text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
tas kementerian keuangan. tarif layanan. blu. iain walisongo ku. tanggal juni telah mengajukan usulan tarif layanan institut agama islam negeri walisongo semardaftar ulang, tarif sumbangan pembinaan pendidikan spp): tarif orientasi pengenalan akademik, tarif praktikum: tarif ujian: tarif kuliah kerja nyata, tarif wisuda: dan tarif pengembangan perpustakaanwalisongo semarang pada kementerian agama dengan pihak pengguna jasa. rektor institut agama islam negeri walisongo semarangleksi ujian masuk program diploma d3) per calon mahasiswa program sarjana s1) per calon mahasiswa program pasca sarjana s2) per calon mahasiswa program pasca sarjana s3) per calon mahasiswa daftar ulang program pasca sarjana s2) per mahasiswa semester program pasca sarjana per mahasiswa semester sumbangan pembinaan pendidikan spp) program diploma d3) per mahasiswa semester program sarjana s1) per mahasiswa semester program pasca sarjana s2) per mahasiswa semester program pasca sarjana s3) per mahasiswa semester orientasi pengenalan akademik program diploma d3) dan sarjana per mahasiswa baru s1) per mahasiswa baru program pasca sarjana s2) dan (s3) praktikum laboratorium per mahasiswa praktikum mata kuliah pmk) praktikum non laboratorium program sarjana s1) ppl fakultas tarbiyah per mahasiswa praktikum| pkl fakultas tarbiyah per mahasiswa praktikum kkl fakultas ushuluddin per mahasiswa praktikum| ppl fakultas ushuluddin per mahasiswa praktikum| kkl fakultas dakwah per mahasiswa praktikum| ppl fakultas dakwah per mahasiswa praktikum| kkl fakultas syari'ah per mahasiswa praktikum| ppl fakultas syari'ah per mahasiswa praktikum ppl fakultas syari'ah prodi ekonom pe" mahasiswa praktikum| islam program diploma d3) per mahasiswa praktikum ppl perbankan syari'ah per mahasiswa pkl perbankan syari'ah praktikum ujian program pasca sarjana s2) ujian proposal per mahasiswa kegiatan ujian ulang proposal per mahasiswa kegiatan ujian tesis per mahasiswa kegiatan ujian tesis ulang per mahasiswa kegiatan program pasca sarjana ujian komprehensif per mahasiswa kegiatan ujian proposal per mahasiswa kegiatan ujian hasil penelitian per mahasiswa kegiatan ujian kelayakan per mahasiswa kegiatan ujian tertutup per mahasiswa kegiatan ujian promosi terbuka per mahasiswa kegiatan kuliah kerja nyata per mahasiswa kegiatan dalam prem nya moon. pengembangan perpustakaan mahasiswa baru per mahasiswa baru mahasiswa lama per mahasiswa tahun menteri keuangan republik indonesia, agus d.w. martowardojo |
peraturan menteri keuangan nomor pmk. dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuanganbahwa sehubungan dengan huruf tersebut atas dan dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pengelolaan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah saat ini, dipandang perlu melakukan penyempurnaan mengenai dengan mengganti peraturan menteri keuangan nomor pmk., yang selanjutnya disebut pemda,njaman pemerintah daerah, yang selanjutnya disebut pinjaman pemda, adalah semua transaksi yang mengakibatkan pemda menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga pemda tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. pusat investasi pemerintah, yang selanjutnya disingkat pip, adalah badan investasi pemerintah yang berbentuk satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan investasi pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangantunggakan adalah jumlah kewajiban pinjaman pemda yang terdiri dari kewajiban pokok, bunga, denda, dan atau biaya lainnya, yang belum dibayar oleh pemda dan telah melewati tanggal jatuh tempo, sesuai ketentuan naskah perjanjian pinjaman. lof5 peraturan menteri keuangan nomor pmk. per. htmgguna anggaran kuasa pengguna anggaran transfer daerah, yang selanjutnya disebulingkup pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil sanksi pemotongan dau dan atau dbh dikenakan terhadap pemda yang memiliki tunggakan atas kewajiban pinjaman pemda yang bersumber dari pemerintah. pemotongan dau dan atau dbh sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan sebagai penyelesaian tunggakan. sanksi pemotongan dau dan atau dbh hanya dapat dikenakan terhadap pinjaman pemda yang naskah perjanjian pinjaman atau perubahannya mencantumkan ketentuan mengenai sanksi pemotongan dau dan atau dbh. pinjaman pemda yang bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam merupakan pinjaman pemda yang diberikan melalui: menteri keuangan, atau pejabat yang diberi wewenang atau kuasa oleh menteri keuangan. pinjaman pemda yang bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam berasal dari: dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk pula dana investasi pemerintah yang dikelola pip, penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, dan pinjaman yang berasal dari rekening dana investasi dan rekening pembangunan daerah yang telah direstrukturisasi. dana investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf bersumberpip termasuk dana titipan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, dan atau sumber sumber lainnya yang sahitung sebesar jumlah tunggakan. besaran pemotongan dau dan atau dbh per tahun ditetapkan dalam prosentase tertentu dari dau dan atau dbh yang akan disalurkan pada tahun berkenaan. prosentase pemotongan dau dan atau dbh sebagaimana dimaksud pada memperhatikan kapasitas fiskal daerah bersangkutan. kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada mengacu pada kapasitas fiskal yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal daerah. prosentase pemotongan dau dan atau dbh per tahun sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: sebesar (dua puluh per seratus) untuk daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi, sebesar (dua puluh per seratus) untuk daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, sebesar (lima belas per seratus) untuk daerah dengan kapasitas fiskal sedang, dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. per. htm sebesar (sepuluh per seratus) untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah. dalam hal jumlah tunggatunggakan diselesaikan dilunasidata kapasitas fiskal dan jumlah dau dan dbh yang akan disalurkan untuk daerah bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan. bab prosedur pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasilyang berwenang mengelola piutang kepada pemda melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan pemda yang menunggak dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamdan pemda yang menunggak. berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: nama pemda: nomor dan tanggal perjanjian pinjaman bersangkutan beserta perubahan aransemennya, dan jumlah dan rincian tunggakan. berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalamyampaikan surat permintaan pemotongan dau dan atau dbh sebagai penyelesaian tunggakan kepada direktur jenderal perimbangan keuangan c.g. direktur pembiayaan dan kapasitas daerah. surat permintaan pemotongan dau dan atau dbh sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat hal hal sebagai berikut: nama pemda yang akan dikenakan sanksi, nomor dan tanggal perjanjian pinjaman pemda bersangkutan beserta perubahan aransemennya, jumlah dan rincian tunggakansurat permintaan pemotongan dau dan atau dbh sebagaimana dimaksud pada dan dihampiri dokumen: berita acara rekonsiliasi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam kopi perjanjian pinjaman dan atau perubahannya, kopi surat pernyataan gubernur bupati walikota yang telah disetujui oleh ketua dewan perwakilan rakyat daerah dprd) mengenai kesediaan dipotong dau dan atau dbh secara langsung, kopi surat kuasa gubernur bupati walikota yang telah disetujui oleh ketua dprd kepada direktur jenderal perimbangan keuangan selaku kpa transfer daerah untuk memotong dau dan atau dbh, kopi surat persetujuan dprd tentang pinjaman pemda, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. berdasarkan surat permintaan pemotongan dau dan atau dbh sebagaimana dimaksud dalam direktur pembiayaan dan kapasitas daerah direktorat jenderal perimbangan keuangan atas nama direktur jenderal perimbangan keuangan melakukan perhitungan besaran pemotongan dau dan atau dbhdan berdasarkan perhituketetapan sanksi pemotongan dau dan atau dbh untuk tahun anggaran berkenaan sebagai penyelesaian tunggakan pemda yang bersangkutan. surat ketetapan sanksi pemotongan dau dan atau dbh sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: nama pemda yang dikenakan sanksi, nomor dan tanggal perjanjian pinjaman bersangkutan beserta perubahan aransemennya, jumlah tunggakan, 3of peraturan menteri keuangan nomor pmk. per. htm jenis dana yang dipotong sebagai penyelesaian tunggakan, besaran dan periode pemotongan dau dan atau dbh, rincian peruntukan penyelesaian tunggakan pokok, bunga, denda, dan biaya biaya lainnyaurat ketetapan sanksi pemotongan an atau sebagaimana dimaksud ada menjadi dasar pelaksanaan ksi gan dau dbh sebagai dimaksud pada jadi pelak: pemotongan dau dan atau dbh. berdasarkan surat ketetapan sanksi pemotongan dau dan atau dbh sebagaimana dimaksud dalam pa kpa transfer daerah atau pejabat penerbit sppp dau dan atau dbh. berdasarkan sebagaimana dimaksud pada transfer daerah atau pejabat penguji penanda berdasarkan spp sebagai dimaksud pada pa kpa transfer daerah pejabat penguji spp dan tangan spmm dau dan atau dbh. dalam hal permintaan pemotongan dau dan atau dbh diajukan oleh, maka pada lampiran spp dan spm sebagaimana dimaksud pada dan dicantumkan:kas umum negara sebagai penyelesaian tunggakan. alam hal permintaan pemotongan an atau diajukan oleh kepala maka pada lampiran dalam hal pergi gan dau dbh diajak leh kepala pip, pada lampu spp dan spm sebagaimana dimaksud pada dan dicantumkanyang dikelola pip sebagai penyelesaian tunggakan. tata cara penerbitan spp dan spm sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. spm dau dan atau spm dbh yang mencantumkan sanksi pemotongan dau dan atau dbh sebagaimana dimaksud dalamuntuk setiap pelaksanaan sanksi pemotongan dau dan atau dbh, direktur dana perimbangan direktorat jenderal perimbangan keuangan atas nama direktur jenderal perimbangan keuangan menyampaikan surat konfirmasi pemotongan dau dan atau dbh kepada pemda bersangkutan dan.jawab surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal perimbangan keuangan. berdasarkan surat ketetapan sanksi. berdasarkan surat konfirmasi pemotongan dau dan atau dbh sebagaimana dimaksud dalam direktur sistem manajemen investasi direktoratlakukan ketatausahaan, akuntansi, dan pelaporan. tata cara ketatausahaan, akuntansi, dan pelaporan transfer daerah dan piutang pemerintah kepada pemda akibat transaksi pemotongan dau dan atau dbh sebagai penyelesaian tungganomor pmk.o7 per. htmrumus menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang biaya pengelolaan program jaminan hari tua dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan, menimbang .a. bahwa sesuai dengan ketentuanbesarnya biaya pengelolaan program jaminan hari tua ditetapkan oleh menteri keuangan, bahwa jumlah dana program jaminan hari tua telah mencapai jumlah maksimum sebagaimana telah diatur dalam keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kmk. tentang biaya pengelolaan program jaminan hari tuuangan tentang biaya pengelolaan program jaminan hari tutenaga kerja dan transmigrasi nomor men pijak pjs xi tanggal november perihal rencana revisi keputusan menteri keuangan kmk) kmk. tentang biaya pengelolaan program jaminan hari tua jht), memutuskan: menetapkan peraturan menteri keuangan tentang biaya pengelolaan program jaminan hari tua. badan penyelenggara hanya dapat membebankan biaya dalam rangka pengelolaan program jaminan hari tua setiap tahunnya sebesar persentase tertentu dari dana investasi program jaminan hari tua. besarnya persentase sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: (satu koma empat puluh enam per seratus) dari dana investasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal desember (satu koma empat puluh tigasembilanlima per seratus) dari dana investasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal desember besaran biaya pengelolaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal desember dan seterusnya dihitung menggunakan persentase sebagaimana dimaksud pada huruf dana investasi program jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam dan adalah dana investasi program jaminan hari tua pada tahun berjalan, yang besarnya yaitu (lima puluh per seratus) dari hasil penjumlahan dana investasi program jaminan hari tua pada awal tahun (per tanggal januari) dengan jumlah dana investasi program jaminan hari tua pada akhir tahun (per tanggal desember). biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat digunakan dalam rangka penyelenggaraan program jaminan hari tuabiaya pengelolaan program jaminan hari tur per. htmorganisasi. tata kerja. kantor pengelolaan teknologi informasi dan komunikasitugas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara, dipandang perlu membentuk kantor pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi danalam peraturan menteri keuangan ini disebut kantor pengelolaan tik dan bmn adalahkantor pengelolaan tik dan bmn dipimpin oleh seorang kepala. kantor pengelolaan tik dan bmn mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara, pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan pemberdayaan barang milik negara, pengelolaan gedung keuangan negara, dan pelaksanabab susunan organisasi kantor pengelolaan tik dan bmn terdiri atas: subbagian tata usaha, seksi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, seksi pengelolaan barang milik negarseksi pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan inventarisasi, penilaian, dan pemberdayaan barang milik negara serta pengelolaan gedung keuangan negarapengelolaan tik dan bmtik dan btik dan bmantor pengelolaan tik dan bmsubbagian tata usaha dan para kepala seksi menyampaikan laporan kepada kepala kantor pengelolaan tik dan bmkantor pengelolaan tik dan bmnama, lokasi dan wilayah kerja (l) sejak berlakunya peraturan ini, terdapat (lima) kantor pengelolaan tik dan bmn. nama, lokasi, dan wilayah kerja kantor pengelolaan tik dan bmn adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bab vii ketentuan peralihan satuan kerja gedung keuangan negara yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan menteri keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan menteri keuangan ini, selambat lambatnya (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan menteri keuangan inikantor pengelolaan tik dan bmn medan sumatera, meliputi: medan gkn banda aceh gkn medan gkn palembang kantor pengelolaan tik dan bmn semarang jawa tengah, jawa barat, dan semarang yogyakarta, meliputi: gkn semarang gkn semarang gkn yogyakarta gkn bandung kantor pengelolaan tik dan bmn surabaya jawa timur dan kalimantan, meliputi: surabaya gkn surabaya gkn surabaya gkn balikpapan kantor pengelolaan tik dan bmn denpasar bali dan nusa tenggara, meliputi: denpasar gkn denpasar gkn denpasar gkn singaraja gkn kupang kantor pengelolaan tik dan bmn makassar sulawesi, maluku, dan papua, meliputi: makassar gkn makassar gkn manado gkn mamuju gkn ambon gkn biak gkn sorong gkn jayapura menteri keuangan, agus d.w. martowardojoteknologi pengelolaan barang milik informasi dan komunikasi negara mana kanan kelompok sas fungsional pipi mana kanan kanan |
peraturan menteri keuangan nomo pmk.o7 per. htm sinsentifprovinsi dan kabupaten kotnghitungan besaran alokasi did. kriteria utama adalah kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan daerah penerima, meliputi daerah yang sekurang kurangnyadalahetapkan peraturan daerah tentang apbd secara tepat waktu setiap tahunnya, dan daerah yang mencapai kenaikan pendapatan asli daerah pad) atas rata rata nasional. kriteria kinerja pendidikipm) terhadap ipm ideal10f3 peraturan menteri keuangan nomo memiliki kemampuan fiskal daerah terhadap ipm nya atas atau bawah rata rata nasional. batas minimum kelulusan kinerja adalah nilai minimum, kriteria kinerja pendidikan, serta kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan. tujuan utama dialokasikannya did kepada daerah provinsi dan kabupaten kota adalahkelulusan kinerja. rincian daerah penerima did dan besaran alokasi disesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai, bantuan operasional sekolah bos), pendidikan kedinasan, dan hibah kepada perusahaan daerah. bab penyaluran dana insentif daerah 20f3 peraturan menteri keuangan nomo pmk.o7 per. htmsurat pernyataan, dan rencana penggunaan dana insentif daerahrencana penggunaan dana insentif daerahe. lampiran il. woc. lampiran adan rnnccononnaan 30f3nyatakan sebagai barang tidak dikuasaikuasai negarawasan pabean dan tempat penimbunan sementara, memutuskan: barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negaradinyatakan tidak dikuasai yang selanjutnya disebut dengan btd adalah: barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada dalam area pelabuhan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak penimbunannya, barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada luar area pelabuhan dalam jangka waktu (enam puluh) hari sejak penimbunannya,(tiga puluh) hari sejak pencabutan izin, atau barang yang dikirim melalui pos:, dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari kantor pos. barang yang dikuasai negara yang selanjutnya disebut dengan bdn adalah. barang yang menjadi milik negara yang selanjutnya disebut dengan bmn adalah: btdtdperaturan menteri keuangan bdn yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor,. buku catatan pabean adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam ketatausahaan pemberitahuan pabean yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. tempat penimbunan sementara yang selanjutnya disingkat denganyang selanjutnya disingkat denganyang selanjutnya disingkat dengan tpptd, bdn, dan bmn berdasarkan undang undang kepabeanerendah adalah harga serendah rendahnya yang harus dicapai dalam pelelangan umum. pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang. hibah adalah pengalihan kepemilikan btd, bdn dan ataubarang larangan atau pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya dalam atau dari daerah pabean. menteri adalah menteri keuangan. direktur jenderal adalah direktur jenderal bea dan cukai. kantor pabean adalah kantorph) bab barang yang dinyatakan tidak dikuasai penetapan btd dilakukan oleh kepala kantor pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan dalam daftar mengenai bid. barang yang telah ditetapkan sebagai btd sebagaimana dimaksud pada dibukukan dalam buku catatan pabean mengenai bid. btdpejabat bea dan cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan btd,tau kepengurusannya memerlukan biaya tinggidan atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. btd yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor, dinyatakan sebagai bmn, kecuali terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang undangan. btd yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor, diberikan kesempatan untuk diselesaikan oleh pemiliknyayang tidak diselesaikan kewajiban pamannya setelah jangka waktu (enam puluh) hari sejak disimpan tpp atau tempat lain yang berfungsi sebagai tpp, selain barang sebagaimana dimaksud dalam dan barang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan untuk dilelang oleh kepala kantor pabean. btd yang telah ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang. pelelangantd sebagaimana dimaksud pada paling lama dalam jangka waktu (dua) hari kerja sebelum dilakukan pelelangan pertama, dapat: diimpor untuk dipakai setelah bea masuk dan biaya lainnya yang terutang dilunasi, diekspor kembali setelah biaya yang terutang dilunasi,, atau peraturan menteri keuangan dikeluarkan dengan tujuan tpb setelah biaya yang terutang dilunasi. bab iii barang yang dikuasai negara penetapan bdn dilakukan oleh kepala kantor pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan bdn. barang yang telah ditetapkan sebagai bdn sebagaimana dimaksud pada dibukukan dalam buku catatan pabean mengenai bdn. bdnbdn berupaatau barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah oleh pejabat bea dan cukai, yang telah mendapatkan penetapan, diberitahukan secara tertulis oleh pejabat bea dan cukai kepada pemilik barang tersebut dengan disertai alasannyadiumumkan melalui papan pengumuman atau media massa, dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari oleh pejabat bea dan cukai sejak disimpan tpp atau tempat lain yang berfungsi sebagai tppsebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai bmn. bdnmenyusut,ntara lain barang yang mudah meledak, atau kepengurusannya memerlukan biaya tinggi, antara lain barang yang membutuhkan penanganan atau perawatan khususatau dibatasi. bdn yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, ditetapkan menjadi bmn, kecuali terhadap barang sebagaimana dimaksud pada huruf bdn berupa barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah oleh pejabat bea dan cukai yang bukan, dalam hal: telah dilunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dan. bdn berupa barang dan atau sarana pengangkut yang dicegah oleh pejabat bea dan cukai yang dalam hal: telah dilunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang,, cc. telah menyerahkan uang pengganti yang besarnya tidak melebihi harga barang, dan barang tersebut secara fisik tidak diperlukan untuk bukti pengadilan. bdn berupayang tidak diselesaikan kewajiban pamannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan penyelesaiannya dengan cara dilelang oleh kepala kantor pabean. ketentuan mengenai penyelesaian dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap bdn sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bdn yang ditetapkan penyelesaiannya dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang. penyelesaian dengan cara dilelangab barang yang menjadi milik negara penetapan bmn dilakukan oleh kepala kantor pabean dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan bmn. bmn sebagaimana dimaksud pada disimpan tpp atau tempat lain yang berfungsi sebagai tpp, dan dibukukan dalam buku catatan pabean mengenai bmn. direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada menteri daftar mengenai bmn beserta usulan penyelesaian bmn untuk dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan, dan atau ditetapkan status peruntukannya. menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan peruntukan bmn dengan memperhatikan usulan penyelesaian bmn sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri keuangan bmn yang telah ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada merupakan kekayaan negara dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset negara. dalam rangka penetapan peruntukan terhadap bmn, dilakukan penilaian terhadap bmn. penilaianpenilaian terhadap bmn sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar berdasarkan dokumen kepabeanan dokumen pelengkap pabean, harga pasarb pelelangan, penghinaan, dan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara harga terendah untuk btd dan bdn yang akan dilelang sekurang kurangnya meliputi: bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, sewa gudang tps untuk paling lama (dua) bulan, cc. sewa gudang tpp, dan biaya pencacahan dan penimbunan tpp. untuk menghitung bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada huruf kepala kantor pabean menetapkan nilai pabean dari barang yang akan dilelang berdasarkan data yang tersedia pada kantor pabean yang bersangkutan. penetapan harga terendah untuk barang yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala kantor pabeanalam jangka waktu paling lama (enam) bulan dilakukan pelelangan ulang. apabila pada waktu pelelangan ulangpemusnahan barang, diserahkan status penggunaannya kepada instansi pemerintah, atau dihibahkan. terhadap barang yang peruntukannya diserahkan status penggunaannya kepada instansi pemerintah, direktur jenderal menyampaikan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan. direktur jenderal atas nama menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud pada kecuali barang sebagaimana dimaksud pada barang sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut sewa gudang tps, dan tpp serta biaya lain yang timbul akibat dari pengelolaan. hasil pelelangan btd dan bdn setelah dikurangi dengan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, sewa gudang, serta biaya biaya yang dikeluarkan, sisanya disediakan untuk pemiliknya. sisa uang sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya atau diumumkan melalui papan pengumuman oleh pejabat bea dan cukai dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal pelelangan. sisa uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada menjadi milik negara, apabila dalam jangka waktu (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada tidak diambil oleh pemiliknya. jumlah penerimaan negara yang berasal dari lelang btd dan bdn berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, disetor seluruhnya kas negara. pelaksanaan pemusnahan btd dan bdn yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan. pelaksanaan hibah btd dan bdn yang telah ditetapkan untuk dihibahkan, dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang hibah. bab peruntukan barang yang menjadi milik negara bmn sebagaimana dimaksud dalam dapat diusulkan untuk: dilelang, ditetapkan status penggunaannya, untuk: penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara lembaga satuan kerja perangkat daerah,, dimusnahkan, dalam hal: bmn tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang undangan, dihibahkan, untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara daerah, atau dihapuskan, dalam hal barang yang menjadi milik negara susut, hilang, atau keadaan lainnya. penetapan harga terendah bmn yang akan dilelang, dilakukan oleh kepala kantor pabean berdasarkan penilaian dari direktorat jenderal bea dan cukai, instansi terkait, atau penilai independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan harga terendah sebagaimana dimaksud pada meliputi: harga barang sesuai dengan hasil penilaian bmn dari direktorat jenderal bea dan cukai, instansi terkait atau penilai independen sebagaimana dimaksud dalamharga terendah yang digunakan pada saat pelelangan adalah harga yang telah mendapat persetujuan peruntukan bmn untuk dilelang dari menteri. dalam hal bmn yang dilelang merupakan barang larangan atau pembatasan impor, peserta lelang wajib memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis terkaitilakukan pelelangan kedua. apabila pada waktu pelelangan keduadilelang kembali dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan, dan atau ditetapkan status penggunaannya. dalam hal kepala kantor pabean mengusulkan dilakukan pelelangan kembali sebagaimana dimaksud pada dilakukan penilaian kembali terhadap bmn. penilaian kembaliharga lelang sebagaimana dimaksud pada meliputi: harga bmn,jumlah penerimaan negara yang berasal dari lelang bmn sesuai harga lelang bmn sebagaimana dimaksud pada huruf disetor seluruhnya kas negara. hasil lelang yang merupakan bagian dari harga lelang sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf disediakan untuk yang berhak. bmn yang telah ditetapkan peruntukannya oleh menteri dan telah dilaksanakan, diselesaikan administrasinya dengan menutup pos buku catatan pabean mengenai bmn. kepala kantor pabean menyampaikan laporan mengenai pencatatan bmn dan penyelesaian administrasi bmn kepada direktur jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut: laporan untuk periode januari sampai dengan juni disampaikan paling lama minggu pertama bulan juli, laporan untuk periode januari sampai dengan desember tahun sebelumnya disampaikan paling lama minggu pertama bulan januari. direktur jenderal menyampaikan laporan mengenai pencatatan bmn dan penyelesaian administrasi bmn sebagaimana dimaksud pada huruf kepada menteri melalui direktur jenderal kekayaan negara. bab vii penyimpanan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara kepada kantor pabean atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas pengelolaan, pengadministrasian, dan penyimpanan btd, bdn, dan bmn. penyimpanan btd, bdn dan bmn sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam tpp atau tempat lain, yang berfungsi sebagai tpp dengan memperhatikan kondisi dan sifat barang. tpp dan tempat lain yang berfungsi sebagai tpp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala kantor pabean atas nama menteri. bab viii ketentuan lain lain dan ketentuan penutup biaya yang timbul dalam rangka penanganan btd, bdn, dan bmn berdasarkan peraturan menteri keuangan ini, dibebankan kepada anggaran kementerian keuangan. ketentuan lebih lanjut mengenai: tata cara pemusnahan btd sebagaimana dimaksud dalam huruf lelang btd sebagaimana dimaksud dalam huruf jangka waktu penyelesaian btd sebagaimana dimaksud dalam dan tata cara dan jangka waktu penyelesaian bmn sebagaimana dimaksud dalam administrasi pemusnahan btd dan bdn sebagaimana dimaksud dalam administrasi hibah btd dan bdn sebagaimana dimaksud dalam unsur unsur biaya yang dibutuhkan untuk menentukan harga terendah sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan menteri keuangan tata cara penyelesaian bagian dari hasil lelang sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan direktur jenderal. tata cara pelelangan, pemusnahan, penghinaan, penghapusan, dan penetapan status penggunaan bmn, mengikuti peraturan perundang undangan bidang lelang dan bidang pengelolaan barang yang menjadi63berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanan, diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai registrasi untuk mendapatkan nomor identitas pengguna jasa dalam rangka akses kepabeanan; bahwa berdasarkan pertimbangan;registrasi kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukanpermohonan registrasi kepabeananregistrasi kepabeanan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan permohonan registrasi kepabeanan secara manual melalui kantor pabean setempatsertai dengan penyerahan penyampaian dokumen dan atau data pendukung. dokumen dan atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada diterima direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk paling lama (sepuluh) hari kerja sejak permohonan registrasi kepabeanan diajukan sebagaimana dimaksud pada apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan atau data pendukung telah diterima secara lengkap dan jelas, direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk menerbitkan tanda terima permohonan registrasi kepabeanan secara elektronik. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan atau data pendukung tidak diterima secara lengkap dan jelasadministrasi dan penilaian data registrasi kepabeanan; identitas pengurus dan penanggung jawab; dan data keuangan. penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan membandingkan data formulir isian registrasi kepabeanan dengan: data referensi yang diterbitkan instansi terkait; dan atau dokumen dan atau data pendukung yang diserahkan pengguna jasa. untuk keperluan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pejabat bea dan cukai dapat meminta dokumen dan atau data tambahan kepada pengguna jasa. terhadap formulir isian yang diisi dalam rangka pengajuan permohonan registrasi kepabeanan sebagaimana dimaksud dalamputusan registrasi kepabeanan terhadap permohonan untuk melakukan registrasi kepabeanan, direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk menerima atau menolak permohonan dalam jangka waktu (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen dan atau data pendukung secara lengkap dan jelas sebagaimana dimaksud dalam dalam hal permohonan untuk melakukan registrasi kepabeanan diterima, direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk menerbitkan nik kepada pengguna jasapenolakan terhadap permohonan untuk melakukanrmohonantersebut. bab perubahan data registrasi kepabeanwajib diberitahukan kepada direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh pengguna jasa yang telah mendapat niahli kepabeanan,tersebut kepada direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjusarana pengangkut, pengguna jasa yang bertindak sebagai pengangkut wajib memberitahukan perubahan data terkait perubahan data mengenai sarana pengangkut kepada direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk. pengguna jasa yang telah mendapat nik dapat menyampaikan perubahan data registrasi kepabeanan selain perubahan data sebagaimana dimaksud pada dan atau kepada direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk. perubahan data registrasi kepabeanan sebagaimana dimaksud dalamperubahan data registrasi kepabeanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan permohonan perubahan data registrasi kepabeanan secara manual melalui kantor pabean setempatempat belas) hari kerjapenolakan terhadap pemberitahuan perubahan datamberitahulakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu (dua belas) bulan berturut turut; pengguna jasa tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan data registrasi kepabeanan sebagaimana diatur dan atau dalam hal terdapat perubahan data registrasi kepabeanan; pengguna jasa sedang menjalani proses penyidikan atas suatu dugaan pelanggaran tindak pidana bidang kepabeanan; dan atau surat izin usaha yang dimiliki pengguna jasa telah habis masa berlakunya. selain berlaku ketentuan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada nik yang dimiliki oleh pengguna jasa yang bertindak sebagai ppk diblokir dalam hal: ppk tidak lagi memiliki jaminan yang cukup karena adanya pencairan jaminan yang menjadi tanggung jawab dari ppk atas kekurangan pembayaran bea masuk; dan atau ppk tidak lagi memiliki pegawai yang mempunyai sertifikat ahli kepabeanan. pembukaan nik yang diblokirdapat membuktikan telah melakukan kegiatan kepabeanan; atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk; pengguna jasa telah selesai menjalani proses penyidikan atas suatu dugaan pelanggaran tindak; dan atau surat izin usaha pengguna jasa telah diperpanjang masa berlakunya. selain berlaku ketentuan pembukaan nik yang diblokir sebagaimana dimaksud pada nik yang dimiliki oleh pengguna jasa yang bertindak sebagai ppk dapat dibuka blokirnya dalam hal: ppk telah memiliki jaminan sesuai yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan atau ppk telah memiliki pegawai yang mempunyai sertifikat ahli kepabeanan. untuk memperoleh pembukaan nik yang diblokir, pengguna jasa harusdan huruf pengguna jasa dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan terhitung sejak pemblokiran. nik pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam dicabut dalam hal: pengguna jasa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana menurut peraturan perundang undangan mengenai kepabeanan, cukai dan atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dalam waktu (tigadan huruf pengguna jasa tidak mengajukan permohonan pembukaan nik yang diblokir; surat izin usaha yang dimiliki pengguna jasa dicabut; dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan barang kiriman; barang pindahan;; barang pindahan; barang perwakilan negara asing atau badan internasional; barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, atau olahraga; barang cindera mata; barang contoh; barang keperluan penelitian; dan atau ekspor yang dilakukan orang perseorangan. ketentuan registrasi kepabeanan dalam peraturan menteri keuangan ini tidak berlaku bagi pengguna jasa yang: memasukkan barang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dari luar daerah pabean atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas lain; mengeluarkan ba; mengangkut barang dan atau orang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dari luar daerah pabean, tempat lain dalam daerah pabean atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas lain. mengangkut barang dan atau onya. ketentuan registrasi kepabeanan dalam peraturan menteri keuangan ini berlaku bagi pengguna jasa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang: mengeluarkan barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tempat lain dalam daerah pabean; dan atau mengangkut barang dan atau orang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tempat lain dalam daerah pabean. pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada melakukan registrasi kepabeanan kantor pabean setempat untuk mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanempat belasan tata cara registrasi kepabeanan bagi pengguna jasa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, diatur dengan peraturan direktur jenderal. bab viii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan menteri keuangan ini: terhadap permohonan registrasi importir yang telah diterbitkan tanda terima oleh sistem aplikasi sebelum berlakunya peraturan menteri keuangan ini;keuangan ini, engan berlakunya peraturan menteri keuangan ini, terhadap importir yang telah mendapatkan nik berdasarkharus mengajukan perubahan data untuk mendapatkan nik yang baru berdasarkan peraturan menteri keuangan ini dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku. dengan berlakunya peraturan menteri keuangan ini, terhadap ppk yang telah memiliki nomor pokok ppk berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan nik berdasarkan peraturan menteri keuangan ini, dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku. bab penutup pada saat peraturan menteri keuangan ini berlaku:. kata registrasipendaftaran untuk masing masing daerah adalah merupakan perkiraan. perkiraan8. (dua puluh delapan triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tuj6. (enam belas triliun seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas: dbh sda minyak bumi dengan porsi (lima belas persen) sebesar rp15. (lima belas triliun enam ratus dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan dbh sda minyak bumi dengan porsi (nol koma lima persen) sebesar rp513. (lima ratus tiga belas miliar delapan puluh juta tiga2. (dua belas triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas: dbh sda gas bumi dengan porsi (tiga puluh persen) sebesar rp12. (dua belas triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan dbh sda gas bumi dengan porsi (nol koma lima persen) sebesar rp199. (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilanlof2 peraturan menteri keuangan nomordbh sda migas tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalamikan.o.r.ooopada adalah sebesar rp726. (tujuh ratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta seratus tig00. (tiga ratus miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus425. (empat ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh680. (enam ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga pulb50. (lima ratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima29. (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan puluh limluuntuk kabupaten dan kota tahun anggaran diperhitungktahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam merupakan koreksi kurang atas alokasi dana alokasi umum tahun anggaran rincian koreksi alokasi dana alokasi umum tahun anggaran sebagaimana dimaksuhitungan koreksi alokasi dana alokasi umum tahun anggaran untuk kabupaten dan kota dilakukan atas penyaluran dana alokasi umum tahun anggaran setiap bulannya sebesar (satu per dua belas) dari jumlah koreksi alokasi dana alokasi umumlof2o.ooo www 20f2telah diatur alokasi sementara dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan tahun anggaran yang didasarkan pada data rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran bahwa sehubungan dengan terdapatnya perubahan atas data rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran perlu kiranya dilakukan perubahan atas alokasi sementara dana bagi hasil pajak bumi dan bangutujuh ratusdelapan ratus empat puluh rupiah). bagian daerah provinsi dan kabupaten kota sebesar rp22. (dua puluh dua triliun empat ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut: bagian daerah provinsi sebesar rp5. (lima triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), dan bagian daerah kabupaten kota sebesar rp16. (enam belas triliun lima ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). biaya pemungutan pbb bagian provinsi dan kabupaten kotatiga puluh enamkokoro oom 20f2 |
bupati purwakarta provinsi jawa barat peraturan bupati purwakarta nomor tahun tentang lembaga penyiaran publik lokal galuh pakuan televisi kabupaten purwakarta dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purwakartatercippurwakarta, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap kelembagaan lembaga penyiaran publik lokal pakuan televisi purwakarta, cc.lembaga penyiaran publik lokaldedi mulyadi lampiran peraturan bupati purwakarta nomor tahun tanggal oktober tentang lembaga penyiaran publik lokal galuh pakuan televisi kabupaten purwakarta bagan struktur organisasi lembaga penyiaran publik lokal galuh pakuan televisi kabupaten purwakarta dewan pengawas dewan direksi sekretariat stasiun penyiaran bupati purwakarta, dedi mulyadilembaga penyiaran publik lokal galuh pakuan televisi kabupaten purwakartas daerah adalah sekretaris daerah kabupaten purwakartkabupaten purwakarta yang menyelenggarakan siaran televisi lokal.bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk lembaga penyiaran publik lokal kabupaten purwakarta bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsilembaga penyiaran publik lokal sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosialtelevisi yang menjangkau seluruh kabupaten purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam lembaga penyiaran publik lokalokal: pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran lokal: dan pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya lembaga penyiaran publik lokal. bab susunan organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi lembaga penyiaran publik lokal terdiri dari dewan pengawas: dewan direksi, dan stasiun penyiaran. bagan struktur lembaga penyiaran publik lok, dan praktisi penyiarandi: menetapkan pembagian tugas dewan direksi, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.:, mewakili lembaga dalam dan luar pengadilan, menjalin kerja sama dengan lembaga lain, dalam wilayah kabupaten purwakarta maupun luar wilayah kabupaten purwakarta: bagian keempat stasiun penyiaran stasiun penyiaran adalah penyelenggaraan kegiatan penyiaran televisi lokal yang berlokasi ibukota kabupaten purwakartatelevisi lokalkesatu pengangkatan dan pemberhentian bupati membentuk tim seleksi untuk menjaring dan menyeleksi anggota dewan pengawas melalui uji kepatutan dan kelayakan. tim seleksi menetapkan (enam) orang calon anggota dewan pengawas hasil seleksi yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan yang terdiri dari (dua) orang dari unsur pemerintah, (dua) orang dari unsur masyarakat, dan (dua) orang dari unsur praktisi penyiaran. calon anggota pengawas yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh tim seleksi kepada bupati untuk ditetapkan menjadi anggota dewan pengawas. bupati menetapkan (tiga) orang calon anggota dewan pengawas yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud pada menjadi anggota dewan pengawas yang terdiri dari (satu) orang dari unsur pemerintah, (satu) orang dari unsur masyarakat, dan (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran. dewan pengawas mempunyai masa kerja (satudan non partisanf . paling sedikit (lima )tahun:tidak memiliki jabatan lain:satudan huruf: anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purwakarta: siaran iklan: cc. sumbangan masyarakat, dan atau usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.mengatur penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal galuh pakuan televisi harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakgedung islamic centregedung islamic centregedung islamic centreembina tingkat nip. lampiran peraturan bupati probolinggo nomor tahun tanggal: desember penyesuaian tarif retribusi pemakaian gedung islamic centre kabupaten probolinggo tarif rp) keterangan kapasitas (orang) lantai fasilitas wib wib lovip ruang dengan split ruang rangga ruang tanpa fasilitas tambahan ditata ruang catering untuk ruanganlighting panggung dan podium panggungsewa ruang dapur lantai dasar sewa ruangbupati probolinggo ttd hj. antrian sari, |
bupati buru provinsimaluku peraturan bupati buru nomor tahun6)nomor tahun peraturan bupati buru nomor tahun tentang pembangunan kawasan perdesaan kabupaten buru berita daerah kabupaten buru tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati.opolitan berbasis komoditas unggulan padi. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan agropolitan berbasis komoditas unggulan padi, dan menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antar fungsi kawasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab ruang lingkuppada intinya memuat kebijakan, strategi dan program, yang terdiri dari: isu strategis kawasanperdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan kawasanperdesaan, arah kebijakan danstrategi program dan rencana aksi kegiatan pembangunan kawasanperdesaan, indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan,dan indikator capaian kegiatanpengembangan. penetapan kawasan perdesaan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii sistematika rpp agropolitan rencana pembangunan kawasan perdesaan agropolitan berbasis komoditas unggulan padi disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan babi gambaran umum kawasan perdesaan kabupaten buru babi pengembangan kawasan berbasis produk unggulan babi kebijakan, strategi diprogram babi nilai strategis pembangunan kawasan perdesaan babi kesimpulan dan rekomendasiagropolitan berbasis komoditas unggulan padi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan padiketigasebagaimana dimaksud pada telah ditetapkan dengan keputusan bupati tentang penetapan lokasi kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan padi kabupaten buru. kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan padi kabupaten buru sebagaimana dimaksud dalam berada pada kecamatan waeapao, yang meliputi desa: desa savana jaya, desa korea, desa wartel, desa waekerta:, desa makasar, desa waenetat, dan desa wanara. pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan(truru,w family rusa diundangkan namea pada tanggal juni sekretaris daerah alinea prabuparen buru, kabar hukum dipesan berita daerah kabupaten buru tahun nomor |
peraturan bupati bandung barat nomor tahun tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan pasar desmberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomihuruf dan huruf kegiatan program bantuan revitalisasi pasar desa agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam implementasi lapangan, perlu penetapan peraturan bupati tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan pasar desa dan retribusi bidang pasa), memutuskan: menetapkan: peraturan bupati bandung barat tentang pendirian dan pengelolaan pasar desadibangun olehtenda, dan atau fasilitas pasar desa lainnyloladanmberikan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan infrastruktur desa, bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desabantuan keuangan pembangunan infrastruktur: peraturan bupati bandung barat tentang bantuan keuangan pembangunan infrastrukturpendapatan desakegiatan pembangunan infrastrukturlapangan adalah penilaian kelayakan teknis terhadap rencana sasaran kegiatan fisik infrastruktur yang diusulkan oleh desbab bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa bagian kesatu tujuan dan sasaran bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa bertujuan untuk: mendorong pemenuhan infrastruktuktur perdesaan dan peningkatan infrastruktur desa, mengatasi permasalahan kesenjangan dan ketertinggalan akibat minimnya ketersediaan infrastruktur dasar desa. cc. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat melalui bantuan stimulan dalam rangka pembangunan infrastruktur perdesaan. mengatasi permasalahan kemampuan fiskal keuangan pemerintah desa dalam memenuhi pembangunan infrastruktur perdesaan. bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa diarahkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa antara lain: jalan desa dan atau jalan lingkungan, tembok penahan tanah tpt), drainase: irigasi desa, pasar desa, sarana prasarana air bersih masyarakat, dan rehabilitasi renovasi kantor desa. bagian kedua pemberian bantuan keuangan bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desprioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan hasil verifikasi: tingkat kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur desa, kemampuan keuangan desa dalam penyediaan infrastruktur perdesaan, dan prioritas pembangunan daerah. bab iii tata cara permohonan dan pemberian bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa bagian kesatu penyusunan dan pengajuan proposal penyusunan proposal bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desainfrastruktur desa. proposal bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desarencana anggaran biaya rab) dan gambar, foto lokasi kondisi (nol persen), waktu pelaksanaan, surat keputusan pembentukan panitia pelaksana pembangunan infrastruktur desa, pembangunan infrastruktur desainfrastrukturdesa penerima dana, jumlah dana, dan peruntukan dana yang akan dipakai. bagian keempat penyaluran dan pencairan dana bantuan keuangan pembangunan infrastrukturpembangunan infrastruktur desapembangunan infrastruktur desa kepada bupati c.g kepala bmpd melalui camat untuk dilakukan verifikasi. permohonan penyaluran dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa sebagaimana dimaksud pada disertai dengan persyaratan sebagai berikut apb des), peraturan kepala desa tentang rencana kerja pembangunan desa rkp des)pembangunan infrastruktur desa dan dihampiri dengan daftar hadir, surat perjanjian pemberian bantuan spp), nota persetujuan bpd terhadap penetapan sasaran kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang akan dibiayai dari bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa, keputusan kepala desa tentang penetapan sasaran kegiatan dan susunan tim pelaksana kegiatan desa kegiatan yang akan danai dari dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa, rencana anggaran biaya pembangunan infrastruktur desa, daftar rincian kegiatan, gambar teknis proyek, foto kondisi proyek yo, il. kwitansi penerimaan dana, dan dokumen persyaratan penyaluran dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada permohonan pencaiberita acara hasil verifikasi camat terhadap dokumen pencairan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa yang diajukan oleh kepala desa. dokumen yang disampaikan oleh camat kepada bupati melalui kepala bmpdlolaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa pengelolaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastrukturdicatat secara tertib dan benar. bab pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa kegiatan pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa. pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa sebagaimana dimaksud pada antara lain: penyiapan lokasi, pengadaan material,infrastruktur desa, pengendalian dana pengeluaran sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan dapatinfrastruktur desa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pembangunan infrastrukturinfrastruktur desa, evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastrukturinfrastruktur desa, cc.melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur desa. pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desamengenai pelaksanaan pembangunan infrastrukturinfrastruktur desa, terdiri atas: laporan berkala setiap bulan yang memuat realisasi penerimaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa dan realisasi belanja kegiatan pembangunan infrastruktur desa, laporan akhir penggunaan dana bantuan keuangan mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa. teknis pelaporan atas kegiatan pembangunan infrastruktur desa, meliputi: tingkat desa:. tingkat kecamatan: camat mereka dan mengolah laporan dari kepala desa dan selanjutnya disampaikan kepada kepala bmpd. tingkat kabupaten: laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah kegiatan pembangunan infrastruktur desa selesai dilaksanakan. sasaran laporandan laporan realisasi swadaya masyarakat. materi laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi: buku kas umum, laporan pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur(biaya konstruksi) berupa kwitansi tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari toko, dan surat penyelesaian pekerjaan. laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dibuat rangkap (tiga) masing masing untuk: bupati melalui kepala bmpd, camat, dan cc. arsip tim pelaksana kegiatan desa. bab vii ketentuan peralihan dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa terdapat perubahan atau terjadi kekeliruan dalam penentuan lokasi atau alokasi dana kegiatan, harus dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan diketahui oleh camat untuk disampaikan kepada kepala bmpdu) kim anfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk mendukungdaerah, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keterpaduan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan mengenai teknis pengembangpengembangan pemerintahan berbasis elektronikkomunikasi, informatika, dan statistik yang selanjutnya disebut diskominfotikberbasis elektronik adalah pemerintahan yang memanfaatkyang disajikan secara manual ataupun elektronik. telematika adalah telekomunikasi dan informatikplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program. perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik berupa mesin dan peralatan. perangkat lunak adalah data data yang terdapat pada sebuah komputer yang kemudian disimpan secara digital biasanya berupa program maupun aplikurat elektronik adalah surat dalam bentuk elektronik yang dikirim melalui jaringan. konferensi video adalah konferensi melalui seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkiinternet protocol yang selanjutnya disingkatdomain adalah mengkonversikan dari nama angka. kode sumber adalah kode kode kunci pada basis data yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan basis data. sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama. database management sistem yang selanjutnya disingkat dms adalah sistem pengaturan basis datamaupun internet. bab tujuan dan sasaran pengembangan bagian pertama tujuan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik bertujuan dan diarahkan pada: pembentukan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas serta dapat terjangkau, cc. pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi antardaerahrangkat daerah dan pemerintah daerah otonomi. bagian kedua sasaran pencapaian tujuan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui sasaran. bab iii kelembagaan untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah, bupati menetapkan sekretaris daerah sebagai chief information officer untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan berbasis elektronik daerah, dibentuk komite teknologi informasi dan komunikasi daerah. ketentuan mengenai susunan, kedudukan, tugas dan fungsi komite teknologi informasi dan komunikasi daerah diatur dengan keputusan bupati. bab penerapan pemerintahan berbasis elektronik penerapan pemerintahan berbasis elektronik dilakukan melalui (empat) tahapan sebagai berikut: tahap persiapan, tahap pematangan, cc. tahap pemantapan, dan tahap pemanfaatan. tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembuatan situs web pemerintah daerah berdasarkan pedoman penyelenggaraan situs web pemerintah daerah setiap perangkat daerah, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan pemerintahan berbasis elektronik, penyediaan sarana akses publik, antara lain dalam bentuk multipurpose community centre, warung kios internet, dan sarana akses publik lainnyadan kesadaran akan pentingnya manfaat pemerintahan berbasis elektronik, dan penyiapan regulasi pendukung. tahap pematangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembuatan situs web informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari, tanya jawab, dan lain lain:dan pembuatan hubungan dengan situs web informasi perangkat daerah danlembaga lainnya. tahap pemantapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, dan penyatuan penggunaan aplikasidan data dengan lembaga lain. tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembuatan berbagai aplikasiuntuk pelayanan government government, government business, dan government community yang terintegrasi, pengembangan proses layanan pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien:dan penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik. bab pengembangan pemerintahan berbasis elektronik bagian kesatu pengadaan pengadaan dan pengembangan perangkat telematika pada masing masing perangkat daerah yang terhubung dengan sistem jaringan pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah wajib melakukan registrasi dan koordinasi dengan diskominfotik. bagian kedua keamanan diskominfotik mempunyai otoritas untuk mengatur tingkat keamanan dari perangkat yang telah registrasi sebagaimana dimaksud dalam diskominfotik mempunyai otoritas penuh untuk penomoran terhadap komputer yang terhubung dengan jaringan pemerintahan berbasis elektronik lingkungan pemerintah daerah. server dan jaringan internet yang terhubung antar perangkat daerah dikelola oleh diskominfotik. bagian ketiga internet dan intranet pemerintah daerah hanya mempunyai (satu) alamat situs web, yaitu perangkat daerah yang memiliki situs web harus menjadi sub domain dari domain pemerintah daerah. penggunaan internet, intranet, dan surat elektronik lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara bertahap dan diarahkan untuk aplikasi perkantoran elektronik. ketentuan mengenai penggunaan internet, intranet serta surat elektronik selama jam kerja ditetapkan dengan keputusan bupati. penggunaan internet, tele video konferensi, dan surat elektronikmenggunakan kertastik. perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhannya. pengembangan sebagaimana dimaksud pada wajib berkoordinasi dengan diskominfotik dan tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini bagian kelima basis data pengembangan dms wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan diskominfotik. secara periodik perangkat daerah yang memiliki basis data dan informasi situs web pemerintah daerah agar selalu melakukan pemutakhiran data dan atau menyerahkan data yang diperlukan diskominfotik sesuai dengan kebutuhan situs web pemerintah daerah. bagian keenam sumber daya manusia pengembangan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dilaksanakan oleh diskominfotikkominfotikmendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. bab kerja sama dengan pihak ketiga pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota lainyang dilakukan melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber, hak paten kepada pemerintah daerah, dan alih pengetahuan dalam surat perjanjian kerjasama. diskominfotik memfasilitasi pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam bab vii pemeliharaan, pengawasan, dan pelaporan secara berkala diskominfotik melakukan pemeliharaan perangkat yang telah registrasi. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak,. diskominfotik melakukan pengawasan secara berkala terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang terdapat pada perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. perangkat daerah secara berkala melaporkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup kerjanya masing masing kepada diskominfotik. perkembangan pemerintahan berbasis elektronik dilaporkan secara berkala kepada bupatgembangan government lingkungan pemerint" ats par 4kt diundangkan mempawah pada tanggal . kabar upaya pe: sekretaris dayah kabupaten mempawah gus ramlan berita kerah kabupaten mempawah tahun cent2t0j cad nomor ssovosj seen |
nkri aaa bupati mempawah provinsi kalimantan baratmenteri keuangan nomor pmk. tentang tata cara penyaluran dana alokasi tambahan tahun anggaran perlu ditetapkan rinciandau tambahan bantuan pendanaan kelurahan pemerintah kabupaten mempawah jumlah dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam apbd kabupaten mempawah tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) diberikan kepada (tujuh) kelurahan wilayah kabupaten mempawah. dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksuddau tambahan bantuan pendanaan kelurahan untuk setiap kelurahan sama dengan jumlah dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan dibagi jumlah kelurahan kabupaten mempawah atau sebesar rp. (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah). rincian dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan untuk setiap keluraha peri mempawah diundangkan mempawah pada tanggal. 302p sekretaris daerah kabupaten mempawah berita daerah kabupaten mem tahun nomor hwan lampiranrincian daujumlah dau tambahan kecamatan kelurahan bantuan pendanaan kelurahan senapan setan rias o002 bal bupati bawah, diundangkan mempawah pada tanggal si . sekretaris daerah kabupaten mempawah berita d#merah kabupaten mempawah tahun karo. nomor .i. |
bupati teluk wondama provinsi papua barat peraturan bupati teluk wondama nomor tahun tentang piagam audit internalluk wondama tentang piagam audit internal internal audit charter)luk wondama nomor tahun tentang struktur organisasi inspektorat kabupaten teluk wondamaeluk wondamateluk wondamaeluk wondameluk wondama. inspektorat adalah inspektorat kabupaten teluk wondama. inspektur adalah inspektur kabupaten teluk wondama. maksud dan tujuan piagam audit intern merupakan keputusteluk wondamaserta penilaian berkala. piagam audit intern dan lampiran ditandatangani oleh bupati teluk wondama. bentuk, isi dan penjelasan piagam audit intern diatur dalam lampiran keputus| peraturan bupati teluk wondama nomor tahun tanggal maretteluk wondamteluk wondama, inspektorat kabupaten teluk wondamteluk wondamteluk wondam@d. fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan lingkungan pemerintah kabupaten teluk wondamteluk wondama inspektorat kabupaten teluk wondamteluk wondama adalah sebagai berikut: struktur organisasi api harus dibentuk sesuai beban kerja. inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur. inspektur kabupaten teluk wondama diangkat dan diberhentikan oleh bupati teluk wondamteluk wondama bertanggung jawab langsung kepada bupati. auditor inspektorat kabupaten teluk wondama bertanggung jawab secara langsung kepada inspektur kabupaten teluk wondama. visi dan misi inspektorat kabupaten teluk wondama visi inspektorat kabupaten teluk wondama adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. misi inspektorat kabupaten teluk wondama adalah meningkatkan pengawasan bidang pemerintah dan aparatur: meningkatkan pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah: meningkatkan pengawasan bidang pembangunan fisik: meningkatkan pengawasan bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, meningkatkan kapabilitas personil jabatan fungsional auditor jfa). tugas pokok dan fungsi inspektorat kabupaten teluk wondama tugas pokok inspektorat kabupaten teluk wondama adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten teluk wondama dan mempunyai fungsi: pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan: pengawasan bidang pemerintah dan aparatur: pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengawasan bidang pembangunan fisik:diabupaten teluk wondama untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, inspektorat kabupaten teluk wondam: @d.kabupaten teluk wondamateluk wondama dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern. tanggung jawab inspektorat kabupaten teluk wondama dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, inspektorat kabupaten teluk wondamteluk wondama. tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan inspektorat kabupaten teluk wondama tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh inspektorat kabupaten teluk wondamteluk wondamteluk wondama,teluk wondama, audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten teluk wondama: revi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten teluk wondamteluk wondama,: pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten teluk wondama, seperti pemantauan dan evaluasi atas sistem pengendalian intern pemerintah spip) dan pemantauanteluk wondama adalah: inventarisasi temuan pengawasan: pemeriksaan reguler, cc. pemeriksaan khusus: evaluasi laki: koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi: revi laporan keuangan pemerintah daerah, laki dan penyusunan anggaran, 9g. pemeriksaan non ppt: penyusunan statistik pengawasan, penelitian dan penelaahan informasi: pengendalian intern pemerintah: pendampingan dan tugas pengawasan lainnya. kode etik dan standar audit api piagam audit intern mensyaratkan bahwa auditor dalam pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit dan kode etik yang diterbitkankabupaten teluk wondama persyaratan auditor intern yang duduk dalam inspektorat kabupaten teluk wondameluk wondamaeastern dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan. inspektorat kabupaten teluk wondateluk wondateluk wondamteluk wondama sesuai dengan prosedur yang berlaku. inspektorat kabupaten teluk wondama dan aparat pengawasan eastern inspektorat kabupaten teluk wondamteluk wondameluk wondama terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi. inspektorat kabupaten teluk wondamaabupaten teluk wondama dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpk) inspektorat kabupaten teluk wondaabupaten teluk wondam: inspektorat kabupaten teluk wondama harus menggunakan peraturan peraturan diteluk wondamateluk wondama, beradu muri |
sea sar bupati mamuju jln. soekarno hatta tlp fax kode pos mamuju peraturan bupati mamujumaka perlu menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit hospital laws): bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang pembentukan komite medik pada rsud kabupaten mamuju berita daerah tahun nomor perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang datemenkes per i1ii tentang klasifikasiay laws) rumah sakit: keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes sk i1i tentang standar pelayanan minimal rumah sakit:. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah kabupaten mamujudaerah kabupaten mamuju. dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mamujamuju. peraturan bupati adalah peraturan kepala daerah kabupaten mamuju. perangkat daerah kabupaten mamujukabupaten mamuju. rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat rsud sebagai salah satu unit perangkat daerah kabupaten mamuju yang terbentuk lembaga teknis daerah adalah sarana kesehatan yang berfungsiyang dikategorikan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakiinstitusi dan peraturan internal staf medis. peraturan internal institusi institution laws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola instansi rumah sakit terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola dan komite medik pada rumah sakit. peraturan intern! staf medis medical staff laws) umah sakit. pemilik rsud atau yang memiliki adalah unsur unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten mamuju yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah bidang kesehatan pada sub bidang pelayanan kesehatan perorangan, terdiri dari bupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, sekretaris daerah. direktur rsud adalah pejabat struktural eselon ill a yang diangkat oleh bupati pemilik rsud untuk memimpin dan mengelola kebijakan teknis operasional pada rsudpada unit pelayanan rsudex officio (karena jabatannya). tenaga administrasi adalah orang atau staf yang melaksanakan admina dan mutusuatu priode tertentuari direktur rsud kepada staf medis untuk melakukan pelayanan medis berdasarkan daftar kewenangan klinis yang ditetapkan direktur rsud. unit kerja adalah tempat staf medis menjalankan profesinya, dapat berbentuk instansi, bagian, bidang sesuai instansi yang ada pada rsud. unit pelayanan adalah antara lain rawat jalan, rawai inap, gawat darurat rawat darurat, rawat insentif, kamar operasi, kamar bersalin radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis. pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. pelayanan medis ipesialistif dasar adalah pelayanan medis spesialistif dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah,layanan spesialistik telinga, hidung, tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit, dan pelayanan subspesies listrik dari realistik yang adsebelumnya. bab nama, tujuan dan filosofi rsud kabupaten mamuju rumah sakit umum daerah kabupaten mamuju adalah milik pemerintah kabupaten mamuju. rsud kabupaten mamuju merupakan salah satu unit lembaga teknis daerah yang didirikan dengan tujuembaga teknis daerah rsud kabupaten mamuju diselenggarakan berasaskan pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika,mempunyai fungsi sosial, serta dikelola berdasarkan pengelolaan badan layanan umum daerah blue) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pemilik rsud kabupaten mamuju bupati, ketua dan anggota dprd kabupaten mamuju selaku penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemilik organisasi rsud kabupaten mamuju. pemilik organisasi sebagaimana dimaksud pada adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam rsud kabupaten mamuju. dalam hal tertentu pemilik organisasi rsud sebagaimana dimaksud pada dapat diwakili oleh wakil bupati atau sekretaris daerah kabupaten mamuju. susunan organisasi pemilik rsud kabupaten mamuju sebagaimana dimaksud pada mengacu pada bentuk dan tata kerja organisasi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab tanggung jawab pemilik rsud pemilik rsud sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab untuk: menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pada rsud kabupaten mamuju bagi fakir miskinsud bagi direktur dan staf medis: cc. memberisesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:, menjamin pembiayaan pelayanan gawatdaruratan rsud akibat bencana dan kejadian luar biasa: menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan pada rsud: mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi pada rsud: bab organisasi lembaga teknis rsud bagian pertama direktur rsud paragraf kedudukan rsud kabupaten mamuju dipimpin oleh (satu) orang direktur yang diangkat dan ditunjuk oleh bupati. direktur rsud berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. direktur rsud merupakan jabatan struktur eselon ila paragraf tugas, fungsi dan wewenang direktur rsud direktur rsud mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam urusan wajib kesehatan sub bidang upaya kesehatan, khusus pada sub sub bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. direktur rsudsesuai dengan lingkup tugasnya: memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya: cc. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugasnya: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugas pelayanan kesehatan, direktur rsud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rsud kepada masyarakat: berperan aktif dalam pemberian pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya: cc.seperti, dan bakti sosial untuk misi kemanusiaan: membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelayanan pasien: menyelenggarakan rekam medik: melaksanakan sistim rujuknolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi, etika, dan peraturan perundang undangan:, menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, sarana wanita menyusui, sarana anak anak dan lanjut usia, sarana parkir: melaksanakan etika rsud: melakukan pembinaan teknis pelayanan kesehatan pada rsud meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan pelatihan kegiatan blue bidang pelayanan jasa kesehatan. bagian kedua susunan organisasi rsud direktur rsud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh (satu) orang kepala bagian dan (tiga) orang kepala bidang yang ditunjuk dan diangkat oleh bupati. kepala bagian dan kepala bidang sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan struktural eselon bagian sebagaimana dimaksud pada yang membidangi administrasi umum terdiri dari sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang ditunjuk dan diangkat oleh sekretaris daerah. kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan struktural eselon masing masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada membawahi (dua) kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan rsud. kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ditunjuk dan diangkat oleh sekretaris daerah. kepala seksi sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan structural eselon jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. jabatan fungsional pada rsud dapat terdiri dari pelayanan medik spesialis gigi mulut: pelayanan spesialis penunjang medik anestesiologi: pelayanan spesialis penunjang medik radiologi: pelayanan spesialis penunjang medik rehab medik: pelayanan spesialis penunjang medik patologi klinik: pelayanan asuhan keperawatan dan perawatan intensif: pelayanan asuhan kebidanan: pelayanan darah dan gizi: pelayanan farmasi dan sterilisasi instrumen:dan pelayanan rekam medik: bagan struktur organisasi rsud digambarkan pada lampiran peraturan bupati ini. bab staf medis bagian kesatu syarat pengangkatan pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali staf medis dilaksanakan berdasarkan tata cara dan persyaratan administratif kompetensi yang dibuat oleh kelompok staf medis yang ada pada rsud. tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada disusun dengan mengacu pada standar profesi dan standar kompetensi dari masing masing perhimpunan profesi. bagian kedua kategori staf medis staf medis pada rsud dikategorikan berdasarkan status hubungan kerja, kewenangan dan tanggung jawabnya yang dapat terdiri dari dokter tetap: dokter organik: cc. dokter paruh waktu: dokter tamu: dokter spesialis konsultan: dokter umum pada ugd, dokter umum pada unit pelayanan intensif masing masing kategori staf medis sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh direktur rsud atas usul komite medik. kualifikasi, hak, tanggungjawab dan pengertian kategori staf medis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur rsud atas rekomendasi komite medik. bagian ketiga kewenangan klinis masing masing dokter dokter gigi selaku anggota staf medik diberikan kewenangan klinis clinical privileges). prosedur pemberian dan pengakhiran privilege sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur berdasarkan saran dan usul komite medik. bagian keempat pembinaan staf medis atas pemberian kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada direktur rsud dibantu oleh komite medik berwenang melakukan pembinaan terhadap staf medik. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tindakan korektif, investigasi, pelaporan, penangguhan kewenangan klinis dan tindakan lain yang proporsional. bab vii organisasi staf medis bagian kesatu organisasi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis baik purna waktu maupun paruh waktu yang bekerja unit unit pelayanan rsud atau yang bekerja pada fasilitas yang outsourcing oleh rsud wajib menjadi anggota staf medis rsud. dalam melaksanakan tugas,ditetapkan dengan surat keputusan direktur rsud atas usul komite medis. surat keputusan direktur rsud sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan perjanjian kerja masing masing dokter yang bergabung dalam kelompok staf medis bersangkutan. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada memuat kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing dokter dalam kelompok staf medis bersangkutan. kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya berdasarkan mekanisme sop yang ditetapkan oleh komite medis. dalam proses pemilihan ketua kelompok staf medis wajib melibatkan komite medis dan direktur rsud. penetapan hasil pemilihan ketua kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada disahkan dengan surat keputusan direktur rsud. masa bhakti ketua kelompok staf medis ditetapkan selama tahun dan dicantumkan dalam surat keputusan direktur rsud sebagaimana dimaksud dalam ketua kelompok staf medis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam bertugabagian kedua fungsi dan tugasdibidang medis. staf medis bertugas untuktelah ditetapkan:tiga kewenangan dan tanggung jawab staf medis kewenangan bagi masing masing anggota kelompok staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis. kewenangan sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh ketua komite medis kepada direktur rsud untuk ditetapkan dalam surat keputusan direktur rsud. kelompok staf medis bertanggung jawab dalam hal mutu atau kualitas serta etika pelayanan medis. tanggung jawab sebagaimana dimaksud yaitu berupa memberikan rekomendasi melalui ketua komite medik sub komite kredensial kepada direktur rsud terhadap permohonan penempatan dokter baru atau penempatan ulang dokter rsud: melakukan evaluasi penampilan kinerja praktek dokter berdasarkan data yang komprehensif melalui peer review, audit medis atau program quality improvement: memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti continuing professional development cpd): memberikan masukan kepada direktur rsud melalui ketua komite medik, hal hal yang terkait dengan praktek kedokteran: memberikan laporan minimal (dua) kali setahun kepada direktur rsud melalui ketua komite medis mengenai hasil pemantauan indikator mutu klinik, hasi evaluasi kinerja praktek klinis, pelaksanaan program pengembangan staf dan lain lain: dan melakukan perbaikan up dating) standar prosedur operasional dan dokumen terkait secara berkala guna penyesuaian dengan situasi dan kondisi. bagian keempat kewajiban staf medis staf medis wajib menyusun standar prosedur operasional pelayanan medik. standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: standar prosedur operasional bidang administrasi manajerial meliputi antara lain: pengaturan tugas rawat jalan, pengaturan tugas rawat inap: pengaturan tugas jaga, pengaturan tugas rawat intensif: pengaturan tugas kamar operasi, kamar bersalin: pengaturan visite ronde, pertemuan klinik: presentasi kasus (kasus kematian, kasus sulit, kasus langkah, kasus penyakit tertentu: dan prosedur konsultasi. standar operasional pelayanan medik bidang keilmuan keprofesian untuk standar pelayanan medis minimal untuk (sepuluh) jenis penyakit. penyusunan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada angka penyusunan standar prosedur operasional pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada angka dibawah koordinasi komite medis. masing masing kelompok staf medis wajib menyusun indikator mutu klinis minimal (tiga) jenis indikator mutu output atau outcome serta menyusun uraian tugas dan kewenangan masing masing anggotanya. bab viii komite medis bagian kesatu struktur organisasi komite medis adalah wadah profesional yang keanggotaannya bersal dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili pada rsud. struktur komite medis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketua: wakil ketua: sekretaris: anggota komite medis pada rsud dibawah direktur rsud. bagian kedua persyaratan unsur pimpinan komite medis persyaratan untuk menjadi unsur pimpinan komite medik sebagai berikut: mempunyai kredibilitas yang tinggi darah dan alam profesinya: menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang, lingkup, sasaran dan dampak yang luas:dilingkungan profesinya: dan mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi. bagian ketiga pembentukan komite medis ketua komite medis dan wakil ketua komite medis dijabat oleh dokter purna waktu atau dokter paruh waktu yang dipilih secara demokratis dalam rapat pleno ketua kelompok staf medis dan dapat melibatkan semua anggota kelompok staf medis sesuai kebutuhan dan situasi. sekretaris komite medik dipilih dan ditunjuk oleh ketua komite medis. susunan komposisi komite medik dari hasil mekanisme sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada direktur rsud untuk ditetapkan dalam surat keputusan tentang pembentukan komite medis rsud. ketua komite medis, wakil ketua komite medis dan sekretaris komite medis dapat menjadi ketua dari salah satu ketua sub komite sekretaris komite medis dijabat oleh seorang dokter purna waktu. dalam hal jumlah dokter masih terbatas pada rsud, maka sekretaris komite medis dapat ditunjuk dari salah satu anggota komite medis. dalam pelaksanaan tugasnya, sekretaris komite medis dibentuk oleh tenaga administrasi dari staf bidang seksi pelayanan organisasi rsud purna waktu. anggota komite medis terdiri dari semua ketua kelompok staf medis dan atau mewakili kelompok staf medis. masa kerja komite medis ditetapkan selama (tiga) tahun bagian keempat fungsi komite medis komite medis berfungsi sebagai pengarah sering) dalam pemberian pelayanan medis dan staf medis adalah pelaksana pelayanan medis. fungsi komite medis sebagaimana dimaksud dalam secara rinci adalah sebagai berikut: memberikan saran kepada direktur rsud kepala bidang pada rsud: mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis: cc. menangani hal hal yang berkaitan dengan etika kedokteranpada rsud, bagian kelima tugas komite medis komite medis bertugas untuk membantu direktur rsud menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya: menyusun medical staff laws dan memantau pelaksanaannya: menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan medio legal: melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi: cc. mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis: melakukan koordinasi dengan kepala bidang pada rsud: melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (drug usage), farmasi: memberikan laporan kegiatan kepada direktur rsud: bagian keenam wewenang komite medis komite medis pada rsud berwenang untuk mengajukan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis kepada pemilik rsud melalui direktur rsud bersama dengan direktur rsud kepada pemilik rsud: cc. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait mutu pelayanan medis sesuai tugas komite medis: monitoring dan evaluasi efisiensi efektifitas penggunaan alat kedokteran rsud: melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis: membentuk tim klinis yang bertugas menangani kasus kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi, seperti penanggulangan kanker terpadu, pelayanan jantung terpadu: memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara rsud dengan fakultas kedokteran kedokteran gigi institusi pendidikan lainnya. bagian ketujuh tanggung jawab dan kewajiban komite medik untuk mutu pelayanan medis, pembinaan etika kedokteran dan pengembangan profesi medis, komite medis bertanggung jawab kepada direktur rsud. komite medis mempunyai kewajiban sebagai berikut,: cc.delapan tata kerja komite medis tata kerja komite medis secara administratif melakukan rapat rutin dengan kelompok staf medis dan atau tenaga dokter minimal (satu) kali dalam (satu) bulan. rapat rutin komite medis dengan direktur rsud kepala bidang rsud dilakukan minimal (satu) kali dlam (satu) bulan. rapat darurat komite medis untuk membahas masalah mendesak dilakukan sesuai kebutuhan. rapat rutin sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk penetapan tugas dan kewajiban sub komite medis, termasuk pertanggung jawaban terhadap suatu program. tata kerja komite medis secara teknis adalah: menganalisis perjanjian kerja dokter dalam kaitannya dengan kewenangan komite medis sebagai peer profesi medik rsud, menjabarkan hubungan antara komite medis sebagai penilai kompetensi etika profesi dengan manajemen rsud sebagai pemegang kewenangan pengelola rsud: melakukan koordinasi dengan manajemen rsud dalam menangani masalah tenaga dokter serta pengaturan penyampaian informasi kepada pihak luar. bagian kesembilan sumber daya komite medis untuk kelancaran tugas sehari hari komite medis, direktur rsud menyiapkan dan menetapkan ruangan pertemuan dan komunikasi bagi komite medis dan staf kelompok medis. untuk mendukung tugas sehari hari komite medis, direktur rsud menunjuk dan menetapkan tenaga administratif purna waktu. biaya operasional komite medis rsud dibebankan pada anggaran belanja rsud setiap tahun anggaran. bab sub komite medis bagian pertama umum komite medis rsud dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sub komite. sub komite sebagaimana dimaksud pada dibentuk bedasarkan kebutuhan rsud. sub komite sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari: sub komite kredensial: sub komite kredensial: cc. sub komite etika dan disiplin profesi: sub komite lainnya yang dipandang perlu, antara lain sub komite pengendalian infeksi nosokomial, sub komite transfusi darah, dan lain lain. bagian kedua struktur organisasi sub komite susunan atau komposisi sub komite pada rsud terdiri dari: ketua merangkap anggota: sekretaris merangkap anggota, dan cc. anggota. ketua sub komite dapat dipilih diangkat dari salah seorang ketua, wakil ketua. sekretaris, dan anggota komite medis. bagian ketiga tata kerja sub komite organisasi dan personil sub komite ditetapkan dengan keputusan direktur rsud atas usulan ketua komite medis setelah mendapat kesepakatan dalam rapat open komite medis. dalam melaksanakan tugas kegiatannya, sub komite menyusun kebijakan, program, dan prosedur kerja. sub komite membuat laporan berkala dan laporan akhir tahunan kepada komite medis. laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada berisi antara lain evaluasi kerja selama satu tahun dan rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya. sub komite mempunyai masa kerja selama (tiga) tahun biaya operasional sub komite dibebankan pada anggaran belanja rsud setiap tahun anggaran. bagian keempat rincian fungsi, tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing masing sub komite paragraf sub komite peningkatan mutu profesi medis sub komite peningkatan mutu profesi medis berfungsi melaksanakan kebijakan komite medis bidang mutu profesi medis. sub komite peningkatan mutu, profesi medis bertugas untuk: menyusun membuat rencana kerja program kerja: melaksanakan rencana kerja jadwal kegiatan: cc. membuat panduan mutu pelayanan medis: melakukan pemantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis: menyusun indikator mutu klinik dengan melakukan koordinasi dengan kelompok staf medis dan unit kerja kepada rsud indikator output dan out come): melakukan koordinasi dengan komite mutu rsud: melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. sub komite peningkatan mutu profesisub komite peningkatan mutu profesi medis bertanggung jawab kepada komite medis. paragraf sub komite kredensial sub komite kredensial berfungsi melaksanakan kebijakan komite medis dibidang kredensial profesi medis. sub komite kredensial berfungsi untuk: melakukan review permohonan untuk menjadi anggota staf medis rsud secara total obyektif, adil, jujur dan terbuka:sud: melakukan review kompetensi staf medis dan memberikan laporan rekomendasi kepada komite medis dalam rangka pemberian clinical privileges, reapoinments dan penugasan staf medis pada unit kerja: membuat rencana kerja sub komite kredensial: melaksanakan rencana kerja sub komite kredensial: menyusun tata laksana dan instrumen kredensial: melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan: membuat laporan berkala kepada komite medis. sub komite kredensial berwenang melaksanakan kegiatan kredensial secara adil, jujur, terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai kebutuhan. sub komite kredensial bertanggung jawab kepada komite medis. paragraf sub komite etika dan disiplin profesi sub komite etika dan disiplin profesi berfungsi melaksanakan kebijakan komite medis bidang etika dan disiplin profesi medis. sub komite etika dan disiplin profesi berfungsi untuk: membuat rencana kerja:dan profesi dan disiplin profesi: mengusulkan kebijakan yang terkait bioetika: melakukan koordinasi dengan komite medis rsud: melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.sub komite etika dan profesi bertanggung jawab kepada komite medis. bab ketentuan penutup aturan pelaksanaan dari peraturan bupati ini dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan direktur rsud. hal hal lain mengenai aturan internal institusi rsud, dan aturan internal staf medis yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur rsud dan atau ditetapkan dengan keputusan direktur rsud sesuaimamuju nomor tahun tentang pembentukan komite medik pada rsud kabupaten mamuju berita daerah kabupaten mamujuoktober bupati mamuju, suhardi duka diumumkan mamuju pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten mamuju, habis wahid berita daerah kabupaten mamuju tahun nomor penjelasan atas peraturan bupati mamuju nomor tahun, kabupaten kota. pemerintah daerah kabupaten mamuju berwenang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan antara lain bidang kesehatan khususnya sub sub bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pengelolaan instansi rumah sakit umu daerah. sejalan dengan hal tersebut diatas, ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang rumah sakit mengamanatka. sejak awal dekade tahun indonesia telah terjadi perubahan paradigma atas pengelolaan suatu rumah sakit, yakni rumah sakit tidak bisa lagi pandang semata mata sebagai instansi unit sosial yang bukan sebagai suatu subyek hukum dan tidak dapat digugat atas perilaku pengelolaannya yang nilai merugikan. sejak saat itu paradigma terhadap pengelolaan rumah sakit berubah, bahwa suatu rumah sakit adalah suatu instansi unit sosial ekonomi termasuk rumah sakit pemerintah daerah yang secara bertahap dituntut pula berubah menjadi unit swadaya kemampuan mengurus atau mengelola dana sendiri) sehingga berdampak semakin kompleksnya penyelenggaraan rumah sakit serta adanya potensi komplek kepentingan dalam hubungan antara pemilik, pengelola dan staf medis rumah sakit. perubahan paradigma tersebut sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dimana daerah otonom diberiengan demikian kompleksnya penyelenggaraan institusi rumah sakit dan untuk mengantisipasi terjadinya komplek kepentingan dalam interaksi antara pemilik, pengelola dan staf medis rsud kabupaten mamuju maka pandang perlu menetapkan peraturan internal yang mengatur hubungan ketiga urusan dimaksud dalam suatu peraturan bupati. penyusunan dan pelaksanaan peraturan internal rumah sakit hospital laws) adalah salah suatu dari beberapa kewajiban setiap rumah sakit sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang rumah sakmuju nomor tahun tanggal oktober bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah (rsud) kabupaten mamuju direktur rsud kabar. adm. umum kasual kasual kasual adm. umum play. evaluasi keuangan penunjang pelaporan kepegawaian non medik kabid play. kabid play. kabid play. medik darurat kasi. kasi. play. kasi. play. pemeriksaan penyakit dalam medik dasar awal kasus dan kes. anak kasi. play. kasi. play. medik gigi pajangan bedah, obstetri mulut dan ginekologi kasi. play. kesehatan ibu, anak kb bupati mamuju suhardi duka |
hei kiranpemberian bantuan operasional sekolah kabupaten tabalong, khususnya yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tabalong, perlu dibuatkan pedomanny.h sasaran peraturan bupati tahabarg ibn aw8)ertifikasi bamaggunaan dana bantuan operasional sekolah kabupaten tabalong. dalam peraturan bupati ini vndidikan kabupaten tabalong kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kabupaten tabalong bantuan operasional sekolah atau bantuan manajemen mutu yang selanjutnya disebut bos merupakan bantuan dari pemerintah daerah dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan peningkatan mutu pendidikan, khususnya penuntasan wajib belajar (dua belas) tahun. yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tabalong. bantuan operasional sekolah diberikan pada sekolah menengah pertama smp). sekolah menengah atas sma). sekolah menengah kejuruan smk). madrasah aliyah ma). dan pondok pesantren konten) dilingkungan dinas pendidikan dan departemen agama daerah. pasan says peraturan rnyaate tarhulesng adan penetapan alokasi dana bos untuk masing masing smp, sma, smk, dan pondok imo ditetapkan dengan keputusan bupati setiap tahun anggaran. tetapan dana bos sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pada jumlah siswa masing masing smp, sma, smk, atau pondok pesantren. dana bos sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan untuk belanja pengadaan buku buku pelajaran dan buku buku referensi. biaya pengembangan profesi dan kompetensi guru. biaya penyelenggaraan ujian nasional, ujian akhir sekolah dan ulangan harian, laporan hasil belajar siswa (misalnya fotokopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa). belanja pembelian alat tulis kantor (bahan habis pakai cc. biaya pembelian pengadaan bahan dan peralatan praktek. biaya perawatan pemeliharaan rehabilitasi ringan sarana dan prasarana pendidikan (bangunan dan peralatan), pengecatan, perbaikan bocor. perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubel, perbaikan sanitasi sekolah madrasah dan perawatan fasilitas sekolah madrasah lainnya. pengembangan profesi guru pelatihan, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja madrasah. belanja bantuan transport untuk siswa kurang mampu. ii. biaya pengelolaan bantuan operasional manajemen mutu bantuan operasional sekolah. biaya kegiatan supervisi internal (kelas). insentif pengelola pendidikan kepala smp. sma, smk, atau pimpinan konten, wakil kepala smp, sma, smk, atau konten, guru, ketua jurusan, wali kelas, pengelola laboratorium ipa, pustakawan, tata usaha, penjara. satpam, pembantu wakil kepala smp, sma, smk, atau konten. biaya konsumsi harian dan rapat rapat sekolah madrasah konten, biaya kegiatan kesiswaan (lomba mata pelajaran, lomba kemampuan siswa, organisasi siswa intra sekolah, olimpiade sains terapan nasional. olimpiade bela negara, akademis, pramuka dan ekstrakurikuler). biaya membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan guru honorer, tenaga usaha honorer, dan kelebihan jam mengajar. oo. biaya kegiatan pembelajaran remedial. pengayaan wawasan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, palang merah remaja dan pelajaran tambahan. biaya pembayaran langganan daya listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru, jika sudah ada jaringan disekitar sekolah madrasah konten. biaya perjalanan dinas transport (kepala sekolah madrasah'konten, guru dan tata usaha). surveillance audit. iso. program pendukung kegiatan sekolah pembuatan sumur bor, taman sekolah. tempat parkir, tempat ibadah, asrama siswa, mess guru, lapangan olahraga, jalan sekolah! madrasah konten, pemberian paket lebaran, pengadaan pakaian seragam guru dan tata usaha, penjaga, satpam. pembelian komputer atau notebook untuk kegiatan belajar siswa maksimum unit. pembelian alat peraga pendidikan. media pembelajaran, mesin ketik dan meubel sekolah. tranportasi dan uang lelah bagi guru pns diperbolehkan sepanjang untuk penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar yang besaran satuan biaya harus mengikuti atau sesuai batas kewajaran. sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah dan pondok pesantren wajib membuat rencana kerja tahunan, dan rencana penggunaan dana per triwulan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah madrasah baik smp, sma, smk, atau pondok pesantren disahkan oleh kepala dinas pendidikan bagi smp,sma.smk dan kepala kantor departemen agama kabupaten tabalong bagi madrasah aliyah dan pondok pesantren. goo peraturan bukaan taheakang rencana kerja tahunan menjadi dasar dalam pengelolaan smp, sma, smk. atau pondok pesantren yang ditunjukkan dengan kemandirian. kemitraan. partisipasi. keterbukaan, dan akuntabilitas. rencana kerja anggaran rka) smp, sma, smk. atau pondok pesantren disosialisasikan kepada warga smp. sma, smk. atau konten dan segenap pihak yang berkepentingan dan ditinjau direvisi dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan dimasyarakat. smp, sma, smk, atau pondok pesantren wajib membuat ras atau ram yang memuat dengan jelas antara lain tentang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran. pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana. keuangan. budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan. peningkatan dan pengembangan mutu. smp. sma, smk. atau pondok pesantren penerima dana bos wajib membuat kotak saran atau pengaduan dan wajib menempelkan rekapitulasi penggunaan dana bos selama (satu) tahun pelajaran pada papan pengumuman smp. sma. smk. atau pondok pesantren. dengan berlakunya peraturan bupati ini,makahoi pan pama ng. (kn uas ah basa gg rahman msi diundangkan tanjung. padat kah hei sekretaris kabupaten tabalong west ika pan abdel farhan pune as. berita daerah kabupaten tabalong tahun nomor peraturan bulan tohalongen |
remas bupati kayong utara peraturan bupati kayongayong utara.rubahan status kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi, keputusan presiden republik indonesia nomor tahunurat pengantar rt rw dan kepala desa lurah: foto copy::tahun atau sudah kawin atau pernah kawin:ni dan copy: dan foto copy kkfoto copyerbitan ktp bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.rekam data dan melakukan pemotretan pemohon ktp: camat menandatangani formulir permohonan ktp,cc.dalam hal ktp diterbitkan karena perpanjang, ktp lama ditarik oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerbitkan, cc. proses photo dilakukan secara langsung kecamatan.: antar desa kelurahan dalam satu kecamatan: antar kecamatan dalam satu kabupaten, antar kabupaten dalam satu provinsi:c,: surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (tiga puluh) hari kerja: pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada,lam hal terjadi pembatalan kepindahan penduduk yang bersangkutan mengajukan permohonan pembatalan pindah kepada: mendaftarkan kembali penduduk yang bersangkutan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat keterangan pembatalan pindah,kartu keluarga yang tidak pindah: proses menerbitkan dan ktp dengan alamat baru: dan perekaman dalam database kependudukan. pendaftaran penduduk wni kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf melapor kepada desa lurah yang bersangkutanlurahyerahkan formulir permohonan pindah datangarus,melapor kepada lurah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yangdiabupaten kota: antar kabupaten kota dalam satu provinsi:berupa kk, ktp untuk orang asing, foto copy paspor: foto copy kartu izin tinggal tetap, menunjukan buku pengawasan orang asing: dan surat keterangan catatan kepolisiberupa surat keterangan tempat tinggal: foto copy paspor, foto copy kartu izin tinggal terbatas, dan surat keterangan catatan kepolisian. penerbitan surat keterangan pindah pindah datang bagi orang asing ynapungut biaya retribus baru orang asing yang memilikiktsurat keterangan tempat tinggalara: kk: dan ktp: penduduk wni yang akan pindah keyerahkan surat pengantar pindah luar negeri sebagaimana dimaksud huruf kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dan petugas merekam data kependudukan. pendaftaran penduduk wni dinas kependudukan dan pencatatan sipilkeluar negeri, dari dinas kependudukan dan pencatatan sipilketentuan lebih lanjut mengenai buku register wni luar negeri atur oleh menteri. wnisipilsyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk kabupaten kayongkependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kayong utara sebagai instansi pelaksana pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kayongayongpemerintah kabupaten kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat pemerintah kabupatensesuai dengan peraturan perundang undangan. terbataswni tinggal sementara pendaftaran wni tinggal sementara dilakukan setelah memenuhi syarat berupa surat keterangan anon domisili dan ktp. penduduk wni tinggal sementara wajib memiliki surat keterangan tinggal sementara yang berlaku selama (satu) tahun. penduduk wni yang bermaksud tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam wajib melapor kepada kepala despenduduk wni tinggal sementara mengisi formulir permohonan tinggal sementartinggal sementara, petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk tinggal sementara. surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada huruf dapat digunakan untuk membuat surat ijin mengemudi sim), pengambilan wesel pos, pendaftaran sekolah, nasabah bank pengambilan uang bank: pembuatan akta kelahiran, pembuatan ijin usaha dan surat ijin usaha perdagangan sup): gadai barang pada perum pegadaian. penerbitan surat keterangan tinggal sementara dipungut biaya retribusidan orang kependudukan dan pencatatan sipil: membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantarsurat pernyataan ahli waris dan surat keterangan perlengkapan naturalisasi bagian pertama surat pernyataan ahli waris surat pernyataan ahli waris adalah surat yang membuat data mengenai susunan ahli waris dari pewarisnya (almarhum dan atau almarhumah) pengesahan surat pernyataan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada penduduk wni pernyataan pengesahan surat pernyataan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam berupa surat pengantar rt rw: foto copy akta kematian yang mewariskan, foto copy ktp ahli waris: foto copy akta kelahiran bagi ahli waris yang belum wajib ktp: surat pernyataan ahli waris dari penduduk yang dilengkapi (dua) orang saksi, diketahui oleh rt rw yang bersangkutan, dibuat dalam kerta bermata, fotokopi ktp penduduk saksi saksi. surat pernyataan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam disyahkan dan ditandatangani oleh camat. penduduk wni yang bermaksud mendapatkan pengesahan surat pernyataan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam melapor kepada lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pendaftaran pengesahan surat pernyataan ahli warisengesahan surat pernyataan ahli warisrnyataan ahli waris: surat pernyataan ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf dan persyaratan untuk mengurus pengesahan surat pernyataan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam diserahkan kepada penduduk untuk diteruskan kepada camat. pendaftaran pengesahan surat pernyataan ahli wariscamat mengesahkan dan menandatangani surat pernyataan ahli waris. bagian kedua surat keterangan perlengkapan naturalisasi surat keterangan perlengkapan naturalisasi diberikan kepada penduduk orang asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara indonesia yang bertempat tinggal tetap kabupaten. surat keterangan perlengkapan naturalisasi diberikan untuk dan atas nama pemohon, ditandatangani oleh camat surat keterangan perlengkapan naturalisasi yang dimaksud pada adalah surat keterangan yang menyatakan pemohon mempunyai mata pencarian tetap. pendaftaran penduduk orang asing yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan pelengkap naturalisasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah memenuhi syarat berupa pernyataan bermatapencaharian tetap, dibuat pemohon atas kertasbermatrai rp. (enam ribu rupiah) diketahui ditandatangani oleh lurah dan camat setempat: ktp orang asing akta kelahiran: dokumen keimigrasian: surat keterangan catatan kepolisian: pas foto 3x4 cm. pendaftaran penduduk orang asing kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan tata cara orang asing mengisi formulir permohonan surat keterangan pelengkap naturalisasirnyataan bermatapencaharian tetap atas nama pemohon: kepala desa lurah menandatangani surat pengantar permohonan keterangan pelengkap naturalisasi, petugas registrasi menyerahkan berkas formulir permohonan surat keterangan pelengkap naturalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf kepada camat. pendaftaran penduduk orang asing kecamatan sebagaimana dimaksud dan pada huruf dilakukan dengan tata cara petugas melakukancc. camat menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pelengkap naturalisasi surat keterangan berpenghasilan tetap) kabupaten kayong utarpengantar permohonan akta kelahiran dari kepala desa.cc.:: kepala desa. dalam hal upt dinas kependudukan dan pencatatan sipilcc. fotokopi kutipan akta kelahiran mempelai: fotokopi ktp mempelai: fotokopi mempelai: fotokopi ktp orangtua bila masih hidup dan akta surat kematian bila sudah meninggal: kutipan akta perceraian atau akta kematian bila pernah kawin: izin kawin dari tni polri bagi anggota tni polri:, izin kawin dari pengadilan negeri: surat kesehatan calon pengantin, pas foto mempelai: dan il.: fotokopi paspor republik indonesia: fotokopi ktp suami dan istri bagi penduduk indonesia: fotokopi kutipan akta perceraian:atau uptpt. dinas kependudukan dan pencatatan sipil mencatat dan merekam dalam databaseutipan akta nikah akta perkawinan adalah dokumen catatan tentang perkawinan seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenangndapat izin tinggal terbatas yang bermaksud tinggal wilayah kabupaten kayong utara. surat keterangan tinggal sementara yang selanjutnya disingkat skt adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk yang bermaksud tinggal sementara wilayah kabupaten kayong utara. surat keterangan pindah luar negeri yang selanjutnyadiwilayah kabupaten kayong utara setelah menetap luar negerbukti pencatatan perceraian dari negara setempat, akta perkawinan:, keterangan kematian dari dokter paramedis: fotokopi kutipan akta nikah bagi yang masih terikat perkawinan. fotokopi kutipan akta kelahiran: fotokopi ktp dan kk: fotokopi ktp (dua) orang saksi::cc.: fotokopi kutipan akta kelahiran: fotokopi ktp pemohon:atau:dan yang bersangkutan:: bangko formulir yang telah diisi dan disahkan desa kelurahan: fotokopi ktp saksi orang (perangkat desa), kutipan akta pencatatan sipil yang rusak tidak terbaca: laporan kehilangan dari kepolisian apabila hilang: surat kuasa apabila mewakilkan: semua persyaratan disahkan oleh desa kelurahan. ketentuan mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam pencatatan sipilpengolahan data dan pelaporan bagian pertama pengolahan data pengolahan data hasilbagian kedua pelaporan kepala desaan. camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk wilayahnya kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil, setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. bab vii ketentuan lain lain waktu penyelesaian pelayanan dokumen berupa surat keterangan yang dilayani desa kelurahan, kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil diselesaikan paling lambat (dua dan untuk pelayanan dan ktp diselesaikan paling lama (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan secara lengkap dinas kependudukan dan pencatatan sipil. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dipungut retribusi. retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiri. pengadaan blank formulir dan buku untuk pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kependudukan dan pencatatan sipilsurat pengantar rt rw adalah surat pengantar dari pengurus rt rw yang menerangkan mengenai warganya yang akan mengurus keperluannya kantor kelur, pengesahan anak,perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainsementara dan orang asing tinggal terbatasrt rw dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain kutipan akta kelahiran: ialatau dokumen pengganti paspor, surat keterangan datang dari luar negeri skala) dan: cc. buku pengawasan orang asing surat tanda melapor diriyang sudah ditandatangani oleh kepala desalakukan perekaman biodata penduduk dalam database kependudukan untuk penerbitan nik: cc. petugas kependudukan dan pencatatan sipil, dilakukan dengan tata cara petugas melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata pendudukependudukan dan pencatatan sipilskpd dengsahaan biodata penduduk wni wnitdinas kependudukan dan pencatatan sipil. pencatatan perubahan biodata penduduk wnipenduduk wnipenduduk, dan merekam kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil melalui kepala desa lurah dan camat: orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluargcopy atau menunjukan kutipan akta nikah kutipan akta perkawinan:isian formulir biodata penduduk bagi wni atau (f bagi orang asingkartu keluarga bagi penduduk wni dilakukan setelah memenuhi syarat berupa yangn dilakukan setelah memenuhi syarat berupa lama: surat keterangan kematian: ataulurah: yang rusak: foto copy:melakukan perekaman data ke telah berusia tahun atau sudah kawin atau pernah kawin: |
aru iji efi air ail adipati bupati sarolangun menimbang mengingat peraturan bupati sarolangun nomor tahun tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil kabupaten sarolangurja pegawai negeri sipil, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesiaa4 tentang pembentukan peraturan perundang undangan lembaran negara republik lndonesia tahun aq4 nomor tambahan lembaran negara republik lndonesia nomoraa20aao8r l tvdmenetapkan memutuskan: pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negerij( adalah perangkat daerah piala pemerintah daerah meliputi lembaga teknis dinas sekretariat daerah sekretariat dprd kecamatanlsatuan polisi pamong rajai keluar rolangun' dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disingkat dpp kad adalah din pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sarolangul0.pegawai adalah pegawai negeri sipil daerah yang selanjutnya disingkat pns, calon pegawai negeri sipit oaerafr yang disingkat cons yang tercatat pada administrasi kepegawaian cii ting angan pemerintah kabupaten sarolangun'sud dan tujuan}isecara optimal ti{uan pemberian tambahan penghias*an agar memotivasi pegawai negeri sipil dapat berada secara aktif oan kreatif ichi ngga meningkatkan produktivitas kerja' bab iii kriteria ibertantahbahanpenghasilah tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan beban ' ' kerja, tempat be tugas, kelangkaan profesi' tambahan penghasilan berdasar<an beban kerja sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada peta;i' n"g* sipil yang .dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas tugas yang dinilai irehmpaui beban kerja normal' tambahan penghasilan.berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada dib* kepada 19gt*ai negeri sipil. yang dalam melaksanakan tugasnya berada aioaerai' v;ffi;*ilir'rnj[at k;sultan tinggi dan daerah terpencil' tambahan penghasilan,berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada (lidi,berikan kepada peta$air'negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka' tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri.sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas tugas dinilai melampaui beban kerja format sebagaimana dimaksud dala* p#1ii"*y"i merupakan pegawai negeri $sipil yang menjalankan tugas sebagai sekretaris daerah; staf ahli pati; asisten sekretaris* daerah; balan ?renungan pembangunan d*rah (bappeda); badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu bppt pi; dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah i(ad); bagian hukum peneliti rancangan produk hukum daerah}; bagian umum. tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri $pit yang dalam melaksanakan s;t; berapi daerah yang memilikitingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seoagaiftani dimaksud dalam pisau+ merupaka* pegawai negeri sipil yeng menjalankan tugas sebagai guru decades terpencil; dokter tenaga medis decades terpencil' tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai need sipil yang. dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud dalam ayat merupakan pegawai negeri sisi! yang menjalankan tugas sebagai dokter spesialis. bab sejarah dah iil tekanan anggaran besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil ditetapkan dengan keputusan pati. pembebanan anggaran tambahan penghasilan yang diberikan kepala pegawai negeri sipil dibebankanliaoa apbd melalui skpd penanggung jawab dari masing masing pegawai negeri pil. skpd sebagaimana dimaksud pada setiap tahun mengusulkan anggaran tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada pegawainegeri sipil beb ket}ttu sanksi tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil akan dilaku,:. (satu persen) per hari; pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar olo (dua persen) per hari; meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan dipotong sebesar o o {dua persen) per hari; lain tidak masuk kerja diluar alasan sakit, dipotong sebesar olo (tiga pesan) per hari; tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar ela {empat persen) per hari. t2) lain tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari ker dan atau pelayanan kesehatan mas harakat lain ya. *hasil pemotongan karena saksikan disetorkan kembali rekening kas th keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam dibuat oleh atasan langsung pegawai trtegeri sipil pala sub bagian kepala seksi,, kepala sub. bagian oleh sekretaris, kepada bagian kepala bidang sekretaris kepala bidang oleh kepala dinaswwii' peraturan bupati dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar $ tanggal f&rcti| 2fr11 diundangkan sarolangun pada tanggal para^" z}fi sekretaris daerah kabupaten{ sarat a}gun, berita daerah kabupaten sarolangun tahun nior telah diteliti i{ebe}j aft annya rcr il__ _*lrr bupati sarolangun, cek indra |
pap. pe, muna pln aau. salinan, hpp dikurangi het dikalikan deng36,g,it barang dalam pengawasan (l.oooooooooo.oooooeee per pudak bbb: sensei ebi messsmsssan senang petaka pupuk za, per pupuk npk ska.o.oooooooo.oooooooooooo per natanggal diundangkan sekadau dan. pada tanggal januari bupati sekadau, ttd plt. sekret ah kabupaten kalau simon petrus mts. ap) drs. yohintd jhon nip: berita daerah kabupaten sekadau nomor tahun sis isi ember siri sis la) sellers oo) olx six abk ifkeere tee eee halal ole al) sis be) tep) tali yan deret aap: s.leela lal al tag sig akik lebih ko) ala rr? ikke: kan mp3 vi ika sis kok nba era s|olslelala isis jelas sea sala dadaaaga tagawa slalajalalal olok wil l|l all as) yen ena evi tra to ta) le) .lelo o|o era nya olo ololole 2d| lolo |o (ep) ololololeo do) mn) (aj g|s lolo soo ojo stf seal en) lolo alo1l oral oo) la) olok:o solo iban sha co) olo ols me1me1m ) ofolololojo sleleleleja ss) sj) d ordo med isi3s|s| o|s| ts) sil | |s isi jalal. view lz sis kis sis #feb isi sit ain nu) aa) aa) ta) rel ken) ig ke) kej ke) era te) ka) il a.a kang typo lor ola |i9 ke) ke) ajo tel aa) ke) sai ola ke) ajo lis lele wiz sis skg isis iv aka lag baka aga ps) aah kegg kadi te) mu) ola sis ke) ola lolo ola kang (co s2. slam (2g kan ala ip tm) ke) pen haa, kan) ku) ke) oma ika ola j lon long long la) k2) sub sektor peternakan urea isekadeumiir 03o| tol 03o| oso| sol ots| rel ozon o2ol or) o2ol aed ian naa demi mara wanna empu aka opted petang hilir 03ol two 02o| o2ol o20ol two oral o2ol ots| ot) oto dna bim been game urbe bentang tol o0ts| oz2ol o2ol two ors| oto| or) ot| oz2ol sekadau sol sol esl. 0rol 0rol 03sl owl ssl ons sol oal eol 6s! low milo sis bad (e) "wal ( iz juj ala alo nka kw) ig. eny ia: kes) ke) aja aa papa sis (am ain bsa kaya tag dan ken) sis (rel jojo tea tepi esk tan deni teng: kol sang ii ren tel ko) kw) lola le) ke) |j slo tap fan kai ala lampiran peraturan bupati sekadau nomor tahun tanggal januari kebutuhan pupuk spnaa januari pebruari| maret april mei juni agustus september oktober november desember| jumlah iseredauriir s3a| ge2| t032| g27l tt3s| 427al angel isekadaumuu t28| t2a 17al 17al oral o t28| t7a| 17a| nangataman 0o73| t23) t2a| t2a| t20| n2al| n7al o17al nangamanap t23| t25| t2al t2s) 17el t8s| t17el jpeitangmiir 4e0l 7arl 630l none| 7tol o o on77l om21| se2| se2| 80ne| jpeitngtuu 0o7sl 13al t3sl tes steel tael lpeitng an3l 60el 6i7| o60el 6sel isl 7asl 6s2| 7asl gol gel riil serawai 1tol 263s| 207s| 20es| 3t7sl 3300l asal setel se0s0 limit wiz sis kis ke) ajo ixl sis kali te) ae) kep kel kena ind ina pera pane ole aaa pen kej ola ole kan sis te) |(g wj eng olw pole pa) ole to) teng boga lem tem pep ke) olo loe ke) te) see kan send saga sc (s3 kan) lan) ojo lw) ix) tam sis sin kse a|olalelolala ten) olla alla mea ka) ka) s|sis sel s|c tel ala ala s|c sss ori icsisisisis ku) psa alo clalalalalajalaa sio o|o lel3|s ssi cell asal lalat fis iss das sel sisi zs io) sub sektor perkebunan rakyat sp menara iseradauriir o 30l gol 30l 3al gal 30l isekadautuw 0o2| ozl o2l o2l o2l o2l o2) ozl oz) ozl oz2l isaliianga taman. o2|. obo og. fog co2f. ""oeh solo. 0al ). inangamahap o2| o2| o2| oal mean) mak akb ask "ag ap ank amp sam apl bee kaa bra cnp bi" ere met mamre lena mm lil uan yako ato aman anu nat 20h | .serawai sol 87l sol gol gol tool t00l sol tool gol tool to07! sub sektor peternakan sp recauaran ( pebruari maret api juni agustus september oktober november desember| jumlah isekadaumiir ooa|l oo2| oo2| oo2| ooe| ooe| ooz| ooe| oo2| joel joel joel oz8! mei bentang hair oo3| oo2| oo2| joel joel ooe| 0oe| joel joel ool ool joel mana mri gea fitur aie ron ba. iseng oil cool oo1l oil ora! sekadau oto| oos| oos| ool| ool 00s| oos| oos| cos ool oos| oos| ass! 'se) olx mba oclc sis el. six sis nie aon o|clc jan sa) gejala sisi sis (ep) ori sis pen te) oki kaga saj se) se) kan) olalaula (sp) fe) sol olo|c naam nio la) su!) elo oli tra "ee kan ten tp) ejololelrioa lari ll. ooo ka) ks) ann ojo kang kas) lalai doa ssi jalal? 2sisi o0| zlajaja lampiran peraturan bupati sekadau nomor tahun tanggal januarjanuari pebruari maret apit mei seni sui agustus september oktober november desember jumlah isekadaumtir so2| so2| s3s2| 3e2| 3e2| sol 4e2| so2| 4o2| ee| so2| isekadautuw 40s| oes| oss| oes| t05s| t0s| t0os| esl t0s| t0s| nangataman t05| 0s| ous| oas| oas| tos| tol oal tol tos| inangamanap tto| 4tol 4to| t0s| 0es| 40s| tol t0s| tol t0s| tol rss) bentang hilir s0o2| 4o2| 4s2| 3s2| 3o2| 40ol as2| o2| so2| soa7 jseitangtuw t05| 40s| t0s| t0s| oes| t0s| 40s| soal t05| tos| tol tos|l beitrag 4re| amal 42e| 3sil 3rel sel ssel 3rel anti| sekadau 4nos| 4ass| anos| #n05| sub sektor tanaman pangan isekadaumiir 200l 200l sol ts0l ts0l 200l 200l "sol 2s0l isekadautuu 0s0l sol 0sol 03ol ozon os3ol sol sol 0sol sol sol sol |nangataman 0sol 0sol sol o2ol o20l sol 0sol 0sol sol sol nanga mahap 0sol 0sol sol 0sol sol 0sol 0sol sol sol 0sol sol sol jeeitangtiir 150l 200l 150l t25) sol tol 1s0l 2s0l 1s0l jeeitangtuw sol sol sol sol sol sol sol 0sol sol sol sol an) ito) ben nag part ken) tag te) ten) ola yan aja, te) pari! jar ln) asi s|o ito) jai le) ko) kep) tas te) rs) fan) cl|olo fa) mang kat te) sea bek kan) kej kk) it) ku) en) ks) isis| o|s| jaz) sil lal tas mea ko) nn| ooz joo joke jos joo joz pos jos pos joe ser oo jet joo jose jose jose jose jose ser jos jos pose joe kargo oes peso poso joo joo poso joo jogo joo joo joo joo joo mnetumea| see jose jose post jose jose post jose user posto poet o jotojooe mberg oes joo poso poso jaro joo joo foto jco joo poso joo joo deeweben| oer poso poso powo jago joo poso joo jco joo poso joo joo veueeten ore poso poso poco joo poso joo joo jco joo poso joo joo mmnepoesj sea joe pose poet joe joe joke jose jose posto joo joz joe mmneersj aye bunga yad jaya gns sub sektor peternakan bea teen eta pemboman sekadau hair oo2| oo2| oo2| ooe| oo2| ooe| oo2| oo2| oo2| ooe| ooe| mmr ika kian dpr ber wen bentang hair oo2| oo2| oo2| ooe| ooe| ool| ooz| oo2l oo2| ooe| are being oor| oil oil ool oo| oor| oil ooi| at) sekadau oos| oos| oos| oos| oos| oos| oos| oos| ool oos| oos| ass! sub sektor perikanan budidaya samaran (dan januari pebruari| maret api mei juni sum agustus september| oktober november desember). jumlah iseng sana abal tea sea iss anu ane tan pk men kane tri sme wee ae ren in, ana bose, dpn bela bed unp tan ken bupati sekadau, sedangkan sekadau pada tanggal januari ttd plt.sekretaris daerah kabupaten sekadau, np, (sf pns simon petrus kel drs: yohanes jhon lampiran peraturan bupati sekadau nomor tahun tanggal januaraman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) binaan januari pebruari| maret api mei dun sun agustus september oktober november desember| jumlah sekadau hilir sekadau hulu nangamahap 900l goo gol 000l geol soo zoom zoom sol sol sol sol ipesitang hilir belitang huu iso zoo so0ol so0ol gol gol petang seka dau 16a0o| .6a7, slelelelolelne tni sini ti. |n sak ala ojo slelolojelelele east jaa ke) olololo|lo en) apa olorloloro slo slslslololejelala pel yel sin ke) ko) kep) ololololololo sislelelselalsa alah ke) o|o|lo|o so) sisi ola tio lolo slelalalelelela c|lelololo s|lelalolw ku) el o|o sepele ang olo slelojalelejela n|o o|o slelelalalelelele ill slot bani gagal aga |n fo) s|societe sl|s c|ci isi3l lzi3s |zjr| sls|z| sis ke) mm) asa mba oo| ololole maa akad laila kn) ke) isi so) mean manan man! abadi kej kej diy so) dea ke) lolo kn) |a ku) ved ken) kep) la) yeni. dang 2i| sd) c5) fan) ojo slelelelelelo me) lolo s|s slslejo unas mia seri la) kas) ci akan kas) oo. ala o|o is| |s| gea pan lele ojo |slash cisisizs mj| sub sektor perkebunan rakyat npk januari pebruari maret api mei juni yui agustus september oktober november desember| sumpah isekadaumiir .s00| 20s00l 20s00l t0000l t0000l #5500l isekadautuu &000l tool &o0ol 4s00l 4s00l 4s00l 4s0o0l 4s0o0l 4sool s7,s00) inangataman inangamanap so000l @00ol &o00l 4sool 3oo0l jpettangtiir task0l t4s00l sol @tool @00ol stool gol jeeitangtuu @0ool @000l 60o0l @0ool &tool 4s. serasa zoom ryool so,tool botol 4s0o0l 3e,tool 3s0ool 3s000l 3s,000l 4s,tool sub sektor peternakan npk ola mia dicapai mata mpn center mop mnet don meng ban den paa tua bet moto rei epa pan bara tea none tor mete uts pare "span bro cnn none pena an, nan siap sar kue merdu ter pen unpo sub sektor perikanan budidaya npk reoaarat (on januari pebruari maret api mei uni agustus september oktober november desember jumlah tan rei aipi onnnpis sar met mom menaik ran pos sea men vga mae wee ter gea wae: bra ena geri manga aan dog wak mar pena ena bas pak unnneie ban bupati sekadau, diundangkan sekadau pada'tanggal januari ttd plt.sekretaris kabupaten sekadau, simon petrus nana drs. yohanes jhon (fo cwe tari uan, mam tam daa (usueyuej uep ueylunjoj ulungoyi canjinyihoh ubur upweup)) upluejlad jojsyos loz unej :j0won jel bule iinwagng usinjelad lensa nyaris hvaviim igisinsmig yinyvomo nyhnlngin loz wenger yg: jebbuei nhl joon nyaris nya lva uejidwey iiw kep) ssh i | sih lada | a men ole lam solo km) pn! saat baso cam l j ta ola a.a to) ke) fe) aah, leg lelo ojo ban k2) kel tej sis eksis sis akan kep) lele had tix| kad alm isu) kan |l k kej bad ke) ain tak he) ka) kan) ka) tai tej sig kan sis ka) il a idp) to) tea sah rel te) ke) ke) ko) lolos ala le) ke) lolo| | (oz ala olo jferbbrbe ojo sin elo 8i8i8 ala sis |n tea cl solo kej lolo sisi ole sja jelalsss olo olo iys ta) olo aan kej arabe tan) solo sisi sisjsisis s|a s|s a13 1g, olololo isisisisis kal bani kid ss|lolos tan aaj sig sala solo sulla apa le) pre era z|e al8|g . ole s8|s lelah. rp3) isl elsa 5g) sisi|a sis jajal awal2| small z2| mim sub sektor peternakan organik bulan ton ara desember| jumlah isekadaumtir 0os| 0os| 0os| oos| oos| oo2| ooz| oo2| oo2| oos| oos| ooz| oas| mua wna bensin era men resmi mou costa ben kia tea ben san hen ane teratai see era set uea ben mmr pot jpeitangmiir oo2| oo2| oos| oo2| oil otl oo1| otl oo2| oo2| o22| dara beres seni care tmp dra win songket petang oo3| oos| oos| oos| oo2| oo2| oo2| oo2| oos| oo3| ooz| oss| seram tol tol tol ots oral oos| oos| 0osl oos| tol tol oos| baar olrnil olalocla tni s|c k3) ka) abu an) ag sia fe) yang 2aa s|o al lw) jai star @isap bhthhlik (sp) ola ala wil ny8 adi s|tico|sic kasi kn) sp) sss ken) ol. s|c ks) kan jas sel s|s| |iii laziz (sisi sis) (si, vol ke) ( lalosfolafn aman mei tankesehatan hewan dan peternakdinas kehutanan dan perkebunan kabupaten sekadau bedirektur cv. kurnia cipta abadi sanggau direktur cv. subur tani sekadau direktur cv. roda tani sekadau ketua inkoptan cabang sekadauberita daerah tidak sehatundang undang nomor tahun tentang peraturan bupati kulon progo penataan ruang: nomor tahun undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil dan menengah, tentang peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelet mulai berlaku undang undang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan nan dan pam bantuan dan toko moderresiden nomor tahun tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat bupati kulon progo, perbelanjaan dan toko modern: peraturan menteri perdagangan nomor menimbang bahwa dengan semakin berkembang dan meluasnya dag per tentang penerbitan surat izin usaha usaha perdagangan grosir dan eceran modern, maka perdagangan: pasar tradisional dan usaha mikro, kecil dan peraturan menteri perdagangan nomor menengah perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan dag per tentang pedoman penataan dan berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan sehat dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, toko modernrencana tata ruang wilayah bupati tentang penataan pasar tradisional, pusat daerah tahun perbelanjaan, dan toko modern: memutuskmenetapkan peraturan bupati tentang penataan pasar badan usaha milik negara dan badan usaha milik tradisional, pusat perbelanjaan dan toko daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan modern.babketentuan umum dagangan melalui tawar menawar. pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang bagian kesatupengertidalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan hanya satu penjual. daerah adalah kabupaten kulon progo. toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang berbentuk minimarket, supermarket, departement daerah. store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk bupati adalah bupati kulon progo. permulaan. dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk daya mineral adalah dinas perindustrian perdagangan melakukan penjualan barang barang kebutuhan rumah dan energi sumber daya mineral kabupaten kulon tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok progo. secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan kantor pelayanan terpadu adalah kantor pelayanan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan terpadu kabupaten kulon progo. kurang dari (empat ratus meter persegi). pasar adalah area tempat jual beli barang dengan pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai yang melakukan kegiatan usaha bidang minimarket pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, melalui satu kesatuan manajemen dan sistem plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. pendistribusian barang outlet yang merupakan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau jaringannya. badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau waralaba (franchise) adalah perikatan dimana salah bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau republik indonesia, baik sendiri maupun bersama sama penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka permulaan adalah sarana atau tempat usaha untuk penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. melakukan penjualan secara grosir barang konsumsi, minimarket berstatus waralaba (franchise) adalah dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh partai besar untuk dijual kembali secara eceran. perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan memasok barang kepada toko modern dengan tujuan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha. dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya berdasarkan perjanjian waralaba (franchise). disebut umkm adalah kegiatan ekonomi yang berskala minimarket berstatus cabang adalah minimarket yang mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran dalam undang undang nomor tahun tentang yang terangkum dalam satu pengelolaan manajemen usaha mikro, kecil dan menengah. dengan pembatasan, secara umum dalam hal pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan provinsi. iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan melakukan penjualan barang barang kebutuhan rumah berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan pemerintah dan pemerintah daerah untuk cara pelayanan mandiri, dengan luasan lantai memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (empat ratus meter persegi) sampai dengan secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan (lima ribu meter persegi). perundang undangan dan kebijakan berbagai aspek department store adalah sarana atau tempat usaha kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan untuk menjual secara eceran barang konsumsi, menengah memperoleh pemahaman, kepastian, utamanya produk sandang dan perlengkapannya kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan yang seluas luasnya. tingkat usia konsumen, dengan luasan lantai lebih dari kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, (empat ratus meter persegi). baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, melakukan penjualan barang barang kebutuhan rumah dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern yang toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan, selanjutnya disingkat iup2t, supp, dan utm adalah yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan luasan lantai lebih dari (lima ribu meter pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko persegi). modern yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. tata ruang adalah wujud struktural dan pola antar santoso, ruas jalan santoso milir, ruas pemanfaatan ruang yang direncanakan dan yang tidak jalan topan karangnongko. direncanakan. jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi penataan ruang adalah proses perencanaan tata melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata rata pemanfaatan ruang. sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang ruang. berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata rata rendah. geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang jalan kolektor primer adalah jalan yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota administratif dan atau aspek fungsional. jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua peraturan zonasi adalah ketentuan ketentuan dengan kota jenjang ketiga, antara lain ruas jalan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang gunung kurir taman, ruas jalan watumurah dan unsur unsur pengendalian yang disusun untuk wonosari ngeri, ruas jalan karangnongko agung setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci cicilan bagel, dan ruas jalan putihan. tata ruang. jaringan jalan adalah jaringan jalan yang bagian kedua diselenggarakan dalam rangka mewujudkan struktur tata ruang wilayah daerah sesuai peran dan fungsi maksud dan tujuan jalan sehingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap pergerakan orang, barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem toko modern dimaksudkan untuk memberdayakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi pasar tradisional dan umkm. barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah tingkat nasional, dengan menghubungkan semua penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat toko modern bertujuan untuk kegiatan. menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan keadilan dalam penyelenggaraan usaha sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli, distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam melindungi pasar tradisional dan umkm, kawasan perkotaan. cc. meningkatkan peran serta dan semangat jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal: angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan kecepatan rata rata tinggi, dan jumlah jalan masuk hidup, dibatasi secara berdaya guna, antara lain ruas jalan menjaga dan memelihara wilayah yang memiliki nilai tanggung jawab sosial perusahaan corporate historis budaya, dan social responsibility). menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usahaasar tradisional cc. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (higienis), aman, bagian kesatu tertib dan ruang publik yang nyaman. jarak antar pasar tradisional tidak boleh kurang dari penataan pasar tradisional km. penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf angka harus mempertimbangkan lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada lokasi pendirian toko modern atau pasar tradisional rencana tata ruang wilayah rtrw) dan rencana dengan toko modern atau pasar tradisional yang detail tata ruang rdr), termasuk peraturan sudah ada sebelumnya: lokasinya. iklim usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional: pendirian pasar tradisional oleh perusahaan harus aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas): dan memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut dukungan ketersediaan infrastruktur. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan umkm wilayah yang bersangkutan, yang meliputi: keberadaan pasar tradisional dan umkm sebagaimana struktur penduduk menurut mata pencaharian dimaksud pada huruf merupakan kajian yang dan pendidikan: dilakukan oleh badan lembaga independen yang tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga: berkompeten. kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat kemitraan dengan umkm lokal, merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan penyerapan tenaga kerja lokal, dengan syarat syarat dalam mengajukan surat ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional permohonan yaitu sebagai sarana bagi umkm lokal: izin pendirian pasar tradisional, dan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum izin usaha pasar tradisional. yang sudah ada, dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana jarak antara toko modern dengan pasar dimaksud pada huruf dapat dilakukan tradisional yang telah ada sebelumnya, dan berdasarbab iiiusat perbelanjaan dan toko modern daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) daerah. bagian kesatu bagian kedua penataan dan ruang lingkup pusat perbelanjaan dan toko modern pemberdayaan pasar tradisional pemerintah daerah melakukan pengendalian pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap pertumbuhan toko modern dan pusat perbelanjaan pengelolaan pasar tradisional. melalui penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan. pemberdayaan pasar tradisional dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan toko modern sebagaimana dimaksud pada pengembangan usaha. meliputi minimarket berstatus waralaba, penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada minimarket berstatus cabang, meliputi aspek supermarket, pendanaan, department store, sarana dan prasarana, hypermarket, dan kemitraan: 'permulaan. perizinan usaha, dan kesempatan berusaha. bagian kedua pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada pendirian dan lokasi pusat perbelanjaan merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh dan toko modern pemerintah daerah dalam bidang sumber daya manusia, produksi dan pengolahan, dan cc. pemasaran. lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rtrw dan rdr, termasuk peraturan lokasinya.(arus lalu lintas): wilayah yang bersangkutan yang meliputi dukunganbadan lembaga independen yang penyerapan tenaga kerja lokal,keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan yang sudah ada, dengan syarat syarat dalam mengajukan surat dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh permohonan jarak antara toko modern dengan pasar izin pendirian pusat perbelanjaan atau toko tradisional yang telah ada sebelumnya, dan modern, atau tanggung jawab sosial perusahaan corporate izin usaha pusat perbelanjaan atau toko modern. social responsibility). memperhatikan jarak antara hypermarket dengan penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. dimaksud pada huruf dapat dilakukan cc. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat kebutuhan parkir (satu) unit kendaraan roda empat perbelanjaan dan atau toko modern dengan pihak lain. untuk setiap (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan atau toko dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi modern, dan dapat dilakukan berdasarkan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan pada huruf bagi minimarketpendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun nyaman. yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada kepadatan penduduk: huruf angka harus mempertimbangkan perkembangan pemukiman baru: lokasi pendirian hypermarket atau pasar tradisional aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas): dengan hypermarket atau pasar tradisional yang dukungan ketersediaan infrastruktur, dan sudah ada sebelumnya: keberadaan pasar tradisional dan warung toko wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket dimaksudminimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, sekunder. termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) dalam bagian ketiga kota perkotaan. sistem penjualan dan batasan luas pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada lantai penjualan toko moderndalam rangka penyediaan lapangan kerja dan sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko pemberdayaan masyarakat lokal, minimarket wajib modern adalah sebagai berikut merekrut tenaga kerja lokal, menjalin kemitraan dengan minimarket, supermarket dan hypermarket menjual umkm dan menerapkan corporate social responsibility secara eceran barang konsumsi terutama produk csr).lokasi hypermarket dan pusat perbelanjaan berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan konsumen, dan arteri atau kolektor, dan permulaan menjual secara grosir barang konsumsi. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan dalam kota perkotlokasi supermarket dan department store supermarket (empat ratus meter persegi) tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan sampai dengan (lima ribu meter persegi): lingkungan, dan hypermarket, lebih dari (lima ribu meter tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan persegi): dalam kota perkotaan.empat minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dapat menerapkan waktu operasional setiap hari jarak antar pusat perbelanjaan dan toko modern sampai dengan (dua puluh empat) jam. serta waktu operasional bab lokasi pusat perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari penataan lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko (seribu meter) dengan pasar tradisional: modern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak pusat perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari terpisahkan dari peraturan bupati ini. (lima ribu meter) dengan pusat perbelanjaan lain, bab toko modern tidak boleh berjarak kurang dari (lima ratus meter) dengan pasar tradisional, dan perizinan pasar tradisional, minimarket tidak boleh berjarak kurang dari (lima pusat perbelanjaan dan toko modern puluh meter) dengan warung toko sejenis wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket. bagian kesatu izin usaha pengelolaan pasar tradisionaletiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan sampai dengan pukul wib. usaha bidang pasar tradisional wajib memiliki iup2t. hari sabtu dan minggu, pukul wib sampai dengan wib. permohonan iup2t sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada bupati dengan dihampiri waktu operasional permulaan berlaku untuk setiap hari persyaratan sebagai berikut dimulai pukul wib sampai dengan pukul untuk pasar tradisional yang tidak terintegrasi wib. dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat waktu operasional minimarket setiap hari pukul serta rekomendasi dari instansi yang wib sampai dengan wib. berwenang: foto kopi izin lokasi apabila atas (sepuluh ribu meter persegi):bagian kedua untuk pasar tradisional yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain izin usaha pusat perbelanjaan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat: foto kopi izin usaha pusat perbelanjaan supp) atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional, setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan foto kopi akte pendirian perusahaan dan atau usaha bidang pertokoan, mall, plasa, square, atau perubahannya yang telah mendapat pusat perdagangan wajib memiliki supp. pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan instansi yang berwenang apabila permohonan supp sebagaimana dimaksud pada pemohon merupakan badan hukum badan diajukan kepada bupati dengan dihampiri usaha, persyaratan sebagai berikut surat pernyataan kesanggupan melaksanakan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dan serta rekomendasi dari instansi yang berwenang: rencana kemitraan dengan umkm untuk pusat foto kopi izin lokasi apabila atas perbelanjaan. (sepuluh ribu meter persegi): foto kopi izin klarifikasi apabila bawah m2? permohonan iup2zt dilengkapi dengan studi kelayakan (sepuluh ribu meter persegi): termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, foto kopi ho, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi foto kopi imb: pelaku perdagangan eceran setempat.setiap pemegang iup2t wajib melaporkan kepada bupati merupakan badan hukum badan usaha, terhadap rencana kemitraan dengan umkm, dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat mematuhi ketentuan yang berlaku. serta rekomendasi dari instansi yang berwenang: permohonan supp dilengkapi dengan studi kelayakan foto kopi izin lokasi apabila atas termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, (sepuluh ribu meter persegi): terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi foto kopi izin klarifikasi apabila bawah pelaku perdagangan eceran setempat. .000m?setiap pemegang supp wajib melaporkan kepada bupati perubahannya yang telah mendapat terhadap pengesahan dari pejabat yang berwenang atau kegiatan usahanya setiap (enam) bulan sekali, didaftarkan instansi yang berwenang apabila meliputi pemohon merupakan badan hukum badan jumlah gerai yang dimiliki: usaha, omset penjualan seluruh gerai: rencana kemitraan dengan umkm: dan jumlah umkm yang bermitra dan pola kemitraannya, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. jumlah tenaga kerja yang terserap. untuk toko modern yang terintegrasi dengan pusat setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya perbelanjaan atau bangunan lain paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat: terjadinya perubahan. foto kopi izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya toko bagian ketiga modern, foto kopi akte pendirian perusahaan dan atau izin usaha toko modernsetiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha, usaha bidang toko modern wajib memiliki izin usaha rencana kemitraan dengan umkm untuk pusat toko modern utm). perbelanjaan, dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan permohonan utm sebagaimana dimaksud pada dan mematuhi ketentuan yang berlaku. diajukan kepada bupati dengan dihampiri persyaratan sebagai berikut permohonan utm dilengkapi dengan studi kelayakan untuk toko modern yang tidak terintegrasi dengan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, pusat perbelanjaan atau bangunan lain terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat. dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan perusahaan yang ditolak permohonannya dapat termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, mengajukan kembali permohonan izin usaha disertai terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan pelaku perdagangan eceran setempat adalah lengkap. permohonan utm bagi minimarketzt, supp, dan utm tidak diwajibkan memperoleh setiap pemegang utm wajib melaporkan kepada bupati surat izin usaha perdagangan sup). terhadap kegiatan usahanya setiap (enam) bulan sekali, meliputi jumlah gerai yang dimiliki: iup2t, supp, dan utm berlaku selama masih omset penjualan seluruh gerai: menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib jumlah umkm yang bermitra dan pola kemitraannya: melakukan daftar ulang setiap (lima) tahun. dan jumlah tenaga kerja yang terserap. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara daftar ulang setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya dan perpanjangan iup2zt, supp, dan utm diatur paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak dengan peraturan bupati tersendiri. terjadinya perubahan. bab bagian keempat kemitraan usaha jangka waktu penyelesaian dan masa berlaku iup2t, lupa dan utm bagian kesatu bentuk kerjasama iup2t, supp, dan utm dikeluarkan paling lambat (ima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. dalam rangka pengembangan kemitraan antara umkm dengan permulaan, hypermarket, department store, apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada supermarket, dan pengelola jaringan minimarket, dapat dinilai belum benar dan lengkap, maka pejabat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara kerjasama penyediaan lokasi usaha, atau kerjasama tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon penerimaan pasokan. paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dibuat toko modern, termasuk pengelola jaringan minimarket dalam bentuk tertulis dalam bahasa indonesia dapat menggunakan merk sendiri dengan berdasarkan hukum indonesia, didasarkan atas mengutamakan barang produksi umkm. kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang memuat penggunaan merk toko modern sebagaimana subjek perjanjian: dimaksud pada mengutamakan jenis barang objek perjanjian: yang diproduksi indonesia dan telah memenuhi cc. hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan peraturan perundang undangan bidang cara dan tempat penyelesaian perselisihan. hak atas kekayaan intelektual hari), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan dengan tidak mengurangi prinsip prinsip kebebasan perundang undangan lainnya. berkontak, pengaturan mengenai syarat syarat yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud bagian ketiga pada harus jelas, wajar, berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan. kerjasama penyediaan lokasi usaha bagian kedua kerjasama pemasaranumkm. kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dalam bentuk umkm harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana memasarkan barang produksi umkm yang dikemas dimaksud pada sesuai dengan peruntukan yang atau dikemas ulang (packaging) dengan merk telah disepakati. pemilik barang, toko modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual bagian keempat barang, atau memasarkan produk hasil umkm melalui etalase kerjasama penerimaan pasokan barangkerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah barang dari pemasok kepada toko modern disepakati.paksaan. toko modern mengutamakan pasokan barang hasil cc.dalam hal pemasok barang termasuk kriteria umkm, potongan harga khusus (conditional rabat) berupa maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila barang (listing fee) berupa biaya dengan besaran yang toko modern dapat mencapai atau melebihi target wajar untuk biaya pencatatan barang pada toko penjualan sesuai perjanjian dagang: modern yang dibebankan kepada pemasok.dalam rangka pembayaran barang kepada pemasok toko modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang umkm maka untuk (satu) outlet atau (satu) jaringan diadakan oleh pemasok maupun oleh toko modern usaha berlaku ketentuan toko modern wajib melakukan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan rp. dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan kedua (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka belah pihak, waktu (lima belas) hari setelah seluruh dokumen biaya promosi (promotion budget) yaitu biaya yang penagihan diterima. dibebankan kepada pemasok oleh toko modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak: penggunaan jasa distribusi toko modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang barang sebagaimana dimaksud dalam memenuhi kriteria waktu, mutu, harga produk, dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut jumlah yang disepakati kedua belah pihak: potongan harga reguler (regular discount), berupa biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya toko modern pada setiap transaksi jual beli. pencatatan barang pada toko modern yang dibebankan potongan harga reguler tidak berlaku bagi pemasok kepada pemasok, yang memberlakukan harga netto yang dipublikasikan toko modern dapat mengembalikan produk baru secara transparan semua toko modern dan kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila disepakati dengan toko modern: setelah dievaluasi selama (tiga) bulan tidak memiliki potongan harga tetap (fixed rabat) berupa potongan prospek penjualan: harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko toko modern harus memberikan informasi tertulis paling modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan, yang sedikit (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok dilakukan secara periodik paling lama (tiga) bulan apabila akan melakukan stop order delisting atau yang besarnya paling banyak (satu per seratus): mengurangi item produk atau stock keeping unit pemasok, pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola dengan penjualan barang bawah harga beli dari pasar tradisional, pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan cc. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat karakteristik tertentu, meliputi usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah barang yang ketinggalan mode (old fashion), ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar barang dengan masa simpan rendah: tradisional, dan barang sitiran pembeli: dan mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional. barang promosi. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pusat perbelanjaan dan toko modern harus berlaku adil berupa penciptaan sistem manajemen dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya sebagai pemilikhbenyewa ruangan usaha maupun manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan sebagai pemasok. dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. toko modern dilarang melakukan promosi penjualan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar pasar tradisional terdekat untuk barang barang tradisional. kebutuhan pokok masyarakat. bagian kedua bab vii pusat perbelanjaan dan toko modern pembinaan dan pengawasan bagian kesatu dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko pasar tradisionalsuai pemerintah daerah melakukan pembinaan dan ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan pasar tradisional. dalam rangka pengawasan, pusat perbelanjaan dan dalam rangka pembinaan pasar tradisional, toko modern wajib memberikan data dan atau informasi pemerintah daerah penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang mengupayakan sumber sumber alternatif undangan. pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyediakan tempat sampah tertutup tempat pan strategis: bupati dapat melakukan koordinasi untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk keasaman bala hara melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada sinai, waktunya: perbelanjaan dan toko modern: dan mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan lah onde nda alves untuk dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja: nai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan danbab vii kebakaran tempat usahanya. bagian kedua kewajiban dan larangan larangan bagian kesatu: melakukan monopoli usaha, sifat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta menyimpan kakak pai sate dintokual yang pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian jenisnya membahayakan lingkungan, these atan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dengan modern. penyediaan tempat khusus: mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam operasional dan ketentuan peraturan perundang peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain undangan: barang dalam keadaan terbungkus, dan meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin ukur takar timbang dan perlengkapannya:. kenyamanan pembeli: mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, izin tertulis dari bupati: dan memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut kelestarian lingkungan tempat usaha: ketentuan peraturan perundang undangan, minimarket menyediakan ruang terbuka hijau: dilarang memperdagangkan barang barang kebutuhan menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai sebagai berikut bagi pengunjung dan karyawan dikecualikan bagi produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian minimarket, sain olahan segar, dan menyediakan toilet yang memadai, sayur sayuran, buah, daging, dan produk laut segar. bab toko modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya peraturan bupati ini, dinyatakan tetap sanksi berlaku sampai dengan masa berlakunya izin habis dan dapat diperpanjang lagi satu kali masa perpanjangan. toko modern yang telah habis masa izinnya dan telah pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana memperpanjang satu kali masa perpanjangan dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada setelah dan peraturan bupati ini dikenakan berlakunya izin perpanjangan habis harus sanksi berupa menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pembekuan izin usaha, bupati ini. pencabutan izin usaha. pembangunan pasar tradisional yang telah pembekuan izin usaha dikenakan apabila telah dilaksanakan sebelum peraturan bupati ini berlaku, dilakukan peringatan secara tertulis berturut turut yang jaraknya kurang dari dari pasar tradisional (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan lainnya dapat tetap dilanjutkan. satu dengan peringatan lainnya paling singkat (satu) bulan. bab pencabutan izin usaha dikenakan apabila pelaku usaha ketentuan penutup tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal suatu tindak pidana diancam pidana sebagaimana diundangkan. diatur dalam peraturan perundang undanganketentuan peralihan progo. ditetapkan wates pada tanggal april pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh sup sebelum bupati kulon progo,cap ttd diberlakukannya peraturan bupati ini. toyo santoso dipo lampiran peraturan bupati kulon progo nomor tahun tentang diundangkan wates pada tanggal april penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern sekretaris daerah kabupaten kulon progo, lokasi tertutup dan terbuka untuk pendirian toko modern berjaringan cap ttd lokasi tertutup budi wibowo kecamatan wates kelurahan wates, desa bendungan, desa gripen kecamatan pengasih desa karangsari, desa berita daerah kabupaten kulon progo margosari, desa pengasih tahun nomor kecamatan temon desa temon kulon kecamatan galur desa robot kecamatan rendah desa bumirejo kecamatan santoso desa santoso kecamatan gangguan desa kembang, desa jatisarono kecamatan kalibawang desa banjarbaru kecamatan samigaluh desa gerbosari ii. lokasi terbuka kecamatan wates desa karangwuni, desa slogan, desa kulwaru, desa ngestiharjo, desa raharjo kecamatan temon desa jangkauan, desa sindiran, desa pilihan, desa glagah, desa kalidengen, desa primbon, desa perundang, desa semen, desa kultur, desa kaligintung, desa temon wetan, desa kebon rejo, desa jantan, desa karang wuluh kecamatan panjaitan desa barongan, desa pleret, lokasi terbuka untuk pendirian pusat perbelanjaan desa bagel, desa kanoman, mall, square, plasa) desa depok, desa bojong, kecamatan kota wates. desa tayuban, desa gerakan, kecamatan santoso. desa panjaitan, desa cerme, kecamatan temon. desa kembangan kecamatan galur kecamatan galur desa karangsewu, desa bayaran, desa kranggan, kecamatan kalibawang. desa nomporejo, desa panduan, desa tirtorahayu wates, april kecamatan rendah desa wahyuharjo, desa jatirogo, desa sidorejo, desa bupati kulon progo, gulurejo, desa ngentakrejo kecamatan santoso desa demangrejo, desa cap ttd srikayangan, desa takson, desa salamrejo, desa sukorejo, desa kaliagung, toyo santoso dipo desa banguncipto kecamatan pengasih desa kedungjati, desa karangsari, desa sendangsari, desa sidomulyo kecamatan kakap desa hargomulyo, desa margorejo, desa kalirejo, desa hargowilis, desa hargotirto kecamatan gangguan desa banyudono, desa donomulyo, desa wijimulyo, desa tanjungharjo kecamatan girimulyo desa jatimulyo, desa giripurwo, desa pendoworejo, desa purwosari kecamatan samigaluh desa purwoharjo, desa sidoharjo, desa ngargosari desa pagerharjo, desa banjarsari, desa kebonharjo kecamatan kalibawang desa banjarsari, desa banjaroyo, desa banjarharjmada ndaaturan bupati kulon progo pajak daerah dan retribusi daerah:tunjuk pelaksanaan peraturan daerah djawa timur tengah barat dan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tentang istimewa jogjakarta: retribusi pengendalian menara telekomunikasi peraturan pemerintah nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa tentang penyelenggaraan telekomunikasimenteri komunikasi dan informasi menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan nomor tahun tentang menara daerah kabupaten kulon progo nomor telekomunikasi, tahun tentang retribusi pengendalian peraturan menteri dalam negeri nomor menara telekomunikasi, perlu mengatur tahun tentang pedoman pengelolaan mengenai petunjuk pelaksanaannyatunjuk pelaksanaan peraturan bersama menteri dalam negeri, peraturan daerah kabupaten kulon progo menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi nomor tahun tentang retribusi dan informatika dan kepala badan koordinasi pengendalian menara telekomunikasi, penanaman modal nomor tahun nomor prt m nomor per m.kominfo nomor dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, tentang pedoman pembangunan dan kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, penggunaan bersama menara telekomunikasi, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, peraturan daerah kabupaten kulon progo organisasi sosial politik atau organisasi nomor tahun tentang retribusi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya pengendalian menara telekomunikasi: termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. memutuskan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk informasi dalam bentuk tanda tanda, isyarat, pelaksanaan peraturan daerah kabupaten tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kulon progo nomor tahun tentang kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik retribusi pengendalian menara tele lainnya. komunikasi. penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan bab telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. ketentuan umumdalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: konstruksi dengan bangunan gedung yang daerah adalah kabupaten kulon progo. dipergunakan untuk kepentingan umum yang pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang daerah sebagai unsur penyelenggara diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal pemerintahan daerah. tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan bupati adalah bupati kulon progo. konstruksinya disesuaikan sebagai sarana kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan komunikasi. menempatkan perangkat komunikasi dan informatika kabupaten kulon progo. objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang badan adalah sekumpulan orang dan atau untuk menara telekomunikasi dengan modal yang merupakan kesatuan, baik yang memperhatikan aspek tata ruang, keamanan melakukan usaha maupun yang tidak dan pentungan umum. melakukan usaha yang meliputi perseroan b'ek busi adalah terbatas, perseroan komanditer, perseroan subjek retribusi adalah orang pribadi atau lainnya, badan usaha milik negara badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan bumn) atau badan usaha milik daerah bumi) ruang untuk menara telekomunikasi. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan bab yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan maksud dan tujumaksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan untuk memberikan pedoman dalam pemungutan perizinan tertentu dari pemerintah daerah. retribusi pengendalian menaratan dengan menggunakan formulir atau telah tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah dilakukan dengan cara lain kas daerah untuk meningkatkan potensi pendapatan asli melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh daerah untuk pelaksanaan pemerintahan daerah bupati. dalam mewujudkan kemandirian daerah. surat ketetapan retribusi daerah yang bab iii selanjutnya disebut skr adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya struktur dan besaran tarif retribusistruktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang sebesar (dua per seratus) dari nilai jual terutang atau seharusnya tidak terutang. obyek pajak nop) yang digunakan sebagai surat tagihan retribusi daerah yang dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan selanjutnya disingkat std adalah surat untuk menara telekomunikasi. melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau dendaestimasi perhitungan nilai bangunan menara bab telekomunikasi merupakan acuan untuk memperoleh biaya pembuatan baru cost tata cara pemungutan, pembayaran dan reproduction new crn) dengan memperhatikan penagihan retribusi wilayah setempat. bagian kesatu analisis penghitungan menggunakan metode biaya pembuatan baru cost reproduction tata cara pemungutabesarnya tarif retribusi pengendalian menara dipungut dengan menggunakan skr. telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bentuk dan isi skr sebagaimana dimaksud bupati ini pada huruf pada sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bab bupati ini pada huruf masa retribusi dan saat retribusi bagian kedua terutang tata cara pembayaran masa retribusi merupakan jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pembayaran retribusi yang berhutang harus pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dibayar lunas. selama (satu) tahun. wajib retribusi melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan dinas atau kas daerah.sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui transfer antar bank atau dengan menggunakan ssd. bentuk dan isi ssd sebagaimana dimaksud pengeluaran surat teguran peringatan surat pada sebagaimana tercantum dalam lain yang sejenis dikeluarkan setelah (tujuh) lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. bupati ini pada huruf bentuk dan isi surat teguran peringatan surat bagian ketiga lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran tata cara penagihan yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini pada huruf bab retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan std. kelebihan pembayaran retribusidalam hal diketahui skr lebih besar daripada teguran. retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, wajib retribusi memberitahukan secara dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tertulis kepada bupati melalui kepala dinas. tanggal surat teguran peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi berdasarkan pemberitahuan dari wajib retribusi, retribusi yang terutang. bupati melalui kepala dinas menerbitkan skrdlb. retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui bendahara bab vii penerimaan dinas atau langsung dibayarkan melalui kas daerah. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepala dinas mengeluarkan surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebelum atas kelebihan pembayaran retribusi wajib melakukan penagihan retribusi yang terutang retribusi dapat mengajukan permohonan yang tidak atau kurang dibayar. pengembalian kepada bupati. bupati dalam jangka waktu (dua belas) bulan bab viii sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud penghapusan piutang retribusiiutang retribusi yang tercantum dalam skr pengembalian kelebihan pembayaran retribusi atau std yang tidak mungkin atau tidak dapat sebagaimana dimaksud pada harus ditagih lagi karena hak untuk melakukan memberikan keputusan. penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan telah dilampaui dan kepala dinas berdasarkan data menyampaikan bupati tidak memberikan suatu keputusan, kepada bupati untuk menghapus piutang permohonan pengembalian pembayaran retribusi karena sudah kedaluwarsa. retribusi dianggap dikabulkan skrdlb harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama bupati menetapkan keputusan penghapusan (satu) bulan. piutang retribusi yang sudah kedaluwarsapiutang retribusi yang tercantum dalam skr terlebih dahulu utang retribusi tersebut. atau std, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut sebagaimana dimaksud pada dilakukan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. dalam jangka waktu paling lama (dua) bulan sejak diterbitkannya skrdlb. piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud jika pengembalian kelebihan pembayaran pada yaitu wajib retribusi yang retribusi dilakukan setelah lewat (dua) bulan, dinyatakan pailit berdasarkan putusan bupati memberikan imbalan bunga sebesar pengadilan yang telah mempunyai kekuatan (dua persen) sebulan atas keterlambatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan penempatannya dalam berita daerah kabupaten dan pengendalian kulon progo. ditetapkan wates pada tanggal mei pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian peraturan bupati ini bupati kulon progo, dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bidang cap ttd pengelolaan pendapatan daerah. hasta wardoyo pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh dinas diundangkan wates perhubungan komunikasi dan informatika. pada tanggal mei dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada dapat kabupaten kulon progo, bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkaitomor tahun bentuk dan isi skr tentang pemerintah kabupaten kulon progo surat ketetapan retribusi daerah nomor gan pon (ora rata retribusi pen menara urut petunjuk pelaksanaan peraturan daerah bad telekomunikasi kabupaten kulon progo nomor tahun tentang tahun retribusi pengendalian menara telekomunikasi bulan nama telp besaran tarif retribusi alamat retribusi paling tinggi nekad taksiran nilai bangunan menara telekomunikasi rekening rincian berdasar alamat ketinggian jumlah tinggi menara (berdasar crn) inci ing' rp) retribusi pengendalian menara telekomunikasi ti1 meter tarif retribusi mai bangunan menara telekomunikasi menurut meter isi dirjen pajak se pj. meter meter meter perhatian meter penerimaan pada dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten kulon progo, dengan no, meter rekening meter. meter meter kulon progo. meter kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten kulon progo kepada yth. direktur utama bpd agar menerima penyetoran untuk knanaaaa anna anna ana maan nana keuntungan rekening pemegang kas daerah kabupaten kulon nip. progo bentuk dan isi surat teguran peringatan surat lain bentuk dan isi ssd pemerintah kabupaten kulon progo dinas perhubungan komunikasi dan informatika pemerintah kabupaten kulon progo surat setoran retribusi daerah nomor jln. khudori wates kulon progo telepon jin. perwakilan wates kulon progo ssd) urut fax. telepon fax. retribusi pengendalian menara pp? bad telekomunikasi tahun adan bulan nomor kulon progo, lamp. nama telp hal teguran peringatan kepada yth. alamat kanananannakana nana dprd : kanananantaananaanana dengan hormat, rekening rincian berdasar alamat ketinggian jumlah berdasarkan peraturan daerah kabupaten kulon progo rp)retribusi pengendalian menara telekomunikasi telekomunikasi yang bapak ibu saudara dirikan miliki kuasai tarif retribusi nilai bangunan menara telekomunikasi menurut sampai saat ini belum membayar retribusi pengendalian menara dirjen pajak se pj. telekomunikasi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tersebut diatas. retribusi terutang tarif retribusi pemberian pengurangan, keringanan oleh karena itu kami peringatkan agar bapak ibu saudara dan pembebasanperhatian daerah ssd) melalui bpd provinsi diy cabang wates atau melalui bendahara penerimaan dinas perhubungan komunikasi harap penyetoran dilakukan melalui transferdan informatika kabupaten kulon progo setiap hari kerja. rekening demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannydiucapkan terima kasih. tahun kepala dinas kulon progo, nip. senacccocococ kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika wates, mei kabupaten kulon progo bupati kulon progo kepada yth. cap ttd direktur utama bpd agar menerima penyetoran untuk keuntungan knaanaaana ana nana nana anna rekening pemegang kas daerah kabupaten kulon progo nip. hasta wardoyo |
usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, sid perjalanan insentif, konferensi dan pampariwisataancara dar saran usaha yasa penyelenggaraan pembentukan daerah daerah kabupaten beban insentif, djawa timur tengah barat dan daerah nsi dan pameran istimewa jogjakarta, dengan rahmat tuhan yang maha esa peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor hk. mkp tentang tata cara bupati kulon progo pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan menimbang: bahwa dalam rangka melindungi kepentingan pameran, warga masyarakat, peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta memberikan kepastian memutuskan hukum dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, menetapkan peraturan bupati tentang tata cara perjalanan insentif, konferensi dan pameran, pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan perlu melakukan pengaturan pendaftaran usaha pertemuan, perjalanan insentif, jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan konferensi dan pameran. insentif, konferensi dan pamebab tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman dalam daftar usaha ketentuan umum pariwisata. daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan pameran yang berisi hal hal yang wajib daerah adalah kabupaten kulon progo. didaftarkan oleh setiap pengusaha. bupati adalah bupati kulon progo. tanda daftar usaha pariwisata adalah dokumen pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata pada perangkat daerah yang diberi tugas dan yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum tanggung jawab dibidang perizinan atau dalam daftar usaha pariwisata. pariwisata sesuai ketentuan peraturan bab perundang undangan. pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat tujuan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau perjalanan insentif, konferensi dan pameran laba. bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha jasa pen selenggarakan pertemuan, usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, peta inan perjalanan seni, konferensi, dan pameran bagi pengusaha, dan sekelompok orang, pen selenggarakan perjalanan menyediakan sumber informasi daftar usaha bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan pariwisata bagi semua pihak yang berkepentingan. atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan bab iii promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional. penyampaian objek pendaftaranpenyelenggaraan pertemuan, perjalanan pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran dan tercantum perjalanan. seni, konferensi dan pameran dalam daftar usaha pariwisata. ditujukan kepada bupati. bab pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh tahapan jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan bagian kesatu pameran. umum bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, tahapan pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan perjalanan insentif, konferensi dan pameran. pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran mencakup permohonan pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan konferensi dan pameran, pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran pameran dilakukan terhadap setiap kantor.jasa penyelenggaraan cc. pencantuman dalam daftar usaha pariwisata, pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan penerbitan tanda daftar usaha pariwisata, dan pameran dilakukan oleh pelaku usaha. pemutakhiran daftar usaha pariwisata. pengusaha jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, seluruh tahapan pendaftaran usaha jasa perjalanan insentif, konferensi, dan pameran penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, sebagaimana dimaksud dalam konferensi dan pameran diselenggarakan tanpa berbentuk badan usaha indonesia yang berbadan memungut biaya dari pelaku usaha. hukum. umum bagian kedua pendaftaranajukan secara tertulis bagian ketiga oleh pengusaha. pemeriksaan berkas permohonan pengajusertai dengan dokumen:jasa pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran sebagai maksud dan tujuannya, konferensi dan pameran. beserta perubahannya apabila ada, dan foto kopi izin teknis dan dokumen pengelolaan apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana lingkungan hidup yang legalisasi sesuai dimaksud pada ditemukan bahwa berkas dengan ketentuan peraturan perundang permohonan pendaftaran usaha jasa undangan. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran belum memenuhi pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, pejabat disampaikan dengan memperlihatkan yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis dokumen aslinya. kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha. pelaku usaha wajib menjamin melalui pernyataan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada tertulis bahwa data dan dokumen yang dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana diserahkan sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada diselesaikan paling lambat dan adalah sah, benar dan sesuai dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja sejak dengan fakta.terima bupati. pejabat yang ditunjuk memberikan bukti penerimaan apabila pejabat yang ditunjuk tidak permohonan pendaftaran usaha jasa memberitahukan secara tertulis kekurangan yang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, ditemukan dalam jangka waktu (tujuh) hari konferensi dan pameran kepada pelaku usaha kerja sejak permohonan pendaftaran usaha jasa dengan mencantumkan nama dokumen yang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, diterima. konferensi dan pameranpenyelenggaraan penerbitan tanda daftar usaha pariwisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pamerberisi tanggal pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan nomor pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, pameran, cc. nama pengusaha, tanggal pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan alamat pengusaha, pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan nama pengurus badan usaha, pameran, jenis usaha, cc. nama pengusaha, merek usaha, apabila ada, alamat pengusaha, alamat kantor, jenis usaha, nomor akta pendirian badan usaha dan merek usaha, apabila ada, perubahannya, apabila ada, dan alamat kantor, j . nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor akta pendirian badan usaha dan nomor dokumen pengelolaan lingkungan hidup perubahannya, apabila ada, yang dimiliki pengusaha.jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha insentif, konferensi dan pamer(tiga puluh) hari kerja setelah memberitahukan secara tertulis kekurangan yangemutakhiran dalam daftar usaha pariwisata. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dengan diterbitkannya tanda daftar usaha dimaksud dalambab pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan atau pembekuan sementara dan pembatalan pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam bagian kesatu huruf atau surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang pembekuan sementara menyatakan kesungguhannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana bupati membekukan sementara tanda daftar usaha dimaksud dalam huruf pariwisata apabila pengusahadalamkebenaran dan keabsahan pejabat yang ditunjuk dan atau pembekuan sementara kegiatan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang usaha sebagaimana dimaksud dalam ditemukan kepada pengusaha. huruf atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bagian kedua dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada diselesaikan oleh pejabat pembatalanbupati membatalkan tanda daftar usaha pariwisata apabila pengusaha apabila pejabat yang ditunjuk tidak terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha memberitahukan secara tertulis kekurangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ditemukan dalam jangka waktu (dua puluh undangan, satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, terus menerus untuk waktu (satu) tahun atau permohonan pengaktifan kembali tanda daftar lebih, atau usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan membubarkan usahanya. sah. bab pejabat yang ditunjuk mencantumkan pengaktifan tanda daftar usaha pariwisata dalam daftar pengawasanberdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, diaktifkan kembali, pejabat yang ditunjuk konferensi dan pameran. menyerahkan kembali tanda daftar usaha pariwisata kepada pengusaha paling lambat pengawasan sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu (tiga) hari kerja setelah dapat berupa pemeriksaan sewaktu waktu pencantuman pengaktifan kembali tanda daftar lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha pariwisata dalam daftar usaha usaha dengan daftar usaha pariwisata.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam konferensi dan pameran serta pengawasannya dan atau daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan dikenai sanksi administratif berupa belanja daerah. teguran tertulis pertama. bab viii apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pelaporan pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau pengusaha dikenai sanksi administratif berupa bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa dikenai teguran tertulis kedua. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameranlaporan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud dalam meliputi dan atau jumlah kantor, pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan perubahan jumlah kantor apabila pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan dibandingkan dengan jumlah pada periode pameran dikenai sanksi administratif berupa pelaporan sebelumnya, dan pembekuan sementara.ketentuan penutupperaturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, diundangkan. pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendaftaran jasa bin engga pengundangan peraturan bupati ini dengan pertemuan, perjalanan insentif konferensi can penempatannya dalam berita daerah kabupaten pameran dikenai sanksi administratif berupa kulon progo.(l) izin tetap usaha jasa penyelenggaraan hasta wardoyo pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang masih berlaku dan telah dimiliki diundangkan wates pengusaha sebelum ditetapkannya peraturan ada tanggal mei bupati ini diperlakukan sama dengan tanda daftar usaha pariwisata. sekretaris daerah pengusaha yang memiliki izin tetap usaha jasa kabupaten kulon progo, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, cap ttd konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada wajib mengajukan permohonan astungkoro pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dan wajib memiliki tanda daftar usaha berita daerah kabupaten kulon progo pariwisata dalam waktu paling lama (satu) tahun nomor tahun sejak peraturan bupati ini ditetapw ,:mberian honor bulan ketiga belas tahun kepada pegawai tidak tetap daerah undang undang nomor tahun tentang tahun anggaranaa. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi tengah barat dan daerah istimewa jogjakarta: pegawai tidak tetap daerah, perlu diberikan honor peraturan pemerintah nomor tahun tentang bulan ketiga belas, standar akuntansi pemerintahankeuangan daerah: bupati tentang pemberian honor bulan ketiga belas peraturan pemerintah nomor tahun tentang kepada pegawai tidak tetap daerah tahun anggaranokok pokok pengelolaan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, organisasi. peraturan bupati kulon progo nomor tahun ptt daerah adalah pegawai dengan pengadaan, tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja penggajian, dan pembinaan menjadi tanggung jawab daerah tahun anggaran pemerintah daerah serta secara ketegasan dan yuridis keputusan bupati kulon progo nomor tahun kepegawaian bertanggung jawab kepada pemerintah tentang pedoman pegawai tidak tetap daerah, daerah. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memutuskanmenetapkan peraturan bupati tentang pemberian peraturan daerah. honor bulan ketiga belas kepada pegawai tidak tetap daerah tahun bab anggaran pelaksanaan pemberian babi ketentuan umum ptt daerah yang memperoleh honor bersumber dari apbd tahun anggaran diberikan honor bulan ketiga belas.mberian honor bulan ketiga belas sebagaimana daerah. dimaksud dalam sebesar honor yang diterima ptt bupati adalah bupati kulon progo. daerah setiap bulannya. diundangkan wates pada tanggal junisekretaris daerah pencairan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban kabupaten kulon progo, pemberian honor bulan ketiga belas bagi ptt daerah lingkup tanggung jawabnya. cap ttd bab iiiundang undang nomor tahun tentang pan perikanan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahungelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil: undang undang nomor tahun tentang nomor tahun perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupanalisis mengenai dampak lingkungan hidup: perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan peraturan pemerintah nomor tahun tentang konservasi sumber daya ikan: dengan rahmat tuhan yang maha esa keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor kep. men tentang tata cara pelaksanaan bupati kulon progo, sistem pengawasan berbasis masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan menimbang bahwa dengan semakin meningkatnya pemanfaatan dan perikanan: sumber daya ikan, diperlukan perlindungan dan pengawasan yang optimal guna menjaga kelestarian memutuskan lingkungan dan sumber daya ikan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana menetapkan peraturan bupati tentang perlindungan dan dimaksud dalam huruf perlu menetapkan peraturan pengawasan sumber daya ikan. bupati tentang perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan, bab mengingat undang undang nomor tahun tentang ketentuan umumpenangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ikan perairan, yang tidak dalam keadaan daerah. dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk bupati adalah bupati kulon progo. kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. mengolah dan atau mengawetkan. perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk dangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. untuk memuat, mengangkut, menyimpan, sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau mengaitkannya. sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perairan. perlengkapan atau benda benda lainnya yang benih ikan adalah ikan yang masih dipelihara oleh dipergunakan untuk menangkap ikan. induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat menjadi besar. kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya alamiah sekitarnya. yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat pencemaran sumber daya ikan adalah mencampurnya dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, menerus. dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan bagi yang mengonsumsinya. perundang undangan serta tegaknya hukum perikanan kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan. penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat perlindungan sumber daya ikan adalah setiap upaya membahayakan kelestariannya suatu lokasi perairan atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau jawab agar sumber daya ikan tetap baik dan lestari. badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan rupa sehingga tidak tercapai kesinambungan biologi dan penangkapan ikan dan atau budi daya ikan. daur hidupnya sumber daya ikan. kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah lainnya yang dipergunakan untuk melakukan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan energi dan atau komponen lainnya dalam lingkungan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan daya ikan turun sampai ketentuan yang berlaku yang penelitian eksplorasi perikanan. menyebabkan lingkungan sumber daya ikan turun menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai jaring trail adalah jenis jenis jaring berbentuk kantong dengan peruntukan. yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu menggunakan alat pembuka mulut jaring diantaranya keadaan lingkungan sumber daya ikan suatu lokasi adalah gawang, parallela dan jaring yang ditarik oleh perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, dua buah kapal bermotor. kimiawi, dan sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, bab berlindung atau berkembang biak bagi ikan dan biota air lainnya, karena telah mengalami gangguan sedemikian wilayah perikanan rupa akibat perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum. penyidik pegawai negeri sipil ppn) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang wilayah perikanan daerah meliputi khusus oleh undang undang untuk melakukan perairan laut sejauh (empat) mil dari pasang terendah, penyidikan. perairan umum yang meliputi sungai, waduk, danau, komisi perlindungan dan pengawasan sumber daya rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan ikan kabupaten kulon progo yang selanjutnya disingkat dalam wilayah daerah, dan kp2sdi adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam kolam budidaya ikan yang diusahakan oleh masyarakat. perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan yang dibentuk oleh bupati. bab iii nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. kelompok ikan pembudidaya ikan adalah orang yang mata kelompok ikan antara lain secara langsung maupun tidak langsung dapat ikan kanan, seperti ikan tuna, ikan kembung, ikan mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, kakap dan sebangsanya: kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta udang udangan, seperti udang, rajungan, kepiting dan makhluk hidup lainnya. sebangsanya, mangrove adalah sekumpulan tumbuh tumbuhan kerang kerangan, seperti kerang, tiram, cumi cumi, berkeping dua dan atau berkeping satu terdiri atas jenis gurita, siput dan sebangsanya: tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi kelompok ikan yang tidak bertulang belakang, seperti sampai dengan taksa kelas (unrelated families) tapi ubur ubur, dan sebangsanya, mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi kelompok ikan berduri lunak, seperti teripang, bulu terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut babi, dan sebangsanya: air. kelompok ikan yang hidup dua alam, seperti kodok, dan sebangsanya, kelompok ikan melata, seperti buaya, penyu, kura kura, biawak, ular air, dan sebangsanya: bab kelompok ikan yang menyusui, seperti paus, lumba lumba, pesut duyung, dan sebangsanya, ruang lingkup sumber daya ikan rumput laut dan tumbuh tumbuhan air lainnya, dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis jenis tersebut diatas. ruang lingkup sumber daya ikan serta lingkungannya bab meliputi pengawasan terhadap penangkapan, maksud dan tujuan pembudidayaan, dan kegiatan lainnya yang dapat merusak sumber daya ikan. bab vii perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan serta lingkungannya dilakukan dengan maksud agar kegiatan larangan penangkapan, pengangkutan dan atau pembudidayaan ikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan atau lingkungannya dilakukan dengan tujuan agar kegiatan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya penangkapan, pengangkutan dan atau pembudidayaan ikan dan lingkungannya, seperti ikan dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bahan beracun berbahaya b3), seperti potassium bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian cyanide (kcn), deltametrin, lama sihalotrin, karbonil sumber daya ikan dan lingkungannya. dan pestisida bahan beracun lainnya. bahan peledak, seperti bom dan dynamic, bab obat bius ikan, seperti ricaine methane sulfonat, arus listrik, seperti stratum dan dc): prinsip prinsip alat tangkap dengan mata jaring (mesh size) kurang dari inchi), dan alat tangkap draw dan yang termasuk klasifikasi trail. perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan serta lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip pemantauan, setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pemeriksaan: pembudidayaan ikan yang menggunakan jenis atau teknik pengamatan lapangan: dan atau yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya ikan dan atau penyidikan terhadap pelaku usaha. lingkungannya. setiap orang dan atau badan hukum dilarang melakukan setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan pengrusakan dan atau menebang hutan mangrove yang mengunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, berada disekitar sempadan pantai dan atau sempadan alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat sungai yang mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber dan lingkungannya. daya ikan dan atau lingkungannya. setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pengambilan dan pengrusakan terhadap terumbu karang dalam dan terhadap yang mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan orang dan atau badan hukum yang melakukannya untuk lingkungannya. kepentingan penelitian ilmiah. pengecualian sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati tersendiribab viii sebagaimana dimaksud dalam tugas, wewenang dan pelaksanaan pengawasan setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan, memperdagangkan benih ikan untuk keperluan konsumsi, terkecuali untuk dikembangbiakkan tugas kp2sdi adalah mengawasi tertib pelaksanaan atau dibudidayakan. peraturan perundang undangan bidang perikanan. setiap orang dan atau badan hukum dilarang memiliki, wewenang kp2sdi menguasai, membawa, menyimpan dan atau memproduksi memasuki tempat yang akan diadakan pemeriksaan: alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam yang meminta dokumen untuk diperiksa tempat, membahayakan kelestarian sumber daya ikan. cc. mengambil contoh bahan dan atau alat yang diperlukan untuk keperluan penyidikan terhadap dugaan tindak pelanggaran: memotret dan atau merekam, mendokumentasikan apabila ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan dengan video kapal, bahan dan atau alat yang peringatan, kewajiban dan atau perintah sesuai diperiksa, ketentuan peraturan perundang undangan. melaksanakan pemeriksaan dokumen, fisik kapal dan alat penangkap ikan untuk digunakan sebagai salah apabila peringatan, kewajiban dan atau perintah satu pertimbangan dalam perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada tidak penangkapan atau pengangkutan ikan atas permintaan dilaksanakan, kp2sdi berkoordinasi dengan penyidik kapal. polisi republik indonesia polri) atau penyidik pegawai negeri sipil ppn) untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh kp2sdi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab struktur kp2sdi terdiri dari pelaporan penanggung jawab bupati umum penanggung jawab wakil bupati umum hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam penanggung jawab sekretaris daerah dilaporkan oleh kp2sdi secara berkala maupun program sewaktu waktu. penanggung jawab asisten perekonomian, program pembangunan dan sumber materi laporan sebagaimana dimaksud pada daya alam paling kurang mencakup ketua kepala dinas terkait penangkapan, sekretaris kepala bagian administrasi pembudidayaan: perekonomian sekretariat kegiatan lainnya yang dapat merusak sumber daya daerah perikanan anggota dinas instansi terkait staf administrasi dinas instansi terkait mekanisme penyampaian laporan dilakukan sebagai berikut bab personil kp2sdi menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi satuan administrasi pangkal dan tindak lanjut hasil pengawasan kepada ketua kp2sdi, dan ketua kp2sdi menyampaikan laporan kepada bupati. tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh kp2sdi sesuai dengan jenis dan kasusnya. bab koordinasi pengawasan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan, pepelaksanaan pengawasan perikanan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat koordinasi pengawasan dilakukan oleh ketua kp2sdi. mengikutsertakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan bab xiii dan pelaporan. ketentuan penutup bab xii pembinaan dan pengembangan peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengembangan sistem informasi serta pengumpulan, pengundangan peraturan bupati ini dengan pengolahan dan penyebaran seluas luasnya mengenai penempatannya dalam berita daerah kabupaten kulon pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan progo. sumber daya ikan. ditetapkan wates pada tanggal april pemerintah daerah membina dan mengembangkan bupati kulon progo, penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya bidang pengelolaan sumber daya ikan. cap ttd dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat toyo santoso dipo mengadakan kerja sama dengan instansi atau lembaga lain.dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kulon progo, menimbang bahwa seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, maka meningkat pula kebutuhan akan bangunan tempat tinggal maupun kebutuhan bangunan untuk aktivitas usaha dan sosial sehingga berdampak pada potensi adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan undangan sebagai akibat dari terbatasnya lahan tempat untuk pendirian bangunan dimaksud, bahwa dalam rangka menjamin kehidupan danserta etika dan estetimemutuskankerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kabupaten kulon progo. kantor pelayanan terpadu adalah kantor pelayanan terpadu kabupaten kulon progom0?dispensasi mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut dispensasi adalah legalitasdimana bangunan tersebut tidak sesuai secara keseluruhan maupun sebagian dengan persyaratan administrasi dan persyaratan tekndispensasi mendirikan bangunan pengurusan dispensasi diperuntukkan bagi pemohon yang bangunannya berfungsi untuk hunian, keagamaan, usaha mikro dan kecil: sosial dan budaya,adalah usaha mikro dan usaha kecil. fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas bangunan olahraga yang dimiliki atau didirikan oleh pemerintah pemerintah daerahdan panti asuhan. dispensasi sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada pemohon dalam hal tidak menyimpang dari ketentuan peratur: cc. memenuhi jarak aman terkait dengan keselamatan transportasi, listrik, sungai, pantai dan bencana, demi kepentingan umum yang adil dan layak, dan digunakan sesuai dengan tujuan pemberian dispensasi. bab iii penyelenggaraan dispensasi bagian kesatu persyaratan persyaratan permohonan dispensasi terdiri dari syarat administrasi, dan syarat teknis. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi dokumen persyaratan administrasiesa dan camat, surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi tidak akan menuntut ganti rugi untuk bangunan dan atau prasarana bangunan apabila lokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum yang ditandatangani pemohon, surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai pemohon sangat terbatas dan tidak memungkinkan memenuhi ketentuan yang berlaku baik secara keseluruhan maupun sebagian,kopi identitas ktp pemohon dan atau pemilik tanah: dan surat penolakan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan terpadu kabupaten kulon progo. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputidan rekomendasi dari yang mempunyai kewenangan terhadap sempadan. bagian kedua tata cara dispensasi diajukan secara tertulis oleh pemohon selaku pemilik bangunan kepada bupati. bupati melalui sekretaris daerah melakukan pengkajian dan penelitian berkas permohonan dispensasi. permohonan dispensasi ditandatangani pemohon atas meterai cukup serta dihampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dispensasi sebagaimana dimaksud pada berupa pembangunan baru, rehabilitasi renovasi dan pelestarian pemugaran. permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada dapat dikatakan pihak lain dengan surat kuasa. bagian ketiga jangka waktu paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dispensasiterhadap dokumen yang telah lengkapdispensasi. persetujuan sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan penilaian atau evaluasi dokumen oleh tim teknis. tim teknis sebagaimana dimaksud pada antara lain terdiri dari unsur dinas pekerjaan umum kabupaten kulon progo, badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kulon progo, kantor pelayanan terpadu kabupaten kulon progo, bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten kulon progo, bagian hukum sekretariat daerah kabupaten kulon progo, dan atau instansi atau satuan kerja perangkat daerah lain yang terkait. dispensapenilaian atau evaluasi dokumen dispensasi sebagaimana dimaksud pada paling lambat (enam) hari kerja setelah memperhatikan kajian tim teknis. dispensasi diterbitkan paling lambat (dua) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran sanksi administratif dispensasi mendirikan bangunan diterima. bagian keempat dispensasi dispensasi diberikan oleh bupati. tindak lanjut pemberian dispensasi diproses dan ditandatangani oleh kepala kantor pelayanan terpadu. dispensasidispensasi baru dengan dihampiri persyaratan administrasi dan teknis. bagian kelima pembatalan dispensasi dispensasi dapat dibatalkan apabila pemegang dispensasi belum melaksanakan pekerjaan mendirikan bangunan (enam) bulan sejak diterbitkannya dispensasi, pendirian bangunan tidak sesuai dengan dispensasi yang diberikan, dispensasi yang telah diberikan didasarkan pada keterangan yang keliru, dan pembangunan menyimpang dari rencana dan syarat yang ditentukan dalam dispensasi. pembatalan dispensasi diberikan olehdilakukan pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada pemegang dispensasi.secara tertulis. bab pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pembangunan bangunan dapat dimulai setelah dispensasi diterbitkan. pelaksanaan pembangunan bangunan harus sesuai dengan dispensasi yang telah diterbitkan. selama pelaksanaan pembangunan bangunan, fotokopi dispensasi harus berada lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan dari petugas pengawasan dari instansi yang berwenang. apabiladispensasi. setelah pembangunan selesai, identitas dispensasi harus dipasang tempat lokasi bangunan yang mudah dilihat dari jalan. bab sanksi administratif pengurusan dispensasi terhadap jenis bangunan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak (sepuluh keseratus) dari nilai bangunan yang akan, sedang atau sudah dibangun, atau pengenaan retribusi paling sedikit (dua ratus per seratus) dari tarif retribusi imb. bab pengecualian dikecualikan dari ketentuan peraturan bupati ini terhadap bangunanhanya dikenakan tarif retribusi imb. dalam keadaan tertentu dan khusus apabila diperlukan prosedur dan persyaratan dapat diatur tersendiri oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kemiskinan. bab vii lampiran contoh, bentuk dan format dispensasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini terdiri dari formulir permohonan dispensasi, dan surat pernyatkonsultan pariwisata nomor hk. mkp tentang tata cara pendaftaran usaha jasa konsultankonsultan usaha jasa konsultan pariwisata, perlu melakukan pengaturan pendaftaran usaha jasa ketentuan umum konsultankonsultkonsultan pariwisata pemerintahan daerah. bertujuankonsultan pariwisata bagi pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau menyediakan sumber informasi daftar usaha apa, pariwisata bagi semua pihak yang berkepentingan. usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai bab iii studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran bidang penyampaian objek pendaftaran kepariwisataankonsultan pariwisata usaha jasa konsultankonsultan pariwisatakonsultan pariwisata pendant hai i'wisata yang berisi hal hal yang wajib didaftarkan oleh pendaftaran usaha jasa konsultanplan dilakukan oleh pengusaha telah tercantum pelaku usaha bidang usaha jasa konsultan pariwisata tar usaha pariwisata. berbentuk badan usaha indonesia yang berbadan hukum. bab foto kopi salinan akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa konsultan tahapan pariwisatakonsultan disampaikan dengan memperlihatkan pariwisata mencakup dokumen aslinya atau memperlihatkan foto kopi permohonan pendaftaran usaha jasa konsultan atau salinan yang telah legalisasi sesuai dengan pariwisata, ketentuan peraturan perundang undangan. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha jasa konsultkonsultkonsultankonsultan pariwisata bagian ketiga pemeriksaan berkas permohonan permohonan pendaftaran usaha jasa konsultngajuan permohonan pendaftaran usaha jasa permohonan pendaftaran usaha jasa konsultan konsultan pariwisata disertai dengan dokumenkonsultan daftar usaha pariwisata berisi: pariwisata belum memenuhi kelengkapan, nomor pendaftaran usaha jasa konsultankonsultan ditemukan kepada pelaku konsultankonsultan pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha jasa konsultankonsultankonsultan pariwisata, pengajuan permohonan pemutakhiran daftar tanggal pendaftaran usaha jasa konsultankonsultan pariwisatadiserahkan: kepada memiliki kemampuan untuk penyelenggara pengusaha tambat dalam jangka waktu kan kembali kegiatan usaha jasa konsultan (usa pan pookonsultandalam usaha pariwisata dan bukti yang menunjang.,dalam jangka waktu (satu) apabila pejabat yang ditunjuk tidak tahunpariwisatabab dapat berupa pemeriksaan sewaktu waktu lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan sanksi administratif usaha dengan daftar usaha pariwisata. bab vii setiap pengusaha yang tidak memenuhi pendanaanjasa konsultan pariwisata dan pengawasannya daerah apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja setelah diberikan teguran tertulis pertama,melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa pengusaha tidak memenuhi ketentuan konsultan pariwisata kepada gubernur setiap sebagaimana dimaksud dalam (enam) bulan sekali. dan atau pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata laporan sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif berupa pembekuan meliputi sementara.setiap pengusaha yang tidak memenuhi cc. penjelasan tentang hal yang menyebabkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perubahan jumlah kantor sebagaimana dikenai sanksi administratif berupa dimaksud pada huruf teguran tertulis pertama. apabila dalam jangka waktu (tiga puluh) hari bab jang kerja setelah diberikan teguran tertulis pertamawaktu (empat belas) hari kerja diundangkan. setelah diberikan teguran tertulis kedua, sea pan memenuhi pap agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan kendala saha desa jonathan parit penempatannya dalam. berita. daerah kabupaten sementarausaha jasa konsultan pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki hasta wardoyo pengusaha sebelum ditetapkannya peraturan diundangkan wates bupati ini diperlakukan sama dengan tanda ada tanggal mei daftar usaha pariwisata. han sekretaris daerah pengusaha yang memiliki izin tetap usaha jasa kabupaten kulon progo, konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada wajib mengajukan permohonan cap ttd pendaftaran usaha jasa konsultanastungkoro peraturan bupati ini diundangkanbantuan latinisasi peraturan menteri dalam negeri nomor tahun rumah tangga sangat miskikelayakan hunian pada peraturan bupati kulon progo nomor tahun keluarga miskin dan peningkatan derajat kesehatan tentang pedoman pengelolaan belanja subsidi, masyarakat, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal hibah, bantuan sosial, bantuan sosial insidentil dan masyarakat dan peningkatan swadaya masyarakat, belanja tidak terduga sebagaimana telah diubah serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam dengan peraturan bupati kulon progo nomor pembangunan sarana dan prasarana menuju sehat, tahun perlu mengalokasikan bantuan berupa bantuan peraturan bupati kulon progo nomor tahun latinisasi: tentang penjabaran anggaran pendapatan dan bahwa agar pelaksanaan pengalokasian bantuan belanja daerah tahun anggaran latinisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil yang memutuskan optimal, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman penyaluran bantuan latinisasi rumah menetapkan peraturan bupati tentang pedoman tangga sangat miskin tahun anggaran penyaluran bantuan latinisasi rumah tangga sangat miskinmengoordinasikan, daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pelaksanaan, dan pengendalian penyaluran bantuan daerah. latinisasi bagi rts: danprasarana melalui desa perempuan dan keluarga berencana yang pelaksanaan bantuan latinisasi rts. selanjutnya disingkat bpmpdpkb adalah badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa bab iii perempuan dan keluarga berencana kabupaten kulon progo. ruang lingkupkulon progo. ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan mengoordinasikan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kemasyarakatan adalah bagian administrasi rangka penyaluran dan pemanfaatan bantuan latinisasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan rts. sekretariat daerah kabupaten kulon progo. tirto margo saras adalah upaya pemerintah daerah bab dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap program pembangunan bidang penyediaan sumber besaran bantuan dan sasaran penerima daya air, prasarana jalan dan bidang kesehatan. bantuan rumah tangga sangat miskin yang selanjutnya disingkat rts adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak besaran dana bantuan latinisasi untuk masing masing dapat memenuhi kebutuhan pokok. rts penerima bantuan sebesar rp. (satu juta rupiah). dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten kulon progo, sasaran bantuan latinisasi adalah pembangunan dinas kesehatan kabupaten kulon progo, prasarana fisik yang berupa lantai guna bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan melaksanakan program pembangunan yang berbasis kemasyarakatan: tirto, margo, saras. bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten kulon progo, dan pembagian penyaluran bantuan latinisasi rts bagian hukum sekretariat daerah kabupaten dialokasikan kepada kecamatan secara proporsional kulon progo. mempertimbangkan data keluarga miskin wilayah kecamatan tersebut. tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana kabupaten bantuan latinisasi diberikan kepada rts yang dan tim pelaksana kecamatan. memenuhi kriteria sebagai berikut jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tim pengarah sebagaimana dimaksud pada tanah: dengan ketua sekretaris daerah. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari (delapan) meter persegi per orang: dan tim pelaksana kabupaten sebagaimana dimaksud jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, pada dikoordinir oleh bpmpdpkb. rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. tim pelaksana kecamatan sebagaimana dimaksud pada dikoordinir olehtim pelaksana bantuan latinisasi rts yang terdiri pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi dari unsur bantuan latinisasi rts kepada masyarakat asisten perekonomian pembangunan dan melalui kecamatan, desa kelurahan dan atau media sumber daya alam sekretariat daerah lainnya. kabupaten kulon progo, badan perencanaan pembangunan daerah panitia desa kelurahan membuat proposal paling kabupaten kulon progo, sedikit memuat maksud, tujuan, daftar calon penerima bpmpdpkb, bantuan, susunan panitia pengurus, rencana dinas pekerjaan umum kabupaten kulon progo, anggaran yang diketahui pemerintah desa kelurahan dan rekomendasi oleh camat, ditujukan kepada bupati c.g. kepala bpmpdpkb dengan tembusan dalam pelaksanaan pekerjaan, tim pelaksana kepala duka dan kepala bagian administrasi kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan serta untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan bantuan. camat. tolok ukur yang digunakan untuk menilai efektifitas rts calon penerima bantuan diusulkan oleh kepala pemanfaatan bantuan semen meliputi desa lurah dan diverifikasi oleh petugas keluarga kesesuaian pelaksanaan pekerjaan lapangan berencana pkb) dan seksi kesejahteraan sosial dengan rencana yang telah ditetapkan: kecamatan. kualitas hasil pekerjaan: dan cc. swadaya kelompok masyarakat. bab vii mekanisme penyaluran penerima bantuan latinisasi rts wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan. tim kabupaten melaksanakan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada proposal yang diajukan oleh panitia desa kelurahan. dikoordinir oleh kepala desa lurah dan disampaikan kepada bupati c.g. kepala bpmpdpkb dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada tembusan kepala duka, kepala bagian disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan administrasi kesejahteraan rakyat dan penetapan. kemasyarakatan serta camat paling lambat (satu) bulan setelah kegiatan selesai. penyaluran bantuan latinisasi rts dilaksanakan oleh pemerintah daerah. bab bab viii sumber pembiayaan pengendalian dan pelaporan sumber pembiayaan bantuan latinisasi rts berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun penerima bantuan segera melaksanakan pekerjaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan pembiayaan yangsistem perencanaan pembangunan nasionalrencana kerja pemerintah daerah peraturan pemerintah nomor tahun tahun anggaran tentang tata cara pengendalian dan evaluasi dengan kalimat tuhan yang maha esa pelaksanaan rencana pembangunan daerah, peraturan pemerintah nomor tahun bupati kulon progo, tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional, pemerintah dan menimbang: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintahan, pengelolaan pembangunan, peraturan pemerintah nomor tahun pelayanan masyarakat, dan penyusunan tentang tahapan, tata cara penyusunan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja pengendalian dan evaluasi pelaksanaan daerah, perlu menyusun perencanaan, rencana pembangunan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana peraturan presiden nomor tahun dimaksud dalam huruf perlu menetapkan tentang rencana pembangunan jangka peraturan bupati tentang rencana kerja menengah nasional tahun pemerintah daerah tahun anggarabupati adalah bupati kulon progo. tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang perencanaan dan pengendalian pembangunan selanjutnya disingkat rkd adalah dokumen daerah, perencanaan daerah untuk periode (satu) peraturan menteri dalam negeri nomor tahun. tahun tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang bagian kedua tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana maksud dan tujuan pembangunan daerah, peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tentang sistem maksud ditetapkannya rkd tahun anggaran perencanaan pembangunan daerah, adalah untuk mengintegrasikan, peraturan daerah kabupaten kulon progo menciptakan keterpaduan, keserasian, dan nomor tahun tentang rencana mensinergikan program program pembangunan pembangunan jangka menengah daerah tahun daerah. tujuan ditetapkannya rkd tahun anggaran memutuskan adalah sebagai kerangka acuan bagi penyusunan kebijakan umum anggaran menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pendapatan dan belanja daerah kua apbd) pemerintah daerah tahun anggaran tahun anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara apbd (pas apbd) tahun bab anggaran serta bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja ketentuan umum daerah rapid) tahun anggaran bagian kesatu bab pengertian penjabaran rkd dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: rkd tahun anggaran memuat daerah adalah kabupaten kulon progo. pendahuluan, pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun daerah sebagai unsur penyelenggara anggaran dan capaian kinerja pemerintahan daerah. penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan diundangkan wates kebijakan keuangan daerah, pada tanggal mei prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas sekretaris daerah daerah, dan kabupaten kulon progo, penutup. cap ttd penjabaran rkd tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada budi wibowinformasi pariwisata nomor hk. mkp tentang tata cara pendaftaran usaha jasa informasiinformasipnp bab usaha jasa informasi pariwisata, perlu melakukan pengaturan pendaftaran usaha jasa ketentuan umum informasilam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan pendaftaran usaha jasa informasiinformasi pariwisata pemerintahan daerah. bertujuan untukjasa informasi pariwisata bagi pengusaha, dan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau menyediakan sumber informasi daftar usaha tan pariwisata bagi semua pihak yang berkepentingbab iii hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau penyampaian objek pendaftaran elektronikinformasi pariwisata usaha jasa informasiinformasi pariwisata satinformasi pariwisata yang berisi hal hal yang wajib didaftarkan oleh benda taran usaha jasa informasiinformasi pariwisata dalam daftar usaha pariwisata. berbentuk badan usaha indonesia yang berbadan hukum. bab pengajuan permohonan pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata disertai dengan dokumen: tahapan foto kopi salinan akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa informasi bagian kesatu pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, dan umum foto kopi izin teknis dan. tahapan pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata mencakup pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada permohonan pendaftaran usaha jasa informasi disampaikan dengan memperlihatkan pariwisata, dokumen aslinya. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha jasa informasiinformasiinformasiinformasi pariwisata bagian ketiga pemeriksaan berkas permohonan permohonan pendaftaran usaha jasa informasijasa informasiinformasi daftar usaha pariwisata berisi pariwisata belum memenuhi kelengkapan, nomor pendaftaran usaha jasa informasiinformasi ditemukan kepada penginformasiinformasi pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha jasa informasiinformasiinformasi pariwisata, pengajuan permohonan pemutakhiran daftar tanggal pendaftaran usaha jasa informasiinformasi pariwisata. pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahandalamserahkan kepada memiliki kemampuan untuk penyelenggara penguasa jangka waktu kan kembali kegiatan usaha jasa informasi (tiga) aril cria setelahinformasiberdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada diaktifkan kembali, pejabat yang ditunjuk adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta. menyerahkan kembali tanda daftar usaha pariwisata kepada pengusaha paling lambat pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dalam jangka waktu (tiga) hari kerja setelah kelengkapan, kebenaran dan keabsahan pencantuman pengaktifan kembali tanda daftar permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata dalam daftar usaha usaha pariwisata dan bukti yang menunjang. pariwisatangusaha. bupati membatalkan tanda daftar usaha pariwisata:pariwisata atau lebih: atausatu) pengawasaninformasi pejabat yang ditunjuk mencantumkan pengaktifan pariwisata. tanda daftar usaha pariwisata dalam daftar usaha pariwisata paling lambat (satu) hari kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada setelah permohonan pengaktifan kembali dapat berupa pemeriksaan sewaktu waktu pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan lengkap, benar dan sah.informasi pariwisata dan pengawasannya daerah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja dan ataugusaha dikenai sanksi administratif berupa informasi pariwisata kepada gubernur setiap teguran tertulis kedua. (enam) bulan sekali. apabila dalam jangka waktu (tiga) hari kerja gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha setelah diberikan teguran tertulis kedua, pariwisata kepada menteri setiap (enam) bulan pengusaha tidak memenuhi ketentuinformasi pariwisata meliputi: dikenai sanksi administratif berupa pembekuan jumlah kantor, sementara.setiap pengusaha yang tidak memenuhi perubahan jumlah kantor sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud dalamdim memenuhi pap agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata pengundangan peraturan pati min dengan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pelajar any dea laa kabupaten sementara.jasa informasi pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha hasta wardoyo sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini diperlakukan sama dengan tanda daftar usaha diundangkan wates pada tanggal mei pengusaha yang memiliki izin tetap usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada sekretaris daerah kabupaten kulon progo, wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dan cap ttdlambang daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banggailaut, menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten banggai laut provinsi sulawesi tengah, untuk melambangkan kondisi wilayah dan masyarakat kabupaten banggai laut yang belum memiliki lambang daerah sebagai tanda identitas serta untuk kelengkapan administrasi dan kelengkapan atribut pemerintahan daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang lambang daerah, lambdaerah adalah kabupaten banggaisatuan kerja perangkat daerah adalah perangkatbab jenis, bentuk dan arti lambang daerah lambang daerah meliputi: logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah, dan himne. logo lambang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai gambar dan arti sebagai berikut perisai bersegi lima melambangkan kekokohan perdamaian persatuan dan kesatuan banggai laut bagian dari negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila, b.rumah berpijar emas, merupakan sebuah latar belakang sejarah kejayaan serta keemasan kerajaan banggai yang selalu memiliki semangat membangun, dua tiang berpijar empat menggambarkan lembaga adat kerajaan banggai diperkuat lembaga demokrasi yaitu basal rangkap dan komisi rangkap, d.susunan tangga rumah, artinya tahapan menuju kemandirian didalam membangun kabupaten banggai laut, bintang kuning emas melambangkan keagungan ketuhanan yang maha esa, pohon kelapa, merupakan hasil potensi daratan atau kesuburan tanah, padi dan kapas, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan sandang dan pangan, h.laut biru melambangkan wilayah kabupaten banggai laut sebagai daerah maritim. ikan cardinal, merupakan endemik biota laut asli dari kabupaten banggai laut, j . pita merah dan putih merupakan ciri khas bendera budaya banggai yang bermakna ketegaran, keperkasaan, kemegahan, serta kesucian didalam mengemban, menegakkan dan menyatukan pendapat dan kemajemukan masyarakat banggai, untaian mutiara, artinya keakraban dan keramahtamahan serta keindahan banggai laut, il. lahirnya kabupaten banggai laut tertuang pada gambar dalam untaian mutiara, rumah berpijar emas, bunga padi, dan bunga kapas, kesemuanya tersimpan angka januari gambar logo lambang daerah kabupaten banggai laut sebagaimana tercantum dalamhakekat lambang daerah lambang daerah merupakan kristalisasi dari nilai nilai etika dan hukum yang ada pada masyarakat daerah kabupaten banggai laut, diyakini kebenarannya dan dapat memberikan motivasi untuk menjaga martabat dari perbuatan tercela. bab warna logo lambang daerah dalam logo lambang daerah terdapat warna merah, putih, kuning, hijau, hitam dan biru yang bermakna merah keberanian, menumbuhkan perilaku pejuang, melambangkan beragam suku, putih kesucian, menumbuhkan perilaku yang jujur dan benar, melambangkan beragam marga, kuning keluhuran dan kemuliaan, menumbuhkan perilaku terhormat dan bermartabat, melambangkan daerah, hijau kemakmuran dan kesejahteraan, menumbuhkan perilaku, bekerja dan profesional, hitam kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan perilaku, belajar dan kecerdasan, biru menumbuhkan kewibawaandua) berbanding (satusain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan yang panjangnya (tiga puluh) centimeter dan lebarnya (dua puluh) c dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesias5)indonesia disertakan dalam penetapan peraturan daerah tentang himne daerah. bab viikabupatenkantor dewan perwakilan rakyat daerah, kantor satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan desa, rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepalaruang sidang dewan perwakilan rakyat daera, d.ruang tamu rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerahdibagian paling atas posisi sebelah kananatau nama lain danvilambang daerahlambang daerahm, adiguna minang, nip. noref peraturan daerah kabupaten banggai laut, provinsi sulawesi tengah lampiran peraturan daerah kabupaten banggai laut nomor tahun tentang lambang daerah yp: bay bang pj. bupati banggai laut, burhanuddin masulili penjelasan atas peraturan daerah kabupaten banggai laut nomor tahun tentang lambang daerah umum bahwa dalam penyelenggara dan kesatuan, melestarikan nilai sosial budaya. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain dituangkan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas daerah. kabupaten banggai laut yang merupakan daerah pemekaran dari kabupaten banggai kepulauan sesuai dengan undang undang nomor tahun harus mempunyai identitas lambang daerah yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan kabupaten banggaiadalah cukup jelas cukup jelas cukup jelas peraturan perundang undangan adalah undang undang nomor tentang hak cipta. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud pertemuan resmi adalah pertemuan bupatidikibarkan adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagukabupaten banggai lautstaf ahli adalah staf ahli sekretariat daerah kabupaten banggai laut laut. asisten adalah asisten pada sekretariat daerah kabupaten banggai laut. kepala bagian adalah kepala bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat dprd kabupaten banggai laut. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada sekretariat daerah sekretariat dprd kabupaten banggai lautbanggai laukabupaten banggai laut. bab iii kedudukan sekretariat daerah dan sekretariat dprd bagian kesatu kedudukan sekretariat daerah sekretariat daerah merupakan unsur staf. sekretariat daerah kabupaten banggai laut dipimpin oleh sekretaris daerah.s daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. bagian kedua kedudukan sekretariat dprd sekretariat dprd merupakan unsur pelayanan terhadap dprd. sekretariat dprd kabupaten banggai laut dipimpin oleh sekretaris dprd. sekretaris dprd kabupaten banggai lautalam terdiri dari empat bidang keahlianstaf ahli bupatiparagraf susunan organisasi organisasi sekretariat daerah: dan sub bagian pertanahan. bagian perekonomian dan pembangunan, membawahi sub bagian perizinan, bumi, pengendalian dana demon dan apbd, dan sub bagian penyusunan program dan pelaporan. bagian kesejahteraan rakyat, membawahi sub bagian sosial kemasyarakatan dan pendidikan mental spiritual, dan sub bagian bantuan sarana peribadatan. bagian humas dan protokol, membawahi sub bagian pemberitaan, publikasi dan dokumentasi, dan sub bagian protokol. asisten administrasi umum membawahi bagian hukum dan perundang undangan, membawahi sub bagian perundang undangundang bantuan hukum, dan sub bagian dokumentasi dan informasi hukum. bagian umum dan perlengkapan, membawahi sub bagian umum dan perjalanan, dan sub bagian perlengkapan dan rumah tangga. bagian organisasi dan tata laksana, membawahi sub bagian kelembagaan dan tatalaksana kinerja aparatur, dan sub bagian analisis jabatan dan formasdua sekretariat dprddan sub bagian humas dan protokol. bagian keuangan, membawahi sub bagian anggaran dan verifikasi, dandan sub bagian data, dokumentasi dan pengkajian hukumeselonisasi sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon ila. asisten dan staf ahli pada sekretariat daerah merupakan jabatan struktural eselon ilb. kepala bagian pada sekretariat daerah merupakan jabatan struktural eselon illa. kepala sub bagian pada sekretariat daerah merupakan jabatan struktural eselon va. sekretaris dprd merupakan jabatan struktural eselon ib. kepala bagian pada sekretariat dprd merupakan jabatan struktural eselon illa. kepala sub bagian pada sekretariat dprd merupakan jabatan struktural eselon va. bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah ditetapkan oleh bupati setelah berkonsultasi kepada gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab vii jabatan fungsional dalam lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dprd, pegawai negeri sipil dapat ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan dan perundang undangan. bab viii tata kerja dalam melaksanakan tugas,,.ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan mulai berlaku setelah dipenuhinya syarat besaran organisasi perangkat daerah kabupaten banggai laut.prd dan staf ahlisekretariat daerah, sekretariat dprd dan staf ahlidaerah ini, yang dimaksudkepala sub bagian adalah kepala sub bagian, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dinas energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas pariwisata dan ekonomi kreatifpaudni, membawahi seksi pendidikan paud, seksi pendidikan kesetaraan, kursus dan keterampilan. bidang pendidikan dasar, membawahi seksi pendidikan sd, seksi pendidikan smp, seksi kurikulum sd smp. bidang pendidikan menengah, membawahi: seksi pendidikan menengah dan umum, seksi pendidikan kejuruan, seksi kurikulum sma smk dan kerjasama perguruan tinggi. bidang pendidikan keberbakatan dan layanan khusus, membawahi seksi pkl diknas, seksi pkl dokumen, seksi kurikulum tenaga kependidikan pkl. bidang kebudayaan, membawahi seksi pembinaan seni dan budaya, seksi kepurbakalaan dan sejarah, seksi sarana dan prasarana kebudayaan. bidang pemuda dan olahraga, membawahi seksi pembinaan pemuda, seksi pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga, seksi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga. utd:,dan seksi penataan ruang. bidang bina marga dan cipta karya, membawahi seksi bina marga, dan seksi cipta karya. bidang perhubungan darat, laut, dan udara membawahi seksi perhubungan darat dan komunikasi informatika, dan,ikanan susunan organisasi dinas kelautan dan perikanandan seksi pemasaran dan promosi hasildan seksi pengelolaan, rehabilitasi pesisir dan pulau pulau kecil. bidang perikanan tangkap dan budidaya, membawahi seksi sarana prasarana perikanan tangkap, dan seksi produksi dan perizinan perikanandan tenaga kerja dan transmigrasi, seksi penempatan dan perluasan lapangan kerja. bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, membawahi seksi pengawasan ketenagakerjaan, seksi pembinaan hubungan industrial dan norma jaminan sosial tenaga kerja, jaminan dan bantuan sosial, membawahi seksi pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial dan kemitraan, dansosial,seksi perbenihan, perlindungan tanaman dan pengembangan ternakenergi dan sumber daya mineralgolahan, pengembangan dan pengawasan ketenagalistrikajak dan retribusi daerah, membawahi: seksi pajak daerah, seksi retribusi daerah, seksi penerimaan lain lain. bidang pbb dan bpt, membawahi seksi pengolahan data dan penetapan, seksi pelayanan dan penagihan. bidang anggaran, membawahi seksi penyusunan anggaran, seksi penyusunan data pelaksanaan anggaran. bidang perbendaharaan dan verifikasi, membawahi seksi perbendaharaan, seksi verifikasi. bidang pembukuan, membawahi seksi pembukuan: seksi penyusunan laporan keuangan. bidang aset daerah, membawahi seksi inventarisasi dan perencanaan aset, seksi pengadaan, distribusi dan pemanfaatan aset, seksi pemeliharaan dan penghapusan. utd:pariwisata dan ekonomi kreatif susunanmasaran pariwisata, membawahi: seksi pengembangan pasar, informasi dan promosi pariwisata, seksi pencitraan, even dan minat khusus. bidang pengembangan destinasi pariwisata, membawahi seksi pemberdayaan masyarakat destinasi dan industri pariwisata, seksi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata. bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, membawahi seksi pengembangan industri film dan industri musik, seksi pengembangan seni pertunjukan dan seni rupa. bidang ekonomi kreatif berbasis multimedia, desain dan iptek, membawahi seksi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan arsitektur, seksi kerjasama dan fasilitasi. utd, dansetiap dinas daerah dapat dibentuk utd. pembentukan utd disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah.,dinaperaturan daerah tentang organisasi dan tata kerja lembaga tekni. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud denganinspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten banggai laut. inspektur adalah inspekturantor adalah kantor. rumah sakit umum daerah, selanjutnya disebut rsud adalah rsud kabupaten banggai laut. direktur adalah direktur pada rsud kabupaten banggai laut. lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah kabupaten banggaigai laut. unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya disebut upt adalah unsur pelaksana teknis tertentu dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang, badan kepegawaian daerah, badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, kantor kesatuan bangsa dan politik, kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kantor kependudukan dan pencatatan sipil, dan rumah sakit umum daerah. pada lembaga teknis daerah yangkedudukan lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas bupatibab tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi bagian kesatu inspektorat paragraf, sub bagian evaluasi dan pelaporandaerah. bagian kedua bappeda paragraf tugas pokok dan fungsi bappeda. paragraf susunan organisasiset. bidang perekonomian, membawahi:dandan sub bidang monitoring dan evaluasi. upt, perempuan dan pemerintahan desa paragraf tugas pokok dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desamerupakanpemerintahan desa. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada badan pemberdayaan masyarakat, perempuanrempuan dan pemerintahan desa, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat, perempuanpemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa diatur dengan peraturan bupati. paragraf susunan organisasiosial budaya masyarakat, membawahi: sub bidang kelembagaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat, sub bidang pengembangan partisipasi dan pelatihan masyarakat. bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ttg, membawahi sub bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat, sub bidang pengelolaan sda dan pemanfaatan teknologi tepat guna.uptmpat badan kepegawaian daerah paragraf tugas pokok dan fungsi badan kepegawaian daerahdata dan formasi, membawahi: sub bidang data kepegawaian, sub bidang formasi dan pengadaan. bidang mutasi, membawahi sub bidang mutasi dan kepangkatan, sub bidang kesejahteraan dan pensiun. bidang pengembangan dan pembinaan, membawahi sub bidang pengembangan karier pns, sub bidang pembinaan disiplin pns. bidang diklat, membawahi sub bidang diklat struktural, sub bidang diklat fungsional. upttd diatur dengan peraturan bupati. bagian kelima badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluh paragraf tugas pokok dan fungsi badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhandalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan mempunyai fungsipembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan diatur dengan peraturan bupati. paragraf susunan organisasi susunan organisasi badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhanet. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, membawahi: sub bidang ketersediaan dan cadangan pangan, dan sub bidang penanganan kerawanan pangan. bidang distribusi dan konsumsi pangan, membawahi: sub bidang distribusi dan harga pangan, dan sub bidang konsumsi dan keamanan psarana prasarana dan kerjasama penyuluhan. bidang ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan, membawahi sub bidang ketenagaan penyuluh, dan sub bidang kelembagaannam kantor kesatuan bangsa dan politik paragraf tugas pokok dan fungsi kantor kesatuan bangsa dan politiksatuan bangsa dan politik diatur dengan peraturan bupati. paragraf susunan organisasikantor penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu paragraf tugas pokok dan fungsi kantormempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelayanan perizinan secara terpadu dan menyelenggarakan penanaman modal. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintumempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan secara terpadu danpenyelenggaraan penanaman modal, pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal, pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan dan penanpenanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diatur dengan peraturan bupati. paragraf susunan organisasi susunan organisasi kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, terdiri atas kepala kantor, sub bagian tata usaha, seksi pelayanan, seksi informasi dan pengaduan, seksi promosi dan penanaman modal, seksi monitoring dan evaluasi, tim teknis, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintukantor kependudukan dan pencatatan sipil paragraf tugas pokok dan fungsi kantor kependudukan dan pencatatan sipildalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kantorpendudukan dan pencatatan sipil diatur dengan peraturan bupati. paragraf susunan organisasi susunan organisasi kantor kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri atas kepala kantor, sub bagian tata usaha, seksi pencatatan sipil, seksi kependudukan, seksi pengolahan data dan siak, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi kantor kependudukan dan pencatatan sipil inspektur, dan kepala badan merupakan jabatan struktural eselon ib. kepala kantor, direktur rumah sakit, sekretaris dan inspektur pembantu merupakan jabatan struktural eselon ibab viwajib mengawasi bawahannya. dalam hal pimpinan satuan organisasirencanalembaga tekniil.oo.idaerah, maka perlu didukung dengan pembentukan organisasi perangkat daerah kecamatan dan kelurahankecamatan dan kelurahanlaut dan bupati banggai laut memutuskan:kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten banggai lau adalah sekretariat kecamatan dalam pemerintahan kabupaten banggai laut. sekretaris camat adalah sekretaris kecamatan dalam pemerintahan kabupaten banggai laut. kepala seksi adalah kepala seksi pada kecamatan daerah kabupaten banggai laut. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada kecamatan dalam pemerintahan kabupaten banggai laut. unit pelaksana teknis daerah selanjutnya disebulurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten banggai lautkabupaten banggai lautcamatan dan kelurahan bagian kesatu dengan peraturan bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja kecamatan, kecamatan sebagaimana dimaksud pada meliputi kecamatan banggai, kecamatan banggai tengah, kecamatan banggai selatan, kecamatan banggai utara, kecamatan labor:, kecamatan bangkurung, kecamatan bokan kepulauan. bagian kedua dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja kelurahan diwilayah kecamatan sebagai perangkat daerah berbentuk kelurahan. kelurahan sebagaimana dimaksud pada meliputi kelurahan lompat, kelurahan tanobonunungan, dan kelurahan dudung. bab iii, camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah wilayah kerjanyalaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugasnyabagian kedua kelurahan kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten banggai laut yang berkedudukan wilayah kecamatan. kelurahan dipimpin seorang lurah yangbupatidalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada atas, kelurahan mempunyai fungsiperiodik dan tepat waktu.kepada kepala daerah melalui camatelurahan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab susunan organisasi kecamatan dan kelurahan susunan organisasi kecamatan terdiri dari camat sekretariat, membawahi sub bagian keuangan dan anggaran, sub bagian kepegawaian dan umum, dan sub bagian program dan pelaporan. seksi pemerintah desa dan kelurahan: seksi ketentraman dan ketertiban: seksi pemberdayaan masyarakat, seksi kesejahteraan, seksi pendidikan dan pengajaranusunan organisasi kelurahan terdiri atas lurah, sekretaris: seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan, seksi umum dan kesejahteraan rakyatumumimpinisasi bagian pada sekretariat kecamatdan kepala kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon ivb. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah inkabupaten banggai laut umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bupati bantu oleh perangkat daerah antara lain kecamatan, yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas umum lainnya yang terbina, terkoordinasi baik ditingkat kecamatan, kelurahan, dan desa serta berpedoman padatentang organisasi perangkatcamat dibantu oleh perangkat kecamatan yang terbagi dalam sub sub bagian dan seksi seksi yang bertanggungjawab kepada cam, lurah bantu oleh perangkat kelurahan yang terbagi dari seksi seksi yang bertanggungjawab kepada lurah. ii. penjelasan demi cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. a1 cukupjelas. yang dimaksuddengan eksternalitas adalahpelimpahanurusan pemerintahandenganmemperhatikandampak yang timbulakibat tarif penyelenggaraansuatuurusan pemerintahan. apabiladampakyang ditimbulkanbersifat internal kecamatanmakaurusan pemerintahantersebutmenjadikewenangan cam at. yang dimaksuddengan efisiensi adalahkriteria pelimpahanurusan pemerintahandenganmemperhatikandayagunatertin ggi yang dapatdiperolehdaripenyelenggaraansuatuurusan pemerintahan lingkup kecamatan. apabilaurusan pemerintahanlebihberdayagunaditang aniplex kecamatan, makaurusantersebutmenjadikewenangan camat. cukupjelashurufcukupjelas. cukup jelas. cukupjelas. cukupjelas. yang dimaksuddengan koordinasi adalahperansertaparapemangkukepentingandalammenata organisasi rangka daerahsesuaidenganlingkupkewenangannya, baiklintas sektor maupunantarstrata pemerintahan. yang dimaksuddengan integrasi adalahpenyelenggaraanfungsi fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakansecaraterpadudalamsuatu organisasi perangkat daerah. yang dimaksuddengan sinkronisasi adalahkonsistensidalampenataan organisasi perangkat daerahsesuaide ngannormaprinsipdanstandar yang berlaku. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. tambahan lembaran daerah kabupaten banggai laut nomor 13x. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksudlembaga lain adalah lembaga yangbanggai laut sebagai bagian dari perangkatbanggai laut. jabatan fungsionalterdiri atas: pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten banggai laut, satuan polisi pamong praja kabupaten banggai laut. bab iii pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten banggai laut bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi bpbd berada diyanganhanbpbd terdiri atas kepala, unsur pengarahyang dimaksud pada huruf terdiri atastercantum dalam lampiran dlaksanaan tugas dan fungsi bpbd. sekretariat unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala sekretariat dan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana bpbd. seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf masing masing dipimpin oleh oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana bpbd. bagian ketiga kolonisasi jabatan kepala pelaksana bpbd merupakan jabatan struktural eselon iii.a. sekretariat unsur pelaksana bpbd merupakan jabatan struktural iv.a. kepala seksi bpbd merupakan jabatan struktural iv.a bab viii satuan polisi pamong praja daerah kabupaten banggai laut bagian kesatu kedudukan, tugas pokok dan fungsi satpol berkedudukan dibawah bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. satpol dipimpin oleh kepala satuan. sat pol mempunyai tugas pokok menega pol menyelenggarakan fungsi,,nya yang diberikan oleh bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi sat pol diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi sat pol sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kepala satuan, sub bagian tata usaha, seksi penegakan perundanganstruktur organisasi sat pol sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala satuan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada bupatla satuan. seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan. bagian ketiga eselonisasi jabatan kepala satuan merupakan jabatan struktural eselon iii.apada lembaga lain bagian dari perangkat daerahembaga lain bagian dari perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggungralihan pada saat peraturan darah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan kantor satuan polisi pamong praja dan kantor penanggulangan bencanamua peraturan bupati tentang uraian tugas dan fungsi kantor penanggulangan bencana daerah dan kantor satuan polisi pamong praja yang telah ada sebelum peraturan daerah ini undangan,lain bagian dari perangkatdek jaskabupaten banggai lautipjp kabupaten banggai laupinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah propinsi sulawesi tengah tahunrencana pembangunan jangka panjang daerah (ipjp) kabupaten banggai kabupaten banggai la. bab asas dan tujuan ipjp disusun berdasarkan asas manfaat, demokrasi, berkeadilan, keterpaduan, keserasian,keselarasan, dan keseimbangan, transparansi, keterbukaan, berkelanjut berkeadilan dan berkelanjutan. bab iii ruang lingkup dan fungsi ruang lingkup ipjp meliputi gambaran umum kondisi daerah,. isi dan uraianmerupakan acuan dalam penjabaran visi, misi dan program bupati. ipjp berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rpm, rkd, renstra skpd yang berlaku,dan nasional. ipjp sebagaimana dimaksud padadaerah provinsiempat tahapan yaitu tahap kel rpm tahun tahap rpm tahun tahap iii rpm tahun tahap rpm tahun sistematika ipjp kabupaten banggai laut tahun disusun sebagai berikut babi pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan ipjp dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, maksud dan tujuan. bab gambaran umum kondisi daerah, yanganalisis isu strategis, yang memuat tentang permasalahan pembangunan, dan isu strategis kabupaten banggai laut. bab visi dan misi daerah yang memuat visi, misi dan tujuan sasaran. bab arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan, dan tahapan dan prioritas. bab kaidah pelaksanaan yang memuat penyelenggaraan dan organisasi pelaksana. ipjp tahun harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam jajaran pemerintah daerah kabupaten banggai laut. ipjp sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman pemerintah dalam penyusunan rpm kabupaten banggai laut. bab pengendalian dan evaluasi pemerintah dearah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ipjppeu7 salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan perundang undangan kab. banggai laut lamtahun umum rencana pembanguan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten banggai laut tahun merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu (dua puluh) tahun,. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang system perencanaan pembangunan dokumen inipembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah, yang merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berlangsung terus menerus, dengan menaikkan tingkat, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang ipjp kabupaten banggai laut tahun adalahwaktu, antar ruang, antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusatcal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. ii. demi cukup jelas huruf yang dimaksud dengan manfaat adalah bahwa perencanaan kemakmuran pembangunan jangka panjang harus dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat. huruf yang dimaksud dengan demokrasi adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjangpanjang harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat. huruf yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjkeserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjwilayah. huruf yang dimaksud dengan transparansi adalah bahwa rencana pembangunan jangka panjangrencanaan jangka panjang. huruf yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjpanjangcukup jelas cukup jelas penyusunan visi, misi dan program calon bupati dan wakil bupati yang berpedoman pada ipjp dimaksudkan agar visi dan misi calon bupati dan wakil bupati sekurang kurangnya mengandung sasaran pokok ipjp periode berkenaan. cukup jelas kurun waktu ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan bagian umum dalam penjelasan atas undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang menyebutkan, bahwa kurun waktu ipjp daerah harus sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan dalam ipjp nasional. cukup jelas cukup jelas pengendalian dan evaluasiipjp dari masing masing kepala skpd. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten banggai laut nomor |
