksis eksis (tera sar a2lee| sss |sla| ass sisi|ss soal len sis 2sisi ss|s saus kalau ps2 kuala an. nan ko) leto) ser tmc kas) ke) al ia) foto) ocu kan (ss ses penutup rencana induk spe kabupaten kulon progo tahun ini merupakan dokumen yang menjabarkan kondisi, permasalahan, dan rencana program prioritas yang akan dicapai dalam rangka pengembangan layanan pemerintahan dan layanan publik yang akan dijalankan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kulon progo tahun dan rencana pembangunan jangka panjang ipjp) kabupaten kulon progo tahun untuk menjaga kesinambungan pengembangan spe, maka dokumen ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kinerja (program dan kegiatan) secara bertahap dengan jangka tahun sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. implementasi penerapan spe akan memerlukan monitoring dan evaluasi berkala agar lebih terarah dan berkelanjutan wates, juni bupati kulon progo cap ttd sutedjo man trap sesuai dengan aslinya fex kepala bagan hukum setda kabupaten kulon progo, kerana teja cara relai:petak tersier adalah bagian dari daerah irigasi yang mendapat air irigasi dari satu bangunan sadap tersier dan dilayani oleh satu jaringandinas adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tugas bidang pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewena:: daerah irigasi kalibawang sebagai pelaksana tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan dikerjasamakan dengan dinas, daerah irigasi salondalam kondisi tertentu apabila diperlukan kematian saluran induk kalibawang terlebih dahulu diadakan koordinasi dan pemberitahuan dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya. pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi masing masing petak tersier wilayah kejuruan gp3a daerah irigasi kalibawang, daerah irigasi salon,:daerah irigasi kalibawang dan salosri mulyo, p3a bangun tirto, p3a purworejo, p3a kandegrejo, p3a bulurejo, p3a buluseblo, p3a sewurejo, p3a pranala, p3a tirtomartani, p3a tirtomargonongasih barat p3a kontak makmur, p3a nguoi makmur:diperbolehkandan waktupersyaratan pemberian air pada saat mtpalawija sayuran pelayanan air irigasi dapat diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan kebutuhan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh p3a yang diketahui oleh gp3a dan pemerintah kalurahan kepada pengelola irigasioleh dinas berupa: surat peringatan sampai dengan paling banyak dan pemanfaatan air irigasi lainnya, mengikuti pengaturan pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi pada masing masing daerah irigasi dengan melaksanakan koordinasi mempertimbangkan ketersediaan air irigasidengan penggalian atau cara lainnya, sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda kabupaten kulon progo, mean kena keep mulai, s.h., hum. mp0kualifikasi jabatan tenaga kontrak kategori bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan tenaga kontrak pada perangkat daerah bupati nomor tahun tentang pengelolaan tenaga kontrak pada pemerintah daerah: peraturan bupati kulon progo nomor tahun tentang kualifikasi jabatan tenaga kontrak kategoribeberapa ketentuan dalam berita daerah kabupaten kulon progo tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan dalam lampiran huruf angka (duaangka (dua), angka (empat), angka (tujuh), angka (sembilan), dan angka (sebelasan id) tri $$$ hai ha: rasi get diri nan hina e33 man ke im) en: inn $3s$e esc gs38 cs$t es3255 sets| s8 ass syst $$s3s33 sala tiri spb tea 3g. kata) ella bal el. |a|s isl gl. bei s3| |a |s| lai pas i|g |s|a s|s|s$ |s| #|eis s2|s|s |s3|s #ls h asli lea h ls tas le) rasi (an sala et) t:! shalislal #lal i.| isis lil. lal e : #|$ ml) #ksk isipenebangan pohon pelindung dan ataupemindahan taman dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kulon progo, menimbang: bahwa dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu melakukan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari kerusakan pohon pelindung dan atau pemindahan taman, diperlukan adanyaebangan pohon pelindung dan atau pemindahan tndalian pencemaran udar, menetapkan peraturan bupati tentang izin penebangan pohon pelindung dan atau pemindahan taman. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan merusak pohon atau taman adalah membuat keadaan tidak utuh sempurna seperti semula yang diakibatkan oleh penebangan, pemotongan, pemangkasan, memantik memacu, penggusuran, pengalihan dan atau mencemari dengan pembuangan penyiraman bahan bahan yang mengandung kimia, baik organik maupun anorganik, yang mengakibatkan kerusakan dan kematian pohon atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. pohon pelindung adalah semua pohon yang ditanam pada lokasi jalur hijau, daerah milik jalan, hutan kota, taman kota, lingkungan perkantoran, pusat perdagangan, lokasi pendidikan, taman hiburan dan rekreasi, tempat olahraga, dan taman pemakaman yang berfungsi sebagai paru paru kota. taman adalah suatu tempat atau lokasi yang ditanami dengan bermacam jenis pohon hias dan bunga bungaan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, badan usaha swasta dan atau masyarakat. hutan kota adalah lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pemanfaatan tata ruang dan tata guna tanah sebagai hutan kota yang ditanami dengan berbagai jenis pohon yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya. badan adalah perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang berperan serta dalam menunjang kegiatan penghijauan dan memperindah kota dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. kawasan adalah suatu wilayah yang ditetapkan sebagai tempat penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung. izin adalah keputusan yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai wujud persetujuan atas permohonan masyarakat badan untuk menebang pohon dan atau memindah taman. pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin penebangan pohon pelindung dan atau pemindahan taman. dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan pemukiman yang selanjutnya disingkat dpupkp adalah dpupkp kabupaten kulon progo. dinas lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat dlh adalah dlruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur mengenai: izin penebangan pohon pelindung, dan atau pemindahan taman yang dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah. bab iii maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi orang atau badan yang akan mengajukan izin penebangan pohon pelindung dan atau pemindahan taman. tujuan disusunnya peraturan bupati ini yaitu untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan atau taman yang dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika. bab ketentuan perizinan setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan penebangan pohon pelindung dan atau memindah taman pada tanah jalan yang dimiliki, dikuasai dan atau dikelola oleh pemerintah daerah harus mendapat izin dari perangkat daerah sesuai kewenangannya. selain harus mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada penebangan pohon dan atau pemindahan taman terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari dlh. kegiatan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh setiap orang atau badan harus mendapatkan izin dari perangkat daerah sesuai kewenangannya. permohonan izin penebangan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengajukan surat permohonan penebangan pohon pelindung dengan dihampiri: kartu identitas pemohon, rencana kegiatan, denah lokasi pohon pelindung yang dimohon, jumlah pohon yang dimohonkan, dan surat pernyataan kesanggupan menanam pohon. permohonan izin pemindahan taman sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pemindahan taman dengan dihampiri: kartu identitas pemohon, rencana kegiatan, luas taman yang dimohonkan, surat pernyataan kesanggupan membangun taman yang dipindah, dan denah lokasi taman yang dimohon dan taman pengganti. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan yaitu: pemotongan penebangan pohon untuk kepentingan umum yang dilakukan pemerintah daerah: dan kegiatan pemeliharaan dan atau perawatan terhadap pohon berupa pemangkasan atau pengurangan dahan ranting oleh dpupkp. terhadap pemotongan penebangan pohon untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf wajib diikuti dengan penanaman pohon pengganti. izin sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut: pohon dan atau taman mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar, dan atau lokasi atau sekitar pohon yang ditebang dan atau taman yang dipindah akan didirikan suatu bangunan atau akan dibuat jalan masuk (in gang) untuk keperluan pemerintah, badan atau perorangan. bab pemanfaatan setiap pohon pelindung yang berada dirias jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah wajib diberikan tanda oleh perangkat daerah yang mempunyai kewenangan bidang aset. tanda sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sebagai identitas pohon sebagai aset milik pemerintah daerah. kayu hasil penebangan pohon menjadi aset pemerintah daerah. kayu hasil penebangan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hanya untuk keperluan sosial atau keagamaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. bab penanaman dan pembangunan taman setiap orang badan dapat melakukan penanaman pohon pelindung dengan berkoordinasi dengan dlh. badan dapat melakukan pembangunan taman dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pertamanan. bab vii ketentuan penebangan pohon pelindung dan pemindahan taman pohon pelindung yang dapat dilakukan penebangan sebagaimana dimaksud dalam memenuhi kriteria sebagai berikut: sudah tua dan atau meranggas, telah mati, cc. membahayakan pengguna jalan, menghalangi kendaraan masuk, dan atau mengganggu atau membahayakan keselamatan umum. penebangan pohon yang berada ruang milik jalan remaja) atau ruang manfaat jalan remaja) harus mendapatkan izin dari dpupkp sesuai kewenangannya dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari dlh. terhadap pohon milik masyarakat yang berada diluar remaja karena kondisinya yang membahayakan dan atau mengganggu kepentingan keselamatan umum, pemerintah daerah dapat melakukan penebangan. kondisi taman yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam memenuhi kriteria sebagai berikut mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar, mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, dan atau akan didirikan suatu bangunan dan atau jalan masuk (in gang) untuk keperluan pemerintah, badan atau perorangan. contoh gambar remaja, remaja dan bagian bagihak dan kewajiban setiap pemilik izin berhak: mendapatkan pelayanan penebangan pohon pelindung dari dpupkp setelah mendapatkan rekomendasi dari dlh dalam hal pohon berada remaja atau remaja, dan melakukan pemindahan taman sesuai izin yang dimiliki. setiap pemilik izin wajib: melaksanakan penanaman pohon pengganti atas pohon pelindung yang ditebang paling lambat (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan kepala perangkat daerah sesuai kewenangannya, melaksanakan pembangunan taman sebagai pengganti taman yang dipindah, untuk dibangun kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya paling lambat (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan, mempertahankan dan mengembalikan fungsi pohon melalui penyediaan ruang terbuka hijau pada lahan miliknya, dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah sesuai kewenangannya apabila akan melakukan penebangan pohon pelindung. penanaman pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ditentukan sebagai berikut: penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter kurang dari (tiga puluh sentimeter) jumlah penanaman pohon pengganti paling kurang sebanyak (dua) pohon dengan ketinggian paling kurang (seratus lima puluh sentimeter), dan penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter (tiga puluh sentimeter) atau lebih, jumlah penanaman pohon pengganti paling kurang sebanyak (tiga) pohon dengan ketinggian paling kurang (seratus lima puluh sentimeter). penanaman pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada sekitar lokasi pohon pelindung yang ditebang apabila memungkinkan atau ditempat lain dengan berkoordinasi dengan dpupkp. bab ketentuan lain lain izin dinyatakan tidak berlaku apabila: pemilik izin tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan tertulis, izin dikeluarkan atas data yang tidak benar dipalsukan oleh pemohon, dan atau cc. permintaan pemilik izin. kepala perangkat daerah sesuai kewenangannya mengeluarkan keputusan tidakpenebangan pohon pelindung dan atau pemindahan taman. tah data nga ke) i ran . tai a.a izo2 yana ban bo) esl ,5m ta ennes naungan h4) as. sennanaannennnnennne mnnmnnnnnnnngnnnnnnnnmnnnnnn tani wates, januardengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kulon progo, menimbang bahwa berdasarkan surat dari k.h.p. wahonosartokriyo karaton ngayogyakarta nomor: w&k vii hal: revisi surat rekomendasi w&k vii tanah kas desa pengasih untuk taman budaya kulon progo, tanggal agustus permohonan pemerintah daerah kepada kasultanan, tanah hak milik kasultanan atas tanah tersebut berdiri bangunan taman budaya kulon progo dikabulkan dengan syarat pemerintah daerah harus menyediakan tanah pengganti seluas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa tanah pengganti yang telah selesai dilakukan proses pengalamannya serta telah menjadi barang milik daerah, sehingga agar dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah perlu optimalisasi pemanfaatannya, bahwa bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, bahwa pelaksanaan pengadaan tanah pengganti tanah taman budaya kulon progo telah selesai dilaksanakan dan agar tanah tersebut dapat dikelola, berdayaguna dan berhasilguna,. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:taman budaya kulon progo adalah bangunan yang berdiri atas tanah kalurahan pengasih yang mempunyai fungsi utama sebagai area yang mewadahi kegiatan kesenian dan kebudayaan. kapanewon adalah kapanewon pengasih. kalurahan adalah kalurahan pengasih. dinas kebudayaan kundra kebudayaan) yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas kebudayaan kundra kebudayaan) kabupatennah taman budaya kulon progo tanah kalurahan pengasih yang sudah disertifikatkan hak pakai atas tanah negara luas keseluruhan sebesar (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas meter persegi). sebagian tanah kalurahan pengasih sebagaimana dimaksud pada dimanfaatkan untuk taman budaya kulon progo dengan luas (empat puluh dua ribu lima ratus meter persegi). tanah taman budaya kulon progo sebagaimana dimaksud pada telah dilakukan penilaian oleh penilai yaitu rp. (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). bab iii pengadaan tanah pengadaan tanah pengganti tanah taman budaya kulon progo merupakan pengadaan tanah sebagai syarat untuk mengganti tanah kalurahan pengasih yang digunakan untuk taman budaya kulon progo sebagaimana yang diamanatkan oleh kraton ngayogyakarta. alokasi anggaran untuk pengadaan tanah pengganti tanah taman budaya kulon progo sebesar rp77. (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). realisasi anggaran untuk pelaksanaan pengadaan tanah pengganti tanah taman budaya kulon progo sebagaimana dimaksud pada yaitu sebesar rp. (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus juta empat ratus ribu rupiah) memperoleh. sebagaimana dimaksud pada dilakukan penilaian oleh penilai sebesar rp. (seratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). rincian bidang tanah, keluasan, nilai, dan letak tanah hasil pengadaan tanah pengganti tanah taman budaya kulon prognah pengganti tanah pengganti merupakan tanah yang disiapkan dicadangkan untuk pengganti tanah kalurahan pengasih yang dilepas untuk pembangunan taman budaya kulon progo. tanah pengganti yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud senilai dengan tanah kalurahan pengasih yang dilepas. rincian bidang tanah, keluasan, nilai dan letak tanah pengganti ditetapkan dengan keputusan bupati. bab kelebihan tanah hasil pengadaan kelebihan tanah hasil pengadaan tanah pengganti tanah taman budaya kulon progo yang disiapkan dicadangkan untuk penggantian tanah kalurahan pengasih digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah. kelebihan tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada setelah proses pensertifikatan selesai dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi asset. rincian bidang tanah, keluasan, nilai, dan letak tanah pengganti tanah taman budaya kulon progo dimaksud dan akan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pendaftaran tanah dan tanah hasil pengadaan untuk menjamin kepastian hukum status kepemilikan tanah hasil pengadaan dilakukan proses pendaftaran tanah untuk peralihan hak menjadi atas nama pemerintah kabupaten kulon progo. proses peralihan hak tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas kebudayaan kundra kebudayaan) selaku pengguna barang. setelah proses peralihan hak sebagaimana dimaksud pada selesai, maka hasil pengadaan tanah diserahkan kepada sekretaris daerah kabupaten kulon progo selaku pengelola barang milik daerah. tanah hasil pengadaan setelah terbit sertifikat hak pakai atas nama pemerintah kabupaten kulon progo, dilaksanakan pelepasan kepada kasultanan untuk dimohon pemerintah kalurahan pengasih menjadi hak pakai pemerintah kalurahan pengasih atas tanah kasultanan. pelepasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah pemerintah kalurahan pengasih mengajukan permohonan penyesuaian sertifikat tanah yang digunakan untuk taman budaya kulon progo menjadi hak pakai pemerintah kalurahan pengasih atas hak milik kasultanan dan kasultanan melepaskan kepada pemerintah daerah menjadi hak pakai pemerintah daerah. bab vii pengelolaan tanah hasil pengadaan pengelolaan tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam sebelum terselesaikannya proses peralihan hak dilakukan dinas kebudayaan kundra kebudayaan) selaku pengguna barang. pengguna barang sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan pengelolaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. bab viii ketentuan peralihan sebelum proses peralihan hak selesai dilakukan, petani penggarap tanah wajib menyerahkan hasil dari tanah yang diusahakan melalui mekanisme bagi hasil sesuai ketentuan hukum adat setempat. bagi hasil sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dalam bentuk uang disetorkan oleh dinas kepada pemerintah daerah melalui pos lain lain pendapatan asli daerah yang sah. penentuan besarnya uang sebagaimana dimaksud pada berdasarkan survey dengan membandingkan rata rata harga pada (tiga) lokasi sekitar tanah yang digaralinan telah sesuai dengan aslinya sutedjo x kepala bagian hukum setda kabupaten kulon progo, netra muhaotas.h. hum, wonrincian bidang tanah, luas, nilai dan lokasi tanah hasil pengadaan tanah pengganti tanah taman budaya kulon progo bidang tanah luas nilai tanah lokasi tanah (m?) rp) sukorejo kalimenur salamrejo santoso kunjungan wates selatan dio wates futsal) pengasih kedunggalih pengasih pengasih kedunggalih pengasih sendangsari serang sendangsari pengasih kaliagung kaliwilut kaliagung santoso wonogiri lor wates timur dinas wates pendidikan) banyudono peso banyudono gangguan wates beji wates wates wetan pasar wates barat gereja) wates beji wates wates beji wates pengasih bulu pengasih pengasih agent pengasihkarangsari kook karangsari pengasih pengasih serut pengasih selatan tbk) sendangsari gunung sendangsari pengasih jatisarono beaten jatisarono gangguan jatisarono beaten jatisarono gangguan tanjungharjo tanjungharjo gangguan sendangsari perang sendangsari pengasih sendangsari perang sendangsari pengasih sendangsari gunung sendangsari pengasih wonogiri lor wates utara wates martin) kultur polodadi kultur temon wates beji wates utara tetes barat) wonogiri lor wates barat wates iwak kaleng) wates beji wates barat gule sawah) tanjungharjo kelajuan tanjungharjo gangguantanjungharjo tanjungharjo gangguansendangsari lereng sendangsari pengasih sendangsari lereng sendangsari pengasih sendangsari lereng sendangsari pengasih pengasih kedunggalih pengasih pengasih kedunggalih pengasih banguncipto antar wetan banguncipto santoso banguncipto antar wetan banguncipto santoso wates, januarsekretaris daerah lokasi s.h., hum. skl mpr
|
salinan ee, enddana perimbanganambahan pendapatan dan penyesuaian rincian anggaran bersumber bantuan keuangan khusus dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dan perubahan nama kegiatan dan rincian anggaran menyesuaikan pemetaan kegiatan d'besar rp13. menjadi rp1. dengan rincian sebagai berikut: pendapatan: semula rp. berkurang rp. jumlah pendapatan setelah perubahan belanja semula rp. berkurangmula rp. berkurang rp. jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah rp. perubahan pendapatan transfer antar daerah semula rp. bertambah rp. jumlah pendapatan transfer antar daerahketentuan perundang undangan semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah lain lain pendapatan sesuai ketentuan rp. perundang undangan setelah perubahan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri darirp.rp. perubahanrp. perubahan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula rp. berkurang rp. jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi rp. setelah perubahanrp. perubahan belanja tid:embiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: semula rp. berkurang rp. jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai rp. ketentuan peraturan perundang und(berkurang) rp. jumlah pembentukan 'dana cadangan setelah rp. perubahan penyertaan modal daerah (investasi) pemerintah daerah: semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah penyertaan modal daerah (investasi) rp. pemerintah daerah setelah perubahan pembayarrp. tempo setelah perubahan pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah: semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi rp. daerah setelah perubahan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuairp. ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahansalinanelah sesuai dengan aslinya bupati kulon progo, jas cap ttd kena) sutedjo nas hadi, s.h.,'m. hum. tppkeseragaman penyelenggaraan pendidikan karakter dalam mata pelajaran muatan lokal, maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan bupatiundang,,,&standar. beberapa ketentuan yang ada padapendidikan karakter anti korupsi diintegrasikan pada: mata. mata pelajaran muatan lokal: dan kegiatan satuan pendidikan. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh satuan pendidikan sekolah dasar sd) dan sekolah menengah pertama smp) kabupaten way kanan dilaksanakan secara kreatif dan terpadu. pelaksanaan pendidikan anti korupsi dilakukan dalam jam pelajaran dengan waktu sebagai berikut: sekolah dasar sd) adalah menit, dan sekolah menengah pertama smp) adalah menit. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelenggaraan antikorupsi pada perdikan formal satuan pendidikan dasar diselenggarakan melalui kegiatan ektrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu. pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada (l). s5) pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan karakter anti dan lembaga. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelengaraan pendidikan karakter anti korupsi yang mengoptimalkan fungsi kemitraan terpusat pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam dilaksanakan dengan pendekatan berbasis: kelas: budaya sekolah:an kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuh: memberikan kedelapan antar warga sekolah: melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan sekolah: membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah: mengembangkan. mengembangkan keunikan, keunggulan dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah, memberikan ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui literasi, dan khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasarmanaendidikan karakter anti dan lembaga informasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: implementasi pendidikan karakter antikorupsi bagi satuan pendidikan dan. pembelajaran nilai kejujuran, tanggung jawab, dan perduli sesama. melibatkan pihak lain dalam melaksanakan pendidikan karakter antikorupsi, 'melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan karakter antikorupsi,, penyusunan kurikulum pendidikan antikorupsi sebagai muatan lokal: dan penyediaan tenaga pendidik, buku teks atau modul, bahan ajar, media pembelajaran, dan atau sarana prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam dan dikonsultasikan oleh satuan pendidikan kepada dinas pendidikan dan kebudayauatan lokal antikorupsi dengan menetapkan tindakan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensi yang akan disejajarkan, menyusun.membiasakan pengamalan dan belajar, dan melaksanakan penilaian proses sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicatatmuatan lokal anti korupsi diantara guru kelas atau guru muatan lokal anti korupsimulo antikorupsimuatan lokal anti korupsi) dengan dengan orangtua wali, dan lingkungan sekitar pendidikan, dan membangun sinergi guru kelas atau guru mata pelajarantikorupsi bertugas: menganalisa. let menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran antikorupsiimes atau mata pelajaran antikorupsi dengan mengintegrasikan nilai nilai karakter antikorupsi, cc.i, melaksanakan pembelajaran muatan pelajaran atau mata pelajaran anti korupsi,danjs alih sesuai dengan aslinya pala bagian hukum, akn ans supriyanto, s.h., m.h. pembina yiv a) nip.
