text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
salinan nomordagangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pasar melalui pembentukan unit pelaksana teknis pasarasar besar, unit pelaksana teknis pasar blimbing, unit pelaksana teknis pasar induk gadang, unit pelaksana teknis pasar difoto, dan unit pelaksana teknis pasar oro oro dowo telah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur dan telah mendapatkan rekomendasi untuk digabung menjadi unit pelaksana teknisdagangan yang selanjutnya disebut dinasperdagangan. kepala unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut kepala upt adalah kepala upt pasarasar dengan kelas pada dinas. upt pasar sebagaimana dimaksud pada meliputi: pasar besar, pasar induk gadang, pasar blimbing, pasar difoto, pasar oro oro dowo, pasar tawangmangu, pasar klien, pasar bunuh, pasar baru barat, pasar baru timur, pasar madyopuro il. pasar sukun, pasar kasih, pasar megan, oo. pasar bareng, pasar gadang lama, pasar kebumen, pasar buku wilis: pasar sawojajar, pasar burung, pasar bunga, pasar kotama: pasar kedungkandang, pasar gembong brantas, pasar lesanpuro pasar talun: dan aa. pasar nusakambangan. bab iii kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan upt pasarasarasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pasar mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan kegiatan upt pasar berdasarkan program yang ditetapkan dalam perencanaan strategis dinas, pengelolaan pasar secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan aktivitas jual beli pasar, pengawasan, pengamanan dan penertiban khususnya terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana dan bahaya kebakaran lingkungan pasar, penanganan dan penyelesaian permasalahan pedagang lingkungan pasar, pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyegelan dan atau pembukaan kembali kios atau los: pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar, pemungutan dan pengadministrasian retribusi pelayanan pasar, pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana barang milik daerah pada upt pasarpada upt pasasar pada dinas perdagabagan susunan organisasi upt pasar pada dinas perdagangan kepala dinas perdagangan kepala upt pasarsalinan nomor duntuk menyusun sistem pengadapengadaan barang jasa pemerintah lingkungan kota malang perlu dilengkapi kelembagaan yang memadai, bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah, walikota membentuk layanan pengadaan secara elektronik untuk memfasilitasi panitia pejabat pengadaan dalam melaksanakrosedur operasional (dl) standar prosedur operasional disusun dan dilaksanakan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sister pengadaan barang jasa secara elektronik. standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud padorb(dl)anitiaanitia pejabat pengadaan, ppk, auditor, atau entitas jdlanitia(dl)d0lpenarn(dlkepegawaian (dl) pejabat struktural pada upt lpse(dl) pegawai uptuptupt lpse dilarang merangkap menjadi ppk panitia pejabat pengadaan. pegawai upt lpse tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. bab pembiayaan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas upt lpsejanuari bagan struktur organisasi upt layanan pengadaan secara elektronik pada dinas komunikasi dan informatika kota malang kepala dinas komunikasi dan informatika kepala upt lpse subbagian tata usaha unit administrasi unit registrasi dan unit layanan dan sistem elektronik verifikasi pengguna dukungit pelaksana teknis layanan pengadaan secara elektronik pada dinas komunikasi dan informasimelalui malangkota.go. base(dl) dengan peraturan walikota ini dibentuk upt lpse. penyelenggaraan lpse didahului dengan kesepakatan tingkat pelayanan service level agreement) antara daerah dengan lopp. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi (dl)d0) upt lpse melaksanakan tugas pokok memfasilitasi pa kpa mengumumkan rencana umum pengadaan, memfasilitasi panitia pengadaanlain yang berkepentingan menjadi pengguna sse. uptlpokok sebagaimana dimaksud dalam upt lpse mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja upt lpse, penyusunan program kegiatan pengelolaan procurementystem procurement, pelaksanaan dukungan teknis pengoperasian sse, pelaksanaan pelayanan kepada panitia pejabat pengadaan dan penyedia barang jasa, pelaksanapelaksanaan penyediaan informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang jasa yang telah dilakukan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan pelaporota malangkehumasan dan rumah tangga upt lpse, il. 0) susunan organisasi upt lpse, terdiri dari kepala upt, subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional tertentu dan atau fungsional umum, yang terdiri dari unit administrasi sistem elektronik, unit registrasi dan verifikasi pengguna, unit layanan dan dukungan. subbagian tata usaha dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang diunitlpsemelakukan koordinasi, penatalaksanaan, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatomunikasi dan informasi bidang pengelolaan upt lpse, koordinasi kegiatan lingkungan upt lpse dan lembaga terkait, pelaksanaan ketatausahaan, penatalaksanaan, kepustaklaksanaan pemberian informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang jasa yang telah dilakukan kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi, pengelolaan administrasi pelayanunit administrasi sistem elektronik (d0) unit administrasi sistem elektronik melaksanakanmpunyai fungsi menyusun program kerja rumpun tugas administrasi sistem elektronik, menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat kerasupt lpse, melaksanakan instruksi teknis dari lopp: menyediakan sarana akses internet bagi ppk panitia dan penyedia barang jasa, meng upload proses pengumuman pengadaan barang jasa sampai dengan pengumuman pemenang, merekam proses pengadaan barang jasa yang telah dilaksanakan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi: mengelolunit registrasi dan verifikasi pengguna (d0) unit registrasi dan verifikasi pengguna melaksanakan tugasmpunyai fungsi menyusun program kerja rumpun tugas registrasi dan verifikasi pengguna, melayani pendaftaran pengguna sse, menyampaikan kepada calon pengguna sse tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, memproses verifikasi dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna sse, mengelola arsip dan dokumen pengguna lpse, f.jabat pengadaan berkaitan dengan blacklist. bagian kelima unit layanan dan dukungan (d0) unit layanan dan dukungan melaksanakan tugasmpunyai fungsi memberik, menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan sse kepada ppk panitia dan penyedia barang jasa, memberikan layanan pelatihan penggunaan aplikasi sse, mengelola pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang jasa: mengelola katalog elektronik, bab tata kerja (dl) lpse menjalin hubungan kerja dengan pa kpa ppk panitia pejabat pengadaan. lpse berkoordinasi dengan lopp. (dl) hubungan kerja lpse dengan pa kpa ppklldengan rahmat tuhan yang maha esa walikota malang, menimbang bahwa dengan adanya kenaikan harga beberapa barang yang tercantum dalam lampiranperlu menyesuaikanharga satuan pokok kegiatan spk)mengubah lampiran dalamsehingga seluruhkota malangdaerah, kepala skpd, nama pangkat nama nip. pangkat nip. salinan sesuai aslinya kepala bagian hukum, walikota malang, ttd. ttd. dwi rahayu, sh, hum. drs. peni suharto, m.ap pada skpd. pemberian tambahan penghasilgolongan dikenakan dengan ketentuan sebagai berikutdelapandari instansi luar pemerintah daerahpns yang pada periode penilaian memperoleh promosi jabatan struktural, berlaku ketentuan sebagai berikut apabila promosi jabatan struktural diperoleh sebelum tahun maka pemberian tambahan penghasilannya diklasifikasikan sesuai jabatan barunya, apabila promosi jabatan struktural diperoleh pada tahun maka pemberian tambahan penghasilannya diklasifikasikan sesuai jabatan lamanya. bab rekapitulasi daftar hadir kerjadengandengans5) bagi pns yang tidak masuk kerja dikarenakan hal sebagaimana dimaksud pada kepadanyapada termasuk keikutsertaan pns dalam program pendidikan dan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau instansi non pemerintah atas dasar penugasan dan dengan mendapatkan persetujuan pimpinan atau pejabat yang berwenang apabila dalam periode penilaian pns terkena mutasi antar skpd, berlaku ketentuan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada pns bersangkutan, sebagai berikut dalam hal pembayaran gaji pns bersangkutan masih dilakukan melalui skpd lama maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal pembayaran gaji pns bersangkutan sudah dilakukan melalui skpd baru maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dilakukan melalui skpd baru, dengan menyertakan fotokopi daftar hadir kerja pada skpd lama yang telah disahkan oleh kepala skpd lama atau pejabat yang ditunjuk. |
bupati natuna provinsi kepri,akan riau peraturan bupati natuna nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelola"aan air limbah domestik pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan per'tanamandaerah kabupaten naturorwarna. '\., parafkoom ffi mengingat3a11,2036l;( lembaran daerah kabupaten natuna tahun ol7 nomor ft& flt00fr$l menetapkan memutusi(yat, kawasan permukiman dan pertanahumahan ra}ryat, kawasan permukiman dan pertanahan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan; kabupaten natuna.nit pelaksana teroris. air limbah domestik adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena suatu hasil usaha dan atau kegiatan rumah tangga, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. irafkscrbnasi; dan kedudukan unit pelaksana teknis pemerintah daerah menetapkan upt air limbah domestik tipe pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. upt pengelolaan air limbah domestik pada dinas daerah merupakan salah satu unit pelaksana teknis dilingkungan dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang dipimpin oleh kepala upt setingkat dengan eselon yang bantu oleh kepala sub bagian tata usaha dengan eselon vb. kepala upt pengelolaan air limbah domestik yang dalam melaksanakan tugas berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas perumahan ral<yat, kawasan permukiman dan pertanahan serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. f.