nun,nomor. pembiayaan penerimaan. pengeluaran. o17. selisih lebih (kurang) selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah rp655. dengan rincian sebagai berikut anggaran penerimaan pem biaya setelah perubahan o0, biaya setelah perubahan o0, realisasi o0, selisih lebih (kurang) o0, selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah rp655. dengan rincian sebagai berikut anggaran pembiayaan neto setelah perubahan rp0,o,idalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten banggai laut mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah selamuang bupati banggai laut provinsi sulawesi tengah peraturandaerahkabupaten banggai laut nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayahngarahkan pembangunan kabupaten banggai laut yang terdiri atas pulau pulau, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna,berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkanyang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usahadaerah tentang rencana tata ruang wilayahahun nomor tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi nomor peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang sungairencana tataruang wilayah kabupaten banggairuang yang telah ditetapkan.sumbermelayani kegiatan skala kecamatan atau beberapaumber daya air adalah air, sumber air,habilitasi lahan dan konservasi tanah adalah upaya mempercepat pemulihan kawasan resapan dengan penghijau dan ataupemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. kegiatan informal dan non formal adalah kegiatan pendidikan anak usia dini,perguruan tinggi, dan pendidikan luar biasa. batas batas permanen kawasan permukiman dan budidaya adalah talud, trap dan lain laigai laut dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang didaerah. insentif adalahdisinsentif adalahbab ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah bagian kesatu ruang lingkup penataan ruangve meliputi luas wilayah darat dan luas wilayah laut. lingkup wilayah perencanaan sebagaimana juga mencakup wilayah pesisir, wilayah laut dan wilayah perairan lainnya serta wilayah udara. batas wilayah kabupaten banggai laut, meliputi: sebelah utara: laut maluku, selat kalimatan dan selat bangkurung, sebelah timur: laut maluku, sebelah selatan: laut banda, dan sebelah barat: teluk tolo. letak geografis kabupaten banggai laut, meliputi: 201lintang selatan, dan bujur timur. lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada meliputi: kecamatan banggai utara, kecamatan banggai, kecamatan banggai tengah, kecamatan banggai selatan, kecamatan labor, kecamatan bangkurung, dan kecamatan bokan kepulauan.: ruang lingkup substansi meliputi:dan arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. rincian luas wilayahdan namaujuan penataan ruang wilayah penataan ruang wilayah kabupaten banggai laut bertujuan mewujudkan kabupaten banggai laut sebagai kabupaten maritim menuju ekowisata bahari dunia yang berbudaya dan berdaya saing. bagian ketigkabupaten terdiri atas pengembangan prasarana dan sarana perekonomian dan pariwisata, pengembangan pusat kota dan pusat pertumbuhan lainnya yang berlandaskan nilai nilai budaya banggai, cc. pengembangan destinasi pariwisata banggai laut, pengembangan infrastuktur untuk meningkatkan aksesibilitas antar pulau, dan. bagian keempat strategi penataan ruang wilayah strategi pengembangan prasarana dan sarana perekonomian dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a,terdiri atas membangun, mengembangkan dan memelihara prasarana dan sarana dasar, mendorong pengembangan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan sebagai pendukung perekonomian, mendorong usaha kecil masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan menjamin ketersediaan pasar,, mendorong pengembangan usaha pariwisata dan kerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan, mendorong pengembangan industri perikanan dan hasil laut baik dalam skala kecil, menengah dan besar, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal kepariwisataan melalui penyediaan lembaga pendidikan profesional kepariwisataan, dan mempertahankan kawasan bersejarah, situs dan warisan budaya sebagai potensi wisata budaya. strategi pengembangan pusat kota dan pusat pertumbuhan lainnya yang berlandaskan nilai nilai budaya banggaisebagaimana dimaksuddalam huruf terdiri atas meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan perdesaan, melestarikan peninggalan warisan budaya sebagai aset budaya, membangun serta meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, budaya dan pelayanan sosial lainnya, meningkatkan prasarana dan sarana penunjang berupa jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan limbah dan persamaan pusat pusat pertumbuhan dan sentra sentra produksi, dan mengembangkan kawasan agropolitan dan megapolitan sebagai pusat pertumbuhan. strategi pengembangan destinasi pariwisata banggai lautsebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mengembangkan objek wisata bahari dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal, menjamin ketersediaan informasi pariwisata, mengembangkan kawasan megapolitan sebagai kawasan wisata, mendorong pengembangan objek objek wisata bahari dan maritim, mengembangkan dan memperkuat jaringan profesi usaha kepariwisataan, mengembangkan objek wisata budidaya perikanan dan kelautan termasuk pulau pulau kecil, mempromosikan dan memberi insentif bagi investor pariwisata, dan h.mendorong pengembangan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran sebagai bagian dari destinasi pariwisata. strategi pengembangan infrastuktur untuk meningkatkan aksesibilitas antar pulau sebagaimana dimaksud dalam huruf d,terdiri atas: meningkatkan infrastruktur utama yang menghubungkan pusat pusat pertumbuhan dan sentra sentra produksi, baik pulau pulau utama dan pulau pulau kecil, mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi antar pulau, mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah antar dan intra kepulauan, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelautan, dan mengembangkan jaringan energi dengan memanfaatkan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk, penataan dan penegakan hukum, memberdayakan lsm perguruan tinggi lembaga pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menyiapkan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang berbasis mitigasi bencana, mengoptimalisasi pelestarian kawasan wilayah pesisir serta pengembangan pola pemasaran perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi lainnya, dan mengoptimalisasi pemanfaatan perairan laut kabupaten bagi kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya maupun sektor non perikanan lainnya yang berbasis masyarakat,pusat kegiatan yang ada kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan. pkl sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu banggai sebagai ibukota kabupaten. ppk sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: lokotoy kecamatan banggai utara, adegan kecamatan banggai tengah, matang kecamatan banggai selatan, lanting kecamatan bangkurung, mansalean kecamatan labor: dan mungkin kecamatan bokan kepulauan. ppl sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: dudung kecamatan banggai, posisi dan paisumosoni kecamatan banggai utara, timbang dan moment kecamatan banggai tengah, sasabobok dan kalupapi kecamatan bangkurung, along dan paisulamo kecamatan labor, dan ndindibung kecamatan bokan kepulauan. penyelenggaraan dan pengembangan pusat pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan akanditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan strategis. rincian luas sebagaimana dimaksud pada dangian ketiga paragrafa.jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi: jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas, dan jaringan layanan lalu lintasterdiri atas: jaringan jalan lokal primer, jaringan jalan lokal sekunder, dan rencana pengembangan jaringan jalan lokal primer menjadi kolektor sekunder. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf angka ),meliputi:rencana peningkatan terminal penumpang tipe kecamatan banggai yang akan melayani rute angkutan dalam kota dan antar perdesaan,yaitu berupa lintas penyeberangan antar kabupaten kota, yaitu: luwuk banggai, rencana pengembangan lintas penyeberangan, meliputi l.rencana lintas penyeberangan antar kabupaten kota, yaitu banggai bohong, rencana lintas penyeberangan antar pulau terdepan pulau pulau kecil, yaitu: banggai lanting, banggai mansalean, dan banggai mungkin. pelabuhan penyeberangan, meliputi pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten, yaitu: pelabuhan monitor banggai kecamatan banggai, dan rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan, meliputi rencana pelabuhan penyeberangan antar pulau terdepan pulau pulau kecil. rincian panjang jalan dan rencana jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada dan huruf tercantum dalam lampiran iii.2pelayaran. tatanan kepelabuhanan kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pelabuhan pengumpul meliputi pelabuhan banggai kecamatan banggai, rencana pembangunan tambatan perahu dan kapal rakyat seluruh desa kecamatan bangkurung, kecamatan labor dan kecamatan bokan kepulauan, dan terminal khusus adalah pelabuhan dengan fungsi pelayanan khusus, meliputi pengembangan pelabuhan depot bbm, dan pembangunanpelabuhan terminal peti kemas sebagai pengembangan kapasitas pelabuhan. alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas alur pelayaran regional, meliputi: bitung banggai, bohong banggai, dan bau bau banggai. alur pelayaran lokal, meliputi: banggai silakan, dan banggai luwukrencana pembangunan bandar udara pengumpan banggai kecamatan banggai utaradan b.ruang udara sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk keselamatan operasi penerbangan. pengaturan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada sesuai denganperaturan perundang undangan. bagian keempatprasarana lainnyjaringan transmisi tenagbanggai kecamatan banggai, pembangkit listrik tenaga surya sistem hybrid labor kecamatan labor:, cc. pembangkit listrik tenaga surya sistem terpusat kecamatan bangkurung dan bokan kepulauan, pembangkit listrik tenaga surya solar home system tersebar pulau pulau kecil terluar berpenghuni yang berada kecamatan bokan kepulauan, labor dan bangkurung, dan e.rencana pembangkit listrik tenaga bayu padanglaya kecamatan banggai. terdiri atas depo bbm banggai kecamatan banggai, dan rencana pembangunan sentra pengisian bbm pulau pulau kecil meliputi: pulau labor, pulau bangkurung dan pulau bokan. jaringan distribusi listrik terdiri atas: l.jaringan listrik pulau banggai yang melayani permukiman kecamatan banggai, kecamatan banggai utara, kecamatan banggai tengah dan kecamatan banggai selatan dari pembangkit listrik tenaga diesel banggai, .jaringanlistrik pulau labor yang melayani permukiman kecamatan labor, .jaringanlistrik pulau bangkurung yang melayani permukiman kecamatan bangkurung, .jaringanlistrik bokan kepulauan yang melayani permukiman kecamatan bokan kepulauan, dan s.jaringan transmisi dari pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga diesel pulau pulau keciadalah rencana pengembangan infrastrukturdasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line atau sistem kabel yang merata hingga seluruh ibukota kecamatan, meliputi: a.stasiun telepon tomat banggai kecamatan banggai, b.stasiun telepon tomat matang kecamatan banggai selatan, stasiun telepon tomat adegan kecamatan banggai tengah, dan d.stasiun telepon tomat lokotoy kecamatan banggai utara. sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: a.pengembangan jaringan seluler yang tersebar seluruh kabupaten dengan pengelolaan pemanfaatan menara telekomunikasi atau bts bersama, dan pembatasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi atau bts baru. sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada huruf daya air berbasis wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf yang berada kabupaten banggai laut,terdiri atas: wilayah sungai,gelombang pasang. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada meliputi aspekdengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kepulauan banggai. wilayah sungai yang terdapat kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas das banggai. jaringan irigasi yang terdapat kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: daerah irigasi tolisetubono kecamatan banggai utarapada seluruh kecamatanperubahanbersih yang berada kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: rencana pengembangan sumber air baku, meliputi: pengembangan mata air pulau banggai, pengembangan mata air pulau bangkurung, pengembangan mata air pulau labor, pengembangan mata air pulau bokan terdiri atas, rencana pengembangan danau olu kesfeh pulau banggai kecamatanbanggai utara. sistem pengendalianprasarana pengendali banjir kawasanperkotaan banggai dan pusat pusat kegiatan rawan banjir, perlindungan sungai yang dilakukan terhadap palung sungai, sempadan sungai, danau paparan banjir dandataran banjir, normalisasi badan badan sungai, pembuatan prasarana pengendali, pengawasan serta penghijauan daerahaliran sungai,pada kawasan rawan banjir, erosi dan longsor, pengendalian dan konservasi danau rawa, meliputi rawa pasang surut batu lembut desa lama dan labelling kelurahan lompat kecamatan banggai,nya erosion longsor, dangelombang pasang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas:,, rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong (talud) pada lokasi lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami,, dan systemvegetative pelestarian hutan mangrove yang tersebar pada pulau pulau kecil yang rentan abrasi. rincian nama dan debit mata air sebagaimana dimaksud padd,terdiri atas: sistem pengelolaan persamaan, sistem jaringan air minum, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan air limbah, dan sistem sarana umum dan sosial. sistem pengelolaan persamaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengelolaan sampah melalui kegiatan peradaban, pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir dengan menerapkan sistem reduce, reuse, recycle (3r): b.pengembangan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pengolahan sanitasi landfill desa tolokibit kecamatan banggai selatan, cc. pengembangan tempat penampungan sementara setiap pulau berpenghuni, meliputi pulau banggai, pulau bangkurung, pulau labor dan kepulauan bokan, dan pembangunan tempat penampungan sampah sementara setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan danteknis lokasi. sistem jaringan air minum kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: a.sistem perpipaan yang tersebar seluruh ibukota kecamatan kabupaten banggai laut, meliputi: jaringan perpipaan ibukota kecamatan banggai dengan sumber air baku palsu lambang dan lokasi pelayanan jaringan permukiman kelurahan lompat, kelurahan tano bonunungan, kelurahan dudung dan seluruh wilayah kecamatan banggai, .jaringan perpipaan ibukota kecamatan banggai utara dengan sumber air baku palsu lokotoy dan slalom bako, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman pendek, lokotoy, paisumosoni, bonebaru, posisi dan polisi tuban, .jaringan perpipaan ibukota kecamatan banggai tengah dengan sumber air baku palsu adegan, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman adegan, moment, gonggong, konsonan, badumpayan dan ginting, jaringan perpipaan ibukota kecamatan banggai selatan dengan sumber air baku palsu kamp, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman matang dan seluruh wilayah kecamatan banggai selatan, jaringan perpipaan ibukota kecamatan bokan kepulauan dengan sumber air baku palsu tukubet, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman mungkin, dan wilyah kepulauan value besar, jaringan perpipaan ibukota kecamatan labor dengan sumber air baku palsu palalente, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman mansalean dan seluruh kecamatan labor, dan .jaringan perpipaan ibukota kecamatan bangkurung dengan sumber air baku palsu batang, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman lanting dan seluruh kecamatan banggkurung. b.sistem non perpipaan yang tersebar seluruh desa kampung kabupaten banggai laut, meliputi: l.jaringan non perpipaan kecamatan banggai dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan pasir putih, jaringan non perpipaan ibukota kecamatan banggai utara dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan pendek, paisumosoni dan bone baru, .jaringan non perpipaan ibukota kecamatan banggai tengah dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan badumpayan, .jaringan non perpipaan ibukota kecamatan banggai selatan dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan matang, tolokibit, bantuan, marino padas, dan kelapa lima, s.jaringan non perpipaan ibukota kecamatan bokan kepulauan dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan mungkin, dinding, kaukus, dan buang buang, .jaringan non perpipaan ibukota kecamatan labor dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan mansalean, lipulalongo, along, paisulamo, bontoa, dan jaringan non perpipaan ibukota kecamatan bangkurung dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan tolong sagu, tahun, kenari, belerang, tulang, along, bone bone, sasabobok. sistem jaringan drainase kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: drainase makro, merupakan jaringan drainase dengan memanfaatkan saluran aliran sungai sungai yang ada, dan b.saluran pembuangan atau saluran yang terbuka yang berada tepi jalan yang berfungsi untuk saluran pembuangan air yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan perdagangan jasa dan transportasi. sistem pengolahan air limbah kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pengelolaan air buangan kegiatan rumah tangga dan bukan rumah tangga kawasan perkotaan danperkampungan dilakukan dengan sistem sanitasi off site menggunakan instalasi pengolahan air limbah (ipar sebelum dibuang badan air penerima sungai, pengelolaan air buangan kegiatan rumah tangga dan bukan rumah tangga kawasan perkampungan dilakukandengan sistem septic tank sebelum dialirkan pada saluran pembuangan umum, pengelolaan air buangan dari kegiatan penghasil air limbah dilakukan dengan sistem off site melalui instalasipengolahan air limbah (ipar) dan diperlukan alat khusus: pengelolaan air limbah dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan swasta dengan tetap memperhatikanketentuan perundang undangan yang berlaku, dan rencana sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringanpengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat kawasan perkotaan banggai. sistem sarana umum dan social kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri darsistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sistem mitigasi bencana, prasarana perikanan, dan prasarana umum dan sosial. sistem mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sistem pencegahan ancaman bencana, sistem tanggap darurat dan evakuasi, dan cc. sistem pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, sistem pencegahan ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pencegahan ancaman bencana kabupaten banggai laut dilakukan terhadap kemungkinan bencana tsunami dan gelombang pasang, angin, banjir, longsor, gempa bumi tektonik, kebakaranpermukiman dan kebakaran hutan, epidemi, sistem pencegahan ancaman bencana terhadap kemungkinan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a,dilakukan dengan membangun prasarana dan sarana pengendalian bencana, konservasi wilayah pesisir dipulau pulau kecil, cc. penyediaan prasarana dan sarana pengendalian bencana disesuaikan dengan jenis ancaman bencana danmenggunakan tipe yang berpihak pada lingkungan, konservasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil melalui perlindungan sumber sumber daya alam wilayahpesisir dan pulau pulau kecil, sistem peringatan dini bahaya bencana dibangun pada kawasan pesisir pantai rawan tsunami dan gelombangpasang, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan longsor, dan penguatan kelembagaan dan fasilitas pengelolaan. sistem tanggap darurat dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: penyediaan prasarana dan sarana tanggap darurat pada saat terjadi bencana, untuk kelancaran aksesibilitas dan mobilitas, ketersediaan tempat penampungan, pengelolaan dan penyaluran bantuan, serta kegiatan tanggap darurat lainnya lokasi bencana, evakuasi korban bencana tempat tempat penampungan melalui jalur evakuasi yang ditetapkan, jalur evakuasi bencana, terdiri atas: jalur evakuasi bencana akibat tsunami dan gelombang pasang, jalur evakuasi bencana akibat angin, jalur evakuasi bencana akibat banjir, jalur evakuasi bencana gempa bumi tektonik, jalur evakuasi bencana akibat tanah longsor, dan jalur evakuasi bencana akibat kebakaran hutan. penguatan kelembagaan dan fasilitas pengelolaan. sistem pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri ataspemulihan fisik, pemulihan psikis dan pemulihan sosial ekonomi korban bencana, pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana kabupaten dilakukan terhadap kerusakan akibat bencana tsunami dan gelombang pasang, angin, banjir, longsor, gempa bumi tektonik, dan kebakaran hutan, pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan terhadap kerusakan prasarana dan sarana publik akibat bencana dan menyediakan perumahan dan permukiman pasca bencana, pemulihan kondisi psikis masyarakat korban bencana melalui pendampingan, motivasi dan bimbingan, dan d.pemulihan sosial ekonomi korban bencana melalui penyediaan sarana akomodasi stimulasi fasilitas, penyediaan lapangan kerja dan santunan berjangka. pencegahan ancaman bencana, tanggap darurat dan evakuasi, serta pemulihan dan rekonstruksi pasca bencanadilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat,dan lembaga lembaga sosial kemasyarakatan baik didalam maupun luar negeri sesuai aturan perundang undangan yang berlaku. sistem jaringan mitigasi bencana perlu disusun dan ditetapkan dalam rencana aksi daerah pengurangan resikobencana. sistem prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi prasarana perikanantangkap dan prasarana pemasaran hasil perikanan, pengembangan prasarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada meliputi pembangunan pelabuhan perikanan, menyediakan pelabuhan perikanan pantai terbatas pada pusat pusat perikananlainnya, menyediakan dan mengembangkan pelabuhan pendaratan ikan, penyediaan sarana dan fasilitas pengawetan ikan pabrik dan sejenisnya lokasi pelabuhanperikanan baik secara permanen maupun terapung, dan peningkatan kapasitas lembaga pengawasan sumber daya ikan dan peningkatan prasarana lainnya yangmendukung pengawasan sumber daya ikan. pengembangan prasarana pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada yaitu: a.menyediakan dan mengembangkan sistem jaringan pemasaran lokal meliputi:tempat pelelangan ikan,pasar ikan dan balai jual beli ikan, b.menyediakan dan mengembangkan sistem jaringan pemasaran hasil perikanan, dan mendorong terwujudnya regulasi pemasaran kelautan perikanan yang efisien, efektif dan palingmenguntungkan nelayan. prasarana umum dan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputpenyediaan sarana dan prasarana pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan kebutuhan dan mencakup seluruh jenjang pendidikan baik formal, informal dan non formal. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan tenaga kerja. pengembangan sekolah unggulan berbasis kejuruan dan kemampuan kabupaten diarahkan kawasan perkotaanserta kota kota kecamatan. pengembangan perguruan tinggi kabupaten diarahkan kawasan pendidikan kabupaten. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sekolah unggulan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,pihak swasta dan masyarakat. penyediaan prasarana kesehatan kabupatensebagaimana dimaksud dalam huruf b,berdasarkan panjangnya berupa rumah sakit umum daerah, puskesmas perawatan plus, puskesmas perawatanstandar, puskesmas non perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas pembantu pos kesehatan desa,dan poliklinik kampung posyandu. penyediaan sarana rumah sakit umum daerah adalah pengembangan prasarana dan sarana serta lingkup pelayanan rumah sakit umum kabupaten. penyediaan prasarana puskesmas perawatan standar adalah pengembangan prasarana dan sarana serta lingkup pelayanan puskesmas perawatan yang layak sebelum rumah sakit rujukan, meliputi puskesmas perawatan desa lokotoy kecamatan banggai utara, puskesmas perawatan desa matang kecamatan banggai selatan, cc. puskesmas perawatan desa mungkin kecamatan bokan kepulauan, puskesmas perawatan desa lipulalongo kecamatan labor, dan puskesmas perawatan desa lanting kecamatan bangkurung. penyediaan prasarana puskesmas pembantu pustu poskesdes adalah pengembangan prasarana dan sarana sertakualitas pelayanan pustu poskesdes setiap kampung kelurahan. penyediaan prasarana kesehatan perairan mobilitas tinggi yang dapat melayani penduduk antar pulau. penyediaan prasarana kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat. penyediaan prasarana peribadatan kabupatensebagaimana dimaksud dalam huruf c,disesuaikan dengan banyaknya dan kebutuhan penganut masing masing agama secara realistis. lokasi pembangunan rumah ibadah harus disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan. penyediaan prasarana peribadatan dilaksanakan oleh masyarakat dan atau lembaga pemerintah lainnya sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penyediaan prasarana taman pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam huruf d,dapat disediakan pada kawasan kurang produktif dipinggirankawasan padat permukiman mencakup taman pemakaman umum kawasanperkotaan banggai dan taman pemakaman umum kecamatan untuk kota kecamatan serta taman pemakaman umum desa. selain lokasi sebagaimana dimaksud pada dapat dipertimbangkan penyediaan prasarana taman pemakaman umum lainnya khusus sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.sparagraf dan ilmu pengetahuanmeliputi: kawasan hutan kabupaten banggai laut,dan b.kawasan hutan lindung lainnya, yang penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. rencana pengelolaan kawasan hutan lindung adalah sebagai berikutdengan reboisasi pada kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, cc. percepatan rehabilitasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung, pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan pengrusakan anupama pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada, pemantauan kegiatan yang diperbolehkan kawasan hutan lindung agar tidak mengganggu hutan lindung, dan pengembangan dan pelestarian flora dan fauna terutama yang memiliki nilai endemik yang tingfungsi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kawasan resapan air, kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada berfungsi untuk memberikan ruang yang cukup bagiresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulanganbanjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan, dan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada .meliputi: daerah aliran sungai kabupaten banggai laut dan daerah perkebunan rakyat, serta kawasan resapan air lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang undangan.cc.man mencegah banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau,pelindung penghijauan yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya, hasil yang dapat diambil berupa hasil non kayu, pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi, h., peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar kawasan resapan air, danlindung untuk menjamin keberadaan kawasan hutan dan fungsi hudan ruang terbuka hijau. kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi dataran sepanjang tepian lautankearah darat. kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada meliputi seluruh garis pantai terutama yangberpotensi tsunami, abrasi, erosi, badai, banjirdiseluruh wilayah kabupaten. rencana pengelolaan sempadan pantai adalah sebagai berikut: melakukan perlindungan pantai buatan, mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi tsunami, abrasi, erosi, badai, banjir, meliputi: daerah pesisir pantai permukiman pulau banggai, daerah pesisir pantai permukiman pulau labor, daerah pesisir pantai permukiman pulau bangkurung, dan daerah pesisir pantai permukiman bokan kepulauan, penataanruang terbuka hijau (rth) sempadan pantai sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencanadimanfaatkan untuk lahan budidaya atau didirikan bangunan kecuali daerah wilayah pantai yang secaraeksisting telah menjadi kawasan permukiman dan kawasan budidaya, pemanfaatan ruang sempadan pantai pada huruf diutamakan untuk pengembangan kawasan budidayayang telah ada sisi daratan dan tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai,termasuk gangguan terhadap kualitas visual,apabila terjadi bencana gelombang pasang dan tsunami. untuk daerah tertentu yang tidak lagi memungkinkan diterapkan ketentuan sampai dengan seperti wilayah permukiman dan atau permukiman pesisir yang fisiknya sudah terbangun permanen, oleh pemerintah daerah. kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu kawasan berupa jalur denganlebar tertentu yang memanjang sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasiprimer, kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan kriteria: sempadan sungai besar dib.sempadan sungai kecil cc. sempadan sungai bertanggal adalah selebar meter sebelah luar sepanjang kaki tanggulsempadan sungai, e.untuk daerah tertentu yang tidak lagi memungkinkan diterapkan ketentuan huruf sampai diatas (wilayah permukiman, pusat kota, dll), diatur dengan ketentuan khusus oleh pemerintah daerah, dan ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan kawasan sempadan sungai diatur dengan peraturan bupati. kawasan sekitar danau rawa yang dimaksud dalam huruf meliputi dataran sekeliling danau rawa yanglebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya minimal meter dari titik pasang tertinggi kearah darat,kecuali daerah wilayah danau rawa yang secara eksisting telah menjadi kawasan permukiman dan kawasanbudidaya yang ditandai dengan batas batas permanen. kawasan sekitar danau rawa sebagaimana dimaksud pada terdapat sekitar danau olu kesfeh kecamatan banggai utara. kawasan sekitar rawa sebagaimana dimaksud pada terdapat sekitar rawa kecamatan banggai. rencana pengelolaan kawasan sekitar danau rawa: penanaman pohon pelindung atau penghijauan berupa tanaman kayu kayuan, pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi, dan mencegah pemanfaatan kawasan sekitar danau rawa menjadi lahan terbangukawasan sekitar mata air yang dimaksud dalam huruf berupa kawasan sekitar mata air yang harusdilindungi dengan radius minimal meter, kecuali daerah wilayah mata air yang secara eksisting telah menjadikawasan permukiman dan kawasan budidaya. kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: mata air palsu lambang kecamatan banggai, mata air palsu molina kecamatan banggai tengah, mata air palsu kamp kecamatan banggai selatan, mata air palsu lokotoy kecamatan banggai utara, mata air palsu slalom kecamatan bangga utara, mata air palsu palalente kecamatan labor, mata air palsu batang kecamatan bangkurung, dan sumber air baku dan mata air lainnya yang potensi. rencana pengelolaan kawasan sekitar mata air adalah a.melakukan perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusakkualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya, b.percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk dalam kawasan sempadan mata air denganmelakukan penanaman pohon lindung penghijauan berupa tanaman kayu kayuan, cc. pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi, d.mencegah pemanfaatan kawasan sempadan mata air agar tidak menjadi lahan terbuka, dan e.menyediakan insentif bagi masyarakat pilihannya yang dimanfaatkan untuk keperluan perlindungaruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdapat kawasanperkotaan banggai dan kawasan perkotaan ibukota kecamatan lainnya,meliputi kecamatan banggai selatan, kecamatan banggai utara, kecamatan labor:, kecamatan banggai tengah, kecamatan bangkurung, dan kecamatan bokan kepulauan. proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota sekurang kurangnya (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota,berterumbu karang dan berladang lamun, kawasan taman nasional laut: dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. kawasan pantai berhutan bakau, berterumbu karang dan berladang lamun sebagaimana dimaksud dalam 35huruf, terdapat di: sepanjang pesisir pantai pulau banggai, b.sepanjang pesisir pantai pulau labor, pulau bangkurung dan bokan kepulauan, dan cc. pesisir pantai yang tersebar seluruh kabupaten dan pulau pulau kecil yang memiliki hutan mangrove. kawasan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah berupa kawasan taman nasional laut kepulauan banggai yang meliputi perairan sekitar kepulauan banggai kabupaten banggai laut. rencana pengelolaan pesisir pantai dan pesisir laut adalah sebagai berikut: penetapan daerah perlindungan pantai dan laut yang mencakup perlindungan dan pengawasan hutanbakau serta perlindungan terhadap komunitas terumbu karang dan berladang lamun yang berada disekitarnya, penanaman kembali mangrove pada lokasi lokasi yang telah mengalami penurunan luas hutan mangrovenya, cc. penetapan kawasan konservasi laut untuk perlindungan terhadap ikan endemik banggai cardinal fish yang tersebar perairan kepulauan banggai, dan kawasan konservasi laut daerah yang meliputi perairan pulau toyobunko, pulau bandang besar, pulau mamalia, pulau lesampuang, pulau tolong sagu, pulau pante, pulau maringkih, pulau pelosok, pulau sonic dan pulau banggai. rincian luas pesisir pantaicagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dimaksud dalam huruf meliputi: bekas peninggalan ekspedisi laksamana hok berupa batu peti kecamatan banggai utara, bengkok balau bekas kerajaan balau kecamatan banggai utara, bekas istana komando sabil kecamatan banggai utara, prasasti singkong kecamatan banggai utara, kawasan bersejarah olu kecamatan banggai, keraton kerajaan banggai kecamatan banggai, kawasan bersejarah banggai along kecamatan banggai, kamal (rumah keramat) boneka kecamatan banggai, 'kamal (rumah keramat) putar kecamatan banggai, kawasan bersejarah padang laya kecamatan banggai, makam raja raja banggai yang tersebar kecamatan banggai, il. gowa lengai lengan kecamatan banggai, kawasan adat palsu tobu kecamatan banggai, situs rumah raja kamal pendek (pesanggrahan raja) kecamatan banggai, situs masjid tua kampung albata kecamatan banggai, situs benteng portugis kecamatan banggai, kawasan sejarah semarang malang kecamatan banggai tengah, bekas peninggalan basal katakan doi sasaran kecamatan banggai tengah, kawasan sejarah bungkuk tatanan kecamatan banggai tengah, situs sejarah pool kecamatan banggai tengah, situs sejarah bansulusung kecamatan banggai tengah, benteng ulu masoni kecamatan banggai selatan, situs sejarah palsu ternate kecamatan banggai selatan, situs sejarah patung kecamatan banggai selatan, situs sejarah lapangan bakaran kecamatan banggai selatan, zz. situs sejarah goa bokuben kecamatan banggai selatan, aa. sabuk moinsale kecamatan labor: bb. prasasti batu gajah kecamatan labor, cc. situs goa jepang kecamatan labor, dd. labuan tube kecamatan labor, ee. kawasan sejarah tipu lapis kecamatan bangkurung, dan ff. makam syeh maulana saidi kecamatan bokan kepulauan. rencana pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuanbangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan atau bernilai arsitektur tinggi,serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah, dan memberlakukan peraturan daerah perlindungan kawasan bersejarah dan budarawan bencana alam kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kawasan rawan longsor, dan kawasan rawan banjir. kawasan rawan longsor yang dimaksud dalam huruf adalah kawasan yang berpotensi besar terjadinyalongsor karena pengaruh kestabilan kemiringan lereng, topografi, geomorfologi dan kondisi geologi, kondisi vegetasimaupun tingkat kohesiftanah, meliputi beberapa kawasan kecamatan banggai, kecamatan banggai utara dan banggai selatan. rencana pengelolaan pada kawasan rawan longsor: peruntukan ruang sebagai kawasan lindung atautidak layak untuk pembangunan fisik, menyiapkan sistem peringatan dini bahaya longsor, cc. pada lokasi tertentu beberapa kegiatan terutama non fisikpelarangan terhadap pembangunan rumah daerah yang berpotensi terhadap rawan longsor, pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan lahan sekitar kawasan rawan longsor, membuat tanggul penahan tanah atau talud pada daerah daerah berlereng curam yang mengalami pemotonganbagian bawah lereng akibat pembuatan jalanmemenuhi persyaratan harus segera dihentikan atau direlokasi: h.tutupan vegetasi yang tinggi dari perkebunan kelapa, cengkih dan jenis jenis bambu sertatanaman keras lainnya yang ada kawasan ini harus tetap dipertahankan untuk melindungi tanah terhadaperosi dan longsor, mengembangkan kapasitas dan tutupan vegetasi dengan tanaman buah produktif, dan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan baik secara langsung maupun melalui mediamassa. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan longsor diatur dengan peraturan bupati. kawasan rawan banjir yang dimaksud dalam huruf adalah kawasan perkotaan banggai dan kawasan lain yang berpotensi banjir seluruh wilayah kabupaten. rencana pengelolaan pada kawasan banjir, meliputi: menegaskan peruntukan ruang sebagai kawasan lindung, menyiapkan sistem peringatan dini bahaya banjir, beberapa kegiatan terutama non fisik pada lokasi tertentu memenuhi persyaratan harus segera dihentikan atau direlokasi: dan kegiatan budidaya pertanian perkebunan, hutan kota, dan hutan rakyat, dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan seperti pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan banjir diatur dengan peraturan bupati. paragraf kawasan lindung geologi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam huruf kabupaten banggai laut, meliputi: kawasan keunikan bentang alam, kawasan rawan gempa bumi, dan kawasan rawan tsunami. kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah berupa bentang alam goa yang didalamnya terdapat stalaktit dan stalakmit yang berada kecamatan banggai. kawasan rawan gempa bumi yang dimaksud dalam huruf tersebar seluruh wilayah kabupaten karenaterletak disepanjang zona tumbukan antara lempeng mikro kontinen banggai sula dengan jalur ofiolit sulawesi timur. tumbukan antara kedua lempeng tersebut merupakan fenomena tektonik yang dicirikan dengan pergerakan sistem sesar sorong yang bergerak arah barat dan bersifat mendatar. rencana pengelolaan pada kawasan rawan gempa bumi, meliputi: perencanaan pembangunan gedung yang efektif untuk mengurangi resiko gempa bumi, memasyarakatkan perencanaan bangunan hunian dengan konstruksi tahan gempa, menghindari pembangunan pada jalur patahan sesar pada lokasi dengan jarak tertentu, pengorganisasian dan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya mengacu pada fungsi ruang yang fleksibel, mempelajari perilaku bangunan dalam menerima beban gempa, dan meningkatkan pemahaman masyarakat lewat penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa. kawasan rawan tsunami yang dimaksud dalam huruf adalah kawasan yangberada pesisir seluruh pulau kabupaten, karena letaknya diantara sesar sorong utara dan sesar sorong selatan maka kawasan pesisir kabupaten sangat rawan terjadi gelombang tsunami. rencana pengelolaan pada kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami adalah membangun sistem peringatan dini bahaya gelombang pasang tsunami, mengurangi dampak sapuan gelombang pasang perlu membangun infrastruktur penahan ombak, revitalisasihutan bakau dan penanaman pohon pelindung, cc. pendayagunaan lahan dengan intensitas pemanfaatan lahan, jumlah bangunan dan penggunaannya dan fungsiruang terbuka pada daerah potensi tsunami tinggdilanda gelombang pasang, dan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui simulasi, latihan peran, serta penyuluhan baik secara langsungmaupun melalui media massa. bagian ketiga paragraf,untukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan hortikulturasentra pengembangan tanaman padi kecamatan banggai utara, sentra pengembangan tanaman jagung tersebar seluruh kecamatan, kecuali kecamatan banggai dan banggai utara, sentra pengembangan tanaman ubi banggai tersebar seluruh kecamatan kecuali kecamatan banggai, sentra pengembangan tanaman ubi jalar kecamatan bangkurung, dan sentra pengembangan rumput laut perairan laut kecamatan labor, banggai, bokan kepulauan, bangkurung, banggai utara, dan banggai selatan. kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf b,terdiri atas: sentra pengembangan kelapa kecamatan bangkurung dan kecamatan banggai, banggai utara, labor, b.sentra pengembangan cengkeh tersebar seluruh kecamatan, cc. sentra pengembangan kakao kecamatan banggai, banggai tengah, dan sentra pengembangan tanaman jambu mete kecamatan bokan kepulauan. kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: sayuran dataran tinggi yang terdapat kecamatan banggai selatan dan banggai tengah. kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kawasan peruntukanpeternakan unggas, kawasan peruntukan peternakan sapi kecamatan banggai tengah dan kecamatan banggai selatan, kecamatan bokan kepulauan dan kecamatan bangkurung,dan kawasan peruntukanpeternakan kambing laut, kawasan pengolahan industri perikanan, dan kawasan pemasaran perikanan. kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf aa, antara lain meliputiinfrastruktur pokok dan komponen penunjangdikembangkan melalui sentra perikanan tangkap yang meliputi kecamatan labor, kecamatan banggai, kecamatan bangkurung dan kecamatan bokan kepulauan. kawasan peruntukan perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada huruf bb, antara lain meliputiinfrastruktur pokok dan komponen penunjang meliputi: kecamatan banggai, kecamatan banggai utara, kecamatan bangkurung, kecamatan labor dan kecamatan bokan kepulauan untukperikanan budidaya laut menggunakan keramba jaring apung, kecamatan bangkurung untuk budidaya teripang laut, kecamatan bokan kepulauan untuk budidaya mata tujuh alone , kecamatan banggai tengah dan kecamatan bokan kepulauan untuk budidaya mutiara, dan kecamatan labor, kecamatan banggai, kecamatan bokan kepulauan, kecamatan mengurung, kecamatan banggai utara dan kecamatan banggai selatan untuk budidaya rumput laut. kawasan pengolahan industri perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain meliputiinfrastruktur pokok dan komponen penunjang terdapat desa mato kecamatan banggai tengah. kawasan pemasaran perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain meliputi infrastrukturpokok dan komponen penunjang terdapatdungeon dan desa undang kecamatan bangkurung. paragraf kawasan peruntukan pertambangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dalam huruf wajib mematuhi aturan perundang undangundang mengatur kegiatan pertambangan pulau pulau kecil sesuai aturan perundang undangan, kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada bersifat sangat terbatas, selektif, dantidak mutlak, terdiri atas: kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, dan kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan bebatuan. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: kawasan peruntukan potensi pertambangan batu granit kecamatan banggai utara, desa lambang kecamatan banggai, b.kawasan peruntukan potensi mika desa paisulamo kecamatan labor bagian utara, desa adegan kecamatan banggai tengah, dan kawasan peruntukan potensi kuarsa desa lambang dan desa umbul kecamatan banggai. kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan bebatuan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi potensi bahan galian tambang skala terbatas yang tidak berpotensi merusak lingkungan, serta dilaksanakansetelahmemenuhi aturan perundang undangan. rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan meliputi a.pemanfaatan kawasan pertambangan harus diperuntukan sebesar besarnya bagi upaya mensejahterakanmasyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat penambangan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup, b.pemanfaatan kawasan pertambangan yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat serta harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuatdengan karakteristik lokasi setempat, c.pemanfaatan kawasan bagi peruntukan pertambangan dilakukan secara ketat, terbatas dan selektif dengan mentaati peraturan perundang undangan yang khususnya bagi pulau pulau yangdiklasifikasikan sebagai pulau kecil, ketentuan ketentuan kehutanan, sumber daya air serta ketentuanlingkungan hidup, dan d.kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan bebatuan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup sesuaikabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah termasuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga, terdiri atas: kegiatan industri kecil desa buang buang kecamatan bokan kepulauan, kegiatan industri pengolahan ikan kecamatan banggai,tahun, desa dungeon, desa undang kecamatan bangkurung, kegiatan industri pengolahan pertanian dan perkebunan berupa industri minyak kelapa desa adegan kecamatan banggai tengah dan industri perkebunan ubi kecamatan labor: rencana pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi pemanfaatan kawasan industri harus diperuntukan sebesar besarnya bagi upaya mensejahterakan masyarakatmelalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi diproses aglomerasi, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup, b.jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat setempatuntuk jenis industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan pangkat dengan karakteristik lokasi setempat, kawasan peruntukan industri wajib memiliki dokumen kajian lingkungan hidup strategi sesuaiperaturan perundang undangan, untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan, dalam kawasan peruntukan industri dapatdibentuk suatu perusahaan yang mengelola kawasan industri, dan khusus untuk kawasan industri kecil maka, pihak industri cukup menyiapkan dokumen tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan perundang undasejarah dan budaya, dan kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan pelestarian budaya dan purbakala, b.kawasan wisata budaya dan sejarah, meliputi: bangunankeraton kerajaan banggai kecamatan banggai, bangunan peninggalan pusat pusat kerajaan yang tersebar berbagai wilayah, maharaja raja dan makam pahlawanyang tersebar berbagai wilayah, dan kawasan aliran kepercayaan dan kawasan spiritual lainnya yang tersebar berbagai wilayah. kawasan permukiman lingkungan sosial masyarakat adat palsu tobu kecamatan banggai, dan kawasan penggalian dan pelestarian seni budaya nasional seluruh wilayah kabupaten, meliputi seni tari diantaranya pauper, tolunikon, rida, selendang, balatindak dan jepang, seni musik diantaranya bebebe, nguling nguling, lalu, musik bambu, tanpa, gong, tawa tawa, loloupon dan tonggoling, seni sastra atau syair diantaranya ode, sadoyong, surat, lele dan kidung, permainan tradisional diantaranya sosial, tetangga, pailolong, alibaba, lamasena, paibinti dan sumpit, kegiatan seremoni atau upacara adat diantaranya dibangun tunggul, malabar tube, sampe, bakobusoi, mamalia, mabuk komando dan upacara adat perkawinan. kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kawasan wisata pegunungan, air terjun, danau yang meliputi: pemandian air terjun mature lama kecamatan banggai, pemandian kokugo kecamatan banggai tengah, air terjun kongo alasan kecamatan palopo, dataran tinggi padang laya kecamatan banggai, dan danau olu kesfeh kecamatan banggai utara, danau manisan banggai utara, dan danau ubur ubur desa buang buang. b.kawasan pantai meliputi kawasan pesisir pantai yang memiliki keindahan, nuansa daya tarik tertentu dan ataukeunikan panorama pantai yang meliputi: pantai pasir putih dan pantai olu kecamatan banggai utara, pantai tolong,pantai pasir putih obama, pantai bone lulusan, pantai pendek kecamatan banggai, perairan toyobunko, pantai pasir putih tanjung dungeon perairan desa lala kecamatan bangkurung, perairanpulau bandang kecamatan banggai tengah, dan pulauasasar perairan bone baru kecamatan banggai utara. kawasan wisata diving, snorkeling dan surfing desa buang buang kecamatan bokan kepulauan, perairan tolobundu kecamatan bangkurung, kecamatan banggai utara, dan kawasan wisata ilmu pengetahuan berupa goa lengai lengan dikecamatan banggai. kawasan peruntukan pariwisata buatan, sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu berupa pembangunantaman bertema atau pengembangan kampung wisata kebahagian atau wisata budaya sesuai dengan kearifan lokal dan disesuaikan dengan potensiwilayah kabupaten adalahkawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pemukiman yang sehat, nyaman dan aman marabahaya bencana alam, yang terdiri atas permukiman perkotaan meliputi permukiman kawasan perkotaan banggai sebagai ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan kabupaten, permukiman perdesaan meliputi permukiman yang terbentuk kawasan perdesaan sebagai sentra produksi yang tersebar seluruh wilayah kabupaten, dan kawasan permukiman pulau pulau kecil. paragraf kawasan peruntukan lainnya kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf wilayah kabupaten terdiri atas: kawasan peruntukan pertahanan keamanan dan kepolisian, dan kawasan peruntukan pengelolaan pulau pulau kecil, kawasan peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kawasan yang diperuntukan bagi penempatan pangkalan pos satuan tni ad, yaitu: kodim kecamatan banggai, koramil yang berada setiap kecamatan wilayah kabupaten banggai laut, dan satuan taktis tni kawasan yang dipandang sesuai oleh pejabat yang berwenang. kawasan yang diperuntukan bagi penempatan pangkalan dan pos tni al, yaitu: pangkalan tni desa toolkit kecamatan banggai selatan, dan posisi al kecamatan pesisir dan pulau pulau terluar serta perbatasan wilayah kabupatenbanggai laut. kawasan yang diperuntukan bagi penempatan pangkalan pos satuan tni au, kawasan yang diperuntukan bagi penempatan kepolisian daerah, resor, sektor dan pos kepolisian, yaitu: kepolisian resor kecamatan banggai tengah, dan sektor dan pos kepolisian setiap kecamatan wilayah kabupaten banggai laut. kawasan yang diperuntukan bagi penempatan pangkalan dan pos satuan polisi perairan, kecamatan banggai, dan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan penunjang aktifitas pertahanan keamanan, yaitu kawasan penempatan satuan radar pulau sonic dan pulau kosong sagu. kawasan peruntukan pengelolaan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan pulau kecil berpenghuni, yaitu: l.pengembangan pariwisata bahari, yang terdiri dari: rekreasi pantai, marina dan selam, pengembangan perikanan berupa perikanan tangkap untuk perairan lepas, pengembangan perdagangan berupa penyediaan sarana dan kebutuhan bagi kapal kapal yang singgah serta perdagangan komoditas antar pulau, dan .penyiapan prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan perekonomian, serta penyiapan kelembagaan pasar, modal dan sosial. pengembangan pulau kecil tidak berpenghuni, yaitu: pengembangan pariwisata bahari, dan konservasi. pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya, selain sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dapatsebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada diatas, dapat dilaksanakan setelah adanya kajiankomprehensif dan mendapat rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi penataan ruang wilayah kabupaten. bab penetapan kawasan strategis kawasan strategis yang terdapat wilayah kabupaten banggai laut, terdiri atas kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten. kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada dan huruf digambarkan dalam peta dengan tingkatketelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk peta kawasan strategis provinsi dan lampiran vii untuk peta kawasan strategis kabupaten kawasan perbatasan pulau sonic kecamatan bokan kepulauan, b.kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu kawasan istana raja banggai kecamatan banggai, dyaitu kawasan sumberdaya perikanan dan kelautan zona iii, yang diantaranya meliputi kabupaten banggai laut: kawasan bahari terpadu banggai dan sekitarnya yang meliputi seluruh wilayah kabupaten, kawasan andalan laut teluk tolo wilayah perairan kecamatan bangkurung, dan .kawasan agropolitan dan megapolitan wilayah kabupaten. b.kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu: situs kawasan banggai, dan .situs kawasan bangkurung, labor dan bokan kepulauan. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan perlindungan satwa endemik burung nicobar pigeon tolobundu kecamatan bangkurung. bab arahan pemanfaatan ruang arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada: a.rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten,rpm kabupaten, dan ketentuan peraturan perundang undangan terkait. arahan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. arahan penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemanfaatan ruang dikawasan lindung dan kawasan budidaya yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dunia usaha dimasyarakat harus berdasar pada ketentuan perundang undangan. program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada termasuk penjabaran dariindikasi program utama yang termuat dalam lampiran vlllmencermati konsistensi kesesuaian antarapemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan kawasan strategis. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten banggai laut sebagaimana dimaksud padapenyusunan peraturan zonasiperkotaan, ketentuan umum peraturan zonasi untuk system transportasi, dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasara,meliputikawasan lereng, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkansebagai berikut: pemanfaatan kawasan pada hutan lindungdipertimbangkan sangat terbatas, selektif dan tidak dilakukansecara terbuka, dengan memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan pulau pulau kecil sesuai peraturan perundang undangan, kawasan hutan lindung dapat dikelola sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang undangan, pembangunan prasarana wilayah dengan alasan tertentu harus melintasi hutan lindung dapat dipertimbangkan denganketentuan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya sepanjang jaringanprasarana, .guna memberi dampak peningkatan taraf hidup sebanyak banyaknya bagi masyarakat dengan prinsipramah lingkungan, dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh aturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkansebagai berikutlarang pemanfaatan hasil tegakan, diiizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan: dan dibolehkan untuk rth, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi dan atau mempertahankan bentuk badan air danau dan mata air. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikutystem peringatan dini (early warning system), b.kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional, dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau pulau kecildiperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang undangundang berlaku, dan dalam kawasan sempadan pantai wilayserta menutup peluang intervensi dan eksploitasi pantai oleh penduduk. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut a.dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkanterganggunya fungsi sungai, b.dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnyayang berlaku. dalam kawasan sempadan sungaimenutup peluang intervensi dan eksploitasi sungai oleh penduduk. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau rawa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkansebagai berikut dalam kawasan sempadan danau rawa tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau rawa, b.dalam kawasan sempadan danau rawarawatersebut, dan pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. dalam kawasan sempadan danau rawa yang berada menutup peluang intervensi dan eksploitasi danau rawa oleh penduduk. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusakmata air dengan radius meter, kecuali daerah atau wilayah mata air yang secara eksisting telah menjadikawasan permukiman dan kawasan budidayaketentuan yang berlaku, dan dalam kawasan sempadan mata air yang terletak daerah permukiman, diarahkan sesuai ketentuanperundang undangan serta melakukan langkah langkah preventif guna meminimalkan ancaman bencana,degradasi lingkungan, serta menutup peluang intervensi dan eksploitasi kawasan sekitar mata air oleh penduduk. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lereng sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkansebagai berikut perkembangan permukiman yang sudah terbangun dalam kawasan lereng harus dibatasi dan diterapkanperaturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya longsor, kegiatan kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya diarahkan untuk tidak dibangun padakawasan lereng terutama dengan kemiringan diatas dalam kawasan lerengperlu dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko longsoran pemasangan sistem peringatan dini (early warning system) untuk bahaya longsor, dan d.dalam kawasan lerengmembantu mengurangi resiko bahaya longsor. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam i)huruf ditetapkan sebagai berikut kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan menjadi kawasan permukim, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi, dkawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut a.perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun dalam kawasan rawan bencana alam harusdibatasi dan diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya atau bencana alam,serta dilengkapi jalur evakuasi, kegiatan kegiatan strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana, c.dalam kawasan rawan bencana perlu dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resikobencana dan pemasangan sistem peringatan dini, dan d.dalam kawasan rawan bencana masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian,perkebunan, dan utamanya kehutanan, serta bangunan yang semata mata berfungsi membantu mengurangipada huruf ditetapkan sebagai berikut: pada kawasan lindung geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan permukiman, b.kawasan yang tidak terganggu fungsi kandungnya dapat diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku:peraturan bangunan, budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikutiperkebunan dan kehutanan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung terhadap air tanah,mbangan, dan kawasan peruntukan lainnya. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikutidaerah hulu atau kawasan resapan air, b.lingkungan yang memadainian sebagaimana dimaksud padasumber air, cc.pada', b.pendidikan,industri sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut a.b.peruntukan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yangdibangun sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, pada kawasan peruntukan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pengembangan, yang berlaku. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut a.d.. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut a.pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pemukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempatdan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikanb.umum, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan pemukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisikawan utilitas umum, meliputi :pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air minum, persamaan,penanganan limbah dan drainase, dan fasilitas sosial meliputi :kesehatan,pendidikan dan agamasesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku, hundang undangandengan luas paling sedikitkawasan konservasi dan lahan pertaniandengan irigasi teknis, il. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsipermukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, m.pengembangankawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku bidangperumahan dan permukiman, nperaturan perundang undangan yang berlaku, dan oo. pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukimanyang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah adakegiatan pengusahaan pertambangan wajib diselenggarakan secara selektif, sangat terbatas dan memenuhi seluruh ketentuan lingkungan hidup, pelestarian sumber daya alam, kehutanan serta penambangan pulau pulaukecil, b.pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindungan fungsi fungsi kawasan lainya, cckegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi amdal, kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan,ngketaan dengan masyarakat setempatidekat jembatan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategik nasional,meliputi: diperbolehkan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi kawasan, diperbolehkan bersyarat (secara terbatas) kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan, dan cc. pelarangan kegiatan budidaya yang mengganggu atau merubah fungsi kawasan. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan ketentuan umumpkw, peraturan zonasi pkl, dan peraturan zonasi ppk. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskalakearah vertikaldengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala distrikystem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi peraturan zonasi untuk jaringan jalan kabupaten, peraturan zonasi untuk terminal, peraturan zonasi untuk pelabuhan, dan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan, ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut, perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung, ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung sepanjang sisi jalan provinsimanfaatan ruang sepanjang sisi jalan kabupaten dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi, pelarangan ketentuan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung sepanjang sisi jalan kabupateh.k.di sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional, il. sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan jalan, dan m.pemanfaatan ruang sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah remaja. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud pada hurufkolektor primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikutketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikutaragraf ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana dan sarana ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimanadimaksud dalam huruf meliputi sistem jaringan listrik, sistem jaringan telekomunikasi, cc. sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan pengelolaan limbah, dan sistem prasaranapengelolaan persamaan. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikutditetapkan sebagai berikut a., dan cc. penyedia menara telekomunikasi nirkabel untuk penggunaan penyedia layanan secara kolektif titiktertentu yang dipandang strategis. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapk, pelarangan pembuangan limbah padat sampah saluran drainase: dan h.pelarangan terhadap gangguan pemotongan terhadap saluran drainase. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikutsistem jaringan persamaan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut: tempat pembuangan akhir sampah tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman, b.lokasi tempat pembuangan akhir sampah harus didukung oleh studi lingkungan hidup yang telah disetujui oleh komisi analisa mengenai dampak lingkungan dan instansiyang berwenang, pengelolaan sampah dalam tempat pembuangan akhir sampah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan d.dalam lingkungan tempat pembuangan akhir sampah disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampahpengelolaan perizinan diselenggarakan oleh lembaga pelayanan pemerintah daerah dengan senantiasamemintakan pertimbangan teknis patologis, teknis lingkungan, teknis sosial budaya, teknis teknologis dan teknis pertanahan dari segenap lembaga teknis pemerintah yang berkompeten berdasarkan peraturan perundang undangan. penghentian kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan dengan tingkat kerawanan dan resiko tinggiterhadap kawasan lindungi dan dipertahankan fungsi kandungnyauntuk wilayah kabupaten banggai lautmeliputi:dimaksud dalamdimaksud dalamkawasan tertentu wilayah kabupaten banggai lauatau dikurangi keberadaannyakabupaten kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah, meliputi kecamatan, desa dan kepada masyarakat, meliputi perorangan, kelompokperundang undangan. insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati. paragraf ketentuan umum insentif disinsentif pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang perlu didorong perkembangannya dan sesuaidengan rencana tata ruang. pengenaan disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkandilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya. ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam meliputi a.pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam meliputi: a.pengenaan pajak yang disesuaikan dengan kegiatan berdasarkan nilai ekonomi masing masing lokasi diseluruh wilayah kabupaten banggai laut seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memilikitingkat kepadatan tinggi, b.penolakan pemberian rekomendasi dan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadapkegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi, c.pembatasan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannyadibatasi, danketentuan khusus pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ditujukan pada polaruang tertentu yang dinilai harus didorong pemanfaatannya, meliputi kawasan perkotaan banggai, b.kawasan pengembangan industri, pengelolaan dan pemasaran perikanan, kawasan pengembangan tanaman pangan lokal, pengembangan perkebunan komoditiunggulan serta pengembangan hortikultura, kawasan wisata bahari, dan kawasan pengembangan wisata ilmu pengetahuan berupa goa lengai lengan kecamatan banggai dan telaga gua bokuben (tempat mandi raja abdurrahman). ketentuan khusus pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan parabola ruang tertentu yang dinilai harus dibatasi dan atau dikendalikan pemanfaatannya, meliputi kawasan rawan bencana, meliputi rawan bencana tanah longsor, gempa,tsunami atau gelombang pasang dan banjir, b.kawasan hutan lindung yang menjadi paru paru kabupatenbanggai laut, pelestarian alam, cagar alam dan wisata alam, kawasan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan hutan lindung, kawasan pertambangan yang dalam pemanfaatannya mempunyai dampak penting, dan kawasan diberbagai wilayah yang perlu dan wajib dilestarikan sebagaimana uraian ketentuan khusus pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam meliputi: insentif fiskal, dan insentif non fiskal. insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengurangan, penundaan pembayaran, bahkan penghapusan retribusi, pengurangan atau penghapusan pbb dan atau pajak lainnya melalui mekanisme restitusi pajak oleh danaapbd, dan bantuan subsidi, modal bergulir atau penyertaan modal. insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: serta jaringan utilitasstrategis, bantuan peningkatan kebudayaan pelaku usaha terkait, dan penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk. ketentuan khusus pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam hanya diberlakukanlanjut, penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan lindung, dansudah ada. bagian kelima pengenaan sanksipemulihan fungsi ruang. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh pejabat yang berwenang3 (tiga) kali. penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melaluib.penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksaerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepadatidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untukpemanfaatan ruang, b.melakukan penutupan lokasi secara paksa, dankembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnyadalam huruf dilakukan melalui langkah sebagaidengbersangkutan dapat mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal hal akibatantyang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukanb viii kelembagaan bagian kesatu umumoardketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan tata kerja boardpenyusunan rencana tata ruang, .penentuanarah pengembangan wilayah atau kawasan, .pengidentifikasianpotensi dan masalah wilayah atau kawasan, .perumusankonsepsi rencana tata ruang, dan .penetapanperencanaan tata ruang. bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 82ang dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturanpenataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakatpadamenini dilengkapi dengan rencana indikasi program kegiatan dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah iniruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum digantiberdasarkan peraturan daerah ini. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku,d.pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untukmendapatk20159tahun tentang rencana tata ruang wilayah umum ruang wilayah kabupaten banggai laut dengan gugusan pulau pulaunya sebagai bagian wilayah republik indonesia yang merupakan anugerahsejahterakan masyarakat yang adil dan makmur. secara geografis, kabupaten banggai laut yang terdiri dari gugusan pulau pulau sangat strategis, untuk pengembangan kawasan wisata maritim baik bagi kepentingan daerah, pusat maupun dunia. dari segi budaya, kabupaten banggai laut memiliki kawasan bersejarah, situs serta warisan budaya yang sangat khas dan unik. disamping potensi potensi yang ada, kabupaten banggai laut yang terdiri dari gugusan pulau pulau tersebut memungkinkan terjadinya kesulitan dalam hal komunikasi dan transportasi serta pembangunan. dengan keadaan tersebut, perlu diselengarakan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu, efisien dan efektif serta merata dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup. ii. demi cukup jelas. cukup jelas yang dimaksud dengdatang. yang dimaksud dengan strategi penataan ruangyang dimaksud dengan kebijakan penataan ruangbersejarah adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemangku adat dan atau pemerintah karena memiliki nilai sejarahagrotanian. yang dimaksud kawasan megaikanan. cukup jelas cukup jelas cukup jelascukup jelas huruf cukup jelas cukup jelasduce adalahmetode mengurangi penggunaan bahan bahan yang bisa merusak lingkungan. yang dimaksud reuse adalahmetoderecycle adalah metode mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. huruf yang dimaksud sanitasi landfill adalah metode pemusnahan sampah suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas hurufuang terbuka hijau rth)tan produksi terbatas hpt) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih dan dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. hutan produksi terbatas ini padaruf yang dimaksud denganruf yang dimaksud dengan hutan produksi yang dapat dikonversi hpk) kawasan hutan yang dipengaruhinilai atau kurang luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian, dan perkebuving adalah kegiatan menyelam atau berenang dibawah permukaan air dengan tujuan menikmati keindahan bawah laut. snorkeling adalah kegiatan menyelam atau berenang dipermukaan air dengan mengenakan peralatan berupa masker selam dan snorkel. selain itu, penyelam sering mengenakan alat bantu gerak berupa kaki katak (sirip selam) untuk menambah daya dorong pada kaki. dan surfing adalah kegiatan berselancar diatas air yang dilakukan oleh para peselancar sambil menikmati derasnya ombak lauaturan zonasi adalahi. cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan kawasanmeter dari pasang tertinggi arah darat. sempadan pantai ini berfungsi sebagai: pengatur iklim, sumber plasma nutfah, dan benteng wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut. hurufsistem peringatan dini (rontpage road adalah jalur jalan yang dibangun pararel pada jalan arteri primer untuk kecepatan lebih lambmdal adalah analisis mengenai dampak lingkungan. yang dimaksud dengan kajian studi amdal adalahhuruf cukup jelas huruf cukup jelas yang dimaksud dengan geostrategik nasional adalah strategi memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasionalcukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud denganmeliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengalamannya. yang dimaksud dengan ruang milik jalan remaja)yang dimaksud dengpersimpangan tidak sebidang digunakan untuk mengendalikan persimpangan dengan arus yang tinggi atau pada jalan bebas hambatan atau jalan tol. huruf yang dimaksud dengan jalan kolektor primer merupakansuci merupakan suatu tempat dan atau bangunan yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah dan atau tokoh agama sebagai tempat yang dikeramatkan (suci). huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas saluran air bersih, saluran limbah, dan lain la9ajakyang menjadi kewenangan daerah otonom. bupati adalah bupati banggai lau. persekutuan perkumpulolahdalam tahun pajak, atau dalam bagiterdiri atas. pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan hotel. bab pajak restoran bagian kesatu nama dan objeibusen). paragraf cara perkesatu ramasebesar (tiga puluh lima persen), pagelaran kesenian, musik, tarif, dan atau busana sebesar (dua puluh persen): kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar (dua puluh lima persen), pameran (hiburan rakyat) sebesar (sepuluh persen), diskotik, karaoke dan klub malam sebesar (tiga puluh lima persen), sirkus, acrobat dan sulap sebesar (dua puluh lima persen), permainan milyar dan boling sebesar (dua puluh lima persen), pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar (dua puluh lima persen), panti pijat, refleksi, mandi uap spa dan pusat kebugaran fitness center) sebesar dua puluh lima persen), dan pertandingan olahraga sebesar (dua puluh persen). paragrafdalam masa pajakterjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. bab pajak reklame bagian kesaturonndan sejenisnya, reklame kain: reklame melekat stiker, reklame selebaran, reklame lainnya termasuk pemilihannilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan menggunakan rumus yaitu nsr nilai jual objek pajak reklame nor) nilai strategis pajak reklame spr) nor indeks standar harga dan ukuran spr nilai strategis ns) nilai jual objek pajak reklame( nor)sen). paragraf cara peraa. talk, bb.tanah serap (fuller earth), cc.tanah diatom, dd. tanah liat: ee.tawas (alum) ff. tras:,oleh pemerintah dan pemerintah daerah, penyelenggaraan tempat oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, cc. penyelenggaraan tempatoleh rumah ibadah.paling tinggi sebesar (tiga puluh persen). paragraf cara per(dua puluh persen). paragraf cara penghitungan pajakbumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagian kesatu nama dan otsatu persen). paragraf cara perempatpajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian kesatu namaoaldua subjek danparagraf tarif tarif pajak bea perolehan hak atas tanah ditetapkan sebesar (lima persen). paragraf cara perhitungan pajak besaran pokok pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunangian keempatoalwilayah pemungutan pajak yang terutang dipungut wilayah daerah. bab xivkpd, speed, skpd dan skpdkbt diaturxvxx atau std, skpd atau skp, skpd, skpdkbt atau std, skpd atauxsanksi administrasi dalam jangka waktu (lima) tahun saat terulangnya pajak, kepala daerahbarang siapa yang sebagai pemungut atau pemotong pajak melakukan pemungutan atau pemotongan melebihi ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini akan dipidana sebagai ketentuandanmensejahteracukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar rpdan garasi rp. rp. pagar 120x1,5xtempat lain adalah seperti bank dan kantormumarkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar,retribusi jasa umumfrekuensi tingkat kesulitan dan jenis pelayanan. bagian ketigamberianatau menikmatiebagaimana dimaksud padalebih lanjut mengenai tata cara penafsiran volume sampah yang sulit diukurbersihrkir diatas pemberiklasifikasi tempat dan jangka waktu penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum. bagian ketigamberianlokasi, luas, jenis tempat dan fasilitas yang tersedijasajasakendaraan yang diujidiretribusicara keberatan diatur dengan peraturan bupati. bab xv,jek retribusinya mengalamiadaluarsa. tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati. bab xix insentif pemungutan skpd yang melaksana, retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan di. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis adalah polindes dan klinikkesehatan tarif pelayanan rumah sakit umum daerah sarana pelayanan format rm: poo yoh format lam |b. pemeriksaan dokter umum dokter gigi le. pemeriksaan dokter ahli |d. pemeriksaan pengujian kesehatan: untuk pegawai untuk caleg untuk biasa je. general check up: saitama srs00| 'soo| sederhana ekg usa: dimensi pelayanan ugd ja. format rekam medi roma r000l format baru |b. pemeriksaan dokter umum dokter jaga je. pemeriksaan dokter ahli konsul |d. rawat sehari le. visum repertum |f. tindakan darurat menaik non operet: sedang berat tindakan keperawatan: husna tinggi rendah injeksi imunisasi pelayanan gigitan mulut ja. tambal sementara '' ) | |b. open bur, roaming, filing le. pengisian saluran akar |d. dental foto regio le. tambal permanen tambal amalan glasslomomer compositedengan sinar |f. toilet (pyralvex, altstyle, purperill di. 'o ) | spelling irigasi jenis pelayanan jumlah sarana pelayanan ih. bongkar tambalan: bongkar tambalan silikat amalan bongkar gigi palsu bongkar crown li. ekstrasi cabut gigi): gigi susu non injeksi '?!oe gigi susu dengan injeksi gigi tetap anterior gigi tetap posterior | ) komplikasi insist intra oral o ) | li. curetage ik. calling rahang uperculektomi |m. alveolectomi gigi in. extirpasi mucocele: kecil lo. extirpasi pulih: yoo ooh ate a5000| so0001 ta000 besar |p. gingivectomi kuadran la. odontectomy: poo ringan saus berat inter dental miring batirpasi: |eus sedang berat inter mixililari miring frenectomy control miring dry soket heating mukosa mulut jahitan buka heating jantan gigi palsu: noh akrilik lepasan pertama gigi akrilik selanjutnya full ra rb crown bridge porcelain gigi crown bridge akrilik gigi bridge fiber akrilik komposit gigi crown sementara gigi pin retensi unit cetak alginat rahang perawatan rawan inap ja. kelas |b. kelas le. kelas la. icu iccu le. perinatlogi ig. isolasi jenis pelayanan jumlah sarana pelayanan visit dokter ahli ja. kelas |b. kelas le. kelas ja. icu iccu le. perinatlogi isolasi visit dokter umum ja. kelas (b. kelas le. kelas jd. icu iccu le. perinatlogi nip isolasi kelas ib. kelas lc. kelas loo. ja. icusiccu le. perinatlogi a7. ho. isolasi kan ''' ' '' ja. tindakan medik operate: operatif kecil: lost mms kelas kelas vip operatif sedang: ena kelas kelas vip operatif berat: los bagas kelas kelas vip kelas iii kelas los maa vip (b. tindakan medik non operate: lee non operatif sedang non operatif berat jenis pelayanan jumlah sarana pelayanan pelayanan kebidanan ja. persalinan normal: lo. ho. ho) |. persalinan lo. bo. bo) kelas iii kelas kelas vip persalinan oleh dokter umum: |. ho. kelas iii kelas kelas vip persalinanoleh dokter ahi: kelas iii kelas kelas vip |b. persalinan dengan penyulut patologis: kelas iii kelas kelas vip laboratorium |. manual hematologi: lo. bo) hemoglobin leukosit trombosit dihensensial count led erynosit hepatosit |. hematologi analyzer ddr malaria |. waktu pendarahan bt) |. waktu pembekuan ct) urimlisa: lo. ho) urinalisa lengkap protein urine seniman urine pleno test kimia darah: lo. bo) glukosa puasa glukosa sewaktu glukosa jam cholesterol total cholesterol hdl cholesterol ldl slot sept alkali mospat ase bilirubin total bilirubin direct jenis pelayanan jumlah sarana pelayanan total protein albumin reum creation ric acid comb ad. imunologi: lo. ho.) kidal bbs anti hbs phc hiv similis golongan darah ibl anti dengue |. feses rutin: eee perawatan gram pemeriksaan canggih: ekeutosit darah analisa sperma mi. radiologi |. sederhana: lo. bo. ho) thorax uranium extremists atas dan bawah navicula scopula column vertebralis pelvis abdomen polos abdomen posisi dental gigi |. sedang: lo. boh.) survey tulang deli metro tomografi fundus mata panoramik gigi |. canggih: bno ivp oesophagus md lambung follow through cor analisa colon loop cystografi cholecystografi hsg jenis pelayanan jasa jasa jumlah sarana pelayanan jam. fisioterapi 0po0000000 fisioterapi latihan fisik ringan massage traksi difteri hidroterapy manual exercise test fisioterapi infra red elektro terapi ultrasound stimulasi yv.jum loo biaya pengganti pengolahan darah bpp) biaya pengganti pengolahan darah bpp) jika membeli diluar rumah sakit iv. farmasi harga jual apotek obat dan bhp yo, yo, adalah het harga jual apotek obat dan bhp konsinyasi kso adalah harga faktur racikan pembungkus kapsul gas oksigen perjam vi. instalasi gizi oo ja. pelayanan gizi biasa: kelas iii kelas kelas vip komplikasi kelas iii kelas kelas vip je. jasa pelayanan penyediaan makanan: kelas iii kelas kelas vip konsultasi gizi | ) dalam kota maksimal luar kota (per kilo meter) pelayanan mobil jenazah dari rumah pekuburan pelayanan rujukan luwuk pemasaran jenazah: perawatan jenazah penyimpanan jenazah hari pengawetan jenazah autopsi b.tarif pelayanan puskesmas dan jaringannya poliklinik kenangan jenis pelayanan jasa jasa jumlahmaman farm ban jenis pelayanan jasa jasa jumlah untuk melanjutkan sekolah untuk melamar pekerjaan untuk melakukan visum repertum untuk melaksanakan pernikahan calon jebai jenis pelayanan jasa jasa jumlah vagina toilet pemasangan iud pemasangan implant pencabutan iud pencabutan implant suntik papsmear persalinan biasa ditolong dokter umum ditolong dokter ahli induksi persalinan pelayanan pnc pelayanan anc poliklinik gigi dan mulut jenis pelayanan jumlah sarana pelayanangigi pencabutan gigi susu tiap elemen gigi pencabutan gigi susu dengan topikalanapen jenis pelayanan jasa jasa jumlah kompres luka tanpa verbal kompres luka dengan verbal jahit luka dengan luka s d jahitan luka diatas jahitan ditambahkansaint) fiksasi eksternaperlokasi pemakaian oksigen tiap liter menit pemakaian alat pengisap suction) sircumsisi khitanan) exterpasi cuci luka necrotomi)pelayanan jumlah sarana pelayananfinalod hd anti anti hcv hcg planet test reumatoid faktor malaria tes gol. darah tiroid dhf tuberculosis pemakaian ambulance jenis pelayanan jasa jasa jumlah sarana luar kabupaten speed boat (belum termasuk bbm) mil mil milpersamaan kebersihan teorema seram jenis retribusi ket. retribusi |a. pemukiman malah tngeatpemanh mas bangunan rp. perburuan uas bangunan s d rp. perbuatan puas bangunan 5300p perbulan tekanan tingga semi pemanen bangunan tom2 rp. s0oo| perbuatan uas bangunan 570m rp. perbuatan aman tinggal darat pasar pedagangtetap, kiosbesar ' ' ) rp. perbulan pedagangtetap, kios sedang, kecil '' '| rp. perbulan pedaganglostampakios rp: perbulan pedagangkakilima '' ) rp: perbulan apotik, restoran besar gema raman makan aman perbulan termasuk rumah makan arang kec rpr s0) perbulan remantoran pememmtah rp. perbuatan perkantoran swasta rp. perbuatan err rp. s0000 perbuatan ore kes losmen,pengmapankos rp. perbulan gadang rp3 so000| perbuatan empatibuan boss serbuan cekung serbaguna rp. perbulan ter tempat pendidikan gedung serbaguna rp. perbulrkir ditepi jalan umum tingkat kepadatan parkir jenis kendaraan tarif bermotor sedan jeep, mini bus, rp. sekali parkir pick dan sejenisnya areal pertokoan bus, truck dan alat| rp. sekali parkir pembelanjaan besar lainnya sepeda motor rp. sekali parkir kendaraan roda tiga rp. sekali parkir menggunakan parkir tepi sedan jeep, mini bus, rp. bln kendaraan tes lawe truck roda (empat) rp. bln kendaraan truck roda (enam) rp. bln kendaraan alat berat dan sejenisnya. rp. bln kendaraan sepeda motor rp. bln kendaraan sedan jeep, mini bus, rp. sekali parkir pick dan sejenisnya diluar areal bus, truck dan alat besar rp. sekali parkir pertokoan perbelanjaan lainnya kegiatan lainnya sepeda motor rp. sekali parkir kendaraan roda tiga rp. sekali parkisar besarnya jenis pelayanan retribusi ket. bulan li. pasar harian pada wilayah ibukota kabupaten banggai laut pasar baru pasar emperan pelataran rp. pasar tua pasar emperan pelataran rp. pasar mingguan pada wilayah kecamatan dan pedesaan pasar los kios rp. pasar emperan pelataran rp.ngujian kendaraan bermotor besaran jenis pengujian tarif keterangan aansensrn kesal |pengujian kendaraan perlengkapan pengujian: buku uji kendaraan tanda uji segel sepasang pening penggantian buku uji pening penggantian tanda uji rusak hilang pembuatan pemasangan tanda samping baru ganti masa berlaku menumpang uji brenamanpetama mobil, mobil bus, traktor head mobil pick up, mobil penumpang, sengatan berat: mobil barang: s d uji uji uji mobil bus: 9s d seat uji s d seat uji seat keatas uji mobil penumpang uji kereta gandengan tempelan uji penganan jasa non pengujian pendatang kondisi teknis penghapusan: mobil barang per kali mobil bus per kali mobil penumpang per kali kendaraan khusus per kali kereta gandengan tempelan per kali sepeda motor per kali besaran jenis pengujian tarif keterangan retribusi: sepeda motor per kali kendaraan roda empat dan lebih per kali uji emisi sepeda motor per kali tahun uji emisi kendaraan roda empat dan per kali tahun lebih pelayanan perubahan modifikasi perubahan status fungsi kendaraan per kali kendaraan modifikasi kendaraan bermotor per kali kendaraan mutasi kendaraan keluar masuk per kali kendaraanperizinan tertentufisik hasil pekerjaansketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diaturzin mendirikan bangunbesarnystruktur tarif imb digolongkan berdasarkan pada besarnya harga satuan yang ditetapkan sesuai dengan peringkat skala wilayah administratif kabupaten dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat serta pertimbangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.cara perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung yang terhitung berdasarkan perkalian antara luas bangunan, indeks terintegrasi, golongan kondisi bangunan dengan harga satuan. besarnya retribusi prasarana bangunan gedung yang terhitung berdasarkan perkalian antara volume besaran bangunan, indeks terintegrasi, golongan kondisi bangunan dengan harga satuan retribusi. perkalketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada diaturdiukur berdasarkan tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol ditingkat tertenatas pelayanan pemberian izin gangguan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada diaturbadanruangan, lokasi, tingkat gangguan dan jenis usahaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud padambudidayaan ikusaha dan jenis kegiattentu. bab wilayah pemungutan retribusi perizinan tertentumungutan retribusiretribusi yang terutang atau kurang lzin gangguan, retribusi pelayanan izin trayek,perizinan tertentu indeks berdasarkan fungsi klasifikasi bangunan retribusi izin mendirikan bangunan pembangunan rusak rusak jenis prasarana bangunan baru berat sedang konstruksi pagar pembatas penahan pengaman tanggul trap batas kavling persil konstruksi penanda gapura masuk lokasi gerbang konstruksi jalan perkerasan lapangan lapangan olahraga terbuka konstruksi jembatan penghubung box convert konstruksi kolam kolam renang reservoir bawah tanah kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah konstruksi menara menara antenna menara reservoir cerobong barumun amp does aan aga monumentrusak berat rusak ringan jenis kontruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana mendirikan bangunan harga satuan bangunan gedung rp. prasarana bangunan gedung rp. konstruksi pembatas atau unit rp. pengadaan penahan standar konstruksi penanda masuk rp. konstruksi perkerasan atau unit rp. standar konstruksi penghubung rp. konstruksi kolam reservoir unit dan rp. bawah tanah pertumbuhannya konstruksi menara unit dan pertumbuhannya ketinggian rp. ketinggian rp. ketinggian cc. rp. ketinggian keatas rp. konstruksi monumen unit dan rp. pertumbuhannya konstruksi instalasi gardu rp. konstruksi reklame m2 unit rp. papan namaperizinan tertentu perhitungan retribusi prasarana bangunan gedungterintegrasi gedung baru rehabilitasi renovasi rusak sedang luas indeks terintegrasi bangunan gedung meliputi perbaikan penawaran perubahan perluasan pengurangan pelestarian pemugaran rusak berat luas indeks terintegrasi prasarana bangunan gedung pembangunan bangunan pratama luas indeks terintegrasi gedung baru rehabilitasi madya luas indeks terintegrasi utama luas indeks terintegrasi prasarana bangunan gedung pembangunan bangunan |a) rusak sedang volume indeks gedung baru rehabilitasi rusak berat volume indeks retribusi penyediaan formulir pib termasuk pendaftaran pemklasifikasi usaha hotel, restoran, pub, bar, karaoke rp. tahun dan kafe klasifikasi usaha supermarket pasar swalayan rp. tahun klasifikasi usaha tokogangguan pt nv rp. tahun cv ud firma konsesi persekutuan rp. tahun toko rp. tahun kios rp. tahun foto copy rp. tahun tukang jahit rp. tahun tukang gigi emas perak rp. tahun salon rp. tahun penginapan rp. tahun losmen rp. tahun hotel rp. tahun pangkalan bbm rp. tahun klab malam karaoke panti pijat rp. tahun koperasi, kecuali dirikan oleh pemerintah atau rp. tahun pemerintah daerah industri rumah tangga kerajinan rumah tangga rp. tahun rumah makan warung rp. tahun kos kosan rp. tahun meubel pertukangan rp. tahun perbengkelan rp. tahun apotik rp. tahun toko obat rp. tahun laundry rp. tahun depot air minum isi ulang rp. tahun batubara batak rp. tahun pencucian kendaraan bermotor rp. tahun service elektronikrayek tarif retribusi pemberian izin dalam trayek izin trayek baruizin trayek ulang perpanjangan izin:kartu pengawasan angkutan kp) mobil penumpang umum rp. kendaraan bulan mobil bus (seat s.d orang) rp. kendaraan bulan mobil bus (seat s.d orang) rp. kendaraan bulan mobil bus (seat orang) rp. kendaraan bulan tarif retribusi pemberian izin tidak dalam trayek izin operasi kendaraan tahun izin insidentil 1x jalan pulang pergi pj. bupati banggai laut, burhanuddin masulili lampiran viiusaha perikanan besarnya pembudidayaan ikan non ikan |. kolam air tawar (ha) rp. |. kolam air deras per rp. air payau tradisional per (ha) rp. ja. air payau semi intensif per (ha) rp. air payau intensif per (ha) rp. il. ie. rumput laut per (ha) rp. ikan pelagis rp. il. is. ikan demersal rp. |. io. siput mutiara dan sejenisnya per (ha) rp. biak tolak, teripang, jaring jaring dan| rp. sejenisnya pengolahan, penampung dan pemasaran hasil perikanan (o00| ikan hidup kerapu, sunu) rp. l. i2. ikan pelagis rp. ikan demersal rp. lo. ja. ikan hias rp. |. udang rp. gurita rp. rumput laut rp. |. is. penggaraman hasil perikanan rp. |. io. pengasapan hasil perikanan rp. |. pembekuan hasil perikanan cold stroke) rp. pengolahan, penampungan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil ton tahun rp. pertahun sedang ton tahun rp. pertahun besar ton tahun rp. pertahun alat tangkap dan budidaya ikan long line budidaya kerang mutiara rp. pertahun unit |. j2. long line diatas unit rp. purse seine panjang dibawah (200m) rp. purse seine panjang diatas (200m) pole and line rp. pahala1 unit rp. barang apung unit) rp. gil net ukuran dibawah rp. gil net ukuran diatas rp. hand line rp. pancing gurita octopus lig) rp. barang tancap unit) rp. bubu unit) rp. sero dan sejenisnya rp. keramba jaring apung untuk budidaya rp. pertahun ikan unit 3x4m) keramba jaring apung untuk budidaya rp. pertahun kerang mutiara unit 4m) keramba jaring tancap untuk budidaya rp. pertahun ikan unit 3x4m) alat tangkap lainnya (ramah lingkungan) rp. kapal pengangkut ikan dibidang budidaya ikan (lima) sampai dengan (sepuluh) gros ton gt) (lima) samapai dengan (sepuluh) rp. pertahun gros ton gt)ggai lautasas, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatubagian kedua tujuan pemilihan dan pemberhentidandan biaya pemilihan kepala desa. bab iiitindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain berjudi, minum minuman keras yang kadar alkoholnya diatas yo, mabuk mabukan, pengedar atau pemakai obat obatan terlarang (narkotika psikotropika) tindakan kesusilaan, dan tindakan lain yang merugikan kepentingan umum dan masyarakatdesa pada wilayah kabupaten banggai lautdan ketersediaan pns dilingkungan kabupaten banggai laut yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati, pengangkatan dan, pelantikpanitia pengawascara pelaksanaan pemilihan, menetapkan tatajumlah tps disetiap desa disesuaikan dengan jumlah wajib pilih dan kondisi wilayah masing masing desa. ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tps ditetapkan dengan keputusan bupatidan il. tidak pernah menjabatlengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam merupakan dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon kepala desa. persyaratan administrasi bakal calon kepala desaatau puskesmas yang mempunyai dokter. dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada terdapat kekurangan persyaratan maka panitia pemilihan memberikan waktu kepada bakal calon kepala desa paling lama (tiga) hari untuk melengkapi persyaratata cara memberikan suara tps khusus dilakukan pemungutan ulang dan apabila hasilnya tetap sama maka bupati menunjuk penjabat kepala desa sampai pemilihan kepala desa gelombang berikutujuh pelantikanbacaan amanat bupati, pembacaan domemberikansejabatxumum desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga perlu pemilihan kepala desa untuk memimpin pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa setempat warga negara republik indonesia yang telah memenuhi persyarikatan. pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, pemilihan kepala desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa wilayah kabupaten banggai laut. masa jabatan kepala desa (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan,berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. pemilihan dan pemberhentian kepala desa bertujuanmenjamin agar penyelenggaraan pemilihan umum kepala desa berjalan secara demokratis, transparan, jujur dan adil. ii. demi cukup jelas yang dimaksud dengan langsung adalahyang dimaksud dengan umum adalahyang dimaksud dengan bebas adalah setiap warga yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. diyang dimaksud dengan. pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. yang dimaksud dengan jujur adalah panitia harus jujur tidak boleh ada data yang dimanipulasi baik daftar pemilih tetap atau pun hasil perhitungan suara untuk kepentingan umum. yang dimaksud dengan adil adalah peserta pemilu dan pemilih harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi atau pengistimewaan terhadap peserta pemilu dan pemilih tertentahuan bpd kepada kepala desa akan berakhir masa jabatan kepala desa temuannya disampaikan kepada bupati hurufmpat lain adalah kantor kecamatan atau kantor kelursa.dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banggai laut, menimbang bahwa keberadaan perseroan terbatas pt) bank sulawesi tengah cabang banggai laut, sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung kelancaran perputaran perekonomian yang ada kabupaten banggai laut, sehingga perlu melakukan investasi berupa penyertaan modalpt) bankyertaan modal daerah adalah setiap usaha pemerintah kabupaten banggai lautseroan terbatas bank sulawesi tengah yang selanjutnya disebut pt. bank sulteng adalah pt. bank sulteng cabang banggai laut banggai. pendapatan asli daerah adalah selanjutnya disingkat pad, adalah pad kabupaten banggai lambinaan adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelamatan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan. pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh bupati selaku pemegang saham pada pt. bank sulteng cabang banggai laut. bab maksud dan tujuan penyertaan modal penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng, adalah dimaksudkan untuk memperkuat sumber sumber penerimaan daerah, dan mendukung kelancaran perputaran perekonomian daerah. penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng bertujuandan memberikan kontribusi bagi pad. bab iii sumber dan permodalan penyertaan modal pemerintah daerah kepada bank sulteng adaldengansasaran penyertaan modal sasaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng adalah a.untuk menambah investasi pemerintah daerah pada pt. bank sulteng, dan b.untuk pembelian lahan dan pembangunan gedung perkantoran pt. bank sulteng cabang banggai laut banggai. bab besarnya penyertaan modal besarnya penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng pada tahun sampai dengan tahun ditetapkan paling banyak rp. (sepuluh milyar rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam apbd dan dapat pula dianggarkan melalui apbd perubahan setiap tahunnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang apbd dan apbd perubahan. besarnya penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng dilakukan secara bertahap yang didasarkan dengan kemampuan keuangan daerah tahun berkenaan. pelaksanaan penyertaan modal pemerintahpenyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemegang saham pada pt. bank sulteng. bab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank sulteng. dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu sekretaris daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh dppkad. dalam hal pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank sulteng, maka untuk mewakili pemerintah kabupaten, bupati dapat mengusulkan pejabat yang akan duduk sebagai anggota dewan komisaris, jika hal itu memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank sulteng. pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kepada gubernur provinsi sulawesi tengah terhadap pelaksanaan dan hasil penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank sulteng. bab vii pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor oleh pemerintah daerah pada pt. bank sulteng harus dikelola secara profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat kabupaten banggai laut. pengelolaan modal yang disetor oleh pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng sebagaimana dimaksud dalam sepenuhnya menjadi tanggung sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh pt. bank sulteng kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viii penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa terhadap penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarahlembaga hukum yang ditunjuk. jika sengketa menyangkut materi pidana, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. segala biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa penyertaan modal dialokasikan dalam apbd. penyerahan dan penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank sulte(pt) bank sulawesi tengah tahun umum penyelenggaraan fungsi pemerintahuntuk itu daerah diberikan kewenangan untuk mendapatkan sumber keuangan baik yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah bumi). penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah bumi) didalam. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng dimaksudkan untuk memperkuat lembaga keuangan pemerintah daerah kabupaten banggai laut pada pt. bank sulteng dan mendukung kelancaran perputaran ekonomi daerah, sedangkan tujuan penyertaan modal adalahmemberikan kontribusi bagi pad. selanjutnya mengenai sasaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng adalah untuk menambah investasi pemerintah daerah pada pt. bank sulteng, penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng yang diatur dalam peraturan daerah ini berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun yakni mulai tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran dengan besarnya modal sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah). penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng tersebut diatas akan ditetapkan dengan peraturan daerah tentang apbd atau apbd perubahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran dan dibahas secara bersama antara bupati dan dprd. dalam pelaksanaan penyerahan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulteng ditetapkan dengan keputusan bupati. melalui peraturan daerah ini diharapkan bahwa dengan adanya penyertaan modal pemerintah daerah, diharapkan bahwa pengelolaan dana penyertaan modal dapat dilakukan dengan efisien, transparpokok pokok pengelolaan keuangan daerah adalah pedoman dasar mengenai pengelolaan keuangan daerah kabupatengkat lpa siapa adalah selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahbertugas melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada sekretaris daerah berpid kepala skpd selaku ppid sebagaimana dimaksud dalam huruf berbadan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asetppkadpk sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah. bagian keenam pejabat kpapptprovinsi, pemerintahkabupaten kotavinsi, pemerintah kabupaten kota lainnyaianggarkan pada dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daeraha pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antara pemerintah kabupaten kota lainnya dengss. penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, xxpemerintah kabupaten kotaan pemerintah kabupaten kota lainnyawc,wa. ppid menyampaikan rka skpd dan rka ppid kepada tapi untuk dibahas lebih lanjutaulawesi tengah tapi melakukan verifikasi rancangan dpa skpd bersama dan ppid selaku pengguna anggaran pengguna barang. paragrafbupati. pergeseran anggaran untuk skpd utd yang menerapkan ppk blue diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat penggunaan sal tahun sebelumnya dalam perubahan apbd sal'(kuda)(1l)aturvebertanggungjawabw sdan,c, surat ketetapan retribusi (. bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada dilengkapi denganc.bupati kepada menteri dalam negeri paling lambat (tigxiv pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah baaaketatausahaan keuangan daerah. sistem dan prosedur ketatausahketatausah, desember bupati banggai laut, ttd benny bukan diundangkan banggai pada tanggal, desember sekretaris daerah kepala bagian hukum dan kabupaten banggai laut, kab. banggai laut ttd adiguna minang, nip.laut nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah laut dalam rangka tertib administrasi serta mendapat kepastian hukum gunaministrasi umum adalah asisten administrasi umum sekretariat daerah kabupaten banggai laut. dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupatenabupaten banggaij . penghapusan, pemindahtanganan, il. pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, danbangsaisiensi: akuntabilitas, dan kepastian nilayetujui usul pemanfaatan barang milik daerah, menetapkan formula besaran tarif sewa barang milik daerah,,daerah atas barang milik daerah, oo.bupatienilai penafsirdaerah barang milik daerah sima bmd), menetapkan kebijakan pengaman, pembantu pengelola barang yang terdiri dari: asisten administrasi umum (koordinator)skpd selakudan rencana kebutuhan pemeliharaan barang skpdbupatimilikan guna serah atau bangunaoo.daerah,melaksanakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah,bupati, menetapkan tim pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan, menetapkan tim pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan, aacc. menetapkan pejabat penyimpan barang dan pengurus barang, dd. menetapkan tim sensus barang milik daerah dalam rangka pemutakhiran data barang milik daerah, ee. menyimpan bukti kepemilikan barang milik daerah, ff. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan sensus barang daerah, ggbidang aset daerahj ilooguna barang,, aabb.melaksanakan inventarisasi dan sensus barang milik daerah dengan melibatkan skpd, cc, ddyang membidangi pertanahan, menyiapkan dan menyampaikan usul penetapan bukti kepemilikan tanahj il.dan mengajukan kbd dan rapidcc.j .,, oo. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah,cc,,kbd dan rkpbmd yang digunakan untuk penyusunan rancangan apbd. penyusunan kbd dan rkpbmdbupati. ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam menyusun rencana kebutuhan barang skpd dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang skpd sebagaimana dimaksud dalam kepala skpd menghimpun usulan yang diajukan oleh kepala unit kerja dibawahnya. kepala skpd menyampaikan usul rencana kebutuhan barang skpd dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang skpddan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.bupati. hasil pengadaan harus dilaporkan kepada bupati melalui pengelola barang. setiap akhir tahun anggaran bupati membuat daftar hasil pengadaan. daftar hasil pengadaanidang asetkedalam gudang atau tempat penyimpananlain. kepala bidang asetbupatibupati. penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam berita acara serah terima. penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam berita acara serah terima disertai dengan dokumen kepemilikan penguasaan bangsa. konsep berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh pihak penerimabarang. konsep berita acara serah terimabupaticc.bupatibarang menyampaikan usul penyerahan barang milik daerah kepada bupatibupati, apabila usul penyerahanan barang milik daerah kepada bupati,bupati dapat menetapkan, cc. pemindahtanganan barang milik daerah. bab v pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah gunabupati atas usulan pengelola barang. berdasarkan keputusan bupatibupati berdasarkan hasil kajian tim pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf cc. apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf disetujui bupati menetapkan keputusan bupati tentang persetujuan atas penyewabarangcc.huruf disetujui bupati, pengelola barang menetapkan keputusan tentang persetujuan atas penyewaan barang milik daerah, berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada hurufangka huruf dan angka hurufsewakan, cc. jangka waktu sewa menyewa, besaran sewa, hak dan kewajiban masing masingmilik daerah, berdasarkan keputusan bupati pengguna barang mengajukan usul kepada pengelola barang,bupati,angka dan huruf angk menjadi objek, hak dan kewajiban masing masingpihak, persyaratan lain yang dianggap perlu. bagian keenam bgs dan bsg bgs dan bsg barang, tanah dan atau bangunan milik. bgs dan bsg barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut mitra bangun guna serah bgs dan bsggs dan bsg paling lama (tiga d7 puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang, cc. mitra bgs dan bsgbgs dan bsg harus mendapat persetujuan bupati pengelola barang sesuai kewenangannya, selama jangka waktu pengoperasian, mitra bgs dan bsgbgs dan bsg wajib memelihara objek bgs bsg, dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bgs dan bsggs dan bsggs, mitra bangun guna serah bgssg mitra bsg harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada bupatibgs atau bsggs dan bsg sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikutgs atau bsgbgs atau bsgbgs atau bsg dengan membuat surat perjanjian kerjasama bgs atau bsg, dalam hal bgs atau bsggs atau bsggs atau bsggs atau bsgsekurang kurangnya memuat pihak pihak yang terikat dalam perjanjian, objek bgs atau bsg, jangka waktu bgs atau bsga.abupaten banggai lauskpd yang membidangi aset daerah, skpd yang membidangi pertanahan,bupati.pmdskpd yang membidangi aset daerah setiap semester. kepala skpd yang membidangi aset daerahbarang milik daerah, atau cc. pemindahtanganan barang milikbagaimana dimaksud dalamab pemindahtanganan bentuk bentuk pemindahtanganan barang milik daerah, meliputi penjualan, tukar menukar, hibah:berlebih, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah atas nama bupati, harga penjualan,aset. hasil penafsiran nilai tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatibupati, cc.bupatilepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud huruf bupati mengajukan usul pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugidalam, j bupati atau wakil bupati tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pegawai negeri sipil, pimpinan anggota dprd, cc. pihak lain. pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi syaratlam dan dengan urutan prioritas sebagaiberikut,bupati.. pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pengelola barang atas nama bupati. tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagaiberikut bupati atau wakil bupati yang telah berakhir jabatannya mengajukan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas kepada bupatibupatibupati menetapkan keputusan bupati tentang persetujuan atas penjualan kendaraan peroranganukan serah terima kendaraan perorangan dinas kepada bupati atau wakil bupatibupatijualan kendaraan operasionaloleh,, cc. kendaraan dinas dimaksud masih tetap milik pemerintah daerah dan tidak boleh dipindahtangankan,yang membidangi aset daerah sebagai pembantu pengelolyang membidangi aset daerah dapat dibantu kepala satuan polisi pamong praja kabupaten banggai lautyang membidangi ase rumah dinas daerah golongan iii, dengansyarat tidak sedang dalam sengketa, dan telah berumur (sepuluh) tahun ataulebih,bupatibupati pegawai negeri sipil, dengan syarat sipil, dengan syaratbupati wakil bupati, dengan syarat masih berhak menerima tunjangan pensiubupati wakil bupatizbupatibupatibupatiusul penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf bupati mengajukan usul penjualjualan barang milik daerah,, pemerintah provinsi,huruf adalah sebagai berikut, ekonomis,hurufdimaksud hurufselain tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud hurufta(l)bupati, cc.bupati, cc.berikut pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah kepada bupatibupatibupati, cc. apabila usul penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf disetujui, bupatibupati menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dan keputusan bupati tentang barang milik daerah yang disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah, berdasarkan peraturan daerah dan keputusan bupati, ataunbupatibupati, cc.bupati sebagaimana dimaksud pada,bupatighapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud hurufangka danskpd yang membidangi aseusul pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf disetujui, bupati menetapkan keputusan bupati,rang. bab xingkat (satu) daerah barang milik daerahbupatibupatiivbupati banggai laut, benny bukan diundangkan banggai pada tanggal sekretaris daerah kabupaten banggai laut,, sarana:dan ir. pasar umum dan lapangan parkir umum. huruf cukup jelas cukup milik daerah yang sudah tidak dibutuhkan lagi untuk kepentingan unit kerja. cukup jelas (satu) cukup jelas (dua) penjualan kendaraan operasional dinas roda (dua) dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat (lima) tahun, dan untuk operasional dinas roda (empat)(satu) cukup jelas (dua) cukup jelas (tiga) yang dimaksud pihak lain adalah mantan pejabat negara dan telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama tahun atau lebih secara berturut turut terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pejabat negara samapai dengan bertambahan lembaran daerah kabupaten banggai laut nomor |
ikon bupati sukabumi provinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten sukabumi nomor tahun tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukabumbangunan gedung lebih dari satu fungsi, dan,hasiah,tingkat resikozonasi gempa, lokasi,, meliputi: bangunan gedung bertingkat tinggi, bangunan gedung bertingkat sedang,dan bangunan gedung bertingkat rendah. kepemilikan,pada saat mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan. penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh bupati melalui penerbitan imbharus memperoleh persetujuan dan penetapan oleh pemerintahmeliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan,dan persyaratan keandalan bangunan gedung. pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan sanksi administrasimbongkaran bangunan gedungketerangan status tanah lainnya yang sahpemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung. bangunan gedung yangdan atau rtl,tata ruasurat keterangan rencana,selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam surat keterangan rencana tata ruang dapat juga dicantumkan ketentuan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutannghentian sementara sampai diperolehnya imb. pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki imb sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran gedung atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari opd yang membidangi bangunan gedungopd yang membidangi perizinan. pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh opd yang membidangi bangunan gedung. paragrafdr daerah, rdr dan atau rtl. pemerintah daerah wajib memberikan informasi mengenai rencana tata ruangsungai. bangunan gedung yang dibangun: diatas prasarana dan sarana umum, dibawah prasarana dan sarana umum, dipemilik bangunan gedung daerahmengenai kepadatan dan ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerahmengenai kdb sebagaimana dimaksud pada diatur dalam. ketentuan mengenai klb sebagaimana dimaksud pada diatur dalam rdrmengenai kdh sebagaimana dimaksud pada diatur dalam rdrdalam rdrmengenai besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam rdr dan atau rtldibawah permukaan tanah (bestenlebih lanjut mengenai besarnya jarak antar bangunan dan jarak antara jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada diatur dalam rdr dan atau rtl. dalam hal rdr dan atau rtl belum ditetapkan maka ketentuan kdb sebagaimana dimaksud dalam klb sebagaimana dimaksud dalam kdh sebagaimana dimaksud dalam jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam dan jarak antar bangunan dan jarak antara jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud dalam,masyarakat. penetapan kaidah arsitektur tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjukat adat bersangkutan. atap dan dinding bangunan gedung harus dibuat dari kontruksi dan bahan yang amann ruang bangunan gedung atau bagiparagraf pengendalian dampak lingkungan setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan bangkitkan tarikan lalu lintas wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan amdal) dan analisa dampak lalu lintas andalan). setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan ukl) dan upaya pemantauan lingkungan upl). usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan ukl) dan upaya pemantauan lingkungan upl) wajib membuatwajib ukl upl dan atau amdal wajib memiliki izin lingku). persyaratan kemampuan gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dengan peraturan daerahru yang berlaku dan atau standar teknis lainnya.cc. sanitasi, dan penggunaan bahan bangunanbarutandar terbaru dan atau standarrbaru dan atau standar teknis terkaitterbaru dan atau standar teknis terkait. sistem penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud dalam harus standar terbar yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkunganterbaru dan atau standaribangunan sebagaimana dimaksud pada harus:teknisterbaru dan atau standar, dan mempertimbangkan pendapat tag dan pendapat masyarakat.angunan gedungdan atau standar teknis terkait. mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, dan mempertimbangkan pendapat tag dan masyarakat. bagian keempatkearifan lokal dan penamaan diatur dengan peraturan bupati. bagian kelima bangunan gedung semi permanen dan bangun(l)gempa bumi kawasan rawan tsunami, dan kawasan abrasi,terkaitketentuan lebih lanjuterdasarkan pembayaran retribusi imb sebagaimana dimaksud pada bupati menerbitkan imb. retribusi imb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerahontruksi paragraf pelaksanaan kontruksi pelaksanaan konlaksanatruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan kontruksi meliputi kegiatan pelaksanaan kontruksi lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerjatruksi. kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan kontruksitruksi pelaksanaan kontruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas pelaksanaan konota adalah informasi tentang persyaratan bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu. jasa pengawasan atau manajemen kontruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis kontruksi bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kontrak. pemerintah daerah melalui opd yang membidangipemerintah daerah tidak mempunyaiopd yang membidangiketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan slf bangunan gedung diatur dengan peraturan bupati. paragraf pendataan bangunan gedung pemerintah daerahyang telah ada. khusus pendataan bangunan gedung barusetelahnghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan slf, penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan slf, dan dikenakan sanksi denda administrasi yang besarnya (satu per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutadengan ketentuan: pembatasan kegiatan pembangunan, dikenakan pembekuan slfsesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan slf sebagaimana dimaksud padaopd yang membidangi bangunan berdasarkan kebutuhan nyata.opdsi penyelenggaraan rekonstruksi bangunan gedung, danopd yang membidangi perizinan dan ataudilokasi bencana, dengan difasilitasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerahengan peraturan bupati. bab tim ahli bangunan gedung tag dibentuk dan ditetapkan oleh bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, pembiayaan, tugas dan fungsi tag diatur dengan peraturan bupatisperpbab peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung bagian kesatu umum peran masyarakat dalam penyelenggaran bangunan gedung meliputopd yang membidangiopd yang membidangi keamanan dan ketertiban,danpenyusunamasyarakatagian keempat peran masyarakat paragraf. b.pemberian masukan kepada pemerintah daerah dalam rencana pembangunan bangunan gedung, danperan masyarakat dalam proses pelaksanaan kontruksi peran masyarakat dalam pelaksanaan konmanfaatan bangunan gedung. paragraf peran masyarakat dalam pelestari,sngajdan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan bangunan gedung. bab vii pembinatata cara pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana pada diatur dengan peraturan bupati. kebijakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalamidalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada harusiatur dengan peraturan bupati.yelenggaraanbangunan gedung,kewajiban dan larangan dalam peraturan daerah ini, dipidana berdasarkanefisien tapak basemen yang selanjutnya disingkat ktbketerangan rencana tataberdasarkan rtrw, rdr dan atau rtlrencana investasi, ketentuan pengendalian rencanamasyarakatmulai,bangunan panggung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjar, menimbang bahwa agar pertumbuhan bangunan yang sangat pesat kabupaten banjar dapat dikendalikan sesuai dengan tata ruang dan tata kelola lingkunganwilayah kabupaten banjarpanggmberian izin mendirikan bangunan, peraturan menteri dalam negeringunan panggung yangmbongkaran bangunan panggung yang mempunyai dampak negatif terhadap daerah tangkapan air dan bermengenai tata cara pembongkaran bangunan panggung mengikuti pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku. bagian keenam hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan panggung dalam penyelenggaraan bangunan panggung, pemilik bangunan panggung mempunyai hak: mendapatkan pengesahan dari pemerintah dearah atas rencana teknis bangunan panggung yang telah memenuhi persyaratan, melaksanakan pembangunan bangunan panggpanggpanggung, pemilik bangunan panggung mempunyai kewajiban menyediakan rencana teknis bangunan panggung dengan dilengkapi gambar,panggung sesuai denganpemerintah daerah atas perubahan rencana teknis bangunan panggung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan. dalam penyelenggaraan bangunan panggung, pemilik dan pengguna bangunan panggung mempunyai hak mengetahui tatacara proses penyelenggaraan bangunan panggpanggung, mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan panggung yang layak fungsi, mendapatkan keterangan tentang bangunan panggung dan atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan. dalam penyelenggaraan bangunan panggung, pemilik dan pengguna bangunan panggung mempunyai kewajiban: memanfaatkan bangunan panggung sesuai dengan fungsinya. memelihara dan atau merawat bangunan panggung secara berkala. melengkapi pedoman petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan panggung, melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan panggung, memperbaiki bangunan panggung yang telah ditetapkan tidak layak fungsi, membongkar bangunan panggung yang telah ditetapkan tidak layapembinaan dan pengawasan bagian kesatu umum pembinaan penyelenggaraan bangunan panggung dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasanpanggung. pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap peraturan daerah ini dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah daerah tangkapan air. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati melalui pejabat yang ditunjuk melalui pemantauan dan pengendalian penerbitan imb panggung dan sertifikasi kelayakan fungsi bangunan panggung, serta surat persetujuan dan penerapan pembongkaran bangunan panggpanggungmbatasan kegiatan pembangunan,r fungsi bangunan panggungpenyelenggara bangunan panggungmbatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam hurufsertifikat layak fungsi bangunan panggung atausertifikat layak fungsi bangunan panggung, pemilik dan atau pengguna tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab viii ketentuan lain lain untuk kawasan kawasan daerah tangkapan air, ditetapkan oleh bupati berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang telah adaberada didaerah resapan air, yang telah ada sebelum peraturan daerahdaerah inigunan panggung umum kabupaten banjar perlu menjamin penyediaan daerah tangkapan air secara berkelanjutan sebagai pencegahan atau meminimalisir dampak negatif yang lebih besar dari pesatnya pembangunan bangunan gedung rumah kabupaten banjar dalam memberikan perlindungan dari bahaya banjir dan sebagainya. seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan kabupaten banjar saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan bangunan gedung rumah semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan gedung rumah dan bangunan lainnya. dalam rangka tertib pelaksanaan pembangunan dan mensinergikan antara ketersediaan lahan dan tata ruang kabupaten banjar dengan kebutuhan perumahan yang diperlukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan tata kelola lingkungan diperlukan adanya regulasi daerah berupa peraturan daerah yang dikhususkan untuk memberikan landasan hukum penerapan bangunan panggung kabupaten banjar. dalam rangka memelihara, mencegah, dan mempertahankan dari berbagai dampak dan bencana akibat berubahnya daerah resapan air menjadi gedung dan perumahan, perlu perlindungan daerah bagi daerah tangkapan air secara berkelanjutan. dalam upaya mewujudkan dan menjamin tersedianya daerah tangkapan air berkelanjutan, mewujudkan keseimbangan ekologis, serta mencegah berbagai bahaya dampak dari perubahan daerah tangkapan air menjadi gedung dan perumahan. peraturan daerah ini mengatur tentang bangunan panggung yang diharapkan akan meminimalisir berkurangnya lahan basah sebagai daerah tangkapan air. dengan sasaran yang akan diwujudkan yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mempunyai keandalan teknis. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud bahaya lebih besar adalah bahaya yang berasal dari binatang buas dan liar serta bencana alam. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengaturan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ada dalam peraturan daerah bangunan gedung berlaku juga dalam persyaratan mendirikan bangunan panggung, kecuali telah diatur berbeda dalam peraturan daerah ini. cukup jelas cukup jelas peraturan daerah kabupaten banjar tentang retribusi perizinan tertentu telah mengatur tentang retribusi imb. cukup jelas yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum. cukup jelas cukup jelasarsitektur bangunan adat adalah arsitektur rumah adat yang disebut arsitektur rumah banpangg. bangunan panggung adalah wujud fisik hasil konstruksi berupa gedung atau rumahngunan gedung tertentu adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan gedung rumahpanggungbanjapanggung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. permohonan imb panggung adalah permohonan yang dilakukan pemilik gedung rumah kepada bupati untuk mendapatkan imb panggung. rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat rtrw kabupaten banjar adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten banjar yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. lingkungan bangunan panggung adalah lingkungan disekitar bangunan panggung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan panggung baik dari segi sosial, budayainternasional nasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan panggung. penyelenggaraan bangunan panggpanggung. penyelenggara bangunan panggung adalah pemilik gedung bangunan panggung, penyedia jasa konstruksi gedung bangunan panggung dan pengguna gedung bangunan panggung. pemilik bangunan pangg bangunan panggu, koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat kdb adalah koefisien perbandingan luas lantai dasar bangunan gedung dengan persil kavling, pengguna bangunan panggung adalah pemilik gedung bangunan panggung dan atau bukan pemilik gedung bangunan panggung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik gedung bangunan panggung, yang menggunakan dan atau mengelola gedung bangunan panggung atau bagian gedung bangunan panggung sesuai dengan fungsi yang ditetapkantau catchment area adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalihkannya melalui satu outlet atau tempat atau peruntukan tertentupanggung dan upaya penegakan hukum. bab asas, dan tujuan pengaturan bangunan panggung didasarkan pada asas keseimbangan, keselamatan, keserasian penataan ruang dan lingkungan, serta keindahan. tujuan pengaturyang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mempunyai keandalan teknis. bab iii fungsi bangunan panggung fungsi bangunan panggung untuk menjaga daerah tangkapan air, mencegah banjir dan bahaya yang lebih besar. fungsi bangunan panggung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan untuk mempertahankan daerah tangkapan air, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan panggungnya. fungsi bangunan panggbangunan panggung sebagaimana dimaksud pada dapat memiliki lebih dari satu fungsi. bab persyaratanizinan semua kegiatan mendirikan bangunan diwilayah lahan basah yang diperuntukan sebagai daerah tangkapan air harusizin sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi perizinan tertentu. penentuan daerah tangkapan air yang harus menggunakan bangunan panggung ditentukan oleh peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan daerah rtrw kabupaten banjar. bagian ketiga persyaratan administrasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam meliputipanggung, menyertakan gambar bangunan lengkap dengan pondasi panggung, memenuhi persyaratan administrasi mendirikan bangunan. setiap orang dapat memiliki bangunan panggung atau bagian bangunan panggung,empatencana umum tata ruang kabupaten rencana detail tata ruang kabupatenberwenangberwenangabupaten, atau diketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan panggung diatur dengan peraturan bupati. setiap bangunan panggung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan yang ditentukan. kdb ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan resapan air,nya apabila tidak ditentukan lain, ditentukan kdb maksimum (enam puluh persen). bagian kelima persyaratan arsitektur bangunan panggung persyaratan arsitektur bangunan panggung meliputi persyaratan penampilan bangunan panggung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan panggpanggung sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur bangunan adatpanggung, dan arsitektur bangunan adat dan keandalan bangunan panggung. persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan panggpanggung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. bagian keenamsetiap (lima) tahupanggung, dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi dan lingkungan bangunan panggung termasuk ekologi dan kualitas visual. bagian ketujuh konstruksi bangunan bentuk bangunan panggung dapat berupa konstruksi beton dan atau konstruksi kayu., kecuali bangunan tradisional yang diatur khusus dalam peraturan bupati tekniskpd yang berwenbanjir dan berkurangnya daerah tangkapan air. bab penyelenggaraan bangunan panggung bagian kesatu umum penyelenggaraan bangunan panggung meliputi: pembangunan pemanfaatan pelestarian pembongkaran dan hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan panggung. penyelenggara bangunan panggung terdiri atas pemilik, pengguna dan penyedia jasa konstruksi bangunan panggung. penyelenggara bangunan panggung sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan bangunan panggung sebagaimana dimaksud dalam bab iv. bagian kedua pembangunan pembangunan bangunan panggung dilakukan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan. pembangunan bangunan panggung dapat dilakukan tanah milik sendiri maupun tanah milik pihak lain. pembangunan bangunan panggpanggung. bagian ketiga pemanfaatan pemanfaatan bangunan panggung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan panggung setelah bangunan panggung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan layak fungsi. bangunan panggung dinyatakan memenuhi persyaratan layak fungsi setelah memenuhi persyaratan teknis pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan panggung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan layapanggpanggung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya wajib dilindungi dan dilestarikan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan bangunan pangg. pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan panggpanggung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan melanggarpanggung dapat dibongkar apabila: tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki, tidak menggunakan pondasi bangunan panggung dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan panggung dan atau lingkungannya, tidak memiliki imb. |
nn pan ani, menimbang bahwa salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berhati diri, mandiri dan produktif adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakatnydaerah kabupaten banjardaerah, maka perlu adanya pengaturan terhadap penyediaan perumahan melaluiatau rumah mewah dan ekologisrasarana, sarana dan utilitas umum perumahan meliputi dan utilitas umum perumahan. perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis. perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari dinas perumahan dan permukiman selaku skpd teknis. setiap orang dapat menjual kavling tanah dengan ketentuanorang perseorangan badan hukum tersebut. penjualan kavling tanah dengan tujuan fungsi lain, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. pembangunan perumahan dilakukan oleh setiap orangrumah sebagaimana dimaksud pada hurufnyediaan akses sebagaimana pada harus sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan atau sesuai kajian analisis dampak lalu lintas serta peraturan perundang undangan lainnya,tentuan perizinan dan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. pemanfaatan perumahan dipengendalian perumahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk: perizinan, penertiban, dan atau penataan. bab persyaratan pembangunan perumahan setiap pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan ekologis. bagian kesatu persyaratan administratif persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam hurufgian kedua persyaratan teknis pembangunan perumahan. paragrafngan jaringan jalan umum dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan rencana penyediaan tanah dan analisis mengenai dampak lalu lintas dan lingkunganadalah lokasi yang mempunyaiparagraf persyaratan proporsi penyediaan lahan dan kepadatan huniandengan perbandingan jumlah rumah25y6, serta lahan untuk sarana sebesar 5y6: untuk lahan perumahan dengan luas antara ha, luas lahan efektif untuk kopling maksimal sebesar yo,serta lahan untuk sarana sebesar dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orhanya membangun rumah menengah, setiap orapabila pelaku pembangunan perumahan tidak dapat membangun rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada dan pelaku pembangunan perumahan dapat membangun rumah susun umum yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun rumah sederhana. pelaku pembangunan rumah susun komersial wajibmembangun sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan luar hamparan perumahan atau kawasan rumah susun komersial namun tetap dalam satu daerah. rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari rumah susun hunian dan campuran. perencanaan dan pembangunan perumahan rumah susun dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan wajib diajukan dan dilakukan oleh setiap orang yang sama dan atau dengan ikatan kerjasama. pembangunan rumah sederhana atau rumah susun umum sebagai perwujudan hunian berimbang diberikan waktu (satu) tahun sejak selesainya pembangunan rumah menengah atau rumah mewah yang dibangun.paragrafbertemu dengan jalan lingkungansetiap orang yang menambah jumlah kavling untuk keperluan tertentu, maka wajib menyatukan luas kavling. membangun merehabilitasi rumah dalam kavling sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melampirkan bukti pembelian. paragrafparagrafsetiap kavling agar menyediakan minimal satu tanaman peneduh. setiap pelaku pembangunan perumahan wajibparagraf persyaratan prasarana lingkunganketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembuatan drainase diatur dalam peraturan bupati. dalam lingkungan perumahan harus disediakan jaringan saluran pembuangan air limbah. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis jaringan saluran pembuangan air lambang diatur dalam peraturan bupati. pengembang perumahan wajib menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dengan sisistem pengangkutan sampah dari tps tpa dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian kesepakatan dengan pemerintah daerah melalui skpd terkait. dalam hal keterbatasan lahanparagraferketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. paragraf persyaratan utilitas persyaratan utilitas lingkungan perumahan meliputi penerangan jalan. jaringan air bersih cc.. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan utilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga persyaratan ekologisdokumen lingkungmukim dan sesuai dengan rencana tata ruang. pembangunan kawasan permukiman terdiri atas pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan, serta pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaat:rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab viibab vi pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai daerahuntuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman sebagaimana yang dimaksud pada harus mempertimbangkan keberadaan dan kesinambungan lahan pertanian dalam rangka ketersediaan pangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan rencana tata ruang wilayah. bab rumah susun bagian kesatu kebijakan rumah susun kebijakab.meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan, d.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan rumah susun. ketentuan mengenai pembinaan rumah susun diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua perencanab.luas lahan minimal untuk pembangunan rumah susun paling sedikit (lima ribu meter persegi) dan luasan minimum satuan rumah susun paling sedikit (dua puluh dua meter persegi) untuk rumah susun umum dan atau disesuaikan dengan ketentuan luas minimum satuan rumah susun tipe studioketentuan yang terkait dengan perencanaan pembangunan rumah susun mengikuti ketentuan yang sudah ada dan ketentuan yang berlaku. bagian ketiga jenis rumah susun jenis rumah susun terdiri atas rumah susun umum rumah susun khusus cc. rumah susun negara, dan rumah susun komersial. penentuan jenis rumah susun sebagaimana dimaksud pada harus sudah diisyaratkan pada saat mengajukan imb. bagian keempat persyaratan pembangunan rumah susun persyaratan pembangunan rumah susun meliputi: persyaratan administratif, persyaratan teknis persyaratan ekologis. paragraf persyaratan administratif persyaratan administratif yang dipenuhi dalam pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: status hak atas tanah, imb, dan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganlima pembangunan rumah susun paragraf pada kabupaten yang sam sebaga dan dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupatiberikut: izin prinsip lokasi, sertifikat hak atas tanah, cc.setiap pelaku pembangunan rumah susun wajib memiliki sertifikat laik fungsi dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. untuk mendapatkandasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pelaku pembangunan. penerbitan sertifikat laik fungsi dilakukan oleh skpd teknis yang menangani bangunantata cara penerbitan sertifikat laik fungsi lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati. bagian keenamdan peraturan tentang bangunan gedung. bagian ketujuh penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan paragraf, atau sesuai kesepakatan dan harus didaftarkan pada papersparagraf pemilikan satuan rumah susun rumah susun dapat dimiliki oleh orang perorangan dan atau badan hukum.banjarparagrafsetiap orang yang menempati, menghuni, atau memiliki satupun wajib memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya. pemanfaatan rumah susun dan satupun didasarkan pada fungsinya sebagai rumah susun hunian, rumah susun bukan hunian dan rumah susun campuran. penentuan pemanfaatan rumah susun dan satupun sebagaimana dimaksud pada danbupati atau pejabat yang ditunjuk. pemanfaatan rumah susun dapat berubah dari fungsi huniantata ruang wilayutilitas perumahan dan permukiman daerah: peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor permen m tentang acuan pengelolaan lingkungan perumahan tapakabupaten banjar nomor tahun tentang kebersihan lingkungdelapansembilan ketentuan sewa dan kepemilikan satupun ketentuan mengenai tata cara pemberian kemudahan kepemilikan dan penyewaan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh penghunian rumah susun paragraf umumbupati atau pejabat yang ditunjuk. pelakuparagraf perhimpunan penghuniparagraf hak dan kewajiban penghuni rumah susun sewa setiap penghuni rumah susun sewa mempunyai hak dan kewajiban. ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban serta tata tertib bagi penghuni rumah susun sewa diatur dalam peraturan bupati. paragraf larangan penghuni rumah susun sewa penghunimenggunakan unit hunian sebagai tempat usaha gudang:ac, online ring, radioga. merubah bentuk bangunan seperti memacu,gian kesebelas pengelolaan rumah susun paragrafbadan hukum sebagaimana dimaksud pada mendapatkan izin usaha dari bupati. paragraf pengelolaan rumah susun sewa pengelolaan rumah susun sewa meliputi: pemanfaatan bangunan rumah susun sewa yang mencakupdaerah, penghapusan dan pengembangan bangunan rumah susun sewa, pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun sewa. pemeliharaan rumah susun sewa merupakan kegiatan menjaga keandalan bangunan rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum agar rumah susun tetap laik fungsi. pemeliharaan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh badan pengelola yang melakukan pengelolaan bangunan rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. badan pengelola sebagaimana dimaksud pada harus berbadan hukum dan mendapatkan izin usaha dari bupati. sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan rumah susun sewa diperoleh dari uang jaminan, tarif sewa satupun semah susun sebelas pembinaan dan pengawasan paragraf pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan rumah susun (1l) pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rumah susun sewa. pembinaukan melalui monitoring, evaluasi, dan tindakan turun tangan dalam pengelolaan rumah susun sewa serta pengendalian tarif sewa. dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun sewa, sebelum dilakukan serah terima aset kelola sementara kepada penerima aset kelola sementara, bangunan rumah susun sewa didaftarkan sebagai barang milik negara oleh kuasa pengguna barang milik negara. pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh penerima aset kelola sementara kepada badan pengelola dan penghuni untuk mewujudkan tujuan dan kelompok sasaran pengelolaan rumah susun semah susun sebadan pengelola. apabila peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada tidak mendapat tanggapan, maka penghuni dapat melaporkan kepada penerima aset kelola sementara. paragrafapat dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis. pembentukan unit pelaksana teknis rumah susun sewa ditetapkan dengan peraturan bupati dan berada dibawah skpd perumahan dan permukiman kabupaten banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku. sebelum terbentuknya unit pelaksana teknis, maka pengelolaan sementara dilakukan oleh instansi atau satuan kerja yang menerima rumah susun sewa melalui penyerahan aset kelola sementara. penyerahan aset kelola sementara rumah susun umum sewa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sejak (tiga) bulan sebelum bangunan rumah susun sewa selesai. unit pelaksana teknis wajib membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada pemilik. bagian ketigabelasrumah susun sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh bupatikepentingan pemilik atau penghuni sebagaimana dimaksud pada meliputi penyediaan hunian sementara pada masa pembongkaran, penataan, dan pembangunan serta memberikan jaminan pemukiman kembali setelah selesai pembangunan kembali. kepentingan pemilik atau penghuni sebagaimana dimaksud pada dilindungi oleh pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatihalsewa dan rumah susun khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum milik dan rumah susun komersialelaku pembangunan dangian keempatbelasrumah susun sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian kelimabelas pengawasan pengawasan penyelenggaraan dan pembangunan rumah susun terhadap persyaratan teknis,bangunan. bab rencana peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh rencana peningkatan kualitas permukiman dikawasan kumuh, antara lain: mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman terintegrasi dengan tata ruang dan sistem kota. menggunakan pendekatan friday (manusia, lingkungan, dan ekonomi). melengkapi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum agar terpenuhi lingkungan permukiman yang layak. mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelaku lainnya. rencana peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dikawasan kumuh dilakukan melalui penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh. perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman. pengembangan rumah sewa, termasuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) perkotaan. ketentuan lebih lanjut tentang peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh diatur dalam peraturan bupati. babrumah susun wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan proporsi sesuai ketentuan. kewajiban penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan perumahan diberlakukan pada pembangunan rumah susun maupun bukan rumah susun. pengembang sebagaimana tersebut pada wajib melaporkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan pedoman dan standar teknis pemanfaatan ruang kepada sekretaris tim verifikasi. bagian keduapada perumahanpada perumahan berupa tanah siap bangun dan atau tanah beserta bangunannya., permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakarahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam pada rumah susun berupa tanah siap bangun dan atau tanah beserta bangunannyabab xii pendanxiii peran masyarakat peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan masukan terhadappengembangan perumahan dan kawasan permukimandaerah yang terkait dengansetiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan tanpa memiliki izin pembangunan perumahan dari pejabat yang berwenangkawasan permukiman dan atau pengelola prasarana, sarana dan utilitas, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum luar fungsinypelaku pembangunan dilarang membangupelaku pembangunan dilarang membangun rumah susun pada lokasi yang tidak terjangkau listrik dan air bersih yang tidak menyediakan secara tersendiri sesuai kebutuhan penghuni. pelaku pembangunan dilarang melakukan pembangunan rumah susun yang tidak memisahkan rumah susun atas satupun dalam bentuk gambar dan uraian. setiap orang dilarang menyewakan satupun milik yang tidak dengan perjanjian tertulis dan tidak mendaftarkan papers. pengelola rumah susun dilarang melakukan pengelolaan terhadap rumah susun yang tidak mempunyai asuransi kebakaran: pencabutan izin usaha: maksimal rp. (lima puluh juta rupiah), dan atau penutupan lokapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudatau pencabutan izin. pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan langsung rekening kas umum daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh skpd yang ditunjuk oleh bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, dan besaran denda administratif diatur dengan peraturan bupati. bab xvlaksan sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang undanganpelaku pembangunan yang melakukan pembangunan rumah susun pada lokasi yang tidak terjangkau listrik, air bersih yang tidak menyediakan secara tersendiri sesuai kebutuhan penghuyang melakukan pembangunan rumah susun yang tidak memisahkan rumah susun atas satuan rumah susun dalam bentuk gambar dan uraianlain pidana sebagaimana dimaksud pada pelaku pembangunan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penyelesaian pemisahan rumah susun atas satuan rumah susun dalam bentuk gambar dan uraian. pelaku pembangunan yang melakukan pembangunawakan satupun milik yang tidak dengan perjanjian tertulis dan tidak mendaftarkan paperspengelola rumah susun yang melakukan pengelolaan rumah susun yang tidak mengasuransikan terhadap kebakaran sebagaimana dimaksud dalam dikenakan pidana denda paling banyak rp. (lima puluh juta rupiah).kurungan atau pidana denda sesuai peraturan perundang undangankenakan pidana kurungan atau pidana denda sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xviii ketentuan peralihan pada saat diberlakukannya peraturan daerah saat ini maka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.viii ketentuan penutup ketentuan teknis sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan bupatih.umum.rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. jenisenis rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. jenis rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. jenistunggal adalah rumah berdiri sendiri pada persil, terpisah dengan rumah sebelahnya. rumah deret yaitu jenis hunian yang unitnya menempel satu sama lain, umumnya maksimal unit berderetumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun atas tanah dengan luas kavling minimum dengan luas lantai bangunan paling sedikit sampai dengan dengan harga jual sesuai ketentuan pemerintah. rumah menengenam) kali harga jual rumah sederhana. konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan,u pembangunan atau pengembang adalah orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum atau institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan rumah, perumahan dan permukiman. pelaku pembangunan adalah orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melakukan penyelenggaraan pembanguncukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan menjual kavling tanah dengan tujuan fungsi lain adalah menyediakan kavling non perumahan. misalnya: pemakaman umum, pasar dadakan, dllsesuai peruntukannyacukup jelas yang dimaksud dengan jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun rumah sederhana adalah nilai dari jumlah satuan rumah susun yang dibangun sifatnya fungsional (satuan rumah susun yang dapat difungsikan lengkap dengan psu nya). yang dimaksud dengan (satu) tahun sejak selesainya pembangunan rumah menengah atau rumah mewah yang dibangun adalah setelah selesainya pembangunan rumah lengkap dengan psu nya. apabila pembangunan dilaksanakan secara bertahap, maka (satu) tahun dihitung sejak selesainya pembangunan rumah pada tahap tersebut. untuk perwujudan hunian berimbang yang dilaksanakan secara bertahap, dapat diwujudkan minimal (tiga puluh keseratus) dari kewajiban yang dipersyaratkan dan bersifat fungsional (dapat difungsikan lengkap dengan psu nya). cukup jelas maksudnya adalah lebar jalan pada deret kopling tersebut harus lebih dari ketentuan yang dipersyaratkan. cukup jelas yang dimaksud dengan tanaman peneduh adalah tanaman yang banyak menyerap co2 dan banyak mengeluarkan o2, memiliki tajuk yang besar, mampu menahan banjir dan longsor karena memiliki akar yang mampu menyerap air dalam jumlah yang besar, dapat melawan pemanasan global dan melawan pencemaran udara. misalnya: trembesi, kembang merak, pohon asem jawa, spatudhea dll. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasasan adalah kebutuhan ruang (luas lantai minimum) per orang dewasa adalah (tujuh koma dua persegi) dengan asumsi penghuni berjumlah (tiga) orang. cukup jelaslingkungan dalam hal pembangunan rumah susun. cukup jelas cukup jelas cukup jelasyang dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah.rbedaan adalah rincian mengenai batas batas yang jelas dari setiap satuan rumah susun, yang merupakan bagian tertentu dari gedung, termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraianjuan dan ruang lingkup perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakanpenyelenggaraan perumahan, persyaratan pembangunan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, penyediaan tanah, rumah susun, rencana peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh prasarana, sarana dan utilitas, pendanaan peran masyarakat, bab iii dan permukiman sebagai skpd penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan: pemeliharaan: dan pendanaan dan pembiayaan. pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengendalian rumah, perumahan: permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukimsehubungan dengan semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol, alkohol dan obat obatan dan zat adiktif lainnya sehingga dapat menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan berpotensi meningkatkan kriminalitas daerah bahwa dalam upaya mencegah dan mengurangi beredarnya minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol dan obat obatan dan zat adiktif lainnya, maka perlu adanya pengaturan dan pengend cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf contoh dari zat adiktif seperti, lem fox, spiritus, oli bekas, bensin dan lain lain yang termasuk zat adiaraan dan ketertiban umum serta menegabab maksud dan tujuan maksud dari peraturan daerah ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan pelarangan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan obat obatan dan zat adiktif lainnya. tujuan peraturan daerahdampak negatif dari penggunaan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, obat obatan dan zat adiktif, memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat. melarang minuman beralkohol daerah, dan membatasi dan mengatur peredaran alkohol daerah. bab iii larangan setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual, menyimpan, mempromosikan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam hukum daerah. setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan, membuka apotik atau toko obat tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam wilayah hukum daerah., danbab upaya pencegahanpenyalahgunaan alkohol, obat obatan dan zat adiktif lainnya. setiap pimpinan skpd dan perusahaan daerah lingkungan pemerintah daerah wajib: mengawasi agar tempat lingkungan kerj:nyelenggara keramaian atau hiburan wajib: mengawasi agar tempat keramaian dan hiburan lainnyamilik usaha wajib: mengawasi agar tempat usaha,. bab pengaturan setiap orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus mempunyai ijin. ijin sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.pada dikoordinasikan dengan pihak terkait. segala biaya yang timbul dari rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd. bab peran serta masyarakat setiap warga masyarakat wajib berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penggunaan dan penyalahgunaan minuman beralkohol, alkohol, obat olesan, danbab vii pembinaan dan pengawasan,serta badan narkotika kabupaten banjar atau instansi yang bertanggungjawab. pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan alkohol, obat obatan dan zat adiktif dilakukan oleh skpd yang terkait dengan tugas dan fungsinya. pengawasan terhadap rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilakukan oleh skpd yang terkait dengan tugas dan fungsinya. biaya sebagaimana dimaksud pada dan dibebankan pada apbd melalui anggaran pelaksanaan skpd terkait. ketentuan sebagaimana dimaksud pada lebih lanjutdan berkoordinasi dengan pihak kepolisidanlima juta rupiahtanggung jawab sosial perusahaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjar, menimbang bahwa dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban untuk melibatkan semua pihak termasuk badan badan usaha:perusahaan menentukan pilihan sasaran tsmelaksanakan tsp sesuai dengan rencana yang telah disepakati. perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan tsviii forum tsp perusahaan dapat membentuk forum tsp sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan tsp. pengurus forum tsp dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana tsp atau rapat koordinasi bersama pemerintah daerah. forum komunikasi tsp sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh bupati: danalui skpd terkait. ketentuan lebih lanjut tentang forum komunikasi tsp pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatisebagaimana dimaksud dalam dialokasikan minimalpembiayaan dan kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud pada dan secara teknis diatur dalam peraturan bupati. pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerahgian kedua sanksidan bentuk sanksi lainnya dengan peraturan perundang undangan. mekanisme dan syarat syarat pelaksanaan sanksi administrasi ketentuan peralihan segala usaha kegiatan yang telah berjalan yang berada daerah, diwajibkan melakukan tsp paling lambat (enam) bulan, setelah diundangkannya peraturan daerah ini. forum tsdaerah kabupaten banjartahun tentang penanaman modal danbupati adalah bupatijar. tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat tsbanjar pada umumdaerahsp, serta melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan tsp daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah, dan memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan kabupaten banjardaerah. bab iii asas dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan atas asas: kemanfaatan:dan akuntabilitas: kreatif dan inovatif: terukur, dan program perbaikan berkelanjutan,dan bidang kerja tsp bagian kesatu program tspcc. program langsung pada masyarakat, dan pembangunan infrastrukturaragraf bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaanaragraf kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasiaragraf program langsung pada masyarakataragraf pembangunan infrastruktur program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan program yang bertujuan dalam rangka mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. dalam program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada meliputi aspek aspek kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan air bersih, cc. pembangunan irigasi, dan pembangunan listrik desa. bagian kedua bidang kerja jsp bidang kerja tspttttsp dalampenyelenggaraan tsp penyelenggaraan tsp harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tsp, antara lain: memfasilitasi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program tsp, dan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program tsp daerah. tim sebagaimana dimaksud pada beranggotakan dari: unsur pemerintah daerah:spenyelenggaraan tab vii pelaksanaan tsp pelaksanaan tps, dalam hal: |
pi,www anggaran tahun berkenaan rp.lembaran daerah kota tebing tinggi tahun hera nomor dan tahun nomor dan tahun tentang urut2tahun perubahan kedua atas peraturan daerah nomor tahun tentang kedudukan protokoler dan tan keuangan pimpinan dan anggota dprd kota tebing tinggi. tahun tahun retribusi izin mendirikan perusahaan dan operasi becak bermotor. tahun tahun retribusi pelayanan kesehatan pada. rumah sakit umum kota tebing tinggi pe. jj mena peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja dana kota tebing tinggi tahun anggaran dengan rahmat tujuan yang maha esa walikota tebing tinggi menimbang aa. bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang nani.tahun tentang pembentukan batas wilayah kotamadya dati tebing tinggl. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kota tebing tinggi dan tang1ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pasai4kan tunjangan badan kehormatan, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya. tan diantara dari disisipkan. (satu) yakni tan yang berbunyi sebagai berikut: tas selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam kepada pimpinan.ji(d) terdiri atas (tiga) kelompok, yaitu tinggi: sedang: tan rendah. penentuan kelompokcooooooookvereeeveveeeeeeeereen nee p.airorrriulasikarigo.il.oooooooooooooo juli. tea walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan diundangkan tebing tinggi alin ual aslinya cs5. bagian organ sasi dan hukum naga: lahaeir! mempertimbangkan kemampuan ruangan daerah yang dikelompokan dalam (tiga) ''mbean inna sannianat, sejalan demi angka cukup jelas angka conan angka cukup jelas saman mana ngamen mai angka3 cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka6 cukup'jelas angka cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas lu. angka . undang undang nomor. i8. setim. nepotismevanppunpjawab keuangan negara lembaran negara republik indonesia value namecgambaran ngga republik indonesia haluan natar tambahan lembaran negara republik indonesia nomor id.gambaran negara #republik indonesia nomor tan angka cukup jelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas a4bahan lembaran daerah kota tebing tinggi tahun nomor hanna pemerintah kota tebing tinggi peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun kandan pengawasan terhadap angkutan umum becak bermotor sejalan.1 sanksi administrasi dan jumlah.yang masih.harus dibayarkan, surat ketetapan retwbusrtag tambahan atas jumlah retribusi yang.denda,becak bermotor adalah kendaraan roda tiga yang dirakit secara khusus,, t:pemberian izin mendirikan perusahaan dan izin operasi. lan mamanbei. onnnnannnnannn nana:tan perhubungan kota tebing tinggi. tata cara dan teknis pengujian becak bermotor diatur dalam peraturan walikota tebing tinggi. tan tan5mean ban bing tan nano pasha berikut maag gema ani bana temanya gempa buta panttonebenan ag. doha gaana uni elsa a00, atan pemeran bala operasi dikenakan tetiibuat sebenar up. kesatuan ibu rupiah). alus penerbitan kartu pengawasan telu operasi diangkat retribusi pada setiap unit nobar rp. conan patut ribu rupiah) por tahun, retribusi tanda uji kendaraan lulus kir) setiap unit sebesar rp. gun ribu salah) per enam bulan, bab imo'tor pengangkut!t barang (bbb) kegiatan usaha angkutan umum becak bermotor dilakukan oleh au. bulan hukum.coocooooro.au.bnn lurah. akte pendirian perusahaan koperasi. daftar kendaraan yang sah dan laik jalan minimal (im) unit. surut keterangan nomor wajib pajak perusahaan koperasi perorangan dan stats pajak tahun terakhir. surat pernyataan kesanggupan bagal pemegang izin usaha dan izin operasi. angkutan, semata po. surat penetapan warna gandengan rumah rumah becak bermotor. khusus becaunpenilenereroooenenenenntanana#mmmdan baba kep pepatah indon tam boot dang, peraturan pemerintah nama tahun tentang pelaporan keuangan dan kinerja lastauemajaan becak bermotor hana walikota melalui dimas perhubungan. bab vkuseerere0eeneeneeenn nama www www okk tan sanksi administrasi ttag bab tata cara pembayaran walikota menentukan tanggal jatuh terima.cbooo. penagihan otibual dongan hana bahan. wilahuanahan pendarahan peraturan perancang kalangan yang berlaku uab xii yaa aha pangan klo ngtiyan pembayaran retribusi (dhopasai.oo.coo.reonnrenneeenenomenenanenarann pp . pembinaan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini dilakuk, melanggar ketentuan dalam surat izin yang diberikan dikeluarkankeesohenaperpai. tahun anggaran keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kota tebing tinggi tahun tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan kan done kota elang hingga pada jokpasar kci.588509z.0vu, retribusi daerah sejumlah rp. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah rp. o, lain lain pendapatan asli daerah yang sale. dima alokasi klinis sajadah rp2 lata (m0ininya sejumlah rp. belanja macraeimelaninhb: c00, . belanja modal sejumlah rp. (d) pembiayaan daerah sebagaimana dimaksuwaw daftar piutang daerah: ng, bmparsan daftar penyertaan muda investasi) dacralrakii!dprdmaret walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan diyxfdantukan tebing tinggi, teyangsal mare. j07 eta (merah kota tebing tinggi (ta kaa tea kira fik gempa rah kota tebing tinggi tahun nomor mug s. pemerintah kota tebing tinggi peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun pabnn walikota tebing tinggi, menimbang a. bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor.o. pen ny, tim pelaksana sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum bpk ri perwakilan provinsi sumatera utara kumpulan peraturan peraturan pada kota tebing tinggi dihimpun oleh sub bagian hukum dan humas bpk perwakilan provinsi sumatera utara tahun nomor oo. |
pemerintah kota tebing tinggi peraturan daerah kota tebing bing tinggi kursi dewan perwakilan rakyat daerah kota tebing tinggi guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pemerintah kota tebing tinggi perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tersebut. sesua: keuangan kepada partai politik,nibanua naturenu nomor tambahan lembaran negara republik indonesia.bing tinggi nomor 2tahun tanggal april berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik nomor: pada hari.tangga l.bulan. tahun.yang bertanda tangan dibawah ini: kepala badan kembang dan lintas kota tebing tinggi selanjutnya disebut pihak pertama. ketua umum dan bendahara umum dpckepada cao.ooocooooooomooc sejumlah kedua telah menerima bantuan tersebut dari kas daerah kota tebing tinggi melalui rekening bank partai politik. berita acara serah terima ini dinyatakan sah setelah foto copy spm giro dari kas daerah kota tebing tinggi diterima oleh dpc partai politik. yang bersangkutan. pihak kedua pihak pertama cnnannnnnnnnnnnanann a.n. walikota tebing tinggi kedua kaban kembang dan lintas bendahara, walikota tebing tinggi ttd anna abdul hafiz hasibuan pee kisaran saman angan aslinya an, animasi dan hukum kas lampiran !ui peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal: april laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran. wo.o. tahun nama partai politik npp nomor rekening bank po. alamat jumlah kursi jumlah dana rp. kegiatan administrasi dan atau sekretariat pelaksana audit :tanggal.bulan.tahun tebing tinggi,.i. kepada yth. walikota tebing tinggi tebing tingguang keterangan belanja kebutuhan adminstrasi belanja daya dan jasa (lain lain pengeluaran terbilang bendahara umum ketua umum telah diaudit badan pemeriksa keuangan bpk) walikota tebing tinggi abdul hafiz hasibuan pas tas nde aslinya organisasi dan hukum toxnet ali huh margin site 'keebing tinggi nomor tahun tentang pembentukan susunan organisasi lembaga teknibantuan keuangan kepada partai politik. bab jereeerenveoonse nenek ketentuan umum pasai dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan il., sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kota tebing tinggi badan kembang lintas adalah badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kota tebing tinggi, kpud adalah komisi pemilihan umum daerah kota tebing tinggi, apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tebing tinggi: partai politik adalah organisasi partar: bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang, yang diberikan oleh pemerintah kota tebing tinggi kepada partai politik yang mendapat kursi dewan perwakilan rakyat daerah, dewan pimpinan daerah dan atau dewan pimpinan cabang partai politik selanjutnya disingkat dpd atau: bantuanlembagapada peraturan daerah ini, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah kursi lembaga. besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi disesuaikan dengan kemampuan apbdditetapkan dengan peraturan daerah. (d) bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi lembaga dprd tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi:undang undangan. adi rai bab iv.eo erenkepala daerah dengan melampirkan surat keputusan dpd tingkat propinsi yang menetapkan susunan kepengurusan dpc partai politik tingkat kota tebing tinggi yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris umum dpd propinsi atau sebutan lainnya. flembaga dprd tingkat kota tebing tinggi yang dilegalisir ketua atau sekretaris komisi pemilihan umum kota tebing tinggi.yang berlakusecukupnya dengan menggunakan kop surat partai politik:busannnya disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum kota tebing tinggi dan kepala badan kembang lintas kota tebing tinggi atau sebutan lainnya. bab penelitian dan pemeriksaan administrasi partai politik" bantuan keuangan kepada partai politik ditingkat kota tebing tinggi. ana tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ditingkat kota tebing tinggi ketuai kepala badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari komisi pemilihan umum kota tebing tinggi kota tebing tinggi. tan bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana. dimaksud dalam tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab penyerahan bantuan kesan gan kepada partai politik penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kota tebing tinggi dilaksanakanatas namaeterai secukupnya. (empat) yang ditandatangani. bab vii kan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik (dl) laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kota tebing tinggi disampaikan kepada walikota melalui kepala badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kota tebing tinggimeriksa keuangan bpk)ota tebing tinggi.vul loe oononmeetanan bab viii ketentuan penutup tagbantuan keuangan kepada partai politiedatanggal api!2 gaya. tag dengan aslinya kepala ran dan hukum setdakot lampiran peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal 24apri.tebing tinggi nomor. tahun.tanggal.sebanyak. rp. speaksebing tinggi,.ooooooooo tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik nnnannnnnannnnnnnnnanaananaaaan kedua (onaanannnnannnnnnnanaananaa) ana nannnnanana kanan aan aan anna sekretaris (onnannnnannanananaannaa sana) nnenanan nana kanan anggota (onaaanannana nnnnannnanan nan anna canaan anggota (oananaanannananannannnn) sennaanannannnannnnannnnna anna anggota (onnnnnnnanennannnnnnannaannn) nanannananan nan nan anna nana makanan anggota (oanaananaanana sunan) onananannnnnnanannn anna ana anggota (enaanannnanannnnn walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan eatihha situ akan desanya kpa oren asi kepala bagi worgusrisasi dan hukum sea |
pemerintah kota tebing tinggi peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahukangcoor.oo undang:.oo.ooorco wooooooooo:(l)iw penagihan. penagihan catiibaa along hara bahan. akilahaanah ati ierlamuhan perapian perundang ulangan yang belaka: dad xiii yaa aia patungan ice icu elan pembayaran retribusi patutal dalam hal kelebiluu pembayaran retribusi yang tersisa xotolah dilakukan perhitungan sebagaimana.a.tag retribusi yang kadaluarsa 0yappembinaan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini dilakukan nccpkeeinchenas perpanu u" setiap kendaraan becak bermotor yang memiliki kartu pengawasan izin bnn operasi dianggap mengundurkan diri apabila tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut belum melunasi retribusi (tiga) bulan setelah masa berlaku kartu pengawasan izin operasi berakhir. pemilik angkutan umum becak bermotor tidak mematuhi peraturan daerah ini. terlambat melakukan seksi kendaraan selama (tiga) bulan. pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ini tidak memerlukan surat peringatan dari pemerintah daerah. setiap pemilik becak bermotor yang tidak memperpanjang dan tidak memperoleh kartu pengawasan setiap tahun, maka gandengan becak bermotor akan dilepaskan oleh petugas dinas perhubungan dan selanjutnya dimusnahkan. bab pemeriksaan dan penyidikan pelaksana pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran pengaturan penyelenggaraan becak bermotor dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan dinas perhubungan kota tebing tinggi. penyidik sebagaimana dimaksud dalam: dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidangooccocoooooooooo oaan,dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana tan dimaksud pada huruf memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ta. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka.atau saksi: melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan becak bermotor: melakukan pemeriksaan terhadap perizinan kendaraan becak: bermotor: melakukan pemeriksaan terhadap muatan: melakukan pemeriksaan terhadap becak bermotor yang masih beroperasi yang tidak memiliki surat keterangan lulus kir, membuat, menandatangani berita acara serta melakukan penyitaan barang bukti: ooundang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana. bab kik.coeooooooeneenocoonennennemenean joon . bab xix ketentuan pidana pelanggaran terhadapsetinggi tingginya (enam) kali retribusi terutang. becak bermotor yang disita karena melanggar ketentuan dalam peraturan tan daerah ini, apabila pemiliknya. atau orang lain yang dikatakan ternyata tidak mengurus atau melengkapi persyaratan dalam batas waktu (tiga) bulan.sejak tanggal penyitaan, maka becak bermotor yang bersangkutan dianggap barang temuan yang tidak ada pemiliknya dan pemerintah daerah dapat incimmusnahkannya tanpa bantuan gan rugi apapun. becak bermotor yang disita dan diangkat ketempat penyimpanan karena inclakukan. pelanggaran terhadap peraturan daerah ini, kepada pengemudi atau pemiliknya dikenakan biaya ongkos angkut sebesar becak bermotor angkutan umum rp. (lima puluh ribu rupiah). becak bermotor bukan angkutan umum rp. (seratus ribu rupiah). . membayar biaya penyimpanan becak bermotor jam sebesar rp. (dua ribu rupiah) per unit. bab ketentuan pek anakan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, izin mendirikan perusahaan dan izin operasi maupun becak bermotor yang bersangkutan masih diakui keberadaannya jika memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xxi. cacar c2cantannnanannanaaan ca. bab aan kiper'ykhusus tentang izin mendirikan perusahaan becak bermotor yang diatur dalameraan bermotor umum dan peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tentang retribusi izin operasi kenderaan becak bermotor pengangkut orang bi3po) dan becak bermotor pengangkut barang bbb3) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, peraturan dasa tah anda berak pada tanggal diundang pada tanggal agustus sekretaris daerah kota tebing tinggi ttd irham taufik lemparaaldaerat kota tebing tinggetahun nomor bta ah, tunas dan hukum x)| 4dna ne. saat param pour penjelasan atasl.jasa tertib lalu lintas dan angkutan jalan kota tebing tinggi, khususnya tentang pembinaan, pengaturan, pengendalianpasai cukup jelas . cukup jelas cukup jelas dan nana mmm lanmamann cukup jelas pra cukup jelas.oooooooocoooooooooooo tenuis5.hadad cukup jalan sumsum cukup jalur pusat cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup. jelas cukup jelas pusat cukup. jelas cukup jelas ggsanksi administrasi dan jumlah. yang masih.harus dibayarkan, surat tatapan retribusipem tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkantag becak bermotor adalah kendaraan roda tiga yang dirakit secara khusus kanan::,tan pemberian izin mendirikan perusahaan dan izin operasi. hanan maneanueva norak.perhubungan kota tebing tinggi. (s5) tata cara dan teknis pengujian becak bermotor diatur dalam peraturan walikota tebing tinggi.(essay ratio bedah bina kanan sales sebaga beda mada rebana omg, (ben pond gepeng lagu9 gg, pata crop) online beng oo0, alan pemberian bada operasi dikenakan tateibugi mereka up. t00. (eocateiba capital). ci) abas penerbitan kartu pengawasan ida operasi dipungut rotribunk pada gap unit roborar rp. con puluh ibu rupiah) por tahun, retribusi panda uji kendaraan lulus kir) setiap unit sebesar rp. (dan ribu suplai) per ejaan bulan, bab 17rmotor pengangkut!t barang (bub) nan kegiatan usaha angkutan umum becak bermotor dilakukan oleh.: bulan hukum. tanoooooocooo woo. (d)lurah. akte pendirian perusahaan koperasi. datar kendaraan yang sah dan laik jualan minimal cinmi) unit. surat keterangan nomor wajib pajak perusahaan koperasi perorangan dan stats pajak tahun terakhir. surut pernyataan kesanggupan bagal pemegang dada umah dan izin operasi. angkutan, naa surat penetapan warna gandengan rumah rumah becak bermotor. khusus becapo.@)'otanghvil. beo cbooo corn ver ekentenana bab vii peremajaan becak bermotor jdi: walikota melalui dinas perhubungan. bab vimeeeeeeneeeeereeeeeeeerenen |
pemerintah kota tebing tinggi peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tentang d0. kelurahan dengan rahmat tuhan yan,cmwmor tahun tentang kelurahan, perlu membentuk peraturan daerah tentang kelurahanteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan kecamatan: peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tentang pembentukan susunan organisasi kantor kecamatan kotakantor kelurahanlal kepala.oorccooooooo.voodoo 1t: menetapkan pelimpahan tugas walikota kepada lurah: memberikan pedoman administrasi tata naskah dinas dan pelaporan, menetapkan alokasi dan dari apbd:cc. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggarkelurahan, dan, ji.cc.fihak ketiga, dan: memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan. bab kusceeeeeooeereereeenem babi ketentuan peralihan denganota tebing tinggi, masih diakui keberadaannya. bab ketentuan penutup (l) semua peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota yang mengatur kelurahan dan lembaga kemasyarakatlan na. dengan aslinya organisasi dan hukum etd or| il! gta tn: kasi aro .. tinggi: kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota tebing tinggi: camat adalah camat dalam kota tebing tinggilurah dalam wilayah kerja kecamatan kota tebing tinggi: perangkat kelurahan adalah unsur pembantu lurah dalam wilayah. kerja kelurahan, lingkungan adalah bagian wilayah kerja kelurahan yang merupakan lingkungan kereta kepala lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu pemerintah kelurahan: lt. lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan.. tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penghapusan dan penggabungan beberapa kelurahan tang atau penggabunganrubahan desa menjadi kelurahan: musyawarah masyarakat kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil wakilpuna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. bagian.oooocoooooooooooooooo. bagian kedua r53 syarat syarat pembentukan kelurahan kelurahan dibentuk alas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan syarat syarat pembentukan kelurahan sertamembentuk kelurahan baru sebagai akibat penghapusan dan penggabungan beberapa kelurahan atau penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurah: luas wilayah: bagian wilayah kerja: sarana dan prasarana pemerintahan, disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada untuk ban membentuk kelurahan perlu juga memperhatikan mengenai nama kanan kelurahan, batas kelurahan dan jumlah lingkungan. kelurahan yang karenapertandingan setelah terlebih dahulu kelurahan pembentukan, penghapusan dan penggabungan dan atau pemekarung dituangkan dalam bentuk keputusan lurah disertai dengan alasan alasannya telah camat kepada walikota. terhadap kelurahan yang akan dibentuk, dihapus dan digabung dan atau dimekarkan terlebih dahulu dilakukan penelitian jan pengkajian oleh walikota setelah menerima usul dari lurah. www www . jika menurut hasil penelitian dan pengkajdigabung, dan atau dimekarkan maka oleh walikota diajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kelurahan kepada dprd. atas persetujuan dprd, walikota menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan kelurahan. dalam peraturan daerah pembentukan kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas kelurahan sesuai peta kelurahan yang dibentukdapat dimekarkan. tea kelurahan dapat dimekarkbab iiibagaimana dimaksud pada meliputi pangkat polongan minimal penata live): masa kerja minimal (sepuluh) tahun: cc. kemampuan teknis dibidang adminstrasi pemerintahan dan memahami budaya sosial masyarakat setempat. swswswjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwj yjjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwwaaaww . lurah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok menyelenggarapadawalikota. dalam melaksanakan tugas.dan:ayat diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kota atas usul camat. ketentuan lebih lanjut mengenai stuktur vipiulisasi 4ar. tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab v.eoooooooooooooooocoeennanuangan (i) keuangan kelurahan bersumber dariota tebing tinggi. bab vii perencanaan pembangunan kelurahan (d0)dem naa annan sanananateurahan untuk jangka waktu (lima) tahun. rencana kerja pembangunan kelurahan selanjutnya disebut rkp kelurahan merupakan penjabaran dari rpm kelurahan untuk jangka waktu (satu) tahun. rpm kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan peraturan walikota dan rkp kelurahan ditetapkan dengan keputusan walikotatetangga, rukun warga kepala lingkungan), pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk) lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) atau sebutan lainlembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai lupu.oo.coocoooooooo penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat: 'b.kan cc. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat: penyusun rencana.haa penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya! serta keserasian lingkungan hidup, pengembangan kreatifitas, pencegah kenakalan, penyalahpanans obat terlarang narkoba) bagi remaja: .h. pemberdayaan peningkatan kesejahteraan keluarga: pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat dan, pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dan" masyarakat. bakayambungan kemitraan: erd aay aan.oooiceoonissen mini. pemberdayaan masyarakat incliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, cc. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. bagian keempat lingkungan rukun warga (l) lingkungan rukun warga dipimpin oleh seorang kepala lingkungan rukun warga, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan dan atau hasil musyawarah dan mufakat masyarakat lingkungan. didalam pembentukan lingkungan rukun warga harus memperhatikan dan memenuhi syarat syarat sebagai berikut jumlah penduduk. luas wilayah. ketentuan lebih lanjut mengenai dan akan diatur dalam peraturan walikota. bagian kelimaatau, bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.cc. lcc. keanggotaan meliputi syarat syarat anggota, hak dan kewajiban, tuta kerja. baik ane lan membawa |
la. rumah sakit umum kota tebing tinggi saat ini tidak mampu berkompetisi dengan rumah sakit lainnya karena biaya operasional pemeliharaan perawatan maupun biaya kesejahteraan personil yang tidak memadai sehingga mutu pelayanan kesehatan yang diharapkan masyarakat belum terwujud sebagaimana mestinya, bahwa apabila biaya operasional pemeliharaan perawatan maupun biaya kesejahteraan personil ditingkatkan, diharapkan rumah sakit umum akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara optimal serta berkompetisi dengan rumah sakit lainnya: cc. bahwa untuk mengoptimalisasikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana tuntutan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umumil. pelarutan.ooooooooooooovoeren ta." ditetapkan sesuai dengan tarif dalam peraturan daerah ini. pasien rawat jalan dan rawat inap berasal dari perusahaan sebagaimana tersebut pada paling rendah dirawat kelas (dua). .yang.masuk. dan keluar. pada. hari. yang. sama, .biaya. . .music. besarnya tarif pelayanan kesehatan besar tarif rawat jalan ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran besar tarif pengujian kesehatan ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran ii. besar tarif darurat medik yang memerlukan tindakan keperawatan ugd dan ruang rawat inap ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran iii. besar tarif rawat inap ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran rv. besar tarif tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran besar tarif tindakan keperawatan ditetapkan sebagaimana tesebut pada lampiran vi. besar tarif penunjang diagnostik ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran vii, viii dan ix. besar tarif perawatan szsxasat iieizpkan sebagaimana tersebut pada lampiran besar. oo. ag. besar tarif rehabilitasi medik. ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xi. besar tarif haemodalisa ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xi. besar tarif penggunaan mobil ambulance jenazah dan pemakaian oksigen o2) (satu setrip) ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xiii.ii. fasilitas untuk perawatan ditetapkan sebagai berikut kelas super vip ruang pasien terdiri dari tempat tidur elektrik untuk pasien (satu) set: b) tempat tidur untuk penjaga (satu) buah, lemari buffet (satu) set, plasma bracket instalasi (satu) set, kulkas (satu) buah, sook seater mula fungsi satu) st kamar mandi: (satu) unit ruang tamu terdiri dari sofa deluxe seater multi fungsi meja (satu) set, meja makan terbuat dari kaca buah kursi terbuat dari kulit: lemari buffet (satu) set, bracket instalasi (satu) set, kulkas (satu) buah: (satu) unit: kelas vip ruangan terdiri dari tempat tidur engkol untuk pasien (satu) set tempat tidur untuk penjaga (satu) buah sofa seater meja (satu) set lemari (satu) set kamar mandi. (satu) unit kelas ruangan terdiri dari tempat tidur engkol manual (dua) set lemari (satu) set kumur mandi. (satu) unit. dx, kelas ller.coocooneeeoceroneencernmteereneetane baa ganas geliat genap ona gempa pam hanna ana. ketan pinangan terdiri dari bea tebar gea ant aan mandi, dd) penderita sebagai orang hukuman atau tahanan dirawat inap rumah sakit umum daerah tetapkan pada kelas biaya dan pengamanan penderita dimaksud nyat pusat ing tan ditanggung oleh instansi mung, bertanngino inilah, apabila keluarga pulau penderita dimaksudkepala rumah sakit umum daerah. semua biaya pelayanan dan perawatan dimaksud inienderitakepala kelurahan diketahui oleh camat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala rumah sakit umum daerah, dan ditempatkan kelas iii. pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung maan jawab keluarganya atau instansi pengirimnya. . pelayanan.eee vin penyediaan lahan tempa't pelatihanbai yang edipirnatanah span nnnnamaa has pungutan cetriband pobapaluna dlunakaud dalami umat id) panel and neto dapat ntotalul dendahuann van penerlara urat pendapatan tebing gagal uan wilayah pemungutan yama rotrileani dipungut tan kegiatan pelayanan kehebatan pada rumah sakit uas kota tebing tinggi. bab sanksi administrasi panel daan tual dal wajib etedbusd budak mermabnyar tepat padu waktunya anta karung nemabanyan, dikenakan manakala adanya gral berapa denda luna person) setiap bulan dari benarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurung bayar dan ditagih dengan ncnggusakan surat tulisan retribusi daerah. bab tata cara pembayaran nama walikota menentukan tunggal jatuh tempo pembayaran dun penyetoran retribusi yuan terutang paling lama giga puluh) hari setelah saat terutang. skr, onanannnnnanannnnnnanannaaan sana ama nada mahar cad mma han bnp hpa hana wongantaan pembatalan, moh seputaran hoedasoatan baa panna banding yang enyobadikaan . nanah kets ibadat yag tenar ibunya belanda rihanna dalama antara waktu ming tama atap indian sejak ginuuat unorifikanaya niat kepulauan tersebut intan, tag walikota tan permohonan wajib rotribual notolahi momonulil, bab data cara penagihan ab) ketsibasi yang terutang berdasarkan skr, seri, serdadu, siri,. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksudu. haoma vasal ia. oo. | adaluarsa uu) pelayan.o.oooocooocomo. (@)ketentuan lain lain waktu berkunjung untuk penderita rawat inap ditetapkan oleh direktur rumah. sakit umum daerah. rumah sakit umum daerah bersedia menyimpan jenazah paling lama jam. jenis pemeriksaan laboratorium klinik rumah sakit umum daerah merupakan laboratorium sederhana sampai dengan canggih.dengan canggih. rumah sakit umum daerahl.e.di dee ede nan elena n: ruangan atau tempat:anginitiga) bulan atau denda setinggi tingginya (empat) kali retribusi terutang. bab nenek eren sen semen aannanaa bab xxi ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini maka khusus mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum kota tebing tinggi yang tercantum dalam peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan dan telah dirubah (dua) kali dengan peraturan daerah nomor tahun dan peraturan daerah nomor tahun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. tanada tanggal agustus sekretaris daerah kota tebing tinggi irham taufik lembaran daerah kota tebing tinggi tahun nomor aliran setia dengan aslinya lapar epja bagian organ sasi dan hukum etpakps. sana: penjelasan atas.dasapelayanan kesehatan kepada masyarakat kota tebing tinggi yang secara khusus 'harus dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan mengoptimalisasikan rumah sakit umum kota tebing tinggi supaya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal sesuai tuntutan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, serta berkompetisi dengan rumah sakit lainnya. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pbsi oov0neeeeeeerernnnne anne enenaaanannaf1.nomor tahun tentang berlakunya standard pelayanan medik rumah sakit, keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk tentang pola taridan nomor tahun tentang perubahan atas. keluarganya::ota tebing tinggi bab leo.oooooocerenetennnttenetennennnnatn doh cukup jelas cukup jelas pasar.al 2d.nnadaddnnnnnnenonenenennanneme mna nana esai cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup.nomor tahun tanggal agustus tarif rawat jalan dan jasa konsultasi karcis harian komponen tarif jenis pelayanan jasa jasa sarana pelayanan tujuan dokter umum tujuan langsung dokter spesialis jasa konsultasi komponen tarif . jenis pelayanan jasa jasa sarana pelayanan ox. (sasa konsultasi sporadis cool da, |konsultasi antar spesialis s.o00 jasa konsultasi gizi kan cabut gigi dewasa isi remediasi pemberian obat |. tambal gigi cabut gigi miring tindakan khusus kiri walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan pals batan fit isasi dan hukum bea lampiran peraturan daerah kota. tebing tinggi nomor tahun tanggal. agustus tarif pengujian kesehatan komponen tarif jenis pelayanan jasa jasa sarana pelayanan surat keterangan pemeriksaan kesehatan umum surat keterangan pemeriksaan kesehatan oleh dokter penguji tersendiri surat keterangan visum repertum walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian organisasi dan hukum pedang. ban: siregar lampiran iii peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal agustus tarif darurat medik komponen tarif jenis pelayanan jasa jasa jumlah sarana pelayanan ia. darurat medik darurat medik dengan observasi jam walikota tebing tinggi abdul hafiz hasibuan salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian organisasi dan hukum saki aan har nan. lali uas uan magna mua leding tinggi nomor tahun han tanggal agustus tarif rawat inap ban aas oo00o0 eas pal super bea snn dana sana sanak snanknnnn dennnnnnann tannnnnnn seninneane nnnnnnnnnnn bnnanne pen benannnnnnne too loo ulo aa www mana bian kanungnnnng dinkngnni kok nan cc" nanga nan mana tnnnnnn dan bnnynnan bernada senna taman w000| aso0o| soo o o saloon solo| o0oo terong isooool so0o| b.rujukan swasta o asm |cbooo.east retail jour po kan pan pes dana ppn ata fan sarana pelayanan sarana pelayanan sarana pelayanan ian tikassmrvp oo1o o a a a i an000| ikestumavp ai2a0o) kam koo oo pakan sool soo| s000) u napas oo it . tambah 10m @ooo| fs000| testo| iz2000) i20000| o'm sa0o| anglo| 19500o| bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya booming in) dikenakan tarif dari perawatan ibunya bayi baru lahir yang dirawat ruang perinatologi dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan ibunya walikota tebing tinggi ruang rawat khusus sarana pelayanan abdul hafiz hasibuan (ipa oo ntan taman odenooof icon| allan daun isinya aa) kepala bagian organisasi dan hukum uan) saki atau gifogad men iugionn sme bentarves vaginal resepsi partial ketika resepsi uranus sistoplasti reduksi ureterosikmoidostomi ureter ureterostomi ta: urcterocutancostomi ureterolithotomi urethrektomi li. vaskuler simpatekiomi solenektomi tumor pembuluh darah graf vena membuat fistula tindakan bedah s d yang memakai dokter ahli bedah pendamping dikenakan tambahan biaya sebesar jasa pelayanan. walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan ., salingifses engan aslinya kep: tar bagian organisasi dan hukum kas ngt. lampiran peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal agustus tarif tindakan keperawatan komponen tarif. jenis pelayanan jasa jasa jumlah sarana pelayanan bilas lambung pemasangan x.0o0 dao transisi loan verbal oalieomees wool imeomezs000001 s000| walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan salina susi der gan aslinya cps bagian organisasi dan hukum setdakot jalan sen ram tas ber: lampiran vii peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal agustus pemeriksaan laboratorium klinik komponen tarif komponen tarif diluar jam jenis pelayanan dalam jam dinas dinas swasta sarana jumlah sarana sederhana urine rutin cases rutin golongan darah darah samar sederhana khusus sperma analisa hematologi sederhana darah rutin hb, luka, led) trombosit hematokrit bleeding time clothing time hematologi canggih kimia sedang bilirubin total bilirubin derek slot sept alkali phosphatase cholesterol reum creatine asam urat total protein albumin globulin gula darah nchen post propidial random kimia canggih trigliserida gamma comb ldh hpl cholesterol ldl cholesterol natrium kalium klorida w e plantes imunologiuserologi sedang kidal imunologi serologi canggih astro kualitatif crp nan, ct. tha anti hbs ab) morfin amfetamin mariyuana bakteriologi sederhana bta |. candida trighomonas pewarnaan grav nag i kultur walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan saling sesuai dengan aslinya kepala bagian organisasi dan hukum dark nag pa, asakota tebing tinggi: rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum kota tebing tinggi::::,.. g5. ,.w ffk$fnp pain lampiran viii peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal agustus "tarif radiodiagnostik komponen tarif dalam komponen tarif diluar jenis tindakan jam dinas jam dinas bes keadaan kas sarana sarana .radiologi bagian.kepala fp. terdiri dari schede os. nasal sinus paranasal mastid mandibula tulang belakang terdiri dari vertebrata ccevicalis vertebrata lumbis serum cogeygeus extremists atas terdiri dari os. manus po. os. radius una os. humerus os. navicula shoulder joint elbow joint first joint extremists bawah terdiri dari pedis os. tibia fibula os. lemur pelvis rongga.dada terdiri dari thorax costa rongga perut terdiri dari abdomen walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan ega tak ala bagian mat) papa ural lampiran peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal agustus2007 tarif diagnostik elektromedik jenis pelayanan jam dinas jam dinas jasa jasa pel jasa jasa pel (am walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan salinan sesuai dngan aslinya pal bia prpanigasi dan hukum a13 ta lampiran peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal agustus tarif perawatan jenazah komponen tarif jenis pelayanan jasa jumlah sarana pelayanan pemeriksaan dan sebab kematian dalaman dinas b. luar jam dinas walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan salinan sesuai shari aslinya sakti lampiran peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal agustus tarif rehabilitasi medik komponen tarif jenis pelayanan jasa jumlah sarana pelayanan fisioterapi sedang tanpa exercise fisioterapi sedang dengan exercise walikota tebing tinggi ttd naa abdul hafiz hasibuan salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian organisasi dan hukum sel dang lampiran xii peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal agustus tarif haemodalisa komponen tarif jenis pelayanan jasa: jasa sarana pelayanan fisioterapi sedang tanpa exercise walikota tebing tinggi abdul hafiz hasibuan salinan sesuai dengan aslinya pa, dapo sak peran ina lampiran xiii peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun margin sasa tanggal agustus dan pemakaian oksigen pemakaian dalami kota, sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah): pemakaian keluar kota'sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) ditambah rp. han ghe ribu rupiah) untuk setiap kilometer), pemakaian dalam kota, sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah): ten pemakaian keluar kota'sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) ditambah rp. ftigaribu rupiah) untuk:setiap km. kilometer), jumlahjarak pemakaian keluar kota, dihitung jarak pergi pulang pp). pemakaian oksigen rp. (lima ribu rupiah) per strep. walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan salinan'8e suai dengan aslinya kepala bagi organisasi dan hukum ngi basa kam ban adacu, iccu, rr, neurologi, neonatal dan prematur:tindakan medik dan berapi adalah pembedahan, persalinan, pengobatan dengan menggunakan alat alat tertentu: tindakan medik dan radioterapi adalah pengobatan dengan menggunakan alat alat radiologi:: akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan rumah sakit: bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan la.,gagalan kedaulatannya, adalah tindakan medis terencana (non akut non emergency) dan emergency (cito), berdasarkan resiko dan beratnya :tindakan kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang besar dan khusus: cc. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah tindakan medis operatif pembedahan tindakan medis non operatif (non pembedahan mobil ambulance adalah mobil yang dimiliki oleh pemerintah. kota tebing tinggi yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit:,, dokter adalah dokter yang bertugas pada rumah sakit umum daerah: pasientag atas biaya pengobatan dan perawatan dari seseorang yang menjadi kana tunggangannya, orang hukuman adalah orang yang dihukum penjara, orang tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah kepolisian atau tag kejaksaan atau peradilan, rujukan swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta, asi v nyaman kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi jika sem vas pelayanan kesehatan rumah sakit: aap raat andra ang pribadi tau data pake vang "memusat perlu perundang dapa retribusi diwajibkan laitanp: ma. objek retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan fasilitas kesehatan yang ada rumah sakit umum. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan rumah sakit umum. bab iii golongan retribusi retribusi pelayanan kesehatan 'golongkan sebagai retribusi jasa umum. bab hak, kewajiban dan larangan hak dan kewajiban rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah dalam melaksanakan fungsinya mempunyai hak sa.: memperoleh.voodoo.oco memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarga pasien, menerima imbalan jasa sesuai peraturan daerah ini: rumah sakit umum daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajibanb. menyediakan dokter jaga setiap hari selama jam: memelihara kebersihan terutama ruangan inap tempat tidur dan kamar mandi:: hak dan kewajiban pasien. pasien dalam menerima pelayanan rumah sakit umum daerah mempunyai bak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis: meminta pendapat dokter: mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis: menolak tindakan medis, mendapatkan isi rekaman medis: pasien dalam menerima pelayanan rumah sakit umum daerah mempunyai kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan, 'b. mematuhi nasehat dan petunjuk dokter: cc. mematuhi ketentuan yang berlaku sarana pelayanan kesehatan: membayar retribusi atas pelayanan yang diterima, an) para petugas rumah sakit umum daerahjenis retribusi pelayanan kesehatan tan setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan rumah sakit umum diwajibkan membayar retribusi sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya. pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ini adalah sebagai berikut: a. rawat jalan pengujian kesehatan. darurat medik. rawat inap. perawatan intensif tindakan medik dan terapi. tindakan keperawatan. penunjang diagnostik. konsultasi gizi ji tindakan pelayanan poli gigi rehabilitasi medik. pemeriksaan visum revenue perawatan jenazah. pelayanan ambulance dan mobil jenazah. bab cara penentuan tarif retribusi pelayanan cara penentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada adalah sebagai berikut rawat jalan meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan berkali kunjungan.. darurat medik meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan. super vip vip kelas kelas kelas iii ec, perawatan intensif ditentukan sebesar (dua) kali tarif rawat inap kelas. tindakan keperawatan meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan.. konsultasi gizi meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan untuk satu kali kunjungan... il...isco akses, selisih biaya ditanggung oleh peserta akses yang bersangkutan. tai . nana |
tagiucrintal: pengganti undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang taulium uus nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor tbnn walikota tebing tinggi memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang penetapan nama rumah sakit umum kota tebing tinggi. menetapkan nama rumah sakit umum kota tebing tinggi, dengan nama rumah sakit umum daerah dr. kumpulan pane kota tebing tinggi". pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka ketentuan ketentuan dalam peraturan walikota nomor tahun tentang penetapan nama rumah sakit umum kota tebing tinggi sepanjang yang telah diatur dalam peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. tag ky, .: undang undang lembaran negara republik indonesia turrd irham taufik lembaran daerah kota tebing tinggi tahun nomor kanan sesuai dengan asli ali ana cng aslinya kepala bagian organisasi dan hukum welas 2s akti sire ega penjelasan atas peraturan daerah kota tebing tinggi nom tahun tentang. penetapan nama rumah sakit umum kota tebing tinggi umum dr. kumpulan pane dikenal sebagai seorang pejuang yaitu dimulai pada zaman penjajahan belanda yang bertugas sebagai dokter partikular pemerintah gementeraad tebing tinggi. pada zaman penjajahan jepang, almarhum pernah bertugas sebagai dokter pemerintah syu sangsi kai anggota pompa tebing tinggi. pada zaman revolusi dari tahun sampai dengan tahun sebagai dokter pemerintah. beliau juga pernah menjabat sebagai ketua komite nasional tebing tinggi, ketua palang merah indonesia untuk tebing tinggi dan anggota dewan perwakilan rakyat sumatera timur. dari tahun sampai dengan tahun almarhum bekerja sebagai dokter pemerintah dan kemudian diangkat menjadi kepala dinas kesehatan sumatera utara, juga sebagai anggota pmi non partai almarhum dokter kumpulan pane dimasa hidupnya banyak mengabdikan diri dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat kota tebing tinggi. hal ini dapat dilihat tan dan dibuktikan dari banyaknya penghargaan dan tanda jasa yang diberikan antara lain melalui surat keputusan musyawarah pejuang revolusi agustus kota tebing tinggi tanggal november nomor yang menyatakan bahwa dr. kumpulan pane adalah seorang pejuang angkatan tanda penghargaan dari dewan harian propinsi sumatera utara yaitu penganugerahan pemancangan bambu runcing dipusaranya sehubungan dengan jasa dan kesetiaannya terhadap organisasi, negara dan bangsa, berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, nama almarhum dr. kumpulan pane ditetapkan sebagai nama rumah sakit umum daerah kota tebing tinggi. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota tebing tinggi tahun nomor |