|
nata pg, aa. bupati batanglimbah sampah dan tinjalimbah sampah dan tinja, bahwa berdasarkan peraturan daerahngkinkan bentuknya utd unit pelaksanaan teknis dinas) pada dinas cipta karya tata ruang dan energi sumber daya minemidinas yang selanjutnya disingkat utd adalah upt kebersihan, instalasi pengelolaan kebersihan,td: kelompok jabatan fungsional. bagkepala utd upt kebersihan, instalasi pengelolaan limbah sampah dan tinja merupakan unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas.tdaja:olah sesuai tugas pokok dan fungsi,(l)in)kepala upt kebersihan, instalasi pengelolaan limbah sampah dan tinja dan pejabat lainnya lingkungan upt kebersihan, instalasi pengelolaan limbah sampah dan tinja diangkat dan diberhentikan bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. jenjang jabatan, kepangkatan dan susunanmulai berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan bupati batang nomor tahun telah ara in) lampiran teratur bupati batang nomor tahun tentang bagan organisasiagan organisasi upt kebersihan, instalasi pengelolaan limbah sampah dan tinja subbagian tata usaha kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional pengelola limbah pengelola limbah sampah tinjlampiran bab dalamdalah rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease covid dan dampaknya serta untuk optimalisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daer. akalima puluh miliar delapan ratus dua puluh juta. juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: belanja pegawai,tiga puluh enam juta lims5)tiga puluh enam juta lima ratus.lima ratus sembilan puluh dua juta duafl.dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh sembilan rupiah). belanja jasa sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. seratus dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah). belanja. tikaempat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah). s5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuhempat ratus delapan puluh lima juta limadelapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratusenam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat. empat ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu'iar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ributujuh miliar tiga ratus puluh. enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh empatsembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh satumpat belas miliar delapan ratus empat. tata empat puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sattiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empattujuh juta dua ratus tigas5) belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. seratus delapan puluh juta lima ratus ribu. tit:pada bagian hukum, of. part drj hasta s.h., m.h. sts penata tkwiii akann apa agama (pad) pajak daerah pajak hotel pajak hotel pajak hotel pajak restoran pajak meteran sejenisnya amanat aa sejenisnya pajak reklame tag.ajah penerangan san dihasilkan sendiri aohnginih seebaath dihasilkan sendirimejores mila dan batuan lainnya gagal: mineral man logan dan batuan lainnya tr6mz2rpindahan hak bpt pemindahan hak retribusi daerah retribusi jasa umum penodaan layanan persamaan kebersihan mbu pelayanan persamaan kebersihan retribusi pelayanan pasar retribusi pelataraneutanlibinenadi kekayaan daerah wasiingekos ses dan bangunan aae pena kendaraan bermotor retribusi pemakaian alat owabuendiwssh ena dan atau pertokoan retribusi penyediaan la: pen tapin berbagai jenis barang yang dikontraskan t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mz kopi3cho xwr3h ay9hni gaf tempat khusus parkir retribusi pelayanan ternak khusus parkir retribusi tempat rekreasi dan olahraga tna pelayanan tempat rekreasi dan olahraga retribusi penjualan retribusi penjualan produksi hasi satinmendirikan ying bangunan betnbtsi pemberian ain mendirikan bangunan hasil perigelolaanipakah dividen) atas penyertaan modal pada bumi lembaga keuangan) t2u vob sr9ta8 n2cr5huatl9 gkv tr6mz2 kopi3cho agian laba yang dibagikan kepada jongteksnukpevini dividen) atas penyertaan modal pada bumi lembaga keuangan) lain lain pad yang sah lean mmwbbagka bule tidak dipisahkan hasil penjualan peralatan dan mesin hasi penjualan angkutenapa gen pengembalian pendapatan dari imannya pembayaran gaji dan tunjangan pendapatan dari pengeerntaliaa kaban pembayaran gaji dan tunjangan https: mwaykanankab.sid.kemendagri.go.id daerah main?b kcs t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mz gop t3cho xwr3h ay9hni g4i|. uraian sebelum perubahan sesudah perubahan bertambah ( berkurang) pendapatan dari penyasanahbang aba jkn pada ftp pendapatan dana kapital jkn pada fkip pendapatan transfer ssh pemerintah pusat dana perimbangan dana transfer umum dana bagi hasil dbh) mata anom bangunan dbh dbh dan e2onto1a0| popn linear terapkan dbh sumber daya alam satkeyahasetoyaad dbh sumber daya alam ororgrooog| boh sumbers alam sea) mineral dan batubara royalty dbh sumber daya alam kintatanan provisi sumber daya hutan pdh) bai ran dbh sumber daya alam sda) perikanan neataasenenar: cab be regular pelayanan kesehatan rujukan dak fisik bidang kesehatan dan kb reguler pelayanan kefarmasian t2u uob sta8 n2cr5huatl gkv tr6mz. bertambah ( berkurang)aslibsera areodebusndonkapengi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian dak fisik bidang jalan: reguler jalan das fang air minum penugasan rak dang sania penugasan dak ang kua penugasan dana transfer khusus dana alokasi khusus dak) non fisik dak non fisik tpg pns sikat dak non fisik tkg pns dak non fisik bop paud pan bap pendidikan kesetaraan dak non fisik book boknon fisik book pengawasan obat dan makanan pia akreditasi puskesmas pedadanakhans asinan jaminan persalinan benar:pendapatan transfer antar daerah pendapatan bagi hasil sei bagi has pendapatan. sagu hasigertian gaji hasi pajak air permukaan pendapatan bagi hasil pajak rokok lain lain pendapatan as) ton meta t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mz kopi3cholain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan lain lain pendapatan slash hibah dana sen sal hibah dana kama jumlah pendapatan| tema mena menara seraya operasi belanja pegawai gaji dan tunjangan belanja gaji pokok asn belanja gaji pokok pns belanja gaji pokok ppp tuna tunjangan keluarga san tunjangan keluarga hanja tuna undangan keluarga kas tunjangan jabatan wati tunjangan jabatanppp koni tunjangan beras web tunjangan beras tunjangan beras belanja tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja tunjangan pehgrungataar kinetik pembulatan gaji pembulatan gaji belanja pembulatan gaji ppp belanja iuran jaminan seb baka belanja lurah jaminan kesehatan pns belanja lurah jaminan apa belanja iuran jaminan kecakapan janji asti belanja lurah jaminan kecelakaan kerja pns pen semasa)hof an pero angan pajak mineral bukan logam dan batuan belanja insentif bagi asn mpe meli bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan belanja insentif bagi asn uts perbungat2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv em2 kopi3c hof xwr3h ay9hni g41d. tagkita peraga sani teritdaia jasa umum pelayanan pasastand cabai shi apa jasa usaha pemakaian kekayaan daerah belanja insentif bagi asn mewabah, anno setianya jasa usaha pasar grosir dan atau pertokoan belanja insentif bagi asn anenie pemungutan paras jasa usaha penjualan produksi usaha daerah belanja insentif bagi asn sie pantang uan pnyt2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv emz2sma jasa pengelolaan aauang representasi belanja tunjangan keluarga dprd tunjangan keluarga belanja tunjangan beras dprd s0 tunjangan beras belanja uang paket dprd belanja uang paket dprd belanja tunjangan jabatan dprd t2u vob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mztan undangan jabatasat kelengkapan lainnya dprd berasa belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dprd belanja tunjangan bosnia mita pimpinan dan anggota dprd belanja tunjangan moinuiniwas derajat pimpinan dan anggota dprd belanja tunjangan reses dprd enabesarnya pembuatan dprd belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd ena belanja lurah jaminan stonoeronon| belanja lurah jaminan mol. belanga jamin kecgakhan kerja dprd kena jaranan bercula dprd https: waykanankab.sid.kemendagri.go.id daerah main?bjg kcs t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mz kopi3c hof xwr3h ay9hniatanydan oman belanja uang jasa pengabdbelanja insentif bagi kdh wkd atas pemungutan pajak daerah belanja insentif bagi ad bibi pemungutan pajak restoran belanja insentif bagi kdh wkd atas pemungutan pajak reklame hof xwr3h ay9hni g4fd ka kabupaten way kanan kn, renaiukbdavandahyoarowdamanirakea nin pemungutan pajak air tai tanah belanja insentif bagi sini ukkkam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan belanja insentif bagi kdh koerana.sarana pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar belanja insentif bagi kdh wkd atas pemungutan ebibusi jasa umum pengawasan dan pengendalian menara laila telekomunikasi t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mz kopi3c hof tatang data ogetuiongi pimpinan dprd belanja dana operasional pimpinan dprd belanja dana opetasinnsi aida kdh wkd wei belanja dana operasional kdh wkd pia belanja pegawai bos belanja pegawai bos tr6mz2pegawai bosahan lsi tabung belanja bahan bahan bibit ternak bibit ikan belanja bahan bahan lainnya belanja suku cadang suku sepenuh belanja suku cadang suku cadang alat kedokteran belanja suku cadang suku cadang alat pertanian belanja:kcs t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl9 gkv tr6mz kopi3c hof xwr3h ay9hni g4fd. alat bahan untuk kegiatan kantor perabot rea yan kantor smile.1n20101c050 crater laka belanja persediaan untuk dijual diserahkan persediaan untuk dijual diserahkan kepada masyarakat lang bana tentara can pala natura dan pakan lainnya besarnya nagari lan minuman rapat belanja makanan dan minuman jamuan tamu pesaing penarohah ragakanan dan minuman aktivitas lapangan belanja pakaian dinas kdh dan wkd pakaian sipil harian belanja pakaian dinas harian pdh) belanja pakaian dinas lapangan pdl) pena pakaian sipil resmi belanja pakaian penyelamatanbina don perlombaan pertandingan jasa pal stool belanja jasa tenaga informasi dan teknologipemasangan instalasi telepon, air, dan listrik belanja jasa pelaksanaan kan transaksi keuangan ber so) belanja jasa nai baik belanja jasa kontribusi asosiasi belanja jasa kalibrasi belanja jasa pengolahan sampamal surel kabar mkord pengolahan airalargaluran ee. jaminan asuransi belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi pbi belanja asuransi barang milik daerah tr6mz gop ttanah belanja sewa tanah bangunan seen arena tempat tinggal sewa peralatan danalat kantor ba" lainnya belang sewa alat pendingintaman belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi belanja sewa jaringan sean telepon lainnya belanja sewa aset tetap lainnya belanja sewa alat musik belanja jasa konsultansi siat2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6m2jasa konsultansi dpbekngowmihkonge seen nasihat dan konsultansi rekayasa teknik belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa jan pakan ruang pengembangan pemanfaatan ruang lnynkansaspakya badanbukan besraisuxengianu non konstruksi pandidikan belanja jasa konsultansi lag oakaerdns belok studi penelitian dan bantuan teknik belanja jasa konsultansi berorientasi layanan jasa khusus pan belanja beasiswa randi san date prang pada belajar belanja kursus pelatihan, sosialisasi, bimbingan tile sista denda hehe data pelatihan sanga kanan singkat pelatihan belanja sosialisasi rian abu kepemimpinan belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan peralatan:seni abad same darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl9 gkv tr6mzrier gan mana dirga:tasr rumah tangga alat rumah tangga alat pemadam kebakaran belanja pemeliharaan alat par buta tanoe meja dan kursi kerja rapat pejabat meja kerja pejabat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan mar kualitas klan kedokteran gigi belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan mat ridobtataneklit kedokteran bedah t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mz kopiedokteran dan kesehatan kiat kadokawa alat kedokteran mata belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan jistikadoktorar anak kedokteran anak belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan pon alat kedokteran alat bta kedokteran jantung belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan star badakterak kulit kedokteran transfusi darah belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan kar kadptoerin. kedokteran anestesaarho xwr3h ay9hni d. kabupaten way kanan ringkasan penjabaran perubahan apbd yang diklasifikasi menurut ktinggal rumah negara golongan page partner aaa padidadanya air irigasi bangunan air irigasi lainnya belanja pemeliharaan peti pajak sgp minum jaringan air minum lainnya belanda perjalanan dinas bag pangan sana dalam negeri sen lali manny permaittps: iwaykanankab.sid.kemendagri.go.id daerah main?b kcs t2u uob sr9t28 n2cr5huamlyg gkv tr6mz kopi3c hof xwr3h ay9hni kod) pe.ibinya jaga yang pad kepada masyarakat barang dari jasa berang rian jasa batang dan jasa betina barang cian jang blue teng barang dan jasa rel serang dan jia belanja bungaswasta jangka menengah belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank lbb) swasta jangka menengahgelarnya ihan kepada pemerintah pusat belanja hibah uang kepada pemerintah pusat penjara fan lang inna pemerintah pusat belanja hibah kepada bumi belanja hibah barang kepada bumi seal belanja hibah barang kepada bumirua sah seakgulat nirlaba, sukanykatt2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mzditata, harugan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan belanja hibah barang ekatoto kepada individu ken mna salahegarangkutan belanja modal alat angkutan darat bermotor beluga mpa| pendekatan dinas bermotor perorangas modal alat kantor dan rumah tanggarang moda) kur taniya seenaknya belanja modal alat studio lainnya belanja modal alat belanja modal alat komunikasi digital dan konvensional hof xwr3hay9nisenar kedokteran dan kesehatan ona belanja modal alat kedokteran belanja modal alat kedokteran umumbia laboratorium patologialat proteksi radiasi proteksi lingkungan alat kesehatan kerja belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamika belanja modal peralatan umum t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mz kopi3c hof xwr3h ay9hni g41modal komputer res modal kalat peraga belanja modal alat peraga spasi belanja modal alat peraga percontohane: kesehatan t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mz2bangunan budi ear beri han belanja modal bangunan png mgk belanja modal jalan, peran kapan belanja modal jalan belanja modal jalan belanja modal jal bonsai jalan belanja modal jembatan pena nya modal bangunan bangunan aga (edan pen belanja modal bangunan kar waduk air bersih air baku belanja modal instalasi resto nge air suga instalasi air pee ana belanja modal jaringan belanja modal jaringan ntori listrik saokokotanaa| hanja modal jaringan distribusi aset tidak eru tra tak care tak berwujud belanja modal software belanja modal aset lainnya belanja modal aset lainnya blue modal aset lainnya iya kan pare lan anga belanja tidak terduga oo)pan belanja bagi hasil pajak aan papjarak belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi t2u uob sr9ta bn2cr5huatl gkv tr6mz kopi3cho xwr3h ay9hni g4ikeuangan eka peta kabupaten kota kepada desa belanja bantuan keuangan atau kabupaten kota kepada desa belanja bantuan keuangan mesin emdlbaein atau kabupaten kota kepada desa jumlah belanja .7a7enaan bean dn, belanja operasi penghematan belanja pegawai gaji dan tunjangan asn peng ban beta belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi bangunan air penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi instalasi jumlah sda dela pembiayaan tr6mzeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah sara penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah bumi) penyertaan modal daerah pada bumi beam rai penyertaan modal daerah pada bumi baba saseaakia ne: hanan snikamasekkenpangan pengeboran pembiayaan gam pembiayaan netto| sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan bupati way kanan disalin sem dengan,aslinya dto, kepala ian hukum, saba raden adipati surya pan aris supriyanto, s.h., m.h. penata iii d) t2u uob sr9ta8 n2cr5huatl gkv tr6mz kopi3cho xwr3h ay9hni g4fdk(mmg wan pen etika jersetataetanrn petasan fuanega iloilo20. .coo2oooolooloooola| jeenoaratan array enak ane wna rea gama pilot toko000cozoooo|oolocoloolali penparatanasubarrampany iron|:. joofocoloolafiloaf lain lain pad yang sah 332s0000000) oelinzomooooo2zoom foto ole hel kenamaan togsomoanl seo i1oz|1o2000000020000 joofooo joo foa for pendapatan blue 32s0000000ofoofroz00000002000000focofoofs| jenama urusan pemerintahan bidang program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan .78s. upaya kesehatan masyarakat penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp eye g97076| kewenangan daerah kabupaten kota pilot joel2orfosl pengembangan puskesmas 8s000000| iilozl02000000020000 ozf2o1fossil belanja operasi 1lo2| jo2l2o1fos isliloal belanja barang dan jasa soo0oo0o)|l pilot| joz does jo2for| belanja barang 2s00000| lebaran jepelap ter amal ilo|toz000000020000 fo2|2o1jos s|nloaloz| | ) gelanjasasa us0000o0| belanja jasa konsultansi konstruksi joz) joz| jos s i1fo2 loaf belanda perjalanan dinas tes00o00og| belanja perjalanan zone (sn for canon dang meat i"loz|robot0000020000 fozleonfoe isle| belanja modal 293ss7oso0| 283ss7oso0| o o o| belanja modal gedung kabel dance belanja modal elo else bangunan gedung pn. belanja modal bangunan gedung tempat kerja pengembangan fasilitas ozon| tuan kosong setan i1|o2l102000000020000 jo2|201lozislil belanja operasi ilo2 . jo2l2o1fozfsiiloz| belanja barang dan jasa 34766s0000| ttefiozommoooozo0o telor versi tol panama isonooil asnaraisol antara, lefauasamn meja) ara mng abis titefnecosonooozseoo yonlemnorlelnfrfoh o nama sasesooel tesomaa, from i"lo2| joz jor jo2 |o2 for belanjalasa kantor seooooool belanja jasa konsultansi non konstruksi #lo2| jo2| fo7 inlozfoa| belanda perjalanan dinas sema.akvaspba dinas dalam neger.umah sakit ieeltezooooanozoooo toeleonfeelslih sama oreas eceran moonasol nasa| iilozlrozooooooo2ooo joe2orloefslnjoa) | o)j belanja barangdanlasa o )936sesi| o o )9ss3sassy| oo iilozftozooooooo2ooo joe2orosfslnloaloil o o)j belamjasarang o3608268i| otro1aon| oo lehasaoraselebpliialeh, serum mmm see senen loelinzaooooonzeooo toeleonfoelsiifozlosf |o asma pemerasan 3ss0000ool belanja semen gedung dan bangunan ilefenmoooroor terjerat woo, gema sama belanja modal edu haa tnlarja moda oe|eor fosfor tuntutan gadai belanja modal bangunan gedung nik tempat kerja rehabilitasi dan pemeliharaan loo bela es) dit tag lensa nloeliozoo0000020000 joefeorfosishil betammoperasi rloefiozooooooozoooo joeleonfos isnfoel selmyatarangdana 3s00000o| asooooool ileeltezooononozoooo joefeonlosisnfoeloe tetap asowooooh 3s000tool belanja jasa konsultansi konstruksi ieelinzsooooonzoooo toilet feslslel mamba, ansooonooa task0oo0o) belanja modal gedung fee ozon sfslelos| dan bangunan belanja modal belanja modal bangunan gedung tempat kerja rehabilitasi dan pemeliharaan below rumah