&ra ft( still bab iii tugas, fungsi dan susunan organisasi unit pei.aksara teknis bagian kesatu t\gas unit pelaksana teknis upt pengelolaan air tugas melaksanakan operasional dan atau pengelolaan air limbah limbah domestik mempunyai sebagian kegiatan teknis kegiatan teknis penunjang domestik. bagian kedua fungsi unit pelaksana teknis pengelolaan air limbah domestik dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt pengelolaan air limbah domestik mempunyai fungsi: melaksanakan merasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik; men5rusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran bidang pengelolaan air limbah domestik; melaksanakan penyediaan, pengangkutan, dan pembuangan tinja; melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pengangkutan tinja yang dilakukan oleh pihak swasta; melaksanakan pengelolaan lumpur tinja dan plt; ferafkoorb il{ asi melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dikelola oleh masyarakat;upt pengelolaan air limbah domestikengelolaan air limbah domestiklaksana teknis pengelola"aan air limbah domestik bagian kesatu kepala unit pelaksana teknis pengelolaan air limbah domestik pasa1 kepala upt pengelolaan air limbah domestik mempunyai tugas memimpin, men5rusun, dan melaksanakan program pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik; ffi1s1 dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada kepala upt pengelolaan air limbah domestik mempunyai fungsi fungsi melaksanakan teknis kebijakan upt pengelolaan air limbah domestik; melaksanakan program dan kegiatan upt pengelolaan air limbah domestik; melaksanakair limbah domestik; melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup upt pengelolaan air limbah domestik; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. uraian tugas kepala upt pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut men rusun rencana strategis upi pengelolaan air limbah domestik; membagi tugas kepada bawahannya; melaksanakan kegiatan teknis operasional; melaksanakan coord.invasi dengan dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; melaksanakan pembahasan draf rka dan atau rba upt pengelolaan air limbah domestik; men5rusun laporan kinerja triwulan upt pengelolaan air limbah domestik; mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahan terkait pelaksanaan pengelolaan plt; melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan upt pengelolaan air limbah domestik; p$ha foto rbh{asi melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan upt pengelolaan air limbah domestik kepada kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahmen5namun rencana kerja sub bagian tata usaha upt pengelolaan air limbah domestik; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan.n dan evaluasi serta pelaporan; melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi trrllrm, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan; melaksanakan pembinaan,mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan p&raf oft iha$ipenata usahakan surat men5surat; menyiapkan penyelenggaraan.n pengadministrasian kepegawaian;pengelolaan limbah; melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik upt pengelolaan air limbah domestik; melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan upt pengelolaan air limbah domestik; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala upt pengelolaan air limbah domestik. bagian ketiga kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional pada upt pengelolaan air limbah domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas upt sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. ob' fsr&f kb$rs lh{&s$ bab tata kerja dalam melaksanakan tugas, kepala upt pengelolaan air limbah domestikumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. kepala upt pengelolaan air limbah domestikpengelolaan air limbah domestikpengelolaan air limbah domestik dari*ikatan hubungan kerja. dalam melaksanakan tugas kepala upt pengelolaan air limbah domestik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala. (s) p*xs koontltrt aslrantai tanggal ge:rla*q fiq hamid rudal diundangkan rantai pada tanggal set.ter 2oq sekretaris daerah kabupaten natuna, berita daerah kabupaten natuna tahun ot7 nomor eff}' i,lampiran peraturan bupati natuna nomor tat$*! tanggal v?s,fle.ew ?bv bagan susunan organisasi upt pengelolaan air limbah domestik kabupaten natuna pada dinas perumahan rai(yat, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten natuna kepala unit pelayanan teknis daerah kepala sub bagian tata usaha jabatan fungsional pati natuna, |
mercu buana peta yogyakarta nota kesepahaman sasa dan nomor c.oz gek. vu z018 nomor bt heli nar: bupati kulon progo jln. perwakilan wates kulon progo dan rektor universitas mercu buana yogyakarta jln. wates km. yogyakarta sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengkajian dan penelitianmeningkatkkaranni rektor bupati kulon prog universitas mercu buana yogyakarta ang alur kem prt na arora enampbu rupiah) kop oo. armatus sarah hasta wardoyo pihak las |