pemerintah kota tebing tinggi!ianmaka ketentuan mengenai organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum dam) tirta bulian kota being tinggi perlu disesuaikan pengaturannya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .a, perlu membentuk peraturan daerah tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum dam) tirta buliangkat.i.gambaran negara ha. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kota tebing tinggi dan walikota tebing ii:: la" memutus ar: menetapkan.ieenconaaan pan bagian keenam dewan pengawas aa. dewan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah kota tebing tinggihanan calon anggota dewan pengawas memenuhi persyaratan d4. menguasai manajemen dam tirta bulian: menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya, dan ' b) jumlah anggota dewan pengawas paling banyak (tiga) orang. i2). sebagai sekretaris merangkap anggota dengan keputusan kepala daerah. po. tttirta bulian dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat. iulian: berikan. naabulian antara lain pengangkatan direktur, program kerja yang dilakukan oleh direktur, rencana perubahan status kekayaan dam tirta buli. tahunan: dan memeriksa dan .bulian yang dibuat direkturusai mempunyai wewenang menilai kinerja direktur dalam mengelola dam tirta bulian:, meminta keterangan direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan dam tirta bulian: dan .idewan pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut mengawasi kegiatan direktur dalam menjalankan dam tirta bulian, memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh direktur memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan dam tirta bulian, memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum terhadap.uba rugi. pasa rence neneeemenneenrena :buliulian. nada dewan pengawas diberikan penghasilan berupa angkasa. nan il) ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa' paling banyak (empat puluh lima per seratus) dari gaji direktur. sekretaris. dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak (empat puluh per seratus) dari.tirta buli tirta bulian. :l) perna bulian. hahaa melakukan tindakan yang merugikan dam tirta bulian: dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan t: rapat sebagaimana dimaksud pada pemberhentian sementara batal demi hukum. apabila.oocoooooooooirta bulian harus memenuhi persyaratan: warga negara republik indonesia, berkelakuan baik dariruah. sakit umum yang ditunjuk oleh direktur, usia paling tinggi (tiga patuh lima) tahun.btan (d) direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrakkontrak sebagaimana dimaksud pada tidak diperbolehkan menduduki jabatan. il) batas usia pensiun pegawai dam tirta bulian ( ti tan pegawai dam tirta bulian berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat.: tirta bulian. j0) penyusunan skala gaji pegawai dam tirta buliulian. kclcnlwad.ooo woo ketentuan gaji pegawai dam ita bulian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. (l)sy6.angulian atau iuran pegawai dam tirta bulianpagi. dalam hal dam tirta bulian memperoleh keuntungan. pegawai dam tirta bulian diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan dam tirta bulian. tagha9.oo.ooo.ooo.oooominennannana pegawai memperoleh hak cuti meliputi: cuti tahunan, .b. cuti besar, cc. cuti sakit: tea cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji, cuti nikah: cuti bersalin: cuti diluar tanggungan dam tirta buli: penghargaan dan tanda jasa direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang masa kerja secara terus menerus selama (sepuluh) tahun. (dua puluh) tahun. (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dam tirta bulianbul memegang teguh dan mengandalkan pancasila dan melaksanakan undang undang dasar negara republik indonesia tahun mendahulukan. naa mendahulukan kepentingan dam tirta bulian atas kepentingan lainnya: nan cc. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan, dan memegang teguh rahasia dam tirta bulian dan rahasia jabatan. pegawai dilarang: melakukan kegiatan yang merugikan dam tirta bulian, daerah dan atau negara: obulian: dan cc. mencemarkan nama baik dam tirta bulian, daerah dan atau negara. bagian kelima pelanggaran dan pemberhentian penatirta bulian. kanantn. dan berhak mencern&b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum istat, dan atau cc. merugikan keuangan dam tirta bulian, menetapkan peraturan daerah tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum (dam) tirta" bulian kota tebing tinggiobing tinggi, dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota tebing tinggi: perusahaan daerah air minum dam) tirta bulian adalah badan usaha milik daerah kota tebing tinggi: dewan pengawas adalah dewan pengawas dam tirta bulian: direktur adalah direktur dam tirta bulian. tenan pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan dam tirta bulian. penghasilan adalah penghasilan pegawai dam tirta bulian yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tunjangan dan penghasilan penghasilan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. bab ketentuan pendirian dam tirta bulian adalah suatu badan usaha milik daerah kota tebing tinggi yang didirikan tahun bab iii anggaran dasar bagian kesatu kedudukan hukum, tujuan dan lapangan usaha dam tirta bulian adalah badan hukum yang berhak melakukan ci usahanya berdasarkan peraturan daerah ini. diemban. lx . ss. bab dana pensiun bnn direktur dan pegawai dam tirta bulian wajib diikutsertakan pada program pensiun yang "tirta bulian sesuai dengan peraturan perundangan!ch gabungan dam. bab asosiasi kan dam tirta bulian wajib menjadi anggota persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia pereaksi). dam tirta bulian ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini berlaku, direktur aan dewan badan pengawas tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatanxsunzannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. dan. sn. dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah kota pan tebing tinggi nomer tahun tentang kepengurusan dan ketentuan ketentuan pokok kepegawaian dam tirta bulian kota tebing . abdul hari hasibuan yo. diundangkan tebing tinggi ada salinan sesuai dengan aslinya antar, skala bagian organisasi dan hukum bikin ral penjelasan atasian kota tebing tinggi pengelolaan air minum kota tebing tinggi pada awalnya dilaksanakan oleh seksi air minum dinas pekerjaan umum kotamadya daerah tingkat tebing tinggi. pada tahun dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat tebing tinggi nomor tahun didirikanlah perusahan daerah air minum kotamadya daerah tingkat tebing tinggi, dan selanjutnya dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat tebing tinggi nomor tahun nama perusahaan ini ditetapkan menjadi perusahaan daerah air minum dam) tirta bulian kotamadya daerah tingkat tebing tinggi. sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, ada (empat) buah peraturan daerah yang terdahulu mengatur perusahaan daerah air minum dam) tirta bulian kota tebing tinggi yakni peraturan daerah kotamadya daerah tingkat tebing tinggi nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum dam) tirtaperusahaan daerah air minum tirta.ketentuan ketentuan pokok kepegawaian perusahaan daerah air minum dam) tirta bulian kotamadya daerah tingkat "(ching tinggi: peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun ivntauk kepengurusan dan ketentuan ketentuan pokok kepegawaian perusahaan daerah air minum dam) tirta bulian kota tebing tinggi dengan terbitpenyesuaian ketentuan mengenai organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum dam) tirta bulian kota tebing tinggi. . ri demi cukup jelas pasar2 cukup jelas cukup kelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas cukup'jelas cukup jelas . cukup jelas cukup jelas pasai cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas tan cukup jelas cukup jelas cukup jelas td.orcooo#omcnnnmennnananan lag. cukup jelas kan"jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas in) cukup jelas tb. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas tangb. ancamantag dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini terhadap dam tirta bulian juga berlaku peraturan dan perundang undangan yang ada. dam tirta bulian berkedudukan kota tebing yin. tujuan pokok dam tirta buliangian kedua modal modal dasar dam tirta bulian terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkansemua alat likuid disimpan dalam bank pemerintah. bagian ketiga organ dam dam tirta bulian yang dibentuk oleh pemerintah kota tebing tinggi didukung dengan organ kepegawaian. pengurus dam tirta bulian terdiri dari walikota selaku pemilik modal direktur dewan pengawas. bagian keempat susunan organisasi dan tata kerja susunan organisasi dan tata kerja dam lirik julian ditetapkan dengan peraturan walikota. bagian kelima direksi direktur diangkat oleh kepala daerah atas usul badan pengawas. tag tag sebagai berikut mempunyai pendidikan sarjana strata lria proposal mengenai visi dan misi dam tirta bulian:tur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau samping tani. tan, pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayah ini dilakukan apabila direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja dam tirta bulian dan pelayanan kebutuhan air minum kepada nag masyarakat setiap tahun. g@)'tirta bulian, dan atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang tanbulian. tan direktur dalam mengelola dam tirta bulibulian, membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan dam tirta bulian, menyelenggarakan administrasi unulimenyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan dam tirta bulian kepada kepala daerah melalui badan pengawas termasuk neraca dan perhitungan laba rugi dam tinta bulian. id.ooocoonnnannnnnannananana:audit dan laporan manajemen yang ditandatangani direktur dan dewan pengawas disampaikan kepada kepala daerah. taulian ditutup untuk disahkan oclc kepala daerah paling lambat dalam waktu (tiga puluh) hari setelah diterima. tag tirta bulian: menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dam tirta bulian dengan persetujuan dewan pengawas: cc. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direktur, mewakili dam tirta bulian dalam dan luar pengadilan: menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili dam tirta bulian: menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan, menjual, menjadikan atau melepaskan ast milik dam tirta bulian berdasarkan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan dewan pengawas: melakukan.oo xx. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan (tan menjadikan aset dam tirta bulian. jabatan dibawah direktur sebagaimana dimaksud pada huruf berpendidikan serendah rendahnya sta berpangkat c.i untuk mendukung kelancaran pengelolaan dam tirta bulihahyang lama atau seorang pejabat struktural dam tirta bulian sebagai pejabat sementara. .: pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala. daerah. keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada berlaku paling nenghasilan direktur terdiri dari gaji dan tunjangan. gaji direktur adalah sebesar (tiga) kali gaji tertinggi pegawai dam! dam tirta bulian memperoleh keuntungan, direktur memperoleh bagian dari jasa produksi. tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada,bulian. jumlah.ooo.comanecerowetesneeeten jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai: dar biaya tenaga kerja lainnya tidak . boleh melebihi (empat puluh per seratus) dari. total. biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang latu. nn,buli.d) dan didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi nan masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. (dic. cuti nikah: cuti bersalin, dan cuti luar tanggungan dam tirta buliulidirektur diberhentikan karena atas jabatannya berakhir, dan: meninggal dunia. ekt feooonceonnen non nenninantirta bulian. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara: cc.(. jl) paling lambat (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalami |
peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tentang retribusi pasar dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tebing tinggi, menimbang bahwa tarif retribusi pasar yang ditetapkan dalam peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tentang retribusi pasar sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan daerah nomor tahun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat iniwrisn! retribusi jasa umum, utan.cbo: dimaksud pada memberitahukan dimulainya "iv ketentuan lain lain penyewa tidak diizinkan memakai lebih dari (dua) unit ruko, kios atau stand pada pasar daerah. setiap orang atau badan hukum yang menyediakan dan atau menyelenggarakan fasilitas pasar harus terlebih dahulu mendapat izin dari kepala daerah. atas dasar pertimbangan perubahan tata ruang, pemerintah daerah dapat memindahkan lokasi pasar daerah tempat lain tanpa tuntutan hukum baik perdata maupun pidana dari pihak penyewdengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan ira: kotamadya daerah tingkat tebing tinggi nomor tahun tentang retribusi pasar yang diubah pertama kalinya dengan peraturan daerah kota tebing fi: znggi. ditetapkan teras tinggi pada tanggal ui: walikota tebing tinggi ttd. abdul hari7, hasibuan diundangkan tebing tinggi padatanggal juni sekretaris daerah kota tebing tinggi! ttd. irham taufik lembaran daerah kota tebing tinggi tahun nomor liar segi engan aslinya kepala bar organisasi dan hukum erato gas siregar penjelasan atas peraturan daerah kota tebing. nomor taifun tentang retribusi pasar umum dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan undang undang nomer teo tentang: perubahan atas undang undang nomor tahun tentang daerah retribusi daerah sebagai salah satu upaya guna mewujudkan u. merah yam. luas, nyata dan bertanggung jawab, serta peningkatan penerima: pom daerah yang bersumber dari retribusi daerah khususivz: berasal dns retribusi pasar tarifnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi . jha saat han tan maka perlu disesuaikan dengan menetapkhuruf a,b dan luas bangunan adalah panjang lebar bangunan control. contoh luas bangunan kios: panjang meter lebar meter meter persegi maka retribusi kios yang dipungut adalah luas bangunan rp. meterpersegi rp. , rp. cukup jelas.bnn nomor: tahun tanggal juni tarif retribusi pasar harian bulanan penjualan dengan cara .ruko menggunakan ruko, retribusi pemakaian bangunan , bulan kios dan stand| retribusi kebersihan , bulan pasar daerah. retribusi jaga malam , bulan total. , bulan retribusi pemakaian bangunan , bulan retribusi kebersihan , bulan cc. retribusi jaga malam , bulan total , bulan stand retribusi pemakaian bangunan , bulan retribusi kebersihan , bulan retribusi jaga malaria , bulan total , bulan ii. dengan cara penjualan dengan menggunakan menggunakan pelataran dan kereta berjasa , hari pelataran dan luar pasar daerah ill. dengan cara jenis sayuran, buahan buahan, lesehan aan jamu gendong dan sejenis, ikan menggunakan kering, lauk pauk (tahu,dan lain rp. hari pelataran dipasar sebagainya) alat alat dapur, umbi daerah (tempat umbian, bumbu, .ikan basah, tempat khusus) daging, sandang, makanan dan minuman. iv. |padatempat tempat penjualan dengan memakai tertentu (khusus) mobil keliling, personil rp. hari buah buahan konveksi jual rokok majalah penjualan dengan memakai becak bermotor, sepeda motor sepeda, preunit rp. hari jual sayuran kelapa, ketela pohon, ketela rambat dan lain sejenisnya. kamar mandi, wc toilet (per orang) a. mandi hajat besar rp. hajat kecil rp. s00, walikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan salju tpa kragan aslinya kepala bagian organisasi dan hukum (empoli aaa ega bnasar. bab ketentuan.daerah kota tebing tinggi,: pasar adalah suatu tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli dan melakukan transaksi jual beli: pasar daerah adalah pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah kota tebing tinggi: lingkungan pasar daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain lingkungan pasarupu dinikmati oleh orang pribadi: atau badan hukum: retribusi.ooooooooo retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap subjek retribusi yang memanfaatkan fasilitas pasar daerah dan tempat lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah: fasilitas pasar adalah semua sarana prasarana pasar yang dibangun'didirikan dan dikuasai oleh pemerintah daerah, petugas pasar adalah orang yang ditugaskan pada pasar daerah oleh pemerintah daerah: rumah toko ruko) adalah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang bangun lingkungan pasar, kios adal: stand adalah bangunan tetap dalam pasar yang terbuka dan tanpa dinding sekelilingnya dan dipergunakan untuk berjualan, penyewa adalah perseorangan atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar, surat ketetapan retribusi daerah untuk: surat setoran retribusi daerah:bab ihnsontondenennrncan ente. bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi pasar dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan fasilitas pasar. objek retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan fasilitas pasarpasar daerah. bab iti golongan retribusi retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum. bab ketentuan retribusi setiap penyewa fasilitas pasar dipungut retribusi. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah rumah toko ruko): rp. per meter luas bangunan kios: rp. per meter luas bangunan. stand: rp. per meter luas bangunan. bagi penyewa selain retribusi sebagaimana dimaksud pada juga dikenakan pungutan berupa jasa keamanan jaga malam dan premi asuransi atas bangunan pasar, yang dibayarkan setiap bul.oooooooo setiap pengalihan izin pemakaian atau pergantian pemakai ruko, kios dan stand baik dalam bentuk apapunjuga atau dengan alasan apapun juga harus dengan persetujuan kepala daerah atau pejabat yan2 ditunjuk dan atas persetujuan dimaksud dipungut biaya balik nama bbn) yang dibebankan kepada pemegang izin yang baru yang besarnya rp. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ruko, rp. (tiga ratus ribu rupiah) untuk kios dan rp. (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk stand. penyewa, selain yang dimaksud pada yang menggunakan lingkungan pasar daerah sebagai tempat berjualan atau tempat lain yang ditetapkan dalam wilayah kota tebing tinggi baik pagi, siang. sore dan malam hari dipungut retribusi harian. besarnyabagi penyewa yang tidak berdagang (tutup) dan atau masih menempatkan meninggalkan barang dagangannya dalam pasar daerah, tetap dikenakan retribusi. penyewa yang tidak menggunakan ruko, kios dan stand untuk tempat berjualan melebihi waktu (enam) bulan, maka izin pemakaiannya dapat dicabut. bab 'tata cara pemungutan retribusi setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayarcian disetor kas daerah melalui bendahara penerima dinas pendapatan kota tebing tinggi. bab wilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusi pasar adalah kota tebing tinggi. bab vila concoeneoocononennnenanenan bab vii sanksi dalam hal penyewaapabila penyewa tidak membayar atau menunggak membayar retribusi atau tidak menempati memanfaatkan ruko, kios atau stand selama (enam) bulan berturut turut maka kepala daerah pejabat yang ditunjuk akan mengambil alih hak sewa ruko, kios atau stand penyewa. bab viii tata cara pembayaran kepala daerah menentukan tanggal jatuh terapi pembayaran dun penyetoran retribusi yang terutang paling lama (tiga puluh) hari setelah sauu oleh wajib sciribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. penagihan. .oo. ovaria(dmaen non po. bab ketentuan larangan selama jangka waktu pemakaian, subjek retribusi dilarang merubah bentuk rukh, kios dan stand tanpa izin dari kepala daerah pejabat yang ditunjuk. bagi pedagang yang berjualan pasar daerah dilarang membuang sampah sembarang tempat,, payung atau mendirikan bangunan bangunan dalam pasar daerah, memasukzin kepala daerah, mempergunakan tempat dalam pasar daerah untuk tidur atau menginap tanpa seizin kepala daerah, meminum minuman keras ata" main sudi dalam pasar daerah: memasukkan atau mengeluarkan barang dalam pasar daerah tanpa melalui jalan atau pintu pasar daerah, melakukan suatu perbuatan dalam pasar daerah yang sifatnya. dapat mengganggu ketertiban umumkecuali tempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari kepala daerah: memakai tempat dalam pasar daerah melebihi dari batas arca yang telah ditetapkan, oo. menempatkan.o.o.o. menempatkan kenderaan, binatang, muatan tunggangan yang dipergunakan, ternak besar keciltag dibuka atau sesudah ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau petugas pasar. bab xii penyidikan d4x:'. |
pemerintah kota tebing tinggiarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi nangmena,lo.. pencatatan dan dokumen dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut: tasa.rrooemeeco.meeoneneron. nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana: bab xvi ketentuan pidana ilni walikota tebing tinggi ttd. abdul hafiz hasibuan diundangkan tebing tinggi pada taneypsesuai aslinya kepala bagian. organisasi dan hukum setidak gg: sakti. alam serupa penjelasan atasumumyang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta khususnya yang berasal dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tarifnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu disesuaikan dengan menetapkan peraturan daerah, il. demi cukup jelasparan aerasi kota tebing tinggi tahun 20us mor peraturan daerah kotamadya daerah tingkat tebing tinggi nomor tahun tentang pengawasan dan pemeriksaan pemakaian racun api kotamadya daerah tingkat, dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota tebing tinggi, kas daerah adalah kas daerah kota tebing tinggi. bendahara penerimaalateneonooo room pan alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran seperti tabung. racun api jenis ab, abc, jenis gas, jenis dry powder dan lain laimaksimal (empat belas) meter atau (empat) lantai, bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar (lima belas) meter sampai dengan (empat puluh) meter:, bangunan industri adalah bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri, bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang diperuntukkan untuk segala macam kegiatan kerja antara lain pertemuan, kantor, hotel losmen, tempat hiburan, toko, pasar, rumah sakit, terminal, stasiun kereta api: sekolah, peribadatan, pergudangan, perbengkelan, spbu, bangunan perumahan adalah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau kediaman: hidrat adalah alat penyalur air yang bersumber dari pipa air perusahaan daerah air minum dam), luas lantai dasar adalah seluruh luas lantai bangunan, metric si.eeoooorooooooo. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran: objek dan subjek retribusi setiap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran dikenakan pungutan retribusi dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan pemerintah daerah. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan danmean ketentuan alat pemadam kebakaran (l) setiap alat pemadam kebakaran yang dipergunakan dalam wilayah kota tebing tinggnya. setiap alat pemadam kebakaran harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian (satu) kali dalam setahun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. bab ketentuan persyaratan alat pemadam kebakaran jl) setiap ruangan bangunan industri harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijunjung atau yang bersifat permanen dengan jarak satu dengan lainnya maksimal (dua puluh) meter. setiap.ooooooooooooooooooo setiap permukaan lantai sampai dengan (seratus lima puluh meter persegi) dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri harus ditempatkan minimal sebuah alat: pemadam kebakaran jenis abc dengan ukuran minimal kg. (sepuluh kilogram), dengan jumlah syarat dan lainnya sebagaimana dimaksud pada setiap luas permukaan lantai (enam ratus meter persegi) atau lebih dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada juga harus ditempatkan minimal (satu) buah alat pemadam kebakaran jenis abc model setiap ruangan bangunan umum dan perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijunjung dan ditempatkan dalam jarak maksimal (dua puluh) meter dari setiap tempat. s5) setiap permukaan lantai sampai dengan (dua ratus meter persegi)sepuluh kilogram). setiap permukaan lantai sampai dengan (dua ratus meter persegi) dari setiap ruangandua puluh kilogram). setiap bangunan untuk perumahan diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran antara lain jenis ab, abc, gas atau yang sejenis minimal menyediakan perangkat pemadam kebakaran. setiap bangunan perumahan yang bertingkat diwajibkan setiap tingkatnya disediakan alat pemadam kebakaran. setiap bangunan tinggi dan harus dilindungi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya kebakaran dengan sistem hidrat. bab vl.oocoocooocoooooooooo.cbooo bab ketentuan. retribusi setiap pemeriksaan pengujian terhadap alat pemadam kebakaran dikenakan retribusi. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut alat pemadam kebakaran jenis atau sejenisnya yang berisi sampai dengan (lima) liter sebesar rp. (enam ribu rupiah)per tahun (enam) sampai dengan (sepuluh) liter sebesar rp. (delapan ribu rupiah) per tahun toatahun. alat pemadam kebakaran jenis abc, gas atau sejenisnya yang berisi sampai dengan (lima) liter sebesar rp. (tujuh ribu rupiah) per tahun (enam) sampai dengan (sepuluh) liter sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) per tahun tahun retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf dan belum termasuk biaya pengisian kembali tepung racun api atau gas pada tabung racun api, guna mempunyai kekuatan baru dan layak untuk dipergunakan. setiap alat pemadam kebakaran yang mempergunakan tabung dan memerlukan pengisian kembali dengan kekuatan baru baik berupa tepung racun api atau gas dikenakan pembayaran sesuai dengan harga pasar. bab vii. pendapatan kota tebing tinggi. bab viii wilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah kota tebing tinggi. bab tag.|. "c bing tinggi, menimbang bahwa tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan yang ditetapkan dalam peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tentang retribusi pelayanan persaripahan kebersihan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat in!huruf 'a, perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persamaan k.ooooooooooooo. uk. oobn". .oooao. pada tanggal juni walikota tebing tinggi ttd, abdul hafiz hasibuan diundangkan tebing tinggi pada tanggmama fantasi inya kepala bagian animasi dan hukum atas gegar penjelasan atas peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan umum kandaerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah khususnya yang berasal dari retribusi pelayanan. persamaan kebersihan tarifnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi 'saat ini, maka perlu disesuaikan dengan menetapkan peraturan daerah. 1b.ooooco.oooooooooo pa. cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukupjclas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas eukupjelas cukup jelas po. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas ana, cukup jelas tambahan lembaran daerah kota tebing tinggi tahun nomor naa lampiran peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tanggal juni tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan (rumah tempat tinggal: pemukiman mewah rp. bulan pemukiman sederhana rp. , bulan 'c. pemukiman sangat sederhana rp. , bulan (perdagangan bisnis komersial: rumah toko ruko rp. , bulan tan rumah makan restoran rp. , bulan hotel: bulan pedagang buah buahan musiman rp. , hari perkantoran sekolah sosial nan kantor swasta besar rp. , bulan kantor swasta kecil rp. , bulan bank pemerintah swasta rp. , bulan sekolah (sd, smp, sma negeri rp: , bulan swasta sekolah tinggi universitas rp. , bulan | : rumah sakit rp. , bulan poliklinik rp. , bulan puskesmas. rp. , bulan industri perbengkelan! pergudangan industri besar rp. , bulan industri menengah rp. bulan industri kecil bengkel besar rp.i. gudang kecil rp. , bulan (lain lain: stasiun kereta api rp. , bulan stasiun bus rp. bulan walikota tebing tinggi ttd. abdul hafiz hasibuan sesuai aslinya kepada daging organisasi dan hukum separo ag: negarail.kantor lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan kota tebing tinggi adalah unsur pelaksana pemerintah kota tebing tinggi bidang pelayanan persamaan kebersihan, kas daerah adalah kas daerah kota tebing tinggi:rukun tetangga rt) dan rukun warga rw) adalah dan kota tebing tinggi, tempat penampungan sampah sementara tps) adalah tempat untuk menampung sampah sementara hasil pengumpulan dari lingkungan kelurahan, transfer depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menyerap pengumpulan sampah dari lingkungan kelurahan ll.berupa tanah kosong maupun bangunota tebing tinggi:: tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusiatan.oooeennnaaan, objek dan subjek retribusi pasai dengan nama retribusi pelayanan persama, industri, perkantoran, perbengkelan, perdagangan dan pergudangan. objek retribusi adalah pelayanan persamaan kebersihan atas setiap persil yang ada kota tebing tinggi. tan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukumketentuan retribusi (b) setiap jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persamaan kebersihan dipungut retribusi. retribusi sebagaimana dimaksud pada dikenakan kepada semua pemilik atau pemakai persil dalam daerah. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas penggolongan objek retribusi yang terdiri dari rumah tempat tinggal: perdagangan bisnis komersial: perkantoran sekolah sosial, industri perbengkelan pergudangan, cc. stasiun terminal. besarnya retribusaerah mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana prasarana kebersihan berupa tempat.ocooooooooo tempat sampah tempat tempat umum atau jalan jalan umum yang dianggap perlu: tps, transfer depo dan tong tong sampah sesuai dengan kebutuhan, saluran saluran untuk membuang air kotor pada tempat yang dianggap perlu, angkutan sampah dari lingkungan perumahan, industri, perbengkelan, perdagangan, perkantoran tps, transfer depo atau tpa. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan koordinasi ketua. rt rw wilayah masing masing. dalam mengkoordinir kegiatan dimaksud pada ketua rt rw harus mengikuti pedoman yang. diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. bab ketentuan pelayanan persamaan kebersihan (d) setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan menata keindahan lingkungan tempat kediaman, tempat kerja dan lain lainsamping pemerintah daerah menyediakan sarana penunjang. pengelolaan kebersihan lingkungan, memelihara kebersihan jalanjalan umum, tempat tempat umum, pengaturan dan penempatan tps, transfer depo, tpa dan pengangkutan sampah dari tps atau transfer depo tpa dilaksanakan oleh pemerintah daerah bawah koordinasi kantor lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan kota tebing tinggi. bab vi. cnnatannnanannaan bab tata cara pemungutan retribusi (d0 melalui bendahara penerima dinas pendapatan kota tebing tinggi. bab vii wilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusi pelayanan persamaan kebersihan adalah kota tebing tinggi. bab viii sanksi administrasi dalam hal subjekgua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yay terutang vip. onnnnnananaan on) setiap bulan. (mh)il5os .ooo eco oren nan nan ana bacaanardi hehl.oooioooooooooo oo. |
lembaran daerah kota tebing tinggi tahun nomor dan tahun nomor dan tahun tentang urut)tahun bantuan keuangan kepada partai politik tahun tahun kelurahan tahun tahun penetapan nama rumah sakit umum daerah kota tebing tinggi tahun tahun organ dan kepegawaian dam tirta bulian kota tebing tinggi tahun tahun retribusi pasar tahun tahun retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tahun tahun retribusi pelayanan persamaan kebersihan peraturan daerah kota tebing tinggi nomor tahun tang tentang anggaran pendapatan. dan belanja daerah bnn kota tebing tinggi tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tebing tinggi menimbang bahwa. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tadewan perwakilan rakyat daerah kota tebing tinggi tahun tentang peraturan tata tertib:jk:'e. subsidi sejumlah rp. belanja hibah sejumlah rp. .el! fewviayaan daerah sebagaimana dimaksudatarni.n. ia!wal.sawalikota tebing tinggi ttd abdul hafiz hasibuan diundangkan tebing tinggi padatanggal januarcas .sesuai dengan aslinya. a. sai aal oam dan hukum etpakonsit (lp |
bupati tebo peraturan daerah kabupaten tebo nomor of!esa bupati teboanggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten tebo tahun anggaran telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan bp:(serirp1. jumlah beban jumlahe kenaikan kas (btctdte) saldo awal kas bud saldo akhir kas bud saldoakhir kasiil. saldo akhir kas blue saldo akhir kas bos saldo kas akhir per desember (htitjtktlimlo) dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar koreksdana bergulir dan penyisihan dana bergulir lampiran daftar kewajiban jangka panjang lampiran daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan lampiran laporan perubahan saldo anggaran lebih lampirantanggal 3l sekretaris daerah kab. tebo baran daerah kabupaten tebo tahun nomor n@reg peraturan daerah kabupaten tebo provinsi jambi (nomor tahun |
ne: pemerintah kabupaten tebo peraturan daerah kabupaten tebo nomor tahun tentang sempadan jalan bupati tebo, menimbang bahwa untuk mengatur pertumbuhan bangunan dalam kabupaten tebo diperlukan adanya pengaturan khususnya untuk bangunan dan gedung serta pagar yang berdekatan dengan jalan raya sehingga dapat tertib dan teratur untuk itu perlu membentuk peraturan yang mengatur tentang jarak antara bangunan gedung, pagar dan lainnya dari jalan dalamsempadan jalnia tnylmi anu tenretribusi izin mendirikan bangunan imbbat|antor tata kota, kebersihan dan pasar,adalah kantor tata kota, kebersihan dan pasar kabupaten tebo. satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja setda kabupaten teboyang berupa bangunan gedung atau bukan gedung, jalan adalan semua ruas jalan yang dapat dipergunakan untuk lalu lintas umum baik kendaraan maupun orang. sempadan jalan adalah jarak antara bangunan gedung dengan jalan yang dilarang untuk mendirikan bangunan. bab bagian bagian jalan bagian jalan meliputi daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan garis sempadan jalan. daerah manfaat jalan meliputi badan jalan saluran tepi jalan dan ambang pengamatannya. daerah milik jalan meliputi daerah manfaat jalan ditambah saluran tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan sesuatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. garis sepadan. garis sempadan jalan merupakan sejalur tanah tertentu diluar daerah milik jalan yang ada, dibawah pengawasan pembina salah. bab iii jarak sempadan jalan bangunan rumah gedung, pagar dan lainnya agar dapat :tertata dan teratur, harus disesuaikan dengan garis sempadan jalan. orang pribadi atau badan hukum dilarang untuk mendirikan bangunan rumah gedung, pagar dan lainnya dalam garis sempadan jalan. jarak sempadan jalan wilayah kabupaten tebo ditentukan sebagai berikut: nama ruas jalan cas ruas jalan lintas jambi ma. bungo dalam wilayah kabupaten tebo ruas jalan lingkar utara muara tebo ruas jalan dari blok ruas jalan unit ruas jalan dari alai ilir tugu simp desa jambu ruas jalan unit (jalan unit xii desa sumber sari) ruas jalan dari unit (jalan unit xii desa sido rukun) ruas jalan unit jalan unit viii desa suka maju) lg. ruas jalan dari tegal arum jalan jalan unit ii) ruas jalan dari simp. logon simp. sambil! ruas jalan simp. suma tanjung simalidu jalan padang lamo) ruas jalan dari jeb. bungkal aturan simp. ruas jalan simp. nilam lubuk kambing puas jalan simp. betung berdarah bangun serangan ruas jalan dari simp jati menarik regulasi semampu ruas jalan dari simp. rsu rsud kabupaten tebo ruas jalan dari simp. tugu sultan thaha kearah pasar muara tebo ruas jalan dari jembatan bungkal pancuran gading simp ruas jalan lingkungan dalam kota kabupaten tebo babsuapabila orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan bangunan didalam jarak sempadan jalan akan diberikan sanksi administrasi berupa peringatan pertama berupa teguran untuk mengosongkan bangunan dan membongkar bangunan sendiri dalam waktu yang ditentukan. apabila tidak mengindahkan peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf ini, maka yang bersangkutan akan diberikan peringatan kedua berupa perintah untuk melakukan pengosongan bangunan dan membongkar bangunannya sendiri. dan apabila tidak mengindahkan peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf ini, maka yang bersangkutan akan diberikan peringatan ketiga berupa perintah yang tegas dalam waktu (tujuh) hari kerja untuk mengosongkan dan membongkar bangunannya sendiri. jika orang pribadi atau badan hukum tidak mengindahkan peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga, maka pemerintah kabupaten tebo dalam hal ini satuan polisi pamong praja kabupaten tebo dibantu instansi terkait akan melakukan pembongkaran secara paksa. babtentuan ketentuan yang ada sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku. bab vii ketentuan penutup peraturan daerah(ran surya apmasiid mu'az diundangkan muara tebo pada tanggal september sekretaris kabupaten tebo, darkutni lembaran daerah kabupaten tebo tahun nomor |
han sala semen peraturan daerah kabupaten tebo! nomor tahun tentang perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo pemerintah kabupaten tebo: tahun it, provinsi jambipemerintah daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan hak setiap warga salah satunya melalui pemanfaatan dan pengelolaan badan usaha milik daerah secara efektif dan efesien: bahwa pengelolaan air minum yang merupakan hajat hidup orang banyak harus dilakukan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan memberikan pelayanan terbaikusahaan daerah air minum tirta muaro perlu penyesuaian dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi: organ perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kpm dewan pengawas: dan direksi bagian kedua organ paragraf kpm kpm mempunyai tugas dan wewenang: mengangkat direksi dan dewan pengawas berdasarkan hasil seleksi: memberhentikan direksi dan dewan pengawas: cc. mengesahkan atau menolak laporan kinerja tahunan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo, mengesahkan arah dan kebijakan umum perusahaan: dan mengesahkan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran tahunan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. kpm memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo yang diusulkan direktur setelah memperoleh pertimbangan dewan pengawas. kpm tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebparagraf dewan pengawas (l) anggota dewan pengawas terdiri dari unsur independejabatanya tidak menimbulkan konflik kepentingan. persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagaisatu) orang, anggota dewan pengawas diangkat sebagai ketua dewan pengawas merangkap anggota,selama masa jabatannyrusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo,air minum tirta muaro kabupaten tebo. ketentuan mengenai pembentukan sekretariat dewan pengawas diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. jabatan anggota dewan pengawas berakhir apabila meninggal dunia masa jabatannya berakhir, dan atau diberhentikan sewaktu waktu jika dewan pengawas diduga melakukan salah satudan anggota diatur dalam peraturan bupati. dewan pengawas yang masa jabatannya berakhir diberikanrusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebobagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir. paragraf direksi direktur harus memenuhi persyaratanulus pelatihan manajerial air minum didalam negeri atau luar negri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah. direktur diangkat dan ditetapkan dengan keputusan kpm atas hasilanggota direksi ditetapkan berjumlah satu) orang sebagai direktur. masa jabatan direktur sebagaimana dimaksud dalam selama (lima) tahun. direktur sebagaimana dimaksud pada dapat diangkat kembali dalam kedudukan yang sama paling banyak (satu) kali masa jabatan dengan syarat direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dalam pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat setiap tahun. dalam hal direktur diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada tidak melalui seleksi. dalam hal anggota(tiga). direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni anggota direktur pada bumi lainnya direktur dalam mengelola: membina pegawai: cc. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebfi. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan p kepada kpm. direktur dalam mengelola perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo mempunyai wewenang: mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo, menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dengan persetujuan dewan pengawas, cc. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan bawah direksi mewakili perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dalam dan luar pengadilan, menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakil berdasarkan persetujuan kpmusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. direktur memerlukan persetujuan dari kpm melalui dewan pengawas dalam hal memindahtangankan, menghipotekkan dan atau menggadaikan tanah dan atau bangunan milik perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. kpm dapat menunjuk pejabat sementara dalam hal terjadi kekosongan direktur karena: pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, direktur sedang cuti, atau direkturdan hak yang sama dengan direkturjabatan direktur berakhir karena: meninggal dunia masa jabatannya berakhir,uaro kabupaten tebotuks5)l) pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh keputusan kpm. direktur yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalampertimbangdirektur pada perusahaan umum daertur sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatirusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebokalikan penghasilan bulan terakhir. direktur memperoleh hak cuti meliputi: cuti. ketentuan lebih lanjut tentang cuti sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian ketiga kepegawaian dalam menjalankan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo direksi dibantu oleh pegawai perusahaan umum daerahair minum tirta muaro kabupaten tebo diatur dalam peraturan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas. pegawai perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo berhak atas gaji, tunjangan, fasilitasatau jasa produksi atau insentif pekerjaan, sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan direksi dan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo untuk dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo harus memenuhi persyaratantelah bekerja minimal (satu) tahun sebagai pegawai kontrak dam untuk yang melamar menjadi calon pegawai dan (dua) tahun sebagai calon pegawai untuk melamar menjadi pegawai tetap: pemerintah atau swasta: tidak pernah diberhentikan atau mengundurkan diri dari perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo: mempunyai ijazah pendidikan formal yang dibutuhkan: berkelakuan baik yang dibuktikan denga surat keterangan catatan kepolisian yang asli dan masih berlaku dari kepolisian setempat: daftar riw hidup, salinan kartu tanda penduduk ktp), il. pas photo dengan ukuran dan jumlah yang ditentukan: dinyatakan sehat dengan surat keterangan dokter: bersih dari narkotika dan obat obatan terlarang lainnya yang dibuktikan denga surat keterangan dari rsud dan atau bnk: oo. tidak tercatat sebagai pengurus dan anggota partai, ormas serta lembaga swadaya yang berorientasi politik: lulus seleksi tes penerimaan yang dilaksanakan oleh panitia penerimaan pegawai kontrak, calon pegawai dan pegawai tetap yang dibentuk oleh direksi. ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan pegawai perusahaan air minum tirta muaro diatur dengan peraturan direksi. perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo wajib mengikutsertakan pegawai perusahaan umum daerah air umum tirta muaro kabupaten tebo pada program jaminan kesehatan, keselamatan kerjatata kelola perusahaan yang baik pengurusan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada terdiri atas prinsip: transparansi::b tata cara evaluasi evaluasi terhadap perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dilaksanakan secara periodik minimal (satu) tahun sekali. evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi kinerja keuangan: kinerja operasional, dan kinerja manajemen. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dewan pengawas. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada kpm. bab satuan pengawas intern perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo berkewajibrusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo s5) direkturb rencana kerja dan laporan bagian kesatu rencana kerja paling lambat (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, direktur menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo kepada bupatibupati melalui dewan pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh direktur. setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan kpm. bagian kedua laporan laporan dewan pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunanumum daerah air minum tirta muaro tirta muaro kabupaten tebo ditutup.laporan direktur perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebyangturturatur dalam peraturan bupati. laporan tahunan perusahaan umum daerah air minum tirta muaaropaling sedikit memuat laporan keuangan: laporan mengenai kegiatan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo air minum tirta muaro kabupaten tebtur dan anggota dewan pengawas, dan penghasilan direktur dan anggota dewan pengawas untuk tahun yang baru lampauniusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. babixii laba perusahaan penggunaan laba perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo digunakan untuk: pemenuhan dana cadangan:air minum tirta muaro kabupaten tebo untuk peningkatan kuantitas, setelah dana cadangan dipenuhi. besaran penggunaan laba perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo ditetapkan setiap tahun oleh kpm. perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten teb air minum tirta muaro kabupaten teboair minum tirta muaro kabupaten tebair minum tirta muaro kabupaten tebo hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten teb air minum tirta muaro kabupaten tebo. direkturair minum tirta muaro kabupaten tebo yang menjadi hak daerahrah air minum tirta muaro kabupaten tebair minum tirta muaro kabupaten tebusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebokerjasama perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebodalam dilakukan dengan tidak mengubah status badan hukum perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. bab xiv penugasan khusus pemerintah daerah (l) pemerintah daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebopenugasan khusus sebagaimana dimaksud pada dapat disertai kompensasi sesuai bentuk penugasan yang diberikan. bab pinjaman perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten teboaset perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dapat dijadikan untuk mendapatkan pinjaman. dalam hal aset perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dijadikan sebagaimana dimaksud pada harus memperoleh persetujuan kpm. bab xvi komite audit dan komite lainnya dewan pengawas dapatpi:b xvii tarif perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana)ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam peraturan bupati. bab xviii restrukturisasi perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten teboix pembubaran dan perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dapat dibubarkan atau berubah bentukrusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo atau sebab lain. pembubaran atau perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. kekayaan seluruh hak dan kewajiban perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo beralih kepada pemerintah daerah. pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab kepailitan kerugian yang dialami perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo menjadi beban perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. dalam halxi dana pensiun direktur dan pegawaxii asosiasi perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo menjadi anggota persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia. bab xxiii pembinaan pembinaan terhadap perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo dilakukan oleh bupatixiv penilaian tingkat kesehatan penilaian tingkat kesehatan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo digolongkan menjadi: sehat, kurang sehat, dan tidak sehabupati. bab xxv ketentuan lain lain dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, direktur dan dewan pengawas pada perusahaan daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo ditetapkan sebagai direktur dan dewan pengawas pada perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. masa jabatan direktur dan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada tidak dengan memperhitungkan masa jabatan sebelumnya. bab xair minum tirta muaro kabupaten tebo beralih kepada perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja pada perusahaan daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo beralih menjadi rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja pada perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. seluruh beralih menjadi. seluruh keputusan direksi dan peraturan pada perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo masih tetap berlaku sebagai keputusan direktur dan peraturan pada perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo, sampai ditetapkan keputusan direksi dan peraturan yang baru. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo sampai masa perjanjian kerjasama berakhir. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. bab xxviiorgan dan kepegawaian perusahaan umum daerah air minum tirta muaro lembaran daerah kabupaten tebo tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. bupati adalah bupati tebo selaku pemilik modal perusahaan umum daerah air minum kabupatenair minum tirta muaro kabupaten tebokabupaten tebo adalah badan usaha milik daerah yang bergerak bidang pelayanan air minumair minum tirta muaro kabupaten tebo. direktur adalah direktur perusahaan umum daerah air minum kabupaten tebo. pegawai adalah pegawai perusahaan umum daerah air minum kabupaten tebo. gaji adalah gaji pokok pegawai perusahaan umum daerah air minum kabupaten tebpenghasilan adalah gaji yangtur. pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajilan tebo, diundangkan muara tebo pada tanggal september pipenjelasan ataskabupaten tebo adalah bumi yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, maka bentuk bumi yang tepat adalah perusahaan umum daerah air minum.untuk itu perusahaan umum daerah air minum harus dikelola oleh organ perusahaan umum daerah yang terdiri dari bupati selaku wakil pemerintah daerah dan sebagai pemilik modal, direktur, dewan pengawas, dan karyawan perusahaan umum daerahrusahaan umum daerah paling sedikit harus memenuhi unsur: tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, cc. tata cara evaluasi:: penugasan pemerintah daerah:: il. perubahan bentuk hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihbupati tebo, diundangkan muara tebo pada tanggal september plmsmisi kepatuhan internal yang selanjutnya disingkat kki adalah komisi pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kepatuh. pelanggan adalah pelanggan perusahaan umum daerah air minum kabupaten tebosistem pengendalian intern spi) merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. bab perubahan nama bentuk hukum perusahaan umum daerah air minum tirta muaro sebagaimana dimaksud dalamdiubah nama bentuk hukumnya menjadi perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. bab iii asas, maksud dan tujuan perusahaan daerah air minum tirta muaro menjadi perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten teboperusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo sebagai badan usaha milik daerah agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif. perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo menjadi perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo bertujuan: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya: menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi social dan meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik daerah untuk memenuhi tanggungjawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum sertayelenggaraan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian keberlanjutan, keadilan kemandirian, transparansi dan akuntabilitas. bab permodalan pasai modal dasar yang dimiliki oleh perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo adalah keseluruhan modal dan aset yang dimiliki oleh dam tirta muaro kabupaten tebo. modal dasarsumber modal perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo terdiri atas: penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.pada perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan peraturan daerahdalam dilaksanakan berdasarkan pada analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko. analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh akuntan publik sesuai peraturan daerah. bab logo,kedudukan dan lingkup usaha bagian kesatu logo logo perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo adalah logo perusahaan daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo. bagian kedua kedudukan perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo berkedudukan dan berkantor pusat muara tebo dan dapat membuka cabang dan atau anak perusahaan daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembukaan cabang dan atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul direktur dengan pertimbangan dewan pengawas. paragraf lingkup pelayanan dan usaha lingkup pelayanan dan usaha perusahaan umum daerah air minum tirta muaro kabupaten tebo meliputi kegiatan: pelayanan air minum: pengiriman air tangki, usaha air minum dalam kemasan: dan pengolahan air limbah pengembangan pelayanan dan usaha selain sebagaimana dimaksud padaair minum tirta muaro kabupaten tebo didukung dengan organ dan kepegawaian. |
ar, walikota balikpapan provinsi kalimantan timur peraturan walikota balikpapan nomor tahunndukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan guna mencapai target prioritas nasional dibidang kesehatan, pemerintah kota balikpapan menerima dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatanwali kota dapat menetapkan peraturan wali kota terkait standar biaya pelaksanaan kegiatanjaminan persalinan yang selanjutnya disebut jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinanyang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang undangunit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat uptb dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan bagian kesatu umum dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan diberikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dinas dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun anggaran dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah daerah tahun dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan dilarang menggunakan sumber pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun pembiayaan lainnya. dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan terdiri atas: bok, jampersal, dan akreditasi puskesmas. bagian kedua bok paragraf umum bok sebagaimana dimaksud dalam huruf diprioritasok untuk puskesmas, bok untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat dinas, d. paragraf bok untuk puskesmas dana bok untuk puskesmpuskesmas yang ditetapkan dalam standar biaya. standar biaya pelaksanaan kegiatan bok untuk puskesmas meliputi: honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium kader pemantau semantik berkala, cc. transportasi petugas kesehatan, kader dan peserta pertemuan, transportasi kunjungan rumah keluarga sehat, belanja jasa narasumber, belanja pemberian makanan tambahan bagi penderita kurang gizi, dan belanja bahan pemberian makan bayi dan anak. standar biaya sebagaimana dimaksud pada hurufsatuan harga barang dan jasa pemerintah daerah. dana bok untuk puskesmas sebagaimana dimaksud dalam dikelola oleh panitia pelaksana kegiatan pada upt puskesmas. pengelolaan keuangan upt puskesmas mengikuti sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. panitia pelaksana kegiatan upt puskesmas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. paragraf bok untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat dinas dana bok untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat dinfasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat dinas yang ditetapkan dalam standar biaya. standar biaya pelaksanaan kegiatan bok untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat dinas meliputi: honorarium satuan kerja, honorarium, transportasi dan akomodasi narasumber, honorarium moderator, transportasi peserta pertemuan dan petugas, belanja sewa rumah gedung ruang pertemuan, dan biaya perjalanan dinas pengelola bok untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat dinas. standar biaya sebagaimana dimaksud padabiaya perjalanan dinas pemerintah daerah. dana bok untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat dinas sebagaimana dimaksud dalam dikelola oleh satuan kerja pada dinas. satuan kerja pada dinas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua, sekretaris: dan cc. anggota. satuan kerja pada dinas sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. paragrafdanaupt instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan yang ditetapkan dalam standar biaya. standar biaya pelaksanaan kegiatmeliputi: honorarium pengelola sistem logistik, belanja bahan reaching obat, vaksin dan bhp, cc. transportasi kegiatan pembinaan (monitoring dan evaluasi), transportasi peserta pertemuan koordinasi logistik, uang harian petugas distribusi obat, vaksin dan bhp, dan honorarium tenaga bongkar muat obat, vaksin dan bhp. standar biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. pengelola sistem logistik upt instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan dan petugas distribusi obat, vaksin dan bhp puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. tenaga bongkar muat obat, vaksin dan bhp sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan kepala upt instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan. petugas distribusi obat, vaksin dan bhp puskesmas sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan proses reaching hingga distribusi obat, vaksin dan bhp puskesmas. bagian ketiga jampersal jampersal, sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran, dan cc. rujukan persalinan pasien jampersal dari rumah fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mengikuti sistem rujukan berjenjang. pasien jampersal merupakan ibu hamil ibu bersalin miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan oleh jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat atau jaminan kesehatan lainnya tanpa memperhatikan status kependudukan dan status pernikahan. penetapan status miskin tidak mampu sebagaimana dimaksud pada berdasarkan: surat keterangan dirawat dari rumah sakit, surat keterangan bertempat tinggal oleh lurah, dan cc. surat keterangan tidak mampu membayar biaya perawatan ibu hamil, persalinan dan bayi baru lahir oleh lurah dan dinas sosial. transportasi lokal rujukan pasien jampersal menggunakan: ambulance pemerintah sesuai standar pemerintah, alat transportasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta sesuai dengan tarif yang berlaku, dan alat transportasi umum sesuai standar biaya umum pemerintah daerah dengan melampirkan bukti yang sah. penetapan fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pasien jampersal dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara kepala dinas dengan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan fasilitas pelayanan kesehatan pada hari sebelum dan setelah melahirkan. kepala dinas melakukan perikatan dalam bentuk sewa pakai rumah tunggu kelahiran. rumah tunggu kelahiran ditetapkan kepala dinas berdasarkan hasil survei. pasien jampersal beserta petugas pendamping dan keluarga pendamping rumah tunggu kelahiran diberikan biaya makan selama (lima) hari. petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada paling banyak berjumlah (dua) orang. keluarga pendamping sebagaimana dimaksud pada berjumlah (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakankelas iii berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dengan kontrasepsi, termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi baru lahir. biaya bahan, obat dan alat kontrasepsi untuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. dana untuk kegiatan jampersal sebagaimana dimaksud dalam dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan jampersal yang ditetapkan dalam standar biaya. standar biaya pelaksanaan kegiatan jampersal meliputi: transportasi survei rumah tunggu kelahiran, transportasi kegiatan pembinaan, transportasi pendampingan petugas kesehatan, transportasi rujukan fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi dan akomodasi narasumber, sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran, meliputi: sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping rumah tunggu kelahiran, dan biaya air, listrik dan kebersihan. jasa pelayanan persalinan dan neonatal, honorarium narasumber, honorarium verifikator jampersal, dan j . belanja sewa gedung ruang pertemuan. klaim pembayaran jampersal dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian keempat akreditasi puskesmasdana akreditasi puskesmas dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan akreditasi puskesmas yang ditetapkan dalam standar biaya. standar biaya pelaksanaan kegiatan akreditasi puskesmas meliputi: honorarium, transportasi, dan akomodasi surveyor dan atau narasumber, honorarium tim pendamping akreditasi puskesmas, dan biaya perjalanan dinas pengelola akreditasi puskesmas. ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud padaperjalanan dinasuntuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik kota batu, perlu adanyalaman dari halhalaman dari halhalaman dari hal. partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diberipenutup penghitungan, penganggaran dalam apbd, pengajuan, penyaluran, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politikjanuariu, dpd dpc partai. ketua umum ketua sekretaris umum sekretaris ttdberita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan kepada partai. pada hari ini . tanggal . bulan |eneenaneeee telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah kota batu tu pada pemilihan umum tahun sebanyak . suara sah rp. rp. saattanananannannananeaalna ketua menenananananananananannnana) di. nnanannananannannanaaa sekretaris menenanananananananna) nanananananananananananana anggota menenanananananananna) ananannananananeannaa anggota menenanananananananna) natal anggota menenanananananananna) sanananatatanaenananann anggota menenanananananananna) nananananaanananananakl anggota menenanananananananna) walikota batu, ttd eddy rampok halaman dari hal. lampiran iii peraturan walikota batu nomor tahun tanggal: januari berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik nomor: .coooocoo oo.batu selanjutnya disebut pihak pertama. ketua dan bendahara dpd dpc partai . kota batubatudaerah kota batu, . melalui rekening bank dpd dpc partai. kota batubatuwalikota batu ketua ttd ttd bendaharalaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai . tahun anggaran. kop suratleo pendidikanpolitikle|l saldo rpeseseaeaan mengetahui ketua umum ketua, bendahara umum bendahara ttd ttd walikota batu, ttd eddy rampok halaman dari halalartai politik adalah partai politik peserta pemilu tahun kota batuota bathalaman dari hal.vinsi. bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah kota batu kepada partai politik yang mendapatkan kursi dprdab penghitungan bantuan keuangan walikota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kotahasil penghitungan suara sah pemilu dprd yang ditetapkan oleh kpu kota. halaman dari halhalaman dari halathalaman dari hal.pu dan kepala kantor kesatuan bangsa dan politik kota bat. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada diketuai kepala kantor kesatuan bangsa dan politik kota batu. halaman dari halukan inspektorat bagian hukum,tingkat kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politikhalaman dari hal.halaman dari hal. |
sun klas jabatanuntuk menetapkan kelas jabatan dan harglas jabatan dimberdayaan aparatur negara uni dan reformasi birokrasi nomor tahun tentang perubahan atas peraturan menteri pengsusunnya kelas jabatan yaitu untuk memperoleh dasar (basis) yang dianggap adil untuk membuat peringkat jabatan yang ada. tujuan disusunnya kelas jabatan yaitu sebagai bahan penyusunan kebijakan pemberian tambahan penghasilan tkd, tpp, dil) bagi pegawai negeri sipil pada instansi daerah. bab iii ruang lingkup penilaian kelas jabatan untuk jabatan struktural terdiri dari faktor lingkup dan dampak faktor2 pengaturan organisasi faktor wewenang penyediaan dan manajerial faktor sifat hubungan faktor tujuan hubungan faktor kesulitan pengarahan pekerjaan, dan faktor kondisi lain penilaian kelas jabatan untuk jabatan fungsional, jabatan pelaksana dan jabatan lainnya terdiri dari faktor pengetahuan faktor2 pengawasan faktor pedoman faktor kompleksitas faktor ruang lingkup dan pengaruh faktor hubungan personal faktor7 tujuan hubungan faktor tuntutan fisik, dan faktor9 lingkungan kerja unit organisasi lingkungan pemerintah kota banjarmasin sebagai berikut sekretariat daerah: sekretariat dprd: inspektorat: dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang: dinas perumahan dan kawasan pemukiman, satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran: dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan: dinas dan pemberdayaan masyarakat: dinas perhubungan, dinas komunikasi informatika dan statistik: dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja:: dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas perdagangan dan perindustrian: badan keuangan daerah: badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan: badan kesatuan bangsa dan politik: aa. badan penanggulangan bencana daerah, bb. kecamatan, cc. kelurahan, dd. unit pelaksana teknis daerah. kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam dankelaskelas jabatan lingkungan pemerintah kota banjarmasin. bab ketentuan lain lain untuk usulan perubahan kelas jabatan dapat diajukan secara tertulis beserta dokumen pendukung seperti analisis jabatan, analisis beban kerja dan perubahan peta jabatan skpd kepada tim evaluasi jabatan. untuk pembentukan skpd baru baik bersifat pemekaran atau penggabungan yang berakibat perampingan skpd, maka dilakukan evaluasi jabatan baru, dan apabila terbit evaluasi jabatan terbaru maka peraturan evaluasi jabatan ini tidak berlaku lagi. untuk pembentukan utd baru, maka menggunakan kelas jabatan pada utd kelas terendah pada pemerintah kota banjarmasin sebelum dilakukan evaluasi jabatan.skpdwalikota ini. penetapan harga satuan atau pagu tunjangan jabatan pada harga jabatan ditetapkan dengan peraturan surat,fee dra llingkungan hidup kota banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan peta proses bisnis dinas lingkungan hidup kota banjarmasin, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf perlu menetapkan peta proses bisnis dinas lingkungan hidupa proses bisnis dinas lingkungan hiduppeta proses bisnisa proses bisnis dinas lingkungan hiduplingkungan hidup adalah dinas lingkungan hidup kota banjarmasin, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota banjarmasin, peta proses bisnis yang selanjutnya disebut peta proses bisnispeta proses bisnis yang ditetapkan atau membuat peta proses bisnis baru. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peta proses bisnis dinas lingkungan hidup kota banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup kota banjarmasin. tujuan ditetapkannya peta proses bisnis dinas lingkungan hidup kota banjarmasin adalah agar tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup kota banjarmasin dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien. bab iii peta proses bisnis peta proses bisnis dinas lingkungan hiduppeta proses bisnislingkungan hidup kota banjarmasin. peta proses bisnislingkungan hiduppeta proses bisniss016 walikota banjarmasin, ibnu sina diundangkan banjarmasin pada tanggal rusenbxpeta proses bisnis dinas lingkungan hidup kota banjarmasin sejarah pembentukan dengan diberlakukannyamaka dipandang perlu melakukan penataan organisasi perangkat daerah kota banjarmasin, berdasarkan susunan yang berkaitan dengan pelayanan yang merupakan ketentuan yang diamanatkan oleh undang undang. berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka ditetapkanlyang salah satu dari perangkat daerah tersebut adalah dinas lingkungan hidup kota banjarmasin. perangkat daerah ini merupakan gabungan dari badan lingkungan hidup dan dinas kebersihan dan pertamanan kota banjarmasin pada susunan organisasi perangkat daerah yang baru. dasar hukumtugas pokok dan fungsi dinas lingkungan hidup mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perencanaan lingkungan, serta pelayanan dan pengolahan kebersihanlingkungan hidupevaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran, limbah, upl: perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan dan kebersihdan kebersihan serta proses pengelolaannya: 9g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, penataan dan pengawasan lingkungan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhiringkatan lingkungantaan lingkungan dan pengelolaan sampah, pembinaan dan pengendalian upt: dan pengelolaan urusan kesekretariatan. struktur organisasi unsur unsur organisasi dinas adalah sekretariat bidang tata lingkungan: bidang pengawasan: bidang kebersihan dan pengelolaan sampah bidang pertamanan, sarana dan prasarana kelompok jabatan fungsional, dan unit pelaksana teknis uraian tugas sekretaria:gg.::uraian tugas bidang tata lingkungan menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata lingkungan menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pemantauan kualitas lingkungan: cc. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pengkajian amdal, menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan penyuluhan, peran serta masyarakat dan kemitraan: menghimpun dan mengolah data pelaksanaan penataan pencegahan dampak lingkungan dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: menyusun program, mengatur, memantau dan mengevaluasi pembinaan administrasi dan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, melaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan terhadap pelaksanaan analisa dampak lingkungan dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam: melaksanakan analisa, evaluasi, pengkajian dan telaahan terhadap analisis dampak lingkungan dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam, menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi unit kerja terkait pelaksanaan analisa dampak lingkungan dan pelaksanaan pemanfaatan kawasan dari aspek lingkungan hidup: melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang tata lingkungan terdiri dari seksi pemantauan kualitasmenyusun tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup: cc. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup,kajian amdal, menyiapkan bahan dan mengolah data pelaksanaan pengkajian dan pembinaan teknis dokumen pengkajian amdal: menyiapkan bahan penataan dan pemantauan dalam rangka penerapan rkl rpl dan pengendalian teknis amdal: cc. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan amdal, upaya pengelolaan: melaksanakan bimbingan teknis pemantauan terhadap pelaksanaan amdalmenyiapkan kerja sama dengan instansi unit kerja terkait dalam rangka koordinasi, pengkajian dan pembinaan teknis dokumen,amdal), upaya kelola, menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi komisi analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan dokumen pernyataan pengelolaan lingkungan: menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip pelaksanaan program pembinaan dan pengkajian terhadap penerapan dokumen:dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi penyuluhan, peran serta masyarakat dan kemitraan menghimpun dan mengolah data peran serta masyarakat dalam dalam upaya penanggulangan dan pengelolaan sampah, menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian kota sehat dan bersih, menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan terhadap peran serta masyarakat dalam program pengelolaan dampak lingkungan, melaksanakan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kepada lembaga pemerintah swasta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat lsm) dan masyarakat dalam rangka sosialisasi pelestarian lingkungan hidup: menyiapkan bahan kebijaksanaan dan pelaksanaan pemberian penghargaan, insentif dan dorongan kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lsm) dan dunia usaha yang berprestasi dibidang lingkungan hidup: melaksanakan pemantauan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan program peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penyelesaian konflik konflik lingkungan hidup yang ada daerah: menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan program: menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip pelaksanaan bimbingan peningkatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya bidang pengawasan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan, menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan penegakan hukum, cc. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pemulihan kualitas lingkungan: menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pencemaran lingkungan, menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pengawasan limbah b3: merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan dari sumber institusi non institusi dan limbah b3, menyusun program mengatur dan mengawasi proses dan upaya penegakan hukum dan peraturan bidang lingkungan hidup::, il. menyiapkan pengendalian, pemulihan kualitas lingkungan, penanggulangan pencemaran dan limbah serta pengawasan dan pengendalian perijinan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang pengawasan terdiri dari seksi pengendalian dan penegakan hukum: menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dalam pengendalian dampak lingkungan: menyiapkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengendalian dampak lingkungan: cc.lam pengendalian dampak lingkungan,n pengendalian kerusakan lingkungan:'dan mengolah laporan serta memelihara arsip pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan pengendalian dampak lingkungan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pemulihan kualitas lingkungan: menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan operasional terkait pemulihan, rehabilitasi dan konservasicc.: melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan program pemulihulihan kualitas lingkungan dan pemulihendalian pencemaran dan pengawasan limbah menghimpun dan mengolah data pelaksanaan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan: menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan:,,ngolah laporan serta memelihara arsip pelaksanaan program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya bidang kebersihan dan pengelolaan sampah menyiapkan bahan perumusan kebijakan kebersihan dan pengelolaan sampah, menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kebersihan jalan: cc. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kebersihan lingkungan: menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan angkutan: menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan teknologi pengolahan sampah, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kebersihan lingkungan pemukiman perumahan maupun pemukiman non perumahan, gg. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan jalan dan lingkungan, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan ketersediaan sarana angkutan, merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan sampah: merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan. bidang kebersihan dan pengelolaan sampah terdiri dari seksi kebersihan jalan dan lingkungan: melaksanakan pengendalian, pengawasan dlingkungan perumahan dan non perumahan serta pembersihan rumput pada trotoar, menghimpun dan mengolah data: menghimpun dan mengolah datanyiapkan bahan perumusan, menyiapkan bahan perumusan sistem, analisis, aplikasi dalam rangkalaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kebersihan jalan dan kebersihan lingkungan pemukiman perumahan, non perumahan serta pasar, 9g. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja instansi terkait untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kebersihan jalan dan kebersihan lingkungan pemukiman perumahan, non perumahan serta pasar, menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan kebersihan jalan dan kebersihan lingkungan pemukiman perumahan, non perumahan serta pasar, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi angkutan: menyusun petunjuk tekniscc. menghimpun dan mengolah data pelaksanaan,perumusan sistem, analisis, aplikasi dalam rangka: melaksanakan analisislaksanakan evaluasihubungan kerjasama dengan unitkerja instansi terkait dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalamdan mengolah laporan seksi teknologi pengolahan sampah menyiapkan bahan pengembangan teknologi pengelolaan sampah, menyiapkan bahan bimbingan teknis terkait pengembangan teknologi pengelolaan sampah: menyusun dan melaksanakan asistensi pengelolaan teknologi sampah, menghimpun dan mengolah data bahan kegiatan pelaksanaan pengembangan teknologi pengelolaan sampah, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi pengelolaan sampah:teknologi pengelolaan sampah, menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi pengelolaan sampah:menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan pertamanan berbasis lingkungan hidup, sarana dan prasarana, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan ketersediaan sarana dan prasarana, cc. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan manajemen pengadaan dan pemeliharaan pertamanan menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pemeliharaan pemakaman, menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembibitan menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembibitan dan penghijauan, menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pemeliharaan taman dan tanaman, menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan ketersediaan sarana dan prasarana,danterdiri dari seksi pertamanan dan pemakaman: menghimpun dan mengolah data bahan kegiat: menyiapkan bah, menyiapkan bahan, penyusunan rencana, dan mengendalikan serta melaksanakan penataan dan pengaturan lokasi taman, tanaman dan pemakaman, merencanakan,penghijauan dan lahan pemakaman, penyiapan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian serta pengaturan tempat pemakaman,pengelolaan pertamanan dan pemakaman: menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengelolaan pertamanan dan pemakaman, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya seksi pembibitan dan penanaman, menghimpun dan mengolah data penelitian pembibitan dan penanaman tanaman, menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian, pembibitan dan penanaman tanaman, cc. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembibitan dan penghijauan: melaksanakan pengawasan pembibitan tanaman dan penanaman tanaman, melaksanakan penanaman tanaman penghijauan taman taman kota dan lokasi lain yang telah ditentukan, melakukan inventarisasi dan identifikasi tanaman untuk dilibatkan, dikembangkan dan ditanam: melaksanakan evaluasi dan analisa pembibitan tanaman penghijauan: menyiapkan bahan dan mengolah laporan kegiatan pelaksanaan penelitian, pembibitan, pengembangan tanaman, menyiapkan bahan perumusan dan penetapan lokasi penanaman dan penghijauan kota, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi sarana dan prasarana. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengadaan sarana dan prasarana lingkungan hidup, menghimpun dan mengolah data pengadaan sarana dan prasarana, serta pemeliharaannya, cc. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana, serta pemeliharaannya, melaksanakan pengawasan pengadaan sarana dan prasarana, serta pemeliharaannya, melaksanakan evaluasi dan analisa pengadaan sarana dan prasarana, serta pemeliharaannya, menyiapkan bahan perumusan dan penetapan pengadaan sarana dan prasarana menyiapkan bahan dan mengolah laporan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, menyiapkan, mengolah, melaksanakan dan mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasina serta pemeliharaan: melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. struktur organisasi lan penutupan walikota hanja masin nomor tamu tentang tugas pokok. tung dan tata kerja dinas kungkungan hidup kota banjarmasin bagan susunan organisasi dinas lingkungan hidup kota banjarmasin dinas lindungan hidup kelola jabatan pete ran murid mal pase nang tenan dsn berada asn iii) sagormas lllllllli tahu ehh barat marka akar one ueda penganut aan satu pagi omaruyangpen (aah nan a10 laman mengarah a00 awak ada year apnea asli padantnngokan maa mannannas dina pan tedampala namun walikota banjarmasin, ttd ibnu sina analisis proses bisnis proses bisnis inti yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup mencakup beberapa hal yaitu perumusan kebijakan dibidang persamaan dan lingkungan pemberian pelayanan dibidang lingkungan pembinaan mengenai pengelolaan persamaan dan lingkungan pemantauan dibidang persamaan dan lingkungan pengendalian dibidang persamaan dan lingkungan pengawasan dibidang persamaan dan lingkungan monitoring dan evaluasi sedangkan proses pendukungnya antara lain perencanaan data tekhnologi informasi keuangan kepegawaian sarana dan prasarana berdasarkan uraian dimena her pengelompokkan proses bisnis dinas lingkungan hidup dinas lingkungan hidup asi i i ak. (erj dinas lingkungan hidup fungsi dalam peta perumusan kebijakan dibidang persamaan utama kotak mena pembinaan mengenai pengelolaan utama kotak taman pemantauan dibidang persamaan dan utama kotak eegbadassta mali pengendalian dibidang persamaan dan utama kotak gbdasasta masi masi pengawasan dibidang persamaan dan utama kotak pelaksanaan perencanaan yang sesuai pendukung teen bnn dengan pengumpulan data dinas lingkungan pendukung peesantasssktain bolong dengan pelaksanaan pengelolaan tekhnologi pendukung jomaisomerngangaman pendukung kepegawaian dinas pendukung dukungan sarana dan prasarana untuk pendukung mangan ggs ana ita format tatalaksana dlh level dan level nama unit organisasi dinas lingkungan hidup tugas dan fungsi::: konservasi dan pengendalian kerusakan lahan, pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup:uraian proses inti level kelompok proses inti perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup proses proses dst melakukan inventarisasi data menyusun konsep bahan kebijakan bidang lingkungan hidup melakukan rapat koordinasi melakukan verifikasi konsep bahan kebijakan bidang lingkungan hidup penandatanganan bahan kebijakan bidang lingkungan hidup pendistribusian produk bahan kebijakan bidang lingkungan hidup pengarsip produk bahan kebijakan. deskripsi inventarisasi data terkait perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup penyusunan konsep bahan kebijakan bidang lingkungan hidup rapat koordinasi dengan bahan kebijakan yang telah disusun. verifikasi terhadap konsep bahan kebijakan penandatanganan bahan kebijakan pendistribusian kebijakan. pengarsipan dokumen dalam rangka memudahkan pencarian data jika diwaktu mendatang dibutuhkanjabatan kebersihan dan pengelolaan sampah diagram alur proses bisnis perumusan kebijakan level inventarisasi menyusun lo rapat lag berisi bana arsip ban proses proses dst mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan pelayanan lingkungan bidang lingkungan hidup memverifikasi data informasi yang berkaitan dengan pelayanlayanan dibidang lingkungan hidupilayanan dibidang lingkungan level pengumpulan verifikasi pemantauan dan data data pengawasan: kan proses proses dst inventarisasi informasi data laporan terkait dengan lingkungan hidup menganalisis informasi data laporan terkait dengan lingkungan hidup melakukan rapat koordinasi dengan mengundang perangkat daerah unit kerja instansi terkait dengan pembinaan membuat kajian analisis telaahan berdasarkan hasil rapat koordinasi melaksanakan sosialisasi terkait dengan kegiatan pembinaan lingkungan hidup deskripsianalisis informasi data laporan dilakukan dengan sinkronisasi peraturan perundang undangan yang berlaku rapat koordinasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti inventarisasi data laporan kajian analisis telaahan dilakukan berdasarkan masukan saran dari perangkat daerah unit kerja instansi berdasarkan hasil rapat sosialisasi diadakan untuk penyelenggaraan pembinaan dibidang lingkungan hidupbinaan level pt. saat) inventarisasi rapat koordinasi proses proses dst inventarisasi informasi data laporan terkait dengan lingkungan hidup pemantauan sumber pencemaran penanggulangan pencemaran pembinaan kepada kelompok masyarakat sumber pencemaran dan sekitarmantauan terhadap sumber pencemaran seperti kualitas air, udara dan tanah melakukan penanggulangan pencemaran melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat agar peduli lingkunganantauan level pp. aventartan pemantauan penanggulangan masalah kelompok proses inti pengendalian proses proses dst inventarisasi informasi data laporan terkait dengan lingkungan hidup pengendalian sumber pencemaran pembinaan kepada kelompok masyarakat sumber pencemaran dan sekitar mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidupngendalian terhadap sumber pencemaran seperti kualitas air, udara dan tanah melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidupngendalian level1 "na job sai pengendalian pembinaan. laporan proses proses dst mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan pengawasan lingkungan bidang lingkungan hidup memverifikasi data informasi yang berkaitan dengan pengawasngawasan dibidang lingkungan hidup deskripsingawasan level pengumpulan . pemantauan dani nusa pengarsipan monitoring dan evaluasi proses proses dst mengumpulkan informasi data laporan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi sesuai tugas kebidanan menganalisis informasi data laporan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi sesuai tugas kebidanan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang stakeholders terkait dengan monitoring dan evaluasi sesuai tugas kebidanan membuat kajian analisis telaahan berdasarkan hasil rapat koordinasi melaksanakan penjadwalan terkait dengan monitoring dan evaluasi sesuai tugas kebidanan melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yag telah ditetapkan melakukan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi. deskripsi mengumpulkan informasi data laporan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketegasan bidangnya analisis informasi data laporan dilakukan dengan berdasarkan kepada ketentuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku rapat koordinasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil pengumpulan data laporan kajian analisis telaahan dilakukan berdasarkan masukan saran dari stakeholders berdasarkan hasil rapat penjadwalan ini diadakan untuk menentukan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun laporan disusun berdasarkan atas hasil monitoring dan evaluasimonitoring dan evaluasi level can pengumpulan analisis rapat kajian nugipdata bags koordinasi analitik evaluasi laporan walikota banjarmasin ibnu sina |
lau dan memperhatijadi kenaikan dan penurunan estimasi pengeluaran dalam apbd tentangprogram kegiatan kode rekening jumlah belanja bidang pegawai pembinaan program operasional dana bos wajib sekolah dasar apbn belanja pegawai belajar bos apbn) dana bos apbn pendidikan tahm dasar sembilan tahun belanja bidang barang dan pembinaan jasa dana bos apbn belanja barang dan jasa bos apbn tahn belanja bidang modal dana pembinaan bos apbn belanja modal bos apbn tahun belanja bidang pegawai pembinaan program operasional dana bos smp wajib sekolah apbn belanja pegawai belajar menengah dana bos apbn pendidikan pertama bos tahun dasar apbn) sembilan tahun belanja bidang barang dan pembinaan jasa dana smp bos apbn belanja barang dan jasa bos apbn tahn belanja bidang modal dana pembinaan nee bos apbn smp belanja modal bos apbn tahubanjarmasin, hamil kurangalamsehubungan untuk keberlanjutan pemberian blt dana desa perlu mengatur mengenai penambahan jangka waktu pemberian blt danaberapa ketentuan dalamlampiran hurufspa yan nyaman setiawan,s.h.m. wob lampiran peraturan wali kota banjar nomor tahun tentang perubahan ketigrincian perubahan:, ketua rw, ketua rtya yang berdomisili desa, bidan desa: tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan kader penggerak masyarakat desa. mitra :a. bhabinkamtibmas, baginya: bina desa: pendamping desa, dan patriotbantuan sosial tunai kartu pra kerja,, banjarselama (sembilan) bulan terhitung sejak april(april, mei, dan junidua juli, agustus, dan septembermaka ketentuan metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat blt dana desa sebagaimana dimaksud pada angka huruf angka dicabut danwali kota banjar, ttd ade suksesikota baru kota ternate dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ternate, menimbang bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan kawasan kota baru kota ternate, maka perlu dilakkota barukota baru kota ternatkota baru kota ternarkantoran pemerintah, kdh minimum (empat puluh persen), perkantoran swasta, kdh minimum (tiga puluh persen), fasilitas umum skala kota kecamatan, kdh minimum (empat puluh persen), fasilitas umum skala lingkungan, minimum40 (empat puluh persen), rumah susun, kdh minimum (empat puluh persen), permukiman kavling kecil, kdh minimum (dua puluh persen), dan permukiman kavling sedang dan besar, kdh minimum20 o (dua puluh persen) peta rencana intensitas pemanfaatsebagaimana dimaksud dalam huruf (c)identitas lingkungan, rencana penataan reklame, rencana penataan pkldimaksud dalam huruf (a) bertujuan untuk menentukan garis sempadan, setback:sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) meliputi garis sempadan bangunan, pil bangunan, orientasi bangunan, arsitektur bangunan, dan fasade bangunan, garis sempadan bangunan gsb) sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)(a) merupakan jarak yang dihitung dari pondasi bangunan terluar yangsejajar dengan jalan, ditentukan berdasarkan klasifikasi jalan ditetapkan minimal berjarak (enam) meter dari pagar untuk jalan utama kawasan yaitu jalan hasan esa, jalan mangga dua, jalan yani dan (empat) meter untuk jalan lokal atau jalan pendukung khusus untuk bangunan dengan fungsi fasilitas umum, gsb minimum adalah (enam) meter baik pada jalan utama atau jalan pendukungnyakoma lima) meter dari dinding bangunan. pemberlakuan ketetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada dan diberlakukan bagi izin bangunan baru dan untuk bangunan eksisting diperbolehkan mempertahankan gsb yang ada sekarang. khusus pemberlakuan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada dan diberlakukan pada bangunan yang memiliki luas lebih dari m2pil bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) merupakan ketinggian minimum lantai bangunan dari elevasi jalan, ditetapkan sekurang kurangnya dari elevasi atau pil banjir. tujuan pil bangunan sebagaimana dimaksud pada adalah untuk mengantisipasi adanya genangan air akibat banjir atau sebab lainnyaditetapkan pil bangunan adalah minimal diatas pil jalan atau jembatan terdekat. orientasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c)untuk bangunan mesjid dan musholla menghadap kearah kiblat, untuk bangunan pendidikan diutamakan berorientasi kedalam sehinggadapat membentuk ruang fungsional bagi arena bermain pada halamantengaharsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) adalah langgam arsitektur pada kawasan perencanaan diarahkan kepadalanggam arsitektur tropis dan modern dengan tetap mengedepankan bentuk dan tampilan khas lokal yaitu langgam fala soa. fasade bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) fasade bangunan sebagaimana dimaksud pada memiliki ketentuan sebagai berikutal tropis bangunan perdagangan dan jasa (toko, ruko) sepanjang jalan utama kotaota ternate(b), meliputi klasifikasi jaringan jalan, perparkiran, dan jalur pejalan kaki. rencana klasifikasi jaringan jalan pada wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), meliputi jalan kolektor sekunder meliputi jl. hasan esa, jalan mangga dua, jalan lokal primer meliputi jl. boulevard peta rencana klasifikasi jaringan jalmeliputi pelarangan parkir koridor jalan utama, penataan parkir pasar baru, penataan parkir jalan lokalprimer, penataan parkir area waterfront city. rencana jalur pejalan kaki pada wilayah perencanaan meliputi jalur pejalan kaki berada disepanjang koridor blokperencanaan, baik koridor jalan utama atau jalan pendukung dan area waterfront city, pelebaran trotoar (satu) meter arah jalan (pada jl. hasan esa mengakomodasi penyandang cacat dengan membuat desain trotoar yang bisa dilewati oleh kursi roda dengan membuat sistem ramp yang kemiringannya tidak boleh melewati (derajat) atau (persen), material untuk pedestrian tidak licin, mudah perawatan, kuat, dengan motif dan pola yang sesuai dengan nuansa lokal, pedestrian ini bersifat menerus, sehingga bukaan bukaan menuju fasilitas dalam kavling harus mempertimbangkan kenyamanan pengguna trotoar dan tidak diperbolehkan memutus jalur pejalan kaki: jaringan trotoar juga didukung dengan fasilitas perabot jalan yang mendukung kegiatan pedestrian way seperti tempat sampah dan lampu penerangan yang cukup, dan penggantian material jalan pada kawasan permukiman dari beton menjadi paving atau bahan lain yang bisa menyerap air dalam tanah. bagian keempat rencana ruang terbuka hijau rencana ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) adalah rth pada area permukiman, pengembangan rth area industri dan pergudangan, penambahan pot bunga pada jalur sirkulasi, pengembangan taman pasif pada area sempadan sungai dan sempadan pantai, penambahan taman pasif pada fasilitas umum dan parkir,beberapa ketentuan dalamsudah tidak sesuai dengberita daerah kota balikpapan tahun nomor memutuskan: perjalanan dinas dilakukan dalam rangka: pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, b.mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, kegiatan pameran expo festival promosi, workshopkegiatan ujian dinas ujian jabatan asesmen, pemberangkatan dan pemulangan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar setara diploma s1 s2 s3, h.sehingga berbunyi sebagai berikut: pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas dan spp, yang menggunakan anggaran perangkat daerah, sebagai berikutkepala perangkat daerah, dan kepala perangkat daerah untuk pejabat eselon iii, eselon iv, pns non eselon cons dan pihak lain lingkup perangkat daerah masing masing sekretaris daerah atas nama wali kotaditempat karena tugas perjalanan dinas, surat tugas dan spp ditandatangani oleh asisten administrasi umum: sekretaris untuk pejabat eselon iii, eselon iv, pns non eselon cons dan pihak lain lingkup badan dinas inspektorat satuan polisi pamong praja, kepala bagian umum untuk pejabat eselon iii, eselon iv, pns non eselon cons dan pihak lain lingkup sekretariat dprd dan rumah sakit umum daerah beriman, kepala bagian pada sekretariat daerah untuk pejabat eselon iv, pns non eselon cons dan pihak lain lingkup sekretariat daerah yang menjadi bawahannya, sekretaris kecamatan untuk pejabat eselon iv, pns non eselon cons dan pihak lain lingkup kecamatan dan kelurahan, dan pejabat yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas untuk pejabat eselon iv, pns non eselon cons dan pihak lain lingkup badan kesatuan bangsa dan politik dan rumah sakit khusus ibu dan anak sayang ibu. s5) pembuatan surat tugas dan spp yang menggunakan anggaran perangkat daerah diproses oleh masing masing perangkat daerah sesuai dengan pembebanan anggaran kegiatan. surat tugas dan spp yang ditandatangani wali kota wakil wali kota sekretaris daerah dengan menggunakan anggaran perangkat daerah, dilakukan penomoran oleh bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: wilayah kabupaten penajam paser utara, kabupaten kutai kertanegara dan kota samarinda hanya diberikan paling lama (dua) hari perjalanan dinasluar wilayah kalimantan timur dan atau dalam wilayah kalimantan timur selain wilayah sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (tiga) hari perjalanan dinas. untuk undanganatau satu hari setelah hari pelaksanaan (h# untuk undangan dengan tingkat urgensidan satu hari setelah hari pelaksanaan (h ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pembatalan rencana perjalanan dinas dapat dilakukan karena: a.sesuatu hal yang lebih penting berdasarkan nota dinas disposisi dari wali kota, sekretaris daerah, atau pemberi persetujuan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau cc. istri suami, anak, orang tua mertua dan saudara kandung meninggal dunia dan sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit. pembatalan perjalanan dinas yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada sedangkan tiket transportasi dan atau hotel penginapan sudah terbayar yang tidak dapat dilakukan pengembalian uang (resund) dan atau perubahan waktu (rescheduled) maka biaya penggantian tiket dibebankan pada apbd, dengan tanda bukti tertulis yang tertera dalam tiket dan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh agen travel maskapai hotel aplikasi terkait pemesanan tiket transportasi dan atau hotel. pembatalan perjalanan dinas yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dan biaya perubahan transportasi dibebankan pada apbd. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:elaksana perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan biaya transportasi. biaya transportasi dari kota terakhir daerah tujuan dan dari daerah tujuan kembali daerah asal dapat dibayarkan secara costizin tertulis dari: wali kota wakil wali kota untuk wali kota wakil wali kota dan sekretaris daerah, dan sekretaris daerah untuk pejabat struktural, pejabat fungsional, pns non eselon cons dan pihak lain. s5) izin tertulis sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk disposisi pada permohonan persetujuan perjalanan dinas yang telah mendapatkan persetujuan. dalam kondisi sangat mendesak izin dapat dilaksanakan secara lisan dan administrasi zin tertulis dapat dilaksanakan setelah kembali. dalam hal perjalanan dinas lanjutan karena kedinasan,pbd. apabila pelaksana perjalanan dinasurat tugas sppdaerahurat tugas spp. dalam hal tertentu pelaksana perjalanan dinas kembali daerah tidak sesuai dengan jadwal surat tugas, biaya tiket perjalanan dinas kembali daerah tetap dapat dibayarkan sepanjang telah mendapatkan izin dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada yang dibuktikan setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas kembali daerah sebagaimana dimaksud pada bertepatan dengan hari kerja, maka pada hari tersebut pelaksana perjalanan dinas dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebesar (lima persen)transportasi darat laut udara, biaya taksi, dan biaya transportasi darat dalam wilayah provinsi kalimantan timur. biaya transportasi udara dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas dengan standar tiket kelas ekonomi. wali kota wakil wali kota dan ketua dprd dapat menggunakan biaya transportasi udara kelas bisnis. wakil ketua dprd dan sekretaris daerah dapat menggunakan tiket kelas bisnis apabila: tiket penerbangan kelas ekonomi tidak tersedia (full booked), atau untuk menghadiri undangan yang diselenggarakan pemerintah pusat dalam keadaan mendesak dan tidak dapat diwakilkan. pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan penerbangan dengan maskapai yang memungut biaya atas pemakaian bagasi, dibayarkan atas pemakaian bagasi paling banyak sebesar (sepuluh kilogram) untuk satu kali penerbangan. dalam hal terdapat adanya kebijakan dari pemerintah pemerintah daerah instansi lembaga penyedia jasa transportasi yang berkaitan dengan persyaratan dokumen administrasi perjalanan yang harus dilengkapi sebagai syarat wajib keberangkatan melalui transportasi darat laut udara yang berdampak pada pembiayaan termasuk biaya swab tes pcr atau swab antigen antibodi dapat dibayarkan secara cost melalui apbd dengan bukti pengeluaran yang sah dan dilengkapi dengan dokumen administrasi yang diterbitkan. pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan transportasi laut dan dibayarkan secara cost. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah biaya satu kali perjalanan taksi yang terdiri atas: keberangkatan dari tempat kedudukan asal menuju bandara pelabuhan terminal stasiun untuk keberangkatan tempat tujuan dan dari bandara pelabuhan terminal stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, danan dari bandara pelabuhan terminal stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal. biaya retribusi yang dipungut terminal bus stasiun bandara pelabuhan tol keberangkatan dan kepulangan dibayarkan secara riil (at cost) dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah. dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan dengan tujuan yang sama, biaya transportasi darat perjalanan dinas dari bandara pelabuhan terminal stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dibayarkan secara cost kepada salah satu pelaksana perjalanan dinas. besarnya satuan biaya transportasi udara dan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan wali kota. pembiayaan tiket pesawat dan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi udara dan biaya taksi sepanjang didukung bukti pengeluaran riil. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya transportasi darat dalam wilayah provinsi kalimantan timur sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi umum dibayarkan tidak melebihi batas tertinggi biaya transportasi dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah. dalam hal perjalanan dinas dengan tujuan yang sama, perjalanan dinas dapat dilakukan secara rombongan dan biaya transportasi darat dibayarkan kepada salah satu pelaksana perjalanan dinas. besarnya batas tertinggi biaya transportasi darat dalam wilayah provinsi kalimantan timur ditetapkan dengan keputusan wali kota. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksana perjalanan dinas dalam wilayah kalimantan timur yang menggunakan kendaraan dinas diberikan penggantian biaya bahan bakar kendaraan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas yang dibayarkan secara riil dan tidak melampaui batas tertinggi. pelaksana perjalanan dinas dalam wilayah kalimantan timur. pelaksana perjalanan dinas luar wilayah kalimantan timur masih dalam wilayah pulau kalimantan dan diberikan sama dengan batas tertinggi wilayah batas tertinggi penggantian biaya bahan bakar minyak perjalanan dinas dalam wilayah kalimantan timur sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. dihapuskota tujuan. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara lumpur. perjalanan dinas untuk ajudan wali kota wakil wali kota unsur pimpinan dprd sekretaris daerah yang bertugas mendampingi wali kota wakil wali kota unsur pimpinan dprd sekretaris daerah,unsur pimpinan dprd sekretaris daerah menginap. dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersatuan biaya hotel penginapan yang ditetapkbesaran dan batas tertinggi biaya penginapan ditetapkan dengan keputusan wali kota. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: rincian biaya perjalanan dinas yang belum melampirkan biaya riil tiket transportasi udara, biaya penginapan, transportasi darat antar kota, transportasi laut air, transportasi dan atau dari bandara pelabuhan terminal stasiun,dilakukan pembayaran panjar dengan ketentuan: perjalanan dinas yang menggunakan anggaran sekretariat daerah, rincian biaya ditandatangani oleh:administrasi perjalanan dinas, bendahara pengeluaran pada sekretariat daerah: dan pelaksanabiaya ditandatangani oleh: masing masing kepala bagian, dengan terlebih dahulu dipakai oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran pada sekretariat daerah, dan pelaksana perjalanan dinas, perjalanan dinas yang menggunakan anggaran perangkat daerah, rincian biaya perjalanan dinas ditandatangani oleh: kepala perangkat daerah yang terlebih dahulu dipakai oleh masing masing kepala bagianbendahara pengeluaran pada perangkat daerah, dan pelaksana perjalanan dinas, d.adapun akuntansi perjalanan dinas yang menggunakan anggaran pada masing masing bagian sekretariat daerah, ditandatangani oleh: sekretaris daerah atau kepala bagian, bendahara pengeluaran pada sekretariat daerah, dan, biaya penginapan, transportasi angkutan darat antar kota transportasi laut air, transportasi dansesuai dengan bukti kenyataan dilakukan pembayaran sebagai berikut: perjalanan dinas yang menggunakan anggaran sekretariat daerah, rincian rampung ditandatanganipelayanan administrasirampung ditandatangani kepala bagian yang terlebih dahulu dipakai pejabat pelaksana teknis kegiatan, perjalanan dinas yang menggunakan anggaran perangkat daerah, rincian rampung ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang terlebih dahulu dipakai oleh masing masing kepala bagian sekretarisdan d.penomoran rincian biaya yang menggunakan anggaran perangkat daerah menggunakan nomor perangkat daerah dengan tetap mencantumkan kode nomor surat tugas spp pada (dua) kolom pertama. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pembayaran panjar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan jika telah melampirkan surat tugas, spp dan rincian biaya perjalanan dinas yang telah ditandatangani dan diserahkan bendahara pengeluaran. pembayaran panjar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada sebesar (tiga puluh persen) dari batas tertinggi biaya penginapan dan (seratus persen) uang harian. setelah melakukan perjalanan dinas, dibuatkan akuntansi biaya perjalanan dinas dan rincian rampung, yang diproses oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan pembebanan anggaran kegiatan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang beserta spp kembali kemudian dapat menyerahkan kelengkapan spp bendahara pengeluaran untuk pembayaran pengembalian kekurangan kelebihan biayaiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksana perjalanan dinas harus menyampaikan laporan secara tertulislaporan pelaksanaan tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas laporan tertulis perjalanan dinas, permohonan perjalanan dinas, surat tugas, spp dan beserta bukti riil untuk biaya transportasi dan penginapan serta bukti riil lainnya. biaya transportasi dan penginapan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang tertera pada bukti pembayaran transportasi udara, darat dan laut yang sah serta melampirkan boarding pass dan airport tax (untuk transportasi udara) atau bukti pembayaran hotel dan retribusi lainnya yang sah. dalam hal bukti pengeluaran transportasi darat dalam wilayah provinsi kalimantan timur sebagaimana dimaksud dalam dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam tidak diperoleh pertanggungjawaban berupa akuntansi yang sah berbadan hukum, maka dapat menggunakan akuntansi biasa dari pengemudi dilengkapi dengan fotokopi surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi. pelaksana perjalanan dinas yang tidak belum mempertanggungjawabkan laporan perjalanan dinas tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya sampai yang bersangkutan membuat laporernate, menimbang bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah kota ternate nomor tahun perubahan peraturan daerah kota ternate nomor tahun tentang pajak reklame dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian serta penataan ruang, maka perlu dilakukan penyesuaian petunjuk pelaksanaannya, bahwa dasar perhitungan pajak reklame sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ternate nomor tahun tentang tata cara perhitungan nilai sewa, nilai dasar, indeks bahan dan nilai strategis sebagai dasar perhitungan pajak reklame dipand pemungutan pajak reklamnagihan kepala dinas, atas nama walikota dapat menerbitkan std apabila6klamereklamereklamereklamereklame, apabila wajib pajak reklamesesuai melalui bendahara penerimaan pada dinas dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan. tanggal,tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi penyelenggara reklame yang berdomisili luar wilayah kota ternate, paling lama (sembilan puluh) hari kerja. pembayaran pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan speed, atau dokumen lain yang dipersamakan skpd: skpdkbt: skpd: skpd: ' dan stwenangannya. walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam6bklameklamependapat,, ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan ini, maka reklame yang telah diselenggarakan tetap berlakunya sampai dengan berakhirnya jangka waktu, dan penyelenggaraan reklame selanjutnya berpedoman kepada ketentuan peraturan initernate nomor tahun tantang perhitungan nilai sewa, nilai dasar, indeks bahan dan nilai strategism.entang petunjuk pelaksanaan pajak reklame surat pendataan objek pajak daerah( opd (pajak reklame) indentitas pemilik usaha nama pemilik direktur nnanennnnna tenan i. indentitas usaha cc. nama usaha perusahan knnnnnnnnnnannnnnanaaknannkan aka nomor ppd nomor akhir iii. keterangan objek jumlah jumlah waktu jenis reklame una. sisi (buah) pemasangan tema judul reklame nnnnnanenanannnnannnnnnnan nana lokasi pemasangan nnanranenenantnn annareklamereklame tersebut berupa sanksi administrasi berupa bunga perbulan. ternate, woo petugas pendataan dan pendaftaran pemilik dikatakanlampiran peraturan walikota ternate nomor: tahun tentang petunjuk pelaksanaan pajak reklame format permohonan keringanan keberatan pajak ternate, .oo. nomor pakatan kepada yth. lampirankami yang bertanda tangan dibawah ini nama pemilik pengelola .voodoo www www alamat ann penataan ppn nan nan nan ann ana aaa aaa ane aan ann nan aaa nama penannannnnnaaaaa tip. bertindak untuk dan atas nama nama usaha nkanananakannnna aan alamat ann pena ann nan ann nan apa nan ann ana ann nana aaa aaa nan nan aaa ann penankannaaa tip. kami mengajukan surat permohonan keringanan keberatan pajak atas skpd nomor.! . tanggal., periode pajak. s ddis. pendapatan burhan abdurrahman kabar. hukum ham lampiran iii peraturan walikota ternate nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pajak reklamereklameklamenip. yana hambadinas tata kota dan pertamanan kota ternate adalah dinas teknis yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh walikota ternate untuk mengeluarkan izin lokasi penempatan titik reklametim penertiban reklame tpr) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh walikota ternate untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan reklame wilayah kota ternate, yang anggotanya terdiri dari dinas pendapatan daerah kota ternate, dinas tata kota dan pertamanan kota ternate, ppn, kota ternate dan kantor satuan polisi pamong praja satpol ppbillboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari besi, tembaga, kuningan, alumunium, tenis, dan beton atau logam atau sejenisnya. reklame papan adalah reklame yang bahan dasarnya terbuat dari kayu, plastik fiber, acrylic, triples, hardcore atau sejenisnya. reklame cahaya neon since neon boks, adalah reklame yang desainnya menggunakan aliran listrik dan dapat mengeluarkan cahaya baik satu warna maupun lebihsombong, kendaraan bermotor roda dua roda empat, roda enam dan sejenisnya. reklame baliho adalah reklame yang bahan dasarnya terbuat dari kain, plastik atau sejenisnya dan konstruksinya dari kayu, bambu tidak permanen, semi permanen pembuatannya dan tujuan materinya mempromosikan suatu event, kegiatan atau produk yang memiliki nilai komersil danstanding banner dan sun greenpamflet dan sejenisnya. reklame melekatsperti stiker, poster dan sejenisnyengan cara menggunakan rakit, perahu, kapal ataumasa pajak reklamerana reklame adalah tempat pemasangan satu atau lebih reklameebut imb adalah izin yang diperuntukan pada penyelenggaraan reklame yang menggunakan atau memerlukan rangka besi, baja, beton, yang sifatnya permanen atau dipasang dalam jangka waktu yang lama yang jangka waktu diatas (satu) tahureklame objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, objek sebagaimana dimaksud pada meliputi reklame papan billboard videotron megaton, shop sign, seng board, neon boks neon sign, baliho, template dan sejenisnya, reklame kain spanduk, umbul umbul, vertikal banner,sun suren, flag chain, standing banner, giant banner,key, tenda dan sejenisnya, reklame melekat stiker, poster dan sejenisnya, reklame selebaran leaflet, pamflet, brosur dan sejenisnya, reklame berjalan kendaraan roda dua, roda empat, roda enam dan sejenisnya, reklame udara balon udara, layang layang dan sejenisnya, reklame apung rakit dan sejenisnya, reklame suara dan sejenisnya, reklame film slide, reklame peragaan. tidak termasuk sebagai obyek reklainnya sebagaimana dimaksud pada huruf adalah reklame yang ukuran luasnya tidak melebihi (satu) meter persegi, reklame yang bersifat sosial dan temanya dalam rangka mengucapkan hari hari besar nasional yang tidak bersifat komersial, reklame yang bersifat sosial sebagaimana dimaksud pada tersebut atas, yang mencantumkan nama produk dan bersifat komersil dikenakan pajak (lima puluh persen) dari pokok pajak. bab iii tata cara pemungutan bagian kesatu pendataan dan pendaftaran orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame harus mendaftarkan pada dinas pendapatan paling lambat (satu) hari sebelum penyelenggaraan reklame. orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame wajib mengisi formulir spip yang telah disediakan oleh bidang pendataan dan pendaftaran, dinas pendapatan, pengisian formulir opd, sebagaimana dimaksud pada harus isi dengan benar lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame dengan melampirkan foto copy rekomendasi izin pemasangan titik reklame, dari dinas tata kota dan pertamanan kota ternate, foto copy gambar median iklan yang diselenggarakan, foto copy nilai kontrak, apabila diselenggarakan oleh pihak ketiga, penyelenggara reklame yang memerlukan pemasangan media reklame yang menggunakan konstruksi bangunan fisik yang sangat teknis, wajib baginya memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan umum, gangguan terhadap keamanan dan keselamatan umum yang timbul akibat pemasangan reklame yang tidak layak konstruksi bangunan reklame, menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame. menyelenggarakan reklame yang menggunakan memanfaatkan pelataran milik pemerintah daerah, wajib mendaftarkan pada dinas tata kota dan pertamanan kota ternate, untuk mendapatkan izin penggunaan pelataran. untuk pemasangan reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran sebelum melakukan pemasangan diwajibkan mendapatkan tanda pengesahan, validasi, cap dan atau stempel dari dinas pendapatan. khusus untuk reklame kain seperti: spanduk, umbul umbul, vertikal banner dan sejenisnya jangka waktu pemasangan minimal (satu) minggu. penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada yang tidak mendapatkan tanda pengesahan, validasi, cap dan atau stempel dan tidak melakukan pembayaran pada dinas pendapatan daerah kota ternate, akan dilakukan pembongkaran yang didahului dengan peringatan atau teguran. penyelenggaraan reklame megaton vidiotron menggunakan format digital vidio disc dvd. apabila reklame billboard dan sejenisnya dipasang dalam (satu) bidang dimana bidang tersebut merupakan warna identitas suatu produk, maka untuk mengukur luas reklame diukur dari keseluruhan bidang tersebut. untuk mengukur luas reklame yang berbentuk gambar, logo, kalimat atau huruf diukur dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal sehingga membentuk persegi panjang. untuk mengukur luas reklame yang berbentuk lingkaran digunakan rumus luas lingkaran. bagian kedua tata cara penetapan berdasarkan opd, pajak reklame dihitu std. tarif pajak reklame ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen) khusus reklame produk rokok dan minuman beralkohol pajaknya ditambah (lima puluh persen) dari pokok pajak. khusus reklame produk rokok dan minuman beralkohol, sebagaimana dimaksud pada diatas dikecualikan reklame cahaya, neon boks dan atau neon sign pajaknya ditambah (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. reklame yang bukan produk rokok dan minuman beralkohol pajaknya disesuaikan dengan tarif, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan nilai kontrak sudut pandang, waktu jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. dalam hal nilai sewa reklame nsr),media reklame jangka waktu penyelenggaraan jumlah) lokasi penempatan sudut pandang dikecualikan reklame video tron mega tron, berdasarkan nilai kontrak. nilai sewa reklame dinyatakan dalam satuan rupiah. nilai dasar reklame adalah standar harga yang ditetapkan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah. indeks bahan setiap jenis reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan dan kwalitas bahan yang digunakan dalam menyelenggarakan reklame. luas media reklame dinyatakan dalam bentuk ukuran per meter persegi m2). jangka waktu pemasangan adalah lamanya penyelenggaraan, tayangan reklame berdasarkan jangka waktu tertentu seperti (hari minggu bulan tahun). penempatan sudut pandang reklame dinyatakan dengan angka dan dibedakan berdasarkan sudut pandang (satu) sisi, (dua) sisi, (tiga) sisi (empat) sisi. jumlah reklame adalah banyaknya reklame yang diselenggarakan, dipajang, disebarkan, dipamerkan dan dinyatakan dengan angka. hasil perhitungan nilai sewa reklame, nilai dasar reklame, indeks bahan, luas reklame, jumlah reklame, waktu jangka waktu penyelenggaraan dan sudut pandang tercantum dalam lampiran lampiran lampiran dan lampiran peraturan walikota ini. besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dengan tarif pajak badan pengelola balikpapan islamic center dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota balikpapan, menimbang bahwa dalam rangka upaya untuk mewujudkan pengelolaan gedung balikpapan islamic center sebagai pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya, menumbuhkembangkan budaya islam kota balikpapan yang dikelola secara profesional, amanah, dan transparan, maka perlu dibentuk badan pengelola balikpapan islamic centbadan pengelola balikpapan islamic cenntukan badan pengelola balikpapan islamic centersekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota balikpapan. asisten sekretaris daerah adalah asisten sekretaris daerah kota balikpapan. kementerian agama adalah kementerian agama kota balikpapan. balikpapan islamic center yang selanjutnya disingkat bic adalah sarana dan prasarana yang diperuntukan sebagai pusat peradaban dan pengembangan islam kota balikpapan. badan pengelola adalah badan pengelola balikpapan islamic cenpembentukan dengan peraturan wali kota ini dibentuk badan pengelola bic. badan pengelola bic sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: pemerintah daerah: kementerian agama, dan masyarakat. bab iii kedudukan badan pengelola berada dibawah dan bertanggung jawab kepada wali kota. badan pengelola dipimpin oleh seorang ketua yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah yang dikoordinasikan oleh asisten sekretaris daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat. bab susunan organisasi susunan organisasi badan pengelola terdiri atas: pembina, penasehat, pengawas, dan pengurus. pembina sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas wali kota dan wakil wali kota. penasehat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: ketua: sekretaris daerah anggota yang terdiri atas unsur: asisten sekretaris daerah yang membidangi administrasi umum, instansi vertikal yang membidangi urusan keagamaan daerah, kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah, tokoh agama masyarakat, dan organisasi keagamaan islam. pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: ketua: asisten sekretaris daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat, anggota yang terdiri atas unsur: inspektur kota, kepala badan pengelola keuangan daerah, dan tokoh agama masyarakat. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: ketua, wakil ketua bidang darah, yang membawakan: seksi penelitian dan pengembangan, dan seksi informasi dan publikasi. wakil ketua bidang imarah, yang membawakan: seksi peribadatan dan dakwah: seksi pendidikan dan pelatihan, dan seksi pelayanan zakat, infak, dan sedekah. wakil ketua bidang ri'ayah, yang membawakan: seksi pengelolaan dan pemanfaatan, dan seksi pembangunan. sekretariat, dan bendahara. bagan susunan organisasi badan pengelobadan pengelola bagian kesatu pembina pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: memberikan pembinaan dan arahan tentang kebijakan umum pengelolaan bic, b.menampung dan menyalurkan pendapat umat islam tentang penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan islam, dan memberikan pertimbangan dan saran pendapat dalam penyelenggaraan tugas badan pengelola. pembina sebagaimana dimaksud pada mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan penasehat, pengawas dan pengurus. bagian kedua penasehat penasehat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: memberikan saran dan pertimbangan kepada pembina, dan memberikan nasehat dan saran kepada badan pengelola. dalam melaksanakan tugasnya penasehat bertanggung jawab kepada wali kota selaku pembina. bagian ketiga pengawas pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan bic, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan umat baik yang menyangkut pelaksanaan peribadatan maupun pelaksanaan syariat islam. dalam melaksanakan tugasnya pengawas bertanggung jawab kepada wali kota selaku pembina. bagian keempat pengurus pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan bidang takmir masjid, pengkajian, pendidikan dan pelatihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi, pengembangan usaha bisnis, pemanfaatan sarana dan prasarana bic berdasarkan sistem syariat islam, mengembangkan berbagai upaya dan usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi bic secara maksimal, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah instansi vertikal dan lembaga terkait dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umat, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran pengamalan ajaran islam, melakukan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengelolaan operasional dan usaha, dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh wali kota selaku pembina. ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: memimpin dan mengoordinasikan tugas wakil ketua bidang darah, wakil ketua bidang imarah dan wakil ketua bidang ri'ayah, dan memimpin dan mengoordinasikan kegiatan seksi. wakil ketua bidang delitian dan pengembangan dan seksi informasi dan publikasi. wakil ketua bidang imribadatan dan dakwah, seksi pendidikan dan pelatihan dan seksi pelayanan zakat, infak dan sedekah. wakil ketua bidang ri'aygelolaan dan pemanfaatan dan seksi pembangunan. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, penyusunan anggaran, administrasi umum, sumber daya manusia, penatalaksanaan dan urusan rumah tanggatua badan pengelola. bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, ketatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan, penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan serta ketatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan bic. bendahartua badan pengelola. seksi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang berkaitan dengan kehidupan islami, b.menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan semua aspek kehidupan berbasis islam, menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan penelitian budaya islam, menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan pelayanan prosesi akad nikah, dan menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan pengkajian aspek syariat islam. seksi penelitian dandarah. seksi informasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: mengelola kegiatan informasi dan publikasi bic, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan komunikasi kepada semua elemen masyarakat, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyediaan informasi, menyelenggarakan hubungan masyarakat dan kerjasama, dan menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umat yang berkaitan dengan syariat islam. seksi informasi dan publikawakil ketua bidang darah. seksi peribadatan dan dakwah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peribadatan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan fardhu kifayah, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan peringatan hari besar islam, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dakwah, dan menyusun, menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kemaslahatan umat islam. seksi peribadatan dan dakwahdidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan islam, menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peremajaan dan kewanitaan, menyelenggarakan pelatihan dalam rangka pemberdayaan umat, dan menyusun dan menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan pengembangan budaya islam termasuk majelis taklim dan remaja masjid. seksi pendidikan dan pelatihlayanan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menerima, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan teknis pelayanan zakat, infak, adalah, dan wakaf. seksi pelayanan zakat, infak dan wakafgelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan, melaksanakan pemanfaatan sarana dan prasarana bic, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bic, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan mekanikal elektrikal, menjamin berfungsinya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanikal dan elektrikal. melaksanakan inventarisasi barang bic, dan melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan. seksi pengelolaan dan pemanfaseksi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana. seksi pembangubab pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian pengurus badan pengelola ditetapkan dengan keputusan wali kota. ketua badan pengelola melaksanakan tugas dengan periode jabatan selama (tiga) tahun dan dapat diusulkan diangkat kembali untuk (satu) periode berikutnya. ketua badan pengelola dapat mengusulkan pergantian personil badan pengelola kepada pembina melalui pengawas, apabila pengurus terbukti melanggar tata tertib yang telah ditetapkan. ketua badan pengelola diberikan wewenang untuk mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan badan pengelola setelah mendapat pertimbangan dari pengawas. bab vii pembiayaan pembiayaan investasi dan pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana bic yang berskala besar bernilai besar, dibebankan pada apbd dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. biaya operasional pengelolaan dilakukan secara mandiri dan profesional oleh badan pengelola melalui anggaran badan pengelola. anggaran badan pengelola diperoleh dari bantuan apbd, penerimaab viii ketentuan lain lain prasina dan sarana kerja yang dipergunakan badan pengelola merupakan milik pemerintah daerah dengan status barang milik daerah yang tidak dipisahkan. prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh badan pengelola sebagai bantuan hibah dari pihak ketiga segera dilaporkan oleh badan pengelola kepada wali kota melalui kepala badan pengelola keuangan daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah. pengelolaan prasarana dan sarana kdinaumahan dan kawasan permukiman kota banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur dinas perumahan dan kawasan permukiman kota banjarmasin, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf perlu menetapkan standar operasional prosedur dinas perumahan dan kawasan perdinas perumahan dan kawasan permukimperumahan dan kawasan permukimuntuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perumahan dan kawasan permukiman kota banjarmasin. tujuanagar tugas dan fungsi dinas perumahan dan kawasan permukimumahan dan kawasan permukimanperumahan dan kawasan permukimanstandar operasional prosedur dinas perumahan dan kawasan permukiman kota banjarmasin penanggung jawab nama sop nomor sop usulan penghargaan seks dpp.seks rekomendasi ijin belajar pns dpp.seks permohonan cuti pns dpp.seks usulan baris kartu pns dpp.seks sekretariat usulan pensiun pns dpp.seks usulan kenaikan pangkat pns dpp.seks usulan tunjangan anak istri suami pns dpp.seks pengelolaan surat masuk dpp.seks pemerintah permukiman pinggir sungai mediasi sengketa tanah dpp.putih penerimaan penghuni baru rumah susun dpp.rsn hya penerimaan pembayaran sewa rumah susun dpp.rsn maka penerimaan pembayaran dam penghuni rumah susun dpp.rsn sewa pemeliharaan kerusakan ringan unit rumah susun sewa dpp.rstatalaksana business procesrudi tentang kegiatan rutin atau berulang ulang yang dilakukan oleh sebuah organisasibab maksud, tujuan dan manfaat peraturan ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin dalam penataan tatalaksanadinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin, daniiidinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin. babcc.ataan tatalaksana pendekatan yang digunakan dalam penatapendekatan penataansadvii. bab viii monitoring, evaluasi, pengembangan dan pengawasan kepala dinas wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tatalaksana. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasindinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin, maka dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (du.pada tanggal desember link kota banjarmasin nya ibnu sina ras aru diundangkan banjarmasin s.h.penataan proses bisnis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin sejarah pembentukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin dibentuk dengdinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan. dasar hukum peraturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tentang pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok sekretariat daerah. peraturan walikotakedudukan, tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin mempunyai rincian tugas menyusun program dan anggaran. mengelola urusan asn, ec. menyusun perencanaanmbina, mengkoordinasikan. dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari sekretariat,sekretariat mempunyai rincian tugasbidang pelayanan pendaftaran pendudukcatatan sipilngelolaan informasi administrasi kependudukanmempunyai rincian tugasstruktur organisasi terlampir) bagan struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin dinas kependudukan dan pencatatan sipil jahat sekretariat subbab subbab subbab umum perencanaan keuangan kepegawaian bidang pelayanan bidang pelayanan bidang pengelolaan bidang pemanfaatan penataran pencatatan sipil informasi administrasi data dan inovasi penduduk kependudukan pelayanan seksi identitas seksi pindah datang seksi kelahiran sekat perkawinan, seksi sistem informasi seksi pengolahandan seksi kerjasama seksi pemanfaatan penduduk penilai kematian suaka moe ikependndokan upt s0mn0enmmnosmmmemmasmma analisis proses bisnis proses bisnis inti yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin mencakup beberapa hal yaitu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan penerbitan akta pencatatan sipil pemberian legalisasi evaluasi pelaporan sedangkan proses pendukungnya antara lain perencanaan keuangan kepegawaian data teknik informatika dan komunikasi sarana dan prasarana inovasi layanan kerjasama instansi terkait koordinasi kegiatan fungsi informasi layanan berdasarkan uraian pengelompokan proses bisnis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin proses inti ala pelayanan admin cerah penerbitan dokumen penerbitan akta kependudukan pencatatan sipil ane sipil . . . . proses pendukungpegawaian keuangan proses inti pelayanan tea ra. penerbitan dokumen penerbitan akta pemberian legalisasi kependudukan pencatatan sipil aan pembinaan, evaluasi dan pelaporan evaluasi proses pendukung ke) dan saras inovasi kerjasama koordinasi informasi komunikasi layanan layanan no! tugas klasifikasi penggambaran fungsi dalam peta perencanaan bidang pelayanan pendukung ketersediaan anggaran untuk pendukung pelaksanaan kegiatan masing masing bidang pelaksanaan kepegawaian disdukcapil pendukung ketersediaan data masing masing pendukung bidang pelayanan kependudukan dan utama kotak pencatatan sipil penerbitan dokumen bidang utama kotak pendaftaran penduduk penerbitan kutipan akta pencatatan utama kotak sipil pemberian legalisasi tanduk dan dapil utama kotak pembinaan tanduk dan dapil utama kotak evaluasi tanduk dan dapil utama kotak pelaporan tanduk dan dapil utama kotak dan komunikasi tanduk dapil pendukung sarana dan prasarana disdukcapil pendukung inovasi pelayanan tanduk dapil pendukung kerjasama dengan instansi terkait pendukung koordinasi intern tanduk dapil pendukung informasi pelayanan dokumen pendukung kependudukanrana, kepegawaian data proses inti masa masa rakyat penerbitan penerbitan rakyat kerena kan hau proses pendukung ke) dan saras inovasi kerjasama koordinasi informasi layanan komunikasi layanan format tatalaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil level dan level nama unit organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin tugas dan fungsi pelaksanaan pelayanan pengelolaan data uraian proses inti level kelompok proses inti pelayanan pendaftaran penduduk proses proses dst menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk merumuskan kebijakan teknis pendaftaran pendudukdokumentasi hasil pelayanan pendaftaran penduduk, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. penanggung jawab kasi pindah datang dan pendataan penduduk, kasi identitas penduduk diagram alur proses bisnis pelayanan pendaftaran penduduk level menyusun merumuskan pembinaan gelikearuan perencanaan kebijakan pelayanan, ala ana pelayanan naa penerbitan dokumentasi hasil dokumen pelayanan pengen kependudukan alian dan rr gas ana kelompok proses inti pelayanan pencatatan sipil proses proses dst menyusun perencanaan pelayanan pencatatan sipil merumuskan kebijakan teknis pencatatan sipil melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil melaksanakan pelayanan pencatatan sipil melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil melaksanakan dokumentasi hasil pelayanan pendaftaran penduduk mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. penanggungjawab kasi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan serta kasi kelahiran dan kematian diagram alur dea lanjutan teka segan petarcanaan pelayanan pencatatan sip) koordinasi. pelayanan pencatatan sipil pama dang dokumentasi pengendalian tak hasil pelayanan dan evaluasi kelompok proses inti pelayanan legalisasi dokumen kependudukan proses proses dst menyusun perencanaan pelayanan legalisasi dokumen kependudukan merumuskan kebijakan teknis pelayanan legalisasi dokumen kependudukan melaksanakan pelayanan legalisasi dokumen kependudukan mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan legalisasi dokumen kependudukan. diagram alur perencanaan pelayanan legalisasi apa pkn banjarmasin kas ana ibnu sina |
ng, main lapan bupati jembrana provinsi bali peraturan bupati jembrana nomor tahun tentang pengelolaan aseberbekal.berbekalberbekal.berbekalkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan berbekal:berbekalberbekal tentang penggunaan aset desa, format berita acara dan keputusan berbekalberbekalberbekalberbekal..erbekalberbekalberbekal dapat mengatakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. perangkatberbekal mengajukan rencana kebutuhan aset desa, danberbekalketentuan peraturan perundang undangan. paragraf berbekal. paragraf pemanfaatan pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dd,berbekal dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. dalam. |
lng psu lt, sen , daninan persalinan:. bab persyaratan penerima bantuan masyarakat penerima bantuan program jampersal puskesmas rumah sakit harus memenuhi syarat sebagai berikut: surat keterangan tidak mampu yang tandatangani oleh kepala desa, disahkan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan diketahui oleh camat, dan fotokopi kartu tanda penduduk peserta atau fotokopi keterangan berdomisili apabila penduduk luar daerah. bab tarif besaran tarif pada rumah sakit umum swasta daerah sesuai tarif yang berlaku rumah sakit dimaksud.gray ajudan berita daerah kabupaten sambas tahun nomoryang sah.jumlah belanja rp. surplus defisit rp. nihil pembiayaan penerimaan rp. nihil pengeluaran rp. nihil jumlah pembiayaan netto rp. nihil sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rp. nihil berkenkabupaten empat lempat lawder ris bupati subang provinsi jawa baratrahmat tuhan yang maha esa bupati subang, menimbang bahwa dalam rangka sinkronisasienai jenis pelayanan, jenis pemanfaatan dan tarif: bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hurufbab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah, adalah kabupaten subangkabupaten subang, bupati, adalah bupati subang, dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten subang, kepala dinas adalah kepala dinas kesehatyang dimaksud adalah puskesmas dan jejaringnya, dana non kapital jaminan kesehatan nasional adalah pembayaran klaim oleh bpjs dari jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten subangrawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis, pelayanan kebidanan dan neonatal pelayanan keluarga berencanfaktor pelayanan, pemeriksaan a1c, dan pemeriksaan kimia darah, meliputi microalbuminuria, reum, kreatinin, kolesterol total, kolesterol ldl, kolesterol hdl,h sebagaimana telan pada huruf see seratus enam puluh ribu rupiah rp. (dua ratus ribu rupiah). men) sampel dengan tarif pembiayaan untuk pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik erna dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut: uminuria sebesar rp. (seratus dua puluh ribu reum sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah), kreatinin sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah), kolesterol total sebesar rp. (empat puluh lima ribu rupiah): kolesterol ldl sebesar rp. (enam puluh ribu rupiah): kolesterol hdl sebesar rp. (empat puluh lima ribu rupiah), trigliserida sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah).. (dua puluh lima ribu rupiah), pemeriksaan pap smear maksimal rp.rawat inap tingkat pertama tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam huruf yang diberlakukan dalam bentuk paket. dilakukan ftp tarif rawat inap pada ftp sebagaimana sia aah kong ditetapkan sebesar rp aan ji. ratu ban ftp sebagaimana dimaksud pada ari ditetapkan oleh bpjs kesehatan bersama dengan asosiasi kesehatan tingkat pertama., cc.bab iiidana klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada setelah mendapatkan pembayaran dari bpjs kesehatan langsung disetorkan kas daerah oleh bpjs kesehatan. seluruh dana hasilsesuai. bab pengaturan pemanfaatan dana non kapital jaminan kesehatan nasional pemanfaatan dana non kapital setelah disetorkan kas daerah digunakan untuk jasa pelayanan sebesar enam puluh persen) dan operasional sebesar (empat puluh persen), pemanfaatan dana sesuai dengan mengacu kepada dokumen pelaksanaan anggaran dpa). bab pengaturan belanja operasional dana non kapital jaminan kesehatan nasional pengaturan belanja operasional dari komponen dana non kapital jaminan kesehatan nasional sebesar (empat puluh persen) dari dana yang diterima sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) pada dinas kesehatan dapat digunakan untuk belanja kebutuhan obat belanja kebutuhan bahan medis habis pakai belanja kebutuhan makan dan minum pasien belanja penanganan limbah medis belanja bahan bakar minyak bbm) belanja petugas jaga malammi pjs. bupati subang, ttd day iskandar diundangkan subang pada tanggal wara sekretaris daerah kabupaten subang, ttd abdurrahman berita daerah kabupaten subang tahun nomor |
"aa ag raman bupati pesisir barat provinsi lampung peraturan bupati pesisir barat nomor tahunmberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan kabupaten pesisir barat dalam penyelenggaraan praktik, perlu mengatur pemberian izin penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam "huruf perlu, mengingat lemh8,.tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan hk. menkes, tentang izin dayper v tentang registrasi izin praktik damsip dokter umum dan dokter gigi yang melakukan praktik instansi pemerintah berlaku juga pada fasilitas pelayanan kesehatan wilayah bintangnya yang tidak memiliki dokter umum dokter gigi. sip dokter spesialis yang melakukan praktik instansi pemerintah berlaku juga pada fasyankes pemerintah daerah lain yang tidak memiliki dokter spesialis yang sama. pemberian pelayanan pada harus diberitahukan secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan kabupaten pesisir barat. perawat perawat yang menjalankan praktik keperawatan berpendidikan minimal diploma iii. setiap perawat yang menjalankan praktik, keperawatan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki siap. setiap perawat yang menjalankan pra ketik keperawatan praktik mandiri wajib memiliki sipp. siap dan sipp sebagaimana dimaksud pada dan berlaku untuk (satuhtempa# bidan bidan yang menjalankan praktik kebidanan berpendidikan minimal diploma iii. setiap bidan yang menjalankan praktek kebidanan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki ipb. bidan hanya dapat memiliki paling banyak (dua) ipb. permohonan ipb kedua harus dilakukan dengan menunjukkan ipb pertama. (satu) ipb hanya berlaku untuk (satu) tempat. untuk praktik mandiri bidan dan bidan desa harus dilakukan visits penilaian pemenuhan persyaratan tempat praktik bidan. ipb dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama hari kerja sejak dinyatakan berkas permohonan lengkap. bidan desa merupakan bidan yang memiliki ipb puskesmas dan melaksanakan praktik kebidanan pada satu, dinas kesehatan kabupaten harus melakukan penilaian pemenuhan persyaratan tempat praktik sebagai dasar pembuatan rekomendasi penerbitan ipb. bidan desa yang mengajukan praktik mandiri bidan, lokasi praktik berada pada satu desa tempat bidan desa praktik dan tempat praktik tidak digabung dengan tempat praktik bidan desa serta waktu praktik tidak bersamaan dengan waktu praktik bidan desa. tenaga gizi pendidikan tenaga gizi yang menjalankafrpraktik pelayanan gizi terdiri atas tenaga gizi lulusan diploma iii sebagai ahli madya gizi adalah tenaga gizi technical registered wietisien. tenaga gizi lulusan diploma iv'sebagai sarjana terapan gizi dan tenaga gizi lulusan,sarjana,sebagai sarjana gizi adalah tenaga gizi nutrisionis registered. tenaga gizi lulusan, pendidikan profesi adalah tenaga gizi registered dietisien. tenaga gizi registered dietisien dapat menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri dan atau bekerja fasilitas pelayanan kesehatan. tenaga gizi technical registered dietisien dan tenaga gizi nutrisionis registered hanya dapat bekerja fasilitas pelayanan kesehatan. tenaga gizi registered dietisien dalam menjalankan praktik pelayanan gizi harus memiliki sit gz. tenaga gizi technical registered dietisien dan tenaga gizi nutrisionis registered dalam menjalankan praktik pelayanan gizi harus memiliki wikt gz. tenaga ahli teknologi laboratorium medik tenaga atom dalam menjalankan praktik keprofesiannya fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki sip atom. kualifikasi pendidikan minimal iii laboratorium medik. tenaga sanitation tenaga sanitation dalam menjalankan praktik keprofesiannya fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki sits. kualifikasi pendidikan minimal iii sanitasi. tenaga kefarmasian setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki izin tenaga apoteker memiliki sisa. tenaga teknik kefarmasian memiliki siput. apoteker dapat diberikan paling banyak tiga nipa. dalam hal apoteker sudah memiliki ay,maka sisa diberikan hanya pada (dua) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. fasilitas pelayanan kefarmasian'hanya dapat memberikan pelayanan kefarmasian selama apoteker berada tempat dan memberikan pelayanan langsung kepada pasien. siput diberikan paling banyak (tiga) tempat fasilitas kefarmasian. fisioterapis berdasarkan pendidikannya fisioterapis yang menjalankan praktik pelayanan dikualifikasikan sebagai berikut lulusan diploma iii sebagai fisioterapis ahli madya lulusan diploma atau sarjana terapan fisioterapi sebagai fisioterapi sarjana sains terapan. lulusan program profesi fisioterapi sebagai fisioterapi profesi. lulusan program spesialis fisioterapi sebagai fisioterapi spesialis. fisioterapi profesi atau fisioterapi spesialis dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau bekerja fasilitas pelayanan kesehatan serta wajib memiliki spf. fisioterapi ahli madya atau fisioterapi sains terapan hanya dapat menjalankan praktik pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan serta wajib memiliki sik. fisioterapi sebagaimana yang dimaksud dalam harus bekerja bawah pengawasan fisioterapi profesi atau fisioterapi spesialis. penata anestesi, radiografi dan terapis gigi dan mulut penata anestesi dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki sippa. radiografi dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki sik. terapis gigi dan mulut dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki sistem. babi hak dan kewajiban tenaga kesehatan hak tenaga kesehataralyang telah memiliki izin berhak menjalankan praktik sesuai dengan bidang keahliannya. dalam menjalankan praktiknya tenaga kesehatan berhak: memperoleh pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. menerima imbalan jasa.. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya.dan perundang undangan. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kewajiban. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akam,diberikan. menjaga kerahasiaan kesehatan, penerima pelayanan kesehatan. membuat dan menyimpan catatan'dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. merujuk penerima pelayanan kesehatan tenaga kesehatan lain yang mempunyai, kompetensiidan kewenangan yang sesuai. memasang papan nama praktik bagi yang menjalankan praktik mandiri. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf hanya berlaku bagianasien dan atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu. bab, dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki,oleh penerima'pelimpahan. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap bawah pengawasan pemberi pelimpahan.bab pembinaan dan pengawasan agar terselenggaranya praktik tenaga kesehatan yang bermutu, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud diarahkan untuk: meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala dinas kesehatan dan dapat mengikut sertakan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat memberikan sanksi administratif berupa: peringatan lisan. peringatan tertulis. pencabutan sip untuk sementara paling lama (satu) tahun atau pencabutan sip selamanya. pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif seperti pada huruf atas dasar rekomendasi dari dinas kesehatan. dinas kesehatan dapat mengeluarkan rekomendasi pencabutan sip dalam hal: atas rekomendasi dari organisasi profesi tenaga kesehatan bersangkutan. str telah dicabut oleh maki atau,kki. tempat praktik tidak sesuai dengan sip: pencabutan sip harus disampaikan kepada yang bersangkutan maksimal (empat belas) hari sejak keputusan ditetapkan. dalam hal keputusan tidak dapat diterima, yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan dinas kesehatan provinsi untuk diteruskan kepada menteri kesehatan, dan selanjutnya meneruskan maki atau kki. kepala dinas kesehatan wajib melaporkan setiap pencabutan sip kepada kepala pengembangan sumber daya manusia kesehatan, kementerian kesehatan, kki, maki, dan kepala dinas kesehatan provinsi serta tembusan kepada organisasi profesi setempat. tenaga kesehatan yang akan menghentikan izin praktik wajib memberitahukan secara tertulis pemerintah daerah dengan mengembalikan sip asli. pemerintah daerah mengembalikan fotokopi str dokter yang telah dilegalisir asli oleh kki milik dokter yang bersangkutan segera setelah sip dikembalikan. dalam keadaan str dokter legalised asli hilang pemerintah daerah harus membuat surat pernyataan kehilangan untuk permintaan fotokopi str legalised asli kepada kki. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin praktik fasilitas pelayanan kesehatannya. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaporkan tenaga kesehatan yang bekerja dan berhenti bekerja fasilitas pelayanan kesehatannya setiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi. fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa: klinik. puskesmas. rumah sakit. fasilitas pelayanan kesehatanagus ist diundangkan krui pada tanggal mei pj. sekretaris daerah kabupaten pesisirmeramen pesisir barat serai, sdn kastoni b,sh.mp nip. peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang penyelenggarringan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang ingin penyelenggaraan praktik bidan berita negara republik indonesia tahun nomor954)perhatikan surat edaran menteri kesehatan nomor hk. menkes tentang petunjuk pelaksanaizin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian, memutuskangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan,daerah otonom. kepala daerah adalah bupati posisi barat. sekretaris daerah adalah sekretaris daeraflm kabupaten pesisir barat. organisasi perangkat daerahmyang'selanjutnya disingkat opd adalah satuan kerja perangkat daerahandi lingkungan pemerintah kabupaten pesisir baratpesisir baromosi), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), maupun rehabilitasi (pemulihan),pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuaidengan keahliandalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi luar program studinysurat izin praktik yang selanjutnya disingkat sip adalah tanda bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik keprofesiannya. majelis tenaga kesehatan indonesia yang selanjutnya disingkat maki adalah lembaga untuk dan atas nama, menteri yang berfungsi menjamin mutu tenaga kesehatan, dalam, memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri dari unsur kementeriamdan organisasi profesi kesehatan. konsil kedokteran indonesia, selanjutnya disingkat kki adalah suatu badan otonom, mandiri, non seru aturan, dan bersifat independen yang terdiri atas konsil, kedokteran dan konsil kedokteran gigi. dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan gigi spesialisata anestesi adalah setiap orang yang lulus pendidikan penata diagnostik dan radio terapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang undangan yang berlakudibidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangapotek yang selanjutnya'disingkat sia adalah surat izin yang diberikan kepada apotekemuntuk menyelenggarakan apotek. surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian yang selanjutnya disingkat siput,adalafxsurat izin praktik yang diberikan kepada tenaga teknik kefarmasian untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian'pada fasilitas pelayanan kefarmasian. ahli teknologi laboratorium medik yang selanjutnya disingkat atomepada atom sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktikyangluar praktik mandiriepada bidan untuk menjalankan praktik kebidanan. surat izin praktik tenaga gizi yang selanjutnya disingkat siingkat sits adalah bukti tertulis yang diberikan olefin pemerintah daerah kepada tenaga sanitation untuk menjalankan praktik pelayanan bidang kesehatan lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. surat izin praktik fisioterapi,yanglselanjutnya disingkat spf adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada tenaga fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis untuk menjalankan praktik pelayanan,tenaga fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains terapan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi fasilitas pelayanan kesehatan. surat izin praktik penata anestesi yang selanjutnya disingkat sippa adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seorang penata anestesiradiografi untuk menjalankan pekerjaan radiografyang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan praktik keprofesian terapis gigi dan mulut. bab registrasi setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah daerah. untuk memperoleh izin dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada diperlukan str. untuk memperoleh str tenaga kesehatan'harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan setelah'lulus uji, kompetensi. str sebagaimana dimaksud pada 'dikeluarkan oleh majelis tenaga kesehatan indonesia miki) setelah memenuhi persyaratan. sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada pesertaxsetelah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh perguruantinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan suai dengan ketentuan peraturan perundang undanganmaki. str berlaku selama (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir tenaga kesehatan yang bersangkutan tahun ke lima. str dapat diperpanjang setiap (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi (diploma) bidang kesehatan. pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. jumlah satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk setiap kegiatan ditetapkan oleh maki atas usulan dari organisasi profesi. pengabdian diri sebagai tenaga profesional atau vokasi (profesi) dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan: keterangan kinerja dari institusi tempat bekerja atau keterangan praktik dari kepala dinas kesehatan kabupaten pesisir barat. surat izin praktik atau surat izin kerja. rekomendasi dari organisasi profesi. pemenuhan kecukupan dalam kegiatan, pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiabhglainnya, sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuktikangdengan pemenuhan syarat satuan kredit profesi yang ,diperoleh selama (lima) tahun yang ditetapkan oleh organisasiaprofesi. dalam hal tenaga kesehatan" tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan perpanjangan str sebagaimana dimaksud dalam maka tenaga kesehatan tersebut harus mengikuti evaluasi kemampuan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi bekerjasama dengan maki. setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik berpendidikan minimal diploma iii, kecuali dokter. bab iii izin praktik setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki sip. sip diterbitkan oleh instansi pemberi izin yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setelah ada rekomendasi. rekomendasi yang dimaksud dalam dikeluarkan oleh dinas kesehatan atas permohonan izin tersebut. jika memerlukan rekomendasi teknis dinas kesehatan melakukan survei visits penilaian pemenuhan persyaratan tempat praktik sesuai dengan peraturan perundang undangan. untuk melaksanakan visits survei dibentuk tim teknik yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas kesehatan. tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya hanya dapat memiliki paling banyak (dua) surat izin. jumlah surat izin sebagaimana yang dimaksud dalam dikecualikan bagi tenaga dokter, apoteker dan tenaga teknik kefarmasian. permohonan sip kedua atau ketiga harus, dilakukan dengan menunjukkan sip pertama atau pertama dan kedua. (satu) sip berlaku hanya untuk (satu) tempat. sip dinyatakan tidak berlaku,dalam,hak: masa berlaku str telah habis. tempat praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam sip. dicabut izinnya oleh pejabat yang berwenang memberikan izin. yang bersangkutan'meninggal dunia. dokter sip dokter umum dan dokter gigi diberikan paling banyak (tiga) tempat praktik, baik fasilitas pelayanan milik pemerintah, swasta maupun perorangan. sip dokter umum dan dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter spesialis gigi tetap berlaku (lima). sip dokter internship berlaku (satu) tahun. perpanjangan sip diajukan pemerintah daerah dilakukan paling lambat (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir. dalam rangka melaksanakan program pemerataan pelayanan kesehatan: |
kuta kabupaten pandeglang propinsi banten peraturan bupati pandeg, perlu dit: menetapkan peraturan bupati pandeglangperangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten pandeglang yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas, badan, kantor, dan kecamtahun yang selanjutnya disingkat rpm kabupaten pandeglangua dan pas sebagai tahapan dalam penyusunan rancangan apbd tahun anggaran dan pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun senja perangkat daerah dan rka skpd tahun anggaran rkdpanitia badan anggaran dprd. bab iii laporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah perangkat daerahpketentuan peraturan perundang undangantercantum dalammakarencana kerja perangkat daerah tahun untuk kecamatan kendal sebagaimana tercantum dalam lampiranrembang provinsi jawa tengahmaka perlu ditetapkan indikator kinerja utama pemerintah daerah kabupaten rembang tahun bahwa berdasarkan ketentutetapkan oleh kepala daerah, bahwa untuk maksud tersebutkinerja utama formulasi rumus sumber data perhitungan skor pph skor nomor tahun pph angka kecukupan gizi rintangan tentang pangan akg) bobot masing masing kelompok pangan bupati rembang, ttd abdul hafidzrembangrembangtujuan penetapan iku meliputi, cc. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. bab iii pemilihan dan pengembangan penetapan indikator kinerja utamamerupakan penjabaran dari iku pemerintah daerah. iku perangkat daerah selaras dan sinkron dengan iku pemerintah daerah. pemilihan dan penetapan iku mempertimbangkan dokumen perencanaan yang meliputi rpm,indikator. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku maka,t sesuai dengan aslinya sabana sea) hukum sari kean rylarjanto, berita tingkat 1p lampiranindikator kinerja utama pemerintah daerah kabupaten rembang tahun indikator perhitungan indeks reformasi birokrasi angka perkenan nomor tahun nilai hasil evaluasi kemenyan kemenyan tentang pedoman evaluasi dan dan reformasi birokrasi instansi pemerintah tentang percepatan total jumlah penduduk penanggulangan kemiskinan persentase pertumbuhan peraturan daerah kabupaten pertumbuhan ekonomi bps ekonomi rembang nomor tahun bt bt 100y6 tentang rencana pembangunan btperhitungan indeks kualitas lingkungan angka nomor tahun indeks pencemaran air dlh hidup ikh) tentang perlindungan dan (indeks pencemaran udara pengelolaan lingkungan hidup (indeks tutupan vegetasi hutan persentase pertumbuhan nilai peraturan daerah kabupaten (nilai investasi tahun nilai dpmptsp investasi rembang nomor tahun tahun nilai investasi tahun makerrtumbuhan nilai peraturan daerah kabupaten nilai realisasi hasil obyek disbudpar realisasi hasil obyek wisata rembang nomor tahun (wisata tahun nilai realisasi tentang rencana pembangunan hasil obyek wisata tahun jangka menengah daerah nilai realisasi hasil obyek wisata kabupaten rembang tahunindikator perhitungan tahun indeks insfrastruktur angka permen prt m aksesibilitas pusat dpu taru tentang standar teknis standar kegiatan wilayah) pelayanan minimal pekerjaan ketersediaan air baku) umum dan perumahan rakyat rasio pemanfaatan tata ruang) rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dasar) indeks akses transportasi) ipm indeks pembangunan angka peraturan daerah kabupaten bps manusia) rembang nomor tahun ipm kesehatan ipendiairan pengeluaran x100nanganan peraturan daerah kabupaten jumlah gangguan stabilitas dan satpol gangguan stabilitas dan rembang nomor tahun ketertiban sosial yang ditangani ketertiban sosial tentang ketertiban umum jumlah gangguan ketertiban sosial) persentase pertumbuhan nomor tahun pt b d) mi mo) bps bappeda penduduk tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga |
ug. rms aman gresik. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati gresikkabupaten gresiktiga belas gaji, atau penghasilan ketiga belas tahun diberikan kepada pnssesuai: calon pns: dan pegawai non pns pada badan layanan umum daerah. ketentuan mengenai pemberian gaji, atau penghasilan ketiga belas bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan peraturan pimpinan badan layanan umum daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. gaji, atau penghasilan ketiga belas tahun tidak diberikan kepada:pada diberikan bagi cogaji, atau penghasilan ketiga belas gaji, atau penghasilan ketiga belas, sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan pada bulan agustus. dalam hal gaji, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada belum dapat dilaksanakan, pembayaran pada bulan agustus, maka dapat dilakukan pada bulan bulan berikutnyasebagaimana dimaksud pada maka gaji, atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besargaji ketiga belas, sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berlakualinan vldengan rahmat tuhan yang maha esa bupati semarang, menimbang: bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baruuntuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru dan untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan masyarakat diperlukan petunjuk teknismarang. bupati adalah bupati semarangtdhatul athfal, yang selanjutnya disingkat adalah jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia tahun atau bawahnya) dalam pendidikan formal, dibawah pengelolaan kementerian agam. prestasi adalah pencapaian hasil belajar peserta didik yang terdiri atas prestasi akademik (rata rata nilai rapor kelas iv, dan semester dan prestasi nonakademik (hasil perlombaan dan atau hasil penghargaan dibidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan atau tingkat kabupaten atau kota). jenis ppdb bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan ppdb masing masing satuanpada tanggal juli tahun untuk kelompok dan berusia (lima) tahun sampai dengan (enam) tahun pada tanggal juli tahun untuk kelompok persyaratan sebagaimana dimaksud pada harussatu) adalah berusia (tujuh) dan paling tinggi (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik, atau dewan guru sekolah yang bersangkutanmi paket atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. apabila terdapat calon peserta didik baru,danpdb satuan pendidikan formal(asesmen yang menunjukkan calon peserta didik tersebut sebagai penyandang disabilitas) dari lembaga yang berkompeten (puskesmas rumah sakit psikolog). ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah: perpindahan tugas orang tua wali, atau prestasi dan atau bencana sosial. s5)tentuan sistem zonasi berbasiskankelurahan tempat tinggal calon peserta didik baru. bagi calon peserta didik yang beralamat pada desa kelurahan yang berbatasan langsung dengan desa kelurahanlurah setempat kelurahan.suaiorangtua wali oleh operator smp panitia dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa kelurahketentuan jalur prestasiakademik dapatdalamccdibidang mata pelajaranjalur prestasi nondan keterampilan secara perorangan maupun beregupadapemberian nilai penghargaan calon peserta didik baru dari luar daerahb pelaksanaan bagian kesatu tahap pelaksanaan tahapan pelaksanaan ppdb meliputi pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baruengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru ppdb jenjang tk, dan smp dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (online)jalur pendaftaran (zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi), persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil ppdb melalui papan pengumuman sekolah, laman sekolah, maupun media lainnya. bagian ketiga pendaftaran paragraf waktu pendaftaran jadwal pendaftaran ppdb tk, dan smp dimulai pada tanggal mei pukul wib sampai dengan tanggal mei pukul wib. paragraf tata cara pendaftaran pendaftaran ppdb sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan mekanismepdb dalam jaringan (online). tata cara pendaftaran dalam jaringan (online) calon peserta didik kelas diatur sebagai berikut:dapat memilih (tiga) sekolah, (dua) sekolah sebagai pilihan dan pilihan dan atau dapat memilih (satu) sekolah swasta sebagai pilihan dengan jalur yang sama,:calon peserta didik j'mengunggah seluruh berkas persyaratan verifikasi pada laman ppdb dalam jaringan (online), tata cara pendaftaran calon peserta didik kelas vii smp diatur sebagai berikutmengingat nomor induk siswa nasional pada laman ppdb, data calon peserta didik akan muncul sesuai data dapodik dan paling banyak (lima) sekolah sesuai tempat tinggal pada sistem zonasi. jika tidak ditemukan data pendaftar, harap diperiksa kembali kesesuaian data dapodik sekolah asal, untuk calon peserta didik yang belum memiliki nomor induk siswa nasional, pendaftaran dalam jaringan (online) dilakukan oleh operator sd panitia ppdb, calon peserta didik dapat memilih (tiga) sekolah, (satu) sekolah negeri sebagai pilihan dan atau dapat memilih (satu) sekolah negeri atau swasta sebagai pilihan dan atau (satu) sekolah swasta sebagai pilihan:,pendaftar mengunggah seluruh berkas persyaratan verifikasi pada laman ppdb dalam jaringan (online), sekolah dilarang menutup ppdb sebelum tanggal akhir pendaftaran selesai. bagian keempat seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran paragraf waktu seleksi jadwal pelaksanaan seleksi ppdb tk, dan smp pada tanggal mei paragraf tata cara seleksipemeriksaan kelengkapan aplikasi ppdb dalam jaringan (online) dengan menggunakan akun dapodik. jalur zonasi dengan kuota minimal (delapan puluh persen): jumlah skor usia dan skor zonasi desa kelurahan, dan waktu pendaftaran yang lebih dahulu. jalur afirmasi kuota paling sedikit (lima belas persen), dan jalur perpindahan tugas orang tua wali maksimal (lima persen),minimal 50y6 (lima puluh persen): jarak tempat tinggal sekolah, dan waktu pendaftaran yang lebih dahulu. jalur afirmasi paling sedikit (lima belas persen), jalur perpindahan tugas orang tua wali maksimal 5y6 (lima persen), jalur prestasi dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan pada huruf huruf dan huruf dengan ketentuan maksimal (tiga puluh persen): hasil prestasi akademik dan non akademik dengan persentase masing masing (lima belas persen), satuan pendidikan dapat melaksanakan seleksi jalur prestasi jenjang smp yang bersifat sukarela, waktu verifikasi pendaftar yang lebih dahulu, dan peserta didik dari jalur ini bisa berasal dari dalam maupun luar zonasi sekolah tingkat dan tingkat usia yang lebih tua, dan jarak yang lebih dekat dengan sekolah, sesuai ketentuan sistem zonasi. tingkat smp jarak yang lebih dekat dengan sekolah, usia yang lebih tua, dan keluarga tidak mampu,jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua wali tidak terpenuhi, maka alokasi dialihkan pada jalur zonasi. tata cara verifikasi dalam jaringan (online) calon peserta didik kelasanak berkebutuhan khusus wajib diterima oleh sekolah, tata cara verifikasi dalam jaringan (online) calon peserta didik kelas smpwajib diterima oleh sekolah, seleksi jalur ppdb zonasi, afirmasi, mutasi, dan prestasi dikecualikan untuk:lima pengumuman penetapan peserta didik baru paragraf waktu pengumuman penetapan jadwal pelaksanaan pengumuman penetapan ppdb tk, dan smp pada tanggal mei paragraf tata cara pengumuman penetapanengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang melaksanakan ppdbcara seleksi dalam jaringan (online) yang diatur oleh sekolah masing masing. peserta didik baru yang dinyatakan lolos verifikasi wajib mengunduh dan mencetak bukti verifikasi. peserta didik baru yang melakukan perubahan pilihan sekolah harus melakukan pendaftaran ulang, hasil seleksi diumumkan melalui laman ppdb dalam jaringan (online) dan pendaftar yang dinyatakan diterima, wajib melakukan proses daftar ulang sekolah penerima secara dalam jaringan (online). bagian keenam daftar ulang paragraf waktu daftar ulang jadwal pelaksanaan daftar ulang ppdb tk, dan smp pada tanggal mei paragraf tata cara daftar secara dalam jaringan (online) yang diatur oleh sekolah masing masingngirimkan bukti pendaftaran dan verifikasi berkas, dan mengisi formulir daftar ulang. bab iii jumlah peserta didik bagian kesatu jumlahlima belas):daya tampung daya tampung kelas (satu) dan kelas vii (tujuh) smp ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bab perpindahan peserta didik penerimaan perpindahan peserta didik pada kelas (satu) dan vii (tujuh) smp dilaksanakan setelah semester pertamamaupun dari kabupaten, provinsi, dan wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan: peserta didik anak asn tni polri melengkapi: l.asnrimasesuaikan dengan kondisi masa pandemi covid kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada(dua) sampai dengan kelas (enam) dan peserta didik kelas viii (delapan) serta kelas (sembilan) smpdinas. kepala kantor kemenag kabupaten semarang, dan kepala dinasmelalui website dinasviii sanksi pemalsuan terhadap: kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan huruf angkahuruf angka dan huruf angka dan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan lain lain pedoman penerimaan peserta didik baru dapat diunduh pada laman dinas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga kabupaten semar(yo ket dal astina aryan ann naga13000410 lampiranketentuan konversi skor penghargaan prestasi calon peserta didik baru sekolah menengah pertama penghargaan prestasi calon peserta didik baru adalah sebagai berikut rapor. nilai rapor kelas iv, dan semester untuk mata pelajaran kelompok kurikulum prestasi akademik. lcc, osn ksn, maps, literasi dan siswa berprestasi. prestasi nonakademik. bidang olahraga (semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada tingkat nasional). fls2n, koin o2sn dan polda. bidang keterampilan pramuka dan dokter kecil).penghargaan prestasi rapor kab. semarang semarang penghargaan prestasi prestasi akademik dan non akademik, dan olahraga kabupaten kota secara berjenjang diberi nilai sebagai berikut: bra kejuaraan semarang semarang internasional sean nasional provinsi kejuaraan semarang semarang kab kota kecamatan keterangan tambahan bonus. penghargaannilai sebagai berikut: near kenamaan a tania keterangan nilai. penghargaan bonus dan olahraga kabupaten semarang, diberi bonus nilai. prestasi. semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan luar ketentuan dalam lampiran peraturan bupati ini tidak diperhitungkan.kendalkab.go.idtidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan pembangunan kantor kepala desa, balai desa dan atau tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalambantuan transport peserta, alat tulis kantor, dokumentasi:pelaksanaan penggunaan dana desa tahun berpedoman pada ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam lampirn dana desa tahun bab iib.jdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.id jdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.ijdih.kendalkab.go.idkepada camatdiperlupenentuan standar harga satuan biaya operasional kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan penyesuaian dengan kondisi lokasi, perkembangan pasar, dtahun nomor memutuskanperaturan bupati ini ditetapdalam dipergunakan sebagai acuan oleh perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten gresik dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. dalam hal terdapat harga satuan biaya operasional kegiatan yang belum diatur dalam peraturan bupati inibupati gresik ttd candi akhmad yani |
data nee aap pata a.a salinan pune aoa ppa in, bupati rembang provinsi jawa tengah peraturan bupati rembangpemberian bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembaka:program bantuan langsung tunai yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kabupaten rembang tahun yang selanjutnya disebut blt dbhcht adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok kabupaten rembang. buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal dan terkait dengan proses produksi. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini: sumber anggaran dan pengelola, kriteria penerima, cc. pendataan, besaran penerimaan dan jangka waktu, penyaluran dan pelaporan, dan pengawasan. bab iii sumber anggaran dan pengelola sumber anggaran blt dbhcht berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pengelola blt dbhcht sebagaimana dimaksud pada adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial. bab kriteria penerima blt diberikan kepada: buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja. buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah orang yang bekerja pada pemilik penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perseorangan perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen. buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah meliputi pelanting, label, mengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam tenaga keamanan, marketing sales tenaga pemasaran. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah yang terkena buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada tahun dan hingga bulan agustus belum mendapatkan pekerjaan kembali. persyaratan penerima blt yaitu: buruh tani tembakau adalah sebagai berikut: berstatus sebagai penduduk daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, benar sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan: surat keterangan dari kepala desa domisili, surat keterangan penyuluh pertanian dinas pertanian dan pangan tempat tembakau yang ditanam, cc. menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai buruh tani tembakau, tidak sebagai penerima blt dbhcht provinsi jawa tengah. diutamakan yang terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial dtk)), diutamakan yang mempunyai anak sekolah, lansia, disabilitas, ibu hamil, dan anak stunting, penghasilan bawah (satu juta rupiah) bulan, diberikan (satu) orang per kepala keluarga, dan tidak sebagai penerima blt dbhcht provinsi jawa tengah. buruh pabrik rokokmasih bekerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaadan tenaga kerjandustrian dan tenaga kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data buruh pabrik rokoktanian melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data buruh tani tembakauverifikasi dan validburuh tani tembakau calon penerima blt dbhcht yang masuk atau tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dots),hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara. data buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau yang telah diverifikasi dan validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima blt dbhcht dengan keputusan bupati. bab besaran penerimaan dan jangka waktu besaran penerimaan blt buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (tiga ratus ribu rupiah). besaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada diceritakan (dua) kali dalam setahun. besaran penerimaan blt buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (satu juta rupiah). bab vii penyaluran dan pelaporan penyaluran blt dbhcht dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat melalui rekening bank jateng cabang rembangdbhcht kepada yang bersangkutan. bab vii pengawasan bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pengawasan penyaluran blnn, eto a)),) kj) bdedhyinvgraha, s.h., pembina nip. |
berita daerah kabupaten nias nomor seri:asurpluskabupaten nias o'ozatulo berita daerah kabupaten nias tahun nomor seri:a |
berita daerah kabupaten nias nomor seri peraturan bupati nias nomor tahun tentang sistem dan prosedur penagihan pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nias, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan efektivitas pelaksanaan penagihan pajak daerah, dipandang perlu untuk menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut atas, dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan bupati niassistem dan prosedur penagihan pajak daerahembatistem dan prosedur penagihgatbarang yang telah disirang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita. bab ruang lingkup sistem dan prosedur penagihan pajak daerah ruang lingkup sistem dan prosedur penagihan pajak daerah yang diatur dalam peraturan bupati nias ini meliputi penagihan dengan surat teguran. penagihan dengan surat paksa. penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan. pengumuman dan pelaksanaan lelang. pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang. penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. dalam sistem dan prosedur penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam tidak termasuk sistem dan prosedur penagihnias tersendiri. isi dan uraian sistem dan prosedur penagihan pajak daerahnias ini. bab larva berita daerah kabupaten nias tahun nomor: seri:elingkungan pemerintah kabupaten nias, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahnetape):nomor tahun seriesar rp. sepuluh milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut dinas pendidikan kabupaten nias rp. dinas kesehatan kabupaten nias rp. rumah sakit umum daerah gunungsitoli .oooooooooo. rp. dinas pekerjaan umum kabupaten nias. rp. dinas tata ruang, perumahan dan kebersihan kab. nias. rp. badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal kabupaten nias . j. rp. dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten nias . rp. kantor lingkungan hidup kabupaten nias. rp. dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten nias . rp. badan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana kabupaten nias. rp. dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten nias . rp. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten nias. rp. dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten nias . rp. badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten nias .eeeeee. rp. kantor satuan polisi pamong praja kabupaten nias .uuu rp. sekretariat daerah kabupaten nias rp. sekretariat dprd kabupaten nias rp. dinas pendapatan kabupaten nias rp. badan penelitian, pengembangan dan statistik kabupaten nias . rp. inspektorat kabupaten nias . rp. badan kepegawaian daerah kabupaten nias . rp. badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten nias . ji. ii. rp. badan penanggulangan bencana daerah kabupaten nias . rp. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten nias . rp. kantor kecamatan idanogawo . rp. kantor kecamatan gido . rp. kantor kecamatan botomuzoi. rp. kantor kecamatan bawolato . rp. kantor kecamatan hiliduho . rp. kantor kecamatan ulugawo. rp. kantor kecamatan ma'u . rp. kantor kecamatan gomolo molo . rp. kantor kecamatan hiliserangkai. rp. kantor kecamatan sogaeadu . rp. badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian kabupaten nias. anakan rp. badan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan kabupaten nias l.oolong anakan rp. kantor perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi kabupaten nias . rp. dinas pertanian kabupaten nias . rp. dinas kelautan dan perikanan kabupaten nias. rp. dinas perindustrian, perdagangan, energi, sumber daya mineral kabupaten nias . jiieeu. rp.ml, moondengan telah dilakukannya survey oleh tim survey lapangan besaran tarif sewa rumah kabupaten nias, kota gunungsitoli dan sekitarnya tahun dipandang perlu melakukan penyesuaian.mei hal tunjangan perumahan anggota dprdeberapa ketentuanadalah sebesar rp. (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias dan rp. (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias sebagaimana dimaksud dalam dianggarkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nias tahun anggaran pada pos dprd kabupaten. kabupaten nias, o'0zat ijodengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nias, menimbang .,ungkap pemerintah kabupatenstandar satuan harga biaya ilmuyaman nomer faf tentang pengelolaan keuangan daerahrodclan diubah beberapa kri7:. daerah kabupaten nias nomor tahun tentang organisasi dar tata kena badai: pelayanan perizinan terpadu kabupaten nias lembaran daerah kabupaten nias tahum nomor seri tambahan lembaran daerah kabupaten nias nomor il). pemerintah kabupaten nias tahun anggaran ditetapkan dengan peraturan bupati nias ini yang tidak terpisahkandalam atas, diuraikan dalam (lima) lampiran antara lain: lampiran standar biaya umum. lampiran ia : penjelasan standar biaya umum. lampiran harga barang perlengkapan kantor kebutuhan pemerintah. lampiran ii! ' : harga bahan non konstruksi. lampiran harga bahan konstruksi. lampiran analisis standar belanja. lampiran s d sebagaimana dimaksud pada il) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati nias iru. standar satuan hargasatuan harga biaya una adalah stands biaya tertinggi yang dialokasikan untuk pengelolaan dan pendukung kegiatan kegiatan kerteritu yang dilaksanakan. is! harus. tertinggi yang dialokasikan untuk pengadaan barang jasa non konstruksi,pengertian istilah standar satuan harga biaya umum tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada lampiran s d peraturan bupati nias ini adaotw orang triwulan ost orang semester dan tidak termasuk dalam penayangan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya yang ditetapkan oleh kepala lopp melalui sistim catalogue, agar dalam pengalamannya tetap mengacu pada jenis dan harga yang sedang berlaku dipasaran. dalam hal pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada il) penayangan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya ditetapkan oleh kepala lopp, dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistim catalogue elektronik dengan alamat secara berkala, mengingat barang beserta spesifikasi dan harganya tetap mengalami perubahjens dan harus pengadaan barang perlengkapan kantor kebutuhan pemerintah, bahar non konstruksi dan bahan konstruksi yang belum diatur dalam peraturan imi dalam pelaksanaannya. menjadi tanggungjawab penuh kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) sebagai pengguna anggaran. pusatbisau bupati rias. (i) dengan berlakunya peraturan bupati nias ini, maker seri ej, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan bupati nias nomor tahun tentang perubahan keduaor seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. khusus perencanaan kegiatan konstruksi yang telah direncanakan dengan mengacu pada harga bahan konstruksi sesuaiserta perubahannya, sebelum proses pengalamannya dapat dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada standar harga pengadaan barang jasa konstruksi pada peraturan bupati nias ini. peraturan bupati niaskp.penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nias tahun anggaran telah ditetapkan dalam peraturan bupati nias nomor tahun bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah kabupaten nias yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nias tahun anggaran dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nias tahun anggaran maka perlu landasan operasional pelaksanaan program kegiatan dimaksud, bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat gubernur sumatera utara nomor perihal pemberitahuan bantuan keuangan kepada kabupaten kota pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran yang belum tersedia anggarannya dalam apbd kabupaten nias tahun anggaranomor seri a):tahun nomor seri a),:perhatikan surat gubernur sumatera utara nomor tanggal november perihal pemberitahuan bantuan keuangan kepada kabupaten kota pada perubahanperubahan penjabotersebut atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati niasniasuntuk selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran lra) pemerintah kabupaten nias tahun anggaran:tunjuk terus pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nias tahun anggaran merngungar lok undang undang darurat nomor tabur: t9b6 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten kabupaten dalam lingkungan daerahribaraowarner g4, tambahan lembaran negara republik indonesia nomer peraturan pemerintah nomernuj,kk): tentang pengadaan barang jasa pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa krnabaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah nomor tahun tentang standar dokumen pengawaspnso.9j:(lembaran daerah kabupaten nias tahun nomor seri dl, tambahan lembaran daerah kabupaten nisa nomor peraturan daerah kabupaten nias nome:ner sei ec,peraturan bupati nias nomor tahun tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatsusahaaninomor seri pe),erita daerah kabupaten nias tahun nomor ser kj: peraturan bupati nias nomor tahun tentang sistem. dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten nias berita daerah kabupaten nias nomor seri er, perairan bupati nias nomor tahun tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasan e), peraturan bupati:l, memutuskan menetapkan peraturan bupati nas tentang petunjuk 'teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nias tahun anggaran fasa? ti) petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan besarnypelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daer: yang tidak terpisahkan. pasai (li petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam atas, diuraikan dalam (sembilan) lampiran, yakni sebagai berikut li. lampiran terdiri dari babi pendahuluan. bh. bah! pengelolaan keuangan daerah. ball pengadaan barang jasa pemerintah. babi proses pengadaan barang jasa yang memerlukan penyedia barang jasa. sab proses pengadaan barang jasa secara eiekbrooik bab pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola. bab vii pole pengelolaan keuangan dan pengadaan barang jasa blue sertbab viii tata cara pembayaran. bab tata cara pengelolaan dan inventarisasi barang jasa milik daerah. bab pembinaan, pengendalian dan pelaporan. bab pengawasan. bab xii evaluasi. bab xiii penutup. lampiran terdiri dari lampau bagan organisasi kegiatan pelimpahan kewenangan pengguna anggaran pengguna barang). lampiran bagan organisasi kegiatan pengguna anggaran pengformulir dpa skpd urusan wajib pemerintahan umum. lampiran formulir dpa skpd rincian dokumen pelaksanaan anggaran pendapformulir dpa skin rekapitulasi belanda langsung berdasarkan program dan kegiformulir dpa skpd rincian penerimaan dan pembiayaan daerah). lampiran formulir dpa skpd rincian pengeluaran pembiayaan daerah). lampiran terdiri dasi lampiran format kerangas acuan pengadaan barang. lampiran format kerangka acuan pengadaan pekerjaan konstruksi. lampiran format kerangka acuan pengadaan jasa konsultansi. lampiran il.d format kerangka acuan pengadaan jasa lainnya. lampiran format kerangka acuan pengadaan pekerjaan swakelola. lampiran in.f format rencana umum pengadaan melalui pemilihan penyedia barang jasa pemerintah. lampiran ii.g format rencana umum pengadaan melalui swakelola. lampiran lampiran iv.a format berita acara serah terima pertama pekerjaan. lampiran iv.b format berita acara serah terima kedua pekerjaan. lampiran iv.c format keputusan pa kpa tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam. lampiran iv.d format keputusan pa kpa tentang penolakan atas usulan pencantuman dalam daftar hitam. lampiran iv.e format surat kepada lopp. fi. lampiran format lampiran surat kepada lopp. lampiran iv.g format keputusan pa kpa tentang pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam. lampiran iv.h format surat kepada lopp untuk menghapus pencantuman penyedia barang jasa dari daftar hitam nasional. lampiran terdiri dari lampiran va : format laporan pendapatan blue. lampiran v.b format laporan pengeluaran biaya blue. lampiran v.c format surat pernyataan tanggung jawab spt). lampiran terdiri dari lampiran format surat pernyataan pengajuan spp up gu tu. lampiran v.b format surat perintah membayar spm). lampiran format surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran isp.f belanja). campuran vlc format surat penolakan pencobaan spm. lampiran format surat permintaan pembayaran jang persedian spe upp. lampiran format surat permintaan pembayaran ganti uang spp gu). lampiran leg format surat permintaan pembayaran tambahan uang spp fu). lampiran ilh format surat perintah pencairan dana sp2d). lampiran format surat penolakan penerbitan spm. lampiran lj format tanda terima pembayaran apabila kepala skpd sekaligus selaku pengguna anggaran. lampiran allkvii: formasi ringkasan kontrak. lampiran format surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. lampiran terdiri dari lampiran ila format berita acara serah terima barang aset ' inventaris, antara pengguna anggaran dengan pengelola barang milik daerah. lampiran ilb format berita acara serah terima barang aset inventaris, antara pengelola barang milik daerah dengan pengguna barang milk daerah, lampiran vi! terdiri dari lampiranviiviivil.d format laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. lampiran vii format laporan realisasi penerimaan pajak buru dan bangunan pbb). lampiran terdiri dari lawan laporan keuangan. lampiran ta dc lali diundangkan gunungsitoli selatan pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten nias, f dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nias, menimbang bahwa sebagai implementasi dari peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan retribusi dan tata cara penerbitan izin mendirikan mendirikan bangunan gedung, peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri puc), memutuskan menetapkan: peraturan bupati nias tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan retribusi serta serta pengurusan dan penetapan izin mendirikan bangunan kabupaten niasbadan pelayanan perizinan terpadu disingkat bppt adalah badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten nias. kepala bppt adalah kepala badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten nias. dinas tata ruang, perumahan dan kebersihan selanjutnya disingkat dinas trek adalah dinas tata ruang, perumahan dan kebersihan kabupaten nias. kepala dinas trek adalah kepala dinas tata ruang, perumahan dan kebersihansatuan polisi pamong praja selanjutnya disingkat satuan polisi adalah satuan polisi pamong praja kabupaten nias. kepala kantor satuan polisi adalah kepala satuan polisi pamong praja kabupaten nias"persekutuskpd adalah bendahara penerimaan pada badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten niasota penghitungan retribusi imb, yang selanjutnya disingkat nota penghitungan adalah hasil penghitungan besaran retribusi imb oleh tim penghitungan retribusi imb sesuai ketentuan perundang undangan. tim penghitungan retribusi imb adalah tim yang dibentuk oleh kepala bppt atas nama bupati, yang beranggotakan unsur bppt, unsur dinas trek dan dinas pendapatpenetapan izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat penetapan imb adalah keputusan kepala bppt atasnya bupati sebagai bukti bahwa bangunan telah memperoleh izin mendirik, dan atau prasarana bangunan gedung untuk kegiatan meliputi pembangunan baru, rehabilitasi renovasi, dan pelestarian pemugarretribusi pembinaan penyelenggaraan bangunanb ruang lingkup lala ruang lingkup peraturan bupati nias ini meliputi pengurusan dan penetapan imb. penghitungan dan pemungutan retribusi imb. bab iii jenis bangunan wajib imb jenis jenis bangunan yang .wajib imb, sebagai berikut bangunan gedung, untuk fungsi hunian, meliputi bangunan rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara, keagamaan, meliputi mesjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, usah, khusus,ganda campuran. bangunan gedung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang masuk dalam kategori prasarana bangunan gedung seperti konstruksi pembatas penahan pengaman, meliputi pagar, tanggul retaining wall, trap batas kavling persil, konstruksi penanda masuk lokasi, meliputi gapura, gerbang, konstruksi perkerasan, meliputi jalan, lapangan upacara, lapangan olahraga terbuka, konstruksi penghubung, meliputi jembatan, box convert: konstruksi kolam reservoir bawah tanah, meliputi kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir dibawah tanah: konstruksi menara, meliputi menara antena, menara reservoir, cerobong, konstruksi monumen, meliputi tugu, patung, konstruksi instalasi gardu, meliputi instalasi listrik, instalasi telepon komunikasi, instalasi pengolahan, dan konstruksi reklame papan nama, meliputi billboard, papan iklan, papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagarbab tata cara penetapan, persyaratan dan penghitungan besaran retribusi imb bagian kesatu tata cara penetapan imb tata cara penetapan imb, meliputi: pola umum pengaturan, proses izin, tata cara pengesahan dokumen rencana teknis, pemeriksaan permohonan, kelengkapan dokumen, perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi: jangka waktu proses penetapan izin, penetapan izin, pembekuan dan pencabutan izin, dan pendataan pendaftaran bangunan. tata cara, prosedur dan mekanisme penetapzin sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat dalam keputusan kepala bppt atas nama bupati, tercantum dalam lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. selain keputusan kepala bppt atas imb, kepada pemohon atau pemegang izin juga diberikan dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan izin, adalah keputusan kepala bppt tentang fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. bentuk dan format keputusan kepala bppt tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. gambar situasi yang telah dibuat oleh pemohon atau pemegang izin, dan telah memperoleh legalisasi dari bppt bersama dengan dinas trek. bentuk dan format legislasi bppt dengan dinas trek tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. nota penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan, yang ditetapkan oleh bppt. bentuk dan format nota penghitmb sebagaimana dimaksud pada huruf tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku. bagian kedua persyaratan imb persyaratan untuk permohonan imb meliputi: persyaratan administratif, terdiri dari mengisi formulir permohonan, fotokopi tanda bukti kepemilikan tanah, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon, fotokopi bukti lunas pbb tahun terakhir, map kosong bertulang, surat rekomendasi dari camat, lampiran imb terdahulu (untuk proses perubahan imb), izin prinsip, rekomendasi dari skpd terkait, surat keterangan sosialisasi dan pernyataan persetujuan masyarakat, dan materai rp. , . persyaratan teknis, terdiri dari gambar kerja, meliputi gambar situasi site plan, tampak, potongan potongan, detail pondasi, detail struktur, utilitas sanitasi, tabel kop nama, dan perhitungan rencana anggaran biaya rab), meliputi uraian kerja, perhitungan volume, harga bahan, daftar analisa harga satuan, dan back data. pengurusan permohonan imb dapat dilakukan oleh pemohon sendiri, atauaterai yang cukup. formulir permohonan imsi sebagaimana dimaksud pada huruf angka angka dan angka hanya berlaku bagi bangunan tertentu. izin prinsip sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh bupatharus mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini. bagian ketiga struktur, penghitungan dan besaran tarif retribusi imb struktur, penghitungan dan besaran tarif retribusi imb meliputi struktur atauhuruf angka dan angka pelestarian pemugaran, dan pembangunan prasarana bangunan gedung. harga satuan retribusi bangunan gedung sbg) ditetapkan sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah). untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, maka besaran retribusi dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga rencana anggaran biaya rab) sebesar (satu koma tujuh puluh lima persen). biaya retribusi atas penyediaan formulir permohonan ditetapkan sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah). penghitungan dan tarif serta rumus besaran retribusi imb sebagaimana tersebut bawah ini tabel penetapan indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi imb untuk bangunan gedung waktu lal tel i3| hunian )l1. kompleksitas ja. sederhana sementara keagamaan tidak jangka usaha sederhana pendek sosialdan ic. khusus sementara budaya permanen la. darurat jangka khusus semi menengah ganda permanen tetap tia permanen resiko kebakaran sedang zonasi gempal| ja. zona minor zona minor zona zona zona zona lokasi (kepadatan bangunan rata ketinggian bangunan gedung tinggi aa. kepemilikan negara yayasan badan usaha swasta catatan . ) indeks untuk rumah tinpmb rusak rusak per, indeks indeks) indeks indeks u s konstruksi la| pagar ' does)| pembatas penah |b.| tanggul retainingwall an pengaman |c.| turapbataskavling persil temanya mami (memang (oo ass ooo uk|b. gerb kasi meunjpjoerbang koo por oan ban konstruksi majalan does| perkerasan ib.| lapangan upacara lah halida maan dial bia tentang per cute penghubung (b.| box convert o45 o.0o| konstruksi la.| kolamrenang kolam reservoir b.| kolam pengolahanair bawahtanah |c.| resorvoirdibawahtanah konstruksi menaraantena ' menara ib.| menararesorvir o6s| le.| cerobong docs| monumen ib.| patung does| o45s o.0o konstruksi ja.|instalasilisttik o65s o45 instalasi gard instalasi lena polemafkomuntaa joo jon c.linstalasipengolahan konstruksi billboard ' does| o45 o.oo ib.( papaniklan does| oa4s nama papan nama (berdiri a , dan jasa usaha. rusak berat.rhitungan retribusi imb baru sbg gedung sbg sbg gedung sbg keterangan luas lantai bangunan gedung. volume besaran (dalam satuan m?,tabel komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan kai penghitungan besarnya jenis retribusi retribusi a a.a retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung| ja.luas indeks gedung, meliputi perbaikan, sedang terintegrasi perawatan, perubahan, retribusi perluasan pengurangan. rusak berat luas indeks terintegrasi retribusi l.|dbahanaralaa (gaga pembangunan baru volume indeks retribusi rusak volume indeks sedang retribusi rusak berat volume indeks retribusi retribusi mminisrasimtp) perang retribusi stasi imb ketabahan warna, dari indeks indeks parameter. harga satuan retribusi dalam rupiah per dan atau rupiah per satuan volume. bab mekanisme pengurusan izin mendirikan bangunan mekanisme dan prosedur pengurusan imb, sebagai berikut mekanisme dan prosedur pengurusan imb melalui bppt, meliputi menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan imb, setelah pelaksanaan penelitian berkas, maka bppt meneruskan permohonan dinas trek untuk melaksanakan proses pemeriksaan koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur, bersama dengan dinas trek melaksanakan peninjauan lokasi pendirian bangunan, menghitung dan menetapkan besaran retribusi imb, memungut retribusi imb, menetapkan imb dan disampaikan kepada pemohonmekanisme dan prosedur pengurusan imb melalui dinas trek, meliputi penelitian berkas permohonan: meneliti lokasi bangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten nias, rencana tata ruang ibukota kecamatan dan aspek aspek lingkungan hidup, bersama dengan bppt melaksanakan peninjauan lokasi pendirian bangunan, meneliti, memeriksa dan mengoreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur serta rencana anggaran biaya rab), apabila berkas telah lengkap dan memenuhi persyaratan teknis, dinas trek mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar penetapan imbbppt sebelum menetapkan retribusi imb sebagaimana dimaksud pada huruf angka wajib membentuk tim penghitungan besaran retribusi imb yang anggotanya berasal dari unsur bppt, dinas trek dan dinas pendapatan. bab subjek dan wajib retribusi imb subjek retribusi imb adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh imb. wajib retribusi imbmb. bab vii pemungutan retribusi imb bagian kesatu, sebelum penetapan imb. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa nota penghitungan. nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada dan hasil penghitungan dari tim penghitungan retribusi imb, wajib disampaikan kepada dinas pendapatan, bppt dan dinas trek. dalam hal wajib retribusi tidak membayar atas penghitungansurat teguran. apabila dalam kurun waktu (lima) bulan setelah dikeluarkan std, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi terutang kurang bayar sebagaimana dimaksud pada penetapan imb untuk wajib retribusi dapat ditinjau ulang atau dibatalkan. besaran retribusi imb yang tercantum dalam skr atau nota penghitungan, ditetapkan oleh bppt berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh tim penghitungan retribusi imb, dan berdasarkan skr atau nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada maka wajib retribusi membayar retribusi kepada rsud atau bendahara penerimaan skpd. bagian kedua keberatan tata cara pengajuan keberatviiipada peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu. bab kadaluarsa penagihan tata cara pengajuan pengembalian kelebihan pembayarpembinaan pembinaan meliputi peran pemerintah daerah, dan peran masyarakat. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pengaturan terhadap regulasi teknis bangunan gedung, serta pelembagaannya dan operasionalisasinya masyarakat, dengan mempertimbangkan pendapat penyelenggara bangunan gedung, dan penyebarluasan pengetahuan tentang imb, dapat dilakukan bersama sama dengan masyarakat. pemberdayaan, yang terdiri atas pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung melalui pendataan bangunan gedung, sosialisasi, dan bimbingan teknis dan pelatihan. pemberdayaan terhadap masyarakat, meliputi pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap, penyediaan contoh rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi dokumen rencana teknis prototip rumah, bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi peran masyarakat dalam membantu pemerintah daerah sesuai prosedur dan dengan memperhatikan nilai nilai sosial budaya setempat, melalui masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah tentang indikasi bangunan gedung yang tidak layatidak laik fungsi. bab pengawasan pengawasan dalam peraturan bupati nias ini adalah pengawasan umum, dan pengawasan teknis, pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan bersama oleh bppt dan satuan polisi serta skpd terkait lainnya. dalam melaksanakan pengawasan umum yang sifatnya penindakan dan atau pemberian sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan bupati nias ini, pemerintah daerah atas usul satuan polisi dapat membentuk tim terpadu dengan melibatkan unsur musica dan skpd terkait, dengan keputusan bupati. pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh dinas trek bersama dengan skpd terkait. pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penelitian kebenaran imb yang dimiliki oleh setiap pemilik bangunan, penertiban bangunan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan imb yang telah ditetapkan, penertiban dan atau pelarangan dan penyegelan bangunan yang sedang dikerjakan yang tidak memiliki imb, dan pembongkaran bangunan yang tidak memiliki imb. pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemeriksaan lokasi bangunan untuk kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten nias, surat keterangan rencana kota skrk), surat izin peruntukan dan penggunan tanah siput) dan ketentuan lainnya, pemantauan pelaksanaan pekerjaan pendirian bangunan sesuai dengan gambar rencana, dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tidak menyimpang dari pengaturan yang telah ditetapkan dalam imb dan syarat syarat teknis lainnya. selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, pemerintah daerah melalui tim terpadu dapat membongkar merobohkan bangunan, baik yang telah memperoleh imb maupun yang belum mendapatkan imb, apabila bangunan tidak sesuai dengan ketentuan, telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga oleh satuan polisi atas bangunan yang sedang atau telah dibangun tidak sesuai dengan ketentuan: dan telah diberikan surat peringatan terakhir oleh satuan polisi dengan materi perintah untuk membongkar sendiri bangunannya, karena tidak sesuai dengan ketentuan. apabila pemilik bangunan tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf maka bangunan dibongkar oleh pemerintah daerah melalui tim terpadu. ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan yang tidak sesuai ketentuan beserta prosedur dan pembongkaran bangunan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan melalui keputusan bupati. setiap pendirian bangunan diwajibkan memasang papan pengenal informasi dengan ukuran minimal yang mencantumkan nomor dan tanggal surat keputusan izin mendirikan bangunan imb), luas bangunan, fungsi bangunan, dan jumlah lantai. bab xii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati nias ini, maka peraturan bupati nias nomor tahun tentang perubahan atas keputusan bupati nias nomor tentang petunjuk teknis pelaksanaan tata cara pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan dan tarif uang sempadan dalam daerah kabupaten nias, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. hal hal normatif yang belum diatur dalam peraturan bupati nias ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. hal hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan bupati nias ini, akan ditetapkan melalui keputusan bupati dan atau surat edaran bupati dan atau keputusan kepala bppt. peraturan bupati ni kabur: nias,november. pengaturan pengurusan dan penetapan izin mendirikan bangunan pola umum pengaturan izin mendirikan bangunanpada umumnya dan bangunan gedung tertentu. pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung. pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan penetapan imb, |
berita daerah kabupaten nias nomor seri peraturan bupati niastertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan dana kapital jaminan kesehatan nasional, sebagaimana diatursusualam peraturan bupati nimemperhatikan surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggaibab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten niaskandalam hal ini pusat kesehatan masyarakat puskesmas)ntaurat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja selanjutnya disingkat sp3b adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala skpd dinas kesehatan berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepala ftp surat pengesahan pendapatan dan belanja selanjutnya disingkat sp2b adalah dokumen yang diterbitkan oleh ppid dan bud berdasarkan sp3b ftp yang diajukan oleh kepala skpd dinas kesehatan.jkn sebagaimana dimaksud pada dibayarkan langsung oleh bpjs kesehatan kepada bendahara kapital jkn pada ftp. bagian kedua penganggaran dana kapital jkn kepala ftp menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapital jkn tahun berjalan, dan disampaiklain lain pendapatan asli daerah yang s(s5)format penyusunan rka skpd sebagaimana dimaksud pada dalam lampiran peraturan bupati ini. bagian ketiga pelaksanaan dan ketatausahaan dana kapital jkn kepala skpd dinas kesehatan menyusun rancangan dpa skpd dan rancangan anggaran kas skpd berdasarkan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran berjalan dan peraturan bupati tentang penjabaran apbd tahun anggaran berjalan. rancangan dpa skpd dan rancangan anggaran kas skpd disampaikan kepada tapi untuk diverifikasi, dan selanjutnya disahkan oleh ppid setelah mendapat persetujuan dari sekretaris daerah.pengangkatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerahsetiap ftp sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari rekening kas umumformat keputusan bupati tentang pengangkatan bendahara dana kapital jkn pada ftp tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. dalam hal ketatausahaan keuangan, kepala ftp mengajukan permintaan kebutuhan dana kepada kepala skpd dinas kesehatan selaku pengguna anggaran. berdasarkan permintaan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada kepala skpd dinas kesehatan mengajukan permintaan penerbitan spd kepada ppid. spd sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh ppid setelah penetapan dpa skpd dan anggaran kas skpd berdasarkan permintaan dari kepala skpd dinas kesehatan. spd sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh kuasa bud untuk ditandatangani oleh ppid berdasarkan spd sebagaimana dimaksud dalam bendahara pengeluaran skpd dinas kesehatbagian keempat pencairan dana kapital jknasp2d yang diterbitkan oleh kuasa bud dibebankan pada rekening dana kapital jkn pada ftp. (s) sp2d sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada kepala skpd dinas kesehatan dan seterusnya diserahkan kepada bendahara dana kapital jkn melalui kepalkapital tersebut dapabelanja ftp, dan. format buku kas sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. format laporan realisasi dana kapital jkn pada ftp dan surat pernyataan tanggungjawab kepala ftp sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran dan lampiran peraturan bupati ini. format surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sp3b) ftp tercantum pada lampiran vii dan lampiran viii peraturan bupati ini. berdasarkan sp3b ftp sebagaimana dimaksud dalam ppid dan bud menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja sp2b) ftp. ppksp3b ftp sebagaimana dimaksud dalam termasuk sisa dana kapital yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan. bagian kelima kepala skpd dinas kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanjaenamalokasi besaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ftp sebagaimana dimaksud pada mempedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang pemanfaatan dana kapital jkn. bab ketentuan peralihan penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapital jkn yang sudah disetor pada rsud mulai bulan januari s d april dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah lingkungan pemerintah kabupaten nias. penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapital jkn yang belum diterima pada rsud mulai bulan mei dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini. bab ketentuan penutup petunjuk teknisdesember tentangformat penyusunan rka skpd format rka skpd pemerintah kabupaten nias rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (rka skpd) tahun anggaran .ooo.o. urusan pemerintahan dkk eno n2onevanenemena nenek ana organisasi kokok lan ape ana saman naa mar kat pengguna anggaran nama jabatan aka ann ana net ton sta tank benar sep enamsinyal kegiatan satuan kerja perangkat daerah |
berita daerah kabupaten nias peraturan bupati nias nomor tahun tentang rencana aksi daerah pemberantasan korupsi pemerintah kabupaten nias tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nias, menimbang bahwa guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang menerapkan krsipepiasip tata kesia pemerintahan yang baik, bersih dau efektif sesuahwa dalam rangka untuk mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme kabupaten nias perlu menyusun rencana aksi daerah pemberantasan korupsi pemerintah kabupaten nias tahumberantasan kondisi pemerintah kabupaten nias tahun mengingat undang undang darurat not tahun tentara8. peraturan pemermts438p lwajib dan pilihan yang menjadi kewenangumbewarna oh, peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang "organisasi dar tata keris kecamatan dan kelurahan kabupaten nias perakaran desbias roar tahun tentang organisasi dan tata kerja badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten:tahun nias tahun lembaran daerah kabupaten nias tahun nomor sei tambahan lembaga: daerah kabupaten nias nomor peraturan daerah kabupaten nias nomor tahun tentang pembentukan kecamatan soga'adu lembaran daerah kabupaten nias tahun nomor seri tambahan lembaran daerah kabupaten nias nomor memperhatikan surat edaran menteri dalam negeri nomer tanggal november tentang panduan penyusunan, pelaksanaan dar pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi aksi pk) pemerintah daerah tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati nias tentang rencana aksi daerah pemberantasan korupsi pemerintah kabupaten nias tahun dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten nias pemerintah daerah adalah bubar dan perangkat daerah airnya sebagai sur penyelenggaraan pemerintahan daerah. bupati adalah bupati nias. kerana aksi dovwrah pemberantasan korupsi yang semuyjutiya disebut kar pk adalah program atau kegiatan eng dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi kabupaten nias tahun tum koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi kabupaten nias selanjutnya disebut topik ada:ah wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam kabupaten nias yang berkedudukan dibawah dan tanggungjawab kepada bupati niasrad pk kabupaten nias merupakan dokumen aksi daerah pemberantasan korupsi yang berisi arah kebijakan pemberantasan korupsi dan strategi untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi kabupaten nias. (li materi rad pk disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan bab rencana aksi daerah pemberantasan korupsi bab strategi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi babi penutup materi rad pk sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran dan merupakan: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. (il) rad pfk sebagaimana dimaksud dalanri pemberantasan korupsi. rad mi. pelaksanaan ram pk kabupaten, terdiri dari perbaikan sister administrasi pemerintahan, hb. peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan administrasi keuangan, pasat dalam melakukan koordinasi, pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rad pk kabupaten sebagaimana dimaksud dibentuk. tim koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi kabupaten nias tahun i2) tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. li) pelaporan pelaksanaan rad pk kabupaten disampaikan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati. i2)pasab dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nias, menimbang :a. bahwa berdasarkan peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pelayanan terpadu satu pintu, mengamanatkan bahwa bupati mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada perangkat daerah kabupaten bidang penanaman modal, bahwa berdasarkan surat edaran bersama menteri dalam negeri, menteri pemberdayaan aparatur negara reformasi birokrasi dan kepala badan koordinasi penanaman modal bkpm) republik indonesia nomor tanggal september perihal sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan amanat peraturan perundang undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, maka bupati segera mendelegasikan kepada badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten niasepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu ptsp) dalam hal ini badan pelayanan perizinan terpadu bppt)perbarui, peraturan bupati nias nomor tahun tentang rincian tugas, fungsi jabatannias dan perangkat daerah kabupaten nias sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. kepala daerah adalah bupatibadan pelayanan perizinan terpadu adalah instansi yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu kabupaten nipm. bab wewenang bupati yang didelegasikan kepada badan pelayanan perizinan terpadu bupati mendelegasikan wewenang pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama bupati nias, bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada badan pelayanan perizinan terpadu. yang menjadi urusan pemerintahan kabupaten, sebagaimana dimaksud pada adalah urusan pemerintah kabupaten bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten. bab iii ketentuan lain lain pendelegasian wewenang bupati nias kepada badan pelayanan perizinan terpadu yang mengandung kebijakan dan bersifat prinsipil terlebih dahulu harus mendapat persetujuan bupati. hal hal lain yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan keputusan instruksi edaran atau petunjuk bupati. pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada badan pelayanan perizinan terpadu dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal, dilaporkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu secara rutin dan berkala kepada bupati nias melalui sekretaris daerah kabupaten nias. dengan terbitnya peraturan bupati nias ini, maka urusan pelayanan perizinan sepenuhnya diselenggarakan oleh badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten nias, sedangkan urusan non perizinan berkoordinasi dengan bappeda dan kabupaten nias selama ketentuan yang mengatur tentang struktur organisasi perangkat daerah kabupaten nias belum diubah. bab ketentuan penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputuskabupaten nias, o'satukabupaten nias: menetapkan:nurunias nias:nias ini. bab persiapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasaitim pada tingkat kabupaten kota meliputi ketua kepala bagian organisasi sekretaris sekretaris yang ditunjuk oleh sekda anggotauljbupati nias:dan cc.nias kabupaten niaslat niaspasai(l)tda kabupaten niasbupati nias. bab pelaporan hasil pelaksanaan sop pada skpd kabupaten nias dilaporkan kepada bupati nias melalui bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten nias sebagai unit kerja vang berwenang melakukan evaluasi sop lingkungan pemerintah kabupaten nias bab xf: anus larva berita daerah kabupaten nias tahun nomor seri: |
(an berita daerah kabupaten nias nomor seri peraturan bupati nias nomor tahun tentang penetapan standar pelayanan minimal bidang perhubungan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati niasuntuk mengimplementasikan peraturan dimaksud dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang perhubungan kabupaten nias, perlu disusun standar pelayanan minimal bidang sehubungannias tentang standar pelayanan minimal bidang perhubuingkat skpd adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh kepala skpd yang kedudukannya berada bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dan atau bawah koordinasi bupati.berlalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan diab maksud dan tujuan penyelenggaraan perhubungan darat kabupaten niasperhubungan. penyelenggaraan perhubungan darat, bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat. terwujudnya pelayanan perhubungan darat, dan laut yang teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah serta memajukan kesejahteraan umum. terwujudnya penegakan hukum bagi masyarakat kabupaten nias. bab iii penyelenggaraan perhubungan darat penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pada pemerintah daerah kabupaten nias bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan dilaksanakan oleh dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika kabupaten nias kota dan jalan bebas hambatan. ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputuspada ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati:layanan teknis, financialbagian ketiga pelayanan terminalpelayanan jasa terminal penumpang, pelayanan jasa terminal barang. pelayanan jasa terminal penumpang, meliputi jasa pengguna tempat parkir kendaraan angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, jasa pengguna tempat parkir kendaraan angkutan umum selama menunggu keberangkatan, jasa pengguna tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum. pelayanan jasa terminal barang, meliputi jasa pengguna tempat parkir kendaraan angkutan barang, jasa bongkar muat barang, jasa penitipan barang. pelayanan jasa terminal dikenakan retribusi. ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada diatur tersendiri dengan keputusan bupati nias. bagian keempat pengujian berkala kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang diwajibkan uji berkala meliputi:bab pelaksanaan dan penerapan kepala dinas perhubungan kabupaten nias wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal. bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal. menyusun acuan anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan standar pelayanan minimal. bab pemantauan dan evaluasi bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan sesuai spm yang ditetapkan. hasil pemantauan, evaluasi, pelaksanaan dan penerapan spm dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati nias secara berkala sekurang kurangnya sekali dalam (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan. bab jenis pelayanan, indikator, standar dan batas waktu pencapaian jenis pelayanan, standar dan batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati nias ini. bab ketentuan penutup hal hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati nias ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan keputusan instruksidraf berita daerah aten nias tahun nomor seri: |
salinan lapan provinsi banten peraturan wali kota tangerang75y6lima puluhdan konstruksi swastaatau (tujuh puluh limapaling banyak (dua puluh lima persenpenerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan meliputilima puluhkapasitas paling banyak (tujuh puluh lima) persen dengan syarat orang tua harus mencantumkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracinglima puluh dan pusat kebugaran gym50xdan pusat kebugaran gym sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan ketentuan: diizinkan dibuka dengan jumlah orang paling banyak (lima puluh persen) dari kapasitas paling banyak, jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut: untuk kegiatan olahraga pada pusat kebugaran gym yang berada didalam ruangan (indoor) sampai dengan pukul wib pada hari berjalan, dan untuk kegiatan olahraga pada ruang terbuka (outdoor) dengan ketentuan sebagai berikut: pagi dari pukul wib sampai dengan pukul wib pada hari berjalan, sore dari pukul wib sampai dengan pukul wib pada hari berjalan. harus mengikuti protokolseratusmenunjukkan kartu vaksin (vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua), menunjukan antigen untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kereta api, untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya wajib sudah divaksin (dua) kaliengan menggunakan antigen yang berlaku selama jam untuk melakukan perjalanan domestikilaksanakan sesuai dengba) pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud pada wajib mendapatkan izin dari dinas pendidikan setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan, dan memperoleh rekomendasi dari camat selaku ketua satgas covid tingkat kecamatan. (3b) satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud pada harus melakukan hal hal sebagai berikut: bagi peserta didik diatas usia (dua belas) tahun harus sudah divaksin lengkap, dan bagi peserta didik dibawah usia (dua belas) tahun maka orang tua peserta didik harus sudah divaksin lengkap, bersedia dilakukan surveillance aktif atau pemeriksaan swab secara berkala, dan tidak diperkenankan pedagang kaki lima untuk berdagang sekitar lingkungan satuan pendid(3a) huruflima puluh |