dinas tenaga kesehatan sdm amami pan loz|no000000020000 foefeorfanisfi| | o8tvawumopr rasi oo )s0000000) wool fozfuazoonooonzoooo joe eorlnn|snfozh beanjabarngdantaa (oo o00ooa| jomooool opoooo| i"loz|. jo2|2o1 fri shi fosfor| belanja pemeliharaan 300000o| tooooog| belanja ema gedung dan bangunan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan joz|no2o00000020000 fo2jzorfisisii| o8etawmope rasi oo o osoooool school ozftazooooooozooo tor leo tra|soal beanyatarngdanjasa sono) lolos000000020000 joelzonns isinjoalorf o ) belanaarang so000o0| soo pelamar lekolpbflabla era mamoooejma pengadaan alat kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan leeliazoooomnoooooo peleorhalshh mawar oal al lozlinzaooooonzoweo joeleonfralsfol teamatwangdanaa ono ilezfiozooooooozoooo joefeonfrelsiifoeforl teanataang tah onl an helamaemamm leleh sereal ve39mew enzidat jewotarenni tawa izfrozooooooozoooo joel tas semwmmoomooo o|oot24esn222a| o o ) otorsarnl lehanasnawe lela feel arm nana tama kedokteran dan kesehatan tehamsssaa lele ekilahh, tra gamma game mmm tehaasoaman jaholepifaplah memar |ocean gamal etos lake spb mam mual mal tleelhozoonooonzoeoo erleonisshl lol semmumopeasi oanovof moangooo| lozltozoonoooozoooo joeleorfislsinfozh li. tetnyatarangdantra tattoo0o| toanoooo| oo lozlozooooooo2ooo jo2 j2ois iilozlonl o)j oselanjatarang leharmmam jebofekflefln| mem amp nlz no2000000020000 fozlzon|isis iiloalozl o ) betanjasasa se2s0000| sezsoool 'o tloeluazooooooozoooo joeleonlis isinloaloalon) petnatasatamor se2s0000| ilozjrozooooooo2ooo joe2on|rs ishnjoajoa) oo o o)j betanapeatananonas oo ) leharmsaman jenfekifebfa) aga loz|noz000000020000 jo2lor|ie| pengadaanobatvaksim 338s2arol t0101se00| oo ) lozltozospoooozoooo jozleonhelslih attammoperasi sse2anon| ovonsegl ilo|rozooooooo2oo0o jo2lor|rels info| o ) belanjasarangdansasa to101se00o| loefrozooooooozoooo oejzonlefsnfoeforl tetnjatarang |oo20n248s000| ine7an ooo dosa2school lehaumanam lalat sae smemelmma lozjrozooooooo2ooo joz2on|rels inlozlozj o ) betamajaa | tesooooo| | | loeltozoonoooozoooo jorleorhelsiifoeloalorl tekmarsakamor| goo m3000) solo| lelansanarm pehnlebialajal keittamal same aman loelinzaonooonzoooo jorleorheleiforloah amanaverananonas| 2soo00| oo) amal lehanmonama kiloton| engga| atom maal lo2|rozooooooozoooo jozlzorfir| pengadaan bahanttabispakai tess396000| tess211050) o ) otaassg| oo oo ) iloeftozoooogonzoooo joefeorhlsifol #etawmovemasi |o messaseomof, tessamoso| massal hloehrozooogoozoooo joeleonforlsfnfo2y #eamatarangdanma tess30000| less2mosul ooomeassa| ilozliszoooosoozoooo joefeonforlsinfoelonf | setanatarang io essaseoool essamoso massa lelmanrana pln sereal saman) sesat asal pemeliharaan rutin dan berkala akan pasaran ta: kesehatan ilozhiazooooooozoooo jozleonleolshih tol #eammovemsi a0ssel oma ilozhiozooooooozoooo joleonfeoisjiloef teamatarangganta 2sos252e| atosasam| iloeliozoooooonzoooo toejeonfeolsifoelonf peanagaang to osen | smosh lelmamsanan jebnelfflefal gereja leeliozoonoooozoooo joelemnolsifozloah agama aa mal loz o200000o020000 jo2l2on2o|snloalozfo| o ) belanjatasakantor as8sg1n0| o otasssano| oo loeltozasnoooozoooo jorleorfofsiifoeloaf | amamapemaitraan sona2700| oo) oran berani peralatan dan mesin ue39mew ovinzbefrozooooooezocoo joel etammopemasi)o o te0as0oo| sesasosol loeftozomoooozoooo eeleonfenlsnlosh seanatarangdantra s2saloon| s2mol ileefiozoooooogzoooo oeleonfn isfifoeloif lo aeamatarang o soasool sosial luasan jhalepleffa) sepele loeltozonononozoooo toefeonlnfelilorlosh i esamamsa goal taooooo| halaammame jebaehilallel sitamaleo semi mel loz noz000000020000 jo2l2orden|s)ifozloal | ) betanapematanan dinas o ) oss00000| ss0000o| lehanmonaam pealnbifapfal gen) morawa penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota tefamossem elebi( iii ana |masal amal leeliazoooomonzoooo jeelenelorlshih sammopemse transl ass small lozitazooooooozooo befeo2forlsifos l. aeanasranggantaa doojmesaossaf a2season| usemsol t iilozlno2000000020000 jo2|2o2for(s infoafoo| betanjasarang 80sosio) tar28seo0| lebamorman elephilamin| keren wal iloeltazoooneoozoooo poefeoeforlsiiforlosh |7o semasa inlozfro2000000020000 joel2oe|or(s)ilozfozlo| o ) belanjalasakantor i"lozfrozooonooo2o0o0 jo2f202|or|sjilozfoa) ) betanaperjatanan dinas o o656s0000) er2school wacooo| leharmana jpap level seram sej lebmmame tebal iii makanan |oomusef tama aral lo|ozooooooozoooo forloeloelehh enammorewsi 27senna 2s22sen| 2cameo loelhozonooooozoooo joeleoejoelsinforh setamaregawar tambahan penghasilan taruk obiekst lainnya asn lefanmsomn lebah ffa status tea mel ilpeinzsooooonzoooo jeelenejorlshnfoel agama terang data 7sne200| e0san| o jsaneaml loeliozoonoooozoooo joelesejoels|ifoelonf setamatarang to 2param| asamesol lebarmonam paralel lela. kamera pes metal iloeitozoooaoonzoooo jorleseloelshilorlosh | aaaaaa asamooof nama ileeliozooooooozoooo pole2forlsnfoeloejof belum akame assooooof mason0on| lehamenmam aphilefln? anita elo sma belanja sewa gedung dan bangunan ilo|rozooooooo2o0oo jo2|2o2|oz(sinfoafosl belanda perjalanan dinas o j o ssooooo0| o 19s0000) tas0000oo| leluanaman pabailefn) swasta| seal meja telasmsmam kebab isa dooomal sam mmm jo2|rozooooooo2ooo jo2l2o2foajsir) 8rtawmoperasi oo ) o or22618250| soweessol omataszoo| oo ileeliozocoomooeoooo toilet2 josfsifol #eumaterangdantaa a2era2so) soaeasao| rnasroal ileeltoz0oooooozoooo toilet2losfsinfoefonf teanatarang 2520nsa0| ud4 uvh wx9jfbuhj4dy pg@ 65x ve39mew na peras act bacaan ane menak mioeltozooonmoszoco foefeorloalsliforlorh | tatanama | teooool oo am000| us200o| iloefinzoooooonzonoo teen2foslsifoeloejon tema msakamor se20000of a000000| sos0000o| belanja jasa konstruksi loeliozomoooozoooo jorleoejonfshilorloa ana pengakuan ora 2o20000| ramon) metal aluuawaman jatefieplil beton) om cal lehaoonmoe legales iii ageng ocean amal iloelhozooononozoooo feelenefoelshhlo| io. ertammorerai 2ensnanoo| sasana) 2asma| loelhozooonovozoooo poefeoeloelsfifol teanataangdantma snsonesol o jp2nyaman| lolos)no2000000020000 fo2feo2fois incolor| beanjatarang | o )935s00| haluuamaan fatafeiilfjal mepet| camat mf mal ilo|nozoooncon2.000o foleoefowlshnfoejo2| betanjasasa st0oo0o| tsar0ooo| info|1o2000000020000 j2o2goals ifoafoajon| oo ) betanjasasakantor ti92000007 lebanon plmlehifalajul kitiasal sem belanja jasa konsultansi non konstruksi lo2|no2oo0000020000 jelek2foa|shifoefoal ) belanda perjalanan dinas| ta1c0oo0| lahanmonawm pehabelielela) gsmarena cara song setel i"loelnoz000000020000 jo2face joafsle) serawamooa o ti2voodoo| halaman hehehe segan wan mma belanja modal alat kantor dan rumah tangga eesmmsa female lelah| amal mal kesehatan pada usia pendidikan dasar rloeftozomacoozoooo joeleoelosishl suammopean | newsen romansa| easaaal rloefnozoooogoozoooo joefeoeloslsinloel ll. beanatarngdantaa tosereszol ss0naso| ssasasalo nloefiozoonocoozoooo joeleoefosishnloelol pengarang ama) r2asal hefaunanaanjeheffilabie| memeras mera lezliazooooaoo2ooo poefzoelosislifoeloeh | seagama soal ema iloilo2o000000020000 jozlaoe os|s infoaloajn) )9tetanjalasakantor tesoooool nloeluozooononozoooo joo2los|snloeloa | eanateranan dias tango000| 31n5 o000| tesooooonf halorasemam fahoflleh ketat| mmj nwa mma tefanmanaan panel pip rita ema semalam rloelioz0onoooozoew oejeoeleelshl semwaoremsi sa1sannoofo rawan) emas lozluoz0oo00oo20o0o foejao2loe|siio| | ) betnjatarangdantasa seesaonoo) oo)j o2nensesol ot ) rloefnozooonooozoooo jorlevejoelsinfoelonf #auatarang asastoroo 2a00also| resesif pefammsame lebalsiiajfa) seperi) ova) ma mem ilo|iozaoooooozoooo joao2joeisnloajo2l o ) betanjarasa two| lozlrozoo0000020000 oleo2foelshnlofoalof o j belamjasasa kantor trsoooool | lozlioz0ooo00020000 jo2fao2fos(slnloajoaf ) belanaperjalanan dinas| o ) o700000| 3g0cbooo| ta20oooool | lebanon pemlophlefa| tangal mal mma amluhuaomson flame ketatapantauna wwe0| saw mloefhozooooonezocoo joeleselorlshl #emmumovemasi o | asencosafo te5 s00000| soosi iloefhozooooonozoooo poeleoejorlsinloel teanatarangdantsa asemeosof g0sol iloilo2o00oo0o20000 jo2leo2for isnfozloo| o )j belanja barang t071040so) 639sss| oo lehanammama lehalekllmlehi) tree mam masal) lolo2000000020000 joz|eo2forisinfoafoal ) belanda perataan dinas| teror| leharmsanan jejak) swasta aaf sar ijejuemsstems jendela etammeasbanas| mu) mw oo iloilo2000000020000 jo2leo2foefsii| serammoperasi oo |o 9asarasoo| as8rasul oo loefhozoonoooozoooo jozleeloelsinfosh tetamatarangdantsa asarasoo| saras) iloilo2000000020000 foz|eo2goals|ifoafo| belanja barang 3307soo| lehuamanaam hmpekilamlnl keren amal ama hloelrozonononozoooo joeleoefoelsfiloejorh | asam e00000| as00000 jo2|"oz000000020000 jo2l202offs injoalozjon| o )j belanjasasakantor "loz|tozooo00002. fo2f2o2offs infoajoal o ) obetanaperjatanan dinas| o ) o12000000) kelusoanelabalakhieleh semata ema small kesehatan penderita diabetes melitus ijo2|rozooooooo2ooo jo2l2o2foofsli) o8rtanmoperasi oo ) |o j9@de0s2800| as0s2ao| mlo2|noz000000020000 oej2o2fosjsfnlozl setanjabarangdantasa as0s2aol ilezliazoooogoo2ooo joefzoefosisifoelonl tetnyatarang to lefasosamn jabapekilalal taraf aman malah rloeliozoooooonzeoo jorleceloolshnloeloeh samaran jo2|noz00o000020000 jo2 j2o2offs inloafoajon| o ) betanjasasakantor rloeftozoonaooozoooo joglo2losisfnloeop aanapenaanan emas ns000000 ta00000o) melameamaelehalohifaplal segmen seal meal pengelolaan pelayanan gangguan jiwa berat loelioenooooonzeeo oeleoehrolsil setamumorerasi asas soon semisal lozliozooooeo2ooo joefeoero|slot teanataangdantsa treason| ssoogaol maritim lozltozovooooozoeeo jelek2holsifoelonf petanataang n0respon entah lelaranaman febafehhlaln| kamera mma sawah mama ijozlinzoonoooozoooo jelek olsiifoelosh | mama seon sambal iloziozooooooneoeoo delete ofsinfoeloejorl meamasakamer swoooof rloeliazooooono2ooo joeleoelno|snloeloaf | aeanareranan oas| 2n00000o) ooo "fefozomoonseso felerfolefelofal osman rama pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis ilozfiozooooooozoooo joe joe|anison srammorerasi oo ) oo press0a00| e213s000| os3metal ijo|rozooooooo2oo0o jelek2|unfshnfon| @etanjapegawai o | messowal tambahan penghasilan berdasar. bana objokai ata lainnya asn mejoeawoones jelefulejnfrfal j ketam seal wal ileelinzooooooszoooo joeleoefmlsiiloel emamataranggantsa easton| tts oo| tama https: waykanankab.sid.kemendagri.go.id daerah main? ietf7e@ ui4l4 uvw xxifouhj4dy pg@ 65xn ue39mew vinzbm tdb aiwiozooocooozoooo jerleoepeerpn esamartarana se24asam| soeosoo| team hefaaraman kerja kepe| catat maa| maal hlezlinesoooooozoooo joelenefmlsliforlosh jo sama salsa iilozlnozo0o00o020000 joglo2)unfsinfoafozlo) o )j betanjasasakantor teoacooo| rloeliazooooonozoeoo oleo2fanlsinfozloaf |o tama peranan pnas| teoooool belanja perjalanan laharorasem japarkflafln| setara| agama joz|to2000000020000 joz j2o2|nt isla| seranamooas ) ojs2s28e00| oo ol t2szacool pebamsmam lebah segara ama dan mesin belanja modal alat kesehatan jelaskan lelap fleet tata dow mma kesehatan umum kesehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv loeliozoonoooozoooo joelewe hell smammoremai esa eooool ema ilozfiozooooooneoooo jelek2elsijol too #eamatarangdantaa ensasaoo| t00000o| ezsasaoal rlozltozoonaooozoooo joeleoehhelsiifoelonl #eamatarang osssaoo| s320000| resah leluasa fekafuhflapla| mapel sama mama) mem ilo|noznooocoozoooo joe jae|r2|sinoejoz| o betanjataa ) o2800000) sa0000| two0l iloefinzaooooonzoooo joglo2nafs iiloeloelon, ooo ometmarasakamor eoaoooool iloeliszooonooozoooo befeo2 refs iiloeloal aetanapenatran onar sessogoo| taboo00n| aassosoal hefasasanam oleh beta) cmm wae| mma pengelolaan pelayanan ain aan dea klb) joeltozoooowozoooo efek irslsli stmmoremsi asal suasana tersisa, loelhozoonoooo2ooo joeleoealsijoel polo teanatarngdantsa | osasoooo| asoassmoo| tersesat logo0ooooov2ooo elev2|refs inloafonl o ) betanjatarang | ) sesosok| 285ssimo| helamenam ebalntlaflaf wal ilozliozaoooooseoeoo oeleoefrslsiioeloel |o tema ooh sso0o0| sansasol nloeliozoooooogzooo doeloe|slsnfoejoaloil betmyatesakantor |oo antonov aras00o| sonsoooop nloeftozoonacoozoooo folio2 halsinfoeloa | aanapenaanan das soeasoool anto belanja perjalan elumonam habhlale egg sam) samjeelinzsooonoszoooo eelenefalslih #smmoperas roof te2aral amor iilozlio2000000020000 jo22o2|ras)ilo2l ) belanjabarangdaniasa 22250s17as7| o )j22170517as7| iloehiozoonoooozoooo forleoenelsinfoelonh i setanamarang #ssseesas7| ojomosasaaasl tefusssanan pole af) meremas man iloilo2000000020000 jo2lzo2|ralshnloajoal o ) belanjasasa ) o26800000| o2678a3s0ooo| oo pilot nozooooooc2o0o0 fo2l2o2 ras iilozloaloi| o ) betanjatasakantor leharasmese jahafuhilofl tanah lozlnozooooooozoooo jo2j2o2(nas iiloeloal |oouop betanaperjalanan dinas )3n375000) 14a77s0000| o ) tae37solo| oo oo ) eharsmane lealphle seting son mami ema ietf7e@ ud4 l4domhuvhwx9jibuhj4ypg@ 65x ue39mew vfnzbm tdb aiw.emketiga pihak lain masyarakat i1lo2| jo2|2o2 hrafslal belanja modal belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat kantor dan rumah tanggalaboratorium bahaya moral. lira alat laboratorium gengeokaan bekyanati kesehatan gizi masyarakat i1loz| joz|zo2 his ishi belanja operasi i1lo2 jo2| jis usinfo2l belanja barang dan jasa i1|o2|i02000000020000 jo2202 info2for| belanja barang bsotoooo| zo2 elo for eng barang pekat peat |o2| joz| his info2fo2| belanja jasa (sss00000| ioefnozomonooozsooo oe yes is|s inffoefa tan pertama nama asma belanja sewa belanja jasa konsultansi non konstruksi |o2| jo2| |is isi2faf belanda perjalanan dinas sah belanja perjalanan zoe foss fosfor times dili pangkat ito| jo2f2o2 isle belanja modal 3ara7e8000) 3atamesooo| o dan mesin belanja modal alat kedokteran dan kesehatan belanja modal alat kedokteran pengelolaan pelayanan tefaswamaan eka bata mal i1lo2| fo2| isil belanja operasi ts998700| oeftozommosonzo0e toffee hefsinfea bean tang kanan mararsror saran sosro, jo21. joz| (rels to2for| belanja barang massa7zoo| loe lzz fe|s ozon mena barang pakai dea kanan info|o2000000020000 joz| fre|s infozlo2f belanja jasa ue39mew obelnozooonooo2000o jozfzo2 tne foefozloi| oo belamjasasakantor | ) 3stoooool 21s00000l ti3200000| ilo rozooooooozoooo fol2o2lrelsinlozloal belanaperjatanan dinas| )?er90000o| 6a1oooool lehaamonnam jehalekifepla senama oow| amal mm| efaamnsan jika| sans dome gowa amal iloefiozooooooozoooo toejzoelmlshl #mamoremasi 2265eas00| eras200o| omassasrol rloefrozooooooozoooo terzo2| isinfoel seunatarangdantaa merasa200| assasroo| nlo2funzoonoooozoooo joglo2| isinloafonf #etanjatarang sessasoo| ss24200| oesasaroal oo lelsomoomoselehmfekhlafup| prem mms| sum pilot tozooooooo2ooo joz|eo2|1r ishiloajoal belamjasasa oo or28000000| tto800oo0o| pilot)o2000000020000 joglo2ji7|s inloaloafo| ) betanjasasakantor ' trosooooo| belanja jasa konstruksi iilozlnozoooocoo2ooo jo2leo2|i7 infoafoa belanaperalananinas tesersoo| oo oo lebaonoonme jehalrfifapla, secara mel carol mean lefammosms lokale| seed amal maaf info|1o2000000020000 joglo2hrelsli| 6evawmoperasi oo o20158s000) #s2sesosok o j(asas00000| oo info2|oz000000020000 jo2l202(re|solo2) | ) belanjabarangdansasa #s2s8soo0| o o(g sacoooo0| oo nloefiozooooooozoooo joel2|halshnloefonf setanjatarang oise00o| 3278s000| s2v00oal lehanaann jimlehaloja) team mad bilo2|oz0o0000020000 joel202 ns isfifoaloz) ) belanjasasa oo ) o66000o00| tasoooooo| rloelrozocooooozoooo rejo2 hefsinfoefoelonf tetanyatarakamor se00000o| o ) ) tasooooo| pilot| joel2o2 |re|s infoaloa | ) belanda perjalanan dinas s9200000) lelaammane pehmpubhlnlefa) sentana latro| asal pengelolaan pelayanan nan padan dan tradisional lainnya rloelnozooooooozoooo jojo2e too samunoreasi ener2500| tomo normal ilozlnozooon00020000 jo2|202ns|silo2l | ) belanja barangdantasa 61a72300| skor2o0| iilozlnoz0o0000020000 jo2|202ns|sjiloafon o ) gelanjasarang tereorsool lefawmanaon fehafobhlalofa) see mam ame arm pilot|nozooo000020000 joglo2ns|sfioafoz| o ) belanjarasa sz0000) ts7000007 iijozl"o2000000020000 joel2o2|ns|s inloafozlor| o )j betanjasasakantor tsz000007 nloefrozoooooogzoooo doeloe hefsiijoelorj | betnapegtanan nas) eaoooool lehaumosnam jehalehilalnla semana emas were lefasasamowe delle| eren mee| mal mama info tomohon00020000 jo2leo2leolsjil setanmoperasi oo ) o20ar9000| "a73so0oo) meamoool info no2o00000020000 jo2|2o2feofsiifozl ) gelanjatarangdanasa "a73s0000| )mesrnool oo iloeliozoooocoszoooo ioeleoeleols inloelorl joo #etanjatarang |ooo1557000| also000o| tira2000ol tefocmoomor jefnlehfepla| meptemaf nona waf rloeftozoonaooozoooo jeeleefeolsnoelorh aaaaaa | 2oso00| sol info|roos0000020000 jo2l2o2zo|sfilozfoajo| ) oetanjalasa kantor 20ss0000l nlz|ro2o00000020000 jo2| j20|s|nlozloa o ) celana perjalanan dinas| 4s00000| t126s000 tefanmanecae jloepekhlajuh| tertata yan man iefaewmen halal pipi pemetaan asam emasuma ata terameneretn rom pefiozooooworzooo teeleoe lil eaamamoraai sombong osaka njoejiszooooooozo00o joz|2o2|es isfifoe| betamabarangdantasa so00000| ts00ooo| njoelrozaoooooo20000 oz|202les inloeloal getanabealananbinas so0o000l ts000000l belanja perjalan lefaumanman jleeleilaju| karang ame ema tefanasaaan place| bayaran (oma sama maa lpeliozomoooozwooo jeeleceles isil amammopemsi rnason anon ilo|rozooooooo2ooo jelek2|es islifo2| ) otetanjabarangdandasa te4assoc) ts03000001 rlo2fiszooooooozoooo oeleoefes inloelonl tetnjatarang oo an25s000| ra28s00o) soooool elauasoncanfebalephlaplp| keperawatan tema nloehhozooonoonzomo poeleoeleslslnloelorl camara ta0000of tomo) loz|rozooooono2ooo jozfaoe|esisinloelozlorl o ) betanjalasakantor ilo2|rozooooooo2ooo lo2|eo2|esisinjoaloa) ) belanapenalananoinas| ) s2s00000| arsoooool ws2o00o0l lefoumonmam fehalebhinlofa) sentausa aon van sem tefassoowaaefefnle| itu memesan mawar mama wal iloeftozoonoooo2ooo joeleneleelslil summwopemsi oo moazeranaznl toaoasanaa| nesaooal ijo|ao2000000020000 joao2 fee|info| ) betnjapegawai | tambahan penghasilan menara lainnya asn belanja jasa pelayanan kesehatan bagi asn mloelozoo0000020000 joel2o2fee|sino2) belamasarangdansasa ton8n7a8429| tones8oa20| o )j7kosovo| oo rloeftozoonooovzoooo joeleejee|sifoelonf setnatarang tonase0oo| toro00000| ena lefaumonase pakabehhlnlofi) kapal maaf tml tmn lo2|no2000000020000 jo2jeo2eejsjifoafoe| o ) betanjasasa o t0046580425) t00a6s80a29) oo lefomonuserbahhilapla itunes mma iloeftozooononazoooo (oefzoeleelsliforloa, eetanaveratanan emas| 2s000000| o00o00nl lelaoamase lmhehhinlefn| serang mmm ono sma iloeltoznonoooozoooo joelenefelsleh h h i mamamoo oo) a20 emas lelarmmame lehalehhla degaramam major belanja modal alat tangga lefamonsem lebalekbllala| sega mma efaamemmo legal| lil ekstra rewel mama ama ileelinzoooooonzcooo joeleoejeslslih seammoperasi tesonoo| rloeftozoonoooozowo uozseo2fesisnforl tetmatarangdantsa setooof dead00o| erna nloelnozooooooszoooo oejeorles isifoejorl poo telmatarang t223500| marston| lebaumanase pehalolialplal kamera ama mand mena nloelrozoooowoozoowo joeleoejslsinfoelorl |oo eetanjama semooolooo t200000| loe|no2oo0000o2o000 jo2l2o2eksis|noalozjo) o )j belanjalasakantor se0000ol t21000o0| noe|no2o00000020000 joe2o2eksis iifoafosl ) betanaperjatanan dinas| 2s000000| trazoooo0| o | lelarmaman lehafohfleplp| kemana sma hfasamame level gen normal mama m"e iiozooooooozo00o poe fee fe2 ph, etmwmoremasi twgoooo| pilot nomor0000020000 jo2| |s2|slalom) | ) belanja barangdansasa 2300191600l to000ooo| ' i1loz|ro2000000020000 jo22o2|s2fs|njoalorl o ) oelanjabarang