asa kesepakatan bersama antara badan pengkajian dan penerapan teknologi dengan pemerintah kabupaten kulon progokeren, rar mea rasa rata men made nan mea nomor: mou bppt pemkab. kulon progo nomor u.kp hkm kesepakatan bersama tentang pengkajian, penerapan,(yang selanjutnya disebut kesepakatan bersama ) dibuat pada hari ini rabu, tanggal enam, bulan juni, tahun dua ribu delapan belas antara: badan pengkajian dan penerapan teknologi, lembaga pemerintah non kementerian yang bergerak bidang pengkajian dan penerapan teknologi, dalam hal ini diwakili oleh dr. ir. unggul riyanto, dalam kedudukannya sebagai kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi, yang diangkat berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tanggal mei dan oleh karenanya sahnomor jakarta pusat untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. pemerintah kabupaten kulon progo, dalam hal ini diwakili oleh dr. hasta wardoyo, sp. og.(k) dalam kedudukannya sebagai bupati kulon progo yang diangkat berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten kulon progo, berkedudukan kulon progo untuksebagai para pihak . den ane pamen naa anna nepal pena ena se ton dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing masing khususnya, maka para pihak sepakat untuk bekerja sama, yang selanjutnya dirumuskan dalam kesepakatan bersama ini, dengan ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam sebagai berikut: tujuan kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga lembaga daerah melalui. ruang lingkup ruang lingkup kerja sama meliputi: pengkajian kebijakan teknologi: pengkajian dan penerapan teknologi bidang agroindustri dan bioteknologi: pengkajian dan penerapan teknologi bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan: pengkajian dan penerapan teknologi bidang industri rancang bangun dan rekayasa: pengkajian dan penerapan teknologi bidang informasi, energi dan material: dan bidang lain yang disepakati para pihak: bentuk kerja sama bentuk kerja sama meliputi: penelitian dan pengembangan teknologi baru: tukar menukar data dan informasi: pendidikan dan pelatihan: pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian yang telah ada: bantuan teknis: dan bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak: pelaksanaan kegiatan untuk merealisasikan kesepakatan bersama ini, maka para pihak sepakat untuk menunjuk wakil dari masing masing pihak, untuk membahas setiap yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada kesepakatan bersama ini. jangka waktu jl) kesepakatan bersama ini berlangsungakhiri sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada atas kesepakatan para pihak dengan ketentuan pihak yang inginatu) bulan sebelumnya. korespondenpengkajian dan penerapan teknologi kepala biro hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat gedung bppt lantai jalan m.h. thamrin nomor jakarta pusat telp. faks. pemerintah kabupaten kulon progo bagian hukum setda kabupaten kulon progo kompleks kantor bupati kulon progo, jl. perwakilan nomor wates. kulon progo telp. psw faks. lain lain (l)rangkap (dua) asli, bermeterai cukup sertaoleh para pihak. pihak pertama, pan layak kedua,p nn yna mel ben era man (ban wmaetp kess proper kan con, dr unggul riyanto, sc. rasio wardoyo, sp. og.(k) gen |
ss dengan rakhmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai utara, menimbang bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan uang jaminan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi pelayanan parkir tempat khusus parkir, dipandang perlu adanya pengaturan yang jelas tentang tata cara pembayaran, pengembalian, dan pengelolaan uang jaminan retribuembalian,parkirri hasil penerimaan retribusi. kas daerah adalah kas daerah kabupaten hulu sungai utara. badan adalah sekumpulankanan bentuk usaha tetapparkir tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah. retribusi pelayanan parkir tempat khusus parkir, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan parkir tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah. pengelola parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan parkir. pengelolaan parkir adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu dalam usaha parkir. uang jaminan parkir adalah uang yang dititipkan oleh pengelola parkir kepada pemerintah daerah sebagai jaminan pengelolaan parkir yang akan digunakan oleh pemerintah daerah bila pengelola parkir tidak memenuhi kewajibannya dalam menyetorkan pendapatan kas daerah. pengembalian uang jaminan parkir adalah pengelolaan pengeluaran kas bruto yang tidak dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten hulu sungai utara karena telah terpenuhinya suatu kewajiban masa lampau dalam hal ini dengan terpenuhinya suatu kewajiban tersebut. pengelolaan uang jaminan parkir adalah bagian dari pengelolaan kas non anggaran dari aktifitas pengelolaan parkir yangbab pembayaran uang jaminan parkir setiap pengelola parkir dikenakan uang jaminan parkir. uang jaminan parkir bersifat titipan sampai berakhir masa perjanjian kerjasama pengelolaan parkir serta bersifat condemnation dan preventif yang berarti: setiap pengelolaan parkir dikenakan dan wajib menyerahkan uang jaminan parkir sebagai instrumen pencegahan pelanggaran atas pengelolaan parkir. menjamin pengelola parkir untuk lebih bertanggung jawab atas pengelolaan lokasi parkir yang dikelolanya. pengelola parkir dapat membayar uang jaminan parkir sebelum saat penyerahan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir dan selamanya (sepuluh) hari setelah perjanjian kerjasama diserahkan. uang jaminan parkir tersebut diserahkan kepada bendahara penerimaan untuk kemudian disimpan rekening bank kalimantan selatan, atas nama bendahara penerimaan dinas perhubungan. besarnya uang jaminan parkir minimal sebesar (satu) kali jumlah setoran per bulan. bab iii penggunaan