kota sukabumi daan. takaka.kretariat daerah kota sukabumi bagian hukum berita daerah kota sukabumi salinan ak, rms lan nomorkota sukabumi, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan darimbentuk peraturan walikota sukabum. memutuskan menetapkan.... a1 walikota (l)walikota ini. sal.o. a42(d)dalam.co.ro. a43dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan wali. a14sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walipertama setiap minggunya. (ditata. oo. a45 tata cara penyusunan laporan bendahara umum daerahsemua peraturan perundang undangan.dakota sukabumi mukmin snh" berita daerah kota sukabumi tahun nomor |
kota sukabumi laras tahun nomor peraturan walikota sukabumi tanggal september nomor 20pengaturan penggunaan dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan kota sukabumi walikota sukabumi, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang diaturala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang: bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pengaturankesehatan nomor menkes per iii tentang pedoman. pengaturan penggunaan dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinanmasyarakat dan jaminan persalinan kota sukabumi diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip prinsip dana.s yang cost effective dan rasional:nggunaan dana program jaminan kesehatan masyarakat dan program jaminan persalinan yang telah menjadi pendapatan puskesmas kota sukabumi terhitung mulai tanggal januari dapat diklaim kepada dinas kesehatan kota sukabumi dan pembagiannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut pendapatan puskesmas tersebut masih bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan, sedangkan sisanya dapat disetorkan kas daerah kota sukabumi sebagai pendapatan netto (setelah dipotong jasa pelayanan), pendapatan bruto dam pendapatan netto sebagaimana dimaksud pada angka dilaporkan secara utuh kas daerah untuk dicatat: jasa pelayanan kesehatan dibayarkan sebesar paling sedikit (lima puluh persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program jaminan kesehatan masyarakat dan paling sedikit (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan program jaminan persalinan untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan, sisa. sisa pendapatan pelayanan kesehatan puskesmas dari program jaminan kesehatan masyarakat yaitu sebesar (lima puluh persen) dan program jaminan persalinan yaitu sebesar (dua puluh lima persen) disetorkan kas daerahaj) mukmin berita daerah kota sukabumi tahun nomor |
kota sukabumi nas tong tahun nomor peraturan walikota sukabumi tanggal november.yang selanjutnya disingkat kebijakan umum dan program pembangunan rpm adalah kebijakan umum dan program pembangunan kota sukabumi untuk periode (lima) tahun. kebijakan umum dan program pembangunan rpm sebagaimana dimaksud dalam merupakan penjabaran dari misi walikota dan wakil walikota sukabumi periode yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berilmumewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, dan meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota. kebijakan umum dan program pembangundakota sukabumi, jan mukmin mptahunisi1l: mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berilmumeningkatnya menggiatkan meningkatkan upaya persentase kenaikan program otonomi daerah, sekretariat daerah aktifitas masyarakat aktivitas masyarakat pendidikan keagamaan zis. pengembangan pemerintahan dalam kehidupan dalam kegiatan bagi masyarakat. jumlah masyarakat orang wawasan kebangsaan umum, administrasi beragama dan keagamaan dan memberikan yang mendaftar keuangan daerah, kesetiakawanan kesetiakawanan dukungan, melaksanakan perangkat daerah, sosial. sosial memfasilitasi, dan ibadah haji kepegawaian dan atau melakukan jumlah masyarakat orang persandian koordinasi terhadap yang mendaftar kegiatan keagamaan melaksanakan dan kesetiakawanan ibadah umroh. sosial yang jumlah masyarakat orang dilaksanakan oleh yang melaksanakan masyarakat. urban. meningkatnya meningkatkan memberikan persentase sarana dan program pembinaan otonomi daerah, sekretariat daerah sarana dan kualitas dan kuantitas dukungan, prasarana peribadatan lembaga pendidikan, pemerintahan prasarana sarana dan prasarana memfasilitasi, dan yang mendapat bantuan kesehatan, sosial dan umum, administrasi peribadatan. peribadatan dan atau melakukan dari pemda keagamaan keuangan daerah, lembaga pendidikan koordinasi dalam perangkat daerah, keagamaan peningkatan kualitas kepegawaian dan dan kuantitas sarana persandian dan prasarana peribadatan dan lembaga pendidikww mirioovbhbhxt,i, aaggagaa laba menurunnya laju memberikan bantuan pengembangan model persentase penyandang program sosial dinas sosial, pertumbuhan dan meningkatkan pemberdayaan masalah kesejahteraan pemberdayaan tenaga kerja dan penyandang model penanganan kelompok masyarakat sosial pks) yang fakir miskin, transmigrasi masalah masalah untuk berpartisipasi ditangani komunitas adat kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial penanganan layanan persentase panti terkecil kat) dan berbasis kolaborasi sosial dasar dan sosial skala kabupaten pks lainnya dengan kelompok pembangunan fisik, kota yang menyediakan program pelayanan organisasi masyarakat pemberian bantuan sarana prasarana dan rehabilitasi terhadap kelompok pelayanan kesejahteraan kesejahteraan sosial masyarakat sosial. program penyandang masalah persentase wahana pemberdayaan kesejahteraan sosial. kesejahteraan sosial kelembagaan berbasis masyarakat kesejahteraan sosial kbs) yang program pembinaan menyediakan sarana panti asuhan panti prasarana pelayanan jompo kesejahteraan sosial. terwujudnya menyelenggarakan penyelenggaraan persentase aparatur program otonomi daerah, badan sumber daya atau menyertakan pendidikan dan yang telah mengikuti peningkatan pemerintahan kepegawaian aparatur pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas kapasitas sumber umum, administrasi pendidikan dan pemerintah yang pelatihan bagi aparatur, serta sumber daya aparatur daya aparatur keuangan daerah, pelatihan berkualitas aparatur dalam pengembangan ilmu sesuai dengan program perangkat daerah, pemenuhan pengetahuan dan penempatan tugas pendidikan kepegawaian dan kesesuaian dengan teknologi yang persentase sumber daya kedinasan persandian bidang pekerjaannya diimbangi dengan aparatur yang memiliki peningkatan kompetensi dalam kesejahteraan aparatur menduduki jabatanterwujudnya mengoptimalkan melakukan cakupan sekolah yang sekolah program wajib pendidikan dinas pendidikan pendidikan budi kurikulum praktek penyelarasan terhadap menerapkan kurikulum belajar pendidikan dan kebudayaan pekerti, wawasan tentang budi pekerti kurikulum praktek berbasis budi pekerti dasar sembilan kebangsaan dan dan wawasan tentang budi pekerti persentase siswa yang tahun kearifan lokal bagi kebangsaan dan wawasan mendaftar yang programnaga. .a (aa masyarakat sekolah kebangsaan sekolah, memiliki ijazah pendidikan sehingga lebih aplikatif madrasah diniyah menengah meningkatnya meningkatkan peningkatan kualitas jumlah kunjungan orang program perpustakaan perpustakaan apresiasi kualitas layanan layanan perpustakaan masyarakat pengembangan umum dan arsip masyarakat perpustakaan daerah daerah. perpustakaan budaya baca dan daerah terhadap budaya dan melakukan sosialisasi secara pembinaan baca sosialisasi intensif terhadap perpustakaan peningkatan minat peningkatan minat baca masyarakat baca masyarakat. misi2n daerah penanggungjawab w www uut, meningkatnya mutu mengoptimalkan optimalkan menurunnya jumlah temuan program peningkatan otonomi daerah, inspektorat dan pengawasan dan pelaksanaan sistem pelaksanaan sistem temuan hasil sistem pengawasan pemerintahan dinas pendapatan, pelaksanaan pengendalian intern pengendalian intern pemeriksaan skpd internal dan umum, administrasi pengelolaan pengendalian intern pemerintah, dan pemerintah. opini bpk wdp wtp pengendalian keuangan daerah, keuangan, dan dalam penyerang meningkatkan meningkatkan upaya pelaksanaan perangkat daerah, aset daerah garapan pemeran intensitas dan intensitas dan kebijakan kepala kepegawaian dan tahan daerah efektivitas efektivitas daerah persandian pengawasan aparatur pengawasan aparatur melalui pengawasan melalui pengawasan internal internal. meningkatnya penyediaan dokumen penyediaan persentase ketercapaian program perencanaan perencanaan badan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen indikator sasaran pembangunan daerah pembangunan perencanaan perencanaan dan pengendalian perencanaan dan pembangunan yang pembangunan pengendalian pembangunan daerah pengendalian tercantum dalam rpm daerah pembangunan yang terpadu dan pembangunan daerah yang tepat waktu beserta daerah tepat waktu terpadu nya berserta nya. menyajikan publikasi atas dokumen perencanaanc os soo &i&wi meningkatnya meningkatkan tata pengembangan rasio belanja tidak s51 s51 program peningkatan otonomi daerah, dinas pendapatan, efisiensi dan kelola keuangan dan kapasitas keuangan langsung pegawai dan pengembangan pemerintahan pengelolaan efektifitas asset daerah daerah melalui terhadap apbd pengelolaan keuangan umum, administrasi keuangan, dan penggunaan optimalisasi potensi peningkatan anggaran daerah keuangan daerah, aset daerah anggaran yang dan aset daerah, serta pendapatan dan belanja perangkat daerah, seimbang dan efisiensi belanja. daerah kepegawaian dan terkelolanya aset penguatan regulasi persandian daerah berorientasi daerah untuk pada kepentingan peningkatan publik kapasitas pengelolaan keuangan. meningkatnya menyediakan sistem membangun dan persentase opd yang program komunikasi dan kantor pemanfaatan informasi publik meningkatkan sistem mengisi data dan pengembangan informatika komunikasi dan teknologi informasi yang aksesibel oleh informasi daerah, informasi website komunikasi informasi informatika aparatur dan publik yang memuat data resmi dan media massa dan informasi persentase opd yang pembangunan, serta menggunakan software aplikatif dalam legal atau menggunakan peningkatan oss pelayanan kepada pembentukan dan kelompok masyarakat. pemberdayaan mengoptimalkan kelompok informasi regulasi dalam masyarakat penyelenggaraan keterbukaan informasi publik meningkatnya meningkatkan setiap memperoleh jumlah unit pelayanan program otonomi daerah, sekretariat kualitas pelayanan aspek aspek kategori baik dalam yang ikm berkategori kelembagaan dan pemerintahan daerah masyarakat pelayanan, guna pencapaian index baik. penatalaksanaan umum, kecamatan tercapainya kepuasan kepuasan persentase pelaksanaan antar pemerintah administrasi yang baik bagi masyarakat ikm). spm oleh opd dan pemda keuangan daerah, masyarakat optimalisasi jumlah kelurahan yang program perangkat daerah, penerapan standar berkategori: pembinaan dan kepegawaian dan pelayanan minimal swasembada kelurahan pelayanan persandian. spm). swakarya kelurahan administrasi pemberdayaan meningkatkan swadaya kelurahan pemerintah tingkat masyarakat dan kategori kelurahan. kewilayahan des:#i#os s meningkatnya memfasilitasi meningkatkan rancangan peraturan perda program peningkatan otonomi daerah, sekretariat dprd kapasitas anggota efektivitas kapasitas pimpinan daerah prakarsa dprd kapasitas lembaga pemerintahan dprd pelaksanaan fungsi dan anggota dprd. perwakilan rakyat umum, administrasi dprd dalam fasilitasi rancangan daerah keuangan daerah, legislasi, peraturan daerah perangkat daerah, penganggaran, dan prakarsa dprd. kepegawaian dan pengawasan, persandian sehingga meningkatkan akuntabilitas dprd pada publik meningkatnya penegakan regulasi penegakan sistem jumlah peraturan perhal program penataan otonomi daerah, sekretariat daerah penegakan dan sesuai konsekuensi reward and walikota yang peraturan perundang pemerintahan kepastian hukum hukum, didukung punishment sesuai diterbitkan undangan umum, administrasi yang adil bagi oleh penyediaan regulasi yang jumlah keputusan kepal keuangan daerah, semua pihak informasi publik berlaku. walikota yang perangkat daerah, secara transparan, membangun diterbitkan kepegawaian dan dengan mekanisme cakupan sosialisasi kecamatan persandian menggunakan pengaduan publik peraturan daerah kelurahan teknologi informasi, yang aksesibel oleh kepada masyarakat dan media informasi publik. lain yang kontekstual, serta optimalisasi penegakan dan kepastian hukum melalui usulan atau penerbitan peraturan meningkatnya meningkatkan sistem meningkatkan cakupan penerbitan program penataan kependudukan dan dinas kualitas layanan dan cakupan layanan indeks kepuasan kartu tanda penduduk administrasi catatan sipil kependudukan administrasi administrasi terhadap pelayanan ktp) kependudukan dan pencatatan kependudukan kependudukan administrasi cakupan penerbitan sipil kependudukan. akta kelahiran meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan. meningkatnya meningkatkan tata pemberlakuan aturan jumlah opd yang sudah opd perbaikan sistem kearsipan kantor pengelolaan dan kelola kearsipan baku sistem menerapkan administrasi perpustaka:#i iws s pelayanan daerah yang handal pengarsipan. pengelolaan arsip secara kearsipan umum dan arsip kearsipan daerah meningkatkan baku daerah pengelolaan years persentase kearsipan pan berbasis digital. daerah berbasis digital misi3 mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitaso u ut iuo jj j j j uj j j j v s meningkatnya penyediaan layanan menetapkan target penduduk yang berusia program pendidikan dinas pendidikan pemerataan, akses, pendidikan umum, pencapaian minimal tahun melek huruf pendidikan anak dan kebudayaan mutu, relevansi dan vokasional, mapun pendidikan umum, (tidak buta aksara) usia dini daya saing setiap pendidikan khusus yang kejuruan, maupun non peningkatan angka program wajib jenjang pendidikan terjangkau dan sesuai formal. partisipasi murni apm) belajar pendidikan kebutuhan bagi semua memfasilitasi sd mi paket dasar sembilan kelompok masyarakat kemampuan angka partisipasi murni tahun melanjutkan sekolah apm) smp m ts program bagi keluarga miskin. paket pendidikan meningkatkan angka partisipasi murni menengah perluasan memperoleh apm) sma smk program pendidikan dan paket manajemen ketrampilan. persentase kepemilikan pelayanan kartu cerdas siswa drop pendidikan out dan miskin presentase siswa rawan sma, smk dan ma. meningkatnya meningkatkan kinerja pembinaan terhadap pendidik, kepala sekolah program peningkatan pendidikan dinas pendidikan kinerja pendidik pendidik dan tenaga unsur aparatur dan pengawas sekolah mutu pendidik dan dan kebudayaan dan tenaga kependidikan pengelola sekolah. kualifikasi tenaga kependidikan peningkatan kependidikan kompetensi tenaga pendidik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknojawawa aaaa aaa aaa. . oaskanaa logi, peraturan, dan metode ajar yang baik. meningkatnya meningkatkan layanan meminimalisir angka cakupan kunjungan ibu program kesehatan dinas kesehatan kesehatan ibu, anak terhadap ibu, anak dan persentase balita gizi hamil peningkatan dan gizi masyarakat bayi serta tercukupinya buruk. cakupan komplikasi keselamatan ibu pemenuhan gizi memfasilitasi kebidanan yang dan anak masyarakat kecukupan pemenuhan ditangani program perbaikan gizi masyarakat pada cakupan kunjungan gizi masyarakat lokasi yang bayi membutuhkan cakupan neonatus penanganan prioritas. dengan komplikasi yang ditangani angka kematian bayi per kelahiran hidup meningkatnya meningkatkan peningkatan pelayanan cakupan penjaringan program upaya kesehatan dinas kesehatan upaya kesehatan pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat masyarakat masyarakat meningkatnya melaksanakan peningkatan upaya cakupan pubs rumah program promosi kesehatan dinas kesehatan pelayanan promosi pembinaan perilaku pembinaan perilaku tangga kesehatan dan dan preventif hidup sehat bagi hidup sehat bagi pemberdayaan bidang kesehatan masyarakat masyarakat. masyarakat program pengembangan lingkungan sehat berkurangnya kasus meningkatkan upaya meningkatkan cakupan desa program pencegahan kesehatan dinas kesehatan penyakit menular. dalam pencegahan dan cakupan kelurahan kelurahan universal dan penanggulangan penanganan penyakit universal child child immunization penyakit menular menular immunization. meningkatkan cakupan cakupan penemuan dan penanganan penderita penanganan penderita penyakit menular. penyakit tbc bta meningkatkan cakupan cakupan remaja remaja yang th) yang mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan komprehensif tentang komprehensif tentang hiv aids hiv aids33 a37. mean, terwujudnya meningkatkancakupan pemberian layanan cakupan masyarakat program kemitraan kesehatan dinas kesehatan cakupan jaminan masyarakat miskin yang jaminan pemeliharaan miskin yang difasilitasi peningkatan pemeliharaan difasilitasi jaminan kesehatan bagi oleh kartu jaminan pelayanan kesehatan keluarga pemeliharaan kesehatan. masyarakat miskin. kesehatan kesehatan miskin. menyediakan rumah rumah sakit gratis unit program pelayanan sakit atau tempat untuk masyarakat kesehatan untuk pengobatan gratis miskin penduduk miskin dalam layanan program kesehatan bagi pengadaan, masyarakat miskin. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas,pustu dan jaringannya meningkatnya meningkatkan kualitas melakukan cakupan desa siaga aktif program promosi kesehatan dinas kesehatan kualitas kesehatan kesehatan lingkungan pengendalian terhadap kesehatan dan lingkungan vektor penyakit pemberdayaan masyarakat program penyehatan lingkungan meningkatnya meningkatkancakupan pengadaan dan cakupan ketersediaan program obat dan kesehatan dinas kesehatan jaminan keamanan ketersediaan obat sesuai pemeliharaan obat sesuai dengan perbekalan kesehatan obat dan makanan dengan kebutuhan. kelengkapan sarana kebutuhan bagi kesehatan dan prasarana masyarakat. pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan. meningkatnya meningkatkan cakupan peningkatan cakupan cakupan produksi program obat dan kesehatan dinas kesehatan pengawasan obat part yang bersertifikat part yang bersertifikat industri rumah tangga perbekalan kesehatan dan makanan (part) yang memiliki sertifikat meningkatnya meningkatkan penempatan tenaga rasio tenaga per seribu program standarisasi kesehatan dinas kesehatan kualitas dan ketersediaan sumber kesehatan pada unit keperawatan persatuan penduduk pelayanan kesehatan kuantitas sumber daya manusia dalam layanan kesehatan penduduk. daya manusia pelayanan kesehatan yang sesuai tingkat rasio dokter umum per seribu dalam pelayanan yang representatif. kebutuhan masyarakat. persatuan penduduk. penduduk kesehatan. peningkatan rasio dokter spesialis per seribu kompetensi tenaga persatuan penduduk penduduklontong daerah man ggungja aaa a37 7rf. aan kesehatan. rasio dokter gigi per seribu persatuan penduduk penduduk meningkatnya meningkatkan kerjasama penyusunan rencana cakupan pengawasan program pencegahan kesehatan dinas kesehatan pengawasan antar tokoh agama, aksi penanggulangan terhadap hiv aids dan dan penanggulangan terhadap hiv aids tokoh masyarakat, hiv aids, penyalahgunaan narkoba penyakit menular dan komisi penanggulangan penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya penyalahgunaan hiv aids dalam rangka dan zat adiktif lainnya narkoba dan zat pembinaan kepada adiktif lainnya masyarakat akan bahaya hiv aids, narkoba dan zat adiktif lainnya meningkatnya meningkatkan pengembangan dan rasio penduduk yang program tanda kesehatan dinas pengembangan dan pengembangan dan diversifikasi unit memanfaatkan isasi pelayanan kesehatan diversifikasi unit diversifikasi unit pelayanan kesehatan puskesmas kesehatan rsud pelayanan sesuai pelayanan kesehatan. bagi masyarakat. tingkat pelayanan s35 program pena syamsudin, perspektif kesehatan penduduk daan, peningkatan masyarakat. yang memanfaatkan sarana dan rasa rumah sakit rana rumah sakit terkenalnya mengendalikan tingkat memperkuat angka laju program penataan kependudukan dinas pertumbuhan kelahiran penduduk kelembagaan dan pertumbuhan penduduk administrasi dan catatan sipil kependudukan penduduk serta melalui peningkatan jaringan keluarga angka kepadatan org kependudukan keluarga dan pencatatan meningkatnya kualitas dan aksesibilitas berencana dalam penduduk program berencana dan sipil keluarga yang pelayanan keluarga meningkatkan usia nikah pertama tahun kesehatan keluarga badan berkualitas dan berencana kepedulian dan peran persentase keluarga reproduksi remaja sejahtera pemberdayaan sejahtera. serta masyarakat dalam prasejahtera dan program keluarga masyarakat, upaya pengendalian keluarga sejahtera berencana perempuan dan jumlah dan laju cakupan sasaran program keluarga pertumbuhan pasangan usia pembinaan peran berencana penduduk dan subur menjadi peserta serta masyarakat kebudayaan keluarga aktif dalam pelayanan kecil berkualitas. kb kr yang mandiri meningkatnya memperkuat memperkuat partisipasi perempuan program pemberdayaan badan peran perempuan kelembagaan dan koordinasi dan jaringan lembaga legislatif peningkatan peran perempuan pemberdayaan dalam jaringan pengarusuta pengarusutamaan partisipasi perempuan serta kesetaraan masyarakat, pembangunan maan gender, melalui gender dalam lembaga eksekutif gender dalam perempuan dan ketersediaan data dan perencanaan, partisipasi angkatan pembangunan keluarg33 . eos peningkatan partisipasi pelaksanaan, kerja perempuan program berencana masyarakat. pemantauan, dan peningkatan evaluasi pembangunan. kualitas hidup dan perlindungan perempuan meningkatnya pengembangan model meningkatkan peran persentase posyandu program peningkatan pemberdayaan badan kualitas dan pemberdayaan serta organisasi aktif partisipasi masyarakat dan desa pemberdayaan kuantitas potensi organisasi kelompok kelompok masyarakat persentase lpm aktif masyarakat dalam masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk untuk bersinergi dalam membangun desa perempuan dan masyarakat bersinergi dalam forum forum pembangunan. kelurahan keluarga pembangunan ekonomi, berencana teknologi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. terciptanya dan penyusunan dokumen menyediakan dokumen rdr dokumen program penataan ruang dinas tata terkenalnya rencana detail tata rencana detail tata luas ruang terbuka perencanaan tata lingkungan hidup ruang, pemanfaatan ruang ruang, dan penegakan ruang dalam hijau: ruang perumahan dan yang serasi. hukum implementasi pengendalian hutan kota program permukiman rtrw. manfaat ruang yang taman kota dan jalur pengelolaan ruang kantor serasi dan hijau terbuka hijau rth) lingkungan berkesinambungan. lahan pemakaman hidup meningkatkan dinas komitmen penyediaan pengelolaan ruang terbuka hijau. sampah, penegakan hukum pertamanan, implementasi rtrw. dan pemakaman meningkatnya meningkatkan pena meningkatkan persentase penanganan program lingkungan hidup dinas kualitas lingkungan ngaran sampah, rumah persentase penanganan sampah pengembangan perumahan pengelolaan hidup kota. tidak layak huni, dan sampah. persentase jumlah kinerja pengelolaan sampah, sanitasi rumah tinggal. meningkatkan rumah layak huni persamaan pertamanan, persentase jumlah persentase rumah program dan pemakaman rumah layak huni. tinggal bersantai pengembangan dinas tata meningkatkan jumlah kampung iklim lokasi perumahan ruang, persentase program perumahan dan rumah tinggal perlindungan dan permukiman bersantai. konservasi sumber kantor meningkatkan daya alam lingkungan implementasi adaptasi hidup dan mitigasi perubahawan aaa agaagagagaga3a3aaa3a3 . .aa asa aa. meningkatnya meningkatkan kondisi pembangunan dan persentase kondisi jalan program penguatan pekerjaan umum dinas kualitas dan infrastruktur jalan, pemeliharaan jaringan baik infrastruktur dan perumahan perhubungan ketersediaan jembatan, dan jalan dan jembatan aksesibilitas penduduk prasarana daerah dinas tata infrastruktur ketersediaan listrik serta yang baik, nyaman dan kota dprd) ruang, pendukung kota. air bersih. memenuhi standar aksesibilitas jalan program perumahan dan keselamatan. lingkungan pembangunan jalan permukiman peningkatan cakupan persentase rumah dan jembatan kelistrikan. tangga rt) yang peningkatan cakupan menggunakan air air bersih. bersih meningkatnya meningkatkan ketela pengembangansistem persentase fasilitas program perhubungan dinas kualitas pelayanan matan, kenyamanan, prasarana transportasi perlengkapan jalan peningkatan dan perhubungan jasa transportasi aksesibilitas dan efi terpadu, yang rambu pengamanan lalu jalan. sisi layanan lalu lintas mendukung marka lintas dan angkutan jalan. peningkatan pill siap atas program pertumbuhan wilayah cermin tikungan pembangunan secara serasi. pagar pengaman sarana dan meningkatkan pju prasarana kelancaran pelayanan terminal tipe unit( perhubungan angkutan jalan melalui progress progress penataan sistem pembangunan pembangunan jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas lalu lintas, penegakan hukum dan disiplin jalan. misi4 mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah program sasaran strategi arah kebijakan indikator kinerja satuan pembangunan bidang urusan skpd orion daerah penanggungjawab pfe terwujudnya penerapan prosedur penerapan iso dalam perizinan tepat waktu program peningkatan penanaman modal badan penanaman prosedur bidang bidang perizinan layanan perizinan dan persentase pengaduan pelaksanaan modal d: $ eabnaaa perizinan dan dan investasi yang investasi. yang terselesaikan pelayanan perizinan pelayanan investasi yang lebih lebih mudah, cepat, terpadu mudah, cepat, dan transparan, dan transparan sesuai sesuai kaidah kecil peraturan yang mean serta peraturan berlaku. ang berlaku. meningkatnyanilai penyediaan penyediaan informasi nilai investasi pma (ribu) program peningkatan penanaman modal badan penanaman investasi pma dan informasidaerah dan investasi daerah yang nilai investasi mdn (ribu) promosi dan modal dan mdn menciptakan handal. kerjasama investasi pelayanan kondusifitas iklim terpadu investasi. meningkatnya meningkatkan fasilitasi pelatihan besaran tenaga kerja program peningkatan ketenagakerjaan dinas sosial kualitas tenaga kerja fasilitasi pelatihan ketrampilan kerja yang mendapatkan kualitas dan tenaga kerja dan sehingga mampu ketrampilan kerja, dengan mengikuti pelatihan berbasis produktivitas tenaga transmigrasi bersaing pasar dengan mengikuti kebutuhan pasar. kompetensi kerja kerja. kebutuhan pasar pengoptimalan fungsi potensial. balai latihan kerja. meningkatnya penegakan penguatan pengawasan besaran pencari kerja program ketenagakerjaan dinas sosial partisipasi perlindungan tenaga penerapan hukum yang terdaftar yang peningkatan tenaga kerja dan angkatan kerja kerja, didukung perlindungan tenaga ditempatkan kesempatan kerja transmigrasi peningkatan kerja. angka partisipasi program kolaborasi dan sinergi mendorong pembukaan angkatan kerja peningkatan masyarakat dalam jenis ketrampilan life kualitas dan menciptakan peluang skill lebih beragam. produktivitas kerja. melakukan analisis tenaga kerja potensi masyarakat dalam menciptakan peluang kerja. meningkatnya membangun sistem menyusun rencana aksi jumlah penyerapan orang program peningkatan ketenagakerjaan badan penanaman penyerapan tenaga yang dapat menarik pengembangan tenaga kerja promosi dan modal dan kerja investasi berpotensi investasi potensi daerah kerjasama investasi pelayanan dalam penyediaan dalam penyediaan terpadu lapangan kerja. lapangan kerja. meningkatnya pengembangan meningkatkan pertumbuhan industri program koperasi dan dinas koperasi, produktivitas kerjasama antar pertumbuhan umkm. kecil dan menengah pengembangan usaha kecil perindustrian dan umkm melalui pemerintah, pihak membangun pasar lkm ksp usp aktif industri kecil dan menengah pedagangan pemanfaatan swasta dan induk. jumlah pengembangan menengah perdagangan teknologi dan masyarakat untuk mengembangkan pasar pasar tradisional dan unit program pemenuhan sarana pengembangan dan tradisional. pembangunan pasar peningkatprasarana usaha. pemberdayaan membangun pusat induk efisiensi umkm. promosi dan informasi. pusat promosi dan perdagangan informasi unit dalam negeri meningkatnya meningkatkan meningkatkan pertumbuhan koperasi pengembangan koperasi dan usaha dinas koperasi, kapasitas kapasitas pertumbuhan koperasi koperasi aktif kewirausahaan dan kecil menengah perindustrian dan kelembagaan kelembagaan yang berkualitas. keunggulan pedagangan koperasi sesuai koperasi. pembinaan dan kompetitif ukm dengan jati diri pengawasan terhadap koperasi. kegiatan usaha koperasi. meningkatnya akses pengembangan pemberian bantuan penguatan permodalan ukm koperasi dan usaha program dinas koperasi, permodalan bagi kerjasama dan permodalan usaha ukm kecil menengah pengembangan perindustrian dan pelaku koperasi dan pemberian bantuan mikro dan kecil. kemitraan permodalan koperasi sistem pendukung pedagangan ukm. permodalan usaha usaha bagi umkm mikro dan kecil. meningkatnya iklim penanganan terhadap penyelesaian setiap sengketa konsumen program perdagangan dinas koperasi, usaha perdagangan sengketa konsumen, sengketa konsumen. yang diselesaikan perlindungan perindustrian dan yang kondusif fasilitasi pemasaran pembinaan dan fasilitasi pemasaran produk konsumen dan pedagangan produk dan penataan fasilitasi pemasaran jumlah kawasan kawasan pengamanan pedagang kaki lima. produk unggulan. penataan pkl dan perdagangan optimalisasi penataan pemberdayaan program pedagang kaki lima. pedagang pembinaan pedagang kaki lima dan asongan program pening kata efisiensi perdagangan dalam negeri meningkatnya meningkatkan perlindungan lahan penguatan cadangan program ketahanan pangan dinas pertanian, kondisi ketahanan pemenuhan pangan pertanian pangan pangan pemerintah peningkatan perikanan dan pangan daerah. bagi rumah tangga berkelanjutan dan stabilitas harga dan ketahanan pangan ketahanan pangan yang tercermin dari cadangan lahan pasokan pangan pertanian ketersediaan pangan pertanian pangan pengawasan dan perkebunan yang cukup dalam berkelanjutan. pembinaan keamanan program jumlah maupun penguatan cadangan pangan perlindungan mutu, aman, merata, pangan pemerintah dan cakupan penanganan lahan pertanian terjangkau, cadangan pangan daerah rawan pangan pangan berkeadilan dan masyarakat. tingkat pengendalian berkelanjutan berkelanjutan peningkatan lahan pertanian pangaa. masa ketersediaan informasi berkelanjutan pasokan, distribusi, harga dan akses pangan. peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan. peningkatan pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan. penanganan rawan pangan. meningkatnya meningkatkan peningkatan kualitas lkm uap dan lkd program peningkatan pertanian dinas pertanian, kemandirian dan kualitas sdm sistem penyuluhan delapan terklasifikasi kesejahteraan petani perikanan dan produktivitas agribisnis dan agribisnis. sehat dan program ketahanan pangan lembaga usaha melaksanakan peningkatan tingkat keaktifan dan pemberdayaan bidang agribisnis. revitalisasi pembinaan kemandirian lembaga penyuluh pertanian kelembagaan usaha kelembagaan usaha usaha tani perkebunan bidang agribisnis agribisnis meningkatnya meningkatkan peningkatan reverse jumlah produk olahan jenis program peningkatan pertanian dinas pertanian, produksi, pelaksanaan diana dan kualitas pertanian peternakan pemasaran hasil perikanan dan produktivitas, dan revitalisasi agribisnis sarana produksi. perikanan unggulan yang produksi pertanian ketahanan pangan mutu produk secara menyeluruh peningkatan pelatihan berkembang dan perkebunan agribisnis. baik agribisnis on teknologi agribisnis. tersertifikasi farm dan off farm peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk agribisnis. peningkatan dan pengembangan sarana prasarana agribisnis. meningkatnya meningkatkan peningkatan fasilitasi nilai tukar petani program peningkatan ketahanan pangan dinas pertanian, kesejahteraan fasilitasi permodalan dan pendampingan kesejahteraan petani perikanan dan pelaku agribisnis dan bantuan sarana bagi petani dan pelaku dan program ketahanan pangan produksi agribisnis usaha agribisnis pemberdayaan serta lainnya. penyuluh pertanian mengembangkan peningkatan perkebunan diversifikasi usaha pendapatan petani tani melalui diversifikasiaaa aan usaha tani dan perbaikan sistem pemasaran meningkatnya meningkatkan sosialisasi tentang skor pola pangan program peningkatan ketahanan pangan dinas pertanian, masyarakat kota pengetahuan dan pangan yang aman, harapan pph) ketahanan pangan perikanan dan sukabumi yang kesadaran bermutu, dan bergizi cakupan sosialisasi pertanian ketahanan pangan mengkonsumsi masyarakat tentang bagi konsumsi kepada program one day perkebunan makanan non beras pangan yang aman, masyarakat rice kepada dan terigu bermutu, dan bergizi masyarakat bagi konsumsi masyarakat tercapainya meningkatkan daya inventarisasi potensi waktu kunjungan hari program pariwisata dinas pemuda, peningkatan daya saing dan daya jual wisata. wisata pengembangan olahraga, saing dan daya jual destinasi pariwisata, peningkatan jumlah wisatawan orang kemitraan pariwisata dan destinasi pariwisata. dengan pembinaan penyedia tingkat hunian kamar ekonomi kreatif meningkatkan layanan bagi wisatawan pelayanan bagi lokasi objek wisata, wisatawan. tempat penginapan, dan sentral perbelanjaan. terwujudnya membangun gedung terbangunnya gedung jumlah gedung kesenian gedung program pariwisata dinas pemuda, gedung kesenian kesenian sebagai kesenian sebagai upaya pengembangan olahraga, untuk melestarikan upaya melestarikan melestarikan dan ekonomi kreatif pariwisata dan dan menge dan mengembangkan mengembangkan seni ekonomi kreatif bangka budaya. seni dan budaya. dan budaya. meningkatnya memfasilitasi sinergi analisis terhadap pembinaan kelompok kelompok program pariwisata dinas pemuda, pembinaan masyarakat untuk stakeholder organisasi seni pengembangan olahraga, lembaga kelompok menggali dan kelompok jumlah event pagelaran event ekonomi kreatif pariwisata dan seni dan budaya. memelihara lembaga masyarakat yang budaya ekonomi kreatif kelompok seni bergerak bidang seni budaya. budaya. pengembangan model pemberdayaan organisasi kelompok masyarakat seni budaya untuk bersinergi dalam forum pengembangan seni budaya"sa 5naa meningkatnya menggiatkan analisis terhadap jumlah pelaku orang program pariwisata dinas pemuda, perkembangan aktualisasi ekonomi stakeholder ekonomi kreatif yang pengembangan olahraga, ekonomi kreatif kreatif dan organisasi kelompok telah dibina ekonomi kreatif pariwisata dan yang berbasis memperluas masyarakat yang jumlah fasilitasi otw kawasan ekonomi kreatif keunggulan daerah. jangkauan promosi bergerak ekonomi kuliner untuk pencitraan kreatif. daerah. pengembangan model pemberdayaan organisasi kelompok masyarakat untuk bersinergi dalam forum pengembangan ekonomi kreatif. meningkatnya mewujudkan analisis stakeholder persentase nomor cabang program pembinaan kepemudaan dan dinas pemuda, pembinaan olahraga pembibitan, organisasi kelompok olahraga yang meraih dan pemasyarakatan olahraga olahraga, yang berorientasi pembinaan,pemandu masyarakat yang medali dalam kompetisi olah raga pariwisata dan pada prestasi. olah raga secara bergerak bidang olah tingkat regional nasional ekonomi kreatif kontinyu dan teratur raga. pembangunan dan pemeliharaan tempat tempat olah raga. pembinaan terhadap olahragawan berprestasi. meningkatnya meningkatkan menggiatkan kegiatan jumlah kegiatan olahraga kegiatan program pembinaan kepemudaan dan dinas pemuda, jumlah kegiatan olahraga olahraga masyarakat dan pemasyarakatan olahraga olahraga, masyarakat yang masyarakat olah raga pariwisata dan berolahraga ekonomi kreatif untuk menjaga kesehatan meningkatnya meningkatkan pembinaan organisasi jumlah kegiatan kegiatan peningkatan peran kepemudaan dan dinas pemuda, pembinaan potensi kualitas dan organisasi kepemudaan serta kepemudaan olahraga olahraga, kepemudaan dalam partisipasi generasi kepemudaan. pariwisata dan peran muda dalam fasilitasi kegiatan yang ekonomi kreatif pembangunan. pembangunan melibatkan unsur daerah. organisasi kepemudaan. misi5 meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kotameningkatnya meningkatkan upaya peningkatan tingkat penyelesaian program kesatuan bangsa dan polisi pamong ketertiban, disiplin mendidik masyarakat penyelesaian pelanggaran perda pemeliharaan politik dalam negeri praja dan perlindungan untuk berlaku tertib penanganan persentase demo yang kamtrantibmas dan kantor kesatuan masyarakat. dan disiplin, serta pelanggaran peraturan tertangani pencegahan tindak bangsa dan menjaga ketertiban daerah. tingkat pengendalian kriminal politik umum. peningkatan kapasitas keamanan lingkungan program anggota polisi pamong persentase antisipasi pengembangan praja. gangguan keamanan, wawasan peningkatan ketentraman, dan kebangsaan kapasitas anggota ketertiban masyarakat program lintas. kota sukabumi peningkatan mengoptimalkan persentase penurunan keamanan dan antisipasi gangguan tingkat tawuran pelajar kenyamanan keamanan, cakupan petugas lingkungan ketenteraman, dan perlindungan ketertiban masyarakat (lintas) masyarakat. kota kabupaten optimalisasi pencegahan dan penanganan tawuran pelajar. meningkatnya meningkatkan meningkatkan persentase tingkat program kesatuan bangsa dan badan pemahaman dan kesadaran dan pemahaman aparatur kesiapan dan pencegahan dini politik dalam negeri penanggulangan kemampuan tanggapan dan masyarakat pemahaman masyarakat dan bencana daerah aparatur dan masyarakat dan terhadap terhadap penanggulangan masyarakat dalam aparatur terhadap penanggulangan penanggulangan korban bencana penanganan resiko bencana. bencana. bencana alam bencana. optimalisasi tertanganinya korban penanganan korban bencana dari kejadian dari kejadian bencana. bencana meningkatnya meningkatkan pelaksanaan fasilitasi tingkat partisipasi program kesatuan bangsa dan dinas kesatuan pembinaan politik pembinaan politik pendidikan politik bagi masyarakat dalam pendidikan politik politik dalam negeri bangsa dan politik daerah, lembaga bagi masyarakat, serta masyarakat. pemilu dan pilkada masyarakat swadaya melakukan pendataan pendataan terhadap persentase ormas, okp, masyarakat, dan terhadap lembaga lembaga swadaya dan lsm yang terdaftarorganisasi swadaya masyarakat, masyarakat, dan kemasyarakatan. dan organisasi organisasi kemasyarakatan. kemasyarakatan. terwujudnya meningkatkan melaksanakan persentase unjuk rasa program kesatuan bangsa dan kerukunan antar peranan mui, kub revitalisasi peranan yang disebabkan konflik pengembangan politik dalam negeri dan inter umat dan lembaga mui, kub dan inter dan antar umat wawasan kebangsaan beragama sebagai keagamaan lain guna lembaga keagamaan beragama perwujudan nilai meningkatkan lain guna nilai agama. pengamalan nilai meningkatkan nilai agama dalam kerukunan kehidupan. pengamalan nilai nilai agama dalam kehidupan. meningkatnya penyediaan tempat tersedianya tempat persentase reduksi program lingkungan hidup dinas pengelolaan penanganan pengelolaan pengelolaan sampah kota pengembangan sampah, persamaan persamaan, baik persamaan, baik kinerja pengelolaan pertamanan, dan perkotaan. berupa test, unit berupa test, unit bank persamaan pemakaman bank sampah dan sampah dan pengelola pengelola daur ulang daur ulang sampah sampah. pada lokasi yang representatif. meningkatnya meningkatkan pemeliharaan rutin jumlah jalan tertib ruas jalan program lingkungan hidup dinas kebersihan dan eksistensi kebersihan kebersihan dan sampah pengembangan otonomi daerah, pengelolaan keindahan kota. dan keindahan keindahan lingkungan. jumlah perumahan lokasi kinerja pengelolaan pemerintahan sampah, wilayah perkotaan. peningkatan tertib sampah persamaan umum, pertamanan, jumlah kawasan atau luas lahan ruang program administrasi dan pemakaman lokasi yang aktivitas perekonomian peningkatan sarana keuangan daerah, dinas mendapatkan dan pemerintahan baru dan prasarana perangkat daerah, pendapatan, penanganan khusus aparatur kepegawaian dan pengelolaan kebersihan dan persandian keuangan dan keindahan lingkungan. aset daerah melakukan penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian dan pemerintahan secara bertahap yang berjalan wilayah kota baru nari program sasaran strategi arah kebijakan kai ega satuan kondisi awal kondisi akhir pembangunan bidang urusan paman wab daerah seung) meningkatnya meningkatkan perluasan atau jumlah rth jalur hijau ruas jalan program pengelolaan lingkungan hidup dinas pengelolaan biopori dan pembuatan biopori peningkatan kawasan jumlah rth taman lokasi ruang terbuka hijau sampah, tanaman yang dan penanaman ruang terbuka hijau. kota pertamanan, dan menyerap air tanaman yang pembangunan pemakaman menyerap air infrastruktur yang berwawasan lingkungan. sukabumi, november walikota sukabumi, ttd. mohamad murah |
kota sukabumi uan tahun nomor peraturan wali kota sukabumi tanggal mecovid wilayah kota sukabumi serta berdasaraka perlu ditetapkan peraturan wali kota sukabumimutuskan: menetapkan peraturan wali kotavid tingkat kotawali kota. penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan wilayah daerah. .vid dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.atau daerahataumbidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan. kanisme dalam jaringan atau online dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkainghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan psbb, penanggung jawab sekolah dan ataudan atau institusi pendidikan lainnyaatau kantor selama pemberlakuan psbb, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja tempat kerja atau kantor. selama penghentian sementara aktivitas bekerja tempat kerja atau kantor sebagaimana dimaksud pada wajib diganti dengan aktivitas bekerja rumah atau tempat tinggal. pimpinan tempat kerja atau kantor yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja tempat kerja atauatau kinerja pekerja, mengatur jam kerja, dan memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran. pimpinan. pimpinan tempat kerja atau kantor dalam memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoranatau kantor, melakukan disinfeksi pada lantai, dinding,atau kantor sebagaimana dimaksud dalam bagi tempat kerja atau kantor dengan kategori: seluruh kantor atau instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, berdasarkan pengaturan dari pimpinan kantor atau instansi pemerintah terkait, badan usaha milik negara atau: pelaku usaha yang bergerak pada sektor: kesehatan, bahan pangan, makanan, atau. pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagaiatauatau atau kantor, meliputi: memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis, seluruh pekerja, karyawan, atau pegawai.karyawan, atau atau kantor, melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja, karyawan, atau pegawai yang memasuki tempat kerja atau kantor serta memastikan pekerja, karyawan, atau pegawai yang bekerja tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal, batuk, influenza, diare, dan atau sesak nafas, mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan atau hand sanitizer, termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja atau kantor, menjaga jarak atau physical distancing antar sesama pekerja, karyawan, atau pegawai paling sedikit dalam rentang (satu) sampai dengan (lima) meter, melakukan penyebaran informasi serta anjuran atau himbauan pencegahan covid untuk disebarluaskan pada lokasi strategis tempat kerja atau kantor, .dalam hal ditemukan adanya pekerja, karyawan, atau pegawai tempat kerja atau kantor yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka: aktivitas pekerjaan tempat kerja atau kantor harus dihentikan sementara paling sedikit (empat belas) hari kerja, dalam. dalam masa penghentian sementardan dalampetugas medis dibantu satuan pengamanan. terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran, rumah makan, atauatau take away, melalui pemesanan secara dalam jaringan (daring), dan atau dengan fasilitas telepon atau layanan antar, menjaga jarak atau physical distancing. melarang bekerja bagi karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh atas normal, batuk, influenza, diare, dan atau,atau room servicebatuk, influenza, diare, dan atau sesak nafas untuk masuk hotelakses pada tempat kerja atau kantor.atau ataubatuk, influenza, diare, dan atau sesak nafasknis pelaksanaan dan evaluasi pembatasan aktivitas bekerja tempat kerja atau kantor selama pemberlakuan psbb diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait sesuai bidang masing masing. bagisebagaimana dimaksud padatauatau physical distanc serta menjaga keamanan rumah ibadah, dan melakukan pencegahan penyebaran covid rumah ibadah. menjaga. menjaga keamanan rumah ibadah dengan menutup akses masuk bagi pihak pihak yang tidak berkepentingandan melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan peralatan dalam rumah ibadah. bagian kelima pembatasan kegiatan tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan psbb,yang terdiri dari: bahan pangan, makanan, dan minuman: energi. energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan,terdiri dari: penyediaan barang retail di: pasar rakyat, toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, danatau warung kelontong. jasa binatu atau laundrymelalui mekanisme dalam jaringan (daringatauinfluenza, diare, dan atau sesak nafas, mewajibkan. mewajibkan pembeli menggunakan masker, menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen atau physical distancing yang datang pasar ataudan evaluasi pembatasan kegiatan tempat atau fasilitas umum dalam memenuhi kebutuhan pokok dan atau kebutuhan sehari hari, diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perdagdan akademiktakzim atau pemakamanpen kegiatan takzim atau pemakaman. dikecualikan. dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada untuk kegiatan: pemenuhan kebutuhan pokok, dan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, selama pemberlakuan psbb kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: pengangkutan barang untuk aktivitas kantor atau instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor ataucc. pengangkutan barang untuk aktivitas badan usaha milik negara atau daerah yang turut serta dalam penanggulangan covid,atau assemblingatau pengedaran uang, il. pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi, pengangkutan.oo.dan pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan obj: dan angkutan perkeretaapian. pengguna kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: mobil penumpang50y6 influenza, diare, dan atau sesak nafas. sepeda. sepeda motorinfluenza, diare, dan atauansebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: angkutan mobil umum baik berbasis aplikasi atau online maupun offline wajib mengikuti ketentuan: membatasi jumlah orang maksimal . menggunakan masker dan sarung tangan, batuk, influenza, diare dan atau sesak nafas, dan menjaga jarak atau physical distancing antar penumpang paling sedikit dalam rentang (satu) meter. angkutan sepeda motor umum baik berbasis aplikasi atau online maupun offlinemengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, influenza, diare dan atau sesak nafas. angkutan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada huruf wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. dikecualikan dari ketentuan angkutan sepeda motor umum baik berbasis aplikasi atau online maupun offlineanan penyebaran covid dan diperuntukan bagi kondisi gawat darurat keseh. teknis pelaksanaan dan evaluasi pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan..melalui aplikasi sukabumi participated responden super),atau.daya penanggulangan covid dalam rangka melaksanakan penanggulangan covid. dalam pelaksanaan psbb, pihak swasta, akademisi, masyarakat, dan media dapat berpartisipasi aktif dalamaplikasi sukabumi participated responden super). hasil pelaporanpendanaan pendanaan psbb daerahcc. anggaran pendapata #kota sukabumi seed pekebun uliasari nip. |
provinsi banten peraturan wali kota tanger, wali kota tangerang, menimbang:gelolaan kas dengan penempatan uang daerah dalam investasi jangka pendek, bahwa pengelolaan kas dalam investasi jangka pendek yang berisiko rendah, pemerintah daerahuntuk memberikan payung hukum dalam penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka,mpatan uang daerah dalam bentuk deposmpatan uang daerah dalam bentuk depositwali kota tangerang adalah wali kotaota tangerkurang dari (dua belas) bulan. deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, yang memiliki persyaratan tertentu. bunga bagi hasil deposito adalah bunga bagi hasil yang diperoleh nasabah dari deposito. bab pengelolaan kas bud melakukan pengelolaan kas yang didasarkan pada perencanaan kas pemerintah daerah. dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dalam uang milik daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untukjenis investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada yaitu penempatan uang milik daerah pada bank dalam bentuk deposito. bab iii penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito penempatan uang milik daerah pada bank dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalamesaran uang milik daerah yang akan ditempatkan disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah. penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan rekening kas umum daerah yang menjadi bank persepsi atau bank pembangunan daerah. deposito sebagaimana dimaksud dalam yaitubab mekanisme penempatan deposito bud menyiapkan rencana penempatan deposito kepada wali kota. rencana sebagaimana dimaksud pada mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan, pilihan investasi beserta alasan, sebagaimana dimaksud pada wali kota menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan keputusan wali kota. berdasarkan keputusan wali kota sebagaimana dimaksud pada kepada bank yang ditunjuk sebagai penempatan rekening kas umum daerah. dalam rangka menyusun rencana deposito bud meminta kepada bank yang ditunjuk untuk menyampaikan permohonan penempatan uang milik daerah kepada wali kota. permohonan sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: surat permohonan untuk penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito yang didalamnya memuat besaran bunga bagi hasil deposito yang ditawarkan, surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang milik daerah, dan surat yang menerangkan tingkat kesehatan bank. bpk selaku bud meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh bank hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan dalam penyusunan rencana penempatan dana pada deposito. bank selaku penerima penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam wajib: menyampaikan billet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang milik daerah yang ditempatkan, memberikan bunga bagi hasil deposito sesuai suku bunga yang tawarkan, dan cc. menyetorkan bunga bagi hasil deposito sebagaimana dimaksud pada huruf langsung rekening kas umum daerah. pemerintah daerah dalam menempatkan uang milik daerah dalam bentuk deposito wajib: mengetahui tingkat suku bunga, dan melakukan pencatatan bunga bagi hasil deposito yang diperoleh dalam komponen pendapatan daerah. bab sumber dana dan pencatatan penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito bersumber dari apbd tahun berkenaan. sumber dana sebagaimana dimaksud pada berasal dari dana rekening kas umum daerah yang belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash). penerimaan bunga bagi hasil atas penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito pada bank merupakan pendapatan daerah pada jenis lain lain pendapatan asli daerah yang sah. bab pencairan deposito dalam hal pemerintah daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran daerah, pemerintah daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank dengan membuat surat pencairan deposito. surat pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bank yang ditunjuk. pencairan sebagian atau seluruh uang milik daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank sebagaimana dimaksud pada dipindahbukukan rekening kas umumlolaan kelebihan kasyan tahun nomor peraturan walikota sukabumi tanggal desemberbappeda, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan, dan kelurahan kota sukabumi sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum berita daerah kota sukabumi sek salinan nomowalikota sukabumi, menimbang bahwaota sukabumi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa,struktural pegawai negeri sipilbahwa. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf perlu ditetapkan walikota sukabumi. babukabum. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kota sukabumi. sekretariat dprd adalah sekretariat dprd kota sukabumi. dinas daerah merupakanbadan, kantor, dan rumah sakit yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatandaerah adalah sekretaris daerah kota sukabumistruktural eselon il, in, dan lingkungan pemerintah kota sukabumi. eselon adalah tingkatan jabatan strukturalikhtisar ota sukabumil meliputi sekretariat . sekretariat daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan walikota ini, sekretariat dprd, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan walikota ini, inspektorat, sebagaimana tercantum pada lampiran iii peraturan walikota ini: badan perencanaan pembangunan daerah bappeda), sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan walikota ini: lembaga teknis daerah, terdiri dari badan kepegawaian dan diklat bkd) kota sukabumi, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan walikota ini, badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana bpmpkb) kota sukabumi, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan walikota ini, kantor perpustakaan umum daerah kota sukabumi, sebagaimana tercantum pada lampiran vii peraturan walikota ini, kantor pengolahan data elektronik, arsip daerah, dan humas kota sukabumi, sebagaimana tercantum pada lampiran viii peraturan walikota ini: kantor lingkungan hidup kota sukabumi, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan walikota ini: kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu kota sukabumi, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan walikota ini, kantor kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat kota sukabumi, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan walikota ini: rumah . rumah sakit umum daerah rsud) syamsudin, s.h. kota sukabumi, sebagaimana tercantum pada lampiran xii peraturan walikota ini: satuan polisi pamong praja kota sukabumi, sebagaimana tercantum pada lampiran xiii peraturan walikota ini: kecamatan kota sukabumi sebagaimana tercantum pada lampiran xiv peraturan walikota ini, kelurahan kota sukabumi sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan walikota ini, standar kompetensi jabatan terdiri dari kompetensi dasar, kompetensi bidang, dan kompetensi khusus sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.struktural lingkungan sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat, bappeda, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan, dan kelurahan kota sukabumiwalikota ini. babi. bab iiiojj|aerah nama jabatan sekretaris daerah. eselon ila. unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisarjabatan menyusun program, membantu kepala daerah dalam hal melaksanakan tugas perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana, dan prasarana serta pelayanan teknis administratif kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. uraian tugas menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah, merumuskan sasaran sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan prioritas, dan objektivitas serta rencana strategis agar pelaksanaan pemerintahan berjaldengan bidang tugasnya masing masing, mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dprd, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan instansi vertikal, mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepadalaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memberikan pelayanan teknis administratif kepada kepala daerah dan seluruh perangkat daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, propinsi, daerah, dan pihak ketiga swasta untuk pembangunan daerah, melaksanakan . melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur, tatalaksana, penataan organisasi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana pemerintah: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasangambilan keputusan strategis pks. pendelegasian wewenang pw. memimpin kelompok mkstrategis maks. keahlian profesional manajerial kpm. .a. pengetahuan: kebijakan publik. pengembangan organisasi. peraturan perundang undangan yang berlaku. sistem penyelenggaraan pemerintahan. sistem administrasi keuangan. organisasi dan manajemen. sistem administrasi dan manajemen kepegawaian. .b. keterampilan menyusun sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. memahami penataan organisasi dan aparatur. memahami pengelolaan keuangan daerah. memiliki kemampuan membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. memiliki kemampuan membina komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. memiliki kemampuan mengambil keputusan strategisempathukum, politik, dan pemerintahan nama jabatan staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan. eselon ilb. unit kerja pemerintah kota sukabumi. ikhtisar daerah luar tugas dan fungsi perangkat daerah bidang hukum, politik, dan pemerintahan. uraian tugas menyusun rencana kerja staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahhukum, politik, dan pemerintahan yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah: mengkoordinasikan kegiatan perumusan kebijakan bidanghukum, politik, dan pemerintahan yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah.good governance dan clean governance. peraturan perundang undangan yang berlaku. sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. peraturan perundang undangan tentang partai politik dan pemilu, sosial politik, dan hukumekonomi, keuangan, dan pembangunan nama jabatan staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. eselon lb.ekonomi, keuangan, dan pembangunan. uraian tugas menyusun rencana kerja staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunekonomi, keuangan, dan pembangunan yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah: mengkoordinasikan kegiatan perumusan kebijakan ekonomi, keuangan,ekonomi, keuangan, dan pembangunan:t. keahlian profesional managerial kpm. .a. pengetahuan renstra daerah. manajemen keuangan daerah. manajemen proyek. sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. teknik penyusunan anggarkemasyarakatan dan sumber daya manusia nama jabatan staf ahli walikota bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. eselonkemasyarakatan dan sdm. uraian tugas menyusukemasyarakatan dan sumber daya manusia yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah: mengk: menganalisis rumusan kebijakan kemasyarakatan dan sumber daya manusiapengembangan sdm. kebijakan dan pelayanan publik. sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. sistem administrasi dan manajemen kepegawaisosial politik dan kemasyarakatan10 standar kompetensi jabatan struktural asisten pemerintahan nama jabatan asisten pemerintahan eselon ib.. uraian tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan,, membagi dan mendistribusikan tugas kepada bagian yang ada dalam lingkungan asisten pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya: melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang tata pemerintahan, hukum, organisasi, dan tatalaksana melalui pemantauan lapangan, permintaan data, dan pelaporan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan kecamatan dan kelurahan, memfasilitasi pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pembinaan partai politik dan penanganan konflik daerah, melaksanak, melaksanngkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan visi dan misi organisasi lingkungan asisten pemerintahan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. kompetensi . a1perhatian terhadap keteraturan ptk. membimbing manajemen konflik mk. komunikasi membangun hubungan kerja mhk. inisiatif ins. keahlian profesional manajerial kpm. .a. pengetahuan kebijakan publik. sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. renstra daerah. peraturan perundang undangan pokok pokok agraria. sistem manajemen kependudukan. peraturan perundang undangan tentang partai politik dan pemilu. .b. keterampilan merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan, dan kelurahan. mengadakan pengawasan dan evaluasi. mengkaji peraturan daerah dan peraturan keputusan walikota. memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pembinaan partai politik, dan penanganan konflik. a243 standar kompetensi jabatan struktural kepala bagian tata pemerintahan nama jabatan kepala bagian tata pemerintahan. eselon illa. unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisar jabatan menyusun program, melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pemerintahan yang berkaitan dengan pembinaan perangkat daerah kecamatan kelurahan, pertanahan, otonomi daerah, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. uraian tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum dan petunjuk teknis pemerintahan umum yang meliputi pembinaan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah serta pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan,isiensi dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, perangkat daerah kecamatan, dan kelurahan serta hubungan antar lembaga: melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan, melaksanakan koordinasinyelesaian proses administrasi pengangkatan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota dprd, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan pembinaan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan: menyampaikan saran dan pertimbangan iapan bahan mengkoordinasikan, pengawasan, dan pengendalian bidang pemerintahan dan otonomi daerah, perangkat daerah kecamatan, dan instansi vertikal dan pemberdaya. a4anajemen konflik mkraturan perundang undangan tentang pemerintah daerahperubahan batas kelurahan kecamatan. memfasilitasi dukungan administrasi pemilihan umkedinasan sekurang kurangnya pernah mengikuti diklaim iii. pendidikan . a45 pendidikan pelatihan teknis:unsur pimpinan pada unit kerja sebelumnya. standar . a16 standar kompetensi jabatan struktural kepala subbagian pemerintahan umum nama jabatan kepala subbagian pemerintahan umumrtanahan, dan melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan umum. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian pemerintahan umumgumpulkan dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman, dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pemerintahan umum: menyiapkan data untuk proses administrasi pengangkatan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota dprd, memfasilitasi pembentukan desk pemilu kepala daerah, pemilu presiden, dan pemilu dpr dpd dprdmpersiapka7 kompetensi bidang berpikir analitis ba. pembelajaran yang berkelanjutan pb. membangun hubungan kerja mhk. perhatian terhadap keteraturan manajemen konflik mk. inisiatif ins. keahlian teknikal profesional manajerial ktp. .a. pengetahuan peraturan perundang undangan tentang pemerintah daerah. kewenangan pemerintah kota. peraturan perundang undangan pokok pokok agraria.fasilitasi penyelesaian sengketa tanah. memfasilitasi dukungan administrasi pemilu. komitmen terhadap organisasi kompetensi khusus pendidikan formal sekurang kurangnya pendidikan diploma iii,a18 standar kompetensi jabatan struktural kepala subbagian perangkat daerah kecamatan dan kelurahan nama jabatan kepala subbagian perangkat daerah kecamatan dan kelurahanmbinaan kecamatan kelurahan, dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan dan evaluasi penyelenggara, menganalisa permasalahan dan melaksanakan upaya penyelesaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan: melaksanakan telaahan, evaluasi, dan saran tindak bahan pembinaan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan: mengumpulkan dan mengolah data kewenangan yang akan dilimpahkan kepada kecamatan dan kelurahan: menyiapkan dan menyusun bahan dalam rangka perubahan batas dan nama wilayah, administrasi kota dan pemindahan perubahan pusat pemerintahana9baikan terus menerus ptm. mencari informasi mi. keahlian teknikal manajerial ktm. .a. pengetahuan peraturan perundang undangan tentang pemerintah daerah. peraturan perundang undangan mengenai pembentukan kecamatan kelurahan. kewenangan pemerintah kota sukabumi kelembagaan kecamatan kelurahan. .b. keterampilan menyusun program dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan kecamatan kelurdan perubahan batas kelurahan kecamotonomi daerah nama jabatan kepala subbagian otonomi daerahotonomi daerah, melaksanakan kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan otonompenyusunan pedoman dan kebijakan teknis pembinaan urusan urusan pemerintahan yang menjadi urusan otonomi daerah, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya, mengumpulkan dan menyiapkan data dalam rangka fasilitasi pelaksanaan kegiatan asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia afeksi), melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd), laporan kinerja pemerintah daerah laki) dan laporan penyelenggaraan otonomi daerah pod) evaluasi pelaksanaan otonomi daerah podpembelajaran yang berkelanjutan pb. mencari informasi mi. membangun hubungan kerja mhk. inisiatif ins. keahlian teknikal manajerial ktm. .a. pengetahuan peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah. kewenangan pemerintah daerah. teknik pembuatan laporan. hubungan antar lembaga. .b. keterampilan menyusun rencana kebijakan teknis bidang otonomi daerah. menyusun rancangan kerja sama antar daerah. menyusun ppd, pod pod, dan laki. mengkaji dan mengevaluasi penyelenggaraan otonominama jabatan kepala bagian hukum. eselon ia. unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisar jabatan menyusun program kegiatan, perumusan kebijakan, pembinaan dan perumusan peraturan perundang undangan daerah, telaahan hukum, bantuan hukum, publikasi dan mendokumentasikan produk huk, sesuai bidang tugasnya, agar diperoleh efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan kegiatankegiatan, melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala: memberikan bantuan hukum, mempublikasikan, dan mendokumentasikan produk hukum: melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan daerah bidang hukum dan melaksanakan pembinaan keluarga sadar hukumelaahkomunikasi inisiatif ins. keahlian profesional manajerial kpm. .a. pengetahuan renstra organisasi dan daerah. teknik dan kebijakan publik. teknik penyusunan peraturan perundang undangan. peraturan perundang undangan yang berlaku. teknik advokasi hukum. .b. keterampilan menyusun produk hukum daerah. mensosialisasikan produk hukum daerah. mampu memberikan bantuan hukhukumundang undangan nama jabatan kepala subbagian perundang undangankebijakan teknis peraturan perundang undangan, melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pembinaan peraturan perundang undangan, menelaah, dan mengevaluasi pelaksanaaaturan perundang undangan, memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas, melakukan penyusunan, perumusan, dan pengoreksi terhadap konsep, dan naskah dinas lainnyanyiapkan rancangan produk hukum yang terdiri dari peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, keputusan bersama, instruksi kepala daerah, perjanjian dan naskah dinasngarahkan memberi perintah mmp. perhatian terhadap keteraturan membangun hubungan kerja mhk. inisiatif ins. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan teknik dan kebijakan publik. teknik penyusunan perundang undangan. peraturan perundang undangan yang berlaku. hukum tata negara. peraturan perundang undangan tentang pemerintah daerah. .b. keterampilan mampu menyusun rancangan peraturan perundang undangan. mengkaji dan menyusun rancangan produk hukumbantuan hukum nama jabatan kepala subbagian bantuan hukum. eselon va. unit kerja bagian hukum setda kota sukabumi. ikhtisarjabatan menyusun program, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan bantuan hukum serta melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil, dan petunjuk teknis dan bahan lainnya yang berhubungan dengan bantuan hukum. mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa hukum, melakukan telaahan, evaluasi, dan perumusan kembali materi lomba keluarga sadar hukum, dan bantuan hukum, perumusan, dan pengoreksi terhadap konsep awal bahan lomba keluarga sadar hukum, bantuan hukum, dan rencana aksi nasional hak asasi manusia sahamncari informasi miyang berlaku. peraturan perundang undangan tentang pemerintah daerah. teknik advokasi hukum. hukum ptun. hukum perdata. .b. keterampilan melakukan kegiatan alokasi hukum. mengkaji dan menyusun hukum acara. menyusun bahan perumusan kebijakan hukum. mengelola lomba kadarkum sosialisasi sahasudahdan informasi hukum nama jabatan kepala subbagian dokumentasi dan informasi hukumperumusan kebijakan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, penerbitan lembaran daerah, mengatur penyebarluasan produk hukum dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukgumpulkan dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman dan petunjuk teknis dan bahan lainnya yang berhubungan dengan dokumentasi hukumukan monitoring dan evaluasi pembinalaksanakan perencanaan dan penyiapan bahan bahan yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukumpelaksanaan tugas pelaksanaan publikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daeraperbaikan terus menerus ptm. kreatif dan inovatif kilolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum jaringan dan sistem informasi. perpustakaan dan kearsipan. perundang undangan yang tidak berlaku, masih berlaku, dan yang baru berlaku. .b. keterampilan: pendokumentasian dan informasi hukum. mengkaji produk hukum. penyuluhan hukum. menyusun produk hukum yang akan diundangkan dalam lembaran daerah dan beritaorganisasi dan tatalaksana nama jabatan kepala bagian organisasi dan tatalaksana eselon illa. unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisarjabatan menyusun program dan merumuskan kebijakan pembinaan bidang organisasi dan tatalaksana yang meliputi penatalaksanaan, pengolahan data dan kelembagaan, analisis formasi jabatan, budaya kerja serta pelayanan prima, uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang organisasi dan tatalaksanaesiensi dalam pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana, merumuskan kebijakan pembinaan bidang organisasi dan tatalaksana, meliputi penatalaksanaan, pengolahan data dan kelembagaan serta analisis formasi jabatan, menyiapkan rancangan penyusunan penataan organisasi perangkat daerah sebagai bahan perda, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi dan tatalaksana, melaksanakan evaluasi dan pengkajian terhadap kelembagaan organisasi perangkat daerah serta petunjuk teknis penyusunan lakinyusun tugas pokok dan fungsi, uraian tugas jabatan perangkat daerah sesuaipembelajaran yang berkelanjutan pb. berpikir konseptual bk. kreatif dan inovatif ki. komunikasidaerah. kebijakan dan pelayanan publik. peraturan perundang undangan pemerintah daerah. sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. pengembangan organisasi. pelayanan prima. .b. keterampilan melakukan analisis kelembagaan. analisis jabatan beban kerja. penyusunan standar kompetensi. teknis penyusunan lakangkat ngolahan data dan kelembagaan nama jabatan kepala subbagian pengolahan data dan kelembagaan. eselon va. unit kerja bagian organisasi dan tatalaksana. ikhtisarjabatan menyusun program, melaksanakan pengolahan data dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan organisasi perangkat daerah bidang kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlakucari, mengumpulkan dan mengakses data dan informasi tentang penataan kelembagaan untuk bahan penyusunan pedoman pembinaan kelembagaan: mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah bidang kelembagaan, melaksanakan telaahan, evaluasi, dan saran tindak hasil pelaksanaan kegiatan perangkat daerah bidang kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan: menyiapkan bahan penyusunan perda kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai dengkomunikasimerintah daerah renstra daerah. urusan pemerintah kota sukabumi. pengembangan organisasi. organisasi. teknik pengumpulan data dan informasi. pelayanan prima. .b. keterampilan evaluasi organisasi perangkat daerah. memberikan layanan data kelembagaan. analisis beban kerja abk). menyusun perda kelembagaan sookatalaksanaan nama jabatan kepala subbagian penatalaksanapembinaan penatalaksanaan organisasi dan tata naskah dinas perangkat daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang penatalakslaksanaan perangkat daerah, mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan pedoman pembinaan urusan urusan penatalaksanabidang tatalaksana: melaksanakan penelitian terhadap penatalaksanaan dan sistem kerja pada perangkat daerah lingkungan pemerintah daerahpenyusunan tata kerja, prosedur kerja, metode kerja dan standar pelayanan minimal spm) perangkat daerah sesuai dengan peraturperhatian terhadap keteraturan membangun hubungan kerja mhk. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan renstra daerah. pelayanan prima minimal. pelayanan publik. administrasi perkantoran. .b. keterampilan menyusun tata naskah dinas. menyusun standar pelayanan minimal prima. menyusun standarisasi operasional prosedur. menyusun laporan akuntabilitas laknalisis formasi jabatan nama jabatan kepala subbagian analisis formasi jabatorganisasi perangkat daerah bidang analisis formasi jabatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang analisis formasi jabjabatan dan kompetensi jabatan, mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan analisis formasi jabatanalisis formasi jabatannelitian dkepegawaian dan diklatmbangan organisasi. peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota sukabumi analisis jabatan beban kerja. standar kompetensi jabatan. .b. keterampilan penyajian informasi jabatan. menyusun standar kompetensi jabatan. melakukan analisis jabatanperekonomian dan pembangunan nama jabatan asisten perekonomian dan pembangunan eselon unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisar, dan pembangunan. uraian tugas dan pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah dengan pemerintah pusat propinsi kabupaten kota lain dan dengan pihak ketiga: membagi dan mendistribusikan tugas kepada bagian yang ada dalam lingkungan asisten perekonomian dan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian dan pembangunan kepada perangkat daerah dan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya,: mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan data, laporan yang masuk sebagai bahan penyempurnaan perencanaan yang akan datangevaluasi dan monitoring kegiatan perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pengendalibangun hubungan kerja strategis maks. pendelegasian wewenang pw. pengembangan orang lain mol. perhatian terhadap keteraturan ptkpublik. pembangunan ekonomi makro dan mikro. teknik penyusunan program. teknik monitoring dan evaluasi. ekonomi dan pembangunan. manajemen lingkungan. undang undang tentang pemerintahan daerah .b. keterampilan menyusun program pembangunan. mengevaluasi pelaksanaan. program pembangunan. mencari dan menentukan pemecahan masalah pembangunan. melaksanakan koordinasi dan mediasi. komitmen terhadap organisasi kompetensi khusus:administrasi perekonomian nama jabatan kepala bagian administrasi perekonomian. eselon illa. unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisarjabatan menyusun program, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pengawasan, pengendalian dan monitoring bidang ekonomi kerakyatan, jasa produksi, sarana perekonomian dan bumi. uraian tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan program pembangunan perekonomian, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman danpetunjuk teknis sesuai denganbidang tugasnyasosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah bidang ekonomi: mengevaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan ekonomi kerakyatan, jasa produksi, dan sarana perekonomian, menyimpan bahan pengendalian badan pengawas perusahaan daerah badan usaha milik daerah bumi)serta monitoring perkembangan bidang ekonomi kerakyatan, jasa produksi, dan pembinaan kreatif dan inovatif ki. pendelegasian wewenang pw. komunikasi perbaikan terus menerus ptm. perhatian terhadap keteraturan ptkngembangan ekonomi makro dan mikro. managemen perusahaan dan perbankan. peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah. .b. keterampilan merumuskan kebijakan ekonomi daerah. menganalisis dan memecahkan masalah ekonomi daerah. mengkaji sumber daya ekonomi daerah. melakukan mediasi dan negosiasiekonomi kerakyatan nama jabatan kepala subbagian ekonomi kerakyatan. eselon va. unit kerja bagian administrasi perekonomian. ikhtisar jabatan menyusun program, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang pertanian, peternakan, perikanan dan usaha kecil dan menengah ukm) sesuai ketentuan yang berlaku. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang ekonomi kerakyngumpulkan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan kebijakan pengembangan bidang pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil dan menengah ukm), melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait bidang ekonomi kerakyatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan pemantauan bidang pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil dan menengah ukm), melaksanakan evaluasi, dan saran tindak dalam pembinaan bidang pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil dan menengah ukm), menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian bidang pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil dan menengah ukm)tata perekonomian. pengembangan sarana perekonomian. managemen pemasaran. peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah .b. keterampilan merumuskan kebijakan teknis. pengembangan lembaga perekonomianjasa produksi nama jabatan kepala subbagian jasa produksi. eselon va. unit kerja bagian administrasi perekonomian. ikhtisarjabatan menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perdagangan, perindustrian, perbankan daerah, bumi, pertambangan dan energi, dan lingkungan hidup. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang jasa produkinstansi terkait bidang jasa produksi dalam rangka pelaksanaan tugas: mengumpulkan, dan mengolah data untuk bahan penyusunan kebijakan pengembangdan lingkungan hidup, melaksanakan pemantauelaahan, evaluasi dan saran tindak: menyiapkan bahan pengendalimanajemen pengembangan produksi. manajemen perusahaan dan perbankan. teknik monitoring dan evaluasi. .b. keterampilan menyusun kebijakan pengelolaan bumi. memonitor dan mengevaluasi perkembangan bumi. menyusun alternatif pemecahan masalah bumrana perekonomian nama jabatan kepala subbagian sarana perekonomian. eselon va. unit kerja bagian administrasi perekonomian ikhtisar jabatan menyusun program dan menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan sarana perekonomian, koperasi, penanaman modal dan promosdan mengolah data untuk penyusunan bahan kebijakan pengembangkoordinasi dengan instansi terkait bidang sarana perekonomian dalam rangka pelaksanaan tugas: melaksanakan monitoringpembuatan telaahan, evaluasi, dan saran tindaknyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian kegiatusaha perekonomian. pengembangan sarana perekonomian. manajemen pemasaran. .b. keterampilan merumuskan kebijakan teknis. pengembangan lembaga perekonomian. mengembangkan penanaman modal. mempromosikan produk daerahpembangunan nama jabatan kepala bagian administrasi pembangunan. eselon illa. unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisar jabatan menyusun program dan melaksanakan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan. uraian tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi kebijakan program, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan:bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja tahunan pembangunan daerah, melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari apbd, bantuan pembangunan dari provinsi, pemerintah pusat, bantuan pihak ketiga, dan dana pembangunan lainnyaevaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh instansi lingkungan pemerintah daerahkegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dilapangan, pengecekan kembali administrasinya meliputi task, spk, kontrak kerjasama, maupun beste sehingga tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatngumpulkan informasi mi. perhatian terhadap keteraturan ptkteknik pengadaan barang dan jasa. teknik penyusunan program. manajemen proyek. teknik monitoring dan evaluasi. .b. keterampilan menyusun jumlah pelaksanaan apbd. melaksanakan pelelangan pekerjaan. membuat alternatif pemecahan masalah. menyusun perencanaan. melakukan pengawasan negosigram nama jabatan kepala subbagian program. eselon va. unit kerja bagian administrasi pembangunan. ikhtisarjabatan menyusun program kerja dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta melaksanakan koordinasi penyusunan proyek proyek pembangunan daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang penyusunan programcari, mengumpulkan, menghimpun,yusun konsep pedoman dan petunjuk teknis tata cara penyusunan rencana dan program pembangunan daerah, memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: meneliti, mengoreksi penyusunan rasa task yang diajukan dinas instansi lembaga perangkat daerah sebagai bahan pelaksanaan apbd kota sukamengarahkan memberi perintah mmp. membangun hubungan kerja mhk. keahlian teknikal manajerial ktm. .a. pengetahuan renstra organisasi. manajemen perencanaan. teknik monitoring dan evaluasiprogram. .b. keterampilan menyusun program pembangunan daerah. mengevaluasi menelaah program. memberikan layanan program pembangunan daerah. menyusun sandar anggaran biaya sab). menyusun jumlah jenis pelaksanaan apbdendalian nama jabatan kepala subbagian pengendalian. eselon va. unit kerja bagian administrasi pembangunan. ikhtisarjabatan menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang pengendaliangumpulkan dan mengolah data serta informasi dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pengendaliannyinventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas subbagian pengendalian serta menyiapkan bahan bahan dalam rangka pemecahan masalahantauan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh dinas, lembaga teknis daerah, dan menyusun laporan hasilcari. mencari informasi mi. mengarahkan memberikan perintah mmp. membangun hubungan kerja mhk. kreatif dan inovatif ki. inisiatif ins. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan manajemen proyek. teknik monitoring dan evaluasi. teknik perencanaan dan penyusunan program. peraturan perundang undangan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. teknik pengadaan barang dansa. .b. keterampilan menyusun kebijakan pengawasan. melaksanakan strategi pengawasan. mengevaluasi program kegiatan. mencari alternatif pemecahan masallaporan nama jabatan kepala subbagian pelaporan. eselon va. unit kerja bagian administrasi pembangunan. ikhtisarjabatan menyusun program, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengumpulan data. dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang pengumpulan data dan penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan program kerja tahun yang lalu sebagai acuanalam pengumpulan data dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan daerah, memberi petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas: mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah kepada kepala daerah, mengevaluasi data pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh dinas, lembaga teknis daerah, dan unit kerja lingkungan pemerintah daerah, menyusun konsep dan menyiapkan laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat agar mampu menyajikan data sesuai kebutuhan informasi secara lengkap, objektif dan dapat dipertanggungjawabarahkan . mengarahkan memberikan perintah mmp. mencari informasi mi. perbaikan terus menerus ptm. keahlian teknikal manajerial ktm. .a. pengetahuan renstra instansi organisasi. manajemen perencanaan. teknik monitoring dan evaluasi. teknik pengumpulan data. .b. keterampilan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data laporan. membuat menyusun kesejahteraan rakyat nama jabatan kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat eselon illa. unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisarjabatan menyusun program, melaksanakan penyusunan perumusan kebijak. uraian tugas melaksanakan penyusunan pedoman perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial, meliputi keagamaan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana: cc. mengumpulkan dan mengolahatur pelaksanaan kegiatan bantuan dana dan keluarga berencana kepada masyarakat berdasarkan data laporan yang masuk agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkan, memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan bidang kesejahteraan sosial, keagamaan dan pendidikan melalui penelitian, monitoring sehingga diketahui kebenaran dan upaya tindak lanjutbinaan kepada masyarakat mengenai kegiatlalui ceramah, penyuluhan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan yang adpengaturan kerja pjjerial kpm. .a. pengetahuan teknik dan manajemen kebijakan publik. kerukunan umat beragama. sistem pendidikan nasional. organisasi dan manajemen. peraturan perundang undangan yayasan. .b. keterampilan menyusun kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial. membina kehidupan sosial, pendidikan dan agama. mengkoordinasikan bantuan kesejahteraan sosial dan keagamaan. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi pelaksanaan program kesejahteraan sosialsudahsejahteraan sosial nama jabatan kepala subbagian kesejahteraan sosialkesejahteraan sosial. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial,jahteraan sosial sebagai pedoman dan landasan kerjamberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan koordinasi dilingkungan kerjanya agar diperoleh keterpaduan kerja dan menghindari tumpang tindih, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang kesejahteraan sosial, melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidanggarahkan memberikan perintah mmp. membangun hubungan kerja mhk. mencari informasi mi. membimbing keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan renstra sekretariat daerah. teknik penanganan kesejahteraan sosial. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun program kegiatan bidang kesejahteraan sosial mengkoordinasikan penanganan masalah kesejahteraan sosial. membuat alternatif pemecahan masalah. melakukan negosiasi dan mediagamaan dan pendidikan nama jabatan kepala subbagian keagamaan dan pendidikannyusunan perumusan kebijakan pembinaan bidang agama dan pendidikan. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang agama dan pendidikan agammpelajari peraturan perundang undangan, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan agama dan pendidikan agamagumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang agama dan pendidikanmonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama, dan hal hal keagamaan, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang agama dan pendidikan serta penyiapan bahan koordinasi perencanaan pelaksanaan urusan hajcari informasi mi. membangun hubungan kerja mhk. perbaikan terus menerus ptm. keahlian teknik managerial ktm. .a. pengetahuan renstra organisasi daerah pelayanan prima. surat keputusan bersama mengenai tri kerukunan beragama. tata cara prosedur pendirian tempat ibadah. .b. keterampilan menyusun program pembinaan kerukunan beragama. melaksanakan pembinaan kerukunan beragama. menyusun program kegiatan bidang pengembangan pendidikberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana nama jabatan kepala subbagian pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencanapemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana kb). uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dgumpulkan, menghimpun, dan mengolah data data tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan kb, melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan bagi pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan kb: memfasilitasi penilaian keluarga sarinah dalam penerapan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera kbs): memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan kb: melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait lainnya, sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan kbmbimbing berorientasi pada pelayanan perbaikan terus menerus ptm. membangun hubungan kerja mhk. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan kesetaraan dan keadilan gender. penyajian informasi tentang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan kb. pengurus utamakan gender. .b. keterampilan menyusun rencana kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan kb. memberikan fasilitasi penilaian pemuda pelopor, keluarga sarinah dan kbs. mensosialisasikan pentingnya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan kbadministrasi nama jabatan asisten administrasi eselonnyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, umum dan protokol serta perlengkapan lingkungan sekretariat daerah. uraian tugas merumuskan kebijakan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan bidang administrasi keuangan dan kepegawaian, umum dan protokol serta perlengkapan, mendistribusikan tugas kepada bagian yang ada dalam lingkungan asisten administrasi sesuai dengan bidang tugasnya untuk memperlancar dalam pelaksanaan tugas, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan bagian bagian yang ada dalam lingkungan asisten administrasi, memberi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kepada kepala bagian lingkungan asisten administrasi, secara lisan maupun tertulis untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas: mengevaluasi hasiladministratif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah, monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian, umum dan protokol serta perlengkapimpin kelompok mk. mengembangkan orang lain mol. perbaikan terus menerus ptm. membangun hubungan kerja strategis maks. berorientasi pada pelayanan inisiatif ins. keahlian profesional manajerial kpm. .a. pengetahuan kebijakan publik. manajemen kepegawaian. organisasi dan metode. sistem administrasi keuangan. manajemen pengelolaan barang daerah. .b. keterampilan menata pegawai aparatur. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah. mengkoordinasikan pengelolaan aset daerah. mengkoordinasikan penyusunan anggaranunit kerja skpd sebelumnya. standar . standar kompetensi jabatan struktural kepala bagian keuangan dan kepegawaian setda nama jabatan kepala bagian keuangan dan kepegawaian setda. eselon illa. unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisar jabatan menyusun program, merumuskan kebijakan dan pertanggung jawaban bidang keuangan, penganggaran, perbendaharaan, dokumen anggaran dan urusan kepegawaian lingkungan setda serta fasilitasi administrasi kegiatan pimpinandan urusan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas: mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tata usaha keuangan dan urusan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pembayaran gaji pegawai, upah, kesejahteraan dan hak hak keuangan lainnya lingkungan setda, melaksanakan pengendalian, pengeluaran keuangan sekretariat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kas: melaksanakan koordinasi dengan bagian instansi terkait sesuai dengan bidang tugas untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan evaluasi, pengkajian dan perumusan bahan pembinaan dan pengembangan kepegawaipengelolaan administrasi tata usaha keuangan yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, tata usaha pimpinan, akuntansi, verifikasi, dan pengesahan surat pertanggung jawaban keuangan spj)kan perintah mmp. kreatif dan inovatif ki. berorientasi pada pelayanan pengambilan keputusan strategis pkspengetahuan sistem administrasi keuangan. manajemen keuangan daerah. standar akuntansi pemerintahanggaran. perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun rencana anggaran. mengelola anggaran. menyusun administrasi keuangan. administrasidan perbendaharaan nama jabatan kepala subbagian anggaran dan perbendaharaan. eselon va. unit kerja bagian keuangan dan kepegawaian setda. ikhtisar jabatan menyusun program, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan anggaran dan perbendaharaan lingkungan sekretariatinstansi terkait dalam rangka penyusunan rencana anggaran sesuai dengan rencana kerja program dan kegiatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan dan pengeluaran anggaran lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan dan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan anggaran, dan perbendaharagevaluasi pelaksanaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai bahan penyusunan perencanaan yang akan datangstrategis maks. membimbinganggaran. teknik pelaksanaan anggaran. perpajakanlayanan prima. .b. keterampilan menyusun rencana anggaran. menyusun administrasi keuangan. mengevaluasi pelaksanaan anggaran. menghitung pengenaan pajakkuntansi dan verifikasi nama jabatan kepala subbagian akuntansi dan verifikasi. eselon va. unit kerja bagian keuangan dan kepegawaian setda. ikhtisar jabatan menyusun rencana kegiatan bidang akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan sistem akuntansi sekretaris daerahbidang akuntansi dan verifgelola dan menyimpan tanda bukti pengeluaran atau surat pertanggung jawaban spj) dan penerbitan surat teguran atas keterlambatan penyampaian surat pertanggung jawaban spj) keuangan: melaksanakan verifikasi surat permintaan pembayaran spp) dan verifikasi harian atas penerimaan, dan melakukan penyiapan surat perintah membayar spm), melakukanevaluasi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangansistem akuntansi sekretariat daerah melalui siklus akuntansikreatif dan inovatif ki. berorientasi pada kualitas perhatian terhadap keteraturanngelolaan anggaran dan administrasi keuangan. standar akuntansi pemerintah. perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. perpajakan. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. mengurus administrasi pengajuan pencairan anggaran. menyusun spj administrasi keuangan. menghitung dan membayarkan gaji tunjangan lainnyanama jabatan kepala subbagian kepegawaian. eselon va. unit kerja bagian keuangan dan kepegawaian setda. ikhtisarjabatan menyusun program dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakanraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagiumpulkan, menghimpun dan pengolahan data untuk bahan penyusunan pedoman pembinaan kepegawaian lingkungan sekretariatiapan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan bidang kepegawaian, menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, pensiun, penghargaan, program diklat dan pengembangan pegawai lingkungan sekretariat daerah:yelenggarakan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian lingkungan sekretariatumpulkan informasi mi. pendelegasian wewenang pw. perhatian ataan pegawai. budaya kerja dan etika aparatur. pelayanan prima. .b. keterampilan mengelola administrasi kepegawaian. memberikan layanan kepegawaian. menelaah masalah masalah dan protokol nama jabatan kepala bagian umum dan protokol. eselon illa. unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisar jabatan menyusun program, dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan tugas bagian umum dan protokol yang meliputi ketatausahaan, protokoler, sandi, dan telekomunikasi serta jamuan tamu daerah. uraian tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan tugas bagian umum dan protokol, yang meliputi ketatausahaan, protokoler serta sandi dan telekomunikasi.yelenggarakan kegiatan bidang ketatausahaan, protokoler, serta sandi dan telekomunikasievaluasi dan penilaian kegiatan urusan rumah tangga, protokol, dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, mempersiapkan akomodasi dan transportasi dalam penerimaan tamu pejabat negara pemerintah baik tamu dari pusat, propinsi, kabupaten kota lain yang berkunjung daerahtata usaha umum, perbuatan, ekspedisi, pengarsipan, protokoler serta sandi dan telekomunikasi, pelaksana(berorientasi pada pelayanan membangun hubungan kerja strategis maks. perbaikan terus menerus ptm. kreatif dan inovatif ki. inisiatif ins. keahlian profesional managerial kpm. .a. pengetahuan administrasi perkantoran kearsipan. sandi dan telekomunikasi. teknik protokoler. pelayanan prima. .b. keterampilan memberikan layanan umum. mengelola administrasi perkantoran. melayani akomodasi transportasi tamu daerah. mengelola sandi dan telekomunikbagian umum dan protokol. ikhtisar jabatan menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan tata usaha umum yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pengiriman pendistribusian dan penyimpanan arsip serta melaksanakan ketatausahaan administrasi lingkungan sekretariat daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang ketatausahabidang tata usaha umumlaksanakan telaahan, evaluasi, dan pelaporan urusan urusan tata usaha umum lingkungan sekretariat daerah, mengatur pengajuanlaksanakan administrasi tata usaha umum, yang meliputi disposisi pimpinan, mendistribusikan perintah, surat menyurat, pengajuan surat masuk keluar, penyusunan konsep, mengekspedisi, mengirim dan menyimpan arsip lingkunganumpulkan informasi mi. mengarahkan memberi perintah mmp. membangun hubungan kerja mhk. perbaikan terus menerus ptm. berorientasi pada kualitas keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan administrasi perkantoran. kearsipan. pelayanan prima. .b. keterampilan mengendalikan surat menyurat. mengagenda surat. mengelola dan menyimpan arsipndi dan telekomunikasi nama jabatan kepala subbagian sandi dan telekomunikasi. eselon va. unit kerja bagian umum dan protokol. ikhtisarjabatan menyusun program, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan, pengiriman, penerimaan berita, persandian dan telekomunikasi, mengamankan berita informasi dan mengadministrasikan berita serta penyusunan pelaporan. uraian tugas menyusun rencana kegiatan sandi dan telekomunpengolahan data serta informasi untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan urusan sandi dan telekomunikasi: mendistribusikan tugas serta menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah untuk kelancaranngatur jadwal piket kerja secara terus menerus jam (termasuk hari minggu hari libur) dan mengawasi petugas operator, telepon, radio telekomunikasi dan teluk berkaitan informasi dan pemberitaan pemerintah daerah, memelihara, menyimpan, mengamankan dokumen dan alat alat sandi, mesin sandi, mengembangkan sistem dan alat alat sandi, serta menyimpan kunci sandi, membuat telaahan, evaluasi, dan perumusan urusan urusan sandi dan telekomunikasi, melaksanakan pengiriman, penerimaan, penyampaian berita dengan facsimile dan pengamanan berita sandi dan telekomunikasi serta berita berita laif1)turan kerja pkjsandi dan telekomunikasi. tugas pokok dan fungsi organisasi. pelayanan prima. .b. keterampilan memberikan layanan telekomunikasi. mengoperasikan alat komunikasi. menelaah masalah masalah telekomunikasi. membaca dan memahami sistem sandi. menyusun arsiprotokol nama jabatan kepala subbagian protokol. eselon va. unit kerja bagian umum dan protokol. ikhtisar jabatan menyusun program, menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas protokol bagi pejabat negara, pejabat pemerintah daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang keprotokolgumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan penyusunan pedoman pembinaan urusan urusan protokol, melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi dan pihak terkait sesuai bidang tugasnya agar diperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas: menyiapkan acara acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik upacara rutin maupun protokol lainnyiapkan dan memandu penyelenggaraan acara acara resmi, upacara, pelantikan pejabat, rapat dinas, dan acara resmi pemerintahncari informasi mi. membangun . membangun hubungan kerja mhk. berorientasi pada pelayanan inisiatif ins. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan kehumasan. tata upacara. teknik keprotokolan. penyajian informasi tentang protokol. pelayanan prima. .b. keterampilan master ceremony mc). pelayanan prima. mengatur acara protokoler. memberikan layanan protokollengkapan setda dan rumah jabatan nama jabatan kepala bagian perlengkapan setda dan rumah jabatan. eselon ill unit kerja sekretariat daerah kota sukabumi. ikhtisar jabatan menyusun program kerja, melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan barang aset daerah lingkungan setda dan rumah jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. uraian tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan bagian perlengkapan setda dan rumah jabatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, merumuskan dan menetapk serta pemeliharaan perlengkapan lingkungan sekretariat daerah dan rumah jabmenyimpan bahan koordinasi, pengendalian kegiatan perumus: melaksanakan evaluasi dan penilaian kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapelolaan barang daerah yangngamanan, perubahan status hukum serta penatausahaannya sesuaikreatif dan inovatif ki. mengarahkan memerikan perintah mmpngadaan barang dan jasa teknik pengadaan barang dan jasa. manajemen pengelolaan barang aset daerah. .b. keterampilan menyusun kebutuhan barang daerah. melaksanakan pengadaan barang jasa. mengelola aset dan kekayaan daerah. ketatausahaan baranginventarisasi dan analisis kebutuhan nama jabatan kepala subbagian inventarisasi dan analisis kebutuhdan penyusunan petunjuk teknis pengadministrasian, inventarisasi dan penganalisaan kebutuhan barang. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang inventarisasi dan analisis kebutuhan yang meliputi inventarisasi, pemanfaatan, perubahan status hukum serta pengadministrasian aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mengumpulkan dan pengolahan data bahan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis pengadministrasian inventarisasi dan penganalisis kebutuhan barang: melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan barang serta pengadministrasian barang daerah yang ada pada bagian lingkungan setda dan rumah jabatan secara berkala guna tertib administrasi aset daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan yang dilaksanakan guna menyelaraskan antara rencana dan pelaksanaan kegiukan inventarisasi barang daerah melalui penghitungan, pencatatan data dan pelaporan dari unit kerja lingkungan setda dan rumah jabatan serta jenis barang daerah yang adadministrasi pengelolaan barang daerah. administrasi barang daerah. .b. keterampilan menginventarisir barang daerah. menyusun administrasi barang daerah. menerbitkan rekomendasi ijin penggunaan barang daerah memproses perubahan status hukumadaan dan distribusi nama jabatan kepala subbagian pengadaan dan distribusi dan menyiapkan bahan perumusan penyusunan petunjuk teknis pengadaan barang serta distribusi perlengkapan setda penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengadaan dan distribusi perlengkapan sekretariat daerah dan rumah jabbaik lingkungan kerjanya maupun unit kerja guna diperoleh keterpaduan kerja serta guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan data rekanan dalam rangka pemilihan dan penunjukan perlengkapan sekretariat daerah dan rumah jabatan, mengevaluasi hasil pelaksanaan pengadministrasian pengadaan dan distribusi barang lingkungan setda dan rumah jab dan distribusi perlengkapan setda dan rumah jabatanngadaan barang dan jasa. teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah. manajemen pengelolaan aset barang daerah. .b. keterampilan menyusun rencana kebutuhan barang daerah. melaksanakan pengadaan barang jasa. ketatausahaan distribusinama jabatan kepala subbagian pemeliharapenyusunan kebijakan pemeliharaan barang perlengkapan sekretariat daerah, penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan barang perlengkapan sekretariat daerah dan rumah jabatan, melaksanakan koordinasi baik dilingkungan kerjanya maupun unit kerja guna diperoleh keterpaduan kerja serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas:protokol lainnya, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang perlengkapan sekretariat daerah dan rumah jabatan, melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan perlengkapan sekretariat daerah dan rumah jabatan, melaksanakan penyimpanan sertan baik dan siap pakmbangun hubungan kerja mhk. berorientasi pada pelayanan perhatian terhadap keteraturan pengambilan keputusan pk. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan manajemen pengelolaan aset. pelayanan prima. teknik pengurusan barang daerah. .b. keterampilan menyusun standar pemeliharaan barang daerah. memelihara, menyimpan, dan mengamankan barang daerah menyusun administrasi pengurusprd nama jabatan sekretaris dprd. eselon ilb. unit kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. ikhtisar jabatan menyusun program dan membantu pimpinan dprd dalam melaksanakan tugas bidang fasilitasi rapat, urusan rumah tangga, perjalanan dinas dprd, dan pengelolaan tata usaha dan keuangan dprd. uraian tugas menyusun rencana kerja sekretariat dprd, dan perlengkapan sekretariat dprdkepala daerah wakil kepala daerah melalui sekretaris daerah, memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan dprd baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan, mengevaluasi tugas pekerjaan dengan cara meneliti dan menganalisis hasil pekerjaan sebagai bahan penyempurnaan laporan, membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sekretariat dprd yang membutuhkan tanda tangan atau para sesuai kewenangannya dalam rangkastrategis maks. berorientasi pada pelayanan membimbing perhatian terhadap keteraturan inisiatif ins. perbaikan terus menerus ptm. keahlian profesional managerial kpm. .a. pengetahuan renstra organisasi dan daerah. penyelenggaraan pemerintah daerah. peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah. mekanisme penyusunan peraturan daerah. kehumasan dan keprotokolan. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. ketatausahaan dan kepegawaian. mekanisme penyusunan peraturan daerah. mengelola sdm, aset, dan sarana prasarana lainnya. menyusun anggaran dan administrasi keuangrapat, risalah, dan informasi nama jabatan kepala bagian rapat, risalah, dan informmenyiapkan bahan rapat, membuat risalah rapat serta informasi dan publikasi kegiatan dprd. uraian tugas menyusun rencana kerja bagian rapat, risalah, dan informasi berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi tahun sebelumnyamfasilitasi persiapan rapat, pertemuan, baik administrasi maupun tata tempat untuk keperluan kegiatan rapat rapat dprd: menyampaikan informasi baik melalui media cetak maupun elektronik kepada masyarakat mengenai kegiatan dprd guna memperluas informasi kepada masyarakat setelah dikonsultasikan dengan atasan, menjaga iklim sejuk antara hubungan eksekutif dan legislatif berkaitan informasi yang dipublikasikan lewat pers atau media elektronik berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunpenyelenggaran rapat rapat, sidang sidang dan pertemuan pertemuan dinas dengan cara mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait guna memperlancarkomunikasi kesadaran berorganisasi kbpokok pers dan penyiaran. komunikasi massa. pelayanan prima. .b. keterampilan merumuskan dan menyusun program kebijakan teknis penyelenggaraan persidangan. mengkoordinasikan dan menyusun rencana sidang. menyiapkan bahan, tempat, dan penyelenggaraan sidang. menyampaikan informasi melalui berbagai media (cetak maupun elektronik). menyampaikan press release konferensi pers. menyusun risalah hasil sidarapat nama jabatan kepala subbagian rapatnyiapkan bahan rapat dan melaksanakan pelayanan administratif persidangan, baik yang diselenggarakan oleh dprd maupun sekretariat dprd. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian rappekerjaan, menyiapkan persiapan rapat, bahan rapat, pertemuan, baik administrasi maupun penataan tata temprapat rapat, jadwal kegiatan rapat, pelantikan dan pertemuan dinas dengan cara mengkoordinasikan dengan bagian instansi terkait guna mempermudahberorientasi pada pelayanan inisiatif ins. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan . .a. pengetahuanlayanan prima. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. mengkoordinasikan penyusunan rencana jadwal rapat rapat komisi. menyiapkan bahan, tempat dan administrasi rapat. memfasilitasi melayani kebutuhan administrasi komirisalah nama jabatan kepala subbagian risalahadministrasi, menyiapkan dan membuat risalah rapat, melaporkan dan menyimpan hasil kegiatan rapat persidangan dprd. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian risalahkelancaran dalam pelaksanaan tugas, menyimpan dan menata hasil risalah rapat rapat persidanganiapkan pembuatan risalah dari hasil rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat panitia dengan cara mengumpulkan bahan gunarencanaan,sidang pembuatan risalah. mengikuti dan mencatat kegiatan hasil sidang. menyusun risalah sidang. mendokumentasikan risalah sidainformasi nama jabatan kepala subbagian informasilaksanakan administrasi kegiatan tata usaha informasi serta publikasi kegiatan dprd dan produk produk dprd. uraian tugas menyusun rencana kerja subbagian informasi berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi tahun lalu sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dprd, dan pengolahan data serta informasi kegiatan dprd dan produk produklayanan informasi dan publikasi kegiatan dprd dan produk produk dprd melalui media cetak buletin infocukearsipan. perencanaan dan pelaporan. teknik pengumpulan data dan informasi. administrasi perkantoran. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. mendokumentasikan produk produk dprd. melayani informasi kegiatanroduk hukum dan dokumentasi nama jabatan kepala bagian produk hukum dan dokumentpenyiapan bahan dalam rangka penyusunan bahan penetapan dan pendokumentasian produk hukum yang dikeluarkan dprd. uraian tugas menyusun program kerja bagian produk hukum dan dokumentasi berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai dasar bahan pustaka dan dokumentasi peraturan perundang undangan dalam rangka penyusunan bahan penetapan produk hukum dprdinventarisasi, pendokumentasian, dan distribusi produk hukum yang dikeluarkan dprd: melaksanakan pengkajian dan evaluasi terhadap produk hukum dprd, naskah dinas lainnya, dteknik dan manajemen kebijakan publik. peraturan perundang undangan yang berlaku. pengelolaan perpustakaan. teknik pengumpulan data informasi. pelayanan prima. .b. keterampilan mengelola perpustakaan dewan. mendokumentasikan kegiatan dewan. mengevaluasi produk hukum dewan. memberi layanan dokumentasi hukum dewduk hukum nama jabatan kepala subbagian produk hukumpenyiapan bahan dalam rangka penyusunan bahan penetapan dan produk hukum yang dikeluarkan dprd. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian produk hukum berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penyusunan bahan penetapan produk hukum dprddalam pelaksanaan tugas: melaksanakan pengkajian dan evaluasi produk hukum yang dikeluarkan dprdpenggandaan, penomoran produk hukum dan naskah dinas lainnya yang dikeluarkanangun hubungan kerja mhk. pendelegasian wewenang pw. perbaikan terus menerus ptk. inisiatif ins. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan . .a. pengetahuan peraturan perundang undangan yang berlaku. teknik manajemen kebijakan publik. administrasi perkantoran. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. mengkaji mengevaluasi produk dewan. menyajikan bahan penetapan produk hukum. ketatausahaan naskah dinas dan produk hukumnama jabatan kepala subbagian dokumentasiadministrasi dan kegiatan tata usaha dokumentasi produk hukum yang dikeluarkan dprd. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian dokumentasipengumpulan dan penghimpunan dokumentasi produk hukum dan naskah dinas lainnya yang dikeluarkan oleh dprd dan sekretariat dprd: melaksanakan inventarisasi dan distribusi produk hukum yang dikeluarkan dprdiperhatian terhadap keteraturan keahlian teknikal managerial ktm. pengetahuan . .a. pengetahuan kearsipan. manajemen perpustakaanarsip dan perpustakaan sekretariat dewan menyusun katalog bahan pustaka. melayani dan mengadministrasikan sirkulasi bahan pustak, perlengkapan, dan keuangan nama jabatan kepala bagian umum, perlengkapan, dan keuanganurusan umum, perlengkapan, merencanakan anggaran belanja, ketatausahaan keuangan dprd dan sekretariat dprd. uraian tugas menyusun program kerja bagian umum, perlengkapan, dmberikan petunjuk dan: mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kebutuhan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian sekretariat dprd dan dprd, melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan dengan cara mencatat dan memelihara barang barang inventaris, kendaraan dinas, perjalanan dinas agar efisien dan tertib administrasi, melaksanakan pengendalian pengawasan terhadap anggaran keuangan sekretariat dprd dan dprdgkoordinasikan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan dprd, dengan pihak terkait lingkungan sekretariat dprd untuk mempermudah pelaksanaan kegiaimpin kelompok mk. perhatian terhadap keteraturan. teknik penyusunan pengelolaan anggaran. peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. managkebijakan teknis keuangan. mengelola mengendalikan penggunaan anggaran. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana dan administrasi barang aset. monitoringurusan umum dan kepegawaian serta ketatausahaan lingkungan sekretariat dprd dan dprdyani penggunaan kendaraan dinas dprd maupun sekretariat dprd untuk keperluan dinpenyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, usulan program pendidikan, dan pelatihan serta pengembangan pegawai, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan: mengkoordinasikan keamanan, kebersihan, keindahan dan perawatan ruangan, gedung dan lingkungan guna menciptakan keindahan dan kenyam. membangun hubungan kerja mhk.aset barang. peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. pelayanan prima. perencanaan, monitoring, dan evaluasi. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. administrasi perkantoran dan kepegawaian. mengelola sarana prasarana dan administrasi aset. melayani kebutuhan rumah tanggalengkapan nama jabatan kepala subbagian perlengkappengelolaan administrasi pengadaan dan perlengkapan sekretariat dprd dan anggota dprd. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian perlengkapanlaksanakan penyiapan, pengusulan sarana mobilitas, prasarana sekretariat dprd dan anggota dprd, melaksanakan pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas anggota dprd dan sekretariatngelolaan administrasi pengadaan, perlengkapan, dan penyaluran barang barang yang diperlukan anggota dprd dan sekretariatberorientasi barang asetsarana prasarana dan administrasi barang aset. menata dan mengatur penggunaan ruang kantorencanakan anggaran belanja dan ketatausahaan keuangan dprd dan sekretariat dprd, mengkoordinasikan penggunaan serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dprd dan sekretariat dprd dan menyelenggarakan administrasi tata usaha keuangan sesuai ketentuan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran kegiatan sekretariat dprd dan kegiatan dprd, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran sekretariat dprd danmbuat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegipengelolaan anggaran. standar akuntansi pemerintah. perpajakan. pelayanan prima. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. .b. keterampilan menyusun rencana anggaran belanja dinas. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. menyusun spj dan administrasi keuangan. melaksanakan pembukuinspektur nama jabatan inspektur. eselon unit kerja inspektorat. ikhtisar jabatan menyusun program, merumuskan kebijakan teknis pengawasan pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan pengawasan pemeriksaan, melakukan evaluasi laki dan revi laporan keuangan serta monitoring kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kota sukabumi sesuai kewenangan serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada walikota. uraian tugas merumuskan dan menyusun program rancangan kebijakan kepala daerah dalam bidang pengawasan pemeriksaan, evaluasi laki, revi keuangan, dan monitoring yang akan dilaksanakan setiap tahun terhadap organisasi perangkat daerah: membagi dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnyainspektorat dapat berjalan secara optimal inspektorat, merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki,meneliti dan menganalisis kembali temuan laporan hasil pengawasan pemeriksaan lhp), laporan hasil revi lhr) keuangan skpd, laporan hasil evaluasi lhe) laki, dan laporan hasil monitoring, berdasarkan parameter yang berlaku sebagai bahan perbaikan lebih lanjut: mengambil keputusan strategis dan inovatif dalam pelaksanaan tugas pengawasan, memberikan . yang akan ditetapkan oleh kepala daerah, mengendalikan pelaksanaan pengawas dan pemeriksaan reguler, revi laporan keuangan, evaluasi laki, dan monitoring sesuai bidang tugasnya guna tercapainya standar normatifmhk. mengembangkan orang lain mol. berorientasi pada kualitas pengambilan keputusan strategis pks. inisiatif ins. keahlian profesional managerial kpm .a. pengetahuan peraturan perundang undangan yang berlaku. renstra organisasi dan daerah. sistem administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. kebijakan dan pelayanan publik pada umumnya. good governance dan clean government. manajemen audit. manajemen perencanaan dan pelaporan. sistem akuntansi pemerintah sap). pengadaan barang dan jasa. manajemen proyek. pengelolaan keuangan daerah. .b. keterampilan memahami program dan kebijakan teknis bidang pengawasan. mengkoordinasikan . mengkoordinasikan perencanaan program pengawasan. memahami siklus dan pelaksanaan apbd serta kegiatan pembangunan lainnya. memahami teknis, norma, dan kode etik pengawasan pemeriksaan. terampil dalam menganalisis data informasi hasil pemeriksaan pengawasan, revi keuangan skpd dan evaluasi laki skpd. menyusun rekomendasi dan laporan hasil pemeriksaan, revi keuangan skpd, lhe laki skpd, dan laporan hasil monitori eselon illa. unit kerja inspektoratdan perencanaan, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan pemeriksaan, revi keuangan skpd, evaluasi laki skpd dan laporan atas pelaksanaan monitoringyang lalu sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, untuk keterpaduan dalam pelaksanaan tugas, mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna menunjang dalam pelaksanaan tugas, menghimpun, menelaah serta mengelola usulan program kerja pengawasan tahunan upset), program kerja, revi keuangan skpd, laki, dan monitoring sesuai usulan para urban inspektur pembantu) untuk dimintakan persetujuan kepala inspektorat, melaksanakan kegiatan penunjang pemeriksaan pengawasan, revi keuangan skpd, evaluasi laki skpd dan monitoringdalam pelaksanaan tugas, menyusun jadwal pemeriksaan pengawasan berkala tahunan, revi keuangan skpd, evaluasi laki skpd dan monitoring terhadap seluruh perangkat daerah dan badan usaha milik daerah: melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkungan inspektoratnyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, sarana prasarana, humas, perjalanan dinas, kendaraan dinas dan pengelolaan keuangan lingkungan inspektoratmencari informasi mi. berorientasi pada pelayanan pengaturan kerja pk.administrasi perkantoran dan kepegawaian. peraturan perundang undangan bidang kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, dan pengelolaan barang daerah. teknik penyusunan anggaran dan administrasi keuangan. manajprogram kerja pengawasan tahunan ppt). menyusun jadwal pemeriksaan pengawasan, revi keuangan, evaluasi laki, dan monitoring. mengelola pelaksanaan anggaran dan sp). mendokumentasikan produk lhp, lhr, lhe dan hasil monitoriinspektorat. ikhtisar jabatan menyusun draf program kerja dan mempersiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana kerja pengawasan pemeriksaan, revi laporan keuangan, evaluasi laki, dan monitoring serta tugas lain yang berkaitan dengan program dan pelaporan pengawasan daerarencana pengawasan pemeriksaan, revi laporan keuangan, evaluasi laki, dan monitoring: melaksanakan penyusunan anggaran lingkungan inspektorat:ghimpun dan menganalisis usulan program kerja pengawasan tahunan upset), revi laporan keuangan, evaluasi laki, dan monitoring sesuai dengan ketentumencari informasi mi.keuangan. teknik dan manajemen barang daerah dan organisasi. manajemen audit. administrasi perkantoran. perencanaan. .b. keterampilan merencanakan dan menyusun program rencana kegiatan. merencanakan anggaran. mengkoordinasikan perencanaan pengawasan, revi laporan keuangan, evaluasi laki, dan monitoringevaluasi dan pelaporan nama jabatan kepala subbagian evaluasi dan pelaporan. eselon va. unit kerja inspektorat. ikhtisar jabatan menyiapkan bahan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pengawasan, laporan hasil revi lhr) keuangan skpd, laporan hasil evaluasi lhe) laki skpd, dan laporan hasil monitoring. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian evaluasi dan pelaporilingkungan inspektorat untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: menghimpun, mengolah dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan pengawasan aparat fungsional, laporan hasil revi keuangan, laporan hasil evaluasi laki, dan laporan hasil monitoring: menyiapkan bahan, pengadministrasian tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan perangkat daerah, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan: menyiapkan, mengumpulkan bahan pelaksanaan gelar pengawasan daerah dan fasilitasi sesuai petunjukmengumpulkan . mengumpulkan informasi mdan manajemen audit. administrasi perkantoran. teknik pengumpulan data dan informasi. teknik monitoring, evaluasi, dan pelaporan. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. menganalisis dan ketatausahaan lhp, lhr, lhe laki, dan laporan hasil monitoringdministrasi dan umum nama jabatan kepala subbagian administrasi dan umum. eselon va. unit kerja inspektorat kota sukabumi. ikhtisar jabatan menyusun program kerja dan melaksanakan urusan tata usaha umum yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, sarana prasarana kantor serta pengendalian barang barang inventaris. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian administrasi dan umum berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlakterkait, menyangkut kebutuhan peralatan dan sarana prasarana kerja, sebagai penunjang pelaksanaan tugas pengawasan, melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian,, dan pemeliharaan serta pengendalian barang barang inventaris, melaksanakan pengelolaan pengadministrasian serta menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan lingkungan inspektorat: memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan: mengelola dan melaksanakan administrasi surat menyurat, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk ketertibanjerial ktm. .a. pengetahuan administrasi perkantoran, barang dan kepegawaian. manajemen pengelolaan barang aset. pengelolaan dan administrasi keuangan. peraturan perundang undangan bidang kepegawaian, peraturan perundang undangan pengelolaan barang daerah. peraturan perundang undangan bidang keuangan dan perbendaharaan. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. mengelola sarana prasarana dan administrasi aset. ketatausahaan administrasi perkantoran kepegawaian, dinspektur pembantu wilayah ii, iii, dan nama jabatan inspektur pembantu wilayah ii, iii, dan iv. eselon illa. unit kerja inspektorat kota sukabumi. ikhtisar jabatan menyusun program kerja pengawasan pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan lainnya serta melakukan revi laporan keuangan, evaluasi laki dan monitoring bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. uraian tugas mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi untuk bahan penyusunan program kerja pengawasan pemeriksaan audit: melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan wilayah ii, ini, dan ivgawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan dengan metode standar pelaksanaan pemeriksaan agar pekerjaan terjamin validitasnya, menyusun laporan hasil pemeriksaan lhp), sesuai dengan kertas kerja pemeriksaan dan norma yang ditetapkan sebagai produk hasil pelaksanaan pekerjaan, menyusun laporan hasil revi lhr), laporan keuangan skpd, menyusun laporan hasil evaluasi lhe), laki skpd, dan laporan hasil monitoringmeriksaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berdasarkan norma pengawasan yang berlaku sebagai bahan penilaian kinerja audit yang diperiksndelegasian wewenang pwberpikir analisis baan daerah. good governance dan clean governance. teknik dan manajemen audit. standar akuntansi pemerintah. pedoman pengelolaan keuangan daerah. teknik pengadaan barang dan jasa. laki. perencanaaneriksaan pengawasan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. melaksanakan pemeriksaan urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. mengolah dan menganalisis data informasi hasil pemeriksaan pengawasan. melaksanakan revi laporan keuangan skpd. melaksanakan evaluasi laki skpd. menyusun naskah hasil pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut. menyusun laporan hasil pemeriksaan, lhr. lhe,eksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan wilayah ii, ii, dan nama jabatan kepala seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan wilayah ii, hi, dan iv. eselon va. unit kerja inspektorat. ikhtisar daerah bidang pemerintahan wilayah iii, il, danevaluasi laki skpd ,erintaherintaherintahan wilayah ii, ini, dan atas data yang diperoleh sebagai bahan penunjang penyusunan lhp bidang pemerintaherintaherintah,pembangunan wilayah ii, ii, dan nama jabatan kepala seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan wilayah ii, ipembangunan wilayah ii, iibangunbangunbangunan wilayah ii, iii, dan atas data yang diperoleh sebagai bahan penunjang penyusunan lhp bidang pembangunbangunan wilayah ii, hbangunkemasyarakatan wilayah ii, ii, dan nama jabatan kepala seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan wilayah ii, kemasyarakatan wilayah ii, nkemasyarakatkemasyarakatkemasyarakatan wilayah ii, iii, dan atas data yang diperoleh sebagai bahan penunjang penyusunan lhp bidang kemasyarakatkemasyarakatkemasyarakat lhp)vappeda nama jabatan kepala. eselon unit kerja badan perencanaan pembangunan daerah. ikhtisarjabatan menyusun program kerja dan merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan, penyusunan data dan pelaporan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaannya. uraian tugas menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang fisik dan penataan wilayah, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pengkajian, evaluasi, dan pelaporan serta pelaksanaan penyusunan data dan pelaporan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah musrenbangda), mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatanelitian dan pengembangan berbagai bidang untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan unit kerja perangkat daerah dalam penyusunan usulan kegiatan pembangunan strategis daerah yang diusulkan kepada pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan lembaga terkait lainnya: melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah: memberikan . memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah yang akan ditetapkan oleh kepala daerah, merumuskan dan menyiapkan kserta laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) kepala. mengarahkan memberi perintah mmp. membimbing berorientasi pada kualitas membangun hubungan kerja strategis maks. perhatian terhadap keteraturan inisiatif ins. keahlian profesional managerial kpm .a. pengetahuan renstra unit kerja dan daerah. sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. sistem perencanaan pembangunan daerah. teknik penyusunan apbd. penelitian dan pengembangan. pedoman pengelolaan keuangan daerah. teknik pengadaan barang dan jasa. teknik monitoring dan evaluasi. .b. keterampilan menyusun program dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah. mengkoordinasikan penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang. mengkoordinasikan . mengkoordinasikan penyelenggaraan musrenbangda. mengkoordinasikan penyusunan apbd. mengkoordinasikan kerjasama pembangunan antar daerah. mengelola dan mengembangkan penelitian data potensi daerah. menyusun rpm, ipjp, rkd dan kpj. monitoring dan appeda nama jabatan sekretaris. eselon illpbd belanja kegiatan belanja langsung. uraian tugas menyusun rencana kerja tahunan sekretarigumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja badadministrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dengan unit kerja terkait serta mengkoordinasikan tugas tugas bidang secara terpadu, membimbingppeda, melaksanakan pemeliharaan barang inventaris, perlengkapan sarana prasarana, kendaraan dinas dengan pencathumas, rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan, perawatan sarana prasarana dan kendaraan dinas bappedamembimbing berorientasi pada pelayanandoman pengelolaan keuangan daerah. teknik penyusunan apbd dan administrasi keuangan. sistem perencanaan pembangunan daerah. manajemen pengelolaan barang aset. teknik pengadaan barang dan jasa. teknikiapkan bahan penyusunan ipjp dan rpm. menyiapkan penyelenggaraan musrenbangdaadministrasi umum, surat menyurat, protokol, sarana dan prasarana, perlengkapan, rumah tangga, pengarsipan, perjalanan dinas danppedalingkungan bappeda, kepegawaian, sarana prasarana, perlengkapan, rumah tangga,suai perintahpengelolaan aset dan administrasi barang. perencanaan. mengelola sarana prasarana dan administrasi aset. menyiapkan penyelenggaraan musrenbangda. menyusun dupenggajian pegawai, kesejahteraan, pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan. uraian tugas menyusun rencana kerja dan kegiatan bidang keuanglaksanakan koordinasi keuangan dengan unit kerja instansi terkait untuk kelancaran dalam tertib administrasiampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pembayaran gaji pegawai, kesejahteraan, pengajuan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung serta penyusunan laporan pertanggung jawaban.a. pengetahuan teknik penyusunan anggaran. pengelolaan keuangan daerah. standar akuntansi pemerintah. perpajakan. perencanaan, monitoring dan evaluasi. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. menyusun rencana anggaran belanja dinas. mengendalikan anggaran dan administrasi keuangan. menyusun spj dan laporan keuangan. membayar gaji dan tunjangan lainnnama jabatan kepala subbagian perencanaan programyiapan bahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan bappedppeda untuk kelancaran pelaksanaan tugas: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bappedastrategis, rencana kerja kegiatan tahunan badan, dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerjimbingsistem perencanaan pembangunan daerah. teknik penyusunan apbdpenyusunan ipjp dan rpm. menyiapkan bahan kerjasama pembangunan antar daerah. menyiapkan bahan penyusunan apbdfisik dan penataan wilayah nama jabatan kepala bidang fisik dan penataan wilayah. eselon inifisik dan prasarana serta melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang fisik dan penataan wilayah. uraian tugas merumuskan kebijakan teknis bidang fisik dan penataan wilayah dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah bidang fisik dan penataan wilayah, mengumpulkan data kondisi dan potensi daerah untuk bahfisik dan penataan wilayah dalam rangka penyusunan dan atau pelaksanaan ipjp, rpm, dan rkd, menginventarisasi masalah bidang fisik dan penataan wilayah, serta perumusan langkah langkah kebijakan pemecahannya, melaksanakan penyiapan bahan bahan untuk keperluan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dalam bidang fisik dan penataan wilayah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang fisik dan penataan wilayahmemimpin kelompok mkl. pengambilan keputusan pk. perhatian terhadap keteraturan ptdan topografi daerah. tata ruang wilayah dan lingkungan. konstruksi bangunan, sumber daya alam dan energibijakan teknis bidang fisik dan penataan wilayah. menganalisa data potensi, kondisi wilayah dan lingkungan daerah. menyusun rencana dan mengendalikan pembangunan sarana fisik dan penataan wilayah. mengkoordinasikan penyelenggaraan musrenbangda bidang fisik dan penataan wilayah. menyiapkan rencana kerja sama pembangunan bidang fisik dan penataan wilayah dengan daerah lain. menginventarisasi, menganalisis dan menyelesaikan masalah pembangunan prasarana wilaytata ruang dan infrastruktur kota nama jabatan kepala subbidang tata ruang dan infrastuktur kotaserta perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang dan infrastruktur kota. uraian tugas menyusun rencana kegiatan tahunan subbidang tata ruang dan infrastruktur kota, dan telekomunikastata ruang dan infrastruktur kota, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tata ruang dan infrastruktur kot dan telekomunik, dan topografi daerah. pedoman pengelolaan keuangan daerah. tata ruang wilayrencana pembangunan dan tata ruang wilayah dan infrastruktur kotumber daya alam, lingkungan hidup, dan permukiman nama jabatan kepala subbidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan permukimserta melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam sda), lingkungan hidup, permukiman, dan energi. uraian tugas menyusun rencana kegiatan tahunan subbidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan permukim dan energumber daya alam, lingkungan hidup, permukiman, dan energi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, permukiman, dan energ, dan energumber daya alam dan lingkungan hidupn kondisi lingkungan daerah. menyusun rencana pembangunan, tata ruang wilayah dan lingkungan hidup dan sumber daya alam energi. menyiapkan bahan musrenbangdekonomi nama jabatan kepala bidang ekonomi. eselon iiiekonomi dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi urusan bidang primer, sekunder, dan tersier. uraian tugas merumuskan kebijakan teknis bidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah bidang ekonomi, mengumpulkan data kondisi dan potensi daerah untuk bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang ekonomiekonomi dalam rangka penyusunan dan atau pelaksanaan ipjp, rpm, dan rkd: menginventarisasi masalah bidang ekonomiekonomiekonomiekonomi yang meliputi urusan bidang primer, sekunder, dan tersierltopografi daerah. ekonomi dan kesejahteraan sosial. ekonomi makro dan mikro bidang ekonomi. menganalisis potensi dan kondisi sosial dan ekonomi. menyusun rencana pembangunan sosial dan ekonomi menginventarisasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah pembangunan bidang ekonomi. menyeleksi dan meneliti usulan kegiatan rkasektor primer dan sekunder nama jabatan kepala subbidang sektor primer dan sekunderdan industri pengolahan, uraian tugas menyusun rencana kegiatan berdasarkan program kerja bidang ekonomi mengacu pada pelaksanaan kegiatan sebelumnya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas: mengumpulkan data kondisi dan potensi wilayah untuk perencanaan pembangunan daerah bidang sektor primer dan sekundersektor primer dan sekunder: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi sektor primer dan sekundikm), dan industri pengolahektor primer dan sekundersektor primer dan sekunderektor tersier nama jabatan kepala subbidang sektor tersier. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbidang tersierumpulkan data bidang sektor tersier untuk perencanaan pembangunan daerahektor tersier, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sektor tersipembangunan ekonomi makro dan mikro. potensi daer, geografi, dan kondisi lingkungan daerah. mengumpulkan data kondisi dan potensi daerah. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomisosial budaya nama jabatan kepala bidang sosial budaya. eselon lb.sosial budaya serta melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya. uraian tugas merumuskan kebijakan teknis bidang sosial budaya dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah bidang sosial budaya, mengumpulkan data kondisi dan potensi daerah untuk perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang meliputi urusan pemerintahan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah ragasosial budaya dalam rangka penyusunan dan atau pelaksanaan ipjp, rpm, dan rkd: menginventarisasi masalah bidang sosial budayasosial budayasosial budaysosial budayisistem perencanaan pemerintahan daerah. kesejahteraan dan masalah sosial. masalah sosial dan budaya bidang sosial budaya. menyusun rencana pembangunan sosial budaya. menginventarisasi, menganalisis dan menyelesaikan masalah pembangunan bidang sosial budaya bidang sosial budaerintahan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial nama jabatan kepala subbidang pemerintahan, kesehatan, dan kesejahteraan sosialpemerintahan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. uraian tugas menyusun rencana kegiatan berdasarkan program serta kerja serta hasil kegiatan evaluasi tahun yang lalu sebagai bahan pelaksanaan tugas, mengumpulkan dan menganalisis data untukmerintahan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, kesehatan, dan kesejahteraan sosialbidang pemerintahan, kesehatan, dan kesejahteraan sosialpemerintahan, kesehatan, dan kesejahteraan sosialdidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga nama jabatan kepala subbidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahragapendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang meliputi urusan pendidikan formal dan informal, kebudayaan, pemuda, dan olahraga. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga berdasarkan program kerja bidang sosial budaya mengacu pada pelaksanaan kegiatan sebelumnya: mengumpulkan dan menganalisis datapendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahragaurusan pendidikan formal dan informal, kebudayaan, pemuda, dan olahragbangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragakajian, evaluasi, dan pelaporan nama jabatan kepala bidang pengkajian, evaluasi, dan pelaporan. eselon illpengkajian, evaluasi, dan pelaporan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pendataan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. uraian tugas merumuskan kebijakan teknis bidang pengkajian, evaluasi, dan pelaporan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah bidang pengkajian, evaluasi, dan pelaporan, melaksanakan mengkoordinasikan pengumpulan dan analisa data perencanaan makro pembangunrencanaan program program pembangunan yang berasal dari bidang untuk dijadikan perencanaan program pembangunan daerah dalam bentuk ipjp, rpm, dan rkd, melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan kpj kepala daerahngkajian, evaluasi, dan pelaporan yang akan diusulkan kepada pemerintah propinsi, pemerintah pusat, maupun lembaga lainnya: melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengkajian, evaluasi, dan pelaporpengkajian, evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta pendataani. mengarahkan memberikan perintah mmp. berorientasi pada kualitas berorientasi pada pelayanan perbaikan terus menerus ptmmetodologi penelitian. teknik pengumpulan data informasi. melaksanakan penelitian bagi pengembangan daerah. mengumpulkan data informasi potensi dan hasil pelaksanaan pembangunan. menyusun data statistik pembangunan daerah. menyusun kpj kepala daerahkajian nama jabatan kepala subbidang pengkajimelaksanakan kegiatan pengkajian kebijakan pemerintah daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan berdasarkan program kerja bidang pengkajian, evaluasi, dan pelaporan yang mengacu pada pelaksanaan kegiatan sebelumnya sebagai bahan pelaksanaan tugas: mengumpulkan, menghimpun data dan informasi bahan perencanaan pembangunan bidang pengkajian kebijakngkajian kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas subbidang pengkajnalisis data perencanaan dan pengembangan kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung perenc. mengarahkan memberikan perintah pwrenstra organisasi daerah. metodologi penelitian pengkajian. teknik pengumpulan data informasi. teknikkajian bagi pengembangan daerah. menyebarluaskan hasil pengkajian. mendokumentasikan hasil kajidata monitoring, evaluasi, dan pelaporan nama jabatan kepala subbidang data monitoring, evaluasi, dan pelapordan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbidang data monitoring, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: mengumpulkan dan menganalisis data untuk bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan pembangunmonitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan pembangunan pemerintah daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasiberorientasi pada pelayanan perhatian terhadap keteraturan inisiatif int. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan sistem perencanaan pembangunan daerah. sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. teknik pengumpulan datadatabase, potensi, dan hasil pembangunan daerah. menyiapkan data informasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan daerahupt unit layanan pengadaan (ulp) barang jasa nama jabatan: kepala upt unit layanan pengadaan ulp) barang jasa. eselon va. unit kerja badan perencanaan pembangunan daerah. ikhtisar jabatan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta mendistribusikan pekerjaan proyek yang akan dilelang dari skpd dan unit kerja lingkungan pemerintah kota sukabumi kepada kelompok kerja. uraian tugas melaksanakan koordinasi proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan skpd dan unit kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, mengatur dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara manual maupun elektronik e procurement, menyediakan informasi untuk masyarakat terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan atau jaslaksanakan pengelolaan sistem informasi teknologi berbasis elektronik dalam kegiatan pengadaan barang dansa, melaksanakan sosialisasi kebijakan dan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada skpd dan unit kerjpengaturan kerja kj. memimpin kelompok mkl. berorientasi pada pelayanan pendelegasian wewenang pw. perhatian terhadap keteraturanokok kepegawaian. pedoman pengelolaan keuangan daerah. teknik pengadaan barang dan jasa. teknik penyusunan anggaran dan administrasi keuangan. peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. pelayanan prima. .b. keterampilan ketatausahaan administrasi perkantoran. mengelola sarana prasarana dan administrasi barang. menyusun rencana anggaran dan administrasi keuangan. mengatur menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. mensosialisasikan pengadaan barang dan jasa. sistem informasi teknologi berbasis elektronik dalam rangka pengadaan barang dan jaskd nama jabatan kepala. eselon unit kerja badan kepegawaian dan diklat bkd). ikhtisar jabatan menyusun program kerja dan merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan diklat serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, diklat, pembinaan teknis dan kerjasama dengan instansi terkait berdasarkan kewenangan. uraian tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan diklat, yang meliputi perumusan dan kebijakan, manajemen kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan administrasi umum kepegawaian, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar pelaksanaan kegiatan berjalan tertib, lancar, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan: melaksanakan pembinaan teknis dan kerjasama dengan dinas instansi terkait sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku berdasarkan kewenangan, melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan serta pembinaan teknis bidang kepegawaian dan diklat kepada instansi terkait, melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan kepala daerah bidang kepegawaian dan diklat, melaksanakan . melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penentangan, teknis fungsional, pra jabatan dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan kota lain, menyampaikan saran dan masukan kepada kepala daerah bidang kepegawaian dan diklat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, mengendalikan dan memonitor pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian dan diklatimpin kelompok mk. komunikasi kreatif dan inovatif ki. perbaikan terus menerus ptm. membangun hubungan kerja strategis maks dan diklat. peta potensi pegawai. manajemen pengembangan sdm. management training. sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. .b. keterampilan menyusun program dan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan diklat. mengelola administrasi dan manajemen kepegawaian dan diklat. mensosialisasikan peraturan kepegawaian. menyusun . menyusun formasi pengadaan pegawai. menyusun pola mutasi penataan pegawai. mengkaji penyelesaian masalah kepegawaian. eselon illa. unit kerja badan kepegawaian dan diklat bkd). ikhtisar jabatan menyusun program kerja dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan program dan pelaporan, urusan keuangan, penatalaksanaan, perlengkapan, administrasi umum, surat menyurat, kehumasan, rumah tangga, kearsipan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas bkdan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang kepegawaian dan ketatausahaantertib, lancar, cepat dan tepat:rjanya maupun instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan, mengumpulkan bahan dan merumuskan penyusunan rencana kerja, rencana strategis renstra) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan urusan kepegawaian, keuangan, administrasi surat menyurat, perlengkapan dan kearsipan agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensiadministrasi umum, ketatausahaan surat menyurat, kearsipan, keuangan, rumah tangga, humas, protokol, sarana prasarana, perjalanan dinas dan barang inventaris dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. kompetensmbelajaran yang berkelanjutan pb. mengarahkan memberikan perintah mmp. berorientasi pada pelayanan mencari informasi mi. daerah. peraturan perundang undangan tentang kepegawaian. administrasi perkantoran. manajemen pengelolaan barang aset. teknik pengadaan barang dan jasa. teknik penyusunan anggaran dan administrasi keuangan. perencanaan, monitoring dan kepegawaian. menyusun rencana anggaran dan administrasi keuangan. mengkoordinasikan pengadaan barang jasa. mengelola sarana prasarana dan administrasi asset barang. menyusun renstra, laki, dan laporan terkait lainnya. memonitor dan mengevaluasidministrasi umum dan rumah tangga nama jabatan kepala subbagian administrasi umum dan rumah tangga. eselon va. unit kerja badan kepegawaian dan diklat bkd) ikhtisar jabatan menyusun program dan melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan penyiapan bahan untuk keperluan rumah tangga lingkungan badan kepegawaian daerah bkd). uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian administrasi umum dan rumah tanggbadan:rima. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. melaksanakan administrasi perkantoran kepegawaiandkepegawaian dan diklat bkd). ikhtisar jabat, dan pengurusan benda berharga serta pengelolaan administrasi keuangn petunjuk pelaksanaan kegiatan,jawaban keuangan lingkungan badkeuangan yang meliputi analisa kebutuhan, perhitungan dan perubahan anggaran bersama dengan unit kerja terkait, untuk memperoleh keterpaduan, keserasian, dan ketepatan dalam penyusunan dan penggunaan anggaperaturan perundang undangan bidang perpajakan. perencanaan, monitoring, dan evaluasimutasi nama jabatan kepala bidang mutasi. eselon iiikegiatan kepegawaian antara lain administrasi umum kepegawaian, pemindahan dan pemberhentian serta pensiun pegawai negeri sipil sesuai norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundanganpekerjaan berjal: menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundangan, kebijakan, dan petunjuk teknis pengelolaan kepegawaian dan pensiun, menginventarisir permasalahan mutasi kepegawaian serta merumuskan langkah pemecahannyan pertimbangan atasan untuk pengambilan keputusan: menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pensiun pegawai negeri sipil serta tata usaha mutasikonseptual bk. pengambilan keputusan pkmbinaan dan disiplin pegawai. perkawinan dan perceraian pns. administrasi kepegawaian dan pensiunmutasi pegawai. menyiapkan data informasi pengangkatan, mutasi, dan pensiun pns. memproses pemindahan, pemberhentian, dan pensiun menyusun dan mengelola data mutasi pegawaibinaan dan kesejahteraan pegawai nama jabatan kepala subbidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. eselon va. unit kerja badan kepegawaian dan diklat bkd). ikhtisar jabatan menghimpun dan mengolah data bahan menyusun pedoman pembinaan dan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa serta melaksanakan upaya penyelesaian pelanggaran disiplin kepegawaian sesuai norma, standar, dan prosedurpembinaan dan kesejahteraan pegawai, bahan lainnya serta menyusun bahan kebijakan teknis bidang kepegawaigumpulkan bahan untuk pelaksanaan ujian dinas, penyesuaian kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, dan tanda jasa serta pengelolaan pensiun, mengevaluasi dan membuat telaahan dan saran tindak penyusunan konsep pemberian sanksi administratif bidang kepegawaolah data untuk bahan penyusunan pedoman pembinaan dan penyelesaian tindak pelanggaran disiplin serta melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan. pendelegasian wewenang pw. membangun hubungan kerja mhk. mencari informasi m bidang kepegawaian. peraturan perundang undang disiplin pegawai. perkawinan dan perceraian. penyelidikan dan pemeriksaan. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. menyiapkan administrasi bidang kepegawaian. membina kedisiplinan pegawai. memeriksa pelanggaran disiplin pegawai. monitoring dan mengevaluasi program kegiatanmutasi pegawai nama jabatan kepala subbidang mutasi pegawai. eselon va. unit kerja badan kepegawaian dan diklat bkd). ikhtisar jabatan menghimpun bahan dan melaksanakan pengelola sesuai peraturanfungsional dan non fungsionalyiapkan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan pegawai dalam rangka penetapan pegawai fungsional, non fungsional, kenaikan pangkat, mutasi, dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerahsecara lisan maupun tertulis sebagai masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemprosesngangkatan pegawai, gaji, dan pensiun. perencanaan, monitoring, dan evaluasi. .b. keterampilan menyusun program kegiatan teknis bidang mutasi pegawai. menyiapkan data informasi pengangkatan, gaji, mutasi, dan pensiun pns. memproses pengangkatan, gaji, mutasi, dan pensiun pns. menyusun dan mengelola data mutasi pegawaiembangan karier nama jabatan kepala bidang pengembangan karier. eselon lb. unit kerja badan kepegawaian dan diklat bkd). ikhtisarjabatan menyusun program dan melaksanakan perencanaan pengembangan karier yang meliputi pengolahan data dan informasi, penyusunan betting dan formasi pegawai, penyusunan duk, pengangkatan pemindahan dalam jabatan, pengadaan pegawai, dan pengelolaan administrasirencanaan dan pengembangan karier sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang pengembangan karier yang meliputi perencanaan formasi pegawai, pengadaan pegawai, dan pengembangan karier:dapat berjalan dengan tertib dan lancar, melaksanakan koordinasi lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya agar diperoleh keterpaduan dan ketepatan dalam melaksanakan tugas: menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundangan, kebijakan, dan pedoman serta petunjuk teknis bidang pengembangan karier: menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan karier serta menyiap atau kebijakan, menganalisa dan mengkaji data kebutuhan bidang pengembangan karier yang meliputi perencanaan formasi pegawai, pengadaan kebutuhan pegawai, dan pengembangan kariberpikir analisis ba. mengarahkan memberi perintah mmp. membangun hubungan kerja mhk. berpikir konseptual bpengembangan pola karier pegawai. formasi dan pengadaan pegawai. teknik pengumpulan data dan informasi. kebijakan publik. sistem informasi kepegawaian simpeg)rencanaan, pengadaan, dan pengembangan pegawai. menyusun data informasi kepegawaian. menyusun bezzeting dan formasi pegawai. menyelenggarakan rekrutmen pegawai. mengkaji dan menyusun pola pengembangan pola karier pegawai. menyiapkan bahan data pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. menyusun daftar urut kepangkatan dukrencanaan dan pengadaan pegawai nama jabatan kepala subbidang perencanaan pengadaan pegawaiserta melaksanakan pengelolaan penyusunan betting, formasi, pengadaan pegawai dan mengelola administrasi pegawai tidak tetap. uraian tugas menyusun rencana kegiatan yang berhubungan dengan formasi dan pengadaan pegawai berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pekerjaan berjalan dengkerja dan menghindari pelaksanaan tugas yang tumpang tindih, mengolah data serta informasi dalam rangka penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan pegawai maupun kebijakan, menyiapkan bahan dan menyusun formasi pegawai sebagai bahan analisis pendistribusian dan pengadaan pegawai, menjaga kerahasiaan dokumen dalam penerimaan dan pengadaan pegawaformasi dan pengadaan pegawai. teknik pengumpulan data dan informasi. pelayanan primata informasi pegawai. menyusun bezzeting dan formasi pegawai. melaksanakan pengadaan pegawainformasi dan pengembangan karier nama jabatan kepala subbidang informasi dan pengembangan karierpengelolaan data serta informasi yang meliputi pendataan, pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai, penyusunan rencana mutasi, dan rotasi serta pelaksanaan penempatan dalam jabatan. uraian tugas mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan informasi dan pengembangan karierata kepegawaian lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait sebagai penunjang untuk kelancaran dan tertib administrasi, mengolah data serta informasi yang meliputi pendataan pegawai, pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap satuan kerja perangkat daerah, pengumpulan dan penyimpanan data pegawai, pengelolaan, dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian simpeg) serta penyajian data informasi kepegawaian, menyusun bahan riw pegawai, penyelenggaraan peningkatan karier pegawai, penyusunan rencana mutasi dan rotasi pegawai serta pelaksanaan penempatan dalam jabatnghimpun dan menyusun data serta informasi kepegawaian secara lengkap dan akuranalitis bagumpulan data dan informasi. manajemen pengembangan pola karier pegawan menyajikan data umum pegawai. menyusun dan mengelompokan data jabatan. mengelola dan mengembangkan simpeg. menyusun rencana rotasi damlatihan nama jabatan kepala bidang pendidikan dan latihan. eselon iii unit kerja badan kepegawaian dan diklat bkd). ikhtisarjabatan menyusun program dan merencanakan diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis fungsional dan prajabatan serta melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihanndidikan dan pelatihan diklat) pegawai: menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pedoman pembinaan diklat, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan serta kebijakan daerah bidang kepegawaian, melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pra jabatan, diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis fungsional dengan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota lain berdasarkan petunjuk atasan, menginventarisir permasalahan pendidikan dan pelatihan diklat) pegawai serta merumuskan langkah pemecahannya, menyelenggarakan pelaksanaan diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis fungsional, dan prajabatan serta menugaskan pegawai untuk mengikutinya: melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan diklat)lam pengambilan keputusan, menyiapkan bahan, merencanakan, menganalisis dan mengkaji data kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan diklat) serta menyusun anggarannyberpikir konseptual bk. membangun hubungan kerja mhkmanagement training. pembinaan dan disiplin pegawaimbinaan dan diklat pegawai. menganalisis rencana kebutuhan diklat. mengelola dan membangun kerjasama penyelenggaraan diklat. mensosialisasikan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian dan diklat. memonitor dan mengevaluasi program kegiatan dikladiklat nama jabatan kepala subbidang diklat. eselon va.diklat penentangan, diklat fungsional, diklat teknis fungsional, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, tugas belajar, izin belajar, dan prajabatan. uraian tugas mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis bidang pendidikan dan pelatihan pegawaipekerjanyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penentangan, diklat fungsional, teknis fungsional, dan prajabatan yang diselengarakan oleh pemerintah kota, mengumpulkan data untuk bahan penganalisis kebutuhan jenis diklat yang diperlukan serta menyusun anggarannya,: menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai yang sesuai kebutuhan daerah, baik melalui pelaksanaan maupun pengiriman, prajabatan, dan upaya lain pengembangan kemampuan sumber daya manusiberpikir analisis ba.management training. analisa kebutuhan diklat. pelayanan prima. .b. keterampilan menganalisis kebutuhan diklat pegawai. merencanakan dan mengelola penyelenggaraan diklat pegawai. mengevaluasi pelaksanaan diklat pegawai. membangun kerjasama penyelenggaraan diklatencanaan, evaluasi, dan pelaporan nama jabatan kepala subbidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. eselon va. unit kerja badan kepegawaian dan diklat bkd). ikhtisarjabatan menyusunprogram perencanaan, menyiapkan bahan pedoman pengelolaan diklat pegawai yang meliputi diklat penentangan, diklat fungsional, diklat teknis fungsional, dan prajabatan. uraian tugas menyusun rencana kegiatan tahunan subbidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporlaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan urusan urusan pengelolaan data kedaulatan: menyimpan arsip perencanaan dan pelaporan pelaksanaan diklat penentangan, diklat fungsional, diklat teknis fungsional, dan prajabatan, menyiapkan data dan informasi lainnya untuk bahan pedoman perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawai yang diselenggarakan olehrbaikan terus menerus ptm. perbaikan terhadap keteraturan inisiatif ins. keahlian teknikal managerial ktm. .amanagement training. analisa kebutuhan diklat. .b. keterampilan merencanakan kebutuhan diklat pegawai. mengevaluasi pelaksanaan diklat pegawai. menyimpan arsip perencanaan dan pelaporan diklat. menyiapkan bahan pedoman pengelolaan diklatpmpkb nama jabatan kepala. eselonrumuskan kebijakan umum dan teknis pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana, serta menyelenggarakan pengawasan, pembinaan, pengendalian jumlah penduduk serta pelayanan kepada masyarakat menuju keluarga sejahtera. uraian tugas merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera, melaksanakan koordinasi kerja sama dengan dinas instansi terkait lainnya untuk kepentingan dalam pelaksanaan tugas:ndalian jumlah penduduk serta pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat menuju keluarga sejahtera, menyelenggarakan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera, mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan kepala daerah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera: melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera, member. melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera secara terpadu bersamabidang berpikir konseptual bk. membangun hubungan kerja mhk. mengembangkan orang lain mol. membimbingsistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perencanaan, monitoring, dan evaluasi. komunikasi massa. teknik pengadaan barang dansa. .b. keterampilan menyusun program dan merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan kb. mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan aset daerah. membina pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana. mengendalikan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk. monitoring, evaluasi,pmpkb .nama jabatan sekretaris. eselon illa. unit kerja badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana kb). . badanhimpun, dan mempelajari peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan lainnya bidang pkb:monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkunganmberdayaan masyarakat, perempuan, dan kb. teknik penyusunan dan pengelolaan keuangan. teknik pengadaan barang dan jasarenstra, laki, dan laporan terkaithumas, rumah tangga, dan administrasidan:urusan rumah tangga, humas, protokol, dan administrasi kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugasdaset dan pengelolaan barang. monitoring mengelola sarana prasarana dan administrasi aset. menyusun daftar urut kepangkatan duk). menyiapkan bahan renstra, laki, dan laporan terkait lai dan pengurusan benda berhargakegiatan, mencari, mengklasifikasi dan mengolah data bahan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan perbendaharaan dan verifikasi, mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar tugas jawaban keuanganukuan keuangan, perbendaharaan, pencairan cek dana, penggajian pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pembukuan keuangan lainnya berdasarkan prinsip akuntansiadministrasi keuangan pembukuan. standar akuntansi pemerintah. peraturan perundang undangan tentang perpajakanghitung dan membayarkan gaji.nama jabatan kepala subbagian perencanaan program. eselon va. unit kerja badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana kb). .ikhtisar jabatan menyusun program dan melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan program perencanaan pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahterpelaksanaan kegiatan, mencari dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencanadan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tugaskegiatan tahunan, rencana strategis dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerjaimbingjerial ktm. .a. pengetahuan renstra organisasi dan daerah. teknik monitoring dan evaluasi. teknik penyusunan program. pedoman pengelolaan keuangan daerah. .b. keterampilan menyusun rencana program rencana kegiatan. menyiapkan bahan penyusunan renstra, laki, dan laporan terkait lainnya. mengevaluasi program kegiatanmasyarakat nama jabatan kepala bidang pemberdayaan masyarakat. eselon unit kerja badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana kb). ikhtisar jabatan menyusun program dan melaksanakan penyusundan peran serta masyarakat. uraian tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan peran serta masyarakat, mencari dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan lainnya bidang pemberdayaan masyarakatngembangkan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara sinergis bidang pemberdayaan masyarakat, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakatupaya tercapainya pengembangan, keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan peran serta. pemberdayaan masyarakat. pengembangan sumber daya manusia. teknik komunikasi. perencanaan, monitoring, dan evaluasi. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. merumuskan kebijakan teknis membina dan mengembangkan sdm bidang pemberdayaan masyarakat membangun kerjasama kemitraan dengan lembaga laisumber daya dan peran serta masyarakat nama jabatan kepala subbidang peningkatan sumber daya dan peran serta masyarakatnyusunan perumusan kebijakan peningkatan sumber daya dan peran serta masyarakat, menyelenggarfasilitasi pengembangan prakarsa masyarakat, potensi sosial budaya, permodalan, dan teknologi tepat guna, menyelenggarakan pembinaan penumbuhan kesadaran, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, mengumpulkan dan menganalisis data informasi tentang kegiatan prakarsa masyarakat, potensi sosial budaya, permodalan, dan teknologi tepat guna, melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkaitimbing mengumpulkan informasi mimanajemen permodalan. potensi dan kondisi masyarakat. teknologi tepat guna. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. menganalisa potensi daerah. menjalin hubungan dengan masyarakat. memberikan fasilitasilembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) nama jabatan kepala subbidang pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat lpmrumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan kelurahan, pendataan, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat. uraian tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) kelurahgumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat dan penyusunan profil kelurahan: melaksanakan pembinaan dan menyusun bahan fasilitasi pengembangan kelembagaan masyarakat lembaga pemberdayaan masyarakat). melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan lpm sebagai bahan pertanggung jawaban kepadayiapkan bahan fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis, dan motivasi untuk pengembangan sdm dalam wadah lembaga kemasyarakatanmbangunan kelurahan masyarakat kelurahan. kelembagaan masyarakat kelurahan. teknik pengumpulan data dan informasingembangkan kelembagaan kelurahan. menyusun data informasi kelembagaan dan swadaya masyarakat. membina dan mengembangkan kesadaran gotong royong masyarakatperempuan nama jabatan kepala bidang pemberdayaan perempuan. eselon iiinyiapkan bahan rumusan kebijakan untuk pembinaan, fasilitasi, mengendalikan program, koordinasi, mengevaluasi dan kerja sama dengan dinas instansi terkait serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas. uraian tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, dan perlindungan hak hak perempuan dan anaksosialisasi, advokasi, fasilitasi, pembinaan, motivasi, pemberian bantuan, penguatan kelembagaan dan kemandirian bidang pemberdayaan perempuan, anak dan remajmbinaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, peningkatan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, dan hak anak: melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuaningkatkan kualitas, kedudukan peran perempuan dan kemandirian organisasi perempuan bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk kesejahteraan keluarga dankomunikasimberdayaan perempuan. kesetaraan dan keadilan gender. peraturan perundang undangan perlindungan hak anak. pengarusutamaan gender. .b. keterampilan menyusun rencana kebijakan teknik bidang pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja. membina dan memperjuangkan hak hak perempuan dan remaja. memberikan advokasi, konseling serta perlindungan hukum bagi perempuan, anak, dan remaja. mensosialisasikan pengarusutamaan gendarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan nama jabatan kepala subbidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempupedoman dan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan fasilitasi dan mengembangkan kemitraan, kerjasama dengan dinas instansi terkait sehingga perempuan lebih mandiri, percaya diri dan berkualitas. uraian tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuegiatan pengembangan dan kemitraan jaringan kerja pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuanpengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasfasilitasi terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gendhubungan antar lembaga. peranan aktif organisasi wanita perempuan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. menjalin hubungan dengan lembaga organisasi wanitalindungan perempuan dan anak dan kerjasama organisasi perempuan nama jabatan kepala subbidang perlindungan perempuan dan anak dan kerjasama organisasi perempuan. eselon vanyiapkan bahan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan fasilitasi dan bekerja sama dengan organisasi wanita untuk melindungi kesempatan dengan tidak terjadi hilangnya kesempatan berkarya. uraian tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anakfasilitasi dalam perluasan kesempatan hak hak anak dan perempuan: mencari, mengumpulkan, mencatat dan pelaporan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan hak anakkegiatan perlindungan perempuan dan anak sebagai bahan pertanggung jawabanpembinaan, kerja sama organisasi perempuan, posyandu, gabungan organisasi wanita gow), dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkkncari informasi mperaturan perundang undangan perlindungan perempuan dan anak. komunikasi massa. monitoring, evaluasi, dan pelaporan. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. memberikan fasilitasi, advokasi, dan perlindungan perempuan dan anak.berencana (kb) nama jabatan kepala bidang keluarga berencana. eselon ilblaksanakan kebijakan teknis keluarga berencana yang meliputi kegiatan advokasi, pelayanan kontrasepsi, pembinaan, institusi masyarakat, kesehatan reproduksi remaja serta komunikasi, informasi, dan edukasi kifgkajian bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan program keluarga berencana, melaksanakan pengendalian penyelenggaraan jaminan pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pembinaan institusi masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi: mengembangkan, memantapkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam melaksanakan keluarga berencana menuju keluarga sejahterlaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencanbijakan keluarga berencana dan pengendalian jumlah penduduk kepada masyarakat secara terpadu bersama dengan dinas instansi terkaidan pelayanan publik. kependudukan dan keluarga berencana kb). pelayanan prima. advokasi dan konseling. perencanaan, monitoring, dan evaluasi. .b. keterampilan menyusun program perumusan kebijakan bidang kb. membina pelaksanaan program keluarga berencana. mengendalikan angka kelahiran dan laju pertumbuhan pendudukpeserta keluarga berencana (kb) nama jabatan kepala subbidang pelayanan peserta keluarga berencana kboperasional serta melaksanakan kegiatan pelayanan peserta keluarga berencana baru aktif kepada masyarakat. uraian tugas melaksanakan penyusunan rencana pendistribusian alat kontrasepsi dan non kontrasepsi klinik kbmberikan petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi kepada peserta keluarga berencana yang mendapat perlindungan kegagalan dan komplikasievaluasi dan pelaporan pengendalian lapangan dan klinik keluarga berencana kb)dvokasi jaminan dan pelayanan peserta keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana aktifdan kesehatan keluarga. konseling dan advokasi. pelayanan primaginventarisir dan menyelesaikan masalah layanan kbsehatan reproduksi remaja (kkr), komunikasi, informasi, dan edukasi (kie) nama jabatan kepala subbidang kesehatan reproduksi remaja krr), komunikasi, informasi, dan edukasi kieserta melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja krr), komunikasi, informasi dan edukasi kielayanan kelangsungan hidup ibu, kesehatan reproduksi remaja, pembinaan institusi masyarakat kelompok sebaya luar sekolah satuan pramuka keluarga berencana, komunikasi, informasi, dan edukasipembinaan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, kelompok remaja, serta kelompok sebaya luar sekolah, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kesehatan reproduksi remaja krr), komunikasi, informasi, dan edukasi kie)bidang kesehatan reproduksi remaja krr) dan komunikasi, informasi, dan edukasi kie), pencegahan hiv aids, infeksi seksual menular ims), dan bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya nafa) dan melaporkan kepada atasan sebagai bentukkeluarga berencana dan kesehatan keluarga. konseling dan advokasi. perencanaan, monitoring, dan evaluasiyelesaikan masalah layanan dan advosejahtera nama jabatan kepala bidang keluarga sejahtera. eselon unit kerja badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana ikhtisar jabatan menyusun program, menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan pembangunan peningkatan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang sejahtera dan mandiri. uraian tugas menyusun rencana kerja bidang keluarga sejahterembangkan jaringan kemitraan usaha, sumber permodalan, dan jaringan pemasaran guna mempercepat terwujudnya keluarga sejahtera, melaksanakan pembinaan kelompok bina keluarga balita bkb), bina keluarga remaja bkr), bina keluarga lansia bkl), dan keluarga rentan serta usaha peningkatan pendapatan keluargabidang keluarga sejahterkerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat bidang pengentasan kemiskinan secara sinergis menuju keluarga sejahtermembimbingsejahteraan sosial masyarakat. kesejahteraan dan ketahanan keluarga. pemberdayaan institusi dan ekonomi rakyat. usaha bersama kelompotahanan dan kesejahteraan keluarga. membina pemberdayaan ekonomi rakyat dan institusi kelompok usaha masyarakat. membangun jaringan usaha, kemitraan usaha pemasaran dan permodalanpendapatan keluarga nama jabatan kepala subbidang peningkatan pendapatan keluargadoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan kegiatan upaya peningkatan pendapatan keluarga menuju keluarga yang sejahtera dan mandirimberian bimbingan kewirausahaan bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera uppks), melaksanakan kerjasama kemitraan dengan lembaga keuangan dalam rangka memperoleh bantuan modal kerja bagi kelompok usaha dalam rangka membantu peningkatan ekonomi keluarga, melaksanakan inventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan pendapatan keluarga beserta upaya pemecahan masalahkegiatan upaya penumbuk kembangan minat wirausahawan bagi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera uppksimbing membangun hubungan kerja mhkebijakan sosial keluarga. keluarga mandiri. usaha bersama kelompokgembangkan kelompok kelompok usaha keluarga. membina peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga menjadi keluarga mandiri. membangun kerjasama kemitraan dengan lembaga keuangantahanan dan pengolahan pelaporan data keluarga nama jabatan kepala subbidang ketahanan dan pengolahan pelaporan data keluargakebijakan ketahanan dan pengolahan pelaporan data keluarga kepada masyarakat menuju ketahanan keluarga sejahtera yang berkualitasdataan, pengolahan, analisis, dan pelaporan hasil pendataan keluarga setiap tahun dalam upaya pengumpulan data keluarga dan tahapan keluarga, melaksanakan pembinaan dan penilaian ketahanan keluarga bagi pasangan kawin perak tahun) dan kawin emas tahun), menumbuh kembangan serta penyelenggaraan kelompokupayakan terciptanya pengembangan keterpaduan dan sinkronisasi, pembinaan serta pengolahan pelaporan pemberdayaan institusi dalam ketahanan keluarmengembangkan orang lain molpemberdayaan masyarakat dan institusi keluarga. ketahanan keluarga. pengembangan keluarga sejahteraingkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga. membangun kerjasama kemitraan dengan pihakrpustakaan umum daerah nama jabatan kepala kantor. eselon ila. unit kerja kantor perpustakaan umum daerah. ikhtisarjabatan menyusun program, melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perpustakaan serta melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan yang prima untuk pengembangan perpustakaan. uraian tugas merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan perpustakaan dengan memberikan pedoman dan petunjuk teknis sesuai ketentuan yang berlaku,berjalan tertib dan lancar, melaksanakan pengaturan tata ruang, penataan tempat yang sesuai agar pengunjung perpustakaan tidak jenuh dan suka berkunjung perpustakaan untuk membaca meminjam buku perpustakaan, melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait lainnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima dan meningkatkan perkembangan perpustakaan, melaksanakan pembinaan dan memotivasi serta memelihara terus menerus kemampuan prestasi pegawai lingkungan kantor guna meningkatkan produktivitas kerja, melaksanakan penyelenggaraan layanan perpustakaan umum daerah kepada masyarakat pengguna perpustak: melaksanakan kegiatan pembinaan, penyusunan pedoman dan petunjuk layanan perpustakaan, penyajian bahan pustaka, penyusunan katalog, pengolahan bahan pustaka serta buku perpustakaan, melaksanakan kreatif dan inovatif ki. membangun hubungan kerja strategis maks. membimbing berorientasi pada pelayanerpustakaan. manajemen pengelolaan perpustakaan. kebijakan publik. manajemen tata ruang kantorrpustakaan. mengelola perpustakaan daerah. mengatur penataan, tempat ruang baca. membina dan mengembangkan pengelolaan perpustakaan sekolah dan masyarakat. menata, memilih, dan memperkaya bahan pustaka. memotivasirpustakaan umum daerahdang perpustakambangan dan pengolahan bahan pustaka nama jabatan kepala seksi pengembangan dan pengolahan bahan pustaka. eselon va. unit kerja kantor perpustakaan umum daerah. ikhtisarjabatan menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan pengembangan perpustakaan serta melaksanakan kegiatan pengolahan dan pengadaan bahan pustaka. uraian tugas menyusun rencana kegiatkegiatan pengembangan perpustakaan dan pengadaan bahan pustaka, melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi lembaga terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pengolahan bahan pustakolahan bahan pustaka yang meliputi pembuatan katalog bahan pustaka dan pengelompokan buku referensi agar mudah dalam penyajian layteknik pengolahan bahan pustaka. teknik pengadaan barang dan jasa. kearsipngembangan dan pengadaan bahan pustaka. melaksanakan kegiatan akuisisi dan mengolah bahan pustaka. membuat katalog dan mengelompokan buku referensi. menyusun, memelihara, memperbaiki, dan melestarikan bahan pustaklayanan perpustakaan nama jabatan kepala seksi pembinaan dan pelayanan perpustakaan. eselon va. unit kerja kantor perpustakaan umum daerah. ikhtisar jabatan menyusun program, menyiapkan bah dan pengamanan bahan pustaka. uraian tugas menyiapkan bahan penyusun, dan pengamanan bahan pustaka, melaksanakan pengaturan jadwal layanan perpustakaan kepada masyarakat pengguna perpustakaan, menyusun daftar buku layanan perpustakaan dan pembuatan buku referensi, melaksanakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dan selalu mengupayakan peningkatan pelayanan menuju pelayanan publik yang prima, melaksanakan koordinasi masalah pelayanan dengan dinas instansi terkait sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pelayanan perpustakaan padapelayanan perpustakaan dan menyelenggarakan peningkatan minat bacgaturan kerja kj. perbaikan terhadap keteraturan berorientasi pada pelayanmanajemen tata ruang kantor. pelayanan prima. pelayan publ, mengelola dan mengembangkan perpustakaan. menyusun penataan, tempat ruang baca. menyusun penataan referensi bahan pustaka. menyusun jadwal dan otomasi pelayanan. memotivasi danide, arsip daerah, dan humas nama jabatan kepala. eselon ill kerja dan melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data elektronik, pengelolaan arsip daerah dan kegiatan humas untuk membina hubungan harmonis membentuk citra positif mendukung keberhasilan pembangunan. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang pengolahan data elektronik, arsip daerah dan humas, berdasarkan program kerja danajikan data dan informasi yang valid dan canggih sesuai perkembangan teknologi informasi untuk disajikan kepada kepala daerah, skpd, masyarakat luas dan masyarakat pengguna data informasingendalikan pemanfaatan data komputer melalui jaring sistem informasi, dan mengendalikan pemanfaatan dan informasi internet, mengevaluasi dan menganalisis dampak yang timbul dari penyiaran berita informasi yang diterima oleh masyarakat, melalui pemantauan langsung atau dengan cara lainnya, untuk tidak lanjut penyelesai. melaksanakan pengelolaan data elektronik, arsip daerah dan penyampaian press release sebagai bahan penyiaran informasi berita melalui media cetak, media elektronik tentang kebijakan daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanakreatif dan inovatif ki. membimbing memimpin kelompok mkl. mengumpulkan informasi mitentang pers, telekomunikasi, dan penyiaran. sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. manajemen pengelolaan kearsipan. teknik kehumasan. teknik pengumpulan data dan informasikearsipan. melaksanakan pengelolaan data dan arsip daerah. mengelola pendistribusian data informasi melalui internet internet. teknik komunikasi massa. mengoperasikan teknologi informasi. berbicara depan publik. konferensi pers. memonitorolahan data elektronik, arsip daerah, dan humolahan data elektronik (pde) nama jabatan kepala seksi pengolahan data elektronik pde)pedoman dan kebijakan teknis pengolahan data elektronik, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengolahan data elektronik,penyimpanan, dan pengamanan. uraian tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data elektronik: menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman dan petunjuk lainnya yang berhubungan dengan pengolahan data elektronikusunan rencana pengembangan sistem informasi sehingga terlaksananya program pemerintahan yang berbasiskan elektronik (e government), melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengolahan data elektronik serta penyimpanan dan pengamanan, melaksanakan perawatan terhadap piranti keras, piranti lunak, sistem jaringan, dan aplikasi site sesuai perkembangan teknologi informasimasukkan data, mengolah data elektronik dengan aplikasi komputer untuk memenuhi kebutuhkreatif dan inovatif ki. membimbingtelematika. teknologi informatika dan program komputer. teknik pengumpulan pengolahan data informasi. sistem informasi dan manajemen. pelayanan prima. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. memelihara dan mengamankan data elektronik. membina teknis memasukkan dan mengolah data. memberikan layanan data informasi. mengembangkan jaringan internet, intranet, online, dan aplikasi website. membuat program apliarsip daerah nama jabatan kepala seksi arsip daerahkebijakan teknis bidang kearsipan, dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengendalian, pengamanan serta penyimpanan apabila sewaktu waktu dibutuhkan uraian tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang kearsipan yang meliputi pengumpulan bahan, pengolahan, pengendalian, pengamanan, penyajian dan penyimpanan arsip daerah, mendistribusikan tugas memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai denganngumpulkan dan mengolah berbagai jenis arsip dan pengolahannya disesuaikan dengan ketentuan kearsipan, menyimpan arsip dengan baik dan mudah pencariannya kembali apabila dibutuhkan:penyimpanan arsip sesuai dengan ketentuan perundangan kearsipan dengan mengacu sistem kearsipan nasionmhk. mencari. mencari informasi mi. perbaikarsipan. manajemen pengelolaan arsip. pola kearsipan. arsip elektronikelolaan arsip daerah. mengendalikan dan mengamankan arsip daerah. membina pelaksanaan teknis pengelolaan arsip. mengkoordinasikan pengelolaan arsip skpd, kecamatan dan kelurahan. menyusun sistim informasi kearsipan. melaksanakan penilaian dan pemusnahan arsiphumas nama jabatan kepala seksi humas, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan humas serta melaksanakan peliputan, perekaman, penyajian data dan pendokumentasian hasil kegiatan pemerintah daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang humas, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan humas: memberikan petunjuk kepada bawahan sesuailaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi dan jasa siaran radio pemerintah daerah spd), menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan untuk pengambilan keputusan, melaksanakan peliputan, perekaman, penyajian data, dan pendokumentasian serta pelaporan hasil kegiatanrhatian terhadap keteraturan mengarahkan memberikan perintah mmp. membangun hubungan kerja mhk. berorientasi pada pelayanan inisiatif rs. peraturan perundang undangan penyiaran. teknik komunikasi massa. teknik penyiaran radio. jurnalistuat naskah berita siaran. mengoperasikan teknologi informatika. melaksanakan peliputan, perekaman, dan pendokumentasian kegiatan. penyampaian press releasexlingkungan hidup nama jabatan kepala. eselon ia. unit kerja kantor lingkungan hidup. ikhtisar jabatan menyusun program, melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang lingkungan hidup dan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan teguran serta melaksanakan pelaporan mengenai analisis dampak lingkungan. uraian tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang lingkungan hidup dan analisis mengenai dampaklancarlaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan amdal), mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan bidang amdal dan menyampaikegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring, teguran dan peringatan terhadap perorangan, pabrik, perusahaan, lembaga, instansi dan kelompok lain yang melaksanakan pencemaran dan melanggar ketentuan amdalkomunikasi pengambilan keputusan panalisis dampak lingkungan. manajemen pengelolaan sumber daya alam. kebijakan dan pelayanan publik. .b. keterampilan menyusun program kebijakkaji dan mengkoordinasikan penilaian amdal. membina teknis keamanan dan kesehatduduki (dua) jabatan eselon iii padajabatalingkungan hiduplingkungan hidup dan analisis mengenai dapat, dan laporan pencemaran lingkungan nama jabatan kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan. eselon va. unit kerja kantor lingkungan hidup. ikhtisar jabatan menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan, dan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pengendalian pencemaran lingkungan. uraian tugas menyiapkan bahan pedoman dan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun b3), dan pemulihan kualitasdan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, lembaga organisasi, lsm, dan lembaga lain yang bergerak bidang pengelolaan dan peduli lingkungan, melaksanakmelaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian pencegahan lingkungmbinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaranlingkungan hidup. laboratorium dan penelitian lingkungan. teknik pengumpulan data informasi. analisis dampak lingkungdan mengembangkan upaya pemulihan pencemaran lingkungan. mengumpulkan data dan informasi pencemaringkatan konservasi sumber daya alam (sda) dan pengendalian kerusakan lingkungan nama jabatan kepala seksi peningkatan konservasi sumber daya alam sda) dan pengendalian kerusakan lingkungan. eselon va. unit kerja kantor lingkungan hidup. ikhtisarjabatan menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, dan melaksanakan kegiatan pengendalinyusunan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan konservasi sumber daya alam sda) dan pengendalian kerusakaonservasi sumber daya alam sda) dan pengendalian kerusakan lingkungan, melaksanakkoordinasi lingkungan kerjanya maupun dengan dinas instansi terkait agar diperoleh keterpaduan kerja dan menghindari tumpang tindihperencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. .7b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan teknis bidang pengawasan dan pengendalianencanaan dan analisis mengenai dampak lingkungan nama jabatan kepala seksi perencanaan dan analisis mengenai dampak lingkungan. eselon unit kerja kantor lingkungan hidup. ikhtisarjabatan menyusun program, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang analisis mengenai dampak lingkungan, dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinarumusan kebijakan teknis pengembangan analisis mengenai dampak lingkungan, ukl upl, dpl, penataan hukum lingkungan dan perangkat manajemeperencanaan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dengan dinas instansi terkait lainnya, lembaga organisasi, lsm, dan lembaga lain yang bergerak dibidang pengelolaan dan peduli lingkungan, melaksanakan pengawasan, pembinaan, pengendalian, monitoring, dan pelaporan terhadap kegiatan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal, ukl upl, dan dpl: melaksanakan pelayanan informasi pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup kepada pelaku pembangunan melalui berbagai media dan saluran komunikasi, menjembatani perselisihan sengketa dampak lingkungan dengan para fihak untuk mencapai kesepakatan guna penyelesaian perselisihan kepentingan, menyampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan untuk pengambilan keputusan: melaksanakan kegiatan perencanaan dan analisis pengelolaan serta pengendalian dampakmanajemen konflik mkebijakan dan pelayanan publik. perencanaan, monitoring dan evaluasi. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatnyusun berita acara dan rekomendasnanaman modal dan pelayanan terpadu nama jabatan kepala. eselon illa. unit kerja kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu. ikhtisar jabatan menyusun program, merencanakan, menentukan, dan dan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta melaksanakan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur sop) menuju pelayanan yang prima dan transparan kepada masyarakat. uraian tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, mendelegasikan dan membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya, membimbing, membina, dan mengarahkan bawahan agar pelayanan pemberian perijinan dan non perizinan berjalan normal, melaksanakan usaha usaha terobosan dan memfasilitasi investor untuk penanaman modal daerah, dengan cara mempromosikan sumber daya yang ada, potensi daerah, dan faktor pendukungnya: melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait mengenai sarana prasarana pendukung dan sumber daya daerah untuk menunjang penanaman modal, menyelenggarakan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pengendalian guna meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standard operasional prosedur sop), menuju pelayanan prima yang transparan kepada masyarakandatangani . menandatangani penerbitan perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu berdasarkan pelimpahanimbing kreatif dan inovatif ki. membangun hubungan kerja strategis maks. berorientasi pada pelayananan undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. peraturan perundangan undangan bidang penanaman modal dalam negeri. fasilitasi dan potensi daerah. promosi dan pemasaran. pelimpahan kewenangannanaman modal dan perizinan. menyusun data potensi daerah. menyusun peta peluang profil investasi daerah. membangun terobosan kerjasama investasi dengan pelaku usaha dalam luar negeri. mempermudah dan mempercepat pelayanan perijinan. menyusun standar operasional prosedur sopanaman modal dan pelayanan terpadu dan pelayanan terpaduhasil kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapanananaman modal nama jabatan kepala seksi penanaman modal, mengumpulkan data dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis pembinaan serta pengembangan penanaman modal. uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi penanaman modal, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penanaman modalnyiapkan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam bidang penanaman modal, melaksanakan pengkajian terhadap upaya upaya dalam menarik investasi untuk pengembangan penanaman modal daerah, dengan cara mempromosikan sumber daya yang ada, potensi daerah dan faktor pendukungnya, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penanaman modallayanan teknis penanaman modal dengan mengkoordinasikan kepada dinas instansi terkait sebagai wujud pelayanan primpembelajaran yang berkelanjutan pb. membangun hubungan kerja mhk. berorientasi pada pelayaninvestasi penanaman modal. komunikasi mediasi. pelayanan prima. teknik pengumpulan data dan informasi. monitoring dan evaluasi. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. melakukan fasilitasi mediasi para investor. menyiapkan rekomendasi izin penanaman modal. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan investasi para investor. mendata dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penanaman modalperizinan nama jabatan kepala seksi pelayanan perizinan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan petunjuk dan peraturan perundang undangan yang berlaku menuju pelayanan yang prima dan transparan kepada masyarakat. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan pedoman dan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinandapat berjalan tertib dan lancar, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang perizinan dan non perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan teknis operasional pelayanan perizinan yang meliputi, melaksanakan koordinasi lingkungan unit kerja maupun dengan dinas instansi terkait lainnya sesuai prosedur pelayanan perizinan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinmproses penyelesaian permohonan penerbitan dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku agar tercapai efektifitas dan efisiensi menuju pelayanan prima yang transparpajak dan retribusi daerah. peraturan perundang undangan bidang perizinan. pelayanan publik. pelayanan primkebijakan teknis pelayanan perizinan. administrasi perizinan. memproses pelayanan perizinan secara prima. mengevaluasi pelaksanaan kegiatabina program dan informasi nama jabatan kepala seksi bina program dan informasi. eselon va. unit kerja kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu. ikhtisarjabatan menyusun program, merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan penyebarluasan informasi administrasi perizinan dan menginventarisasi masalah serta pengaduan masyarakat. uraian tugas menyusun program kerja dan rencana kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi dan pengaduan masyarakat:laksanakan penggalangan kemitraan dan kerja sama dengan media masa, radio siaran pemerintah daerah spd), radio swasta niaga lainnya dalam rangka penyebarluasan pelayanan informasi administrasi perizinan, menerima dan menganalisa pengaduan masyarakat serta melaksanakan upaya penyelesaian berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bina program dan informasirencanakan, melaksanakan dan mengembangkan metode serta sarana penyebarluasan informasi administrasi perizitis ba. kreatif dan inovatif ki. pendelegasian tentang pelayanan publik. peraturan perundang undangan tentang perizinan. kehumasan. teknologi informasi. .b. keterampilan menyusun program dan kebijakan teknis bidang informasi. menginventarisasi permasalahan perizinan. menyelesaikan pengaduan masyarakat bidang perizinan. menjelaskan menyampaikan informasi mengenai tata cara perizinkesbangpol dan lintas nama jabatan kepala. eselon iperumusan kebijakan umum dan teknis bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu, organisasi politik, organisasi masyarakat, pemilihan kepala daerah, dan perlindungan masyarakat. uraian tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan pengembangan nilai nilai kebangsambinaan dan memotivasi seluruh pegawai lingkungan kantor guna meningkatkan produktivitas kerja, melaksanakan koordinasi kerja sama dengan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama serta dinas instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan kepala daerah bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelapor. melaksanakan kegiatan fasilitasi partai politik, organisasi masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan perlindungan masyarakat serta penanganan konflikberorientasi pada pelayanan kreatif dan inovatif kiolitik. sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. nasionalisme dan wawasan kebangsaan. manajemen konflik. pengumpulan data informasisatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. membina menanamkan jiwa nilai nilai kesatuan bangsa. membina kerjasama parpol, ormas, dan komponen lain. memfasilitasi penyelenggaraan pemilu. menyusun data informasi organisasi politik, organisasi masyarakat, dan organisasi lainnya. memfasilitasi penyelesaian konflik antar kelompoghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakatuntuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasilsatuan bangsa nama jabatan kepala seksi kesatuan bangslaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan. uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi kesatuan bangsyiapkan data penduduk berdasarkan suku, agama, dan ras sebagai bahan penyusunan program kesatuan bangsa: melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan penyuluhan sosialisasi materi peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan kesatuan bangsa kepada masyarakat: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan upaya integrasi dan kesatuan bangsgambilan keputusan pmerintahan daerah nasionalisme dan wawasan kebangsaan. teknik pengumpulan data danmantau jiwa nilai nilai kebangsaan. memantau adanya ideologi, ajaran, organisasi, dan kegiatan terlarangsosial politik dan hubungan antar lembaga nama jabatan kepala seksi sosial politik dan hubungan antar lembagnyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sosial politik sertanghimpun dan mengolah data pimpinanlaksanakan koordinasi kerjasama dengan dinas instansi terkait lainnya untuk kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan,melakukan pemantauan kegiatan dan pengkajian terhadap dampak kegiatan yang dilakukan olehfasilitasi organisasi politik, organisasi sosial, organisasi masyarakat, dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pemilu, pemilihan kepala daerah serta penanganan konflik antar lembamencari informasi mi. membangun hubungan kerja mhk. manajemen konflik mk. kreatif dan inovatif ki. inisiatif ins. keahlian teknikal managerial ktm. .8a. pengetahuan renstra organisasi. peraturan perundang undangan pemerintahan daerah. peraturan perundang undangan bidang politik. teknikpengumpulan data informasi. perencanaan, monitoring, dan evaluasi. .8b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. membina dan mengembangkan budaya politik yang demokratis. menyusun data informasi peta rawan konflik politik. memfasilitasi penyelesaian konflilindungan masyarakat nama jabatan kepala seksi perlindungan masyarakat. eselon va. unit kerja kantor kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. ikhtisarjabatan menyusunprogram, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perlindungan masyarakat dan melaksanakan pembinaan serta pengendalian keamanan lingkungan terhadap potensi satuan perlindungan masyarakat.nghimpun dan mengolah data sumber daya manusia atau potensi satuan perlindungan masyarakat yang ada setiap kecamatan kelurahan kantor dinas instansi lembaga perusahpembinaan dan pengendalian keamanan lingkungan terhadap potensi satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindunganngkoordinir pengerahan dan pengendalian pertahanan sipil lintas dalam suatu kegiatan untuk kelancaran dan kesiapan dalamtahanan sipil dan lintas. pendidikan dan pelatihan. manajemen penanganan bencana. teknik pengumpulan data dan informasgkoordinasikan pelaksanaan perlindungan masyarakat. menggerakkan pertahanan sipil lintas salak pba. membina dan melatih peningkatan kualitas anggota pertahanan sipil lintas dan salak pba. menyusun data informasi daerah rawan bencanadirektur rsud. syamsudin, s.h. nama jabatan direktur. eselon ilb. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisarjabatan menyusun program, layanan rujukan, serta pendidikan bidang kesehatan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. uraian tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pelayanan kesehatan serta menyiapkan bahan penetapan kebijakan kepala daerah bidang pelayanan kesehat, membimbing, mengendalikan, dan memotivasi seluruh pegawai lingkungan rsud. syamsudin, s.h. dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal, melaksanakan konsultasi, koordinasi kerjasama dengan dinas instansi lembaga terkait lainnya untuk kepentingan dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan pengkajian dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan kepala daerah bidang pelayanan kesehatan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan berdasarkan data, laporan yang masuk sebagai bahan penyempurnaan pelayanan kesehatan yang akan datang:mbuat . membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja serta menetapkan pengaturan internal lingkungan rsud. syamsudin, s.h.mengembangkan orang lain mol .29a. pengetahuan renstra organisasi dan daerah. managemen rumah sakit sdm. aspek hukum penyelenggaraan praktek kedokteran. manajemen mutu bidang kesehatan. konsep mutu pelayanan kesehatan baik nasional maupun internasional iso. perkembangan teknologi alat kesehatan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. kepemimpinan. pengadaan barang dan jasa. pelayanan prima. .9b. keterampilan menyusun program dan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan kesehatan. mengkoordinasikan penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. pengelolaan keuangan rumah sakit. membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. decision support system. mengkoordinasikan. mengkoordinasikan kerjasama pembangunan bidang kesehatan. menguasai peraturan ppk blue. menganalisis mutu pelayanan rumah sakiwakil direktur umum dan keuangan nama jabatan wakil direktur umum dan keuangan. eselon ia. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisar jabatan menyusun program, memberikan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan serta ketatausahaan keuangan lingkungan rsud. syamsudin, s.h. uraian tugas menyusun rencana kerja bidang umum dan keuanghimpun dan mempelajari peraturan perundangan undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta peraturan lainnya bidang rumah sakit. syamsudin, s.h., melaksanakan koordinasi dengan bidang unit kerja terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkungan rsud. syamsudin, s.h.pengendalian administrasi umum, keuangan serta menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventarismhk. perbaikan terus menerus inisiatif ins. keahlian profesional managerial kpm. .9a. pengetahuan master plan dan renstra rumah sakit. teknik penyusunan dan pengelolaan keuangan. peraturan perundang undangan pelayanan rumah sakit. manajemen sistem informasi rumah sakit. manajemen sumber daya manusia dan aset. teknik pengadaan barang dan jasa. perencanaan, monitoring, dan evaluasi. pelayanan prima. .9b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. ketatausahaan administrasi perkantorgkoordinasikan pengadaan barang dan jasa. menyiapkan bahan penyusunan renstra, senja, dan lakiagian umum dan kepegawaian nama jabatan kepala bagian umum dan kepegawaian. eselon ill unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisar jabatan menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, surat menyurat, pengarsipan, humas, sarana prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, dan kepegawaian. uraian tugas menyusun rencana kegiatan rsud. syamsudin, s.h. dan penghargaan pegawai lingkungan rsud. syamsudin, s.h.: melaksanakan pemantauan dan pembinaan pegawai untuk terwujudnya evaluasi penilaian kinerja sebagai bahan remunerasilaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, administrasi surat menyurat, sarana prasarana, urusan rumah tangga, dan humkreatif dan inovatif ki. inisiatif ins. keahlian profesional managerial kpm. .8tentang rumah sakit. peraturan perundang undangan tentang kesehatan. manajemen pengelolaan aset dan administrasi barang. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. .8b. keterampilan menguasai peraturan tentang ppk blue. pengadministrasi rumah sakit kepegawaian. mengelola sarana prasarana dan administrasi aset. mampu melakukan legal drafting berkaitan dengan produk hukum internal rumah sakit. mengkaji dan menyusun pola pengembangan pola karier pegawai. manajemen pengelolapegawaian dan administrasi nama jabatan kepala subbagian kepegawaian dan administrasi. eselon va. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisarjabatan menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan administrasi umum serta pelayanan kepegawaian lingkungan rsud. syamsudin, s.h. uraian tugas menyusun rencana kerja subbagian kepegawaian dan administrasimasalah kepegawaian dengan unit kerja terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian lingkungan rsud. syamsudin, s.h., mempersiapkan bahankegiatan ketatausahaan, kearsipan, dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaianberorientasi pada pelayanandisiplin pegawai. sistem informasi kepegawaian. pelayanan prima. .7b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. menyiapkan administrasi kepegawaian. menyusun dan mengelompokan data pegawai. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian. menyusun rencana rotasi dandan layanan umum nama jabatan kepala subbagian hukum dan layanan umumnyusunan petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan perlindungan dari aspek hukum dan layanan umum dalam berbagai kegiatan rsud. syamsudin, s.h. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian hukum dan layanan umum,saikan kasus keluhan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kasus hukum dengan berkoordinasi dengan bagian hukum setda kota sukabumi, melaksanakan koordinasi dengan dinas lembaga teknis daerah unit kerja instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan sosialisasi produk produk hukum kepada masyarakattugas satuan keamanan lingkungan rsud. syamsudin, s.hmantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi kasus hukum dan pelayanan kesehatan sebagai bahan penyempurnaan pelayanan rsud. syamsudin, s.anagemen konflik mrumah sakit. manajemen pelayanan medis klinis dan keperawatan. manajemen sumber daya manusia. aspek hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan. manajemen komplain. pelayanan prima. .b. keterampilan melakukan sosialisasi produk produk hukum lingkungan rumah sakit. berkoordinasi didalam dan diluar rumah sakit yang berhubungan dengan layanan umum. melakukan problem solving dalam pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kasus hukum. mengatur dan mengendalikan ketertiban umumasaran dan humas nama jabatan kepala subbagian pemasaran dan humas. eselon va. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. .ikhtisar jabatan menyusun program dan melaksanakan kegiatan sistem kehumasan dan pemasaran, informasi serta melakukan survey kepuasan pelanggan rsud. syamsudin, s.h. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian pemasaran dan humasnggarakan kegiatan sistem kehumasan rsud syamsudin, s.h. yang baik dan profesional melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait lingkungan rsud. syamsudin, s.h.masaran produk jasa rsud. syamsudin, s.h.kegiatan pemasaran produk jasa rsud. syamsudin, s.h. dan melaksanakan survey indeks kepuas perintah mmp. kreatif . kreatif dan inovatif ki. perhatian terhadap keteraturanpengetahuan tentang pemasaran. menguasai peraturan tentang ppk blue. pengetahuan tentang kehumasan. peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. melaksanakan komunikasi. pengumpulan data dan informasikeuangan nama jabatan kepala bagian keuangan. eselon lb. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisar jabatan menyusun program, merumuskan kebijakan dan pertanggung jawaban keuangan, penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi lingkungan rsud. syamsudin, s.hlingkunganuntuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran keuangan rsud syamsudin, s.h.: melaksanakan pengendalian, pengelolaan pengeluaran keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kas, melaksanakan koordinasi dengan bagian unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas: menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuaelolaan administrasi keuangan yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi serta menyusun laporan pertanggung jawaban keuang. mengarahkan memberi perintah mmp. kreatif dan inovatif ki. berorientasi pada kualitas membangun hubungan kerja mhk. perhatikan terhadap keteraturan inisiatif ins. keahlian profesional managerial kpm. .8a. pengetahuan sistem administrasi keuangan. penyusunan anggaran. standar akuntansi pemerintah. manajemen keuangan rsud. syamsudin, s.h. pedoman pengelolaan keuangan daerah. perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. pelayanan prima. .8b. keterampilan menyusun rencana anggaran rumah sakit. mengelola anggaran. menyusun administrasi keuangan. mengendalikan keuangan. menyusun laporan pertanggung jawabnama jabatan kepala subbagian anggaran. eselon va. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisarjabatan menyusun program, menyiapkan bahan perumusan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan anggaran lingkungan rsud. syamsudin, s.h. uraian tugas menyusun rencana kerja subbagian anggar: mengumpulkan, pengolahan, dan mengkaji data untuk bahan penyusunan rencana anggarpenyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan rencana anggaran, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan anggaranevaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai bahan penyusunan rencana anggaran yang akan datangpendelegasian wewenang pw.7a. pengetahuan teknik penyusunan anggaran. pedoman pengelolaan keuangan daerah. standar akuntansi pemerintah. perencanaan, monitoring, dan evaluasi. pelayanan prima. .7b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan anggaran. monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggabendaharaan nama jabatan kepala subbagian perbendaharaan. eselon va. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisarjabatan menyusun program, menyiapkan perumusan kebijakan dan pembinaan perbendaharaan tata usaha keuangan lingkungan rsud. syamsudin, s.h. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbagian perbendaharaan berdasarkan program kerja serta evaluasi kegiatan tahun yang lalu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan dan menghimpun informasi yang berhubungan dengan perbendaharaan tata usaha keuangan lingkungan rsud. syamsudin, s.h.gkoordinasikan tugastib administrasi keuangan, melaksanakan kegiatan tata usaha keuangan rsud. syamsudin, s.h.gevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan cara mengoreksi guna menyelaraskan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakteknik pelaksanaan anggaran. perencanaan dan pelaporan. perpajakan. standar akuntansi pemerintah daerah. pelayanan prima. .7b. keterampilan mengelola dan mengurus administrasi keuangan. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. menghitung pengenaan pajaverifikasi dan akuntansi nama jabatan kepala subbagian verifikasi dan akuntansiverifikasi pertanggung jawaban keuangan rsud. syamsudin, s.h.subbagian verifikasi dan akuntansipengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan, pengeluaran, pembukuan dan pengadministrasian keuangan lainnya untuk terciptanya tertib administrasi, melakukan penelitian terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan lingkungan rsud. syamsudin, s.h. sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi dan menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangsistem akuntansi keuangan rsud. syamsudin, s.h. melalui siklus akuntansi sesuai dengan ketentuan perundang perhatian .7a. pengetahuan pengelolaan anggaran. administrasi keuangan. standar akuntansi pemerintah. monitoring, evaluasi, dan pelaporan. pelayanan prima. .7b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. menghitung pengenaan pajak. menyusun laporan keuanganencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit nama jabatan kepala bagian perencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. eselon unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisar jabatan menyusun program, menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen rsud. syamsudin, s.cari, mengumpulkan dan menghimpun data serta informasi untuk bahan penyusunan master plan, rencana strategis, dan rencana kerjaunit kerja instansi terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemenngelolaan dan pengendalian aset rsud. syamsudin, s.h.laporan output pelayanan, penyusunan laporan pertanggungjawaban tahunan, laporan akuntabilitas kinerja, dan penyusunan profil rsud. syamsudin, s.h.8a. pengetahuan renstra organisasi. manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana. manajemen perencanaan. sistem informasi manajemen rumah sakit. monitoring, evaluasi, dan pelaporan. pelayanan prima. .8b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. penanganan trouble shooting. menyusun pertanggungjawaban tahunan. memonitor, mengrumusan kebijakan teknis perencanaan, memformulasi, dan mengevaluasi kebutuhan melalui koordinasi lintas bidang lingkungan rsud. syamsudin, s.engan unit kerja bidang terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, mencari, mengumpulkan, dan menghimpun data serta informasi yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan unit lingkungan rsud. syamsudin, s.h.: mengkaji dan melaporkan kebutuhan unit melalui koordinasi lintas bidangstrategi penyusunan pendapatan dan belanja rsud. syamsudin, s.h. atas dasar kebijakan direktur melalui koordinasi dengan bidang keuanncari . mencari informasi mi. kreatif dan inovatif ki. inisiatif ins. keahlian teknikal managerial ktm. .7a. pengetahuan renstra organisasi. teknik perencanaan. standar akuntansi pemerintah. memahami kinerja pelayanan rumah sakit. pelayanan prima. .7b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. mengolah data kebutuhan unit kerja. mengkaji kebutuhan unit kerjistem informasi manajemen rumah sakit nama jabatan kepala subbagian sistem informasi manajemen rumah sakit. eselon va. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisarjabatan menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sistem informasi manajemen rumah sakit berdasarkan evidence based. uraian tugas menyusun rencana kegiatan sistem informasi manajemen rumah sakitunit kerja terkait lingkungan rsud. syamsudin, s.h. untuk mendukung pelaksanaan tugas,: melaksanakan, melaksanakan evaluasi hasil kerja, dampak, efisien, dan efektivitas kinerja sistem informasi manajemen rumah sakit, melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem informasi manajemen rsud. syamsudin, s.h.ngambilan keputusan pk. kreatif dan inovatif ki. perbaikan . perbaikan terus menerus ptm. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan pengetahuan tentang komputer. sistem informasi managemen rumah sakit. permasalahan software dan hardware. program aplikasi yang terkait dengan database. jenis hardware yang akan digunakan. monitoring, evaluasi, dan pelaporan. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan mengkaji sistem informasi manajemen rumah sakit berdasarkan evidence based, melakukan formulasi sistem informasi manajemen rumah sakitsarana rumah sakit namajabatan kepala subbagian pemeliharaan sarana rumah sakit. eselon va. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisar jabatan menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan peralatan medis dan non medis serta sarana dan prasarana lingkungan rsud. syamsudin, s.h. uraian tugas menyusun rencana kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit: melaksanakan pemeliharaan peralatan medis dan non medis, peralatan kantor, gedung, halaman taman, dan kendaraan dinas rsud. syamsudin, s.h.: melaksanakan database sarana dan prasarana pendukung bisnis rsud syamsudin, s.h. secara dinamis, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang, aset tetap, dan investastata kelola pemeliharaan peralatan medis, non medis serta sarana dan prasarana pendukung bisnis rsudperhatian terhadap keteraturan kreatif dan inovatif ki. perbaikan terus menerus ptm. inisiatif . inisiatif ins. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan manajemen pengelolaan aset. pedoman pengelolaan barang daerah. administrasi pengelolaan barang daerah. sarana dan prasarana rumah sakit. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun rencana kegiatan. menyusun administrasi pengurusan barang. menginventarisir barang daerah. memelihara dan mengamankan barang aset tetapwakil direktur pelayanan dan pendidikan nama jabatan wakil direktur pelayanan dan pendidikan. eselon illa. unit kerja rsud syamsudin, s.h. ikhtisar jabatan menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan pedoman standarisasi dan prosedur tata kerja yang berkaitan dengan bidang pelayanan dan pendidikan sesuai kebijakan direktur. uraian tugas menyusun rencana kerja bidang pelayanan dan pendidik untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, melaksanakumah sakit: menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal dan non laksanakan monitoring dan evaluasi hasil telaahan pegawai bawah tanggung jawabnya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatnyelenggarakan pelayanan penunjang dan pengembangan mutu berkelanjutan yang berbasis standar akreditasi dan iso iwa perintah mmp. memimpin kelompok mkl9a. pengetahuan manajemen sdm rumah sakit. good clinical governance, antara lain audit klinis, audit medis, manajemen resiko, dan keselamatan pasien. perkembangan teknologi alat kesehatan. managemen medis klinis dan keperawatan. manajemen komplain. aspek hukum penyelenggaran praktek kedokteran. pelayanan prima. .9b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. menganalisa situasi dan data sesuai rencana. mampu melakukan kerjasama dengan kemitraan. melakukan koordinasi dengan komite medik, kepala saf, dokter, dan dokter spesialis. melakukan analisis mutu pelayanan rumah sakit melakukan proses pembelajaran peserta didik. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atauidang penunjang dan pengembangan mutu nama jabatan kepala bidang penunjang dan pengembangan mutu. eselon iii unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisarjabatan menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan terhadap pengembangan mutu berkelanjutan berbasis standar akreditasi maupun iso iwa uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang penunjang dan pengembangan mutukegiatan kebijakan manajerial tentang layanan penunjang patologi klinik, patologi anatomi, radiologi, farmasi, gizi, css, pusat diagnostik, rekam medik, pengolahan limbah, dan layanan penunjang lain yang dianggap perlu oleh rsud. syamsudin, s.h.), melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan. melaksanakan kebijakan terhadap pengembangan mutu berkelanjutan berbasis standar akreditasi maupun iso iwa melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penunjang dan pengembangan mutungendalian kegiatan kegiatan pelayanan penunjang kesehatan dan menjamin terlaksananya kegiatkreatif dan inovatif ki. membimbingkonsep mutu pelayanan kesehatan baik nasional maupun internasional iso has). teknologi alat kesehatan. manajemen mutu pelayanan kesehatan. trend dan isu pelayanan kesehatan (koordinasi dengan rumah sakit lainnya) pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. menganalisis mutu pelayanan rumah sakit. melakukan koordinasi dengan semua komponen layanan penunjang kesehatan. mengendalikan kegiatan pelayanan penunjang kesehatan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan mutu pelayanan kesehunjang medik nama jabatan kepala subbidang penunjang medik. eselon va. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisarjabatan menyusun program, melaksanakan pengaturan, pendistribusian dan pengawasan pelaksanaan penggunaan peralatan medik dan nonmedis bawah bidang penunjang dan pengembangan mutu. uraian tugas melaksanakan penyusunan tata kerja pelaksanaan pendistribusian peralatan penunjang medik dan nonmedis: melaksanakan koordinasi dan pemeliharaan hubungan baik dengan seluruh komponen rsud. syamsudin, s.h. melakukan pengaturan dan pengendalian kebutuhan instalasi bawah bidang penunjang dan pengembangan mutu, melakukan pengarsipan formulir permintaan alat alat penunjang medik dan nonmedis seluruh instalasi, melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan fasilitas penunjang medik dan nonmediskegiatan untuk terpenuhinya kebutuhan medik dan nonmedis seluruh instalasi rsud.gaturan kerja pk. .a. pengetahuan renstra rumah sakit. ilmu farmasi, sanitasi, patologi klinik, radiologi, dan gizi. manajemen rumah sakit. monitoring, evaluasi, dan pelaporan. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun program kegiatan. komunikasi lisan maupun tulisan. menganalisa masalah yang timbul dalam rangka pelayanan instalasi penunjang. melakukan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medik dan non medimutu nama jabatan kepala subbidang pengembangan mutu, dan pengendalian yang berhubungan dengan pengembangan mutu pelayanan dengan pengkajian model implementasi akreditasi atau iso serta kegiatan mutu laimengkoordinasikan dan pengendalian pengembangan mutu serta memimpin kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan pengkajian model implementasi mutu yang akan digunakan baik akreditasi, iso, maupun kegiatan mutu lainnya: melaksanakan pemantauan pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai dengan sistem manajemen mutu yang ditetapkaktivasi kegiatan pokja pelayanan kesehatan yang berkaitan dengpengetahuan . .a. pengetahuan renstra rumah sakit. sistem manajemen mutu pelayanan atau iso. sistem akreditasi rumah sakit. teknik pengumpulan data informasi. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. mengolah sistem manajemen mutu. melakukan peningkatan mutu berkelanjutan. mengendalikan mutu pelayanan kesehlayanan medik dan keperawatan nama jabatan kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan. eselon iii unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisarjabatan menyusun program, melaksanakan pengelolaan sistem pelayanan yang komprehensif, dan berkesinambungan. uraian tugas menyusun rencana kerja bidang pelayanan medik dyusun rencana kebutuhan tenaga dan fasilitas pelayanan dalam rangka mencapai efektifitas dan efisiensi serta kualitas optimal pelayanan kesehatan rsud. syamsudin, s.h., menyusun rancangan pemenuhan kebutuhan pendidikan untuk meningkatkan sdm bidang pelayanan medis didalam dan diluar rumah sakit formal maupun informal, melaksanakpelayanan medik dan keperawatan, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan mutu pelayanan medik dan keperawpengelolaan sistem pelayanan yang komprehensif dan berkesinambunganperhatian terhadap keteraturan kreatif dan inovatif ki. membangun hubungan kerja mhk. perbaikan terus menerus ptm. inisiatif int. keahlian profesional managerial kpm. .a. pengetahuan manajemen rumah sakit. manajemen sumber daya manusia sdm). teknik pengumpulan data informasi. manajemen medis klinis dan keperawatan. manajemen komplain. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. menganalisis data dan informasi. berkoordinasi dengan komite medik, kepala smf, dokter, dan dokter spesialis. melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatmedik nama jabatan kepala subbidang pelayanan medik. eselon va. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisar jabatan melaksanakan pengaturan dan pengendalian pelayanan medis serta melakukan penyiapan data usulan kebutuhan pelayanan medis berdasarkan permintaan tiap instalasi. uraian tugas melaksanakan penyiapan data usulan kebutuhan pelayanan medis berdasarkan permintaan tiap instalasi smf, melaksanakan koordinasi dan kerja sama pemeliharaan hubungan baik dengan seluruh komponen rsud. syamsudin, s.h.: cc. melaksanakan penyelenggaraan pengaturan dan pengendalian pelayanan medis: icu, iccu, nica picu), pelayanan anestesi dan realisasi', pelayanan lain yang dianggap perlu oleh rsud. syamsudin, s.h.: menyusunir bidang pelayanan medik dan keperawatan, melaksanakan monitoring, inventarisasi, dan pelaporan alat medis yang baru dibeli, rusak, hilang, yang akan dipakai dan diperbaikierima dan menyusun laporan kegiatan pelayanan medis bulanan dari tiap tiap instalasi smfterus menerus ptkmedis. managemen pelayanan medis. manajemen sumber daya manusia. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. menganalisa data dan kebutuhan sdm. mengimplementasikan rencana kerja. melakukan problem solving dalam peningkatan mutu pelayanan medissehlayanan keperawatan nama jabatan kepala subbidang pelayanan keperawatan pelaksanaan petugas jaga tiap ruang perawatan, dan menentukan rekrutmen bagi petugas keperawatan sesuai dengan sop yang telah disediakan. uraian tugas menyusun rencana kegiatan subbidang pelayankoordinasi dengan semua instalasi rsud. syamsudin, s.h. untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: melaksanakmengatur jadwal tenaga terlatih pada setiap tugas jaga dan perawat pengganti (pagi sore malam hari libur), melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan jaga tiap ruang perawatan dan menentukan rekrutmen tenaga perawat, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam perencanaan kebutuhan fasilitas dan peralatan keperawatan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan: merencanakan kebutuhan tenaga keperawatan dan melakukan pelatihan khusus bagi petugas keperawatan sesuai dengan soppengaturan kerja pkjperawpenelitian nama jabatan kepala bidang pendidikan dan penelitian. eselon ill unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisarjabatan menyusun program, menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal bagi pegawai rsud. syamsudin, s.h. dan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penelitian diseluruh bidang keilmuan baik medis, keperawatan, maupun manajemen administrasi. uraian tugas menyusun rencana kerja bidang pendidikan dan penelitgkoordinasikan dan pengendalian seluruh kegiatan pendidikan dan penelitian rsud. syamsudin, s.h. melaksanakan pengendalian proses kebijakan terkait dengan lingkup dan informed consent penelitian, menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal bagi pegawai rsud. syamsudin, s.h., melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitiyelenggarakkan perintah mmp. memimpin kelompok mk. kreatif dan inovatif ki. mengembangkan orang lain molrumah sakit. perundang undangan yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit. manajemen mutu iso manajemen sistem informasi rumah sakit. manajemen sdm berbasis kompetensi. penguasaan materi kurikulum. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. mampu melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal. menyelenggarakan kegiatan penelitian. melaksanakan jejaring dengan pendidikan fakultas kedokteran. berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didididikan nama jabatan kepala subbidang pendidikan. uraian tugas menyusun rencana kerja bidang pendidiklaksanakan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, menyusun jadwal kunjungan kerja dari dinas instansi lain diluar rsud. syamsudin, s.h., mengkadministrasi: melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan formal dan nonformal lingkungan rsud. syamsudin. s.h.yusun anggaran dan pengelolaan biaya. perbaikan terus menerus ptk. inisiatif ins. keahlian teknikal profesional ktp. .a. pengetahuan pendidikan formal dan nonformal untuk tenaga medik, keperawatan dan administrasi. manajemen penyelenggaraan house training, seminar pelatihan. manajemen sumber daya manusia. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun anggaran pendidikan. bimbingan terhadap kegiatan praktek mahasiswa. mampu melakukan koordinasi didalam maupun diluar rumah sakitelitian nama jabatan kepala subbidang penelitian. eselon va. unit kerja rsud. syamsudin, s.h. ikhtisarjabatan menyusun program, melaksanakan fungsi penelitian, menyusun anggaran, mengevaluasi pelaksanaan penelitian, dan merencanakan pertemuan berkala dalam rangka pemberdayaan institusi penelitian lembaga lain yang relevan. uraian tugas menyusun anggaran untuk program pendidikan dan penelitilaksanakan koordinasi dengan semua institusi penelitian lembaga lain yang relevan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: merencanakan pertemuan berkala dalam pemberdayaan institusi penelitian lingkungan syamsudin, s.h.: menyusun, menyimpan, dan mengelola hasil penelitian seluruh bidang keilmuan baik medis, keperawatan, maupun manajemen administrasi, memperluas jaringan penelitian dengan institusi lembaga lain yang relevan, mengevaluasi, dan menyeleksi proposal penelitian, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, mensosialisasikan hasil penelitian seluruh bidang keilmuan baik medis, keperawatan maupun manajemen administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan keseh. proaktif pengaturan kerja pkjsatuan polisi pamong praja nama jabatan kepala. eselon illa. unit kerja satuan polisi pamong praja. ikhtisar jabatan menyusun program, merumuskan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum, memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah, penegakan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang ketenteraman dan ketertibmengenai ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan atau peraturan atau keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian dan aparatur lainnya daerah, menyelenggarakan pembinaan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan daerah lainnya sesuai kewenangan serta menindak masyarakatatau badan hukum yang melanggar ketertiban umum, melaksanakan penertiban dan pemeriksaan serta menindak warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melaksanakanatau keputusan kepala daerah: menyampaikan saran dan pertimbangan secara tertulis maupun tidak kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan atau keputusan kepala daerah dan kebijakan daerah serta memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan, penindakan terhadap warga masyarakat atau badan hukum daerah yang melanggar ketertiban umumperhatian terhadap keteraturan pengambilan keputusan pk. proaktifamanan dan ketertiban umum. peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. prosedur tetap polisi pamong praja. pemeriksaan dan penyidikan. managemen konfliamanan dan ketertiban umum. membina dan mensosialisasikan pelaksanaan perda. menyelidiki, memeriksa, dan menindak pelanggaran perda. membantu. membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat. menyelenggarakan operasi musisi. mengkoordinasikan pengawalan tamu daerahsatuan polisi pamong prajaumumsatuan polisi pamong praja, melaksanakan koordinasi dan konsultasi lingkungan kerjanya maupun dengan dinas instansi terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugasevaluasi hasil kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan,laksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran yang meliputi surat menyurat, penatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan, pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, dokumen, dan pelaposis ba. pembelajaran yang berkelanjutan pb, ketentraman, dan ketertiban nama jabatan kepala seksi pengendalian, ketenteraman, dan ketertiban. eselon va. unit kerja satuan polisi pamong praja. ikhtisar jabatan menyusun program, menyiapkan bahan penetapan kebijakan kepala daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, ketenteraman dan ketertiban umum daerah. uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi pengendalian, ketenteraman, dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai program kerja sebagai acuanumpulkan dan mengolah data masalah politik, ekonomi dan sosial budaya untuk bahan penyusunan rencana kerja pengendalian operasional keamanan dan ketertiban umum, melaksanakan penataan dan pengaturan penertiban lokasi pedagang kaki lima pkl) yang mengganggu dan melanggar ketenteraman dan ketertiban umum, melaksanakan konsultasi dan kerja sama dengan dinas instansi lembaga lainnya dalam rangka ketenteraman dan ketertibanngendalian ketenteraman dan ketertibendalian ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dan aset aset miliktis ba. mengarahkan memberi perintah mmp. pembelajaran yang berkelanjutan pb. kreatif dan inovatif k8prosedur tetap polisi pamong praja. teknik pemeriksaan penyidikan. perencanaan, monitoring, dan evaluasi. .8b. keterampilan menyusun program kegiatan teknis keamanan dan ketertiban umum. menjaga dan mengendalikan ketertiban umum. mengkoordinasikan pengawalan tamunyuluhan nama jabatan kepala seksi pembinaan dan penyuluhan. eselon va. unit kerja satuan polisi pamong praja. ikhtisarjabatan menyusun program, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, kebijakan daerah, dan pengembangan sdm anggota satuan polisi pamong praja untuk mendukung ketenteramannsultasi dan kerja sama dengan dinas instansi terkait yang berhubungan dengan bidang pembinaan dan pengembangan sdm anggota satuan polisi pamong praja, mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan pembinaan dan penyuluhanpenyuluhan bidangmonitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan dan penyuluhjasmani, rohani, mental, sdm aparatur anggota satuan polisi pamong praja kecamatan kelurahan agar menjadi aparatur penertiban daerah yang sehat dan beretikpembelajaran yang berkelanjutan pbteknik pemeriksaan penyidikan. teknik penyuluhan dan pembinaan. prosedur tetap satuan polisi pamong praja. perencanaan, monitoring, dan evaluasi. .b. keterampilan menyusun program kegiatan. melakukan penyuluhan dan pembinaan. menyelidiki, memeriksa, dan menindak pelanggaran peraturanegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah nama jabatan kepala seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. eselon va. unit kerja satuan polisi pamong praja. ikhtisar jabatan menyusun program, melakukan pengawasan, penyelidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, peraturan walikota, dan kebijakan daerah berkaitan dengan ketenteraman masyarakatdalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan penegakan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah, melaksanakan penindakan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu dan melanggar ketenteraman dan ketertiban umum, melaksanakan pengawasan, peringatan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota atau keputusan walikota, dan kebijakan lainnya daerah, melaksanakan penerbitan izin berdagang pedagang kaki lima pkl), melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaatasan untuk pengambilan keputusan, melaksanakan pengawasan, penyidikan, penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan daerah dan peraturan atau keputusan kepalamengambil resiko rs. perhatian terhadap keteraturan ptdaerah yang berlaku. teknik, mekanisme, dan prosedur pemeriksaan penyidikan. teknik monitoring dan evaluasi. perencanaan, monitoring, dan pelaporan. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. memonitor dan mengevaluasi badan hukum masyarakat yang melanggar ketertiban umum. memeriksa badan hukum warga masyarakat yang diduga melanggar perda dan ketertiban umum. menyusun berita acara dan laporan hasil pemeriksaan menindak sesuai ketentuan yang berlakuvcamat nama jabatan camat eselon illa. unit kerja kantor kecamatan. ikhtisar jabatan menyusun program, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban umum, pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan koordinasi atas kegiatan dengan lembaganya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugastingkat kecamatan,kepala daerah, melaksanakan kegiatan rapat musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) kecamatan, melaksanakan pembinaan dan memotivasi pegawai lingkungan kecamatan guna meningkatkan produktivitas kerjalaksanakan . melaksanakan kegiat serta pelayanan umum tingkatmembangun hubungan kerja mhk. memimpin kelompok mkl. berorientasi pada pelayanan memimpin rapat mr.merintahan daerah. administrasi perkantoran. peraturan perundang undangan pokok pokok agraria. pelayanan publik. pelimpahan kewenangan walikota kepada camat. administrasi kepegawaian keuangan. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. mengelola sarana inventaris barang. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. memproses perizinan rekomendasi lainnya sesuai dengan kewenangan. memfasilitasi dukungan administrasi pemilu. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamsekretaris kecamatan nama jabatan sekretaris kecamatan. eselon ilb. unit kerja kantor kecamatan. ikhtisar jabatan menyusun program, melaksanakan administrasi umum, pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi kepada organisasi kecamatan serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahanlainnya agar diperoleh keterpaduan dan ketepatlaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan tingkat kecamnyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan lingkungan kecamat. membangun hubungan kerja mhk. mengarahkan memberi perintah mmp. berorientasi pada pelayananteknik pengadaan barang dan jasa. pelayanan publik. administrasi kepegawaian keuangan. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. penyelenggaraan administrasi perkantoran, keuangan, dan kepegawaian. menyusun rencana anggaran belanja kecamatcamatanperlengkapan nama jabatan kepala subbagian umum dan perlengkapadministrasi umum dan perlengkapan, penyiapan bahan dan data untuk keperluan rumah tangga serta melaksanakan ketertiban dan keamanan rumah tangga umumkegiatan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan administrasi umum dan perlengkapkecamatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugasngelolaan administrasi umumublik. teknik pengadaan barang dansa. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. melaksanakan administrasi perkantoran. kecamatdan keuangan nama jabatan kepala subbagian kepegawaian dan keuangpengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pengurusan benda berharga, verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan administrasi kepegawaihimpun dan mempelajari peraturan perundangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang keuangan dan kepegawaian untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas:iapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi pegawai, pensiun, dan penghargngelolaan administrasi keuangan yang meliputi penganggaran, pengajuan spp, pembayaran gaji pegawai, kesejahteraan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan melaksanakan administrasi kepegawaincari informasi miadministrasi keuangan kepegawaian. ketentuan perpajakan. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. menyusun rencana anggaran dinas. mengelola administrasi keuangan kepegawaian. mengendalikan anggara. unit kerja kantor kecamatyusun bahan pembinaan sistem administrasi pemerintahan, kependudukan dan keagrariaan pertanahan kelurahan sesuai ketentuteknik penyusunan peraturan kelurmbina penyelenggaraan pemerintahan kelurva. unit kerja kantor kecamatcamatan dan dan kecamatpengambilan keputusan strategis pksmbangunan kelurahan. teknik perencanaan pembangunanva. unit kerja kantor kecamatseksi pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencandan pendidikan dan kebudayapemberdayaan masyarakat, kb, dan pemberdayaan perempurencanaan pembangunan. program keluarga berencanaumum nama jabatan kepala seksi pelayanan umum. eselon va. unit kerja kantor kecamatan. ikhtisar jabatan menyusun program, melaksanakan pelayanan umum yang meliputi pelayanan umum kepada masyarakat mengenai surat surat, sarana dan prasarana umum, menyusun program, pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan, sanitasi lingkungan, dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umnya untuk memperlancar dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan umum lingkungan kecamatan, menyiapkan bahan pemberian perizinan rekomendasi dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh kecamatan luar bidang pembangunan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan umum sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan, menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat dan administrasi kependudukan lingkunganberorientasi pada kualitas berorientasi pada pelayanan perbaikan terus menerus ptm. keahlian teknikal managerial ktm. .a. pengetahuan pelayanan publik. administrasi kependudukan. tehnik pengadaan barang dan jasa. .b. keterampilan menyusun program rencana kegiatan. melayani legalisasi surat dokumen lain. memproses pembuatan ktp kk dan keterangan lain. memproses pengadaan barang jasa. membina administrasi kependudukan dan pelayanan umum padaeraman dan ketertiban umum. eselon va. unit kerja kantor kecamatan. ikhtisarjabatan menyusun program, melaksanakan pembinaan, pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat wilayah kerja kecamatan. uraian tugas menyusun rencana kerja ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkanmenghindari duplikasi dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait lainnya guna memperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat: melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakatkepada atasan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan,lurah nama jabatan lurah. eselon va. unit kerja kantor kelurahan. ikhtisar jabatan menyusun program kerja, membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban umum serta pelayanan umum tingkatmelaksanakan tugas: membagi tugas kepada sekretaris dan kepala seksi untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan koordinasi kerja sama dengan dinas instansi lembaga terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas: melaksanakan kegiatan rapat musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) kelurahan:camat: melaksanakan pembinaan dan memantau kegiatan rw rt dan masyarakat yang ada wilayah kelurahanngkoordinasik, dan pelayanan umum tingkat.mimpin rapat mr. berorientasi pada pelayanan membina inisiatif ins. keahlian profesional managerial kpm. .a. pengetahuan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah. peraturan perundang undangan pokok pokok agraria. pelayanan publik. administrasi perkantoran. pelimpahan kewenangan kepada lurah. pelayanan prima. .b. keterampilan menyusun program dan rencana kegiatan. membina penyelenggaraan rt rw. memproses perizinan rekomendasi. komunikasi. menyusun peraturan tingkat kelurahan. memfasilitasi penyelesaian sengketa tansekretaris kelurahan nama jabatan sekretaris kelurahan. eselon vb. unit kerja kantor kelurahan. ikhtisar jabatan menyusun program, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan serta pembinaan administrasi kepada rt rw lingkungan pemerintah kelurahanunit kerja dan dinas instansi lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalamlurah dan keuangan: mengumpulkan dan menyajikan data informasi kegiatan kelurahan sesuai pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi kelurahan, menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan lingkungan kelurahberorientasi pada pelayanan membimbing . membimbing mencari informasi mi. perbaikan terus menerus ptmpelayanan publik. administrasi kepegawaian keuangan. .b. keterampilan menyusun rencana anggaran. penyelenggaraan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaib. unit kerja kantor kelurahkegiatan bidang tata pemerintahpemerintahan, kependudukan, dan keagrariaan pertanahan sesuai ketentuan perundangngumpulkan data keagrariaan pertanunit kerja kantor kelurahdan turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan tingkat kelurah,. mencari informasi mi. kreatif dan inovatif k8a. pengetahuan program pembangunan kelurahan. teknik perencanaan pembangunan. pemberdayaan masyarakat. usaha kecil koperasi. .8b. keterampilan menyelenggarakan musrenbang. menyusununit kerja kantor kelurahserta pendidikan dan kebudaypemberdayaan masyarakat. program keluarga berencana. pemberdayaan perempuanemberdayaan masyarakat dan kbraman dan ketertiban umum. eselon nb. unit kerja kantor kelurahan. ikhtisarjabatan menyusun program, melaksanakan pembinaan, pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat wilayah kerjaguna memperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat wilayah kerja kelurahan. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakaembangkan september(dua belas) tahunama nama penerima dan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh wali. tahun anggarantas provinsi banten peraturan wali kota tangerang nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota tangerang, menimbang bahwa pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak guna mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. bahwa pemerintah daerah memberikan bantuan biaya pendidikan peserta didik pada satuan pendidikan dasar swasta dan madrasah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan masyarakat, bahwa pemberian pendidikan bantuan biaya pendidikan peserta didik pada satuan pendidikan dasar swasta dan madrasah yang diatur dalam peraturan wali kota nomor tahun tentang4)ndidikan. sekolah dasar swasta yang selanjutnya disingkat sdibtidaiyah swasta yang selanjutnya disingkat mimenengah pertama swasta yang selanjutnya disingkat mpebutsanawiyah swasta yang selanjutnya disebutadalah sds dan mps. madrasah adalah min, mis, dan peserta didik adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan sds, min, mis, mps, dan daerah dan memiliki nomor induk kependudukankepala sekolah adalah pimpinan satuan pendidikan sds dan mps. kepala madrasah adalah pimpinan satuan pendidikan min, mis dan biaya pendidikan adalah alokasi dana pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.pendidikan islam yang selanjutnya disebut emispendis adalah suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama. bank adalah bank tempat penyimpanan kas umum daerah. pemerintah daerah memberikan biaya pendidikan pada sekolah dan madrasah. pemberian biaya pendidikan pada sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: meringankan beban masyarakat atas biaya pendidikan kepada peserta didik dengan membebaskan biaya pendidikan dalam bentuk iuran bulanan kepada peserta didik: dan memenuhi keterlaksanaan (delapan) standar nasional pendidikan. sekolah dan madrasah penerima dana biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: surat pernyataan untuk bersedia mengikuti program pemberian biaya pendidikan peserta didik, surat pernyataan tidak membebankan biaya pendidikan dalam bentuk iuran bulanan kepada peserta didik penerima, memiliki rekening giro atas nama sekolah atau madrasah bank yang terpisah dengan rekening biaya operasional sekolah, terdata dalam sistem dapodikdasmen pada sekolah, terdata dalam sistem emispendis pada madrasah, memiliki bukti tanda daftar ulang yang masih berlaku untuk sekolah, dan menerima dana biaya operasional sekolah pada tahun anggaran berjalan. bab alokasi besaran dan penyaluran biaya pendidikan alokasi besaran biaya pendidikan bagi peserta didik meliputi: rp50. (lima puluh ribu rupiah) per (satu) orang peserta didik sds, min, dan mis setiap (satu) bulan, dan rp105. (seratus lima ribu rupiah) per (satu) orang peserta didik mps, dan setiap (satu) bulan. dalam hal terdapat perubahan besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. biaya pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam disalurkan dari dinas kepada peserta didik melalui rekening giro bank atas nama sekolah atau madrasah. penyaluran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan per triwulan. alokasi penyaluran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam dikalikan dengan jumlah peserta didik pada sekolah atau madrasah dan jumlah bulan. jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada pada sekolah berdasarkan data pada dapodikdasmen. jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada pada madrasah berdasarkan data pada emispendis. kepala sekolah dan kepala madrasah bertanggung jawab secara formil dan materil atas kebenaran data yang input dalam dapodikdasmen dan emispendis sebagaimana dimaksud pada dan dinas memverifikasi data peserta didik sebagaimana dimaksud dalam dan dengan memvalidasi nomor induk kependudukan daerah. hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. dalam hal peserta didik yang mengikuti pendidikan pada lembaga pemasyarakatan anak tangerang, tidak dilakukan validasi nomor induk kependudukan daerah sebagaimana dimaksud pada alokasi besaran dan penyaluran biaya pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam dan menjadi dasar penyusunan dokumen anggaran belanja dinas. bab iii pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan dana pengelolaan dan pelaporan penggunaan biaya pendidikan peserta didik dilakukan oleh sekolah dan madrasah. pengelola biaya pendidikan peserta didik pada sekolah dan madrasah terdiri atas kepala sekolah atau kepala madrasah sebagai penanggung jawab pengelola biaya pendidikan peserta didik, bendahara, dan atau cc. pembantu bendahara. laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pendidikan peserta didik dilakukan per triwulan, paling lambat (dua puluh) hari kalender sejak diterimanya biaya pendidikan peserta didik. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan: bukti transaksi pengeluaran biaya pendidikan, b.surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan biaya pendidikan peserta didik pada periode pelaporan yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala madrasah, dan rekening koran periode triwulan yang divalidasi oleh bank. bukti transaksi pengeluaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa daftar peserta didik penerima biaya pendidikan yang ditandatangani secara langsung oleh peserta didik. daftar sebagaimana dimaksud pada ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah atau kepala madrasah dan bendahara sebagai penanggungjawab pengelola biaya pendidikan. dalam hal kepala sekolah atau kepala madrasah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada maka penyaluran biaya pendidikan peserta didik pada triwulan berikutnya ditangguhkan hingga laporan disampaikan. format surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan biaya pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran peraturan wali kota ini. dalam hal terjadi penyalahgunaan biaya pendidikan peserta didik yang telah disalurkan, maka sekolah dan madrasah wajib mengembalikan biaya pendidikan peserta didik yang telah disalurkan dan penyaluran berikutnya dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. dalam hal sekolah dan madrasah diketahui masih menarik biaya pendidikan dalam bentuk iuran bulanan kepada peserta didik, maka penyaluran biaya pendidikan peserta didik berikutnya dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. bab monitoring dan evaluasi pengawas sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan biaya pendidikan peserta didik sekolah secara rutin dan berkala. dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada sekolah dan madrasah secara sampling. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun anggaran. bab pembiayaan pembiayaan biaya pendidikan peserta didikmberian biaya pendidikan pada satuan pendidikan |