o9r61gn6o0l sre1neo) oo lefasarwaan felalehlafafn) atm) mma misal nlozlhozooooooozoooo lolo2|sel infoeloel oo aanjarasa tata000000| y32a000000| tavooooool ilozliozoonooonzoooo joglo2|bes infoejoelonl tetnjatesakamor maztowooo| moooooooo| lafomaana oleh| ramon dwmunsaf temon asa iloeluozooooooozoooo joelecel isil semwmoremsi mamzamaso| sansomooo| unhas| i"loz|rozoovoooo2o0oo fo2j2o2says info| o o )j belanja barangdandasa ta73sosroool narasi2so| iilozlno2000000020000 jo2|2o2 jas infoafo| ) obelanjasarang sars7it2so| sos30solo| tesosaos2sl oo ) fekalophlefofn) atma) taman omar manual i"loz|o2000000020000 fo2f2o2|ss|sfilozfozl )o betanjasasa o307osaooool sasezso0oo| oo 3eseoooool oo nloefiozooooooo2ooo joeleoelsslsnloeloeloif oooooj opetanarasatamar s0rose0o| san2ss0000| a220000ol efuamonaa jahaprphlnlalul teatavanh comma mam mefaommnaam jahalphlelafal tata maa ama ilozliozooooooo2ooo joeleoelsslsliloelos teanjaremeitaran soon belanja peralatan dan mesin rloeltozooooooo2oo0o jelek2lbs inloefoaf aanaperatanan dinas| sena7s000 2rossesoo| leluamama johan ifpi| sen sam moral s0wa||| melasosmaser jaka (|| akan soma comma iloeliozooooooozoo0o joeleoelsalsii seawmoreasi oo ossemoool memo iloeliozooooooozoooo oefeoelsals infos #eamatarngdantsa tossesrooofo oscar) "loro2o00000020000 jo2j2oejaafsfnloajonl oo ) elanjatarang daresrooo| dar607000| kabar lelasaaason jelmhbhbh| mma powo mal info|to2000000020000 fo22o2jaa|s)ifoaloal oo )j betanjasasa oo nloeliozooooooo2oo00 joeleoelsals inloeloafonf telnjatasakantor irsooooool ars000g0o| iloeluozoonoooozoooo jelek2goals inloejoal beanaperatananbinas 2w0000go| lefomnasan felmluhlafafi) megan (aj evan anal tefaomaawo jap seat vaonesal mama ema iloilo2o00000020000 fo2j2o2 jss isi| berawmoperasi oo | ) sos397tool uso7is2a0| oo oo inlozlno2ooo000020000 jo2f2o2|asisinjo2l ) betanjatarangdandasa sos3s7tool oo gsomsaao| oo ) iloeliozooooooozoo0o joeleoelassiiloelorl seanjatarang |oo o2255602e0| aenarooo| mean2aog lefaowaaan fekalohhlafuji| memtewama mma omega iloefiozaongooozooco jozleoelas ielnloejoe asanjataa a2eroowo| s0nos000| esesoooof iloeliazooogooozoooo joglo2|as isinloefoelorl tetnjatmsakamor s2e700000| nos000o| esesooool iilozlnozooooo0020000 jo2|2o2|ss inloaloa) o ) belanda peratananinas| 6a00so0ool terasa0| oo lelusoowsowe plkalehifafufi| petasan ram reum investigasi awal kejadian tidak name gelar mang wara obat massal) role|ioznoogoogzooo0 jeeleoeluelsli smammoreasi | aneasooo| t7season| asroma rloefrozoonoozooo0 joglo2|elsinlozf #eamabarang dana kangosooo| t7season| usgnomal iloeliozooooooo2oo00 borneo2sel inloelonf betanjatarang | ga2awal mirra "jefucamamozme fajsajes ikannya) ) o)j ogntegmal sumo za) "lo2|iozooooooo2ooo jo2|2o2|sefsinloaloal o )j9 belanjasasa j og0oo0ool tseooonol joztozooooooo2ooo fo2leo2|refs inlozfoajon| o ) belanjatasakantor | ) sooooool tromol njoelno2000000020000 fo2f2o2 jse|s|nfoafoal o ) betanaperalanan dinas| 8rs7s000| r42500| wossooool informasi kesehatan secara terintegrasi lefamommem jaka tee amal ema ama iloehrozoooasoozoooo feelensfonlsh eemmuoreas tremor n5na0| mama, ijoeliozooosooozceoo jerleoslorlshiforl eeanatarngganasa taesoref ass) memamah joe|rozooooooo2ooo jo2j2o3for(sfnfoaloil ) oetanjasarang 15486or2| basis| teratai ifefissmamama jelunjabirjajukr| o o)j mgmewate) susan) warm lo2|robot0000020000 jo2l2o3orisfijozloal ) betanjasasa oo ) sresoool 3esooool saison0| oo i"loro2oo0000020000 jo2|2o3on|s)nfozlozjor| o ) betanjalasakantor sesaoool ' tsesaoool lehamenmam jehephilafle| itetiaaah semi peralatan dan mesin nireliozncooooozceeo oejevsfonlsinforloaf ena penataan ias| sos000of is000000| belanja terjal lama lebapldtaleh| segan amal sam helasmmamelefala| gems wal sama rloeltozooocoozoooo feeleosfeelshh smamworamsi s000ooo| cool ileeliozoooowoazoeoo oeleonfeelsiifoel #eumatarangdantaa too as000000| a00000o| rloeltozoonaooozoooo joeleosozlsinfoelonf eamatarang saw0000n| saga hahanmenman jhofehilapip| kereta| umah sma sem ileeltazoooomozoooo joejzoaloelsiforloeh | eta esrsooon| roma, file|no2000000020000 jo2f203fo2fs iifoafoaloi| oo ) betanjasasakantor 8szsooool "30s00| belanja lebuumonsam pahalalifalla ketaatan mma iio|rozoooooon2.ooo jol205 jozfsfnjoaloal o )j9 belanda perjalanan dinas o )?s800000o| tas00000)| belanja perjalan "lejeumauema jelumleketjalun) o oj dengannya| won sma umat "loz|to20o0000020000 joe2o3o2isle| | oserawamooaa oo saooooool savoooool hbamemsem ekalekale semen docs tni penerbitan izin rumah sakit serasa daailot|rozoooooo02ooo jo2 j2oalorfsln) srvavmoperasi oo ) oo ) ossasisoo| assooool (sosarsoo| polio2000000020000 joefaoafor|siio2l belanjabaranggantasa o ) ossagisoo| oo assoooo| gosarsoo| iloelnozoo0o00020000 jozlaoafor|sfifoefon) beanjatarng dasar300| tassrsool alaumaaa febalepilae serum ama maal rloeltozooooooozoooo jerlenafonfsinforlorh| alabama asam injoelrozooooooo2o000 fo2l2for|s|noafoajorl o ) belanjalasakantor t2s000oo| ud4 uvh wx9jfbuhj4dy pg@ 65x ue39mew voa vfnzbm tdbca npeftozoooooonzooeo toeleoelongeligoepo peanapenlanan dras| oo) 2e700000|o)jassooo| eansoooo| "lelmooomuso falamnjerjeufol o )j gampamumn| asa wwa tefamomme rebels gagasan game ama ilozlrozooooooo2ooo joel20a josfsli| foo o osevanmoperasi oo o 266s000| iilozlnozooooooo2ooo fozleoafos|filo2l belanja barangdantasa 266s00000| ilo2ftozooooooozoooo ioefzoejoalsinloaforf tetamatarang eto000oo| dee mnnnnne ccc nan mnc nak man oelinzomoooozoooo forleseloslsnfozloth mama amal i"lozftozoo0000020000 jo2 j2oa os(s)ilozfozlool o )o betamalasakantor 25s00000| 25s9000| ilo|o2000000020000 jo2 j2kaos|s)ifozfoa) o )o betanaperatanan dinas o ) r800000| "felwamaonaowe jefosfelefibelojn) katakana f0) woman wstandar noe|rozooooooo2ooo foj2o2oefsln) osrtawmoperasi oo ) o1784s7a7o0| 7osa828700| sson2s00| iloeliozoonoooozoooo josleoejoelsinfoel teaatarangdantsa 78asia7oo| tosaazaroo| sano2somos ilozliazooongnozoooo josfeoeloe|siloelonf teanjatarang | anarko| ta2arol school lelanmmame lehalahhlmlohi sape mam nloeltozoonaooc2ooo josleeloelsifoelorh eaamama | kra20mono| tos soo| sama rlozfiozoonoooozoooo josleveloelsifoeloalorl setaamakamar n7es200000| tos2s0000| saraf0tombol pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan iloelozooooooczoooo tosfeoeloslslil pooh setmwopemai 2s800000| o00000| joglo2000000020000 joao2jos(s info| | ) betanjabarangdanjasa )as800000| s2s000o0| lolos0voodoo20000 jose2o2foss nloaforf | ) belanjatarang )12ss0000| solo0| helaaamaam ftofhllefja khmer mmj emo moe|no2000000020000 fosfat2fosfsfifoafoe) | ) betanjasasa | ) g200ooo| joglo2000000020000 fosfat2 jos(s infozfoajon) oo ) belanjasasakantor t2000ool lozltozoonoooozoooo josleoejoslsiifoeloaf amamapenatanan omar voodoo0o| azsoooo| ismooof helamunawe ehoehilep, senat oam waloejrozooooooozoooo osleosforlshil sampe mens m2050) alessia, iloelinznooooonzoooo josleosforlsnloel #etatarangdantsa ssessool rloefiozooooooo2ooo josleosforlsfifoelonl saanatwang resah000| atensaal hnlammmama pehabilapip serum mel z frozocooo0ozo000 jose2fosfor(sfifozfozl setanjiasasa tes8ooo0)| oo ) noz|ro20. jos for fo2 |o2 jon belanja jasa kantor tesaooooo| belanja kursus pelatihan, taman, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan i1lo2| jo3| |offs lozfoa| belanda perjalanan dinas sa700000tsatari dar optikal, usaha mikro obat ban tradisional umat) ito2| joslzorforishil belanja operasi tarazaso0| pilot)"o2000000020000 jkaler jon|s njo| belanda barang dan jasa uraraso0| oo ) ozluozoooneoo2ooo (oa honor isfozlonf bela barang ganas) eren biodata eno kec. nk. me, sea pel toznonoooozoooo joeleonforls|nforloaf bela ershran mas o ones0on| o oj7 wasal besarnydatuk kombi ruakcani part kelas tertentu perusahaan rumah tangga oafrozooogooozooo jeejzoelofshil eewmopemasi oo) s27sool garesoool loetozoonoooozoooo joseon orlsifozh beanyatarangdaniata ojo, role|iozoooogno2ooo jow lor foto2y hima serasi| gerasooo| |o211. joa jon foz for belanja jasa kantor 8278soo0| loztozoooosoozoooo joao2forlslef selama modal sosaooo| soem ielasmenaan peheplal segamanaan came dan mesin belanja modal alat kedokteran dan kesehatan belanja modal alat kedokterud4 mft uvh wx9jfbuhj4dy pg@ 65x ue39mew vov enziz inozooo000020000 paleo3 for|sji| belanja operasi m8eselon| oo) to27solo) o )just3so0| soal2o3jor|silva| belanja barangdanjasa | ) 1186s8s00| 10274so0o| j(tissa3san| oo loe) oznonaooozoooo jorlzos sin follow belnjatwang a670ss0o| 7aroooo| jasesonf lelasarana pap final ser maw bnn joe|no2o00000020000 fosfat3for|sfnfoefoel betanjasaa nacoool joz| jos jon fo2 fo2 for belanjalasa kantor teooooo| belanja sewa peralatan dan mesin i"lo2|o2000000020000 joan2o3 forms nfo2faf belanda perjalanan dinas ssamsooo| )ji7s000| belanja perjalanan dinas dalam negeri i1lo2) oslo3for isl2l belanja modal oo) belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat kedokteran dan kesehatan belanja moda bia kesehatan umum penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat kelolaan makanan tpm) pang matan saha jani bea, ditaijo2| joalzoafor isil belanja operasi m32song| i1joz| joalzoa jor(s iifa belanja barang dan jasa loe) ozoonoo0o2ooo0 joe lzo forms|noz lor belanja arang rara lelanoamae peimbohilalnlal kapel mms sem amami loe|no2000000020000 joajaoafors iifoafoel | ) betanjasaa | sosro0| 4800000l ssiooool i"loz|romo0oo00020000 joa|2oa for |o2 |o1| belanja jasakantor 4s00000| tasoooog| | belanja jasa konsultansi non konstruksi loe|ozognaooozoooo jorlzoeforfslnfozloaf ela perjalan dina ketiga pejalan:mloelhozoooocoozoooo jerleesfortsh belaka operasi 2nomo| @arson|"loz1o2000000020000 jo2osmosis|nja| belanja barangdanjasa t8790300| joz|.o2000000020000 joa 20s s)r for| belanja barang "kehecsoomaoro left sarana| wae lolo2o00000020000 joaleosjors infozfozl betanjajasa | tesoooool jo2|o20000. joa eos jon joe |oe |or| belanja jasa kantor tusooooo| belanja sewa peralatan dan mesin joz|"o2000000020000 joan2os (sr joa| belanda perjalanan dinas is2sooko| us2solo0| | belanja perjalanan e|zos dinas dalan nagao2 joalaoe for islam belanja operasi tests7ag| |o2 joalzoe for |filial belanja barang dan jasa rss9zag| joe|to2000000020000 joa 2os jor|s(fosfor| belanja barang 72a7a0| tas2a7ao| lehammonaan mphilapin| keren one amdal mlorlinzooooovezoooo oelenejonlshnfozlosh |o asam mao re0000o| cbooo) game joe|romo00000020000 soal2oeforfsfnozfozjol )j belanjasasakantor &s00000| jo2| joan20e for (sio loaf belanda perjalanan dinas te1a75000|hoe|hnzoooooozoooo jeslemrorlshh belanda operasi tense nano massal jozfrozooooo002o000 jos|20for(sifon| belanja barang dan jasa wa7ago0| o | loe) oz0ooooonzooo tos2o1for toulon bean barang heraoasoo| 77sne700 esseseoo| t loe |zon fov mera leni sea pe: joe|rozooooooo2ooo jose2orforfsfnjoajoa| ) betanjasasa tesoooo0| jo2|rozooooooo2ooo jos|2orforfsfno2fool )j belanjasasakantor tesoooo0| | gelora sawa peralatan dan mesin ielanmsamam lebelelaef tas (oma aki" tetap lainnya i"lozjrozooooooo2ooo jose2on for infoaloaf belanda perjalanan dinas 6rooooool cbooo| | dalaniiozooooooozoooo posfeoelnfs li. setawmoperasi o o o) | )o270000000) saraooooo| v2220000| yohmommssee kekelkhtal tamansota sea hozoocoooozoooo oslo2lorisinlozfonl osetamatarang tearoooool soooooo| ilozfiozooooooozoooo oslo2lonsinloaloel setamamsa o |o o o8r600000| tarsooooo| | nlozliozooooooozoooo losfzo2lor(s inloaloelof belamatasakantor | ) a00000| ts200000| o | tefanemama jelajah mmm cwm lainnya idol ozooooooozoooo jose2o2fon|slilozjoal otetanaperalanan dinas| o ) 1n800000| '( ss00000| | talas lapas tam team pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya ma: kat ukm) tingkat toe kabupaten kota bimbingan teknis dan supervisi pengemudi reklamasi urine wisshikkn bersumber daya masyarakat ukm) ilolrozooooooo2ooo josjzoalorfsii| | oserawmoperasi oo ) j oesosoaool tesosesoo| ilo|tozooooooo2ooo josfzosfor|solo2l | ) betanjabarangdandasa o6s09sa0o| oo tesossaoo| ilo|rozooooooo2ooo josfzosfor|s|iloilo| ) gelanjasarang to3soo| ilo inozooooooo2ooo fosfeosfor(s)ifoajoz| o ) belantara t2oooool inlozlnoz0o0o00020000 josleosorfs infoafozlo') o )j belanjasasakantor t2voodoo| ilo|nomor0000020000 fosfzosfor|s infoalosl o ) betina perjalanan dinas| )? atsooooo| tis00000| program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota perencanaan, penganggaran, hefeeameman ue nsa misi pefasmsasa era mnemnmagaoaa senat) kam) bam phebasaaganan flex oma enak panel mama ena rebel sammy isma aa team| akan am lasso johan ppp pase iloelrozosenooo2solo pesat dokumen rka skpd los) amal least sean alat saraf joe f.ozoonoooazoooo tor zor foz|s ifeq lor sana dan jasa maza| masal oo meupitanng | oraz|l bn: one koordinasi dan penyusunan "maps masa apa hlelraznonoooczson jenforfee too sia jozfiozoonooonzoooo horizon fos sha hina osis) mega seanjatarangdantsa jo21. lor fzo1 joss info1 jtisoessa) ol matang | 2guns| asas ooesral oat https. waykanankab.sid.kemendagri.go.id daerah main? detik7e@ ud4 ladomfuvhwx sifbuhi 9ifouhj4dy pg@ 65xn ue39mew vinzbbee pee evaluasi kinerja perangkat ser ito2) jorlaorjorisli) belanja operasi russias| ijo|t02000000020000 jogja1jor|sijo2| belanja barang dan jasa raessesy) oo) jo2) jon jos joz for belanja barang ransson| efanasama flnfkiaflal ransum administrasi keuangan perangkat daerah alasan half (pil pesan moaa tema mem tefnoooooeeoee tefeoefnfehh #mmuroreas sesmoasseo) tenremenl gases ito " borneo2for sailor| belanja pegawai secs20asso0| s9o73eases) o )j2431c0nai| oo berada gap. can tunjangan asn zoz jon gaji pokok bio belanja tunjangan keluarga asn belanja tunjangan jabatan asn belanda tunjangan fungsional asn belanja tunjangan fungsional umum asn belanja tunjangan 2484791600l beras asn belanja tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja pembulatan asal rika naa ata belanja tambahan zero frf mass mba raetelur lainnya asn belanja jasa pelayanan kesehatan bagi asn time eeeommommozcooo tor editors tweet beamtmngganta tentomoool eoonoool "lozfrozoo0000020000 jor2oz or(s)ifozfozl betanjasasa | dosa000000| dosa00o0o0| i1|o2| jon .o2 joz |o2 for belanja jasa kantor koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd info2| onfecelosislij belanja operasi to0na27a| osoraaoo) wg9serial ioefinzosoo00nz0000 ozo2os net brang sara ioefinzoonoonozwoo tor los (sn before belanja barang asa, jan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan annema loan aa5t pewarna rosa tawon niozoooocoozoooo tonfeoelor spt etammorerasi o o o) os5assoelo o2based| gsm nloefrozooooooozowoo lonleoeforlsinloel peanatarangdanma s515s0e|ooo sma rloefiozoonaooo2ooo jorleefrlsifoelonf #eamatrang s3ss0e| esa lelanmanaso pihalelalnla kamera san) sma area penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran lol o2000000020000 format2 josfslil |o oseranmoperasi oo ) |o o6280206| stool o galore loe|no2000000020000 jordan2fosisfifo2l belanja barangdandasa o ) otasorol ot lo2|iozooooooo2ooo joel2o2oefsfnfozlo| ) belanja barang 81007s| o j saro131) kena eluuaanam lmahialefi) game) sam sam s#mf jefaamoemslabale eeeereas amal ema elammanaaa apl (tpi gatal sam gamma ileeiozonoocoozoooo jorleoseelshh ill saammoreaa l ega joe|nozooooooo2ooo onl2oso2jsfiloal betanjabarangdaniasa 6r2school trasooool rloeltozooooooozoooo toneosloesinfoelorl loo tetanjatarang open2so00o| enasoganl lebanmonawe halalifeblal kamera mojo lefaamommsebakl did maa maca amal listrik penerangan bangunan kantor "loz|1o2000000020000 forfaoeforisjil setawmoperasi oo | o9276s06a0| 2825sa0| lo2|iozooooooo2.ooo orf2oelorfsinfoal betanjasarangdaniasa a80os0oo| 2825eag| oo rloeftozooooooozoowo tonleoejorlsinfoelorh tetamatarang |o o21s20c0foo a205000| ulmseronam mldlalof kame) meter cma iebamomem kekal tekanan oma tama asal loeftozooononozoooo lonfeoeloefelih #euammopemasi rasazsah aman asean leeliozoonocoozoooo jorleosjoefsiifoel teanyatarangdantsa erase2sa| mendoyo| sen2sal rloelnozooooooozoooo tonfeoeloelsiifoejorl tetnjatarang nas2sal eno0o| use2m2sal lelaumonms prbofahhlalofil tapsel sand vena mam ileelinzocoooonzocoo forleoefeelsleh mama woo a00) esa lebanaanarn pnlelofal segara amal belanja modal alat kantor dan rumah tangga lefamommee lehaloklahla, sreg malam umah tangga efammomms kepalai agama camat amal ijo| o2000000020000 jonleoejosfsii) seuawmoperasi oo o 9a2nasa8) a20) oo noel o2000000020000 orlzosjos|sino2| belanjasarangdanzasa a204528) o nloeftozooooonozoooo jonleoeloasiifoelonf tetnjatarang a20asal oo) lelammanawe ehmphlamln| tape asma amal joe|noicon00020000 forfaoefos|sle| serawamopaa o | re000| lefaomeme leakklah gegara semi belanja modal alat kantor dan rumah tanggaalat planmssae piapiiepie| ejaan| mol lefanaonaan api lip geram mama mama "lovato2000000020000 joel2os johnsji| | oserawmoperasi oo j9 as800000| 3os00000| t3000000| rloeliozooooooo2ooo tonleoeloalsinloeh tania barngdanmsa doo ssoomal nloefnozooooooozoooo lonfeoeloafs|ifoelol tetnyatarang |o asma0000| 00m lalaummame ealehhlnlopi) tap ema| am) mmm masal loeliozomoooo2ooo jorlevelafsleh emmamooa | awam aaa p belanja modal alat tangga deng dan lefamamasa jika ipo gas cam file|rozooooooozoooo forfaoeosfslil |o o oeetawmoperasi o osesroool sesosok 0g iloilo2000000020000 for2ojos is|ilo| belanda barangdandasa | ) sesroool sesroool 1lozfroz000000020000 for2delos is)ilozfol ) belanja barang | ) sesrooo| sesroool lelaumonms apilaflal spp) sal sar efaomeme apl ppi eee sm| oma ama iloeftozooooooszoo0o tonfeoeloolsih eetawmovenasi oo) tamu ool soal nloelinzooooooozoooo tonleoeloslsifol meumataranggantaa 621ooo| voodoo| sora nloeftozoonaooozoooo jorleoefosfsinfoelodh #etnaperaanan omar) c217000| tango00o| s070g0a| lefaumonma mbsfekilofkh sendttagal ara memata jefaamememeblael sebutan, dosa gam mama lefaommsse eka negaranya amal pilot|ro2000000020000 jorleoelo2|sjid setawmoperasi oo o osessasoool se3sasoool jetamesaa le naa seen mag lolos " jorleoelo2|sinfozlozl ) belanjarasa | osessssooo| sesggsoool oo nee: nloefrozoooooogzoooo lonfeoejo2lsinfoeloafonl tetanatakamor sessnsooo| sassesooo| leharmanman bel sampe mom gowa asal lolos inozooooo0o20000 jorleoejoals)il sevawmorerasi oo ) o29s6240000| 2asso7s) o biro2saran| oo oo nloefuazooooooozoooo forleoeloafsinlon tetamapegawai | sare2000o| sara2000l nia tambahan penghasilan darat objek lainnya asn iilozlnozoo0o0o020000 jorfeosjoafs inforfoaforf betanjaonoranum rar8200| oo 1jo|tokoh0000020000 jong2uefa|siifozf ) belanjatarangdanjasa 26e013s07s| o ) os2saran| oo oo ) iloeliazooooooazoooo orleoejas isiforlonf taanataang oo) o24n0000) sensors| ojo anos| leharmonaan pkalehifaplal apem ama) manah iloefnozooononszooo tonfeoejoalsnfoelosh | enam 27ness000| 252asw0n| metoo| iloeltozaooooonzoooo torlenefoels|noeloejonf seumarsaramar 27ness000| 2024sso00| o om2botol joe|rozooooooozoooo jorlaoejoafsinlos) betanjatiban ) o750000) belanja hibah kepada badan, lembaga, berbadan hukum indonesia g@!65x ve39mew ovinzbm tdb dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosis yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undaya permiiha can. dar rajah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan info| jorlzosforfslil belanja operasi m20000009| loe) toz00nomor2ooo (or zee forms|nol bean barangdantsa 1s000000ol 2o00o0no| loe) ozooonoo0zo00o jon fos fonts| follow belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lefaomeme lokal lidi trees san sma ama mesin lainnya 1lo2| jorleososislil belanja operasi teatoooog| loe frozooooonazoo0o (infos joefsiifozl iamarangan cartoon| | loe