dan pengembalian uang jaminan parkir uang jaminan parkir digunakan ketika pengelola parkir tidak bisa menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada dinas perhubungan selama satu) bulan atau sesuai dengan uang jaminan yang dititipkan. uang jaminan yang telah ditarik bank disetorkan kas daerah melalui board. pengelola parkir yang telah menggunakan uang jaminan parkir diwajibkan untuk menyetorkan kembali uang jaminan parkir selamanya dalam waktu (lima belas) hari. pengembalian uang jaminan kepada pengelola parkir dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: telah berakhir habis masa perjanjian kerjasama pengelolaan parkir, lokasi parkir telah ditutup dan atau lokasi telah beralih fungsi, atau cc. pengelola parkir sudah tidak lagi mengelola parkir. bab pengelolaan uang jaminan parkir uang jaminan parkir akan ditampung rekening khusus bendahara penerimaan dinas perhubungan pada bank kalimantan selatan cabang amuntai. dinas perhubungan bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang jaminan parkir sebagai aktifitas non anggaran dan pelaksanaan teknis penatausahaannya dilakukan oleh bendahara penerimaan dengan menggunakan buku kas umum khusus uang jaminan parkir dan buku bank. bendahara penerimaan bertanggungjawab terhadap penerimaan dan pengeluaran uang jaminan parkir dari dan untuk pengelola parkire, gairah salinan sesuai aslinya skala bagian kum, sen, imebpga pan es. pes. sofia syahrini, senam peffibina ting kat (iv b) t nipmasa pandemi corona virus disease covid maka perlu disusun pedoman pembelajaran tatap mukarotokol kesehatan ptm terbatas sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan wali kota ini. ptm terbatas satuan pendidikan paud tk ra, sd mi, smp m dilaksanakan melalui (dua) fase yakni: masa transisi, masa kebiasaan baru. ptm terbatas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut: ptm terbatas pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan memperhatikan zona level yang ditetapkan kota depok, masa kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan rekomendasi dari satuan tugas penanganan covid kota depok, cc. pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas setiap siswa dilaksanakan hari dalam satu minggu dengan durasi paling lama jam perhari atau (seratus dua puluh) menit hari dan hari belajar lainnya dilaksanakan secara bdr pjj berdasarkan jadwal yang diatur oleh satuan pendidikan dengan pengaturan sesi, terhadap jenjang pendidikan tk paud apabila pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam (satu) shift maka waktu ptm terbatas dapat dimulai pukul wib, satuan pendidikan yang memiliki fasilitas antar jemput siswa, pengemudi wajib sudah divaksin covid dan kapasitas kendaraan paling banyak (lima puluh persen), ruang kelas memiliki sirkulasi udara yang lancar dan terbuka: tidak ada waktu istirahat, peserta didik langsung pulang setelah pembelajaran selesai, peserta didik tidak diperkenankan membawa bekal makanan dan hanya diperbolehkan membawa bekal minuman, bagi sekolah yang menyediakan katering ditiadakan, selama proses belajar mengajar dilarang membuka masker, j . kegiatan olahraga, seni, ekstrakulikuler, dan kegiatan penunjang lainnya yang dilakukan bersama, dilaksanakan sesuai dengan fase sebagaimana dimaksud pada ketentuan prosedur pelaksanaan ptm terbatas sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan wali kota ini. bagian ketiga tugas dan tanggung jawab paragraf umum dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, kepala satuan pendidikan berkoordinasi dengan. paragraf kepala dinas pendidikan kepala dinas pendidikan dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk: memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk ptm terbatas dengan aman, dapodik dan emis: wali kota dan menteri pendidikan dan kebudayaan, untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota atau masyarakat pada laman: kesiapanbelajar : mentri agama, untuk satuan pendidikan dibawah pembinaan kementerian agama pada laman: http: siapbelajar.kemenag.go.id dalam hal terdapat kekurangan pendidik pada satuan pendidikan sebagai akibat terdampak covid kasus konfirmasi, kasus probable, kasus suspek, dan kasus kontak erat covidrkoordinasi dengan satuan tugas penanganan covid dan atau dinas kesehatan, terkait: datainformasi tingkat risiko covid dan informasi status pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan.berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan satuan pendidik:. pada saat satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, kepala dinas pendidikan bertanggung jawab untuk: melaporkan kebijakan pembelajaran pada laman http: sekolah.data.kemdikbud.go.id kesiapanbelajar kebijakan mahkota, melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada wali kota dan menteri pendidikan dan kebudayaan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat pada laman: http: sekolah.data.kemdikbud.go.id kesiapanbelajar . memberhentikan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan selama (tujuh) hari yang sudah memulai pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif covid satuan pendidikan. paragraf kepala dinas kesehatan kepala dinas kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab: berkoordinasi denganmemastikan pusat kesehatan masyarakat