berita daerah kota sukabumi ris tahun nomor peraturan walikota sukabumi tanggal desemberani salinan nomorwalikota sukabumi, menimbang bahwa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien rsud syamsudin, s.h. kota sukabumi, maka tarif pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dengan keputusan walikota sukabumi nomor tahun perlu diubah dan disesuaikan kembali, bahwa sehubungan dengan huruf dan untuk adanya kepastian hukum, maka pengaturan kembali tarif pelayanan kesehatan rsud syamsudin, s.h. kota sukabumi perlu ditetapkan dengan peraturan waliwalikota sukabumi nomor tahun tentang kedudukanmemutuskan menetapkan peraturan walikota tentang tarif pelayanan kesehatan kelas utama dan kelas idi rumah sakit umum daerah (rsud) syamsudin, s.h.kepada pasien. tarif pelayananperawat, parapelayanan ams admission adalah biaya yang meliputi formulir formulir seperti kartu status, karcis, kartu indentitas pasien dan smart card, akses terhadap sims dan produk turunannya. obat pemulasaraan jenazah adalah kegiatan merawat memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas rsud syamsudin, sh. untuk kepentingan pelayanan pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilrluan kepolisian dan pengadilan. cost sharing adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien peserta pt. akses karena ada perbedaan tarif antara rsud syamsudin, s.h. dengan tarif pt. akses bab ruang lingkup pelayanan (l) pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif, dikelompokkan sebagai berikut pelayanan. sentral, pelayanan pada instalasi perawatan intensif, pelayanansentral diagnostikil. pelayanan pada instalasi gizi, pelayanan pada instalasi pemulasaraan jenazah, pelayanan haemodialisa, pelayanan kamar bersalin, p . pelayanan konseling, pelayanan home care, klasifikasi jenis kegiatan pemeriksaan tindakan pelayanan kesehatan rsud syamsudin, s.h. sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. tarif pelayanan kesehatan rsud syamsudin, s.h. ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost. tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan tidak termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai serta biaya makanan dan minuman. bab ii. bab iii tarif pelayanan kesehatan bagian pertama instalasi rawat jalan komponen pelayanan instalasi rawat jalan, meliputi pemeriksaan medis, pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis dan terapi. tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelompokan menurut klasifikasi sebagai berikut tindakan sederhana kecil khusus: sederhana khusus sederhana khusus ii: sederhana sederhana ii: kecil: sedang, khusus. komponen tarif pelayanan pada instalasi rawat jalan meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. tarif pelayanan pada instalanstalasi gawat darurat komponen pelayanan instalasi gawat darurat, meliputi pemeriksaan medis, pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, layanan observasi dan intermediate. tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri daripertolongan gawat darurat dengan alat bantu. komponen tarif pelayanan pada instalasi gawat darurat, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. tarif pelayanan padainstalasi rawat inap ruang perawatan pada instalasi rawat inap, dibagi berdasarkan kelas yang terdiri dari kelas utama presiden suite room, kelas utama suite room: kelas utama kelas utama ii: kelas ia: kelas kelas ic. penetapan ruangan perawatan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur. komponen pelayanan instalasi rawat inap, meliputi ruangan perawatan, tindakan medis dan terapi konsultasi medis visite dokter, pelayanan asuhan keperawatan, asuhan pelayanan gizi, penunjang medis. komponen tarif pelayanan instalasi rawat inap, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. satu hari perawatan dihitung (dua puluh empat) jam. perawatan . perawatan yang kurang dari (enam) jam dihitung (setengah) hari perawatan. z7) tarif pelayanan pada instalinstalasi bedah pelayanan bedah sentral, meliputi tindakan medis dan terapi yang terdiri dari bedah syaraf, bedah urologi, bedah lainnya, pelayanan one day care. tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tindakan operasi canggih khusus, tindakan operasi khusus tindakan operasi besar, tindakan operasi sedang, tindakan operasi kecil. komponen tarif pelayanan instalasi bedah, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. tarif . tarif pelayanan pada instalasi beinstalasi perawatan intensif (l) komponen pelayanan instalasi perawatan intensif, meliputi pemasangan cvc central venus kateter), pemasangan ila intrathecal labour analgesia) epidural analgesia. komponen tarif instalasi perawatan intensif, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan tarif pelayanan pada instalasi perawatan intens. komponen . komponen tarif instalasi anestesi dan animasi, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. tarif pelayanan pada instalasi anestesi dan anhabilitasi medis pelayanan rehabilitasi medis, meliputi pelayanan pemeriksaan medis, tindakan medis dan terapi, cc. penggunaan alat canggihtindakan khusus. komponen tarif pelayanan rehabilitasi medis, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. tarif . tarifsentral diagnostik pelayanan sentral diagnostik, meliputi pelayanan pemeriksaan medis, tindakan medis dan terapi, cc. pelayanan medical check up, pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik. tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sederhana kecil khusus: khusus cc. khusus ii: sederhana sederhana ii: kecil: sedang, khusus. komponen tarif pelayanan sentral diagnostik, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. tarif sentral diagnosembilan laboratorium patologi anatomi jenis pelayanan laboratorium patologi anatomi, meliputi pemeriksaan sitologi, terdiri dari kecil: besar: fab dengan tindakan. histologi, terdiri dari kecil: besar. komponen tarif pelayanan laboratorium patologi anatomilaboratorium patologi klinik jenis pelayanan laboratorium patologi klinik, meliputi pemeriksaan sederhana. sederhana: sedang sedang ii, canggih. komponen tarif pelayanan laboratorium patologi klinikinstalasi radiologi jenis pelayanan radio diagnostik, meliputi pemeriksaan sederhana kecil khusus sederhana kecil, terdiri dari dengan kali penyinaran, dengan kali penyinaran, sederhana besar, terdiri dari dengan kali penyinaran, dengan kali penyinaran, dengan kali penyinaran, dengan kali penyinaran. besar, terdiri dari dengan kali penyinaran, dengan . dengan kali penyinaran, dengan kali penyinaran. canggih, terdiri dari ultrasonografi usg), ct scan. komponen tarif pelayanan instalasi radiologi, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. besarnya tarif pelayanan instalasi radiinstalasi gizi jenis pelayanan instalasi gizi, meliputi skrining gizi, ncp: konsultasi gizi. komponen tarif pelayanan instalasi gizibelas instalasi pemulasaraan jenazah pelayanan instalasi pemulasaraan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pemulasaraan jenazah. komponen tarif pelayanan pada instalasi pemulasaraan jenazahperaturan walikota ini. bagian keempatbelas haemodialisa pelayanan haemodialisa, meliputi cito: sled, reguler, vip. komponen tarif pelayanan haemodialisa, meliputi jasa . jasa rumah sakit: jasa pelayanan. tarif pelayanan habelas kamar bersalin pelayanan kamar bersalin, meliputi persalinan, tindakan medis dan terapi. komponen tarif kamar bersalin, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. tarif kamar bersabelas pelayanan konseling pelayanan konseling meliputi konseling . konseling individu, konseling kelompok. komponen tarif pelayanan konseling, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan besarnya tarif pelayanan konsehome care pelayanan home care meliputi pemeriksaan medis, tindakan medis dan terapi. komponen tarif pelayanan home care, meliputi jasa rumah sakit: jasa kunjungan, jasa tindakan besarnya tarif pelayanan home carrif pelayanan non kesehatan bagian pertama umum selain tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pelayanan non kesehatan rsud syamsudin, s.h. yang dikenakan tarif dikelompokan sebagai berikut pelayanan rekam medis, pelayanan pengolahan limbah, pelayanan ambulans, pelayanan kendaraan jenazah. bagian kedua rekam medik pelayanan rekam medik meliputi berkas rekam medis: sims admission: visum repertum, keterangan kesehatan. komponen tarif pelayanan rekam medis meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. tarif . tarif pelayanan rekam medibagian ketiga pelayanan instalasi pengolahan limbah pelayanan instalasi pengolahan limbah meliputi pengolahan sampah medis, pengolahan limbah cair, laundry. komponen tarif pelayanan pengolahan limbah, meliputi jasa rumah sakit: jasa pelayanan. besarnya tarif pelayanan pengelolaanambulans pelayanan ambulans meliputi ambulans . ambulans gawat darurat, ambulans eksekutif: besarnya tarif pelayanan ambulakendaraan jenazah besarnya tarif pelayanan kendaraanjenazah tercantum dalam lampiran iii yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab tatacara penetapan biaya pasien yang tidak membayar secara tunai direktur menetapkan prosedur pelayanan tata cara pembayaran biaya pelayanan kesehatansebesar (lima persen) sebagai biaya pelayanan. bila . bila keterlambatan pembayaran melebihi (tiga puluh) hari sejak tanggal penagihan dikenakan tambahan biaya sebesar (dua persen) setiap bulannya dari total tagihan. bab tatacara penetapan biaya pasien peserta asuransi kesehatan (l) bagi peserta akses sosial yang menggunakan fasilitas pelayanan rsud syamsudin, s.h. diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. bagi peserta akses komersial yang menggunakan fasilitas pelayanan rsud syamsudin, s.h. berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama. bab vii keringanan dan pembebasan biaya direktur berkewajiban mengelola piutang dengan cermat dalam hal mengerjakan fungsi sosial rumah sakit diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin. pasien sebagaimana dimaksud harus membawa bukti surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang. tata . tata cara pemberian keringanan dan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan direkturngaturan pelayanan pendidikan, pelayanan perancangan, konsultasi, dan pengembangan manajemen rumah sakit, pelayanan sewa gedung pertemuan sentral diagnostik, pelayanan sewa stand table, pelayanan makanan dan minuman, serta obat dan bahan alat habis pakai akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh direktur. pada saat peraturan walikota ini mulai berlakukeputusan .meriksaan usglayanan kesehatan pada gedung perawatan dan fasilitas rawat inap khusus paviliun seruniptbdakota sukabumi, (sera) yaaklasifikasi jenis kegiatan pemeriksaan tindakan pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah (rsud) syamsudin, s.h. kota sukabumi tindakan medis dan terapi rawat jalan poliklinik sarafumutulang sederhana kecil khusus sederhana khusus sederhana khusus sederhana . sederhana sederhana kecil sedang khusus poliklinik thgigi dankebidanan dan penyakit kandungan sederhana kecil khusus ganti terbang buka jahitan sederhana khusus perawatan payudara masa kehamilan post parfum pengambilan vagina secret pasang angkat tampon vagina buka gips sederhana . sederhana khusus pasang angkat adr biopsi serviks c. pasang pesarium sederhana sederhana kecil sedang khusus poliklinik anaksaraf sederhana kecil khusus tindakan suntik ganti terbang perawatan luka pemberian obat suppositoria sederhana khusus heating drain . drain debridement luka ganti terbang sederhana khusus heating komplek ganti drain debridement luka sederhana necrotomi luka sederhana lumbal fungsi fungsi hemat kecil incisa drainase repair heating poliklinik bedah urologipenyakit dalajiwa sederhana kecil khusus sederhana . sederhana khusus sederhana khusus sederhana sederhana kecil sedang khusus poliklinik vct sederhana kecil khusus sederhana khusus sederhana khusus sederhana sederhana kecil sedang khusus il. igd sederhana kecil khusus ganti verbal buka jahitan suntik tindakan visum sederhana khusus necrotomi pemasangan infus kateter fungsi darah vena sederhana khusus pemasangan ngt pemasangan gudeg pemasangan kateter perawatan luka bakar pemasangan spark penanganan . penanganan kejang dengan steroid, kalium atau alkohol penanganan corpus lineup, hidung, dan telinga pemasangan tampon hidung ransel verbal fungsi darah arteri spoofing mata punah necrotomi pembersihan luka luas sederhana perawatan luka bakar ekstrasi kuku eksis kecil inisiasi kecil penanganan luka robek sampai reposisi mandibula pemasangan endotracheal mencabut melepas jepitan cincin penanganan corpus lineup mata dislokasi ekstremitas atas bahu necrotomi luka sampai dengan fiksi fraktur mandibula manila atraksi gigi trauma tindik telinga reposisi lubang tindik sederhana circumsisi dengan anestesi lokal penanganan luka sampai dengan exterpasi besar penanganan luka bakar pemasangan eit bilas lambung necrotomi luka insist abses besar penanganan multiple luka robek pengambilan . pengambilan corpus alienus e.c tertusuk jarum pengambilan corpus alienus e.c luka tembak reposisi tendon kecil kecil amputasi jari circumsisi e.c phymosis eksplorasi corpus alienus dengan kedalaman eksplorasi susuk pertolongan kegawatdaruratan dengan alat bantu resusitasi rjp inkubasi rjp inkubasi ventilator nebulizer ekg class fungsi keracunan over dosis obat narkoba suction monitoring ekg syok dekompresi tension pneumothorax penanganan keracunan pemasangan trachefostomi wsd cyt penanganan keracunan insektisida penanganan luka bakar e.c zat kimia thoracosentesis venasectie infus lewat tulang (intraoseus resusitasi) iii. rawat inap sederhana kecil khusus ganti verbal buka jahitan suntik hari . suntik hari spelling perawatan jahitan perineum perawatan wsd digitalisasi pemasangan tampon spelling wsd perawatan tali pusat perawatan decubitus kecil merawat bbl pemasukan snoorsteen mengambil sedimen darah, putus, faces, urine) postal drainage sederhana khusus necrotomi pembersihan luka kecil buka gips ganti balutan besar pemasangan kateter pemasangan infus dewasa fungsi darah vena suction kali kateter transfusi dewasa perawatan payudara masa kehamilan post parfum pengambilan vagina secret debrideman merawat decubitus besar terapi aktivitas kelompok komunikasi terapeutik jiwa fiksasi pasien jiwa sederhana khusus perawatan luka bakar pemasangan infus balita pemasangan ngt incisa . incisa abses gliserinisasi pemasangan tampon hidung pemasangan spark fungsi darah arteri nekrotomi besar luas antigen class fungsi bilas lambung wash out konsultasi vct pre dan post tes hiv sederhana ransel verbal perawatan luka sampai dengan perawatan luka gigitan binatang transfusi balita ett pemasangan guide pemasangan endotracheal perawatan luka s d homepage (homevisite) pendampingan penjemputan pasien ambulance sederhana perawatan luka vena sectio lumbal fungsi pleura fungsi sites fungsi pref fungsi penanganan luka bakar fungsi sumsum tulang fungsi sendi lutut kecil wsd pada pleura fusion fab (biopsi aspirasi jarum halus khusus . khusus nebulizer inhalasi ekg iv. bedah smf bedah bedah umum kecil jahit luka dengan narkoba umum insist eksis dengan narkoba umum circumsisi dengan narkoba umum penanganan luka bakar dengan narkoba umum incisa abses dalam otot eksis ganglion manus sedang hernia, hidrogen, verikokel appendicitis akut, sub akut, kronis tanpa laparotomi cirkumsisi dengan phymosis penyakit pembuluh darah perifer tumor jinak sub cuti tumor payudara tumor jinak leher muka tanpa komplikasi operasi plastis kelainan jari polidaktili biopsi kelenjar pengangkatan tumor jinak (atheroma, lima, ganglion) dan tumor jaringan lunak debridement dengan narkoba umum rozerplasty jari lobuloplasty sisi lobioplasty komplit skin graft terbatas debridemant luka bakar dislokasi panggul, similis besar . besar laparotomi operasi pada kelainan bawaan pada tulang muka jaringan lunak neurofobroma, higroma coli, hemangioma besar kriptohismus, megalodon, hipospadia, pes a@una harus, vagus, syndactilia, polidaktilia yang kompleksoperasi semua tumor ganasotis hernia incarcerata illus obstruktif theresia usus obstruksi saluran usus karena benda asing batu kandung empedukhusus radikal vasektomi radikal neck dissection operasi vaskuler transaction osesophagus resepsi hear resepsi rektum colon (usus) eksplorasi crd splenectomi reanastomosis vasdifferent nastomosis . reanastomosis ususeksis hemangioma debridemant luka bakar debridemant luka bakar canggih endoskopi biopsi insist laparkopi saint caps excisa luas kronis tumor ganas psa anoplasty sts fish luas flap luas (cutaneous megacutaenus) kontraktor tempat rekonstruksi bedah tulang ortopedi kecil fiksasi eksterna sederhana fiksasi interna sederhana sedang dislokasi sendi bahu, pergelangan tangan, interphalank panggul, tumit, similis angkat pen screw debridement fraktur terbuka reposisi fraktur tertutup dan dislokasi biopsi tulang belakang besar fraktur terbuka fraktur . fraktur jari tangan fraktur tungkai fraktur tangan atas dan bawah open reduksi fraktur dislokasi lama pasang plat dan pen pada fraktur tulang osteomyelitis malunion fraktur stabilisasi posterior vertebra fore quarter hind quarter reputation rekonstruksi arthroscopy lengtheening ekstremitas amputasi transmedular khusus multiple fraktur dengan komplikasi vascular bone graft vaskular flap koreksi skoliosis rekonstruksi sendi limb salvage procedure laminadectomi dengan stabilisasi posterior stabilisasi anterior vertebra ctv bedah syaraf sedang stroma (convexitas) biopsi saraf cutaneous otot blok syaraf tepi besar trauma epidural nematoda trauma subdural nematoda intracerebral nematoda fracture impress stroma skull base khusus plastic neuro surgery neuro surgery microneuro surgery tumor meningoma microneuro surgery demi nucleus purposes microneuro surgery aneurisma avv bedah plastik sedang rozerplasty jari lobuloplasty 1sisi skin graft terbatas debrideman luka bakar besarlabioplasty eksis hemangioma khusus uretroplasty palaoplasty kontraktor kulit tendon koreksi cacat jari cangkok kulit luas penjahitan lulus multipel pada wajah chordectomy dengan tunneling eksis hemangioma dengan cangkok kulit rhinoplasty koreksi cuping hidung sedot lemak setempat terbatas canggih rekonstruksi daun telinga pharingoplasty . pharingoplasty mentoplasty argumentasi mama reduksi mammoplasty sedot lemak luas abdominiplasty biepharoplasty superior inferior bedah urologi kecil kaderisasi buli biopsi penis bouginasi uretra insist abses skrotum insist abses perintah fungsi buli buli sirkumsisi dorsumsisi sedang meatotomi vasektomi dengan anestesi umum sistotomy sectio alta vesicolithotomi varicocelectomy hydrokelectomy funicocelectomy orchidectomy sirkumsisi pada phymosis dengan narkoba meatoplasty neftostomy perkuatan ligase vena spermatica palma biopsi testis fistulektomi uretra pengangkatan stent ureter besar nefrolitotomy derling kista ginjal open renal biopsi nefrektomi . nefrektomi simpel pyelolitotomy ureterolitotomy open prosttatectomy orchidopexy undescensus testis torsi testis reparasi buli buli khusus nefroctomy parsial divertikulektomi buli uterocutaneustomy ureterolisis open nefrostomy resepsi uranus chordectomy nephropexy nephroureterectomy trans ureter ureterostomy ureter sigmoidostomi (coffey) sistectomy radikal total partial argumentasi buli buli operasi horse shoe kidney extended pyelolitotomy tailing ureter uretroplasi hipospadia pyeloplasti reparasi fistula ketika vaginal valve nephrolitotomy penectomy sistoscopy uretrositoscopy vasovasostomy vas epididimostomy ideal conduct (broker) ureteroneosisostomy implantasi ureter nephrectomy radical canggih cystoscopy litotripsi biopsi ureternuscopy litotripsi (endoskopi) resepsi . resepsi ureterokel tur prostat tur buli buli uretroskopi cache (uretrotomy interna) insist bladder neck pemasangan c390 ureter tent (dj stent rpg) smf bedah mulut kecil, insist abses dengan anestesi lokal sedang nukleasi kista odontectomy kelas iii dengan narkoba umum pencabutan gigi dengan narkoba umum souestrectomy marsupialisasi manula fiksasi fraktur tulang rahang ekstrasi batu ludah debridement dengan narkoba umum besar fiksasi fraktur rahang berat osteotomy rahang operasi kista besar osteotomi mandibularis frontalis souesterectomy yang luas 'shaping torus platinum operasi ameloblastoma labil crisis palato crisis khusus resepsi rahang othognatie surgery artheroplasti smf kebidanan dan kandungan sedanglaparoskopi sterilisasi interval post parfum f .'laparotomi percobaan laparotomi diagnostik operasi nematoda vulva operasi perineum kaligrafi j . kuretase sukar (mola) siklase eksis ionisasi tonselektomi turbinektomo besar vasektomi saling fortektomi kehamilan ektopik terganggu (ket) hematocele 'myomektomi sectio caesarea histerectomi supra vaginalis vaginoplasti i.' kalpodeksis manchester fortigil adenolisis il. efloras vagina reparasi sistem khusus operasi carcinoma kanker reparasi sistem dan tuba operasi dengan perlengkapan berat histerectomi totals sectio histerectomi laparotomi . 'laparotomi resepsi adenomiosis operasi tumor jinak ovarium saling ophorektomi operasi perineum histerectomi per vagina smith kecil incisa abses retro kurikuler pada telinga incisa abses retro peritoneal ' laringoscopy direct dengan anestesi lokal sedang ekstraksi jaringan granulasi telinga biopsi kelenjar leher dengan narkoba biopsi nasofaring polip ekstraksi hidung dengan anestesi lokal incisa abses septum 'fungsi sinus basilaris lokasi koka ekterpasi benda asing telinga dalam dengan narkoba 'eksplorasi nasofaring antrostomi reposisi tertutup septum nasi atrostomi adensidektomi il. pemasangan pipa shepard pemasangan tube besar ekstraksi polip nasal dengan narkoba tracheostomi konsili adenoidectomi septum resepsi stapendektomi pan sinustomi operasi caldwell lucu resepsi sub mukosa septoplasiti . 'septoplasti laring fitur eksplorasi maksilektomi konkotomi kista tiroid kista tiroglosus kista preauricular racial cast etmoidektomi intra nasal khusus laryngectomy tympanoplasti operasi besar dengan penyulut angiofobroma nasofaring 'dekompresi facialis pharyngeal flap pronto etmoidektomi (ekstra nasal) parotidektomi neurektomi saraf vivian j . myringoplasty mastoidektomi radikal il. faringotomi smf mata kecil ekstrasi corpus lineup jahit luka kecil kelopak mata cm) dan luka robek 'conjuntiva 1cm ekstraksi lithiasis, kalsium oksalat ekstrasi granular pinguekula ekstrasi ekskohleasi hordeolum khalazion biopsi kantoran tarsorapi i. probing ductus lacrimalis atase cornea overhecting angkat jahitan cornea sedang . sedang multiple hordeolum multiple khalazion flap konjungtiva parasites rekanalisasi ruptur transkanal iridektomi besar perifer, sektoral 'ekstrasi pterigium taksonomi sbl heating cornea mata dan selera 'simple farectomi ekstrasi tumor jinak reposisi iol koagulasi cryo xantelasma reposisi torium oo. ekstrasi tumor jinak dan kista berupa p . jahit algebra dan jahit conjungtiva ?1cm katarak ice ecc (tidak termasuk iol) besar ekstraksi lensa diisi linier, extra intra iol heating bola mata plastis lisis ekstrasi full thickness skin graft algebra (plastis algebra) nukleasi multiple xantheloma trabeculectomi koreksi ekstropion entropi rekanalisasi ruptur transkanal cyclopedia term symblepharon khusus reposisi ablasi retina daro . daro rinostomi presses, resep pada strabismus krotoplasti exenterasi 'reposisi socket vikrectomi argon laser konon congenital forix plastik cyclodyalisa ekstraksi linier goniotomi anterior posterior sklerotomi strabismus oo. trabekulektomi tridenelisis tumor ganas desa luas dengan rekonstruksi smf paru kecil evakuasi pleura wsd sedang biopsi kelenjar pleuradesis endoskopi besar, bronchoscopy rehabilitasi medis sedang infrared ultra violet action terapi hot packs cold packs parafin bath laser therapy nebulizer kelompok . kelompok peregangan latihan gerak sendi positioning mikro massage muscle chart (wajah dan satu anggota gerak) kelompok fisioterapif . manipulasi muscle chart anggota gerak) chest physical therapy latihan transfer dan ambulans ji. ergocycle sederhana okupasi latihan keterampilan motorik halus latihan aktivitas kehidupan sehari hari speech therapy latihan bicara latihan menelan stimulasi kognitif sederhana jenis terapi sederhana dengan atau tanpa latihan pada kelompok dan latihan kelompok tanpa tindakan sederhana besar traksi lumbal atau cervical neodinatur biofeedback . 2a biofeedback technics electro biografi akupunktur pneumatic intermiten compression hydrotherapy jenis tindakan sederhana dengan atau tanpa latihan pada kelompok dan iii latihan kelompok iii tanpa tindakan sederhana kelompok iii fisioterapi muscle chart anggota gerak bowl training bladder training cpm complicated ergocycle skoliosis exercise occupy therapy latihan keterampilan kerja psikologi tes kepribadian test intervensi dan bakat konsultasi psikoterapi psm (pelayanan sosial medik) fisioterapi medik dengan alat mwd swd usd tens vi. laboratorium patologi anatomi sitologi kecil pap's smear putus1x, urine1x besar . besar putus 3x, cairan sikatan, aspirasi urine serial 3x, sitologi hormonal fab dengan tindakan, sitologi besar tindakan dokter histologi kecil, biopsi jaringan (ukuran s d cm) besar jaringan operasi (ukuran 5cm) jaringan operasi besar, giant fam, ginjal, kista ovarium, uterus, resepsi usus mastectomy, eksis luas, kuretage bertahap vi. laboratorium patologi klinik sederhana urin rutin reduksi each feses rutin feses benzoin hemoglobin (hematologi sederhana) leukosit (hematologi sederhana) laju endap darah jumlah eritrosit jumlah trombosit jumlah retikolusit mcv mch mhc hitung jenis darah cairan otak transudat kesumat jumlah cairan sel otak kesumat transudat rhesus none andy . andy rival rumble feed waktu pendarahan bt waktu pembekuan ct retraksi bekuan hematokrit pcv eosinofil golongan darah sedang hematologi rutin protein total albumin globulin glukosa jam reum kreatinin malaria mikroskopis sediaan bta sediaan gram sediaan jamur sediaan difteri bilirubin total bilirubin derek indie apus vagina kolesterol total glukosa darah post ditempat tes kehamilan sedang alkalifosfatase gamma trigliserida asam urat kolesterol . kolesterol dhl kolesterol ldl kidal sell morfologi darah tepi urea clearance kreatinin clearance drl rpl hematologi lengkap slot sept hasan pha anti hasan pha ict malaria ast kualitatif crp kualitatif kualitatif canggih comb anti hcv kualitatif morfologi tulang analisis sperma tha magnesium igm anti hav kalsium kalium natrium chloride analisis gas darah paket narkoba dengue blood igg fgm toponim room test anti hiv rapid (1x) anti hiv macam regent rapid (paket) fe. serum . fe. serum tiba tsh ths total total apt inr baik feminin kultur (mikrobiologi) resistensi test (mikrobiologi) antigen viii. radiologi sederhana kecil khusus, dental foto sederhana kecil dengan penyinaran, thorax foto dengan penyinaran, thorax ap pa dan lateral sederhana besar dengan penyinaran bno pelvis babygram panoramic navicula shoulder dengan penyinaran bno ap pa lateral schedule sinus mastid nasal 'wrist join elbow joint ankle . anklejoint i. manus pedis antebrachi humerus vls vtl jarum cocygys crucis 'lemur dengan penyinaran abd posisi solomon position knee chest dengan penyinaran cervical genus vls bending position vtl bending position canggih dengan penyinaran cor analisa oeshopphagografi dengan penyinaran maag duodenum (md) dengan penyinaran bnoivp color loop c. uretrocystografi cystografi hsg sialografi ultrasonografi (usg) . ultrasonografi (usg) abdomen atas abdomen bawah kehamilan ginjal ct scannovemberalikota sukabumi, menimbang .a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya bidang perdagangan kota sukabumi, diperlukan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern agar perekonomian dapat tumbuh dengansehubungan dengan huruf dan untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dan keseimbangan terhadap usaha perdagangan perlu ditetapkan peraturan walikota sukabumi tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modermemperhatikan., atau persekutuan komanditer cv)usat perdaganganluasizin usaha pengelolaan pasar tradisional yang selanjutnya disingkat iup2t, izin usaha pusat perdagangan yang selanjutnya disebut supp, dan izin usaha tokoh. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi,,, dan moralitas masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen,. penjualan langsung suatu tempat tertentu yang menetap seperti warung, toko, pasar pertokoan, mall, dan promosi ekspor, penjualan melalui media elektronik, dan atau. bagian kedua iklim perdagangan (. bab ketentusalinan catatan pembelian atau akuntansi untuk tiap barang yang dijual pada pembeliz7) ketidaksepakadan penyelesaian sengketa konsumen. ketentuan sebagaimana dimaksud pada. ,,mbuatpaling lamamarket kurang dari (empat ratus meter persegi), supermarket. supermarket (empat ratus meter persegi) sampai dengan (lima ribu meter persegi), hypermarket atas (lima ribu meter persegi), departement store atas (empat ratus meter persegi), dan permulaan jalan kolektor: dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungpaling dekat dari pasar tradisional dan untuk sesama minimarket:jalan arteri:jalan arteri: khusus minimarket yang terletak pinggir jalan lingkungan berjarak paling pendekbab viii izin usaha perdagangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliup2t, supp, dan utm. utm diperuntukan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat. dalam sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota tersendiri. permintaan iup2t, supp dan utm sebagaimana dimaksud dala, dan cc.: meningkatkan. meningkatkan potensi perdaganganini. kepala daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dmbidanginya. toko modersertapemenuhota sukabumxiii hak, kewajiban, dan larangansetiap penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib mentaati. dan, memberitahukan secara tertulis kepada kepala daerah.danebelum ditetapkannya peraturan walikota ini, dipersamakan dengan supp dan atau utm. izin. izin pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya peraturan walikota ini dipersamakan dengan iup2t dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usahawalikota ini. perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan permulaan, hyper market departement store, super market dan pengelola jaringan mini tnaindikator kinerja daerahyang selanjutnya disingkat indikator kinerja daerah rpm adalah indikator kinerja daerah kota sukabumi untuk periode (lima) tahun. indikator kinerja daerah rpm sebagaimana dimaksud dalam merupakan penjabaran dari (tiga) aspek penyelenggaraan pemerintahan yaitu a.aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan c.aspek daya saing daerah. . indikator kinerja daerah bagian hukum dakota sukabumi setda, mukmin taspek fokus bidang urusan indikator awal periode kondisi kinerja kinerja pembangunan daerah akhir periode w aspek kesejahteraan eee nya aaa aaa nn. pelayanan umum melek huruf sd mi paket sd mi paket aspek fokus bidang urusan indikator awal periode kondisi kinerja koo oto smp m smp m ts paket smp m ts paket sma smk angka partisipasi murni apm) bea pee too angka partisipasi kasar apk) iaimamyautame angka melanjutkan am) sma smk 23k 26k 29k dgn naan ann bean penangan pena esa bengal kenny immunization perawatan difasilitasi oleh kartu jaminan kesehatan pemakaman dan jalur hijau aspek fokus bidang urusan indikator awal periode kondisi kinerja loo oto oto loo io 13x persentase ketercapaian indikator sasaran rpm penduduk ktp persentase penyandang masalah aan tangan dan mai mai men men mea besaran tenaga kerja yang mendapatkan dhan moo men peserta program jamsostek ben men men penguatan modal pen men men pelajar benda situs dan kawasan cagar budaya ben bon meraih medali dalam kompetisi tingkat regional nasional konflik inter dan antar umat beragama terhadap belanja apbd persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki aah dani men rp: tan bad dan pemerintahan baru kondisi kinerja capaian setiap tah aspek fokus bidang urusan indikator awal periode target capaian setiap 'ahun kondisi kinerja kinerja pembangunan daerah akhir periode swakarya cakupan sosialisasi program one day rice kepada masyarakat persentase opd yang mengisi data dan informasi website resmi jumlah kunjungan masyarakat orang orang orang orang orang orang orang perpustakaan jumlah gedung keseruan tingkat konsumsi ikan kg kap thn kg kap thn kg kap thn kg kap thn kg kap thn kg kap thn kg kap thn jumlah pengembangan pasar tradisional unit unit unit dan pembangunan pasar induk jumlah kawasan penataan pkl dan kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan pemberdayaan pedagang pertumbuhan industri kecil dan menengah ikm nilai investasi pma (juta) rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. nilai investasi mdn (juta) rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. jumlah kawasan otw kuliner yang kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan kembangkan jumlah produk olahan pertanian jenis jenis peternakan perikanan unggulan yang berkembang dan tersertifikasi sukabumi, november walikota sukabumi, ttd. mohamad murah |
nymemperpanjang waktu berlakunya peraturan dewan pertahanan negara danmenurut dari undang undang keadaan bahaya tahun hanya berlaku buat selama lamanya bulan, hingga sekarang telah bulan berlaku, masih dibutuhkan, sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang, mengingat undang undang keadaan bahaya tahun undang undang dasar", aturan peralihan undang undang dasar"pusat memutuskan: menetapkan peraturan sebagai berikut: undang undang tentang memperpanjang berlakunya peraturan peraturan dewan pertahanan negara dan tahun memperpanjang waktu berlakunya peraturan dewan pertahanan negara tahun tentang penjabaran penjabaran pos, telegram dan telepon dalam keadaan bahaya, peraturan dewan pertahanan negara tahun tentang pemilikan pos, telegram dan telepon, peraturan dewan pertahanan negara tahun tentang pesawat penerimaan radio, peraturan dewan pertahanan negara tahun tentang pemancar radio, peraturan dewan pertahanan negara tentang pencetakan pengumuman dan penerbitan, peraturan dewan pertahanan negara tentang pemikiran pemeriksaan dan peredaran film, sampai tanggal bulan april man presiden republik indo kesia undang undang ini mulai berlaku pada tanggal oktober ditetapkan yogyakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia, sekar perdana menterimpersatukan "keadaan bahaya" dengan "tijd van oorlog" seperti yang dimaksud dalam kitab undang undang hukum pidana dan kitab undang undang hukum pidana tentara. presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu menambah undang undang keadaan bahaya tertanggal juni dengan ketentuan yang menyamakan keadaan bahaya" dengan "tijd van oorlog" dalam kitab undang undang hukum pidana dan kitab undang undang hukum pidana tentara, mengingat undang undang tertanggal juni dan aturan peralihan undangundang dasar,ambahan undang undang keadaan bahaya. diantara dan dari undang undang keadaan bahaya" ditambah satu yang bunyinya sebagai berikut jika suatu daerah dinyatakan berada dalam keadaan bahaya, maka untuk daerah itu ada "tijd van oorlog" dalam arti kitab undang undang hukum pidana dan kitab undang undang hukum pidana tentara. undang undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. ditetapkan yogyakarta. pada tanggal januarikauman singodimed)jo. diumumkan pada tanggal januari sekretaris negara, a.g. pringgodigdo. |
undang undang (uu) peraturan tentang penggantian pajak bumi dengan pajak pendapatan. presiden republik indonesia, menimbang bahwa hingga sekarang pendapatan yang diperoleh dari hasil sawah dan tanah lainnya yang dikenakan pajak bumi, dikecualikan dari pengenaan pajak pendapatan, bahwa berhubung dengan tingginya harga hasil bumi pada umumnya dan padi pada khususnya pengecualian tersebut tidak patut dilangsungkan lagi, cc. bahwa ditinjau dari sudut system peraturan pajak, tidak seharusnya diadakan perbedaan antara pendapatan pendapatan yang diperoleh dari tanah dan dari sumber sumber laigantian pajak bumi dengan pajak pendapatan. huruf dalam undang undang pajak pendapatan sebagaimana undang undang itu harus dibaca setelah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan undang undang tahun dihapuskan.dicabut. undang undang ini mulai berlaku pada tanggal desember dengan ketentuan bahwa penetapan pajak pendapatan tahun yang bersangkutan dengan penghapusan huruf ini, menyimpang dari undang undang pajak pendapatan didasarkan pada pendapatan selama tahun pajak tersebut, bahwa kelebihan pembayaran ketetapan pajak bumi tahun pajak yang telah dibayar lunas, dianggap telah diperhitungkan dengan ketetapan pajak pendapatan tahun pajak tersebut.ggantian pajak bumi dengan pajak pendapatan. menurut huruf dari undang undang pajak pendapatan yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan undang undang tahun pendapatan pendapatan yang diperoleh dari tanah dibedakan dari pendapatan pendapatan dari sumber sumber lain. ditinjau dari sudut system peraturan pajak tidak seharusnya diadakan perbedaan antara pendapatan pendapatan ini. juga berhubung dengan tingginya harga hasil bumi pada umumnya dan padi pada khususnya, peraturan pajak bumi yang sekarang berlaku, tidak memungkinkan menyesuaikan harga padi dulu yang dipergunakan untuk menetapkan pajak bumi dengan harga padi sekarang, maka pengecualian pendapatan pendapatan ini dari pengenaan pajak pendapatan tidak patut dilangsungkan lagi. maka dengan menghapuskan dari undang undang pajak pendapatan diatas pemerintah dapat mengenakan pajak atas pendapatan pendapatan yang diperoleh dari tanahtanah. dengan demikian makayang dipandang tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang perlu dicabut pula. penjelasan demi tidak perlu penjelasan. ii. tidak perlu penjelasan. tidak perlu penjelasan. kelebihan kelebihan ini sedemikian kecilnya sehingga dapat dianggap telah diperhitungkan dengan ketetapan pajak pendapatan tahun pajak tersebut. |
ann kan na7 ky) a3 ny) n94 kan presiden rep publik indo kesia undang undang nomor tahun tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah agung indonesia presiden republik indonesia serikat menimbang bahwa untuk melaksanakan dan dan apa yang dikehendaki oleh sebagian dari konstitusi sementara republik indonesia serikat, maka perlu diadakan peraturan, mengingat bab konstitusi: dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat memutuskan: mencabut peraturan peraturan yang bertentangan dengan undang undang ini. menetapkan peraturan sebagai berikut: undang undang tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah agung indonesia". bab tempat kedudukan dan susunan. mahkamah agung indonesia berkedudukan ibukota republik indonesia serikat atau lain tempat yang ditetapkan oleh presiden. mahkamah agung indonesia melaksanakan peradilan atas nama keadilan. mahkamah agung indonesia terdiri atas seorang ketua, sekurang kurangnya seorang wakil ketua dan sekurang kurangnya empat orang anggota hakim agung), dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang panitera pengganti. jika pada suatu waktu mahkamah agung kekurangan anggota untuk menjalankan suatu pekerjaan, maka panitera dapat melakukan pekerjaan anggota. pada mahkamah agung adalah seorang jaksa agung dan dua orang jaksa agung muda. mahkamah agung memutus dengan tiga orang hakim. mahkamah agung bersidang tempat kedudukannya. para hakim dan panitera mahkamah agung harus berdiam kota tempat kedudukan mahkamah agunguntuk dapat menjadi hakim mahkamah agung, panitera mahkamah agung dan jaksa agung orang harus mempunyai ijazah penghabisan dari perguruan tinggi bagian hukum, kecuali jika presiden memberi dispensasi. hakim, panitera dan jaksa agung harus seorang warga negara indonesia. ketua, wakil ketua dan anggota anggota mahkamah agung diangkat oleh presiden atas anjuran dewan perwakilan rakyat dari sekurang kurangnya dua calon bagi tiap tiap pengangkatan (lowongan). panitera dan panitera pengganti mahkamah agung diangkat oleh presiden. man gan na7 ky) a3 ny) n94 nx) kan presiden rep publik indo kesia jaksa agung dan jaksa agung muda diangkat oleh presiden. para hakim yang disebut dalam ini, sebelum mulai menjalankan kewajiban dalam jabatannya, harus bersumpah atau menyatakan kesanggupan menurut cara agamanya sebagai berikut: saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan setia kepada negara dan kepada konstitusi negara republik indonesia serikat: "bahwa sesungguhnya saya tidak, baik dengan langsung, maupubarang siapapun juga: "bahwa saya tidak akan menerima pemberian atau hadiah dari orang, yang saya ketahui atau sangka, empunya atau akan empunya perkara, yang mungkin akan mengenai pelaksanaan jabatan saya, "bahwa selanjutnya saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, saksama dan tidak berat sebelah,sumpah atau kesanggupan ini dilakukan oleh ketua dan wakil ketua hadapan presiden, oleh anggota, panitera dan panitera pengganti mahkamah agung hadapan ketua mahkamah agung. kekeluargaan karena kelahiran dan kekeluargaan karena perkawinan sampai setingkat ketiga tidak boleh bersama sama menjadi hakim dan atau panitera mahkamah agungmahkamah agung, maka salah seorang yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, kecuali jika presiden mengizinkan tetap pada jabatan mereka. para hakim, panitera dan panitera pengganti mahkamah agung, jaksa agung dan para jaksa agung mudamuka mahkamah agung. para hakim mahkamah agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden apabila mereka ternyata tidak cakap, karena sakit rohani atau jasmani yang terus menerus atau karena kekurangan kekuatan sebab tinggi usia, ke2. apabila mereka telah berumur tahun, kecuali jika presiden memberi dispensasi untuk kepentingan negaramahkamah agung dapat dipecat apabila mereka dihukum penjara,tutupan atau kurungan karena menjalankan kejahatan, apabila mereka jatuh pailit atau dimasukkan penjara karena tidak membayar hutangnya, karena kelakuan tidak baik atau tidak sopan atau selalu alpa dalam jabatannya, apabila mereka melanggar larangan tersebut dalam undang undang ini. pemecatan ini dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. apabila terhadap para hakim mahkamah agung ada perintah untuk ditangkap, atau untuk aka dengan sendirinya mereka diberhentikan dari jabatannya untuk sementara waktu. apabila mereka dituntut muka hakim dalam perkara pidana tidak dengan ditangkap, atau apabila dan. bab ii. kekuasaan mahkamah agung. bagian pengawasan tertinggi atas berjalannya peradilan. mahkamah agung indonesia melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan pengadilan federal, atas pengadilan pengadilan tertinggi daerah bagian dan selama tidak diadakan pengawasan tertinggi oleh suatu daerah bagian juga atas pengadilan pengadilan lain daerah bagian itu. by) na7 ky) a3 ny) n94 kan presiden republik ndo kesia ketentuan tersebut pada berlaku juga dalam hal dalam sesuatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang. apabila mahkamah memberikan perintah tersebut pada maka dengan menyimpang seperlunya dari acara pemeriksaan dengan berhasil terdakwajikalau terdakwa dihukum, maka setelah menerima petikan putusan dimaksudkan pada atau surat keterangan dimaksudkan pada jaksa agung harus dengan selepas lepasnya menyampaikan kepada terhukum sendiri putusan hukuman itu dan menerangkan kepadanya akan kemungkinan memajukan perlawanan. sesudah jaksa agung menyampaikan putusan itu kepada terhukum, maka hal ini harus dilaporkan kepada ketua mahkamah agung.kepada mahkamah agung. perlawanan itu dimajukan dengan lisan kepada panitera mahkamah agung, yang membuat catatan tentang hal itu. catatan itu ditandatangani bersama sama oleh pelawan dan panitera. bagi pelawan yang tidak pandai menulis, penandatanganan itu dapat dilakukan dengan cap jari. oleh karena perlawanan itu, maka putusan hukuman luar hadir terdakwa tidak berlaku lagi. ketua memberitahukan kepada jaksa agung perlawanan yang dimajukan seperti tersebut pada dalam pemberitahuan itu ketua menentukan hari sidang bilamana perkara terdakwa akan diperiksa dan juga apakah saksi saksi dan ahli ahli tersebut pada akan didengar lagi. kecuali jika mahkamahperaturan pemeriksaan dengan berhasilnya terdakwa, maka perkara diputus setelah terdakwa didengar dan setelah surat surat pemeriksaan dibacakan dan terdakwa ditanya apakah mengerti betul isi surat surat itu.luar hadir terdakwa semula berlaku lagi: tahun tidak dapat diadakan pemeriksaan luar hadir terdakwa. bagian pembuktian dan putusan. terdakwa hanya dapat dianggap terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apabila mahkamah sebagai hasil pemeriksaan dalam sidang mendapat keyakinan tentang hal itu dari isi alat alat bukti yang sah. man pan na7 ky) a3 ny) n94 nx) kan nan presiden rep publik indo kesia alat alat bukti yang sah ialah kel. pengetahuan hakim, ke2. keterangan terdakwa, ke3. keterangan saksi, ke4. keterangan orang ahli, surat surat. keadaan yang telah diketahui oleh umum, tidak perlu dibuktikan. pengetahuan hakim berarti menyaksikan sendiri pada waktu sidang. keterangan terdakwa berarti memberitahukannya dalam sidang tentang kejadian atau keadaan yang alami sendiri. keterangan terdakwa hanya boleh dipakai sebagai bukti terhadap sendiri. keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan, yang dituduhkan kepadanya, melainkan harus dikuatkan oleh suatu alat bukti lain. keterangan saksi berarti memberitahukannya dalam sidang tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, melainkan harus dikuatkan oleh alat bukti lain. keterangan orang ahli berarti pendapat orang itu yang diberitahukan dalam sidang tentang yang diketahui menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal yang dimintakan pendapatnya. termasuk surat surat sebagai alat bukti kel. putusan secara yang sah diambil oleh badan pengadilan atau hakim, ke2. catatan dan surat surat lain dibuat secara yang sah oleh pejabat yang berkuasa dan yang memuat pemberitahuan keadaan keadaan yang dialami oleh pejabat itu sendiri: ke3. surat surat keterangan dibuat oleh pejabat tentang soal soal yang masuk lingkungan jabatannya dan diperuntukkan bagi membuktikan sesuatu keadaan, ke4. laporan orang orang ahli yang memuat pendapatnya tentang yang diketahui menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal yang dimintakan pendapatnya: surat surat lain. jikalau mahkamah berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa, tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan, dan jikalau ada dalam tahanan, dengan perintah kemerdekaannya seketika itu juga, kecuali jika harus tetap ditahan untuk perkara lain. jikalau mahkamah berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa, meskipun terbukti akan tetapi tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran atau yang terdakwa tidak dapat dihukum, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan tentang hal ini. perintah untuk memerdekakan terdakwa dijalankan dengan segera, sesudah putusan dijatuhkan. jikalau mahkamah berpendapat bahwa terdakwa benar benar bersalah, maka mahkamah menjatuhkan hukuman atau memerintahkan sesuatu menurut hukum. jikalau terdakwa dipersilahkan perihal suatu kejahatan yang dapat diadakan penahanan sementara, maka mahkamah dapat memerintahkan penahanan terdakwa jikalau ada luar tahanan, dan juga dapat memerintahkan supaya terdakwa dimerdekakan, jikalau ada dalam tahanan: perintah itu harus dijalankan dengan segera, sesudah putusan dijatuhkan. selena nip na7 ky) naz n94 nu) kid presiden rep publik indo kesia dalam putusan yang mengandung hukuman, pembalasan, atau melepaskan dari tuntutan, mahkamah harus memerintahkan supaya barang barang bukti dikembalikan kepada orang yang namanya disebutkan dalam surat putusan itu dan yang menurut pendapat mahkamah berhak atas barang barang tersebut, kecuali jika menurut peraturan hukum barang barang itu harus dirampas atau dibinasakan atau dirasakan sehingga tidak dapat dipakai lagi. jikalau ditimbang perlu, mahkamah boleh memberi perintah supaya barang barang itu dikembalikan seketika sesudah habis sidang. pengembalian barang barang bukti dapat disertai dengan perjanjian yang ditetapkan oleh mahkamah. dalam putusan dapat diperintahkan supaya barang barang yang diperbuat, atau diperbaiki atau dipakai untuk melakukan perbuatan yang ada ancaman hukuman, musti dibinasakan atau dirasakan sehingga tidak dapat dipakai lagi. putusan mahkamah harus diucapkan oleh ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum. terdakwa yang berada dalam tahanan harus dibawa dalam sidang supaya hadir pada waktu putusan diucapkan, kecuali jika tidak dapat datang, dalam hal ini putusan oleh panitera diberitahukan kepadanya dalam rumah penjara, dan cara pemberitahuan ini harus dicatat bawah surat putusan. kecuali jika terdakwa dibebaskan dari tuntutan, maka sesudah putusan itu diucapkan, ketua mengingatkan terdakwa untuk meminta, supaya menjalankan putusan dipertangguhkan hari lamanya, untuk tempo akan memasukkan permintaan grasi. peringatan ini dijalankan oleh panitera, jika putusan diberitahukan kepada terdakwa dalam penjara. perbuatan yang dilakukan menurut harus dicatat dalam surat catatan pemeriksaan sidang. surat putusan harus memuat kel. nama, umur, tempat lahir, tempat tinggal atau tempat diam dan pekerjaan terdakwa, ke2. keputusan tentang kesalahan terdakwa dengan menyebutkan alasan keputusan itu dengan ringkas, termasuk juga isi alat alat bukti yang menjadi dasar pembuktian, ke3. reguisitoir jaksa agung, ke4. hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang diputuskan berkesudahan dengan disebutkan undang undang yang menjadi dasar hukuman, keputusan tentang ongkos perkara dan keputusan tentang pengembalian barang barang bukti dan, jika didapat kepalsuan dalam surat resmi, keterangan bahwa surat itu palsu seluruhnya atau bagian mana yang dipalsukan, ke6. hari tanggal menjatuhkan putusan dan nama para hakim yang memutuskan, dan jika seorang hakim itu berhalangan untuk berhasil pada waktu putusan diucapkan atau untuk menandatangani putusan, dengan menyebutkan sebabnya berhalangan itu, perintah akan menahan terdakwa sementara atau akan melepaskan dari tahanan dalam hal lain dari pada hal dibebaskan dengan menerangkan alasan perintah itu. keputusan tentang sekalian terdakwa dalam satu perkara, yang serempak diputuskan perkaranya, dimuatkan dalam satu surat putusan. surat putusan harus ditandatangani oleh para hakim yang memutuskan dan oleh panitera yang turut bersidang waktu putusan dijatuhkan, yaitu selambat lambatnya hari sesudah putusan diucapkan. dalam hal surat resmi yang palsu, maka panitera melekatkan kepada surat itu petikan putusan yang memuat keterangan termaksud pada angka dan pada surat yang palsu atau yang dipalsukan itu panitera menulis catatan yang menunjukkan kepada petikan putusan itu, turunan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu harus disertai catatan tersebut. panitera membuat catatan persidangan dengan ditulis segala syarat syarat acara yang dipenuhi dan segala kejadian dalam persidangan itu. catatan ini memuat juga isi yang penting dari keterangan saksi, orang ahli dan terdakwa, kecuali jika ketua menganggap, bahwa dalam hal ini cukuplah ditunjukkan saja kepada keterangan keterangan yang termuat dalam catatan pemeriksaan permulaan dengan disebut perbedaan antara dua keterangan itu. celana mea a3 ny) n94 kan presiden rep publik indo kesia ketua boleh memerintahkan supaya sesuatu keadaan atau keterangan dicatat dengan istimewa, catatan ini harus diadakan apabila diminta oleh jaksa agung atau terdakwa atau pembela. catatan persidangan ditandatangani oleh ketua dan panitera, jika mereka berhalangan, hal itu harus disebut dalam catatan itu. bagian tentang menjalankan putusan. putusan mahkamah agung yang memuat hukuman harus dijalankan oleh jaksa agung. untuk itu panitera mengirimkan kepada jaksa agung petikan dari putusan itu berangkat dua, dan dalamnya disebut nama, umur, tempat lahir, pekerjaan, tempat tinggal atau tempat diam terdakwa, putusan pengadilan, nama hakim yang turut memberi putusan, dan lagi perintah tentang penahanan terdakwa. kalau dari putusan pengadilan belum dapat dibuat petikan sebagai yang dimaksudkan pada maka panitera mengirimkan surat keterangan, yang ditandatangani oleh ketua dan panitera dan dibuat secara petikan tersebut. kalau putusan mahkamah memuat hukuman denda atau hukuman merampas barang, maka jaksa agung menentukan tempo yang tidak melebihi dua bulan, dalam tempo mana denda harus dibayar lunas atau barang yang dirampas itu harus diserahkan ataupun dibayar harganya menurut taksiran pada putusan itu. tempo itu boleh diperpanjang beberapa kali, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih lama dari satu tahun. hukuman mati dijalankan dihadapan jaksa agung atau jaksa agung muda dan selalu diusahakan supaya tidak dapat dilihat oleh orang banyak. jika orang yang dahulu sudah dapat hukuman penjara, tutupan atau kurungan dan kemudian dapat lagi hukuman seperti itu sebelum menjalankan hukuman yang dijatuhkan lebih dulu itu, maka segala hukuman dijalankan berturut turut, mulai dengan hukuman yang terberat. hukuman membayar ongkos perkara dan hukuman membayar uang ganti kerugian kepada pihak yang mendapat rugi, dijalankan secara menjalankan putusan pengadilan dalam perkara perdata. sekalian orang yang bersama sama dimajukan muka hakim karena satu perbuatan dan bersama sama dihukum karena itu, menanggung sendiri sendiri bayaran semua ongkos perkara yang diputuskan bagi mereka bersama sama. bab hal memutuskan perselisihan tentang kekuasaan mengadili bagian dalam perkara perdata. jika ada perselisihan tentang kekuasaan mengadili dalam perkara perdata, yang harus diputus oleh mahkamah agung, maka salah satu pihak yang berkepentingan dapat memasukkan surat permohonan kepada mahkamah agung dengan diterangkan dalamnya pendapat permohonan tentang hal ini serta alasan alasannya, dengan permohonan supaya mahkamah memberi putusan. setelah surat permohonan itu dituliskan oleh panitera mahkamah agung dalam daftar perselisihan tentang kekuasaan mengadili dalam perkara perdata, maka ketua memerintahkan supaya sehelai turunan surat permohonan dikirimkan kepada pihak yang lain dengan pemberitahuan, bahwa pihak itu dalam waktu yang tertentu dan yang tidak melebihi satu bulan, dapat memajukan surat kepada ketua, dengan diterangkan dalamnya pendapatnya tentang hal ini serta alasan asalnya. kemudian mahkamah agung mengambil putusan, kalau perlu setelah memanggil pihak pihak yang berkepentingan atau saksi saksi untuk dengar dalam sidang pengadilan. celana na7 ky) a3 ny) n94 kan nan presiden rep publik indo kesia bagian dalam perkara pidana. perselisihan tentang kekuasaan mengadili adalah terjadi apabila suatu pengadilan mengatakan dirinya berkuasa akan mengadili suatu kejahatan atau pelanggaran, sedangkan ada pengadilan lain yang juga mengatakan dirinya berkuasa mengadili kejahatan atau pelanggaran itu atau yang bersangkutpaut dengan kejahatan atau pelanggaran itu dalam arti yang dimaksudkan pada apabila suatu pengadilan mengatakan dirinya tidak berkuasa akan mengadili suatu kejahatan atau pelanggaran dan menunjukkan lain pengadilan sebagai yang berkuasa mengadili, sedangkan pengadilan yang ditunjuk itu mengatakan dirinya pun tidak berkuasa mengadili. permohonan untuk memutus hal perselisihan itu dimajukan kepada mahkamah agung. permohonan termaksud pada harus dilakukan dengan tulisan oleh jaksa pada kejaksaan yang ada samping salah satu pengadilan yang perselisihan atau oleh terdakwa yang bersangkutan. apabila permohonan dilakukan oleh jaksa, maka jaksa itu harus mengirimkan surat permohonan beserta surat surat pemeriksaan perkara kepada ketua mahkamah agung dan memberitahukan hal ini dalam satu minggu kepada pengadilan yang termaksud pada kemudian jaksa tersebut mengirimkan turunan surat permohonanpermohonan. jaksa tersebut pada juga harus mengirimkan turunan surat permohonan kepada terdakwa, yang berhak mengirimkan pendapatnya kepada ketua mahkamah agung yaitu selambat lambatnya satu bulan setelah menerima surat permohonan. apabila permohonan dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mengirimkan surat permohonan kepada jaksa pada kejaksaan yang ada samping salah suatu pengadilan yang tersebut pada dan jaksa itu harus melanjutkan surat permohonan itu beserta pemandangannya dan surat pemeriksaan perkara kepada ketua mahkamah agung. jaksa ini juga mengirimkan turunan surat permohonan dan pemandangannyaansurat permohonan. para jaksa pada kejaksaan kejaksaan yang masing masing ada samping pengadilan yang sama berperselisihan harus memberitahukan hal masuknya permohonan tersebut atas kepada pengadilan pengadilan itu. dalam hal yang tersebut pada satu, setelah menerima pemberitahuan tersebut pada maka pemeriksaan perkara oleh pengadilan pengadilan berperselisihan harus ditunda sehingga perselisihan diputuskan. mahkamah agung dapat memerintahkan kepada salah suatu pengadilan untuk memeriksa terdakwa tentang hal hal yang dianggap perlu untuk mengambil putusan. pengadilan yang diperintahkan ini harus selepas mungkin membuat catatan pemeriksaan dan mengirimkan catatan itu kepada mahkamah agung. kemudian perselisihan diputus oleh mahkamah agung, yaitu setelah mendengar keterangan jaksa agung. jaksa agung harus memberitahukan putusan itu kepada terdakwa dan jaksa pada kejaksaan yang ada samping pengadilan pengadilan yang berperselisihan. ann kan na7 ky) a3 ny) n94 kan presiden republik indo kesia bab vi. jalan pengadilan pada peradilan tingkatan kedua bagi putusan putusan wasit. dari putusan wasit, yang menurut dapat dimohonkan pemeriksaan pada tingkatan peradilan kedua, oleh salah satu dari pihak pihak yang berkepentingan dapat dimohonkan ulangan pemeriksaan oleh mahkamah agung. permohonan ini harus disampaikan dengan surat kepada ketua mahkamah agung dalam tempo satu bulan setelah putusan wasit diberitahukan kepada pihak pihak yang berkepentingan, disertai turunan putusan wasit dan surat surat lain yang dianggap perlu. permohonan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh panitera mahkamah agung dalam daftar. panitera memberitahukan hal itu kepada pihak lawan. kedua belah pihak boleh memasukkan surat surat keterangan dan bukti kepada panitera mahkamah agung, asal saja turunan surat surat itu diberitahukan kepada pihak lawan. kalau dipandang perlu, maka mahkamah agung sebelum mengambil putusan mendengar para pihak yang berperkara dalam sidang pengadilan. putusan mahkamah agung tentang hal ini dapat dijalankan secara menjalankan putusan pengadilan negeri dalam perkara perdata. bab vii. jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi. bagian dalam perkara perdata. dalam hal yang menurut pada putusan pengadilan pengadilan dan para hakim dalam perkara perdata boleh dimajukan permohonan pemeriksaan kasasi, maka para pihakdari pengadilan atau hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan, yang kekuatannya sudah tetap, diberitahukan kepada pemohon juga pemohon atau wakilnya, surat keterangan mana harus dilampirkan pada surat surat pemeriksaan perkara dan dicatat dalam daftar. permohonan itu harus selepas mungkin oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan. selama surat surat pemeriksaan perkara belum dikirim mahkamah agung, maka permohonan pemeriksaan kasasi dapat dicabut kembali oleh pemohon. pemeriksaan kasasi hanya dapat diadakan satu kali saja. pada waktu menyampaikan permintaan atau selambat lambatnya dua minggu kemudian, pemohon pemeriksaan kasasi harus memajukan alasan alasan permohonan kepada panitera tersebut pada tann ntp a3 ny) n94 ny) kan snp tek presiden rep publik indo kesipihak lawan berhak memajukan surat yang bermaksud melawan atau menyokong permohonan itu kepada panitera tersebut pada selambat lambatnya dua minggupada panitera ini harus mengirimkan turunan surat putusan atau penetapan atau perbuatan lain dan surat surat pemeriksaan sertapemeriksaan kasasi dilakukan oleh mahkamah agung, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri para pihak atau saksi atau menyuruh mendengarkan para pihak atau saksi oleh pengadilan tinggi atau pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya berdiam salah satu pihak. jika diputuskan oleh mahkamah agung bahwa permintaan kasasi ditolak, maka hal ini harus diberitahukan kepada pemohon pemeriksaan kasasi dan pihak lawannya dan surat surat pemeriksaan perkara dikirimkan kembali kepada panitera pengadilan yang bersangkutan. dalam putusan sebagai yang tersebut dalam melainkan dapat memakai alasan alasan lain, putusan mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. turunan surat putusan dikirimkan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan. bagian dalam perkara pidana. dalam hal yang menurut pada putusan penetapan dan perbuatan pengadilan pengadilan dan para hakim dalam perkara pidana boleh dimajukan permohonan pemeriksaan kasasi, maka terdakwa atau jaksa agungatau hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan, yang kekuatannya sudah tetap diberitahukan kepada terdakwa, juga oleh pemohon atau wakilnya, dan pada surat keterangan ini harus disertakan surat surat pemeriksaan perkara dan juga dicatat dalam daftar. jika jaksa yang memasukkan permohonan pemeriksaan kasasi, maka hal itumahkamah agung, permohonan pemeriksaan kasasi dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan jika dicabut, tidak dapat diulangi lagi. pemeriksaan kasasi hanya dapat diadakan satu kali saja. gea kan na7 ky) a3 ny) n94 kan presiden rep publik indo kesia pemohon pemeriksaan kasasi harus memajukan alasan alasan permintaan, yaitu pada waktu menyampaikan permohonan atau selambat lambatnya dua minggu kemudian kepada panitera tersebut padjika yang mohon pemeriksaan kasasi adalah jaksa agung, maka terdakwa berhak memajukan surat yang bermaksud melawan atau menguatkan permintaan jaksa agung, kepada panitera tersebut pada selambat lambatnya dua minggu,penyampai beserta surat surat tersebut. pemeriksaan kasasi dilakukan oleh mahkamah agung, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terdakwa atau saksi atau menyuruh mendengarkan terdakwa atau saksi oleh pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya bertempat tinggal terdakwa atau saksi itu. jika diputuskan oleh mahkamah agung, bahwa permohonan kasasi ditolak, maka hal ini harus diberitahukan kepada pemohon pemeriksaan kasasi dan jaksa agung dan surat surat pemeriksaan perkara dikirim kembali kepada panitera pengadilan yang bersangkutan. dalam putusan sebagai yang tersebut pada, melainkan dapat memakai alasan alasan lain. putusan mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi harus ditandatangani oleh semua hakim yang turut memeriksa dan oleh panitera yang turut membantu pemeriksaan, kecuali jika mereka berhalangan, dan hal ini harus dicatat dalam surat putusan. turunan surat putusan dikirimkan kepada jaksa agung dan ketua pengadilan yang bersangkutan. bab viii. peraturan rupa rupa. jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam undang undang, maka mahkamah agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan. mahkamah agung wajib memberi laporan atau pertimbangan tentang soal soal yang berhubung dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh pemerintah. pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh mahkamah agung. mahkamah agung dapat menyuruh salah seorang anggota mahkamah agung supaya mengadakan pemeriksaan dalam rumah penjara diseluruh indonesia dan memajukan laporan tentang hal itu. setan a3 ny) n94 kan presiden rep publik indo kesia sebagai akibat dari laporan itu mahkamah agung dapat memajukan pertimbangan seperlunya kepada pemerintah. bab ix. aturan peralihan. segala perkara yang masih sedang dalam pemeriksaan oleh mahkamah agung republik indonesia dan oleh hooggerechtshof, dijalankan dan diselesaikan oleh mahkamah agung indonesia dengan pengertian, bahwa dalam menghitung tenggang tenggang yang ditentukan tidak dihitung tenggang antara desember sampai mulai berlakunya undang undang ini. bab nama undang undang. undang undang ini dapat disebut undang undang mahkamah agung indonesia". bab xi. mulai berlakunya undang undangkamimeimei sekretaris kementerian penerangan, mr. abimanjof. setan na7 ky) n94 ny) kan presiden rep publik indo kesia catatan ralat. dalam undang undang nomor tahun yang diumumkan dalam lembaga negara nomor tahun halaman terdapat kesalahan, yang seluruhnya harus berbunyi sebagai berikutjika permohonan pemeriksaan kasasi dimajukan oleh terdakwa, maka ketua mahkamah agung menyuruh menyerahkan surat surat tersebut dalam kepada jaksa agung, yang harus menyampaikan, beserta surat surat tersebut". kutipan: lembaran negara tahun yang telah dicetak ulang gan na7 ky) a3 ny) n94 nx) kan presiden rep publik indo kesia mahkamah agung menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan saksama dan semoga. tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan pengadilan tersebut dan para hakim pengadilan pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh mahkamah agung. guna kepentingan jawatan maka untuk itu mahkamah agung berhak memberi peringatan peringatan, teguran dan petunjuk petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiripengadilan, juga dari pengadilan tentara, dan dari para hakim, begitu pula dari jaksa agung dan dari parajika keadaan memaksa, maka mahkamah agung dapat menetapkan haknya untuk sesuatu atau beberapa daerah pengawasan yang termaksud dalam supaya dijalankan oleh pengadilan tinggi masing masing untuk daerah hukum yang bersangkutan. bagian kekuasaan mengadili. selain daripada kekuasaan mengadili sebagai yang termuat dalam konstitusi, maka mahkamah agung juga memutus pada tingkatan peradilan pertama dan terakhir semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara semua pengadilan yang tempat kedudukannya tidak sedarah hukum sesuatu pengadilan tinggi, ke2. antara pengadilan tinggi dengan pengadilan tinggi: antara pengadilan tinggi dengan sesuatu pengadilan dalam daerah hukumnya, ke4. antara pengadilan perkara hukuman perdata dan pengadilan perkara hukuman ketentaraan, kecuali perselisihan antara mahkamah agung sendiri dengan pengadilan perkara hukuman ketentaraan yang tertinggi, perselisihan ini diputus oleh presiden. ii. semua perselisihan yang ditimbulkan dari perampasan kapal, kapal udara dan muatannya oleh kapal perang, dengan berdasarkan atas peraturan yang berlaku pada hal itu. selain daripada kekuasaan mengadili dalam tingkatan peradilan kedua sebagai yang termuat dalam konstitusi, maka mahkamah agung juga memutus pada tingkatan peradilan kedua atas putusan putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga rupiah atau lebih. mahkamah agung dapat melakukan kasasi, yaitu pembatalan atas putusan pengadilan pengadilan lain dalam tingkatan peradilan yang terakhir dan penetapan dan perbuatan pengadilan pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan pengadilan dalam perkara. pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan. kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan jaksa agung karena jabatannya atau dalam hal yang dimaksudkan pada konstitusi juga atas permohonan kepala kejaksaan pada pengadilan tertinggi dari daerah bagian, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan pihak kejaksaan hanya semata mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak pihak yang berkepentingan. alasan yang dapat dipakai untuk melakukan kasasi ialah apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada melaksanakannya, apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diurut menurut undang undang. permohonan kasasi yang dimajukan oleh ppengadilan atau hakim yang dijatuhkan luar mereka hadir atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang lebih tinggi. tann ntp a3 ny) n94 kan presiden republik ndo kesia jika permohonan kasasi dikabulkan oleh mahkamah agung dengan alasan, bahwa pengadilan atau hakim yang bersangkutan adalah tidak berkuasa mengadakan putusan penetapan atau perbuatan yang bersangkutan, maka mahkamah agung menyerahkan perkaranya kepada pengadilan atau hakim yang berkuasa untuk diperiksa dan diputuskan. jika permohonan kasasi dikabulkan oleh mahkamah agung dengan lain alasan dari yang termuat dalam maka mahkamah agung memutus sendiri perkara itu. bab iii. jalan pengadilan dalam perkara perihal ketatanegaraan. bagian tentang perselisihan yang dimaksudkan pada dan konstitusi. dalam hal hal yang menurut dan konstitusi republik indonesia serikat harus diputus oleh mahkamah agung dalam tingkatan kesatu dan juga terakhir, maka pemeriksaan perkara perihal ketatanegaraan itu dimulai dengan memajukan surat permohonan kepada mahkamah agung yang antara lain memuat hal hal yang menjadi dasar permohonan hal hal, supaya diputuskan. surat permohonan itu dimajukan untuk pemerintah republik indonesia serikat oleh atau atas nama jaksa agung pada mahkamah agung indonesia, untuk pemerintah daerah bagian oleh kepala kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian itu dan untuk swapraja oleh pemerintah pusat daerah swapraja yang bersangkutan atau oleh yang berhak mewakili pemerintah itu menurut kuasa yang dilampirkan. setelah surat permohonan oleh panitera dituliskan dalam daftar perkara, maka atas perintah ketua dikirimkan oleh panitera sehelai turunan surat permohonan itu kepada pihak lawan, yang harus memberi jawaban dengan surat atas surat permohonan itu kepada mahkamah agung: surat jawaban itu selambat lambatnya satu bulan kemudian, terhitung dari menerimanya turunan surat permohonan, sudah diterima dalam kepaniteraan mahkamah agung. surat jawaban itu harus dimajukan dari pihak lawan oleh pejabat pejabat, tersebut dalam surat permohonan dan surat jawaban beserta surat surat lain yang mungkin dilampirkan kepadanya, disediakan dalam kepaniteraan mahkamah agung untuk dibaca oleh kedua belah pihak dalam tempo yang ditetapkan oleh ketua. permulaan tempo ini diberitahukan atas perintah ketua oleh panitera kepada kedua belah pihak. dalam tempo tersebut dapat dimajukan oleh kedua belah pihak penjelasan seperlunya dengan surat kepada mahkamah agung. terserah kepada kebijaksanaan mahkamah agung apakah dan sampai manakah pemeriksaan perkara harus dilakukan secara mendengar kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka atau hanya secara membaca surat surat saja yang dimajukan oleh kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka. jika perlu membuktikan kebenaran sesuatu yang dimajukan oleh suatu pihak, maka menetapkannya cara pembuktian dan kekuatan alat alat pembuat diserahkan kepada kebijaksanaan mahkamah agung. sebelum mengambil putusan, maka mahkamah agung dapat mendengarkan siapapun juga dan dapat juga memerintahkan penyerahan surat surat yang diperlukan oleh siapapun. surat putusumumkan. turunan surat putusan ini dikirimkan oleh panitera kepada kedua belah pihak. naif na7 ky) a3 ny) n94 nx) pengen tapa, presiden rep publik indo kesia apabila menurut undang undang suatu daerah bagian perselisihan, yang dimaksudkan dalam konstitusi dalam tingkatan kesatu harus diputuskan oleh pengadilan tertinggi dari daerah bagian itu, maka oleh salah satu pihak dapat dimohonkan supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh mahkamah agung indonesia. untuk itu maka pejabat yang bersangkutan sebagai yang tersebut dalam harus memajukan kepada mahkamah agung suatu saat permohonan, yang antara lain memuat hal hal yang menjadi dasar permohonan dan hal hal yang dimohonkan supaya diputuskan. surat permohonan ini harus disampaikan dalam waktu satu bulan, terhitung dari hari pemberitahuan putusan dalam tingkatan pertama kepada pemohon, kepaniteraan pengadilan tertinggi daerah bagian yang memutuskan dalam tingkatan pertama, disertai dengan surat surat yang dianggap perlu. panitera pengadilan itu mengirimkan suatu turunan surat permohonan kepada pihak lawan, yang harus mengirimkan surat jawaban kepada panitera tersebut dalam waktu satu bulan setelah menerima turunan itu kemudian dikirimkan oleh panitera tersebut semua surat surat yang bersangkutan, terhitung surat catatan dari persidangan pemeriksaan dan turunan dari putusan pada tingkatan pertama, kepada mahkamah agung. mahkamah agung memutus perkaranya pada tingkatan kedua dan juga terakhir, berdasar atas surat surat yang dikirimkan itu, jika perlu setelah meminta penjelasan seperlunya dari kedua belah pihak. surat putusan mahkamah agung ditanda tangani oleh para hakim yang turut memutuskan dan oleh panitera yang turut bersidang, waktu putusan diumumkan. turunan surat putusan itu dikirimkan oleh panitera kepada kedua belah pihak, sedang surat surat pemeriksaan yang oleh panitera diterima dari pengadilan yang memeriksa perkaranya pada tingkatan pertama, dikirim kembali kepada pengadilan itu beserta turunan surat putusan mahkamah agung. bagian tentang pernyataan tak menurut konstitusi republik indonesia serikat yang dimaksudkan pada dan konstitusi. setelah surat permohonan yang dimaksudkan pada konstitusi republik indonesia serikat diterima dalam kepaniteraan mahkamah agung dan oleh panitera dituliskan dalam daftar yang diadakan untuk itu, maka ketua mahkamah agung menetapkan hari dan jam untuk majelis pertimbangan, pada hal ini jaksa agung dan kepala kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian yang bersangkutan dipanggil untuk didengarkan pendapatnya. kalau dipandang perlu, maka mahkamah agung dapat memanggil lain orang untuk didengar pendapatnya dalam majelis pertimbangan itu, dan dapat pula diminta segala surat surat yang diperlukan untuk mengambil putusan. dalam hal yang menurut konstitusi republik indonesia serikat putusan suatu pengadilan yang mengandung pernyataan tak menurut konstitusi harus disahkan oleh mahkamah agung, maka pengesahan itu harus diminta oleh pengadilan itu dalam surat permohonan yang ditanda tangani oleh ketua pengadilan tersebut. surat permohonan itu harus disertai segala surat surat pemeriksaan perkara dan turunan putusan pengadilan itu. kemudian bersatulah apa yang disebut pada surat putusan mahkamah agung tentang hal yang dimaksudkan pada djatuhkan. turunan surat putusan ini dikirimkan oleh panitera kepada jaksa agung dan kepala kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian yang bersangkutan, sedang dalam hal mengesahkan putusan pengadilan lain maka surat surat pemeriksaan perkara, yang oleh panitera diterima dari pengadilan itu, dikirimkan kembali kepada pengadilan itu beserta turunan surat putusan mahkamah agung. bab iv. jalan pengadilan dalam tingkatan kesatu dalam perkara hukuman perdata. bagian pengusutan dan penuntutan perkara. can na7 ky) naz kun presiden republik indo kesia pengusutan dan penuntutan perkara hukuman perdata yang menurut konstitusi harus diadili oleh mahkamah agung dijalankan secara yang berlaku untuk perkara perkara hukuman perdata muka pengadilan negeri, dengan pengertian, bahwa hal pengusutan ini ada bawah pimpinan jaksa agung dan penunjukannya dilakukan oleh jaksa agung atau jaksa agung muda, dengan mengirimkan surat surat pemeriksaan permulaan kepada ketua mahkamah agung disertai surat penuntutan, dalam hal itu dibunuh penjelasan tentang perbuatan perbuatan yang dituduhkan, terutama perihal tempat dan waktu dilakukan, serta keadaan keadaan dan hal hal yang dapat memberatkan atau meringankan kesalahan tersangka. bagian penyerahan perkara sidang mahkamah agung. sesudah surat penuntutan dan surat surat lain yang termaksud dalam diterima dalam kepaniteraan mahkamah agung, maka ketua atau salah seorang hakim mahkamah agung selepas mungkin memeriksa dengan saksama surat surat tersebut. jika menurut pendapat ketua atau hakim, tersebut dalam perkaranya harus diperiksa oleh pengadilan lain, maka dengan selembar surat keputusan yang menyebutkan alasan alasannya, perkara itu diserahkan kepada pengadilan yang lain itu. bila tersangka ada dalam tahanan sementara dan perbuatan yang menyebabkan dituntuttersebut memerintahkan supaya tersangka terus ditahan. jika dalam tempo hari tiada perintah lain untuk menahan sementara, maka tersangka harus dimerdekakan, kecuali jika harus tetap dalam tahanan untuk perkara lain. dalam tempo kali jam dihitung dari tanggal surat keputusan termaksud dalam turunan surat keputusan itu beserta saat surat pemeriksaan lain harus dikirimkan kepada jaksa agung, yang akan meneruskan surat surat itu kepada kejaksaan pengadilan yang lain itu. jika ketua atau hakim tersebut berpendapat, bahwa perkaranya ternyata masuk kekuasaan mahkamah agung, akan tetapi masih ada hal hal yang harus ditambah pada pemeriksaan permulaan, maka ketua atau hakim itu mengirimkan kembali surat surat yang bersangkutan kepada jaksa agung dengan mengutarakan hal hal tersebut. jika ketua atau hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang dituduhkan dalam surat tuntutan, tidak dapat dikenakan hukuman, atau surat surat pemeriksaan permulaan tidak dapat mengadakan alasan cukup untuk melanjutkan tuntutan, maka hal ini harus dinyatakan dalam putusan ketua atau hakim tersebut, apabila tersangka ada dalam tahanan" maka putusan itu harus memuat perintah untuk kemerdekaannya seketika itu juga, kecuali jika harus tetap ada dalam tahanan untuk perkara lain. dalam tempo kali jam dihitung dari tanggal surat keputusan ini, turunan surat keputusan beserta surat surat pemeriksaan lain harus dikirimkan kepada jaksa agung. jika ketua atau hakim berpendapat, bahwa perkaranya dapat dimajukan muka sidang pengadilan, maka menyatakan hal ini dengan menentukan hari tanggal sidang itu dan memerintahkan supaya oleh jaksa agung atau oleh polisi negara dengan perantaraan kejaksaan terdakwa dan saksi saksi yang diperlukan harus dipanggil menghadap pengadilan dan supaya kepada terdakwa diberitahukan isi surat tuntutan. apabila hari tanggal sidang itu belum dapat ditentukan, maka sebab sebabnya harus disebut dalam surat pernyataan, termaksud alam jika perbuatan yang menjadi dasar tuntutanharus menentukan apakah terdakwa harus ditahan atau tidak. jika beberapa berkas surat surat pemeriksaan permulaan hampir serempak diterima dalam kepaniteraan mahkamah agung dan berkas berkas itu mengenai perbuatan perbuatan yang tersangkut paut satu dengan lain, maka perkara perkara itu dapat digabungkan jadi satu. perbuatan perbuatan itu dapat dianggap bersangkut paut, jika perbuatan perbuatan itu dilakukan ke oleh lebih dari seorang, bersama sama dan bersekutu, ke oleh lebih dari seorang pada waktu atau tempat yang bermain lain tetapi menurut suatu permufakatan lebih dahulu, man naz n94 ny) kid presiden republik ndo kesia ke dengan maksud akan mendapat upaya untuk melakukan atau memudahkan kejahatan lain, atau untuk menghindarkan dirinya dari hukuman atas perbuatan lain. bagian pemeriksaan dalam sidang pengadilan. pada hari yang ditentukan menurut mahkamah agung duduk bersidang. ketua memimpin pemeriksaan dalam sidang, untuk keperluan itu memberi perintah sepatutnya. terdakwa dipanggil masuk dan jika ada dalam tahanan, maka harus dijaga baik baik dan lepas dari segala ikatan. jika terdakwa ada luar tahanan dan walaupun tempat telah dipanggil secara semestinya tidak datang menghadap sidang, maka ketua boleh menyuruh menangkap orang itu. jika dalam suatu perkara adalah lebih dari satu orang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, maka pemeriksaan terhadap terdakwa yang datang menghadap dapat diteruskan. jika terdakwa yang tidak datang itu, setelah ditangkap, dapat menyatakan, bahwa tidak datangnya itu karena sebab yang pantas, maka ketua segera memerintahkan supaya orang itu dimerdekakan lagi. jika orang itu tidak datang pada hari sidang yang kemudian ditetapkan, maka ketua boleh menyuruh lagi menangkapnya dan setelah ditangkap, orang itu terus ditahan sementara. dalam permulaan sidang ketua menanyakan kepada terdakwa namanya, umurnya, tempat lahirnya, tempat tinggalnya dan pekerjaannya, lagi pula memberi ingat kepada terdakwa supaya diperhatikan segala sesuatu yang akan didengarnya dalam sidang. kemudian ketua memberi perintah, supaya jaksa agung membacakan surat penuntutan dan surat penetapan ketua yang termasuk dalam atas penuntutan itu terdakwa harus memberi keterangan seperlunya. apabila terdakwa atau membelanya berpendapat, bahwa tuntutan semestinya harus dibatalkan atau tidak mungkin dilanjutkan, atau mahkamah agung tidak berkuasa mengadili perkaranya, maka tangkisan ini dapat dimajukan dan dijelaskan segera setelah pembacaan surat surat yang termaksud dalam selesai. setelah diberi kesempatan kepada jaksa agung untuk mengeluarkan pendapatnya tentang tangkisan itu dan kepada terdakwa dan membelanya untuk menjawab, maka mahkamah agung mempertimbangkan tangkisan itu dan mengambil putusan tentang hal itu. pemeriksaan perkara dalam sidang diteruskan, apabila mahkamah agung memutuskan, bahwa tangkisan ditolak atau baru dapat memutuskan tentang tangkisan itu tergantung dari pemeriksaan perkaranya sendiri. meskipun oleh terdakwa atau membelanya tidak dimajukan tangkisan yang termaksud dalam maka mahkamah agung dapat mengambil putusan tentang hal hal yang tersebut dalam itu, akan tetapi lebih dulu jaksa agung dan terdakwa harus didengar pendapatnya. berhubung dengan pembicaraan dalam sidang yang dimaksudkan dalam ini, maka jaksa agung berhak mengubah surat tuntutan menurut syarat syarat tersebut dalam ketua lalu memeriksa adakah semua saksi yang dipanggil hadir, dan memberi perintah seperlunya untuk menjaga, supaya mereka jangan sampai dapat membicarakan perkaranya satu dengan lain, sebelum memberi keterangan. jika ada saksi yang tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan ketua ada cukup alasan untuk menyangka, bahwa saksi itu tidak mau datang, maka ketua boleh memberi perintah, supaya saksi tersebut dibawa oleh polisi persidangan. para saksi dipanggil dalam ruangan sidang seorang demi seorang menurut tertib yang dipandang sebaik baiknya oleh ketua. ketua menanyakan kepada saksi itu namanya, umurnya, pekerjaannya dan tempat tinggalnya, seterusnya apakah kenal kepada terdakwa, sebelum terdakwa ini melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan, apakah berkeluarga dengan terdakwa secara turunan atau perkawinan dan sampai berapa jauhnya, dan akhirnya apakah ada perhubungan majikan buruh terhadap terdakwa. kemudian saksi berjanggut akan berkata benar dan tidak lain dari pada yang benar, setelah itu memberi keterangan dengan tidak boleh bertahan saja kepada keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan permulaan. man gan k3) kan nan presiden republik ndo kesia apabila ketua memandang perlu, saksi dapat diperintahkan supaya menguatkan keterangannya dengan sumpah secara aturan agamanya, kecuali jika saksi masuk golongan yang agamanya melarang sumpah itu atau jika saksi menurut keyakinan keagamaannya berkeberatan bersumpah. jika saksi dengan lain alasan dari pada yang tersebut dalam berkeberatan menguatkan keterangan dengan sumpah, maka ketua memerintahkan supaya saksi disumpah akan berkata benar dan tidak lain dari pada yang benar, dan kemudian saksi itu didengar lagi keterangannya dari permulaan. jika seorang saksi dengan tiada sebab yang sah enggan bersumpah atau dengan menerangkan yang benar, maka ketua boleh mempertangguhkan perkara itu selambat lambatnya hari kemudian. dalam hal itu atas perintah ketua saksi ditutup dalam penjara, dan pada hari yang telah ditentukan dibawa lagi menghadap sidang mahkamah agung. jika seorang saksi melakukan kejahatan yang tersebut pada kitab undang undang hukum pidana, maka ketua memerintahkan panitera mencatat kejadian itu dalam catatan pemeriksaan persidangan dan mengirimkan petikan catatan itu kepada jaksa yang bersangkutan. jika ada saksi yang sesudah memberi keterangan dalam pemeriksaan permulaan, meninggal dunia atau karena ada halangan yang sah tidak dapat menghadap persidangan atau tidak dipanggil, oleh karena jauh tempat diam atau tempat tinggalnya, atau karena ada sebab lain berhubung dengan kepentingan negara, maka diadakanlah keterangan yang telah diberikannya itu. jika keterangan itu diberi dengan sumpah, maka keterangan itu disamakan harganya dengan keterangan saksi di bawah sumpah dalam sidang. membacakan keterangan ini dapat juga dilakukan, apabila untuk menyempurnakan pembuktian pendengaran saksi itu dalam sidang dianggap tidak perlu. jika keterangan seorang saksi dalam sidang berbeda dari keterangan dalam pemeriksaan permulaan, maka ketua memperingatkan saksi itu serta minta keterangan tentang hal itu. kejadian ini dinyatakan dalam catatan pemeriksaan sidang. setelah tiap tiap saksi selesai memberi keterangan, maka ketua menanyakan kepada terdakwa, adakah keberatan atas keterangan itu. saksi tidak boleh diganggu pada waktu memberi keterangan, akan tetapi setelah selesai memberi keterangan itu, maka terdakwa atau membelanya dan jaksa agung boleh memajukan pertanyaan kepada saksi. ketua boleh minta kepada saksi dan terdakwa segala keterangan yang dipandangnya perlu untuk mendapat kebenaran. ketua dapat melarang pengawasan pertanyaan yang dimajukan oleh terdakwa, pembela atau jaksa agung kepada saksi. pertanyaan yang bermaksud menjerat tidak boleh dimajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, dan ketua tidak boleh mengindahkan jawab pertanyaan yang demikian. jika dalam salah satu pertanyaan ada disebut suatu perbuatan yang tidak diakui atau diberitahukan oleh terdakwa atau saksi, tetapi dianggap seolah olah telah diakui oleh mereka itu, maka pertanyaan itu harus dipandang sebagai bermaksud menjerat juga. sesudah memberi keterangan maka tiap tiap saksi tinggal menghadiri persidangan, kecuali jika ketua memberi izin kepadanya untuk pergi. izin itu tidak diberikan jika jaksa agung atau terdakwa memajukan permintaan, supaya saksi itu terus menghadiri persidangan itu. para saksi dalam sidang tidak boleh bercakap cakap satu dengan lain. dengan memperhatikan yang ditentukan pada yang berikut bawah ini, maka tidak dapat diperiksa sebagai saksi dan boleh mohon kebebasan menjadi saksi keluarga karena kelahiran atau keluarga karena kelahiran dalam garis turunan atas atau bawah terhadap terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara, can na3 nag sak presiden rep publik indo kesia saudara atau ipar terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara, laki atau isteri terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara, biarpun sudah diberi, ke4. keluarga karena perkawinan atau keluarga karena perkawinan dalam turunan samping sampai tingkat ketiga terhadap terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara. jika jaksa agung dan terdakwa sama mengizinkan, maka orang yang tersebut dalam kalau mereka suka, boleh juga memberi keterangan. biarpun tidak dengan izin itu, maka orang itu boleh juga memberi keterangan luar sumpah. orang yang karena pekerjaan atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, boleh mohon dibebaskan memberi keterangan, akan tetapi hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena pekerjaan atau jabatannya. mahkamah agungkan yang memutuskan sah atau tidaknya segala sebab untuk mohon kebebasan itu. yang hanya boleh diperiksa untuk memberi keterangan luar sumpah, yaitu anak anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun, orang gila, meskipun kadang kadang ingatannya terang. sesudah saksi memberi keterangan, maka terdakwa atau pembela dan jaksa agung boleh memohon, supaya saksi yang ditunjukkannya dikeluarkan dari persidangan, dan supaya seorang saksi atau lebih disuruh masuk kembali dan diperiksa lagi, baik sendiri sendiri, maupun muka yang lain. ketua juga boleh memberi perintah tentang hal hal yang tersebut pada pada waktu seorang saksi diperiksa atau sesudah itu, maka ketua boleh menyuruh terdakwa keluar dari persidangan, dan menanyakan saksi itu sendiri tentang beberapa hal, akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan, sebelum kepada terdakwa diberitahukan segala kejadian pada waktu tidak hadir. jika keterangan saksi hadapan persidangan disangka palsu, maka ketua memperingatkan kepadanya hukuman yang mungkin dijatuhkan padanya, jika tetap memberi keterangan yang tidak benar. jika saksi tetap pada keterangan yang disangka palsu itu, maka ketua karena jabatannya atau atas permohonan jaksa agung atau terdakwa, boleh memberi perintah supaya saksi itu tahan sementara, dan supaya diperlakukan pemeriksaan perkara pidana menurut undang undang. dalam hal yang demikian segera dibuat oleh panitera suatu catatan pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi itu dengan menyebutkan alasan untuk perpangkatan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu, catatan itu harus ditanda tangani oleh ketua dan panitera dan segera diserahkan kepada jaksa agung. jika perlu ketua boleh mempertanggungkan persidangan dalam perkara semula sampai pada kesudahan pemeriksaan perkara pidana saksi itu. jika terdakwa tidak menjawab atau enggan menjawab pertanyaan kepadanya, maka ketua memperingatkan kepadanya kewajiban akan menjawab, dan setelah itu meneruskan pemeriksaan perkara. jika terdakwa karena kelakuannya yang tidak patut mengganggu tertib persidangan, maka ketua menegurnya, dan jika tidak berhasil, lalu menyuruh membawanya keluar tempat sidang, dan pemeriksaan perkara diteruskan dan perkara diputuskan luar hadir terdakwa. jika terdakwa atau saksi tidak paham akan bahasa indonesia, maka ketua boleh mengangkat seorang juru bahasa, dan menyuruh orang itu bersumpah akan menterjemahkan dengan benar apa yang mesti diterjemahkan dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. barang siapa tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu. man na3 ny) kan presiden rep publik indo kesia jika terdakwa atau saksi bisu dan tuli dan tidak dapat menulis, maka ketua mengangkat sebagai perantara orang yang lebih pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu, asal saja orang itu sudah cukup umurnya untuk menjadi saksi. jika orang yang bisu dan tuli itu pandai menulis, maka ketua menyuruh menuliskan segala pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada terdakwa atau saksi yang bisu dan tuli, dengan perintah akan menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawab mesti dibacakan. segala aturan tersebut atas bagi saksi berlaku juga bagi orang ahli, akan tetapi orang ahli bersumpah, bahwa akan memberi laporan menurut kebenaran dan sepanjang pengetahuannya yang sebaik baiknya. tiap tiap orang yang dipanggil sebagai ahli, wajib memenuhi panggilan itu. orang satu boleh diperiksa sebagai saksi dan sebagai ahli, asal saja sebelum disumpah diingatkan kepadanya kedua macam sumpah itu. selagi pemeriksaan dijalankan, maka ketua boleh menyuruh memanggil orang lain dari pada saksi dan orang ahli yang sudah dipanggil, pun juga dengan perintah akan menghadap persidangan dengan segera. berhubung dengan keterangan terdakwa dan saksi dalam persidangan, maka supaya mendapat keterangan lebih jelas ketua boleh meminta laporan yang dikehendaki dari orang ahli dan menyuruh memajukan surat keterangan baru. ketua memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menyatakan kepadanya, kenalkan akan barang itu. jika perlu maka barang barang itu diperlihatkan juga oleh ketua kepada saksi. jika dalam pemeriksaan dalam sidang ternyata ada alasan untuk mengubah surat tuntutan, maka jaksa agung dengan kemauan sendiri atau atas permintaan ketua berkuasa mengubah surat penuntutan itu, asal saja dengan perubahan itu perbuatan yang dituduhkan tidak menjadi perbuatan lain dalam arti yang dimaksudkan pada kitab undang undang hukum pidana. ketua harus memberitahukan perubahan itu kepada terdakwa, yang diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang hal itu. jika perlu, karena perubahan surat tuntutan ini, maka atas permohonan terdakwa ketua dapat mempertangguhkan pemeriksaan sampai hari tanggal yang tertentu. setelah pemeriksaan selesai, maka jaksa agung mengadakan reguisitoirnya, yang kemudian harus diserahkan kepada pengadilan. kemudian terdakwa dan membelanya memajukan pembelaannya. jaksa agung dapat berbicara lagi, tetapi. terdakwa dan membelanya selalu boleh berbicara pada penghabisan kali. jika semua ini telah selesai, maka ketua menutup pemeriksaan. terdakwa, saksi dan penonton dikeluarkan, dan setelah jaksa agung juga pergi dari ruangan sidang, maka pengadilan mempertimbangkan segala sesuatu. putusan mahkamah agung dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang harus diberitahukan kepada terdakwa. jikalau dalam pemeriksaan dalam perkara kejahatan atau pelanggaran pada mahkamah agung terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka ketua memeriksa, apakah hari sidang itu diberitahukan kepada terdakwa dengan semestinya. jika terdakwa tidak diberitahukan dengan semestinya, maka ketua memerintahkan supaya terdakwa diberi tahu lagi untuk hadir pada hari sidang yang ditentukan oleh ketua. jikalau terdakwa tidak hadir biarpun telah diberitahu semestinya, maka selain dari apa yang ditentukan pada mahkamah dapat juga memerintahkan supaya perkara terdakwa diperiksa dan diputuskan luar hadir terdakwa. |
(lan pgn yaa iairjarjarjarja tanggal april dari republik indonesia yang bunyinya sebagai berikut bagian tentang istilah istilah dalam undang undang ini. lan nan ny) kp. presiden republik indonesia (l) dalam undang undang ini yang dimaksudkan, orang dewasa, ialah orang laki laki maupun perempuan, yang berumur tahun atas: orang muda, ialah orang laki laki maupun perempuan yang berumur atas tahun, akan tetapi bawah tahun: anak anak, ialah orang laki laki maupun perempuan yang berumur tahun bawah, hari, ialah waktu sehari semalam selama jam, siang hari, ialah waktu antara jam sampai jam malam hari, ialah waktu antara jam sampai jamboleh menjalankan pekerjaan. jikalau seorang anak yang berumur tahun atau lebih, terdapat dalam ruangan yang tertutup, mana sedang dijalankan pekerjaan, maka dianggap bahwa anak itu menjalankan pekerjaan tempat itu kecuali ternyata yang sebaliknya. (l)buruh muda itu. (l) orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam tambang, lobang dalam tanah atau tempatburuh mudania rat presiden republik indonesia tentang: (l)(l)dan kesusilaan buruh wanita itu. (l)(l)(l)ny) sat presiden republik indonesia dan jam seminggu. setelah buruh menjalankan pekerjaan selama jam terus menerus, harus diadakan waktu istirahat yang sedikit diridiri perusahaan yang tertentu yang dipandang perlu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan buruh. ii(l) dalam hal hal, (l) buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.,(l)dirinya dua minggu tiap tiap tahun. man pan rat presiden republik indonesia(l)(l)(l)indahkan. bagian vii. aturan hukuman. (l) majikan dan pegawai yang mengawasi termaksud dalam yangalam waktu dua tahun semenjak yang melanggar dikenakan hukuman yang tidak dapat berubah lagi, karena pelanggaran yang sama, lan nan yaa iai ny) sat aan presiden republik indonesia(l)lam dapat juga diadakan aturan aturan peralihan. ii. hari mulai berlakunya undang undang ini akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah secara berangsur angsur terhadap pekerjaan atau macam pekerjaan yang tertentu, terhadappat juga diadakan aturan aturan peralihan aa rat presiden republik indonesiakehakiman,menteri perburuhan, wongsonegoro.euros. |
mie nag ny)darirechtenordonnantie" staatsblad jo. staatsbladmenetapkan undang undang darurat tahun tentang perubahan rechtenordonnantie staatblad staatsbladrechtenordonnantie staatsblad jo. staatsblad naskah yang lengkap dan baru dari pada ordonansi oktober staatsblad sebagai sejak itu: memuat barang barang untuk diangkut melalui lautan ditempat tempat dimana tidak ada kemungkinan untuk memenuhi syarat syarat memuat, hanya diperbolehkan dengan perjanjian, bahwa kapal yang mengangkutnya segera melakukan kewajibannya ditempat yang terdekat dimana ada kemungkinan untuk memenuhi syarat syarat itu, bagaikan barang barang itu dimuat ditempat itu". man naz ma, wat presiden republik indonesia pada tersebut ditambahkan baru yang berbunyi menteri keuangan dapat mengizinkan atau menyuruh mengizinkan dengan perjanjian perjanjian yang ditetapkannya, untuk memenuhi syarat syarat termaksud dalam kedua, bukan ditempat yang terdekat, tetapi ditempat lain yang akan ditunjuknya, dimana syarat syarat itu dapat dipenuhi". kedua dibaca sebagai berikut: dengan tidak mengurangi peraturan peraturan dari ordonansi iniperairan atau daerah daerah, dimana barang barang yang ditetapkannya, dilarang diangkut dan atau disimpan dalam sebuah bangunan atau dipekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai pegawai bea dan cukai atau dari jawatan jawatan lain yang ditunjuknya". cc. dalam diantara padang" dan makasar" disisipkan banjarmasin, pontianak". dalam ke empat kata kata "vijf gulden" harus dibaca "dua puluh limaketujuh dibaca sebagai berikut: apabila karena keadaan keadaan setempat yang luar biasa memerlukan pegawai harus bekerja pada hari hari minggu atau pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dapatlah menteri keuangan menentukan bahwa tidak akan dibayar uang vokasi". dibaca sebagai berikut: semua surat surat, dibuat berkenaan dengan ordonansi ini atau elemen elemen yang terlampir padanya, bebas dari meterai". dalam terakhir, kata kata "hoofd van gewestelijk bestuur" diganti dengan kepala daerah jawaban bea dan cukai". dibaca sebagai berikut: (schuldig verum), kekuasaan yang sama ditempat tempat dimana berlaku elemen dipegang oleh kepala kepala kantor, dan ditempat tempat dimana elemen itu tidak berlaku oleh kepala daerah jawatan bea dan cukai". man ptn na7 war presiden republik indonesia elemen terlampir pada rechtenordonandalam ke tiga dibelakang kata palembang" dibubuhkan kata kata "dan pontianak". dalam elemen terlampir pada reghtenordonannantie" tersebut, ke dua harus dibaca sebagai berikut:nya, menurut ukuran dalam prijscourant atau daftar harga harga, termaksud dalam keputusan yang bersangkutan, jika bea keluar harus dihitung dari harga ketika pengeluaran, menurut kebiasaan dalam perdagangan, jika bea keluar dihitung lain dari pada harga, menurut ukuran yang ditentukan" untuk menghitung bea itu. ii. undang undang ini mulai berlaku,tu. mohammad nasson. man ptn nazenjelasan perubahan rechten ordonankah perahu yang berasal dari tempat tempat semacam itu jika ditahan ditengah lautan, naoehaven scheepvaartregiem maka pemasukan dan pengeluaran langsung dari dan luar negeri dalam tahun dilakukan dibeberapa pelabuhan pelabuhan yang tertentu (yang disebut "pelabuhan pelabuhan laut (zo sesuatu pelabuhan laut atau tempat pantai (kustplaats) pelabuhan laut dan atau tempat tempat,di dening tbl. dan govt besluit ttg. desember naz presiden republik indonesia alasan lain untuk memilih redaksi yang sekarang, pada waktu itu didapat, karena kewajiban untuk singgah tempat yang terdekat, mana ada ditempatkan kantor pabean, oleh mas kapaldanerantasditangan residen, akan tetapi dikear, dan manado sedangkan elemen untuk pelabuhan pelabuhan lainnya dan dari sebab itu.baik pelabuhan pelabuhan besar maupun pelabuhan pelabuhan kecil pedagang diharuskan memberitahukan barang barang yang akan dimasukkan atau dikeluarkan. man ptn ny sat presiden republik indonesia 6g,elemen a). panitia ini, yang terdiri dari kepala kantor diadiditan naz swa presiden republik indonesiarechtenordonnantie" antara padang" dan makadiii b dari rencana undang undang, dengan menyisipkan "en pontianak" dalam tiga dibelakangnya kata palembang" dari elemen yang terlampir pada rechtenordonnantie". perubahan perubahan yang diusulkan dalam sub dari rencana undangmana pegawai dengan pangkat tersebut tiada ditempatkan, maka ini dilakukan oleh kepala daerah pamong praja. klan nya ny) war presiden republik indonesiag verum) di,dikeii,man ptn na7 sat presiden republik indonesia dalam f bea bea keluar yang sebagai lampiran tersemat pada undang undang tarifimbunan barang barang (undang undang darurat nomor tahun sebagai undang undang dengan rahmat tuhan jang mahesa presiden republik indonesia, menimbang bahwa pemerintah berdasarkan dan undang undang dasar sementara republik indonesia menganggap perlu dan telah menetapkan undang undang darurat tentang penimbunan barang barang" undang undang darurat nomor tahun tertanggal september bahwa dewan perwakilan rakjat sementara republik indonesia menyetujui isi undang undang darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan jang dimajukan oleh pemerintah dan oleh dewan perwakilan rakjat tersebujat sementara republik indonesia: memutuskan: pertama mencabut: hamsterordonnantie stiker staatsblad hamsterordonnantie . mulan yes presiden republik indonesia hamsterordonnantie office staatsblad undang undang republik indonesia nomor tentang barang barang penting (peraturan tentang pemberantasan penimbunan barang barang penting) tertanggal september segala peraturan peraturan lainnya mengenai penimbunan barang barang jang bertentangan dengan undang undang ini. kedua menetapkan undang undang tentang penetapan "undang undang darurat mengenai penimbunan barang barang" (undang undang darurat tahun tertanggal september sebagai undang undang. peraturan peraturan termaktub dalam undang undang darurat tersebut diubah ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut dalam undang undang ini dan dalam peraturan peraturan pelaksanaannya, jang dimaksud dengan menteri menteri jang mengurus soal soal perekonomian barang barang barang barang jang bergerak barang . mulan yes watanuari presiden republik indonesia, ttd sukarno menteri perekonomian, ttd. semarang menteri kehakiman, ttd leyman wiriadinatawant presiden republik indonesia barang dalam pengawasan barang barang jang menurut undang undang ini berada dalam pengawasan pemerintah. mempunyai simpanan menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama sama dengan orang lain: badan hukum tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti jang seluas luasnya, doleh menteri dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang jang teratur barang barang joleh menteri atau instansi jang ditunjuk olehnya sejumlah jang lebih besar daripada jumlah j. mulan yes presiden republik indonesia menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat izin termaksud dalam alat ini dipungut retribusi setinggi tingginya tiga per seribu dari harga barang barang. menteri menetapkan cara diumumkannyajang dikatakan olehmbebasan terhadap larangan jang dimaksud dalam undang undang ini. pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat syarat. pelanggaran jang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan peraturan jang dikeluarkan berdasarkan dan dan undang undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran . mulan yes wat presiden republik indonesiaundang undang ini,jang dapat dihukum berdasarkan alat ini adalah kejahatan, perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan alat ini adalah pelanggaran. barang barang dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan jang boleh dihukum menurut undang undang ini, dapat dirampas beserta alat pembungkusnya, djuga bilamana barang barang tersebut bukan milik jang dihukum. hak untuk menjalankan rampasan itu tidak hilang dengan matinya jang dihukum.jang berkuasa, jke. mulan yes presiden republik indonesia jika barang barang, jang menurut alat ini dikuasai, ternyata kemudian tidak dihukum rampas, maka jang berhak dapat menuntut untuk mendapat penggantian kerugian, jang jumlahnya mana perlu ditentukan oleh hakim, jang memeriksa perkara, atau jang berhak untuk memeriksanya. dalam menghukum berkenaan dengan suatu perbuatan jang boleh dihukum menurut undang undang ini,,muanja atau sebagiannya oleh hakim, jang mewajibkan pembayaran uang jaminan itu, bilamana jang dihukum dalam masa percobaan setinggi tingginya tiga tahun jang ditetapkan dalam keputusan hakim itu, berulang melakukan suatu perbuatan jdjadi mutlak dan telah diberitahukan kepada jang dihukum dengan cara menurut hukum. masa percobaan ditunda selama masa jang dihukum menurut hukum kehilangan kemerdekaannya. hukuman rampas . man wat presiden republik indonesia hukuman rampas tidak dapat lagi diputuskan, bilamana masa percobaan telah berakhir, kecuali apabila jjang dapat dihukum dan tuntutan itu berakhir dengan suatu hukuman mutlak. dalam keadaan demikian karena melakukan perbuatan itu, dalam masa dua bulan sesudah hukumannya mendjadi mutlak, hukuman rampas uang jaminan masih dapat dilakukan. hukuman denda jang dijatuhkan berdasarkan undang undang ini, demikian pula uang jaminan, termaksud dalam waktu jang ditetapkan oleh pegawai jang diserahi menjalankan keputusan hakim itu. bilamana pembayaran tidak dipenuhi dalam waktu jang ditetapkan, penagihan ganti kerugian atas kerajaan jang dihukum dilakukan dengan cara jang sama dengan jdjuga tidak mungkin, maka hukumanalat dan dan alat dan dari kitab undang undang hukum pidana. . mulan yes way! presiden republik indonesia bilamana suatu perbuatan jbadan hukum itu atau terhadap orang orang termaksud dalam alat ini, atau terhadap kedua duanya. suatu perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan undang undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih jjang jika perlu ditunjuk oleh kejaksaan surat surat pengadilan jjang ditunjuk olehnya, untuk menghindarkan tuntutan pengadilan terhadap semua perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan alat undang undang ini, dapat memperdamaikan atau memerintahkan memperdamaikan. menteri . mulan yes wat presiden republik indonesia menteri atau pegawai jang ditunjuk olehnya, jang mengadakan perdamaian termaksud dalam alat ini, memberitahukan hal itu kepada jaksa agung atau kepada pegawai jang ditunjuk olehnya sebagai orang jang berkuasa. barangsiapa dengan sengaja menghindarkan kerajaan dari penagihan pengganti kerugian atau pelaksanaan hukuman atau tindakan jang dikenakan karena sesuatu perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan undang undang ini,undang undang ini, adalah batal. pembatalan ini tidak mempunyai akibat akibat hukum terhadap seseorang jang tidak mengetahui tentang hukuman atau tindakan itu, kecuali, jika patut diduga, bahwa mengetahui akan hal itujang bekerja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan itu dijatuhkan, dianggap patut dapat menjangkau adanja hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau ada bukti sebaliknya. . man, presiden republik indonesia pengusutan perbuatan perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan undang undang ini djuga turut diwajibkan kepada mereka, jang telah ditunjuk untuk itu oleh menteri. mereka jang diwajibkan mengusut perbuatan perbuatan jjang penampakannya dapat diperintahkan menuntut diperlihatkan semua surat, jang perlu diperiksanja untuk melakukan kewajibannya dengan baik: menuntut semua keterangan jang diperlukan untuk kepentingan pengawasan barang barang., mengambil contoh contoh barang., memasuki tempat tempat jjang ditunjuk oleh mereka. penutup undang undang ini disebut undang undang barang barang undang undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. agar . |
open wat presiden republik indonesia lampiran penjelasan mengenai rancangan undang undang nomor tahun untuk menetapkan undang undang darurat nomor (lembaran negara nomor tahun sebagai undang undang. text dari undang undang yang bersangkutan jika dibandingkan dengan undang undang darurat nomor tahun memerlukan beberapa pembetulan pembetulan yang tidak bersifat prinsipil, yakni sebagai berikut: ke pada huruf kata kata "artikel lid diganti dengan "artikel lid kata kata ditambah" diganti dengan diubah". vi.ke pada huruf setelah kata "sementara" disisipkan "di dalam jangka waktu tersebut atas". |
man ptn na7 sat k(lembaran negara nomor presiden republik indonesia, menimbang bahwa pemerintah dengan meng:itetapkan sebagai undang undang yang berbunyi sebagai berikutditarik kembali dari peredaran mulai dari tanggal januari dicabut sifatnya sebagai alat pembayar yang syah. mulai dari tanggal januari tidak seorangpun diwajibkan memberi atau menerima uang uang kertas pemerintah termaksud dalam sebagai pembayaran. man ptn na7 wat presiden republik indonesiayah sampai dengan tanggal juni pada kas kas negarayii. undang undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.ymenterioleh karenanya akan tersinggung sifatnya sebagai alat pembayar yang sah.rp. dan rp.cg.mie sen kp. presiden republik indonesiain itu sebanyak mungkin pada kas kas negeri, maka jangka waktu penukaran dari bulan sesudah tanggal januari dan tanggal penghapusannya hak tagihancatatan disetujui d.p.r. dalam rapat pleno terbuka ke pada hari rabu tanggal januari |
naz sat cabtentang pemerintahan jakarta raya, bahwa peraturan peraturan yang termaktub dalam undang undang darurat tersebut, perlu ditetapkan sebagai undang undang, bahwa dalam pada itu perlu diadakan perubahan dalam peraturan undang undang tersebut, yaitu mengenai soal kekuasaan kepolisian, yang dalam undang undang darurat tersebut belum diserahkan kepada walikota kotapraja jakarta rarepublik indonesia serikat tahun tentang pemerintahan jakarta raya sebagai undang undang. peraturan yang termaktub dalam undang undang darurat republik indonesia serikat tahun tentang pemerintahan jakarta raya lembaran negara republik indonesia serikat tahun ditetapkan sebagai undang undang dengan perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintahan kota jakarta, sebagai satuan pemerintahanan republik indonesia oleh seorang walikota. wali. saluran nag ga! n97 ny) presiden republik indonesia pemerintahan kot. kekuasaan kekuasaan kewajiban kewajiban dan pekerjaan pekerjaan:, dahulu berada. dalam tangan dewan' propinsi atau college van gedeputeerden" propinsi jawa barat dahulu. yang menurut stadsgemeente ordonnantie" dahulu berada dalam tangan gubernur. yang menurut ordonnantie tijdelijke voorzieningen stadssgemeenten jaya" dipegang oleh sekretaris van staat voor bin nenlandse zaken" dahulu. diserahkan dalam tangan menteri dalam negeri. dengan tidkota jakarta raya, maka kepada walionnantie bestuur organisatie batavia ommelanden" staatsblad dahulu dipegang oleh: gubernur daerah jakarta dan sekitarnya, sepanjang tidak mengenai kekuasaan militer dan kecuali yang dimaksud yang telah ditetapkan oleh: gubernur daerah jakarta dan sekitarnya. residen daerah sekitar jakarta. tetap berlaku sampai pada waktu diubahnya atau dicabutnya oleh pengusah" staatsblad tetap berlaku, selama dan sekeundang undang dasar sementara. man na7 sat cab presiden republik indonesia undang undang ini dinamakan undang undang pemerintahan jakarta raya"kehakiman, leyman wiriadinata. menteri dalam negeri a.i., euros uundang undang ini adalah penetapsebagai undang undang dengan satu perubahan. perubahan ini ialah, bahwa kata kata "kekuasaan kepolisian" didalam huruf dari pada undang undang darurat republik indonesia serikat tahun ditiadakan. kekuasaan kepolisian tersebut, yang sebelumnya penyerahan kedaulatan dari pemerintah hindia belanda kepada pemerintah indonesia ada pada tangan gubernur daerah jakarta dan sekitarnya dahulu, sebagai tersebut dalam ordonnantie bestuur organisatie batavia ommelanden" staatsblad pada waktu berlakunya undang undang darurat tersebut tidak dibebankan kepada walikota jakarta raya. kini dianggap sudah waktunya untuk memberikan kekuasaan tersebut kepada walikota kotapraja jakarta raya, sehingga perlu mengadakan perubahan dalam ketentuan tersebut diatas. perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih melancarkan jalannya pemerintahan kotapraja jakarta raya. termasuk lembaran negara tahun catatan ralat dalam kepala lembaran negara tahun baris pertama terdapat salah cetak, yakni: pemerintah" seharusnya "pemerintahan". sekretaris kementerian kehakiman mr. soeharto. tln |
man n bahwa berhubung dengan perkembangan ketat negarawan maka undang undang tentang pokok pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, perlu diperbaharui sesuai dengan negara kesatuan, bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu undang undang yang berlaku untuk seluruh indonesia, mengingat jo. undang undang dasar sementara: dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat, memutuskan mencabut undang undang republik indonesia tahun undang undang negara indonesia timur tahun peraturan perundangan lainnya mengenai pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. il. menetapkan undang undang tentang pokok pokok pemerintahan daerah. babi. sy) nat presiden republik indonesia babi ketentuan umum yang dimaksud dengan daerah dalam undang undang ini ialah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut juga daerah swatantra" dan daerah istimewa". jika dalam undang undang ini disebut "setingkat lebih atas" maka yang dimaksudkan ialah:, daerah tingkat (termasuk daerah istimewa tingkat ii) bagi daerah tingkat iii (termasuk daerah istimewa tingkat iii) yang terletak dalam wilayah daerah tingkat itu. jika dalam undang undang ini belakang perkataan dewan perwakilan rakyat daerah" atau dewan pemerintah daerah" disebut suatu "tingkat", maka dengan "tingkat" itu dimaksudkan tingkat dari daerah yang disebut dalam hubungan itu. jika dalam undang undang ini belakang perkataan dewan perwakilan rakyat daerah atau dewan pemerintah daerah tidak disebut sesuatu penjelasan, maka yang dimaksud ialah dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintah dari daerah swatantra dan daerah istimewa. dalam undang undang ini dengan istilah keputusan dapat diartikan juga peraturan. bab ii. bat pan presiden republik indonesia saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota dewan perwakilan rakyatsenantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan daerah". pada waktu pengangkatan sumpah atau janji semua orang yang hadir pada rapat dewan perwakilan rakyat daerah harus berdiri: menteri dalam negeri atau orang yang ditunjuk olehnya dalam hal termaksud dalam atau ketua dewan perwakilan rakyat daerah dalam hal termaksud dalam berusaha supaya segala sesuatu dilakukan dalam suasana hikmat. bagian iii sidang dan rapat dewan perwakilan rakyat daerahmaka ketua dewan perwakilan rakyat daerah wajib memanggil dewan itu untuk bersidang atau berapa dalam satu bulan sesudah permintaan itu diterimanya, dewan perwakilan rakyat daerah bersidang sekurang kurangnya sekali dalam tiga bulan. semua. man wap! presiden republik indonesia hal atas ini dalam undang undang r.i. tahun ataupun dalam undang undang n.i.t. tahun tidak diatur dalam undang undangnya sendiri, hanya dalam penjelasan undang undang r.i. tahun terdapat ketentuan sebagai tercantum dalam ini. oleh karena hal itu merupakan ketentuan pokok, maka lebih pada tempatnya, apabila hal itu dimuat dalam undang undangnya sendiri dan tidak cukup dalam penjelasan saja. sudah jelas. sudah jelas. lihatlah penjelasan atas dan cukup jelas. sudah jelas. sudah jelas. . para way pan presiden republik indonesia pembentukan daerah antara berdasarkan undang undang ini sudah barang tentu tidak dapat diadakan dengan sekaligus untuk semua daerah didalam wilayah indonesia begitu pula peraturan peraturan penyelenggaraannya menghendaki waktu yang cukup. berhubung dengan hal ihwal itu perlu diadakan peralihan agar undang undang dapat dijalankan dengan tidak mengacaukan jalannya pemerintahan daerah sepanjang daerah ini belum dapat terbentuk menurut undang undang ini. pada waktu mulai berlakunya undang undang ini kita dapatkan indonesia daerah daerah swatantra yang berdasar atas pelbagai jenis perundang undangan pokok, misalnya: propinsi propinsi jawa, sumatera dan kalimantan, daerah istimewa yogyakarta, kota besar dan kota kecil jawa dan kalimantan, begitu pula kabupaten, daerah istimewa setingkat kabupaten kalimantan dibentuk berdasarkan undang undang r.i. tahun kotapraja jakarta raya berdasar atas s.g.o. dengan "tijdelijke voorzieningenn j a juncto undang undang tahun daerah daerah dalam propinsi maluku, sulawesi dan nusa tenggara atas undang undang n.i.t. tahun kota makasar atau ordonnatie voorloopige voorzieningen m.b.t. bestuursveering v d gewesten borneo groote oost staatsblad )juncto s.g.o.s. lain daripada itu masih kita dapatkan pula daerah daerah asli yang mengurus rumah tangganya sendiri sebagai desa, marga, negari dsb., yang berdasarkan i.g.o. dan i.g.o.b. sebelum. man pan presiden republik indonesia sebelum daerah daerah tersebut atas dapat dibentuk baru berdasarkan undang undang baru ini, perlu dalam ini dinyatakan bahwa daerah daerah swatantra itu berjalan terus berdasarkan perundang undangannya pokok masing masing. oleh karena dasar dasar pokok dari undang undang ini tidak banyak sekali perbedaannya dengan undang undang r.i. tahun maka selain untuk mengejar waktu yang diperlukan untuk membentuk baru berdasarkan undang undang ini, nampaknya tidak akan menimbulkan banyak kesulitan dalam praktek jika propinsi, kabupaten, kota besar dan kota kecil, begitu pula daerah istimewa setingkat propinsi dan setingkat kabupaten yang telah dibentuk berdasarkan undang undang r.i. tahun sejak saat mulai berlakunya undang undang baru ini menjadi berturut turut daerah tingkat ke l, daerah tingkat ke ii, kotapraja, daerah istimewa tingkat ke l dan tingkat ke menurut undang undang baru ini. oleh karena itu dalam dan hal atas dicantumkan demikian. demikian pula halnya dengan kotapraja jakarta raya, yang menurut menjadi kotapraja jakarta raya menurut undang undang ini. sebaliknya daerah daerah dalam propinsi maluku, sulawesi dan nusa tenggara sungguhpun undang undang n.i.t. tahun hampir sama dengan undang undang r.i. tahun tidak dapat dinyatakan menjadi sesuatu jenis daerah menurut undang undang baru ini, oleh karena masih harus ditinjau lebih jauh mengenai isi rumah tangganya. sebelum pembentukan baru terjadi, maka daerah daerah tersebut berjalan terus berlandaskan undang undang tahun bermaksud untuk mencegah kekosongan dalam pemerintah daerah, berhubung dengan dijadikannya daerah daerah otonom yang sudah ada berdasarkan undang undang r.i. dan undang undang tahun menjadi daerah daerah otonom menurut undang undang ini dan dengan. man pan presiden republik indonesia dengan ketentuan itu, maka pemerintah daerah yang ada pada saat mulai berlakunya undang undang ini dapat terus melakukan kewajibannya seperti sediakala, dengan ketentuan, bahwa dalam waktu selambat lambatnya dua tahun pembentukan d.p.r.d. baru berdasarkan sudah, selesai. sedangkan dalam waktu selambat lambatnya bulan sesudah pembentukan d.p.r.d. itu maka harus pula telah diadakan pemilihan kepala daerah, ketua dan wakil ketua d.p.r.d. tidak dapat dibentuk dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam maka dengan sendirinya pemilihan kepala daerah sebagai dimaksud dalam tidak akan dapat terlaksana, sehingga karena itu perlu diadakan jalan keluar untuk menghadapi kesulitan tersebut, jalan keluar dimaksud tercantum dalam sub demikian pula apabila d.p.r.d. itu sudah dapat dibentuk, akan tetapi pemilihan kepala daerah tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dimaksud dalam maka perlu juga diadakan jalan keluar: jalan keluar dimaksud terdapat dalam sub selanjutnya menyerahkan kepada peraturan pemerintah pengaturan lebih lanjut akibat akibat yang ditimbulkan oleh ketentuan dan itu. sudah jelas. sudah jelas. tambahan lembaran negara nomor men ny) rat presiden republik indonesiaketua menimbang perlu ditutup ataupun sekurang kurangnya lima anggota menuntut hal itu. sesudah pintu ditutup rapat memutuskan apakah permusyawaratan dilakukan dengan pintu tertutup. tentang hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup, dapat diambil keputusan dengan pintu tertutup, kecuali tentang. anggaran belanja, perhitungan anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja. penetapan, perubahan dan penghapusan pajak. mengadakan pinjaman uang. kedudukan harta benda dan hak hak daerah melaksanakan pekerjaan pekerjaan, penyerahan penyerahan barang dan pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum. penghapusan tagihan tagihan sebagian atau seluruhnya. mengadakan. man nat presiden republik indonesia mengadakan persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai (daging) penerimaan anggota baru. mengadakan usaha usaha yang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum. j . penjualan barang barang dan hak hak ataupun pembebasannya, penyebarannya, pengesahannya peminjamannya untuk dipakai, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya. dewan perwakilan rakyat daerah membuat peraturan tata tertib, yang tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh menteri dalam negeri bagi daerah swatantra tingkat dan oleh dewan pemerintah daerah setingkat lebih atas bagi lain lain daerah. (l) rapat baru sah dan dapat sebagai yang ditetapkan dalam peraturan pembentukannya. kuorum itu dianggap selalu ada selama rapat itu, kecuali jika pada waktu diadakan pemungutan suara ternyata sebaliknya. sesuatu putusan rapat adalah sah, jika diambil dengan suara terbanyak oleh anggota yang hadir pada saat pemungutan suara itu. bila. wetan wat presiden republik indonesia bila dalam pemungutan suara jumlah suara ternyata sama, maka pemungutan suara yang kedua kalinya diadakan dalam rapat pertama berikutnya. bila jumlah suara masih juga sama maka usul yang bersangkutan dinyatakan tidak diterima. pemungutan suara yang mengenai diri orang harus dilakukan dengan tertulis atas kertas dengan tidak dibubuhi tanda tangan. bila jumlah suara ternyata sama, maka diadakan pemungutan suara yang kedua kalinya. bila jumlah suara ternyata masih sama, maka diadakan undian dan undian itulah yang memutuskan. ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tidak dapat dituntut karena pembicaraannya dalam rapat dewan perwakilan rakyat daerah atau karena tulisannya yang sampai kepada rapat dewan perwakilan rakyat daerah, kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang katakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan. bagian dewan pemerintah daerah anggota anggota dewan pemerintah daerah dipilih oleh dan dari anggota anggota dewan perwakilan rakyat daerah atas dasar perwakilan berimbang. ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah tidak boleh mejadi anggota dewan pemerintah daerah. jumlah. pasaran ya mula presiden republik indonesia jumlah anggota dewan pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan pembentukan. dalam peraturan pemerintah dapat ditetapkan peraturan umum mengenai cara menyelenggarakan dasar perwakilan berimbang termaksud dalam atau karena meninggal dunia, maupun karena sesuatu keputusan berdasarkan ketentuan ketentuan dan ataupun karena sesuatu keputusan lain dari dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan. jika berhubung dengan apa yang tersebut dalam timbul lowongan keanggotaan dewan pemerintah daerah, maka anggota baru yang dipilih untuk mengisi lowongan itu duduk dalam dewan pemerintah daerah hanya untuk sisa masa tersebut dalam barang siapa berhenti sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan sendirinya berhenti sebaga. nya ny) wat presiden republik indonesia pedoman daerah setingkat lebih atas dari daerah yang bersangkutan bagi lain lain daerah. dewan pemerintah daerah menetapkan peraturan tata tertib untuk rapat rapatnya, yang baru dapat berlaku setelah disahkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah. anggota dewan pemerintah daerah menerima uang kehormatanhal tersebut dalam bagian kepala daerah (l) kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang undang. cara pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah ditetapkan dengan undang undang. . men nat presiden republik indonesia sebelum undang undang tersebut dalam ada, untuk sementara waktu kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah, dengan memperhatikan syarat syarat kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan bagi jabatan tersebut menurut ketentuan ketentuan tersebut dalam sampai dengan hasil pemilihan kepala daerah dimaksud dalam memerlukan pengesahan lebih dahulu dari. presiden apabila mengenai kepala daerah dari tingkat menteri dalam negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya apabila mengenai kepala daerah dari tingkat dan iii. kepala daerah dipilih untuk satu masa pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah atau bagi mereka yang dipilih antar waktu guna mengisi lowongan kepala daerah, untuk sisa masa pemilihan tersebut. dengan peraturan pemerintah ditetapkan peraturan umum mengenai syarat syarat kecakapan dan pengetahuan seperti tersebut dalam dan cara pemilihan serta pengesahan kepala daerah. kepala daerah berhenti dari jabatannya, karena. meninggal dunia, masa pemilihan seperti dimaksud dalam berakhir. permintaan sendiri, keputusan dewan perwakilan rakyat daerah yang memperhatikannya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah. dengan. man ya ny) wat presiden republik indonesia dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan seperti dimaksud dalam atas, kepala daerah juga berhenti dari jabatannya karena keputusan dewan perwakilan rakyat daerah yang: memperhatikannya sebagai kepala daerah. memberhentikan dewan pemerintah daerah. pemberhentian kepala daerah termaksud dalam sub dan dan memerlukan pengesahan dari penguasa yang berwajib seperti maksud dalam dijami, dan diangkat dan diberhentikan oleh: presiden bagi dapat diangkat dari calon yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah serta anggota dan wakil ketua serta anggota dari dewan pemerintah daerah. . man wat presiden republik indonesia apabila kepala daerah berhalangan atau berhenti dari jabatannya, maka diwakili oleh wakil ketua dewan pemerintah daerah. apabila dalam hal yang dimaksud dalam wakil ketua dewan pemerintah daerah juga berhalangan atau berhenti dari jabatannya, maka diwakili oleh anggota yang tertua usianya dari dewan pemerintah daerah itu. apabila dewan pemerintah daerah itu berhentiitu dijalankan oleh ketua wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah. apabila kepala daerah istimewa berhalangan atau berhenti dari jabatannya, maka diwakili oleh wakil kepala daerah istimewa. apabila wakil kepala daerah istimewa termaksud dalam itu berhalangan atau berhenti dari jabatannya, maka diwakili oleh seorang anggota dewan pemerintah daerah yang dipilih oleh dan dari anggota dewan pemerintah daerah. apabila dalam daerah istimewa tidak diangkat wakil kepala daerah istimewa termaksud dalam maka kepala daerah istimewa, apabila berhalangan atau berhenti dari jabatannya, diwakili oleh wakil ketua dewan pemerintah daerah yang dipilih oleh dan dari anggota anggota dewan pemerintah daerah. apabila. sana presiden republik indonesia apabila dewan pemerintah daerah itu berhenti,dijalankan oleh kepala daerah istimewa. kepala daerahdewan perwakilan rakyat daerah. dalam peraturan tersebut dapat diatur hal hal mengenai kedudukan hukum dari kepalamengenai hal hal tersebut dalam kepala dan wakil kepala daerah istimewapemerintah. dalam peraturan tersebut dapat diatur hal hal lain mengenai kedudukan hukum dari kepala dan wakil kepala daerah istimewa. . open wat presiden republik indonesia bab pembagian wilayah republik indonesia dalam daerah swatantra wilayah republik indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyak banyaknya (tiga) tingkat yang derajatnya dari atas bawah adalah sebagai berikut: daerah tingkat termasuk kotapraja jakarta raya, daerah tingkat ii, termasuk kotapraja, dan daerah tingkat iii.tingkat i,ii atau iii atau daerah swatantra tingkat atau iii, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. pembentukan daerah swatantra, demikian pula daerah istimewa termaksud dalam termasuk perubahan wilayahnya kemudian, diatur dengan undang undang. yang dapat dibentuk sebagai kotapraja adalah daerah yang merupakan kelompok kediaman penduduk, dengan berpedoman kepada syarat penduduk sejumlah sekurang kurangnya jiwa. dalam. man ya nat presiden republik indonesia sebelum memangku jabatannya kepala daerah mengangkat sumpah (janji) hadapan ketua dewan perwakilan rakyat daerah dalam suatu sidang menurut cara agamanya dan disaksikan oleh wakil pemerintah pusat. kepala dan wakil kepala daerah istimewa, sebelum memangku jabatannya mengangkat sumpah (janji) dalam suatu sidang dewan perwakilan rakyat daerah hadapan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. susunan kata kata sumpah atau janji yang dimaksud dalam adalah sebagai berikut: saya bersumpah (menerangkan), bahwa saya untuk dipilih menjadi kepala daerahsusunan. main nat presiden republik indonesia susunan kata kata sumpah atau janji yang dimaksud dalam adalah sebagai berikut: saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah istimewabab kekuasaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah bagian dewan perwakilan rakyat daerah ketentuan umum dewan perwakilan rakyat daerah mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangga daerahnya kecuali urusan yang oleh undang undang ini diserahkan kepada penguasa lain. dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam atas, dalam peraturan pembentukan ditetapkan urusan urusan tertentu yang diatur dan diurus oleh dewan perwakilan rakyat daerah sejak saat pembentukannya itu. dengan. pan presiden republik indonesia dengan peraturan pemerintah tiap tiap waktu, dengan memperhatikan kesanggupan dan kemampuan dari masing masing daerahsetelah minta pertimbangan dari dewan pemerintah daerah dari daerah setingkat atasnya, urusan urusan tersebut dalam ditambah dengan urusan urusan lain. dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam undang undang ini dewan perwakilan rakyat daerah dengan peraturan daerah dapat menyerahkan untuk diatur dan diurus urusan urusan rumah tangga daerahnya kepada daerah tingkat bawahannya, peraturan itu untuk dapat berlakudaerah lainnya. dalam peraturan pembentukan atau berdasarkan atas atau dengan peraturan undang undang lainnya kepada pemerintah daerah dapat ditugaskan pembantuan dalam hal menjalankan peraturan peraturan perundangan tersebut. dengan peraturan daerah dapat ditugaskan kepada pemerintah daerah dari daerah tingkat bawahan untuk memberi pembantuan dalam hal menjalankan peraturan daerah. . nat presiden republik indonesia jika dalam peraturan perundangan tersebut dalam dan tidak dinyatakan, bahwa tugas pembantuan yang dimaksud itu diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat daerah, maka tugas itu dijalankan oleh dewan pemerintah daerah. dewan perwakilan rakyat daerah dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya hadapan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat. dewan perwakilan rakyat daerah dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya hadapan dewan pemerintah daerah dan atau dewan perwakilan rakyat daerah indonesia. peraturan daerah, yang disebut peraturan daerah" dengan ditambah nama daerah. peraturan daerah harus ditandatangani oleh ketua dewan perwakilan rakyat daerah. dalam peraturan pemerintah dapat diadakan ketentuan ketentuan tentang bentuk peraturan daerah. . nat presiden republik indonesia pengundangan peraturan daerah yang merupakan syarat tunggal untuk kekuatan mengikat, dilakukan oleh kepala daerah dengan menempatkannya dalam. lembaran daerah tingkat bagi peraturan daerah tingkat tersebut dan daerah daerah tingkat bawahannya. lembaran kotapraja jakarta raya bagi peraturan daerah kotapraja tersebut. jika tidak ada lembaran lembaran tersebut dalam sub dan maka pengundangan peraturan daerah itu dilakukan menurut cara lain yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. peraturan daerah mulai berlaku pada hari sesudah hari pengundangannya termaksud dalam peraturan daerah yang tidak boleh berlaku sebelum disahkan oleh penguasa yang berkewajiban, tidak diundangkan sebelum pengesahan itu diberikan ataupun jangka waktu tersebut dalam berakhir. peraturan daerah tidak bolehsesuatu. bat pan presiden republik indonesia sesuatu peraturan daerah dengan sendirinya tidak berlaku lagi jika pokok pokok yang diatasnya kemudian, diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. jika dalam suatu peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya itu hanya diatur hal hal yang telah diatur dalam sesuatu peraturan daerah, maka peraturan daerah ini hanya tidak berlaku lagi sekedar mengenai hal hal itu. dewan perwakilan rakyat daerah dapat menetapkan hukuman kurungan selama lamanya enam bulan atau denda sebanyak banyaknya, rp. (lima ribu rupiah) terhadap pelanggaran peraturan peraturannya, dengan atau tidak dengan merampas barang barang tertentu, kecuali jikalau dengan undang undang atau peraturan pemerintah ditentukan lain. dalam hal pelanggaran ulangan (receive) perbuatan pidana dimaksud dalam dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak menghukum pelanggaran pertama tidak dapat diubah lagi, maka dapat dilancarkan hukuman hukuman sampai dua kali maksimum dari hukuman yang termaksud dalam perbuatan pidana sebagai dimaksud dalam adalah pelanggaran.dewan pemerintah daerah setingkat lebih atas bagi peraturan daerah lainnya. . pasaran ya rat presiden republik indonesia dengan peraturan daerah yang ditunjuk pegawai pegawai daerah yang diberi tugas untuk mengusut pelanggaran ketentuan ketentuan dari peraturan daerah yang dimaksud dalam dimana pelaksanaan keputusan daerah memerlukan bantuan alat kekuasaanrja sama antara pemerintah pemerintah daerah pemerintah daerah darinyebutannya,dewan pemerintah daerah tersebut dalam yang memutuskan. panitia . mean nya ny) nat presiden republik indonesia panitia panitia dewan perwakilan rakyat daerah dapat membentuk panitia panitia yang terdiri dari anggota anggotanya, untuk menjalankan pekerjaan guna melancarkan tugasnya. bagian dewan pemerintah daerah dewan pemerintah daerah menjalankan keputusan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah. pimpinan sehari hari pemerintahan daerah dijalankan oleh dewan pemerintah daerah. dalam peraturan daerah dewan pemerintah daerah dapat diserahi tugas untuk menetapkan peraturan peraturan penyelenggaraan dari peraturan daerah itu. keputusan dewan pemerintah daerah ditandatangani oleh ketua dewan pemerintah daerah. . men nya ny) wat presiden republik indonesia dewan pemerintah daerah menyiapkan dengan sebaik baiknya segala sesuatu yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh dewan perwakilan rakyat daerah, sepanjang persiapan itu oleh dewan perwakilan rakyat daerah tidak ditugaskan kepada badan lain. dalam menjalankan tugasnya tentang hal hal yang tersebut dalam ataupun anggota anggota dewan pemerintah daerah bersama sama bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan wajibdalam hal hal yang dipandang perlu dewan pemerintah daerah dapat menunjuk seorang kuasa untuk menggantinya. bagian iii melalaikan atau tidak menjalankan tugas kewajiban jika dewan perwakilan rakyat daerah ternyata melalaikyimpang dari jika. man nat presiden republik indonesia jika pemerintah daerah ternyata tidak menjalankan hal hal yang termaksud dalam maka oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah ditunjuk alat alat pemerintah, yang harus menjalankan hal hal itu atas biaya daerah yang bersangkutan. jika hal seperti tersebut dalam terjadi terhadap penyelenggaraan tugas termaksud dalam maka penunjukan dilakukan dengan peraturan daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah yang memberikan tugas itu. jika hal seperti tersebut dalam terjadi, maka sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah termaksud dalam hak, tugas, dan kewajiban pemerintah daerah untuk sementara itu dijalankan oleh kepala daerah yang bersangkutan. bab sekretaris dan pegawai daerah bagian ketentuan umum semua pegawai daerah, begitu pula pegawai negara dan pegawai sesuatu daerah lainnya yang diperbantukan kepada daerah, berada bawah pimpinan dewan pemerintah daerah. bagian. yen pan wat presiden republik indonesia dalam kotapraja, kecuali kotapraja jakarta raya, tidak dibentuk daerah swatantra tingkat lebih rendah. bab iii bentuk dan susunan pemerintah daerah bagian ketentuan umum pemerintah daerah terdiri daripada dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintah daerah. kepala daerah karena jabatannya adalah ketua serta anggotawakil ketua dewan pemerintah daerah dipilih oleh dan dari, anggota dewan pemerintah daerah. selama ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah belum adabagian. open ya rat presiden republik indonesia bagian sekretaris daerah sekretaris daerah adalah pegawai daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah atas usul dewan pemerintah daerah dengan mengingat syarat syarat tersebut dalam sekretaris daerah adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintah daerah. apabila sekretaris daerah berhalangan atau berhenti dari jabatannya, dewan pemerintah daerah menunjuk seorang pegawai lain dari daerah itu untuk mewakilinya. bagian iii pegawai daerah pengetahusebagainya mengenai kedudukan hukum pegawai daerah ditetapkan dalam peraturan daerah, sedapat dapatnya disesuaikan dengan peraturan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negara. peraturan daerah lainnya. . man pan presiden republik indonesia cara dan syarat syarat menetapkan pekerjaan pegawai negaraara atau pegawai daerah yang diperbantukan kepada daerah digaji dari keuangan daerah yang, menerima pegawai itu, kecuali apabila dalam peraturan pemerintah tersebut dalam ditetapkan lain. turun pensiun pegawai serta jandanya dan iuran untuk tunjangan anak anaknya bagi pegawai negara atau bagi pegawai daerah yang diperbantukan, dipungut dari gajinya dan dimasukkan dalam kas negara atau kas daerah yang bersangkutan. atas permintaan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan keputusan menteri atau penguasa yang ditunjuk olehnya, dapat dipekerjakan pegawai dalam lingkungan kementeria,an daerah, sepanjang diperlukan diatur dalam keputusan termaksud dalam itu. bab vi. man nat presiden republik indonesia bab keuangan daerah bagian ketentuan umum dewan perwakilan rakyat daerah berhak mengadakan pajak daerah. dan retribusi daerah. dalam undang undang ditetapkan peraturan umum tentang pajak daerah dan retribusi daerah. peraturan daerah yang mengadakan, merubah dan meniadakan pajak daerah dan retribusi daerah, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh penguasa dan menurut cara yang ditetapkan dalam undang undang seperti dimaksud dalam dengan undang undang kepada daerah dapat diserahkan pajak negara. kepada daerah dapat diberikan. penerimaan penerimaan pajak negara untuk sebagian atau seluruhnya. dan ganjaran, subsidi dan sumbangan. pemberian penghasilan termaksud dalam atas diatur dalam undang undang. . men rat presiden republik indonesia dewan perwakilan rakyat daerah berhak mengadakan perusahaan daerah. dalam peraturan pemerintah ditetapkan peraturan umum tentang mengadakan perusahaan daerah. bagian pengelolaan keuangan daerah dewan perwakilan rakyat daerah memegang semua kekuasaan mengenai pengelolaan umum keuangan daerah, yang tidak dengan peraturan undang undang diserahkan kepada penguasa lain. dalam peraturan pemerintah ditetapkan hal hal mengenai. mengadakan pinjaman uang atau menjadi penanggung dalam peminjaman uang untuk kepentingan daerah. penjualan barang barang dan hak hak ataupun pembebasannya, penyebarannya, pengesahannya atau peminjamannya untuk dipakai, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya. melaksanakan pekerjaan pekerjaan, penyerahan penyerahan barang dan pengangkutan pengangkutan, tanpa mengadakan penawaran umum. penghapusan tagihan tagihan sebagian atau seluruhnya. mengadakan persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dan lain lain hal yang berhubungan dengan pengeluaran keuangan daerah. bagian. open nat presiden republik indonesia bagian iii anggaran keuangan daerah untuk pertama kalinya anggaran keuangan daerah ditetapkan bagi daerah tingkat dan dengan undang undang, bagi daerah tingkat iii dengan peraturan pemerintah. untuk selanjutnya anggaran keuangan daerah ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah. anggaran keuangan daerah yang dimaksudtiap tiap perubahan dalam anggaran keuangan daerah seperti dimaksud dalam dan kecuali yang dikatakan dalam anggaran keuangan tersebut,bab vii pengawasan terhadap daerah bagian pengesahan dan jangka waktu pengesahanmenteri. nya x1y wat presiden republik indonesia menteri dalam negeri untuk keputusan daerah tingkat dewan pemerintah daerah tingkat untuk keputusan daerah tingkat ii: dewan pemerintah daerah tingkat untuk keputusan daerah tingkat iii. (l) bila untuk menjalankan sesuatu keputusan dewan perwakilan rakyat daerah menurut undang undang ini, harus ditunggu pengesahan lebih dahulu dari menteri dalam negeri bagi daerah tingkat bagi lain lain daerah dari dewan pemerintah daerah setingkat lebih atas, maka keputusan itu dapat dijalankan apabila menteri dalam negeri atau dewan pemerintah daerah tersebut, dalam tiga bulan terhitung mulai hari keputusan itu dikirimkan untuk mendapatkeputusan dewan perwakilan rakyat daerah dalam tidak dapat disahkan, maka menteri dalam negeri. nan pan presiden republik indonesia terhadap hal tersebut dalam dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan dalam waktu satu bulan terhitung mulai saat pemberitahuan tentang penolakan pengesahan tersebutdaerah tingkat maka keberatan itu diajukan kepada menteri dalam negeri dan bila penolakan itu terjadi oleh menteri dalam negeri, maka keberatan itu diajukan kepada presiden. bagian pembatasan dan pertengahan umum kenya, dipertangguhkan atau dibatalkan bagi daerah swatantra tingkat oleh menteri dalam negeri atau penguasa lain yang ditunjuknya dan bagi lain lain daerah dewan pemerintah. daerah setingkat lebih atas. . nan dag pan presiden republik indonesia menteri dalam negeri atau penguasa lain yang ditunjuknyaswatantra tingkat dan iiipembatalan seperti dimaksud dalam dilakukan setelah mendengar dewan pemerintah daerah setingkat lebih atas, yang berwenya, menghendaki pula dibatalkannya semula akibat dari padaitu. . man n1 nat presiden republik indonesia putusan penangguhan atau pembatalan termaksud dalam dan dengan menyebutkan alasan alasannya dalam tempo lima belas hari sesudah tanggal putusan itu, diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah atau dewan pemerintah daerah yang bersangkutan. lamanya tempo penangguhan disebutkan dalam surat ketetapnyaberlaku. untuk kepentingan pengawasan maka dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintah daerah wajib memberikan keterangan yang diminta oleh pemerintah daerah setingkat atasnya atau oleh menteri dalam negeri atau penguasa penguasa lain yang ditunjuknya. ii. pengawasan oleh pemerintah pemerintah mengawasi jalannya pemerintahan daerah. cara pengawasan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bagian. man wat presiden republik indonesia bagian iii perselisihan mengenai pemerintahan daerah perselisihan mengenai pemerintah antara daerah daerah dari tingkat atau antara daerah tingkat dengan daerah tingkat lainnya, dan antara daerah daerah yang terletak dalam satu wilayah daerah diputuskan oleh menteri dalam negeri. daerah daerah bawah daerah tingkat yang sama tingkatnya dan terletak dalam satu wilayah daerah tingkat diputus oleh dewan pemerintah daerah tingkat itu, apabila mengenai perselisihan antara daerah daerah tingkat ii, atau oleh dewan pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan apabila mengenai perselisihan antara daerah daerah tingkat iii. daerah dengan daerah yang lebih atas, yang terletak dalam satu wilayah daerah tingkat diputus oleh pemerintah daerah tingkat itu. putusan termaksud dalam diberitahukan kepada daerah daerah yang bersangkutan. bagian. man nat presiden republik indonesia bagian dewan perwakilan rakyat daerah (l)seorang anggota bagi masing masing daerah sebagai berikut: bagi daerah daerah tingkat tiap tiap orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum dan maksimum bagi daerah daerah tingkat tiap tiap orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum orang dan maksksimum perubahan jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah menurut ketentuan ketentuan tersebut. anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang mengisi lowongan keanggotaan antar atau, duduk dalam dewan perwakilan rakyat daerah itu hanya untuk sisa masa empat tahun tersebut. menyimpang. open "aa rat presiden republik indonesia bagian penyelidikan dan pemeriksaan oleh pemerintah bagi kepentingan umum menteri dalam negeri atau pegawai pemerintah pusat yang dalam lingkungannya. bagian pengumuman tiap tiap keputusan mengenai pembatalan ataupun perselisihan mengenai pemerintah daerah termaksud dalam bagian dan bab ini diumumkan dalam berita negara republik indonesia atau menurut cara termaksud dalam dewan pemerintah daerah yang bersangkutan mengumumkan pula keputusan tersebut dalam daerahnya. bab viii. man pan presiden republik indonesia bab viii peraturan peralihan (l) propinsi, daerah istimewa setingkat propinsi dan kabupaten daerah istimewa setingkat kabupaten yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan undang undang republik indonesia tahun tidak perlu dibentuk lagi sebagai daerah swatantra menurut ketentuan dalam undang undang tentang pokok pemerintah daerah akan tetapi daerah daerah tersebut, sejak mulai berlakunya undang undang ini berturut turut menjadi daerah tingkat daerah istimewa tingkat dan daerah tingkat i! daerah istimewa tingkat termaksud dalam undang undang ini. semua kota besar dan kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan undang undang republik indonesia nomor tahun tidak perlu dibentuk lagi sebagai kota praja menurut ketentuan dalam undang undang tentang pokok pemerintahan daerah akan tetapi daerahkotapraja jakarta raya yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan undang undang tahun tidak perlu dibentuk lagi sebagai kotapraja menurut ketentuan dalam undang undang tentang pokok pemerintahan daerah akan tetapidaerah . men ny) nat presiden republik indonesia daerah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan undang undang negara indonesia timur nomor tahun dan lain lain peraturan perundangan berjalan terus menurut ketentuan ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut hingga daerah itu dibentuk, diubah atau dihapuskan berdasarkan undang undang mi. selama pemerintah daerah dari daerah daerah swatantra termaksud dalam dan yang pada saat mulai berlakunya undang undang ini, belum terbentuk dan tersusun menurut ketentuan ketentuan dalam dan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang ada pada saat mulai berlakunya undang undang iniini, pembentukan dewan perwakilan rakyat daerah baru menurut ketentuan dimaksud dalambaru termaksud dalam harus sudah diadakan pemilihan dari:, sebagai yang dimaksud dalam undang undang ini. apabila. wat presiden republik indonesiamaka belum menyimpang dari ketentuan tersebut. kepala daerah diangkat sebagai berikut dalam hal dewan perwakilan rakyat daerah belum terbentuk dalam waktu yang ditetapkan dalam oleh: presiden bagi kepala daerah tingkat menteri dalam negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya bagi kepala daerah tingkat dan iiterlaksana dalam waktu yang ditetapkan dalam oleh presiden bagi kepala daerah tingkat dan oleh menteri dalam negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya bagi kepala daerah tingkat dan iiempat orang, yang dimaksudkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan. akibat akibat lainnya dari peralihan karena ketentuan dalam sepanjang diperlukan akan diatur dalam peraturan pemerintah. sejak saat mulai berlakunya undang undang ini, maka segala peraturan perundangan yang mengatur hal hal yang menurut undang undang ini harus diatur dalam suatu peraturan perundangan terus berlaku, hingga diubah ditambah atau dicabut berdasarkan undang undang ini. selama. man nat presiden republik indonesia selama peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah termaksud dalam belum ditetapkan, segala sesuatu dijalankan menurut aturan aturan dan petunjuk petunjuk yang berlaku. dengan tidak mengurangi ketentuan dalam maka selama kekuasaan pemerintahan daerah dibentuk berdasarkan undang undang ini,penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah. bab peraturan penutup undang undang ini dapat disebut undang undang tentang pokok pokok pemerintahanukarno diundangkan pada tanggal januari menteri kehakiman, a.i ttd sunarko menteri dalam negeri, ttd sunarko lembaran negara nomor tahun lan pan presiden republik indonesia memori penjelasan mengenai usul undang undang tentang pokok pokok pemerintahan daerah hal hal utama yang diatur dalam rancangan yang baru sekarang ini ialah empat macam persoalan besar, yaitu: bagaimanakah seharusnya isi otonomi itu, berapakah selayaknya jumlah tingkat tingkat yang dapat dibentuk dalam sistim otonomi itu, bagaimanakah seharusnya kedudukan kepala daerah berhadapan dengan otonomi itu, bagaimanakah dan apakah isi pengawasan yang tak boleh tidak harus dilakukan terhadap daerah daerah otonomi oleh penguasa pusat. umumotonomi dan "medebewind" seluruh, wilayah negara republik indonesia, sesuai dengan maksud undang undang dasar sementara yang berarti juga akan merubah prinsip cara cara pemerintahan bentuk lama, pada umumnya soal soal tersebut atas tidak dapat dilepaskan dari soal soal pokok yakni bagaimanakah bentuk negara yang dihadapi dan bagaimanakah keadaan keadaan sesungguhnya dalam pelbagai masyarakat dalam negara itu. kita telah menciptakan negara kesatuan, yang sifatnya ialah memusatkan segala urus. mea way pan presiden republik indonesia akan tetapi karena pengasingannya dengan lain lain kepentingan sekitarnya merupakan sedikit banyaknya juga kepentingan umum, ditinjau dati kesatuan negara dan bangsa. mengenai keadaan yang sesungguhnya dalam masyarakatmarahan, ikatan adat istiadat, ikatan kebudayaanakan, maka soal itu adalah urusan daerah semata mata. tentu dalam negara hukum seperti sifatnya negara kita ini, yaitu dalam arti terutamasukkan dalam peraturan peraturan perundangan tersebut itulah yang menjadi lapangan kebijaksanaan benar. dalam. nan bat pan presiden republik indonesia dalam istilah hukum, yang dipakai dalam rancanganyang disebut kepentingan umum, sebagai tadi tersebut atas maka nyatakan bahwa yang selebihnya itu termasuk kepada pengertian otonomi bagi kesatuan kesatuan masyarakat dalam negara itu. tetangga,mngsistim ketat negaraw maupun mengenai urusan urusan yang termasuk tugas pemerintah pusat, kiranya tidak mungkin dapat diadakan, baik daerah maupun pusat negara. urusan . presiden republik indonesia urusans dariantara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik dalam daerah itu sen diri, maupun dengan pusat negara. buah pikiran yang dibentangkan atas itu digambarkan dalam dan mana cukup menjamin adanya kesempatan bagi daerah daerah untuk menunaikan dengan sepenuhnya tugas itu, menurut bakat dan kesungguhannya agar dapat berkembang secara luas. sistim ini dapatlah disebut sistim otonomi yang riil. sinilah terletak perbedaan besar dengan sistim yang dianut sampai sekarang ini, sebagai yang dimaksudkan dengan undang undang republik indonesia tahun dan staatsblad indonesia timur tahun sebagai tuntunan pertama dalam pembentukan daerah swatantra, maka pada tiap tiap undang undang pembentukan daerah daerah itu akan ditetapkan urusan urusan tertentu, yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sejak saat pembentukan itu. urusan urusan yang tercantum dalam undang . man nat presiden republik indonesia menyimpang darikeanggotaannya itu bersama sama pada waktu yang ditentukan dalam undang undang pembentukan. pemilihnegara indonesia yang: telah berumur dua puluhcakap menulis dan membaca bahasa indonesia dalambeterganggu ingatannya. anggota dewan perwakilan rakyat daerah boleh merangkap menjadi: presiden dan wakil presiden: perdana menteri dan menteri: cc. ketua dan anggota dewan pengawas keuangan, anggota. nan bat pan presiden republik indonesia undang undang pembentukan itu hanya merupakan suatu pangkal permulaan saja, agar supaya daerah daerah itu dapat segera menjalankan tugasnya itu, dengan tidak mengurangi kemungkinan yang luas bagi perkembangan tugas otonomi daerah itu. samping itu, kepada tiap tiap undang undang pembentukan daerah otonom akan diserahkan pula suatu penetapan anggaran belanja yang pertama bagi daerah daerah itu, mana akan dapat dilihatnya urusan urusan mana pada saat pembentukan itu dapat dijalankan oleh daerah yang bersangkutan, dengan ditetapkan pula sumber keuangannya dan alat alat perlengkapannya urusan urusan pusat diselenggarakan oleh aparatur aparatur dari tiap tiap kementerian. ada kemungkinan banyak urusan urusan itu menurut sifatnya dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan daerah lambat laun dapat diserahkan kepada daerah. untuk melancarkan itu akan dibentuk suatu dewan otonomi dan desentralisasi, yang diketuai oleh perdana menteri atau salah seorang wakil perdana menteri, sedang menteri dalam negeri duduk sebagai wakil ketua dan lain lain anggota, yang antaranya terdiri dari anggota anggota dewan perwakilan rakyat, yang ditunjuk oleh seksi dalam negeri dewan perwakilan rakyat ditetapkan dengan peraturan pemerintah. ad. hal hal yang disinggung ini tidak dapat kita lepaskan dari pengertian setempat mengenai kesatuan kesatuan masyarakat yang paling bawah, yang kita namakan kesatuan kesatuan masyarakat hukum. kesatuan kesatuan masyarakat hukum ini bentuknya bermacam macam seluruh indonesia ini. jawa namanya desa dan desa itu adalah satu macam kesatuan masyarakat hukum yang tidak lagi terbagi dalam kesatuan kesatuan masyarakat hukum bawahan dan tidak pula desa itu merupakan bahagian dari lain kesatuan masyarakat hukum menurut adat, sehingga desa itu berdiri tunggal, mempunyai daerah sendiri, rakyat sendiri, penguasa sendiri dan mungkin pula harta benda sendiri, sedangkan hukum adat yang berlaku dalamnya adalah sesungguhnya "homogen"'. lain. way pan presiden republik indonesia . lain coraknya umpamanya tapanuli, mana kesatuan masyarakat hukum adat itu mempunyai bentuk yang bertingkat, umpamanya kuria sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi dan merupakan satu daerah, mempunyai dalamnya sejumlah kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat bawahannya, yang dinamakannya huta, yang masing masing mempunyai sekumpulan rakyat sendiri, satu penguasa sendiri dan mungkin pula mempunyai daerah sendiri sebagai bahagian dalam daerah kuria itu, sehingga adapula huta huta yang tidak mempunyai lingkungan daerah itu dalam daerah karyanya sendiri. meskipun demikian juga dalam setiap kesatuan kuria itu berlaku hukum adat yang "homogen". contoh yang lain ialah minangkabau, dimana didapati kesatuan masyarakat hukum tertinggi yakni nagari, yang masing masing mempunyai daerah sendiri sedangkan dalam daerah itu dijumpai sejumlah suku asal, yang masing masing suku merupakan pula satu kesatuan masyarakat hukum adat yang terbawah. juga kesatuan masyarakat hukumnya yang bernama suku itu mungkin mempunyai daerah sendiri atau tidak dalam lingkungan nagari itu. syarat belakangan ini, mempunyai daerah sendiri adalah syarat mutlak dalam sistim otonomi, yang memberikan kekuasaan kepada sekumpulan rakyat yang berdiam dalam suatu lingkungan yang nyata. dengan demikian nyatakan bahwa bagi tempat tempat yang serupa ini sulit kita untuk menciptakan satu kesatuan otonomi dalam pengertian tingkat yang ketiga iii), sehingga kemungkinannya atau hanya memberikan otonomi itu secara tindakan baru kepada kabupaten bawah propinsi, atau menciptakan dengan cara bikin bikinan wilayah administratif dalam kabupaten itu untuk kemudian dijadikan kesatuan yang berotonomi. dalam prinsipnya sangatlah tidak bijaksana mengadakan kesatuan otonomi secara bikin bikinan saja dengan tidak berdasarkan kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang ada. prinsip yang kedua ialah bahwa sesuatu daerah yang akan kita berikan otonomi itu hendaklah sebanyak mungkin merupakan suatu masyarakat yang sungguh mempunyai faktor faktor pengikut kesatuannya. sebab. pan presiden republik indonesia sebab itulah maka hendaknya mana menurut keadaan masyarakat belum dapat diadakan tiga tingkat, untuk sementara waktu dibentuk tingkat dahulu. berhubung dengan hal hal adanya atau tidak adanya kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai dasar bekerja untuk menyusun tingkat otonomi itu, hendaklah pula kita insyaf bahwa urusan otonomi tidak "kongruen" dengan urusan hukum adat, sehingga manakala sesuatu kesatuan masyarakat hukum adat dijadikan menjadi satu daerah otonomi atau dimasukkan dalam suatu daerah otonomi, maka hal itu tidaklah berarti, bahwa tugas tugas kepala kepala adat dengan sendirinya telah terhapus. yang mungkin terhapus hanya segi segi hukum adat yang bercorak ketat negarawan, manakala hanya satu kesatuan masyarakat hukum adat itu dijadikan daerah otonomi, sekedar corak yang dimaksud berpadanan dengan kekuasaan ketat negarawan yang tersimpan dalam pengertian otonomi itu. kesanggupan melihat perbedaan itu, yaitu perbedaan antara otonomi dan kekuasaan adat adalah suatu syarat penting untuk menjalin hidupnya otonomi itu secara yang memuaskan, keseluruhan rakyat yang mau tak mau masih terkungkung dalam sistim hukum adat itu. ad. pada pokoknyaituyang selanjutnya dalam ditentukan bahwa cara pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah ditetapkan dengan undang undang. akan tetapiidaerah daerah, kenyataan mana kiranya belum sampai kepada suatu taraf, yang. way pan presiden republik indonesiadapat diatur dengan peraturan pemerintah. meskipun pada umumnya kepala daerah dipilih terutama dari anggota anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang cakap, namun dewan perwakilan rakyat daerah dapat pula memilih seorang calon dari luar yang dianggapnya memenuhi syarat syaratmengenai cara pengesahan kepala daerah, begitu pula cara pemilihan dapat ditetapkan peraturan peraturan umum dengan peraturan pemerintah. pengesahan tersebut tidaklah akandalam hal pengesahan tadi tidak dapat diberikan, pemerintah akan menjelaskanuntuk mengadakan pemilihan baru. dengan pengesahan oleh pemerintah pusat maka kedudukan kepala daerah sebagai organ pemerintah daerah itu merupakan satu organisasi yang stabil, karena berdasarkan kepercayaan dprd terhadapnya yang tentu tidak mudah mengeluarkan suara suara untuk menyumbangkannya. mengenai. pan presiden republik indonesia mengenai masa jabatan dari kepala daerah itu seyogyanya disesuaikan dengan masa pemilihan dprd. yang bersangkutan, sehingga kepala daerah itu berdiri dan jatuh bersama sama dengan dprd. nya itu. dalam hal seorang anggota dprd. dipilih menjadi kepala daerah, maka segala ketentuan yang berlaku bagi anggota dprd. itu juga berlaku baginya sub d). berhubung dengan itu, maka apabila melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang untuk tiap tiap anggota dprd., maka iapun dapat diberhentikan oleh dprd. dari keanggotaan dprd. sebagai dimaksud dalam dan undang undang tersebut, yang akan berakibatkan pula berakhirnya kedudukannya sebagai kepala daerah. sebagai ketua merangkap anggota dpd., menjalankan tugas dan kewajibannya itu bersama sama dengan anggota anggota dpr. lainnya, dan bertanggungjawab secara collegiate terhadap dprd. tentang penyelenggaraan tugasnya. berhubung dengan itu, apabila dpd. ditumbangkan oleh dprd maka kepala daerah yang telah dipilih oleh dprd. itu turut serta pula jatuh, dan kembali kepada kedudukannya semula. dengan kedudukan kepala daerah seperti diuraikan atas, tidak mungkin lagi dapat dirasakan sebagai suatu "dwarskijker. atau sebagai "boneka", melainkan sekarang tegalan kedudukannya itu sebagai alat daerah, yang tugas dan kewajibannya itu sesuai dengan tanggungjawab yang sewajarnya. berhubung dengan pokok pokok pikiran seperti diuraikan atas, maka perlu kiranya dijelaskan pula secara pokok pokok akibat akibatnya dari pikiran itu yang berhubungan dengan: tugas kepala daerah, wakil kepala daerah, cc. gaji dan segala emolumenten dari kepala daerah, kepala daerah istimewa. ad. a. pare way pan presiden republik indonesia ad. sebagaimana telah dimaklumi, maka undang undang republik indonesia tahun itu pada dasarnya menghendaki suatu pemerintahan daerah yang bersifat collegiate dan tidak menghendaki adanya "dualisme" dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. artinya ialah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu haruslah sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah sebagai badan pemerintahan yaitu dprd. dan dpd. kepala daerah tidak merupakan suatu organ yang berdiri sendiri terlepas dari pada dprd. dan dpd. dan tidak diperkenankan menjalankan pemerintahan sendiri. akan tetapi maksud untuk melenyapkan "dualisme" itu ternyata tidak dipegang teguh, baik oleh pembuat undang undang sendiri maupun dalam pelaksanaannya (praktek), sehingga dalam undang undang republik indonesia tahun sendiri terdapat ketentuan ketentuan yang sesungguhnya bertentangan dengan maksud tersebut dan pada dasarnya masih mempertahankan sifat "dualisme" itu. hal ini terbukti dari ketentuan ketentuan yang tercantum dalam (yaitu peraturan daerah dipandang mulai berlaku sesudah ditanda tangani oleh kepala daerah) dan (yaitu kepala daerah dapat menahan dijalankannya keputusan dari dprd. dan dpd.) dari undang undang republik indonesia tahun itu. dengan adanya ketentuan ketentuan ini, maka kepala daerah merupakan suatu organ yang bertindak sendiri, terlepas dari dpd. maupun dprd. meskipun dalam memori penjelasan undang undang tersebut diterangkan, bahwa dalam hal tersebut kepala daerah itu bertindak sebagai pengawas, dan karena itu menjalankan tugas pemerintah pusat, namun tidaklah dapat dipungkiri, bahwa ketentuan tersebut menimbulkan kembali sifat "dualisme" dalam pemerintah daerah itu. berhubung. way pan presiden republik indonesia berhubung dengan itu, agar supaya sifat "dualisme" ini dapat secara konsekuen dihapuskan, maka kepada kepala daerah hanya diserahkan melaksanakan tugas tugas yang termasuk urusan daerah otonom saja, dengan tidak menghilangkan pokok pikiran bahwa pemerintah daerah itu hanya terdiri dari dprd. dan dpd. tugas pengawasan yang sesungguhnya termasuk hak place pemerintah pusat, tidak lagi dijalankan oleh kepala daerah. berhubung dengan itu, maka adalah satu keuntungan apabila kepala daerah diserahi tugas ketua dpd. dengan demikian maka kepala daerah itu adalah driver" alat. daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu selalu bertindak collegiate, yaitu bersama sama dengan anggota dpr. lainnya. ad. apabila kepala daerah itu berhalangan maka diwakili oleh wakil ketua dpd. yang dipilih oleh dan dari anggota dpd. itu. hal ini adalah berlainan dengan keadaan sampai sekarang, yang karena kepala daerah disamping pekerjaan dalam lapangan otonomi juga mengerjakan tugas dalam lapangan pemerintah pusat memerlukan dua pejabat untuk mewakili kepala daerah apabila berhalangan, yaitu: mewakili dalam lapangan otonomi dan seorang lain yang mewakili dalam lapangan pemerintah pusat. ad.c. dari semua uraian tersebut atas jelaslah, bahwa kepala daerah adalah alat dari daerah yang bersangkutan. berhubung dengan itu, maka berlainan daripada waktu yang telah lampau, maka penghasilan dan segala "emolumenten" yang melekat kepada jabatan kepala daerah tersebut akan ditetapkan oleh daerah itu sendiri dengan peraturan daerah. pengawasan preventif atas peraturan daerah yang mengatur hal tersebut atas masih diperlukan, agar supaya dapat mencegah timbulnya discrimination yang tidak sehat antara daerah daerah. ad. d. way pan presiden republik indonesia ad. berlainan dengan kepala daerah biasa, maka kepala daerah istimewa itu tidak dipilih oleh dan dari anggota anggota dprd. melainkan diangkat oleh pemerintah pusat. ketentuan ini pada pokoknya sama bunyinya dengan apa yang ditentukan dalam undang undang republik indonesia tahun jadi keistimewaannya dari suatu daerah istimewa masih tetap terletak dalam kedudukan kepala daerahnya. berhubung dengan itu, maka mengenai perwakilan kepala daerah, serta penghasilan dan segala "emolumenten" yang melekat kepada jabatan kepala daerah itu agak berbeda pula dari pada apa yang telah diuraikan mengenai hal tersebut bagi kepala daerah biasa. seperti telah tercantum dalam rancangan undang undang tersebut maka dalam suatu daerah istimewa dapat pula diangkat seorang wakil kepala daerah istimewa. hal ini misalnya dapat terjadi, apabila daerah istimewa itu terbentuk sebagai gabungan dari beberapa bekas swapraja swapraja, seperti misalnya daerah istimewa yogyakarta. sesuai dengan sistim yang telah diuraikan atas, maka kepala dan wakil kepala daerah istimewa adalah ketua dan wakil ketua serta anggota dari dpd. berhubung dengan itu, maka apabila diangkat wakil kepala daerah istimewa tersebut, maka dengan sendirinya ialah yang mewakili kepala daerah istimewa. sedangkan apabila wakil kepala daerah istimewa ini juga berhalangan, maka kepala daerah istimewa diwakili oleh seorang anggota dpd. yang dipilih oleh dan dari anggota dpd. apabila dalam daerah istimewa itu tidak diangkat wakil kepala daerah istimewa, maka perwakilan kepala daerah istimewa diatur seperti perwakilan kepala daerah biasa. selain. lan pan presiden republik indonesia selain daripada itu, karena kepala daerah istimewa ini diangkat oleh penguasa pemerintah pusat yang berwajib, maka: tidak dapat ditumbangkan oleh dprd., sedangkan mengenai gaji dan segala "emolumenten" yang melekat kepada jabatan kepala daerah itu, tidak ditetapkan oleh daerah itu sendiri, melainkan oleh pemerintah pusat. mengenai pengawasan pusat terhadap urusan daerah daerah, maka pengawasan itu berpusat kepada penjagaan: supaya dprd. dan dpd. itu melakukan tugasnya secara sebaik baiknya sehingga urusan daerah tidak terbengkalai atau kurang terpelihara. supaya keputusan keputusan atau tindakan tindakan yang diambil oleh alat alat otonomi daerah terutama sini keputusan keputusan yang diambil oleh dprd. atau tindakan tindakan yang diambil oleh dpd. sebagai alat penyelenggara, tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi mengenai sesuatu pokok atau sesuatu hal urusan umum. hak pengawasan itu merupakan bahagian yang tak dapat dipisahkan dari kekuasaan eksekutif seluruhnya, oleh karena pada instansi terakhir pemerintahan yang harus bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan luar negeri itu kepada dpr. parlemen). berhubung. lan pan presiden republik indonesia berhubung dengan itu maka hak pengawasan ini haruslah diatur sedemikian rupa, sehingga sedikit dirinya dapatlah terjamin penyelenggaraan seluruh pemerintahan itu .c. mengenai pemerintahan daerah dan dengan demikian penyelenggaraan dari kepentingan umum itu. dengan dibentuknya daerah daerah otonom, sebagai rangkaian pelaksanaan dari politik desentralisasi pemerintahan negara, maka juga sebahagian dari hak pengawasan ini disarankan kepada daerah daerah otonom setingkat lebih atas, yaitu hak pengawasan represif dan preventif terhadap beberapa jenis keputusan keputusan tertentu dari pemerintah daerah bawahannya, sebagaimana ditentukan dalam rancangan undang undang tersebut. jadi pengawasan preventif ini hanya diharuskan bagi beberapa keputusan tertentu saja, dalam mana tersangkut kepentingan kepentingan besar atau kemungkinan timbulnya kegelisahan kegelisahan dan gangguan gangguan dalam penyelenggaraan kepentingan umum itu oleh pemerintah daerah sehingga dengan demikian kemungkinan datangnya kerugian atas kepentingan kepentingan itu, dapat dicegah sebelumnya. penjelasan demi istilah daerah" dalam undang undang ini dipakai sebagai satu istilah tehnis, untuk menyebut dengan satu perkataan apa yang dimaksud oleh undang undang dasar sementara dengan anak kalimat "daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (autonomy)." dalam undang undang ini diberikan dasar hukum kepada istilah baru daerah swatantra" yang berarti "daerah otonom'"', istilah mana sudah dipakai dalam surat menyurat resmi. berhubung perkataan daerah" itu dalam undang undang ini dipakai sebagai satu istilah tehnis yang mempunyai isi yang tertentu, maka perkataan "daerah" indonesia seyogyanya disebut "wilayah" indonesia. untuk. man wat presiden republik indonesia anggota dewan pemerintah daerah dan ketua dewan perwakilan rakyat daerah yang tingkatnya lebih atas atau lebih rendah, kepala dinas daerah,. (l)itu tersangkut, ikut serta dalam pemungutan suara mengenai penetapan atau pengusahaan dari perhitungan yang dibuat oleh suatu badan dalam mana duduk sebagai anggota kepengurusannya, kecuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keruangan daerah yang bersangkutan, langsung atau tidak langsung turut serta dalam ataupuncier), guna kepentingan daerah, melakukan pekerjaan pekerjaan lain yang mendatangkan keuntungan baginya atau merugikan bagi daerah dalam hal hal yang berhubungan langsung dengan daerah yang bersangkutan, terhadap larangan larangan tersebut dalam dewan perwakilan rakyat daerah dapat memberikan pengecualian apabila kepentingan daerah memerlukannya. anggota. nan bat pan presiden republik indonesia untuk keperluan pengawasan atau eksaminasi maka perlu ditunjuk instansi atasan yang melakukan pekerjaan itu. oleh karena itu apabila dalam undang undang ini dijumpai perkataan "setingkat lebih atas", maka perkataan ini harus ditafsirkan. demikian pula daerah tingkat (termasuk daerah istimewa tingkat bagi daerah daerah tingkat iii (termasuk daerah istimewa tingkat iii) yang terletak dalam daerah tingkat itu. ketentuan bermaksud untuk menghindari timbulnya suatu tafsiran yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang undang. jadi apabila dalam undang undang ini kita jumpai misalnya perkataan dewan pemerintah daerah tingkat ke dan lain lain), maka yang dimaksudkan ialah dewan pemerintah daerah dari daerah tingkat ke l, jadi baik daerah tingkat (termasuk kotapraja jakarta raya) sebagai dimaksud dalam maupun daerah istimewa tingkat sebagai dimaksud dalam yang dimaksud dengan "keputusan" dari pemerintah daerah ialah semua perwujudan kehendak pemerintah daerah daerah perwakilan rakyat daerah atau dewan pemerintah daerah) untuk bertindak terhadap sesuatu hal mengenai urusan rumah tangganya. perwujudan kehendak itu, terutama dari dewan perwakilan rakyat daerah, biasanya berbentuk "peraturan" atau "mosi" dan peraturan yang dibentuk menurut syarat syarat tertentu (misalnya mengenai pengundangannya) disebut "peraturan peraturan daerah". pembagian dalam tingkat tingkat daerah otonom lihat penjelasan. lan bat pan presiden republik indonesia penjelasan umum. samping itu perlu sini dijelaskan bahwa antara kotapraja tidak diadakan perbedaan tingkat, kecuali mengenai ibukota negara, yang mempunyai kedudukan dan riw sendiri. ketentuan dalam ini, menentukan bahwa daerah swapraja itu dengan undang undang pembentukan dapat dijadikan daerah istimewa atau daerah swatantra biasa. hal itu berarti, bahwa daerah swapraja menjadi daerah yang diberi otonomi menurut undang undang dan pada atasnya telah memenuhi kehendak undang undang dasar sementara. mengenai daerah istimewa, setiap kali suatu daerah swapraja itu dibentuk menjadi daerah istimewa, maka pada atasnya kita telah memberikan status baru kepada daerah swapraja tersebut, yang bentuk susunan pemerintahannya menurut undang undang dasar sementara harus disesuaikan dengan dasar dasar yang dimaksud dalam undang undang dasar sementara. kepada daerah swapraja itu mestilah diberikan pemerintahan berotonomi menurut undang undang, sehingga tidak dibolehkan suatu daerah swapraja terbebas dari pemerintahan otonomi yang bersifat demokratis menurut undang undang itu, dimana kepada rakyat diserahkan hampir semua kekuasaan swapraja itu, sehingga tinggal lagi urusan urusan adat yang dapat dipertahankan dalam tangan kepala swapraja dan orang orang besarnya selama rakyatnya bertajuk kepada hukum adatnya. tiap tiap kali daerah swapraja dibentuk menjadi daerah istimewa atau daerah swatantra biasa, maka hal itu berarti harusnya daerah swapraja yang bersangkutan, sehingga akibat akibat dari penghapusan itu haruslah pula diatur tersendiri, jadi diantaranya mengenai kepala kepala pembesar pembesar dan pegawai pegawai lainnya dari swapraja swapraja, yang sedapat dapatnya dimasukkan pula dalam formasi pegawai daerah istimewa swatantra itu sesuai dengan syarat syarat kecakapannya dan lain lain. . bat pan presiden republik indonesia sesuai dengan ketentuan dalam undang undang dasar sementara maka dalam ini ditetapkan, bahwa pembentukan suatu daerah swatantra istimewa dilakukan dengan undang undang. pembentukan akan dilakukan setelah diadakan peninjauan dari pelbagai sudut antara lain dari sudut keuangan yang harus meyakinkan hak hidupnya, dan setelah minta pertimbangan atau atas usul dari dewan perwakilan rakyat daerah dari daerah setingkat lebih atas, sepanjang mengenai daerah tingkat dan iii. mengenai perubahan wilayah dari suatu daerah swatantra, hal ini dengan sendirinya tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari dewan dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan. juga batas batas wilayah dan penunjukkan ibukota daerah swatantra masing masing baik diatur dalam undang undang pembentukan. agar supaya perubahan (termasuk perluasan dan pengurangan) batas batas wilayah daerah daerah swatantra istimewa itu senantiasa diadakan dengan berhati hati serta memperhatikan kehendak rakyat wilayah wilayah yang bersangkutan, maka dalam ini ditetapkan bahwa perubahan itu harus dilakukan dengan undang undang. penetapan jumlah penduduk jiwa sebagai syarat bagi pembentukan kotapraja, diadakan mengingat perimbangan jumlah penduduk yang telah dipakai dalam undang undang pembentukan kabupaten kabupaten pada waktu yang lampau. berhubung dengan pertimbangan tersebut, maka mengenai kota kota luar jawa yang menurut perkembangan sekarang, penduduknya kurang padat kalau dibandingkan dengan jawa, akan tetapi kepentingannya ketat negarawan tidaklah kurang, misalnya mengenai ibu ibu kota karesidenan dahulu maka dibuka kemungkinan untuk menurunkan syarat minimum penduduk itu dalam hal dipandang perlu oleh pembuat undang undang jumlah hanya merupakan pedoman saja). selain. man bat pan presiden republik indonesia .1g selain daripada itu dalam kotapraja tidak dibentuk daerah swatantra tingkat lebih rendah, karena pembentukan daerah otonom dalam suatu kotapraja akan mengakibatkan berkurangnya sumber sumber penghasilan kotapraja yang bersangkutan. oleh karena juga daerah daerah otonom bawahan yang berada dalam kotapraja itu harus mempunyai sumber sumber penghasilannya sendiri agar nanti dapat berdiri sendiri juga dalam soal keuangannya, yang tentunya harus mengambilnya dari bagian sumber sumber penghasilan kotapraja yang bersangkutan itu. berhubung dengan itu pembentukan daerah daerah otonom dalam kotapraja mungkin dapat merugikan kotapraja itu sendiri dan karena itu seyogyanya tidak dibentuk saja daerah daerah otonom tingkat bawahan. perkecualian diadakan bagi kota praja jakarta raya, yang mempunyai riw tersendiri dalam pembentukannya dan perkembangannya. pun pula melihat luas daerahnya yang meliputi wilayah stadsgemente batavia dahulu ditambah dengan kecamatan kecamatan sekelilingnya (termasuk kecamatan pulau seribu) dan perkembangannya yang sangat cepat dalam segala segi penghidupan masyarakatnya, memang bagi jakarta raya diperlukan pengaturan dan perhatian yang istimewa pula dalam penyelenggaraan pemerintahannya. samping itu sumber sumber penghasilannya ternyata cukup luas dan besar, malah masih diperlukan intensiteit yang lebih besar dari dalam menggali sumber sumber keuangannya itu, sehingga karena itu pembentukan daerah otonom tingkat lebih rendah daerah kotapraja jakarta raya akan dapat melancarkan jalannya pemerintahan daerah itu. seperti diterangkan mengenai sumber sumber penghasilannya daerah daerah otonom itu tadi juga berhubung dengan banyaknya obyek obyek tidak akan seberapa memberatkan kotapraja sendiri. . pare way pan presiden republik indonesia dalam ditentukan bahwa pemerintah daerah terdiri dari pada dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintah daerah. dengan ketentuan ini, maka kedua badan ini merupakan alat perlengkapan daerah, yang menurut undang undang ini berkewajiban mengurus segala urusan rumah tangga sendiri dan dapat pula diserahi tugas untuk memberikan bantuan dalam menjalankan peraturan peraturan oleh instansi instansi yang lebih tinggi. dalam ini tidak disebut kepala daerah sebagai alat perlengkapan daerah. tentang kedudukan kepala daerah dan kekuasaannya dalam pemerintahan daerah, lihat penjelasan umum. cukup jelas (lihat lebih lanjut dalam penjelasan umum). jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah ditetapkan dalam undang pembentukannya. jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah ini ditetapkan atas dasar perhitungan jumlah penduduk, yang harus mempunyai seorang wakil dalam dewan, serta syarat syarat minimum dan maximum jumlah anggota bagi masing masing daerah seperti tersebut dalam sub dan syarat minimum ini diadakan, agar supaya daerah yang tidak banyak penduduknya masih mempunyai jumlah perwakilan yang cukup dalam dprd dprd nya, sedang syarat syarat maximum diadakan jangan sampai jumlah anggota dprd itu terlalu besar (log), yang dapat menghambat dprd dprd tersebut dalam menjalankan tugasnya. agar supaya jumlah anggota dprd. ini senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat daerah daerah itu masing masing, maka telah seyogyanya dalam diadakan ketentuan, bahwa perubahan jumlah anggota. way pan presiden republik indonesia anggota dprd, dalam ditentukan, bahwa anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dipilih pada saat sesudah waktu pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah selesai, memegang keanggotaannya itu tidak untuk empat tahun, akan tetapi sampai berakhirnya waktu pemilihan. selain dari itu dalam ditentukan, bahwa para anggota dprd yang pertama meletakan jabatannya bersama sama pada waktu yang ditentukan dalam undang undang pembentukan dengan ketentuan ini maka daerah daerah yang telah dibentuk itu dapat mempunyai waktu pemilihan yang berakhir pada saat yang sama, meskipun pembentukan daerah daerah itu tidak dilangsungkan pada suatu ketika. untuk dapat dipilih menjadi anggota dprd (pasien kiesrecht) syarat syarat tersebut dalam ini diperlukan,pelbagai soal, sehingga dapat diharap menjalankan kewajibannya sebagai anggota dprdprd. wanitartempat tinggal daerah yang bersangkutan, agar dengan demikian dapat dianggap mengetahui keadaan dari daerah mana menjadi wakil rakyatnya. berhubungan dengan ini dalam sub. b., dipakai istilah "bertempat tinggal pokok." . pan presiden republik indonesia dalam sub ditentukan bahwa anggota dprd. tidak boleh merangkap menjadi perdana menteri dan menteri. sesuai dengan kebiasaan politik (convention) dalam negara kita, maka yang dimaksudkan dengan perdana menteri itu juga wakil perdana menteri dan dengan menteri juga menteri muda (vide undang undang dasar sementara selain daripada itu dengan ketentuan yang termaktub dalam ini, dapat ditarik kesimpulan, bahwa semua pegawai daerah, kecuali yang dimaksudkan dalam sub. dapat menjadi anggota dprd. dengan demikian diperbesar kemungkinan pemilih dapat memilih orang orang yang cakap menjadi anggota dprd. yang dimaksudkan dengan dinas pada sub ialah bagian khusus dari pekerjaan daerah misalnya: dinas pertanian, dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan dan sebagainya. dengan dinas tidak dimaksudkan bagian dari kantor sekretaris atau bagian dari kantor lainnya. ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai anggota anggota dprd. itu melakukan usaha usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mendatangkan keuntungan baginya atau merugikan bagi daerah yang bersangkutan, seperti misalnya: menjadi advokat, pokok atau kuasa dalam perkara hukum dalam mana daerah itu tersangkut dan lain lain, sebab usaha usaha tersebut dapat menurunkan kedudukan kehormatan sebagai anggota dprd mata rakyat, yang dengan sendirinya dapat berakibat mengurangkan kepercayaan rakyat kepada dprd. yang bersangkutan. akan tetapi, kalau kepentingan daerah memerlukannya, maka dprd dapat memberikan pengecualiannya, misalnya: dalam suatu daerah tidak ada lagi seorang advokat atau pemborong bangunan kecuali seseorang yang kebetulan menjadi anggota dprd. itu, maka dalam hal ini, tidak ada jalan lain bagi dprd. yang bersangkutan daripada menyesuaikan. bat pan presiden republik indonesia . menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, dan menyimpang dari ketentuan termaksud dalam anggota yang melanggar larangan tersebut dalam dapat diberhentikan oleh dprd. dan sebelum itu dapat diberhentikan sementara oleh dpd. yang bersangkutan akan tetapi setelah kepada yang bersangkutan itu diberi kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lisan atau tulisan. untuk mencegah tindakan sewenang wenang dari dprd.la ketentuan dpd. yang setingkat lebih atas atau bagi anggota dprd. tingkat ke l yang setingkat lebih atas atau bagi anggota dprd. tingkat ke i dari presiden terhadap putusan pemberhentian dan pemberhentian sementara itu, dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan tersebut. dalam undang undang ini dirasa perlu untuk mengadakan ketentuan tentang gugurnya atau dapat digugurkannya anggota anggota dprd. yang sama sekali tidak diatur dalam undang undang ri. dan undang undang nit. sehingga kerap kali menimbulkan kesulitan kesulitan dalam praktek. keanggotaan dprd. itu gugur kalau anggota tersebut meninggal dunia. lowongan yang dengan demikian ini timbul dalam dprd. harus diisi menurut cara cara yang tersebut dalam gugurnya keanggotaan karena meninggal dunia ini tidak perlu menunggu keputusan keputusan penguasa yang tersebut dalam keanggotaan dprd. dapat digugurkan karena anggota tersebut tidak lagi memenuhi sesuatu syarat seperti tersebut dalam dan misalnya orang telah dipilih menjadi anggota dprd itu kemudian sakit ingatan atau atau lain lainnya seperti tersebut dalam atau kemudian menjadi menteri dan lain lainnya seperti tersebut dalam demikian pula kalau anggota dprd. itu melanggar suatu peraturan yang khusus ditetapkan bagi anggota anggota dprd. (yang dimaksudkan dengan peraturan sini ialah peraturan perundangan yaitu undang undang, undang undang darurat atau peraturan pemerintah) atau. fak way pan presiden republik indonesia atau memajukan permintaan untuk berhenti sebagai anggota. pengukuran ini harus dilakukan dengan keputusan menteri dalam negeri bagilainnya atas usul dpd. yang bersangkutan. dalam disediakan kemungkinan kepada anggota anggota dprd. yang bersangkutan untuk meminta putusan dalam banding kepada penguasa yang setingkat lebih tinggi daripada penguasa yang memutus. dalam ini ditentukan, bahwa peraturan mengenai uang sidang, uang jalan dan uang penginapan bagi anggota anggota dprd. ditetapkan oleh dprd. yang bersangkutan. kemudian dalam ini juga diberikan dasarnya untuk memberikan uang kehormatan kepada ketua dan wakil ketua dprd. bila kemudian misalnya ternyata bahwa mereka itu harus bekerja sehari hari dan menyumbangkan tenaganya dengan penuh, akan tetapi untuk menjaga keadilan dan perimbangan dengan kekuatan keuangan daerah, maka peraturan peraturan tersebut atas memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari instansi yang lebih atas. peraturan tersebut bagi daerah tingkat dan iii harus disahkan terlebih dahulu oleh dpd. setingkat lebih atas dan oleh menteri dalam negeri bagi daerah tingkat untuk menjaga jangan sampai peraturan tersebut sangat berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya, maka pemerintah dengan peraturan pemerintah dapat memberikan aturan aturan umum mengenai hal tersebut (uniformity). . para way pan presiden republik indonesia menurut ini, maka anggota dprd. sebelum menjalankan hak dan kewajibannya itu harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh sungguh dalam rapat pertama dprd. hadapan menteri dalam negeri atau seorang yang ditunjuk olehnya yang memimpin rapat itu, bahwa akan memenuhi kewajibannya itu dengan jujur. oleh karena para anggota dprd. itu baru boleh memangku jabatannya, apabila mereka itu sudah bersumpah (menyatakan janji) maka dengan sendirinya perlu ditetapkan siapa yang akan memimpin rapat pertama dprd. itu jadi untuk menerima penumpahan janji tersebut. berhubung dengan itu, maka dalam itu ditetapkan, bahwa yang memimpin rapat itu ialah menteri dalam negeri atau seorang yang ditunjuk olehnya. baru mengenai pengangkatan sumpah janji dari anggota dprd. yang antar waktu mengisi lowongan keanggotaan dprd. seperti dimaksud dalam dapat dilangsungkan hadapan ketua dprd. itu sendiri, oleh karena dalam keadaan yang demikian itu para anggota dprd. sudah memangku jabatannya. berlainan dengan ketentuan dalam undang undang ri. maka anggota anggota dpd. menurut undang undang ini tidak perlu mengadakan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugasnya itu, karena anggota anggota dpd. itu dipilih oleh dan dari anggota anggota dprd. jadi anggota dpd. itu adalah anggota dprd. yang sebelum menjalankan hak dan kewajibannya, sebagai anggota dprd. yang sebelum menjalankan hak dan kewajibannya, sebagai anggota dprd. telah bersumpah atau berjanji. karena itu tidak perlu kiranya anggota anggota dpd. ini bersumpah atau berjanji sampai dua kali. tentang susunan kata sumpah atas janji dicantumkan pula dalam ini, sehingga tidak perlu lagi menunggu penetapannya dalam peraturan pemerintah seperti pada undang undang ri. . mulan pln ya ny) wat presiden republik indonesia anggota yang melanggar caranya tersebut dalam setelah diberi kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lisan atau tulisan, dapat diberhentikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan sebelum itu dapat diberhentikan sementara oleh dewan pemerintah daerah yang bersangkutaninta ketentuan dewan pemerintah daerah yang setingkat lebih atas, atau bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat dari presiden. anggota dewan perwakilan rakyat daerah berhenti karena anggota itu meninggal dunia, atau dapat diberhentikan, karena anggota itu: memajukan permintaan berhenti sebagai anggota, tidak mempunyai lagi sesuatu syarat seperti tersebut dalam danyang termaksud dalam keputusan mengenai pengurangdalam negeri atas usul dewan pemerintah daerah dari daerah yang bersangkutan dan bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah bawahnya oleh dewan pemerintah daerah setingkat lebih atas, atas usul dewan pemerintah daerah yang bersangkutan. atas. pkn way pan presiden republik indonesia perkataan sidang dan rapat" dalam ini mengandung arti yang sama seperti perkataan perkataan dalam bahasa asing sitting vergadering". suatu sidang dapat ditentukan untuk suatu waktu, mana diadakan rapat rapat. penetapan waktu dan penyelenggaraan dari rapat dan sidang ini adalah termasuk kewajiban ketua dprd., meskipun tidak tegas dinyatakan dalam ini. sidang dan rapat dprd. ini dapat juga diadakan atas permintaan dewan pemerintah daerah, kalau badan ini berpendapat bahwa sidang dan rapat itu perlu diadakan untuk kepentingan daerah yang bersangkutprd. akan tetapi juga mengenai para pegawai pekerja pekerja,prd. itu terbuka bagi umum. sifat terbuka ini adalah sesuai dengan cita cita demokrasi, mana rakyat umum juga dapat mengikuti dengan seksama segala pembicaraan dalam rapat rapat itu dan apa yang diperdebatkan oleh para wakilnya itu. dengan demikian maka umum dapat mengadakan kritik dan pemandangan pemandangan atas pembicaraan pembicaraan dan putusan putusan yang diambil dalam rapat itu dengan melalui persdapat memutuskan untuk mengadakan rapat tertutup. dalam memutuskan ini harus diindahkan ketentuan ketentuan dalam dan . mea bat pan presiden republik indonesia menentukan beberapa hal yang tidak dapat diambil putusan dalam rapat tertutup. jadi mengenai hal hal yang tersebut dalam ini harus dibicarakan dalam rapat terbuka, karena pembicaraan pembicaraan mengenai hal hal tersebut perlu sekaliadalah umumnya mengenai keuangan dan harta benda daerah, tentang penerimaan anggota baru dan segala usaha yang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum. ini mengharuskan supaya umum mempunyai pengetahuan seluas luasnya mengenai hal hal tersebut dengan mengikuti pembicaraan dalam rapat terbuka. cukup jelas. dalam ditetapkan bahwa kuorum yang harus dicapai untuk dapat mengadakan rapat yang sah dan dapat mengambil sesuatu putusan adalah lebih dari separuh jumlah anggota dprd., yang ditetapkan dalam undang undang pembentukan termaksud dalam berlainan dengan undang undang ri. sini dengan tegas dinyatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan jumlah anggota dprd. ialah jumlah yang ditentukan dalam undang undang pembentukan bagi daerah yang bersangkutan, jadi bukan jumlah anggota yang benar benar duduk sebagai anggota dprd. umpamanya menurut undang undang pembentukan (bagi propinsi misalnya) dprd. mempunyai anggota, akan tetapi waktu akan diadakan rapat ada lowongan untuk dua kursi (anggota), maka jumlah untuk menetapkan kuorum bukanlah melainkan tetap seperti yang ditetapkan dalam undang undang pembentukan yaitu jadi dalam hal ini kuorum itu adalah lebih dari separuh jumlah anggota untuk. lan pan presiden republik indonesia untuk mengetahui tercapainya atau tidak kuorum itu haruslah diperiksa daftar anggota yang hadir pada suatu rapat (presentielijst). kuorum ini dianggap selalu ada selama rapat itu, kecuali jika pada waktu diadakan pemungutan suara ternyata kuorum itu tidak ada lagi, misalnya karena beberapa anggota yang mula mula hadir kemudian meninggalkan rapat itu. dalam praktek keadaan ini kerap kali menimbulkan kesulitan, karena timbulnya persoalan apakah kalau kemudian pada waktu diadakan pemungutan suara ternyata kuorum itu tidak ada lagi, rapat itu masih sah mengingat ketentuan dalam memang meskipun rapat itu mula mula sah, karena memenuhi kuorum yang telah ditentukan dalam akan tetapi kalau kemudian pada waktu pemungutan suara kuorum itu tidak ada lagi maka rapat itu tak dapat mengadakan keputusan yang sah. ketentuan ini bermaksud agar supaya anggota anggota dprd. itu berusaha untuk menghadiri rapat, yang sudah diadakan itu demi kepentingan daerah yang mereka wakili. kalau kuorum tidak tercapai maka harus diadakan rapat lagi pada waktu lain, sehingga terdapat kuorum itu. aturan bahwa dengan rapat yang keduaprd. dengan demikian dasar dasar demokrasi tetap dapat terpelihara. bila kuorum itu terus menerus tidak dapat tercapai, sehingga dprd. tidak dapat mengadakan rapat rapat dan keputusan yang perlu dalam mengurus rumah tangga daerah, sehingga merugikan daerah atauurut ketentuan dalam menegaskan lagi ketentuan dalam yaitu bahwa putusan rapat itu hanya sah jika diambil dengan suara terbanyak dari anggota yang hadir pada saat pemungutan suara itu, yang berarti bahwa pada saat itu kuorum yang telah ditetapkan, harus ada. mengatur pemungutan suara mengenai perkara, umpamanya mengenai rancangan peraturan daerah, sedangprd. . mea bat pan presiden republik indonesia maksud aturan ini ialah agar supaya anggota dprd. dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bebas. anggota tidak perlu takut akan dituntut, karena apa yang dengan lisan atau tertulis dikemukakan dalam rapat. meskipun demikian, anggota harus mempunyai sopan santun sendiri dan dalam aturan tata tertib dapat ditetapkan, bahwa segala sesuatu harus diajukan dengan sopan dan tertib. ketentuan ini hanya mengenai mengeluarkan pendapat dan keterangan dengan bebas pada waktu diadakan rapat dan diucapkan atau diajukan didalam rapat dprd. itu. ketentuan ini tidak berlaku terhadap rapat rapat dpd. dalam ditetapkan bahwa anggota anggota dpd. dipilih oleh dan dari anggota anggota dprd. atas dasar perwakilan berimbang. ketentuan ini bermaksud untuk menghindarkan kemungkinan diborongnya semua kursi dalam dpd. itu oleh partai yang mempunyai wakil.terbanyak dalam dprd. dasar perwakilan berimbang ini memberikan jaminan kepada partai kecil atau golongan kecil untuk juga mempunyai wakilnya dalam dpd. itu. dengan dasar ini, maka yang menentukan perwakilan ialah besarnya kiesguotient, misalnya: jumlah anggota dprd. adalah sedang jumlah anggota dpd. menurut undang undang pembentukan dari daerah yang bersangkutan adalah maka kiesguotientnya adalah dengan demikian, inilah partai yang besar dan yang umpamanya mempunyai anggota sebagai wakilnya dalam dprd., hanya akan mendapat kursi dalam dpd. itu, sedangkan kursi lainnya disediakan untuk partai partai atau golongan golongan lainnya. sekedar untuk memberikan tuntunan dalam cara menyelenggarakan dasar perwakilan berimbang ini, maka pemerintah dengan peraturan pemerintah dapat memberikan aturan umum tentang hal ini . way pan presiden republik indonesia menentukan bahwa ketua dan wakil ketua dprd. tidak boleh duduk sebagai anggota dpd. dengan demikian dapat dihindarkan keganjilan mengenai tanggung jawabnya sebagai anggota dpd. kepada dprd. lagi pula dapat menghindarkan kesulitan dalam penyelenggaraan tugas kedua badan itu masing masing. jumlah anggota dpd. ditetapkan dalam undang undang pembentukan, karena masing masing daerah itu mempunyai jumlah penduduk dan anggota dprd. yang berlainan. pemilihan anggota anggota dpd. ini seharusnya dilaksanakan oleh dprd. segera sesudah dprd. terbentuk, supaya dengan demikian urusan rumah tangga daerah itu dapat segera mulai diselenggarakan. dalam undang undang ini tidak diadakan anggota anggota pengganti yang khusus bagi anggota anggota dpd. yang karena sesuatu hal (misalnya sakit, dan lain lainnya) tidak dapat menjalankan tugasnya. bilamana seorang anggota dpd. karena sesuatu hal, misalnya sakit, tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tugas ini sementara dijalankan oleh anggota dpd. lainnya yang ada berdasar penunjukan rapat dpd. kalau anggota itu terus menerus sakit, sehingga sama sekali tidak dapat menjalankan tugasnya, maka satu satunya jalan untuk mengganti anggota itu sebelum waktunya berakhir seperti yang ditetapkan dalam ialah supaya anggota itu memajukan permohonan untuk berhenti menjadi anggota dpd. anggota yang insaf akan kedudukannya, sebagai wakil rakyat, yang diserahi tugas menjalankan putusan putusan dprd. dan memimpin sehari hari pemerintahan daerah, akan merasa betapa besar kerugian yang akan diderita daerahnya dan dengan demikian juga negara, bila tugas tugas itu terbengkalai dan tidak dapat dilaksanakannya. oleh karena itu, untuk menghindarkan hal ini, kiranya tidak akan ada keberatan apa apa untuk memajukan permohonan berhenti itu, dan menyediakan tempatnya bagi orang lain, yang akan dipilih oleh dprd. seyogyanya, jika hal ini terjadi maka didirikanlah peringatan seperlunya oleh ketua wakil ketua dpd. kepada anggota anggota yang bersangkutan. tindakan. lan pan presiden republik indonesia tindakan ini adalah sesuai dengan sumpah janji anggota tersebut seperti termaksud dalam yaitu bahwa senantiasa akan mengutamakan kepentingan negara umumnya dan daerah khususnya, daripada kepentingan diri sendiri. menetapkan, bahwa jika timbul lowongan keanggotaan dpd. maka anggota baru yang dipilih untuk mengisi lowongan itu duduk dalam dpd. untuk kekurangan dari waktu tersebut dalam dengan ketentuan ini, maka anggota anggota dpd. itu selalu meletakkan jabatannya pada waktu yang bersamaan, dan hal ini adalah sesuai dengan pertanggung jawab kolektif dari anggota anggota dpd. selanjutnya periksa penjelasan umum, mengenai persoalan tersebut diatas. pedoman untuk dewan pemerintah daerah yang mengatur cara menjalankan kekuasaan dan kewajiban perlu diadakan oleh dprd., agar supaya dpd. dapat menjalankan pekerjaannya dengan sebaik , maka guna menjaga kecepatannya diperlukan pengesahan dari instansi atasan. seperti biasanya terjadi dalam praktek dewan pemerintah daerah menetapkan peraturan tata tertib untuk rapat rapatnya, yang baharu dapat berlaku setelah disahkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah. dalam ditetapkan, bahwa pimpinan sehari hari pemerintahan daerah diserahkan kepada dewan pemerintah daerah. berhubung dengan ini dapatlah dikira gerakan, bahwa tenaga anggota anggota dpd. itu akan dibutuhkan sepenuhnya bagi kepentingan pemerintahan daerah itu, sehingga tidak mungkin dirangkap dengan jabatan lain. mengingat. para way pan presiden republik indonesia mengingat hal tersebut atas, maka dalam ini ditetapkan, bahwa kepada anggota dpd. tersebut diberikan uang kehormatan menurut peraturan peraturan yang dibuat oleh dprd. uang kehormatan ini dimaksudkan sebagai uang pengganti kerugian yang terbatas. artinya bahwa, sesuai dengan kedudukan kehormatan sebagai anggota anggota dpd., kepada anggota anggota dpd. diberikan sekedar uang pengganti kerugian, yang besarnya ditetapkan dengan mengingat kekuatan keuangan daerah yang bersangkutan dan negara. tidaklah uang kerugian ini dimaksudkan sebagai pengganti kerugian seluruh penghasilan yang mungkin diperoleh seorang anggota dpd. itu luar lapangan pekerjaan sebagai anggota. seorang anggota dprd yang telah dipilih dan juga menerima pilihan itu sebagai anggota dpd., sudah selayaknya menerima pula segala konsekuensinya, yaitu sini yang berhubungan dengan uang kehormatan yang telah ditetapkan oleh dprd. yang bersangkutan itu. kepala daerah, yang menjadi ketua dan anggota dpd. karena jabatannya, tidak menerima uang kehormatan dimaksud itu. lihatlah selanjutnya untuk mencegah penetapan uang kehormatan yang melebihi batas dan sangat berbeda dengan lain lain daerah, maka penetapan dprd. mengenai hal ini harus disahkan terlebih dahulu oleh instansi yang lebih atas. dan yang dimaksud dengan penguasa ialah pegawai pemerintah pusat atau dewan pemerintah daerah tingkat ke l dan ii, yang bertindak atas nama menteri dalam negeri. selanjutnya sudah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum. mengenai perwakilan kepala daerah sudah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum. . yen ya nat presiden republik indonesia mengenai perwakilan kepala daerah istimewaistimewa sudah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum. juga kepala daerah yang telah dipilih berdasarkan atau sebelum memangku jabatannya, harus mengangkat sumpah (janji). pengangkatan sumpah janji tersebut harus dilakukan hadapan ketua dprd. dalam suatu sidang dprd. tersebut, sebagai suatu badan mana terhimpun wakil wakil dari rakyat daerah yang bersangkutan, sedangkan menyaksikan oleh wakil pemerintah pusat menunjukkan adanya suatu titik pertemuan dalam kepentingan, yaitu sebagai penanggung jawab terakhir kepada dpr. demikian pula sebaliknya pengangkatan sumpah janji dari kepala dan wakil kepala daerah istimewa, yang telah diangkat oleh instansi instansi pemerintah pusat berdasarkan harus disaksikan oleh dprd. yang bersangkutan, menyaksikan mana juga menunjukkan adanya suatu titik pertemuan dalam kepentingan, yaitu kepentingan dari daerah yang bersangkutan. oleh. nan pan presiden republik indonesia oleh karena cara pengangkatan dari kepala daerah dan dari kepala daerah istimewa itu adalah berbeda, maka isi sumpah janji itu pun sedikit berlainan, satu dan lain disesuaikan dengan cara pengangkatannya tersebut. dari menyatakan,an dapat diatur oleh daerah. sebaliknya apabila sesuatu urusan berdasarkan kepentingan umum diatur oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasan, maka peraturan daerah yang mengatur urusan itu dengan sendirinya berhenti berlaku. menetapkan adanya urusan tertentu sebagai kekuasaan pangkal daripada pemerintah daerah. mana keadaan sekarang menyatakan, bahwa urusan yang ada tangan pemerintah pusat dapat dijadikan urusan daerah, maka memberikan dasar, agar sebanyak mungkin dari urusan urusan yang diatur oleh pemerintah pusat itu dialihkan menjadi urusan daerah. dalam pelaksanaannya akan dibentuk suatu dewan otonomi dan desentralisasi yang dimaksud dalam penjelasan umum. selanjutnya mengenai ini lihatlah uraian dalam penjelasan umum. ini memberikan kemungkinan kepada pemerintah pusat untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah dalam hal menjalankan peraturan peraturan perundangan (pengesahan sesuatu urusan dalam "hak medebewind ). berdasarkan undang undang dasar sementara, maka dengan undang undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas tugas kepada daerah. pan way pan presiden republik indonesia daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. akan tetapi, sesuai dengan maksud undang undang dasar sementara, maka dalam ini ditetapkan bahwa penyerahan sesuatu dalam hak medebewind itu dapat dilakukan dalam undang undang pembentukan atau berdasarkan atas atau dengan peraturan undang undang lainnya, yang berarti bahwa penyerahan sesuatu dalam hak medebewind itu, dapat juga dilakukan dengan peraturan pemerintah. selain daripada itu menurut ketentuan ini, maka hak medebewind itu hanya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, yaitu dprd. atau dpd., jadi tidak kepada kepala daerah. selainnya pemerintah pusat, juga sesuatu daerah dapat menyerahkan kewajibannya kepada daerah dibawahnya untuk dijalankan (medebewind). perlu sini diperhatikan, bahwa sesuatu daerah hanya dapat minta bantuan dari daerah tingkat bawahannya dalam menjalankan peraturan daerah itu khusus mengenai hal hal yang terletak dalam dataran otonomi daerah itu. apa yang diserahkan "in medebewind" oleh pemerintah pusat kepada daerah itu, tidak dapat oleh daerah itu diserahkan lagi kepada daerah tingkat bawahannya seperti termaksud oleh ini kecuali kalau kebebasan ini memang diberikan oleh undang undang peraturan pemerintah termaksud dalam ketentuan dalam ini bermaksud untuk menghilangkan keraguraguan tentang siapa yang diserahi hak medebewind menurut dan itu. apabila dalam undang undang, peraturan pemerintah atau peraturan daerah hak medebewind itu diserahkan kepada pemerintah atau peraturan daerah hak medebewind itu diserahkan kepada pemerintah daerah, maka ini berarti bahwa yang diserahi menjalankan tugas itu ialah dewan pemerintah daerah, lain halnya kalau dalam peraturan perundangan itu dengan tegas dinyatakan dewan perwakilan rakyat daerah. . mea pan presiden republik indonesia atas keputusan dewan pemerintah daerah termaksud dalam kecuali mengenai hal tersebut dalam sub anggota yang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu berhak meminta putusan dalam bandingan kepada presiden mengenai keputusan dewan pemerintah daerah tingkat dan kepada dewan pemerintah daerah tingkat mengenai keputusan dewan pemerintah daerah tingkat iidengan tidak mengurangi ketentuan dalam kepada ketua wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah dapat diberikandalam dandari daerah yang setingkat lebih atas bagi lain lain daerah. dalam peraturan pemerintah dapat ditetapkan peraturan umum mengenai hal tersebut dalam dan . way pan presiden republik indonesia dalam ini ditetapkan bahwa. dewan perwakilan rakyat daerah dapat membela kepentingan kepentingan daerah dan penduduknya hadapan instansi instansi lebih atas (hak petisi). hal ini dapat dijalankan dengan tertulis, lisan atau mosi. dalam ditentukan, bahwa yang disebut "peraturan daerah" dengan ditambah nama daerah, misalnya peraturan daerah propinsi jawa barat". peraturan peraturan daerah ini harus ditandatangani oleh ketua dewan perwakilan rakyat daerah. agar supaya diperoleh "uniformiteit" dalam bentuk peraturan daerah, maka pemerintah dengan peraturan pemerintah dapat menetapkan ketentuan ketentuan tentang hal tersebut. dalam ditetapkan, bahwa peraturan daerah itu baru mempunyai kekuatan mengikat kalau peraturan tersebut sudah diundangkan oleh kepala daerah dalam lembaran lembaran termaksud dalam sub dan dan jikalau tidak ada lembaran lembaran itu, maka pengundangan dilakukan menurut cara lain yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. ketentuan dalam bermaksud untuk melenyapkan keragu raguan mengenai berlakunya peraturan daerah itu. demikian pula mengenai peraturan peraturan daerah, yang harus disahkan terlebih dahulu oleh instansi lebih atas untuk dapat berlaku, hanya diundangkan kalau sudah diperoleh pengesahan itu atau jangka waktu tersebut dalam berakhir (yaitu jikalau dalam bulan terhitung mulai hari keputusan itu dikirimkan untuk mendapat pengesahan, ketetapan itu tidak diambil). . bat pan presiden republik indonesia ketentuan dalam ini bermaksud, bahwa dalam menyelenggarakan hal otonomi yang bersifat luas itu dewan perwakilan rakyat daerah harus selalu mengingat apakah sesuatu pokok atau hal yang akan diatasnya dalam peraturan daerah itu, tidak sudah diatur lebih dahulu dalam peraturan peraturan daerah itu, tidak sudah diatur lebih dahulu dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya. sebab dalam sistim pemerintahan negara kesatuan, mana daerah otonom merupakan suatu bagian yang "integrerend " daripada negara, maka harus dijaga jangan sampai terjadi pertentangan dalam perundang undangan antara daerah otonom dengan pemerintah pusat atau dengan daerah yang lebih tinggi tingkatnya ataupun dalam sesuatu peraturan daerah diatur sesuatunya yang bertentangan dengan kepentingan umum. yang dimaksudkan dengan istilah "peraturan perundangan" disini, ialah apa yang dimaksud dengan "wetteljke regering" yakni yang terdiri dari: peraturan undang undang yakni undang undang, undang undang darurat dan peraturan pemerintah. peraturan daerah. dalam ditetapkan bahwaketentuan ini adalah sesuai dengan maksud dari sistem rumah tangga daerah yang riil (lihat penjelasan umum), mana daerah berhak mengurus segala sesuatu yang dianggapnya termasuk urusan rumah tangga daerahnya, kecuali kalau peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya itu menyediakannya pengurusan tersebut bagi instansi sendiri atau bagi tingkat daerah lain atau mengaturnya sendiri pokok pokok hal hal yang sama itu. dalam ini dibedakan dengan tegas antara pokok pokok (dalam bahasa asingnya "onderwerpen") dan hal hal (dalam bahasa asingnya "punden", oleh karena membawa akibat yang sangat berlainan seperti termaksud dalam dan yaitu: kalau. man bat pan presiden republik indonesia kalau sesuatu peraturan daerah mengatur pokok pokok yang kemudian diatasnya dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya, maka peraturan daerah tersebut dengan sendirinya (van rechtswege) tidak berlaku lagi. kalau peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya itu memuat beberapa hal yang sama (hal hal itu merupakan bagian dari suatu pokok), sebagai yang telah diatur dalam peraturan daerah, maka peraturan daerah itu terus berlaku, kecuali mengenai hal hal yang diatur kemudian dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya itu. ini memberikanenam bulan atau denda sebanyak banyaknya rp. dapat ditetapkan oleh masing masing dewan perwakilan rakyat daerah dari tiga tingkat daerah. agar supaya hal ini dapat dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, maka peraturan yang memuat peraturan pidana untuk dapat berlaku harus disahkan terlebih dahulu oleh menteri dalam negeri bagi peraturan daerah tingkat ke dan oleh dewan pemerintah daerah setingkat lebih atas bagi peraturan daerah lainnya. dalam diatur tentang pelanggar ulangan (receive) dari perbuatan pidana tersebut dalam yang sama sekali tidak diatur dalam undang undang republik indonesia tahun dalam hal receive tersebut atas, yang dilakukan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak penghukuman pelanggaran pertama tidak dapat diubah lagi, maka hukuman hukuman itu dapat dilancarkan sampai dua kali maximum dari hukuman yang termaksud dalam maksud ketentuan ini ialah agar supaya yang berkewajiban sungguh sungguh mentaati peraturan tersebut. . pan presiden republik indonesia ini memberikan kemungkinan kepada daerah untuk menunjuk pegawai pegawai daerah yang diberi tugas kepolisian, yaitu untuk mengusut pelanggaran ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah. dalam ini ditetapkan, bahwa kalau pelaksanaan keputusan daerah itutentuan ini yang tidak terdapat dalam undang undang republik indonesia tahun bermaksud, agar supaya yang berwajib sungguh sungguh mentaati segala keputusan daerah itu, dan bila terpaksa pelaksanaan keputusan itu harus mendapat bantuan alat kekuasaan, maka segala biaya untuk bantuan itu dapat dibebankan kepada pelanggar. dengan "sancti" ini, maka kiranya dapat dijamin pelaksanaan keputusan daerah itu sebagaimana mestinya. dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya, daerah daerah dapat bekerja bersama sama, kerja sama ini tidak perlu hanya antara daerah daerah yang setingkat saja,. melainkan dapat juga antara daerah daerah yang tidak sama tingkatnya. kerja sama ini dapat dijalankan jika kepentingan dari daerah daerah yang bersangkutan itu memerlukannya (incidenteel). kepentingan kepentingan ini mengenai seluruh lapangan pemerintahan daerah. keputusan daerah untuk mengatur kerja sama ini lebih dahulu harus disahkan oleh instansi atasan. pada. sat pan presiden republik indonesia pada umumnya kerja sama antara daerah daerah itu diputuskan oleh dewan perwakilan rakyat daerah masing masing sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam daerah daerah itu. akan tetapi dalam keadaan memaksa maka juga dewan pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan kerja sama itu, dengan catatan bahwa keputusan yang demikian ini kemudian harus disahkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah daerah yang bersangkutan, karena kerja sama ini pada umumnya, membawa akibat akibat finansial yang harus ditanggung oleh daerah masing masing. selain daripada itu jika untuk melaksanakan kerja sama inidari badan atau panitia ini. apabila kerja sama itu terjadi antara daerah tingkat dan daerah tingkat atau daerah daerah lainnya yang tidak sama tingkatnya, maka pengesahan dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi dari daerah yang tertinggi diantara daerah daerah yang mengadakan kerja sama itu, jadi sini oleh menteri dalam negeri. demikian pula, kalau kemudian tidak terdapat kata sepakat tentang perubahannya atau penyebutannya peraturan tentang kerja sama itu, maka menteri dalam negeri atau dewan pemerintah daerah yang tersebut dalam yang memutus. ketentuan mengenai panitia panitia ini tidak terdapat dalam undang undang republik indonesia tahun oleh karena itu dalam undang undang baru ini dirasa perlu untuk mengadakan kemungkinan kepada dewan perwakilan rakyat daerah membentuk panitia panitia yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan pekerjaan tertentu dengan maksud agar supaya tugas daerah itu dapat berjalan lancar misalnya membentuk panitia untuk mempersiapkan dan mempermudahkan pemecahan persoalan dan lain lain. . pan presiden republik indonesia kekuasaan dan kewajiban dewan pemerintah daerah adalah terutama termasuk kekuasaan eksekutif. oleh karena itu, kewajiban pertama dari dewan pemerintah daerah itu ialah menjalankan putusan putusan dewan perwakilan rakyat daerah. samping hal tersebut atas, maka pimpinan sehari hari dari pemerintahan daerah diserahkan pula kepada dewan pemerintah daerah apa yang termasuk pimpinan sehari hari dalam ini tidak dijelaskan: akan tetapi meskipun demikian pimpinan sehari hari ini harus diperbedakan dari pimpinan umum dari dewan perwakilan rakyat daerah, yang memegang kekuasaan yang tertinggi daerah itu. dewan perwakilan rakyat daerah yang memegang pimpinan umum, seyogyanya tidak memegang pemerintahan sehari hari karena badan ini terlalu "log" dan dengan demikian tidak layak untuk memimpin pemerintahan sehari hari. karena itu pimpinan sehari hari ini diserahkan kepada dewan pemerintah daerah, yang dalam menjalankannya ini harus bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat daerah. disamping kewajiban kewajiban tersebut dalam dewan pemerintah daerah dapat juga diserahi tugas untuk menetapkan peraturan peraturan penyelenggaraan dari peraturan daerah. dengan ketentuan ini maka dewan pemerintah daerah dapat diberi kekuasaan legislatif, meskipun hanya terbatas pada pembuatan peraturan penyelenggaraan dari peraturan daerah saja. maksud dari ketentuan ini ialah agar supaya penyelenggaraan pemerintah daerah dapat lebih cepat dan efisien diadakan dan tidak perlu segala sesuatu itu diatur oleh dewan perwakilan rakyat daerah. . yen n1 mula presiden republik indonesia ketentuan ini diadakan sesuai dengan tanggung jawab anggota anggota dpd. dalam menjalankan tugasnya secara kolektif kepada dewan perwakilan rakyat daerah ini menetapkan, bahwa dewan pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyiapkan segala sesuatu yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, kecuali kalau persiapan ini oleh dewan perwakilan rakyat daerah ditugaskan kepada badan lain (vide ketentuan semacam ini tidak terdapat pada undang undang republik indonesia tahun karena itu dalam undang undang ini dibuatnya untuk lebih menjelaskan lagi tugas tugas dewan pemerintah daerah itu. ini menetapkan tanggung jawab dewan pemerintah daerah terhadap dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan tugasnya itu. lebih konsekuen daripada undang undang republik indonesia tahun maka sini diatur pertanggungan jawab dewan pemerintah daerah secara kolektif kepada dewan perwakilan rakyat daerah. dewan. sana presiden republik indonesia .a2 dewan pemerintah daerah dapat mengadakan pembagian pekerjaan antara anggota anggota dan terhadap pekerjaan ini masing masing bertanggung jawab kepada dewan pemerintah daerah (sebagai college). jadi pertanggungan jawab dari anggota anggota dewan pemerintah daerah mengenai tugas kewajiban yang ditetapkan menjadi tugas anggota anggota itu masing masing dalam dewan pemerintah daerah. akan tetapi kepada dewan perwakilan rakyat daerah, maka seluruh dewan pemerintah daerah yang bertanggung jawab secara kolektif yaitu: kalau dewan pemerintah daerah tidak menyetujui salah suatu tindakan anggotanya, maka dewan pemerintah daerah dapat menyerahkan tugas anggota tersebut kepada anggota dewan pemerintah daerah yang lain atau merubah pembagian pekerjaan antara anggota anggota dewan pemerintah daerah yang telah ditetapkan itu. terhadap tindakan anggota tersebut, dewan pemerintah daerahlah yang bertanggungjawab kepada dewan perwakilan rakyat daerah. hal ini dapat mengakibatkan timbulnya mosi tidak percaya atau mosi tidak setuju (afkeuring) dari dprd. yang bersangkutan terhadap kebijaksanaan dpd. yang dapat menyebabkan tumbangnya dpd. tersebut. oleh karena itu, adanya tanggung jawab kolektif ini, mengharuskan anggota anggota dpd. itu bekerja rapat dan saling membantu satu sama lain. perwakilan ini perlu ditegaskan sini agar supaya dalam perkara perdata atau pidana terang badan mana yang harus bertindak atas nama daerah, jika daerah menjadi penggugat atau yang digugat. akan tetapi tidak hanya perwakilan dalam pengadilan saja, melainkan juga luar pengadilan ditegaskan sini. karena dewan pemerintah daerah ini merupakan sebuah "college", maka kerap kali tidak mungkin untuk seluruh "college" itu yang mewakili daerah. berhubung dengan ini, maka dalam ini ditentukan, bahwa dewan pemerintah daerah dapat menunjuk seorang kuasa untuk menggantinya misalnya: seorang anggota dewan pemerintah daerah dewan perwakilan rakyat daerah atau kepala daerah sendiri. . pan presiden republik indonesia dalam hal pemerintah daerah melalaikan mengurus rumah tangga daerah seperti tersebut dalam maka pemerintah dapat menentukan cara bagaimana daerah itu harus diurus menyimpang dari pemerintah misalnya dapat menyerahkan tugas dprd. itu kepada dpd. jika tindakan lain tidak berhasil, maka sebagai tindakan terakhir pemerintah dapat membekukan dprd. untuk suatu masa tertentu atau membubarkan dprd. apabila pemerintah terpaksa membubarkan dprd., maka pemerintah berwajib dalam waktu bulan sesudah pembubaran itu mulai dengan mengadakan pemilihan dprd. baru, agar supaya "vacuum" demokrasi daerah dapat segera diatasi. mengatur dalam hal pemerintah daerah melalaikan tugasnya medebewins sedangkan memberikan "voorziening" dalam hal dprd. itu tidak menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya oleh dprd. yang lebih tinggi tingkatnya. menentukan, bahwa selama peraturan pemerintah dimaksud dalam belum menentukan cara bagaimana daerah itu harus diurus, maka kepala daerah diserahi tugas menjalankan hak, tugas dan kewajiban pemerintah daerah. untuk menghilangkan segala keragu raguan dalam praktek mengenai kedudukan pegawai yang diperbantukan maka diadakan ketentuan umum dalam ini. pada prinsipnya semua pegawai daerah begitu pula pegawai negara yang diperbantukan kepada daerah berada bawah pimpinan dewan pemerintah daerah dan bukan bawah kepala daerah, kecuali dengan sendirinya dalam hal dimaksud dalam . pan way pan presiden republik indonesia sekretaris daerah menurut ini adalah seorang pegawai daerah, yang diangkat diberhentikan oleh dprd. atas usul dpd. dengan mengingat syarat syarat tersebut dalam karena pekerjaan dan kedudukan kedudukan sekretaris daerah ini sangat penting, maka pengangkatan dan pemberhentiannya dilaksanakan oleh dprd. akan tetapi karena dalam prakteknya sulit bagi dprd. untuk mengetahui pegawai daerah yang mana yang kiranya cakap untuk diangkat menjadi sekretaris daerah, maka ditetapkan bahwa pengangkatan itu dilakukan atas usul dpd., yang lebih mengetahui tentang keadaan dan kecakapan pegawai daerah, karena semua pegawai daerah berada bawah pimpinan dpd. selain daripada itu, agar supaya sekretaris daerah yang diangkat itu sungguh sungguh orang yang cakap dan memang patut menduduki tempat itu, maka harus pula diperhatikan syarat syarat yang tersebut dalam dimana diantaranya ditetapkan bahwa penuturan tentang pengangkatan pegawai sedapat dapatnya diregangkan dengan peraturan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pegawai negara. jadi baik dpd. yang mengusulkan calon sekretaris daerah itu, maupun dprd. yang mengangkatnya harus memperhatikan sedapat dapatnya syarat syarat yang ditetapkan oleh negara bagi pegawainya yang berkedudukan sama. dengan jalan demikian kiranya dapat dihindari pengangkatan seorang sekretaris hanya atas dasar dan kepentingan politik saja. seperti atas telah dikatakan, maka sekretaris daerah itu tidak merangkap sekretaris kepala daerah seperti termaksud dalam undang undang republik indonesia dan undang undang nit. melainkan sekertaris daerah itu adalah sekertaris dprd. dan dpd. yang dimaksudkan dengan ialah, jika berhalangan itu terjadi untuk waktu yang pendek, jika halangan itu menjadi lama, umpamanya lebih dari bulan karena sakit, maka dpd. untuk kekerasan pekerjaan seharusnya mengajukan gantinya sekretaris itu kepada dprd. . para way pan presiden republik indonesia sebelum memangku jabatannya anggota dewan perwakilan rakyat daerah mengangkat sumpah (janji) dalam rapat pertama dewan perwakilan rakyat daerah, dihadapan menteri dalam negeri atau seorang yang ditunjuk olehnya yang memimpin rapat itu, menurut cara agamanya. pengangkatan sumpah (janji) dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang antarasusunan kata kata sumpah atau janji yang dimaksud dalam dan adalah sebagai berikut: saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya untuk dipilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah. naf. pan presiden republik indonesia peraturan tentang pegawai daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerahara, tetapi sedapat mungkin daerah diharuskan dalam ini menyesuaikan peraturan dengan peraturan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah bagi pegawai negara. peraturan daerah itu untuk dapat berlaku harus disahkan dulu oleh menteri dalam negeri bagi daerah tingkat ke dan bagi daerah tingkat ke dan ke i oleh dewan pemerintah daerah setingkat lebih atas. pengesahan itu diperlukanmasih diperlukan cara mempersatukan pegawai negara kepada daerah, agar supaya pemerintah dapat membagi bagi tenaga dengan rasional kepada daerah daerah. ketentuan dalam ini diadakan untuk lebih menegaskan lagi kedudukan pegawai negara dan pegawai daerah yang diperbantukan. dan untuk menegaskan instansi manakah yang harus memikul akibat keuangan dari berbantuan pegawai itu, maka diadakan ketentuan yang termuat dalam ini. pada pokoknya ditentukan, bahwa instansi yang memakai tenaga itu, membayar gajinya.. bara way pan presiden republik indonesia ketentuan ini diadakan untuk memberi kemungkinan kepada pemerintah daerah meminta pertolongan kepada pegawai pegawai negara dalam menyelenggarakan urusan urusan tertentu dari daerah itu, karena misalnya tidak ada tenaga pada daerah itu untuk menyelenggarakan urusan tersebut, atau dalam hal sesuatu daerah tidak atau belum mempunyai pegawai yang ahli untuk mengorganisir dinas baru dari daerah itu berhubung dengan penyerahan baru dari sesuatu urusan pemerintah pusat kepada daerah tersebut. pegawai yang dimaksud dalam ini tidak merupakan pegawai negara yang diperbantukan kepada daerah, tetapi tetap berkedudukan sebagai pegawai negara dan termasuk formasi pegawai dari kementerian, atau jabatannya semula. dalam prakteknya, adanya ketentuan tentang syarat syarat dan hubungan kerja antara pegawai negara yang dipekerjakan untuk kepentingan daerah, dengan alat alat pemerintahan daerah itu akan lebih menegaskan kedudukan hukum dari pegawai negara itu selama tenaganya dibutuhkan guna kepentingan daerah yang bersangkutan. mengikuti ketentuan dalam uud. yang tidak memperkenankan pemungutan pajak dan cukai untuk kegunaan kas negara, kecuali dengan undang undang atau atas kuasa undang undang, maka hak untuk mengadakan pajak daerah dan retribusi daerah dengan undang undang ini diletakkan dalam tangan dprd. yang dimaksud dengan pajak daerah ialah pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkannya guna pembiayaan pengeluaran pengeluaran daerah sebagai badan publik, sedang lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum dipergunakan atau diusahakan negara. baik langsung maupun tidak langsung. ketentuan. para way pan presiden republik indonesia ketentuan bahwa peraturan umum tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam undang undang dimaksudkan agar daerah mendapat pegangan yang umum, sehingga akan dapat dijauhkan pembebanan rakyat yang melebihi batas. dalam menentukan besarnya jumlah pajak atau retribusi harus mendapat perhatian beberapa faktor faktor antara lain tari tari yang berlaku dilain lain daerah sekitarnya, kekuatan keuangan serta kemampuan penduduk, tari tari yang progresif dan sebagainya, sehingga pajak daerah dan retribusi daerah yang diadakan itu terasa adil dan layak oleh penduduk dan merupakan sumber pendapatan yang berarti bagi daerah. oleh karena pajak daerah dan retribusi daerah itu bagi daerah merupakan pendapatan yang tidak kecil artinya dan kepada penduduk memberikan beban, dan dengan demikian mempunyai arti yang penting bagi semua fihak, maka ditentukan bahwa untuk berlakunya sesuatu peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan pengesahan lebih dahulu oleh penguasa dan menurut cara cara yang ditetapkan dalam undang undang seperti dijelaskan dalam penjelasan lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum dipergunakan atau diusahakan oleh negara. dalam pada itu antara pajak pajak yang telah diusahakan oleh negara terdapat beberapa macam pajak yang sedikit banyak mempunyai sifat kedaerahan dan kepengurusannya lebih tepat jika diselenggarakan oleh daerah, seperti pajak responding, pajak rumah tangga, pajak potong dan sebagainya. kesanggupan keuangan daerah sebesar besarnya dan seluas luasnya untuk pembiayaan urusan rumah tangganya memerlukan penyerahan pajak pajak yang dimaksud atas kepada daerah. dengan penyerahan ini dapat diharapkan bahwa daerah akan lebih mencurahkan perhatian serta tenaganya untuk mendapatkan hasil yang sebesar besarnya untuk kepentingan daerah daerah sendiri. . lan bat pan presiden republik indonesia .ag selain daripada penyerahan pajak negara kepada daerah dapat pula diserahkan sebagian atau seluruh penerimaan dari sesuatu pajak negara, agar dapat terjamin kebutuhan akan keuangan sub begitu pula jika perlu dapat diberikan ganjaran, subsidi dan sumbangan sub b). ganjaran adalah: jumlah uang yang diserahkan kepada daerah berhubung dengan kewajiban menyelenggarakan tugas negara. jumlah uang yang diserahkan kepada daerah berhubung tugas negara telah menjadi urusan rumah tangga daerah. dasar daripada pemberian ganjaran ini ialah bahwa: daerah memerlukan waktu yang tidak singkat untuk dapat menyesuaikan keadaan keuangannya guna menanggung bertambahnya pengeluaran untuk tugas yang diserahkan kepada daerah. pada hakekatnya negara tidak dapat melepaskan diri sama sekali dari pertanggungan jawab atas penyelenggaraan otonomi daerah, karena dalam tugas dimaksud selalu terdapat unsur unsur kepentingan umum yang pada pokoknya menjadi tugas negara. subsidi ialah bantuan yang diberikan kepada daerah untuk penyelenggaraan usaha usaha daerah yang biayanya melampaui kekuatan keuangan daerah. sumbangan ialah bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menutup kekurangan anggaran keuangan daerah, oleh karena keadaan luar biasa yang mengakibatkan bahwa daerah mengalami kesulitan keuangan. pemberian penghasilan tersebut kepada daerah akan diatur dalam undang undang perimbangan keuangan. . man pan presiden republik indonesia didalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dprd. dengan sendirinya memperhatikan pula penyelenggaraan usaha usaha untuk meninggikan kemakmuran dan kesejahteraan penduduknya. dalam hendak mewujudkan tujuan ini kepada daerah diberi hak untuk mengadakan perusahaan daerah. mengingat akan ketentuan dalam dan uud. maka perusahaan perusahaan (utiliteitsbedrijven) yang diadakan sebagai badan publik dan tidak diajukan untuk semata mata akan mencari keuntungan yang sebesar besarnya dengan melepaskan fungsi sosial daripada perusahaan itu terhadap penduduk daerah. adanya sesuatu perusahaan dari daerah tidak boleh merusak keseimbangan keuangan umum daerah, sehingga pokok untuk mendirikan perusahaan daerah harus didapat dari mengadakan pinjaman. peraturan umum tentang mengadakan perusahaan daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan sehat serta seksamanya dan merupakan syarat utama dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan daerah, lagi pula akan menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan urusan daerah. untuk keperluan keperluan dimaksud dprd. memegang kekuasaan penuh untuk mengadakan peraturan peraturan daerah yang antara lain memuat ketentuan tentang: penyusunan anggaran keuangan daerah. menyampaikan rencana anggaran keuangan daerah yang sudah ditetapkannya kepada penguasa yang berhak mengalahkannya. cc. menyelenggarakan keuangan daerah yang telah mendapat pengesahan. pemeriksaan perhitungan dan pertanggungan jawab keuangan daerah. perhitungan anggaran keuangan daerah. ). pan way pan presiden republik indonesia keuangan daerah tidak dapat terlepas dari keuangan negara dan pada hakekatnya merupakan bagian dari keuangan umum. persamaan dan keseragaman dalam cara penyelenggaraan keuangan daerah diperlukan agar dapat diperoleh gambaran tentang dan mempermudah pengawasan terhadap pengurusan dan perkembangan rumah tangga daerah, berhubung dengan mana dalam peraturan pemerintah dapat ditetapkan peraturan peraturan umum mengenai penyelenggaraan keuangan daerah. dalam membentuk daerah dikehendaki adanya anggaran keuangan daerah pertama yang menjadi dasar permulaan bagi daerah untuk menyelenggarakan tugas kewajibannya. penetapan anggaran keuangan daerah pertama dalam undang undang untuk daerah tingkat dan berdasarkan kenyataan bahwa tugas tugas yang diserahkan pada daerah tersebut meliputi tugas berbagai bagai kementerian, yang memerlukan peninjauan yang seksama dengan mengadakan perubahan anggaran keuangan negara, sepanjang diperlukan. anggaran keuangan daerah pertama memuat antara lain rencana biaya dari: keperluan keperluan berhubung dengan pembentukan daerah. urusan urusan rumah tangga sendiri menurut keadaan pada waktu pembentukan daerah yang bersangkutan. cc. urusan urusan pemerintah yang diserahkan dan ditugaskan kepada daerah sesuai dengan yang dimuat dalam anggaran negara. dengan memakai anggaran keuangan daerah pertama sebagai pangkal permulaan untuk selanjutnya anggaran keuangan daerah ditetapkan oleh dprd. dasar. bat pan presiden republik indonesia dasar otonomi yang seluas luasnya menghendaki kesanggupan keuangan daerah sebesar besarnya dan dengan sendirinya dasar ini tidak terlepas dan harus mengikuti keadaan keuangan negara seluruhnya. kesanggupan keuangan daerah sebesar besarnya tidak dapat diserahkan kepada daerah untuk mewujudkannya menurut kehendaknya sendiri sendiri, oleh karena sebagai dinyatakan atas, keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari keuangan negara seluruhnya dalam menyelenggarakan kepentingan umum. berhubung dengan itu dimuat ketentuan bahwa anggaran keuangan daerah tidak berlaku sebelum disyahkan oleh menteri dalam negeri bagi daerah tingkat dan oleh dpd. setingkat lebih atas bagi lain lain daerah. ketentuan ini berlaku pula untuk tiap tiap perubahan anggaran keuangan daerah berlainan dengan undang undang r.i. tahun dan undang undang n.lt. tahun bab tentang pengawasan terhadap daerah dalam undang undang ini untuk mendapat systematic yang lebih teratur, terbagi dalam bagian yakni tentang pengesahan dan jangka waktu pengesahan, tentang pembatalan dan pertanggungan, tentang sengketa mengenai tata usaha daerah, tentang penyelidikan dan pemeriksaan oleh pemerintah, tentang pengumuman. sebelum. mea bat pan presiden republik indonesia sebelum meningkat pada penjelasan demi se, lebih dahulu tentang pengawasan terhadap daerah ini, perlu rasanya dikemukakan, bahwa pada umumnya dapat dikatakan bahwasanya pengawasan atas segala keputusan pemerintah daerah antara pengawasan itu merupakan suatu akibat mutlak dari adanya negara kesatuan. dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam suatu negara kesatuan pada umumnya haruslah selalu diusahakan tetap terpeliharanya kesatuan itu, sehingga kemerdekaan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sekali kali tidak boleh berakhir dengan rusaknya hubungan negara dan daerahnya. harmoni" antara pusat dan daerah harus tetap ada dan terpelihara, dan dalam negara dengan pemerintahan yang didesentralisir, maka penugasan inilah yang merupakan jalan yang terpenting untuk menjamin terpeliharanya harmoni itu. menilik sifatnya, pengawasan ini dapat terbagi dalam dua jenis pengawasan pengawasan preventif', pengawasan represif. ad. pengawasan preventif pengawasan preventif ini dimaksudkan untuk mencegah berlakunya keputusan daerah yang dipandang penting oleh pembuat undang undang. pengawasan semacam ini hanya diharuskan bagi beberapa putusan tertentu, dalam mana tersangkut kepentingan kepentingan besar, sehingga dengan demikian kemungkinan datangnya kerugian atas kepentingan kepentingan itu sudah dapat dicegah sebelumnya. pengawasan preventif ini berupa mewajibkan didapatkannya pengesahan lebih dahulu dari fihak pengawas yang ditunjuk, sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu, supaya keputusan itu dapat mulai berlaku, samping syarat syarat lain yang bersangkutan dengan pengundangan apabila keputusan itu merupakan peraturan daerah. keputusan keputusan daerah yang menurut undang undang ini harus diawasi secara preventif, ialah antara lain putusan putusan daerah termaksud dalam dan lain lainnya. selain keputusan keputusan. mea pan presiden republik indonesia keputusan daerah tentang hal hal termaksud dalam tersebut atas itu, dalamnguasa yang ditunjuk (permasalah dari undang undang ini). ad. pengawasan represif pengawasan represif dalam undang undang ini diwujudkan dengan pembatalan, yang bermaksud meniadakan keputusan keputusan, yang salah karenaberlainan dengan pengawasan preventif yang hanya ditujukan kepada keputusan keputusan tertentu dan harus dijalankan dalam jangka waktu yang terbatas, sebelum sesuatu keputusan tertentu itu mulai berlaku, pengawasan represif ini dijalankan terhadap semua keputusan daerah dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sungguhpun keputusan itu sudah mulai berlaku. yang dimaksudkan dengan "keputusan" dalam undang undang ini ialah keputusan dalam arti luas, dalam mana termasuk jua peraturan daerah, sebagai telah dinyatakan juga dalam apabila menurut pendapat pengawas, suatu putusan daerah memuat anasir anasir yang memberi alasan untuk membatalkan keputusan itu, baik karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya maupun dengan kepentingan umum, maka keputusan daerah itu dapat dipertangguhkan oleh pengawas yang ditunjuk untuk itu. penangguhan ini dimaksudkan untuk menahan dijalankannya putusan itu selama masih dalam pertimbangan untuk pembatalan. akta penundaan ini dibatasi dalam undang undang ini periksa agar supaya keputusan tentang pengesahan ini tidak diambil dalam waktu yang sangat lama, maka dalam ini diadakan ketentuan jangka waktu untuk mengambil keputusan oleh penguasa yang harus mengesahkan selama bulan terhitung mulai hari putusan daerah yang bersangkutan dikirimkan untuk mendapat pengesahan. jika dalam waktu. man bat pan presiden republik indonesia waktu bulan itu instansi yang wajib mengesahkan tidak mengambil keputusan, maka putusan daerah itu oleh daerah tersebut dapat dijalankan. waktu bulan ini dapat diperpanjang sampai bulan. dalam dibuka kemungkinan bagi daerah untuk memajukan keberatan terhadap putusan tidak memberi pengesahan kepada dewan pemerintah daerah setingkat lebih atas dari penguasa daerah yang menolak atau kepada menteri dalam negeri apabila yang menolak itu dewan pemerintah daerah tingkat dan instansi yang berhak untuk membatalkan atau menunda suatu putusan daerah terutama diletakkan kepada instansi setingkat lebih atas lihat karena pemerintah pusat adalah penanggung jawab terakhir mengenai segala hal yang berhubungan dengan soal soal pemerintahan daerah hal mana dicantumkan dalam maka dalam diberi kemungkinan kepada pemerintah pusat untukantara tingkat ke dan ke iii yangselanjutnya cara cara pengawasan yang belum diatur dengan undang undang ini, akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (periksa yang dimaksud dengan penguasa dalam dan ialah pegawai pemerintah pusat atau dewan pemerintah daerah tingkat ke dan ii, yang bertindak atau atas nama menteri dalam negeri. dalam ini diatur akibat akibat pembatalan sesuatu keputusan daerah karena: bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum. hal. |
man bat pan presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penghapusan tanah tanah partikelir presiden republik indonesia, menimbang bahwa adanya lembaga tanah partikelir dengan hak hak perjuangannya dalam wilayah republik indonesia, adalah bertentangan dengan azas dasar keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara, bahwa untuk kebulatan kedaulatan dan kewibawaan negara, demi kepentingan umum lembaga tersebut harus dihapuskan dalam waktu yang sesingkat singkatnya, bahwa usaha likuidasi yang dijalankan hingga sekarang, melalui kata sepakat antara pemerintah dan pemilik pemilik tanah partikelir atas dasar kebijaksanaan, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan, bahwa peraturan peraturan yang mengenai pencabutan hak, sebagai tercantum dalam onteigeningsordonnantie" dan peraturan peraturan tentang pengembalian tanah tanah partikelir menjadi tanah negara" jis dan tidak cukup untuk dapat mencapai likuidasi tanah tanah itu secara integral dalam waktu yang singkat, bahwa berhubung dengan itu diperlukan suatu undang undang khusus: bahwa tanah tanah eigendom yang luasnya lebih dari bau perlu diurut sertakan dalam likuidasi tersebut atas, karena bertentangan dengan maksud dan jiwa dari ketentuan dalam indische staatsregeling agraris besluit mengingat . man bat pan presiden republik indonesia mengingat :.a. sertahapusan tanah tanah partikelir. yang dimaksud dalam undang undang ini dengan: "tanah partikelir", ialah tanah "eigendom" atas mana pemiliknya sebelum undang undang ini berlaku, mempunyai hak hak pertuanan, hak hak pertuanan", ialah: hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan serta memberhentikan kepala kepala kampung atau desa dan kepala kepala umum, sebagai yang disebut dalam dan dari dan sampai dengan dari hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk, sebagai yang disebut dalam dan hak mengadakan pungutan pungutan, baik yang berupa uang atau hasil tanah dari penduduk, sebagai yang disebut dalam sampai dengan dan hak . bat pan presiden republik indonesia memori penjelasan atas undang undang tahun tentang "penghapusan tanah tanah partikelir". penjelasan umum. alasan untuk menghapuskan tanah tanah partikelir. tanah partikelir adalah tanah eigendom, yang mempunyai sifat dan corak yang istimewa. pada awal mulanya (sebelum diadakan pengambilan tanah tanah itu kepada negara) luasnya sampai sejumlah ha, terutama terletak jawa barat. yang membedakan tanah partikelir dari tanah eigendom lainnya, ialah adanya hak hak pada pemiliknya, yang bersifat hak hak kenegaraan, sebagain misalnya hak untuk mengangkat memberhentikan kepala kepala kampung desa umum yang diberi kekuasaan dan kewajiban kepolisian, hak menuntut kerja paksa (rodi) atau uang pengganti rodi dari penduduk yang berdiam tanah tanah itu dan untuk mengadakan pemungutan pemungutan, baik berupa uang maupun hasil tanah, dari penduduk yang mempunyai "hak usaha". hak hak demikian itu dahulu disebut "landheerlijke rechten" dan dalam undang undang ini disebut "hak hak pertuanan". dalam ketatanegaraan yang modern hak hak pertuanan itu tidak boleh tidak haruslah hanya ada pada pemerintah negara). hak hak pertuanan itu adal yang sudah diatur dengan peraturan undang undang misalnya yang mengenai tanah tanah partikelir disebelah barat cimanuk dengan ordonansi tanggal agustus tanah tanah partikelir lainnya hak hak itu didasarkan pada adat setempat. lembaga tanah partikelir yang memberikan hak hak istimewa kepada para pemiliknya ("tuan tuan tanah") sebagai yang diuraikan atas itu, seakan akan menimbulkan negara negara kecil dalam negara kita dan benar benar tidak sesuai lagi dengan sifat dan azas azas negara kita sebagai negara modern. lagi pula tanah tanah partikelir itu ternyata selalu merupakan sumber kesulitan, kegaduhan dan sumber dari pada keadaan keadaan yang buruk, disebabkan . man bat pan presiden republik indonesia disebabkan terutama karena kurangnya perhatian tuan tuan tanah terhadap penduduk juga terhadap usaha usaha pembangunan, yang tidak langsung membawa keuntungan baginya. keadaan penghidupan penduduk yang menyedihkan itu disebabkan pula, karena dalam segala hal tuan tuan tanah itu selalu berada dalam kedudukan yang kuat. sikap tuan tuan tanah dalam menggunakan hak hak dan tanahnya, yang menyebabkan terhambatnya kemajuan penduduk, terang tidak membawa faedah bagi masyarakat, hal mana sudah barang tentu bertentangan dengan azas keadaan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara. mengingat akan hal hal atas itu maka sudahlah seharusnya, bahwa untuk kepentingan umum tanah tanah partikelir, yang kini masih ada jawa barat, jawa tengah, jawa timur dan sulawesi dihapuskan dalam waktu yang sesingkat singkatnya. lain dari pada itu tanah tanah eigendom yang luasnya lebih dari bau perlu diperlakukan juga sebagai tanah partikelir, hingga dapat dihapuskan menurut ketentuan ketentuan dalam rancangan undang undang ini. dengan demikian maka pemilik pemilik tanah eigendom yang luas yang mengingkari, bahwa tanahnya itu adalah tanah partikelir dengan alasan tidak adanya hak hak pertuanan, juga terkena oleh undang undang ini. membuktikan adanya hak hak pertuanan atas sesuatu tanah eigendom sekarang ini tidak selalu mudah atau mungkin, padahal menurut catatan yang ada pada pemerintah tanah itu sejak dulu tercatat sebagai tanah partikelir. lagi pula tanah tanah eigendom yang luasnya lebih dari bau menyalahi maksud dan jiwa dari indische staatsregeling (dulu regering element) jo, agraris besluit, dalam mana ditentukan, bahwa pemberian eigendom tidak boleh melebihi bau dan itupun terbatas pada perluasan kota dan desa atau untuk keperluan tempat bangunan bangunan kerajinan. sejarah . way pan presiden republik indonesia ii. sejarah usaha pengambilan tanah tanah partikelir menjadi tanah negara. pertimbangan pertimbangan itulah pula, yang mendorong pemerintah belanda untuk secara insidental mengadakan pembelian kembali dan mencantumkan dalam regering element larangan bagi para gubernur jenderal untuk menjual tanah tanah yang luas kepada perseorangan. samping itu diadakan juga usaha usaha untuk sekedar memperkecil kemungkinan timbulnya keadaan keadaan yang menyedihkan sebagai yang diuraikan atas, dengan mengeluarkan peraturan tentang tanah tanah partikelir sebelah barat cimanuk pada tahun peraturan mana dengan diganti dengan peraturan baru, yang masih berlaku hingga sekarang. dalam peraturan itu diadakan ketentuan ketentuan tentang hak, kekuasaan dan kewajiban tuan tuan tanah dalam hubungannya dengan negara dan penduduk. demikian juga mengenai tanah tanah partikelir sulawesi ada beberapa ketentuan dalam bijblad mengenai tanah tanah lainnya, yaitu yang terletak sebelah timur cimanuk, tidak ada peraturan umumnya karena keadaannya berlainan dari pada tanah tanah partikelir sebelah barat cimanuk dan keadaan masing masing pun berbeda satu dengan yang lain. demikianlah maka tanah tanah partikelir tersebut hingga kini segala sesuatunya masih diatur menurut adat setempat. hanya mengenai hubungan tuan tuan tanah dan penduduk dengan pemerintah, dalam diadakan peraturan sekadarnya. biarpun sejak telah terjadi pembelian kembali, lagi ada sejak sebagaimana tersebut atas telah ada penentuan tidak akan menimbulkan tanah tanah partikelir baru lagi, akan tetapi barulah sejak atas desakan baik dari kalangan kalangan luar maupun dalam parlemen belanda, dilaksanakan usaha pengembalian itu secara teratur. berturut . man pan presiden republik indonesia berturut turut dikeluarkanlah wet tanggal november koninklijk besluit tanggal agustus dan koninklijk besluit tanggal agustus yang memberikan ketentuan ketentuan khusus tentang cara pengembalian tanah tanah partikelir menjadi tanah negara, dalam hal usaha pembelian secara damai tidak berhasil. berangsur angsur telah banyak tanah tanah partikelir yang dapat dibeli kembali, diantara tahun dan saja ada seluas hektar. berhubung dengan adanya penghematan, antara dan tidak diadakan pembelian lagi. pada tahun didirikanlah sebagai usaha darurat: n.v. javansche particulier landerijen maatschappij, yang semua saha sahamnya ada ditangan pemerintah maatschappij tersebut mendapat tugas untuk mengusahakan pembelian kembali dan menguasai serta mengurus tanah tanah partikelir yang telah dibelinya itu, selama pemerintah belum dapat mengopernya sendiri. diantara tahun sudah dibeli dan diurus oleh maatschappij itu: tanah tanah partikelir seluas hektare. tetapi oleh karena tanah tanah itu selama belum dibeli oleh pemerintah masih tetap berstatus tanah partikelir, maka bagi penduduk tidaklah terasa adanya perubahan yang berarti. dalam tahun tanah tanah n.v. itu dibeli oleh pemerintah dan pada tanggal desember n.v. javasche particulier landerijen maatschappij, itu dibubarkan. selama pemerintah pendudukan jepang tidak terjadi pembelian kembali. adapun tanah tanah partikelir itu diurus oleh kantor yang dinamakan siriyocti kanrikoosya" undang undang balatentara dai nippon tanggal bulan tahun sowa osamu seri tanggal bulan tahun sowa sesudah . presiden republik indonesia sesudah pendudukan jepang maka oleh pemerintah hindia belanda usaha pembelian itu dimulai lagi. terutama terdorong oleh keadaan politik dan perkembangan masyarakat pada waktu itu, usaha diselenggarakan secara besar besaran. dalam tahun dibentuklah sebuah panitia yang diberi tugas untuk dalam waktu yang singkat, mengajukan usul usul kepada pemerintah tentang cara yang sebaik baiknya untuk melikuidasi tanah tanah partikelir yang masih ada. berdasar atas usul panitia itu oleh pemerintah dengan keputusannya tanggal april ditetapkan suatu peraturan likuidasi, atas dasar mana dengan secara damai dapat dikembalikan kepada negara tanah partikelir seluas ha, semuanya terletak sebelah barat cimanuk. dalam pada itu sebelum diadakan usaha pembelian kembali secara besar besaran, mengingat akan suasana politik dan keadaan keamanan pada waktu itu, telah dikeluarkan verordening cco macam jawa dan madura tanggal november xxix, yang menentukan, bahwa penggunaan hak hak pemilik tanah tanah partikelir untuk sementara hanya diperbolehkan dengan izin istimewa. peraturan tersebut memuat larangan eksploitasi tanah tanah partikelir tanpa izin residen. dalam prakteknya hal itu berarti pembekuan hak hak pertuanan, oleh karena izin itu hanya boleh diberikan untuk mengusahakan kembali bagian bagian tanah kongsi yang merupakan perkebunan. tanah kongsi adalah bagian bagian tanah partikelir yang bukan tanah usaha). dengan demikian maka hingga kini tidaklah lagi ada pemilik tanah partikelir yang menerima hasil dari hak hak perjuangannya. pada waktu pemulihan kedaulatan jawa masih ada sisa tanah tanah partikelir sebagai berikut: tanah agraris (pertanian) . luasnya ha. tanah dalam kota. luasnya ha. jumlah . luasnya ha. sulawesi ada kira kira tanah partikelir seluas ha. pemerintah . bat pan presiden republik indonesia pemerintah republik indonesia serikat dan kemudian pemerintah negara kesatuan republik indonesia bukan saja melanjutkan pembelian kembali tanah tanah partikelir, akan tetapi sebagai pemerintah nasional lebih lebih merasakan hal itu sebagai kewajiban yang pokok dan utama. demikianlah mula mula disusun rencana pembelian dengan jangka waktu tahun. akan tetapi berhubung dengan rupa rupa kesulitan mengenai keuangan negara, rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagai yang diharapkan. hingga akhir tahun dapat dibeli kembali tanah partikelir yang luasnya berjumlah ha. pada saat ini jawa masih ada sisa: tanah partikelir yang luasnya ha. diantara tanah tanah itu ada sebagian yang dimiliki oleh daerah daerah swatantra, yaitu: kotapraja jakarta raya . luasnya ha. kota besar semarang . luasnya ha. kota besar surabaya . luasnya ha. jumlah . luasnya ha. kecuali kesulitan mengenai keuangan, usaha penghapusan tanah tanah partikelir itu menjumpai kesukaran juga yang disebabkan oleh sikap tuan tanah, yang hanya mau melepaskan tanahnya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pada yang selayaknya sesuai dengan nilainya sebagai tanah partikelir. berhubung dengan itu maka usaha pembelian secara damai acap kali menemui jalan buntu. dalam hal yang demikian itu bagi pemerintah sesungguhnya masih terbuka kemungkinan akan mempergunakan ketentuan ketentuan dalam jo. dan dan yang mengenai tanah tanah partikelir luar jawa ketentuan ketentuan dalam "ontergeningsordonnantie" sebagaimana misalnya yang terjadi dalam tahun mengenai beberapa tanah partikelir jakarta, tersebut dalam undang undang l.n. akan . man bat pan presiden republik indonesia akan tetapi acara pembelian yang ditentukan dalam peraturan peraturan tersebut tidak saja sulit, melainkan juga memerlukan waktu yang tidak sedikit karena misalnya tiap tiap kali diperlukan suatu "nutsverklaring" dengan undang undang dan samping itu tetap harus ditempuh jalan perundingan antara pemerintah dan pemilik. jika perundingan tersebut tidak mencapai hasil maka haruslah oleh pemerintah diajukan tuntutan kepada pengadilan. dengan demikian maka tidaklah mungkin likuidasi itu tercapai dalam waktu yang singkat, sebagai yang diharapkan oleh masyarakat. mengingat, bahwa harusnya tanah tanah partikelir itu sudah menjadi tuntutan nasional dan harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat singkatnya, maka dipandang perlu untuk menyusun baru secara penghapusan, secara integral, yang dapat dilaksanakan dengan cepat, tetapi tetap menjamin hak hak penduduk dan pemberian ganti kerugian yang layak, sebagaimana ditentukan dalam u.u.d.s. acara penghapusan yang baru itu disusun dalam undang undang ini. iii. garis garis besar dari pada acara penghapusan menurut undang undang ini. berbeda dengan pendirian pemerintah belanda dulu, maka pemerintah republik indonesia menganggap penghapusan tanah tanah partikelir itu suatu hal yang asasi (prinsipil), karena berlangsungnya lembaga tanah partikelir tersebut nyata nyata bertentangan dengan azas dasar keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara. lagi pula untuk kebulatan kedaulatan dan kewibawaan negara lembaga tersebut haruslah dihapuskan, karena sebagai yang disebutkan atas, berhubung dengan adanya "hak hak pertuanan" pada para pemilik seakan akan ada negara negara kecil dalam negara, hal mana benar benar tidak sesuai lagi dengan sifat negara kita sebagai negara modern. pun negara negara lain seperti r.r.c., jepang, birma, mesir dan lain lainnya, penghapusan pemilikan tanah tanah yang luas sebagai tanah tanah partikelir negara kita, telah dilaksanakan, bahkan ada yang memakai cara yang "radikal". usaha . para way pan presiden republik indonesia usaha untuk menghapuskan tanah tanah partikelir (menurut peraturan yang berlaku hingga sekarang disebut: usaha mengembalikan tanah tanah partikelir menjadi tanah negara) hingga sekarang ini dijalankan secara membeli kembali tanah tanah itu satu demi satu pembelian mana didasarkan pada kata sepakat antara pemerintah dan pemiliknya. bilamana tidak dapat dicapai persetujuan, maka pemerintah dapat menempuh acara yang diatur dalam berbagai peraturan (yang disebutkan dalam bab akan tetapi sebagaimana juga telah diuraikan atas peraturan peraturan itu tidak cukup untuk dapat melakukan likuidasi tanah tanah itu secara integral dalam waktu yang singkat. dalam undang undang ini diatur acara likuidasi yang mudah dan cepat, tetapi tetap memberi jaminan jaminan yang layak bagi mereka yang berkepentingan. demikianlah maka dalam ditentukan, bahwa sejak mulai berlakunya undang undang ini hak hak pemilik beserta hak hak perjuangannya atas semua tanah tanah partikelir dinyatakan hapus dan tanah tanah bekas tanah partikelir itu seluruhnya serentak menjadi tanah negara. terangan, bahwa undang undang ini menyatakan penghapusan tanah tanah partikelir itu secara integral dan dengan demikian, maka sejak saat mulai berlakunya tidak akan terdapat lagi tanah partikelir negara kita. berhubung dengan pernyataan harusnya tanah tanah partikelir tersebut atas, maka perlukah ada ketentuan ketentuan yang berupa jaminan bagi para pemiliknya dan orang orang lainnya yang berkepentingan, terutama penduduk yang mempunyai hak usaha. jaminan jaminan itu diberikan dalam dan dalam ditentukan, bahwa tanah tanah usaha akan diberikan kepada penduduk yang mempunyai hak usaha atas tanah itu dengan hak milik (hak yasan), kecuali jika hal itu menurut peraturan yang ada sekarang tidak mungkin. terhadap . lan pan presiden republik indonesia terhadap tanah tanah partikelir sebelah barat cimanuk yang telah kembali menjadi tanah negara, hingga kini berlaku ketentuan ketentuan dalam k.b. tanggal oktober adapun untuk tiap tiap tanah partikelir sebelah timur cimanuk yang kembali menjadi tanah negara harus dibuat peraturan khusus, yang memberi ketentuan tentang penyelesaian tanah itu selanjutnya. menurut tersebut maka pada saat kembalinya tanah partikelir itu menjadi tanah negara, tanah tanah usaha: yang ada tangan orang bumiputera menjadi tanah milik yang ada tangan orang timur asing menjadi tanah yang dimilikinya dengan suatu hak kebendaan, yang disebut: landerijen bezitsrecht demikianlah sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang ini maka yang akan mendapat hak milik, ialah para pemilik tanah usaha yang dulu termasuk golongan bumiputera. bagi para pemilik lainnya, sepanjang mereka itu warga negara indonesia oleh menteri agraria akan diadakan ketentuan ketentuan khusus kalimat sudah barang tentu ketentuan ketentuan khusus itu tidak akan mengurangi hak hak mereka yang telah dijamin oleh tersebut atas. dalam hal tanah usaha itu menjadi milik orang asing, maka menurut dari undang undang ini, tanah tersebut harus ditemukannya kepada negara atau kepada orang warga negara indonesia dalam waktu yang tertentu. sanksi dari pada ketentuan ini dimuat dalam dan sesuai dengan peraturan dalam hak milik tersebut diberikan dengan cuma cuma. mengingat pengalaman yang didapat dari keadaan bekas tanah tanah partikelir yang sudah dibagi bagikan dengan hak milik, dirasa perlu sekali pemberian hak milik kepada penduduk itu disertai syarat syarat, justeru untuk melindungi kepentingan mereka sendiri sesuai . pare way pan presiden republik indonesia sesuai dengan dan u.u.d.s., penghapusan tanah tanah partikelir beserta hak hak pertuanan dan hak hak pemiliknya adalah suatu bentuk pencabutan hak yang harus disertai ganti kerugian. berhubung dengan itu maka untuk menghindarkan keragu raguan dalam undang undang ini ditegaskan: bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan, dasar perhitungan dan cara memberikannya. dalam pada itu tidaklah ada alasan untuk memberikan ganti kerugian bagi penghapusan hak tuan tanah untuk mengangkat, mengesahkan pemilihan serta memberhentikan kepala kepala kampung atau desa dan kepala kepala umum yang mempunyai kekuasaan kepolisian, karena wewenang wewenang itu tidaklah semata mata merupakan hak, tetapi juga kewajiban. adapun ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik dapat berupa uang, dapat juga diberikan hak atas tanah misalnya sewa, postal, erfpacht atau hak lainnya terutama mengenai tanah tanah yang berupa perusahaan perkebunan besar. sudah barang tentu pemberian hak tersebut akan disertai syarat syarat yang menjamin penggunaan tanah itu sebaik baiknya sesuai dengan rencana pembangunan negara. berhubung dengan itu maka kepada pemilik dapat diberikan juga ganti kerugian berupa fasilitas fasilitas yang dapat membantu usaha mereka dalam rangka rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. dalam ditentukan dasar perhitungannya bilamana ganti kerugian itu diberikan berupa uang (penjelasan lebih lanjut tentang dasar perhitungan itu akan diberikan dalam penjelasan demi jumlah ganti kerugian itu ditetapkan oleh menteri agraria menurut ketentuan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. menurut acara yang berlaku hingga sekarang maka tanah tanah partikelir yang dilikuidasi itu baru hapus (istilahnya: kembali menjadi tanah negara) setelah selesai soal pembayaran ganti kerugiannya. dalam undang undang ini ditentukan, bahwa semua tanah partikelir akan serentak hapus sejak undang undang . man bat pan presiden republik indonesia hak untuk mendirikan pasar pasar, memungut biaya pemakaian jalan dan penyeberangan, sebagai yang disebut dalam dan hak hak yang menurut peraturan peraturan lain dan atau adat setempat, sederajat dengan yang disebut dalam sub sampai dengan ini, "tanah usaha" ialah: bagian bagian dari tanah partikelir yang dimaksud dalam dari peraturan tentang tanah tanah partikelir, bagian bagian dari tanah partikelir yang menurut adat setempat termasuk tanah desa atau diatas mana penduduk mempunyai hak yang sifatnya turun temurun, "tanah kongsi" ialah: bagian bagian dari tanah partikelir yang tidak termasuk "tanah usaha." tanah eigendom yang luasnya lebih dari bau, yang menjadi milik seseorang atau suatu badan hukum atau milik bersama dari beberapa orang atau beberapa badan hukum, diperlakukan sebagai tanah partikelir. pemilik tanah partikelir (selanjutnya dalam undang undang ini disebut: pemilik) ialah: barangsiapa yang dalam surat eigendom, yang dibuat menurut peraturan peraturan yang berlaku, tercatat sebagai pemilik tanah partikelir itu, barang . para way pan presiden republik indonesia undang ini mulai berlaku dan baru kemudian ditetapkan dan diselesaikan soal ganti kerugiannya. mengingat besarnya jumlah yang diperlukan dan keadaan negara ganti kerugian itu kiranya tidak akan mungkin dibayarkan sekaligus dalam waktu yang singkat. berhubung dengan itu maka memberi kemungkinan untuk melakukan pembayaran secara berangsur, akan tetapi waktunyapun dibatasi yaitu paling lama lima tahun. dan selama itu sudahlah selayaknya jika para pemilik, kecuali menerima angsuran, mendapat juga bunga dari sisa ganti kerugian yang belum diterimanya itu. demikian terangan kiranya, bahwa bagi para pemilik dalam undang undang ini telah ada jaminan jaminan yang layak dan adil, sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam dan u.u.d.s. kecuali mengenai hak dan kepentingan kepentingan para pemilik dan penduduk pemilik tanah usaha. undang undang ini memuat juga ketentuan ketentuan tentang hak hak mereka yang turut tersangkut oleh penghapusan tanah tanah partikelir itu, misalnya hak hak desa atas tanah tanah partikelir yang pada saat penghapusan itu merupakan tanah usaha, hak hak para penyewa tanah kongsi, para pemegang hak erfdiensbaarheid, vruchtgebruik, gerik, bening erfpacht, postal dan lain lainnya. menentukan, bahwa hak hak tersebut tetap berlangsung, kecuali jika kemudian ditentukan lain oleh menteri agraria, misalnya perjanjian sewa menyewa diputuskan, hak postal atau erfpachtnya dihentikan dan lain sebagainya. dalam hal yang demikian sudah barang tentu kepada yang berkepentingan akan diberikan ganti kerugian. mengenai hypotheses dan oogstverband (yang dengan harusnya tanah tanah partikelir dan hak hak pemiliknya menjadi hapus juga karena hukum) menentukan, bahwa sesuai dengan onteigendingsordonnantie 47a) pemegangnya tidak berhak atas ganti kerugian tersendiri. hanya dapat menuntut pembayaran dari jumlah ganti kerugian yang diterima oleh pemilik, akan tetapi tuntutan itu dapat diajukannya dengan tidak perlu menunggu saat bintangnya dapat ditagih. agar . sat pan presiden republik indonesia agar supaya likuidasi dapat dijalankan dengan lancar dan teratur maka dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap pemindahan hak dari pada tanah tanah usaha. hal itu diatur dalam agar supaya likuidasi tanah tanah partikelir itu dapat dijalankan secara teratur menurut rencana, maka dipandang perlu untuk mengadakan larangan terhadap pendudukan dan atau pemakaian tanah tanah negara bekas tanah kongsi tanpa izin menteri agraria atau pejabat yang ditunjuknya. hal itu diatur dalam dan dalam undang undang ini hanya dimuat azas azas dan acara penghapusan tanah tanah partikelir itu pada garis garis besarnya saja. untuk memudahkan penyelenggaraannya pelaksanaan beberapa hal diserahkan kepada pemerintah untuk diatasnya dalam peraturan pemerintah dan penjelasan demi la. dalam peraturan peraturan yang berlaku belum ada perumusan tentang pengertian "tanah partikelir". adapun perumusan dalam ini dalam arti dan kenyataannya disesuaikan dengan ketentuan ketentuan yang ada dan dengan sejarah serta yurisprudensi. tanah tanah swapraja tidak termasuk pengertian "tanah partikelir", karena bukan tanah eigendom. demikianpun tanah tanah eigendom biasa milik daerah daerah swatantra yang mungkin dapat dimasukkan dalam hak hak pertuanan menurut ini (huruf dimilikinya sebagai badan kenegaraan menurut undang undang khusus. dalam pada itu ada juga tanah tanah partikelir yang dimiliki oleh daerah daerah swatantra penjelasan umum ib. para way pan presiden republik indonesia lb. sub sampai dengan sudah jelas. sub untuk tanah tanah partikelir disebelah timur cimanuk hubungan penduduk dengan tuan tanah didasarkan atas adat setempat. adapun hak hak menurut adat setempat yang sederajat dengan hak pertuanan yang disebut dalam sub s d itu ialah, misalnya: hak tuan tanah untuk mengharuskan penduduk tiga hari sekali memotong memikul rumput bagi keperluannya, sehari dalam seminggu menjaga rumah dan gudang gudangnya. adapun yang dimaksud dengan "peraturan peraturan lain" ialah ketentuan ketentuan yang dimuat dalam akte akte penjualan penjualan penyerahan dari pemerintah dahulu kepada pemilik dan ketentuan ketentuan dalam bijblad dan tanah partikelir itu bisa berupa seluruhnya tanah usaha atau tanah kongsi atau sebagian tanah usaha dan sebagian tanah kongsi. dalam ini diberi perumusan apa yang termasuk tanah usaha. adapun tanah "kongsi" adalah bagian bagian tanah partikelir yang bukan tanah usaha sub tanah tanah yang termasuk perumusan sub ini semuanya adalah tanah perseorangan. dari bunyinya sebagai berikut: alle golden, door indonesische met deze gelijkgestelde bevolking voor eigen rekening risiko rebound, bewerkt ter bebouwing als andersons onderhouden, worden, gehouden uitzonderingen dit element voorkomende, perataan haar erfpacht zijn uitgegeven, onder voorwaarde aan den landeigenaar bingen aan hem ternak verschuldide heffingen". . pan presiden republik indonesia sub tanah tanah yang termasuk perumusan sub ini ada yang merupakan tanah desa dan ada yang merupakan tanah perseorangan, tetapi tidak dapat dimasukkan golongan sub karena itu hanya berlaku untuk tanah tanah partikelir disebelah barat cimanuk. adapun dasar yang dipakai untuk menentukan sesuatu tanah sebagai tanah usaha adalah (sepanjang yang mengenai tanah perseorangan) sifatnya hak yang turun temurun. mengenai tanah tanah desa adat setempat yang memberi ketentuannya. dalam hubungan ini perlu dikemukakan kedudukan tanah tanah yang lazim disebut "ipar". tanah tanah ini dimusim kemarau tidak dapat ditanami. menurut dianggap tidak termasuk golongan tanah usaha als niet erfpacht aan indonesische met deze gelijkgestelde bevolking uitgegeven, worden aangemerkt: . niet geregeld bebouwde drone golden, week voor tijd van een oogstjaar ter pelanting worden uitgave"). menurut kenyataannya "ipar" itu senantiasa dikerjakan bertahun tahun bahkan turun temurun oleh satu keluarga. sifat pemakaian tanah semacam itu tidak berbeda dengan pemakaian yang tersebut pada sub maka oleh karena itu selayaknyalah tanah yang semacam itu dimasukkan juga dalam golongan tanah usaha. sudah dijelaskan dalam penjelasan umum bab perumusan sub adalah mengenai tanah tanah partikelir yang pemiliknya telah dibukukan menurut ketentuan ketentuan dari overschrijvingsordonnantie dalam pada itu berhubung dengan stelsel yang dianut oleh overschrijvingsordonnantie tersebut stelsel negatif) maka ada kemungkinan, bahwa yang tercatat sebagai pemilik itu bukanlah pemilik yang sebenarnya. berhubung . pan way pan presiden republik indonesia berhubung dengan itu maka pemilik yang sebenarnya, yang tidak atau belum tercatat sebagai pemilik, harus diberi kesempatan dan menurut hukum yang berlaku sekarang ini memang berhak untuk membuktikan dengan alat alat pembuktian yang sah, bahwa dialah yang berhak atas tanah partikelir itu sebagai pemilik. untuk itu maka diadakan ketentuan dalam sub ketentuan ini bermaksud agar supaya jalannya likuidasi tidak terhambat, akan tetapi kepentingan pemilik juga tetap terjamin. dengan sendirinya pemilik yang sesungguhnya sewaktu waktu tetap berhak untuk mengoper urusannya dari tangan balai harta peninggalan, yang bertindak karena jabatannya dan untuk itu tidak diperlukan sesuatu keputusan hakim. istilah "hapus" dianggap lebih tepat dari pada "batal". hak hak para pemilik oleh undang undang ini dihapuskan tidak karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, akan tetapi karena lembaga tanah partikelir dengan hak hak kenegaraannya itu bertentangan dengan sifat negara kita sebagai negara modern. perkataan "nasionalisasi" juga tidak dipakai karena perkataan tersebut lazimnya dipakai dalam hal hak milik atas sesuatu perusahaan partikelir dialihkan kepada negara dengan maksud untuk dilanjutkan sebagai perusahaan negara. mengenai tanah tanah partikelir ini tidaklah ada maksud demikian, tetapi bahkan sebaliknya, lembaga tanah partikelir ditiadakan. tanah tanah bekas tanah partikelir yang menjadi tanah negara itu ada macam, yaitu tanah usaha dan bekas tanah kongsi. penyelesaian tanah tanah usaha diatur dalam dan dalam mana antara lain lain ditentukan, bahwa tanah tanah itu akan diberikan kepada penduduk yang berhak (yaitu penduduk yang mempunyai hak usaha atas tanah tanah itu) dengan hak milik (yayasan), kecuali jika menurut peraturan yang ada sekarang tidak mungkin (lihat penjelasan umum bab iii adapun . bat pan presiden republik indonesia adapun tanah tanah bekas tanah kongsi sebagai tanah negara berada dalam kekuasaan menteri agraria berdasar peraturan pemerintah tentang penghapusan tanah tanah negara" l.n. peruntukan dan penggunaan tanah tanah itu selanjutnya akan ditentukan oleh menteri agraria, misalnya tanah tanah yang merupakan perusahaan kebun yang masih dalam keadaan baik dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada bekas pemiliknya dengan sesuatu hak yang tidak tetap dan terbatas waktu berlakunya sedang bagian bagian lainnya, yang tidak diperlukan oleh pemerintah dapat diberikan kepada desa atau badan badan hukum lainnya, kepada perusahaan perusahaan guna pembangunan negara atau kepada perseorangan dengan syarat syarat yang tertentu. sebagai telah diuraikan dalam penjelasan atas kembalinya tanah tanah partikelir menjadi tanah negara itu ialah sejak mulai berlakunya undang undang ini. akibat perubahan status ini harus ditampung, pekerjaan mana ditugaskan kepada menteri agraria. oleh karena tanah tanah partikelir yang tersebar indonesia itu, keadaannya tidak sama maka adalah perlu likuidasi bekas tanah partikelir itu dijalankan satu demi satu, masing masing dengan satu keputusan menteri, dengan berpedoman pada ketentuan ketentuan dalam undang undang ini serta peraturan pemerintah yang disebut dalam ini. maksud ketentuan dalam ini adalah untuk menjaga agar selama belum ditetapkan keputusan menteri agraria tersebut atas tanah tanah kongsi itu tetap terurus dan terpelihara sebagaimana mestinya. oleh karena sebelum berlakunya undang undang ini sudah barang tentu pemiliknyalah yang mengetahui sebaik baiknya tentang keadaan tanah partikelir itu, maka sudahlah selayaknya bahwa ialah yang ditunjuk untuk mengurusnya. . pan presiden republik indonesia penilaian tugas pemilik dan pertanggungan jawabnya perlu diatur lebih lanjut. demikianpun sudah selayaknya, bahwa pemilik, berhubung dengan kewajiban yang dibebankan padanya itu berhak atas suatu honorarium. kesemuanya ini diatur oleh menteri agraria. sudah dijelaskan dalam penjelasan umum bab iii dan penjelasan hak milik diberikan dengan cuma cuma sesuai dengan praktek yang dijalankan hingga sekarang, berdasar ketentuan ketentuan antaranya yang diatur dalam syarat syarat yang disertakan pada pemberian hak milik itu dimaksudkan untuk menjamin pemakaian tanah itu yang sebaik baiknya serta untuk mencegah, agar supaya pemiliknya jangan terlalu mudah mengalihkan haknya kepada fihak lain. sudah dijelaskan dalam penjelasan umum bab iii kiranya sudahlah selayaknya, bahwa dalam soal pemilikan tanah diadakan perbedaan antara warga negara dan orang asing. dalam hal tanah usaha itu diserahkannya kepada negara, maka tanah tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan kembali kepadanya dengan sesuatu hak pemakaian yang sifatnya tidak (tetap misalnya sewa). tempo satu tahun dipandang sudah cukup untuk mencari kemungkinan melepaskan tanah usaha itu atau meminta sesuatu hak pemakaian pada negara. bahkan atas permintaan yang bersangkutan waktu satu . way pan presiden republik indonesia satu tahun itu dapat diperpanjang (dengan paling lama satu tahun). penetapan dalam hal hal apa dan untuk berapa lamanya tempo satu tahun itu dapat diperpanjang dapat diserahkan pada kebijaksanaan menteri agraria. guna menghindarkan seseorang mengulur ulur waktu untuk memenuhi apa yang ditentukan dalam maka perlu ada sanksi berupa pembatalan hak dengan tiada disertai ganti kerugian. ketentuan dalam ini yang memungkinkan menteri agraria mengadakan pengawasan terhadap mutasi mutasi mengenai tanah usaha dan mencatat mutasi mutasi tersebut, dimaksudkan pertama untuk melindungi kepentingan para pemegang tanah usaha (yang sebagian besar belum memahami, bahwa harusnya tanah tanah partikelir itu akan membawa keuntungan baginya, yaitu: tanahnya menjadi tanah milik) dengan mencegah perbuatan orang orang yang bertujuan memperoleh keuntungan yang bukan semestinya dengan jalan membeli tanah tanah usaha itu atau menyerahnya untuk waktu yang lama. kedua untuk menghindarkan kesulitan dalam pelaksanaan likuidasi, jika tentang penggantian nama nama pemegang hak usaha tidak diadakan pengawasan dan pencatatan. yang dimaksud dengan "serah pakai", ialah setiap perbuatan pemegang hak usaha yang bertujuan memberi kemungkinan bagi orang lain untuk memakai tanah usaha tersebut dan atau memungut hasilnya, misalnya sewa menyewa, perjanjian berbagai hasil dan lain sebagainya. tidak termasuk dalam pengertian "pemindahan hak" ialah pewarisan tanpa wasiat serta, bagi mereka yang tunduk pada hukum sipil barat, percampuran harta karena perkawinan. akan . man pan presiden republik indonesia akan tetapi hibah atau lewat termasuk pemindahan hak yang memerlukan izin. demikian juga jual gadai. agar supaya ketentuan tersebut dapat terjamin pelaksanaannya, maka dianggap perlu untuk mengadakan sanksi berupa pembatalan hak dengan tiada disertai pengganti kerugian. ada kalanya tanah usaha yang haknya telah dinyatakan batal itu perlu dikosongkan. untuk memudahkan pelaksanaannya maka perintah pengosongan itu cukup dicantumkan dalam keputusan pembatalan hak itu, perintah mana dapat segera dijalankan oleh jurusnya dan kalau perlu dengan bantuan polisi. dengan adanya ketentuan ini maka pengosongan itu tidak perlu melalui pengadilan dan dapat segera dilaksanakan, juga sekalipun yang berkepentingan mengajukan tuntutan berkeberatan muka hakim. sub. perhitungan ganti kerugian didasarkan atas penghasilan sebelum (khususnya rata rata setahun dari tahun s d karena semenjak keluarnya undang undang balatentara pendudukan jepang pada tahun yang kemudian disusul oleh verordening cco macam xxix, tanah tanah partikelir tidak lagi diusahakan atas dasar hak hak pertuanan. dalam tahun oleh pemerintah hindia belanda telah dibeli kembali tanah tanah partikelir seluas dari jumlah (lebih kurang y6), dengan harga yang ditetapkan atas persetujuan antara pemerintah dan para pemiliknya dengan memakai dasar hasil tahun sebagaimana ternyata dari surat keputusan wakil tinggi mahkota . lan presiden republik indonesia mahkota tanggal april maka kiranya sudahlah selayaknya, jika dasar tersebut dipakai juga untuk menetapkan jumlah ganti kerugian mengenai sisanya yang kini tinggal kira kira hektar (lebih kurang dan yang dihapuskan oleh undang undang ini. pada tahun itupun telah disetujui dan ditetapkan sebagai biaya usaha dari penghasilan kotor. meskipun sebagian letaknya dalam kota, akan tetapi dasar dasar penghasilan sebagai tanah partikelir tidak berbeda dengan tanah tanah partikelir yang ada luar kota, karena ditetapkan dan dibatasi oleh peraturan peraturan dalam untuk disebelah barat dan dalam untuk sebelah timur cimanuk. dalam menentukan besarnya ganti kerugian itu undang undang ini berpangkal pada pendirian, bahwa tanah tanah partikelir itu bagi pemiliknya merupakan suatu modal yang tiap tiap tahun memberi hasil kepadanya, yang setelah dikurangi dengan biaya yang perlu untuk itu boleh disamakan dengan bunga dari modal tadi. demikian maka tergantung pada beberapa persekat besarnya bunga itu, dapatlah kemudian dihitung besarnya modal. dalam menentukan besarnya modal ini harus diperhitungkan juga faktor risiko. bunga setahun. faktor risiko sebelum perang ditentukan dan mengingat keadaan sekarang banyaklah kiranya jika dikalikan menjadi biaya usaha ditetapkan o. jadi hasil bersihnya adalah dari jumlah hasil yang diterima setahun oleh pemilik rata rata selama lima tahun terakhir sebelum tahun jika penghasilan bersih dari sesuatu tanah partikelir rata rata tiap tahun telah diketahui dan penghasilan itu diartikan sebagai bunga modal, yaitu yo, maka angka perkalian (faktor kapitalisasi) untuk menghitung modal tersebut, setelah diperhitungkan pula faktor risiko adalah ini berarti, bahwa besarnya modal adalah kali hasil bersih atau dengan perkataan lain jumlah ganti kerugian yang akan diberikan adalah kali hasil setahun. adapun . way pan presiden republik indonesia barang siapa dengan alat alat pembuat yang sah dapat membuktikan, bahwa berhak atas tanah partikelir itu sebagai pemilik. dalam hal suatu tanah partikelir tidak diketahui siapa pemiliknya atau pemiliknya tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal luar indonesia dan tidak mempunyai wakil yang berkuasa penuh indonesia, maka balai harta peninggalan karena jabatannya bertindak sebagai wakil dari pemilik dalam semua hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan undang undang ini. sejak mulai berlakunya undang undang ini demi kepentingan umum hak hak pemilik beserta hak hak perjuangannya atas semua tanah tanah partikelir hapus dan tanah tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara. likuidasi tiap tanah partikelir yang dimaksudkan dalamselama menteri agraria belum menetapkan keputusan sebagai yang dimaksud dalam ini, pemilik wajib bertindak selaku pengurus yang baik atas tanah kongsi yang dikuasainya pada masa sebelum berlakunya undang undang ini. menteri agraria segera menetapkan pedoman pedoman dan ketentuan ketentuan lain tentang tanaman, pertanggungan jawab dan honorarium atas tugas pemilik yang dimaksud dalam ini. . pan presiden republik indonesia adapun yang dimaksudkan dengan hasil itu, ialah khusus hasil dari tanah sebagai tanah partikelir, misalnya: dari tanah tanah usaha: cukai, contingent atau pajak, sewa kebun, sewa tanah, pungutan dari pemeliharaan ikan, lain lain penghasilan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku, seperti: hasil tanaman dari perkebunan, hasil ikan dari empang empang atau hasil yang didapat karena tanahnya disewakan atau diberikan dengan hak erfpakht atau postal dan sebagainya. dalam pengertian "penghasilan" yang dimaksudkan oleh undang undang ini tidak termasuk hasil dari perusahaan atau pabrik pabrik, meskipun yang dikerjakannya adalah hasil dari tanah itu juga. pendapatan sewa dari bangunan bangunanpun tidak termasuk perhitungan, jika bangunan bangunan itu dikembalikan kepada pemilik dan tanah dimana bangunan bangunan tersebut berdiri diberikan kepadanya dengan sesuatu hak yang terbatas waktu berlakunya. tergantung pada keadaan dan sifatnya bangunan maka didalam hal yang demikian dapat diberikan kepadanya hak sewa atau hak postal. ganti kerugian itu dibayar dalam mata uang rupiah, dengan penilaian satu gulden hindia belanda sama dengan satu rupiah. sub telah dijelaskan dalam penjelasan umum bab iii sudah selayaknyalah kiranya jika atas tanah tanah yang demikian itu pemiliknya tidak mendapat ganti kerugian karena menurut kenyataannya iapun tidak mendapat penghasilan apa apa dari tahun itu. . para way pan presiden republik indonesia sudah dijelaskan dalam penjelasan umum bab iii bunga menurut undang undang yang dimaksudkan dalam ini ialah y4, sebagaimana ditetapkan dalam ("wettelijk interest"). tidak memerlukan penjelasan. karena dasar untuk menetapkan besarnya ganti kerugian sudah ditentukan dalam atas, maka "hover heroes" kepada sesuatu instansi (administrasi atau pengambilan) tidaklah perlu diadakan. sudah dijelaskan dalam penjelasan umum bab iii sebagaimana telah dinyatakan dalam penjelasan umum bab iii maka ketentuan ketentuan dalam ini bermaksud untuk mengusahakan, agar supaya likuidasi tanah tanah partikelir dapat dijalankan secara teratur dan bekas tanah tanah kongsi yang telah menjadi tanah negara itu dapat dipergunakan menurut rencana, serta tiada menjadi obyek penerobosan. mengenai sengketa sengketa tanah yang ada pada waktu mulai berlakunya undang undang ini antara tuan tuan tanah dan rakyat, dapat ditunjuk pada azas hukum pidana yang terletak dalam k.u.h. pidana dan u.u.d.s., bahwa "tiada seorangpun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan yang ada dan berlaku terhadapnya", artinya aturan hukuman itu harus sudah ada pada waktu perbuatan yang dilarang itu dilakukan, dengan lain perkataan undang undang ini tidak berlaku bagi sengketa sengketa yang sedang diselesaikan. . bat pan presiden republik indonesia sekedar pemilik bertindak atau bertingkah laku dalam rangka penilaian wajib sesuai undang undang ini, maka tidak perlu izin dari menteri agraria. mengenai "mempunyai bangunan bangunan", bukanlah menjadi soal apakah bangunan bangunan itu dipakai atau ditempati sendiri atau tidak. tidak memerlukan penjelasan. kepercayaan yang diberikan kepada pemilik sesuai undang undang ini sebaliknya mudah sekali dapat disalah gunakan untuk menghambat dan mempersukar pelaksanaan likuidasi. oleh karena itu maka tidaklah selayaknya, bahwa pemilik yang bersalah melakukan perbuatan perbuatan demikian itu akan mendapat jaminan jaminan yang sama seperti pemilik pemilik tanah tanah partikelir lainnya yang mentaati ketentuan ketentuan undang undang ini, khususnya jaminan ganti kerugian yang diatur dalam tidak memerlukan penjelasan. ini untuk menjamin lancarnya likuidasi. pengalaman menunjukkan bahwa lembaga ("rechtsmiddel") banding, kasasi dan grasi banyak disalah gunakan hanya untuk menunda pelaksanaan putusan pidana. boleh dikatakan bahwa permohonan banding, kasasi atau grasi yang berhasil baik, adalah merupakan perkecualian yang jarang terjadi. . man pan presiden republik indonesia sudah dijelaskan dalam penjelasan umum bab iii ancaman pidana itu (sesuai dengan ketentuan dalam u.u.d.s.) adalah bermaksud untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik baiknya. apa alasannya bahwa undang undang ini disebut undang undang penghapusan tanah tanah partikelir" dan tidak dipergunakan istilah "nasionalisasi" telah diuraikan dalam penjelasan istilah "penghapusan" dipandang juga lebih tepat dari pada "likuidasi", karena menunjukkan, bahwa lembaga tanah partikelir itu ditiadakan dengan serentak secara integral. tidak memerlukan penjelasan. diketahui: menteri kehakiman, ttd mangkok. disetujui d.p.r. dalam rapat pleno terbuka ke pada hari kamis tanggal desember tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pan way pan presiden republik indonesia tanah tanah usaha tersebut pada sub oleh menteri agraria atau pejabat lain yang ditunjuknya, diberikan kepada penduduk yang mempunyai hak usaha atas tanah itu dengan hak milik, kecuali jika hal itu menurut peraturan yang ada sekarang tidak mungkin. dalam hal yang terakhir oleh menteri agraria diadakan ketentuan ketentuan khusus. pemberian hak milik tersebut pada ini dilakukan dengan cuma cuma dan dapat disertai syarat syarat menurut keputusan menteri agraria. hak hak lainnya yang pada waktu undang undang ini mulai berlaku membebani bekas tanah partikelir tersebut pada tetap berlangsung kecuali jika kemudian ditentukan lain oleh menteri agraria. (l). orang asing yang mempunyai tanah usaha harus melepaskannya kepada seorang warga negara indonesia atau kepada negara dalam waktu satu tahun terhitung mulai berlakunya undang undang ini. atas permintaan yang bersangkutan menteri agraria atau pejabat lain yang ditunjuknya dapat memperpanjang waktu tersebut atas dengan paling lama satu tahun. dalam hal ketentuan dalam ini tidak dipenuhi maka haknya atas tanah usaha itu batal dan tanahnya menjadi tanah negara bebas. pembatalan itu dinyatakan oleh menteri agraria atau pejabat lain yang ditunjuknya. . para way pan presiden republik indonesia dengan tidak mengurangi ketentuan dalam maka setiap serah pakai tanah usaha buat lebih dari satu tahun, setiap pemindahan hak atau perbuatan perbuatan lain yang dapat diduga bertujuan jelas untuk memindahkan hak atas tanah usaha, sejak mulai berlakunya undang undang ini hanya dapat dilakukan dengan izin menteri agraria atau pejabat lain yang ditunjuknya. didalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam ini, maka menteri agraria atau pejabat lain yang ditunjuknya dapat menyatakan hak atas tanah usaha itu batal dan tanahnya menjadi tanah negara bebas. dalam surat keputusan tentang pernyataan batalnya hak atas tanah usaha, sebagai yang termaksud dalam dan ini, dapat dicantumkan perintah pengosongan, yang dapat dijalankan dengan segera oleh jurusnya, kalau perlu dengan bantuan polisi, juga sekalipun yang berkepentingan mengajukan tuntutan berkeberatan muka pengadilan. kepada pemilik tanah partikelir yang dimaksudkan dalam diberikan ganti kerugian yang dapat berupa: sejumlah uang, berdasarkan perhitungan harga hasil kotor setahun, rata rata selama lima tahun terakhir sebelum dikurangi sebagai biaya usaha, kemudian dikalikan angka (delapan setengah), hak, bantuan dan atau keleluasaan lain. atas. open wat presiden republik indonesia atas bagian bagian tanah partikelir yang pada mulai berlakunya undang undang ini tidak digunakan atau diusahakan oleh pemiliknya, karena alasan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh menteri agraria, tidak diberikan ganti kerugian. pembayaran ganti kerugian tersebut pada sub ini dapat dilakukan secara berangsur, paling lama lima tahun dan dalam hal ini kepada pemilik diberikan bunga menurut undang undang. ganti kerugian tersebut diataskeputusan menteri agraria mengenai penetapan ganti kerugian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dimintakan bandingan kepada badan pemerintahan yang lebih tinggi atau badan pengadilan. terhadap hypotheses atau oogstverband yang pada waktu undang undang ini mulai berlaku membebani seluruh atau sebagian dari suatu tanah partikelir yang dimaksud dalam berlaku ketentuan ketentuan dalam onteigeningsordonnantie . bara way pan presiden republik indonesia dengan tidak mengurangi ketentuan atas, maka barang siapa tanpa izin menteri agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menduduki dan atau memakai tanah negara bekas tanah kongsi, ataupun mempunyai bangunan bangunan atas tanah itu, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya satu tahun enam bulan dan atau denda sebanyak banyaknya rp. dengan hukuman yang sama dihukum barangsiapa dengan langsung atau tidak langsung mengajak membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga, untuk melakukan perbuatan tersebut dalam ini. pemilik yang menurut keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan untuk dijalankan, dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana termaksud dalam dan ini, disamping hukuman tersebut dalam atas, oleh menteri agraria dapat dinyatakan kehilangan haknya atas seluruh atau sebagian dari ganti kerugian yang dimaksudkan dalam perbuatan pidana termaksud dalam dan ini adalah pelanggaran. . open nat presiden republik indonesia keputusan hakim yang menyatakan seseorang bersalah atas perbuatan pidana yang dimaksud dalam atas, menentukan pula perintah terhadap yang bersalah untuk mengosongkan tanah yang diduduki dan atau dipakainya dengan segala barangnya dan orang yang menerima hak dari padanya, perintah mana sesudah berlaku tenturusnya, jika perlu dengan bantuan polisi, juga sekalipun yang bersalah mengajukan permohonan banding, kasasi atau grasi. dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang undang ini dapat dicantumkan ancaman hukuman kurungan selama lamanya enam bulan dan atau denda sebanyak banyaknya rp. perbuatan pidana termaksud dalam ini adalah pelanggaran. undang undang ini dapat disebut undang undang penghapusan tanah tanah partikelir"ejabat presiden republik indonesia ttd. santo diundangkan pada tanggal januari menteri kehakiman, ttd. mangkok. sesuai dengan salinan aslinya, sekretariat negara biro organisasi dan administrasi pd. kepala bagian kearsipan, ttd. hartono) menteri agraria ttd. sunarko lembaran negara republik indonesia tahun nomor |
mulan yes way!undang undang darurat tahun dantidak sesuai lagi dengan keadaan berhubung dengan diundangkannya undang undang tahun lembaran negara tahun yang mencabut undang undang tahun lembaran negara tahun dan undang undang tahun lembaran negara:ii. memutuskan: undang undang tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota konstituante. . mulan yes wat presiden republik indonesia: berhubung dengan ketentuan dalam yang lalu, maka undang undang dewan perwakilan rakyat". jakarta". ibu kota", dalam undang undang tahun harus dibaca masing masing: konstituante", bandung", bandung". undang undang". . baya presiden republik indonesia redaksi dari satu dua serta bahagian dari pada beberapa dari beberapa dari undang undang tahun itu disesuaikan ("diubah dan ditambah") berhubung dengan perbedaan yang bersifat gradual antara dewan perwakilan rakyat dengan konstituante, seperti halnya dengan dan sub dan dan memberi pengertian yang jelas atas istilah, seperti halnya dengan istilah "satu bulan", yang tersebut pada permulaan istilah "satu bulan", tersebut dalam sub dan istilah "tiap tiap bulan" tersebut dalam dan undang undang tahun lihat tambahan. demi mengandung prinsip, ketentuan pokok, yang berdasarkan pada pendapat: sama derajat sama penghargaan. konsekuensi dari pada prinsip ini ialah: manakala jaminan dari , dalam arti kata menyesuaikan jaminan bagi anggota konstituante dengan jaminan dari nya undang undang tahun juga bagi konstituante. ini cukup jelas, tidak perlu penjelasan lagi. . wat presiden republik indonesia berlainan dengan halnya dewan perwakilan rakyat dimana ditetapkan, bahwa selain ketua juga wakil ketua dewan itu harus bertempat tinggal ditempat kedudukan parlemen jakarta), maka wakil ketua konstituante, menurut peraturan tata tertib konstituante tidak mutlak harus bertempat tinggal bandung, tempat kedudukan konstituante. kelonggaran bagi wakil ketua konstituante yang telah diberikan itu, kini diulangi lagi dalam undang undang ini, dengan disertai dengan konsekuensi konsekuensi dari padanya, seperti terang nyata dari bentuk redaksi ini. ad, dan seperti yang telah nyata dalam penjelasan umum diatas, maka dalam inilah terdapat perubahan redaksi yang kiranya agak luas, selain dari mengganti kata kata: dewan perwakilan rakyat" menjadi konstituante", dan jakarta" menjadi bandung". perubahan redaksi itu perlu, karena, seperti, telah disinggung dalam penjelasan umum dimuka ini, cara bekerja dan organisasi dari pada konstituante agak berbeda dengan cara bekerja dan organisasi dewan perwakilan rakyat. cara bekerja konstituante mengakibatkan bahwa sebahagian dari pada anggota anggotanya, ialah yang duduk dalam panitia persiapan konstitusi dan panitia rumah tangga, dianggap mempunyai tugas terus menerus mempunyai "full time job", seperti anggota anggota parlemen pada umumnya, bahwa sebahagian dari pada anggotanya, ialah yang senantiasa disebut anggota pleno", dianggap tidak mempunyai tugas terus menerus. berdasarkan anggaran diatas, patokan itu, dan setelah ditinjau dari berbagai bagai segi, maka dirasa pantas dan layak untuk menetapkan sesuatu seperti nyata dari perubahan redaksi dan undang undang itu. lihat . presiden republik indonesia lihat sub dan sub dan sub dan dimana diantara lain ditentukan bahwa untuk masa sidang pleno konstituante kepada anggota pleno" diberikan penghasilan sama dengan penghasilan anggota panitia persiapan konstituante dan anggota panitia rumah tangga c.g. penghasilan anggota parlemendan sub dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam sub sub dan beserta ketentuan ketentuan dalam bahwa untuk masa reses kepada anggota pleno" bukan pegawai negeri diberikan dari penghasilan tersebuttentang pengertian: "penghasilan" lihat bahwa untuk masa reses kepada anggota pleno" pegawai negeri diberikan tunjangan reses" atas penghasilannya, ialah: sejumlah dari jumlah pokok uang kehormatan dan tunjangan jabatan, lihat sub ad. bagian kalimat dari pada sub undang undang tahun diubah sejalan dengan perubahan atas sub dan itu, ialah karena cara bekerja dan konstelasi dalam konstituante itu lain dari pada dewan perwakilan rakyat. ad. fe. perkataan perkataan panitia permusyawaratan" dalam sub imi diubah menjadi: panitia musyawarah" ialah supaya nama panitia tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib konstituante bab iii bagian pemberian uang duduk kepada anggota dewan perwakilan rakyat didasarkan atas prinsip: manakala anggota, baik bersama sama dengan beberapa anggota lainnya, ataupun seorang diri (pelapor) harus menjalankan pekerjaan diluar dari pada tugas kewajiban yang ditetapkan bagi seluruh anggota dewan menurut analogi, atau berdasarkan . wat presiden republik indonesia berdasarkan pada prinsip tersebut, maka baik kepada anggota panitia persiapan konstituante dan anggota panitia rumah tangga, maupun kepada anggota pleno diberikan pula uang duduk, apabila mereka menjalankan pekerjaan diluar tugas kewajiban yang ditentukan baginya. tugas kewajiban dari pada anggota anggota panitia persiapan konstitusi dan panitia rumah tangga, ialah yang disebut dalam sub untuk tugas kewajiban itu kepada anggota sudah diberi uang kehormatan, tidak lagi diberi uang duduk. rapat rapat dari pada sub sub komisi dan komisi komisi konstitusi yang dibentuk oleh panitia persiapan konstitusi menurut ketentuan dalam peraturan tata tertib konstituante, termasuk tugas kewajiban dari anggota anggota panitia persiapan konstitusi. demikian, baik dilihat dari sudut sifat dan tehnik rapat sub sub komisi atau komisi komisi itu, maupun dilihat dari pentingnya acara atau materi yang diperbincangkan dalam rapat rapat itu, satu dan lain sama dengan sifat dan tehnik rapat rapat pleno panitia persiapan konsitusi, sama penting dengan acara atau materi yang diperbincangkan dalam rapat rapat pleno panitia persiapan konstitusi. tugas kewajiban anggota panitia persiapan konstitusi dalam menghadiri rapat rapat sub sub komisi dan komisi komisi tersebut diatas dapat disamakan dengan tugas dari anggota anggota seksi seksi dan bahagian bahagian dewan perwakilan rakyat, yang menurut ketentuan dalam sub dan dan sub undang undang tahun digolongkan sebagai tugas kewajiban anggota anggota, yang apabila tidak dipenuhinya seperti seharusnya, dikenakan ketentuan ketentuan dalam sub sub dan ini. penghasilannya dikurangi). tugas kewajiban dari pada anggota anggota pleno", ialah yang disebut dalam sub apabila tugas kewajiban itu tidak dipenuhinya seperti seharusnya, maka penghasilannya dikurangi menurut ketentuan ketentuan dalam sub sub dan itu. dalam . want presiden republik indonesia dalam hal anggota itu ditugaskan melakukan sesuatu pekerjaan, atau kepadanya diberi tugas khusus, diluar tugas kewajibannya yang tersebut diatas, maka berhak mendapat uang duduk menurut ketentuan ketentuan dalam sub itu. penambahan anak kalimat pada sub ini, yang berbunyi: "dengan pengertian, bahwa untuk rapat rapat pleno'yang diadakan dalam waktu sidang panitia persiapan konsitusi, kepada anggota anggota panitia rumah tangga tidak diberi uang duduk", rasanya perlu untuk menegaskan, bahwa rapat rapat pleno" panitia rumah tangga yang diadakan dalam masa sidang panitia persiapan konstitusi bukanlah tugas khusus, tetapi termasuk tugas kewajiban dari pada anggota anggota panitia rumah tangga yang ditentukan dalam sub itu, yang dalam menjalankannya tidak luput dari ketentuan ketentuan dalam sub sub dan itu. ad. konstituante tidak mempunyai seksi seksi seperti parlemen. adapun badan badan konstituante yang dapat diwakili oleh anggota (seperti halnya seksi parlemen), ialah panitia persiapan konstitusi) dan panitia rumah tangga. dalam pada itu, maka kata seksi" dalam itu perlu diganti dengan: panitia persiapan konstitusi atau panitia rumah tangga". komisi komisi beserta sub sub komisi konstitusi yang dibentuk oleh panitia persiapan konstitusi adalah badan badan, yang menurut ketentuan dalam sub dan sub itu, mengganti panitia konstitusi. seperti telah dijelaskan diatas, maka rapat rapat dari komisi komisi dan sub sub komisi itu sama derajat dengan rapat rapat pleno" panitia persiapan konstitusi. konsekuensi jika tidak menghadiri rapat komisi komisi atau sub sub komisi sama dengan konsekuensi tidak menghadiri rapat pleno" panitia persiapan konstitusi. ini mengatur: penghasilan dari pada anggota pegawai negeri. . man, my pip presiden republik indonesia ini cukup jelas. tambahan. maksud dari ini cukup jelas: tak perlu penjelasan lebih lanjut. ii. ini tak perlu penjelasan lagirepublik indonesia nomor mulan yes presiden republik indonesia undang undang tahun harus dibaca: selama masa memangku jabatan untuk masing masing wakil ketua disediakan sebuahmobil dengan pengemudinya, dan untuk wakil ketua yang bertempat tinggi bandung dapat disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan negarwakil ketua yang bertempat tinggal bandung ditanggung oleh negara. untuk menutupi ongkos ongkos pelayanan dan pemeliharaan sewa rumah kepada wakil ketua yang bertempat tinggal bandung". sub undang undang tahun harus dibaca "a: yang harus dihadapinya, dan atau atau . wat presiden republik indonesia atau lebih dari jumlah semua rapat rapat "pleno" pantainya dan atau semua rapat rapat badan badan yang menggantinya, yang diadakan dalam waktu sidang panitia persiapan konstitusi yang seharusnya dihadapinya, mendapat, yang seharusnya, mendapat penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ini", sub undang undang tahun harus dibaca: "bo) darupenuh yang dimaksud pada permulaan ini", sub undang undang tahun harus dibaca: kepada anggota yang duduk dalam panitia persiapan konstitusi atau panitia rumah tanggal dibayarkan penghasilan penuh selama . pakan way presiden republik indonesiakepada anggota pleno bukan pegawai negeri dibayarkan daribagian kalimat dari pada sub undang undang tahun yang berbunyi: "a. kepada anggota dewan perwakilan rakyat, kecuali ketua dan wakil ketuadan seterusnya" harus dibaca: "a. kepada anggota konstituante, kecuali ketua dan wakil ketua yang menghadiri: rapat rapat tersebut sub yang seharusnya dihadapinya, bagi anggota yang duduk dalam panitia persiapan konstitusi atau pantai rumah tangga, rapat rapat tersebut sub yang seharusnya dihadapinya, bagi anggota pleno, diberikan tunjangan jabatan sebanyak dan seterusnya", fe. perkataan perkataan panitia permusyawaratan" dalam sub undang undang tahun harus dibaca: panitia musyawarah" tanda". bnn presiden republik indonesia tanda "." (titik). belakang perkataan sebulan pada akhir kalimat sub undang undang tahun harus dianggap sebagai tanda:, "(koma). belakang tanda "koma" ini harus dianggap, bahwa ada anak kalimat yang berbunyi: "dengan pengertian, bahwa untuk rapat rapat "pleno"tidak diberikan uang duduk". perkataan: seksi" pada permulaan undang undang tahun harus dibaca: panitia persiapan konstitusi atau panitia rumah tangga". undang undang tahun harus dibaca: anggota konstituantekonstituante, yang duduk dalam panitia persiapan konstitusi, atau panitia rumah tangga, menerima tiap tiap bulandimaksud dalam anggota pleno konstituante pegawai negeri atau pegawai daerah otonomi yang menerima penghasilan kurang dari penghasilan anggota konstituante, menerima tiap tiap bulan selama waktu sidang konstituante plenoyang termaksud dalam anggota . way presiden republik indonesia anggota pleno konstituante pegawai negeri atau pegawai daerah otonom menerima tiap tiap bulan selama waktu reses, atas penghasilannya sebagai pegawai, "tunjangan reses", ialah dari uang kehormatan dan dari uang tunjangan jabatan anggota kecuali jika sebelum reses dalam waktu hari berturut turut dengan tiada alasan yang sah tidak pernah menghadiri rapat rapat tersebut sub dengan catatan, bahwa jumlah penghasilan yang diterimanya (penghasilan sebagai pegawai dan ,,tunjangan reses") tidak melebihi jumlah penghasilan maximum yang dapat diterimanya selama masa sidang". undang undang tahun harus dibaca: anggota pegawai negeri non aktif yang tidak lagi menerima gaji dari jawatan yang karenanya dianggap sebagai anggota bukan pegawai negeri: yang duduk dalam panitia persiapan konstitusi atau panitia rumah tangga tiap tiap bulan diberikan penghasilan menurut ketentuan ketentuan dalam sub i., b,c, d,e,fsidang konstituante pleno, diberikan penghasilan menurut ketentuan data sub b,c,reses, diberikan penghasilan seperti kepada anggota pleno bukan pegawai negeri, menurut ketentuan dalam sub f2: wat presiden republik indonesia tetapi apabila penghasilan menurut ketentuan tersebut kurang dari penghasilannya sebagai pegawai, yang berhak menerimanya terakhir, maka kepadanya diberikan suatu jumlah sebesar penghasilan yang terakhir itu, kecuali jika sebelum reses dalam waktu hati berturut turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri rapat rapat tersebut sub tambahan. yang dimaksud dengan istilah "anggota pleno" dalam undang undang ini, ialah "anggota konstituante yang tidak duduk dalam panitia persiapan konstitusi atau panitia. rumah tangga konstituante". yang dimaksud dengan istilah "sebulan" pada permulaan istilah "satu bulan" dalam sub dan istilah "tiap tiap bulan" dalam undang undang tahun ialah masing masing: "sebulan tanwin", "satu bulan tanwin", "tiap tiap bulan tanwin"'. dalam membuat perhitungan perhitungan untuk menetapkan jumlah potongan atas penghasilan anggota menurut ketentuan ketentuan dalam sub dan dan sub undang undang tahun berhubung dengan ketentuan ketentuan dalam sub tersebut, tiap tiap satu hari dianggap (satu pertiga puluh) buloktowakil perdana menteri ttd hardi. diundangkan pada tanggal januaribraga! presiden republik indonesia penjelasan undang undang tahun tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota konstituante. umum. berdasarkan pada patokan yang terdapat dalam undang undang dasar sementara tentang konkordansi antara dewan perwakilan rakyat dengan konstituante, maka dengan undang undang ini ditetapkan, bahwa undang undang tahun lembaran negara tahun yang berlaku bagi dewan perwakilan rakyat, berlaku juga bagi konstituante. maksud dan jiwa dari pada undang undang ini sama dengan maksud dan jiwa dari pada undang undang darurat tahun lembaran negara tahun yang menentukan, bahwa undang undang tahun lembaran negara tahun yang tadinya berlaku bagi dewan perwakilan rakyat, berlaku juga tadi bagi konstituante. dengan dicabutnya undang undang tahun yo. undang undang tahun maka hilangkan kekuatan dan maksud dari pada undang undang darurat tahun dari oleh karena itu maka perlukah kiranya maksud itu ditegakkan kembali oleh undang undang ini. untuk dapat melaksanakan ketentuan ketentuan dalam undang undang ini, ialah supaya undang undang tahun yang berlaku bagi dewan perwakilan rakyat yang tersebut diatas, dapat berlaku juga bagi konstituante, maka telah ditempuh jalan yang berikut ditentukan supaya kata kata dewan perwakilan rakyat" dalam undang undang tahun tersebut dibaca: konstituante": kata kata jakarta" dan ibu kota" supaya dibaca: bandung". redaksi . |
man na7 nan, presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perubahan kitab undang undang hukum pidana presiden republik indonesia, menimbang bahwa ancaman ancaman hukum terhadap tindak pidana "menyebabkan orang mati karena kesalahan", "menyebabkan orang luka berat karena kesalahan" dan menyebabkan karena kesalahannya, kebakaran, letusan atau banjir" dalam dan kitab undang undang hukum pidana terlalu ringan istimewa untuk keadaan lalu lintas dan keadaan perumahan dan padatnya penduduk, dikota kota pada waktu sekarang, sehingga perlu diperbesar, mengingat dan kitab undang undang hukum pidana,kitab undang undang hukum pidana. ancaman hukuman dalam dan kitab undang undang hukum pidana dinaikkan sehingga tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut: barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati. barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama lamanya satu tahun. barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi tingginya tiga ratus rupiah. barang siapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, letusan atau banjir atau hukuman denda sebanyak banyaknya tiga ratus rupiah, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorangsukar diundangkan pada tanggal januari menteri muda kehakiman rahardjo man na7 sat cab presiden republik indonesia memori penjelasan mengenai rancangan undang undang tentang perubahan kitab undang undang hukum pidana. umum. sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi pengemudi kendaraan bermotor, yang karena kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia, menyebabkan terjadi kecelakaan kecelakaan lalu lintas berupa tubrukan tubrukan, terjerumusnya kendaraan dalam jurang atau kali, atau bergulirnya kendaraan karena terlampau banyaknya muatan berupa barang atau orang atau karena putus atau kebakaran karena kurang perawatan atau penelitian sebelum mengemudi kendaraan itu, yang semuanya itu meminta korban manusia. rupanya ancaman hukuman penjara setahun atau hukuman kurungan bulan dalam dan kitab undang undang hukum pidana itu tidak cukup merupakan kekangan, sedangkan kalau hukuman dijatuhkan meskipun yang terberat, sering dirasakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga ancaman itu harus diperbesar. selain itu dalam waktu belakangan ini sering terjadi kebakaran kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian kelalaian, misalnya kurang hati hati menyalakan lampu, memasang kompor, menaruh pelita dimana saja dan sebagai akibat kebakaran itu, ialah kerugian besar diderita oleh penduduk sekitarnya. oleh karena itu perlu diperbesar ancaman hukuman terhadap mereka yang karena kelalaian menyebabkan kebakaran. bencana yang disebabkan karena letusan atau banjir karena kechilafan seseorang jarang sekali terjadi. meskipun demikian ancaman hukuman terhadap orang orang yang karena kekhilafannya menyebabkan bencana bencana itu perlu juga diperbesar karena apabila bencana itu terjadi akibatnya tidak kurang dari pada akibat kebakaran. tingkatan tingkatan mengenai ancaman hukuman yang diadakan dalam tidak dipakai lagi karena seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. umpamanya kebakaran hanya menyebabkan bahaya umum untuk barang, atau bahaya maut, tetapi kerugiannya yang diderita berjumlah jutaan rupiah, sehingga perlu memberikan kesempatan pada hakim untuk memberi hukuman yang sama beratnya, jikalau kebakaran menyebabkan ada orang yang mati. demi cukup jelas. |
melani nag aa) nyresiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu diselesaikan secara cepat semua undang undang darurat dan: bahwa cara yang sebaik baiknya untuk menyelesaikan peraturan peraturan negara yang berbentuk sementara itu ialah apabila semua undang undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang undang itu sekaligus ditetapkan menjadi undang undang. mengingat: dan undang undang dasar dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat: memutuskan menetapkan: undang undangsemua undang undang darurat dan semua, ditetapkan menjadi undang undang. peraturan peraturan negara termaksud dalamnomor i mars dan nomor ii mars yan yan ny) uin ray, presiden republik indonesia ea nag nyi ny) yan ray, presiden republik indonesia penjelasan atasmum. peraturan ini keluar dari keinginan dan hasrat yang besar untuk turut membangun semesta dalam bidang perundang undangan. adanya tumpukan peraturan peraturan negara yang masih memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat itu tidaklah wajar dan harus cepat diakhiri. pemerintah berniat supaya selanjutnya peraturan pemerintah pengganti undang undang hanya akan dikeluarkan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang undang dasar. hasrat membangun ini sangat terhalang apabila kita masih selalu mengingat pada penyelesaian peraturan peraturan negara yang sudah berlaku sekian lamanya dan yang karena bermacam hal dahulu dikeluarkan oleh pemerintah tanpa persetujuan dewan perwakilan rakyat. kalau peraturan peraturan negara yang telah berlaku dengan sah sekian lamanya itu sudah ditetapkan menjadi undang undang biasa, maka perhatian dan tenaga kita dapat ditujukan sepenuhnya kepada pengaturan hal hal yang baru. sudah barang tentu peraturan peraturan negara yang telah ditetapkan menjadi undang undang biasa senantiasa dapat diubah, ditambah, dicabut diganti apabila dipandang perlu. tetapi khusus untuk peraturan peraturan negara yang pada saat mulai berlakunya undang undang ini masih berlaku dan yang ditetapkan menjadi undang undang biasa sekarang ini, akan segera diusahakan penyesalannya dengan ketetapan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara. untukdemilautkarantina laut,quarantine ordonnantie" staatsblad tahun yang telah berulang kali diubah, dan peraturan pemerintah tahun tentang penyakit karantina lembaran negara tahun ii. menetapkan undang undang tentang karantina laut. babi. way pan presiden republik indonesiasmallpox), tifus bercak wabah typus exanthematicus infection house borne typus),kapal ialah suatu keadaan kapal yang berada suatu tempat yang tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan karantina. isyarat karantina ialah isyarat menurut buku peraturan isyarat internasional". pemeriksaan . pan presiden republik indonesia siang hari. bendera kapal saya sehat saya minta izin karantina. bendera diatas panji pengganti kesatu kapal saya tersangka. bendera diatas bendera kapal saya terjangkit. malam hari. lampu merah diatas lampu putih dengan jarak maximum meter saya belum mendapat izin karantina. (l) izin lepas karantina diberikan oleh dokter pelabuhan setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan dan terdapat bahwa kapaljika kepada suatu kapal tidak dapat diberikan izin lepas karantina, tetapi dokter pelabuhan berpendapat bahwa bahaya kemasukan serangga suatu penyakit karantina tidak seberapa membahayakan, maka dokter pelabuhan dapat memberikan izin terbatas karantina kepada kapal yang bersangkutan untuk jangka waktu yang tertentu. jika dalam waktu berlakunya izin lepas dan atau izin lepas terbatas karantina timbul suatu kematian atau penyakit karena suatu penyakit karantina, izin yang dimaksud pada dan tidak berlaku lagi. dalam hal itu kapal menuju sesuatu pelabuhan karantina untuk mendapat tindakan tindakan karantina yang diperlukan. . way pan presiden republik indonesia (l) untuk kapal yang datang dari luar negeri dan akan singgah suatu pelabuhan bukan pelabuhan karantina dan untuk kapal yang mempunyai pelayaran tertentu antar luar negeri dan pelabuhan pelabuhan indonesia bukan pelabuhan karantina oleh menteri kesehatan dapat diberikan surat izin sementara karantina tanpa dibebaskan dari tindakan karantina. surat izin yang dimaksudkan pada dapat diberikan atas permintaan perusahaan pelayaran kapal tersebut yang bertempat kedudukan indonesia atau mempunyai hubungan lalu lintas pelayaran tetap dengan tempat tempat tertentu. jl) kepada kapal yang tidak mau tunduk pada peraturan karantina tidak diberikan "izin karantina", kepadanya diperintahkan supaya berangkat lagi atas tanggungan sendiri dan tidak diizinkan memasuki pelabuhan lain indonesia. kapal tersebut pada diizinkan mengambil bahan bakar, air dan bahan makanan bawah pengawasan dokter pelabuhan. kapal yang tersebut pada yang terjangkit demam kuning terhadapnya dilakukan tindakan karantina. pemeriksaan kesehatan atas suatu kapal oleh dokter pelabuhan dilakukan secepat mungkin kecuali kalau keadaan cuaca tidak mengizinkan. urutan pemeriksaan yang dimaksudkan pada ditetapkan dokter pelabuhan. nakhoda . pan way pan presiden republik indonesia nakhoda kapal menyampaikan segala keterangan kepada dokter pelabuhan dan memberi segala bantuan yang diminta oleh penjabat tersebut. jika kapal bekerja seorang dokter kapal, maka dokter tersebut ikut serta melakukan pemeriksaan kesehatan yang dimaksudkan pada keterangan mengenai keadaan kesehatan kapal diberikan oleh nakhoda (dan jika ada dokter kapal, juga oleh dokter tersebut) atau dokter kapal bawah sumpah kepada dokter pelabuhan. pada waktu kapal tiba pelabuhan orang yang terjangkit dapat diturunkan dari kapal dan diasingkan:erhadap kapalkapalpada waktu tiba pelabuhan nakhoda kapal menyediakan dokumen dokumen sebagai berikut keterangan kesehatan maritim, keterangan hapus tikus, atau bebas hapus tikus yang berlaku, sertifikat . pan way pan presiden republik indonesia sertifikat sertifikat vaksinasi, buku kesehatan sekedar mengenai kapal kapal yang dimaksud dalam dokter pelabuhan dapat memeriksa daftar penumpang, awak kapal dan muatan. tata cara pada pemberangkatan kapal. (l), tanaman atau hewan, dan lain lain benda yang dapat diduga akan menyebarkan infeksi penyakit karantina dalam kapal yang akan berangkat. untuk mempercepat pemberangkatan kapal, maka pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang dilakukan pada waktu yang sama dengan pemeriksaan jawatan bea dan cukai dan lain lain jawatan. seorang dalam perjalanan antar negara yang pada waktu tiba pelabuhan berada dalam pengawasan karantina, diperkenankan untuk meneruskan perjalanannya. nakhoda kapal menyiapkan pada waktunya segala dokumen kesehatan yang dimaksud pada dan dokter pelabuhan memeriksa segala dokumen kesehatan dan mencegah pemberangkatan sesuatu kapal yang tidak mempunyai dokumen yang dimaksud pada yang berlaku. jika . pan presiden republik indonesia jika diminta, diberikan surat keterangan perihal tindakan tindakan yang dilakukan terhadap kapal serta alasannya dan cara melakukannya tanpa pembayaran keterangankapal, bagasi, muatan barang, muatan hewan dan muatan tanaman. tindakan penyehatan terhadap bagasi dan muatan barang dilakukan, bila hama penyakit karantina dan barang barang tersebut akan diturunkan pelabuhan. terhadap hewan, diturunkan atau tidak, atau dipindahkan kapal lain dilakukan usaha usaha penyehatan, kalau dokter pelabuhan menganggap perlu. pelaksanaan tindakan penyehatan harusdimaksudkan pada dan terkecuali paket yang diceritakan. bab vii. man mula presiden republik indonesia bab vii tindakan khusus terhadap penyakit karantina. tindakan khusus terhadap penyakit karantina dilakukan oleh dokter pelabuhan. baik instansi pemerintah maupun swasta memberi bantuannya jika diminta dokter pelabuhan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan yang dimaksudkan pada pes. tindakan terhadap kapal terjangkit atau tersangka pes adalah sebagai berikut pemeriksaan awak kapal dan penumpang:selama lamanya enam hari terhitung dari hari tibanya kapal pelabuhan, bagasi seorang terjangkit atau seorang tersangka serta barang barang milik atau yang dipakai oleh penderita dan bagian kapal yang diceritakan, dihapus serangkaian dan jika perlu dihapus namakan, seluruh kapal dihapus tikus, jika perlu. pada kapal yang sehat yang datang dari pelabuhan atau daerah terjangkit pes, dilakukan tindakan tindakan sebagai berikut: seorang. man pan presiden republik indonesia seorang yang tersangka yang turun diawasi selama lamanya enam hari, terhitung dari tanggal meninggalkan pelabuhan atau daerah yang terjangkit, jika perlu dinas kesehatan pelabuhan dapat melakukan hapus tikus terhadap muatan dan atau kapal. muatan kapal yang datang dari pelabuhan atau daerah terjangkit pes, hanya diturunkan: jika dokter pelabuhan berpendapat, bahwa tidak terdapat tikus pes dalam muatan itu: jika nakhoda memiliki surat keterangan dari dinas kesehatan pelabuhan atau daerah terjangkit pes, yang menerangkan bahwa tikus tikus dan serangga serangga dalam muatan telah dibasmi. kolera. tindakan terhadap kapal terjangkit atau tersangka kolerapenderita dengan tanda tanda klinis kolera diperlakukan sebagai penderita kolera, terdapat negatif: penumpang dan awak kapal yang mempunyai surat keterangan vaksinasi kolera yang berlaku, diawasi selama lima hari sejak kapal tiba pelabuhan, penumpang . pan presiden republik indonesia penumpang dan awak kapal yang tidak mempunyai keterangan vaksinasi kolera yang berlaku, diisolasikan, barang barang seseorang yang terjangkit atau tersangka atau barang lain yang disangka mengandung hama, dihapus namakan, air dan tempatnya dalam kapal yang dianggap mengandung hama, dihapus namakan. tindakan ini juga dilakukan terhadap makanan dan minuman terbuka, sayur sayuran, ikan ikan (kering), buah buahan dan lain lain yang dimakan mentah dan tidak disimpan dalam tempat tertutup rapat, ii. tinja, air kemih, muntah, air kotor dan segala sesuatu yang dianggap mengandung hama tidak boleh dibuang atau dikeluarkan sebelum dihapus namakan, j . pembongkaran dilakukan dibawah pengawasan dinas kesehatan pelabuhankolera harus memiliki surat keterangan vaksinasi kolera yang berlaku yang ditetapkan untuk perjalanan antar negara. tindakan terhadap orang yang datang dari daerah terjangkit kolera adalah antara lain sebagai berikut jika memiliki surat keterangan vaksinasi kolera yang masih berlaku diawasi selama lima hari terhitung dari hari tanggal perangkatnya kapal dari daerah terjangkit kolera: jika tidak memiliki surat keterangan vaksinasi kolera, dapat diisolasikan selama waktu tersebut dalam huruf . man pan presiden republik indonesia bahan makanan dimuat dari daerah terjangkit kolera, yang dapat dimakan mentah dan tidak disimpan dalam tempat tertutup rapat, oleh dokter pelabuhan dapat dilarang diturunkan atau dapat diturunkan untuk dimusnahkan. jika bahan makanan atau minuman termaksud pada merupakan sebagian dari pada muatan yang harus diturunkan maka penurunan itu dilakukan dibawah pengawasan dinas kesehatan pelabuhan. demam kuning. tindakan terhadap kapal yangkapal: pengukuran suhu badan semua penumpang dan awak kapalkapal lainnya yang memiliki surat vaksinasi demam kuning yang belum berlaku, diisolasikan sampai surat keterangannya berlaku dan dilindungi terhadap gigitan nyamuk, selama lamanya enam hari, mereka yang tidak mempunyai surat keterangan vaksinasi demam kuning, diisolasikan dan dilindungi terhadap gigitan nyamuk selama lamanya enam hari. kapal harus masuk dalam karantina sampai dinyatakan bebas dari nyamuk andes aegypti. . para way pan presiden republik indonesia cacar. tindakan terhadap kapal yang terjangkit, dan dokter pelabuhan mengisolasikan atau mengawasi penumpang yang turun selama lamanya empat belas hari, bagasi atau barang barang lain serta bagian kapal yang dianggap mengandung hama, dihapus namakan. seorang yang dalam perjalanan antar negara atau datang dari daerah terjangkit cacar diluar maupun didalam wilayah indonesia dan yang belum pernahdiatas dan tidak mau dicacah, diawasi selama lamanya empat belas hari terhitung sejak hari tanggal kapal meninggalkan daerah terjangkit. tifus bercak wabah. tindakan terhadap kapal yang sehat, tetapi yang menyangkut seorang yang terjangkit atau tersangka terjangkit tifus bercak wabah dapat dilakukan sebagai berikut pemeriksaan kesehatan semua penumpang dan awak kapal, penderita diturunkan, diisolasikan, dihapus serangkaian dan dirawat, mereka. bat pan presiden republik indonesia pemeriksaan kesehatankapal dengan isinya. wabah ialah penalaran atau penambahan banyaknya peristiwa penyakit karantina. seorang terjangkitj . pelabuhan ialah suatu daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat kapal berlabuh. kapal ialah semua alat pengangkut, juga termasuk kepunyaan angkatan bersenjata, yang dapat berlayar. il. awak kapal ialah para pegawai suatu kapal yang dipekerjakan untuk bertugas atasnya. dokter pelabuhan ialah dokter yang berwenang untuk menjalankan undang undang mi. isolasioo. pengawasanp . surat keterangan kesehatankapal yang memenuhi syarat syarat internasional. . para pan presiden republik indonesia mereka yang tersangka dihapus serangkaian dan diawasi selama lamanya empat belas hari, bagasi, barang barang lain dan bagian kapalkapaldelapan hari.. open rat presiden republik indonesia bab peraturan tambahan. hal hal yang tidak, belum atau belum cukup diatur dalam undang undang ini, karantina laut. pada tanggal januari sekretaris negara, ttd mohd. ichsan. lembaran negara tahun nomor sat pan presiden republik indonesia penjelasan atas undang undang tahun tentang karantina laut penjelasan umum soal karantina laut sehingga sekarang diatur oleh quarantine ordonnantie" staasblad tahun yang perlu diganti dengan peraturan perundang undangan baru, sesuai dengan jiwa undang undang pokok kesehatan, yang menghendaki supaya peraturan peraturan perundangan lama segera dapat dicabut. berhubung dengan perkembangan lalu lintas, laut yang makin ramai dan adanya wabah wabah dinegara negara sekeliling indonesia atau adanya wabah disalah satu pulau, perlu karantina ini segera diatur sebaik baiknya. sebagai pedoman tehnis dipergunakan international sanitasi regulations" i.s.r.) dari organisasi kesehatan sedunia karena undang undang kita harus pula sesuai dengan ukuran ukuran internasional. tempat yang tertentu untuk kapal kapal. pemeriksaan . pan presiden republik indonesia pemeriksaan kesehatan berkala (routine) untuk keperluan hapus tikus sebuah kapal tidak termasuk dalam faham pemeriksaan kesehatan dalam undang undang ini. daerah pelabuhan meliputi daerah didapat dan dilaut yang ditetapkan oleh dokter pelabuhan, gedung gedung, instalasi instalasi, peralatan dan hal hal yang lain yang ada didaerah. sesuai dengan international sanitasi regulation. epizooti pes adalah epidemi penyakit pes pada tikus. cukup jelas . man ya ny) nat presiden republik indonesia penggolongan ini perlu supaya tindakan karantina yang tertentu dapat dijalankan. ini sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam international sanitasi regulations. s d cukup jelas. dan pernyataan sehat ini bertalian dengan sifat serangga yang sedikit sekali memungkinkan kepulauan. risikonya akan kemungkinan ini dapat diabaikan, apabila dibandingkan dengan kerugian kerugian yang besar yang disebabkan, jika perjalanan kapal tersebut terhambat karena tindakan tindakan karantina. penggolongan pelabuhan perlu juga, oleh sebab belum atau tidak semua pelabuhan dapat diperlengkapi dengan personalia beserta alat alat yang diperlukan. s d dokumen dokumen kesehatan ini perlu untuk memudahkan dan mempercepat pemeriksaan karantina. s d cukup jelas dengan "sumpah" dalam dimaksud juga keterangan yang nilai hukumnya sama dengan sumpah. . man nat presiden republik indonesia s d cukup jelas. bab dan bab vii.cukup jelas. perongkosan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan undang undang karantina laut ini diatur dengan peraturan peraturan pelaksanaan berdasarkan ini. diketahui: sekretaris negara, ttd mohd. ichsan. tambahan lembaran negara tahun nomor mea bat pakapal. bab il.uatu pelabuhan dan atau daerah wilayah indonesia dan luar negeri terjangkit , daratan atau kapal yang termasuk perlengkapan pelabuhan, binatang binatang yang bertulang punggung yangsuatu pelabuhan dan atau daerah wilayah luar negeri ditetapkan terjangkit suatu penyakit karantina, bila terdapat keadaan seperti tersebut dalam sampai dengan penetapan terjangkit oleh pemerintah yang bersangkutan. . sana presiden republik indonesia pencabutan penetapan yang dimaksud didalam dilakukan setelah mereka yang menderita kolera, cacar, pes, tifus bercak wabah, demam balik balik sembuh kembali, meninggal dunia atauyang mem atau sebulan sesudah penderita terakhir penyakit demam kuning, sedang dalam waktu itu angkat index andes aegypti tetap kurang dari y6. pelabuhan indonesia, yang ditetapkan terjangkit penyakit karantina, ditempatkan untuk kapal tanda tanda karantina sebagai berikut pada siang hari: bendera (kuning), pada malam hari: dua lampu putih, yang satu ditempatkan diatas yang lain, dengan jarak dua meter yang tampak dari jarak dua mil. bab ii. bat pan presiden republik indonesia 6g bab iii penggolongan kapal. terhadap penyakit karantina kapal digolongkan dalam: kapal sehat, kapal terjangkit, kapal tersangka. pes. jl) kapal ditetapkan terjangkit pes, jika pada waktu tiba pelabuhan terdapat penderita pes atau terdapat tikus pes dikawal, lebih dari enam hari sesudah embarkasi terjadi peristiwa pes. kapal ditetapkan tersangka pes, jika dalam enam hari sesudah embarkasi terjadi peristiwa pes, walaupun pada waktu tiba tidak ada lagi seorang penderita dikawal itu, terdapat banyak kematian tikus didalamnya, yang mencurigakanpes. kolera. kapal ditetapkan terjangkit kolera, jika pada waktu tiba pelabuhan terdapat penderita kolera didalamnya, dalam . gaga pan presiden republik indonesia dalam lima hari sebelum tiba pelabuhan terdapat penderita kolera didalamnya. kapal ditetapkan tersangka kolera, jika selama perjalanan terdapat penderita kolera dikawal tetapi didalam lima hari sebelum tiba pelabuhan tidak lagi terdapat penderita kolera didalamnyakolera. cacar. jl) kapal ditetapkan terjangkit cacar, jika pada waktu tiba pelabuhan terdapat penderita cacar didalamnya, dalam perjalanan terdapat penderita cacar didalamnya. kapal yang tidak termasuk ditetapkan sehat setelah diperiksa. demam kuning. jl) kapal ditetapkan terjangkit demam kuning, jika pada waktu tiba pelabuhan terdapat penderita demam kuning dalamnya, didalam perjalanan terdapat peristiwa demam kuning didalamnya, kapal ditetapkan tersangka demam kuning, jika kapal itu datang dari daerah terjangkit demam kuning dan didalam waktu enam hari tiba pelabuhan, kapal itu datang dari daerah terjangkit demam kuning dan didalam waktu kurang dari tiga puluh hari tiba pelabuhan terdapat nyamuk andes aegypti didalamnya. kapal yang tidak termasuk dan ditetapkan sehat setelah diperiksa. . yen mula presiden republik indonesia tifus bercak wabah. kapal ditetapkan sehat walaupun dikawal itu terdapat seorang penderita tifus bercak wabah. demam balik balik. kapal ditetapkan sehat walaupun didalam kapal itu terdapat penderita demam balik balik. bab penggolongan pelabuhan karantina. untuk pemeriksaan kesehatan dan pelaksanaan tindakan karantina menteri kesehatan menggolongkan pelabuhan pelabuhan indonesia dalam: pelabuhan karantina kelas dimana dokter pelabuhan dapat menyelenggarakan tindakan karantina sepenuhnya. pelabuhan karantina kelas ii, dimana dokter pelabuhan dapat menyelenggarakan sebagian dari tindakan karantina. pelabuhan bukan pelabuhan karantina, dimana sama sekali tidak dapat diselenggarakan tindakan karantina. bab v. wat presiden republik indonesia bab dokumen kesehatan. untuk kapal yang dikenakan pemeriksaan kesehatan diisi suatu keterangan kesehatan maritim yang harus diberikan kepada dokter pelabuhan oleh nakhoda mengenai keadaan kesehatan kapal. tiap penumpang dan awak kapal dari suatu kapal yang ada dalam perjalanan internasional diharuskan memiliki keterangan vaksinasi cacar yang berlaku, menteri kesehatan menetapkan bentuk dan isi keterangan vaksinasi tersebut. tiap kapal harus memiliki surat keterangan hapus tikus atau surat keterangan bebas hapus tikus: bentuk dan isi surat keterangan tersebut ditetapkan oleh menteri kesehatan. dokumen dokumen tersebut dalam dan tentang bentuk dan isinya disesuaikan dengan bentuk bentuk yang dilampirkan pada international sanitasi regulations . main nya ny) mula presiden republik indonesia kapal yang berbendera indonesia dan kapal yang melakukan pelayaran pantai dalam wilayah indonesia, harus mempunyai suatu buku kesehatan, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh menteri kesehatan. bab vi. tata cara dan tindakan karantina. tata cara pada kedatangan kapal. jl) tiap kapal yang datang dari luar negeri berada dalam karantina. tiap kapal yang datang dari suatu pelabuhan dan atau daerah wilayah indonesia yang ditetapkan terjangkit suatu penyakit karantina berada dalam karantina. tiap kapal yang mengambil penumpang dan atau muatan dari kapal yang disebut dalam dan berada dalam karantina. kapal yang disebut pada dan baru bebas dari karantina, bila telah mendapat surat izin karantina. nakhoda kapal yang dalam karantina dilarang menurunkan atau menaikkan orang barang, tanaman dan hewan, sebelum memperoleh surat izin karantina. nakhoda kapal menyampaikan permohonan untuk memperoleh suatu izin atau memberitahukan suatu keadaan dikawal dengan memakai isyarat sebagai berikut siang hari. berada memberikan pengorbanan istimewa kepada pemerintah, bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut, pemerintah memandang perlu menetapkan se:. man plembaran negara tahun menjadi undang undang. disamping pemungutan cukai bir berdasarkan dari undang undang cukai bir lembaran negaraak s(l) sejumlah lima ratus rupiah setiap hektoliter, yang mengandung lima puluh liter alkohol pada suhu lima presiden republik indonesiataberisi tidak lebih dari liter: seratus rupiah setiap botol yang berisi lebih dari liter, tetapi tidak lebih dari satu liter:azette, sirup, sarinundang undang mi. pan presiden republik indonesia atas minuman minuman gazette, sirup, sarinkan dalam ini. dalam undang undang ini dan peraturan peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada undang undang ini, dimaksudkan dengan: minuman gazettnahundang undang ini banyaknya tiga rupiah setiap botol yang berisi tidak lebih dari liter, lima rupiah setiap botol yang berisi lebih dari liter tetapi tidak lebih dari liter, tujuh. bat pan presiden republik indonesia tujuh rupiah setengah setiap botol yang berisi lebih dari liter, tetapi tidak lebih dari satu liter, tujuh rupiah setengah setiap liter apabila dikemas dalam kemasan yang bundang undang ini dilakukan dengan surat paksa yang mempunyai kekuasaan yang sama dan dijalankan dengan cara yang sama seperti grosse keputusan hakim yang mutlak dalam jkepada negara. . bat pan presiden republik indonesia pelanggaran dari ketentuan ketentuan undang undang ini atau peraturan peraturan berdasarkan, ketentuan dan undang undang ini berlaku pula terhadap hukuman administratif termaksud padae pan presiden republik indonesia penjelasan atas undang undang tahun tentang pemungutan sumbangan wajib istimewa atas beberapa jenis barang il. dalam rangka usaha penambahan pendapatan negara maka diambil tindakan tindakan dalam bidang fiskal0:ari s d dan dari s d tidak diberikan penjelasan karena sudah cukup jelas. . open rat presiden republik indonesia dalam kepada menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan juga diberikan wewenang untuk membebaskan suatu jenis minuman tertentuokok pokok, perumahan (lembaran negara tahun menjadi undang undang presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam tata masyarakat sosialis indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila perumahan adalah salah satu unsur pokok bagi kesejahteraan rakyat: bahwa dalam negara yang sedang membangun masalah perumahan merupakan salah satu faktor yang sangat penting, dan masalah tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan nasional semesta berencana, bahwa untuk mencapai masyarakat sosialis indonesia, perlu diusahakan pembangunan perumahan secara teratur dan berencana, sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan perumahan yang ditentukan oleh majelis permusyawaratan rakyat sementara,kal nn, mea presiden republik indonesia mengingat dan undang undang dasar dan undang undang dasar. undang undang prp. tahun keputusan presiden tahun dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara ii mars tanggal desembe ketentuan umum. (d0) tiap tiap warga negara berhak memperoleh dan menikmati perumahan yang layak, sesuai dengan norma norma sosial, teknik, keamanan, kesehatan dan kesusilaan. tiap tiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam usaha mencapai tujuan tersebut dalam sesuai dengan kemampuannya. . mulan, presiden republik indonesia begitu pula pengaturan bagaimana cara mengumpulkan dana dan tenaga, cara penanaman modal swasta nasional kedalam kooperasi kooperasi dan bank bank perumahan, sebagai usaha pengerahan dan penyaluran funds and forces yang ada dalam masyarakat kedalam usaha usaha pembangunan, itu semua akan menciptakan iklim yang sangat menarik bagi pembangunan perumahan. usaha kasar untuk mencukupi kebutuhan pokok akan perumahan merupakan usaha yang kompleks, oleh karena itu memerlukan penelitian dan perencanaan yang saksama dan lengkap, baik dalam perencanaan perkembangan kota dan daerah termasuk juga persiapan persiapan yang tidak berupa perumahan misalnya: pembangunan jalan jalan, jembatan jembatan, industri bahan bahan bangunan, air minum dan lain lain maupun penelitian dan perencanaan teknologi yang diperlukan sesuai dengan selera yang hidup dalam masyarakat sendiri. kegiatan pemerintah tidak hanya terbatas dalam pemberian bimbingan, fasilitas dls., akan tetapi pemerintahan selalu mengusahakan bertambahnya pembangunan perumahan bagi keperluan rakyat dan untuk keperluan alat kelengkapan negara sendiri misalnya perumahan pegawai buruh, angkatan bersenjata dan lain lain baik untuk disewakan maupun untuk dijual, meskipun hal itu dijalankan setahap demi setahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. urusan perumahan harus diselenggarakan untuk memenuhi keperluan hidup dan mewujudkan kesejahteraan dalam pergaulan bermasyarakat, oleh karenanya urusan perumahan termasuk tugas pemerintah dalam bidang kesejahteraan. untuk mewujudkan kesejahteraan itu diperlukan kegiatan kegiatan, pemikiran, perencanaan dan pelaksanaan yang menjadi tugas berbagai departemen sehingga menteri sosial perlu dibantu oleh sebuah badan yang terdiri dari wakil wakil instansi resmi dan wakil wakil organisasi rakyat antara lain melalui front nasional agar penyelenggaraan urusan perumahan ini dapat dijalankan sebaik baiknya. adapun. kala peta presiden republik indonesia adapun koordinasi pelaksanaan urusan perumahan daerah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dapat mencerminkan cita cita dan kepentingan masyarakat daerahnya dengan mendasarkan pada pedoman dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. pada waktunya urusan ini dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dalam tingkatan yang lebih rendah. panitia perumahan daerah anggotanya terdiri dari wakil wakil pemerintah dan wakil wakil rakyat yang dapat membawa kepentingan pemilik dan penyewa maupun golongan masyarakat lainnya. dengan demikian dapat diharapkan segala masalah perumahan dapat dipecahkan sesuai dengan kepentingan semua fihak. bebas membangun perumahan tidak berarti mengabaikan perizinan perizinan yang diperlukan, misalnya izin bangunan, izin pemakaian atau penggunaan tanah dan lain lain. ketentuan ini mengandung prinsip bahwa tiap tiap perusahaan negara maupun swasta, wajib menjamin perumahan bagi pegawai dan buruhnya, maka terutama dalam tahun tahun permulaan ini pantas pula mereka diwajibkan membangun perumahan untuk usahanya, pegawai dan buruhnya, baik dengan usaha sendiri maupun melalui dana dana pembangunan seperti koperasi, bank, yayasan perumahan dan lain lain. kepada perwakilan negara asing dan sebagainya dirasa perlu diberikan kesempatan membangun perumahan untuk mencukupi keperluannya sendiri, akan tetapi perlu diatur jangan sampai hal itu menimbulkan hak hak baru semacam hak territorial atau hak imunitas yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku. kepada perusahaan asing diwajibkan menyediakan perumahan yang layak bagi pegawai dan buruhnya terutama dengan membangun perumahan. . mulan, peta presiden republik indonesia . dalam tata masyarakat sosialis indonesia, hak milik perseorangan tetap diakui, namun penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama. jadi hak milik termasuk juga hak milik atas perumahan mempunyai fungsi sosial, sehingga harus mengutamakan fungsi perumahan bagi kesejahteraan masyarakat. sesuai dengan semangat dan maka akan terdapat penggolongan jenis perumahan yaitu perumahan milik pemerintah, perusahaan dan perseorangan. oleh karena itu penentuan harga sewa perlu memperhatikan penggolongan jenis perumahan, tujuan penggunaan, klasifikasi tempat dan penggolongan masyarakat menurut kedudukan sosial penyewa yang menggunakan perumahan itu. hubungan sewa menyewa dan penentuan harga sewa karena menyangkut kesejahteraan rakyat banyak akan diatur dalam undang undang. selama undang undang tentang hubungan sewa menyewa dan pedoman harga sewa itu belum ada, maka bersatulah peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun cukup jelas. dan cukup jelas. dengan keluarnya undang undang ini, maka diperlukan adanya peraturan tersendiri yang mengatur penggunaan perumahan lama dalam masa peralihan. cukup jelas. tambahan lembaran negara nomor kal nn, mea presiden republik indonesia dalam membangun perumahan lebih diutamakan penggunaan bahan bahan yang terkandung dalam bumi dan kekayaan alam indonesia. bab ii. tugas dan wewenang pemerintah. jl) pemerintah memberikan bimbingan, berbagai fasilitas, bantuan dan perangsang lainnya, baik dalam pembangunan maupun pembiayaannya, tanpa meninggalkan semangat gotong royong yang hidup dalam masyarakat. pemerintah mengadakan penelitian dan perencanaan untuk perbaikan dalam pembangunan perumahan dengan mengutamakan usaha memperindah biaya, mempertinggi mutu bangunan dan mempercepat proses pembangunan. pemerintah berusaha membangun perumahan setahap demi setahap bagi keperluan rakyat dan negara, dengan memperhatikan perkembangan kota dan daerah. (dl) kebijaksanaan umum pemerintah dalam urusan perumahan dijalankan oleh menteri sosial. dalam menetapkan kebijaksanaannya, menteri sosial dibantu oleh sebuah badan yang dibentuk oleh presiden, dan yang nama, susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan peraturan perundang undangan. koordinasi. kal nn, mea presiden republik indonesia koordinasi pelaksanaan urusan perumahan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat yang selanjutnya dapat pula diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat ii. dalam melaksanakan tugasnya itu pemerintah daerah dibantu oleh panitia perumahan yang susunan anggotanya mencerminkan kegotong royongan antara pemerintah dan rakyat. bab iii. usaha dan kewajiban masyarakat. (dl) dengan mengindahkan petunjuk petunjuk pemerintah, tiap tiapwarga negara dan badan badan swasta dapat bebas membangunperumahan untuk keperluannya sendiri atau usahanya. sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah perusahaan perusahaan negara dan swasta diwajibkan membangun perumahan bagi pegawai dan buruhnya sesuai dengan kemampuannya. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah: perwakilan negara asing, badan atau warga negara asing dapat membangun perumahan untuk keperluannya. perusahaan asing diwajibkan membangun perumahan untuk usahanya, pegawai dan buruhnya. bab iv. mulan, main nan nnd presiden republik indonesia bab iv. pemakaian dan persewaan perumahan. jl) pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila ada persetujuan pemilik dengan mengutamakan fungsi perumahan bagi kesejahteraan masyarakat. hubungan sewa menyewa dan pedoman harga sewa diatur menurut klasifikasi tempat, jenis perumahan dan penggunaannya serta penggolongan masyarakat yang mempergunakannya dengan mengutamakan perlindungan bagi penyewa dan memperhatikan kepentingan pemilik. bab ketentuan peralihan dan penutup. peraturan perundang undangan yang mengatur pembangunan perumahan dan pembiayaannya, hubungan sewa menyewa dan pedoman harga sewa serta peraturan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undang undang ini dapat menetapkan ancaman pidana penjara pidana kurungan dan atau denda. . kal nn, ss) darat presiden republik indonesia (dl) undang undang drt tahun lembaran negara tahun dan undang undang prp tahun lembaran negara tahun serta segala peraturan perumahan yang bertentangan dengan undang undang ini dicabut. semua peraturan yang dapat menghambat pembangunan perumahan disesuaikan dengan undang undang ini.(dl) undang undang ini disebut undang undang pokok perumahan"kala pmn presiden republik indonesia pad. presiden republik indonesia, ttd dr. semena. diundangkan jakarta pada tanggal januari wakil sekretaris negara, ttd santoso (s.h). lembaran negara tahun nomor mulan, uin si(lembaran negara tahun menjadi undang undang. umum. dalam tata masyarakat sosialis indonesia yang adil dan makmur berdasarkan panca sila, perumahan merupakan unsur pokok daripada kesejahteraan rakyat, samping sandang dan pangan. untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dalam keseluruhannya itu, sesuai dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara ii mars diperlukan adanya usaha usaha pemerintah dengan mengikut sertakan daya dan tenaga yang ada dalam masyarakat secara gotong royong. kebutuhan akan perumahan yang terasa sangat mendesak pada dewasa ini yang menurut perhitungan dewan perancang nasional pada akhir tahun terdapat kekurangan perumahan sebanyak juta buah dan kebutuhan setiap tahunnya akan meningkat dengan juta buah sesuai dengan pertumbuhan penduduk (buku selain itu belum diadakan pembangunan secara luas dan merata, dan perumahan yang ada banyak pula yang tidak belum memenuhi syarat syarat perumahan yang dicita citakan, yaitucukup dengan mengatur pembagian perumahan dan ruangan yang sudah ada, akan tetapi harus menambah jumlah perumahan dengan pembangunan secara berangsur angsur mengingat prioritas dan agensinya. karena. ini presiden republik indonesia karena jelas bahwa masalah pembangunan perumahan tidak cukup dengan pengumpulan modal dan tenaga kerja saja, maka pemecahannya memerlukan penelitian dan perencanaan yang amat saksama baik dalam bidang politik urbanisasi dan pembangunan masyarakat, politik penggunaan tanah, teknologi dan pola pola perumahan yang sesuai dengan keadaan dan selera yang hidup dalam masyarakat, maupun perencanaan dalam faktor pembiayaan dan perencanaan perkembangan kota daerah dan lain lain sebagainya. aktivitas pemerintah bidang perumahan meliputi berbagai lapangan usaha yang luas walaupun hasil hasilnya masih sangat terbatas dan belum dapat mengimbangi keperluan, maka oleh karena itu perlu diusahakan pengerahan funds and forces yang progresif yang ada dalam masyarakat dan menyalurkannya melalui dana dana pembangunan baik yang berbentuk bank bank perumahan, kooperasi kooperasi ataupun usaha usaha lainnya kedalam kegiatan pembangunan perumahan. untuk itu pemerintahan perlu mengusahakan adanya iklim yang menarik bagi penanaman modal swasta nasional kedalam pembangunan perumahan ini serta memberikan tambahan fasilitas, bimbingan dan bantuan lainnya disamping usaha lain bidang keuangan, perdagangan dan industri. disamping kegiatan pemerintah dalam pembangunan perumahan itu sendiri, pantas kiranya apabila kepada perusahaan perusahaan nasional dan perusahaan perusahaan asing diwajibkan pula untuk membangun perumahan bagi keperluannya sendiri maupun menyediakan perumahan bagi buruh dan pegawainya, karena perusahaan perusahaan itu mempunyai tanggung jawab sosial terhadap mereka. dengan adanya kesempatan yang luas bagi modal swasta untuk mulai membangun perumahan, maka merekapun perlu diberi kesempatan untuk menentukan penggunaannya dalam batas batas fungsi perumahan dalam tata masyarakat sosialis indonesia. maka untuk dapat mengusahakan agar tiap tiap warga negara dapat menikmati perumahan yang layak, perlu adanya ketentuan ketentuan mengenai hubungan sewa menyewa dengan harga sewa yang memberikan perlindungan kepada penyewa dengan memperhatikan kepentingan pemilik. undang . kala presiden republik indonesia undang undang ini adalah sebagai induk dari semua peraturan mengenai perumahan, maka selepas mungkin secara berangsur angsur akan disusun serangkaian undang undang dan peraturan perundang undangan lainnya sebagai pelaksanaan undang undang ini, misalnya yang menyangkut: pembangunan perumahan dan pembiayaannya, persewaan perumahan, pola pola dasar dan norma norma perumahan dan peraturan peraturan lain terutama yang mengatur akibat hukum yang timbul karena tidak berlakunya lagi peraturan peraturan lama. demi perumahan mempunyai arti yang penting dan menentukan bagi kehidupan seseorang dalam membangun dan mempertimbangkan pribadinya, oleh karena itu setiap warga negara perlu diusahakan untuk dapat memperoleh dan menikmati perumahan yang layak sesuai dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara ii mars tetapi usaha itu tidak akan tercapai dengan memuaskan, apabila rakyat sendiri tidak turut serta aktif mengusahakannya baik dalam menjaga ketertiban penggunaannya, maupun dalam pemeliharaan kebersihan, kesehatan dan menjaga ketenteraman hidup dalam lingkungannya. cukup jelas. pemberian bimbingan, fasilitas, bantuan bantuan dan jasa jasa untuk memperoleh tanah, bahan bahan bangunan dengan mudah dan semudah murahnya merupakan dorongan dan perangsang yang dapat memperlancar usaha usaha pembangunan begitu. |
mea pamengadakan pengadilan tinggi khusus untuk daerah daerah tingkat bali, nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur,, mengingatatau dalam peraturandenpasar. . tan wat lp.bali, nusa tenggara barat dan nusa tenggara timurtingkat bali, daerah tingkat nusa tenggara barat dan daerah tingkat nusa tenggara timurbali, nusa tenggara barat dan nusa tenggara timurdenpasar. peraturan penutup. undang undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. agar. yenpa) n17 wat lp.umum sesuai dengan perkembangan ketat negarawan sekarang ini,akasar,denpasartahun hal hal tersebut diatas dijalankan dengan undang undang ini demi cukup jelas. tambahan lembaran negara nomor |
pan presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomorengan meningkatnya perjuangan revolusioner dan militant dari bangsa indonesia perlu segera diambil tindakan tindakan, khususnya bidang hubungan internasional, yang lebih menjamin suksesnya konfrontasi politik dan ekonomi indonesia terhadap proyek proyek neo kolonialisme dan imperialisme, bahwa dalam melaksanakan politik berdiri atas kaki sendiri, perlu segera diputuskan segala hubungan dan ikatan indonesia dengan semua modal dan badan internasional yang menghambat perjuangan rakyat indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang bebas dari segala bentuk penginapan, bahwdimana indonesia menjadi anggotanya sejak tahun ternyata merupakan konsentrasi kapital dari kaum neo kolonialis dan imperialis yang mengutamakan kepentingan golongannya dari pada anggota anggotanya yang termasuk negara negara yang baru merdeka dan belum berkembang ekonominya, bahwa. open nat presiden republik indonesia bahwa berhubung dengan itu, pula sebagai konsekuensi dari keluarnya indonesia dari perserikatan bangsa bangsa yang juga ternyata hanya merupakan badan yang hanya diperalat oleh manipulasi politik negara negara imperialis, indonesia tidak melihat kegunaannya untuk tetap menjadi anggota dari kedua badan tersebut:h! mars dan vi mars undang undang tahun lembaran negara tahun tambahan lembaran negara tentang keanggotaan republik indonesiamanat amanat p.y.m. presiden pemimpin besar revolusi: membangun dunia kembali" pada september the era confrontation" tanggal oktober indonesia keluar dari p.b.b." pada tanggal desember dengan hijrah dari p.b.b. akhirnya indonesia akan menang" pada tanggal januari berdikari" pada tanggal april takarir" pada tanggal agustus deklarasi indonesia keluar dari p.b.b." oleh dewan pertimbangan agung pada tanggal januarirepublik indonesia menarik diri dari keanggotaan dana moneter international dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan mulai agustus undang undang tahun tentang keanggotaan republik indonesia pada dana moneter internasional dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan dengan ini dicabutmenyatakan tentang penarikan diri republik indonesia dari keanggotaan kedua badan tersebut dalam diatas. . n4z n13 ny) nw) snn presiden republik indonesia menteri koordinator kompartemen keuangan diberi kuasa untuk menyelesaikan masalah masalah keuangan yang berhubungan dengan penarikan diri republik indonesia dari kedua badan tersebut atas. dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut dalam ini, menteri koordinator kompartemen keuangan dibantu oleh menteri urusan bank sentral. bank indonesia bertindak sebagai badan pelaksana dari penyelesaian masalah masalah keuangan yang berhubungan dengan penarikan republik indonesia dari kedua badan tersebutman rumum. sebagai telah diketahui oleh umum dalam konperensi moneter dan keuangan perserikatan bangsa bangsa breton woods amerika serikat) yang diadakan antara tanggal juli sampai juli telah dicapai apa yang dinamakan persetujuan breton woods". persetujuan ini, yang ditandatangani oleh negara, menetapkan dibentuknya dua badan internasional, ialahtujuan pokok dari dana ini sebagaimana tercantum dalam statutennya adalah stabilisasi kurs penukaran mata uang negara anggota, perluasan perdagangan internasional, penurunan tarif bea bea, penghapusan pembatasan pembatasan secara berangsur. tujuan dari bank adalah untuk memberi bantuan bantuan berjangka panjang kepada para anggota guna mengadakan rekonstruksi produksinya akibat kerusakan peperangan ataupun mengadakan pembangunan ekonomi untuk menaikkan kemakmuran rakyatnya. indonesia, didorong oleh keinginan yang besar untuk menyatakan kesediaannya mengadakan kerjasama internasional, pada tanggal juli mengajukan permintaan untuk menjadi anggota dari dana dan bank tersebut. baru tiga tahun kemudian, yakni pada pertengahan indonesia diterima sebagai anggota dari kedua badan itu, keanggotaan mana kemudian disahkan dengan undang undang tahun tertanggal januari akan tetapi pengalaman indonesia sejak masuk menjadi anggota sampai saat ini yang berjalan kurang lebih sudah tahun lamanya ternyata tidak membawa mana'at, bahkan merugikan bagi kepentingan negara dan bangsa kita dalam mewujudkan cita citanya, yakni membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. hubungan. men n1 wat presiden republik indonesia hubungan indonesia dengan bank internasional malahan lebih merugikan bagi kita. jika kita selidiki organisasi serta praktek praktek yang dijalankan selama ini, terutama terhadap negara negara yang sedang berkembang maka jelaslah bahwa kedua badan ini hanya merupakan suatu alat saja dari kaum kapitalis untuk menjalankan politik neokolonialisme dan imprialismenya dan dengan demikian tidak sesuai dengan ide berdikari. praktek praktek yang kita alami jelas menunjukkan bahwa golongan ini hanya bersedia memberi bantuan mereka jika tindakan ini sejajar dan bertanya'at bagi kepentingan mereka. pengalaman kita menunjukkan, bahwa pada hakekatnya kedua badan ini tidak banyak berbeda dengan perserikatan bangsa bangsa, yakni hanya sekedar merupakan alat kaum neokolonialisme dan imperialisme untuk menjalankan manipulasi politiknya. bahkan dalam kedua badan ini, dominasi dari golongan kapitalis ini dapat dikatakan mutlak baik dalam hal politik, modal, personalia pimpinannya maupun administrasi organisasinya. berhubung dengan itu, maka bagi kita republik indonesia, tidak ada gunanya untuk tetap mempertahankan keanggotaan kita dalam kedua badan tersebut. kita telah membuktikan kepada seluruh dunia kesediaan indonesia untuk selalu mengadakan kerjasama internasional atas dasar jiwa berdikari, yang berarti sama derajat dan saling menguntungkan. kita yakin dan percaya, bahwa negara dan bangsa indonesia dengan bersenjatakan panca sila, manifold dan tri sakti tapi akan dapat menjalankan politik berdikari dengan konsekuen dan dengan itu akan mencapai dunia baru yang penuh dengan keadilan, kemakmuran dan kesentausaan. penjelasan demi cukup jelasatas nama pemerintah memberitahukan kepada dana moneter internasional dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan tentang keputusan penarikan diri indonesia dari kedua badan ini. . open ya nat presiden republik indonesia dalam articles agreement dana maupun bank internasional terhadap yang mengatur tentang pengunduran atau penarikan diri dari para anggotanya. dalam rangka ini menteri koordinator kompartemen keuangan dengan bantuan menteri urusan bank sentral akan menyelesaikan dengan kedua badan tersebut masalah masalah keuangan sebagai akibat dari penarikan diri indonesia. cukup jelaskekuatan ekonomi potensial yang dengan kurnia tuhan yang maha esa terdapat banyak seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan tekhnologi: bahwa pancasila adalah landasan ideal dalam membuat: sistim ekonomi indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi, bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan tekh, bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat indonesia sendiri, bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan kesegaran untuk memanfaatkan potensi potensi modal, tekh, bahwa. man ya ny) presiden republik indonesia bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi indonesia serta digunakan dalam bidang bidang dan sektor sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal indonesia sendiri,disamping menghindarkan keragu raguan dari pihak modal asing:ii mars tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, nota mars tentang politik luar negeri berdasarkan pancasila, undang undang tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, undang undang prp tahun tentang pertimbangan dan undang undang prp tahun tentang pertambangan minyak dan gas bumi: undang undang tahun tentang peraturan lalu lintas devisa: dengan. ptn yaa ka) rat presiden republik indonesia kompensasi dalam hal nasionalisasi. pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. transfer,yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran kelonggaran perpajakan dan pungutan pungutan lain yang tersebut pada masih berlaku. pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh pemerintah. bab viii nasionalisasi dan kompensasi pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan perusahaan modal asing atau tindakan tindakan yang mengurangi hak menguasai dan atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian. jikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada maka pemerintah wajib memberikan kompensasi ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas azas hukum internasional yang berlaku. jikalau. bat pan presiden republik indonesia jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak. badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama sama oleh pemerintah dan pemilik modal. bab kerja sama modal asing dan modal nasional dalam bidang bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang bidang usaha, bentuk bentuk dan cara cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang barang dan jasa jasa. keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama antara modal asing dan modal nasional tersebut pada setelah dikurangi pajak pajak serta kewajiban kewajiban lain yang harus dibayar indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam. . open nat presiden republik indonesia ketentuan ketentuan dalam undang undang ini mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut dalam bab kewajiban kewajiban lain bagi penanaman modal asing perusahaan perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara. perusahaan tersebut pada yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh pemerintah. jikalau partisipasi termaksud dalam ini dilakukan dengan penjualan saham saham yang telah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan. bab xi. open rat presiden republik indonesia bab ketentuan ketentuan lainpada kebijaksanaan pemerintah terhadap modal asing. cara cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. ketentuan ketentuan undang undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya undang undang ini baik dalam perusahaan perusahaan baru maupun dalam perusahaan perusahaan yang telah ada untuk menyelenggarakan penguasa dan atau pembaharuan. bab xii ketentuan peralihanii. open ya wat presiden republik indonesia bab xiiiundang undang tahun tentang penanaman modal asing. penjelasan umum. keadaan ekonomi kita sejak beberapa tahun ditandai oleh kemerosotan daya beli rakyat secara terus menerus dan perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol. keadaan yang menyedihkan ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan harus segera dihentikan. majelis permusyawaratan rakyat sementara telah menetapkan bahwa kepada masalah perbaikan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama diantara soal soal nasional dan bahwa cara menghadapi masalah masalah ekonomi harus didasarkan kepada prinsip prinsip ekonomi yang rasional dan realistis. dengan berpegang teguh kepada ketetapan m.p.r.s. ini maka segera harus diambil langkah langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat. masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, sedang selanjutnya adalah masalah mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi. peningkatan produksi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan tekt. dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting. dalam menghentikan kemerosotan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka azas, penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat indonesia sendiri. namun begitu azas ini tidak boleh menimbulkan kesegaran untuk memanfaatkan potensi potensi modal, tek. berdasarkan pangkal tolak yang rasional dan realistis sebagaimana diuraikan diatas maka ditetapkan undang undang tentang penanaman modal asing. untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka dengan undang undang kepada modal asing diberikan pembebasan kelonggaran perpajakan dan fasilitas fasilitas lain. dalam pada itu undang undang ini tidak membuka seluruh lapangan usaha bagi modal asing. dominasi. men n13 ny) nw) presiden republik indonesia dominasi modal asing seperti dikenal dalam zaman penjajahan dengan sendirinya harus dicegah. perusahaan perusahaan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing dalam tiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak lebih dari tahun. kecuali itu didalam menentukan bidang bidang usaha mana modal asing diperbolehkan, pemerintah sepenuhnya memperhatikan kekuatan modal nasional yang ada rencana rencana pembangunan yang akan disusun oleh pemerintah .). dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa tanah, kekayaan alam dan iktikad baik negara dan bangsa indonesia juga dapat diperhitungkan sebagai modal yang berharga. penanaman modal asing menurut undang undang ini dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan yang dari semula modalnya seratus persen terdiri dari modal asing ataupun dalam bentuk kerja sama antara modal asing dan modal nasional. berhubung dengan ketentuan dalam pemerintah akan menentukan pula bidang bidang usaha mana yang hanya dapat diusahakan dalam bentuk kerja sama dengan modal nasional penjelasan demi berbeda dari pada kredit yang risiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam maka didalam penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam. undang undang ini hanya mengatur hal penanaman modal asing dan tidak mengatur hal kredit. berhubung dengan itu maka perlu dikemukakan kemungkinan adanya modal asing yang digunakan dalam sesuatu usaha sepenuhnya, dan adanya modal asing yang dimanfaatkan dalam sesuatu usaha dalam kerja sama dengan modal nasional. modal asing dalam undang undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan indonesia, penemuan penemuan milik orang badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan indonesia, dan keuntungan yang boleh ditransfer keluar negeri tetapi dipergunakan kembali indonesia. penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan ketidak tegalan bidang hukum internasional. dengan. man nat presiden republik indonesia dengan mewajibkan bentuk badan hukum maka dengan demikian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnya, yaitu badan hukum indonesia yang tunduk pada hukum indonesia. sebagai badan hukum terdapat ketegasan tentang modal yang ditanam indonesia. dengan ketentuan ini maka dapat diusahakan pembangunan yang merata seluruh wilayah indonesia dengan memperhatikan daerah daerah minus, sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan ekonomi maka pemerintah menentukan bentuk bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional yang paling menguntungkan untuk tiap bidang usaha. mungkin bentuk kerja sama ini berwujud kontrak karya, joint venture atau bentuk lainnya. kepada pemilik modal asing diperkenankan sepenuhnya menetapkan direksi perusahaannya. kiranya hal demikian itu sudah sewajarnyalah karena penanam modal asing ingin menyerahkan pengurusan modal kepada orang yang dipercayainya. dalam hal kerja sama antara modal asing dan modal nasional, direksi ditetapkan bersama sama. dan cukup jelas. . man wat presiden republik indonesia kecuali memberikan pendidikan dalam bidang teknik, maka perusahaan modal asing diwajibkan menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas fasilitas latihan dan pendidikan dalam bidang pemasaran dalam dan luar negeri. pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan secara aktif dan efektif. ketentuan ini yang memungkinkan diberikannya tanah kepada perusahaan perusahaan yang bermodal asing bukan saja dengan hak pakai, tetapi juga dengan hak guna bangunan dan hak guna usaha, merupakan penegasan dari apa yang ditentukan dalam undang undang pokok agraria, berhubungan dengan dan ketetapan m.p.r.s. xxiii mars sesuai,dengan ketentuan undang undang pokok agraria dan maka hak guna bangunan tersebut dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama tahun, yang mengingat keadaan perusahaan dan bangunannya dapat diperpanjang dengan waktu paling lama tahun. hak guna usaha dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama tahun. kepada perusahaan perusahaan yang berhubungan dengan macam tanaman yang disahkannya memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha dengan jangka waktu hak guna usaha tersebut dapat diperpanjang paling lama tahun, hak pakai diberikan dengan jangka waktu menurut keperluannya, dengan mengingat pembatasan pembatasan bagi hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut atas. pembebasan il. karena usaha sesuatu perusahaan itu beraneka ragam dan dengan demikian juga kemungkinan memproduksinya maka jangka waktu pembebasan pajak dapat diatur sesuai dengan itu. jangka waktu maksimal tahun dianggap cukup untuk memberi kompensasi terhadap pengeluaran yang dilakukan sebelum usaha bersangkutan berproduksi. menurut. yen wat presiden republik indonesia menurut pengertian internasional saat permulaan berproduksi adalah saat sesuatu usaha baru mulai berproduksi dalam jumlah yang dapat disalurkan pasaran. pembagian laba yang diperoleh selama waktu pembebasan pajak wajar dibebaskan juga dari pengenaan pajak deviden. keuntungan yang ditanam kembali, diperlukan sebagai penanaman modal asing baru. cukupjelas. dalam rangka pemberian pembebasan pajak kepada modal asing maka tidak diadakan pungutan sub karena tergolong biaya sebelum sesuatu usaha baru berproduksi. keringanan: dengan menyimpang dari tari pajak perseroan marginal sebesar enam puluh keseratus dari jumlah laba bersih, sebagaimana ditentukan dalam ordonansi pajak perseroan maka untuk jangka waktu yang tidak melebihi tahun sesudah jangka waktu pembebasan diberikan suatu penurunan tari pajak dengan memperhatikan bidang bidang usaha menurut urutan prioritas yang dimaksud dalam jumlah pajak dalam jangka waktu tersebut akan berupa suatu tari proporsional setinggi tingginya lima puluh keseratus dari laba tahunan bersih. ordonansi pajak perseroan menentukan bahwa kerugian yang diderita dalam sesuatu tahun hanya dapat diperhitungkan dengan laba dalam tahun berikutnya. menurut ketentuan dalam angka sub ini maka kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan tersebut sub angka dapat diperhitungkan dengan laba yang diperoleh setelah jangka waktu sehingga kerugian tersebut dapat diperhitungkan penuh. menteri keuangan akan mengatur sesuatu tabel penyusutan untuk barang perlengkapan tetap perusahaan baru modal asing dengan memperhatikan bidang bidang usaha menurut urutan prioritas yang disebut dalam . men nya ny)naman modal asing. babi pengertian penanaman modal asing. pengertian penanaman modal asing dalam undang undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan ketentuan undang undang inigertian modal asing dalam undang undang ini ialah: alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa indonesia, yang dengan persetujuan pemerintahsa indonesia. bagian. men n4z rat presiden republik indonesia besarnya kelonggaran kelonggaran perpajakan dan pungutan pungutan lain tersebut dalam ditentukan sesuai dengan prioritas mengenai bidang bidang usaha sebagaimana dimaksudkan dalam dan sesuai pula dengan berat ringannya usaha. ada kemungkinan sesuatu perusahaan modal asingdan pungutan pungutan lain seperti tersebut dalam masih belum cukup untuk berusaha secara efisien dan efektif. hal yang demikian itu dapat terjadi apabila perusahaan tersebut memerlukan modal yang sangat besar untuk investasi atau untuk biaya "overhead". dalam keadaan yang demikian pemerintahtiap tiap keputusan pemerintah itu harus dituangkan dalam, suatu peraturan pemerintah. apabila pemerintah membuat peraturan pemerintah yang dimaksud dalam maka pemerintah akan menghubungkan dewan perwakilan rakyat. ketentuan ketentuan mengenai kelonggaran kelonggaran perpajakan dan pungutan pungutan lain yang dimaksud dalam bab undang undang ini akan dilakukan juga bagi modal nasional dan bagi modal domestic asing dalam bidang bidang usaha yang sama. dalam peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah nanti akan ditentukan lebih lanjut pelaksanaan administratif perpajakan. selanjutnya diadakan ketentuan ketentuan sebagai berikut: perusahaan modal asing harus.i dengan jumlah jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer. tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada pemerintah suatu ikhtisar dari modal asingnya. . man ya ny) nat presiden republik indonesia dan perusahaan modal asing diberikan izin transfer dalam valuta aslinya setelah bekerja beberapa waktu menurut penetapan pemerintah. hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik penanaman modal asing. realisasi transfer termaksud ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah. semua transfer selain yang diperkenankan berdasarkan huruf dan dipandang sebagai repatriasi modal asing. dirasakan adil apabila perusahaan perusahaan yang menggunakan modal asing tidak diperbolehkan repatriasi modalnya mentransfer penyusutan modalnya selama perusahaan perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran kelonggaran perpajakan dan pungutan pungutan lain. perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan modal asing dapat dilakukan juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran kelonggaran perpajakan dan pungutan pungutan lain. dan untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam indonesia maka dalam ini ditetapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing, kecuali jika kepentingan negara menghendakinya. tindakan demikian itu hanya dapat dilakukan dengan undang undang serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip prinsip hukum internasional. pengertian modal nasional dalam undang undang ini meliputi modal pemerintah pusat dari daerah, koperasi dan modal swasta nasional. dan cukup jelas. maksud ketentuan ini adalah untuk mencegah jangan sampai perusahaan modal asing yang bersangkutan melakukan tindakan tindakan yang merugikan kepentingan negara, ataupun tidak melakukan sepenuhnya tindakan tindakan yang diperlukan untuk menyelenggarakan perusahaan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemberian kesempatan menanam modal asing indonesia. cukup jelas. . open n1 wat presiden republik indonesia dalam melaksanakan undang undang ini tersangkut bidang berbagai departemen. karena itu perlu diadakan badan koordinasi yang sederhana yang dapat berbentuk dewan yang terdiri dari menteri menteri yang bersangkutan. dan cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor main snn presiden republik indonesiamembiayai perusahaan indonesia. bab bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha perusahaan yang dimaksud dalam yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum menurut hukum indonesia dan berkedudukan indonesia. pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri. pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan perusahaan modal asing indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah. bab iii. wetan wat presiden republik indonesia bab iii bidang usaha modal asing pemerintah menetapkan perincian bidang bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap tiap usaha tersebut. perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta tekhnologi. bidang: pelabuhan pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi: pelayaran, penerbangan, air minum: kereta api umum: pembangkitan tenaga atom, mass media. bidang . man nat presiden republik indonesia bidang bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, antara lain produksi senjata, mesiu, alat alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing. selain yang tersebut pada pemerintah dapat menetapkan bidang bidang usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.an yang berlaku. sistim kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah. bab tenaga kerja pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan perusahaan dimana modalnya ditanam. . mulan pln ya ny) nat presiden republik indonesia perusahaan perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegara indonesia kecuali dalam hal hal tersebut pada perusahaan perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga tenaga pimpinan dan tenaga tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warganegara indonesia. perusahaan perusahaan modal asing berkewajiban, menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas fasilitas latihan dan pendidikan dalam dan atau luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara indonesia dengan tujuan agar berangsur angsur tenaga tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga tenaga warganegara indonesia. pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam dan bab v. man mula presiden republik indonesia bab pemakaian tanah untuk keperluan perusahaan perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku. bab kelonggaran kelonggaran perpajakan dan pungutan pungutan lain kepada perusahaan perusahaan modal asing diberikan kelonggaran kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya sebagai berikut: pembebasan dari: pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi: pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu (lima) tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi.: pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam sub yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali: bea. man nat presiden republik indonesia bea masuk pada waktu pemasukan barang barang perlengkapan tetap , bea meterai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing. keringanan: atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tari yang proporsional setinggi tingginya lima puluh keseratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi (lima) tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam angka tersebut diatas: dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan yang dimaksud pada huruf angka dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut diatas: dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat alat perlengkapan tetap. pemberian kelonggaran kelonggaran perpajakan dan pungutan pungutan lain tersebut dalam dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam selam. open mula presiden republik indonesia selain kelonggaran kelonggaran perpajakan dan pungutan pungutan lain tersebut dalam ini maka dengan peraturan pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran kelonggaran itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi. pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam dan ditetapkan oleh pemerintah. bab vii jangka waktu penanaman modal asing, hak transfer dan repatriasi dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi (tiga puluh) tahun. kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk: keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak pajak dan kewajiban kewajiban pembayaran lain indonesia, biaya biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan indonesia, biaya biaya lain yang ditentukan lebih lanjut: penyusutan atas alat alat perlengkapan tetap, kompensasi. |
bupati gorontalo utara menimbang aa. apa para koordinasi pengelola para kabar. hkm ora. ass mass sekda wabup ani bupati peraturan bupatiuntuk sementara pengaturannya diatur dengan peraturan kelapc. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah: sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten gorontalo utara:ys faktor nan alam maupun manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis: bencana alam adalah yang disebabkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, keterangan, angin topan,atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa, gagal teknologi gagal modernisasi, epidemik.prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitatentramsetiap orang adalah perorangan, kelompok orang dan atau badan hukumgorontalo utarabpbd kabupaten gorontalo utara mempunyai tugas adasi: mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,:earah: pemantauan dan unsur pengarah bpbd terdiri dari ketua yang dijabat oleh kepala bpbd dan (sebelas(lima) anggota dari masyarakat profesional:: cc. kepala dinas pekerjaan umum: kepala dinas perhubungan, unsur tni, unsur polri. unsur pengarah bpbd dari (lim:, sekretariat:lebih lanjut dengan keputusan bupati gorontalo utarai tata kerja pimpinan unsur pelaksana bpbd kabupaten gorontalo utaragorontalo utar2009 rusli habib diundangkan kandang pada tanggal september2999 sek daerah kabupaten gorontalo utara, taman berita daerah kabupaten gorontalo utara nomor.ooo##o tahun ii. penjelasan atas peraturan bupatiboron satu utara mor tahun september kabupaten gorontalo utara unsur pengarah profesional ahli bidang pencegahan dan kesiapsiagaan seksi pencegahan seksi kesiapsiagaan kepala badan kelompok jabatan fungsional sub bagian keuangan ang pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah bidang kedaruratan dan logistik seksi kedaruratan seksi logistik sekretariat sub bagian umum dan kepegawaian bidang rehabilitasi dan rekonstruksi seksi rehabilitasi seksi rekonstruksi sub bagian penyusunan program |
bupati gorontalo utara nenek menimbang aa. para koordinasi pengelola para kabar. pemerintahan pah kabar. hukum (hy organisasi ass ass sekda cc. wabup mohon dgn hormat untuk so0rte tanda tanganimbentukan kandang kabupaten gorontalo utara perlu menetapkan peraturan bupati gorontalo utara tentang desa molingkapoto selatan kecamakolingkapoto selatan dalam wilayah desa molingkapoto dusun blade dusun harapan dusun pusat dengan dibentuknya desa molingkapoto selatankapoto selatankabupaten gorontalo sebelah selatan berbatasan dengan desa apostolo sebelah barat berbatasan dengan desaingkapoto dan desa molingkapoto selatanlingkapoto selatan berkedudukan dusun pusat. bab iii pemerintahan desa dengan terbentuknya desa molingkapoto selatanundangkan kandang pada tanggal feature, ditetapkan kandang pada tanggal #tukar, rupa penjelasan atasingkkingkapoto dan desa molingkapoto selatan ditetapkan dengan keputusan bupatiusatkapoto selatan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas dengan terpan ita bupati gorontalo utara peraturan bupati kabupateningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi kependudukan dan (peneeuota para catatan sipil sejalan dengan berlakunya peraturan kadis daerah nomor tahun perlu dilakukan penataan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara ica: terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan, organisasi asisten bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf pelayanan publik diatas perlu menetapkan peraturan bupati tentang sekretaris persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan daerah wakil pencatatan sipil dalam wilayah kabupaten gorontalo bupati kang desa dari utara. datar mengingat ht?kabupaten gorontalo utarakabupaten gorontalo utarkabupaten gorontalo utarbat (tiga puluh) hari sejak kembali kabupaten gorontalo utara. bagian kedua penerbitan kartu keluarga setiap penduduk wni dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap kabupaten gorontalo utara wajib memiliki (satu) kartu keluarga kk) dan hanya diperbolehkan terdaftar dalam (satu) kk. setiap penduduk warga negara indonesia dan orang asing yang meiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana melalui kepala desa lurah dan camat kabupaten gorontalo utara. kartu keluarga adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga. pelaporan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar penerbitan kartu keluarga kk). kartu keluarga berlaku selama tidak ada mutasi data dari kepala keluarga dan atau anggota keluarganyadari rt rw yang menyatakan bahwa penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dalam wilayah kabupaten gorontalo utara, tetapi belum memiliki kartu keluarga kk): kartu keluarga kk) lama bagi penduduk yang telah mempunyai kartu keluarga lama, tetapi ada perubahan data kepala keluarga dan atau anggota keluarga, akta perkawinan akta nikah akta perceraian: akta kelahiran akta kematian: surat keterangan ganti nama (bagi yang telah ganti nama), surat bukti kewarganegaraan republik indonesia seri): bagi warga negara asing wna), harus melampirkan izin tinggal tetap dari kantor imigrasi,sold) dari kepolisian. kepala instansi pelaksana menerbitkan kartu keluarga kkakabupaten gorontalo utara dilakukan setelah memenuhi syarat berupa, cc. izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tatap. wnakabupaten gorontalo utarorang asing yang memiliki izin tingal tetap kabupaten gorontalo utara sebagaimana dimaksud dalam danilakukan dengan tarbagian ketiga penerbitan kartu tanda penduduk kartu tanda penduduk ktp) adalah kartu sebagai bukti legitimasi bagi setiap penduduk dalam wilayah republik indonesia khusunya kabupaten gorontalo utara. setiap penduduk yang telah berumur (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah, wajib memiliki kartu tanda penduduk ktp) masa berlaku kartu tanda penduduk ktp) yang berusia (tujuh belas) tahun sampai dengan dibawah (enam puluh) tahun keatas selama (lima) tahun kartu tanda penduduk ktp) berlaku seumur hidup bagi yang berusia (enam puluh) tahun keatas, kecuali bagi warga negara asing. penggantian kartu tanda penduduk ktp) apabila terjadi mutasi data, karena hilang rusak dan atau habis masa berlaku. ali an, penerbitan kartu tanda penduduk ktp) bagi warga negara indonesia kabupaten gorontalo utara dilakukan setelah memenuhi syarat berupa surat pengantar dari rt rw yang menyatakan bahwa penduduk yang bersangkutan adalah bertempat tinggal tetap dalam wilayah kabupaten gorontalo utara, dan diketahui oleh kepala desa lurah foto kopi kartu keluarga kk), ktp lama bagi yang memperpanjang ktp,akta kelahiran: untuk warga negara asing wna) harus melampirkan pengantar rt rw yang diketahui oleh kepala desa lurah:, foto kopi kk: foto kopi akta nikah bagi penduduk yang belum berusia (tujuh belas) tahun foto kopi akta kelahiran: paspor: kitap kita dari kantor imigrasi:dari kepolisian sold). kepala instansi pelaksana menerbitkan ktpatap kabupaten gorontalo utara, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: surat keterangan hilang dari kepolisian atau ktp kopi kk: ktp lama, dan foto kopi paspor, izin tinggal taatap, kabupaten gorontalo utara, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa foto kabupaten gorontalo utarkata petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan ktp kepada penduduk untuk ,kabupaten gorontalo utara, wajib melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa pernyatasetyab pendaftaran peristiwa kependudukan bagian kesatu kotakabupaten gorontalo utarletkeyang beraddeskabupaten gorontalo utarakabupaten gorontalo utarng, atausbagian keduagorontalo ut: atau antar provinsi. uyegorontalo utara, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa kk: ktp sick)gorontalo utar sickiii iii, anabupati gorontalo utarayakabupaten gorontalo utar: dan ktp. pendaftaran bagi warga negeilakukane sick). pendaftaran orang b pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan pendaftaran penduduk rentan administrasi penduduk meliputi klasifikas: formulir gorontalo utarcc mendatangi orang terlantar, cc.pengantara cara mendatangi lokasi komunitas terpencil: mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk, cc. melakukan verifikasi dan validasi:uybianvii pencatatan sipil wilayah kabupaten gorontalo utara bagian kesatu pencatatan kelahiran setiap peristiwa kelahirlurahgorontalo utara. pejabat pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utar(oa ini iii iii iii iiiindah adalah berdomisilinya peera iyagorontalo utarantiga pencatatan lahir mati pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan setelahempat pencatatan perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil oleh pencatat perkawinan yang diangkat oleh bupati gorontalo utara tempat terjadinya perkawinani oleh pemuka penuh kepercayaan:pencatat perkawinanta hasil pencatatan kua kec. dalam wilayah kabupaten gorontalo utaradalam wilayah kabupaten gorontalo utaraoleh pencatat perkawinansebagaimana dimaksud huruf memberitahukan kepada pencatat perkawinan tempat terjadinyabercerai,. le, lali kedilakukan setelahdilakukan setelah memenuhi syarat berupa tea keterangan kematian dari dokter paramedis berupab viii pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak bagian kesatu pencatatan pengangkatan anak pencatatan pelaporan pengangkatmne pelaporua pencatatan pengakuan anak pencatatan pelaporan pengakuktp pemohosnp pai anna pang nii iii iii nii iiisesuai dengan perjanjian lintas batas tag bedabagian ketiga pencatatan pengesahan anak pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan: cc.b pencatatan perubahan nama pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukanbalam wilayah kabupaten gorontalo utara dilakukan: fotokopi paspor. adiyang berada dalam wilayah kabupaten luwu utar(tiga) dalam database kependudukan. lah babxii pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil bagianjati bagianxiiregister akta catatan sipil adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwaeandiproses, baik sebelum diserahkan maupun setelah diserahkan kepada subyek akta. pembatalan akta adalah pembatasakhir batin anapembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan suami dan istdan istri dalam ikatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan. carbon required yang selanjutnya disebugeri menyatakan keinginannya ata kemauan sendiri untuk menjadi wna dan melepas status warga negara indonesi(delapan belas) tahul bab pendaftaran penduduk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara dan akurat. pendaftaran penduduk kabupaten gorontalo utara dilakukaniii pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk bagian kesatu pencatatan dan penerbitan biodata penduduk penduduk warga negara indonesia kabupaten gorontalo utargorontalo utara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah memenuhi syarat berupa surat pengantar dari dan rw. |
bupati gorontalo utara menimbang aa. para koordinasi pengelola para asas. pemerintahan kabar. hukum organisasi pasir mass sekda cc. fan wabup mohon dgn hormat untuk tanda tangani mengingatenimbang mengingat bupati gorontalo utara tan spa mod rena san anangealam dalam wilayah desa panel. desa malam berasal dari sebagian wilayah desa panel yang terdiri atas cakupan wilayah cc. dusun baruga dusun kapal dusun tanjung paniksulawesimalambab iii pemerintahan desa dengan terbentuknya desa malamelekapalmenimbang para koordinasi pengelola para kepala stu spam dispu kabar hukum asisten a33 sekretaris daerah wakil bupati bupati dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gorontalo utara,:: undang undang nomor tahun tentang pokok pokok lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan diubah dengan undang undang nomor tahun lembaran negara kepegawaian lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah republik indonesia tahun nomormbahan lembaran negara republik indonesia nomor nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan lembaran negara republik indonesia tahun nomor undang undang peratueberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut antara dan ditambahkan bab yaitu bab viii penggajian sehingga berbunyi sebagai berikut (eh bab viii penggajian gaji kepala balai layanan umum spam, kepala bagian dan staf pegawai blu spam dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten gorontalo utara melalui dpa skpd dinas pekerjaan umum dan anggaran lain yang bersesuaian. gaji pegawai balai layanan umum kepala balai layanan umum disesuaikan dengan eselon iii kepala bagian disesuaikan dengan eselon iv, staf pegawai balai layanan umum mengacu pada ketentuan yang berlaku pada perusahaan daerah dam) umumnya. tunjangan bagi kepala balai layanan umum spam dan kepala bagian mengacu pada ketentuan yang berlaku lingkungan pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara. tunjangan bagi staf pegawai blu spam mengacu pada ketentuan yang berlaku pada perusahaan daerah dam) umumnya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan blu spam. ketentuan bab viii pembiayaan diubah menjadi bab pendapatan dan pembiayaan sehingga berbunyi sebagai berikut bab pendapatan dan pembiayaan bagian pertama pendapatan pendapatan balai layanan umum spam dapat bersumber dari jasa layanan, yaitu berupa penjualan air minum kepada masyarakat berdasarkan tarif jasa yang telah ditentukan: hibah, baik berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat seperti sarana dan prasarana pendukung pengembangan spam atau dari sumber dana apbn atau sumber lain yang bersesuaian: hasil kerjasama dengan pihak lain, seperti kerjasama operasional dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan spam, sewa menyewa kenderaan tangki air minum dengan pihak kedua dan usaha air minum lainnya yang mendukung tugas dan fungsi blu spam: apbd, yaitu pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah bukan dari kegiatan pembiayaan apbd, apbn, yaitu berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan demonstrasi dan atau tugas pembantuan dan lain lain. blu spam dalam melaksanakan anggaran demonstrasi dan atau diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam lain lain pendapatan blu spam bunga seperti depositoakibat dari penjualan dan atau jasa oleh blu spam, hasil investasi. seluruh pendapatan blu spam kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran blu spam sesuai rba. seluruh pendapatan blu spam sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan melalui rekening kas blu spam bagian kedua pembiayaan biaya blu spam merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. biaya operasional tersebut mencakup seluruh biaya yang menjadi beban blu spam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban blu spam dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi: biaya blu spam tersebudan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis program dan fungsi: biaya operasional blu spam terdiri dari biaya pelayanan, yaitu seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, yang meliputi biaya pegawai. biaya bahan bakar. biaya jasa pelayanan. biaya pemeliharaan. biaya barang dan jasa. biaya pelayanan lain lain. yang meliputi biaya pegawai. biaya administrasi kantor. biaya pemeliharaan. biaya promosi. biaya umum dan administrasi lain lain. biaya non operasional blu spam terdiri dari biaya bunga. biaya administrasi.ketentuan penutup menambah satu sehingga berbunyi sebagai berikut: bab penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan bupati kabupaten gorontalo utara nomor tahun masih berlaku. maret sekretaris kabupaten gorontalo utara, patahan berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor |
lim menimbang aa. para koordinasi pengelola raf kabar. pemerintahan kabar. hkm org. ass sekda wabup bupati ttd(aa pen rea pai menimbang mengingatkatialada dalam wilayah desa molo. desa katialada berasal dari sebagian wilayah desa molo yang terdiri atas cakupan wilayah dusun pasar lama dusun pelabuhan dengan dibentuknya desa katialada, sebagaimana dimaksud dalam wilayah desa molo dikurangi dengan wilayah desa katialada, sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua batas wilayah desa katialadsambal sebelah selatan berbatasan dengan desa molo sebelah barat berbatasan dengan desa bulantialado dan desa katialadkatialadtialadtialada berkedudukan dusun pelabuhan. bab iii pemerintahan desa dengan terbentuknya desa katialadkatialadkatialadtialadtialado yang berada didalam desa katialada mpkatialadtialadkatialadutk diundangkan kanan pada tanggal arungi ditetapkan kandang pada tanggal february ypurari grogol utara, penjelasan ataso dan desa katialado perlu dibentuk satu desa lagi yaitu desa katialadtialado dan desa katialada ditetapkan dengan peraturan bupati setelah mempertimbangkan usul kepala desa molo dan kepala desa katialadtialadtialadelabuhan sebagai pusat pemerintahan desa katialada adalah sebagian wilayah yang berada desa katialada. cukup jelas cukup jelas cukup jelas dengan terbentuknya desa katialado kepada pemerintah desa katialado dan desa katialadkatialada. pelantikan pejabat kepala desa katialada didahului dengan peresmian pembentukan desa katialadkelas cukup jelas tambahan berita daerah kabupaten goro italo utara nomo |
bupati gorontalo utara peraturan bupati gorontalo utara nomor tahun tentang pedoman standar pelayanan minimal dinasunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu disusun pedoman standar pelayanan minimal, bahwa standar pelayanan minimal adalah sebagai jaminan tentang adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan dalam hal peningkatan pelayanan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pemberistandar pelayanan minimal dinas kependudukan dan pencatatan sipilpendayagunaan aparatur negara nomor tahun tentang pedoman peningkatan kwalitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakatbupati gorontalo utara nomor tahun tentang organisasi tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara: peraturan bupati gorontalo utara nomor tahun tentang retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil: ian sipil, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang memutuskan menetapkandalam peraturan ini, standar pelayanan minimal adalah bagian dari optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. ka, pedoman standar pelayanan minimal spm) merupakan prosedur pelayanan kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kontrol dan tolok ukur terhadap kinerja pemerintah bidang pelayanan publik khususnya terhadap dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam melakukan fungsinya sebagai pelayan publik. pedoman standar pelayanan minimal spm) sebagaimana dimaksud dalam meliputi, jenis pelayanan, standar teknis pelayanan, jam pelayanan, pejabat pengambil keputusan, kompetensi petugas dan penanganan pengaduan,ini. jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam meliputi pelayanan pendaftaran penduduk ojo pencatatan biodata penduduk kartu keluarga kk) kartu penduduk ktp) surat keterangan pindah sementara sps) surat keterangan tempat tinggal skt) surat keterangan pindah skp) surat keterangan pindah datang skpd)munitas terpencil pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri pelayanan pencatatan sipil pencatatan peristiwa kelahiran penerbitan akta kelahiran penerbitan akta perkawinan pencatatan akta perceraian penerbitan kutipan akta kematian pencatatan kelahiran atas kapal laut atau pesawat terbang pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu pencatatan perubahan nama pencatatan pembatalan perkawinan pencatatan pembatalan perceraian pencatatan pengangkatan anak pencatatan pengakuan anak pencatatan pengesahan anak pencatatan perubahan status kewarganegaraan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil surat keterangan perubahan nama surat keterangan lahir mati surat keterangan kelahiran surat keterangan kematian peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tetap gorontalo utara pada tanggal diundangkan kandang padatanggal: pebruaritentangane ana maa ank tan akan mma plat aas ran ata hanya aaa yan sana tan pip batan dari mea aaspelayanan pendaftaran penduduk pelayanan pencatatan biodata penduduk persyaratan pencatatan biodata penduduk warga negara indonesia yang bertempat tinggal wilayah kabupaten gorontalo utara, dengan syarat surat pengantar dari dan rw: kutipan akta kelahiran, ijazah atau surat tanda tamat belajar, dan ktp: kutipan akta perkawinan kutipan akta nikah, atau a00 kutipan akta perceraian. surat keterangan kepala suku adat setempat bagi komunitas terpencil suku terasing:yaitupapertinggal tetap, dengan syarat paspor, kartu izin tinggal terbatas: dan buku pengasapan orang asingfat paspor: kartu izin tinggal tetap, dan buku pengawasan orang asing prosedur pelayanan pencatatan desa penduduk datang kantor desa setempat, mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk warga negara indonesia: petugas kaur pemerintahan desa mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting: kaur pemerintahan: setelah ditandatangani formulir diberikan kepada penduduk untuk disampaikan kantor kecamatan. prosedur pelayanan kecamatan penduduk datang kantor kecamatan dengan membawa formulir biodata penduduk, petugas kasi pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi data penduduk: setelah verifikasi dan validasi, formulir diberikan kepada penduduk untuk disampaikan instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan dokumen biodata penduduk. prosedur pelayananformulir biodata penduduk: petugas memverifikasi dan memomor induk kependudukan nik):. prosedur pelayanan pencatatan biodatadinas kependudukan dan pencatatan sipil teregistrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukanerbitkan nomor induk kependudukan nik),9g. waktu penyelesaian desa (dua) jam selesai. camat (dua) jam selesai. dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dua) jampelayanan penerbitan kartu keluarga persyaratan baru bagi penduduk wni meliputi surat pengantar dari lurahmu: foto kopi kitap: skt, std sold dari kepolisian,:, yang akan ditumpangi: ijazah bagi yang telah sekolye:rosedur penerbitan kartu keluarga desa penduduk datang kantor desa dengan membawa surat pengantar dari rt rw, mengisi dan menandatangani formulir permohonan kartu keluarga kk):efikasi dan validasi data penduduk: kepala desa menandatangani formulir permohonan kk, dan setelah formulir permohonan ditandatangani oleh kepala desa diberikan penduduk untuk diteruskan kantor kecamatan. prosedur penerbitan kartu keluarga kecamatan penduduk datang kantor kecamatan dengan membawa formulir kartu keluarga: petugas seksi pemerintahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, camat menandatangani formulir permohonan kk, setelah ditandatangani formulir diberikan kepada penduduk untuk diteruskan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. prosedur penerbitan kartu keluarga dinas kependudukan dan pencatatan sipilkeluarga kk).kartu tanda penduduk kartu tanda penduduk ktp) adalah identitas resmi seseorang sebagai penduduk setempat. kartu ini wajib dibawa dan dimiliki oleh setiap penduduk yang telah berusia tahun dan atau telah menikah. penerbitan kartu tanda penduduk ktp) dilakukan selambat lambatnya (dua belas) hari sejak berusia (tujuh belas) tahun. tanggal pernikahan. menjadi penduduk setempat. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah: atau: penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru. persyaratan ktp baru, bagi penduduk warga negara indonesia wni), meliputi telah berusia (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, surat pengantar rw rt dan kepala desa lurah: foto kopi kk, foto kopi kutipan akta nikah akta kawin bagi penduduk yang belum berusia (tujuh belas) tahun, ktp lama: foto kopiktp baru bagi orang asing tinggal tetap, meliputi telah berusia (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, foto kopi kk:kutipan akta kelahiran: paspor dan izin tinggal tetap: dan surat keterangan catatan kepolisian, ktp karena hilang atau rusak bagi orang asing tinggal tetap, meliputi surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau ktp yang rusak: foto kopi kk: dan paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing. ktp karena pindah datang bagi wni atau orang asing tinggal tetap, meliputitp karena perpanjangan bagi wni atau orang asing tinggal tetap, meliputi foto kopi kk: ktp lama dan foto kopi paspor: cc) foto kopi izin tinggal tetap, dan foto kopi surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. ktp karena perubahan data bagi wni atau orang asing tinggal tetap, meliputirosedur dan proses penerbitan ktp desa penduduk datang sendiri kantor desa dengan membawa persyaratan, penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan ktp warga negara indonesia,dan menyerahkan kepada kepala desa untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani formulir diberikan kembali kepada penduduk untuk dilaporkan kecamatan. prosedur dan proses penerbitan ktp kecamatan penduduk kantor kecamatan dengan membawa formulir asli dari desa: petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan menyerahkan kepada camat untuk ditandatangani: berkas dikembalikan penduduk untuk diteruskan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dasar penerbitan kartu tanda penduduk. prosedur dan proses penerbitan ktpberkas yang ditandatangani oleh kepala desa mengetahui camat kpt)na9g.inggal sementara (sps) persyaratan surat pengantar rt rw setempat ktp kk pemohon foto kopi ktp penjamin foto kopi penjamin sick dari kepolisian pejabat pengelola pelayanan petugas loket (dua) orang operator siak verifikator kepala seksi pindah datangduaempat tinggal (skt) persyaratan surat pengantar dari rt rw: dan ktp: paspor: skt lama dan kita: sold std dan sick dari kepolisian, keterangan dani perusahaan tempat bekerja: buku akta nikah: kutipan akta kelahiran: pas photo terbaru cm. tempat pelayanan kantor desa dan kantor kecamatan prosedur pelayanan pemohon datang kantor desa setempat dengan membawa surat pengantar dari rt rw dan berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditentukan: petugas desa mengecek berkas pemohon dan memberikan formulir serta informasi tentang persyaratan, masa berlaku dan cara pengisian formulir, setelah isi diserahkan kembali kepada petugas kemudian meneliti berkas dan persyaratannya, apabila tidak lengkap maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, petugas kaur pemerintahan desa membuat surat pengantar yang tandatangani oleh kepala desa kemudian register dalam buku dan menyerahkan kembali kepada pemohon beserta dokumen aslinya: pemohon kantor kecamatan dengan membawa surat pengantar beserta dokumen aslinya, petugas pada kecamatan menerima, meneliti dan memberikan informasi tentang masa berlaku, lama pemprosesan skt, setalah dinyatakan lengkap petugas register dalam buku register tempat tinggal, setelah register, petugas mengajukan surat keterangan penduduk pindah kepada camat untuk tandatangani dan diserahkan kepada pemohon. waktu penyelesaian desa1 jam selesai. kecamatan jam)9g. pejabat pengambil keputusan camat: kepala desa. pelayanan penerbitan surat keterangan pindah (skp) persyaratan surat keterangan pindah wni dan wna dalam wilayah nkri surat pengantar rt rw setempat ktp kk skt pemohon foto kopi paspor foto kopi kartu izin tinggal terbatas menunjukan buku pengawasan orang asing sick dari kepolisian surat keterangan pindah wni dan wna keluar negeri surat pengantar rt rw kk kk yang ditumpangi cc. ktp skt foto kopi paspor, kitap kita pejabat pengelola pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil petugas loket (dua) orang operator baik verifikator cc.,aiapindah datang (skpd) pelayanan penduduk pindah keluarcc.cc.:pelayanan penduduk pindah masukmelapor desa setempat dengan membawa surat pengantar rt rw desa tujuan tinggal dan berkas lengkap serta surat pindah dari kabupaten provinsi asalkaurkaur, petugas memproses dan mencatat dalam buku pindah masuk lalu dikembalikan kepada pemohon untuk diteruskan dinas kependudukan dan pencatatan sipil: yaa pemohon dengan membawa surat pengantar keterangan pindah dari kabupaten provinsi asal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara untuk diproses dan kemudian merekam data dalam database.alamalam dinas kependudukan dan pencatatan sipilkorban bencana sosiasosialmbuat data lokasi orang terlantar,orang terlantar. tim pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan orang terlantarmunitas terpencil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan komunitas terpencinyediakan formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku adat setempat: dan menyediakan formulir pendataan. prosedur dan tata cara pendataan penduduk komunitas terpencil mendatangi komunitas terpenciltanda komunitas sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang undangan. tim pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan komunitas terpencilmengkondisikan tarif retribusi gratis pelayanan pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri penduduk yang tidak mampu melapor sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan orang lain, kategori penduduk tidak mampu melapor sendiri faktor umur, sakit keras, cacat fisik, atau catat mental. persyaratan baru bagi penduduk wni meliputi surat pengantar dari rt rw, foto kopi kitap: skt, std sold dari kepolisian:: yang akan ditumpangi: ijazah bagi yang telah sekolah lurah: yang rusak,layanan pencatatan sipil pelayanan pencatatan peristiwa kelahiran pencatatan peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana tempat terjadinya kelahirrsyaratan pencatatan berdasarkan domisili ibunya bagi penduduk wni pencatatan kelahiran tanpa disertai kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua tetap dilaksanakan. surat keterangan kelahiran asli dari bidan dokter dukun beranak, nama dan identitas saksi kelahiran: foto kopi buku nikah kutipan buku nikah orang tua, foto kopi kk ktp orang tua: berita acara pemeriksaan bap) dari kepolisian bagi yang tidak menyertakan kutipan akta nikah atau akta perkawinan. pencatatan kelahiran orang asing surat kelahiran dari dokter bidan dukun beranak terlatih: surat keterangan lapor diri sold): kutipan akta nikah akta perkawinan orang tua, dan ktp bagi pemegang kartu izin tinggal tetap kitap), surat keterangan tempat tinggal skt) bagi pemegang kartu izin tinggal terbatas, dan atau paspor bagi pemegang izin kunjungan. prosedur dan tata cara pencatatan peristiwa kelahiransurat keterangan kelahiran serta menunjukan persyaratan sebagaimana yang telah dipersyaratkan kantor desa: setelah formulir selesai isi oleh pemohon kemudian tandatangani mengetahui kepala desa, formulir diteruskan kantor kecamatan untuk registrasi dan dicatat dalam buku peristiwa: formulir beserta persyaratannya teruskan utd instansi pelaksana, jika kecamatan belum terbentuk utd maka formulir surat kelahiran dapat diteruskan kepada instansi pelaksana.dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter bidan dukun beranak terlatihakta kelahiran dapat diterbitkan. pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada poin angka dan angka dapat dilakukan dengan tata cara penduduk orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran beserta persyaratan yang telah dipersyaratkan kepada instansi pelaksana: dan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam buku register akta kelahiran dan selanjutnya dapat menerbitkan kutipan akta kelahiran. pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada poin angka dapat dilakukan dengan tata cara pelapor pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian bap),kutipan akta kelahiran dapat diterbitkan. cc. pejabat pengelola pelayanan petugas loket (kelahiran persyaratan penerbitan akta kelahiran akta kelahiran wni), dengan mengisi dokumen permohonan penerbitan akta kelahiran syarat syarat surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala desa dan camat setempat: surat keterangan kelahiran asli dari bidan dokter dukun beranak: cc. surat keterangan kelahiran asli dari kantor desa setempat (kode foto kopi buku nikah, duplikat, sertifikat yang asli beserta foto kopi atau foto buku nikah, duplikat, sertifikat yang telah dilegalisir oleh kementrian agama setempat: foto kopi yang memiliki nomor induk nasional nik) 9g. foto kopi ktp orang tua: skt bagi penduduk tinggal sementara, foto kopi ijazah terakhir bagi yang telah memiliki,dan menyediakan stop map untuk satu keluarga. akta kelahiran orang asing, disamping memenuhi persyaratan atas juga melampirkan surat keterangan lapor diri sold): kim s, kita, kitap: cc. tanda lunas pajak orang asing, paspor. akta kelahiran wni dan orang asing yang laporannya diatas (enam puluh) hari sejak kelahiran harus melalui sidang pengadilan negeri dengan surat pengantar dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. surat pernyataan bermaterai apabila yang bersangkutan tidak memiliki ijazah tidak sekolah'tidak lulus sekolah prosedur dan tata cara pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemohon datang kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil! dengan membawa berkas persyaratan sebagaimana yang telah disyaratkan: menandatangani permohonan untuk mendapatkan persetujuan izin guna memperoleh kutipan akta kelahiran ditujukan kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara, membawa surat permohonan beroleh akta kelahiran yang ditujukan kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat, menandatangani surat pernyataan belum lemah mendapat kutipan akta kelahiran dari instansi yang berwenang tempat kelahiran, dan mengisi biodata pemohon akta, petugas memproses setelah berkas lengkap kemudian akta kelahiran diajukan kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk tandatangani selanjutnya diberikan kepada pemohon. pejabat pengelola pelayanan petugas loket (dua) orang operator baik verifikator cc.perkawinan persyaratan pelayanan penerbitan akta perkawinan wni pencatatan diluar kantor surat bukti perkawinan agama, mengajukan pemberitahuan sekurang kurangnya (tiga) minggu sebelumnya dengan mengajukan formulir pendaftaran, melengkapi model dan model yang dihampiri dengan surat keterangan belum lemah menikah dari desa (surat keterangan n1,n2,n3,n4): surat tanda pemberitahuan nikah asli dari pemuka agama: surat sidi suami istri: foto kopi surat pemandian baptis surat keanggotaan gereja, surat keanggotaan agama hindu budha bagi yang beragama hindu dan budha, da0 akta perceraian akta kematian yang asli bagi yang sudah pernah menikah dan janda duda akibat meninggal: foto kopi akta kelahiran suami istri, foto kopi dan ktp suami stri, foto kopi surat keterangan kewarganegaraan dan surat pernyataan ganti nama untuk wni keturunan: foto kopi std, paspor serta surat keterangan status dari kedutaan bagi orang asing. mengisi formulir pencatatan perkawinan kode surat perjanjian nikah dari notaris bagi yang menghendaki: surat izin komandan bagi anggota tni polri: surat persetujuan mempelai dari desa, surat keterangan asal usul dari desa suami istri: surat keterangan kelakuan baik dari desa suami istri: surat keterangan belum menikah dari desa suami istri: surat izin dari orang tua bagi yang belum berusia tahun, pas photo kopi ktp yang berlaku: yang menjadi saksi tidak boleh orang tua,layanan akta perkawinan orang asing disamping harus melengkapi pernyataan atas juga diwajibkan melampirkan wni keturunan foto kopi akta perkawinan orang tua, foto kopi surat keterangan ganti nama bagi yang sudah ganti nama, cc. akta kelahiran orang asing surat tanda melapor diri std) dari imigrasi: skt skpd: surat izzgereja, vihara, pura (dua belas) hari kerja selesai. lama penyelesaian dinas kependudukan dan pencatatan sipil (satu) hari selesai alur dan mekanisme pelayanan pemohon datang sendiri dan tidak bisa diwakilkan kantor desa setempat untuk melaporkan diri sekurang kurangnya (empat belas) hari sebelum tanggal perkawinan dan mengambil formulir akta perkawinan model dan model serta membawa surat pengantar dari rt rw: setelah mengisi formulir yang diterima, pemohon menyerahkan formulir dan persyaratan lainnya kepada petugas kelurahan: petugas seksi pemerintahan padakaur pemerintahan pada kelurahan membuat surat pengantar akta perkawinan dan serahkan kepada kepala desa: kepala desa mengecek berkas, setelah benar kepala desa menandatangani atas nama camat, setelah ditandatangani oleh kepala desa, petugas kaur pemerintahan pada kantor desa menyerahkan kembali kepada pemohon berserta dokumen aslinya, pemohon mendatangi loket pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa berkas lengkap beserta dokumen aslinya: petugas loket dinas kependudukan dan penmemproses akta perkawinan untuk diproses lebih lanjut: petugas meneliti dan mencatat data pemohon dalam buku akta perkawinan dan diproses lebih lanjut, petugas mengajukan penandatanganan akta perkawinan kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil: setelah ditandatangani dibuatkan kutipan akta perkawinan untuk masing masing mempelai, kemudian diberikan kepada petugas loket pelayanan: petugas loket membuat surat perintah pembayaran retribusi pelayanan akta perkawinan yang diserahkan kepada pemohonmemberikan tanda terima pembayaran kepada petugas loket petugas loket menyerahkan akta perkawinan serta dokumen asli lainnya kepada pemohon. pejabat pengelola pelayanan petugas loket (dua) orang operator baicc.tarif retribusi berdasarkan perda nomor tahun pencatatan perkawinan kurang dari hari sejak tanggal pernikahan wni orang asing kantor rp. rp. iya luar kantor rp. rp. pencatatan perkawinan diatas (tiga puluh) hari sejak tanggal perkawinan wni rp. wna rp. penerbitan kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya wni rp. penerbitan kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya wna rp. prosedur pelayanan pencatatan perceraian permohonan perceraian hanya dapat dilaksanakan pengadilan negeri bagi yang bukan beragama islamagama, pengadilan negeri dan dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil persyarat kopi dan ktp yang bersangkutan: mengisi formulir kode khusus untuk wni keturunan asing harus melampirkan persyaratan tambahan surat ganti nama bagi yang sudah ganti nama, untuk orang asing harus melampirkan persyaratan std, skt skpd: cc. dokumen keimigrasian,dan paspor. masa berlaku selama pemohon tidak melaksanakan pencatatan pemisahan lagi alur dan mekanisme pelayanan mekanisme pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemohon datang sendiri dan tidak bisa diwakilkan desa setempat mengambil formulir akta perceraian dengan membawa surat pengantar rt rw., formulir yang telah diisi dan persyaratan lainnya diberikan kepada petugas desa, petugas kaur pemerintahan pada desa memeriksa dan meneliti berkas dan persyaratan, jika lengkap diberikan kepada kepala desa dan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, petugas seksi pemerintahan desa membuat surat pengantar akta perceraian dan diserahkan kepada kepala desa: kepala desa mengecek berkas dan menandatangani surat pengantar dimaksud dan menyerahkan kepada pemohon, pemohon mendatangi loket pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan menyerahkan berkas serta dokumen aslinya, petugas loket menerima, meneliti dan mencatat sertapencatatan sipil mencatat dalam buku register perceraian, dan merektarif retribusi biaya retribusi sesuai peraturan daerah tahun wni rp. orang asing rp. pencatatan akta perceraian yang melebihi waktu (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan wni rp. wna rp. pelayanan penerbitan kutipannam puluh) hari sejak tangal kematiannya. untuk orang asing batas waktu pelaporan adalah (sepuluh hari)surat penetapan keterlambatan dari pengadilan negeri wni keturunan dan orang asing) syarat syarat surat keterangan kematian dari rumah sakit, dokter, desa: foto kopi kk, ktp almarhum dan ktp pelapor foto kopi akta perkawinan buku nikah bagi yang telah menikah, akta kelahiran asli almarhum, akta kelahiran sala satu anak ahli waris: khusus wni keturunan dan orang asing harus melampirkan surat keterangan ganti nama bagi yang sudah ganti nama, mengisi formulir kode dan untuk orang asing melampirkan stm dj, skt skpd, cc. dokumen keimigrasian: paspor: ahli waris tidak dapat diwakilkan datang dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengambil blank dan membawa surat pengantar dari rt rw:mproses akta kematian dan menyerahkan akta kematian serta dokumen asli lainnya kepada pemohon. pejabat pengelola pelayanan petugas loket prosedur pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemohon datang kantor desa setempat dengan membawa pengantar dan rt rw, petugas registrasi memberikan formulir kematian untuk diisi, setelah diisi dan dilengkapi datanya diserahkan kembali kepada petugas: petugas memverifikasi dan memvalidasi data, apabila belum lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon, petugas membuat surat pengantar akta kematian: kepala desa menandatangani surat pengangantar akta kematian untuk dibawa kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. tarif retribusi gratis pelayanan pencatatan kelahiran atas kapal laut atau pesawat terbang kelahiran anak atas kapal laut atau pesawat terbang dalam atau luar wilayah kabupaten gorontalo utarpemohon mengisi formulir dengan menyerahkan surat keterangan kelahiran dari dokter bidan penolong kelahiran dan menunjukan ktp ibu atau ayahnyadapat menerbitkan kutipan akta kelahiran. pejabat pengelola pelayanan petugas loket (dua) orang operator(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara&d& penetapan dari pengadilan negerisatu) han selesai. tarif retribusi gratis pelayanan pencatatan perubahan nama pencatatan perubahan nama dilakukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau utd dinas. persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama: kutipan akta kelahiran lama: kutipan akta perkawinan bagi yang telah menikah: foto kopi yang memiliki nomor induk penduduk nik) nasional: foto kopi ktp lama, mekanisme pelayanan pemohon datang sendiri dengan membawa persyaratan yang telah disyaratkan dan tidak dapat diwakilkan datang dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengambil dan mengisi formulir perubahan nama pejabat pencatatan sipilnamapenggantian biaya cetak sesuai peraturan daerah tahun rp. pelayanankawinan persyaratan dan prosedur pencatatan pelaporan pembatalan percerailaporan pembatalan perkawinan dilakukan paling lambat (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan. prosedur dan tata cara pelayanan pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, datang kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan mengisi formulir pembatalan perkawinan dengan menyerahkan persyaratan yang telah disyaratkan: kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utarmemberitahukan kepada instansi pelaksanatentang pembatalan perkawinan kepadancatatan peristiwa perkawinan dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau utd dinas mencatat:pencatatan pembatalan perceraian prosedur pelayananceraian. pencatatan pembatalan perceraian dilakukan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan aktinstansi pelaksana gereja vihara pura tempat terjadinya pencatatan peristiwa perceraian dinas kependudukan dan pencatatan sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan. pro sepur dan tata cara pelayanan:, instansi pelaksana atau utd dinas dengan melampirkan salinan putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian: dan kutipan akta perceraian. foto kopi dan ktp yang bersangkutan:9g.an) hari selesai. pelayanan pencatatan pengangkatan anak pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai tempat penerbitan akta kelahiran setelah memperoleh penetapan dari pengadilan agama maupun pengadilan negeri. pencatatan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan sebanyak kali dengan jarak waktu paling lama (dua) tahun. dalam hal pengamatan anak kembar pencatatan hanya dilakukan (satu) kali. pencatatan pengangkatan anakditerimanya salinan penetapan pengadilan. paa persyaratan yang diperlukan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, kutipan akta kelahiran, berita acara pemeriksaan bap) dari kepolisian bagi anak terlantar, fotokopi dan ktp orang tua angkat, usia orang tua angkat minimal (tiga puluh) tahun maksimal (lima puluh lima) tahun usia anak yang diangkat belum berusia (delapan belas) tahun: beragama sama dengan anak angkat, berstatus menikah paling singkat (lima) tahun yang dibuktikan dengan buku nikah, melampirkan surat izin menteri dan atau kepala dinas sosial melampirkan surat penyataan pengangkatan anak, melampirkan surat izin tertulis orang tua atau wali anak dan atau persetujuan anak, melampirkan surat keterangan berkelakuan baik sick) dari kepolisian: prosedur dan tata cara pelayanan pencatatan pengangkatan anak orang tua angkat datang kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan mengisi formulir pelaporan pengangkatan anak, dinas kependudukan dan pencatatan sipil merekam dalam database kependudukan:. biaya retribusi sesuai peraturan daerah nomor tahuncc)waktu penyelesaian (hari) hari selesai. unp akuan anak pencatatan pelaporan akta pengakuan anak ini berlaku bagi anak yang lahir diluar nikah pengakuan anak wajib dilaporkan selamanya kewajiban melaporpersyaratan yang diperlukan surat pengantar dari rt rw dan diketahui oleh kepala desa, surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung, fotokopi ktp dan ayah biologis dan ibu kandung: fotokopi akta perkawinan ayah biologis dan ibu kandung:akuan anak biaya retribusi sesuai peraturan daerah nomor tahun wni rp. orang asing rp. penerbitan kutipan akta pengakuan anak dua dan seterusnya wni rp. wna rp. prosedur pelayanan pencatatan pengakuan anakakuan anak dengan membawa surat pengantar dari rt rw.: setelah formulir diisi oleh pemohon lalu diberikan kepada petugas desa dan persyaratan lainnya pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan akta pengakuan anak:kabupaten gorontalo merekan data pengaku9gesahan anak pencatatan pengesahan anak yang lahir diluar nikah wajib dilakukan oleh orang tua dan dilaporkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat pencatatan pengesahan anak dilakukan selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak ayah biologis dan ibu kandungnya melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. kewajiban melaporkanyang diperlukan cc. surat pengantar dari rt rw dan diketahui oleh kepala desa dan camat, fotokopi ktp dan kedua orang tua, akta kelahiran: fotokopi akta perkawinan orang tua,esahan anak biaya retribusi sesuai peraturan daerah nomor tahun wni rp. orang asing rp. prosedur pelayananesahan anak dengan membawa surat pengantar dari rt rw, setelah formulir pengesahan anak diisi oleh pemohon lalu diberikan kepada petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau utd dinas pejabat pencatatan sipil atau utd dinas mencatat pada register pengesahan anakmerekam data pengesahyan pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pencatatan pelaporan warga negara asing menjadi warga negera indonesia wajib dilakukan selambat lambatnya (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada negara kesatuan republik indonesia. persyaratan pelayanansurat persetujuan perubahan status kewarganegaraan warga negara asing menjadi warga negara indonesia dari negara yang bersangkutan, foto kopi kutipan akta kelahiran: foto kopi dan ktp pemohon: kutipan akta perkawinan bagi yang telah menikah, surat keterangan ganti nama bagi yang sudah ganti nama: dan 9g. foto kopi paspor prosedur pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warganegara indonesia pemohon datang sendiri dan tidak dapat diwakilkan kantor kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengambil formulir perubahan status kewarganegaraan asing menjadi warga negara indonesia dengan membawa surat pengantar dari rt rw dan diketahui oleh kepala desa dan camat, setelah formulir diisi oleh pemohon lalu diberikan petugas pencatatan sipil:dalam database kependudukan. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negra indonesia menjadi warga negara asing luar negara kesatuan republik indonesia. pemohon datang perwakilan republik indonesia, kemudiayang telah disyaratkan kepada pejabat konselor: pejabat konseloelodalam negeri meneruskan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara sebagai instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan, danseksi identitas kependudukanmbetulan akta pencatatan sipil pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atau utd dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik atas inisiatif pejabat pencatatan sipil maupun diminta olehsenantiasayang telah diserahkan kepada pemegang,iaya retribusi sesuai peraturan daerah nomor tahun prosedur pelayanan pencatatan perubahan kesalahan tulis redaksionalnyataan penerbitan aktarkawinan dan perceraian cc)dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara yang menerbitkan akta pencatatan sipil. pencatatan pembatalan akta pen. biaya retribusi sesuai peraturan daerah nomor tahun gratis prosedur pelayanan dan tata cara pembatalan akta pencatatan sipil pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil. pejabat pencatatan sipil menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil, dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilsurat keterangan perubahan nama persyaratan surat pengantar dari rt rw: foto kopi ktp dan kk, kutipan akta kelahiran lama, kutipan akta perkawinan bagi sudah menikah, surat keterangan catatan kelakuan sick) dari kepolisian: a00 surat keterangan perubahan status warga kewarganegaraan bagi orang asing. ya mekanisme pelayanan desa mekanisme pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemohon datang sendiri dan tidak dapat diwakilkan kantor desa dengan membawa persyaratan yang telah disyaratkan, petugas desa mengecek berkas, dan memberikan formulir perubahan nama kepada pemohon: pemohon mengisi formulir perubahan nama dan memberikan kepada petugas, kaur pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi data, kaur pemerintahan menerbitkan surat keterangan perubahan nama dan ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat. pejabat pengelola pelayanan petugas loket (satu) orang operator verifikator kaur pemerintahan desa kepala sub seksi pemerintahan kecamatan supervisor sekretaris desa sekretaris camat administrator pejabat penanggung jawab kepala desa camat waktu penyelesaian (satu) haridan camat pmp pelayanan penerbitan surat keterangan lahir mati lahir mati apabila seorang bayi bertahan hidup paling lama (dua puluh delapan) hari syarat yang diperlukan surat keterangan lahir mati asli dan dokter bidan dukun beranak, surat pengantar rt rw, fotokopi surat nikah akta perkawinan orang tua:skt,skpd, kita kitap, ahli waris tidak dapat diwakilkan datang dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari rt rw serta formulir serta bagi warga negara asing,nerbitkan surat keterangan lahir matipelayanan surat keterangan kelahiranrt rw.i bagi penduduk sementara,kartu izin masuk kim) kim, kita kitap. mekanisme pelayanan mekanisme pelayanan desa pemohon datangdan bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya: petugas, berkas diverifikasi dan validasi oleh kaur pemerintahan, setelah divalidasi desa menerbitkan surat keterangan kelahiran. pemohon kantor kecamatan dengan membawa surat keterangan kelahiran untuk dicatat dalam buku register, kemudian diteruskan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pejabat pencatatan sipil memberikan formulir untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya menerbitkan surat keterangan kematianverifikator kaur pemerintahan desa: kepala seksi kelahiran dan kematian, kepala seksi pengelolaan dan penyajian data, supervisor sekretaris desa, kepala bidang pencatatan sipil:esa, camatsurat keterangan kematian yang berpohon adalah ahli waris syarat yang diperlukan surat keterangan kematian asli dari rumah sakit, dokter pejabat yang berwenang, surat pengantar rt rw, fotokopi surat nikah akta perkawinan bagi yang telah menikah, fotokopi dan ktp orang tua: akta kelahiran asli almarhum: kartu izin masuk kim) kim, kita kitap, paspor. mekanisme pelayanan mekanisme pelayanan desa pemohon datang, sendiri dan tidak boleh diwakilkanpetugas kaur pemerintahan: berkas diverifikasi dan validasi oleh kaur pemerintahan dan, setelah divalidasi desa menerbitkan surat keterangan kematian dan ditandatangani oleh kepala desa. kaur pemerintahan register dalam buku kepala desa menerbitkan surat keterangan kematian dengan kode pemohon kantor kecamatan dengan membawa surat keterangan kematian untuk dicatat dalam buku register kematian. pejabat pengelola pelayanan petugas desa operator verifikator luar pemerintahan supervisor sekretaris desa administrator pejabat penanggung jawab kepala desa waktu penyelesaian (satupelayanan alur tata kerja pelaksanaan pelayanan perorangan pendaftaran penduduk penerbitan ktp dan kartu keluarga pendaftaran berkas dan kependudukan verifikasi data penduduk verifikasi kabid penerbitan ktp dan registrasi ktp dan penandatanganan cap pengarsipan pembayaran pad selesai luar tata kerja pelaksanaan pelayanan kolektif pendaftaran penduduk ktp dan kartu keluarga pendaftaran berkas verifikasi data penduduk verifikasi kasi ktp dan kependudukan surat pernyataan penerbitan ktp dan registrasi ktp dan penandatanganan cap pengarsipan selesai alur tata kerja pelayanan akta kelahiran perorangan perubahan dan pergantian akta pencatatan sipil pendaftaran berkas akta dapil verifikasi data penduduk surat pernyataan verifikasi kabid penerbitan register dan penerbitan akta dapil registrasi akta penandatanganan cap pengarsipan pembayaran pad kaa alur tata kerja pelayanan akta kelahiran kolektif pencatatan sipil pendaftaran berkas verifikasi data penduduk verifikasi kasi akta kelahiran surat pernyataan penerbitan register dan penerbitan akta kelahiran registrasi akta kelahiran, penandatanganan, cap dan pengarsipan selesai mitpindah verifikasi data penduduk verifikasi kabid pendaftaran penduduk penerbitan surat pindah registrasi surat pindah penandatanganan cap pengarsipan pembayaran pad selesai unidatang verifikasi data penduduk penginputan data base verifikasi kabidalur tata kerja pelayanan perubahan dan penggantian ktp dan kartu kelurga pendaftaran berkas verifikasi data penduduk verifikasi kabid pendaftaran pendudukjam pelayanan senin s d kamis jam s d wita jum'at jam s d witakompetensi petugas petugas loket orang penulis register orang petugas verifikasi orang administrasi orang administrasi keuangan orang administrasi barang orang administrator siak orang pengelola data dan informasi orang operator siak orang operator komputer orang sopir orang sarana dan prasarana gedung ruang tunggu telepon facsimile komputer server digital camera notebook mesin fotokopi informasi dan pengaduan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara jl. kusnodanupoyo komp. blok plan, kode pos. desa molingkapoto, kec. kandang sms pengaduan telp. fax kantor kecamatan kantor desa |