ozooononozo00o ion (zos feels|follow| beanjadarng |oo ojooool ojo tool lelammanmam mlmpehilamln keren semacam info| jor joe s|r jo2fos| belanja pemeliharaan 20s000o0| tesoo"loz ino000000020000 forlzosfosfsli| belanja operasi 1s8voodoo| johto2000000020000 jorjzosjosfs|njo| belanja barang dan jasa tssoooo)| oz|inzooooooozoooo tor is|lolos bekerja pemekaran (oo seskoal belanja pemekaran gedung dan bangunan jo2|no0000. or2tolol peningkatanpelayanangtuo s2s000000) |o1 pelayanan dan penunjang pelayanan blue moeltozomocoozoooo portsofnfsl btmmopemsoo|)oereseaonf mereka| loz|1o2000000020000 forletoforsfrforf belanja pegawai s7610o000| 8rerooooolloe|teznoooonzoeeo torterofrlelnfael belmyatarang dana inanonenaoo| homoosenamj loe frozooooooozoooo (ordo forsnfozforf terjarang omossosenaool ressosenaoo| "feiozamosoeesoo feast saat) "empat samaran efanmomame pebalap tape mma mamak belanja barangan jasa blueltozoooooonzocoo jorferoor spt lola woo 22asassaf mass) menanam febepbkfal tags dam aah dan mesin telan bekel tata mama mam laboratorium belanja modal head laboratorium hidrodinamika etaneamsn menahan cma gamal lainnya belanja modal aset jorg dana belanja modal aset ebarasama jebobilepla beng) amal malah moe tazosoawooz00oolonlesajol |.openataanorganiasi 2asar0f gas koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah lehazoooocoozooo lonem joslshh ammuworeaa dasar l marah jeefrozomooonzoooo joesalesisforh #eanataranggantaa area| loelinzooooongzoooo orlenafosleliforlonf aamatrang to 22sara) gasal helmomemmem felekhele era| amal smm amdal tears pen asas2200| soo2nos2a| jollof joo.oofoofe| jeemeawaan ' | naa amtanenerimaan emisayaan) uma penerimaan pengantaran bupati way kanan dto, disalin fans dengan aslinya raden adipati surya kepala ngan hukum, pp tea gungpasea bentar bni psm man aris supriyanto, s.h., m.h. na" penata nii d) vtp. https: hvaykanankab.sid.kemendagri.go.id daerah main?p ietf7e@ ud4 mft uvh wx9jfbuhj4dy pg@ 65xn ue39mew ovinzbm tdb ai2 s022130. .000o joofoco joo| jrenoaratan harian tabanan here sengaja peran slo2 s02213000270000joolocoooaji| penpapsta nasi dar tap) 734so00o00| 734so000o0l iso2|so2213000210000 joofooofoofalnjo2j rewibusipaeran 0lo iso2|so221300027000 joofooofoofalifoajo2| retibusisasa usaha |o retribusi pemakaian #feleneamamerawo jnfamoffnkelafn) o j makan wwwpenopang san penyertaan modal pada bumi lembaga keuangan) benz21500o27owo jen fooooolafifoaf tamtampaoyang san immoral ansaoool hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan hasi penjualan. peralatan dan mesiai: pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pendapatan denda kananbikan pelaksanaan pekerjaan penangananis|o2| joglo.ooloolal2| pendapatan transfer pengaya banjar pemerintah pusat iso2| foofoooloolaleforfor| dana perimbangan 9r3os1kosovo| o o ( o |taro kd2zi4mryjylnvoefdana transfer khusus dana alokasi bite nan fisik iso2|s: joofooo foofafefor foz| danalnsentif daerah did)| genesis2ooo0) to) ioefsarz1somzrcooo loolooohofafefonfaelnf sassanrooof ssesanzoof ioe|so221s00nz10000 jofooo kofalelorlos, | arabia tato206spoof tesseossonf jg" seller2romero pofoofreffnfnfan, oia tes hassan) joe|5o221noozroooe coffee lenfelefeetonf pedasantegraa oma) mona pendapatan bagi hasil pajak lain lain pendapatan daerah lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan slbefenzznnnoozroooo toofoanfoolalafonfon tamdampendapaan sasseaooaf simemmmoo| pendapatan: pernah dana bos jumlah pendapatan jolo|s.022130002z0000foolooolools| jawa po) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa program administrasi .nlkasamaonaraonjulaoolel menkmtaamo ) massa| armada| pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa jne la)n3|s02213000270000 joaleorfoafshi| belanja operasi jarasnasy| soal2on goals pilot| belanja barang dan jasa asal2nmognzroooo toaleonfosfnfoefonf semnatarng sanalah casszorof assegaf fees2nnnooarooan jeeleonfosfifoelesh 7o asam araooono| ran iin enzansooozrameo toafeon goals|ioefoefof seamamskamar aramoool orawooool lafsnzansoooztomo neon fals ioefoaf blanaeraaan das as00nomor tomo ago besarnya perjalanan dinas dalam negeri program pengelolaan huamamatmejahala hid) terbebeea mawas) mana semata koordinasi dan penyusunan #jejkramaooaomjaleohel ||. mecamikamntusa" sowssaa) waw) sms) koordinasi dan penyusunan hafasnsaran lee dpi seed sana mah mma iso2| jo2l2onforislil belanja operasi is|o2 s02213000270000 joel2o1for|s iron| belanja barang dan jasa aka oefsoz212o0o2o0no oe london(s oefoif bln brang osoasnj hassan jebalephlebiny dapa awam sma doesn2nso0o27mono leo for sos harapersaranona cameo semoooj belanja perjalanan aheansana fff? seat koordinasi dan penyusunan perubahan kua dan perubahan pas trom slip xge taro kd2zi4mryjylnvoefo zj5o2215000270000 poelenfoegsrih lol emammoreaa o o| o oasrererl sarah ema sjo2|soz213000270000 jozlaonjo2|sfifoaf | ) belanja barangdanuasa o8s1else7| o jo6a77ee7| oo )j ots3hoon o | iso2|so221300027000 jo2l2olozfs injoajonj ) belanja barang | o8stream7| o jo627masa) o j9t23solo0| lahamomnam jahnlahhlalnfaf sape wwe mma iso2|so2213000270000 jo2laonloz|sfnlozjoa) ) setara perjalanan dinas 60000o0| belanja perjalanan lelmamanam hmjelilalolf tamtama| elo sama ebesamaelahlal ipl temen amal awal ama eloelsoz2ns000zrcooo oeleonjfslil amber 2arronsof insan te.) kanan slozlsoz21so0o27ooo oeleonjossinlorf tetnjamarangdaniasa anna b2soo| slot so2213000270000 fo2 feonjosfs iloafor| etanjatarng | 2is1a1so) oo useoool lebasnamraen pabohlafof krem amal mana eloelsnz2nso0027ooo oeleonjosfs inloelol eamatenaananas| tsooooo| soon belanja perjalanan jabasuwanen lehmlohllalefal semattgna| ora habasnomram pake eatetatae mal sama sean slot so2215000270000 joejeonloafshh ertammorema)o oo mona asana eselon slot|soz2solo2robot oeleonloasiifozl tol. tetanjataranggantasa 2577o1as| 2nsnanasf massimo t sloelsnz21ooz7o0o0 loefeonloasinfoelorl tetasatarang |o 222701s|oo2n51ana| lapasmwamelehnlehhlalohi, gereja sma sloelsne2nn00027000o elemen jowlsliloaloa | asanatenaamanonas ts000oof hoc lehasnmrse elmbekilalefa) seaetaga| rom) ama lehasmemren mbl tata dom ama sloelsoz21sn0ozoooo foejzonlosishih #rtammorerai oo asas0sea| asas slot|sozznsoooz7ooo ioezonlosfsinfosl #etanatranggantan asssoseaf asssosaf slot|s02213000270000 jo2laonfosis iifozfol | ) setanjatarang | asssosco) asssose) oo |o jakaamaan jebofekilahla kapel| camat amal ekasasama jobs garis oma oma sloelsozznsooozroooo eeleonloelelif eruawmorersa es00sa| semisal slot soz21woo2robot joeleonjoelsiforl teanatarngdantasa 2ss00sea| ossosef islam|so221300ng7ooo joz|2orjoefsinloajonj )j oelamjatarng ssssoses) o o39s90se) oo tekanan fehofekelela mepet| amal amal koordinasi dan penyusunan |o7 ara jadi tentang penjabaran apbd sjo2|so2213000270000 jozleonfor|sin| | osrvammoperasi oo to o9252ssasool 13ssasool o )j gs00woo| o | slot so2znsooozroooo foefzorlorsiilorh #eunstarangdantaa 222558s00| massasoof soon sloesoz2info2robot foeleorjorisinjoefonf teunataang | 20rasasnol o massasoo) so0tawon jabaanonsan bakilelahf sama maaf slot so2213000270000 jozfeonjorisinjoaloal o )j obelanaperalanan dinas laksamana jebofeilohla| gema se so2213000270000 fo2feonjosisiil to osrvawmoperasi oo o ) o92a1rosso| selatan| oo oot|so2213000270000 jo2fzorosfsfiloal | ) belanjatarangdansasa o ouesasrn) o | sloelsoz21so0n21ooo0 joeleonloafsiifoejonl tetaniatarang o o|o2loss0o| omesnsenaah sasaran hubuanaran linphhjahlal karena| angsa maaf mma iso2|so221300027000 jozleonfoafs ifozfoal o ) betanaperjtananinas tiooooooo| labaunonnam jahnlehhialeln senat mom mon wool koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran sloelsoz2nso0o2robot loeleonloolshh loo suawmorema 22an om00malo mahal slot|soz2tsooozroooo ioeleorloofsinjoel #eamatarnggantsa 2s02stossfo 2aa7oaf aman slot so221so0o2 oo0o loejeonloofsiijozlonf peanjatarang |o ossomtosal aras paham fekalepfebia| serta am mem ara slozlsn221so0oz70ooo joezonloofs inloeforl | ema esamooof, trans0on| asma, sloelsnz21so0o2700oo joefeorloofs inloefoelonf teanasmsakantor bamboo ossogogl slo2|s02213000270000 jozleonfos|s iifozfoal belanaperjalanan dinas| tt0000000| laammonnam lehnlokifapdal senam comal jjasansmarejelarwi menata sma) teman| waw jebasmrme legal ltd aegeesema| maaf mama| smm slot so221sooozroooo jeeleoelonfsli smmwworema ejaan| taman memaeaal slo2|so221300027000 joglo2forisfiloa| | ) belanja barangdantasa 124asa2n3| oto834781| ooo)j oterasaol oo) slot so22ns00o27ooo joeleaelonsinfoalon tetnatarng ) do osaka2ral tsnyanaf 2assam| jebasnamsse jahmhhlafufi, krem mma mma maaf islam|soz2t3000270000 jelek2forms inlozloa) ) betanaperalanan dinas #lelkaznamareo kelealolehfafafol o oj mammal ena) penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan spd slo2|s02213000270000 joz feo2fossil| setawmoperasi oo ot001290a| t0012ge| ojo) iso2|so2213000270000 jozlaoefoajsfiloe| ) belanja barangdantasa 1001399a| o ) o100139| oo )? sloelso2213000270000 loeleoelossinloaforl setaatarang |oo0015sef kn0nagel pelamar jebalatilflal keren amalalonso221s00o2700o0 joeleselosislil lho sevammorersa ossmoral asas| asam iso2|so2213000270000 joglo2losfsinjoz| ) betanjasarangdansasa o og377col o ) otr20sa2oo| oo slot|szz1so027ooo loefeoelosfsinoelonf teaniatarang 1oo7s80060| sago| makasih jalsanearan jhaephlebie| sereal maaf mma oma joe|so2213000270000 uozseo2fos|sinaloa) o ) obetanaperalanan dinas| s00000| uisocoo0l lebasnonsam hmpflaplal senang commlsereja koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, born kas pemungutan pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga pfk) sloelso22nno00z7o0oo eleceorishl tawmorena soal poros2el ora tw. .!sudah s|oe|so2213000210000 joz feo2 ors jo2 belanja barang dan jasa ta12279| o slot|s02212000270000 juz |zoe for lor belnyatarang sasana| loses2eel lai pakai teamname kefalephlnjop| game ama ama sloelsn22nso0oz7a0o0 joeleozlonsinfoelosl aanaperammanowas bisa sesooool ost bel terjal ebaannana late leg searah mem tt2213000270000 jozlecefosislil belanja operasi seats27e| se3os27e| oo slot|s022 joe zoe offs info belia bwrangdantasa |zoos6one7logo sesonare) iso2|so2213000270000 joz|2o2 fos(s i fon| belanja barang sos2ne| re30o276| tebaawassa jhalebflafin) serum mma mam s|o2|s02213000270000 jo2 jzo2 fos(s|n jozfoa| belanda perjalanan dinas 0l o215. masal beresis|o2 jo2l2o2 htolslil belanja operasi 2292m8) slot|so221200021000 joe eoz hos inet belnjatarang antar |ojo2p2sa7also2s2sama slot|s02212000210000 joe (zoz (ofs joe for belnyatarang too s2sana oaeno lakaraameso ealekelepil krem man mam iso2|so2213000270000 joz|2o2 (refs infoajoa) belanda perjalanan dinas ) besarnya perjakaiso2 s02213000270000 jzj2o3johnsji| belanja operasi sasana) masa2akses) o o o0mama| oo ) slozlsnz2noon7ooo jozleosonfshnjoef benda arang san sanmasal asz2atas) agama iso2|s02213000270000 jo2l2o3 for(s infozfor| belanja barang asia7as8| oo22eeas) o j gm3wa| o | joe loa ons eon esa esa ik: jo2|so2212000270000 fo2| jorsfrfozfoa| belanda perjalanan dinas ' sooooool ' sooooool belanja perjalanan loo 2o3 for (fee doesn| dinas dalam negerieloefsoz2nsooozroceo poeleesoefelil tt. eawaopemsi joss oom masal slb2)so22 oleosa does injozf belnjabarang banjaran orsesisaforene7oo| oo) emas lolos22solo7ooo joefeosfoelsinfoafonyl tetanatwrang srsesnga| stsoazoa from, labaavmesa jefalehfaloji bea) sman omm iso2|s02213000270000 jo2|zos |oz|sr joglo| belanda perjalanan was| ) ) belanja perjalanan lose|s|n for dinas dalam negeriran |0mtn pian padatan peronatreotunonenpiuntewang koordinasi penyusunan laporan gta memar nan triwulanan dan semester iso2|so2213000270000 joel2o3posisi| serawmoperasi oo ot0aro3sa) t0aro3sl islam|so2213000270000 jo2j2ojos|silva) ) betanjasaranggangaa )t0a703s3| o )10az03s| oo) ot slot|soz21300021o000 joglo3fosisfnfoajonj ) belanja barang o9az203s3| oar2o3sa| oo halaouanam jakellilefja) mereemaal amm sam slo2|so2213000270000 joel2o3osfsinfoajosj oo )9celana perjalanan dinas | ) sz50000| lekaanoenam lakolopfialefn| kemana| omong konsolidasi laporan keuangan skpd, blue dan laporan keuangan pemerintah daerah slo2|so2213000270000 jobless johnsji| seranimoperasi oo ) osrooreeel o )tes2saran| oo slo2|so2213000270000 jo2l2o3joafsinjoz) l ) betanjasaranggansasa ) osr00148e| o o67732500) notes2sasak| oo slo2|so2213000270000 jobless joafsfilo2font ) belanjatarang | b200148e| o ose7s2so| o o )jts2essen| oo ahuunsar fhafehiaflaf mete asa iso2|so2213000270000 fo2j2osloalsfiloajoal o ) belanda perjalananinas| o ) 1s00| ebaanmrme lelmlekialofil serta own amelsoz21ooz7ooo loeleosfosleli semwmoewsi | sreesaf saraf 5aa slot soz2solo2robot joeleosjosisinjorl teanatarangganaaa 5706sse| mesamassal sang slot soz21solo27ooo joeleosfos isinjoelonf tetanatarng |osareossel masenassal gagal halasvraawn jane mala| sep mun mam aman iso2|so2213000270000 fo2l2o3fosisfnloajoal | ) betina penahanan dinas lefaamanme lmphhlalefi) kerana om) awam penyusunan tanggapan tindak end etinademoniraani pelaksanaan apbd slot soz21so0o2robot loejeosloefsliy eruammorerasi gosesansl 2aero| oom, slo2|so223000270000 joel2osjosisfiloa| | ) belanjasarangdansasa o )9s03698is| o o924369700) o j ots0015) oo alonso2213000270000 jo2j2o3josisfiloalon) o ) belanja barang ) o1536981s| om) too halsannanme fahnfeifafla| meptemm mui mam sal iso2|so2213000270000 jo2l2ojos|sfiloajoa) ) betina peratananinas| ) s00botol teooooon| belanja perjalanan jebasnasanen elmlefialofil siragigaa| non sam wae penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sloelsoz21solo2robot foeeosloefslif artammorerasi rsssamo| emo sleelsor2nso0o7ooo jorleosloefshnlorh tetang ganggang arsssago| no2aoo| esmtozol slot(soz21s00027ooo oejeosloofs inloafonf teanatarang 22s9sa2o| grogol hahasmasan ehafehiflla sape auf ame ana slot|soz213000270000 lola3fosil infozfos o ) betina perjalanan dinas ) so000oo| ts0cbooo| c6f6ynu zpshyv6dth mdash@ trom slip xge tro kd2zi4mmryjylnvoef vk2ntah ana nba dinas dalam negeri penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional pmbaoradawas any timah pemerintah daerah iso2 s02213000270000 joz jeoslosfsfi| belanja operasi olso22: targets offs inter mta met maret memakan sni free iso2|s022t13000270000 jo22os jos|s joz lor) belanja barang som23a| oo oo pamer ann nas ne. ann: loefbozz1sonnarooon toefeesentsintoeloef kapas tocooaoe comma) belanja perjalanan emssatekitapa amal meal pembinaan akuntansi, pelaporan: dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten kota sfefemamonroao telestnlehtlolo#arena asam amal embel 's|o2|s02213000270000 jo2lzo3 jii isinloal belanja barang dan jasa ra231eoo0| below21sotozrawo torfzos gelora tanam asam) 22an ease, teka app han iso2|s02213. jo2l2os (s)n jozfoa| belanda perjalanan dinas ssooool belanja perjalanan jae penunjang urusan kewenangan lo! elasafool myaanapa analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan) sysop901l pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah iso2|s02213000270000 jo2lzoafoalslil belanja operasi (ss00oo0| is o2 jo2l2oa joa isfiloa| belanja barang dan jasa 3assist1| sooko| is|o21s02213000270000 joz|2oa goals r jo2fo| belanja barang (esooooo| jana ses slr22nnotontoon eeleostisin etos sma peran una| ocoooool aroma, belanja perjalanan fe) zoe dipan bahkan magi is|o2|s. jo2loa foa silo3| belanja bunga sasa2s2to| ss2sa2s2ol belanja bunga utang pinjaman kepada there bukan bank lbb) belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan sian bao catat: swasta jangka menengah analisis perencanaan dan soelsozzmomzroow oeleoafal penyaluran bantuan keuangan is|o2|s02213000270000 jo2lzoafosislil belanja operasi islam|so2213000270000 fo2lzoaloe invasi belanja hibah ha5yang6sa| belanja hibah kepada o2|zsefoxlsfofosfon menebang belanja hibah uang kepada pemerintah pusng larlot soz2mocozroooo jorleseoelslilosl |o esamatanuansesar as00000000| asonmooa| belanja bantuan sosial kepada individu belanja bantuan sosial lang yang direncanakan er,kan pemeirdahar bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) is|o2 s02213000270000 jozlzososislal belanja transfer titi7page3)| slo2|so223000270000 joeleoajoefsjajoe) ) belanja banwankeuangan| man7massa, oo belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi belanja bantuan berang: aan antar daerjabar delle| (ipl era mama tml iso2|s02213000270000 jozfeoalosfsla| belanjatidak terduga iso|so221300027. fo2f2os foss|anon| belanja tidak terduga goo0000000| so0000000o| iso2|so22130002z0000 jo2|2oa fosfsfaforfon| belanja tidak terduga benci telak terdugelolaan one bagi hasil kabupaten kota is|o2 s02213000270000 jozlzoahro|seal belanja transfer 2s00000000) 2s00000000| is|o2|s02213000270000 joz|2os |ro|s jason| belanja bagi hasil 2s00000) belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan wedi la" kabupaten kota dan desa belanja bagi hasil pajak denah kepada pemerintahan desa pengelolaan data dan implementasi sistem informasi anenbotaik danna inphanp keuangan daerah inventarisasi dan analisis data peace lake sae gal is|o2| jozlaoslorislil belanja operasi is|o2| joz|2os forishiloz| belanja barang dan jasa ol) dexbaz21soon2"coor toz|zos falcon king aroma| aroma, #ejseezmooozraen else eror is|o2|s02213000270000 joz|2os or|sr o2foa| belanda perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam negeri implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah iso2|s02213000270000 jo2l2oslo isil belanja operasi is|o2 s02213000270000 jo2l2oso2 iilozl belanda barang dan jasa is|o2| jo2 jo2 fosfor| belanja barang t387o000| #else2mooozra0n else arora " assad ama iso2so2213000270000 jo2j2oso2|sfiloajoe) belanjasasa oas27s0000| sia7so0o0| is|o2|s02213. jo2|2os foz 's joz for belanja jasa kantor s187s0000| is|o2|s02213000270000 joz|2os jo2|s o2faf belanda perjalanan dinas fee belanja perjalanan dinas dalam negeri pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten kota gloefeneansonnaroooo tozlzosfesfeht tool, seumur ore mao cma amal joxfeoz212000z7ooo toefzosfos is|ifeq bana dang man dennnnnni iso2 s02213000270000 jo2|20sos iilozforf belanja barang tas37900| jeosanoooantn fos bnn mesa| iso2|s02213000270000 jo2|2os foss)no2faf belanda perjalanan dinas voodoo0l sfo2 kena pagatan. dinas dalam negeri program pengelolaan halo mememlahele ber doom) oem amal peleamsamameha sama yan rasi man perencanaan kebutuhan barang milik daerah sfoefko22nooaroo tesfeoroslsu tool. stan operasi ental common u oefsaz21no0n210000 toseonosfs feet seasisonf oseonaf 12n0027ano tosfeonos|s inoefoni saraf sessioa elamosen halefippp| ame amal ama genre2moconmoo lnleorlniloelwl ammremtamonar duomo| | moooeol "nlsnanamsass kefenfelalfafaj) jaan sms pekasnsarmn jln age pom sama isle(so2213000210000 fosfeonfosfsli betawmoperasi o o|o ) osasiresaf osasirasal o opt slot|soz2solo27ooo josleonlosisifozl joo tetnjataranggantasa semisal sadness) sloefsoz2nso0oz7ooo joslzonlos isinfoelorl tetaniatarang o |o berasal mesa, hahuamaswo ebolehileja) mpe sava 4o| slot|soz213000270000 josleonfos|s infoafozl betanjatasa s0000000| c00000| slot|soz213000270000 josleonfosis infoafozfor| ) belanjasasa kantor co00000| slot|sozzntooo2 ooo fosjeonlosfsinfoelof | mana perhatian dinas| lebaanomran pabofehhlaleh senam yama) tefasomraan ninja ggs (maa mens) ama slo soz2mooozroooo esleonlorishi emmwworemsi eoaesei| msasesefooojwoso00| slot|so2213000270000 josleonfor|singel betanjasarangdansasa o159516se| o )teks2000n| oo ) slot|so221solo2ooo0 josfeonlorfs iifozlony eanatarng o |o #one1| sesanasf o j# peaammamelabnlethlape are amm mm) see iso21woo2robot losfeonlorjslnloeloe fo aman) se925000| lahaanonwan ploehflafafi) keatas ewen imam konsultansi non konstruksi slot soz21sooozroooo oslzonlorsinoelos, tama peraananinas| 20000w| oo oj000ooo| lebaamane blm phlaleki kemana oren masam pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah slot|so22t2000270000 josleonloojsfi| betawmorerasi cases2a) oessesrgal oo o)j og0ooo0| sloelsoz2naoooztoooo josfeonfosfslnloe| beanatarngdaniaa |o o) gesestzel gss051e4 baal sloelsoz2solo2rao0 josleonlosfsliloeloti betnjatarang o|o 2i20nn2al omah hahaumanoe lehofelillok) map mma oma slo2|so2212000270000 joslaonjosisinoaloal o ) belariatasa oas700000| good| slo2|so221s000270000 losleonos isinloelozfonl o )j betanjalasakanor as700000| goooool | ot soz2nomzroooo toseorofsih amamaorerasa oo messasal amoral anto slot so221s0o270000 josleonlrofs infos tetanjatarangdantasa odds7asa| tewoasal enol slo2|so221so0o270000 josleonlto iiloelonl #etanjatarng | sesorasaf j2saraf woaoool jebsaumame ehelekfjaah, ame amal mam joz|so2213000210000 joseon(rofslnloeloel )tetaniataa | as3sooko| oo 3nssoool gsooool slot|sozznmooozroooo osleonliofs iiloeloefonl etamarasakamar asasoooo| 3sesosok soo sloelsoz21n00o2o0o0 josleonlolsinlos| asmmatiwan oo to oe isoooooarganisasi hambatan yang berbadan hukum indonesia belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela' bersifat sosial kemasyarakatan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah iso2so2213000270000 josjzorjiiisi| belanja operasi sea2sare| os2arabe| oo )o season0l o | slo2|so2215000270000 jose2orbit|silva| belanja barang dan jasa wsasooo| o | is|o2| jo3 iris fo2 lor belanja barang 73978a16| lekaamammelahnoehlamln| kera) maan mma set iso2|so2213000270000 jose2o1 jin|s infoafoaf belanda perjalanan dinas | )? 