puskesmas)kotaparagraf kepala satuan pendidikan kepala satuan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk: mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman dapodik atau laman emis sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan wali kota ini, : dan tim pelatihan dan humas. rincian masing masing satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ininginformasikan puskesmas dan melaporkan jika ada warga satuan pendidikan wilayah kerjanya terkonfirmasi positif covid bab iii pemantauan, pelaporan dan pengaduan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan ptm terbatasptm terbatas oleh kepala satuan pendidikan selama masa darurat covid sebagai berikut:tatap mukakewenangannya terkait: kondisi kesehatan warga satuan pendidikan, metode pembelajaran yang digunakan, jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani ptm terbatas: kendala pelaksanaan ptm terbatas, dan capaian hasil belajar peserta didik., dan satuan pendidikan menyiapkan saluran layanan pengaduan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. pengaduan sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui layanan pengaduan yang ditetapkan oleh masing masing institusi. bab sanksi setiap orang atauketentuan lain lain apabila kota depok masuk dalam kategori wilayah zona level yang mengharuskan pembelajaran secara daring, maka pembelajaran tatap muka terbatas dihentikan dan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh belajar dari rumah bdr) pembelajaran jarak jauh pjj)). bab viikasar get iaiperiksa kesiapan satuan pendidikan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki: toilet bersih dan layak, sarana caps dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer), dan disinfektankesiapan menerapkan area wajib masker dan atau faceshield serta masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu, memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak), menyiapkan ruang isolasi yang digunakan apabila terdapat peserta didik yang mengalami gejala gejala mengarah covid pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan satuan pendidikan: memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki riw perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran covid yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama (empat belas) hari, dan memiliki riw kontak dengan orang terkonfirmasi positif covid dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama (empat belas) hari: membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan. wali kota depok, ttd k.h. mohammad idritokol kesehatan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melakukan disinfeksi sarana melakukan disinfeksi prasarana dan lingkungan satuan sarana prasarana dan lingkungan pendidikan, satuan pendidikan, memastikan kecukupan cairan|b. memeriksa ketersediaan sisa disinfektan, sabun cuci tangan, air cairan disinfektan, sabun cuci bersih setiap fasilitas caps, dan tangan, dan cairan pembersih cairan pembersih tangan (hand tangan (hand sanitizer), sanitizer), memeriksa ketersediaan sisa cc. memastikan ketersediaan masker, masker dan atau masker tembus dan atau masker tembus pandang pandang cadangan, cadangan, memastikan thermogun (pengukur memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik, dan dengan baik, dan melaporkan hasil melakukan pemantauan kesehatan pemantauan kesehatan warga warga satuan pendidikan, satuan pendidikan harian kepada memeriksa suhu tubuh dan dinas pendidikan dan menanyakan adanya gejala umum kebudayaanposisi |o kemas sebelum berangkat |a.nggunakan masker bedah lapisan atau masker bedah lapisan dengan ditambahkan lapisan masker kain yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu serta masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas run: membawa air minum sesuai kebutuhan, wajib. selama perjalanan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimalkej less amas sebelum masuk pengantaran dilakukan lokasi yang lingkungan telah ditentukan, satuan mengikuti pemeriksaan kesehatan pendidikan meliputi: pengukuran suhu tubuh danlakukan caps sebelum memasukikegiatan menggunakan masker dan menerapkan belajar mengajar jaga jarak minimal (satu koma lima) meter, menggunakan alat belajar, dan alat minum pribadi, dilarang pinjam meminjam peralatan belajar dan ibadahselesai kegiatan tetap menggunakan masker dan belajar mengajar melakukan caps dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas, pepes keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan menerapkan jaga jarak, cc.menggunakan masker dan tetap jaga jarak dari satuan minimal (satu koma lima) meter, pendidikanmelepas alas kaki, meletakan barang rumah barang yang dibawa luar ruangan dan melakukan disinfeksicc. tetap melakukan pubs khususnya capsmo) lokasi arema perpustakaan, melakukan caps dengan air mengalir ruang praktikum, sebelum masuk dan keluar dari ruangan, ruang meletakkan buku alat praktikum pada keterampilan, tempat yang telah disediakan, dan atau ruang selalu menggunakan masker dan jaga jarak sejenisnya minimal (satu koma lima) meter. kantin pada masa |a. melakukan caps dengan air mengalir kebiasaan baruapsarah lorong jalur yang ditentukan, dilarang berkerumun tangga dan lorong satuan pendidikan. lapangan pada selalu menggunakan masker dan menjaga masa kebiasaan