menimbang para koordinasi pengelola yaa aga. kabar hukum organisasi ass. sekda wabup bupati untuk ttd kpaimbanglayanan pendidikandidik pemerintah daerah adalah pemerintahan kabupaten gorontalo utara bupati adalah bupati gorontalo utara dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten gorontalo utabeasiswa akhir studi adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mahasiswa asal kabupaten gorontalo utara yang dimotivasi untuk menyelesaikan pendidikannya perguruan tinggi. bab maksud, tujuan dan azas maksud diberikannya beasiswa adalah untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik berprestasi dan mahasiwa asal gorontalo utara yang menyelesaikan pendidikannya perguruan tinggi. tujuan diberikannya beasiswa adalah untuk memberikan motivasi dan semangat peserta didik berprestasi serta mahasiswa asal gorontalo utara untuk segera menyelesaikan pendidikannya perguruan tinggi. pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi berasaskan obyektif: penentuan sasaran penerimaan beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi harus memenuhi ketentuan, transparan: pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studbeasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya, bab iii sasaran beasiswa bagian pertama beasiswa prestasi peserta didik yang telah menyelesaikan sekolah pada jenjang satuan pendidikan aliyah ma), dan sekolah menengah kejuruan smk) kabupaten gorontalo utara, peserta didik sebagaimana dimaksud pada merupakan peserta didik yang memiliki nilai rata rata raport tertinggi dan atau nilai surat keterangan hasil ujian nasional shun) tertinggi masing masing satuan pendidikan untuk sma negeri kandang sebagai sekolah unggulan, seluruh siswanya memperoleh beasiswa prestasi bagian kedua beasiswa akhir studi mahasiswa asal kabupaten gorontalo utara yang terdaftar perguruan tinggi yang terakreditasi minimal pada tingkat akhir jenjang studi strata satu dan atau strata dua dan dalam penyelesaian akhir pendidikannya mahasiwa sebagaimana dimaksud pada merupakan mahasiwa yang memiliki indeks prestasi kumulatif ipk) minimal bab pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi dilakukan oleh dinas pendidikan besaran pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi ditetapkan dengan keputusan bupati. mekanisme teknis pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studik ask pita gorontalo utara, ag: andra yasin diundangkan kandang pada tanggal sekretaris daerah kabupaten gorontalo utara ismail patpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup menimbang para koordinasi pengelola kepala blh kabar. hukum org ass. pmb. masy. sekretaris daerah wakil bupati bupati usoetapkaupaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kabupaten gorontalo utarareagaturgorontalobadan lingkungan hidup selanjutnya disingkat blh adalah badan lingkungan hidup kabupaten gorontalo utara. kepala badan lingkungan hidup selanjutnya disingkat kepala blh adalah kepala badan lingkungan hidup kabupaten gorontalo utara. pegawai adalah pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan lingkungan hidup pada badan lingkungan hidup kabupaten gorontalo utara. rencana tata ruang wilayah selanjutnya disingkat rtrw adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten gorontalo utarpemrakarsmeriksaan formulir ukl upl adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan penilaian substansi ukl upl yang dilaksanakan dalam suatu rapat koordinasi yang dipimpin oleh kepala blh. rekomendasi persetujuan ukl upl atau rekomendasi penolakan ukl upl adalah surat penetapan dukungan atau penolakan atas rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib amdal yang diterbitkan oleh bupati berdasarkan hasil putusan rapat koordinasi substansi ukl upl. tanda bukti pendaftaran spl adalah surat penetapan dukungan atas rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib amdal atau tidak wajib ukl upl yang diterbitkan oleh kepala blh. tanda bukti penerimaan ukl upl atau spl adalah suatu formulir sebagai bukti telah diterimanya berkas permohonan izin lingkungan dan permohonan persetujuan ukl upl atau permohonan pendaftaran spl oleh pegawai blh. pemrakarsa adalah setiap orang atau lembaga yang bertanggungjawab atastau tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. bab klasifikasimemiliki ukl upl, wajib membuat sukl upl sebagaimana dimaksud pada merupakan persyaratan permohonan izin lingkungan. jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan atau kegiatan tidak wajib memiliki amdal, dan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang memiliki skala besaran lebih kecil tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan atau kegiatan wajib memiliki amdal. jenis rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri berdasarkan: pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan. tipologi ekosistem yang diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup. jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh bupati dan atau masyarakat kabupaten gorontalo utara. penetapan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib membuat splpenetapan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki ukl upl sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan hasil penapisan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berdasarkan pertimbangan ilmiah tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dan atau dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. hasil penapisan berdasarkan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam daftar jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal sebagaimana pada lampirmdal. bab iii penyusunan ukl upl formulir ukl upl disusun oleh pemrakarsa pada tahap peran ganas suatu usaha dan atau kegiatan. formulir ukl upl sebagaimana dimaksud pada memuat: identitas pemrakarsa, dan lampiran. pengisian formulir ukl upl dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir ukl upl sebagaimana tercantum dalam lampirapabila formulir ukl upl disusun oleh pemrakarsa pada tahap pra konstruksi tahap konstruksi tahap operasi tahap pasca operasi suatu usaha dan atau kegiatan, maka pengajuan formulir ukl up nya wajib ditolak serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan ukl upllokasi dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten gorontalo utara yang dibuktikan dengan overlay lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan peta tata ruang yang berlaku, serta surat dari badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten gorontalo utara tentang kesesuaian tata ruang dengan lokasin atautentang hal ini, maka ukl upl tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. dalam hal usaha dan atau kegiatan yang direncanakan lebih dari (satu) jenis usaha dan atau kegiatan yang perencanaannya dan kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten, pemrakarsa hanya menyusun (satu) ukl upl pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang bekerja pada blh dilarang menjadi penyusun ukl upl apabila rencana usaha dan atau kegiatan berada dalam wilayah kabupaten gorontalo utara. dalam hal blh bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada dapat menjadi penyusun ukl upl. bab tata cara dan proses penerbitan rekomendasi ukl upl dan izin lingkungan pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan secara tertulis kepada bupati gorontalo utara untuk usaha dan atau kegiatan yang berlokasi pada (satu) wilayah kabupaten dan atau wilayah laut paling jauh (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. pengajuan permohonan izin lingkungan secara tertulis oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan: formulir ukl upl yang diisi oleh pemrakarsa, dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan, profil usaha dan atau kegiatan. formulir ukl upl sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (hardcore) dan file elektronik (softcopy). guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik bidang lingkungan hidup, maka bupati gorontalo utara mendelegasikan kewenangannya kepada kepala pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: a.' pengajuan permohonan izin lingkungan untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl, pemeriksaan dokumen lingkungan untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl, mengumumkan permohonan izin lingkungan dan penerbitan izin lingkungan melalui media massa dan atau multimedia untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl, penerbitan rekomendasi ukl upl, penerbitan izin lingkungan untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl. setelah pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pegawai yang menangani penerimaan berkas permohonan izin lingkungan. tanda bukti penerimaan berkas permohonan izin lingkungan dan formulirsub bidang amdal melakukan uji administrasi terhadap permohonan izin lingkungan dan formulir ukl upl. berdasarkan hasil uji administrasi, kepala bidang tata lingkungan dan amdal atas nama kepala blh memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan permohonan izin lingkungan dan formulir ukl upl. dalam hal permohonan izin lingkungan dan formulir ukl upl dinyatakan tidak lengkap, kepala bidang tata lingkungan dan amdal mengembalikan permohonan izin lingkungan dan formulir ukl upl kepada pemrakarsa. pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diberikan apabila: uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan izin lingkungan dan formulir ukl upl yang disampaikan oleh pemrakarsa lengkap secara administrasi: dan ukl upl yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada pejabat sub bidang amdal sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi formulir ukl upl. kepala sub bidang konservasi dan tata lingkungankepala sub bidang amdal menyiapkan format pemeriksaan substansi formulir ukl upl. setelah permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap secara administrasi, kepala blh wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan melalui media massa dan atau multimedia. pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (dua) hari kerjapermohonan izin lingkungan dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak diumumkan. pemeriksaan substansi formulirsaran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan kepada kepala bidang tata lingkungan dan amdal. pemeriksaan substansi formulir ukl upl dapat dilakukan setelah jangka waktu paling lama pemberian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat telah berakhir. pemeriksaan substansi formulir ukl upl wajib diselenggarakan dalam suatu rapat koordinasi yang dilakukan oleh blh dengan melibatkan instansi yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang. untuk kelancaran rapat koordinasi substansi formulir ukl upl dapat dibentuk tim pemeriksa yang beranggotakan skpd instansi teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. formulir ukl upl yang akan diperiksa, wajib diterima oleh instansi teknis atau tim pemeriksa paling sedikit (satu) hari kerja sebelum rapat koordinasi dilakukan. pelaksanaan rapat koordinasi substansi ukl upl dikoordinir oleh kepala bidang tata lingkungan dan amdal. kepala blh secara ex officio selaku pimpinan rapat koordinasi substansi. apabila kepala blh berhalangan hadir, maka rapat koordinasi substansi dapat dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala blh. sekretaris rapat koordinasi substansi secara ex officio dijabat oleh kepala bidang tata lingkungan dan amdal. rapat koordinasi substansi wajib melibatkan pemrakarsa. dalam hal hasil pemeriksaan memutuskan formulir ukl upl. pemrakarsa wajib memperbaiki formulir ukl upl sesuai dengan hasil masukan rapat koordinasi. dalam hal pemrakarsa memerlukan waktu untuk memperbaiki formulir ukl upl, kepala bidang tata lingkungan dan amdalkepala blh, dan selanjutnya meneruskannya kepada kepala bidang tata lingkungan dan amdal. kepala sub bidang konservasi dan tata lingkunganuntuk melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian lokasi, rona awal lingkungan, prakiraan dampak, dan tahapan pelaksanaan suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang diajukan dalam formulir ukl upl, wajib dilakukan verifikasi aktif atau peninjauan lapangan. verifikasi aktif atau peninjauan lapangan dilakukan sebelum rapat koordinasi substansi formulir ukl upl dilaksanakan. verifikasi aktif atau peninjauan lapangan dilaksanakan oleh bidang tata lingkungan dan amdal bersama dengan bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkunganberdasarkan pemeriksaan substansi formulir ukl upl pada rapat koordinasi, kepala sub bidang amdal membuat rangkuman hasil pemeriksaan substansi formulir ukl upl. rangkuman hasil pemeriksaan substansi ukl upl sebagaimana dimaksud pada atau berdasarkan hasil pengecekan kebenaran kesesuaian atas hasil perbaikan ukl upl sebagaimana dimaksud padadalam: hal kepala blh tidak menerbitkan rekomendasi persetujuan ukl upl atau rekomendasi penolakan ukl upl, atau tidak melakukan pemeriksaan substansi formulir ukl upl dalam jangka waktu paling lama sebagaimana dimaksud pada formulir ukl upl yang diajukan oleh pemrakarsa dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh kepala blhdan tanggal penetapan rekomendasi penolakan ukl uplpembiayaan biaya kegiatan pemeriksaan substansi formulir ukl upl dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (sbu) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada mencakup: biaya pemeriksaan formulir ukl upl dan penerbitan izin lingkungan, meliputi: jasa pemeriksaan dokumeii. biaya transportasi lokal peserta rapat, iii. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat, iv.kl upl yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir ukl upl. biaya pengiriman surat keputusan. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan formulir ukl upl. biaya verifikasi aktif atau kunjungan lapangan. biaya pengumuman media massa multimedia untuk permohonan izin lingkungan dan setelah penerbitan izin lingkungan. biaya verifikasi akhir dokumen rekomendasi persetujuan ukl upl dan izin lingkungan. biaya administrasi perbuatan yang dibebankan pada apbd melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) blh, meliputi: penggandaan surat undangan, pengiriman formulir ukl upl, pengiriman surat undangan. bab pengawasan dan pembinaan bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian rekomendasi ukl upl dan izin lingkungan. bentuk dan tata cara pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pembinaan,unsur lembaga swadaya masyarakat yang membidangi lingkungan. hidup, unsur tanah manjatakat, dan "meri indah daerah da! tea ryan dan bab vii ketentuan peralihan keabadian persetujuan ukl upl dan izin lingkungan yang telah diterbitkan atas suatu jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki ukl upl sebelum berlakunya peraturan bupati ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin lingkungan dan rekomendasi ukl upl dimaksud, dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan bupati inimater mapel parah kabupaten gorontalo utaraumum amanah undang undang dasar negara republik indonesia tahun yakni prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan wajib diimplementasikan oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara, mengingat ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas yang sebagian besar tidak dapat diperbaharui, sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui membutuhkan waktu yang sangat lama. oleh karenanya dalam memanfaatkan sumber daya alam seyogyanya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaknisetiap aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan atau kegiatan pada dasarnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka berbagai dampak sebagai akibat dari aktivitas pembangunan tersebut telah dianalisis sejak dini pada tahap perencanaan atau tahap awal suatu rencana usaha dan atau kegiatan sehingga upaya pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif telah dipersiapkan berupa upaya menghindari dampak, meminimalisir dampak atau mengendalikannya. dan instrumen yang digunakan dalam upaya tersebut adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup amdal), dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ukl upl)sedangkan pada menetapkanselanjutnya berdasarkan kenyataan terdapat jenis rencana usaha dan atau kegiatan dalam skala besaran yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalamyang perlu diatur lebihlanjut dalam peraturan bupati tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki ukl upl. ukl upl merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap suatudan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. proses pemeriksaan ukl upl merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses permohonan dan penerbitan izikandang tanggal nyl& tambahan berita daerah kabupaten gorontalo utara nomor lampiran nomor tentang peraturan bupati gorontalo utara tahulam kabupaten gorontalo utara bidang multisektor jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran reklamasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, dengan luas area reklamasi o,1l s d volume material urug, atau s d panjang reklamasi 1s d 50m pemotongan bukit dan atau penyu urugan s d lahan dengan volume pengambilan air bersih dari sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya s d liter detik debit pengambilan pengambilan air bawah tanah (sumur liter detik tanah dangkal, sumur tanah dalam) (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan ha) pembangunan bangunan gedung luas lahan, atau 1s dx sha luas bangunan s d bidang pertahanan dan keamanan jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran pembangunan pangkalan markas tni al diluar kelas dan pembangunan pangkalan markas tni au diluar kelas dan pembangunan pangkalan markas tni ad diluar kelas dan pembangunan markas polri polres polri polsek detasemen dinar kelas aden pembangunan markas detasemen polisi editor militer diluar kelas dan nan puas latihan, tempur s d anna lapangan tembak tni atau semua besaran (ha) pembangunan gudang amunisi tni atau semua besaran (ha) bidang pertanian jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas s d budidaya tanaman dan holtikultura: semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya percetakan sawah luar kawasan hutan penggilingan padi dan pengering nya, kapasitas s d s d s d s d ton beras jamtahunanbidang peternakan jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran budidaya burung puyuh atau burung dara (terletak dalam satu hamparan lokasi), populasi, atau ekor luas lahan sha budidaya sapi potong (terletak dalam satu hamparan lokasi), populasi campuran ekor luas lahan sha ayam ras petelur, populasi induk, atau ekor luas lahan sha ayam ras pedaging, populasi produksi siklus, atau ekor luas lahan sha itik angsa sejenisnya, populasi campuran, atau ekor luas lahan x sha babi, populasi campuran, atau ekor luas lahan sha kambing, populasi campuran, atau ekor luas lahan x sha bidang perikanan dan kelautan jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran ll. usaha budidaya perikanan budidaya tambak udang ikan tingkat teknologi maju madya dengan atau tanpa unit pengolahannya luas usaha budidaya perikanan terapung garing apung dan pen system): 5s d x50ha air tawar luas, atau 1s d ,5ha jumlah s d unit air laut luas, atau 1ls dx5ha jumlah s d unit usaha pengolahan hasil perikanan dengan menggunakan: pengolahan secara tradisional: perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, atau fermentasi. kapasitas produksi pengolahan dengan tingkat teknologi maju madya: pembekuan cold storage pengalengan ikan pengekstrasian ikan rumput laut ton hari semua besaran (ton) semua besaran (ton) semua besaran (ton) bidang kehutanan jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran usaha pemanfaatan hasil hutan kayu upah) dari hutan tanaman s d bidang perhubungan jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran pembangunan jalur kereta api, dengan atau tanpa stasiunnya pada permukaan tanah (at grade), panjang atas permukaan tanah (elevated), panjang pembangunan terminal penumpang, terminal barang transportasi jalan, depo, pool, dan terminal peti kemas 5ha pembangunan stasiun kereta api semua besaran pembangunan tempat pengujian kendaraan bermotor sha jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran pengerukan perairan dengan capital dredging,penempatan hasil keruk laut volume, atau luas area penempatan hasil keruk s d s d dan tidak menggunakan bahan peledak. s d 5luas penahan gelombang (talud) dan atau pemecah gelombang (break water), panjang fasilitas terapung (floating facility) 200m 200m dwt bidang perindustrian jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran industri pulp dan atau kertas yang terintegrasi dengan hutan tanaman industri, kapasitas ton pertahun industri galangan kapal dengan sistem grading dock dwt kegiatan industri yang menggunakan areal: urban kota sedang rural pedesaan, luas 3s d c30ha industri pemecah batu, aspal miring plant, atau bathing plant tuas lokasi ,5s d sha pengumpul tempurung kelapa sha industri tahu, tempe semua besaran bidang pekerjaan umum jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran pembangunan rehabilitasi bendungan waduk atau jenis tampungan air lainnya tinggi, atau 15m daya tampung, atau luas genangan jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran daerah irigasi pembangunan baru dengan luas peningkatan dengan luas tambahan cc. pencetakan sawah, luas (berkelompok) pengembangan rawa, reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai: jarak dihitung tegak lurus pantai normalisasi sungai (termasuk setan) dan pembuatan kanal banjir pedesaan panjang, atau volume pengerukan pembangunan dan atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar remaja: pedesaan panjang jalan dengan luas pengadaan lahan, atau luas pengadaan lahan dengan(diluar remaja): pedesaan panjang jalan dengan luas pengadaan lahan, atau tuas pengadaan lahan dengan pengadaan lahan 50ha pembangunan subway underpass, composing plant, kapasitas oha ton ton hari ton hari luas, atau kapasitas c2dha s hari jenis usaha dan atau kegiatan skala besaranpembangunan sistem perpipaan air limbah c3ha ton hari luas layanan, atau debit air limbah m' hari |a. pembangunan saluran drainase x 10km (primer dan atau sekunder) permukiman, panjang pembangunan kolam retensi polder sha area kawasan permukiman, luas jaringan air bersih pembangunan jaringan distribusi luas layanan pembangunan jaringan transmisi panjang pengambilan air sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya, debit pengambilan liter detik pengambilan air tanah (sumur dangkal, dan sumur dalam), debit liter detik pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap, debit liter detik bidang perumahan dan kawasan permukiman jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu:sub sektor mineral dan batubara jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran kegiatan eksplorasi mineral logam batubara kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral dan batubara luas perizinan luas daerah terbuka untuk pertambangan x 200ha x (kumulatif pertahun) jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran batubara kapasitas, dan atau jumlah material penutup yang dipindahkan mineral logam kapasitas biji, dan atau jumlah material penutup yang dipindahkan mineral bukan logam atau mineral batuan kapasitas, dan atau jumlah material penutup yang dipindahkan ton tahun bcm tahun ton tahun ton tahun m3 tahun m3 tahun pengolahan dan pemurnian: mineral bukan logam batuan batubara m3 tahun m3 tahun m3 tahun sub sektor minyak dan gas bumi jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran survey seismic darat dan laut semua besaran kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional darat dan laut (meliputi: gas metana batubara, shale gas, shale oil, tight gas sand, methane hydrate) semua besaran kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yangterdiri dari bahan bakar minyak atau bahan bakar gas dan hasil olahannya darat dan perairan semua besaran kilometer dan ton) stasiun kompresor gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi semua besaran mmscm) blending bahan bakar minyak atau minyak pelumas (tube base oil) semua besaran stasiun pengisian bahan bakar umum spbu) darat dan perairan semua besaran stasiun pengisian bahan bakar gas semua besaran stasiun pengisian lpg (battling plant) semua besaran stasiun compressed natural gas cng) semua besaran sub sektor ketenagalistrikan jenis usaha dan atau kegiatan skala besaranjenis usaha dan atau kegiatan skala besaran pembangunan jaringan distribusi kabel laut tegangan menengah pembangunan pld plt pltu pltu plt plta tinggi bendungan, atau luas genangan, atau kapasitas daya (aliran langsung) plt sampah plt sa) dengan proses methane harvesting pembangkit listrik dari jenis lain bayu, hydro) plt surya, angin, biomassa gambut, (dalam satu lokasi) 15m (dalam satu lokasi) sub sektor energi baru dan terbarukan jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran panas bumi tahap eksploitasi: luas perizinan wkp panas bumi) luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi pengembangan uap panas bumi dan atau pembangunan plt (pengembangan panas bumi) 50ha pembangunan kilang biofuel ton tahun kegiatan pengeboran eksplorasi panas bumi semua besaran bidang pariwisata jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran taman rekreasi bidang ketenaganukliran jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran reaktor non daya thermal penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas thermal bidang kesehatan jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran pembangunan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, apotek semua besaran bidang telekomunikasi jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran pembangunan stasiun radio semua besaran pembangunan stasiun relay repeater semua besaran pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah pemasangan power telepon semua besaran pembangunan btu semua besaran bidang barang dan jasa jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran |a. perbengkelan, luas lahan sha penumpukan barang barang bekas, luas lahan sha pergudangan luas lahan sha penggergajian kayu soul) luas lahan pencucian kendaraan bermotor luas lahan bidang pengelolaan limbah jenis usaha dan atau kegiatan skala besaran kegiatan pengumpul limbah sebagaisemua besaran ditetapkan kandang lampiran peraturan bupati gorontalo utara nomor tahun tentang tanda bukti penerimaan permohonan izin lingkungan dan formulir ukl upl pemerintah kabupaten gorontalo utara badan lingkungan hidup nor ppt jl. kuno danupoyo kompleks blok plan desa molingkapoto, kec. kandang, kode pos nama perusahaan pemrakarsa usaha alamat perusahaan usaha nomor telp. perusahaan fax. e mail: jenis usaha kegiatan jumlah tenaga kerja jiwa) jlh: nama penanggung jawab usaha alamat penanggung jawab usaha, telp. e mail lokasi usaha kegiatan nomor bukti penerimaan berkas . bid. i blh . hari dan tanggal penerimaan berkas hari: tgl.: tandatangan para petugas nama penerima ditetapkan kandang rantai utara, |
gikalselkalsel sebagaimana dimaksud dalam hurufkeputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang direksi dan dewan pengawas bank pembangunanbank pembangunan daerah kalimantan selatseroan terbatas bank kalimantan selatkalsel adalah perseroan terbataskalsel sampai dengan tanggal desember sebesar rp. enam puluhpemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada bank kalsel sebesar rp. empat puluh milyar rupiah) yang direalisasikan sampai dengan tahun anggaran penambahan penyertaan modal daerah kepada bank kalsel sebagaimana dimaksud pada dengan rincian sebagai berikut rp. sepuluh milyar rupiah) untuk tahun rp. lima belas milyar rupiah) untuk tahun dan rp. lima belas milyar rupiah) untuk tahun apabila penyertaan modal untuk tiapkalsel sampai tahun terakhir realisasi menjadi rp. seratuskalsel wajib menerbitkan sertifikat kepemilikan saham pemerintah kabupaten kotabarukalsel. tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud padakalselumum dalam rangka memperkuat struktur permodalan bank kalsel, pemerintah daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada bank kalselkalselkalselambon, menimbang :a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hak administratif penduduk dalam pelayanan publik perlu adanyaadministrasi kependudukan, bahwa peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang undangan dan perkembangan kehidupan masyarakattinjau kembali,himpunan data seseorang yang berupa data kuantitatif dan data kualitatifketentuan dan diubahhanya penduduk wni pemegang ktp yang masih berlaku yang berhak mengurus santunan kematianpenduduk sebagaimana dimaksud dalametentuan dan diubah serta ditambahkan (dua) setelahsetelah sehingga berbunyi sebagai berikut: petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah atau istilahketentuan diubah, dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:dihapussisipkan (satu) diantara dansisipkan (satu) diantara dcatat dan menerbitkantara ketentuan dan disisipkan satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pengurusan dan penertiban dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. antara ketentuan bab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab dan antara dan disisipkan l(satu) yakni sehingga bab dan berbunyi sebagai berikut:undang undangan. antara bab xiii dan bab xiv disisipkan (satu) bab yakni bab xiii dan antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga bab xiii, dan berbunyi sebagai berikut:ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:nting dalam halmatian sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar rp100. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar rp200. untuk wni dan rp300. untuk wna, pembatalan perkawinmbatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar rp750. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar rp250. bagi wni dan rp500. bagi wna), j . pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar rp100. il. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar perubahan status kewarganegaraan orang asing menjadi wni sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar rp500. pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi sebesar pindah datangdikenakan sanksi administrasi sebesar pindah datang dari luar negeri bagi penduduk wni sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi sebesar rp200. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi sebesar rp250. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi sebesar rp250. penduduk yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar rp100. penggantian ktp el sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar rp100. uu. perpanjangan ktp el sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar rp100. :dan penduduk pendatang dari luar daerah yang datang kota ambon tanpa melengkapi diri dengan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sebesar rp100. dan diberikan kartu tanda pengganti identitas kopiktp el , ktp el yang sudah diterbitkan sebelum nomor tahun ditetapkan akan berlaku seumur hidup,dan cckepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisinovember walikota ambon, cap ttd richard louhenapessy diundangkan ambon pada tanggal,beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota ambon nomor tahun tentang penyelenggaraan administrasi kependudukanambon. dinas terkait instansi pelaksana adalah dinas instansi pelaksana yang menyelenggarakan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. kepala dinas adalah kepala instansi pelaksana yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil kota ambotelah disahkan dengan undang undang dan bertempat tinggal dalam kota ambota ambon yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.maupun luar daerah. pemerintah kota ambon telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan daerah kota ambon nomor tahun tentang penyelenggarota ambon nomor tahun tentang penyelenggaran administrasi kependudukan harus disempurnakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. ii. demi angkaer.nomor instansi pelaksana adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota ambon selakugganti identitas, selanjutnya disingkat kopi adalah identitas resmi bagi penduduk pendatang yang diterbitkan oleh dinas terkait instansi pelaksana sebagai bukti identitas diteknis instansi pelaksana,jawab kepada instansi pelaksane. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. negedan hukum adat setempat. pemerintah negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah negeri dan santri negeri lengkapraja adalah pemerintahan negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakat hukum adat, berfungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat serta tugas tugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlakerundang undangan yang berlaku dalamistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. soa adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada negeri, terdiri atas beberapa matarumah. kampong adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam petuanan negerrt rwtentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah mempunyai kewenangan yangsosialisasi dan pembinaan negeri, pemerintah desaota membentuk instansi pelaksana yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri. ketentuan huruf diubah, ditambahkan (dua) setelah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan instansi pelaksanaperaturan walikotawalikotan diubah serta ditambahkan (dua) setelserta ditambahkan (dua): |
tgk bupati majene provinsi sulawesi barat peraturan daerah kabupaten majeneajene, menimbang bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dikategorikan sebagai ekstra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang berdampak luas, dan massif terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat umumbupati adalah bupati majenemajenepun sipilmajene kabupaten, ipl memberikan laporan kepada dinas kesehatan dan dinas sosial dengan tembusan disampaikan kepada bnn kabupaten, kabupaten,, dan data informasi kegiatan ipl bersumber dari dinas kesehatan dan dinas sosial dilaporkan kepada bupati. bupati melaporkan kegiatan ipl kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada: menteri kesehatan, menteri sosial: badan narkotika nasional: dan kapolri melalui kapolres majenenn kabupaten dan kasat narkoba polres majeneskpd terkait sesuai dengan kewenangannya masing masing. babtifparuh huruf huruf dan hurufmajenmajenmajenajen |
ka) yelenggaraan ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati dompdompudompunit malah n.x mia manan wisma. tan ana ani malin.an makanan nandenai talas mai sanon0 malin.dompuansi perusahaan yana hersanaliitannegeri serikat hikmah adalah nroanisaci yanaleewraiihan antara peserta hikmah aan penanicahnmerlindiinoan pekerja hijrah: aanoderdalamperlupasalrogram paling sedikit, yakni: persediaan pegawai, kebutuhan pegawai,bab kesempatan dan perlakukan yang sama,epenyelenggara, dan penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah akad), dan penempatan tenaga kerja khusus.mempunyai fungsi dan tugas pelayanan informasi pasar kerja skala kabupaten, pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan skala kabupaten, pelayanan penempatan tenaga kerja akl dan akad,lakukan rekrut tki yang terdaftar dinas. seleksi calon tki, meliputi administrasi:kedudukan kantor cabang psikis, perekrutan dan perselisihan bagian kesatu kantor cabang optis yang kedudukan kantor pusat luar wilayah kabupaten damai 1titik dapat merekrut calan tki dapat ketenagakerjaan provinsi nusa tenggara barat. wilayah kerja kantor cabang optis meliputi kabupaten yang ada provinsi nusa tenggara barat. untuk mendirikan kantor cabang wilayah kabupaten dompu optis harus memenuhi persyaratan: adanya rekomendasi dari dinas kabupaten dompu, memiliki seorang bertanggungjawab minimal berpendidikan strata satu s1) yang berstatus sebagai karyawan optis buktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari direktur utama, memiliki kantor dan fasilitas yang memadai, keterangan domisili kantor dan desa lurah camat setempat, memiliki alamat yang jelas, memiliki personil yang cukup sesuai dengan kelembagaan kantor cabang, dan pernyataan dari direktur utama yang akan mendirikan kantor cabang tentang pernyataan turut bertanggungjawab atas semua perbuatan hukum yang dikeluarkan oleh kepala cabang dalam rekrutmen calon tki. jin kantor cabang hanya berlaku (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan (tiga) bulan terakhir. kantor cabang optis wajib menyampaikan laporan setiap (tiga) bulan sekali kepada dinas kabupaten dompu. tembusan kepala dinas provinsi. laporan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: identitas tki, negara tempat bekerja, nama dan alamat, dan nomor telepon majikan. pelanggaran ketentuan pada dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. bagian kedua perekrutan optis yang akan merekrut calon tki harus menunjukan surat pengantar rekrutmen spr) dari dinas provinsi. dinas kabupaten dompu meneliti surat pengantar rekrut spr) dan tugas dari kepala cabang bagi sponsor pl. persyaratan untuk dipenuhi oleh calon tki keluar negeri meliputi, kartu tanda penduduk ktp) elektrik, kartu keluarga kk), surat keterangan status pernikahan bagi yang telah menikah. melampirkan copy akta nikah, usia tahun atas bagi pekerja rumah tangga (informasi) dan tahun atas bagi pekerja perusahaan (formal): surat izin suami atau istri, orang tua atau izin wali, surat keterangan sehat dari hasil pemeriksaan kesehatan, perjanjian penempatan antara optis dan calon tki, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, kartu tenaga kerja luar negeri pekan), perjanjian kerja pk), dan visa kerja. calon tki yang telah direkrut oleh optis harus datang sendiri dinas untuk mendaftarkan diri dan dilakukan wawancara. wawancara tersebut untuk mengetahui kesiapan mental, fisik dan usia bagi calon tki keluar negeri. optis harus menunjukan dokumen calon tki pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan. dinas melakukan pemeriksaan dokumen dan mengeluarkan rekomendasi pengantar jalan calon tki yang akan mengikuti proses pelatihan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. bagian ketiga perselisihan optis yang melakukan perekrutan calon tki dilapangan jika terjadi perselisihan tentang perebutan calon tki akan diselesaikan secara musyawarah. penyelesaian itu tidak bisa secara musyawarah akan dimintakan bantuan penyelesaian kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat. dinas setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak dan mengambil keputusan untuk mendapatkan calon tki tersebut adalah yang lebih awal mengurus dan musyawarah kekeluargaan. penyelesaian itu tidak mendapatkan kesepakatan secara musyawarah akan dimintakan bantuan kepada dinas setempat. bila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh optis terhadap pihak tki, dinas akan memberikan sanksi administrasi kepada optis tersebut. bab viii penggunaan tkaita daerah wajib memiliki perpanjangan ita dari kepala dinasnancawasan neancainaan tka daerah ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab hubungan kerja bagian kesatu perjanji atau lisan. perjanjian kerjadalam huruf didasarkan atas: a.jangka waktu, dan b.selesainya suatu pekerjaan tertentu. pwt sebagaimana dimaksud dalam hurufbiin: dalam percobaan atau penjajakan, atau pekerjaan yang bersifat harian atau lepas.aimaketid nada awal hari mameniihi nerewaratan:ceeiiai dengan katentitan sebagaimana dimakeridyatakan kebijakan:sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui sarana serikat pekerja serikat buruhnegeri serikat hikmah adihentiik atas kehendak hahaksbagian kelima apabila,, dan menbagian ketiga penyelesaian melalui mediasiaaamimdlinann nampan dam m1anha aam aan d silent lock out). bagian kelima penutupan perusahaan lock outperaturan perundang undangan(lock out)misahan inrd nil dengan memnertemiikan dxii perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan bagian kesatu perlindungan satuan peserta kimia memrniinwai hal cantikikis, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup,iieahaan wwii menyarankan sistem manisandimana pengusaha mempekerjakan (bertitel orang atasi lahir: instalasi pendukung produksi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadi peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radio aktif. instalasi listrik:setelah memiliki pencegahan pemakaian peralatdapat terdiri atas:aal tian pengusaha,kepala dinas. pengusaha atau pengurusxiv pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinacc. tata cara pengawasan ketenagakerjaan. pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 1init kerjnusa tenggara barat. babselain penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah, juga kepada pengawas ketenacvakeriaan dapat diberi wewenang khiiuis sebagaidebian nano atasi badan yang melanggar ketentuan peratur penjelasan atas peraturan daerah kabupaten dompu nomor . tahun tentang penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan umum bahwa sejalan dengan semangat otonomi dan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah maka dengan memperhatikupaya dalam memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah, maka pelatihan, dan produktivitas, penempatan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, merupakan langkah strategis dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan. oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme pelatihan, dan produktivitas, penempatan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat sesuai semangat otonomi daerah. maka dari itu, perlu diatur ketentuan secara normatif mengenai penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan peraturan daerahehi. cukup jelas.aurat cukup jelas. cukup jelas.negeri ceriacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.aurat cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelasdilain telah cukup jelas. cukup jelas..misahan sarana kasalimihan yang melintasi etniktiriikuin kelas.. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten dompu nomor |
ter alorsekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten aloalor. staf ahli adalah pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. inspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten alor. dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten alor. badan daerah adalah badan daerah kabupaten alor. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt, adalah unsur pelaksana teknis badan dinasaparat sipil negara,yang terdiri daripembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam besaran organisasinya diklasifikasi berdasarkan tipe organisasi. tipe organisasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: organisasi dengan tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi organisasi yang beban kerjanya besar, organisasi dengan tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi organisasi yang beban kerjanya sedang, dan organisasi dengan tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi organisasi yang beban kerjanya kecil. perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam tipe organisasinya diatur sebagai berikut: sekretarisekretariat dprdinspektorinas daerah tipe tipe dan tipe yang dihitung berdasarkan kriteria dan bobot penilaian urusan pemerintahan, badanan kecamatan. dinas daerah tipe sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: dinas pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dinas pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dinas kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dinas perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungsosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial,dagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan,inas kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta sub urusan pertamanngan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, dinas lingkungan hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidupbidang kebakaran, dan dinas kearsipandaerah tipe sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: dinas kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dinas pertanian dan perkebunan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan sub urusan perkebunan, dinas peternakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan dinas perindustrian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. dinas daerah tipe sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: dinas kepemudaan dan olahraga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dan. badan daerah tipe sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: badan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah, badan pendapatan daerah, melaksanakan fungsi penunjang keuangan, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan badan perencanaan, penelitian dan pengembangan, melaksanakan fungsi penunjang perencanaanpantar barat, kecamatan alor tengah utara, kecamatan alor timur laut: kecamatan pantar barat laut, kecamatan pantar tengah, kecamatan pantar timur, kecamatan kabila, kecamatan matamu, oo. kecamatan preman, kecamatan pulau pura, dan kecamatan lemb, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. dalam menetapkan besaran dan susunan perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam danuntuk urusan bidang pendidikan terdapatuntuk urusan bidang kesehatan terdapatpt, diatur lebih lanjutselain sebagaimana dimaksud dalam dan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuaialor nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dprd, peraturan daerah kabupaten alor nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah, peraturan daerah kabupaten alor nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah,, peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung model alor pansektor, sehingga masing masing perangkat daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerahdaerah ini. dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, pemerintah pusatdancukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah adalah urusan pemerintah yang terus ada dan sumber daya yang tersedia daerah. efisiensi adalah kemampuan untuk bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik dengan menggunakan biaya, waktu dan hal yang lainnya dengan cara yang paling efektif, efektifitas adalah kemampuan menghasilkan out put hasil yang diinginkan. ketika sesuai dipandang efektif, maka hal tersebut dipandang akan memiliki hasil yang diharapkan, pembagian habis tugas adalah seluruh tugas, tanggungjawab dan fungsi kerja yang diberikan berdasarkan urusan, terbagi habis dalam organisasi perangkat daerah, rentang kendali adalah pengelolaan organisasi perangkat daerah dapat dikendalikan secara efektif sesuai peraturan perundang undangan, tata kerja yang jelas adalah adanya pembagian tugas pokok dan fungsi kerja yang sistematis dan teratur sesuai jabatan dalam perangkat daerah, elektabilitas adalah efektivitas organisasi dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas pada bidang tugas yang luas. cukup jelas. cukup jelas yang dimaksud dengan satuan pendidikan daerah adalah satuan pendidikan dasar seperti sd mi dan smp mts. yang dimaksud dengan satuan pendidikan non formal seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat, balai latih:u?inn nana cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kah cukup jelas. cukup jelas. tag besa! cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten bone bolango nomorbidang kebudayaan, satuan polisi pamong praja: pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi: dinas sosial dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dinas kesehatan dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dinas perumahan rakyat,, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan: dinas perhubungan dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, ll.pangan dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan:an desa, dinas pertanian dan peternakan dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, .dinas pemuda dan olahraga dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahragapustakaan dan kearsipan dengan tipe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, .dan bidang persandian, dan .badan terdiri atas: badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian,pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan, badan keuangan dan pendapatan daerah dengan tipe yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan asset daerah, dan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerahatas: kecamatan tapa dengan tipe kecamatan botupingge dengan tipe kecamatan bone pantai dengan tipe kecamatan bone raya dengan tipe kecamatan bone dengan tipe kecamatan suara timur dengan tipe kecamatan bulan dengan tipe kecamatan kabila dengan tipe kecamatan suara selatan dengan tipe kecamatan kabila bone dengan tipe aj, kecamatan suara tengah dengan tipe kecamatan bolango utara dengan tipe kecamatan tilongkabila dengan tipe kecamatan suara dengan tipe kecamatan bolango ulu dengan tipe kecamatan minggu dengan tipe kecamatan bolango selatan dengan tipe dan kecamatan bolango timurangka sampai dengsampai dengan angka angka angka dinspektoratbone bolango lembaran daerah kabupaten bone bolango tahun nomor dtoto kabila dan rumah sakit umum daerah tombulilato kabupaten bone bolango lembaran daerah kabupaten bone bolangutama pada gal november bupati bolango, na) hakim diundangkan suara pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten bone bolango, trisha nomanomor tahun kabupaten bone bolangobada daerah dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat |
r(lima) buah keputusan gubernur kalimantan selatan yaitu:maka dipandang perlu untuk melakukan pencabutan terhadap (lima buah peraturan daerah kabupaten banjcabutan (lima) buah peraturan daerah kabupaten banjar tentangmencabut (lima) buah peraturan daerah kabupaten banjar yang terdiri daririan biaya pemungutan pajak daerahbantuan keuangan kepada partai politik,tidak berlaku. bol. adapun keputusan gubernur kalimantan selatan tentang pembatalan peraturan daerah kabupaten banjar sebagai berikutii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten banjar nomor los bagian hukum setda kab. banjar |
way kanan ra. pemerintah kabupaten way kanan provinsi lampung,ay kanan. bab i. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan kabupaten adalah kabupaten way kanan. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten way kanan,ekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten way kanan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten way kanay kanway kanan. inspektorat adalah inspektorat kabupaten way kanan. dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten way kanan. badan daerah adalah badan daerah kabupaten way kantipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar. perangkat daerah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang. perangkat daerah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerahsekretariat daerah kabupaten way kanan merupakan sekretariat daerah tipe aj, sekretariat dprd kabupaten way kanan merupakan sekretariat dprd tipe inspektorat daerah kabupaten way kanan merupakan inspektorat tipe dinas daerah kabupaten way kan, dan peternakan, dinas perkebunan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidangbadan daerah kabupaten way kanan, terdiri dari, dan. kecamatan renang tangkas, tipe kecamatan gunung labuhan, tipe aj, kecamatan negara batin, tipe il. kecamatan negeri besar, tipe kecamatan buay baruga, tipe dan kecamatan bumi agung,erangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang dewan pengurus korps pegawai negeri sipilkantor kesatuan bangsa dan politik,badan penanggulangan bencana daerah,ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. peraturan daerah ini dilaksanakan mulaiaslinya kepala bagian hukum, indra zakaria r., s.h., m.h. penata tk.i (iii d) nip. penjelasumum bahwa dengan berlakunyaubahan dimaksud bahkan, maka,sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor tahun perlu ditinjau kembali dan menetapkan peraturan daerah kabupaten way kanan tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten way kanan,peraturan ketentuan besaran organisasi berdasarkan tipe sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun sampai dengan adalah sebagai berikut sekretariat daerah kabupaten tipe terdiri atas paling banyak (tiga) asisten. masing masing asistendua) bagian. masing masing bagian terdiri atas paling banyak (tiga) subbagian. sekretariat dprd: terdiri atas sekretariat dprd tipedua) subbagian. inspektorat . inspektorat inspektorat daerahinspektorat daerahinspektorat daerah tipe terdiri atas (satu) sekretariat dan paling banyak (dua) inspektur pembantu. sekretariat terdiri atas (dua) subbagian. dinas daerah dinaseksi. badan daerah badanubbidang. kecamatan kecamatan tipe terdiri atas (satu) sekretariat dan paling banyak (lima) seksi. sekretariat paling banyak terdiri atas (dua) subbagian. kecamatan . kecamatan tipe terdiri atas (satu) sekretariat dan paling banyak (empat) seksi. sekretariat paling banyak terdiri atas (dua) subbagian. kelurahan terdiri atas (satu) sekretariat dan paling banyak (tiga) seksi. disamping ketentuan tersebut atas, disebutkan pula bahwa dinasjika sudah dibentuk (dua) dinas badan sebagaimana dimaksud atas, ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku, badan daerah sebagai technostructure yang melaksanakan fungsi fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, pusat kesehatan masyarakat serta unit pelaksana teknis lainnya dibentuk sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah. dalam kabupaten way kanccway kanaway kanalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, dengan peraturan daerah ini juga ditetapkan staf ahli bupati way kanan yang tugas pokok dan fungsinya membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pengertian pertanggungjawabunit pelaksana daerah, lembaga lain, dengan demikibukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kabupaten way kan kabupaten. huruf yang dimaksud dengan inspektorat adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan. huruf dyang dimaksud dengan kecamatan adalah unsur penunjange |
pelan, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerahkjdih bagian hukum kota banjarmasintunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam tidak dapatjdih bagian hukum kota banjarmasidiberikan uang jasa pengabdian. jdih bagian hukum kota banjarmasitiga) tahun, diberikan uangjasajasapemberian uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota dprd diatur lebih lanjut dalam peraturan walikotajdih bagian hukum kota banjarmasinjdih bagian hukum kota banjarmasikota. jdih bagian hukum kota banjarmasingjdih bagian hukum kota banjarmasinhjdih bagian hukum kota banjarmasinsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tentang perubahan ketiga atas peraturan jdih bagian hukum kota banjarmasinet ditetapkan banjarmasin pada tanggal agustus wakil walikota aim arrmansian diundangkan banjarmasin ada tanggal agustus pereamhad tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerahjdih bagian hukum kota banjarmasipemerintah ini, yang dimaksud dengan provinsi adalah provinsi kalimantan selatan. kota adalah kota banjarmasi anggota dprd adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota dprd kotabanjarmasin. sekretaris dprd adalah sekretaris dprd kota banjarmasin. peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut nama lain adalah perda kota banjarmasin. peraturan walikota, yang selanjutnya disebut berkali adalah peraturan walikota banjarmasi pimpinan dan anggota dprd. jdih bagian hukum kota banjarmasindanjdih bagian hukum kota banjarmasdih bagian hukum kota banjarmasin uang representasi anggota dprd sebesar (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua dead: tunjangan keluarga dan tunjangan berasera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kr4 sebesar (lima persen): sekretaris sebesar (empat persen): anggota sebesar (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua dprd. jdih bagian hukum kota banjarmasinind: kui dari uang representasi ketua dprdwalikota: jaminan kematian: dan pakaian dinas dan atribut. jdih bagian hukum kota banjarmasintunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada dan selanjutnya akan diatur dalam peraturan walikotaapatjdih bagian hukum kota banjarmasin bagian hukum kota banjarmasin |
inadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kotabaru, menimbang bahwa pemerintah daerah memiliki tanggungjawab memberikan bantuan bagi warga masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana: bahwa dalam keadaan tanggap darurat bencana pemenuhan kebutuhan .dasar diutamakan untuk diberikan bagi warga yang terkena bencana, bahwa pada pascabencana kondisi warga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi akan mengalami ketidakstabilan yang dapat mengakibatkan kondisi sosial dimasyarakat menjadi tidak kondusif, untuk mengembalikan'fungsi sosial dan ekonomi warga yang terkena bencana diberikan bantuan rehabilitasi rumah, bahwawsesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dengan dimuat pada lampiran huruf tentang bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, salah satu urusan pemerintah daerah kabupaten kota adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, dilanjutkan pada lampiran huruf tentang bidang sosial, salah satu urusan pemerintah kabupaten kota adalah penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencanadaerah kabupaten kotabaru tentang penyediaan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah,ran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam. milik.: peraturan daerah tentang penyediaan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korb',.atau antar komunitas masyarakat, dan teror. korbansbencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibatuntuk bencana skala daerahkabupaten kotabarutabarbab penyediaan kebutuhan dasar bagian kesatu hak korban bencana setiap orang.yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuampemenuhan kebutuhan dasar. bagian kedua kebutuhan dasar bagi korban bencana kebutuhan dasar bagi korban bencana, meliputi: tempat penampungan atau tempat hunian sementara, kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi, pangan, sandang, dan pelayanan kesehatan. bagian ketiga prinsip penyediaan prinsip penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana,dan non politisi. bagian keempat jaminan penyediaan pemerintah daerah menjamin penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pengungsi,korban bencana dengan mengutamakan penyediaanvkepada kelompok rentan. sediaan kebutuhan dasar ditempatkan sedekat mungkin dengan lokasi bencana. sediaan kebutuhan. dasar korban bencana diberikan secara adil sesuai standar minimal. bagian kelima standar minimal penyediaan paragraf tempat penampungan hunian sementara standar minimal tempat penampungan hunian sementara, meliputi: tenda tenda, barak, atau gedung fasilitas umum sosial seperti tempat ibadah, gedung olahraga, balai desa, dan sebagainya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara, setiap kepala keluarga mendapat ruang yang layak untuk dihuni, cc. memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan, memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum, dan menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia. paragraf air bersih, air minum dan sanitasi standar minimal pemenuhan air bersih, meliputi: kualitas yang memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti bagi kesehatan, dalam tiga hari pertama setiap orang diberikan liter per hari dan hari selanjutnya liter per hari, jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah meter, jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah meter, dan diberikan peralatan untuk pengambilan air, standar minimal pemenuhansair minum, meliputi: kualitas air dapat diminum langsung atau memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum, diberikan sejumlah liter seorang per hari. standar.minimal pemenuhan sanitasi, meliputi:, tersedianya tempat sampah berukuran liter untuk keluarga, atau barang lain dengan jumlah setara, dilakukan penyemprotan vektor sesuai kebutuhan, tersedianya jamban keluarga sesuai dengan standar kesehatan, tersedianya pembuangan limbah sesuai dengan standar kesehatan, dasar penampungan kotoran sedekat dekatnya meter atas permukaan air tanah, dan sebagainya, danparagraf pangan standar minimal pemenuhan pangan, meliputi: bahan makanan berupa beras gram seorang diberikan perhari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk, atau makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2sekali makan diberikan dalam sehari. besarnya bantuan makanan sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf, setara dengan kilo kalori (kcal). untuk kelompok rentan. diberikan dalam bentuk khusus. paragraf sandang pemenuhan:sandang terdiri dari: perlengkapan pribadi untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat manusia, dan kebersihan pribadi untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia. standar minimal untuk pemenuhan perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: diberikan pakaian dengan memperhatikan budaya, iklim dan musim: bayi dan anak anak dibawah usia tahun harus memiliki selimut dengan ukuran cm, cc. setiap orang mendapatkan alas tidur yang memadai untuk menjaga kesehatannya, setiap orang mendapatkan satu pasang alas kaki dengan ukuran yang dapat digunakannya, setiap kelompok rentan memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing masing, setiap kelompok rentan yang memiliki kebutuhan peralatan diberikan sesuai kebutuhannya sepanjang dapat dipenuhi untuk kondisi kedaruratan, sg. diberikan pakaian khusus untuk beribadah khususnya bagi wanita muslim. anak sekolah setidaknya memiliki (dua) stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat. sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti, anak sekolah memiliki satu pasang sepatu alas kaki yang digunakan untuk sekolah. standar minimal untuk pemenuhan kebersihan pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: setiap orang memiliki gram sabun mandi setiap bulan, setiap orang memiliki gram sabun cuci setiap bulan, setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasiimemiliki bahan pembalut, setiap bayi dan anak anak bawah usia dua tahun memiliki popok cuci sesuai kebiasaan tempat yang'bersangkutan, setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan. paragraf pelayanan kesehatan bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan umum, meliputi: pelayanan kesehatan dasar, dan pelayanan kesehatan klinis. pencegahan penyakit menular, meliputi: klb), deteksi keadaan luar biasa klb), penyelidikan dan tanggap, dan hiv aids. cc. pencegahan penyakit tidak menular, meliputi: cedera, kesehatan reproduksi, aspek kejiwaan dan sosial kesehatan, dan penyakit kronis. standar minimal pelayanan kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pelayanan kesehatan'didasarkan pada prinsip prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan, semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan, cc. pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat tingkat keluarga, tingkat puskesmas, rumah sakit, dan rumah sakit rujukan,, jumlah, tingkat, dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana,(lima puluh) pasien per hari, korban bencana memperoleh pelayanan obat obatan sesuai dengan kebutuhan,standar minimal pelayanan kesehatan pencegahan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemberian vitamin bagi bayi berusia bulan sampai balita usia bulan,, anak berusia bulan sampai tahun dapat diberikan imunisasi campak, korban bencana memperoleh diagnosis., diambil tindakan tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular,: korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan hiv aids. standar #minimal pelayanan kesehatan pencegahan penyakit. tidak menular sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:gian keenam pengorganisasian penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana oleh pemerintah daerah merupakan tugas bpbd dengan pelaksanaan pemberian dan pengaturannya dilakukan oleh tim pelaksana pemberi bantuan selaku unsur pelaksana bpbd. tim pelaksana pemberi bantuan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang koordinator lapangan yang dibantu oleh: petugas administrasi, petugas medis, cc. petugas keamanan, petugas dapur umum lapangan, pekerja sosial, psikolog,ndalam penanggulangan bencana. koordinator lapangan dan petugas .sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari: dinas badan instansi, tni polri, pemerintahan desa, lembaga swadaya masyarakat, palang merah indonesia: perguruan tinggi, anggota masyarakat lainnya, dan badan atau organisasi dalam dan luar negeri (dalam hal diperbantukan). koordinator lapangan maupun petugas dari tim pelaksana pemberi bantuan merupakan personel yang telah diberikan pelatihan dan keterampilan, minimal kemampuan dalam bidangnya untuk penanggulangan bencana. segala tindakan tim pelaksana pemberian bantuan merupakan satu garis komando yang diberikan oleh kepala bpbd, sebagaimana tugas dari bpbd diantaranyayusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, dan mengendalikan pengumpulan dana dan penyaluran uang dan barang. kebijakan kepala bpbd dalam pemberian dan penyaluran bantuan kebutuhan korban bencana harustentuan peraturan perundang undangan. bantuan dari masyarakat organisasi kemasyarakatan badan usaha kepada korban bencana skala daerah diberikan melalui bpbd atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan bpbd. bagian ketujuh pelaksanaan dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, bpb diberikan kemudahan akses, meliputi: pengerahan sumber.(2y pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana harus tepat sasaran dan tidak satu orangtua yang tertinggal dan tidak menerima bantuan. tahapan pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana, meliputi: penyusunan daftar penerima bantuan, penilaian kebutuhan, cc. penentuan jumlah bantuan, pendistribusian bantuan, pencatatan dan pelaporan. untuk melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada koordinator lapangan tim pelaksana pemberi bantuan berwenang menetapkan: petugas tim pengumpul data, petugas tim pengolah data, dan cc. anggota pendamping. penyusunan daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan sesegera mungkin. penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun. penentuan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah daftar penerima bantuan dan data jumlah setiap bantuan terkumpul. pendistribusian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus kepatihan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat setelah penentuan jumlah bantuan ditetapkan dengan memperhatikan pada: masukan kelompok setempat.lembaga lembaga, mitra dan kelompok penerima terkait dengan metode distribusi: menempatkan titik ,distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima berdasarkan kemudahan akses, dan kualitas, jumlah , jatah makanan pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan, pencatatansdan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan atas setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan sebagai bukti pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran bantuan untuk disampaikan pada bpbd. tatalaksana tahapan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan berpedoman pada peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana. bagian kedelapan jangka waktu pemberian bantuan bupati menetapkan tanggap darurat bencana berdasarkan usulan kepala bpbd. usulan kepala bpbd sebagaimana dimaksud pada mengacu pada hasil kajian cepat dan tepat mencakup: lokasi bencana, kerugian harta benda, jumlah korban bencanpemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana. bagian kesembilan pendanaan s23 pemerintah daerah menganggarkan dana untuk penanggulangan bencana secara memadai dalam apbd dengan pengalokasian dana penanggulangan bencana dan dana siap pakai untuk pengadaan barang jasa pada saat tanggap darurat bencana dalam anggaran,bpbd bpbd sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dikeluarkan dari dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pada bpbd menetapkan besaran nilai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk tanggap darurat bencana. penetapan besaran nilai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dapat melalui rapat koordinasi dengan dinas terkait atau inisiatif pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran bpbd dengan memperhatikan hasil identifikasi jumlah korban. bagian kesepuluh penggunaan dan,, bakar minyak bbm). bantuan sewa kontrak rumah hunian sementara bagi pengung,airs, dan drainase lingkungan., pengadaan mck darurat, pengadaan tempat sampah, pengadaan'udara, dan atau pembelian bbm. penggunaan dana siap pakai untuk pemenuhan kebutuhan sandangtransportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupasewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bbm.pengadaan barang jasa pada saat tanggap darurat oleh bpbd sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan oleh pejabat berwenang. barang berupa peralatan yang tidak ditujukan bagi korban bencana tetapi sebagai sarana pengakuan pemenuhan kebutuhan dasar yang pengalamannya melalui pembelian dari dana siap pakai sesuai dengan jenisnya ditetapkan sebagai barang inventarisdaerah dengan pengelolaan sesuai peraturan perundang undangan. dalam hal terdapat bentuk lainnya terkait dengan kebutuhan dasar, penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. dana siapspakai sebagaimana dimaksud dalam digunakan pula untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrutsdalam sistem komandan tanggap darurat. bab iii rehabilitasi rumah korban bencana bagian kesatu maksud dan tujuan rehabilitasi rumah korban bencana dimaksudkan sebagai stimulan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dengan pemberian bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. tujuan rehabilitasi rumah korban bencana adalah mengembalikan kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai dengan memberikan bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana. bagian kedua penerima bantuan kategori rumah yang diberikan bantuan rehabilitasi, meliputi: rumah masyarakat korban bencana yang mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana termasuk kerusakan pada halaman dan atau kerusakan pada utilitas yang mengganggu penyelenggaran fungsi huniannyaj rumah merupakan rumah hunian selama lebih.dari satu putaran musim, dan korban bencana berkehendak untukstetap tinggal dirumah yang mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf karena merupakan satu satunya rumah yang dimilikinya. rehabilitasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud pada sesuaidengan: standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturamperundang undangan, fungsi asal berupa: rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal, atau rumah, tinggal tunggal untuk rumah tangga majemuk dalam bentuk rumah gandeng, rumah deret, rumah panjang, rumah susun atau sebutan lainnya. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku dalam hal pemerintah daerah mengambil kebijakan, meliputi: pembangunan kembali (rekonstruksi), pemukiman kembali (relokasi), atau transmigrasi keluar daerah bencana. rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan atas pertimbangan bangunan rumah terkena bencana rusak berat atau roboh. relokasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan atas pertimbangan: untuk kepentingan penataan ruang, b.ditetapkan sebagai daerah rawan bencana yang tidak memungkinkan untuk dijadikan kawasan hunian, dan atau cc. pertimbangan lainnya yang berlandaskan untuk kepentingan masyarakat setempat. transmigrasi keluar daerah bencana sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan atas pertimbangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan telah ditentukan lokasinya yang menjamin penghidupan masyarakat lebih terjamin. perlakuan sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tidak termasuk dalam tanggungjawab pemerintah daerah untuk diberikan bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana, berupa: rumah tinggal sementara akomodasi berupa: homestay, asrama, tempat kost, wisma tamu, guesthouse: villa, bungalow,dan bentuk lainnya sejenis yang sifatnya merupakan bangunan untuk dikomersilkan. rumah kedua dan seterusnya atas kepemilikan seseorang, dan rumah mewah dimiliki oleh orang berpenghasilan tinggi (mansion). bagian ketiga komponen bantuan komponen bantuan untuk rehabilitasi rumah korban bencana, meliputi: bahan bangunan dan material, peralatan bangunan, dana untuk pendampingan: tenaga ahli (konsultan teknis), fasilitator, dan atau tenaga kerja. bagian keempat pendanaan rehabilitasi rumah korban bencana menggunakan dana penanggulangan bencana yang telah dianggarkan dalam apbd. dalam hal dana penanggulangan bencana yang telah dianggarkan dalam apbd sebagaimana dimaksud pada tidak memadai, sesuai peraturan perundang undangan bupati dapat memintakan bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah. permintaan dana sebagaimana dimaksud pada dapat disertai dengan permintaan bantuan tenaga ahli, peralatan dan atau pembangunan,prasarana. bagian kelima penyelenggaraan prinsip dalam penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana, meliputi melibatkan dan. setempat, mendasarkan pada kondisi aktual lapangan (tingkat kerugian kerusakan serta kendala medan), menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya, dan menyalurkan bantuan pada saat, bentuk, dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh. penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana dilakukan sesegera mungkin setelah masa tanggap darurat diakhiri. penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana melibatkan pihak pihak, meliputi: bpbd selaku pemegang fungsi kendali dan koordinasi, tni polri, perangkat daerah meliputi: badan perencanaan pembangunan daerah, dan dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya pada bidang sosial, permukiman dan perumahan, kesehatan, dan bidang lainnya yang diperlukan sesuai arahan bupati., dan organisasi kemasyarakatan non pemerintah.(dalam hal menyatakan keterlibatan untuk membantu). dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana dilakukan secara prosedural. prosedur sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: sosialisasi dan koordinasi program, meliputi: koordinasijajaran pemerintahan hingga tingkat desa kelurahan, sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban: dan 3a.membangun kebersamaan, solidaritas, dan perlawanan. inventarisasi dan identifikasi penilaian kerusakan, meliputi: survei pencacahan rumah rusak dan identifikasi tingkat kerusakannya oleh tim yang mencakup satgas bpbd, satuan polisi pamong praja, dan unsur masyarakat (pamong perangkat) dengan mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh kementerian pekerjaan umum, pemaparan hasil inventarisasi kepada masyarakat melalui forum rembug kumpulan komunitas dan pengumuman yang terpasang balai warga, verifikasi ulang hasil inventarisasi, bilamana diperlukan karena ada sanggahan dari masyarakat ataupun karena ada bencana susulan, dan menyepakati hasil inventarisasi bersama masyarakat untuk digunakan sebagai dasar langkah selanjutnya perencanaan rehabilitasi dan atau kebutuhan lain. perencanaan penanganan dan penetapan prioritas, meliputi: perencanaan tingkat pemerintah daerah, meliputi: analisis kebutuhan menurut komunitas dan lokasi, penentuan jenis dan besaran bantuan berdasarkan derajat intensitas kerusakan, perhitungan kebutuhan sumberdaya pendukung, pendampingan masyarakat, instrumen, material, dan penyiapan skema bantuan dan metode penyaluran. perencanaan tingkat masyarakat (dengan pendampingan), meliputi: pengorganisasian dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat, identifikasaprioritas penerima bantuan, dan perencanaan partisipatif: survei sendiri kebutuhan rehabilitasi dan pembuatan rencana rehabilitasi rumah dan lingkungan. sinkronisasi rencana dan program, meliputi: sinkronisasi perencanaan pemerintah daerah dan masyarakat, sinkronisasi bantuan perbaikan rumah dan aspek aspek rehabilitasi lain (lintas sektor), sinkronisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi, dan sinkronisasi rencana rehabilitasi lintas wilayah. mobilisasi sumberdaya, meliputi: rekrutmen tenaga ahli pendamping konsultan teknis fasilitator teknis atau training singkat sesuai kebutuhan. penyiapan peralatan, dan pengadaan material pabrikan, lokal, dan atau alam. pelaksanaan rehabilitasi, meliputi: penyiapan infrastruktur: organisasi dan prasarana fisik, penyaluran bantuan (dalam tahapan), meliputi: dana perbaikan, komponen bangunan dan material, peralatan pembangunan, dan pendampingan: tenaga ahli (konsultan teknis) dan atau fasilitator dan atau tenaga kerja. pengendalian pasar dan pasokan material, meliputi: perencanaan dan monitoring kebutuhan, dan kerjasama dengan produsen dan pemasok. pelaksanaan fisik oleh masyarakat (dengan pendampingan), meliputi: gotong royong, padat karya, pembohongan (kontrol oleh masyarakat), atau penunjukan (kontrol oleh masyarakat). monitoring,dan evaluasi oleh bpbd, meliputi: monitoring periodik, dan evaluasi akhir program. bab pengelolaan bantuan masyarakat selain dari dana apbd, pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana dapat berasal dari dana yang bersumber dari masyarakat. pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi masyarakat dan atau badan usaha dalam negeri yang memberikan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada dana bantuan sebagaimana dimaksud pada dicatat dalam apbd sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri. bab pertanggungjawaban penggunaan dana bagian kesatu dana bantuan pemenuhan kebutuhan dasarpala bpbd selaku pengguna dana siap pakai melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir. bukti untuk pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada dapat berupaatau i. bukti bukti lainnya yang sahimana bukti setoran disampaikan kepada bpbgian kedua dana bantuan rehabilitasi rumah korban bencana pertanggungjawaban penggunaan dana pasca bencana untuk rehabilitasi rumah korban bencana yang bersumber dari apbd dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemantauan dan evaluasi pemantauan proses pelaksanaan penyediaan pemenuhan kebutuhan,dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana dilaksanakan oleh kepala bpbd dengan melibatkan badan perencanaan pembangunan daerah. hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada wajib. disampaikan kepada bupati untuk bahan evaluasi penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana. bab vii penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa dalam penyediaan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana diupayakan melalui musyawarah mufakat. dalam hal penyelesaianviii ketentuan lain lain dalam hal bencana merupakan bencana skala daerah provinsi atau nasional terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana dilakukan atas koordinasi kepala badan nasional penanggulangan bencana. bab sanksi administratif setiapapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukumidana setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalamsetiap orang atau2017umum pada situasi tanggap darurat bencana para korban.yang selamat atau terselamatkan dalam kondisi lemah dan tidak berdaya karena kehilangan rumah dan ketiadaan kebutuhan dasar. darurat bencana indikator utamanya adalah banyaknya orang yang terkena bencana, dengan jumlah yang banyak tidaklah mungkin mereka dapat bertahan pada situasi demikian untuk tidak memenuhiskebutuhan dasar tanpa adanya pertolongan dari saudara saudara pada wilayah lain yang tidak terkena bencana, dengan demikian kebersamaanlah yang mampu mengatasi persoalan bencana, namun hal itu juga tidaklah akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran komando.berkaitan dengan pertolongan pertolongan yang diberikan. untuk itulah kehadiran pemerintah daerah melalui organnya untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi korban bencana secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel. pada situasi pascabencana setelah masa kedaruratan dilalui, kehidupan para korban bencana khususnya masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara finansial mengalami ketidakstabilan dari segi ekonomi dan sosial terutama untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat bencana. urusan pemerintahan konsumen atara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta daerah kabupaten kota sebagaimana tercantum dalam lampiran undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pada lampiran huruf bidang perumahan dan kawasan permukiman pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. selanjutnya pada lampiran huruf bidang sosial pemerintah daerah memiliki tanggungjawab menjalankan urusan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. dalam alur penanggulangan bencana indonesia, diutamakan penyediaan kebutuhan dasar dalam eskalasi tanggap darurat bencana baru masuk pascabencana pemulihan fungsi ekonomi dan sosial masyarakat melalui rehabilitasi rumah korban bencana. dengan demikian diperlukan adanya peraturan daerah mengatur tentang penyediaan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan orang adalah orang yang berada dalam wilayah kabupaten kotabaru pada situasi terjadi bencana tepat berada dilokasi bencana dengan mengalami penderitaan akibat bencana. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan cepat dan tepat adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakanwsecara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. huruf yang dimaksud dengan prioritas adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan kepada kelompok rentan. huruf yang dimaksud dengan koordinasisadalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan' kebutuhan dasarberdaya guna adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. yang dimaksud dengan berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil gunahuruf yang dimaksud dengan transparansi. yang dimaksud dengan akuntabilitas secara etika dan hukum. huruf yang dimaksud dengan kemitraan adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang. huruf yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif. huruf yang dimaksud non diskriminatif adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan,yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dam aliran politik apapun. huruf yang dimaksud non politisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan. yang dimaksud dengan kelompoks. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud air dapat diminum langsung adalah air mineral dalam kemasan cangkir atau botol sebagai bentuk bantuan sumbangan dari pemerintah daerah maupun daridan sejenisnya. huruf cukup jelas. huruf transportasihuruf cukup jelas. huruf, pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong. yang dimaksud.'untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansiahurufdanhurufbantuan obat obatan daristempat lain lokasi kejadian. cukup jelas. cukup jelas. cukupyelas. cukup jelas. pasar3(1pl,kotawaringinhuruf dan huruf daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penyeberangan air, bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah, salah satunya diperlukan sumber pendapatan daerah berupa retribusi daerahkabupaten kotawaringin timur ada potensi untuk mendapatkan sumber pendapatan asli daerah dari sektora dan pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah alih pakai dengan aslinya kepada bagian huy: setdazkkb. kot sera jaja yulianto, aring9620701 lampiran peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor tahun tanggal september tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan air retribusi pelayanan kepelabuhanan tambat kapal dermaga sungai kapal motor (penumpang) sekali tambat per hari speed boat sekali tambat per hari speed boat s d sekali tambat per hari kapal motor sekali tambat per hari kapal motor s d sekali tambat perhari kapal motor s d sekali tambat perhari kapal motor sekali tambat per hari tug boat sekali tambat per hari tongkang sekali tambat per hari bongkar muat barang dermaga sungai barang per ton hewan sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya per ekor kambing, babi dan sejenisnya per ekor unggas dan sejenisnya per ekor pemakaian ruangan dalam pelabuhan sungai kantor per per bulan kios petak per per bulan rumah makan kafetaria per m2? per bulan pemakaian lahan tanah pelabuhan sungai usaha per m2? per bulan ii. retribusi penyeberangan air jasa kepelabuhanan penyeberangan pas masuk pelabuhan untuk per orang sekali penumpang pengantar penjemput masuk pas masuk pelabuhan untuk kendaraan kendaraan golongan per unit sekali (sepeda) masuk kendaraan golongan per unit sekali (sepeda motor bawah dan masuk gerobak dorong) kendaraan golongan iii per unit sekali (sepeda motor besar dan masuk kendaraan roda kendaraan golongan (mobil jeep, sedan, minibus, mikrolet, per unit sekali pick up, station wagon dengan ukuran masuk panjang sampai dengan dan sejenisnya) kendaraan golongan (mobil bus, mobil barang truck atau per unit sekali tangki ukuran panjang sampai dengan masuk dan sejenisnya) kendaraan golongan (mobil bus, mobil barang truck atau per unit sekali tangki dengan ukuran panjang lebih masuk s d dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng) jasa sandar tambat dermaga beton per sandar per jam dermaga ponton kayu per sandar per jam kapal istirahat dermaga per jam pelayanan dan fasilitas kamar mandi kamar kecil per orang sekali mandi buang air besar masuk per orang sekali buang air kecil masuk bupati kotawaringin timur, ttd supina hadi alih pakai dengan aslinya kepada bagian huy: setdazkkb. kot sera jaja ak.umum bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan airtimur nomor tahun tentang terminal dan jasa kepelabuhanan kabupaten kotawaringin timurpelayanan kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan. sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur dan menetapkan peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan ai. kepala dinas adalah kepala dinastertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan perekonomian yang dapat difasilitas kegiatan penunjang dermaga serta sebagai tempat pemindahan intra dan antar moda transportasiingkat adalah wilayah perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. kapal adalah kendaraan air yang bentuk dan jenis apapun yang digera..milik adalah orang yang memiliki dan atau menguasai barang.. pengantar adalah orang yang memasuki wilayah pelabuhan dan tidak ikut dalam pelayardolphin, dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda. barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar muat dari dan kapal. kegiatan alih muat barang antar kapal (ship ship) adalah kegiatan bongkar muat barang secara langsung dari kapal kapal termasuk tongkang atau sebaliknya, tanpa melalui dermagalapangan adalah tempat terbuka untuk penumpukan dan penyimpanan barang dalam daerah pelabumutuskan menetapkan peraturan bupatidinas daerah tenaga kerja dan transmigrasirganisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi daerah terdiri dari bidang tenaga kerjaan, membawahi: seksi hubungan industrial, seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja,ketentuan bab iii, bagian ketiga, dan bab iii, bagian keempat, diubah, sehingga bab iii, bagian ketiga, dan bab iii, bagian keempat, berbunyi sebagai berikut bab iii tugas dan fungsi bagian ketiga bidang tenaga kerjaan bidang tenaga kerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan daya saing tenaga kerja, kebijakan penempatan dan perluasan tenaga kerja, serta melaksanakan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama bipartita dan tripartit, penyesuaian hubungan industrial serta penyelidikan perselisihan pelanggaran bidang ketenagakerjaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang tenaga kerjaan mempunyai fungsi penyiapan bahan perencanapenyiapan bahan pendistribusicc. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, pemasangan dan produktivitas, penyiapan nyiapan bahan evaluasipenyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja ddan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi hubungan industrial melaksanakan tugas menyelenggarak menyiapkan bahan dan mengelola data serta menyusun program kerja seksi hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pendidikan hubungan industrial serta pembentukan lembaga kerja sama bipartita, cc. mengesahkan peraturan perusahaan,kerja buruh, menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa dan mogok kerja, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penelitian terhadap penggunaaan mesin uap, bejana tekan listrik, kebakaran, konstruksi bangunan dan keselamatan kerja lainnya, merencanakan kegiatan seksi pengelolaan dan penetapan dewan pengupahan sesuai strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menyusun, menetapkan dan melaporkan upah minimum dan upah sektoral kabupaten, melaporkan hasil kegiatan seksi pengelolaan dan penetapan dewan pengupahan sesuai hasil yang dicapai untuk merumuskan kebijakan, menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan seksi hubungan industrial, dan j . pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan kelembagaan pelatihan kerja dinas tenaga kerja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerjaan mempunyai fungsi menyiapkan bahan dan mengelola data serta menyusun program kerja seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, merencanakmendistribusikmemberikan petunjuk pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, pemasangan dan produktivitas, menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang standarisasi kompetensi pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, peregangan dan produktivitas, melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja,dan data, menyusun dan menyiapkan laporan seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerjaan, menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerjaan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan kesempatan kerja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja menyelenggarakan fungsi menyiapkan bahan dan mengelola data serta menyusun program kerja seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja, mengelola data, menganalisa data pencari kerja dan data lowonganerbitkan ita perpanjangan untuk tka dan monitoring serta mengevaluasi penggunaan tka, memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan tki, menerbitkan rekomendasi izin pendirian kantor cabang optis serta menerbitkan rekomendasi paspor tki berdasarkan asal alamat calon tki, menyelenggarakan perizinan pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak perjanjian magang dan negeri. melaksanakan pelayanan pasar kerja serta menyebarluaskan informasi pasar kerja serta lowongan kerjakl serta menerbitkan spp ski, skala kabupaten, dan menyebarluaskan sistem informasi penempatan tki dan pengawasan terhadap penyetoran dana perlindungan tki. melaksanakan sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja dan melakukan penelitian serta pengesahan perjanjian penempatan tki luar negeri, il. 'melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. bagian keempat bidang pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertentu bidang pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertentdentifikasi dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi lokal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertentu menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan tekninyiapan bahan pembinaan bimbingan teknis bidang identifikasi dan peningkatan sarana prasarana, penambangan sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal, cc. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugalaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. seksi identifikasi dan peningkatan sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan kelembagaan administrasi pengelolaan dan pengkajian data sarana dan prasarana. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi identifikasi dan peningkatan sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi menyiapkan bahan dan mengelola data serta menyusun program kerja seksi identifikasi dan peningkatan sarana dan prasarana, mengelola administrasi administrasi dan menyusun program kerja seksi identifikasi dan peningkatan saran dan prasarana, melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan identifikasi dan peningkatan sarana dan prasarana dengan unit kerja terkait, melaksanakan pengumpulan data dan analisis kegiatan penilaian indikator dan identifikasi, pengelolaan dan pengajian data serta peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal dan daerah tertentu, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian indikator dan identifikasi, pengolahan dan pengkajian data serta peningkatan sarana dan prasaranaidentifikasi dan peningkatan sarana dan prasaranamanusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan administrasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan penerapan teknologi serta invasi penerapan daerah tertinggal. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi pengembangan sumber daya manusia, melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan unit terkait, melaksanakan kegiatan pendidikan, kesehatan, ketrampilan, tenaga kerja, mental spiritual, serta inovasi penerapan teknologi daerah tertinggal dan daerah tertentu. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, ketrampilan, tenaga kerja, mental spiritual, serta inovasi dan penerapan teknologisumber daya manusia, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. seksi pengembangan ekonomi lokal mempunyai tugas melaksanakan perumusan pengembangan pembangunan ekonomi, analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi perkembangan permodalan dan investasi serta pengembangan fasilitas usaha. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan ekonomi lokal mempunyai fungsi mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi pengembangan ekonomi lokal, melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pengembangan ekonomi lokal dengan unit kerja terkait, melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi lokal, permodalan, usaha mikro, kecil dan menengah umkm), potensi produk unggulan, kemitraan usaha, industri, promosi, distribusi dan pemasaran daerah tertinggal dan daerah tertentu, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi lokal, pemodelan, usaha mikro, kecil dan menengah (umkm), potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaranekonomi lokal, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpiingua dengan aslinya setim) au, bersiap erintahrencana kerja pemerintah daerah kabupaten morowali utara tahun merupakan penjabaran tahun ke (tiga) dari rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten morowali utara tahun rencana kerja pembangunan daerahpemerintah kabupaten morowali utara dalam menetapkan rencana kerja organisasi perangkat daerah tahun sistematika rencana kerja pemerintah daerah kabupaten morowali utara tahun sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari bab pendahuluan, ball gambaran umum kondisi daerah,ngembangan wilayah, bab rencana kerja dan pendanaan daerah, bab vii kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bab viii penutup. rencana kerja pemerintah daerahdan prioritas dan plafon anggaran sementarailih ngua dengan aslinya pri aeon am. besi lawkabupatenpenyesuaian pembiayaan berdasarkan beban kerja dari tanggung jawab serta untuk meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota dprd kabupaten morowali utara, perlu dilakukan perubahan terhadaprubahan atasdiubah sebagai berikut ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pimpinan dan anggota dprd dapattiga juta lima ratus ribuketentuan huruf huruf huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikutlima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, wakil ketua dprd sebesar rp. (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan cc. anggota dprd sebesar rp. (delapan juta dua ratus lima puluhketentuan huruf dan huruf diubah sehingga huruf dan huruf berbunyi sebagai berikutpetugas kebersihan aghupah pembantu rumah tangga eco oo belanja rumah tangga wakil ketua yaitu satuan uraian volume rp) jumlah rp) petugas kebersihan gshupah pembantukumah tangga bee dan men dalam hal pimpinan dprd tidak menggunakan fasilitasi rumah negara dan perlengkapannya, maka tidak diberikan belanja rumah tangga.ras bagian hukum, dian tepian rasa, rip foundangan, maka rencana kerja pemerintah daerah kabupaten morowali utaraoleh karena itumorowali utara nomor tahunberapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten morowali utara tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan dalam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perubahan rkd kabupaten morowali utara tahun merupakan lanjutan dari rkdtentuan dan diubahi pendahuluan. bab evaluasi hasil triwulan beberapa ketentuan dalam lampiran peraturan bupati nomor tahun tentang rencana kerja pembanguan daerah kabupaten morowali utartap suai dengan aslinynyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui sistem aplikasi planning,planning)itetapkan dengan keputusan bupati morowali utaramorowali utara dan wakil bupati morowali utara dengan password eksekutif, dprd kabupaten morowali utara dengan password legislatif, sekretaris daerah dengan password eksekutif', soldplanning,internal, terdiri dari bupati morowali utara dan wakil bupati morowali utara, sekretaris daerah, sold termasuk unit pelaksana teknis, kecamatan dan kelurahan: dan auditor inspektorat. pengguna eksternal, terdiri dari dprd kabupaten morowali utara, instansi lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi planning,planning dengan mengajukan izin tertulis kepada bupati morowali utara melalui kepala bappelitbangda kabupaten morowali utara. administrator pusataragraf sold pengelolaan aplikasi planning pada sold dilaksanakan dengan ketentuan:solsold selaku administrator sold, tanggung jawab administrator sold, yaitu mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi planning lingkup sold, mengkoordinasikan usulan perencanaan setiap bidang pada soldsold,sold. operator plannlitbangda. paragraf kecamatansold selaku administrator sold kecamatan: tanggung jawab administrator kecamatan, yaitu mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi planning lingkup soldkelurahan pengelolaan aplikasi plannsold adalah sebagai administrator kelurahan, tanggung jawab administrator kelurahansetiap unit kerja pada kecamatan, memverifikasi usulan perencanaan sebelum input dalam sistem aplikasi planning,unit pelaksana teknis jawab administrator uptupt sold induknya,pt dalam aplikasi planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan, dan memeriksa hasil input usulan kegiatan. operator planning pada upt ditunjuk oleh kepala soldlitbangda. surat perintah surat penugasan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada kepala bappelitbangda kabupaten morowali utara pada permulaan proses perencanaan tahunan. tim pengelola planning pada soldg kelurahan kecamatan, forum sold, rencana kerja akhirorowali utarasold:sololold, dan usulan eksternal sold. menyelaraskan usulan senja awal dengan isu strategis dalam rkd dan rpm kabupaten morowali utaraadministrator kabupaten morowali utara paling lambat sebelum musrenbang rkd dilaksanaksold dan isu strategis dalam rkd dan rpm kabupaten morowali utara, dandesa oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan sold sasaran, b.tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh solsekretaris pada bappelitbangda selaku koordinator administrator bidang. masing masing kepala bidangviiato ngua dengan aslinya besi alawiberbasis online (e planning) lingkungan pemerintah daerah kabupaten morowali utara. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini,yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten morowalmorowali utara. pemerintah kecamatan adalah pemerintah kecamatan morowali utara. kepala bappelitbangda adalah kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan dearah kabupaten morowali utaraolold atau gabungan sold, serta menyusun dan menyempurnakan senja sold yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh sold yang bersangkutan. forum gabungan sold yang dikelompokan berdasarkan fungsi, misi, prioritas pembangunan common goalsl planning) kabupaten morowali utaraplanning) adalah masyarakat umum, solmorowali utaraorowali utara jawab pengelolaan aplikasi planning, yaitu kepala bappelitbangda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi planning. kepala bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagai penanggung jawab harian pengelolaan sistem planning. kepala sub bidang perencanaan dan pendanaanjawab teknis aplikasi planning. kepala sub bidang pengendalian dan evaluasibertanggung bupati morowali utara, menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi dari kementerian dalam negeri untuk menggunakan sistem planning yang sudah dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten morowali utara sesuai surat edaran dari kementerian dalam negeri republik indonesia nomor tanggal dalam negeri republik indonesia nomor tanggal oktober tentang penerapan aplikasi planning dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten kota, bahwa dalam rangka penerapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara elektronik kabupaten morowali utara sebagaimana rekomendasi dari kementerian dalam negeri tersebut, perlu disusun mekanisme pelaksanaannya dalam sebuah standar operasional prosedur sop)lampiran peraturan bupati morowali utara nomor tahun tanggalstandar operasional prosedur (sop) pelaksanaan e musrenbang (tgl. revisi (tgl.efektif disahkan bupati morowali utara oleh tenbaragkaa appel tumimomor secara elektronik undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan programmer minimal komputer negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme administrator minimal komputer lembaran negara republik indonesia tahun nomor operator menguasai komputer word, excel) dan aplikasi tambahan lembaran negara republik indonesia nomor musrenbang. undang undang nomor tahun tentang keuangan memahami sistem perencanaan pembangunipjp) kabupaten morowali utara tahun lembaran daerahtahun nomor surat keluar dan surat masuk aplikasi musrenbang surat keputusan jaringan internet komputer, printer, ruangan dan meja kertas kerja hasil musrenbang desa kelurahan kertas kerja hasil musrenbang kecamatan kertas kerja hasil forum perangkat daerah buku panduan penggunaan aplikasi jika sop pelaksanaan musrenbang tidak dilaksanakan dapat musrenbang dilaksanakan untuk transparansi dan konsistensi mengakibatkan inkonsistensi data hingga perencanaan tidak efektif. perencanaan pembangunan musrenbang menghasilkan laporan usulan yang disetujui sistem scoring sudah berlaku otomatis, sehingga membantu dalam pembuatan program prioritas dari setiap usulan kegiatan musrenbang berbarengan pelaksanaannya dengan musrenbang. daftar kegiatan telah distandarisasi nama dan plafon harga nya untuk mempermudah peserta mengajukan usulan dari desa kelurahan. uraian prosedur dan diagram alir kegiatan kepala bidang admin wak ket. rapat pembahasan bahan rapat, daftar nama daftar hadir, pembuatan standar operator pelaksana menit dokumentasi, plafon nama kegiatan, musrenbang nobulan rapat tim musrenbang menyiapkan bahan, data nobulan rapat, data, informasi, dan informasi, rancangan disposisi perintah menit bahan standar nama harga rancangan kegiatan, tim standar plafon musrenbang, jadwal nama kegiatan kegiatan dan pembagian rancangan tim tugas musrenbang rancangan jadwal kegiatan dan pembagian tugas mengolah bahan, data dan data, informasi, bahan standar plafon informasi menjadi bahan rancangan tim hari nama kegiatan kegiatan musrenbang, musrenbang kerja| tim memproses standar rancangan jadwal musrenbang, plafon nama kegiatan, kegiatan dan pembagian jadwal kegiatan tim musrenbang, tugas dan pembagian jadwal kegiatan dan tugas pembagian tugas menerima dan memeriksa standar plafon nama standar plafon laporan kesiapan kegiatan menit nama kegiatan, penyelenggaraan tim musrenbang, tim musrenbang dan jadwal kegiatan dan musrenbang, menyampaikan laporan pembagian tugas jadwal kegiatan kepada kepala dan pembagian bappelitbangda tugas memproses data awal standar plafon nama kamus usulan baru aplikasi musrenbang kegiatan menit panduan berupa update kamus tim musrenbang penggunaan usulan, jaringan internet, aplikasi menambah menghapus komputer, aplikasi musrenbang user tim musrenbang, musrenbang membuat panduan penggunaan aplikasi musrenbang menyelenggarakan kamus usulan baru jadwal pelaksanaan workshop dan simulasi tim musrenbang hari musrenbang aplikasi musrenbang panduan penggunaan kerja desa kelurahan, nan aplikasi musrenbang kecamatan dan forum perangkat daerah penyerahan login user dan ann login user dan password login user dan password aplikasi kepada aplikasi musrenbang menit password aplikasi seluruh tim musrenbang musrenbang yang telah ditunjuk per perangkat daerah dan per desa kelurahan dan kecamatan ii. pelaksanaan jadwal pelaksanaan usulan desa dapat musrenbang tingkat musrenbang desa kelurahan dipaksa desa kelurahan kelurahan akkecaman panduan penggunaan tan aplikasi musrenbang pada login sebagai user login user tampilan website saat desa kelurahan menit musrenbang user pra desa kelurahan muse memasukkan usulan hasil kertas kerja hasil usulan desa bang musrenbang desa musrenbang desa menit kelurahan tingkat kelurahan kelurahan kecaman memverifikasi usulan kertas kerja hasil usulan desa tan. musrenban desa kelurahan menit kelurahan mencetak berita acara kertas kerja hasil berita acara musrenbang desa musrenbang desa menit musrenbang kelurahan kelurahan, printer, desa kelurahan kertas hvs mengirim usulan kertas kerja hasil usulan desa desa kelurahan musrenbang menit kelurahan kecamatan desa kelurahan iii. pelaksanaan jadwal pelaksanaan usulan kecamatan musrenbang tingkat musrenbang kecamatan kecamatkecamatan menit musrenbang user kecamatan memverifikasi usulan kertas kerja hasil usulan kecamatan desa kelurahan musrenbang kecamatan menit mencetak berita acara kertas kerja hasil berita acara musrenbang kecamatan musrenbang kecamatan menit musrenbang kecamatan mengirim usulan kertas kerja hasil| usulan kecamatan kecamatan perangkat musrenbang kecamatan, menit daerah printer, kertas hvs iv. pelaksanaan jadwal pelaksanaan usulan kecamatan musrenbang tingkat forum perangkat daerah yang disetujui forum perangkat daerahperangkat daerah menit musrenbang user perangkat daerah menyetujui menolak kertas kerja hasil forum usulan kecamatan usulan masuk dari tidak perangkat daerah menit yang disetujui kecamatan berdasarkan hasil forum perangkat set daerah ala a$am mencetak berita acara kertas kerja hasil berita acara forum perangkat daerah musrenbang forum menit forum perangkat daerah, perangkat daerah printer, kertas hvs gjesamamy oo0 mengakses alamat website jaringan internet, tampilan website aplikasi musrenbang komputer menit panduan penggunaan musrenbang aplikasi musrenbang login sebagai user login user tampilan website administrator menit musrenbang user mencetak rekapitulasi kertas kerja hasil forum rekapitulasi usulan usulan desa kelurahan perangkat daerah menit dan kecamatan rekapitulasi usulan yang menit musrenbang disetujui keterangan kepala kepala bappelitbangda kabupaten morowali utara bidang bidang evaluasi bappelitbangda kabupaten morowali utara penyelia penyelia kegiatan musrenbang administrator administrator aplikasi musrenbang tim tim musrenbang tingkat desa kelurahan tim2 tim musrenbang tingkat kecamatan tim3 tim musrenbang tingkat perangkat daerah bupati morowaliutara, ttd tripel tumimstandar operasional prosedur administrasistandar operasional prosedur pelaksanaan musyawarah pembangunperangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten morowali utaragian pembangunan adalah bagian pembangunan sekretariatingkadesa kelurahan yang selanjutnya disingkat musrenbangdesa kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan (satu) tahunan. musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah kegiatan musrenbang yang menggunakan aplikasi berbasis web mulai dari usulan tingkat desa kelurahan, usulan tingkat kecamatan dan forum perangkat daerah. musrenbang kecamatan adalah pelaksanaan musrenbang kecamatan secara elektronik. musrenbang desa kelurahan adalah pelaksanaan musrenbang desa kelurahtim musrenbang adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan musrenbang. kamus usulan adalah kumpulan nama nama kegiatan yang menampilkan plafon harga tertinggi untuk kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan hasil analisa dari bagian pembangunan berdasarkan standar satuan harga kabupaten, harga satuan pokok kegiatan serta analisa standar. dan kapan pelaksanaan musrenbang, dimana dan oleh siapa kegiatan musrenbang dilaksanakan. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pelaksanaan musrenbang dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencandesa kelurahan, pelaksanaan musrenbang kecamatan, dan cc. pelaksanaan musrenbang forum perangkat daerah. bab iii pelaksanaan e musrenbang bagian kesatu tujuan tujuan pelaksanaan musrenbang adalah memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan,,, mewujudkan good governance lingkup pemerintah kabupaten morowali utara, menghindari adanya usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku: memperkecil kesalahan cetak dokumen dan mengurangi pemakaian kertas:ri penyelia, administrator, cc. operator perangkat daerah, operator kecamatan, dan operator desa kelurahan. tugas dan tanggung jawab tim musrenbang sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut penyelia menyerahkan login user dan password aplikasi musrenbang kepada tim musrenbang, mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir tim musrenbang pada saat pelaksanaan workshop maupun pada saat pelaksanaan kegiatan musrenbang, dan menjadi narasumber kegiatan workshop dan kegiatan musrenbang. administrator membuat buku panduan penggunaan aplikasi, memastikan aplikasi musrenbang berjalan dengan baik, mengelola (menambah, menghapus, mengunci membuka) login user musrenbang, mendampingi tim musrenbang dalam pelaksanaan musrenbang bila diperlukan, menjadi narasumber kegiatan workshop dan seluruh kegiatan musrenbang, dan mencetak rekapitulasi usulan desa kelurahan dan kecamatan. operator perangkat daerah mengikuti kegiatan workshop, memverifikasi usulan masuk dari kecamatan, dan mencetak berita acara forum perangkat daerah. operator kecamatan mengikuti kegiatan workshop, memverifikasi usulan masuk darikecamatan. operator desa kelurahan mengikuti kegiatan workshop, memasukkan usulan desa kelurahan masing masing, memverifikasi usulan yang sudah masukkandesa kelurahan. bagian ketiga kamus usulan sebagai alat bantu bagi peserta musrenbang dalam membuat usulan agar seragam mulai dari nama kegiatan dan plafon anggaran maka dibuat kamus usulan. kamus usulan sebagaimana dimaksud pada dibuat oleh bagian pembangunan, bappelitbangda dan instansi terkait yang ditetapkan dalam suatu keputusan bupati, bagian keempat workshop musrenbang untuk efektifitas kegiatan musrenbang kabupaten morowali utara, bappelitbangda memfasilitasi kegiatan workshop musrenbang sebelum dimulainya kegiatan musrenbang desa kelurahan. peserta yang akan mengikuti kegiatan workshop musrenbang adalah para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, seluruh operator musrenbang tingkat perangkat daerah, kecamatan dan desa kelurahan yang ditunjuk oleh masing masing pimpinan unit kerja, dan cc. tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat yang tergabung dalam suatu komunitas. bagian kelima materi materi musrenbang tingkat desa kelurahan adalah website aplikasi musrenbang, komputer dan koneksi jaringan internet, user login desa kelurahan, dan hasil musrenbang desa kelurahan. materi musrenbang tingkat kecamatan adalah website aplikasi musrenbang, komputer dan koneksi jaringan internet, user login kecamatan, dan hasil musrenbang tingkat kecamatan. materi musrenbang tingkat forum perangkat daerah adalah website aplikasi musrenbang, komputer dan koneksi jaringan internet, user login perangkat daerah, dan hasil forum perangkat daerah. bagaian keenam peserta peserta musrenbang tingkat desa kelurahan adalah peserta musrenbang desa kelurahan dan operator desa kelurahan. peserta musrenbang tingkat kecamatan adalah peserta musrenbang kecamatan dan operator kecamatan. peserta musrenbang tingkat perangkat daerah adalah peserta forum perangkat daerah dan operator perangkat daerah. bagian ketujuh narasumber narasumber musrenbang tingkat desa kelurahan, kecamatan dan forum perangkat daerah adalah administrator dan pejabat dari bappelitbangda yang ditunjuk. bagian kedelapan tahapan tahapan pelaksanaan musrenbang terdiri dari pra musrenbang, musrenbang desa kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang forum perangkat daerah, dan pasca musrenbang. tahapan pelaksanaan musrenbang sebagaimana dimaksud pada disusun dalam sebuahinai dengan aslinya besi alawidengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati morowali utara, menimbang bahwa kabupaten morowali utara dengan geografis yang memiliki alur pesisir pantai yang cukup panjang dan terdapat beberapa alur sungai merupakan faktor strategis bagi pengembangan sektor kepelabuhanan sebagai sektor kegiatan ekonomi potensial dan prospektif sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan penyelenggaraan kepelabuhanan yang lebih tertata dan terkelola baik serta terintegrasi dengan perkembangan pembangunan kabupaten morowali utara, bahwa pelabuhan rakyat yang dibangun oleh pemerintah daerah ataupun oleh kementerian lembaga daerah termasuk tambatan perahu dan betty (dermaga mini) pengelolaannya merupakan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan yang terkait bidang perhubungan sesuai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan terarah guna peningkatan pengawasan atas keselamatan kapal, penumpang dan barang sertabuhan rakyat kabupaten morowalilaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan peraturan perundang undanganrakyatrakyat, pemberian petunjuk dan langkah langkah operasional pengelolaan pelabuhan rakyat, dan cc. pemberian pelatihan bagi petugas,to suai dengan aslinya (setup :) sm. au, besi alawi, nip. penjelasan atas rancanganumum bahwa undang undang nomor tahun tentanggeografis wilayah, kabupaten morowali utara memiliki alur pesisir pantai yang cukup panjang dan terdapat sungai sungai besar dan anak sungai yang melintasi beberapa kecamatan dan desa. sampai saat ini masih terdapat (dua) kecamatan yang hanya dapat dijangkau melalui sarana transportasi laut yakni kecamatan bungku utara dan kecamatan mamosalato akibat adanya cagar alam morowali. guna memperlancar aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi maka pemerintah kabupaten morowali utara telah membangun beberapa pelabuhan rakyat antara lain pelabuhan rakyat kolo bawah, baturube, tambayoli, tandayondo dan tapanuli dan sejumlah tambatan perahu dan atau dermaga mini yang menghubungkan transportasi laut antar kecamatan dan antar desa maupun transportasi sungai antar desa dalam wilayah kabupaten morowali utara. berkaitan hal tersebut maka perlu diatur pengelolaannya guna kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan turun naiknya penumpang dan bongkar muat. barang jasa serta untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan mendukung investasi daerah. bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut diatas perlu adanya peraturan bupati sebagai dasar legitimasi dalam penyelenggaraan pelabuhan rakyat dan pengelolaan tambatan perahu dan atau dermaga mini masing masing desa kelurahan dalam wilayah kabupaten morowali utara. bahwa substansi dari peraturan bupati tentang penyelenggaraan pelabuhan rakyat kabupaten morowali utara meliputi asas, peran dan fungsi dalam pengelolaan pelabuhan, pengelolaan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, sistem informasikhusus adalah pelabuhan peti kemas koya kecamatan petasia. cukup jelas. ketentuan ini mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah untuk dapat mengelola pelabuhan pelabuhan daerah yang masuk dalam tatanan kepelabuhanan nasional. aspek aspek yang menjadi kewenangan daerah untuk mengelola pelabuhan meliputi pengelolaan usaha ekonomi wilayah pelabuhan (usaha usaha kios) dan atau perparkiran. untuk kepentingan pengelolaan maka perlu ada perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak apel atau kantor unit penyelenggara pelabuhan jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pembentukan kelompok pengelola pelabuhan desa dapat diintegrasikan dalam kepengurusan badan usaha milik desa. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan syahbandar koloniale adalah kantor unit penyelenggara pelabuhan ka. upp) kelas iii kolonialeorowali utara nomor . peraturan daerahyelenggaraan pelabuhan rakyat dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya bidang perhubungan. kepala dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinyanyelenggaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaharakyat adalah pelabuhan pengumpan lokal selanjutnya disebut pelabuhan, yang dibangun oleh pemerintah daerah ataupun oleh kementerian lembaga daerah, termasuk tambatan perahu dan betty (dermaga mini)unit penyelenggara pelabuhan daerah adalah lembaga yang dibentuk olehlompok pengelola pelabuhanperan dan fungsi pelabuhanbab iii kewenangan pemerintah daerah berwenang mengelola pelabuhan yang dibangun daerah. kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pelabuhan yang dibangun atas sumber dana pemerintah daerah dan kementerian lembaga yang diperuntukan daerah. jenis pelabuhan sebagaimana dimaksud pada meliputi pelabuhan rakyat, tambatan perahu, betty (dermaga mini) dan pelabuhan khusus. nama nama pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. selain pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dapat berperan mengelola pelabuhan yang berada dalam tatanan kepelabuhanan nasional. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada perjanjian kerjasama. bab pengelolaan kegiatan pelabuhan bagian kesatuyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas unit penyelenggara pelabuhan daerah, dan kelompok pengelola pelabuhan. unit penyelenggara pelabuhan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk oleh pemerintah daerah dan berada pada pelabuhan pengumpan lokal. kelompok pengelola pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk desa kelurahan yang terdapat tambatan perahu dan atau dermaga mini. tambatan perahu dan atau dermaga mini sebagaimana dimaksud pada dalam penyelenggaraannya diatur dalam dalam peraturan desa tentang badan usaha milik desa. dan kelompok pengelolaunit penyelenggara pelabuhan daerah dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan syahbandar koloniale. unit penyelenggara pelabuhan daerahunit penyelenggara pelabuhan daerah dalam memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat persetujuan dari dinas. unit penyelenggara pelabuhan daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas. kelompok pengelola pelabuhan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala desa lurah. bagian kedua kegiatan pengusahadarurat, dan perubahan perubahoperasional penegakan produk hukumdalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif sehingga terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, perlu dilakukan peningkatan kinerja, bahwa agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal perlu ada petunjuk teknis operasional sebagai acuan, bahwsatuan polisi pamong praja berita negara republik indonesia tahun nomor terhadap pelanggaran tata ruang atau bangunan apabila pembinaan dilakukan oleh opd teknis, maka pimpinan opd wajib melaporkan kepada bupati sekaligus meminta kepada tim penertiban untuk segera melakukan penertiban atau pembongkaran serta meminta bantuan pengamanan kepada satuan polisi pamong praja untuk melakukan pengamanan, tata cara proses penertiban terhadap pelanggaran pembangunan gedung dilakukan sesuai peraturan daerah. apabila,penindakan yudisial. penindakan yang dilakukan oleh ppn.n. dalam hal tertentu ppn bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula minta bantuan penyidik polri. penyidikan pelanggaran peraturan daerah: dilaku(a) laporan yang dapat diberikan oleh: setiap orang, petugas, (b) tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun, (c)kabupatenundang undang yang menjadi dasar hukum satuan polisi pamong praja kabupaten dan yang bersangkutan, pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pelaksanaan pemeriksaan tempat kejadian perkara. segera melakukan proses penyidikan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran peraturan daerah serta membuat surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada kejaksaan melalui penyidik polri. pemanggilan: dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan kurap dalam pelaksanaannya ppn dapat berkoordinasi dengan polri selaku koordinasi pengawas pperahan surat panggilan dilakukan oleh petugas ppn, agar yang bersangkutan berkewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut. apabila bupati morowali utara, ttd tripel tumimsatuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran adalah perangkat daerah yang menyelenggarkebakaran. polisi pamong praja dan pemadam kebakaran adalah anggota satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan perundang undangan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan kebakmorowali utarkepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yangdaerah yang selanjutnya atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati. tim terpadu satuan koordinasi penegakan produk hukum daerah yang selanjutnya disingkat tim terpadu skp2d adalah tim gabungan yang terdiri dari tni, polri, kejaksaan, pengadilan dan opd terkait yang bentuk dalam rangka melakukpetunjuk teknis operasional penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah petunjuk bagi tim terpadu satuan koordinasi penegakan produk hukum daerah dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatyudisial adalahperaturan perundang undangan.koordinasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugastertiban umum dan ketentraman masyarakatpetunjuk teknis petunjuk teknis operasional penegakoleh tim terpadu satuan koordinasi penegakan produk hukum daerah terdiri dari petunjuk teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, petunjuk teknis operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta produk hukum daerah lainnya, dan petunjuk teknispd melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan sosialisasi atau pemberitahuan teguran (satu), teguran (dua), dan teguran iii (tiga). pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud tetap mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi. kepolisian melakukan pendampingan operasional, pembinaan dan bantuan teknis serta pengawasan kepada ppn dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kejaksaan menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan serta penuntutan dari penyidik pegawai negeri sipil yang akan mengajukan perkara persidangan. pengadilan melakukan proses peradilan sampai keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetato suai dengan aslinya setim) besi alawi, nip. lampiran peraturan bupati morowali utara nomor tahun tanggal tentang petunjuk teknis operasional penegakan produk hukum daerah. umum. kondisi dinamis dalam arti terselenggaranya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat merupakan persyaratan yang sangat mendasar untuk dapat terselenggaranya kegiatan pemerintah dan masyarakat secara tentram, tertib dan teratur. dengan demikian maka pembangunan akan dapat berjalan secara berkesinambungan dalam rangka melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dikesampingkan. apabila diperhatikan isisebagai tugas pokok satuan polisi parking praja adalah membantu kepala daerahmasyarakat. terkait dengan tugas dan fungsi tersebut pemerintah kabupaten morowali utara membentuk satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran yang berdasarkan peraturan daerah kabupaten morowali utara nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah kabupaten morowali utara. antara lain tugas dan fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum kepada masyarakat. ii. khusus mekanisme penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai berikut: sosialisasi produk hukum, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga timbul ketaatan dan kepatuhan masyarakat.' lainnya kepada masyarakat. penertiban atas pelanggaran disinijika hal tersebut diatas telah dilaksanakan dan masih terjadi pelanggaran maka: pelanggar diberikan pengertian terlebih dahulu bahwa kegiatannya melanggar peraturan daerah dan atau peraturan bupati serta produk hukum lainnya. apabila tidak diindahkan, dilakukan pemanggilan untuk mendapat pembinaan lanjutan. setelah pembinaan lanjutan dilakukan, kepada pelanggar diminta membuat yang diketahui oleh ppn. jika pembinaan sebagaimana dimaksud huruf (c) tetap dilanggar maka dilaksanakan proses lanjutan berupa penegakan non musisi yaitu penghentian dan atau penertiban kegiatan dan dapat pula dilakukan penindakan musisi berupa penyidikan dengan proses persidangan pengadilan yang diajukan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan atau acara cepat sesuai ancaman sanksi hukuman yang tertera dalam peraturan daerahupaya preventif non yudisial, dan penindakan yudisial atau penyidikan. ketentuan umumpembinaan dan: pembinaan non musisi oleh opd teknis pembinaan yang dilakukan oleh opd teknis tetap mengacu pada petunjuk teknis dimasing masing opd dan tetap mengacu pada tahapan tahapan pembinaan, yaitu pemberitahuan, teguran langsung sampai penanda tanganan surat pernyataan, apabila dalam waktu (lima belas) hari yang bersangkutan tidak memenuhi pernyataannya maka dilanjutkan dengan penerbitan surat teguran (satu), teguran (dua), dan teguran iii (tiga). untuk kepentingan tugas yang lebih besar dan sifatnya penting, mendesak dan atau yang dapat menciptakan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pembinaan yang dilakukan oleh opd lain dapat dialihkan satuan polisi pamong praja kabupaten dan pengalihan dilakukan dengan surat permintaan pengalihan tugas dan dituangkan dalam berita acara serah terima ditanda tangani oleh pimpinan masing masing opd atau pejabat yang ditunjuk. pembinaan yang dilakukan oleh opd teknis apabila sudah memasuki tahap teguran (tiga) tetap tidak dipatuhi oleh pelanggar selanjutnya tugas harus diserahkan kepada satuan polisi pamong praja kabupaten dilakukan dengan berita acara serah terima tugas ditanda tangani oleh pimpinan masing masing opd atau pejabat yang ditunjuk. terhadap penyerahan tugas yang diberikan oleh opd teknis satuan polisi pamong praja menindak lanjuti proses pembinaan baik secara non musisi maupun musisi dan hasil pembinaan dilaporkan kepada bupati dan dihembuskan kepada opd teknis. pembinaan oleh kasi transit kecamatan selaku ex officio kepala satuan unit pelaksana satpol. kabupaten kecamatan dalam hal ini mempunyai wewenang yaitu melakukan pembinaan dengan mengacu pada tahapan tahapan yaitu pemberitahuan, teguran (satu) teguran (dua), dan teguran iii (tiga) dan dilaporkan kepada satuan polisi pamong praja kabupaten, pembinaan dalam bentuk tertulis sebagai mana dimaksud huruf (a) ditanda tangani oleh camat atau sekretaris camat, apabila kedua pejabat berhalangan maka surat dapat ditanda tangani kasi transit atas nama camat: apabila pembinaan sudah memasuki tahap teguran tetapi tidak dipatuhi oleh pelanggar, selanjutnya tugas harus diserahkan kepada satuan polisi pamong praja kabupaten untuk ditindaklanjuti, dan pelimpahan serah terkena tugas dilakukan dengan berita acara serah terkena dan tindak lanjut dari pengurusan perkara yang diserahterimakan satuan polisi pamong praja kabupaten ditindak lanjuti dan hasil pelaksanaannya laporkan bupati. penindakan preventif non yudisial. temuan terhadap pelanggar peraturan daerah baik diketahui melalui kegiatan pengawasan atau laporan maupun pengaduan satuan polisi pamong praja kabupaten dapat melakukan pembinaan dan pencegahan melalui tindakan preventif non yudisial yaitu pembinaan bersifat edukatif yaitu: penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu dilakukan peneguhan secara lisan dan pembinaan kepada pelanggar dan penanda tanganan surat perbatasan yang dilakukan oleh pelanggar untukpelanggar tidak mematuhi, tidak melaksanakan atau mengingkari surat pernyataannya, maka selanjutnya akan diberikan: surat teguran (satu), dengan tegang waktu (tujuh) hari: surat teguran (dua), dengan tegang waktu (tiga) hari, dan surat teguran (tiga), dengan tegang waktu (tiga) hari. apabila pada teguran (tiga) yang bersangkutan belum mau memenuhi atau belum mentaati maka dilakukan pemasangan segel untuk penghentian kegiatan atau pemberitahuan pembongkaran untuk pelanggaran tata ruang atau bangunan dan hasil pelaksanaan penyegelan tuangkan dalam berita acarntukan lokasi bangunan gedungbangunan gedung, perlu menetapkan peraturan bupati tentang peruntukan lokasi bangunan gedung kabupaten morowali: peraturan daerah kabupaten morowali utara nomor tahun tentang rencana tata ruang wilaybangunan gedungsyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung kabupaten morowalirhubungan, perumahan dan kawasan pemukiman daerah adalah dinas perhubungan, perumahan dan kawasan pemukiman daerah kabupaten morowaliruntukan adalah ketetapan guna fungsi ruang dalam lahan yang ditetapkan dalam rencana kota. peruntukan lokasi ini menentukan jenis jenis bangunan yang dapat didirikan pada lokasi tersebut. kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. bab tujuan tujuan peruntukan lokasi bangunan gedung yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman dan produktif, tercapai dan terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkualitas dalam penyelenggaraan bangunan gedung, bab iii ruang lingkup lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi yaitu jenis peruntukan lokasi, prasarana, sarana dan utilitas, cc. pembinaan dan pengawasan peruntukan lokasi, dan saksi pelanggaran peruntukan lahan, bab jenis peruntukan lokasi jenis peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud huruf disesuaikan dengan rencana pola ruang wilayah kabupaten. jenis peruntukan lokasi yaitu peruntukan lokasi permukiman, peruntukan lokasi industri: peruntukan lokasi pertambangan, peruntukan lokasi pariwisata, dan peruntukan lokasi lainnya. bab prasarana, sarana dan utilitas peruntukan lokasi bangunan gedung dalam hal peruntukan lokasi bangunan gedung diperlukan yaitu prasarana, sarana dan utilitas. penyedia prasarana, sarana dan utilitas bangunan gedung oleh pengembang harus pada lokasi yang ditetapkan dalam izin peruntukan penggunaan tanah yang telah disahkan pemerintah daerah. persyaratan administrasi dan tim verifikasi prasarana, sarana dan utilitas ditetapkan dengan keputusan bupati prasarana, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan sarana parkir. utilitas sebagaimana dimaksud dalam hurufmbinaan pemerintah melakukan pembinaan peruntukan lokasi penyelenggaraan bangunan melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada bertujuan agar peruntukan lokasib sanksi administrasi pelanggaran peruntukan lokasi bangunan gedung, penghentian sementara pembangunan, penghentian sementara pelayanan, penutupan lokasi, pencabutan izin lokasi, pembatalan izin, pembaharuan bangunan, dan pemulihan fungsi ruang. jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud didasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan tim verifikasi. bab vii pendanaan pendanaan penataan peruntukan lokasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahserta. sesuai dengan aslinya tte bagian hukum, setia sen 20db0tlaksanaan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara sebagaimana diatur dalamdan efisiensi kerja aparatur negara, diperlukan suatu pedoma, mengingat|200otefektivitas dan efisiensi kerja aparatur negutara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. penertiban kendaraan dinas operasional adalah penertiban kendaraan dinas operasional pemerintah daerah kabupaten morowali utara. sub bagian tata usaha adalah sub bagian tata usaha pada bagian umum sekretariat daerah kabupaten morowali utara. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dan petunjuk pelaksanaan bagi unit kerja terkait untuk melaksanakan inventarisasi dan penertiban kendaraan dinas operasional yang berada dibawah ketatausahaan sekretariat daerah kabupaten morowali utara. penertiban kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada dibentuk dalam rangka meningkatkan efisien, efektivitas, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah secara transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya lingkungan sekretariat pemerintah daerah kabupaten morowali utara. bab iii ruang lingkup pelaksanaan inventarisasi kdo, pelaporan hasil inventarisasi dan penertiban penggunaan kdo, penertiban penggunaan kdo, bab pelaksanaan inventarisasi dan penerbitan surat ijin pemakaian kendaraan dinas operasional unit eselon iii agar mengkoordinir unit kerja dibawahnya untuk melakukan inventarisasi kdoraturan bupati pemakaian kdo harus ditandatangani oleh pemakai dan kepala unit kepala satuan kerja yang menatausahakan kdolaporan hasil inventarisasi dan penertiban penggunaan kendaraan dinas operasional laporan hasil inventarisasi dan penertiban kdo disampaikan kepada sekretaris daerah. sekretaris badan sekretaris dinas kepala bagian umum pada sekretariat daerah, cg. kepala bidang pengelolaan barang milik daerah dan aset badan pengelolaan keuangan daerah paling lambat tangga desember. bab penertiban penggunaan kendaraan dinas operasional setiap pejabat hanya diperbolehkan menggunakan dan atau menguasai (satu) unit kdo. pemakaian plat hitam hanya diperuntukan untuk kdo pejabat eselon dan pejabat eselon iii. pejabat eselon iii dan eselon atau setara dapat menggunakan kdo untuk operasional kantor. penggunaan kdo plat hitam diluar pejabat eselon dan iii harus diganti menggunakan plat merah paling lambat tanggal desember. kdo yang masih digunakan oleh pejabat pegawai yang telah purna bhakti diberikan tenggang waktu (enam) bulan sejak memasuki usia pensiun dan selanjutnya kdo dikembalikan unit kerja asalnya. bagi pejabat yang beralih tugas mutasi dalam satu wilayah kabupaten, bilamana unit kerja yang baru belum tersedia kdo maka untuk sementara waktu dapat menggunakan kdo dari unit kerja lamanya dengan suatu berita acara peminjaman. penggunaan kdo oleh pegawai yang tidak berhak dan tidak sesuai dengan peruntukannya agar dilakukan teguran tertulis kepada pemakainya untuk mengembalikan kendaraan dinasnya dan bilamana tidak diindahkan dapat dilakukan penarikan. kdo yang sudah tidak layak pakai sudah melampaui umur teknis dan ekonomis sehingga biaya pemeliharaannya lebih tinggi dari manfaatnya agar dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. bab ketentuan lain lain dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan penertiban kdo ini masing masing pimpinan unit organisasi eselon dan iii agar aktif melakukan koordinasi dan bilamana diperlukan melakukan pengecekan pendataan langsung unit kerja bawnia dio suai dengan aslinya 3m. besi alawi, nip. lampiran peraturan nomor tentang penertiban kendaraan dinas operasional (kdo) lingkungan sekretariat daerah kabupaten morowali utara daftar kendaraan dinas operasional (kdo) nama satuan kerja unit eselon kode nama barang uraian polisi tahun merk type pemakai jabatan surat ijin keterangan keterangan mengetahui uraian (diisi kdo roda sekretaris kepala unit satker nomor polisi (diisi nomor plat merah dan plat hitam tahun (diisi tahun perolehan) keterangan (diisi lokasi kdo status kepegawaian pemakai) . nama. bupati morowali utara ttd tripel tumimomor lampiran peraturan bupati morowali utara nomor tanggalkop satker yang melakukan ketatausahaan bmd) surat izin pemakaian penyimpanan kendaraan dinas operasional penguasaan sekretariat daerah kabupaten morowali utara nomor: dalam rangka penggunaan kendaraan dinas operasional kdo lingkungan satuan kerja . nama nip pangkat golongan jabatan diizinkan untuk memakai dan menyimpan dirumah, (satu) unit kendaraan dinas operasional yaitu jenis kendaraan nomor polisi merk type warna nomor mesin nomor rangka kode bmd nup tahun pembuatan dengan ketentuan pemberian izin bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pejabat pegawai yang bersangkutan. pemakai berkewajiban untuk mencegah menghindari terjadinya kehilangan kerusakan kendaraan dinas operasional dengan melengkapi kunci pintu, kunci stir, mengusahakan alarm dan pengamanan lainnya pemakai kendaraan dinas operasional bertanggung jawab atas segala pemeliharaan, kerusakan dan kehilangan kendaraan yang dipakai, dan bersedia dikenakan tuntutan ganti rugi tgr) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemakaian kendaraan dinas operasional hanya untuk keperluan dinas tugas, dan tidak dibenarkan untuk pemakaian keperluan pribadi. koloniale, . pemakai kendaraan dinas kepala satuan kerja selaku operasional kuasa pengguna barang . nama. . nama. nip. nip. lembar untuk kepala satker.". lembar untuk unit pengurus barang lembar untuk yang bersangkutan bupati morowali utara, tid tripel tumimomor |
rninspektorat adalah inspektorat kabupaten morowali utara. unit kerja pengadaan barang jasa adalah unit kerja pada pemerintah daerah kabupaten morowali utara: asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, sub bagian pemerintahan umum dan kecamatan kelurahan, sub bagian pengembangan daerah dan otonomi daerah, dan sub bagian pertanahan. bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan membawahi sub bagian pengembangan sarana ibadah, sarana pendidikan agama dan keagamaan sub bagian fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan, dan sub bagian fasilitasi pengembangan kelembagaan, kehidupan bersamaan. bagian hukumpenyuluhan hukum. asisten administrasi perekonomian dan pembangunan bagian administrasi perekonomian, membawahi: sub bagian pengembangan perekonomian, sub bagian investasi dan kerjasama ekonomi, dan sub bagian pengendalian perekonomian. bagian administrasi pembangunan dan sumber daya alam, membawahi: sub bagian penyusunan, evaluasi dan pelaporan, sub bagian pengendalian program pembangunan, dan sub bagian bina sumber daya alam. bagian pengadaan barang dan jasa, membawahi: sub bagian pengelolaan pengadaan barang jasa, sub bagi: bagian umum dan perlengkapan membawahi: sub bagian tata usaha sekretariat, perencanaan dan pelaporan, sub bagian perlengkapan, sarana prasarana dan keuangan, dan sub bagian tata usaha pimpinan dan urusan rumah tangga. bagian organisasi membawahi: sub bagian kelembagaan dan reformasi birokrasi. sub bagian tata laksana, dan sub bagian analisis formasi jabatan bagain hubungan masyarakat dan protokoler membawahi sub bagian analisis informasi dan hubungan masyarakat, sub bagian publikasi dan dokumentasi, dan sub bagian protokoler. staf ahli bupati terdiri atas, staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik, staf ahli bupati bidang pembangunan. kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan. sekretaris dprd, bagian umum dan keuangan membawahi sub bagian program, keuangan dan aset, dan sub bagian umum kepegawaian dan kehumasan inspektur, sekretaris, membawahieselonisasi sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama asisten sekretariat daerah, sekretaris dprd, inspekturnan iis suai dengan aslinya ny) swdinasinas daerah adalah dinas daerah kabupaten morowali utara. kepala dinas adalah kepala dinas daerah kabupaten morowali utara. sekretaris dinas adalah sekretaris dinasgian keduarupakan dinas tipediri atas kepala dinas, sekretaris,danmembawahi seksi pemberdayaan keluarga sejahtera seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, dan seksi bina ketahanan remaja. bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, membawahi seksi pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan pengarusutamaan gender pug), seksi pencegahan dan perlindungan perempuan, dan seksi advokasi dan pendampingan hukum bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, membawahi seksi pencegahan dan perlindungan anak, seksi pemenuhan hak anak dan kelembagaan anak, dan seksi data, informasi gender dan anak. upt dinas:aerah dinas komunikasi dan informatika daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kepala dinas,kabupaten morowali utara sebagaimana dimaksud pada ,daerah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah merupakan dinas tipe susunanmembawahi bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, membawahi,,koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan daerah dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan daerah merupakan dinas tipeperizinan koperasi simpan pinjam usaha simpan pinjam), pengawasan dan pemeriksaan, seksi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam usaha simpan pinjam dan seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi. bidang perindustrian dan perdagangan, membawahi seksi perindustrian, dan seksi perdagangan. upt dinas:rpustakaan dan kearsipan daerah dinas perpustakaan daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas perpustaka, dan seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan daerah. upt dinas: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ,ikanan daerah dinas perikanan daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas perikanbidang perikanan budidaya, membawahi seksi saranabidang bidang penguatan daya saing produk, membawahi seksi teknologi pengolahan hasil perikanan, seksi akses pasar dan pengembangan investasi, dan seksi logistik hasil perikanan. bidang perikanan tangkap, membawahi seksi sarana prasarana perikanan tangkap, seksi pengendalian dan pembinaan nelayan kecil :dan seksi pengembangan usaha perikanan. upt dinas: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten morowali utarasebagaimana dimaksud pada ,, pemuda dan olahraga daerah dinas pariwisata, pemuda dan olahraga daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas pariwisata, pemuda dan olahrag:: seksi pemasaran dan promosi pariwisata, seksi pengembangan dan pengembangan organisasipt dinas: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas pariwisata, pemuda dan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ,eselonisasinomor tahun tentang kedudukan dan susunan organisasi dinasjar bagian hukum, dias topan rasa, ntp fo680602 dan kebudayaan daerah dinas pendidikan dan kebudayaan daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas pendidikan dan kebudayamembawahi seksi pendidikan taman kanak kanak pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, seksi pendidikan taman kanak kanak ddaerah dinas kesehatan daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas kesehatan daerahsebagaimana dimaksud pada terdiri atas kepala dinas, sekretaris, membawahi sub bagian program informasi dan humas, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman daerah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruangumum, keuangan dan aset: sub bagian ketatausahaan dan kepegawaian, dan sub bagian data dan informasi publik.umahan, dan seksi pelaksanaan penataan dan pengembangan kawasan permukiman. bidang tata ruang, membawahi seksi pengaturan dan pembinaan, seksi pengendalian, dan seksi penertiban. bidang perumahan, membawahi seksi penyediaan dan fasilitas rumah, seksi penerbitan izin dan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung, dan seksi penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. upt dinahubungan daerah dinas perhubungan daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas perhubuangkutan jalan seksi lalu lintas jalan: seksi angkutan dan terminal, dan seksi pemajuan moda dan pengembangan. bidang pelayaran, membawahiupt dinas: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas perhubudan pemadam kebakaran daerah satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daerah merupakan tipe susunan organisasi satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kepala satutraman dan ketertiban umum, membawahi seksi pembinaan gangguan ketentraman, seksi pembinaan ketertiban umum, dan seksi data informasi dan pelaporan. bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan sumber daya alam, membawahi seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, seksi koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, dan seksi pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil. bidang pemadam kebakaran, membawahi seksi penyusunan rencana induk proteksi kebakaran, seksi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, dan seksi operasional, sarana dan prasarana. upt dinadaerah dinas sosial daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas sosial daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kepala dinas, sekretaris, membawahi: sub bagian program, keuangan dan dan aset, dan sub bagian umum dan kepegawaian bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminanhi sub bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, sub bidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan,dan sub bidang kelembagaan, kepahlawantenaga kerja dan transmigrasi daerahagadan seksi pengembangan masyarakat transmigrasi. upt dinas: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasirtanian dan pangan daerah dinas pertanian dan pangan daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas pertanian dan pupt dinas, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas pertanian dan pangdaerah dinas lingkungan hidup daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas lingkungan hidupencanaan dan kajian lingkungan hidup, membawahi seksi perencanaan lingkungan hidup, seksi kajian lingkungan hidup, dan seksi pengembangan lingkungan hidup. bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan, membawahi seksi pengendalian pencemaran, seksi penanganan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun: dan seksi pengelolaan kerangka rakaman hi. bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, membawahi: seksi pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, seksi pembinaan usaha lingkungan hidup, dan seksi pengawasan usaha lingkungan hidup. upt dinas: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinasaerah dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipildan aset dinaaerah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa daerah merupakan dinas tipe susunan organisasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desataan kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, membawahi seksi penataan dan kerjasama desa, dan seksi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, membawahi seksi pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa, dan seksi pembinaan masyarakat dan hukum adat. upt dinapenyelesaian keberatanyelesaian keberatan pajak daerah diatur dengan peraturan kepala daerahadan adalah kepala badan yang membidangi pengelola. surat keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan keberatan. bagian ketujuh tindak lanjut proses penyelesaian keberatan hasil proses penyelesaian keberatan ditindaklanjuti dengan disusunnya laporan akhir hasil penelitian keberatan oleh tim peneliti dan disampaikan kepada bupati untuk penerbitan surat keputusan keberatan. format laporan akhir hasil penelitibelum menerbitkan surat keputusan keberatan, kepala badan pengelolaan keuangan daerah dapat pemberitahuan hasil penelitian keberatan, dan surat tanggapan hasil penelitian keberatan. pemberitahuantanggapan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam berita acara kehadiran wajib pajak daerah. format berita acara kehadiran wajib pajak daerahenuhi surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada petugas pajak tetap membuatkan berita acara ketidakhadiran wajib pajak dan proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan. format berita acara ketidakhadiran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada sesuai format lampiran peraturan bupati ini. format pemberitahuan hasil penelitian keberatan dan format surat tanggapan hasil penelitian keberatanerdasarkan laporan akhir penelitian keberatan sebagaimana dimaksud dalam bupati menerbitkan keputusan keberatan. keputusanterutang. keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada wajib pajak kuasa wajib pajak paling lama (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan keberatan. format keputuskeputusan keberatan menolak, mengabulkan sebagian atau menambah besarnya jumlah pajak terutang. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan bandingato suai dengan aslinya nu) ali besi alawi, nip. lampiran peraturan bupati morowali utara nomor tahun tanggal tentang tata cara penyelesaian keberatan pajak daerah contoh format memenuhi persyaratan |tomato surat pemberkatan pencilan lapangan format8|laporan akhir hasi pencirian keberatan tomato berta kera kenaikan wajib pajak format kop dinas bukti penerimaan surat nama ppd alamat nik jenis pajak masa pajak jenis permohonan tahun pajak koloniale,. petugas penerima, nip format kop dinas nomor: kepada sifat: yth. wajib pajak lampiran surat pemberitahuan wajib pajak. perihal: pengajuan keberatan di tidak memenuhi persyaratan tempat sehubungan dengan surat saudara nomor.tanggal.perihal. yang kami terima pada tanggal.,dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan penelitian kami, surat yang saudara sampaikan tersebut tidak memenuhi ketentuan. sesuai ketentuan . peraturan bupati morowali utara nomor. tahun.tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak daerah, surat yang saudara sampaikan tersebut bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. pemberitahuan ini bukan merupakan surat keputusan keberatan sehingga sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang pajak daerah, atas pemberitahuan ini tidak dapat diajukan banding badan peradilan pajak. demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. koloniale,. kepala badan, format kop dinas nomor sifat kepada lampiran: perihal yth. wajib pajak. surat pemberitahuan di untuk hadir tempat sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan surat tugas nomor. tanggal .dengantujuh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirimwaktu tempat untuk menemusifat : kepada lampiran: surat jawaban atas yth. wajib pajak. perihal pencabutan surat keberatan di tempat sehubungan dengan surat saudara nomor . tanggal perihal permohonan pengajuan pencabutan keberatan atas surat keberatan nomor.yang kami terima pada tanggal., dengan ini disampaikan hal hal sebagai berikut berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan saudara tersebut disetujui ditolak. demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. koloniale,. kepala badan, nip format kop dinas nomor kepada sifat yth. wajib pajak. lampiran: surat permintaan raja perihal peminjaman di dokumen tempat sehubungan dengan surat saudara nomor ee. tanggal. perihal pengajuan keberatan atas keeeeeaa. nomor. tanggal., dengan ini diminta kepada saudara buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcore dan atau softcopy tersebut wajib disampaikan kepada nama jabatan tempat apabila dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan ini, saudara tidak meminjamkan buku, catatan, data dan informasi tersebutkepada sifat : yth. wajib pajak. lampiran: perihal surat pemberitahuan di penelitian lapangan tempat sehubungan dengan surat saudara nomor ee. tanggal. perihal pengajuan keberatan atas see. nomor. tanggal., dengan ini diberitahukan akan dilakukan penelitian lapangan pada hari tanggal lokasi demi kelancaran jalannya penelitian lapangan, diminta bantuan saudara atau kuasanya untuk mendampingi tim penelitidaerppdformat kop dinas laporan hasil penelitian lapangan umum identitas wajib pajak nama: ppd: nik: alamat: keberatan wajib pajak nomor surat keberatan: tanggal surat keberatan: tanggal diterima surat keberatan: nomor surat ketetapan pajak: tanggal surat ketetapan pajak: jenis pajak: masa tahun pajak: surat tugas penelitian lapangan nomor: tanggal: latar belakang dan tujuan diajukan penelitian lapangan hasil peninjauan lapangan data fakta yang diperoleh dalam peninjauan lapangan koloniale,. tim peneliti, nip format kop dinas nomor sifat lampiran hal laporan akhir hasil penelitian atas surat keberatan wajib pajak nomor anankananananna kanan tanggal nnannanananaanananaaaanananaaananaaaaan perihal pengajuan keberatan atas ketetapan pajak nomor. tanggal. atas nama anannanananananana nana ppd nop nnanaanannannanaaa anna kepada yth. bupati. jo. di sehubungan dengan surat keberatan wajib pajak atas nama. nomor., tanggal.hal tersebut pada pokok surat keberatan, dengan ini disampaikan uraian hasil akhir penelitian keberatan sebagai berikut pemenuhan persyaratan formal. berdasarkan penelitian surat keberatan wajib pajak atas nama. nomor., tanggal.yang kami terima tanggal.diketahui hal hal sebagai berikutdiajukan dalam jangka waktu paling lama tiga) bulan sejak tanggal diterima ketetapan pajak yaitu.j dalam mengajukan keberatan, wajib pajak terlebih dahulu telah melakukan penyetoran atas pajak terutang sejumlah menurut perhitungan wajib pajak yaitu sejumlah. joo. berdasarkan uraian diatas, pengajuan keberatan oleh wajib pajak telah memenuhi tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalammorowali utara nomor tahun tentang pajak daerah, sehingga dapat tidak dapat dipertimbangkan sebagai surat keberatan. ii. uraian hasil penelitian dari aspek pokok keberatan setelah membaca surat keberatan serta meneliti dokumen dokumen pendukung dalam proses penetapan pajak berhutang atas nama ., dengan ini disampaikan hasil analisa terhadap materi pokok keberatan atas surat keberatan wajib pajak sebagai berikut alasan keberatan wajib pajak peanaaaeneeeme uraikan sesuai yang termuat dalam surat keberatan wajib pajak) tanggapan peneliti keemasan. uraikan sesuai hasil analisa dalam proses penelitian keberatan) iii. simpulan dan usul simpulan terdapat tidak terdapat ketidakbenaran dalam penerbitan ketetapan pajak nomor. tanggal.iio. usul diusulkan untuk mengabulkan seluruhnya mengabulkan sebagian menolak menambah besarnya pajak terutang atas keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam. nomor., tanggal.atas nama dengan rincian pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut koloniale, tim peneliti keberatan, mengetahui, kepala badan langnanananannaanannannnlaan format kop dinas berita acara kehadiran wajib pajak nomor .: ppd nod:lo) kuasa wajib pajak nama ppd jabatan alamat yang telah hadir memenuhi undangan sesuai surat pemberitahuan untuk hadir nomor. kawananaanananannananan nip nip nip format kop dinas berita acara ketidak hadirkan wajib pajak nomor ppd nodkuasa wajib pajak nama ppd jabatan alamat telah mengirimkan surat pemberitahuan untuk hadir nomor.tanggal.terhadap wajib pajak untuk memberikan keterangandimaksud dan tidak memberikan keterangan tertulis, kannananannanannanaaan nip format kop dinas nomor kepada sifat yth. wajib pajak. lampiran: perihal di pemberitahuan hasil penelitian keberatan tempat sehubungan dengan penelitian keberatan yang telah kami lakukan atas surat saudara nomor.tanggal.perihal.yang pada intinya saudara keberatan atas. nomor.tanggal., dengan ini disampaikan beberapa hal terkait hasil penelitian keberatan tersebut, antara lain apabila masih ada hal yang ingin disampaikan atas pemberitahuan hasil penelitian keberatan ini, saudara dapat mengajukan surat tanggapan atas pemberitahuan ininomor sifat kepada lampiran yth. kepala padan perihal tanggapan hasil bendera aan keuangan penelitian keberatan di koloniale sehubungan dengan surat pemberitahuan hasil penelitian keberatan nomor.,tanggal., dengan ini saya nama ppd nik alamat dalam hal ini bertindak selaku wajib pajak kuasa wajib pajak dari wajib pajak nama ppd nik alamat dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian keberatan kami dengan uraian sebagai berikut demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. hormat kami, format kop bupati keputusan bupati. onta nomor tentang keberatan wajib pajak atas nama. ono enakannaaaa. bupati. donor, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan . peraturan daerah kabupaten. nomor. tahun. tentang., terhadap surat keberatan wajib pajak atas nama., nomor :. tanggal., atas ketetapan pajak nomor ke. tanggal., perlu menetapkan keputusan bupati tentang keberatan wajib pajak atas nama. jj tentang.( lembaran daerah kabupaten. nomor.): memperhatikan laporan akhir hasil penelitian oleh tim peneliti keberatan nomor .tanggal. memutuskan menetapkan kesatu mengabulkan seluruhnya mengabulkansebagian menolak menambah besarnya pajak berhutang keberatan wajib pajak atas nama.sebagaimana yang tertuang dalam surat keberatan mof .smkn kedua mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana yang ditetapkan dalam ketetapan pajak nomor.tanggal. jjj.! atas nama donnnanananananananananaan alamat penanananaanananaanaaanaaan dengan perincian sebagai berikut ketiga apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai peraturan perundang undangmorowali utara, tembusan kepada yth: inspektur inspektorat daerah kabupaten.dil.i.os kepala badan pengelolaan keuangan daerah benda didenda.di l. wajib pajak atas nama.untuk diketahui. bupati morowali utara, ttd tripel tumimomorberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya kepada bupati atau pejabat yang berwenang mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajaksistem skp atau sistem surat ketetapan pajak adalah suatu sistem dimana petugasruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini, yaitu persyaratan pengajuan dan proses penyelesaian pengajuan keberatan pajak daerah. bab iii tata cara bagian kesatu umum wajib pajak daerah dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang berwenang atas suatu spot, skpd: skpd: skpdkbt: skpd, dan skpd. keberatan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak. keberatan yang diajukan dengan alasan selain materi atau isi sebagaimana dimaksud pada dianggap bukan merupakan surat keberatan dan tidak dapat dipertimbangkan. bagian kedua persyaratan pengajuan keberatan pajak daerah wajib pajak daerah yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung. persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada yaitu sebagai berikut diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, (satu) keberatan diajukan untuk (satu) surat ketetapan pajak, mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan alasan yang menjadi dasar penghitungan, surat keberatan ditandatangani wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh kuasa wajib pajak harus dihampiri surat kuasa bermeterai cukup, wajib pajak telah membayar utang pajaknya, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui berdasarkan penghitungan wajib pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, diajukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) sejak diterimanya surat ketetapan pajak atau spotdan wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan keberatan atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, berupketetapan pajak atau pokok pajakkeringanan atau pembebasan pajak. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada terdiri atas fotokopi spot skpd skpd skpdkbt skpd skpd: fotokopi ktp wajib pajak, cc. surat kuasa bermeterai cukup, jika pengajuan dikatakan dan fotokopi ktp penerima kuasa, fotokopi bukti pembayaran pajak daerah berdasarkan penghitungan wajib pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan dokumen dokumen lain yang mendukung pengajuan keberatan. wajib pajak dapat melakukan perbaikan surat keberatan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada hurufkeadaan luar kekuasaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi bencana alam, kebakaran, huru hara kerusuhan massal, adanya surat keputusan pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah ketetapan pajak, dan atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala badan pengelolaan keuangan daerah. jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar terhadap surat ketetapan pajak atau spot yang diajuksebelum mengajukan keberatan, wajib pajak daerah dapat meminta keterangan secara tertulis hal hal yang menjadi dasar pengenaan pajak kepada kepala badan pengelolaan keuangan daerah atau pejabat yang berwenang. kepala badan pengelolaan keuangan daerah atau pejabat yang berwenang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian ketiga penyampaian surat keberatan wajib pajak daerah menyampaikan surat keberatan kepada bupati melalui kepala badan pengelolaan keuangan daerah sesuai lokasi objek pajak terdaftar. penyampaian surat keberatan dilakukan dengan cara sebagai berikut: penyampaian secara langsung, penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau cc. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. surat keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas pajak yang merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan. format bukti penerimaan suraempat tindak lanjut surat keberatan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dianggap bukan merupakan surat keberatan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. kepala badan pengelolaan keuangan daerah atau pejabat yang berwenang, menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang pengajuan keberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dengan disertai alasan pertimbangan. surat keberatan yang memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam dan ditindaklanjuti proses penyelesaian keberatan. format surat pemberitahuan pengajuan keberatannya tidak memenuhi persyasurat keberatan wajib pajak daerah dapat mencabut surat keberatan yang telah disampaikan sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh wajib pajak daerah. format surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada sesuai format lampiran peraturan bupati ini. pencabutan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penyampaian surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, mencantumkan alasan pencabutan surat keberatan, dan ditandatangani wajib pajak daerah, dalam hal tidak ditandatangani wajib pajak daerah harus dihampiri surat kuasa bermeterai cukup. pencabutan surat keberatan disampaikan kepada bupati melalui kepala badan pengelolaan keuangan daerah. kepala badan pengelolaan keuangan daerah wajib memberikan jawaban atas pencabutan surat keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan surat keberatan. format surat jawaban atas pencabutan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada sesuai format lampiran peraturan bupati ini. jawaban sebagaimana dimaksud pada dapat berupa menerima atau menolak dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada kepala badan pengelolaan keuangan daerah belum memberikan jawaban, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima. dalam hal permohonan pencabutan surat keberatan diterima, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian keenam proses penyelesaian keberatan dalam hal surat keberatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ditindaklanjuti dengan menguji data yang dimiliki badan pengelolaan keuangan daerah dengan data yang disampaikan oleh wajib pajak daerah kuasa wajib pajak daerah. petugas pajak dalam menguji data sebagaimana dimaksud pada memiliki kewenangan, sebagai berikut mengajukan peminjaman dokumen yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan kepada wajib pajak daerah, meminta keterangan kepada wajib pajak daerah, melakukan penelitian lapangan, dan atau meminta data dan informasi kepada pihak lain. apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada masih dibutuhkan data atau informasi, petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan. kewenangan mengajukan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman dokumen. format surat permintaan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada sesuai format lampiran peraturan bupati ini. wajib pajak harus memenuhi permintaan peminjaman dokumen, paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada apabila wajib pajak kuasa wajib pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada kegiatan pengujian data tetap dilanjutkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. kewenangan meminta keterangan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui penyampaian undangan. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila menurut pertimbangan tim peneliti masih diperlukan keterangan tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. apabila wajib pajak kuasa wajib pajak tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada kegiatan proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan. kewenangan melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan apabila petugas pajak membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kondisi objek pajak yang diajukan keberatan. sebelum melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu (tiga) hari kerja petugas pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak kuasa wajib pajak. format surat pemberitahuan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada sesuai format lampiran peraturan bupati ini. setelah melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada tim peneliti membuat laporan hasil penelitian lapangan sebagai bahan pengambilan keputusan keberatan. format laporan hasil penelitian lapadua belas) bulan sejak permohonan surat keberatan diterima bupati belum menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan wajib pajak, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan seluruhpssesuai dengan aslinya pad bagian hukum, seto) panas, sei berita daerah kabupaten morowali utara tahun nomor. lampiran peraturan bupati morowali utara nomor tanggal anak lampiran pernyataan perjanjian kinerja dinas badan bagian kecamatan. aon.bupati morowali utara kepala opd anak lampiran matriks perjanjian kinerja dinas badan bagian kecamatan. tahun .enaanaakakkaan sasaran strategis indikator kinerja program (a) anggaran (b) keterangan (c) bupati morowali utara, pimpinan opdiku)huruf (a) program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis, pada huruf (b) anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut, pada huruf (c)i1 pernyataan perjanjian kinerja satuan kerja bidang. cookkepala opd kepala bidang. nama pimpinan nama kepala bidang anak lampiran i1 matriks perjanjian kinerja satuan kerja bidang.c. tahun .enaanaakakkaan sasaran strategis indikator kinerja program anggaran pimpinan opd, kepala bidang.format pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah nama opd .ij ju.la) tahun anggaran.(b) indikator realisasi capaian jumlah anggaran tahun. rp.(c) jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun. rp.(d) koloniale,. . kepala opd. petunjuk pengisian huruf (a) diisi dengan nama pemerintah kabupaten, hurufdari pemerintah daerah sesuai dengan dokumen perjanjis5)), huruf (c) diisi total jumlah anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis, huruf (d) diisi total jumlah nilai realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. bupati morowali utara, tripel tumimomor lampiran iii peraturan bupati morowali utara nomor tanggal,esiensi penggunaan sumber daya, analisis program kinerjaerja lain lain yang dianggap perluanak lampiran iv pernyataan telah direvisi dinas badan bagian kecamatan. tahun anggaran. kami telah merevisi laporan kinerja instansi pemerintah laki) dinas badan bagian kecamadinas badan bagian kecamahhandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. koloniale,. . inspektur inspektorat. nip. anak lampiran iv contoh format check list revi format laporan kinerja kj) telah menampilkan data penting instansi pemerintah. telah menyajikan capaian kinerja instansi pemerintah yang memadai.kedepan telah menyajikan akuntabilitas keuangan. ii. mekanisme instansi pemerintah disusun oleh unit penyusunan. telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja unit penyusun kj. telah ditetapkan penanggungjawabinstansi pemerintah bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. ii. substansi. iku). jika butir dan jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai: menetapkan peraturan bupati morowali utara tentang sistem akuntabilitas kinerja lingkungan pemerintah kabupaten morowali utarkepala daerah kabupaten morowali utaraiku) dan indikator kinerja kunci ikk) telah cukup mengukur tujuan sasaran jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai. indikator kinerja utama iku) dan indikator kinerja kunci ikk) telah smart. bupati morowali utara, tid tripel tumimomor organisasi perangkat daerah adalah disingkat opd adalah organisasi perangkat daerah kabupaten morowali utarmorowali utmorowali utaramorowali utaramorowali utaradengan entitas (pengembangan sistem)kabupaten morowali utara untuk periode (lima) tahunan. organisasi perangkat daerahpembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada dmorowali utara dan sakit opd. bagian ketiga perjanjian kinerja dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada hurufsetiap opdopd selaku pihak pertama dan bupati selaku pihak kedua. setiap unit kerja eselonunit kerja eselon selaku pihak pertama dan pimpinan opd selaku pihak keduadokumendan target kinerja sebagaimana dimaksud pada haruswujudkan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam setiap opd menyusunmorowali utaradokumen perjanjian kinerja tingkat pemerintah daerah. dokumen perjanjian kinerja opdopd bertanggungpengelolaan(triwulan) dan laporan kinerja tahunan. format laporan kinerja tahposisi oleh sekretaris daerah kepada instansi bagian yang membidangi laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan pemerintah daerah kabupaten morowali utararovinsi sulawesi: pencapaian tujuan dan sasaran opd, realisasi pencapaian target kinerja opd, cc.hmorowali utara. format pernyataan dan check list telah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati morowali utara, menimbang bahwa tugas dan tanggungjawab panitia pemilihan kabupaten dalam pemilihan kepala desa serentak sangat besar jika diperhadapkan dengan luas wilayah dan kondisi geografis kabupaten morowali utara, bahwa untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas panitia pemilihan kabupaten dalam pemilihan kepala desa serentak, perlu dilakukan pelimpahan sebagian tugas panitia pemilihan kabupaten kepada desa, bahwamberikan kewenangan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk melimpahkan sebagian pelaksanaan tugasnya kepada desa. panitia pemilihan kepala desa kabupaten yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak berdasarkan keputusan bupati dapat melimpahkan sebagian tugasnya kepada desa. tugas panitia pemilihan kabupaten yang dilimpahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalamlaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh panitia pemilihan tingkat desa. segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan tugas panitia pemilihan kabupaten yang dilimpahkan kepada desautara melalui dokumen pelaksanaan anggaranpara dengan aslinya alai kera bagian hukum, (senonoh " dis teman rasa, ft9680602 |
gubernur kepulauan riau peraturan gubernur kepulauan riau nomor 1i\ tahun tentang pedoman umum pengembangan dan penerapan guna dalam pengelolaan sumber daya alam dengan rahmat tuhan yang maha gubernur kepulauan riau, menimbang mengingat memutuskan menetapkan peraturan gubernur kepulauan riau tentang pedoman umum pengembangan dan penerapan guna dalam pengelolaan daya alam bab umum bab bagian kesatu maksud bagian kedua tujuan bagian ketiga azas bagian keempat prinsip bagian kelima sasaran bagian keenam ruang lingkup bab bagian kesatu hak bagian kedua kewajiban bab pengelolaan sumber daya alam desa kelurahan bab kewenangan pengelolaan bab bagian kesatu pengembangan teknologi tepat guna bagian kedua penerapan teknologi tepat guna bab pemasyarakatan guna {pilot project); pilot project) bab lembaga pelayanan teknologi tepat guna bab mekanisme bab pembinaan dan pengendalian bab sumber pendanaan bab pelaporan bab ketentuan peralihan t^r viitunof oia bab penutup ifcrsu& k&fm&ft wl^ berlaku inspektorat daerah sten meme tahan dan kesra ^bmngguungankebakaran dinas sosial owns pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 't.pengendalian penduduk dan keluarga berencana nas tenaga kerja dan transmigrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, nunukan oan pencatatan sip r'eml'daan fasal ngan bencana oaf rah >gue kepulauan nurdin basin |
q \i peraturan gubernur kepulauan riau nomor tahunepulauan riau tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kepulauan riau, menimbang mengingat memutuskan menetapkan: peraturan gubernurepulauan riau tahun anggaran bab ketentuan umum bab pembagian dana bagi hasil bab iii penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian kesatu prinsip penggunaan bagian kedua rancangan program kegiatan dan penganggaran penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau c.q. bagian ketiga peningkatan kualitas bahan baku good agricultural practices bagian keempat pembinaan industri good manufacturing practices hi. bagian kelima pembinaan lingkungan sosial bagian keenam sosialisasi ketentuan bidang cukai bagian ketujuh pemberantasan barang kena cukai ilegal bab pemantauan dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian kesatu pemantauan output. bagian kedua evaluasi c.q. bagian ketiga penundaan dan atau penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau paragraf penundaan penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau paragraf penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau paragraf pemotongan penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau bab ketentuan lain lain bab ketentuan peralihan rin is , bab ketentuan penutup gia36 ittf iii robert'p lfi umum umum biro organisasi dan kopi biro humas, protokol, dan penghubung sekretariat dewlolaan keuangan dan aset daerah 3a0an pengelolaan pajak oan retribusi over badan gaw oan pengen8anc>an ,'mfr data manu3ia daerah (%. vti kepulauan riau, rain basin sekretaris daerah provinsi kepulauan hau, r.s. arif fadilah t,<u |
gubernur kepulauan riau peraturan gubernur kepulauan riau nomor tahun tentang tunjangan kepala daerah dan wakil kepalaama sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi kepulauan riau kepala daerah adalah gubernur kepulauan riau. wakil kepala daerah adalah wakil gubernur kepulauanriauri kelas jabatan sekretaris daerah provinsi kepulauan riau. besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap bulan. besaran tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut kepala daerah diberikan tunjangan lebih besar (lima puluh persen) dari tunjangan wakil kepala daerah, dan wakil kepala daerah diberikan tunjangan lebih besar (lima pulih berseniiii penganggaran penganggaran pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada apbd provinsi kepulauan riau. bab ketentuan penutup peraturan gubernurgue ini dengan penempatan dalam berita daerah provinsi kepulauan riau biro hukum 8iro umum aib ganga dan kopi ditetapkan tanjungpinang ilemmmamomasrocmne| pada tanggal desember2016 gubernur kepulauan riau, houmomensawomna| lau dinas perpustakaan dan kearsipan pdh manan abi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah nurdin basin badan kepegawaian dan pengembangan dad sumber daya manusia daerah kpid diundangkan a arungpinang pada tanggal desember sekretaris daerah provinsi kepulauan riau, s. arif fadilah |
gubernur kepulauan riau peraturan gubernur kepulauan riau nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kepulauan riau, menimbang mengingat memutuskan: menetapkan peraturan gubernur. bab ketentuan umum bab dasar pengenaan dan tarif bab iii penghitungan dan penetapan bab pemungutan bab ketentuan penutup (^\j,(g|^ji4r^idi bfeutosimur biro organisasi dan kopi biro humas, protokol. penghubung sekretariatobnanuhaah keuangan dan aset daerah bahan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;.ikan dan ^t?fr daya manusia daerah ( \ jjr t^f~r ^^'^ kepulauan basin sekretaris daerah provinsi kepulauan ialah |
gubernur jawa barat peraturan gubernur jawa barat eu$ tentang klasifikasi arsipmenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun ol2 tentang petunjuk pelaksanaan undang undang nomor tahun oo9 tentang kearsipan, telah ditetapkan peraturan gubernur jawa barat nomor tahun tentang kali{kasi arsip. bahwa klasifikasi arsip sebagaimana maksud pada pertimbangan hurufklasifikasi arslasifikasi arsip lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa barat}ol2 tentang pedoman pen'usulan klasifikasi arsiplasifikasi arsipkepala dinas adalah kepalaprovinsi jawa baratruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernurprovinsi jawa barat dikelompokan dalam klasifikasi arsip berdasarkan: fungsi dan atau urusan; kegiatan;gubenurlunya peraturan gubenur ini, maka peraturan gubernur jawa barat nomor tahun tentang klasifikasi arsipiri nur jawa diundangkan bandung pada tanggal xei 2oi daerah pro barat, karunia berita daerah provinsi jawa barat tahun nomor seed lampiran urusan dan susunan pola klasifikasi: fasilitasi: substantif: peraturan gubernur jawa barat nomor align,r tanggal i'i tentang: klasifikasi arsip lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa barat. hubungan masyarakat. hukum. ketatausahaan. organisasi dan tata l,aksara. perlengkapan. kerumahtanggaan. perencanaan, penelitian dan pengembangan. pengawasan. keuangan. kepegawaian. kedaulatan. kearsipan. pemerintahan daerah. statistik. pemandian. kelautan dan perikanan. kehutanan. pertanian. lingkungan hidup. pengalaman modal. perdagangan. perindustrian. pariwisata dan ekonomi kreatif. energi sumber daya mineral. pangan. peka{aan umum. perumahan rakyat. penanggulangan bencana. komunikasi dan informatika. perhubungan. pembangunan daerah tertinggal. tenaga ke4'a dan transmigrasi. kepemudaan dan olah raga. kependudukan dan keluarga. berencana. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. pendidikan dan kebudayaan. perpustakaan. kesehatan. pengawasan obat dan makanan. sosial. untuk mengetahui komponen yang menangani masalah p r urusan, diperlukan kode dan singkatan nama komponen untuk pemerintahan daerah provinsi diatur sebagai berikut: sekretariat daerah provinsi jawa barat. sekda sekretariat dprd provinsi jawa barat. inspektorat daerah pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas pendidikan pemerintah daerahdinas sumber daya air pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas perumahan dan pemukiman pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas satuan polisi pamong praja pemerintah h daerah provinsi jawa baratkoperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas pemuda dan olah raga pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas perpustakaan dan kearsipan daerahpariwisata dan kebudayaan pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas kelautan dan perikanan pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas tanaman pangan dan hortikultura pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas perkebunan pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas kehutaninas perindustrian dan perdagangan pemerintah daerah provinsi jawa barat. dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah daerah provinsi jawa barat. badan perencanaan pembangunan daerah pemerintah daerah provinsi jawa barat. badan kepegawaian daerah pemerintah daerah provinsi jawa barat. badan pengembangan sumber daya manusia pemerintah daerah provinsi jawa barat. badan penelitian dan pengembangan daerah pemerintah daerah provinsi jawa barat. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintah daerah provinsi jawa barat. badan pendapatan daerah pemerintah daerah provinsi jawa barat. badan penghubung pemerintah daerah provinsi jawa barat.dgubernur. proses penyusunan keputusan gubernur. perjanjian kerjasama. kerjasama dal,am negeri. kerjasama luar negeri. tu. ketatausahaan:pl. perlengkapan: organisasi. struktur organisasi. uraian t\.gas. analisis jabatan dan beban ke{a. hubungan mekanisme kerja. ketatalaksanuran.rt. kerumahtanggaan: pr. perencan tr{akan dan strategi pembangunan.g'a tahunan. rencana ket'a pemerintah daerah rkd). rencana kerja perangkat daerah senja perangkat daerah). inventarisasi. penghapusan. rencana ke{a tahunan unit ke{{ sama perencanaan. kegiatan komite perencanaan. rekomendasi komite perencana. ke{sama perencanaan dengan perguruan tinggi. keq'(,laporan akuntabilitas kinda instansi pemerintah last). evaluasi program kegiatan. unit ke{,.pe{sama penelitian dan pengembangan. keq'g'1iti. pw. pengawasan: ku. keuangan: rencana kegiatan pengawasan. rencana kegiatan pengawasan tahunan. rencana kegiatan pengawasan khusus. pengawasan tahunan. kegiatan audit keuangan dan kinerja tahun be{alan. laporan hasil audit keuangan dan kinen'a tahun be{alan. tindak i^lanjut hasil audit. pengawasan khusus.ix.nut. pengawasan melekat. sosialisasi. kegiatan pengawasan melekat. evaluasi kegiatan pengawasan melekat. pemantauan.daya manusia pengawasan auditor). pengembangan sumberdaya manusia pengawasan. pembinaan auditor. pengembangan akuntabilitas publik. {a anggaran satuan kerja perangkat daerah ri(a skpd)q' kuintas. bukti pembayaran retribusi perpanjangan ijin mempekeg'kredit anggaran. daftar gaji. iu.impi.peran yang terdiri dari: progress report. monthly report. quarterly report. laporan hutang daerah: l,laporan pembayaran hutang daerah. la..laporan realisasi anggaran dan neraca bulanan tri*ulasan semester. penyaluran anggaran t\voice, faktur pajak, bu1rti penerimaan kas bank beserta bukti pendukungnya antara lain copy faktur pajak dan nota }lhm. hubungan masyarakat:4waeli.peran aparat pemeriksa fungsional: lhp (l^penerangan dan publikasi. dengar pend,apat trc aing. hubungan antar lembek:gubenur. proses penyusunan keputusan gubenur. peq'ajian keq'sama: keg'sama dalam negeri. ke4'sama luar negeri. bantuan hukum: telaah hukum: telaah hukum internal. telaah hukum eksternal. sosialisasi hukum. dokumentasi hukum:: program pengembangan ppn. pembinaan personal ppn. tu. ketatausahaan: perbuatan:::: dalam negeri. luar negeri. rapat pimpinan: sarana dan prasarana. jamuan rapat. kantor::: kendaraan dinas. pengawalan dan pengamanan. telekomunikasi. usulan perencanaan: aspirasi dprd. usulan langsung masyarakat line dan manual. usulan perangkat daerah. usulan unit kesia dalam perangkat daerah. musyawarah perencanaan pembanguan musrenbang)::: rencana ke{a pemerintah daerah rkd). rencana ke{: pusat pertumbuhan nasional dan regional. metro polutan bandung dan bodebekkapur. pembangunan gr: kajian rencana pembangunan daerah perbatasan prov. jawa barat. dokumen perencanaan pembangunan daerah perbatasan prov. jawa barat. keq'a sama pembangunan daerah perbatasan provinsi jawa barat. indikator keberhasilan pembangunan:{sama perencanaan:{sama perencanaan dengan pemerintah daerah. kerjasama perencanaan dengan luar negeri. pr. perencanaan: pejabat fungsional perencanaan perencana): kajian pengembangan perencana. pembinaan perencana. laporan:st). evaluasi program kegiatan: unit keg'a. t: pendanaan luar negeri dan hibah. pendanaan dalam negeri. ke{:: kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi. la.pe: kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya. l,:: kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna. pw. pengawasan:: kerjasama penelitian dan pengembangan antar pemerintah daerah. ke{sama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi. ke{::: pengembangan sumberdaya manusia penelitian dan pengembangan. pembinaan peneliti. rencana kegiatan pengawasan: rencana kegiatan pengawasan tahunan. rencana kegiatan pengawasan khusus. pengawasan tahunan: kegiatan audit keuangan dan kinerja tahun berjalan. laporan hasil audit keuangan dan line{a tahu berjalan. tindak lanjut hasil audit. pengawasan khusus: kegiatan audit khusus. laporan hasil audit khusus. tindak l"lanjut hasil audit khusus. pengaduan masyarakat:: sosialisasi. kegiatan pengawasan melekat. evaluasi kegiatan pengawasan melekat. pemantauan: pemantauan pelaksanaan kegiatan program. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan telp). tuntutan ganti rugi tgr). ku. keuangan: sumberdaya manusia pengawasan auditor): pengembangan sumberdaya manusia pengawasan. pembinaan auditor. pengembangan akuntabilitas publik:prioritas plafon anggaran ppa): kebijakan umum, strategi, prioritas dan renstrabeserta nota kesepakatannya. dokumen rancangan prioritas plafon anggaran sementara pas). nota kesepakatan ppa. prioritas plafon anggaran. penyusunan rencana kerja anggaran satuan keq'a perangkat daerah rka skpd) dokumen pedoman penyusunan rka skpd yang telah disebut{a anggaran satuan kedu,impipaq'akan tenaga keduedit anggaran. daftar gaji. kartu gaji. data rekening bendahara umum daerah bud). la.peran keuangan tahunan: laporan realisasi anggaran lra). neraca. la.peran arus kas.i ei_negara donor) meliputi antara lain nomor objection ri}. stai a,:4ial<.iga pembantuan termasuk dana sisa atau pengeluaran l,lainnya. berkas penerimaan pajak termasuk pp}:. dan pn, dan denda keterlambatan menyelesaikan peka{aan. pengelolaan anggaran pemilu: penyusunan anggaran pilkada dan biaya bantuan pemilu dari apbd:i(ir+.pe(l,laporan hasil pemeriksaan). mhp memorandum hasil pemeriksaan). tindak l,gggdata base akreditasi. sertifikasi arsiparis: hosts sertifikasi arsiparis. berkas penetapan sertifikasi arsiparis. data base sertifikasi arsip.,ka runggu t.,peran hasil pembinaan eksternal. pengawasanlnternal: kegiatan pengawasan terhadap perangkat daerah. l,lkd kabupaten kota,{ seni, budaya, adat, agama dan kemasyarakatan:kebudayaan. dan perkembangan nilai nilai agama dan kepercayaan: fasilitasi. data forum komunikasi umat beragama kub) prov ih{sama kegiatan dengan ei" "** t**fq'{asamline{,usulan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong pr4koordinasi,kawasan dan pertanahan: kawasan sumber daya ievaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran rline{,pemberdayaan masyarakat dan desa: pemerintahan desa dan kelurahan:lu lu lu {sama lembaga masyarakat. pembangunan partisipatif: laksanakan pengembangan metode pembangunan partisipatif. pelaporan line{k jikag':r,laksanakan penanganan masalah sosial. tenaga ke{a perdesaan: fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kedu, luas (n'st. urusan statistiky'sama pengelolaan teknologi perdesaan. danhtml^lapangan: pelaksanaanlisting. pemilihan sampel. pengumpulan data. pemeriksaan. pengawasan lrr'usulan kuesioner. pen slisting. pemilihan sampel. pengumpulan data. pemeriksaan. pengawasan,, bathin g). pemeriksaan dokumen dan pengkodean editing coding). perekaman data {entri, scanner). tabulasi data. pemeriksaantabulasi. l,ikiptograllaporan. kl. kelautan dan perikanan: tata ruang [t zona wilayah kalimantan dan maluku, zonasi wilayah sulawesi dan papua).a.was (wilayah barat dan timurpulau pulaupengeluaran. permohonan sertifikat. pemasukan formulir. pemasukansertilurusan kehutanan: penyuluhan: program ke{khusaha kehutanan: hph hti iuphhk: data areal hph. hph hti tuphhk. kerjasama. pembatalan penolakan. perpanjangan. modal dan peralatan: investasi industri. peralatan. tenaga kesia. pemegang saham. neraca perusahaan. rencana kar5rbina{a pemanfaatan hutan alam. produksi hutan alam. penilaian line{{a dan produksi hutan tanaman. penilaian kinda usaha pemanfaatan hutan tanaman. pembiayaan hutan tanaman. iuran kehutanan darr peredaran hasil hutan: penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, coronline4' a.han. rehabilitasi hutan. rehabilitasi [,l.peran thl. proposal poskeswa n. mutu obat hewan. diseminasi: publikasi. gelar telcrologi seminar lokakarya. forum komunikasi penelitian dan pengembangman. sertifikasi bibit temana.hlembing dan domba potong. teman sapi dan kerbau perah. ternak kambing perah. ternak unggas. aneka teman dan monogastrik. pemberdayaan masyarakat lembaga lm3). sa{mesej lindo ngan perkebunan: identifikasi organisme pengganggu t\ioa \i\i5japan bahan penyusunan kebijakan bidang penilaian varietas. bahan del.k{q',,i.rn jerleologisl<ult,{a. tor proposal. pembentukan tim ke{iflvt'ut erra:lik dan metode. data kualitatif dan kuantitatif. data sarana la.moratorium lokasi. laporan. data karantina tumbuhan: data penyakit t\imbuhan. teknik dan metode. data kualitatif dan kuantitatif. data sarana laboratorium l.\i akan. pemusnahan. pembebasan. tindakan karantina tumbuhana{\i\imbuhan. penelitian data la.pekabupaten kota. apple apple provinsi,i^a.,b. pengelolaan,internasional. tindak lanjut perjanjian internasional. evaluasi pe{ajian internasional pencemaran. evaluasi perjanjian internasional perusakan{ajian km. pendidikan peningkatan peran masyarakat: masyarat}s,laboratorium pengujian dan kalibrasi,aksara koperasi dan ukm: tata la.sana koperasi tata laksana koperasi primer, tata la.sana koperasi sekunder). tata laksana ukm tata laksana usaha kecil, tata l,aksar,nukmiftmarau sap{sama i.lcr cu oto mb"ge{sama lpb dan keq'a sama layanan lpb). pengembangan jaringan lpb ke{rn4'(perencanaan{sama jaringan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan. ke{sama internasional dan hubungan antar l.lembaga,lfasilitasnya4,.iniq'a wilayah amerika. ke{sama wilayah eropa. ke{sama wilayah asia. kerjasama wilayah pasifik dan afrika. kerjasama organisasi pbba{keq'sama organisasi non pbb. uefa sama regional asean: ke{sama asean, ke{sama sub regional asean. keq'sama sub regional asean wilayah barat indonesia. keq'{sama asean dan kawasan l,lainnya. ke{ncidagang{{a sama pengembangan sistem logistik dengan pemerintah. f3:ffipengembangan sistem logistik dengan " o"*" "o?{sama standarisasi regional. keq'{g kodo{[tuhan dumping. penanganan t\dan investasi. lingkungan dan isu baru. tinjauan ketentuan perdagangan.".,layanan pelaku usaha ekspor. publikasi informasi eksporseni budaya dan desain ekonomi kreatif. ke{{?asa ejurusan perindo strain: iklim usaha dan kerjasama: industri manufaktur: industri material logam (ogan besi, logam bukan besi, dan logam la.iniks,"lainnya). induks1,,.i.agar:n, alat angkut dan relatif telematika. industri hijau: industri manufaktur: industri material logam ( ke4'sama industri unggulan provinsi: keq'{a'sama teori dan promosi industri wilayah amerika. keq'sama teknik dan promosi industri wilayah eropa dan timur tengah. keg'g'sama teknik dan promosi industri wilayah asia timur, pasifik dan australia. keq'{lah ss. penerapan penerapan: penyiapan penerapan standar. ke{a sama standarisasi. infrastruktur standar: pengembangan infrastruktur standar. pengawasan tduerikanan tangkap: sumber daya akan: data dan statistik perikanan tangkap (pengumpulan dan pengolahan, analisis dan penyajian). sumber daya a. sumber daya akan laut teritorial dan perairan kepulauan (). sumber daya ikan z,ona ekonomi ekslusif indonesia dan laut lepas. identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif. ta.ta kelola sumer daya ikan zona ekonomi eksklusif.. pelabuhan perikanan: identifikasi dan penyiapan pelabuhan perikanan (identifikasi dan analisis, penyiapan bangunan). tata operasional pelabuhan perikanan (tata laksana pelabuhan perikanan, pengusahaan dan pelayanan).. kesyahbandaran pelabuhan perikanan (tata laksana dan sarana, keselamatan pelayaran).. kapal perikanan dan alat penangkap ikan:. rancang bangun dan kelaikan iat penangkapan ikan. pendaftaran kapal perikanan (identifikasi dan pengukuran, pencatatan dan dokumentasi). pengawasan kapal dan ketenagakerjaan perikanan.. verifikasi dokumen penangkapan ikan (verifikasi dokumen .akan. pb ern dan evaluasi). prasarana dan sarana budidaya air payau (standarisasi, pemantauan dan evaluasi). prasarana dan sarana budidaya air laut unair payau dan laut (standarisasi, penerapan teknologi budidaya air payau dan lautpp.q'promosi. ke{ ern evaluasi impor). promosi dan kerjasamamaaresistrna angkutan, pengolahan, dan pemasaran (pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ,"q'ffffiffitrffi j:,:"m dan ras,itas ppn *n**tr ki,lokasi karantina. prta\ek. jasa informasi pariwisata. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. jasa pedalamg'k stri musik. pengembangan seni rupa: pengembangan seni rupa mum\em. akses pembiayaan bank dan non bank. .an" .lembaga usaha padat karya. peran organisasil,la..i*m1 l.11ik. pengelolaan pengolahan opini publik. pengumpulan data l,,i"l{sama internasional:{q'sama investasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi regionq'lddan informasii a.1jalan: tarif angkutan penumpang kelas ekonomi. ln.1,berkata,aut dalam negeri: jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.m'a{.{lain spesifikasi teknis sarana bantu navigasi pelayaran. pengamatan laut dan survei alur pelayaran.r:.dlaq'a. pen,usulrlar rmzro4 ern kebakaran penetapan kualifikasi teknis petugas search and rescue, pemasaran.[a.ut dan pantai. penyiapan rencana, program keg'a dan laporan direktorat. per hubungan udara: sistem informasi dan pelayanan angkutan udara:{awal luar negeri. angkutan udara niaga tidak be{awal dan non niaga. angkutan udara niaga tidak be{awal dan non niaga dalam negeri. angkutan udara niaga tidak beraatu personel dan operasi bandar udara: pemberian lisensi validasi dan atau sertifikasi,{,alu lintas penerbangan: manajemen ruang udara. pelayanan l,a bekasi bidang standarisasi teknik. program pencegat,t07 perawatan: perawatan pesawat udara. personel telo:,alu lintas perkotaan. angkutan: angkutan antarkota. angkutan perkotaan.el nikahpr10perencanaan tenaga ke{a makro: pelaksanaan kebijakan perencanaan tenaga keq'a nasional pembinaan dan pemantauan perencanaan tenaga kedua nasional. analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan tenaga keq'{a daerah. perencanaan tenaga ke{a mikro: pelaksanaan kebijakan perencanaan tenaga keq'a pemerintah daerah. pembinaan dan pemantauan perencanaan tenaga keq'{q'rr kewirausahaan. pengembangan program pelatihan ketransmigrasian. pengembangan pen'usulan materi pelatihan ketransmigrasian. bina lembaga dan sarana pelatihan ke{a: akreditasi bina lembaga dan sarana pelatihan ke{tk. urusan tenaga kerja dan transmigrasi: perencanaan tenaga kerja:y'.2g' a4'a: pengembangan pasar kedua: informasi pasar ke{q'a luar negeri. bursa ke{{a dalam negeri: penempatan tenaga ke{a antar kedua antar daerah akad) antar kerja l,lokal (akl). kelembagaan penempatan tenaga ke{a. penempatan ten"ga keg't12g'sama bilateral. keq'sama regional dan multilateral. perluasan kesempatan ke4'a dan pengembangan tenaga kerja sektor informal: tenaga ke{a mandiri. tenaga kedua sektor informal. pengembangan padat kary'{a asing sektor industri. lain mempekerjakan tenaga kedua asing sektor industri. analisis rencana pembangunan tenaga kerja asing sektor jasa. lain membeku4{a. pembakuan dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan serif {a: persyaratan ke{a, kemeja}terapan, dan analisis diskriminasi: peraturan perusahaan. pe{ajian kerja bersama. pe{ajian ke{{{a dan jaminan sosial tenaga kerja: pengawasan norma waktu ke{sia dan jamsostek. pengawasan norma kedu?tenaga kerja perempuan. kerjasama lintas electoral tenaga uefa anak. advokasi tenaga kerja perempuan. advokasi tenaga kera'{a. pengawasan norma pemeliharaan kesehatan tenaga ke{a. pengawasan norma lingkungan kedua. pengawasan norma bahan berbahaya. 1t4an{{a: pengkajian dan bimbingan teknis pelayanan keselamatan dan kesehatan ke{lo:q'sama tingkat nasional bidang pengembangan sdm dan kompetensi k3. ke{o. urusan kepemudaan dan olahraga: kebudayaan olahraga, peningkatan prestasi o1qwa. evaluasi kapasitas iman dan taq4ix.u4ltt7daerah. pengembangan, nasional. pengembangan, internasional. pekan pekan pekan dan kejuaraan dan kejuaraan dan kejuaraan olahraga prestasi olahraga prestasi olahraga prestasi{li,asia dan rentan: pengembangan program bina ketahanan keluarga la.u seakh ket20u1wkebijakan bersifat pengaturan: kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan: peng4ikemorandum understanding4 bintegularpeningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendis*<warng'dasar laboratorium, perpustakaan, studio,dan meninggal dunia. pembinaan pelatihan mahasiswa. mesej ahteraan dan fasilitas. organisasilahmasyarakat: penawaran pengabdian. perencanaan pengabdian. l,{a, penilaian, pembinaan penilaian, dan pengembangan komisi guru besar terasering. kebudayaan: pelestarian cagar budaya dan permusuhan: registrasi nasional. pelindungan. r23t25kebudayaemu e; validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan; validasi dan integrasi data proses pembelajaran;{a sama penelitian: program. ke{a sama. data dan informasi penelitian: data. informasi. monitoring dan evaluasi.sb\a{a sama perpu seakan:ght, seak seakan umum. pedoman perpu seakan khusus. pedoman perpu seakan sekolah. pedoman perpustakaan perguruan tinggi. akreditasi perpustakaan: permintaan seak seakan umum. forum perpustakaan khusus. forum perpustakaan perguruan tinggi. forum perpustakaan seko1ah. gerakan pemasyarakatan minat baca. organisasi perpu seakan l.rlaris pustakawan pengelola perpustakaan. ks. t2a teknis pustakawan pengelola perpustakaan. evaluasi pasca diklat. pengembangan pustakawan: serta{ seakan. pangkalan data tenaga perpustakaan. pangkalan data tim penilai pustakawanr. infeksi menular l,. lah. b)(difteri, polio, penyelenggaraan kegiatan survei pre tas lilariasis, sur eiland influenza, keracunan pangan). pekan imunisasi nasional. t29" sil,tnuioural suru eillanrce bbs human immune deficiency virus hiv). infeksi menular seksual o.st respiratory syndrome corona virus mers v). infeksi saluran pemanasan akut ipa).o2' penyakit gangguan metabolik. o3',laboratorium kesehatan matra. pengembangan teknologi dan laboratorium model dan tekonologi tepat guna. pengembangan teknologi dan l.h kecepatan perbaikan gizi hpk, stunting). pemantauan pertumbuhan anak (posyandu). gizi milankembang)lnit34 rujukan tumbuh kembang. manajemen terpadu balita sakit berbasis komputer ica'i*|..p3rg'a dan olah raga: pelayanan kesehatan kerja: penyakit akibat uefa. pemeriksaan kesehatan pekan'a. pemeriksaan calon tenaga. kerja indonesia tki). kapasitas ke4la: gerakan pekan'a perempuan sehat produktif. kapasitas kesehatan kedua spasi. |