18soooool (s000oo0o| anna aga dinas dalam negeri penyusunan laporan barang milik daerah is o2| jose2o1 isil belanja operasi iso2|s02213000270000 joseon frelshijoa| belanja barangdanjasa | ) iso2|s02213000270000 jos (rz|sro2for| belanja barang lekaamammelehnfahflale kemal maaf slot|sn227200027ooo joseon hefslnoelosl beanaperaanan draw ooo0oo| asep kolega ketika dinas dalam negeri pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten kota iso2 s02213000270000 osf2ois|shi| belanja operasi voodoo0 islam|s02213000270000 jo3for fr3 isliloz| belanja barang dan jasa sooooog| slot|soz21sooozzooo0 josjaonlrsls injoejozl betanjatasa os00ooo| suoooool wool belanja kursus pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan s|o2|s02213000270000 jose201 (ras ino2foa| belanda perjalanan dinas sogogool ' dolar pufee orator perencanaan perangkat daerah sloelso22msooozrooo pnfeorlonfslih bela emas o)o| az02area) sesame open iso2|so2213000270000 jorjzorjorsfiloz| belanja barangdanlasa @2s2a7as) o367sao2) )o(teresa| oo iso2|so2213000270000 jorjeonjor|sinloaforj ) betanjatarang a292a74e| se7sa7o2l o ) oeresoaml febsamarm jehobilahla tape ama emma koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjis|o2|s0221300027000 joel2on josishil belanja operasi 2asasi7| 23asas7| is|o2|s02213000270000 joglo1 isfiloaf belanja barang dan jasa iso2|s02213000270000 joseon jos|sfifozfoil ) belanja barang 238s0os27) 23a9os27| alasan jai dan iso2|so2213000270000 jorleorfor|sjid belanja operasi o256a01| oo) iso2|s0221300027000 jorleorfor|shio| belanja barang dan jasa oo ) is|o2| joao1 lo7 i1fo2lor| belanja barang ann jne administrasi keuangan habasmammmlebaf panas mawas tamatan loe oslzezlor| asn aan sek is|o2|s02213. jordan2 lorislil belanja operasi is|o2 s022130. jo1| forisiilorf belanja pegawai (20076esa2)| belanja gaji dan tunjangan asn bnn belanja tunjangan keluarga asn onlarja tendrobolanarihamecan lebah mera vas ore ema tambahan penghasilan sae kerja asn belanja gaji dan pemesan ehapfaei estaiar bak aki pelaksanaan tugas asntar tom tan pewovawmaos ena slot|so2213000270000 jordan2fo2 isi sewawmorerasi o o o|o ) oss0000000| t2saa2000| ) otros80oo|l oo ) slozlsaz21sooozrovoo confed2foefsiiforl petnapegawar to0botol sawo tambahan penghasilan berdasar. mefemeaar obit lainnya asn sjo2|so221300027. borneo2fozfsinfonfosfor) )o belanjattanoranum 8t00000 sa00tool joz|so22130002 borneo2joz|sino2l belanjabarangdantasa | ) war2000| oterssaoo| slot soz213o0n27ooo lonlzooloelsinfoelo2) tetanjatasa oo eso0roof am2000| nsssoool sloefsoz213non2robot lorfeoeloefslifoeloelort teanjaasatanar ceomoowo mayoral rssamol sloefsozzns0oozroooo orlecelafsih stammoseaa cemas sloelsoz21300027o0oo jorlenejousiiforh teamatamngganan samoarfoosamoanl iso2|so2213000270000 jordan2foalsinjoafonl o ) belanja barang oo) sar0a27| sa1zoa27| poo labarumrmelepalekhlaleh gereja amal amal laporan keuangan akhir tahun skpd segoe2moscow inkelsshh sumo mal sloelso221300027000o jorleoelos islnjorl #eanjatarngdanaa do samnrsal semasa h iso2|s0221300027. jor2o2jos|sfiloalonj ) belanja8arg ) osstnizsal osarizsa) pabuaran peebhlabia krama koordinasi dan penyusunan mena panen skpd else soz2nsooozroooo jorleelorfslih timor asal smp sihelsnzz1wooozroooo orfeoelorlsifoeh tetanagamngdantaa rasial nasa iso2|s02213000270000 orf2o2lor|sinfozlof | ) gelanjasarang o@r2s8os| @n2sso3| oo lehasnanrso pkalelalnfi tema amm analisis prognosis realisasi anggaran selsnezmooorooo onfeeeoefehh etamoreusi tam aan, sloelsoz2nsooozroooo jonfeoefoefsinforl ih) tetamaterang ganja tes0000l testo| slaelsoz2n300n27ooo oleo2joefsinfoeforh tetamatarang | tesoooo) tesoooo) #lelewanoousow foeelalehefofn) )oo oj mapemamal san tmm| peraturan perundang undangan shejsozzmomaomo jofeesinlehh same owl 0l wow slot so221solo2zoom jonleosnfsliforh teanjatarnggantaa 0fo go000ooo| sloejenzzmooozroooo forleosms infoelorl samaran #00model belanja kursus pelatihan rs serta pendidikan dan pelatihan pabaanamnsephap duo bee ema dam ama esa penyediaan komponen instalasi kantor slelazmommoo jotoelntehh sumuroeaa desmond m @kitrmom slip xge tro kd2zi4mryjylnv vkma tan pemanenan alle nso2n3oooztoooo forfeoelongs joe tol. emamataranggantsa sang0oo| osn slot|soz21solo2tokoh jorleoelonlsiijoelorl tetamabarang |o asssoool amal labaunamnam fofnfopiflnja iaeptema mm mmm habis lebaran tepi mana maaf amal sloelsoz2soo2tokoh jorfeoelosfsil li smanmoreasa o| amsooo ms0og e belanja barang dan jasa slo2|soz21z0002zoo0o0 jorfeosfosisinjoej | ) belanataranggansasa dass000) lasso0o| belanja barang slo2|so2213000270000 forfeoslos|sinfoalonl o )j betamatarang lasso| lasso0o| lebaanawaan fobalopfepja| mmm) aman habis pebanamanan female| ppp pemain ama ema slot|soz2ns00az7omo orleoeloalsli sumworema o| 220men| nement momo belanja barang dan jasa oe| belanja barang joe! lebasnnanmefohalehhlafep ema ama) mem masal pelamar sekali| tegas aise| sama penggandaan islam|so2213000270000 forleosfosisfi| oserawmoperasi o )|o ) "aseszoo| o )jtr00sooko| | belanja barang dan jasa sloelsoz21s00o2tokoh jorleoelosisliloeorl |o tetaiatarng oo) as7n2moo| meses2sool togo abacnamnn palet mms slot so221so0ozroooo jonlzoeloef fesinasitununganamu 2rn00oo|oo2200oof so0hoon slbelsoz2solo2tokoh forleoefoefsli too setammoperasi o soo slot|so221so0o27ooo jorleoeloefsfijoel fl. tetmatarangdantaa 273ao000| 22m0000| sooko01 doa slot|so2213000270000 jorfeoeloefsiifozlonf seanatarng | 22m000| sooooool lebacnomraen pehophlalofi) merana roma) penyet rapat pelamar loe ipo ear gem| nama oma alonso221so0oz7ooo jonleoeloofsif tj. seawmovewi soo) awal slot soz21solo21ooo jonleosjossinjorl teunatarangdantaa t2000000| ks000o0o| srewoml sloelso2213000270000 jorfeoeloojsiijoelosl tana peratanannas| ts00oo0o| s7e000oo| labasnammam llepflefuhi) setan maaf penunjang urusan pemerintah daerah jaa joe|so22130oo27o000 onleorjosfsal sruawmmonae tomo| labaunomeam ebepbkla semasa momo mesin jebasmomreanlekolehhhle| tags ame mom puter lebam pebapahhlalehi maaf komputer unit hefosnnan pbolekifafla| matan memar amal penyediaan jasa penunjang jakasmemlohale tenetaseea dome| camera mama penyediaan jasa komunikasi, lefamoenen kekal seeesaaes snow loses| woman joe|so221solo2zoom jonleosloelsfil oserawmoperasi oo ) o5310000000| 4z60000000| tss0000000| slot|so22nm0oozoooo jonfeoeloefsiijorl |o teanataangganma sno00ooo| 47como000| soo0ooo| slot|szz1sooozroooo lonleoeloefsiioelogh seanjatasa oo | sano000000| a7600000n| soo sloelso221so0ozroooo tonfeoeloefsinfoeloeforl opetanatsatamor san00noinfo a7s0000000| ss000boturusan pemerintahan keuangan organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah mag teen pesanan jne umum kantor sloelscz2mooozroooo jerleoeloshih amawmovemsi rserooof rserv sloelsaz2nsooozroooo torfeoafoafsliforl #eanatarngdana rserooof ersetoof islam|so2213000270000 jorlzosjoafsfifoajon) ) belanjabarang or2161000| s216100) oo lahasnonsao phaphflahla l gamemmal war iso2| forleosjoafs)lolos) o ) betanjasasa ssavooool sseooo0ol ol islam|so2213000210000 jorjzosjoafsfiloajoajonj )elanjasasakantor sss0botol ssaoooooldaya peraikarsth puji, lan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan iso2|so221300027000 jorjoslozfsih| oserawmoperasi o | 286aa7oo0| slot|so2215000270000 jonleosloelsinjorl #eanatrangganan 2403aron| slot so2213000270000 orleooloejs iiloelorh setanasasa o1 s62room| semarooop iso2|so2213000210000 forfzosloe ishifoafoajon| ) belanjasasa kantor | ) 664a7000| esaaroool belanja luar #lelksanaoaramo nfeoofoleffafulal kateter #non| konon) joe|soz2t3000270000 jonfzosfo2|s infozfosl ) obetanjapemeliharaan )1s0000000| mana belanja ala pararasiah peralatan dan mesin hebasmomraan opa tip aft dam maja mesin lainnya s|o2|so221s000270000 jonfzoofoefsiij bruanumoperasi oo a6000000| 4x00) t2000000| | ) iso2|so2213000270000 jorfeosjosfslnjozl | ) belanjabarangdaniasa as000000| slo2|so2213000270000 forfaosjoejs inloalosl lo ) betanjapemetiharaan | ) at00000) voodoo0l belanja slafamanoor1an wmnikeanik peralatan dan mesin gedung kantor dan bangunan lainnya islozlso2213000270000 jorjeosfosfslil brtawmopersi oo ssa0000o| 21a00000| gaooooo| sloelso221so0n27oo0o lonleoeloofsiiforl teanatarnggantsa s52v0000| 2naw0n0fo gagogool iso|so2213000210000 jorfaosfosfsinfoafosl | ) belanjapemeiharaan ssaoooool gaooooool belanja gedung dan bangunan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan semua bandung kasir gas bangunan lainnya sloelso221sn0ozroooo lonfeosimishil euammoremai 2e500000| 2seo0ogo g sihelsozz1ooozroooo forfeostnisfoh tetanagamnggantaa 28s000o| sloelsara1solo2robot jonleoofmsinjoefosh | tetanaremeimaran 2sooko| bel meratakan peralatan dan mesin p aman setan tereresaan| memsawasn| usmooasisa0| p u uuu sumut se00ar te1ss7100| olok|s. joofooofoofef jeemeuwaan sloelsoz21ocozzoooojoolooojoolelif mewemmaawp swadaya se0o00n0go| soo0mongol #falimamamuwa jebelelhjo hemat em sma anggaran tahun sebelumnya sloalsoz2solo270000 joolooofooleliforfosi | ) penghematanelana ) | soo00000ool saooooooopenghematan belanja belanja operasi penghematan belanja belanja modal jumlah penerimaan pembayaran| sn00000200| seoosoamo0) is|o2 s. .0000fool.oofoolel2) pengeluaran pembiayaan slkelsn2213000270000 foolooofoolello || pememaanmodatoaeran 0l penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah bumi) penyertaan modal hebamanmme ekelekeleji kent gam tema| pembayaran cicilan pokokx08) swasta jangka menengah tambah penerimaan pengejaran| ganas tsa| gasmasansl bupati way kanan dto, disalin sesuai dengan aslinya raden adipati surya kepala ian hukum, ta. romansa aris supriyanto, s.h., m.h. s0 penata'kode rekan aa so," gen nas oforatoassoosraeoparlsseast ilor|z01. |mojo.foo| kecamatan @.orgs29.8a9| program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota administrasi keuangan poles semar tem aman penyediaan gaji dan lor|z0 borneo2lorishil belanja operasi (5096328s| lonfronaonooos1span tovfesefnlefnforf seamaegmar inenassoo) tesarsso| cossazamn besarnya gap den tunjangan asn belanja gaji tells lelap meta dow malah mamaion tunjangan beras asn belanja tawanan ph tunjangan khusus asn belanja |o1 pembulatan gaji asn io1ngan tanarodaran pengujian verifikasi keuangan skpd ilor|z01000000319000 borneo2losion| belanja operasi oo )o) o ) owrtzp) irlorlroroooooo3to00o orlaoelos isfilonl osetanjapegawai 1s600000| se000| tambahan penghasilan berdasarkan mainan objektif lainnya asn paham ehahitkhb, sao over meal honorarium zoe fshnfoe| serang asa 7lo1 jon|2o2 |o3|sro2or| belanja barang m2) belanja barang pakai habis y53ng19ttg@igt ep@anf04k bh2 jeon8sec jjy sj2fppadministrasi kepegawaian pejesssmsemha bee mal omah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya lor (rorooocoatoooo jerleosto2lebih emammopersi oo) tool ) mrosoonl maananae nlehifa| teman made oma tlorlranooonenatoooo (onzosloe|s ifozlon bennjatarang trooorel room| belanja barang lebonmomnem lmahhlafle| gemgeml oma oma administrasi umum lefaamsamemlobade (|| raga sam tan penyediaan peralatan dan bawaan place berat dona) amal ijo1l701000000310000 jonlzos fozislil belanja operasi zee foz|sfnfoe| tea barang san hasan3gal ilor|o1000000310000 jorfeoe fo2|s njo2fon| belanja barang i3sas388| 13s39ooo| o o )j93ag| oo o | teboumoenam jokmlahialofa) segara mama manja pakai habis penyediaan barang ebomassam lokales iii gama sam amal lor (roroooooostoooo tonfzoeloslshih ll. petmuaope rasi oo) aan7o| bacaan| soal lebowoonsorpebafkhlal are ilor z. joel2oe jos s info o1| belanja barang 83a87oa| 8asal oo ) wa| belanja barang lebomomnam rbalhhleleh game| smf sam) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd rlonlroraooooostoooo forleoeloslsfl suawmorerasi snoooooo| easomml lebowmamnas mpekile peeroroooooos1ooo onfzoeloelshl bem operasi haaooooo| taamool ton roroooooosoooo tonfzoe loetsnloefozl beanjajaa meaooooal aaoooo| ntosmemelehalahfialahl wan emj kantor pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah teboamsmsor kabel kemerah mean mesin lainnya irlorono0o00031o000 jorjeosfoelsin| belanja ope rasi oo ) https: fwaykanankab.sid.kemendagri.go.id daerah main?k y53ng19ttg@igt ep@anf04k bh2 jeon8 city fsj2fpy(amar oma tt, (erontrmewnpevaeneman belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan in000000| gedung dan bangunan program penyelenggaraan pen pelayanan publik koordinasi penyelenggaraan kegiatan lor|o1000000310000 jozlaonjorisfif belanja operasi sm2o32| s7o32| momamue jelunlolshkal oem sma| irlorirorooo000310000 jozleorfor|s infozloil )j betanjasarang s372052) sar20os2| 00lo belanja barang pakai habis peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan rloriroraoonoosno00o joseon foelsfil bean rasi 1s2nmol mammal iinhewovawase bahabalihel memesan mmg mmm rlonfroroooooostoooo (telepon foesfroelon beanjabaang o mammal |o1 |:. belanja garang pakai habis tefnomomemlekaleilela| bread laa belanja par ana dinas dalam negeri program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan koordinasi kegiatan tefommmoemlolnlel ses doa mal peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan i7lo1| jo3lao1 osislil belanja operasi munossose jafonfehfaf dmtamrvumse) amal irlorfo100000031. jos|2on fos s for| belanja barang oo maison| belanja barang lofnomasa foknlailelofn| terasa ama) small lebasaomnaso plenfebifafa (mmm man oma y53ng19tt g@igt ep@info4k bh2d eoh8 city sj2fpypsnsudah belanja perjalanan dinas dalam negeri kegiatan pemberdayaan kelurahan pembangunan sarana don prasarana kelurahan jose2o2lo2jsj| setawaoperasi 390s09s00| raogogso)| oslzaeoefs|noe| sarang dan .s001 i7lo1| jo3| fo2 incolor| belanja barang .s00)| lana belanja barang tefonasananjebalehplapl matan poem belanja uang dan atau jasa brock drieiharinykin mosyarsbak kelurahan ilor| jo3l202fo3 isil belanja operasi @39as9son| nbonmamrae fluejflej terang amarah mana (oi fraroamoans1ooo tesleoefosfehforfnf semmasaang area sama pakai habis plonronommonnsioooo tesleoefosefnfoefeh i samatha rsooeof soo tehanasena tepi psp saf sej kantor belanja jasa konsultansi non konstruksi irlorfro1o0000031000 jose2o2soal tvauasiketuraan ol hoifrorossogosnoooo tesfeoefoafsih peumumoremasi 2so0ogo0l aso0ogoh irlorfrorooo00o31.o0o0 jos2o2oafshilorf betanjapegawai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium pele place pp| bps dove sea ilor jose2o2 joa fo2for| belanja barang seraya barang pakai habis irlorjroro0oo00310000 os2o2foa|sfijozfol betanjasasa hnimsinumamand baleeeoshileloeforf tema 1s000ooo| aroma kantor belanja pemeliharaan ep@info4k bh2d eoh8s6epen pan pan terra pan belanjalor orooooo031.ooo0 joslaonfor ishi belanja operasi ) jo) bisa) s1s28000| helomsasaa kai deras oma ilor|r. joseon jor (sr fosfor| belanja barang s8328000| 71o117. sanga sarang pakai habis irjonirorosoooo31.o000 josfeorjor|s injoajoz| betanjasasa kantor telomasasaa eka ijazah belanja perjalanan dinas dalam negeri ilor|rotor0o031000 joaleonforislal belanjamodal | 18a72000) sa720oharmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ilor|z01000000310000 joalaorlo2 isil belanja operasi sa998816| says8g1| hnlasmsan deras agam) ema i7lor| soal201 fo2|s fo2lor| belanja barang 2s0s8816| esossatal belanja barang pakai habis major|rorooooo0310000 joafeonfo2sfiloajoz| belanjasasa o255940000| ragaooool belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa aset tetap lainnya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa y53ng19ttg@igt ep@info4k bh2d eoh8(aman cam jowoseoa rta error fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan desa fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa rlonfrotoooooostoooo poelzortoafshil bea operasi o| o2amano) oo o0fo mamasa for oelzonfosfsfnfoz| mete ina lon|roroooooostoooo oejzonloslshnloejorl joo tetnjatarang reses) lobonmonnae pebalabhlefok semasa came pakai habis irlorioroo0000310000 joel2poros s injozjo2l o ) betanjasasa oo oo) teisoooo| tabaamamuwe efmeehlafaf tamara evo kantor belanja sewa peralatan dan mesin ebommonane feb lelah aan ama belanja asap dinas dalam negeri total surplus ( defisit) jollof oro.oo000310000 joofooojoojel jerman ppp jumlah bupati way kanan dto, disalin sesuai denga aslinya raden adipati surya kepala sian hukum, (oa aris supriyanto, s.h., m.h. penata twin d) nip. y53ng19ttg@igt ep@info4k bh2d eoh8 jjy fsj2fpy plszmv4e02g51lojoofz. |oofocoloojs| jawa doo i7lo117. |solo.tolol kecamatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota ala administrasi keuangan penyediaan gaji dan tunjangan asn jordan2 forlslil belanja operasi i7lo1|z0100000033. jorfzo2for ilor belanja pegawai o1|s lor dalang tunjangan asn belanja gaji hammer kaki dome belanja tunjangan ia7e7toolntari7lo1| joglo2 los isil belanja operasi s000000| ilor| jones2 fos isfrlor| belanja pegawai tambahan penghasilan berdasarkan tarakan objektif lainnya asn keekeeike lee honorarium foam mia plortororsnsceeo eertetein elf bag tata belanja baran |o1 "le rovoooooossowo ama seosoel sel ilor| jordan2 joss rfo2fo2| belanja jasa @glm9 sum most492ka77y zk30108 misoase pkakipp| bep sal sal kantor administrasi kepegawaian tefoamammlohale| ppi gas dome ena pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya otl2os jozlslil belanja operasi oo) nbonmanme ibajahhfal tercemar dome mam jo1 jozislilo2lor| belanja barang belanga sarang pakai habis administrasi umum hebmammsaseba (||) megan maan wan maa nfoanaan female| pip sempat def sama rlonfroraonoon3s000o forleoeloafslih ll. belanja operasi sersan bersolo tehoomanwe lelmbeiila terereman damn sesal lor| jor2oe jo s iioafon| belanja barang person0| sersoool belanja barang jae |o117: sega datang canda dan penggandaan jotleoelos isl1| belanja operasi s00o0o00| nfoweraan ehalofila item aman diesel non roroongonsoooo jorteoelosfstifozfon| beanjatarang soo0ooo| 3aao0oo o o spouse0o| belanja barang nfownanasan frknfebhlofi) gamer sman enam rlonlrorasogoossooo forleoelosh tasitasikumungantamu ts00000| rlonfzoraongon320000 jorleoeloesli betwaorerasi oo) ohonmaama poelebhlal date oma amal ilor|:. for f2oe loss jo2fon| belanja barang 7so0tool |o1 belanda yanng pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 7world01000000330000 jorleosjos|sjid belanja operasi m5000) leboamamme halal deetemer mal om| demam jehalelfak sarroraongonsso0eo forteoeloefslih semmorersi ta00000| tampil nkoumonusan pebofahhla pdt nan maaf rlonlrorooononssoooo lonfzoeloelsinfoelol prakarsa teoooool t80000| srltnp noployea7xv jkr4c @glm9s summ o6h492 kd77y zk30108 uis hjelang kantor efoamessee label ppi aga staf mal umum kantor alor|z01000000330000 for2fosfor isil belanja operasi ) ss0botol woo0| lnjorananae papat getteng| sea lor (roinonaco320oo0 for leoeforls|nfozlon bebnjatarang |o cbooo0| koo eboamame hmbhhlalofa) samar cam mam pakai habis ilo'|o1000000330000 forfeosjoafs nlozloal o ) belanjasasa oo | o9600| lebam bloapuhhlelafa) ama amal kantor program penyelenggaraan pemerisambas das jaten pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait i7lor| jo2lao1orisinil belanja operasi "nbonmonuaer jbofelehla sana amal rlonfroraoooooszoooo joseon s|ifozfonl belanja arang islands| moses| berada saran pakai habis peningkatan efektifitas io2 kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan i7lo1| jo2l2info isil belanja operasi tosoooon| eboanonnam jaknlekilal serum ilor| jo2|2on foz(s(nlo2fon| belanja barang 4soooool tasooooog| ' | dolar barang pakai habis rlonlroraoagoossoono jorleonloesiifoejorl |oo eetaniarasa sol soo| lebaran belahan gem doa omar kantor hbihoamonaew jehnfobhlukul jga asemfommmomelakalel tpl seat dome ama peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan i7lo1| jo3lolos isil belanja operasi sriti noployea7xv jkr4c @alm9s mmm mo6h492ka77y zk30108bea esse pke oma oma i"lor| joseon jos sfi joon| belanja barang 6s7s0o0| wsrsoo| ' | 71o117010. |o3 dena nang pakai habis ilor|z01000000330000 joseon jos s|r oz| belanja jasa 4eso00| vassooo| pnlammamuanjabnlobhlafln) gran tmn kantor belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa aset tetap lainnya lefnamamam fekolehlafa ama ama| masal belanja perjalanan dinas dalam negeri kegiatan pemberdayaan oslzselo kalori 7lo112. pembangunan sarana dan 4c9000000l prasarana kelurahan taroooooo3s0000 jose2lozlsfil belanja operasi sesi0oo0o| resto samson nhoosansan flkalakifaf apem tan mma ena) i7lor| soal2o2 joz|s for belanja barang saigon| belanja barang eesaounose plealohilalofn| semasa mann mmg saw i7lo1| jo3|202fo2|s kididuga, suara bersifat sosial kemasyarakatan hnfnanasasa helai aggrren damn amal mma kelurahan i7lo1fz01000000330000 jose2fossil belanja operasi maggio| ehasnawwa kaloelukhlaf denim sam mma amar rlorfroresoooo3sooko fosleefoslsifozlonl seamptaang s201s000| royong| ganjil ane) serai pakai habis lor|2or000000330000 jose2o2|os|sinloajozl )j betanjasasa | otoosoooool s2800000 wso0ooo)| iehssarawam fokalophlelajil saman sman kantor belanja kursus pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan @alm9 summ sh492 kd77y zk30108 baris hc48fnv. putgel sesudah hiforomomssoeo porar easatewamn teoooel seooooef #loifranoanownssmoo josfeoeloelsi lil, artmoremasi eseoooa tenaooof (oi yeon00no0n352ne0 trofeo goals beanaregaman esonooo soo, tambahan penghasilan mara pertimbangan objektif lainnya asn for belanja honorarium sia tea bosan jekalehia| sesar doa) sara plonfrenoanonnasmeo joafeseloalelnlozlof semasa soal tomo loz lor belanja barang pakai habis lor|roro0o0330000 jose2o2loalsnloajoz) ) betanjataa memesan jebalebilah| set maa kantor sea program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum koordinasi upaya penyelenggaraan tan ketertiban umum sinergitas dengan kepolisian negara republik joa indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan i7lo1| joalzorforisjil belanja operasi soal2o1 lor isf1 |o2fo1| belanja barang erna hfonfronoononsssmeo joaeorlorlslnloeloh | eaamatsa soma tool ban i7lo1| joalzorfor|si2| belanja modal |. 3280ss0| belanja modal lhmsoramasn falemfrelekal memasangbelanja modal alat wee jejak lal belanja modal alat proteksi edan radiasi proteksi lingkungan @al im9is summ mo6h492ka77y zk301poem pbapiiek wal sam komputer belanja modal komputer unit belanja modal peralatan komputer harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ilo'|z01000000330000 joafeonjo2isi| belanja operasi ol gs0as2o| major(z01000000330000 joseon fo2silon| belanjapegawai sacoooo| | ) tambahan penghasilan ior |o3 merata pertimbangan objektif lainnya asn leboamanom lebalahifalaf amal honorarium frame feknlafijal tercemar oma rlonronaooooossoooo ozon fortsiiforlonf pebrjatarang nasa) four haa belanja barang lefownosinam faknfahflojaf aam omar ama rlorlrorasoncossoooo jorleonloefslifoelorl eetnjasasa gol belanja sewa peralatan dan mesin tang seditahan desa fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa jose2o1lo3isil belanja operasi w2ssooool lebonmanua pebolekhlal prem wat ama rlonfrotoonooozsoooo joeleonlosfs fosfor| bana bang tesencoof amors| toseooool 71o117. sri pikap pakai habis oma hana bni belanja perjalanan dinas dalam negeri total surplus ( defisit) sia7re21s| oloofz. .0000foto.oofooej feemsiavaan merak kenapa ine email jumlah penerimaan pembiayaan) ' jumlah penerimaan pengeluaran) kr4c @alm9s summ o6h492kj77y zk30108 uis c48fnv. bupati way kanan dto, disalin dengan aslinya raden adipati surya kepala hukum, nyaris supriyanto, s.h., m.h. penata wd) sriti noployea7xv jkr4c@alm9s eh492 ka77div zk30108 uis hc48fnvkecamatan organisasi kecamatan banjir pan lea car loloofz.or.o00000340000 joofoco tools| jera irlorlz.o1. joo jo.joo| kecamatan (sas.a63. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota administrasi keuangan a9. for orlzselool uan bea hen dan penyediaan gaji dan tunjangan asn ilor| jorlaoe forfslil belanja operasi tongue2m| i7lo1| joglo2 forishilon| belanja pegawai aoa97621| belanja ong dan tunjangan asn belanja gaji avasaseaar serta toyama amsal maa belanja tunjangan keluarga asn belanja tunjangan jabatan asn belanja dagangan fungsional umum asn belanja tunjangan beras asn belanja jonat. berdasarkan beban kerja asn pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd ilor| orf2o2fossil belanja operasi voodoo| ilor| borneo2 jos|siklon| belanja pegawai tambahan penghasilan berdasarkan mara aaaa objektif lainnya asn peessssas lelaleffklek, donald honorarium teasasasan jebalehhlal (jo esa ana (jon (roroononnsxoro ton feels color torn belanja barang jebasasasa piabifebpl better ema mal mom m8harga3f hyuk ugi70z e0z ndb mpggpadministrasi umum ehoamaamelebahe iii eren metal sama teboamasare kai itl green sama mama ilor| jorlaosjoajshi| belanja operasi m28000o| lehnamonsam fohadelflaf arema wang sam lor fronaonooosaoooo tor leo fas iifozfort belrjabarang |oi280000| oom28000| hang arena 1n280000| pakai habis mama label lip akan mma amal dan penggandaan jorlzoslosislil belanja operasi to3a98o0| 103agar| oo ) lebounoasow fehadehlal freeman v0san sasa ilor| jorleoelos isirloalorl betanjagarang t0s49800| t03a9tool oo belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd rlonfzotoooovasaoooo (oneoelosislil belanja operasi voodoo| 2o0ooo| 0ooo leboumomsam pebaekhlal mesum amal mmm rlonfroroooooosamooo orlzoeloofsinfozlonf #ewmaaang seosooaf seolah |o1 lor (o1 setara garang pakai habis ebonmansaa kab lal bplonfroroooooosawooo jonfzoeloefs belanda operasi soo) hnboraann ehalehfjaf games sae rlonlroroooooosawooo orleoeloejs infozloth tema) s00total ke0modal f leboumonsomelohalahflahln| wan mam kantor pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tebomossan jebol lil atm sal meal mesin lainnya i7lord01000000340000 jorlaosfos isil belanja operasi wo00000)| lebommosuam jobalokhlal green dow esok sama ilor| jor|2os joss io2fo1| belanja barang sama| belanja barang eoroononseoo ordo ego ana lor|roro0000340000 jorlzoeoe|s|rjoaloel o ) betanjasaa s000000| s0000o0| hbonmanowo fmpilahla| amal kantor m8harga3f po5ghkukw ugi70z e0z ndb mpggp imabelanja belanja pemeliharaan gaung dan bangunan program penyelenggaraan heal selinpnyakeinerieh| (o2 pelaksanaan kegiatan pemeritahan dangan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ilor|zo1000000340000 jo2labor forislil belanja operasi 309e70so| 3agezoso| mamasa laebhlal tersebar dom mma asa ilor|roroooooo340000 joefeonforfsfnlozorf ) otelanjabarang sos670so| 30se70so| belanja barang bololilafapi set con aon peningkatan efektifitas |o1 kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan i7lo1| jo2leon foz isil belanja operasi lejouaaasas fafoleffaf rta dome mma rlonlrotaonocassoooo joeleonloesiifoeforl setamagaang k2200| lama) belanja barang lo117. kh) efovmsamawe lefmteflafla| woman mon iho ketahui akan mealboamamamelahala semasa masa mohon san peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan ilor| jose2on fos isi| belanja operasi s8452053| lehoomanao laabhlel prem mal camel own |o3| fo3 ifozfo1| belanja barang 334s0000| basaosp| belanja barang lon loss ozon pakai habis efaoonsan fekolokilakl beam dom mmm belanja perjalanan dinas dalam negeri oslzsehoo| danau m8harga3 o5ghkukw ugi702 e0z ndb mhkode rekening ben kena pain sasa sarana kelurahan jon f7. face loeisil sab cleo2toz sfifosl | oa agamhelen jabatan mass amal eme asal major paleo2 osislif belanja operasi value os|s info| barang dan lor (r0100000034000 joan2o2 joss fozfoil belanja barang oa|does selo swa: major|roroooooo340000 foslecefos|s inloeloel betamaraa | ) sasoooool grs0000ol s0w000l belanja kursus pelatihan, he: sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan osn ofoe lama bener alam eri 7lo1 jo3lzo2soal evaluasi kelurahan aan arah cara i7lo1| jo3l2o2joalslil belanja operasi |o3| joalslifor| belanja pegawai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn name| 3mo| for |zozoals honorarium hiasan laki ese damai mam tara ilor| jo3| joa|s jo2jon| belanja barang lor pakai habis too lee pemeliharaan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan v3 . bikini hyuk ugi70z e0z ndb mg9p mhm wk3 tuo https: iwaykanankab.sid.kemendagri.go.id daerah main?vg tif m8harga3f pos9sebelum ( ama tree mem pesganan ketenteraman dan ketertiban umum harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat mon frormooneosaseoo tonfeonfoefslil petra oren some) laman penjaja anta sama maa i7lo1| jala.o1 ilo2lor| belanja barang for fzo ozon maan b .ee pot) i7lo1| soal2o1 jo2 infozloa| belanja jasa voodoo| nan kantormetana desa fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa irlorizorooooooz40000 joseon fos isbn to osetawaoperasi ol woeosoool pen lor jose2o1 (oz i1fo2 for belanja barang r2s0soo0| matanya borang pakai habis rlorlroroooooo3so000 joelzonfos irfoafozl o ) betanjasasa oo) toooooo| kantor belanja perjalanan dinas dalam negeri total surplus ( defisit) saaasae7al oo lolos| joo.joule jeemeuwaan jumlah penerimaan pembiayaan| jumlah penerimaan pengeluaran) m8harga3f po5ghkukw ugi70z e0z ndb odm wk3 tuo v3 bupati way kanan dto, disalin set denggrbaslinya raden adipati surya kepala iawhukum, ypp 00wym t mai manan aris supriyanto.ns.h., m.h. pon penata wa) r: m8harga3f po5ghkukw ugi70z e0z ndb odm wk3 tuo v3 g6
|
vvwuwuwwawaawawaw w , , awwmengalokasikan alokasi dana kampung untuk setiapadaad(s) transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud padab ii. babpenghasilan tetap siap): dan non penghasilan tetap (non siap). penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kebutuhan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung. s5) non penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf meliputiketentuan mengenai besaran adk setiap kampuadk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan penganggaran kegiatan antara lain: siap kepala kampung dan perangkat kampung, tunjangan bpk: dan cc. operasional kampung, . kepala kampung dan perangkat kampung penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: kepala kampung, sekretaris kampung, kepala seksi, kepala urusan: dan kepala dusun. bpk sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah: ketua: gi. wakil ketua: sekretaris: dan anggota. besaran penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: siap kepala kampung sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan: siap sekretaris kampung sebesar rp. (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan, dan siap perangkat kampung lainnya kaur, kasihan kadus) sebesar rp. (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan. kepala kampung dan atau perangkat kampungan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. negeri sipil tni polri bumn bumi. dalam hal terjadi pergantian kepala kampung dan atau perangkat kampung, maka siap diberikan mengacu pada surat keputusan pemberhentian dan atau surat keputusan pengangkatan kepala kampung dan atau perangkat kampung. dalam hal kepala kampung dan atau perangkat kampung diangkat setelah tanggal (lima belas) terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan pengangkatan kepala kampung dan atau perangkat kampung, maka kepala kampung dan atau perangkat kampung bersangkutan menerima penghasilan tetap pada bulan berikutnya. dalam hal kepala kampung dan atau perangkat kampung diberhentikan setelah tanggal (lima belas) terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan pemberhentian oleh kepala kampung, maka kepala kampung dan atau perangkat kampung bersangkutan berhak menerima penghasilan tetap untuk bulan berkenaan. pegawai negeri sipil tni polri bumn bumi yang diangkat sebagai kepala kampung dan perangkat kampung tidak diberikan penghasilan tetap. pelaksana tugas plt.) maupun pelaksana harian plh.) kepala kampung dan penjabat kepala kampung tidak diberikan penghasilan tetap. besaran tunjangan bpk sebagaimana dimaksud huruf menggunakan penghitungan sebagai berikut: tunjangan ketua bpk sebesar rp. (satu juta rupiah) per bulan, b.tunjangan. tunjangan wakil ketua bpk sebesar rp. (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan: cc. tunjangan sekretaris bpk sebesar rp. (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan: dan tunjangan anggota bpk sebesar rp. (delapan ratus ribu rupiah) per bulan. besaran adk untuk operasional kampung sebagaimana dimaksud huruf paling besar rp. (dua juta rupiah) per bulanpenyaluran adk dibagi dalam (dua) komponen, yaitu: komponen adk untuk pembayaran siap, dan komponen adk untuk pembayaran tunjangan bpk dan operasional kampung. penyaluran adk untuk pembayaran siap kepala kampung dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan langsung dari rsud rekening masing masing penerima siap. penyaluran adk untuk pembayaran tunjangan bpk dan operasional kampung sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan melalui rkk. ketentuan. sita ketentuan mengenai rekening kask sebagaimana dimaksud pada dan disalurkan secara bertahap setiap triwulcg. kepala bukan perihal permohonan penyaluran anggaran, surat keputusan tentang pengangkatan kepala kampung dan perangkat kampung untuk pengajuan penyaluran siap, fotokopi buku tabungan atas nama penerima siap, dan lembar konfirmasi. dokumen pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap awal bulan pada triwulan penyaluran yang diajukan. . 1gpembayaran tunjangan bpk dan operasional kampung, surat dari kepala kampung kepada bupati cg. kepala bukan perihal permohonan pencairan adk pembayaran tunjangan bpk dan operasional kampung, cc.kepalkk melalui bank yang ditunjuk. bab iv. j3. bab pertanggungjawaban dan pelaporan adkbupati melalui inspektoratkepalavi. nom bab penutup pada saat mulai berlakunya peraturan ini,laden aslinya kepala brg ian hukum, can aris pan s.h., m.h. pembina wesaran alokasi dana kampung setiap kampung kabupaten way kanan tahun anggaran tee io. rincianalokasi totaladk siap blambangan umpu dansa tanya gunung sangkaan anjung raja gham segara rider umpu bhakti sangkaan bhakti tanjung sari sri rejeki karang umpu anjung raja sakti otda kasi koo ore dukuh kemuning tanjung kurung talang mangga sinar gading aya tinggi suka jadi gelombang panjang anjung bulan otak bait rantau tembang bali sadar bali sadar utara | bali sadar selatan | ts: beradat bhakti negara pulosari banjar setia (ot bahu bumi agung wates bumi agung mekar jaya ' | total pakuan ratu negara ratu sukabumi tanjung agung total negeri agung sungsang kotabumi way kanan gedung menang total ab. way tuba beringin jaya ramai bumi dana ' '| bukit gemuruh ota ' ' ja. renang tangkas simpang tiga ' beringin jaya karya maju total gunung labuhan pooh negeri sungkai way tuba bengkulu hota ' negara batin sri menanti listing jaya marga jaya negeri besar yoh tegal mukti pagaran sri basuki total buay baruga ' sukadana lesung lawe way agung total bumi ajang karangan suka maju tanjung dalam otak umpu semenjak ' ) gedung riang sidoarjo bumi ratu kota grand total ' bupati way kanan, disalin seyal dengan aslinya dto kepala ian hukum, raden adipati surya aris supriyadi s.h., m.h. pembina nv ata nomor rekening kas kampung se kabupaten way kanan kampung sangkaan bhakti bri kcp blambangan umpu (kampung tanjung sari brick blambangan umpu (kampung sri rejeki bri kcp blambangan umpu kasur u " t kampung dukuh kemuning | bri unit kasui kampung tanjung kurung bri unit kasui kampung talang mangga bri unit kasui kampung bati salihara tengah bri unit banjo kampung bati sadar utara 737701007os1538 bri unit bani kampung bati sadar selatan bri unit banjir (kampung bhakti negara bani lampung cabang beradat kampung lukisan bank lampung cabang beradat kampung banjar beda bank lampung cabang beradat kampung bumi agung wates bri unit baruga kampung bumi agung bri unit baruga kampung mekar jaya bri unit baruga kampung negara ratu bani lampung cabang beradat kampung sukabumi bank lampung cabang beradat (kampung tanjung agung bank lampung cabang beradat kampung sungsang bank lampung cabang beradat (kampung kotabumi way kanan bank lampung cabang beradat dikampung gedong menang bank lampung cabang beradat si kampung rasa bri unit bandar sari kampung budidaya bri kcp blambangan umpu kampung bukit gemuruh bri kcp blambangan umpu kampung simpang tiga bri unit kasui kampung beringin jaya bri unit kasui kampung karya maju bri unit kasui kampung negeri sungkai bani lampung cabang beradat kampung way tuba bani lampung cabang beradat (kampung sri menanti bani lampung cabang beradat kampung listing yaya bank lampung cabang beradat (kampung marga jaya bank lampung cabang beradat kampung tegal mukti bani lampung cabang beradat kampung pagar iman bank lampung cabang beradat kampung sri basuki bank lampung cabang beradat kampung sukadana bri unit baruga pisang baru kampung lesung lawe bri unit baruga pisang baru kampung way agung bri unit baruga pisang baru iga kampung karangan bri unit baruga ' kampung sukamaju bri unit baruga (kampung tanjung dalem bri unit baruga www kampung gedung riang bri kcp blambangan umpu (kampung sidoarjo brick blambangan umpu kampung bumi ratu bri kcp blambangan umpu bupati way kanan, disalin dengan aslinya kepal hukum, raden adipati surya aris supriyanto@, s.h., m.h. pembina wa) nip.