peraturan gubernur jawa barat nomor tahun tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, bahwa sebagai implementasistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamilbu ben tukan provinsi ban tang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi menetap; memutuskan:sekretaris daerah adalah sekretarisprovinsi adalah perangkat daerah provinsi jawa baratangka waktu tertentu jjatau perangkat daerah provinsidaerahprovinsiprovinsi tu. pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi ars1provinprovingian kedua tujuan tujuan penyusunan peraturan gubernur ini, yaitu: tersedianya pedoman penggunaan arsip lingkungan pemerintah daerah; dan terselenggaranya pelayanan penggunaan arsip secara efektif dan efisien. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernurbabprovinsi diatur dengan ketan tuan bagai berikut arsip yang tercipta lingkungan pemerintah daerah provinsi dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia;;; setiap pegawai pemerintah daerah provinsi hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggungjawab tugas dan kewenangannya; dan publik dapat mengakses informasi pemerintah daerah provinsiprovinsi jawa baratprovinsi, yaitu: arsip dinamis dari lingkungan sekretariat daerah provinsi jawa barat meliputi biro pemerintahan dan kerjasama, biro hubungan masyarakat dan protokol, biro organisasi, biro hukum dan hak asasi manusia, biro pelayanan dan pengembangan sosial, dan biro umum; arsip dinamis dari lingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa barat; dan arsip dinamis dari perangkat daerah provinsi lainnya. arsip dinamis lingkungan pemerintah daerah provinsi yang termasuk kedalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan arsip yang dari segi provinsi yaitu: arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi badan kepegawaian daerah pemerintah daerah provinsi jawa barat;provinsi; arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi inspektorat daerah provinsi jawa ba;;provinsiprovinsi yaitu: arsip dinamis yang tercipta dari biro hukum dan hak asasi man usia seperti kasus sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual hari), peraturan daerah, peraturan gubernur, dan keputusan gubernur; dan1rna sing rna jatau records center. pengamanan informasi arsip dinamis lingkungan pemerintah daerah provinsiprovinsi masing masing;dengan penempatannya dalam berita daerah provinsi jawa barat. ditetapkan bandung pada tanggal 1et m i diundangkan bandung pada tanggal me:i 2e1e ~!::o~~ . ris daerah provinsi ''"""""'"" bara .d~~ berita daerah provinsi jawa barat tahun 2t1e nomor . ~.n uau.;::,.tlu'!i ~.l.l'!iau'!iu.tlu'!i .n.l.uur . . . .;::,n. pedoman inventarisasi . penetapan ekoregion . rencana perlindungan dan pengelolaan ... pnr~n~~n .;no~nno~n h;nnn o o r ekonomi lingkungan perencanaan evaluasi ekonomi . perencanaan internalisasi lingkungan . insentif dan pendanaan lingkungan . tampak lingkungan bintik dampak lingkungan . penerapan sistem kajian dampak lingkungan . dalam penilaian dokumen lingkungan penerapan sistem kajian dampak lingkungan . dalam pemeriksaan dokumen lingkungan evaluasi . tindak lanjut hasil evaluasi . pengendalian pencemaran lingkungan pemantauan dan pengawasan industri kimia . industri logam, elektronika dan mesin . aneka industri . prasarana dan jasa . pertama.ngan, energi, minyak dan gas ., peternakan dan perikanan . perkebunan . kehutanan dan holtikultura . usaha skala kecil . transportasi air dan udara . transportasi darat . transportasi kereta api dan kendaraan berat . evaluasi dan pengembangan !industri kimia industri logam, elektronika dan mesin . aneka industri . prasarana dan jasa . pertambangan, energi, minyak dan gas . peternakan dan perikanan perkebunan . kehutanan dan holtikultura usaha skala kecil . transportasi air dan udara transportasi darat . transportasi kereta api dan kendaraan berat . d"ti'l\t~l:i'l\ tr. vl:i' t<:! vii tl\ t~vt tl\ j.j \,aj.jj.'4j.j~~j.l~.j.' .l.lrr.j.j.l' vv.ll.l.lrr.tl.j.'t .uj.l't' .a.l~vj.'t~lll't jll. perubahan iklim keanekaragaman dan pengendalian kerusakan lahan pengembangan sumber daya genetik . '"' t"\ . ut::, c.lucu.lt::,cu.l kea.kanan pemanfaatan sumber daya genetik . pengelolaan sumber daya genetik . pengembangan dan pemanfaatan pemantauan dan pengawasan pengelolaan . sumber daya genetik pengembangan dan pengelolaan keamanan . pemantauan dan pengawasan keamanan . t'pengendalian kerusakan laban budidaya lahan non budidaya . kerusakan ekosistem perairan darat kerusakan ekosistem sungai . pengelolaan kualitas air sungai . pengendalian kerusakan ekosistem danau . pengelolaan kualitas air danau .; kerusakan ekosistem raw~ gambut . kerusakan ekosistem rawa bukan gambut . o~. i"'w'o~.1nl~n v.o_,,"'"'l,._., . .;"~ . _,,._ \,;.l.lf)v.&.j.u.gi.i.&.g1. .!. .~' ". \a.~c.t.j:'l gf.&. \,.o .;:)j.~ll gl. j.j. l.igi.\a.l pencegahan . penanggulangan . pemulihan .; mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer perangkat mitigasi . laporan inventarisasi grk nasional .j data bidang inventarisasi grk .j surat rekomendasi kepada importir terdaftar . dan bahan perusak ozon hibah bantuan luar negeri terkait program . perlindungan lapisan ozon pengendalian kerusakan akibat kebakaran . hutan dan lahan adaptasi peru bahan iklim pengembangan perangkat adaptasi perubahan . iklim pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan . iklim identifikasi dan analisis kerentanan . peru bah ik1im media kliring kerentanan perubahan iklim . pengelolaan b3, limbah, dan sampah pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ,.,~n +.,n ""~ .j . .&. ''"' "'~ q.\3j. notifikasi . pemantauan sektor industri .j pemantauan sektor non industri . evaluasi dan tindak lanjut sektor industri .\t,.,.+~f.il,,.,. .~ ~.v.'h . . ,.,.,. . +,.,. . ! "''vl.&.&.&.&.\r.ca.~.&. li.&.&.j.j. uc. a.i.&. .u.a.&.a.laa\ .j.jca.lu.~ub gas pemantauan manufaktur pemantauan agroindustri pemantauan prasarana, jasa, dan non institusi !:> tanggap darurat dan pemulihan kontak1nas1 pertambangan, energi, dan minyak dan gas tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi manufaktur tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi agroindustri tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi prasarana, jasa, dan non institusi pengelolaan sampah ._'dungan pengelolaan pengaduan pengembangan pengaduan penerapan hukum administrasi lingkungan pengembangan hukum administrasi ~i11~kll1i~a1i. penuntutan koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri lj sipil pertanian internasional lin!:!kuno:!an " ';:~ kuasi pe:perjanjian intern.asian;:~ pencemar.ran .}n__ t'\ ____ ___ tt . .j ut:,l .c" ut:, c.1u uc: u.1t:,c:u. n.uu.1u. hfi.c:t.;:,.._; peningkatan peran masyarakat masyarakat kawasan permukiman masyarakat kawasan rentan masyarakat petani lik \t .j .,. .1v.1c:t.;:, jc: uc:lfi. '4c. gt. jc: peningkatan peran organisasi kemasyarakatan organisasi sosial dan masyarakat ._; organisasi profesi dan dun!a ._; manajemen basis data analisis data dan penyajian informasi . pengelolaan informasi melalui perpustakaan ._; pengembangan instrumen layanan informasi ._; pengembangan instrumen analisis data pengembangan sistem jaringan ._; n t ! .! .1uc. .1c:t. c:t.c:u. c:u ut:,c:._;;:~n ku;:~ itas lingkungan .} {t_ kajian kualitas lingkungan . laboratorium rujukan . laboratorium pengujian dan kalibrasi . urusan perpustakaan deposit bahan pustaka serah simpan karya cetak dan karya rekam . '"' ""' . ""' ""' ""' rangka: rail menerus1 uan pengusaha kai hail terbitan badan internasional dan regional . pemantauan wajib serah simpan karya cetak dan ..j katalog dalam terbitan kdt) .j pendaftaran international standard book number . (isbn) pendaftaran international standard music number . {ismn) pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka akuisisi pembelian . bah . hadiah . tukar menukar . c:: t ' ! tt l tt ' i""'tt t") pu:arca 1l.c1~ uuc:u tt:> 11ugu1t:> .l\.~.l\. '\. terbitan internal . pendistribusian bahan pustaka surplus . inventarisasi bahan pustaka buku induk) . pengolahan bahan pustaka . pangkalan data katalog koleksi kajian pengembangan bahan perpustakaan . pedoman pengolahan bahan perpustakaan . jasa perpustakaan dan informasi ke~_anggota h~.n .j sirkulasi referensi alih aksara, alih bahasa, dan kajian naskah nusantara r:: r.r _:_ c_, ___ n ' \. cj.jq. \guq. }.iu;;:)i.cu\.q.guj. .j perjanjian kerja warna .. pangkalan data layanan perpustakaan preservasi bahan pustaka konservasi perawatan bahan pustaka perbaikan bahan pustaka penjilidan bahan pustaka petrografi mikrofilm, reproduksi foto) kurasi digitalakreditforum perpustakaan sekolah gerakan pemasyarakatan minat baca organisasi perpustakaan lainnya pendidikan dan pelatihan perencanaan pendidikan dan pelatihan perencanaan program diklat sistem dan metode kurikulum silabus bahan ajar modul konsultasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja warna pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan fungsional pustakawan tingkat terampil . fungsional pustakawan tingkat ahli . teknis pimpinan lembaga perpustakaan . teknis pustakawan pengelola perpustakaan . teknis pustakawan pengelola perpustakaan . evaluasi pasca diklat . pengembanganpustakawan sertifikasi tenaga perpustakaan . pembinaan tenaga perpustakaan . penerbitan jual . penilaian jabatan fungsional pustakawan tim penilai instansi perpustakaan nasional) tim penilai pusat . pemasyarakatan . evaluasi tenaga perpustakaan pangkalan data tenaga perpustakaan . pangkalan data tim penilai pustakawan . urusan kehutanan penyuluhan program kerja penyuluhan . mater! penyuluhan program penyuluhan kehutanan sarana penyuluhan tenaga penyuluhan pemberdayaan masyarakat pelaksanaan penyuluhan diseminasi . valuasi, destinasi dan laporan planologikehutanan perencanaan kawasan huta. kehutanan pengukuhan dan pendayagunaan kawasan hut pengukuhan kawasan hutan . perubahan fungsi dan peruntukan kawasan . hutan informasi dan dokumentasi kawasan hutan . inventarisasi dan pemantauan sumber dayahutan inventarisasi sumber daya hutan . pemantauan sumber daya hutan pemetaan sumber daya hutan . jaringan data spasial penggunaan kawasan hutan penggunaan kawasan hutan . penerimaan negara bukan pajak pnb) . penggunaan kawasan hutan informasi penggunaan kawasan hutan .: pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan hutan pembentukan wilayah pengelolaan hutan "' penyiapan areal pemantapan kawasan hutan informasi wilayah pengelolaan dan . pemanfaatan kawasan hutan bina usaha kehutanan hph hti iuphhk data areal hph .j hph hti iuphhk .j kerjasama pembatalan penolakan perpanjangan modal dan peralatan investasi industri . peraga tan . tenaga kerja . pemegang saham neraca perusahaan rencana karya kesatuan pengelolaan hutan produksi php) .j rencana karya pengusahaan hutan rkh) .j rencana karya tahunan pengusahaan hutan . (rkt) rencana karya lima tahun pengusahaan . hutan rkl) perpanjangan hph produksi target produksi . produksi kayu produksi non kayu . industri industri kayu hph .j industri kayu non hph .j industri non kayu pembangunan hutan tanaman industri hutan tanaman industri pulp hutan tanaman industri pertukangan . pelanggaran dan sans! pemblokiran . denda . pencabutan areal hphihtiiiuphhk .j pemanfaatan hutan produksi pola pemanfaatan hutan produksi . penataan pemanfaatan hutan produksi . informasi sumber daya hutan produksi . pengembangan investasi usaha . pengembangan hutan alam penyiapan pemanfaatan hutan alam rencana kerja pemanfaatan hutan alam . produksi hutan alam penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan alam pengembangan hutan tanaman hutan tanaman industri hutan tanaman rakyat rencana kerja dan produksi hutan tanaman penilaian kinerja saha pemanfaatan hutan . tanaman pembiayaan hutan tanaman . lurah kehutanan dan peredaran hasil hut penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan stan . pengukuran dan pengujian hasil hutan . penertiban peredaran hasil hutan . pengolahan dan pemasaran hasil hutan permulaan pengolahan hasil hutan . pengendalian bahan baku dan industri primer . hasil hutan penilaian kinerja industri dan pemasaran . hasil hutan pembinaan hutan pembinaan hph .j pembinaan titi .j standarisasi dan lingkungan standarisasi kayu . non kayu . produk . proses . sarana pengujian hasil hutan .j pengembangan pengembangan perusahaan . pengembangan pemasaran . pemasaran hasil hutan .j pengendalian lingkungan amdal dalam kawasan hutan . amdal luar kawasan hutan . angkutan hasil hutan sarana dan prasarana . pembinaan dan peningkatan daya hutan . tata usaha hasil hutan tanda pengenal perusahaan . legalitas . palu tok kualitas . pass angkutan . sertifikat eksport hasil hutan .. flora dan fauna yang tidak dilindungi . lembaga konservasi kebun binatang . konvensi keanekaragaman . kawasan konservasi cagar alam . suaka margasatwa . taman wisata . taman buru . taman nasional . taman hutan raya . hutan lindung dan suaka alam . lahan basah dan konservasi laut . gua karst . pengamanan hutan pelanggaran . bencana alam . kebakaran hutan . sengketa hutan . hama dan penyakit . penyidikan dan perlindungan hutan program dan evaluasi penyidikan dan . perlindungan penyidikan dan perlindungan wilayah . polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri . sipil_( ppn pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam pengembangan jasa lingkungan dan wisata . alam pemanfaatan jasa lingkup . pemanfaatan wisata alam . bina cinta alam cinta alam . kader konservasi sumber daya alam . data organisasi pencinta alam dan kader . konservasi sda bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial perbenihan pemuliaan benih . kebun benih . tegakan benih . pengadaan benih . pengujian dan penyimpanan benih . lalu lintas angkutan benih . pembibitan . pengembangan sumber benih pengembangan saha perbenihan .j pengendalian peredaran benih rehabilitasi hutan dan lahan permulaan rehabilitasi hutan dan lahan . rehabilitasi tan .j rehabilitasi lahan pengelolaan hutan mangrove, hutan pantai, rawa,dan gambut reklamasi hutan dan konservasi tanah . tanaman reboisasi reboisasi lahan kritis . reboisasi areal hph .j pengelolaan daerah aliran sungai (das) permulaan pengelolaan das pengembangan kelembagaan pengelolaan das .j teknik pengelolaan das evaluasi pengelolaan das .; perhutanan sosial.; kehutanan hbk auk) pengendalian perladangan penentuan lokasi pemupukan lokasi .; pengelolaan tanah pemindahan penduduk .; pembuatan sarana penelitian dan pengembangan kehutanan perencanaan program penelitian penyusunan rencana anggaran penelitian dan .; pengembangan penyusunan rencana kegiatan penelitian dan .; pengembangan. pelaksanaan penelitian ijin penelitian .; data mentah hasil penelitian .; analisa hasil penelitian .; laporan hasil penelitian .; monitoring dan valuasi penelitian monitoring penelitian evaluasi penelitian .; rekomendasi .; diseminasi publikasi .; gelar teknologi seminar lokakarya .; forum komunikasi penelitian dan .; pengembangan urusan kearsipan kebijakan peraturan daerah pengkajian dan pengusulan .; penyusunan perda .; pembahasan perda dan persetujuan .; perda penetapan perda .; sosialisasi perda .; tata naskah dinas pengkajian dan pembahasan rapergub .; pengusulan dan penetapan perlu sosialisasi perlu tentang klasifikatata naskah dinas .; jadwal retensistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pengkajian dan pembahasan rapergub . pengusulan dan penetapan perlu . sosialisasi perlu tentang sistem kalsifikasi . keamanan dan akses arsip dinamis pedoman pengelolaan arsip dinamis pengkajian dan pembahasan rapergub pengusulan dan penetapan perlu . sosialisasi perlu tentang pedoman . pengelolaan arsip dinamis pedoman pengelolaan arsip statis pengkajian dan pembahasan rapergub . pengusulan dan penetapan perlu sosialisasi perlu tentang pedoman pengelolaan arsip statis penetapan organisasi kearsipan unit pengolah unit kearsipan perangkat derah unit kearsipan pemerintah daerahkearsipan, proses akreditasi berkas penetapan sertifikat.si akreditasi . data base akreditasi . sertifikasi arsiparis proses sertifikasi arsiparis berkas penetapan sertifikasi arsiparis data base sertifikasi arsiparis bina arsiparis formasi jabatan arsiparis standar kompetensi arsiparis bimbingan konsultasi arsiparis . penilaian arsiparis . penyelenggaraan pemilihan arsiparis teladan . berkas penetapan arsiparis teladan . data base arsiparis. pelaksanaan laporan hasil supervisi dan evaluasi data base bimbingan dan konsultasi dan supervisi fasilitas. teladan pengelolaan arsip dinamis penciptaan pencatatan buku agenda, kartu kendall dan lembar pengantar ekspedisi): daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas) dan aktif pengamanan alih media kebijakan alih media autentikasi berita acara daftar arsip yang alih sediakan program arsip vitalberita acara dan daftar arsip yang dimenata informasi menata fisik menyusun sarana bantu temu balik daftar arsip statis, inventaris arsip statis dan guide preservasi preventif penyimpanan pengendalian hama terpadu reproduksi alih media)preventif kuratadministrasi dan proses penyusunan penerbitan naskah sumber hasil naskah sumber arsip pameran arsip jasa kearsipan konsultasi kearsipan manual kearsipan penataan arsip . otomasi kearsipan penyimpanan arsip dokumen perawatan arsip dokumen . data base jasa kearsipan . pembinaan dan pengawasan kearsipan pembinaan internal kegiatan pembinaan terhadap perangkat . daerah laporan hasil pembinaan terhadap perangkat . daerah pembinaan eksternal kegiatan pembinaan terhadap lkd kabupaten kota, bumi, ordo, ormas, swasta dan masyarakat laporan hasil pembinaan eksternal . pengawasan internal . kegiatan pengawasan terhadap perangkat . daerah laporan audit kearsipan internal terhadap . perangkat daerah pengawasan eksternal kegiatan pengawasan kearsipan eksternal .. hubungan masyarakat penerangan dan publikasi . dengar pendapat hearing hubungan antar lembaga forkompimda . organisasi kearsipan nasional dan . internasional instansi vertikal organisasi kemasyarakatan . perguruan tinggi sekolah . partai politik . swasta . bakohumas . keprotokolan acara acara kedinasan . kunjungan agenda pimpinan . dokumentasi dan penerbitan . penghargaan tanda kenang kenangan . ucapan . dokumen hosting . hukum program legislasi perencanaan program legislasi daerah . evaluasi program legislasi . produk hukum proses penyusunan peraturan daerah proses penyusunan peraturan gubernur . proses penyusunan keputusan gubenur .} perjanjian kerjasama kerjasama dalam negeri . kerjasama luar negeri ._;negara telaah hukum telaah hukum internal ._; telaah hukum eksternal ._; sosialisasi hukum dokumentasi hukum kegiatan pengembangan dokumentasi ._; hukum data base dokumentasi umum hak atas kekayaan intelektual ._; penegakan hukum kegiatan penegakan peraturan daerah tindak lanjut kegiatan penegakan hukum ._; penyidik pegawai negeri sipil program pengembangan ppn pembinaan personal ppn ketatausahaan perbuatan pengurusan surat masuk pengurusan surat keluar ._; korespondensi internal penggandaan surat masuk agenda kegiatan rapat rekor artemis ._; organisasi dan tata laksana organisasi struktur organisasi uraian tugas ._; analisis jabatan dan beban kerja ._; hubungan mekanisme kerja ._; penatalaksanaan perlengkapan analisa kebutuhan tata ruang ._; daftar perkenalan mampu penerimaan realisasi pengadaan alat tulis kantor perlengkapan kantor tanah dan bangunan kendaraan ._; instalasi jaringan ._; peralatan kearsipan ._; penyimpanan pergudangan ._; distribusi ._; pemeliharaan ._; inventarisasi ._; penghapusan . kerumahtanggaan perjalanan dinas pimpinan dalam negeri luar negeri rapat pimpinan sarana dan prasarana jamuan rapat kantor pemeliharaan gedung perlengkapan kantor air, listrik dan telekomunikasi keamanan kantor kebersihan kantor jamuan tamu halaman dan taman rumah dinas pemeliharaan gedung perlengkapan rumah dinas air, listrik dan telekomunikasi keamanan rumah dinas kebersihan rumah dinas jamuan tamu halaman dan taman fasilitas pimpinan kendaraan dinas pengawalan dan pengamanan telekomunikasi perencanaan usulan perencanaan aspirasi dprd bulan langsung masyarakat line dan manual usulal musrenbang ipjp rpm musrenbang rkd forum perangkat daerah pokok pokok kebijakan dan strategi pembangunanperangkat daerah rencana kerja tahunan rencana kerja pemerintah daerah rkd) rencana kerja perangkat daerah senja perangkat daerah) rencana kerja tahunan unit kerja pada perangkat daerah penetapan kinerja pimpinan perangkat daerah penetapan kinerja pejabat eselon dan . eselon rencana pembangunan wilayah strategis. pembangunan sektoral . pembangunan daerah perbatasan provinsi jawa barat kajian rencana pembangunan daerah . perbatasan prov. jawa barat dokumen perencanaan pembangunan daerah perbatasan prov. jawa barat kerja warna pembangunan daerah perbatasan . prov. jawa barat indikator keberhasilan pembangunan kajian penetapan indikator keberhasilan pembantu1nan evaluasi capaian indikator keberhasilan pembangunan kerjasama perencanaan kegiatan komite perencanaan . rekomendasi komite perencana . kerjasama perencanaan dengan perguruan tinggi kerjasama perencanaan dengan pemerintah daerah kerjasama perencanaan dengan luar negeri pejabat fungsional perencanaan perencana) kajian pengembangan perencana . pembinaan perencana laporan laporan berkala laporan triwulan dan . semester) laporan tahunan eselon . laporan tahunan perangkat daerah . laporan khusus . progress report . laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) evaluasi program kegiatan unit kerja . lembagaflnstansi . koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan konsultasi perencanaan pembangunan . pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan perencanaan pendanaan pembangunan pendanaan luar negeri dan hibah .corporate social responsibility csr) penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah kegiatan penelitian dan pengembangan . pemerintahan daerah laporan hasil penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi laporan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi laporan hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya laporan hasil penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna kegiatan penelitian dan pengembangan . teknologi tepat guna laporan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna pemasyarakatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna kerjasama penelitian dan pengembangan . dengan perguruan tinggi kerjasama penelitian dan pengembangan . dengan swasta dan masyarakat dewan research daerah . hasil. penerbitan jurnal . pengembangan inovasi daerah bantuan penelitian dan pengembangan potensi daerah penghargaan inovasi daerah sumberdaya manusia penelitian dan pengembangan pengembangan sumberdaya manusia . penelitian dan pengembangan pembinaan peneliti pengawasan rkegiatan audit keuangan dan kinerja tahun bed alan laporan hasil audit keuangan dan kinerja . tahu berjalan tindak lanjut hasil audit . pengawasan khusus kegiatan audit khusus .; la.peran hasil audit khusus .; tindak la.nut hasil audit khusus .; pengaduan masyarakat pusat pengaduan masyarakat .; penanganan tindak lanjut atas pengaduan .; masyarakat evaluasi penanganan tindak la.nut .; pengawasan melekat sosialisasi .; kegiatan pengawasan melekat .; evaluasi kegiatan pengawasan melekat .; pemantauan pemantauan pelaksanaan kegiatanlprogram .; pemantauan tindak la.nut la.peran hasil .; pengawasan telp) tuntutan ganti rugi tgr) .; sumberdaya manusia pengawasan auditor) pengembangan sumberdaya manusia .; pengawasan pembinaan auditor pengembangan akuntabilitas publik desk akuntabilitas .; penyusunan la.peran akuntabilitas instansi .; pemerintah pemantauan akuntabilitas instansi .; pemerintah evaluasi la.peran akuntabilitas instansi .; pemerintah urusan pemerintah daerah provinsi rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah(rapid)dan penyusunan prioritas plafon anggaran ppa) kebijakan umum, strategi, prioritas dan .; renstra dokumen rancangan kebijakan umum .; anggaran kua) yang telah dibahas bersama antara dprd dan pemda kua beserta nota kesepakatannya .; dokumen rancangan prioritas plafon .; anggaran sementara pas) nota kesepakatan ppa .; prioritas plafon anggaran .; .; yang telah disetujui sekretaris daerah dokumen rka skpd .; . penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan pengantar nota keuangan pemerintah dan rancangan peraturan daerah rapid: hasil pembahasan rencana anggaran . tang perda apbd. rapid penetapan perda apbd oleh gubernur beserta . penyebarannya peraturan daerah perda) tentang apbd .j anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan rapid p) kebijakan umum, strategi, prioritas dan . renstra perubahan rkd dan senja perangkat daerah) dokumen rancangan kebijakan umum .. dokumen rancangan prioritas plafon . anggaran sementara pas} perubahan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran . perubahan prioritas plafon anggaran perubahan .j perubahan yang telah disetujui sekretaris daerah dokumen rka skpd perubahan .. rancangan peraturan daerah rapid perubahan: nota keuangan pemerintah dan materi rapid hasil pembahasan rencana anggaran .;tang perda apbd perubahanperubahan beserta penyebarannya hasil evaluasi menteri dalam negeri tentang ..j perubahan penyusunan anggaran hasil musyawarah rencana pembangunan . musrenbang) kecamatan hasil musyawarah rencana pembangunan . musrenbang) kabupaten kota rancangan dokumen pelaksanaan anggaran . (rupa) skpd yang telah disetujui sekretaris dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd yang .j telah disahkan oleh p~jabat pengelola pelaksanaan anggaran surat penyedia dana spp, spm dan sp2d): up, .j gu, tu, pendapatan asli daerah surat setoran pajak ssp) daerah pajak . kendaraan bermotor surat setoran pajak ssp) daerah pajak bea . balik nama kendaraan bermotor. bank) surat setoran pajak ssp) daerah pajak bahan . bakar kendaraan bermotor bbb) surat setoran pajak ssp) daerah pajak air . permukaan surat setoran pajak ssp) daerah pajak rokok . surat ketetapan retribusi daerah . bukti pembayaran retribusi jasa umum . bukti pembayaran retribusi asa saha .j bukti pembayaran retribusi perijinan tertentu . bukti pembayaran retribusi pengendalian . lalu lintas bukti pembayaran retribusi perpanjangan ijin . mempekerjakan tenaga kerja asing ita) bukti penerimaan jasa layanan kesehatan . masyarakat dokumen rasionalitas hasil pengelolaan . kekayaan daerah bukti penerimaan skpd dari badan layanan urn urn bukti penerimaan dari pengelolaan dana . bergulir bukti penerimaan bunga dan tau jasa giro . pada bank dokumen penerimaan dana perimbangan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak . dan bukan pajak dana bagi hasil untuk kabupaten kota . dana alokasi umum dau) .j daerah yang menerima dau dana alokasi khusus dak) .j dokumen penerimaan lain lain pendapatan yang sah alokasi dana penyesuaian dana otonomi khusus dan bantuan . operasional sekolah bagi hasil pajak dari pemerintah pusat .; bantuan keuangan pemerintah pusat penerimaan bah belanja bagi hasil subsidi bunga bantuan sosial bantuan keuangan pemerintah pusatda.jarsip laporan pendapatan negara laporan keadaan kredit anggaran daftar gaji kartu gaji data rekening bendahara umum daerah bud) laporan keuangan tahunan laporan realisasi anggaran lra) neraca . laporan arus kas . catatan atas laporan keuangan lk) .jerstanding u), dan dokumen sejenisnya_a dokumen loan agreement pln) seperti draft . agreement, legal opinion surat menyurat alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, bulan luncuran danal c opening . special account impress fund . dokumen otorisasi penarikan dana payment . advice) dokumen realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu surat perintah pencairan replenishment (permintaan penarikan dana dari . negara donor} meliputi antara lain staff appraisal report . report laporan yang terdiri dari: progress report . monthly report quarterly report laporan hutang daerah: laporan pembayaran hutang daerah . laporan posisi hutang daerah . completion report annual report . ketentuan peraturan yang menyangkut . bantuan pinjaman luar neger kuasa pengguna barang jasa . pejabat pembuat komitmen . pejabat pembuat daftar gaji . pejabat penandatanganan spm .j bendahara penerimaan pengeluaran pengelola barang berita acara serah terima jabatan .jan semester penyaluran anggarantugaskas permintaan pembayaran spp) dan laporannya spp spp daftar perincian penggunaan spp .jkeputusan pembukuan rekening pembukuan anggaran terdiri dari buku kas umum bku), buku pembantu register dan buku tambahan daftar pembukuan selama rekening masih aktif pencairan pengeluaran dpp} daftar pembukuan pencairan pengeluaran dpp) daftar himpunan pencairan dhp}berkas penerimaan pajak termasuk dan pn, dan dendab}.; tentang pilkada, dan bantuan biaya pemilu dari apbd nota persetujuan dprd tentang perda apbd .;.; langsung bendahara kpud, bendahara panwasda berkas penerimaan komisi, rabat pembayaran pengadaan jasa, bunga, pelaksanaan berkas setor sisa dana pilkada pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang asa, rabat, berkas penyaluran biaya pemilu termasuk .; diantaranya bukti transfer bank pedoman dokumen penyediaan pembiayaan .; kegiatan operasional ppo) pemilu termasuk pelaksanaan anggaran operasional pemilu dokumen penyediaan pembiayaan kegiatan .; operasional ppo) pemilu termasuk berkas penetapan bendahara dan atasan .; langsung bendahara kpud provinsi, panwasda dan berkas penyaluran biaya pemilu ppk, pps dan .; kpps termasuk diantaranya bukti transfehasil pengawasan dan pemeriksaan internal .; laporan aparat pemeriksa fungsional: lhp laporan hasil pemeriksaan) .; mhp memorandum hasil pemeriksaan) tindak lanjut tanggapan lhp .; dokumen penyelesaian kerugian daerah: tuntutan perbendaharaan .; tuntutan ganti rugi .; urusan kepegawaian formasi pegawai usulan dari unit kerja skpd,disertai analisa .; jabatan dan bahan ketika usulan permintaan formasi kepada menpan dan .; dan kepala bkn persetujuan menpan dan .; penetapan formasi pns .; penetapan formasi khusus .; pengadaan pegawai proses penerimaan pegawai pengumuman .; seleksi administrasi pemanggilan peserta test pelaksanaan jian tertulis keputusan hasil ujian .; wawancara .; pendeta.pan pengumuman kelulusan berkas lamaran yang tidak diterima .; nota sul dan kelengkapan penetapan nip .;cpnsipns kolektif pembinaan karir pegawai diklat kursus magang tugas belajar ujian dinaslljin belajar pegawai surat perintah surat tugas ski surat ijin laporan kegiatan pengembangan diri surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (https) sertifikat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan standar kinerja pegawai skp) daftar usul penetapan angka kredit disiplin pegawai daftar hadir rekapitulasi daftar hadirnota persetujuan pertimbangan kepala bkn .jl.jclan) dokumentasi identitas sul penetapan karpet kpe warisiberkas pengurusan kenaikan gaji berkala . kesejahteraan pegawai . berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan . pegawai berkas tentang layanan asuransi pegawai akses .j berkas tentang layanan tabungan perumahan . berkas tentang layanan bantuan sosial . berkas tentang layanan pakaian dinas . berkas ten tang layanan pegawai yang meninggal . karena dinas berkas tentang pemberian tali kasih . berkas tentang pemberian piagam penghargaan . dan tanda asa berkas tentang layanan olahraga dan rekreasi . pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun . perselisihan sengketa kepegawaian . usul pemberhentian dan penetapan pensiun . pegawai janda duda dan pns yang meninggal berkas perseorangan pegawai negeri sipil: .nyataan pelantikan pengangkatan dalam jabatan rovinsifnyataan pengunduran diri dari jabatan organik karena dicalonkan sebagai pensiun berkas perseorangan pejabat negara gubenur dan wakil gubenur provinsi . berkas perseorangan pejabat lainnya ketua, wakil ketua, anggota dprd .j ketua, aki1 ketua, anggota kpud, dan bawaslu . kada ketua, aki1 ketua, anggota komisi lainnya . urusan kependudukan dan keluarga berencana. penduduk pengumpulan dan pengolahan data) analisis pemajuan kebijakan pengendalian . penduduk evaluasi dan pelaporan) penyiapan fasilitas pemajuan kebijakan ~engendalianpenduduk fasilitas pemajuan kebijakan pengendalian . penduduk evaluasi dan pelaporan perencanaan pengendalian penduduk data dan evaluasi data prom dan proyeksi . penduduk penetapan parameter pen pendakian penduduk . penetapan sasaran parameter dan evaluasi sasaran parameter pemanfaatan perencanaan pengendalian . penduduk pemanfaatan prom.1ini swasta jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta kualitas, standarisasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan peningkatan akses dan partisipasi kesehatan keluarga berencana pria kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi monitoring evaluasi dan pelaporan dan evaluasi bina keluarga balita dan anak bina ketahanan remaja pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan jalur masyarakat monitoring dan pelaporan dan evaluasikeluarga rentan monitoring, monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga pusat pelayanan keluarga sejahteramonitoringpelaporan) advokasi dan pencitraanpengembangan dan penguatan hubungan dengan lembaga pemerintahkabupaten dan kota pengembangan dan penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah bina lini lapangan pengembangan tenaga lini lapangan monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan pengembangan institusi masyarakat _pedesaan monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan pengembangan institusi masyarakat pedesaanmekanisme operasionallini lapangan monitoring dan evaluasi mekanisme operasionalanalisis dan evaluasi pengendalian penduduk analisa dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga teknologi informasi dan dokumentasi pengembangan sistem aplikasi pengelolaan bank ) urusan koperasi dan umkm kelembagaan koperasi dan ukm organisasi dan badan hukum koperasi organisasi koperasi dan ukm badan hukum koperasi penata usahakan badan hukum koperasi, evaluasi badan hukum koperasi) penelaahan kasus hukum kasus hukum koperasi, kasus hukum ukm peraturan perundang undangan penyusunan dan evaluasi peraturan perundang undangan koperasi penyusunan dan evaluasi peratur tata laksana koperasi dan ukm tata laksana koperasi (tata laksana koperasi primer, tata laksana koperasi sekunder) tata laksana ukm tata laksana usaha kecil, tata laksana saha menegah klasifikasi koperasi dan ukm keanggotaan koperasi partisipasi saha dan permodalan partisipasi pengawasan rapat anggota, pengawasan pengembangan anggota kaderisasi, penyuluhan pengendalian dan akuntabilitas koperasi danum pengendalian pengendalian intern, tindak ian jut hasil pengendalian akuntabilitas dan akuntansi akuntabilitas, akuntansi dan audit monitoring dan evaluasi koperasi dan ukm monitoring . evaluasi . produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura tanaman pangan padi, palawija . hortikultura buah buahan dan tanaman obat tanaman hias dan sayur sarana sarana produksi, sarana pengolahan kehutanan danperkebunan .; kehutanan hutan produksi, hutan kemasyarakatan) perkebunan tanaman semusim dan rempah rempah, tanaman keras) sarana sarana produksi, sarana pengolahan) perikanan dan peternakan .; perikanan( perikanan tangkap, perikanan budidaya) peternakan ternak besar, ternak kecil) industri, kerajinan dan pertambangan . industri sandang, logam dan elektronik, pangan, kimia dan aneka) kerajinan logam non logam) pertambangan umum dan migas ketenagalistrikan dan aneka usaha .; ketenagalistrikan dan aneka saha listrik konstruksi aneka usaha jasa umum, angkutan) pariwisata, pos dan telekomunikasi pembiayaan program pendanaan . program pendanaan jangka pendek koperasi dan ukm jangka _pendek program pendanaan jangka menengah dan panjang program pendanaan saha mikro dan dana bergulir pengembangan dan pengendalian simpan pinjam pengembangan dan pengendalian ksp .; pengembangan dan pengendalian usp koperasi pengembangan dan pengendalian usp lkm urusan permodalan . pengembangan permodalan sendiri koperasi dan ukm) pengembangan permodalan luar permodalan bank non bank pengembangan kredit program bank, non bank) asuransi dan jasa keuangan j asuransi koperasi, ukm perpajakan koperasi, ukm jasa keuangan dan kredit komersial bank dan non komersial bank pembiayaan dan penjaminan kredit lembaga pembiayaan (modal ventura, sewa guna usaha dan anak piutang) penjaminan kredit penjaminan, asuransi kredit) pasar modal obligasi, modal penyertaanformal ekspor dan impor ekspor koperasi dan ukm) impor koperasi dan ukm) hubungan perdagangan internasional perdagangan multilateral, regional dan bilateral) sarana dan prasarana pemasaran sarana pengembangan pasar tradisional dan sentra pemasaran) prasarana lembaga perantara dan fasilitasi hari) pengembangan potensi pemasaran koperasi dan ukm) kemitraan dan jaringan usaha kemitraan koperasi dan ukm jaringan saha saha koperasi dan ukm) pengembangan kerjasama kelembagaan koperasi dan ukm informasi dan publikasi lembaga lay anan pemasaran llp koperasi danum pengembangan sumber daya manusia penumbuhan kewirausahaan peningkatan kemampuan kewirausahaan dan evaluasi kewirausahaan sosialisasi kewirausahaan perangkat lunak dan promosi kewirausahaan) kebijakan pendidikan koperasi dan ukm diklat formal dan formal diklat non formal perangkat lunak sarana dan prasarana) kerjasama lembaga diklat hubungan lembaga diklat pemerintah dan non pemerintah) peran sera masyarakat peningkatan dukungan media massa terhadap koperasi dan ukm peningkatan dukungan lsm terhadap kuku peningkatan dukungan organisasi profesi koperasi dan ukm monitoring dan valuasi diklat kuku monitoring dan evaluasi diklat kuku) advokasi .jngan dan sosialisasi perundang undangan) pengembangan dan restrukturisasi usaha produktivitas dan mutu .j produktivitas inkubator teknologi dan pengembangan klaster} peningkatan mutu disain dan standarisasi) serif ukasz produk( serif ukasz, abelian merek} restrukturisasi usaha restrukturisasi manajemen koperasi dan ukm} restrukturisasi pendanaan koperasi dan ukm) restrukturisasi kelembagaan koperasi dan ukm} pemberdayaanlembagapengembangan bisnis (lpb) kelembagaan lembaga pengembangan bisnis lpb) asosiasi dan manajemen lpb, akreditasi lpb) pengembangan bisnis lpb peningkatan kerjasama lpb dan kerja warna layanan lpb) pengembangan jaringan lpb kerja sama kelembagaan dan teknologi) fasilitasi investasi ukm .j investasi klaster ukm fasilitasi investasi ukm argo bisnis dan ukm non agro bisnis pengembangan kerjasama investasi saha pangan dan non pangan) fasilitas investasi aneka saha ukm pengembangan sistem bisnis .j fasilitasi transaksi dalam dan luar negeri) kerjasama saha pertukaran koperasi dan ukm) jaringan komunikasi bisnis pengembangan sarana komunikasi bisnis) pengkajian sumber daya ukm .j penelitian koperasi perencanaan dan pengendalian perencanaan evaluasi dan pelaporan)ukm .j perencanaan dan pengendalian perencanaan evaluasi dan pela_orangsumberdaya .j perencanaan dan pengendalian perencanaan evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan kelembagaan sumber dayaperkaderan ukm .j penyuluhan penyelenggara dan materi penyuluhan) pengkaderan penilaian dan pengembangan) kerjasama jaringan lembaga pemerintah dan non pemerintah) kerjasama internasional dan hubungan .j antar lembaga pengadaan pelaksanaanpengadaan penyusunan rencana umum pengada.j pengumuman rencana umum pengadaan pemilihan penyedia persiapan pemilihan penyedia( kajian ulang pengadaan, menyusun dan menetapkan spesifik.surat . penunjukan penyedia barang jasa(spp), kontrak, surat perintah mulai kerja( smk) pelaksanaan kontrak laporan pelaksanaan, . berita acara serah terima bast) swakelola perencanaan . pelaksanaan . pengawasan dan evaluasi . pengembanganstrategipengadaan pengembangan strategi pengadaan umum barang dan jasa barang dan jasa lainnya, . jasa konsultasi) peka:ejaan konstruksi pelaksanaan kontruksi, . perencanaan dan pengawas konstruksi) pengembangan strategi pengadaan khusus kemitraan pemerintah dengan badan usaha . kemitraan infrastruktur, kemitraan non infrastruktur) badan usaha dan keadaan khusus badan . saha, bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus) pengembangan iklim usaha dan ke:kerjasama internasional laporan kegiatan pengembangan pelaku . usaha dokumen kajian pengembangan pelaku . usaha laporan kegiatan pengembangan kesempatan . usaha dokumen kajian pengembangan sempalan . usaha ke:kerjasama multilateral laporan ke:kerjasama . multilateral, dokumen kajian kegiatan ke:kerjasama multilateral) ke:kerjasama bilateral laporan ke:kerjasama . bilateral, dokumen k~ian kerjasama bilateral) monitoring ev rencanaan .. kebijakan pengadaan, line:rja pelaksanaan pengadaan) pengembangan sistem katalog riset dan kontrak riset pasar dan industri, . kontrak payung) pengelolaan katalog pengendalian . pelaksanaan katalog, evaluasi katalog) pengembangan sistem pengadaan secnasional) pengembangan dan pembinaan sumber daya manus pengembangan pengelola pengadaan karir pengelola pengadaan . tata kelola pengelola pengadaan unit layanan pengadaan standar kompetensi pelatihan kompetensi konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat kompetensi perencanaan pelatihan kompetensi peserta, . pengajar, penjadwalan) penyelenggara . pengembangan bahan ajar dan metodologi . pembelajaran monitoring dan evaluasi . sistem informasi alumni . seleksi dan pengembangan . pengajar narasumber sertifikasi pengajar narasumber .j monitoring dan evaluasi pengajarlnarasumber . sistem informasi pengajar narasumber . pembinaan lembaga penyelenggaraan . pelatihan lpp) penilaian pre akreditasi, akreditasi, surveilans pembinaan hubungan kerjasama dengan lpp kajian pembinaan lembaga penyelenggaraan pelatihan lpp) sistem informasi pembinaan lembaga penyelenggaraan pelatihan lpp) sertifikasi profesi sistem sertifikasi dokumen iso sistem sertifikasi kebijakan reguler sarana sertifikasi dokumen inventaris dan pemeliharaan sarana sarana master soal . tata kelola sertifikasi dokumen penyelenggaraan ujian evaluasi dan surveilans dokumen evaluasi . evaluasi dan surveilans dokumen surveilans . hukum dan penyelesaian singgah bantuan hukuml. } keterangan ahli keterangan ahli barang dan jasa, keterangan ahli pekerjaan kontruksi) urusanpertahanan strategipertahanan penyusunan kebijakan pengembangan pertahanan negara kebijakan pengembangan pertahanan militer kebijakan pengembangan pertahanan nir militer penyusunan kebijakan pembinaan pertahanan ne~ara kebijakan pembinaan pertahanan militer kebijakan pembinaan pertahanan nir militer kebijakan pelaksanaan kebijakan umum kebijakan penyelenggaraan kaji ulang strategis sistem pertahanan negara doktrin doktrin dasar doktrininduk .j doktrin pelaksanaan petunjuk operasional petunjuk teknis pengerahan penggunaan kekuatan, mobilisasi, demobilisasi) organisasi komponen pertahanan organisasi susunan tugas penggunaan pengerahan komponen utama penggunaan tata kelola komponen utama penggunaan pengerahan komponen cadangan dan pendukung penggunaan tata kelola komponen cadangan dan pendukung intelijen dan pengamanan telstrategis .j pengamanan d.j sara .j pengamanan personel pengamanan materiil operasi militer pertahanan keamanan pertahanan intel strategis .j pengamanan dalam negeri operasi darat, laut dan udara pemetaan militer ops gabungan ops teror .j ops latihan ops khusus .j evaluasi ops .j analisa strategi ideologi dan politik dalam negeri ekonomi dalam negeri sosial budaya dalan negeri militer dan keamanan dalam negeri asia dan pasifik australia, oceania, dan asia timur asia tenggara asia tengah dan selatan asia barat amerika, eropa dan mika amerika utara dan tengah amerika selatan eropa barat dan timur mika organisasi internasional asean perserikatan ban gsa bangsa pbb) organisasi pemerintah organisasi non pemerintah kawasan global senjata strategis elektronika dan informasi lingkungan hidup keamanan global kerja warna internasional asia eropa dan afrika amerika dan pasifik misi perdamaian intra kawasan keamanan internasional bantuan kemanusiaan kerja warna pendidikan dan materiil pendidikan luar negeri pendidikan dalan negeri materiil atase pertahanan atase pertahanan republik indonesia atase pertahanan luar negeri protokoler dan perijinan protokoler perijinan dan konsuler wilayah pertahanan survey pemetaan bimbingan teknis evaluasi dan dokumentasi perbatasan darat negara perbatasan darat daerah evaluasi dan dokumentasi perbatasan laut perbatasan udara evaluasi dan dokumentasi tata ruang pertahanan kawasan militer sistem informasi geografi . pembinaan wilayah teritorial . pembinaan teritorial pembinaan massa teritorial . kira teritorial . operasi teritorial rehabilitasi wilayah pengamanan pembangunan . operasi bhakti tni tmd orang asing survey . pemetaan . survey non tni pemetaan non tni meteorologi geofisika hukum strategi pertahanan perencanaan undang undang peraturan pelaksanaan program legislasi pertahanan penelaahan politik hukum dan keamanan . penelaahan kesejahteraan rakyat . penelaahan ekonomi . hukum humaniter hukum laut dan hukum dirgantara perjanjian internasional jaringan informasi hukum . dokumentasi dan publikasi perencanaan pertahanan penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan penyusunan perencanaan pembangunan . jangka panjang dan menengah penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek sistem dan metode . sistem dan metode perencanaan . pembangunan pertahanan sistem dan metode perencanaan program dan . anggaran analisis dan evaluasi pembangunan analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan analisis dan evaluasi sistem dan metode perencanaan penyerangan penelitian dan pengembangan pembangunan perencanaan evaluasi dan pemanfaatan . analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran analisis perencanaan program dan anggaran evaluaanggaran mabes tni .j perencanaan program dan anggaran anggaran tni .j anggaran tni dan tni .j. perencanaan penerimaan negara bukan pajak .. administrasi pelaksanaan anggaran kementerian pertahanan administrasi pelaksanaan anggaran mabes . tni administrasi pelaksanaan anggaran tni .j administrasi pelaksanaan anggaran tni .j dan tni administrasi pelaksanaan anggaran devisa . administrasi pelaksanaan anggaran .j bantuan proyek dan industri pertahanan pengendalian program dan anggaran pengumpulan data sistem pengendalian . programtni .j pengendalian anggaran tni .j pengendalian anggaran tni dan tni evaluasi dan pelaporan program dan anggaran pengendalian penerimaan negara bukan pajak . perencanaan kegiatan . rencana operasi . rencana personel . rencana materiil dan logistik . rencana inspeksi dan pengawasan rencana pendidikan dan pelatihan . potensipertahanan bela negara materi dan metode lingkungan pendidikan . analisis dan evaluasi lingkungan pendidikan . materi dan metode lingkungan pemukiman . analisis dan evaluasi lingkungan pemukiman . materi dan metode lingkungan pekerjaan . analisis dan evaluasi lingkungan pekerjaan . komponen cadangan sumber daya manusia matra darat . sumber daya alam dan buatan matra darat . kekuatan dan kemampuan matra darat . sumber daya manusia matra udara . sumber daya alam dan buatan matra laut . kekuatan dan kemampuan matra laut . sumber daya manusia matra udara sumber daya alam dan buatan matra udara . kekuatan dan kemampuan matra udara komponen pendukung sumber daya manusia garda bangsa sdm tenaga ahli dan profesi sdm warga negara la.ininya sumber daya alam dan buatan logistik wilayah sumber daya alam dan bulnon alat utama sistem persenjataan pertanahan industri pertahanan optimasi dan improvisasi pendayagunaan industri promosi dan kerja warna pendayagunaan industri tata kelola pengembangan sis tern veteran pengembangan komunikasi sosial veteran kerja warna komunikasi sosial veteran fasilitasi administrasi veteran moril veteran data inventarisasi data dokumentasi sis tern sistem ops sistem pembinaankekuatanpertahanan sumber daya manusia perencanaan penyediaan tenaga perencanaan penyediaan perawatan pemisahan penyaluran gelar kehormatan dan tanda jasa tunjangan pengembangan dan pendidikan militer pengembangan dan pendidikan non militer materiil pengadaan inventori pengendalian inventori penghapusanlnventuri standarisasi kelaikan kodifikasi sistem dan metode tata kelola materil pengelolaan materiil dan barang milik negara pemeliharaan alutsista pemeliharaan non alutsista fasilitas dan jas., gas dan air pengendalian inventori listrik, gas dan airelektronik inetrik pengembangan kekuatan kesehatan kesehatan militer pengembangan kekuatan kesehatan kesehatan umum profesi tenaga kesehatan pengembangan kemampuan tenaga kesehatan materiilbantuan kesehatan nuklir, biologi dan kimia saranapertahperencanaan konstruksi analisis dan estimasi perencanaan kontruksi administrasi kontrak pelaksana lelang administrasi permintaan pembayaran pengendalian konstruksi pengawasan konstruksi kelaikan kelaikan rancang bangun darat ._; kelaikan produksi dan pemeliharaan subbidang kelaikan konstruksi bangunan kelaikan rancang bangun laut kelaikan fasilitas dan produksi .; kelaikan pemeliharaan kelaikan rancang bangun udara kelaikan fasilitas dan produksi kelaikan pemeliharaan .; kelaikan produksi dan pemeliharaan kodifikasi tata kelola perencanaan administrasi kodifikasi pengembangan kodifikasi sistem informasi kodifikasi nomenklatur operasional kodifikasi dan klasifikasi identifikasi dan kodifikasi validasi data kodifikasi .; dukungan teknis kodifikasi kerja warna dukungan teknis dan pelatihan kodifikasi lokasi katalog materiil teknis kodifikasi barang milik negaraiii .j barang milik negara iii .j barang milik negara iii urusan penanggulangan bencanamitigasi non struktur pemberdayaan masyarakat peran lembaga saha padat modal .; peran lembaga .; peran peningkatan ketahanan masyarakat .; kesiapsiagaan daya perencanaan penerapan rencana strategis .; penyediaan dan penyiapan sumber daya . penyiapan pengendalian sumber daya .; penanganan darurat tanggap darurat perencanaan pendataan darurat . perencanaan operasi . pengendalian pengorganisasian pos komando . pengendalian sarana dan prasarana penyelamatan evakuasi bantuan darurat bantuan sandang . bantuan pangan bantuan kesehatan . bantuan air bersih . bantuan pembangunan hunian sementara bantuan pendukung hunian sementara . perbaikan darurat penyiapan peralatan angkutan perbaikan prasarana sosial . perbaikan prasarana ekonomi . pemantauan . pelaporan rehabilitasi dan rekonstruksi penilaian kerusakan inventarisasi kerusakan fisik inventarisasi kerusakan sosial ekonomi .. rekonstruksi fasilitas umum .. peningkatan ekonomi . penanganan pengungsi perlindungan pengungsi pemberdayaan pengungsi kompensasi pengungsi pengembalian hak pengungsi pemulangan dan repatriasi pengungsi relokasi pengalihan pengungsi logistik dan peralatan logistik inventarisasi analisis kebutuhan inventarisasi pengadaan penyimpanan distribusi peraga tan inventarisasi analisis kebutuhan inventarisasi pengadaan penyimpanan pemeliharaan pengerahan distribusi urusan kesehatakhusus)sport callpelayanan pasien jaminan kesehatan biaya klaim)bif:that)pelayanan keperawatan dasa.laboratorium kesehatan, klinik, puskesmas dan mikrobiologi kultur) patologi dan toksikologi name, sarana kesehatan) radiologi pelayanan, dosis radiasi nasional, .j radioterapi, telemedicine, radiologi diagnostik, teleradiologi) perijinan dan sertifikasi sarana dan prasarana kesehatan bangunan .jkesehatan jiwa kesehatan jiwa non fasilitas pelayanan .j kesehatan kesehatan jiwa, kegawatdaruratan dan promosi kesehatan) bina kesehatan jiwa fasilitas pelayanan .j kesehatan etikolegal dan asesmen penanggulangan penelantaran dan .j pemasangan serta penanganan salah lainnya terhadap orang dengan penderita gangguan .j jiwa visum repertum .j pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika psikotropika dan zat adiktif, rokok, d.j pencegahan masalah akibat penggunaan .j tembakau kesehatan jiwa kelompok berisiko kesehatan jiwa sekolah kesehatan jiwa dan dukungan psikososial .j penanggulangan bencana penanggulangan autisme kesehatan jiwa pada kelompok berisiko .jllariasis, sur eiland influenza, keracunan pangan)aksikarantina kesehatan dan kesehatanarantina kesehatan dan kesehatankarantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan air bersih kapal karantina kesehatan dan kesehatankesehatan matra upaya kesehatan . penyelaman dan hiperbarik kesehatan matra penanggulangan kesehatan . akibat gangguan kamtibmas kesehatan matra transmigrasi bagi tenaga . kesehatan pengendalian penyakit menular langsung pengendalian tuberkulosis pengendalian .j penyakit pengendalian multi drug resistance, tb, .j dots, wars tb, anak, hiv, keperawatan tb. laboratorium .j pengendalian aids dan penyakit menular seksual survei terpadu biologis dan perilaku stop) .j integrated rio behavioural surveillance bbs) human immune deficiency virus hiv) .j infeksi menular seksual ims), perawatan, . dukungan dan pengobatan pdp), konseling dan test obat anti retro viral arv) dan reagen tes hiv .j pengendalian infeksi pengendalian saluran pernafasan akut middle east respiratory syndrome corona . virus mers infeksi saluran pernapasan akut ipa .j pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan diare . tifoid . hepatitis . pengendalian kusta dan frambusia kusta . frambusia . aliansi nasional eliminasi kusta dan . frambusia anak) pengendalian penyakit bersumber binatang pengendalian malaria kelabu berinsektisida . (lli ns), malaria, crosscheker mikroskopis malaria) pengendalian arbovirosisi dbd, .j chikungunya, ebola) pengendalian zoonosis penyakit flu burung . vaksin anti rabies var) baru .j penyakit pes . penyakit flu baru hemagglutinin tipe dan . neuraminidase tipe l.n. pengendalian filariasis dan kecabangan filariasis . kecabangan . schistosomiasis . pengendalian vektor pengendalian penyakit tidak menular pengendalian penyakit jan rn pat tern pat urn urn higiene sanitasi dan bangunan umum dampak perubahan ik1pengembangan teknologi dan laboratorium laboratorium pengendali penyakit pengembangan teknologi dan laboratorium . laboratorium kesehatan lingkungan pengembangan teknologi dan laboratorium . laboratorium kesehatan matra pengembangan teknologi dan laboratorium . model dan teknologi tepat guna pengembangan teknologi dan laboratorium . uji kendall mutu dan kalibrasi pengembangan teknologi dan laboratorium .control exception . certificate sec) ship sanitation control certificate ssc) .j sertifikat pengawasan obat alat p3k kapal . sertifikat health certificate . international certificate vaccination . surat kemenangan pengujian kesehatan . nahkoda pilot dan anak buah kapal pesawat udara . sertifikat air bersih . sertifikat penyelenggaraan perusahaan . fumigasi kapal rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan . gizi dan kesehatan ibu dan anak gizi makro gerakan nasional sadar gizi dalam rangka . percepatan perbaikan gizi hpk, stunting} pemantauan pertumbuhan anak (posyandu) . gizi mikro upaya penanggulangan masalah gizi mikro . (gaki gangguan akibat kekurangan !podium), kva kekurangan vitamin a), agb anemia gizi besi)) manajemen taburan . upaya penanggulangan masalah gizi mikro . lainnya gizi klinik dan sintetik pelayanan gizi puskesmas, rumah sakit, . dan instansi tatalaksana anak gizi buruk . pencegahan dan penanggulangan gizi lebih . konsumsi makanan dan asa makanan makanan pendamping asi .j asi eksklusif . pedoman gizi seimbang . makanan bayi dan anak . buffer stock makanan pendamping asi .j makanan tambahan ibu hamil kekurangan .lbu hamil pelayanan antennata terpadu pelayanan kelas lbu hamil pencegahan penularan hiv aids dari ibu anak pria kesehatan ll.;. saha kesehatan sekolah . perlindungan kesehatan anak korban kekerasan terhadap anak . anak dengan disabilitas . anak terlantar anak jalanan panti .j anak yang berhadapan dengan hukum . lapas rutan anak kelompok terasinglkelompok minoritas . kesehatan tradisional alternatif dan komplementer kesehatan tradisional keterampilan akupresure . asuhan mandiri kesehatan tradisional . pelayanan kesehatan tradisional keterampilan . fasyankes pelayanan tradisional keterampilan lainnya . kesehatan tradisional ramuan . health tourism . peningkatan pemanfaatan taman obat . keluarga toga) pelayanan sehat pakai air spa) .j asuhan mandiri kesehatan tradisional . pelayanan kesehatan tradisional ramuan . fasyankes kesehatan alternatif dan komplementer akupunktur . obat herbal obat tradisional . integrasi ancestral .j pelayanan alternatif komplementer lainnya . penapisan dan kemitraan sentra penerapan dan pengembangan . pengobatan tradisional sp3t} kelompok kerja nasional kesehatan . tradisional, alternatif dan komplementer penapisan pengobat tradisional asing . kemitraan pengobatan tradisional, alternatif . dan komplementer pengobat tradisional lokal) . asosiasi pengobat tradisional . kesehatan kerja dan olah raga pelayanan kesehatan kerja penyakit akibat kerja . pemeriksaan kesehatan pekerja . pemeriksaan calon tenaga kerja indonesia . (tki) kapasitas kerja gerakan pekerja perempuan sehat produktif . kapasitas kesehatan kerja . spasi .j lingkungan kerja pelayanan kesehatan kerja kkp .j perkantoran . rumah sakit . biomoniaksi.j part klas iii .j part klas dan .j perusahaan rumah tangga part .j penggunaan pestisida rumah tangga post market surveillance part .jawal,. produksi dan distribusi kef armenian obat tradisional farrnakope indonesia . farrnakope herbal indonesia . suplemen farmakope indonesia . suplemen farrnakope indonesia . suplemen farrnakope indonesia . suplemen farmakope herbal indonesia . suplemen farrnakope herbal indonesia . suplemen iii farrnakope herbal indonesia . usaha kecil obat tradisional kot) .j usaha menengah obat tradisional umat) .j usaha jamu gendong ujg) .j usaha jamu rack ujr) .j farrnakope herbal indonesia suplemennya . versi bahasa inggris kosmetik dan makanan keamanan pangan . kosmetika bagi petugas . industri rumah tangga bagi petugas . makanan jajanan anak sekolah . kodeks kosmetika indonesia . materia kosmetika bahan alam indonesia .j. perijinan penyalur alat kesehatan surat keterangan alat kesehatan . sertifikasi produksi part surat keterangan part penanggulangan krisis kesehatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pencegahan dan mitigasi . kesiapsiagaan . tanggap darurat dan pemulihan tanggap darurat pemulihan .daya kesehatan haji pemeriksaan kesehatan jamaah haji pelayanan kesehatanjamaah haji kabf. film . radio spot . pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran saka bhakti husada . pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga . lembaga sosial organisasi kemasyarakatan . bidang kesehatan kawasan tanpa rokok . kerjasama dengan swasta dibidang kesehatan . kemitraan dan peran serta masyarakat . bidang kesehatan koordinasi lintas program lintas sektor .. kampanye promosi kesehatan . video animasi promosi kesehatan . hari kesehatan hari kesehatan nasional . hari kesehatan dunia . hari tanpa tembakau se dunia . hari hari besar kesehatan . konsil kedokteran indonesia surat tanda registrasi str) dokter dan dokter . gigi data dan informasi statistik kesehatan statistik derajat dan upaya kesehatan . statistik lingkungan dan sumber daya . kesehatan analisis dan diseminasi informasi analisis data kesehatan .penanaman modal perencanaan penanaman modal perencanaan industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan . kelautan, perikanan dan peternakan energi terbarukan . energi tak terbarukan sumber daya mineral logam sumber daya mineral non logam . perencanaan industri manufaktur industri logam dan mesin . industri tekstil dan aneka .,[ industri kimia dasar . industri barang kimia dan farmasi .infrastruktur sumber daya air infrastruktur transportasi laut infrastruktur transportasi pertanian, kelautan dan perikanan sektor primersektor sekunder industri agro, kimia, tekstil dan aneka sektor tersier pariwisata, perdagangan dan telekomunikasi sektor tersier perhubungan, pekerjaan umum dan jasa lainnya pengembangan peluang potensi daerah sektor primer sektor tersier sektor sekunder industri logam, mesin, transportasi dan telematika sektor sekunder agro, kimia, tekstil dan aneka pemberdayaan saha pembinaan penyuluhan sektor primer dan tersier sektor sekunder pelayanan saha sektor primer dan tersier pelayanan saha sektor sekunder workshop dan sosialisasi promosi penanaman modal pengembangan promosi analisis target strategi promosi analisis strategi daya saing promosi fasilitaslayah promosi wilayah pasifik dan afrika fasilitasi promosi wilayah jawa barat promosi sektoral promosi industri sumber daya alam daerah pulau terpencil dan terluar fasilitasi pengembangan daerah . ; khusus wilayah strategis koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan . ; daerah khusus pemantauan dan evaluasi . ; urusan tenaga kerja dan transmigrasi perencanaan tenaga kerja perencanaan tenaga kerja makro analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan . ; tenaga kerja nasional pelaksanaan kebijakan perencanaan tenaga . ;. ; tenaga kerja daerah perencanaan tenaga kerja mikro pelaksanaan kebijakan perencanaan tenaga . ; kerja pemerintah daerah pembinaan dan pemantauan perencanaan . ; tenaga kerja perusahaan pemerintah analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan . ; tenaga kerja perusahaan pemerintah pelaksanaan kebijakan perencanaan tenaga . ; ketika perusahaan swasta. ; tenaga ke:da perusahaan swasta pembinaan pelatihan dan produktivitas penerapan pengembangan standarisasi . ; kompetensi dan program pelatihan bimbingan pengembangan standarisasi . ; kompetensi dan program pelatihan ketenagakerjaan program pengembangan standarisasi kompetensi pelatihan ketenagakerjaan penyusunan materi pelatihan pengembangan . ; standarisasi kompetensi ketenagakerjaan pengembangan program pelatihan . ; produktivitas dan kewirausahaan pengembangan penyusunan materi pelatihan . ; produktivitas dan kewirausahaan pengembangan program pelatihan :;r ketransmigrasian pengembangan penyusunan materi pelatihan ketransmigrasian bina lembaga dan sarana pelatihan kerja akreditasi bina lembaga dan sarana . ;pengembangan bimbingan pengelolaan sarana dan fasilitas pengembangan standar mutu lembaga pelatihan pengembangan bimbingan penerapan standar mutu sistem pendanaan pelatihan kerjasama antar lembaga bina instruktur dan tenaga pelatihan peningkatan kompetensi instruktur dan psm lembaga pelatihan pengembangan karir instruktur dan psm lembaga pelatihan pemerintpeningkatan kompetensi tenaga pelatihan pengembangan karirdalam negeri bina program pemasangan luar negeri bina bimbingan dan penyuluhan pemasanganmetode produktivitas pengembangan alat dan teknik peningkatan produktivitas pengembangan pengukuran produktivitas kajian produktivitas pengembangan pelatihan manajemen., analisis pasar kerja luar negeri bursa kerja dalam negeri bursa ke:rja luar negeri analisis dan informasi jabatan .j pengembangan sistem analisis jabatan .j penempatan tenaga ke:rja dalam negeri penempatan tenaga ke:rja antar ke:rja antar daerah akad) antar kerja lokal akl) kelembagaan penempatan tenaga ke:rja penempatan tenaga ke:rja khusus muda dan wanita penempatan tenaga ke:rja khusus penyandang cacat dan lansia penyuluhan jabatan bimbingan jabatan pengembangan pemberdayaan kompetensi pengantar kerja ke:kerjasama antar lembaga penempatan tenaga ke:rja luar negeri perizinan kelembagaan evaluasi line:rja penyiapan dan dokumen penempatan tki .j fasilitasi penyediaan tki .j perlindungan advokasi dan kepulangan tki .j sarana dan perlindungan ke:kerjasama bilateral ke:kerjasama regional dan multilateral perluasan kesempatan ke:rja dan pengembangan tenaga kerja sektor informal tenaga ke:rja mandiri tenaga ke:rja sektor inforemberdayaan pendampingan dan ke:kerjasama antar lembaga pemberdayaan pendampingan ke:kerjasama antar lembaga pengendalian penggunaan tenaga ke:rja asing analisis rencana penggunaan tenaga ke:rja asing sektorindustri izin mempekerjakan tenaga kerja asing sektor industri analisis rencana pembangunan tenaga ke:rja asing sektor asa izin mempekerjakan tenaga ke:rja asing sektor jasa pengendalian ke:kerjasama kelembagaan standardisasi profedokumen yang berhubungan . dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan serif.kasi pembaku:rja, kesejahteraan, dan analisis diskriminasi peraturan perusahaan pe:perjanjian kerja bersama . pe:perjanjian ke:rja . program kesejahteraan . fasilitas kesejahteraan . penanggulangan diskriminasi syarat kerja evaluasi diskriminasi syarat ke:rja kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial organisasi peka:rja . organisasi pengusaha . lembaga ke:kerjasama bipartita .j lembaga ke:kerjasama tripartit .j pemasyarakatan hubungan industrial penyiapan masyarakat materi penyuluhan . masyarakat hubungan industrial penyelenggaraan penyuluhan masyarakat hubunganindustrial penyu bahan dan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial penerapan standar pengupahan pengurusan pengupahan pengurusan jamsostek dalam hubungan . ke:rja kepesertaan amsostek dalam hubungan ke:rja pencegahan dan penyelesaian pelestarian hubungan industrial pencegahan dini perselisihan hubungan industrial.. perselisihan luar peradilan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan pengawasan norma ke:rja dan jaminan sosial tenaga kerja pengawasan norma waktu ke:rja waktu . istirahat pengawasan norma pengupahan pengawasan norma hubungan ke:rja pengawasan norma perlindungan berserikat .. pengawasan norma kerja perempuan dan anakpenghapusan bentuk . bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pengawasan norma perlindungan tenaga kerja .j anak kerjasama lintas sektoral tenaga kerja .j perempuan kerjasama lintas sektoral tenaga kerja anak .j advokasi tenaga kerja perempuan .j advokasi tenaga kerja anak . pengawasan norma keselamatan dan kesehatan ker pengawasan norma mekanik pengawasan norma pesawat uap dan bejana .j tekan pengawasan norma konstruksi bangunan pengawasan norma listrik dan .j penanggulangan kebakaran pengawasan norma pelayanan kesehatan kerja pengawasan norma pemeliharaan kesehatan .jeahlian pengawasan norma sistem manajemen .j laporan hasil pengawasan ketenagakerjaan . bina penegakan hukum teknis pemeriksaan norma ketenagakerjaan penindakan norma ketenagakerjaan .j teknis penyediaan norma ketenagakerjaan . administrasi penyidikan norma .j ketenagakerjaan pengembangan peng pemberdayaan ppn .j pengembangan sarana dan prasarana ppn .janalisis dan standardisasi bidang .j hasil kajian, perekayasaan dan penerapan .j teknologi dan alih teknologi bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan .j pengembangan sdm dan kompetensi; sdm dan kompetensi kerjasama tingkat naskomunikasi dan informatika sumber daya dan perangkat pos dan informatika penataan sumber daya penataan alokasi spektrum dinas tetap, penataan alokasi spektrum dinas bergerak darat, alokasi dinas bergerak darat penataan alokasi spektrum non dinas penyiaran penataan alokasi spektrum non dinas penerbangan, maritim dan satelit pengelolaan orbit satelit notifikasi dan penataan filing satelit pengelolaan orbit satelit tata kelola hubungan antarpenyelenggara ekonomi sumber daya analisa industri dan ekonomi ekonomi sumber dya penanganan izin pita harmonisasi teknik spektrum teknik sp~true antar lembaga harmonisasi teknik spektrum harmonisasi dan notifikasi operas! sumber daya pelayanan alokasi spektrum dinas tetap pelayanan alokasi spektrum dinas bergerak darat pelayanan alokasi spektrum non dinas penyiaran pelayanan alokasi spektrum non dinas penerbangan, maritim, dan satelit sertifikasi operator radio pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antarpenduduk sertifikasi operator radio pelayanan operator radio penanganan biaya piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio penanganan biaya analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio konsultasi dan informasi data operasi sumber daya konsultasi pengelolaan data operasi sumber day pengendalian sumber daya dan perangkat. layanan pos universal . penerapan layanan pos universal layanan pos komersial tata kelola layanan layanan pos komersial data dan informasi layanan prangko filateli . iklim saha pos universal . iklim saha pos komersial . pencarian pos layanan pos universal pencarian pos komersial telekomunitransaksi layanan jasa telekomunikasi multimedia penomoran telekomunikasi penomoran informatika tarif telekomunikasi interkoneksi telekomunikasi kelayakan sistem telekomunikasi jaringan . dan jasa kelayakan penerapan sistem teknologi telekomunikasi penyiaran pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi \[ database penyelenggaraan radio dan televisi verifikasi dan uji coba siaran radio . verifikasi dan uji coba siaran televisi lembaga penyiaran komunitas dan lembagapenyiaran televisaha penyiaran penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran iklim usaha penyiaran penerapan kewajiban lembaga penyiaran telekomunikasi khusus penyiaran publik dan kew ban universal analisa penyelenggaraan telekomunikasi khusus pemerintah pelayanan telekomunikasi khusus pemerintah analisa penyelenggaraan telekomunikasi khusus non pemerintah pelayanan telekomunikasi khusus non pemerintah layanan khusus penyiaran publik radio layanan khusus penyiaran publik televisi perencanaan pembangunan pelayanan kewajiban universal monitoring dan evaluasi pelayanan kewajiban universal perencanaan pengembangan infrastruktur analisa ekonomis pengembangan infrastruktur pengendalian pos dan informatika monitoring pos evaluasi pos analisa ekonomis infrastruktur monitoring jasa telekomunikasi evaluasi asa telekomunikasi monitoring penyiaran evaluasi penyiaran pencegahan penertiban aplikasi informatika e government tata kelola program government tata kelola evaluasi government teknologi government infrastruktur government interoperabilitas government fasilitasi aplikasi layanan publik business tata kelola program business tata kelola evaluasi business teknologi.aplikasi layanan business bidang saba menengah dan besar pemberian aan informatika perancangan model pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan penerapan model pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan pengembangan model pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan penerapan model pemberdayaan informatikapenerapan model pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar pengembangan model pemberdayaan informatika masyarakat khusus penerapan model pemberdayaan informatika masyarakat khusus pemberdayaan industri informatika pemberdayaan industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika promosi industri infrastruktur dan layanan aplikasilnformatika pemberdayaan industri perangkat informatika pengguna pengembangan produk industri perangkat informatika penggunapengembangan produk industri konten multimedia keamanan informasi tata kelola keamanan informasi kelembagaan tata kelola keamanan informasi manajemen risiko teknologi. keamanan informasi infrastruktur teknologi. keamanan informasi aplikasi monitoring, evaluasi dan tanggap darurat kemanan informasi infrastruktur monitoring, evaluasi dan tanggap darurat kemanan informasi aplikasi penyidikan dan penindakan monitoring dan evaluasi keamanan informasi penyidikan dan penindakan tanggap daruratinformasi dan mt. indikasi publik komunikasi publik tata kelola program komunikasi baik tbaikinformasi perekonomian keuangan, perbankan, dan jasa informasi perekonomian industri dan perdagangan informasi kesejahteraan agama, sosial, dan budaya informasi kesejahteraan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan pengelolaan media publik media cetak media online media audio visual dan luar ruang kemitraan komunikasi program kemitraan pemerintah dan lembaga negara monitoring dan evaluasi kemitraan pemerintah dan lembaga negara program kemitraan media dan dunia usaha monitoring dan evaluasi kemitraan media dan dunia usaha program kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi monitoring dan evaluasi kemitraan organisamedia asinginformasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional program layanan informasi masyarakat luar negeri monitoring dan evaluasi layanan informasi dan data _____ _,_ sistem portal dan konten sistem pengumpulan dan pengolahan data sistem pengembangan aplikasi . pusat kerjasama internasmultilateral kerjasama investasi dan pasar teknologi . informasi dan komunikasi multilaterregionregional kerjasama investasi dan pasar teknologi . informasi dan komunikasi regmedia baru . pelayanan informasi media konvensional . pelayanan informasi dokumentasi dan . perpustakaan publikasi hubungan masyarakat . analisis berita hubungan masyarakat dan . pengelolaan opini publik hubungan masyarakat internal dan eksternal . bimbingan teknis sumber daya dan . perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan bimbingan teknis informatika, aplikasi . informatika, informasi dan komunikasi baik, data dan sarana informatika, informasi dan humas evaluasi sumber daya dan perangkat pos dan .urusan pembangunan daerah tertinggal pengembangan sumber daya fasilitasi pengembangan sumberdaya fasilitasi pengembangan sumberdaya . pendidikan dan ketrampilan fasilitasi pengembangan sumberdaya . kesehatan fasilitasi pengembangan sumberdaya ; fasilitasi pengembangan sumberdaya ; mineral, energi dan lingkungan hidup teknologi dan inovasi ; koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ; sumber daya pemantauan dan evaluasi peningkatan infrastruktur fasilitasi peningkatan infrastruktur fasilitasi peningkatan infrastruktur transportasi fasilitasi peningkatan infrastruktur informasi dan telekomunikasi fasilitasi peningkatan infrastruktur sosial ; fasilitasi peningkatan infrastruktur ekonomi ; fasilitasi peningkatan infrastruktur energi ; koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur pemantauan dan evaluasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha fasilitasi pembinaan ekonomi dan dunia saha investasi fasilitasi pembinaan ekonomi dan ; dunia usaha pembinaan kelembagaan ekonomi dan dunia ; usaha pembinaan ekonomi dan dunia usaha mikro, ; kecil dan menengah kemitraan pembinaan ekonomi dan dunia usaha pembinaan ekonomi dan dunia usaha ; pengembangan komoditas unggulan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha pemantauan dan evaluasi ; pembinaan lembaga sosial dan budaya fasilitasi pembinaan fasilitasi pembinaan penguatan kapasitas lembaga lokal fasilitasi pembinaan penguatan organisasi ; masyarakat fasilitasi pembinaan pemberdayaan ; masyarakat fasilitasi pembinaan kerjasama antar ; lembaga sosial dan budaya fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan ; koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ; lembaga sosial dan budaya pemantauan dan evaluasi pengembangan daerah khusus fasilitasi pengembangan daerah khusus fasilitasi pengembangan daerah khusus perbatasan fasilitasi pengembangan daerah khusus daerah rawan konflik dan bencana fasilitasi pengembangan daerah khusus perdesaan fasilitasi pengembangan daerah khusus ; daerah pulau terpencil dan terluar fasilitasi pengembangan daerah . khusus wilayah strategi.s koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan .; daerah khusus pemantauan dan evaluasi . urusan kedaulatan pengembangan program dan pembinaan diklat standarisasi . akreditasi institusi penilai akreditasi . programjlnstitusi yang dinilai . kurikulum dan modul sistem informasi . monitoring dan evaluasi . konsultasi, advokasi, asistensi diklat . pembinaan widyaiswara seleksi dan pengembangan seleksi widyaiswara1 . pengembangan widyaiswara sertifikasi widyaiswara monitoring dan evaluasi monitoring widyaiswara . evaluasi widyaiswara . penilaian widyaiswara konsultasi, advokasi dan asistensi . sistem informasi penyelenggaraan diklat perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan penyelenggaraan . konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan . diklat pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran pengembangan bahan ajar diklat pengembangan metodologi pembelajaran . diklat sistem informasi diklat . monitoring dan evaluasi penyelenggara pasca diklat . alumnisosialisasi kebijakan pug advokasi pelaksanaan pug .j fasilitasi dan koordinasi pugbidang perlindungan hak perempuan sosialisasi kebijakan bidang perlindungan hak perempuan data perlindungan perempuan penanganan kekerasan terhadap perempuan penanganan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus perlindungan tenaga kerja perempuan advokasi perlindungan perempuan advokasi penanganan kekerasan terhadapfasilitasi dan koordinasi bidang perlindungan hak prem_puan pemantauan dan evaluasi bidanglindungan anak penyusunan kebijakan perlindungan anak pa) dan tumbuh kembang anak tka) penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan perlindungan anak penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan tumbuh kembang anak data perlindungan anak data tumbuh kembang anakanak fasilitasi dan koordinasi bidang tumbuhperdagangan perdagangan dalam negeri bina usaha kelembagaan penguatan usaha jasa perdagangan berbasis elektronik jasa perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis saha dagang asing j keagenan informasi pendaftaran perusahaan informasi seksi analisa ktp j pelaku pasar pengecer pelaku pasar pemasok dagang kecil menengah dan produk dalam negeri ik1im usaha bimbingan teknis j fasilitasi usah produktif j fasilitasi usaha dan pemasaran j penelaahan potensi produk dalam rangka pengembangan produk lokal fasilitasi penguatan produk dalam rangka pengembangan potensi produk kerja sama peningkatan penggunaan produk j dalam negeri pencitraan produk dalam negeri peningkatan promosi pencitraan produk dalam j negeri logistik dan sarana distribusi perencanaan pengembangan sarana distribusi bimbingan teknis pengembangan sarana distribusi bimbingan teknis pengelolaan sarana distribusi evaluasi pengelolaan sarana distribusi kerja sama pengembangan sistem logistik dengan pemerintah kerja sama pengembangan sistem logistik dengan lembaga non pemerintahharga pengumpulan, pengolahan, penyiapan penyajian informasi, analisis) informasi non harga pengumpulan, pengolahan, penyiapan, penyajian informasi, analisis) hasil industri berupa gula dan tepung hasil industri berupa minyak goreng dan garam barang strategis hasil agro barang strategis hasil industri barang pokok agro serealia barang pokok agro hewan dan non serealia standarisasi dan perlindungan konsumen standardisasi hubungan kelembagaan informasi standar kerjasama standarisasi regional kerjasama standarisasi bilateral dan multilateral penetapan standar perumusan standar tata usaha kepegawaian tata usaha keuangan tata usaha perencanaan dan program tata usaha inventaris kantor man pemberdayaan konsumen kerjasama informasi, dan publikasi konsultasi hukum analisa penyelenggara usaha fasilitas pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat fasilitasolahan produk aneka industri produk pertanian dan kehutanan produk kimia dan olahan jasa distribusi jasa bisnis kerjasama lembaga pemerintah kerjasama lembaga non pemerintah metrologi sarana metrologi legal kerjasama metrologi legal kelembagaan metrologi legal penilaian metrologi legal besaran massa, listrik, tekanan dan suhu besaran arus, panjang dan volumeimbingan mutu balai pengelolaan standar nasional satuan ukuran susu) pelayanan teknis balai pengelolaan standar nasional satuan ukuran susu) bimbingan mutu balai pengujian http pelayanan teknis balai pengujian http bimbingan kemetrologian bali sml regional dan pelayanan kemetrologian bali sml regional medan bimbingan kemetrologian bali sml regional jogjakarta pelayanan kemetrologian bali sml regional jogjakarta bimbingan kemetrologian bali sml regional makassar pelayanan kemetrologian bali sml regional! makassar perdaganganluarneg ffi ekspor produk pertanian dan kehutanan ekspor produk hortikultura rempah rempah dan tanaman obat hasil hutan berupa kayu dan produk kayu hasil hutan bukan kayu ekspor produk industri dan pertambangan produk tpt tekstil dan produk tekstil) produk aneka dan jasa produk logam dan mesin produk alat transportasi dan elektronika produk industri agro produk kimia produk migas produk pertambangan impor impor barang modal mesin dan peralatan sin impor barang modal alat angkut barang pertanian dan kehutanan barang kelautan, dan perikanan barang aneka industri barang bahan baku industri barang konsumsi tahan lama barang konsumsi tidak tahan lama barang kimia dan bahan berbahaya barang tambang dan limbah fasilitasi ekspor dan impor kerjasama multilateral dan regional, termasuk bilateral pembiayaan perdagangan dalam kerjasama internasional sumber pembiayaan dan sistem pembayaran prosedur ekspor dan impor . dokumen ekspor dan impor sarana dan prasarana penunjang perdagangan internasionalkerjasama perdagangan internasional multilateral tarif barang pertanian non tarif barang pertanian tarif barang non pertanian non tarif barang non pertanian akses pasar barang non pertanian aturan perdagangan hak kekayaan intelektual hki)dan investasi lingkungan dan isu baru tinjauan ketentuan perdagangan notifikasasean mitra dialog kerjasama antar dan sub regional apec dan organisasi internasional lainnya akses perdagangan barang apec akses investasi apec fasilitasi perdagangan apec fasilitasi investasi apec badan badan pbb dan non pbb organisasi komoditi internasional bilateral kerja sama bilateral dengan berbagai negara negara perundingan perdagangan jasa jasa bisnis dan distribusi jasa keuangan asa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga asa transportasi jasa pendidikan jasa kesehatan komunikasi jasa lingkungan dan jasa lainnya rules dan peraturan domestik penyusunan analisis informasi . pengembangan ekspor nasional pasar dan informasi ekspor pengembangan pasar . pengelolaan data pada sistem informasi ekspor . pengembangan sistem informasi ekspor . pelayanan pelaku usaha ekspor . lokasi informasi ekspor hasil industri manufaktur berupa pangan, . tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka produk agro berupa kehutanan dan . perkebunan produk agro berupa pertanian dan perikanan . asa bisnis dan profesi .j jasa konstruksi dan distribusi .j media dan iptek ekonomi kreatif . seni budaya dan desain ekonomi kreatif .j kerja warna pengembangan ekspor pemerintah luar negeri . non pemerintah luar negeri . pemerintah dalam negeri . non pemerintah dalam negeri . promosi dan citra promosi . perencanaan citra . pemantauan dan evaluasi citra . penerapan citra dalam dan luar negeri . perdagangan berjangka komoditi perniagaan bina saha kelembagaan dan pelaku .j penunjang bina saha pelaku pasar .j pengawasan transaksi kelembagaan dan pelaku penunjang pengawasan transaksi pelaku pasar . pemantauan dan evaluasi keuangan dalam . rangka pengawasan keuangan dan audit audit kepatuhan dan keuangan dalam rangka . pengawasan keuangan dan audit analisis pasar pengkajian pasar fisik dan penyerahan posisi dan pelaporan pengkajian pasar . kelembagaan dan produk pengembangan . pasar tata tertib dan kontrak pengembangan pasar . teknologi informasi pada sistem informasi data pada sistem informasi pasar fisik dan jasa pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar . lelang pembinaan pelaku sistem resi gudang . pengawasan transaksi pasar lelang pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar . lelang pengawasan pengelola agunan dan lembaga . serta:fiksi pada sistem resi gudang pengawasan lembaga penjamin dan agen . ; penjual pada sistem resi gudang bimbingan teknis . ; evaluasi . ; urusanperencanaanpembangunan perencanaan pembangunan nasional musyawarah perencanaan pembangunan _ musrenbang musrenbang nasional . ; musrenbang provinsi . ; perencanaan pembangunan kementerian lembaga rencana pembangunan jangka menengah . ; renstra rencana pembangunan tahunan . ; kementerian lembaga senja kl) usulan unit kerja beserta data pendukungnya . program kerja tahunan unit kerja . program kerja tahunan lembaga . penetapan kontrak kinerja pimpinan unit . kerja penetapan kontrak kinerja . ketua menteri kepala lembaga negara bad pemerintah instansi laporan laporan triwulan . laporan semester . ; laporan tahunan unit kerja . ; laporan tahunan lembagajlnstansi . laporan akuntabilitas kinerja instansi . pemerintah laporan insidental . evaluasi program unit kerja . ; lembagajlnstansi . koordinasi dan sinkronisasi perencanaan . pembangunan konsultasi perencanaan pembangunan . ; pemantauan, evaluasi, penilaian dan . ; pelaporan perencanaan pembangunan aksi strategis nasional rancangan awal perencanaan aksi strategis . nasional rapat pembahasan rancangan awal dengan . ; k l sosialisasi dengan k l . ; rancangan akhir perencanaan aksi strategis . ; nasional penetapan perencanaan aksi strategis nasional perencanaan pendanaan pembangunan pendanaan luar negeri dan hibah . ; pendanaan dalam negeri .; kerjasama pembangunan internasional .; surat berharga syariah negara .; pendanaan top dan tau inisiatif baru .; urusan perindustrian iklim usaha dan kerjasama industri manufaktur industri material logam logam besi, logam ._; bukan besi, dan logam lainnya) industri kimia dasar anorganik dasar, ._;;._; industri makanan, hasil laut, dan perikanan ._; industri minuman dan tembakau ._;; pertahanan elektronika dan telematika .;._; industri kerajinan dan sandang .; industri produk logam, alat angkut dan .; kreatif telematika promosi industri industri manufaktur industri material logam logam besi, logam .;_; jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka) industri agro industri hasil hutan dan perkebunan .; industri makanan, hasil laut, dan perikanan .; industri minuman dan tembakau . industri unggulan berbasis teknologi tinggi alat transportasi darat ._; industri maritim, kedirgantaraan, dan alat ._; pertahanan industri elektronika dan telematika .; industri.; industri produk logam, alat angkut dan .; kreatif telematika standarisasi dan teknologihak dan kekayaan intelektual industri manufaktur industri material logam logam besi, logam bukan besi, dan logam lainnya.industri hijau organik, dan kimia hilir lainnya) industri tekstil dan aneka tekstil, pakaian . pertahanan elektronika dan telematika .. industri kerajinan dan sandang . industri produk logam, alat angkut dan . kreatif telematika analisis industri unggulan provinsiiii monitoring dan evaluasi kompetensi inti industri provinsi dan kab kota)j wilayah industri iii kerja sama industri unggulan kabupaten kota kerja sama industri unggulan .j kabupaten kota wilayah industri kerja sama industri unggulan . kabupaten kota wilayah industri kerja sama industri unggulan .j kabupaten kota wilayah industri iii pengembangan infrastruktur pendukungfasilitasi pengembangan kawasan industri.j kerja sama industri internasional kerja warna industri internasional wilayah amerika, eropa, timur tengah, dan fora multilateral akses industri wilayah amerika akses industri wilayah eropa dan timur . tengah kerjasama teknik dan promosi industri . wilayah amerika kerjasama teknik dan promosi industri wilayah eropa dan timus tengah kerjasama multilateral dengan wto dan organisasi komoditas fora multilateral lainnya . industri internasional wilayah asia timur, asia barat, asia selatan, pasifik, australia, mika, dan akses industri wilayah asia timur, pasifik dan . australia akses industri wilayah asia barat, asia . selatan, dan mika kerja sama teknik dan promosi industri ., dan mika kerjasama regional apec dan regional . lainnya kerjasama regional asean dan mitra dialog . ketahanan industri penanganan hambatan industri wilayah .j amerika, eropa, timur tengah, dan fora multilateral) penanganan hambatan industri wilayah asia timur, asia barat, asia selatan, pasifik, australia, mika, dan fora multilateral) pengamanan basis industri manufaktur . pengamanan industri unggulan berbasis . teknologi tinggi pengamanan industri agro . pengamanan industri kecil dan menengah . standarisasi stan . kerja sama standarisasi . infrastruktur standar pengembangan infrastruktur standar . pengawasan lembaga penilaian kesucian . pengkajian kebijakan dan iklim usaha industri. tarif dan non tarif . pengembangan model industrial pemrograman model aplikasi model . pengkajian industri hijau dan lingkungan hidup industri hijau pengembangan industri hijau kerja warn.; komersialisasi hak kekayaan intelektual .; urusan pertanian peternakan dan kesehatan hewan pembibitan ternak produksi bibit ternak ruminansia besar produksi bibit ternak ruminansia kecil .; produksi bibit ternak unggas .; produksi bibit aneka ternak .; penilaian bibit ternak .; pelepasan bibit ternak sertifikasi bibit ternak pengawasan mutu bibit ternak analisis pengembangan bibit ternak kelembagaan pengembangan bibit ternak .; surat rekomendasi persetujuan .; pemasukan pengeluaran pakan ternak bahan pakan asal hewan bahan pakan asal tumbuhan .; budidaya pakan hijauan kawasan penggembalaan dan integrasi ternak .; produksi pakan olahan pengolahan pakan olahan .; sertifikasi pakan .; pengawasan pakan .; surat rekomendasi persetujuan .; pemasukan pengeluaran budidaya ternak ternak sapi dan kerbau potong .; ternak kambing dan domba potong .; ternak sapi dan kerbau perah ternak kambing perah .; ternak unggas aneka ternak dan monogastrik pemberdayaan masyarakatjlembaga lm3) .j sarjana membangun desa smd) .j kesehatan hewan epidemiologi dan ekonomi veteriner . penyidikan penyakit hewan . pencegahan penyakit hewan . pemberantasan penyakit hewan . perlindungan hewan dengan analisis risiko . penyakit eksotik perlindungan hewan dengan kesiagaan . darurat penyakit hewan kelembagaan kesehatan hewan sumber daya kesehatan hewan . laporan thl .j proposal poskeswan . mutu obat hewan . peredaran obat hewan . pendaftaran obat hewan rekomendasi obat hewan kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen teknologi pascapanen . sarana pascapanen penerapan higiene sanitasi inspeksi higiene sanitasi pengawasan sanitasi . pengawasan keamanan produk hewan . zoonosis . kesejahteraan hewan . pengujian produk hewan . sertifikasi produk hewan surat rekomendasi persetujuan pemasukan pengeluaran perkebunan tanaman semusim identifikasi sumber daya tanaman semusim .. semusim pemberdayaan tanaman semusim kelembagaan tanaman semusim tanaman rempah penyegar identifikasi sumber daya tanaman rempah penyegar pendayagunaan sumber daya tanaman . rempah penyegar penyiapan perbenihan tanaman rempah . penyegar bimbingan peredaran benih tanaman rempah . penyegar pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman dampak perubahan iklim pencegahan kebakaran pascapanen dan pembinaan usahateknologi pascapanen tanaman tahunanpenanganan konflik hortikultura perlindungan hortikultura teknologi perlindungan tanaman buah pengendalian organisme pengganggu tumbuhanengelolaan dampak iklim dan lingkungan informasi dan persyaratan teknis perbenihan hortikulturaan~nruawabankeuangan bahan penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi penilaian varietas prasarana dan sarana pertanian perluasan dan pengelolaan laban identifikasi laban untuk basis data laban analisis dan penyajian data laban identifikasi dan analisis pengendalian laban rekomendasi teknis pengendalianpermukaan pengembangan sumber air tanah pengembangan jaringan optimasi air iklim konservasi air dan lingkungan hidup identifikasi kelembagaan pengembangan kelembagaan pembiayaan pertania. kerja warna pembiayaan syariah . materi dan verifikasi pembiayaan agribisnis . fasilitasi dan pemantauan pembiayaan . agribisnis kelembagaan agribisnis . pemberdayaan agribisnis . puk pestisida pupuk organik dan pembunuh tanah . tanaman pangan pupuk organik dan pembunuh tanah . hortikultura dan perkebunan pupuk anorganik tanaman pangan . pupuk anorganik hortikultura dan . perkebunan pestisida kimia . pestisida . pengawasan pupuk . pengawasan pestisida . alat dan mesin pertanian pengembangan alat dan mesin pertanian . tanaman pangan dan hortikultura pengembangan alat dan mesin pertanian . perkebunan dan peternakan pengawasan dan peredaran alat dan mesin . pertanian tanaman pangan dan hortikultura pengawasan dan peredaran alat dan mesin .. tanaman pangan perbenihan tanaman pangan penilaian varietas pengawasan mutu benih . produksi benih serealia padi .. kelembagaan pengawasan . budidaya serealia padi irigasi padi rawa padi tadah hujan . padi tadah lahan kering . intens ukasz jagung . pengembangan jagung . intensifikasi serealia lain . pengembangan serealia lain . budidaya aneka kacang dan umbi intensifikasi kedelai . pengembangan kedelai . intensulka.si ubi kayu . pengembangan ubi kayu intensulkasi aneka kacang . pengembangan aneka kacang . intensifikasi aneka umbi pengembangan aneka umbi perlindungan tanaman pangenggan~tumbuhan adaptasi dampak perubahan iklim mitigasi dampak perubahan iklim identifikasi teknologi pengendalian organisme enggan~tumbuhan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggutumbuhan pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenaibasil pertanian pengolahan basil pertanian tanaman pangan serealipeternakan non ruminansia mutu dan standarisasi standardisasi tanaman pangan dan hortikultura standardisasi perkebunan dan peternakan penerapan dan pengawasan jaminan mutu tanaman pangan dan hortikultura penerapan dan pengawasan jaminan mutu perkebunan dan peternakan akreditasi dan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura akreditasi dan kelembagaan perkebunan dan peternakan kerjasama dan harmonisasi tanaman pangan dan hortikultura kerjasama dan harmonisasi perkebunan dan peternakan pengembangan usaha dan investadaya saing promosi dalam negeri eksibisi dan ekspor promosi dalam negeri daya saing promosi luar negeri eksibisi dan ekspor promosi luar negeri pemasaran domestik analisis informasi pasar diseminasi informasi pasar pemantauan pasar stabilisasi hpengembangan ekspor pemasaran bilateral pemasaran regional pemasaran multilateral kerjasama komoditi regional kerjasama komoditi multilateral dan bilateral penelitian pengkajian ,dan pengembangan pertanian administrasi rencana kerja tor proposal pembentukan tim kerja surat menyuforum komunikasihak atas kekayaan intelektual (hki) hak cipta hak paten sederhana hak paten biasa hak merek pendaftaran varietas tanaman permohonan hak pati tanaman semusim permohonan hak pit tanaman tahunan . permohonan hki yang ditolak .j forum komunikasi penelitian dan pengembangan . data penelitian dan pengembangan . ketahanan pangan ketersediaan dan kerawanan pangan analisis ketersediaan pangan . sumberdaya pangan . analisis akses pangan . pengembangan akses pangan . analisis kerawanan pangan . penanggulangan kerawanan pangan . distribusi dan cadangan pangan analisis distribusi pangan . kelembagaan distribusi pangan . analisis harga pangan produsen . analisis harga pangan konsumen . cadangan pangan pemerintah . cadangan pangan masyarakat . penganekaragaman konsumsi dan ketahanan pang pola konsumsi pangan . kebutuhan konsumsi pangan . pengembangan pangan lokal . promosi penganekaragaman pangan . pengawasan keamanan pangan segar . kelembagaan keamanan pangan segar . penguatan kelembagaan ketahanan pangan pengelolaan lembaga ketahanan pangan . dewan ketahanan pangan . solid .j penghargaan ketahuan pangan . karantina pertanian data karantina hewan data penyakit hewan . teknik dan metode . data kualitatif dan kuantitatif . data sarana laboratorium lokasi . laporan . data karantina tumbuhan data penyakit tumbuhan . teknik dan metode .; data kualitatif dan kuantitatif . data sarana laboratorium lokasi .; laporan . inventarisasi penyakit hewan survei . determinasi penyakit daerah pen car . pengamatan penyakit . laboratorium kandang uji diagnosa inventarisasi penyakit tumbuhan survei . determinasi penyakit daerah pen car pengamatan penyakit . laboratorium kandang uji diagnospemeriksaan pengasingan pengamatan perlakuan penahanan penolakan pemusnahan pembebasan serif:taksi pelepasan karantinapembatasan gerak phk pembinasaan phk keamanan pangan pengawasan keamanan sah pangan segar asal hewan) pengawasan keamanan pusat pangan segar . asal tumbuhan) tertib operasional karantina hewan penelitian data laporan operasional polisi khusus ketertiban ppn)pendaftaran varietas sumber day genetik tanaman pelayanan perijinan pertanian sarana bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian sarana . pertimbangan hukum . bimbingan teknis .j evaluasi .j urusan statistik sensus penduduk, pertanian, dan ekonomi perencanaan master plan dan network playing penyiapan bahan penyusunan rancangan . sensus penyusunan metode pencacahan sensus . penentuan volume sensus penyusunan desain penarikan sampel . penyusunan kerangka sampel . studi pendahuluan (desk study . persia pan penyusunan rancangan organisasi kegiatan . sensus penyusunan kuesioner . penyusunan konsep dan definisi . inventarisasi, penyusunan dan pengembangan .jperkotaan penyusunan daftar nama dan kode pembagian . wilayah administrasi penyusunan buku pedoman pencacahan penyusunan buku pedoman pengawasan . penyusunan buku pedoman pengolahan . penyusunan peta wilayah kerja dan muatan . peta wilayah penyusunan pedoman sosialisasi sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan . sumber data (leaflet, poster, pertemuan) pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan .. perancangan tabel . pelaksanaan ujicoba kuesioner sensus . (meliputi reliabilitas kuesioner dan sistem j:>pengolahan)1laksanakfpengi tainan, pengebom: takkan watching) pemeriksaan dokumen dan pengkodean editing coding) perekaman data fpembahasan draft publikasi analisis data penyusunan publikasi hasil sensus diseminasi hasil sensus penyusunan bahan diseminasi berupa leaflet, booklet penyusunan bahan diseminasi berupa website penyusunan bahan diseminasi berupaurvei perencanaan master plan dan network playing inventarisasi,kuesioner survei (meliputi reliabilitas kuesioner dan sistem pengolahan}pelaksanaan listing pemilihan sampel pengumpulan data pemeriksaan .diseminasi hasil survei penyusunan bahan diseminasi berupa leaflet, booklet penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan website penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan dan sejenisnya sosialisasi hasil survei melalui berbagai media konsolidasi data statistik kompilasi data analisis data penyusunan publikasi evaluasi dan pelaporan sensus, survei dan konsolidasi data statistik; sosialisasi kebijakan pug . ; advokasi pelaksanaan pug .j fasilitasi dan koordinasi pug . ;. bidang perlindungan hak perempuan sosialisasi kebijakan bidang perlindungan hak . perempuan data perlindungan perempuan . penanganan kekerasan terhadap perempuan . penanganan perempuan dalam situasi darurat . dan kondisi khusus perlindungan tenaga kerja perempuan . advokasi perlindungan perempuan advokasi penanganan kekerasan terhadap . perempuan advokasi penanganan masalah sosial . perempuan advokasi perlindungan tenaga kerja . perempuan fasilitasi dan koordinasi bidang perlindungan hak perempuan pemantauan dan evaluasi bidang . perlindungan hak perempuan sistem aplikasi dan jaringan informasi gender . analisis dan penyajian informasi gender . perlindungan anak penyusunan kebijakan perlindungan anak pa) dan tumbuh kern bang anak tka) penyiapan, perumusan dan penyusunan . kebijakan perlindungan anak penyiapan, perumusan dan penyusunan . kebijakan tumbuh kembang anak data perlindungan anak . data tumbuh kembang anak ..j. anak fasilitasi dan koordinasi bidang tumbuh ...j sosial rehabilitasi sosial kesejahteraan sosial kesejahteraan pengasuhan anak dalam keluarga kesejahteraan.j berhadapan dengan hukum pengembangan remaja .j.j tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental dalam pantiluar panti kelembagaan dan advokasi sosial asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan .j king perempuan penyiapan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan reintegrasi bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan pelayanan sosial orang dengan hiv aids dan .j.j pengembangan peran masyarakat rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan . napa dalam institusi dan luar institusi pelayanan sosiallanjut usia pelayanan sosial dalam dan luar panti . pembinaan pengembangan kelembagaan . kerjasama pengembangan lembaga advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan .. perizinan dan pengumpulan . perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran perlindungan dan pemulihan sosial korban . tindak kekerasan pemulangan dan reintegrasi sosial korban tindak kekerasan perlindungan penampungan dan pemulihan sosial pekerti_a migran pemulangan dan reintegrasi pekerja migran evaluasi dan pelaporan evaluasi dan pelaporan kerjasama . pemantauan, evaluasi dan pelaporan . perlindungan sosial korban bencana sosial ketahanan sosial masyarakat keserasian . sosial, penguatan sumber daya) tanggap darurat bantuan darurat, advokasi sial) pemulihan sosial penguatan sosial, advokasi . sial) kerja samapemerintah dan non pemerintah . perlindungan sosial korban bencana alam kesiapsiagaan dan mitigasi . bantuan tanggap darurat . advokasi sosial tanggap darurat . pemulihan sosial dan penguatan sosial . kerja sama pemerintahan dan non . pemerintahan jaminan sosial seleksi dan verifikasi asuransi kesejahteraan sosial kelembagaan . dan pengelolaan premi pendampingan bantuan langsung dan . tunjangan berkelanjutan penyaluran bantuan langsung dan tunjangan . berkelanjutan kerja sama pemerintah dan non pemerintah . pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial bimbingan kesejahteraan sosial ketahanan . keluarga konsultasi dan advokasi ketahanan keluarga . asistensi keluarga dan pemberdayaan . prem_puan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan . organisasi sosial kerja sama kemitraan dunia usaha . kerja sama bimbingan sosial . kelembagaan karang taruna . pengembangan kapasitas karang taruna . pemberdayaan komunitas adat terpencil identitas persiapan pemberdayaan . analisis persiapan pemberdayaan . pemberdayaan sumber daya manusia pemberdayaan sumber daya manusia adat . terpencil pemberdayaan pendamping sosial komunitas . adat terpencil penggalian dan pengembangan potensi penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi . dan lingkungan pengembangan potensi sosial, budaya, . ekonomi dan lingkungan keserasian dan penguatan komunitas adat . terpencil keserasian sosial, penguatan sosial) kerja sama kelembagaan . kerja sama pemantauan, evaluasi dan . pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan identifikasi dan analisis . pengembangan kapasitas sumber daya . man usia pengembangan kapasitas usaha . bimbingan penataan sosiallingkungan kumuh . pengembangan penataan sosiallingkungan . kumuh advokasi sosial dan pengembangan . aksesibilitas pengembangan aksesibilitas . kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sial penghargaan dan kesejahteraan keluarga . pahlawan pengangkatan, penghargaan, kesejahteraan) pelestarian nilai nilai kepahlawanan dan perintisan( identifikasi, pendayagunaan) pengembangan kesetiakawanan sosial . (penggalian nilai, pelestarian nilai) pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama standardisasi taman makam pahlawan dan . makam pahlawan nasional urusan pariwisataberbasis seni dan budaya pengembangan zona kreatif berbasis media, desain dan iptek pengembangan potensi dan promosi investasi pariwisata pengembangan daya tarik wisata bintik daya tarik wisata tahunasa pariwisatadan hiburannegeri informasi pasar luar negeri hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata perancangan pemasaran pariwisata . ; promosi pariwisata luar negeri wilayah asean wilayah asia wilayah timur tengah dan mika wilayah amerika dan pasifik wilayah eropa promosi pariwisata dalam negeri pencitraan indonesia strategi pencitraan indonesia perencanaan . ; pencitraan indonesia,antar lembaga . ; pemerintah dan non lembaga. ; korporasi luar negeri . ; promosi kie pemerintah dan non pemerintah . ; promosi minat khusus wisata bahari dan . ;estival dan eksibisi film . ; produksi . ; pemasaran film . ;kreasi dan prod . ;dan elektronik desain dan arsitektur arsitektur dan desain interior komunikasi visual desain produk dan kemasan mode kerjasama dan fasilitasi lisensi teknologi,pengembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi sentra inovasi dan inkubator bisnis .; pengembangan sentra kreatif dan pengelolaan .; sentra kreatif akses pembiayaan bank dan non bank .;lokasi .;perikanan tangkap sumber daya ikan data dan statistik perikanan tangkap pengumpulan dan pengolahan, analisis dan penyajian) sumber daya i) sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan .; indonesia dan laut lepas identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif tata kelola sumer daya ikan zona ekonomi .;.; identifikasi dan penyiapan pelabuhan perikanan identifikasi dan analisis, penyiapan bang1.1nan tata operasional pelabuhan perikanan, keselamatan play_aran pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan pemantauan dan evaluasi pps, ppn,dan ppp,rancang bangun dan kelaikan alat penangkapanlkan pendaftaran kapal perikanan identifikasi dan pengukuran, pencatatan dan dokumentasidan pelaporan pelayanan saha penangkapan ikan alokasi saha penangkapan a pelayanan dokumensaha} pengembangan saha penangkapan kelembagaan usaha (tata laksana kelembagaan, kerja sama usaha). nelayan, bimbingan nelayan) pembinaan pengelolaan usaha (bimbingan . pengelolaan usaha, bimbingan diversifikasi usaha) pemantauan dan evaluasi usaha penangkapanlkan perikanan budidaya prasarana dan sarana budidaya lahan dan air (identifikasi potensi, penataan) prasarana dan sarana budidaya air tawar (standarisasi, pemantauan dan evaluasi) prasarana dan sarana budidaya air payau (standarisasi, pemantauan dan evaluasi) prasarana dan sarana budidaya air laut . (standarisasi, pemantauan dan evaluasi) megapolitan budidaya (identifikasi potensi, . pemanfaatan potensi) perbenihan induk (pengelolaan induk ikan air tawar, . pengelolaan induk ikan air payau dan laut) perbenihan skala kecil ikan air tawar dan ikan .. produksi budidaya air tawar standarisasi dan . penerapan teknologi budidaya air tawar) budidaya air payau dan laut (standarisasi, . penerapan teknologi budidaya air payau dan laut) budidaya ikan hias standarisasi, penerapan teknologi budidaya ikan hias) sertifikasi monitoring dan evaluasi sertifikasi)aya, rehabilitasi lingkungan budidaya standarisasi dan kesehatan dan lingkungan dan standarisasi mode uji kesehatan ikan dan lingkungan obat ikan, kimia, dan bahan biologi monitoring dan evaluasi obat ikan kimia dan bahan biologi pengendalian residu perencanaan dan tindak . lanjut pengendalian residu) saha budidaya investasi dan permodalan .} kewirausahaan bimbingan usaha dan kemitraan) pelayanan usaha perizinan, pemantauan dan .} evaluasi kelembagaan dan ketenagakerjaan .} infomasi usaha dan promosi .} pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pengolahan hasil .} standarisasi (analisis standar, penerapan stan dar) pengembangan produk (skala mikro, kecil, .} menengah, pengembangan produk skala besar) sarana dan prasarana pengembangan produk non konsumsi standarisasi analisis stan dar, penerapan .} standar) promosi dan jaringan pasar ikan bias .} pengembangan usaha mikro, kecil, dan .} pengembangan industri kerja sama industri) .} sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri kelembagaan kelembagaan pelaku pasar .} basil perikanan, kelembagaan pasar basil perikanan) analisis dan informasi pasar dalam negeri .} jaringan distribusi dan kemitraan .} promosi dan kerja sama promosi .} kerjasama .} sarana dan prasarana .} pemasaran luar negeri kelembagaan (analisis kelembagaan, kerjasama .} kelembagaan) analisis dan informasi pasar luar negeri dan . kebutuhan import pengembangan ekspor peningkatan akses pasar, pengamanan dan perlindungan akses pasar pengendalian impor, analisis kebutuhan . impor, pemantauan evaluasi impor promosi dan kerjasama promosi '\) kerjasama . usaha dan investasi pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah, .; pelayanan usaha besar) kemitraan usaha usaha kecil dan menengah, kemitraan usaha besar ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran .; investasi dan permodalan .; informasi dan promosi .;.; rencana tata ruang dan zona wilayah awa, .j sumatera dan leuser sunda rencana tata ruang dan zona wilayah .j kalimantan dan maluku, zonasi wilayah sulawesi dan papuakonservasi wawasan (perancangan konservasi .; kawasan, perlindungan dan pelestarian kawasan) konservasi jenis ikan (perancangan konservasi jenis ikan, perlindungan dan pelestarian jenis ikan) pemanfaatan kawasan dan jenis ikan (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jenis ikan) pesisir dan lautan mitigasibencanalingkungan(mitigasiencana .; pesisir dan lautan, adaptasi dampak perubahan iklim) pendayagunaan sumber daya kelautan (benda muatan kapal tenggelam, jasa kelautan) penanggulangan pencemaran sumber daya .;rehabilitasi dan reklamasi .j identifikasi pulau pulau terkecil pengelolaan ekosistem pulau pulau terkecil (rehabilitasi, mitigasi dan adaptasi) investasi dan promosi pulau pulau terkecil sarana dan prasarana pulau pulau terkecil pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan saha akses permodalan akses perbankan, akses non bank) akses ilmu pengetahuan dan teknologi .; penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat pengembangan usaha pelayanan usaha,wilayah barat {{{pengawasan usaha budidaya wilayah barat dan wilayah timur pengawasan sumber daya kelautan pengawasan ekosistem perairan dan kawasan .j konservasi pengawasan pencemaran perairan { pengawasan pesisir dan pulau pulau terkecil .j pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non kapal pengawas logistik dan operasional wilayah barat .j logistik operasional wilayah timur perawatan kapal pengawas {wilayah barat dan timur) pengawasan kapal pengawas wilayah barat .j dan timur) pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur sistem pemantauan pengembangan sistem pemantauan, kerja samapemantauan pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan { pemantauan pemanfaatan sumber daya .j perikanan {analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya ikan) pengembangan infrastruktur pengawasan .j {penyiapan infrastruktur, evaluasi infrastruktur) penanganan pelanggaran penyidikan {wilayah barat dan timur) penanganan barang bukti dan awak kapal .j (wilayah barat dan timur) kerjasama penegakan hukum dan fasilitas .j ppn perikanan pemantauan dan evaluasi . karantina ikan tindak karantina ikan pemeriksaan ikan . penahanan . pengasingan . pengamatan . pengamatan . penolakan . pemusnahan . pelepasan pembebasan . tertib operasional persyaratan lalu lintas pemasukan . persyaratan lalu lintas pengeluaran . permohonan sertifikat . pemasukan formulir . pemasukan sertifikat . evaluasi dan monitoring sertifikat . surat perintah . rekomendasi pencegahan penyakit . penutupan suatu area pelanggaran lalu lintas ikan pengawasan karantina ikan pengawasan peraturan perkarantinaan pengawasan pelaksanaan operasional instalasi . instalasi karantina sementara lokasi karantina urusan lingkungan hidupdampak lingkungan bintik dampak lingkungan penerapan sistem kajian dampak lingkungan dalam penilaian dokumen lingkungan penerapan sistem kajian dampak lingkungan dalam pemeriksaan dokumen lingkungan evaluasiusaha skala kecilsaha skala kecil transportasi air dan udara transportasi darat .; transportasi kereta api dan kendaraan berat .;.; pengembangan keamanan .; pemanfaatan sumber daya genetik .; pengelolaan sumber daya genetik pengembangan dan pemanfaatan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sumber daya genetik pengembangan dan pengelolaan keamanan .; pemantauan dan pengawasan keamanan .; pengendalian kerusakan lahan budidaya .; lahan non budidaya .; kerusakan ekosistem perairan darat kerusakan ekosistem sungai pengelolaan kualitas air sungai .; pengendalian kerusakan ekosistem danau .; pengelolaan kualitas air danau .; kerusakan ekosistem rawa gambut .; kerusakan ekosistem rawa bukan gambut .; pengendalian kerusakan pesisir dan laut pencegahan .; penanggulangan .; pemulihan .; mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer perangkat mitigasi .; laporan inventarisasi grk nasional .; data bidang inventarisasi grk .; surat rekomendasi kepada importir terdaftar .;nerbangan perangkatadaptasiperubahan .; iklim pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklan identifikasi dan analisis kerentanan peru bahan iklan media kliring kerentanan peru bahan iklan .; pengelolaan b3, limbah, dan sampah pengelolaan bahan berbahaya dan beracun registrasi .; notifikasi .; pemantauan sektor industri perantauan sektor non industri evaluasi dan tindak lanjut sektor industri .;. penimbunan dan dumping . notifikasi limbah lintas batas .tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi pertambangan, energi, dan minyak dan gas tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi . manufaktur tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi . a_agroindustri tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi prasarana jasa, dan non institusi pengelolaan sampah pembatasan sampah .pengaduan .koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil perjanjian internasional lingkunganprogram pengembangan komunikasi masyarakat kawasan pemukiman masyarakat kawasan rentsaha .jmanajemen basis datasa.} kajian kualitas lingkungan laboratorium rujukan laboratorium pengujian dan kalibrasi urusan perpustakaankatalog dalam terbitan kdt) pendaftaran international standard book number isbn) pendaftaran international standard music number ismn) pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pus taka akuisisi pembelian induk) pengolahan bahan pustaka pangkalan data katalog koleksi kajian pengembangan bahan perpustakaan pedoman pengolahan bahan perpustakaan jasa perpustakaan dan informasi keanggotaan sirkulasi referensi alih aksara, alih bahasa, dan kajian naskah nusantara kerja warna perpustakaan .j perjanjian kerja warnapangkalan data layanan perpustakaan pemantauan dan evaluasi karantina ikan tindak karantina ikan pemeriksaan ikan penahanan pengasingan pengamatan pengamatan penolakan pemusnahan pelepasan pembebasan tertib operasionalpenutupan suatu area pelanggaran lalu lintas ikan pengawasan karantina at8 tentang perubahanjo.berdasarkan hasil evaluasi penerapdasarkan peraturan gubernur jawa barat nomor tahun ol7 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dan biaya sehingga perlu dilakukan penyelarasan, serta adanya kondisi tertentu yang bersifat sementara yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan asas keadil4).i5l; peraturan pemerintah nomor tahun ol7 tentang kedudukan protokoler dan i(keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara tahun ol7'tahun ol7 nomor tambahan lembaran daerah provinsi jawa barat nomor a)cr menetapkanprd provinsi jawa barat berita daerah provinsi jawa barat tahun olt nomor memutuskan: peraturan gubernur jawa barat tentang perubahan atas peraturan gubernur jawa barat nomor tahun 2oi7 tentang perahu rq.7 tentang peraturan pelaksanasebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tunjangan kesejahteraan pimpinan dprd terdiri atas: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; pakaian dinas dan atribut; rumah negara dan perlengkapannya serta belanja rumah tangga, bagi ketua dprd; tunjangan perumahan, bagi wakil ketua dprd; kendaraan dinas jabatan; dan uang jasa pengabdian. ketua dprd dapat diberikan tunjangan per lahan dengan ketentuan dalam hal: jabatan ketua dprd bukan merupakan jabatan definitif; atau rumah negara ketua dprd definitif dilakukan renovasi. dalam hal rumah negara ketua dprd definitif telah selesai dilakukan renovasi, pemberian tunjangan perumahan diberhentikan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tunjangan perumahan bagi ketua dprd sebagaimana dimaksud dalam diberikan sebesar rp32. (tiga 28. o0.oo0,0o (dua puluh delapan juta rupiah) per bulan dipotong26. (dua puluh enam juta rupiah) per bulan dipotoreses dilaksanakan dengan ketentuan: (tiga) kali dalam (satu) tahun; dalam (satu) kali reses paling lama (delapan) hari; dan (satu) kali reses terdiri atas paling banyak (delapan) kali kegiatan. besaran biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan reses mengacu pada standar biaya dan belanja pemerintah daerah provinsi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam pelaksanaantujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk (satu) kali kegiatan dengan peruntukan (seratus tujuh puluh lima) undangan. belanja pendukung sebagaimana dimaksud dalam. rincian belanja pendukung kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: insentif pendamping reses untuk (tra) orang, sebesar rp1. (satu juta lima ratus ribu rupiah); biaya pelaporan sebesar rp550. (lima ratus lima puluh ribu rupiah); belanja jasa dokumentasi dan publikasi sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah); belanja penggandaan sebesar rp50 o.0oo,ooo. ,0o (satu juta rupiah); sewa sound sistem sebesar rp1. oo.o00, (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan belanja makanan dan minuman sebesar rp7. (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). antara dan disisipkan (satu) yakni 27a, yang berbunyi sebagai berikut: 27a pelaksanaan tunjangan dan belanja berdasarkan peraturan gubernur ini dibayarkan terhitung mulai ditetapkannya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi tahun anggaran}november hamad ridwan kam nur jawa barat, il^ diundangkan bandung pada tanggal tsovenber daerah awa barat, rov# karunia setda berita daerah provinsi jawa barat tahun 2oi8 nomor |
gubernur jawa baratmenimbang mengingat gubernur jawa barat,provinsieoff tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektroni15aresiden nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik; instruksi presiden nomor tahun tentang kebijakan dan strategi government; peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor: peri.kominfo i2oozl8 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;menetapkan memutuskan: peraturan gubernur jawa barat tentang tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronikemerintah daerah provinsi jawa baratjawa barat yang selanjutnya disingkat cio adalah kepala dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa barawa barat; datoipttpemerintah daerah provinsi jawa barat yang selanjutnya disebut gsb;daerah provinsi jawa barat yaitu mail jabarprov. \juandaerah provinsi. tujuan pengaturan tata kelola spe yaitu:; dan mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan spe. bagian ketiga kedudukan peraturan gubernur ini menjadi pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan pengelolaan spe. bab entitas tata kelola spe gubernur menetapkan entitas struktur tata kelola spe, terdiri atas: tim koordinasi spe;government chief information officer daerah provinsi bab iii rencana induk spe (l) gubernur menetapkan rencana induk spe pemerintah daerah provinsi; kebijakan dan strategi tik spe; prinsip prinsip tata kelola tik spe; indikator kinerja utama tik spe; framework implementasi rencana strategis tik; susunan program kerja implementasi spe seluruh perangkat daerah. rencana induk spe ditetapkan dengan peraturan gubernur. dinas melaksanakan pen1sreview sewaktu waktu dengan pertimbangan: perkembangan teknologi; hasil monitoring dan evaluasi rencana induk spe; perubahan peta rencana induk spe nasional; perubahan ketentuan peraturan perundang undangan; perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;manajemen belanja spe pemerintah daerah provinsi berpedoman kepada rencana induk spe anggaran belanja spe harus disusun berdasarkan arsitektur spe dan peta rencana spe rusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja spe standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernurutetprovinsi; pembangunan sistem elektronik; pembangunan infrastruktur tik;; ada kajian cost and benefit; standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian pan rb; ada pertimbangan dari kementerian kominfo; dan disimpan pada repository aplikasi spkementerian kominfo;, jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari kementerian kominfo{application seanritg control) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (confidentialitgl, ketersediaan (availability\, dan integritas (integrity) implementasi desain detail dan teknikal dalam kode program sumber (coding) mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem. mempersiapkan dan menjamin keamanan si; penetration testing; sistem testing; integration testing; dan user acceptance test uai; fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi; struktur basis data dan relasinya; diagram alir data; user interface dan alurnya; spesifikasi teknis aplikasi; manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui balap dan restore sistem, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan use6 dan penerapan keamanan sistem provinsi. pemerintah daerah provinsiouerut meliputi: data center pemerintah daerah provinsi jawa barat; jaringan internet dan intranet dari noc pemerintah daerah provinsi kepada perangkat daerah; dan di.master recovery plan.; standardisasi manajemen jaringan; danulg, yaitu penjamin kerahasiaan; integrity, yaitu keutuhan; authentication, yaitu keaslian; availability, yaitu ketersediaan; nonrepudiation,; implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi dalam piranti lunak yang tepat; dan pengaturan keamanan database yang tepat;i dan log processor analisis, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi sistem;uailabilitgl pada sistem utama;; dd.n pen5spen agaillot informasi; penyediaan pemulihan sistem informasi; dan penyediaan balap infrastruktur. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keamanan spe diatur dengan peraturan gubernur(a) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: publik; dan dikecualikan. bab viii merasionalisasi sistem elektronik bagian kesatu umum (l) pemerintah daerah provinsi dukungan sebagaimana dimaksud padanya dalam bentuk merasionalisasi sistem elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan spe merasionalisasi sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada (21meliputi: manajemen tingkat layanan spe; manajemen piranti lunak; manajemen infrastruktur data; manajemen infrastruktur komunikasi data manajemen data sistem elektronik; manajemen layanan mail; manajemen layanan oleh pihak ketiga; manajemen sumber daya manusia spe manajemen risiko tik dan keberlangsungan bisnis tik dan manajemen keamanan informasi; manajemen asset tik; manajemenperubahan; manajemen pengetahuan;yang memberikan layanan tik bertanggung jawab atas penyusunan dan updatekatalog layanan tik yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan layanan tik(availability)tik wajib membuat standar operasional prosedur. pen5sbagian ketiga manajemen piranti lunak asal(a) setiap pengoperasian piranti; manual pengguna; kepastian hak cipta kodeuerjarig berlaku; data center harus memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian kominfo; data center harus memenuhi pertimbangan kelaikan keamanan dari bssn;lauer; dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan;; mengatur pembagian bandwidth perangkat daerah sesuai dengan analisis kebutuhan bandwidth; provinsi men laydinas menyediakan dan mengelola e mail resmi pemerintah daerah provinsiprovinsiprovinsi;; perencanaan program pelatihan peningkatan pasa1l, bagian keduabelas manajemen asdeta kl; penentuan tingkat kepatuhan;;_r hamad ridwan kamil diundangkan bandung pada tanggal desember daerah provinsi barat, karunia berita daerah provinsi jawa barat tahun 2oi8 nomor a.! dae, jawa barat, |
menimbang mengingat gubernur jawa barat peraturan gubernur jawa barat nomor 9tahun 2oj8 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual pemerintah daerah provinsi jawa barat dengan rahmat tuhan yang maha esa bahwa dalam rangka penerapan standar akuntansi berbasis akurat pemerintah daerah provinsi jawa barat, telah ditetap; bahwa komite standar akuntansi pemerintahan telah menerbitkan beberapa interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan dan buletin teknis sap serta untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan peninjauan kembali atas peraturan gubernur jawa barat nomor tahun o14 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirebijakan akuntansi berbasis akrualdan undang undang nomor tahun o0jawa barat, undang undang nomor tahun l9gbadan layanan umum daerah; peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tal:,w; menetapkan16memutuskan peraturan gubernur tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual pemerintah daerah provinsi jawa barat. bablyang selanjutnya disebutprogram dan atau kegi2t. penerimaan daerah adalah uang yang masuk kas daerah. pengeluaran daerah ada lah uang yang keluar dari kas daerah. pendapatan lra adalah penerimaan oleh bendahara umum negara rr 'usulsurat ketetapan pajn ikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai(l) maksud penetapan kebijakan akuntansi berbasis akrual adalah sebagai pedoman dalam penyajian pelaporan keuangan daerah untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, dan antar entitas. tujuan penetapan kebijakan akuntansi berbasis akrual adalah: penetapan metode akuntansi sebagai standar akuntansi pemerintahan; dan dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. bab iiipelaporan bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi, serta kebijakan akuntansi akun. kebijakan akuntansi berbasis akrual memuat: dasar dasar penyajian lra; dasar dasar penyajian asal; dasar dasar penyajian lo; dasar dasar penyajian lpe; dasar dasar penyajian neraca; dasar dasar penyajian lak{adadasar pengakuan, pengukuran, penilaian, serta informasidanlrrsunan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas akuntansi yaitu skpd dan ppid; dan kebijakan akuntansi untuk penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang pertama kali. bab sistematika sistematika akuntansi berbasis akrual, meliputi: kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi penting; ii. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi jawa barat; dan iii. kebijakan akuntansi akun pemerintah daerah provinsi. kebijakan akuntansi berbasis akruketentuan peralihan penerapan kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual lingkungan pemerintah daerah provinsi mulai berlaku pada tahun anggaran peraturan gubernur ini sebagai pedoman dalam pen5susunan laporan keuangan pemerintah daerah mulai tahun anggaran5 tentang perubahan atas peraturan gubernur jawa barat nomor tahun ol46 tentang perubahan kedurubahan ketiga atas peraturan gubenur jawa barat nomor *ber jawa barat, ridwan kamil diundangkan bandung pada tanggal mber 2oi8 daerah provinsi barat, =uto setda karunia berita daerah provinsi jawa barat tahun 2o,b nomor |
universitas widya gama mahakam bank: samarinda mandiri peraturan rektor universitas widya gama mahakam samarinda nomor tahun tentang kode etik mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda, bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas widya gama mahakam samarinda, bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi luar lingkungan kampus, dan oleh karena itu keputusan rektor universitas widya gama mahakam samarinda nomor tahun tentang kode etik mahasiswa, perlu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan tersebut: bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan atas, perlu ditetapkan peraturan rektor universitas. mengingat. nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi: keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi nomor dikti kep tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus. memperhatikan hasil rapat senat universitas widya gama mahakam samarinda tanggal februari perihal etika prilaku mahasiswa. hasil rapat senat universitas widya gama mahakam samarinda tanggal mei perihal dasar hukum pemberian sanksi etik mahasiswa. memutuskan: menetapkan peraturan rektor babi. sanksi berat mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa. pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. bab pihak yang berwenang dan tata cara penjatuhan sanksi pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dekan, wakil dekan dan ketua prodi berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran kode etik mahasiswa. kepala biro administrasi umum, kepala biro administrasi akademik yang berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran kode etik mahasiswa. rektor universitas widya gama mahakam samarinda berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran kode etik mahasiswa. tata cara penjatuhan sanksi penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh dekan, wakil dekan dan ketua prodi didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan. penjatuhan sanksi sedang oleh kepala biro administrasi akademik dan kepala biro administrasi umum dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan. penjatuhan sanksi tingkat berat oleh rektor dilakukan atas: usul dewan etik yang temuannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa, serta kepada organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran (jika yang bersangkutan memiliki organisasi kemahasiswaan). mahasiswa. mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada dewan etik atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan. penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan rektor, atas pertimbangan senat universitas widya gama mahakam samarinda. bab vii perlindungan saksi pelapor, pembelaan, rehabilitasi dan dewan kehormatan perlindungan saksi pelapor saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari universitas widya gama mahakam samarinda. pembelaan mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan kepada dewan kehormatan. rehabilitasi pihak universitas wajib memberikan rehabilitasi kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dewan etik dewan etik yaitu pejabat struktural yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan rektor dewan etik berjumlah (tiga belas) orang yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota dewan etik dapat mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran berat melalui sidang dewan kehormatan. sidang. sidang dewan etik dapat dilakukan atas permintaan laporan terjadinya pelanggaran berat yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat. dewan etik dapat mencabut sanksi bila ditemukan bukti baru. bab viii ketentuan lain lain kode etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal hal yang lebih baik. penyusunan kode etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan universitas widya gama mahakam samarinda. sangat diharapkan kode etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda. seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam prilaku mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda, maka kode etik dapat disesuaikan. untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda yang beretika dan berakhlak terpuji. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini, semua bentuk peraturan dan keputusan tentang kode etik mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda, dinyatakan tidak berlaku, ooraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ditetapkan samarinda tanggal mei kan nan (re part pe: abd. rahim af, se., hala tembusan yth. ketua pengurus ppm samarinda, ketua senat ugm samarinda, wakil rektor ugm samarinda, dekan lingkup ugm samarinda: ka. biro lingkungan ugm samarinda, ka. lembaga lingkup ugm samarinda, kepala bagian lingkup ugm samarinda. telp fever kampus biru fax keane pata gedung uwigama email ega jl. k.h. wahid hasyim sempat walang" samarinda babi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: kode etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda. tata tertib adalah aturan aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda. kampus adalah universitas widya gama mahakam samarinda kebebasan akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai nilai akademik. hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku universitas widya gama mahakam samarinda. kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku universitas widya gama mahakam samarinda. pelanggaran kode etik dan tata tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang merugikan, dan mencemarkan nama baik almamater universitas widya gama mahakam samarinda. sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda. pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku universitas widya gama mahakam samarinda. senat universitas adalah institusi yang terdiri dari guru besar, pimpinan universitas, dekan, direktur pascasarjana, dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat universitas widya gama mahakam samarinda. rektor adalah pimpinan universitas widya gama mahakam samarinda. dekan adalah pimpinan fakultas lingkungan universitas widya gama mahakam samarinda. ketua jurusan adalah pimpinan jurusan yang ada fakultas lingkungan universitas widya gama mahakam samarinda. ketua. ketua program studi adalah pimpinan program studi yang ada pada jurusan lingkungan fakultas. dosen adalah tenaga pendidik universitas widya gama mahakam samarinda. karyawan adalah tenaga kependidikan yang diangkat dengan surat keputusan khusus untuk menangani tugas tugas administrasibab tujuan dan fungsi tujuan membentuk akhlak mulia mahasiswa, demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya tri dharma perguruan tinggi. fungsi menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda. bab iii hak dan kewajiban mahasiswa hak mahasiswa setiap mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda berhak: memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, keagamaan, etika, susila, tata tertib, dan ketentuan lain yang berlaku. menggunakan. menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab guna mendalami ilmu pengetahuan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku universitas. memperoleh pelayanan bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan dengan baik. memanfaatkan sarana dan prasarana universitas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar, kegiatan akademik, dan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. memperoleh penghargaan dari universitas atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan atau tulisan secara etis dan bertanggungjawab. mengambil hak cuti maksimal (dua) semester dengan berturut turut atau tidak berturut turut memperoleh penilaian secara objektif, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. mengikuti kegiatan kegiatan akademik dan non akademik canada lingkungan kampus. memperoleh informasi akademik dan kemahasiswaan dengan cepat dan transparan, baik secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak dan atau elektronik. mengajukan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan akademik dan kemahasiswaan. hak penggunaan barang lingkungan kampus setiap organisasi kemahasiswaan universitas widya gama mahakam samarinda dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris kampus melalui permohonan biro administrasi umum c.g kepala bagian umum. kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik kampus mempunyai hubungan dengan program organisasi yang menunjang pengembangan nalar, kepemimpinan, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa. permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh organisasi lain. segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris kampus ditanggung oleh peminjam dan atau organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan. . hak penggunaan sekretariat organisasi kemahasiswaan setiap organisasi kemahasiswaan intra universitas widya gama mahakam samarinda dapat menggunakan sekretariat organisasi kemahasiswaan. sekretariat organisasi kemahasiswaan dibuka setiap hari senin s d sabtu mulai pukul wita. penggunaan sekretariat luar ketentuan harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak universitas dalam hal ini kepala bagian kemahasiswaan dan kepala bagian umum. setiap organisasi kemahasiswaan wajib memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian dalam penggunaan sekretariat organisasi kemahasiswaan. setiap organisasi kemahasiswaan yang menggunakan sekretariat organisasi kemahasiswaan wajib memelihara barang barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan kebutuhannya. sekretariat organisasi kemahasiswaan tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, mencuci, memasak dan menjemur pakaian dan lain sebagainya yang bukan merupakan peruntukannya. sekretariat organisasi kemahasiswaan tidak boleh digunakan untuk kegiatan kegiatan yang tidak berhubungan dengan program organisasi. kewajiban mahasiswa mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda berkewajiban: menjunjung tinggi pancasila, uud dan almamater. saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. mematuhi semua peraturan yang berlaku. memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dalam dan atau luar kampus. menjaga ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kampus. mengikuti perkuliahan minimal dari jumlah tutorial. menciptakan. menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif. meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan atau individu mahasiswa. mencari informasi secara aktif tentang aktivitas akademik dan kegiatan kegiatan kampus, baik secara lisan dan atau tulisan. berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian, dan ketika berurusan dengan lingkungan kampus. menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.tidak melaksanakan kegiatan perpeloncoan atau kegiatan yang menyerupai hal itu bagi mahasiswa baru pengenalan kehidupan kampus tunduk dengan aturan yang ada) bab busana busana mahasiswa rapi, tidak memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, stop, bakiak atau sejenis, berkas oblong atau tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung, dan topi selama mengikuti kegiatan akademik kampus. mahasiswa dilarang berpakaian ketat, transparan, dan baju tanpa lengan. mahasiswa dilarang menggunakan celana model busana mahasiswi: celana dan spouse celana longgar. spouse panjang minimal setengah paha menutupi bagian belakang. rok dan spouse. rok bawah dengan model tertutup. spouse panjang menutup pinggul. mahasiswa harus bersepatu tertutup atau sepatu sandal bab v. bab pelanggaran dan sanksi jenis pelanggaran pelanggaran ringan pelanggaran sedang pelanggaran berat pelanggaran ringan melanggar tata tertib perkuliahan dan tata tertib ujian yang berlaku universitas widya gama mahakam samarinda. melanggar ketentuan berbusana merokok saat mengikuti kegiatan akademik. mengendarai sepeda motor dengan ngebut, berboncengan lebih dari (dua) orang dalam kampus. memarkir kendaraan diluar area parkir yang telah ditentukan. pelanggaran sedang membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain. menginap sekretariat organisasi kemahasiswaan. menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian. menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda atau atribut kampus untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu. mengundang dan atau membawa pihak luar dalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran. mengganggu. mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja lingkungan kampus. memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi. melakukan pertumbuhan baik dalam maupun luar kampus. melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik kampus, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama. melakukan ancaman, perkelahian dan atau tawuran. melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek dan memberi jawaban mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas tugas perkuliahan. pelanggaran berat memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif napa) atau narkotika dan obat berbahaya narkoba). membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan tugas kuliah, skripsi atau melakukan plagiata. memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat surat keterangan lainnya. melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang barang milik kampus dan atau orang lain. memberikan keterangan palsu fitnah, membunuh, merampok, meminum minuman keras, berbuat zina atau kumpul kebo, berjudi, pelecehan seksual, membuat video atau foto porno, mengedarkan video atau foto por melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai nilai moral, kesusilaan dan ajaran agama. menghambat atau mengganggu berlangsungnya tri dharma perguruan tinggi. melakukan tindakan pengancaman, memeras atau meneror pejabat, melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara dan telah berkekuatan hukum tetap. melakukan perkelahian lingkungan kampus. melakukan kecurangan akademik dengan bertindak sebagai joki dalam ujian. . ketentuan sanksi sanksi diberlakukan bagi mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam kode etik ini. pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang kampus. sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran. jenis sanksi sanksi ringan: nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis. sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang. pengusiran dari ruang kuliah atau ujian. tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan dalam jangka waktu (satu) semester. sanksi sedang: kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester. penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester. penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu. penangguhan, pemotongan, dan pemberhentian dana organisasi kemahasiswaan. skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar sumbangan pembinaan pendidikan spp) dan terhitung sebagai masa studi penuh. pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu. membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa. sanksi berat. |
zdepok, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutanketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian insentif:dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan retribusi. bab insentif pemungutan retribusi dan target penerimaan bagian kesatu penerima insentif insentif diberikan kepada perangkat daerahretribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing. bagian kedua target penerimaan retribusi perangkat daerah pelaksana pemungut retribusi dapat diberi insentif apabila target penerimaan per jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulanan telah tercapai(lima belas keseratus):, sampai dengan triwulan (empat puluh keseratus): sampai dengan triwulan iii (delapan puluh keseratus): sampai dengan triwulan (seratus keseratus).sebelumnya yang belum dibayarkan. dalam hal target penerimaan untuk triwulan telah tercapai, insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksudbesaran insentifbawah rp1. (satu triliun rupiah)retribusi4 ari p., sh, m.h. vip. |
keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pembentukan pengadilan negeri marisamarisarmarisa. membentuk pengadilan negeri marisa, berkedudukan marisa. . daerah hukum pengadilan negeri marisa meliputi wilayah kabupaten pohuwato, provinsi gorontalo. dengan terbentuknya pengadilan negeri marisa maka wilayah kabupaten pohuwato dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan negeri limboto. pengadilan negeri marisa termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi gorontaloimboto, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri limboto. imboto, dilimpahkan kepada pengadilan negeri marisa. pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan dan pembinaan pengadilan negeri marismaris. pasaran ya nat presiden republik indonesiaalam rangka lebih memacu pelaksanaan kerjasama segitiga pertumbuhan indonesia malaysia thailand, dipandang perlu untuk membentuk tim koordinasi segitiga pertumbuhan indonesia malaysia thailand. open uap) nat presiden republik indonesia menteri perhubungan sebagai anggota, menteri perindustrian sebagai anggota, menteri perdaguangansumatera utara sebagai anggota, gubernur kepala daerah istimewa aceh.. mengajukan. mengajukan saran pertimbangan kepada presiden bagi open ya wat presiden republik indonesia pengembangan kerjasama segitiga pertumbuhan indonesia malaysia thailand. |
meahak atas kekayaan intelektual hari) memiliki fungsi dan peran yang semakin besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya bidang ekonomi, dan memiliki arti yang semakin penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia indonesia, bahwa dalam rangka penciptaan iklim yang semakin mampu mendorong kegiatan penciptaan atau penemuan penemuan baru bidang hari, perlu dilakukan langkah langkah penyempurnaan dan penyiapan berbagai peraturan perundang undangan bidang hari, penyebarluasan pemahamannya, serta upaya yang lebih efektif dalam menanggulangi berbagai pelanggaran terhadapnya, bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan susunan keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud:. |
man waberdasarkan pada keputusan presiden nomor tahun serta untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi dalam jajaran kabinet pada khususnya dan pemerintahan pada umumnya, dipandang perlu menyempurnakbab i. way pan presiden republik indonesia babi kedudukan, tugas pokok dan fungsi menteri koordinator bidang produksi dan distribusikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya bidang produksi dan distribusi dalam kegiatan pemerintahan negara, menko berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam menko menyelenggarakan fungsi fungsi: mengkoordinasi menteri menteri pimpinan departemen perindustrian dan perdagangan, pertanian, pertambangan dan energi, pariwisata, pos dan telekomunikasi, kehutanan, koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, tenaga kerja, pekerjaan umum: perhubungan: transmigrasi dan pemukiman merambah hutan, dan menteri negara riset dan teknologi ketua bppt kepala bis: menteri negara penggerak dana investasi ketua bkpm): menteri negara agraria kepala bpn, menteri negara lingkungan hidup, menteri negara urusan pangan: menteri negara pendayagunaan aparatur negara, serta kepala bulog, dirjen batan, ketua lapan, dan instansi lain yang dianggap perlu, melakukan. yen pan ya ny) nat presiden republik indonesia ya wat presiden republik indonesia melakukan langkah langkah pengembangan ekonomi mikro yang tercakup dalam kegiatan produksi dan distribusi, meliputi: perumusan kebijaksanaan pengembangan produksi dalam arti luas: perumusan kebijaksanaan pengembangan distribusi dalam arti luas: perumusan kebijaksanaan pengembangan faktor faktor produksi dan sarana prasarana, perumusan kebijaksanaan penguatan struktur industri, baik dalam aspek kedalaman struktur industri maupun keterkaitannya dengan sektor ekonomi lainnya guna mewujudkan ekonomi yang seimbang: perumusan kebijaksanaan pengembangan kewilayahan dan pusat pusat pertumbuhan ekonomi, perumusan kebijaksanaan pemerataan usaha, baik peluang usaha maupun pelaku usahanya, pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka sampai dengan angka menampung, mengusahakan dan menangani penyelesaian masalah masalah yang timbul dan penanganan masalah masalah ritus yang dihadapi departemen dan instansi secara fungsional dalam bidang yang dikoordinasinya,en nya ny) ratenam) orang:: mengkoordinasi kegiatan asisten menko dan staf ahli dan instanjawab kepada menko. masing . yen w. yen ya ny) presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugasnya staf ahli bertanggung dan menteri negara sekretaris negara. pengangkatan dan pemberhentian sekretaris menko, asisten menkoataspangkatanla. bab iii. man ya ny) rat presiden republik indonesiaproduksi dan distribusi. pelaksanaan koordinasi bidang produksi dan distribusi diselenggarakan melalui:rapat. way pan presiden republik indonesia rapat koordinasi menko membahas masalah penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan bidang produksi dan distribusiimenko. dalam.dalam melaksanakan fungsi koordinasi sehari ye,darikong concerning air services presiden republik indonesia, menimbang bahwa hongkong. . paksaan ya ratyang telah ditandatangani pemerintah republik indonesia hong kongekonomi nasional saat ini sedang mengalami krisis moneter yang sangat berat, bahwa krisis moneter tersebut tercermin pada merosotnya kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional, bahwa karena itu dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional, bahwa sehubungan dengan ituumum yang didirikan berdasarkan hukum indonesiajaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum.. jl) bank umum sebagaimana dimaksud dalam adalah bank umum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia. kewajiban pembayaran yang dijamin pemerintah meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. jaminan atas kewajiban dalam mata uang asing diberikan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pasar pada hari pembayaran. pra mn) presiden republik indonesia . syarat, tata cara dan ketentuan lainnyamenteri keuangan setelah mendapat pertimbangan dari gubernur bank indonesia. menteri keuangan melaporkan dari waktu waktu perkembangan pelaksanaan keputusan presiden ini kepada ketua dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan. pelaksanaan pemberian jaminan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan sebuah lembaga yangppebruari sampai dengan tanggal maret atau sampai dengan tanggal tiba kembali tanah air. kedua :keputusan presidewap. ran) ata! presiden republik indonesiasumber dana, dan prakiraan majulampiran lampiran idan prakiraan maju, lampiran ivdan satuan kerja. . man akar! ny) wap: perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi diatas target penerimaan negara bukan pajak pnb): perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri sertatentang anggaran pendapatan dan belanja negaramenteri keuangan. penggunaan . man mw, kuna presiden republik indonesia penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak pnb) diatas pagu apbn untuk perguruan tinggi negeri danhurufkap ran) ata! satatpresiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas pegawai negeri sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari hari dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, korps pegawai republik indonesia kopi) sebagai wadah organisasi profesi bagi pegawai negeri yang dibentuk dengan keputusan presiden nomor tahun perlu untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan: bahwa pada tanggal sampai dengan pebruari telah diselenggarakan musyawarah nasional kelima korps pegawai republik indonesia kopi) jakarta, bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf dan diatas, dipandang perlu mengesahkan anggaran dasar korps pegawai republik indonesia kopi) yang dihasilkan dalam musyawarah nasional kelima korps pegawai republik indonesia kopi) pada tanggal sampai dengan pebruari dengan keputusan presiden:. dengan ditetapkannya pengesahan perubahan anggaran dasar korps pegawai republik indonesia dengan keputusan presiden ini, makarapat kerja daerah sekurang kurangnya sekali dalam dua tahun. rapat kerja daerah dipimpin oleh dewan pengurus daerah kopi. rapat kerja cabang rapat kerjacabang. rapat kerja cabang dihadiri oleh utusan dewan pengurus daerah kopi, dewan pengurus cabang kopi: pengurus cabang. rapat kerja cabang sekurang kurangnya sekali dalam dua tahun. rapat kerja cabang dipimpin oleh dewan pengurus cabang kopi. rapat kerja anak cabang rapat kerja anakanak cabang. rapat kerja anak cabang dihadiri oleh utusan dewan pengurus cabang kopi, dewan pengurus anak cabang kopi, utusan anggota kopi instansi dan bumn bumi, utusan pengurus ranting kopi. rapat kerja anak cabang sekurang kurangnya sekali dalam satu tahun. rapat kerja cabang dipimpin oleh dewan pengurus anak cabang kopi. rapat kerja ranting rapat kerja rantiranting. rapat kerja ranting dihadiri oleh utusan dewan pengurus anak cabang kopi: pengurus ranting kopi: utusan anggota kopi tingkat desa kelurahan. rapat kerja ranting sekurang kurangnya sekali dalam satu tahun. rapat kerja pengurus ranting dipimpin oleh pengurus ranting. bab dewan pengurus kopi susunan dewan pengurus pusat dewan pengurus pusat kopi terdiri atas pengurus harian, pengurus ple kepemimpinan dewan pengurus pusat kopi bersifat kolektif. pengurus harian pengurus harian terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua: seorang sekretaris jenderal, beberapa orang wakil sekretaris jenderal: seorang bendahara: beberapa orang wakil bendahara: beberapa orang ketua departemen. pengurus harian merupakan pelaksana tugas sehari hari. jumlah anggota pengurus harian dewan pengurus pusat kopi sebanyak banyaknya (tujuh belas) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah nasional. tugas pokok dewan pengurus harian adalah mengkoordinasikan dan mengarahkan agar pelaksanaan organisasi berjalan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan program umum organisasi. pengurus pleno pengurus pleno terdiri dari pengurus harian ditambah dengan wakil wakil dari setiap unsurasing masing (satu) orang. wakil wakil sebagaimana dimaksudkan oleh ini dipilih dan ditetapkan oleh pengurus pusat kopi yang bersangkutan. wewenang pengurus pleno pengurus pleno berwenang merumuskan, mengawasi, dan menetapkan kebijakan kebijakan organisasi yang bersifat umum: pengurus pleno bersidang sekurang kurangnya sekali dalam enam bulan. susunan dewan pengurus daerah terdiri atas: seorang ketua: beberapa orang wakil ketua: seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris: seorang bendahara: seorang wakil bendahara, beberapa orang ketua biro. dewan pengurus daerah kopi bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan kopi yang ada daerahnya. dewan pengurus daerahdaerah kopi sebanyak banyaknya (lima belas) orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah daerah dari unsur unsur kopi yang ada daerahnya. susunan dewan pengurus daerah kopi dikukuhkan oleh dewan pengurus pusat kopi. susunan dewan pengurus cabang susunan dewan pengurus cabang terdiri atas: seorang ketua, beberapa orang wakil ketua: cc. seorang sekretaris: seorang wakil sekretaris: seorang bendahara: seorang wakil bendahara, beberapa orang ketua bagian. dewan pengurus cabang kopi bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan kopi yang ada daerahnya. dewan penguruscabang kopi sebanyak banyaknya (lima belas) orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah cabang dari unsur unsur kopi yang ada daerahnya. susunan dewan pengurus cabang kopi dikukuhkan oleh dewan pengurus daerah kopi. susunan dewan pengurus anak cabang susunan dewan pengurus anak cabang terdiri atas seorang ketua: beberapa orang wakil ketua: seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris: seorang bendahara: seorang wakil bendahara, beberapa orang ketua seksi. dewan pengurus anak cabang kopi bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan kopi instansi, bumn bumi yang ada daerahnya. dewan pengurus anakanak cabang kopi sebanyak banyaknya orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah anak cabang dari unsur unsur kopi yang ada didalamnya. susunan dewan pengurus anak cabang kopi dikukuhkan oleh dewan pengurus cabang kopi. susunan pengurus ranting susunan pengurus ranting terdiri atas seorang ketua: seorang wakil ketua: seorang sekretaris, seorang bendahara, beberapa orang ketua urusan. pengurus ranting kopi bertugas menggerakkan kopi daerahnya. pengurus ranting kopi merupakan pimpinan kolektif yang melaksanakan tugas dan kebijakan kopi daerahnya. jumlah anggota pengurus ranting kopi sebanyak banyaknya (tujuh) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah ranting dari unsur unsur kopi yang ada daerahnya. susunan pengurus ranting kopi dikukuhkan oleh dewan pengurus anak cabang kopi. susunan pengurus unit dan sub unit susunan pengurus unit sub unienyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing masing menurut tingkat kedudukannya. bab keuangan keuangan kopi diperoleh dari iuran anggota kopi: sumbangan yang tidak mengikat, uang konsolidasi, usaha usaha lain yang sah. bab xii program program kopi meliputi bidang bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, profesionalisme anggota. penjabaran lebih lanjut dari yang dimaksud dalam diatur dalam program umum. bab xiii ketentuan lain lain bagi unit sub unit kopi bumn bumi beserta anak perusahaannya undangan mengenai ketenagakerjaan dapat menyusun peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan kopi. bab xiv ketentuanerubahan anggaran dasar ditetapkan oleh munas. anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. pimpinan musyawarah nasional kelima korps pegawai republik indonesia tahun ketua ttd. drg. kuswartini wakil ketua sekretaris ttd. ttd. drs. amrun daulay drs. progo nurdjaman anggota anggota ttd. ttd. drs. skenario, m.m. drs. djakarta mahmud anggota anggota ttd. ttd. mulyadi akhyar, s.h. ir. fauzi bowolampiran keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal pebruarproklamasicapai cita cita kemerdekaan tersebut, pegawai republik indonesia telah membuktikan peran sertanya dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa dari masa masa.khususnya meningkatkan kesejahteraan pegawai republik indonesia dan keluarganya, maka pegawai republik indonesia menghimpun diri dalam korps pegawai republik indonesia yang mandiripegawai republik indonesia berpegang pada wawasan kebersamaan kalangan kopi yang selanjutnya tngembangan dan pembinaan organisasi korps pegawai republik indonesia diarahkan pada bentuk struktur organisasi korps pegawai republik indonesia yang demokratis, mandiri, bebas, netral, dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan yang aspirasi, profesional mengacu pada efisiensi dan efektivitas daya juang organisasiataupun internasional. bahwa dengan rahmat tuhan yang maha esa, organisasi korps pegawai republik indonesia yang didirikan pada tanggal november menyusun perubahan anggaran dasar sebagai berikut bab ketentuan umum pengertianumn dan bumi dan anak perusahaannya, petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. bab nama, sifat, waktu dan kedudukan nama organisasi ini bernama korps pegawai republik indonesianetral dan bertanggung jawab.pusat kopi berkedudukan ibukota negara republik indonesia. bab iii asas, fungsi dan kedaulatan asas kopi berasaskan pancasila dengan bercirikan demokratis, profesionalisme, pengabdian, kemitraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. fungsi kopi berfungsi sebagai pelopor dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme anggota: pelindung dan pengayom para anggota: penyalur kepentingan para anggotanya, pendorong dalam meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya: pelopor pelayanan dalam menyukseskan program pembangunan nasional, mitra kerja yang aktif sebagai organisasi pekerja dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.tujuan dan usaha tujuan tujuan kopi adalah mewujudkan pelaksanaan peraturan perundang undangan pegawai republik indonesia serta menjamin perlindungan hak hak pegawai republik indonesia guna mencapai ketenangan dan kelangsungan kerja dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan pegawai republik indonesia beserta keluarganya, menghimpun dan menyatukan pegawai republik indonesia untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antara sesama pegawai republik indonesia. usaha dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam kopi melakukan usaha usaha sebagai berikut meningkatkan peran serta anggota kopi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan cita cita proklamasi agustus memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya peraturan perundangan untuk terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan hak hak pegawai republik indonesia pada umumnya dan anggota kopi pada khususnya, cc. mengadakan upaya upaya untuk mempertinggi mutu pengetahuan, keterampilan bidang pekerjaan dan atau profesi serta kemampuan berorganisasi, bekerja sama dengan badan pemerintah dan swasta serta organisasi organisasi lain dalam dan luar negeri untuk melaksanakan usaha usaha yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi: mendirikan usaha usaha sosial ekonomi dan usaha usaha lain yang sah dan bermanfaat untuk melayani kebutuhan anggota, dengan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga: memperjuangkan anggota untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan karir sesuai dengan kemampuan masing masing: membina korps dalam mewujudkan kesatuan pola pikir, ucapan, dan tindakan serta pengembangan mental dan rohani yang baik. bab panji, lambang, lagu, doktrin dan kode etik dalam rangka membina jiwa kopi mempunyai panji, lambang, lagu, doktrin dan kode etik yang ditetapkan oleh munas. bab keanggotaan kopi beranggotakan semua pegawai republik indonesia sesuai dengan bidang tugas masing masing. bab vii hak dan kewajiban anggota hak anggota anggota organisasi mempunyai hak memilih dan dipilih dalam kepengurusan, bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi: aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi, mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil atau atas berkurangnya hak hak anggota sebagai pegawai serta dalam menghadapi perkara pengadilan, mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas kedinasan. kewajiban anggota anggota organisasi mempunyai kewajiban untuk menaati anggaran dasar anggaran rumah tangga dan keputusan peraturan organisasi, membela dan menjunjung tinggi nama kopi: cc. membayar iuran: aktif dalam melaksanakan keputusan peraturan organisasi: menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan serta kegiatan yang diadakan organisasi. bab viii susunan organisasi dan kepengurusan susunan vertikal susunan organisasi kopi secara vertikal adalah sebagai berikut tingkat nasional meliputi seluruh wilayah republik indonesia dipimpin oleh dewan pengurus pusat disingkat dpp kopi: tingkat propinsi dipimpin oleh dewan pengurus daerah disingkat dpd kopi: tingkat kabupaten dipimpin oleh dewan pengurus cabang disingkat dpc kopi: tingkat kecamatan dipimpin oleh dewan pengurus anak cabang disingkat pac kopi: tingkat desa kelurahan dipimpin oleh pengurus ranting. susunan organisasi kopiusunan kopi unit sub unitecara vertikal dari tingkat pusat sampai tingkat ranting mempunyai hubungan administrasi teknis fungsional dan secara teritorial dikoordinasikan oleh dewan pengurus kopi sesuai dengan tingkat kedudukan kopi masing masing. bab musyawarah dan rapat kerja musyawarah dan rapat kerja jenis musyawarah dan rapat kerja diatur sebagai berikut musyawarah terdiri dari (a) musyawarah nasional (munas), (b) musyawarah pimpinan (musim): (c) musyawarah daerah (muda), (d) musyawarah cabang (muscat): (e) musyawarah anak cabang (munakab), (f) musyawarah ranting (muatan). rapat kerja terdiri dari (a) rapat kerja nasional (rakernas): (b) rapat kerja daerah (takeda): (c) rapat kerja cabang (rakernas), (d) rapat kerja anak cabang (rakerancab): (e) rapat kerja ranting (pameran).syawarah nasional diadakan setiap lima tahun sekali d, utusan dewan pengurus daerah dpd) kopi: utusan dewan pengurus cabang dpc) kopi. musyawarah nasional berwenang menyatapusat kopi: menetapkan program umum organisasi: memilih pengurus dpp kopi, membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan: menetapkan panji, lambang, lagu, doktrin dan kode etik kopi. dalam keadaan luar biasa musyawarah nasional dapat dipercepat atas permintaan sekurang kurangnya (dua pertiga)dan (dua pertiga) dewan pengurus daerah kopi: munas luar biasa dapat dilaksanakan bilaman:syawarah nasional luar biasa sama dengan musyawarah nasional. penundaan musyawarah nasional musyawarah nasionalsyawarah nasional maka atas kesepakatan sekurang kurangnya (dua pertiga) dari seluruh pengurus dpp kopi dibentuk "caretaker" dengan tugas melaksanakan musyawarah nasional. musyawarah pimpinan musyawarah pimpinan adalah kekuasaan tertinggi antara dua musyawarah nasional. musyawarah pimpinlembaga kesekretariatan tertinggi tinggi negara, bumn, utusan dewan pengurus daerah dpd) kopi. musyawarah pimpinan dipimpin oleh dewan pengurus pusat dpp) kopi. musyawarah pimpinan diadakan selambat lambatnya (tiga) tahun setelah musyawarah nasional. musyawarah pimpinan berwenang untuk menilai, dimusyawarahkan serta mengesahkan laporan dewan pengurus pusat dpp) kopi antara (dua) musyawarah nasional, menilai, mengembangkan serta menyempurnakan pelaksanaan program umum organisasi. musyawarah daerah musyawarah daerah diadakan lima tahun sekali dan dihadiri oleh utusan dewan pengurus pusat kopi: dewan pengurus daerah kopi: utusan pengurusbumi, utusan dewan pengurus cabang kopi. musyawarah daerah berwenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban dewan pengurus daerah kopi: menetapkan program kerja daerah sebagai penjabaran dari program umum organisasi: cc. memilih dan menetapkan dewan pengurus daerah kopi: membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan. musyawarah cabang musyawarah cabang diadakan (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh utusan dewan pengurus daerah kopi, dewan pengurus cabang kopi: utusan pengurus cabang departemen, non departemen bumn bumi: utusan cabang kopi, utusan pengurus anak cabang kopi. musyawarah cabang berwenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban dewan pengurus cabang kopi: menetapkan program kerja cabang sebagai penjabaran dari program umum organisasi dan program kerja daerah kopi, memilih dan menetapkan dewan pengurus cabang kopi, membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan. musyawarah anak cabang musyawarah anak cabang diadakan (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh utusan dewan pengurus cabang kopi, dewan pengurus anak cabang kopi: utusan anggota kopi instansi departemen, utusan ranting. musyawarah anak cabang berwenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban dewan pengurus anak cabang kopi, menetapkan program kerja anak cabang sebagai penjabaran dari program umum organisasi dan program kerja anak cabang kopi: cc. memilih dan menetapkan dewan pengurus anak cabang kopi, membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan. musyawarah ranting musyawarah ranting diadakan (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh utusan pengurus ranting kopi: pengurus ranting kopi: utusan anggota kopi tingkat desa kelurahan. musyawarah ranting berwenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban pengurus ranting, menetapkan program kerja ranting kopi sebagai penjabaran program: cc. memilih dan menetapkan pengurus ranting kopi, membentuk komisi verifikasi apabila diperlukanpusat kopi, utusan dan bumn: utusan dewan pengurus daerah. rapat kerja nasional diadakan sekali dalam dua tahun, rapat kerja nasional dipimpin oleh dewan pengurus pusat kopi. rapat kerja daerah rapat kerja daerahoperasional tingkat daerah. rapat kerja daerah dihadiri oleh utusan dewan pengurus pusat kopi: dewan pengurus daerah kopi: pengurus daerah: dewan pengurus cabang kopi. |
keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pembentukan pengadilan negeri tamiang layang dan pengadilan negeri batulicinmiang layang dan pengadilan negeri batulici, mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang::.. membentuk pengadilan negeri tamiang layang dan pengadilan negeri batulicin masing masing berkedudukan tamiang layang dan batulicin. (l) daerah hukum pengadilan negeri tamiang layang meliputi wilayah kabupaten barito timur, provinsi kalimantan tengah. daerah hukum pengadilan negeri batulicin meliputi wilayah kabupaten tanah bumbu, provinsi kalimantan selatan. dengan terbentuknya pengadilan negeri tamiang layang, maka wilayah kabupaten barito timur dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan negeri bunton. dengan terbentuknya pengadilan negeri batulicin, maka wilayah kabupaten tanah bumbu dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan negeri kotabaru. . pengadilan negeri batulicin termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi kalimantan selatanunton, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri bunton. perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan pengadilan negeri batuaru, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri kotabaruunton, dilimpahkan kepada pengadilan negeri tamiang layang. perkara .aru, dilimpahkan kepada pengadilan negeri batulicin. pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan dan pembinaan pengadilan negeri tamiang layang dan pengadilan negeri batulicintamiang layang dan pengadilan negeri batulicinn ka) na3 nya x1yalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu tenaga yang berkualitas sebagai ahli bidang perikanan lingkungan departemen pertanian, dipandang perlu menyesuaikan pendidikan dan latihan ahli usaha perikanan menjadi sekolah tinggi: bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan pendirian sekolah tinggi perikanan dan mengintegrasikan pendidikan dan latihan ahli usaha perikanan dalam sekolah tinggi perikananpokok pokok organisasi departemen, keputusan. main rerikanan. mendirikan sekolah tinggi perikanan pasar minggu, jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut stp. stp adalah perguruan tinggi kedinasan lingkungan departemen pertanian yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri pertanian. pembinaan teknis akademik stp dilakukan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan, dan pembinaan stp secara fungsional dilakukan oleh menteri pertanian. stp mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan keahlian bidang perikanan. . mulan pln ya ny) nat presiden republik indonesia organisasi stp terdiri atas: unsur pimpinan ketua dan pembantu ketua, senat stp, dan tata kerja stp sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri pertanian setelah mendapat pertimbangan dari menteri pendidikan dan kebudayaan sertapendidikan dan latihan ahli usaha perikanan diklat aup) pasar minggu, jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta, diintegrasikan dalam stp. pelaksanaan ketentuan keputusan presiden ini diatur lebih lanjut oleh menteri pertanidipandang perlu untuk menambah keanggotaan dewan tersebu. mengubah ketentuan keputusan presiden nomor tahun sehingga berbunyi sebagai berikut . mulan ya snn presiden republik indonesia:, menteri kehutanan, menteri perindustrian:keamanan, menteri transmigrasi dan pemukiman merambah hutan. sekretaris deputi ketua bappenas bidang regional dan daeralam rangka memperluas pelaksanaan kerjasama indonesia malaysia singapura, dipandang perlu untuk membentuk tim koordinasi segitiga pertumbuhan indonesia malaydalam negeri sebagai anggota, menteri. bara way pan presiden republik indonesia menteri luar negeri sebagai anggota, menteri kehakiman sebagai anggota, menteri keuangan sebagai anggota, menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi sebagai anggota, menteri tenaga kerja sebagai anggota, menteri perdagangan sebagai anggota, menteri pertanian sebagai anggota, menteri perhubungan sebagai anggota, menteri kehutanan sebagai anggota, menteri pekerjaan umumtua badan pertanahan nasional sebagai anggota, gubernur kepala daerah tingkat propinsi riau sebagai anggota, gubernur kepala daerah tingkat propinsi sumatera barat, baik bilateral maupun multilateral dengan pemerintah malaysia dan singapura,. nan sat presiden republik indonesia melaporkan perkembangan kerjasama segitiga pertumbuhan indonesia malaysia singapura kepada presiden. ketiga wilayah kerja tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, meliputi propinsi riau dan propinsi sumatera barat tetapi tidak mencakup wilayah kerja otorita pengembangan daerah industri pulau batam:an koordinasi dan kelompok kelompok kerja yang menangani bidang bidang khusus,industri dan pedagang. kelima. mula,pembangunan propinsi riauertamapos dan telekomunikasiteri perindustrian dan perdagangan selaku wakil ketua bertindak sebagai koordinator operasional yang bertanggungjawab kepada tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama." kedua taihatan perbankan nasional presiden republik indonesia, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden nomor tahun dan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan bank, dipandang perlu membentuk badan penyehatan perbankhatan perbankan nasional. membentuk badan penyehatan perbankan nasional yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut bppn, yang berada langsung bawah serta bertanggung jawab kepada menteri keuangan. bppn mempunyai tugas melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan pemerintah pada bank umum sebagaimana termaksud dalam keputusan presiden nomor tahun melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termaksud. mulan yes presiden republik indonesia bppn dipimpin oleh seorang ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. personalia pimpinan lainnya dari bppn ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendapat pertimbangan gubernur bank indonesia. segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas bppn dibebankan kepada kekayaan negara yang dipisahkan dan sumber lain yang sah. apabila pelaksanaan tugas bppn sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden ini telah tercapai, maka bppn dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi miliksetan kekerasan yang terjadi propinsi daerah istimewa aceh masih terus berlangsung, sehingga memerlukan penanganan yang berlanjut, bahwa hasil kerja komisi independen pengusutan tindak kekerasan aceh telah menunjukkan hasil yang konkrit sebagai bahan penyelesaian tindak kekerasan aceh: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu kerja komisi independen pengusutan tindak kekerasan aceh, memutuskan: menetapkan keputusan presiden tentang perpanjangan masa tugas komisi independen pengusutan tindak kekerasan aceh. pertama memperpanjang masa tugas komisi independen pengusutan tindak kekerasan aceh selama (enam) bulan, terhitung mulai tanggal pebruari tahun sampai dengan tanggal juli tahun kedua keputusan presiden ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan daritampung kenyang, palangkaraya dan sekolah tinggi agama hindu negeri gde punja, matar. . maan ny) wat presiden republik ndo kesia (d) mendirikan sekolah tinggi agama hindu tampung kenyang, palangkaraya. mendirikan sekolah tinggi agama hindu gde punja, mataram. sekolah tinggi agama hindu sebagaimana dimaksud dalam jl)parhubuhuburhubungan. bab kedudukan dinas perhubungan merupakan unsur penyelenggaralampiran peraturan bupati sukamara nomor tahun bagan susunan organisasi dinas perhubungsukamara ttd ahmad firman utdlalu lintas dan angkutan, terdiri dari seksi lalu lintas, seksi angkutan, seksi pengujian sarana. bidang prasarana dan keselamatan, terdiri dari seksi prasarana, seksi keselamatan, seksi pengembangan. utd:rhubungan, cc. pelaksanaan evaluasiberperhubungrhubungan, cc. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas bidang perhubungperencanaan, keuangan dan pelaporan, menyelenggarakan fungsilalu lintas dan angkutan. kepala bidang lalu lintas dan angkulalu lintas danlalu lintas dan angkutan membawahi seksi lalu lintas, seksi angkutan, dan seksi pengujian sarana. paragraf seksi lalu lintas seksi lalu lintas dipimpin oleh seorang kepala seksi lalu lintas. kepala seksi lalu lintasusunan dan penetapan jaringan transportasi wilayah kabupaten, menyiapkan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian tertib pemanfaatan jalan antar kabupaten, evaluasi dan pelaporan pada seksi lalu lintalalu lintasangkutan seksi angkutan dipimpin oleh seorang kepala seksi angkutan. kepala seksi angkutediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam daerah kabupaten, evaluasi dan pelaporan pada seksiangkutujian sarana seksi pengujian sarana lalu lintas angkutan jalan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengujian sarana lalu lintas angkutan jalan. kepala seksi pengujian sarana lalu lintas angkutan jal, evaluasi dan pelaporan pada seksi pengujiujian saranabidang prasarana dan keselamatan bidang prasarana dan keselamatan dipimpin oleh kepala bidang prasarana dan keselamatan. kepala bidang prasarana dan keselamarasarana dan keselamatrasarana dan keselamatan,fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang prasarana dan keselamatan, membawahi seksi prasarana, seksi keselamatan:dan seksi pengembangan. paragraf seksi prasarana seksi seksi prasarana dipimpin oleh kepala seksi prasarana. kepala seksigelolaan terminal penumpang tipe penerbitan izin penyelenggaraan, pembangunan, penetapan dan pengoperasian prasarana perhubungan daratasaranaselamatan seksi keselamatan dipimpin oleh seorang kepala seksiserta penegakan hukum oleh ppn bidang lalu lintas dan angkutan jalanlamparagraf seksi pengembangan seksi pengembangan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengembangan. kepala seksi pengembambangnomor tahun tentang rincian tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan komunikasi informatika kebudayaan dan pariwisatrhubung . radan layanan umum daerah akademi keperawatan telah ditetapkudah tidak sesuai dengubahan kedua atas peraturan bupati nomor tahun tentang pola remunerasi pada badan layananumum daerah akademi keperawatan kabupaten sumedang. beberapa ketentuan dalam(la) sehingga berbunyi:(la) honorarium bagi dosen sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: honorarium kelebihan jam mengajar, honorarium wali tingkat, honorarium pembimbing akademik mahasiswa, honorarium pembimbing praktek kerja lapangan, honorarium ujian objective structural clinical exam osce) dan objective structural practical exam ope): honorarium ujian komprehensif, honorarium akhir program tahap tahap ii, dan tahap iii, honorarium ujian remedial (her): honorarium ujian perbaikan nilai (upn), dan honorarium bimbingan belajarketentuan diubah sehingga berbunyi:simpanan hari tua, dan tunjangan kinerja. besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pegawai non pns berdasarkan: tugas yang dilaksanakan sebagai: fungsional dosen non pns, pengelola, dan pelaksana. kehadiran: dan cc. pendidikan. remunerasi satuan pengamanan non pns tidak berdasarkan jenjang pendidikanketentuan diubah sehingga berbunyi:l.komprehensifhonorarium ujian remedial her), honorarium ujian perbaikan nilai (upn), dan honorarium bimbingan belajardiantara bab dan bab vii disisipkan (satu) bab yakni bab via dan diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab via remunerasi anggota senat akademik anggota senat akademik setiap melakukan sidang senat akademik diberikan remunerasi berupa honorarium. remunerasi bagi anggota senat akademtingkat atas tunjangan pangan beras kg pegawaibupati sumedang, ttd eka setiawan |
mas bupati bangli provinsi balibidang uraiadat desa, seperti, pelatihan pemberdayaan arashi banten tingkat desa, pelatihan masyarakat pemangku kepandaian tingkat desa, pelatihan palang, etika dan tata susila, pelestarian budaya bali, seperti, pembinaan tari dan tabuh, wayang pedalangan, pande, panas, ukir, tenun, anyaman, undang,: dan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. daftar kewenangan lokal berskala desa bidang uraian penyelenggaraan pendataan pengobatan tradisional, pemerintahan pendataan tentang sampah rumah tangga, pembentukan desa tangguh bencana, penanganan darurat bencana tingkat desa, penanganan bencana skala kecil, validasi dan pelaporan perkembangan penduduk desa, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas jalan desa (rambu rambu, guadril, deliniator dan marka jalan), pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi desa sid), pendataan pendidikan paud, buta aksara, paket paket dan paket siswa miskin, beasiswa prestasi dll): pendataan kearifan lokal yang menjadi aset desa, pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi desa: pengadaan bahan media informasi desa surat kabar, majalah, tabloid, web desa dll): penetapan dan penegasan batas desa, penetapan kerja sama antar desa, bidang uraian pembentukan dan pengisian badan permusyawaratan desa, pengelolaan arsip desa, pengadaan dan pengelolaan perpustakaan desa, fasilitasi taman bacaan masyarakat tbm): penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan desa, pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa, pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan desa, pendataan tenaga kerja desa, perlindungan keluarga tenaga kerja indonesia tki), pendataan masyarakat yang memiliki izin usaha dan izin lainnya yang diberikan oleh instansi perizinan, pendataan dan pengelolaan investasi masuk desa, penetapan penerbitan surat keterangan tempat usaha, penerbitan surat pernyataan keterangan dalam rangka kelengkapan persyaratan penerbitan izin dibidang perizinan, fasilitasi dan pengembangan sistem managemen informasi pengelolaan keuangan desa: penetapan dan pengelolaan aset aset desa, identifikasi dan pengelolaan pendapatan asli desa pad desa), pendataan dan validasi wajib pajak, penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga, pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat, dan pemeliharaan lampu penerangan jalan lpj) jalan desa. pembangunan pembangunan poskesdes dan polindes, desa pemeliharaan poskesdes dan polindes: pengelolaan dan pengembangan poskesdes dan polindes, pengembangan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kader tenaga kesehatan desa, bidang uraian pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pengelolaan dana sehat tingkat desa, pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga toga), pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif pasca rehabilitasi tingkat desa, fasilitasi penyelenggaraan desa siaga, pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli hiv aids, pemberian makanan tambahan:fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rtm, pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui, layanan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil. pemberian makanan tambahan bagi balita dan usia lanjut, pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu tingkat desa, penanganan kebersihan lingkungan, pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa, penanganan sampah baik organik maupun anorganik, gerakan kebersihan gotong royong, bidang uraian pembangunan taman berikut lampu taman desa: pemeliharaan taman jalan kabupaten, pembuangan sampah test tempat penampungan sementara): pemasangan lampu hias taman pelajaran rumah, pembuatan taman desa: pemberian bantuan bencana terhadap korban bencana tingkatmbangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan balai benih ikan, perbaikan keturunan ternak melalui kawin alami, pembentukan dan pengembangan upr unit pembenihan rakyat), pengelolaan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan industri, pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa, pengembangan lumbung pangan, penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa, pemasyarakatan pupuk organik, bidang uraian fasilitasilestarian kebun bibit desa:,fasilitasi dan pelaksanaan penghijauan desa, fasilitasi pembuatan terasering, pembersihan daerah aliran sungai, fasilitasi kelompok tani, fasilitasi kelompok nelayan, pembentukan kader desa untuk pelayanan kesehatan hewan, penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan, fasilitasi pemasaran produk industri kecil, fasilitasi sarana dan prasarana industri kerajinan, fasilitasi sarana dan prasarana pedagang kecil, pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelaksanaan pembinaan akseptor, pengelolaan kelompok kelompok bina keluarga balita ape):dan motivasi terhadap kelompok kelompok belajar desa, pengadaan ambulans desa dan prasarana lainnya, bidang uraian fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini paudni), pendidikan formal dan pendidikan non formal, fasilitasi pusat kegiatan belajar masyarakat pkb), pemberian beasiswa: pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa dan sarana olah raga desa lainnya, pengembangan wisata desa luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten, pembentukan dan pengelolaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya, fasilitasi kelompok seni budaya, pengelolaan obyek wisata milik desa, fasilitasi pelaku usaha pariwisata desa, fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi desa, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah berbasis desa, pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif, pembangunan dan pemeliharaan jalanpembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase desa, pelaksanaan perlindungan mata air, pembangunan dan pemeliharaan dpt sekala desa, bidang uraian pembangunan dan pemeliharaan kantor berbekal, kantor kalian banjar dinas dan balai masyarakat, dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa. iii pembinaan pembentukan dan pembinaan kader kemasyarakatan kesehatan desa, memberikan insentif pada kader toga, melaksanakan pelatihan refreshing kader toga, pengawasan obat dan makanan pada tingkat produksi dan distribusi desa, pengadaan sarana dan prasarana didik stimulasi deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang): pembinaan dalam pemanfaatan taman pelajaran rumah, melaksanakan pembinaan penyuluhan terhadap masyarakat, memberikan pemahaman kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup, melaksanakan pendataan tentang pencemaran tentang lingkungan hidup, data pengelolaan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang diselenggarakan desa, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta desa, pembinaan pemberdayaan karang taruna, pembinaan keluarga pionir, pembinaan wanita pemimpin kesejahteraan sosial, eksekusi verifikasi miskin dan pks: tingkat desa berdasarkan indikator kemiskinan daerah, fasilitasi dan pembentukan tim pendeta penduduk miskin, bidang uraian fasilitasi pemberian bantuan bedah rehab rumah tidak layak huni bagi rtm, fasilitasi pembangunan rumah karena bencana, pemberian santunan dan perlindungan sosial kepada keluarga fakir miskin, fasilitasi terhadap orang terlantar,analisis kemiskinan secara partisipatif desa, pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pembinaan olah raga tingkat desa, fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa, penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat desa, fasilitasi, pembentukan dan pembinaan lembaga komunikasi masyarakat lkm) seperti kim, relawan tik, dll, pembinaan perlindungan masyarakat,dan pembinaan dan peningkatan kapasitas tokoh adat dan agama. pemberdayaan penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan masyarakat sehat, bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, melaksanakan pelatihan tentang lingkungan hidup terhadap masyarakat, pendidikan dan pelatihan kebencanaan tingkat desa, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok pengrajin dan pedagang, pemberdayaan pekerjaan sosial masyarakat psm), bidang uraian memfasilitasi dan memverifikasi perlindungan jaminan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok pemerhati dan perlindungan anak, pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa, perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak desa, pemberdayaan masyarakat berbasis gender, pelaksanaan pengarusutamaan gender, pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok perempuan, pembentukan dan pemberian insentif kepada kader kesehatan, pembentukan oktan dan struktur kampung kb, peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok pemuda, peningkatan kapasitas pelaku wisata desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, pembentukan paralegal desa, peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang berupa. bidang tak kegiatan penanggulangan bencana alam, dan terduga kegiatan penanggulangan bencana lain. bupati bangli, ttd made gianyadalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah kabupaten bangli dalam wilayah kerja pemerintah kabupaten banglijalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman dalamesa dalam mengatur kewenangannya. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah agar pemerintah desa dalam mengatur kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iiidesa, dan pembuatan jalan. daftar rincian kewenangan berdasar hak asal usul desa dan kewenangcara penetapan kewenangan desa untuk menetapkan kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, dilakukan melalui tahapan, penetapan berita acara, dan penetapan peraturan desa. pemilihan kewenangan desahasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. berbekalhasil penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa disertai dengan berita acara rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dan camat setempat. berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam berbekaluntuk diklarifikas tata cara pengelolaan kewenangan hak asal usul pengelolaan kewenangan hak asal usulpengendalian kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. pengelolaan kewenangan hak asal usul sebagaimana dimaksud dapat dilakukan bersama desa pakaian dan lembaga adat lainnya. kekayaan desa pakaian yang diperoleh dari pengelolaan hak asal usul atas beban apb desa tidak menjadi aset desa. pengelolaan kewenangan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. pada saat peraturan bupati inagustusuraian bidang penataan dan pembinaan sistem penyelenggaraan organisasi lembaga adat, seperti desa pemerintahan pakaian, banjar adat, subak, sekda teruna, tempelkan sesuai dengan kondisi wilayah desa, tata singgih (penataan) swadikara (hak) dan swadharma (kewajiban) purus lan pradana sesuai adat budaya setempat (maut desa wawancara)budaya gotong royong, gaya, pelaksanaan suka duka, aci aci, dan lain lain, pembangunan penataan dan pembangunan parahyangan, pasangan dan pelemahan desa, penataan dan pembangunan subak, pembinaan dan pengembangan kerajinan tradisional, seperti: kerajinan tenun bali, kerajinan seni ukir, kerajinan anyaman dan kerajinan tangan lainnyambinaan |a. pembinaan sistem organisasi masyarakat kemasyarakatan desa, seperti, sekda sekda sesuai dengan kearifan lokal desa, pembinaan dada warga, pembinaan palang, pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat adat, seperti, agama, pasaman desa, pembinaan wig wig adat dan subak), dan kerukunan umat beragama, pembinaan dan pelestarian kelompok kelompok seni tradisonal, seperti, seni pertunjukan, seni rupa, seni kriya, arsitektur, seni ukir, seni sinematografi dan seni sastra, dan |
bupati tulungagung provinsi jawa timur peraturan bupati tulungagung nomor tahun tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara lingkupp pemerintah kabupaten tulungagukomisi pemberantasan korupsi,pejabat wajib lakon lingkup pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pejabat wajib lakon adalah penyelenggara negara lingkup pemerintah kabupaten tulungagung yang wajib mengisi dan menyampaikan lakoenyampaian lakon pejabat wajib lakon yang wajib menyampaikan lakon, sebagai berikut: bupati, wakil bupati, pejabat eselon dan yang disamakan, pejabat eselon iii dan yang disamakan, e. pejabat pengelola keuangan daerah ppid), kuasa bendahara umum daerah, auditor, pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah p2upd), dan pejabat pengadaan barang dan jasa dengan nominal atas milyar rupiah. penyampaian lakon sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada kpk melalui unit pengelola lakon. pejabat wajib lakonjabatkoordinator lakon sekretaris daerah inspektur admin instansi kepala bkd admin unit kerja sekretaris bkd kepala sub bagian perencanaan pada bkd pelaksana pada sub bagian perencanaan pada bkd. unit pengelola lakon sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut koordinator lakondan melaksanakan sosialisasi kewajiban lakon baik kepada pejabat wajib lakon maupun unit pengelola lakon. mengingatkan pejabat wajib lakon lingkupselain bupati dan wakil bupati yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan untuk ditetapkan oleh bupati. admin instansi: melakukan validasi dan atau pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data pejabatdan melakukp pemerintah daerah, membuat akun pejabat wajib lakon, dan membuat dan atau pemutakhiran data pejabat wajib lakon. bab pengawasan atasan langsung pejabat wajib lakop pemerintah daerah. inspektur selaku pimpinan unit pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam bertugas: melaksana, yang meliputi .lakonpejabat wajib lakon sebagaimana dimaksud dalam yang berstatus pegawai negeri sipil, jika tidak menyampaikan lakon, diberikan sanksi disiplin tingkat berat yangsebagaimana dimaksud dalam yang bukan berstatus pegawai negeri sipil, jika tidak menyampaikan lakon, diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangpejabat wajib lakon sebagaimana dimaksud dalam yang berstatus pegawai negeri sipiltata cara penjatuhan sanksi disiplin terhadap pejabat wajib lakon sebagaimana dimaksud dalammulai berlaku: terhadap pejabat wajib lakon sebagaimana dimaksud dalam,keuana pbadan keuangan daerah. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pelaksanaan pemungutan pemotongan serta penyetoran perhitungan fihak ketiga pfk): melaksanakan penempatan uang daerah pada bank tempat penyimpanan atas perintah bendahara umum daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perbendahtidak langsung mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang perbendaharaan belanja tidaktidak langsungtidak langsung: melaksanakan rekapitulasi data penggajian pegawai negeri sipil, melaksanakan penelitian dan pengujian surat perintah membayar spm) belanja tidak langsung: memproses penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d) belanja tidak lansung: memproses penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (spp) gaji pns: melaksanakan rekonsiliasi data gaji pnstidaklangsung mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang perbendaharaan belanjalangsung:langsung: menyiapkan bahan perumusan untuk menetapkan besaran uang persediaan, melaksanakan penelitian dan pengujian surat perintah membayar spm) belanja langsung: memproses penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d) belanja langsung: menyiapkan data sebagai bahan pembinaan kepada para bendahara pengeluarkas daerah mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang pengelolaan kas daerah: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengelolaan kas daerahkas daerah: melaksanakan administrasi secara tertib atas penerimaan dan pengeluaran daerah kedalam buku kas umum daerah, koreksi dan validasi rekapitulasi penerimaan harian dan penerimaan bulanan, melaksanakan rekonsiliasi pembukuan kas dengan bank tempat menyimpan uang kas daerah, memotong dan menyetorkan pajak dan bukan pajak kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat laporan posisi kas kepada bupati melalui sekretaris daerah: menyusun dan menyediakan laporan posisi kas harian untuk divalidasi oleh bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah, menerima pengembalian uang daerah sebagai akibat kelebihan pembayaran dan atau kesalahan lainnya: melaksanakan monitoring pencatatan penerimaan transfer dari pemerintah pusat, dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah setelah dilakukan pengecekan rsud, mencatat surat tanda setoran atas penerimaan pendapatan daerah setelah dilakukan pengecekan rsud: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang pengelolaan kas: menyusun program kerja bidang akuntansi dan pelapokuntansi dan pelaporan, menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang akuntansi dan pelaporan: melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang akuntansi dan pelaporan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pendapatan, belanja serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan perangkat daerah, badan layanan umum daerah dan ppid: menyusun tanggapan terhadap lhp bpk atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah: melaksanakan: melaksanakan pembinaan dan sosialisasisanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang akuntansindapatan mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang akuntansi dan pelaporan pendapatan, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang akuntansi dan pendapatan,ndapatanerimaan, menyiapkan data sebagai bahan pemberian peringatan teguran kepada bendahara penerimaan yang terlambat tidak membuat laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan: melaksana:: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan neraca daerah, laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan talk) berkaitan dengan pendapatanndaplaporan belanja mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang akuntansi dan pelaporan belanja, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang akuntansi dan pelaporan belanja:laporan belanja:gelusanakan pencatatan secara sistematis belanja daerah sesuai kode rekening belanja:dari belanja daerah: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan neraca daerah, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan lk) berkaitan denglaporan belantanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai tugas: menyusunyusunatanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, melaksanak: melaksanakan konsolidasi laporan keuangan perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah skpd): melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data terkait aset tetap, persediaan dan penjelasannya dengan bidang aset dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah skpd): menyusun rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang penjabaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerahmberian peringatan teguran kepada perangkat daerah yang terlambat tidak membuat laporan keuangtanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanjaaset bidang aset mempunyai tugas: menyusun program kerja bidang asetset, menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang aset: melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang aset, mengoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan kebutuhan, inventarisasi dan akuisisi serta pembinaan dan penata usahakan aset: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidangkebutuhan dan pemeliharaan aset mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang perencanaan kebutuhan dan pemeliharkebutuhan dan pemeliharaan aset, mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kbd, kbd, rkpbmd dan dpmd: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan standarisasi harga satuan barang jasa: melaksanakan analisis pengadaan dan kebutuhan aset daerah dan atau barang inventaris daerah: melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan kebutuhan, pemeliharaan serta pemanfaatan aset daerah: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan kebutuhan dan pemeliharventarisasi dan akuisisi aset mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang inventarisasi dan akuisisi aset, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang inventarisasi dan akuisisi aset, cc. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan sub bidang inventarisasi dan akuisisi aset, mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemrosesan akuisisi aset daerah, menyiapkan data sebagai bahan pelaksanaan inventarisasi dan sensus barang daerah secara berkala: menghimpun dan mengolah data laporan mutasi aset daerah: menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan perubahan status hukum aset daerah (hibah, penjualan, penyertaan modal pemerintah daerah, tukar menukar): menyiapkan data sebagai bahan penghapusan barang milik daerah: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang inventarisasi dan akuisisi sub bidang pembinaan dan ketatausahaan aset mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang pembinaan dan ketatausahaan aset: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pembinaan dan ketatausahmbinaan dan ketatausahaan aset: mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan dalam penetapan status barang milik daerah, melaksanakan kegiatan menganalisa laporan barang sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan daerah, menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan pembinaan dibidang ketatausahaan aset, melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang pembinaan dan ketatausahaan aset, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang pembinaan dan ketatausahnagihan dan pelayanan pajak bidang penagihan dan pelayanan pajak mempunyai tugas: menyusun program kerja bidang penagihan dan pelayanagihan dan pelayanan pajak: menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang penagihan dan pelayanan pajak: melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang penagihan dan pelayanan pajak: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penagihan dan pelayanksaan dan penagihan mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang pemeriksaan dan penagihan, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pemeriksaan dan penagihanksaan dan penagihan, melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sistem self assessment sebagai bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah nihil spkkbt): melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak daerah:yang selanjutnya disebut badan adalah badan keuangan daerah kabupaten trenggalektrenggalek. sekretariat adalah sekretariat pada badan keuangan daerah kabupaten trenggalek. sekretaris adalah sekretaris pada badan keuangan daerah kabupaten trenggalek. bidang adalah bidang pada badan keuangan daerah kabupaten trenggalek. sub bagian adalah sub bagian pada badan keuangan daerah kabupaten trenggalek. sub bidang adalah sub bidang pada badan keumelaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang pemeriksaan dan penagihlayanan mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang pelayanan: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pelayanlayanan, melaksanakan sosialisasi pajak daerah terhadap wajib pajak, melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terhadap pengajuan pelayan pajak daerah: melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan verifikasi terhadap speed (surat pemberitahuan terhitung pajak daerah) untuk kelanjutan penerbitan ssd nya (surat setoran pajak daerah): menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan operasional terhadap pelayanan pertimbangan keberatan pengenaan pajak daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang pelayrimaan dan pembukuan mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang penerimaan dan pembukuan, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang penerimaan dan pembukuerimaan dan pembukuan melaksanakan rekonsiliasi pajak daerah: melaksanakan penerimaan dan pembukuan pajak daerah: melaksanakan penghitungan tunggakan pajak daerah, melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang penerimaan dan pembukuan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah: mengkoordinasikan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang penerimaan dan pembukpendataan dan penetapan pajak bidang pendataan dan penetapan pajak mempunyai tugas: menyusun program kerja bidang pendataan dan penetapdataan dan penetapan pajak: menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pendataan dan penetapan pajak, melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pendataan dan penetapan pajak: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penetapaftaran dan pendataan mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang pendaftaran dan pendataan, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pendaftaran dan pendatadaftaran dan pendataan, menginventarisir data wajib pajak daerah yang selanjutnya diserahkan kepada sub bidang yang membidangi untuk proses penetapan, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan daftar induk wajib pajak daerah dan bahan penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah ppd): melaksanakan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir speed, pop dan pop pbb yang telah diisi oleh wajib pajak, melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi terhadap pengajuan perubahan obyek subyek pajak yang diajukan oleh wajib pajak baik secara perorangan maupun kolektif: menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak daerah: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang pendaftaran dan pendtapan mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang penetapan: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang penetapan, menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan sub bidang penetapan: melaksanakan penghitungan penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak sebagai bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah skpd) surat ketetapan pajak daerah nihil skpdtj: melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah: menyelenggarakan sosialisasi cara perhitungan dan cara penetapan pajak daerah: memfasilitasi proses penerbitan dan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah, melaksanakan pendistribusian surat pemberitahuan pajak berhutang spot), tanda terima sementara (tts), daftar himpunan ketetapan pajak (dkp) dan dokumen lainnya untuk keperluan pajak bumi dan bangunan kepada desa dan kelurahan melalui kecamatan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang penettensifikasi dan ekstensifikasi mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi: menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi, melaksanakan inventarisasi wajib pajak daerah baru untuk meningkatkan potensi pajak daerah: melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran data wajib pajak daerah,, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan penetapan alokasi bagi hasil pajak provinsi untuk daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang intensifikasi dan ekstensifuangan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang keuangan: melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang keuangan, menyusun rumusan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah: melaksanakan pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset, bidang penagihan dan pelayanan pajak, dan bidang pendataan dan penetapan pajak, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran,ngoordinasikan dan menyela kelengkapan suratelitian kelengkapan dokumennggaran bidang anggaran mempunyai tugas: menyusun program kerja bidang angganggaran, menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang anggaran, melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang anggaran, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, dan administrasi dan evaluasi anggaran, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidanganggaran mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang perencanaan anggaran, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang perencanaan anggaran,anggaran, menyiapkan data sebagai bahan penghitungan dana alokasi umum, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan standarisasi biaya: menyusun kebijakan umum anggaran kua) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (pas) berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah: menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang perencanaan anggaran, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang perencanayusunan anggaran mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang penyusunan anggaran, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang penyusunyusunan anggaran:penyusunan rka perangkat daerah:dan perubahannya: menghimpun dan mengolah bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dpenyusundministrasi dan evaluasi anggaran mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan sub bidang administrasi dan evaluasi anggaran, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang administrasi dan evaluasiadministrasi dan evaluasi anggaran, menghimpun rancangan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (dpp) untuk dilakukan verifikasi bersama kepala perangkat daerah): menghimpun dan mengolah bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan apbd, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang administrasi dan evaluasibendaharaan bidang perbendaharaan mempunyai tugas: merumuskan program kerja bidang perbendaharabendaharaan, melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang perbendaharaan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan perbendaharaan belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengelolaan kas daerah: melaksanakan pembinaan ketatausahaan keuangan daerah bagi pejabat pengelola keuangan daerah, mensosialisasikan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah: melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas dengan bank terkait:erimaan diluar rekening kas umum daerah adalah semua penerimaan kas yang diterima oleh skpd unit skpd dan digunakan langsung tanpa disetor kas rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah. pengeluaran diluar rekening kas umum daerah adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh skpd unit skpd tanpa melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pengeluaran saran, ketatausahaan dan pertanggungjawaban dan adaptasi yang diterima oleh ftp dar terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas dari dinas kesehatan. dana bos adalah dana hibah dari provinsi yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui rsud. sekolah negeri adalah unit dari opd dinas pendidikan. ketentuan dalam lampiran ditambahkan (satu) bab, yakni bab xvag at"fl aisyah kabupaten berab xvi sistem akuntansi dan pelaporan penerima dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah umum.guatrsebut, sesuai peraturan perundang undangan. sistem akuntansi dan pelaporan pihak pihak terkait pihak pihak terkait dalam si: bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui rsud; menyampaikan laporan pendapatan ; menyusun surat pertanggungjawaban spj) atas pendapatan dan belanja ppk skpd ppk skpd melaksanakan fungsi akuntansi skpd, mempunyai tugas sebagai berikut:;; . dalam melakukan akuntansi dan pelaporan oleh ppk: bendahara skpd unit skpd menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan dan buku kas. hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut: saldo atau sisa kas sebelumnya yang ada rekening bendahara;; realisasi belanja dilaporkan secara berkala sejumlah yang telah dibelanjakan berdasarkankriteria;surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sp3b) yang disampaikan oleh pengguna anggaran bud dihampiri saldo atau sisa kas sebelumnya yang ada pada rekening bendahara berita acara penutupan kas. daftar perolehan barang aset apabila terdapat realisasi belanja modaldengan peraturan perundang undangan. contoh format: laporan realisasi pendapatan dan belanja dari skpd unit skpd yang tidak melalui rsud. laporan realisasi pendapatan dan belanja yang tidak melalui rsud skpd unit skpd bulan s.d.x.x.x.xx.xx modal jumlah belanja (a+b+c) sisaskpd surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (sp3b) s.d. untuk bulan bulan tahun anggaran . nomor: kepala skpd.tanggal kepala skpd contoh format: surat pengesahan pendapatan dan belanja sp2b) oleh bud logo daerah surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b) dana nomor sp3b tangga! nama skpd kode kuasa bud tanggal nomor tahun anggaran telah disahkan pendapatan dan belanja: saldo awal pendapatan belanja belanja pegawai rp. belanja barang dan jasa rp. belanja modal rp. saldo akhir tanggal nama contoh format: skpd unit skpd (nama skpd unit skpd) kabupaten berau rekapitulasi pembelian barang aset bulan bulan nama barang aset jumlah unit harga satuan rp) jumlah rp) dst jumlah kepala skpd unit skpd bendaharastandar jurnal dan neraca tanggal iii nomor kode uraian debit kredit bukti bukti rekening xxx xxx .xx.x kas bendahara xxx .xx.x pendapatan lo) xxx jurnal tanggal nomor kode uraian debit kredit tanggal bukti rekening debit kredit xxx xxx .xx.x perubahan sal xxx .xx.x pendapatan dana xxx: jurnal standar jurnal nomor bukti kode rekening tanggal nomor bukti kode rekening uraian debit kredit kode rekening xxx xxx xx.xx xx.xx beban pegawai beban barang dan jasa xxx xxx .xx.xx kas bendahara xxx jurnal lra tanggal nomor kode tanggal bukti rekening uraian debit kredit xxx xxx xx.xx xx.xx belanja pegawai belanja barang dan jasa xxx xxx o.o.o.xx.xx perubahan sal xxx akuntansi aset dalam hal terjadi realisasi belanja modal, maka akan terdapat penambahan nilai aet, ppk skpd melakukan pencatatan: jurnal standar neraca nomor bukti kode rekening tanggal nomor bukti kode rekening uraian debit kredit nomor bukti kode rekening xxx xxx l3.xx.xx.xx aset tetap xxx .xx.xx kas bendahara. xxx jurnal standar.xx.xx belanja modal xxx o.o.o.xxxx perubahan sal xxx: laporan realisasi anggaran, untuk menyajikan laporan pendapatan lra dan belanja; neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya; laporan operasional, untuk menyajikan laporan pendapatan dan beban; laporan perubahan ekuitas, untuk; jawab ftp) adalah kepala puskesmas, yang mempunyai tugas; bertanggungjawab terhadap realisasi pendapatan dan belanja dana kapital;: mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja dana kapital kedalam menyusun atas pendapatan yang diterima dan belanja yang dibayarkan;kapital yang disampaikan oleh kepala ftpkapital dan belanja berdasarkan sp2b jurnal lra;( lra), neraca, laporan operasional lo), laporan perubahan ekuitas lpe),dan catatan atas laporan keuangan lk).;modal, dengan klarifikasi sebagai berikut: belanja pegawai a, antara lain: pembuat^aran jasa pelayanan kesehatan; pembayaran operasional pelayanan kesehatan. belanja barang dan; belanja cetak dan penggandaan; belanja obat obatan; belanja habis pakai farmasi; belanja bahan medis pakai habis;puskesmas:dana kapitalkapital nomor sp3bukti: tanggal nama skpd kode nama ftp surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b) namarp. rp. tanggal. .nama. contoh format: daftar pembelian barang aset dinas kesehatan kabupaten berau rekapitulasi pembelian barang aset puskesmas bulan s.d. bulan . nama barang aset jumlah unit harga satuan (rp) jumlah rp) dst jumlahgencatan didalam jurnal: jurnal dan neraca nomor bukti tanggal nomor bukti kode uraian debit kredit nomor bukti rekening xxx xxx .xx.xx kas bendahara kapital .3xx.xx pendapatan dana kapital xxx jurnalx.xx perubahan sal xxx .xx.xx pendapatan dana kapital xxxxx.xx xx.xx tanggal nomor bukti kode rekening debit kredit xxx beban pegawai beban barang dan jasa xxx xxx xxx kas bendahara xxx dana kapital xxx .xx.xx jurnal lra tanggal nomor bukti kode rekening uraian debit kredit kode, maka ppk skpd melakukan jurnal neraca dan jurnal lra belanja modal. jurnal neraca nomor tanggal nomor kode uraian debit kredit tanggal bukti rekening xxx xxx .xx.xx aset alat kesehatan) xxx .xx.xx kas bendahara dana kapital xxx jurnal tanda lra tanggal nomor bukti kode uraian debit kredit tanggal nomor bukti rekening xx) .xx.xx belanja modal alat kesehatan) xx.xx perubahan sal xxx contoh dana kapital berdasarkan dari laporan masing masing ftp, skpd melakukan rekaman setiap realisasi pendapatan dan belanja dana kapital yang disampaikan oleh puskesmas, selanjutnya kepala dinas kesehatan menyampaikan rincian realisasi pendapatan dan belanja kapital kepada bud untuk dimintakan sp2b sebagai dasar pencatatan akuntansi sebagai berikut: contoh format:kapital .xx.xx pendapatan dana lainnya jumlah pendapatan .xx.xx belanja pegawai .xx.xx belanja barang dan jasa .xx.xx.xx belanja modal jumlah belanjaftp nip contoh format: surat pengesahan pendapatan dan belanja sp2b) yang telah disahkan oleh bud badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten berau surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b) logo daerah surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b) nomor sp3b ftp tanggal nama skpd kode nama ftp dinkes nama bud kuasa bud nomor sp3b ftp tanggal nama skpd kode nama ftp 20xx dinas kesehatan puskesmas. tanggal nomor tahun anggaran 20xxberdasarkan dari sp2b tersebut, ppk skpd melakukan pencatatan sebagai berikut: jurnal pendapatan tanggal nomor kode uraian debit kredit tanggal bukti rekening xx.x kas bendahara dana kapital xx.x pendapatan dana kapital pendapatan lra tanggal nomor kode uraian debit kredit tanggal bukti rekening o.o.o.xx.x perubahan sal .xx.x pendapatan dana kapital jurnal beban tanggal nomor bukti kode rekening uraian debit kredit xx.x beban pegawai xx.x beban barang dan jasa xx.x kas bendahara dana kapital jurnal belanja lra nomor kode uraian debit kredit tanggal uraian debit kredit bukti rekening xx.x xx.x belanja pegawai belanja barang dan jasa o.o.o.xx.x perubahan sal jurnal neraca nomor bukti kode tanggal nomor bukti rekening uraian debit kredit xx.x aset alat kesehatan) xx.x kas bendahara dana kapital jurnal lra nomor kode tanggal kode uraian der kredit tanggal bukti rekening uraian der kredit xx.x belanja modal alat kesehatan) o.o.o.xx.x perubahan sal ilustrasi akuntansi dan pelaporan dana bantuan operasional sekolah bos) pihak terkait pihak pihak yang terlibat dalam rangka pengelolaan keuangan dana bos, antara lain: penanggung jawab dana bos adalah kepala sekolah, mempunyai tugas: bertanggung jawab terhadap realisasi pendapatan dan belanja dana bos; kota.menyusun atas pendapatan dan belanja;bos yang disampaikan oleh kepala sekolahbos dan belanja bos berdasarkan sp2b buku jurnal lra; mencatat transaksi kejadian pendapatan dana bos dan beban bos jawab kepala sekolah kepada kepala skpd dinas pendidikan;setiap triwulan;. belanja barang dan: belanja modal peralatan dan mesin, seperti laptop, wireless dll; belanja modal buku adalah pembelian barang modal buku pelajaran; belanja modal lainnya adalah pembelian barang modal selain peralatan dan mesin, dan buku; penyampaian dan pencatatan akuntansi terhadap dana bos dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, dan atau semester tergantung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerahkota bulan s.d kode uraian jumlah realisasi ^fll hutan tahun lalai mu1ch icu icekolah nip contoh format: surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sp3b) dana bosbos logo daerah surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b) bud kuasa bud tanggal nomor tahun anggaran nomor sp3b tanggal nama skpd dinas pendidikan kode nama sekolah: surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b)tanggal nama contoh format: daftar pembelian barang aset dinas pendidikan kabupaten kota rekapitulasi pembelian barang aset sekolah bulan s.d. bulan nama barang aset jumlah unit harga satuan rp) jumlah rp) dst jumlah kepala sekolahdan neraca tanggal nomor bukti kode uraian debit kredit nomor bukti rekening xxx xxx .xx.xx kas bendahara dana bos xxx .xx.xx pendapatan bos dana xxx jurnal lra nomor bukti kode tanggal nomor bukti rekening uraian debit kredit xxx xxx xx.xx perubahan sal xxx .xx.xx pendapatan bos dana xxx pencatatan beban dan belanjaterhadapjurnal tanggal nomor bukti kode rekening uraian debit kredit xxx xxx .xx.xx beban pegawai xxx .xx.xx beban barang dan xxx jasa xx.xx kas bendahara dana bos xxx jurnal lr, maka ppk skpd melakukan jurnal neraca dan jurnal lra belanja modal sebagai berikut: neraca tanggal nomor bukti kode rekening uraian debit kredit nomor bukti kode rekening xxx xxx1.c .xx.xx aset alat peraga xxx seko ah) xx.xx kas bendahara dana bos xxx jurnal standar lra tanggal nomor kode tanggal nomor uraian debit kredit tanggal bukti rekening kredit xxx xxx .2xx.xx belanja modal alat peraga sekolah) xxx o.o.o.xx.xx perubahan sal xxx contoh sebagai ilustrasi beberapa sekolah telah menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja dana bos sekolah kepada kepala dinas pendidikan dalam satu semester, setelah dilakukan rekaman oleh ppk skpd maka kepala dinas menyampaikan kepada bud untuk mendapatkan pengesahan sp2b dana bos sebagai berikut:bos .xx.xx pendapatan dana lainnya jumlah pendapatan .xx.xx belanja pegawai bos .xx.xx belanja barang dan jasa bos .xx.xx.xx belanja modal jumlah belanja bosekolah nip. contoh format: surat pengesahan pendapatan dan belanja sp2b) dana bos surat pengesahan logo daerah pendapatan dan belanja (sp2b) nomor sp3b 20xx bud kuasa bud: tanggal 20xx tanggal 20xx nama skpd dinas pendidikan nomor 20xx kode tahun anggaran 20xx nama sekolah:nama berdasarkan sp2b yang telah disahkan oleh bud, ppk skpd melakukan jurnal sebagai berikut: jurnal pendapatan tangga tangga nomor bukti kode rekening uraian debit kredit xx.xx kas bendahara dana bos .xx.xx pendapatan dana bos jurnal pendapatan lra tangga nomor kode uraian debit kredit bukti rekening uraian kredit bukti rekening o.o.o.xx.xx perubahan sal .xx.xx pendapatan dana bos beban tanggal nomor bukti kode rekening uraian debit kredit xx.xx xx.xx beban pegawai beban barang dan jasa xx.xx kas bendahara dana bos belanja lra tanggal nomor bukti kode rekening uraian debit kredit xx.xx belanja pegawai xx.xx belanja barang dan jasa o.o.o.xx.xx perubahan sal jurnal nerac.x aset alat peraga sekolah) xx.x kas bendahara dana bos jurnal lra tanggal nomor bukti kode rekening uraian debit kredit xx.x belanja modal alat peraga sekolah) o.o.o.xx.x perubahan sal |
salinan bupati purbalingga provinsi jawa tengahaparatur sipil negara yang memiliki sopan santun, berintegritas, berbudaya dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu disusun kode etikkode etik aparatur sipil negara d lingkungan pemerintah kabupaten purbalingtugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik oleh asn. terlahir adalah asn lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga peristiwa pelanggaran kode etik. pengadu adalah seseorang atau sekelompok asn. pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati, atau pejabat lainsesuai kode etik asn. tujuan ditetapkannya peraturan bupaticitra dan kinerja asn. bab iii prinsip dasar prinsip dasarruang lingkup ruang lingkup kode etik asn terdiri dari sikap, perilaku, cc. perbuatan, tulisan: dan ucapan. bab kode etik asn dalam melaksanakasn dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri, dan sesama asn. kode etik asn dalam bernegara meliputi setiap asn wajib melaksanakan sepenuhnya pancasila dan uud dengan selalu berusaha untuk memahami, mengiasn wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara dengan selalu menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan pribadi, orang lain atau golongan, setiap asn wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan republik indonesia dengan selalu berupayaasn wajib menaati semua peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas dengan selalu berupaya: mengetahui, memahami dan mentaati segala peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas,setiap asndengan selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam melaksanakasn wajibdengan selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara, bersikap jujur danasn wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisieasn wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, dengan: tidakasn dalam berorganisasi meliputi setiap asn wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang undangan, tidaktidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai asn dengan tujuan untuk memperkaya menguntungkan diri sendiri pihak lain, tidakasn wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia, dengan tidakorang lain atau golongan yang tidak berhak berdasarkan ketentuan perundang undangan, tidak menjadi perantara, memberi jalan atausetiap asn wajib melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan selalu berupayatidak meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang,, wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja, wajib menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan, wajib mematuhi menaati ketentuan jam kerja. setiap asn wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan selalu berupayaasnengantidak dan jabatan unit kerja lain. setiap asn wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas denganrampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas. setiap asn wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja dengan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan sandar operasional prosedur sop),', tidak mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan. setiap asndenganatas dasar pemikiran yang logis dan konseptual. setiap asn wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja denganasn dalam bermasyarakat meliputi setiap asn wajib mewujudkan pola hidup sederhana denganasn wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan dengan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, hati hati, dan tidak setengah hati, kehidupan sehari hari harus selalu rendah hati dan tidak membentak bentuk ataupun dibuat buat. setiap asn wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif dengantidaktidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang undangan untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang atau organisasi tertentu. setiap asn wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat dengan selalu berupayamenjaga kebersihan, memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. setiap asn wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dengan selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja,kode etik asn terhadap diri sendiri meliputi setiap asn wajib jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dengan menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada tuhan ymeasn wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan denganpemerintah kabupaten purbalinggaaluasisetiap asn wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dengan wajib mementingkan kepentingan organisasi atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, wajib menghormati kepentingan orang lain, kelompok dan golongan lain, dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kelompok dan golongan lainnya. setiap asn wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap dengan selalu berupayaasn wajib memiliki daya juang yang tinggi dengan bersikap teguh dalam memegang kebenaran,asn wajib memelihara kesehatan rohani dan jasmani dengan wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agamamalmengkonsumsi makanan yang menyehatkan. setiap asn wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dengan. setiap asn wajib berpenampilan sederhana, rapi dan sopan dalam berpakaian, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari hari. kode etik asn terhadap sesama asn meliputi setiap asn wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama kepercayaan yang berlainan dengan wajib menghormati agama dan kepercayaan asn lain, tidak membeda bedakan asn berdasarkan sara, dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama kepercayaan lain, tidak menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah, tidak melakukan intimidasi pengancaman kepada pemeluk agama kepercayaan lain. setiap asn wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama asn dengan: tidak melakukan intimidasi terhadap asn lain, tidak melakukan tindakan yang mengancam kehidupan asn lain, memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan antara sesama asn, wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan termasuk dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis, tidak mengadu domba mengenai etika sesama rekan asn. setiap asn dengan wajib menghormati hak asasi manusia sesama asn, wajib menghormati seluruh asn tanpa membedakan jabatannya, memandang seluruh asn memiliki derajat yang sama, tidak membedakan asn berdasarkan unit kerja instansi asal asn, tingkat intelektual pendidikannya, tidak mempermalukan dan menjelek jelekkan sesama asn hadapan asn lainnya, memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama asn, menghormati sesama asn termasuk kepada asn yang telah berakhir masa baktinya (pensiun), berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama asn, menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama asn, wajib mengendalikan diri mengendalikan emosi, tidak mengatasnamakan sesama asn untuk tujuan tujuan pribadinya. setiap asn wajib menghargai perbedaan pendapat dengan selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul, menghargai pendapat asnasn wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat asn dengan wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian, tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja luar ketentuan yang berlaku, baik sebelum,jektivitasnya dalam melaksanakan tugastidak selalu menjunjung nilai nilai moral dan religi. setiap asn wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama asn dengan sanggup bekerjasama secara sehat dengan asnasn lain yang akan melaksanakan tugas yang sama, bersedia membantu asnatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, wajib menghormati kepentingan orang lain, golongan, dan kelompok lain, dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kelompok dan golongan lain, tidakasn dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika asn, bersedia menerima saran,kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama asn, mendorong sesama asn untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing masing, mengingatkan sesama asn untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini dengan cara yang bijaksana. setiap asn dengankeputus, pemerintah kabupaten purbalingga membentuk majelis kode etik yang ditetapkan oleh bupati. untuk menegakkan kode etik tiap perangkat daerah, dapat dibentuk majelis kode etik perangkat daerah yang dibentuk oleh masing masing kepala perangkat daerahasn yang diperiksa. majelis kode etik mempunyai tugas melakukan persidangan berkaitan dengan dugaanasn yang diduga melanggar kode etikberkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukansecara tertulispada pejabat yang berwenangegan surat panggilan berikutnya maksimalhak mendapatkanalam keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi majelis kode etik dan memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan asdapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup. sanksi moral yang dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan pada forum pertemuan resmi asn, upacara bendera, ditempel pada papan pengumuman. asn yang dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalambab rehabilitasi asn yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah diadakan sidang majelis kode etikformat tata naskah dalam rangka pelaksanaan kode etikkode etik individu dan atau profesi lingkungan pemerintah kabupaten purbalinggganti sesuaiana sajian sesi dengan aslinya kepala bagian hukum, kim pena yo! sh., si. 'tingkat mpa lampirantanggal.enanennnannnnanaaan, tanggal. pelapor format pemanggilan kopa.oouop###w mna demikian untuk dilaksanakan. senasannaaaaan, tanggal.iii.ioo. ka. kpud kepala perangkat daerah nip. tembusan format nota dinaspurbalingga ka. perangkat daerah) rujukan laporan pengaduan .ooo oo. sehubungan dengan laporan pengaduan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa nama.o.oiooinnnnnnnnannnn nip lelnnennnnnaaaanh. pangkat gol. jabatan. unit kerja.oeo.oobeneaaaao. tentang kode etik asn pemerintah kabupaten purbalinggditingkat perangkat daerah) nip. tembusan format keputusan bupati kepala perangkat daerah tentang pembentukan majelis kode etik kop surat keputusan (bupati ka. perangkat daerah) nomor. tahun. tentang pembentuk(bupati purbalingga ka. perangkat daerah) menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan . (.) peraturan bupati nomor.| tahun. tentang kode etik aparatur sipil negara pemerintah kabupaten purbalingga perlu membentuk majelis kode etik. mengingat undang undang nomor.o.otoko00 tahun nona. tentang.) peraturan bupati purbalingga nomor.oinnellalanlaaan tahun. tentang kode etik aparatur sipil negara pemerintah kabupaten purbalingga. memperhatikan laporan pengaduan.ooo woman surat nota dinas penananatanaanaannnannannanaaaan nomor.w omi anakan tanggal purbalingg. peraturan bupati purbalingga nomor . tahun. tentang kode etik aparatur sipil negara pemerintah kabupaten purbalingga. kelima keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di.ooo pada tanggal.o.ooo bupati ka. perangkat daerah, tembusan susunan keanggotapangkal dorongan dalam majelis lho ketua merangkap anggota sekretaris merangkap anggota j anggota oo anggota oo anggota oo bupati ka. perangkat daerah, format berita acara pemeriksaan kop surat berita acara pemeriksaan nomor pada hari ini. tanggal. bulan. tahun. kami nama nip pangkat golongan jabatan nama nip pangkat golongan jabatan dst berdasarkan wewenang yang ada pada saya surat perintah. telah melakukan pemeriksaan terhadap nama nip pangkat golongannomor.o. pertanyaan :.ooooooooo www. jawaban . www. pertanyaan :.ooo woo jawaban .ooooooo woo wwwpurbalingga, ttd tadi format keputusan majelis kode etik kop surat keputusan majelis kode etik (bupati ka. perangkat daerah) nomor. tahun. tentang putusan sidang majelis majelis kode etik aparatur sipil negara (pemerintah kabupaten purbalingga perangkat daerah) menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan . peraturan bupati nomor. tahun. tentang kode etik aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga perlu membentuk majelis kode etik. mengingat undang undang nomor.voice tahun oo. tentang. peraturan bupati purbalingga nomor. oo. nennnnanna tahun. tentang kode etik aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga. memperhatikan laporan pengaduan.ooooooo ena) surat nota dinas kennnanennnnnnnnaaaaan nomor.oom menanam tanggal . perihal usulan pembentukan majelis kode etik aparatur sipil negara. membaca laporan pengaduan nomor. tanggal. mengenai pelanggaran atas nama.nnnannnnnnnnaaanaaanannaa alan pangkat golongan .ooooco# wmnnnnnnnnnlnnnlnnllnnlllnnllllnllanllaaa jabatan danau nan nnn pipa app penn ann ann net ann nan pnp ann apn unit kerja ann pnp ipni ppp nnnepp ann ane ann panen panen era terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam . peraturan bupati purbalingga nomor . tahun. tentang kode etik aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten purbalinggdi.ooo pada tanggal.oo. ketua, format surat panggilan surat panggilan nomor bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara nama nnnannnnnnnnnnnanlnananaaaanaamaaanaanaaan pangkat golongan: .ooooooo wo. woountuk menghadap kepada majelis kode etik pada tanggal nun nina ann pan ean epa yenny epa petani jam nnnannnnnnnnnnnanlnananaaaanaamaaanaanaaan tempat pnnannnanennnnnneennnnalannannana aan untuk diperiksa dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap tertentu |. nana demikian untuk dilaksanakan. tanggal. ketua sekretaris nip. tembusanee. masing masingdst. melakukan pemeriksaan terhadap nama nnnannnnnnnnnnnanlnananaaaanaamaaanaanaaan pangkat golongan .ooo wo. womkarena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuanftin sebagai berikut pada hari ini. tanggal . majelis kode etik telah memeriksa saudara nama nnanannnanannanannanannanannnnaalan alan anaannaanaaaaaan pangkat golongan .ooo# woo well jabatan ann pipa apa nan ann ape app ann ann pan nan ann pipa ppn penahan pandan unit kerja nan nan nan pnn panen plat pnp ana eaee anti. perupa.oooooooo woo.oco. you oo. mna. ketua nip. sekretaris nip. tembusan yth: format keputusan tentang penjatuhan sanksi moral nomor . oo. mon menanam tentang penjatuhan sanksi moral menimbang bahwa dengan keputusan. nomor. wo.io nip. jabatan |. tja la. menang bahwa rekomendasi majelis kode etik tanggal. saudara . lamun .ooooooooooo) peraturan kepala bkn nomor . tahun .bolaang memutuskan menetapkan kesatu menyatakan saudara nama dannannnnnnnnannaanannaaanamaaaan pangkat golongan nona. jabatan han nan ann ppn ppn nnn ppn ppn pena pen ann epa ppp panen unit kerja ann upn nan pipa ppp epe eni una net terbukti melanggar kode ftin asn sebagaimana ditentukan dalam peranan berupa lcbooo bupati kepala perangkat daerah, nip. tembusan yth: format berita acara penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup terbuknnanannnnannnnaanannann alan pangkat golongan exo mnnnnnannnannnannnannlllnllnnllnnlllnllanllan jabatan nan ana pipa ppn nnnppn pena pena nan ppp pena panen pede ann enn ppp nnn unit kerja pena tpp nan pipa papan ppn ane panen ane telah menyampaikan keputusan . nomtutup terbuka pada tanggal . bulan . tahun oo. tempat beesenanaeeaaaaaee dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup terbuka kepada nama dnnrannannnnnnnannnaaaananlanaanaanaa aan anal pangkat golongan .voodoo woo well jabatan upn app ann nnn apa pena ane nan pan peranan ppp nan epn ppn nnn unit kerja nun nan ann nan nan nan ann ann ane ann nan ana apnaneppan epyang menyerahkanses bagan hukum, naa yo! sh., si. pembina' tingkat nggayang selanjutnya disebut dinas,pala adalah kepalaaman sains teknologi pertanitaman sains teknologi pertanian yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakattaman sains teknologi pertanian, pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan taman sains teknologi pertanian, cc. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan taman sains teknologi pertanian,kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan dan kebijakan teknis operasional upt, memimpin pelaksanaan tugas upt, cc. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan upt, melaksanakan kebijakan operasional ketatausahaan dan rencana strategis dinas, mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan, mendokumentasikan berita dan menyelenggarakan hubungan masyarakat berkaitan dengan kegiatan upt, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas upt, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala din. jumlah dan jenis pelaksana pada setiap kepalanya maupun dengankewenangannya. kepala melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. kepalkepala dinas. dalam melaksanakan tugas, bawahan melakukan konsultasi kepada kepala. kelompok jabatan fungsionalgan susunan organisasi unit pelaksana teknis taman sains teknologi pertanian kepala kelompok jabatan fungsional |
provinsi kalimantan nomor tahun atas nomor tahun anggaran pendapatan dan tahun anggaran rahmat tuhan yang maha menimbang bahwa mendukung pelaksanaan pemberian keuangan kepada pemerintah provinsi nusa tenggara dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam sebagaimana amanat menteri dalam negeri nomor tanggal agustus tentang keuangan kepada pemerintah provinsi nusa tenggara dalam rangka penanganan masyarakat terdampak alam; berdasarkan ketentuan butir lampiradimana pemberian bantuananggaran sebelumnya dan atau dengmendesaklima atas peraturan bupati berau nomor tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran mengingat:anggaran berita daerah kabupaten nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan bupati nomor tentang perubahan keempat atas peraturan bupati nomor tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran berita daerah nomor menetapkan atas nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan tahun anggaranyang telah beberapa kali diubah dengan peraturan bupati: nomor berita daerah kabupaten nomor nomor berita daerah kabupaten nomor nomor berita daerah kabupaten nomor dan nomor(+) jumlah belanja daerah setelah perubahan: rp. surplus defisit) setelah perubahan rp. pembiayaan: penerimaan pembiayaan: semula bertambah berkurang) jumlah setelah perubahan pengeluaran pembiayaan: semula bertambah berkurang) jumlah setelah perubahan rp. rp. rp. rp. rp. rp. jumlah pembiayaan netto setelah perubahan: rp. ( ) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubah?erintah kabupaten berau ringkasan penjabaran pergeseran apbd ftin a a n a pendapatan a v a v a hasil retribusi hasil pengelolaan dipisahkan z.u lain lain asli __ rani mall dalai rani kecil rul an dalai dari raja digi dlr rv\ i y\ dll mio uri iri ,r aio kasi lzz ^ \a svsvsv t a a atm tani \jp\r\ a a (~\ \ v \ a a dani dalai lari dmi inr'i hari dam akankah r\a at>ala ainntia unfit ddi nasi raja dari provinsi uan rancrintan uderdii lainnya keuangan dari provinsi adat hibah sosial bagi hasil pemerintah bantuan pegawai barang r"> modal nnn full 1uz.uu i7" 1uz,uu pemerintah kabupaten berau penjabaran pergeseran apbd iranian aria atau penyertaan trial utara pwncahaan milik pt. hutan langgam layanan lestari tahun pltu (pt. indo pusaka baru) tahun bank kaltim tahun dam tirta segar tahun giro nov laca giro tahun deposito bank tahun nov bank bni tahun bupati nov bank kaltim tahun bank danamon tahun bupati bongkar muat petikemas pt. pelindo tahun izl ija cci nnn nnn small r11u hasil hasil dari hasil pribadi pajak bumi dan bangunan pbb) bagi hasil dari penghasilan popn pajak penghasilan tahun bagi biaya pemungutan pajak tahun bagi rata <v6 tahun bagi hasil hasil hasil provisi sumber daya hutan pdh tahun hasil eksploitasi iuran tetap land rent) tahun iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi royalti) hasil tahun penerimaan pungutan pengusahaan perikanan tahun hasil hasil perlambangan minyak bumi tahun bagi hasil pertambangan gas bumi tahun iuran i?ln usaha pengusahaan hutan hti pt tahun alokasi alokasi dana alkali imi l ai mutasi uli uji alokasi transportasi tahun air minum tahun sanitasi tahun air minum tahun sanitasi tahun prioritas daerah tahun irigasi tahun bidang pendidikan tahun bidang kesehatan bidang air minum bidang pasar bidang pertanian bidang kelautan dan perikanan alokasi non fisik non alokasi non fisik non bantuan operasional penyelenggaraan paud tahun tunjangan profesi guru tahun tunjangan penghasilan guru tunjangan khusus guru hasil provinsi hasil dari hasil dari balik hasil dari hasil dari air tahun bantuan operasional kesehatan tahun bantuan operasional tahun dana pelayanan administrasi kependudukan tahun jaminan persalinan tgl pajak kendaraan bermotor tahun thn pajak kendaraan bermotor (kurang jalur thn tgl bea balik nama kendaraan bermotor (tahun thn bea balik nama kendaraan bermotor kurang jalur thn tgl pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun thn pajak bahan bakar kendaraan bermotor kurang jalur thn tgl pajak air pemukaan tahun hasil dari thn pajak air permukaan kurang jalur thn tgl pajak rokok tahun thn pajak rokok kurang jalur thn dari provinsi fl4 dari provinsi kaltim tgl bantuan keuangan dan pemerintah provinsi kalimantan timur thn ncn nnn nnn oo.oo. alokasi alokasi alokasi dana desa iuu( q50 non kegiatan sumber dana hibah kepada organisasi kwarda pramuka kabupaten berau tahun komite olahraga nasional indonesia koni) tahun palang merah indonesia pmi) kabupaten berau tahun badan amil zakat nasional kab. berau tahun komite nasional pemuda indonesia knpi) tahun akademi komunitas negeri berau lft kabupaten berau kegiatan mtq prov. kaltim lpt kabupaten berau kegiatan stq kab. berau tahun dan jenjang shohwah siswa madani siswa katolik suparman siswa muhammadiyah tanjung rede siswa ibnu kasir siswa annisa siswa harvest christian academy siswa sds teladan prima siswa jenjang mis ihsan siswa misal ma'arif ottawa siswa mis nurul huda siswa mis ddi biduk biduk siswa mis nahdlatul nathan siswa negeri tanjung rede siswa jenjang mts mts nurul huda siswa mts al khalil berau siswa mts layanan makmur siswa mts nurul muhaimin siswa mts al ridho siswa mnt ddi biduk biduk siswa mts negeri tanjung rede siswa jenjang smp siswa smp ihsan siswa smp madani siswa smp pgri tanjung siswa smp muhammadiyah siswa smp katolik soepratman berau onn nnn siswa yuu.uuu,uu jo.ouo.uuu.oo bop paud bantuan operasional penyelenggaraan paud program kota tanpa kumuh kotaku tahun bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada masyarakat kelompok masyarakat tahun bagi hasil o hasil hasil bagi retribusi propinsi provinsi lainnya bagi hasil pajak daerah tahun bagi hasil retribusi daerah tahun bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi kaltim bantuan keuangan kepada pemprov kaltim dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada guru non pns sekolah negeri dan swasta tk. sta bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi nusa tenggara barat thn bantuan pkk kampung tunjangan pada kelurahan tahun alokasi dana kampung( adk) tahun dana desa apbn tahun dana desa apbn siapa tahun dana desa apbn siapa dana desa bantuan keuangan provinsi siapa tahun politik partai bantuan kepada partai politik tahun belanja tidak terduga tahun siapa kegiatan lanjutan ta. kegiatan myq thn alokasi alokasi siapa dana desa apbn siapa dana desa apbn tahun alokasi alokasi sisa bantuan keuangan provinsi tahun uu.uu o.i.l.id "*n 1fl7 f\c\ cft j.zdu.zz. .1uz,uu sisa belanja dbh dr tahun ffi u.z zz. uz,uu siapa belanja tidak terduga thn pemerintah kabupaten berau penjabaran pergeseran apbd rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah luar pemerintah kabupaten berau penjabaran pergeseran apbd pengembangan kebudayaan dan pariwisata j\j\j .\j\j\j .\j\n j\j lokasi kegiatan kabupaten berau (xn to.u;)u.uuu,uu u,uu panitia panitia hasil habis materai baliho publikasi media elektronik \ ahli ari ahli non ooo ooo \j\j |
aga lesampang nomor tahun.sementarasementara: januari bupati sampang, noer tjahjo diundangkan sampang pada tanggal januari plt. sekretaris daerah kabupatensampang ir. tonton, mm, mba pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten sampang tahun nomor |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.