|
id) ata bupati batangupati batang, menimbang bahwa dalam rangka melaksanabagi konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden nomor tahun tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna bahan bakar jenis tertentu, perlu menyusun pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu oleh pedagang eceran, bahwa dalam rangka kearifan lokal, perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat kabupaten batang untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu oleh pedagang eceran yang belum diatur dalam peraturan presid. mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun perubahan keduan enakbbm jenismemutuskan: |. menetapkan peraturan bupati batangbupati adalah bupati batang kepolisian daerah adalah kepolisian resort bat, open ata, surat rekomendasi adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh satuan kerja perangkat daerah kepada konsumen pengguna bbm jenis tertentu untuk melakukan pembelian bbm jenis tertentu,, badan usaha adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga umum yang mendapatkan, konsumen pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan bbm jenis tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor tahun tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna bahan bakar minyak jenis tertentu. pedagang eceran adalah pengusaha mikro yang melakukan kegiatan pembelian dan penjualan bahan bakar minyak jenis tertentu, mekanisme penyaluran bahan bakar minyak jenis tertentu kepada konsumen pengguna bisa melalui depo pertamina stasiun pengisian bahan bakar umum konsumen pengguna, atau depo pertamina stasiun pengisian bahan bakar umum penyalur konsumen pengguna bab maksud dan tujuan maksud peraturan bupati adalah untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upayabm jenis tertentu bagi konsumen pengguna. tujuan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis bagi skpd dalam menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian bbm jenis tertentu sesuai peruntukannya. . beta kenal meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengawasan, pendistribusian bbm jenis tertentu. menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi surat rekomendasi yang diterbitkan oleh skpd untuk pembelian bbm jenis tertentu. .d. menjamin terselenggaranya pendistribusian bbm jenis tertentu yang tertib melalui pemantauan dan evaluasi atas penerbitan surat rekomendasi oleh skpd dengan transparan dan akuntabel, serta menjaga kuota bbm jenis tertentu daerah kabupaten batang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh badan pengatur. bab ili surat rekomendasi konsumen penggunadiatur dalam peraturan perundang undangan, wajib mendapatkan surat rekomendasi dari kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk membeli bbm jenis tertentu sesuai dengan peruntukannya. setiap pengajuan permohonan rekomendasi untuk pembelian bbm jenis tertentu harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut pengajuan rekomendasi baru melampirkan surat pengantar dari kepala desa kepala kelurahan melampirkan surat persetujuan lingkungan (tetangga kiri kanan), dikecualikan usaha pertanian, perikanan, perkebunan rakyat dan pertambangan rakyat jarak tempat penjualan penjualan premium minimal dari spbu 'd. tempat premium yang dijual harus menggunakan botol dari kaca pengajuan perpanjangan rekomendasi tidak boleh melebihi (satu) bulan dari tanggal jatuh tempo untuk balik nama pemilik harus melampirkan fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. bab verifikasi skpd wajib melakukan verifikasi sebelum menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam. dean) skpd wajib melakukan koordinasi dengan badan usaha sebelum paparan menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam bal verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan jenis kegiatan usaha kelengkapan administratif meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan atau usaha data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi, dan kebutuhan bbm jenis tertentu per jam hari dan masa berlaku surat rekomendasi surat rekomendasi yang diterbitkan oleh skpd, paling sedikit memuat nama dan alamat penerima rekomendasi alamatusaha c. jenis konsumen pengguna jenis kegiatan usaha hasil verifikasi jenis dan alokasi volume bbm jenis tertentu lembaga penyalur tempat pengambilan bbm jenis tertentu masa berlaku surat rekomendasi, dan tanda tangan dan cap (stempel) skpd pemberi rekomendasi bentuk dan format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran atau yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini bab koordinasi dalam rangka pemberian surat rekomendasi, skpd wajib melakukan koordinasi dengan badan usaha dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada skpd melakukan kegiatan sebagai berikut .a. skpd menyampaikan rekapitulasi terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan kepada badan pengatur setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini surat rekomendasi yang diterbitkan oleh skpd dihembuskan kepada badan usaha dan kepolisian daerah setempat bab tugas dan tanggung jawab bupati menetapkan skpd yang berhak mengeluarkan surat rekomendasi dana dalam menetapkan skpd sebagaimana dimaksud pada bupati easiest wajib memperhatikan ketentuan sebagai sebagai berikut bata skpd yang membidangi usaha mikro yaitu dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten batang skpd yang membidangi usaha pertanian yaitu dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten batang skpd yang membidangi usaha perikanan yaitu dinas kelautan dan perikanan kabupaten batang skpd yang membidangi pelayanan umum yaitu dinas cipta karya, tata ruang dan energi sumber daya mineral kabupaten batang, bagi pengguna mobil pemadam kebakaran dan pengangkut sampah dinas kesehatan kabupaten batang, bagi pengguna mobil ambulance puskesmas puskesmas kabupaten batang. badan rumah sakit umum daerah kabupaten batang, bagi penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah yang menjadi tanggung jawabnya. skpd yang membidangi usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari ha, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat, yaitu dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten batang. skpd yang membidangi pertambangan rakyat yaitu dinas cipta karya tata ruang dan energi sumber daya mineral kabupaten batang. skpd dalam menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada kuota volume kabupaten kota skpd bertanggung jawab terhadap jumlah volume dan ketepatan konsumen pengguna bbm jenis tertentu sesuai dengan surat rekomendasi yang diterbitkan bab vii pelaporan penyalur wajib melakukan rekapitulasi atas volume penjualan bbm jenis tertentu berdasarkan sitrat rekomendasi yang diterbitkan laporan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh badan usaha kepada badan pengatur setiap triwulan laporan sebagaimana dimaksud dalam memuat rekapitulasi pemberian rekomendasi oleh skpd atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada lampiran ill peraturan ini bab vii! sanksi penyalahgunaan terhadap penerbitan dan atau penggunaan surat rekomendasi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bad opal bab ketentuan penutupedm) pada akapela alang pena ahusaha mikro konsumen pengguna jenis usaha kegiatan berdasarkan hasil verifikasi kebutuhan bbm digunakan untuk sarana sebagai berikut bbm konsumsi bbm jenis jml. fungsi ket. bbm jam hari jenis tertentu alat alat alat tertentu jenis tertentu operasi liter per minggu jumlah diberikan alokasi volume minyak solar gas oil) rekomendasi sampai dengan batang, kepala skpd tembusan bapak bupati batang sebagai laporan kapolres batang. kepala badan pengatur hilir minyak dan gas bumi spbu. bupati batang, ttd yoyo rio sudiro pen manna tuk ialah lampiran iiirekapitulasi penerbitan surat rekomendasi triwulan tahun . tanggal rek. nama alamat jenis usaha solar premium jml itr bupati batang, ttd yoyo rio sudiro bad pena etppdengan ini memberikan rekomendasi untuk pembelian bbm menggunakan eigen kepada nama alamat usaha konsumen pengguna usaha mikro pedagang pengecer jenis usaha kegiatan jual bensin eceran hanya untuk kendaraan roda dua bukan kendaraan dinas plat merah diberikan alokasi volume bensin premiumrekomendasi mulai:batang, kepala skpd tembusan (nnennnanannananannnnnnnna) bupati batang sebagai laporan kapolres batang. .' kepala badan pengatur hilir minyak dan gas bumi spbu bupati batang, ttd yoyo rio sudiro
|
ea bia rms bupati batang provinsi jawa tengah peraturan bupati batangbupati batang, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuaipenyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dmemutuskan:bupati ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati batang. daerah adalahkabupaten batangabupaten batang kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. desa adalah desa kabupaten batangingkat kades adalah kepala desa kabupaten batang. kepala kelurahan yang selanjutnya disebut lurah adalah kepala kelurahan kabupaten batang. atea ad. bab iii kewenangan bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk kabupatepangan, sandang:b kelembagaan bagian kesatu pkk kabupaten bupatiabupaten, kecamatan dan kelurahan desa. susunan keanggotaan pkk kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketua isteri bupati wakil ketua isteri wakil bupatikesejahteraan keluarga dan tidak mewakili anggota suatu organisasi, lembaga, dan partai politik susunan keanggotaan pkk kabupaten sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua pkk kecamatan bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam melimpahkan kewenangan kepada camat camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada membentuk susunan keanggotaan pkk kecamatan yang terdiri dari: ketua isteri camat wakil ketua istri sekretaris camat.bagian ketiga pkk kelurahan desa bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk desa sebagaimana dimaksud dalam melimpahkan kewenangan kepada kades. susunan keanggotaan pkk kelurahan desa terdiri dari: ketua isteri lurah kades wakil ketua istri sekretaris lurah sekretaris desapkk kelurahan ditetapkan oleh camat atas nama bupati susunan keanggotaan pkk desa ditetapkan oleh kades apabila bupati, camat dan lurah kades seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, ketua pkk ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan. penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut pkk kabupaten mengutamakan istri wakil bupati sebagai ketua pkk kecamatan mengutamakan istri sekretaris camat sebagai ketua pkk kelurahan desa mengutamakan istri sekretaris lurah desa sebagai ketua kepala desa atau kepala kelurahankelurahan bagi kelurahan atau keputusan kepala desa bagi desa. pkk kabupaten, pkk kecamatan, pkk kelurahan desaesa dan kepada pkk kecamatanbupati selaku pembina pkk kabupaten serta kepada pkk kabupaten. pkk kabupaten melaporkan pelaksanaan kegiatan gerakan pkk kepada bupati selaku pembina pkk kabupatenberdayaan masyarakat kabupateabupaten. pkk kabupate, kelurahan desa. bab viiisalinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum, bupati batang, agus jaelani murid, sh.,m.hum yoyo rio sudiro penata tingkat nip. diundangkan batang pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten batang, ttd nasihat berita daerah kabupaten batang tahun nomor
|
fan berita daerah kabupaten way kanan tahun nomor peraturan bupati way kanan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati way kananpenyiksaan, perlakukan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak haknya, bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bagi perempuan dan anak, maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan d. die.kabupaten dinaskepala. .il oi si5ia kepala dinas adalah kepalbab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk upt perlindungan perempuan dan anak. upt perlindungan perempuan dan anak merupakan upt kelas bab iii kedudukan upt sebagaimana dimaksud dalamdinas, dai dalam pelaksanaan. sea: kepala upt, subbagian tata usaha, pelaksana:rlindungan perempuan dan anak bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional diupt menyelenggarakan fungsi: a.pengaduan. pengadaan masyarakat, penjangkauan korban, pengelola kasus, penampungan sementara, mediasi:i'lungsi:penyusun program kerja upt perlindungan perempuan dan anak, menyusun rekomendasi hasil pengelola.tugas lain yang diberikan: kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. . subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala subbagian. kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: menyiapkan penyusunan rencana pro.ram dan anggaran, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan bahan administrasi sum.er daya manusia, pelaksanaan ketatausahaan dan pencapaian data korban, pelaksanaan kerumahtanggaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala upt sesuai dengan tugas dan sinyal. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala upt perlindungan perempuan dan anak wajib: melaksanakan prinsip koordinasi, inte:rasi dan sinkronisasi serta kerja sama baik dilingkungan internal maupun ex: masing masing, dan menyusun laporan pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang' kepala. kepala upt perlindungan perempuan dan arak.lindungan tenaga kerja indonesia bp3tki)::n sosial, dan institusi lainnya. kepala upt perlindungan perempuan dan anak menyampaikan hasil pelaksanaan tugas . kepada kepala dinas. bab vii standar pt perlindungan perempuan caye: diatur dalam peraturan bupati, dengan berpedoman pada peraturan menteri. bab vim. tio bab viii pendanaan pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas upt perlindungan perempuan dan anakeselonisasi kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas setingkat jabatan struktural eselon iv.b babketentuan perundang undangan yang berlaku. kelompok jabatan fungsional mempunya: tugas melaksanakan sebagian tugas kepala sesuai dagang keahlian dan kompetensi:inan tahun nomor kali kenal dengan aslinya aaa ne? aris.surriswto, s.h., m.h. beh bid (iii d) nip. lampiran peraturan bupati way kanan nomor tahun tentang pembentukankepala upt subbab tata usaha jabatan fungsional bupati way kanan, pan. dis satir keane engan aslinya segala hukum, dto tau tak (set raden adipati surya arissbprisawto, s.h, m.h. neperbiaatkrencana kerja pemerintahway kanan tahun dan pergeseran kegiatan antar organisasi perangkat daerah.si...): peraturan bupati way kanan nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun berita daerah kabupaten way kandalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati way kanan. daerah adalrkd kabupaten way kanan tahun disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut. bab vii penutup perubahsebagaimana dimaksud dalam dijadikan:landasan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd, dan bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd. peraturan bupati ini dengan penetappenahan pisan nag dengan aslinya i3 kepala bagian hukum, ses aris supriyanto s.h., m.h. pesta tri: bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil kabupaten way kanan. ketentuan yang ada pada lampiran peraturan bupatiway kanan tahun nomor diubbab dengan aslinya kepala gian hukum, aanperhitungan tpp berdasarkan kasi tpp max nama jabatan kelas jab jabatan beban prestasi kelangkaan rp) kerja kerja profesi daerah sekretaris daerah siooono| saloon| | ta500. staf ahli bupati pengadaan barang jasa madya kabar pengadaan barang jasa kabar setda pengadaan barang jasa muda perancang peraturan perundang undangan muda kasual pbj |. kasual sekretariat daerah perancang peraturan perundang undangan pertama dan pengadaan barang jasa pertama pelaksana yang bertugas sebagai pokja i2so000| voodoo| voodoo sooko| s0ooo #ooo| perhitungan tpp berdasarkan kelas bling maen nama jabatan kelas jab jabatan beban prestasi kelangkaan rp) kerja kerja profesi oo. lara lao lao low inspektorat sekretaris inspektorat |. inspektur pembantu auditor madya, p2upd madya auditor muda, nan p2upd muda kasual pada inspektorat auditor pertama, p2upd pertama pelaksana i3000oo| pelaksana ansoooo| amsoooo toko0| sooko| cbooo bukan kepala bad sekretaris bukan kabid bukan kasual, kasi, kepala utd kasual upt pelaksana toooooo| soooooo pemaksaan a7cbooo| voodoo| jpameana 1voodoo| coo0oo| pelaksana voodoo| voodoo| toooooo | sorot| voodoo bappeda, benda, dpmptsp, dan disdukcapil kepala bappeda, benda, dpmptsp, dan disdukcapil sekretaris bappeda, benda, dpmptsp, dan disdukcapil kepala bidang bappeda, benda, dpmptsp, dan dukcapillal ram kasual, subid, kasi (pada bappeda, benda, dpmptsp, dan dukcapil) dan kepala upt kelas benda kasual upt pada benda peasant anon (rearsana aasoooo| sama o8 asep jajraasaa |o3 o00oo| voodoo sooko| pohon opd lain selain setda, inspektorat, bukan, bappeda, benda, dpmptsp, disdukcapil kepala opd lain sekretaris opd lain kabar setwan |. kepala bidang opd lain kasual perencanaan opd lain kasual subid kasi kepala upt kelas kepala upt kelas kepala tata usaha upt kelas widyaiswara madya lainnya widyaiswara muda . snjartamya i200000| s00000| i500000 a2hartanya iosoooo| as0000| t200000 2s0000| i200000 so0go0| voodoo lainnya sef pelaksana as00oog solo0| isotop| soma enoooo ono p0000|o o90 dokter madya spesialis direktur rsud dokter madya dan dokter gigi madya dokter muda spesialis kabar kabid rsud perawat madya, bidan madya dan apoteker madya dokter muda dan dokter gigi muda jojsrrsun asooooo dokter gigi pertama kasual kasi rsud kasubbag perencanaan rsud asjarrsun oo sooooop . m rsud tokoh| yoo to0oo| too a0000| sooko| cbooo ono kecamatan kelurahan teooooo| book.ooo a000. kepala seksi kecamatan sekretaris lurah, kasubbag kecamatan, kasi kelurahan pelaksana | sooooop pelaksana pelaksana | eooooog perhitungan tpp berdasarkan ara tpp max nama jabatan kelas jab jabatan beban prestasi kelangkaan rp) kerja kerja profesi voodoo| poo voodoo bupati way kanan, dto raden adipati surya disalin deng aslinya kepala ian hukum, aris supriyanto, s.h., m.h. pembina niv a) nip.
|
rel pena ta) rem jin bupati batang provinsi jawa tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batang menimbang :a.kabupaten batang,ubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendbatang. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan bupati adalah bupati batang. kabupaten adalah kabupaten batang. program raskin adalah subsidi pasangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya bag berita acara serah terima yang selanjutnya disingkat bast berita acara serah terima beras raskin berdasarkan surat permintaan alokasi spa)adari hasil musyawarah desa modes) musyawarah kelurahan musket)adidirel en. men ran area warung desa yang selanjutnya disebut warden adalah lembaga ekonomi:hanpetunjuk teknis subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten batkabupaten batang yang ditetapkan dengan keputuspng lampiranpetunjuk teknis subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) kabupaten batangtruksi presiden tentang kebijakan pemberantbatangpaiteknis raskin. jenisbatang adalah berkurangnya beban pengeluaran rts dalammeningkatkberas tersedia td), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada rts. cc. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi kabupaten batangkabupaten batangan distribusi raskin desa kelurahan. tim koordinasi raskin kabupaten kota bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin wilayahrel ban ara tugas tim koordinasi raskin kabupaten mempunyai tugas melekukbatangbatang. sosialisasi program raskin wilayah kabupaten batangkal, seperti bps kabupatenrellima kepala desa kelurahanrela,laporan hasil musyawarah desa musyawarah kelurahan modes musket).. pagu raskin kabupaten batang sebesar rts pm telah mencangkemenag bidang pembangunan manusia dan kebudayaanan distribusi) dengan rts setempat. kebijakan penganggaran program raskin merupakan salah satu program perlindungan sosial., dipa kementyaluran sampai td. sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pangan dan dan surat edaran mentri dalam negeri nomor tanggal mei maka pemerintah daerah kabupaten batang mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara apbd) untuk penyaluran raskin dari sampai dengan rts pm. penyediaan anggaran tersebut mencangkup antara lain untuktisipasi secara suka batjenis raskin). jenis raskin bersifat spesifik, dalamnya berisikan kebijakan, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada kabupaten batangeng jenis raskin dibuat oleh tim koordinasi raskin kabupaten batangbatangbatang ditetapkan oleh menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat. pemerintah kabupaten battstan bagi rts pm raskin tunggal!.paling lambat akhir pebruari tahun berjalan. bupati mengesahkan dpm akhir raskin dpm untuk wilayah kabupaten paling lambat akhir maret tahun berjalansirelthbatang. ccrelriaikabupatenkabupatenkantor dinaskabupatenwak,s jenis) subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah raskin), dibuat sebagai acuan pelaksanaan program raskin. berdasarkan petunjuk teknis, tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten batang sebagai acuan yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing masing. dago petunjuk teknis raskin mulai berlaku sejak tanggal januari dengan diterbitkannya petunjuk teknis subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten batang maka petunjuk tekniskabupaten, atau dituangkan dalam petunjuk teknis. bupati batang, ttd yoyo rio sudiro
|
berita daerah kabupaten way kanan peraturan bupati way kan.hari raya adalah hari raya idul fitri. yang bertugas pada instansi pemerintah kabupaten way kanan, pns yang ditugaskan luar instansi pemerintah kabupaten way kanan yang gajinya dibayar oleh instansi induknya, ccnon pns pada blue, pegawai lainnya, dan calon pns. . pns sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf adalahmadya: fungsional ahli muda, fungsional ahli prapegawai non pns dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus memiliki persyaratan sebagai berikut: warga negarahereanalnitan: gajinya bersumber dari belanja pegawai dan pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada apbd, dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan telah menandatangani perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai. pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pegawai non pns yang bekerja secara penuh pada blue kabupaten way kananinstansi pemerintah kabupaten way kanan dalam jabatan yang setara dengan jabatan sebagai dewan pengawas lpp lokal, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pejabat. laiwaktu (dua) bulan sebelum bulan hari raya sebagaimana yang.pnscc. tunjangan umumwaktugawai non pns pada blue dan pegawai lainnya, yaitu sebesar komponen gaji, dan tidak boleh melebihi penghasilan thr yang diberikan kepada pns sebagaimana dimaksud dalam dalam jabatan yang setara dengan pegawai non pns atau pegawai lainnya. sebagai berikut:il. tunjangan sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya, m.tunjangan tambahan penghasilan pns daerah, dan. an dalam hal pns, pegawai non pnstunjangan hari raya(l),gawai non pns dan pegawai lainnyatunjangan hari raya, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, mengajukan spm tunjangan hari raya kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku bendahara umum daerah bud). smp, salinan surat penyediaan dana (spd), cc. rekap pembayaran thr, kuasa pengguna anggaran sebagai mana dimaksud dalam . tia penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi pns yang mengalami mutasi pindah dihampiri dengan suratorganisasi'
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.