jarak minimal (satu koma lima) meter baruaps dengan air mengalir guna dan sebelum dan setelah menggunakan ruang olah ruangan atau berolah raga, raga pada masa selalu menggunakan masker dan kebiasaan baruaps dengan air mengalir ruang makan, sebelum dan setelah memasuki asrama, kamar mandi, menggunakan masker dan tetap menjaga tempat ibadah, jarak jarak minimal (satu koma lima) ruang belajar, meter: perpustakaan, dan |c. membersihkan kamar dan lingkungannya, lain lain), j . apabila ditemukan kasus konfirmasi covid wajib berkoordinasi dengan puskesmas dan satgas covid untuk dilakukan mitigasi.sedur pembelajaran tatap muka satuan pendidikan prosedur bea kondisi kelas satuan pendidikan jaga jarak il. satuan pendidikandua puluh) peserta didik (dua puluh) peserta didik per kelas. per kelas. dikecualikan bagi satuan dikecualikan bagi satuan pendidikan taman kanak pendidikan taman kanak kanak tk), kelompok kanak tk), kelompok bermain kb), taman bermain kb), taman penitipan anak tpa), satuan penitipan anak tpa), satuan paud sejenis sps) jaga jarak paud sejenis sps)sepuluh) peserta didik (sepuluh) peserta didik per kelas. per kelas. jumlah hari dan (hari) pembelajaran tatap| (hari) pembelajaran tatap jam pembelajaran muka terbatas dengan durasi muka terbatas dengan tatap muka dengan masing masing jam durasi masing masing jam pembagian menit) hari menit) hari rombongan belajar (shift) perilaku wajib menggunakan masker bedah| menggunakan masker bedah seluruh lingkungan lapisan atau masker bedah lapisan atau masker bedah satuan pendidikan lapisan dengan lapisan dengan ditambahkan lapisan masker ditambahkan lapisan masker kain yang menutupi hidung kain yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu serta dan mulut sampai dagu serta masker tembus pandang bagi masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. masker kain disabilitas rungu. masker digunakan setiap jam atau kain digunakan setiap jam sebelum jam saat sudah atau sebelum jam saat lembab basah. sudah lembab basah. cuci tangan pakai sabun cuci tangan pakai sabun caps) dengan air mengalir (caps) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau cairan pembersih (hand sanitizer). tangan (hand sanitizer). menjaga jarak paling sedikit menjaga jarak paling sedikit (satu koma lima) meter (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan fisik seperti bersalaman dan cium tangan. cium tangan. menerapkan etika batuk | menerapkan etika batuk bersin. bersin. kondisi medis sehat dan jika mengidap| sehat dan jika mengidap warga satuan penyakit penyerta penyakit penyerta pendidikan (comorbid) harus dalam (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol. kondisi terkontrol. tidak memiliki gejala tidak memiliki gejala covid kasus konfirmasi, covid kasus probable, suspek, dan kontak konfirmasi, probable, erat covid termasuk suspek, dan kontak erat orang yang serumah dengan covid termasuk orang warga satuan pendidikan. yang serumah dengan warga satuan pendidikan. kantin tidak diperbolehkan. warga boleh beroperasi dengan tetap satuan pendidikan hanya menjaga protokol kesehatan. membawa minuman dan tidak diperkenankan membawa makanan satuan pendidikan kegiatan olahraga tidak diperbolehkan satuan diperbolehkan, kecuali kegiatan dan pendidikan dengan adanya penggunaan ekstrakurikuler. kegiatan selain tidak diperbolehkan ada| diperbolehkan dengan tetap pembelajaran kegiatan selain pembelajaran, menjaga protokol kesehatan. lingkungan satuan seperti orangtua menunggu pendidikankegiatan ditiadakan diperbolehkan dengan tetap pembelajaran luar memperhatikan protokol lingkungan satuan kesehatan pendidikan wali kota depok, ttd k.h. mohammad idrissatuan tugas penanganan covid satuan pendidikan tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang sesuai dengan ketentuan pada masa transisipaling sedikit (satu koma limayang baik, dengan jumlah peserta didik paling banyak (dua puluh) orang. contoh pengaturan ruang kelas: | yanti veritas mate sa, la, ara sia lain fan tiadisarankan dilakukan ruangan terbuka lingkungan sekolah. cc. menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi. atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial satuan pendidikan, berkoordinasi untuk melakukan pendampingan layanan dukungan psikososial dengan dinas perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan keluarga setempat. tim kesehatan, kebersihan dan keamanan membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan,pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki lingkungan satuan pendidikan oleh tim kesehatan sekolah, jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada huruf wajib diminta untuk kembali rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama (empat belas) hari dan berkoordinasi dengan puskesmas setempat. jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riw kontak dengan orang terkonfirmasi positiffasilitas pelayanan kesehatan terdekat, dan melaporkan kepada kepala satuan pendidikan. jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala covid maka tim kesehatan satuan pendidikan melaporkan kepada kepala satuan pendidikan, dan meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama (empat belas) hari.pada huruf maka tim: melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan puskesmas, dan meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama (empat belas) hari. pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri,satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutventilasi buatan atau ac, dan fasilitas lainnya. membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan sekitar lingkungan satuan pendidikan: pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi, pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan diperbolehkan dapat berjualan sekitar satuan pendidikan deng, dan tim berkoordinasi dengan satgas kelurahan dan atau kecamatan setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan. tim pelatihan dan humas melakukan sosialisterkait: tanggal mulainya pembelajaran tatap muka satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar, metode pembelajaran yang akan digunadan keterlibatan masyarakat sekitar satuan pendidikan. dan protokol kesehatan sesuai panduan dalam keputusan bersama ini. mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup: protokol kesehatan sesuai panduan dalam peraturan wali kota ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai, dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan. menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu. wali kota depok, tid k.h. mohammad idrisrona virus diseasesatuan pendidikan dasar sederajat lainnya. pendidikan menengah, terdiri dari: sma, smk, ma,:,orang tua wali peserta didik dapat memilih ptm terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya dengan menandatangani surat pernyataan, satuan pendidikan harus menyelenggarakan sekolah belajar daring bagi siswa yang tidak diizinkan tidak dapat belajar tatap muka, satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk memaksakan peserta didik untuk mengikuti ptm terbatas apabila orang tua wali peserta didik menandatangani pernyataan tidak bersedia anaknya untuk mengikuti ptm terbatas sekolahdalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan dprd dan rumah dinas anggota dprd, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan, bahwa memperhatikan surat ketua dprd kabupaten barito kuala nomor dprd tanggal desember perihal mohon penetapan tunjangan perumahan dprd kabupaten barito kualunjangan perumahan pimpinan dprd, wakil pimpinan dprd dan anggota dprdbupati adalah bupatitunjangan perumahantunjangan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pimpinan dprd dan anggotasebagaimana dimaksud dan adalah sewa rumah yang berlaku umum tidak termasuk meubelier, biaya listrik, air, gas dan telepon. tunjangan perumahan sebagaimana ketentuan dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, sehingga tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd tidak termasuk dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap lainnya kuala sup to) berita daerah kabupaten barito kuala tahun nomor |
salinragen, menimbang bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanabupati sragen nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahberapa ketentuan dalamsi adalah unsur pelaksana teknistata usaha dan umum, keuangan dan perencanaan. kebanyakan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja kebaya. kebaya adalah unsur pembantu kepala desa dalam wilayentuan ditambahkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: ini. bagan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahsebagaimana dimaksud pada paling lambat (enam) bulan sejak berlakunya peraturan bupati inisetda kabupaten sragen bupati sragen setda ttd dan cap mulai s.h. s.i fake yulianto. s.h., m.s.isalinan las bupati pati provinsi jawa tengahyang paling besar yaitu bawang merah dan cabe besar. data menunjukkan bahwa produksi bawang merah pada tahun sebanyak kuintal, meningkat dari tahun sebanyak kuintal, sedangkan untuk produksi cabe besar sebanyak kuintal, turun dibanding tahun yang mencapai produksi sebesar kuintal. perkembangan produksi tanaman hortikultura bawang merah dan cabe besar kabupaten pati tahun sebagaimana pada grafik grafik ketersediaan bawang merah dan cabe besar kabupaten pati tahun men bawang merah cabe besar sumber dinas pertanian kabupaten pati selain bawang merah dan cabai besar, ada bebarapa jenis sayuran lain yang merupakan produk atau komoditas dari hortikultura sebagaimana tabel berikut. tabel produksi sayur sayuran kabupaten pati tahun tkacangmean caberawit 25s6| 3sa| terung ses9| atas| 0o| agg produksi kw) teng tanaman kangkung sumber dinas pertanian kabupaten pati, mengacu pada tabel atas, produksi sayur sayuran kabupaten pati cenderung fluktuatif, sehingga hal ini perlu ada pembenahan dalam sistem produksinya, dimulai dari hulu (budidaya) hingga pada aspek pengelolaan pasca panennya termasuk dalam hal akurasi data produksi, dengan harapan ketersediaan pangan dan gizi yang berasal dari nabati dapat lebih terjamin, meskipun secara umum kebutuhan akan sayur mayur masyarakat selama ini tidak sampai mengalami kelangkaan stok sayur sayuran. disamping sayuran, produksi buah buahan juga cukup melimpah dan sangat beragam. hal ini juga dikarenakan agroklimat wilayah kabupaten pati sangat cocok dengan beragam jenis tanaman buah buahan. berikut produksi buah buahan kabupaten pati sebagaimana tabel tabel produksi buah buahan kabupaten pati tahun mo| jenis tanaman (ara ser agen bot i1450| alpukat (ton) l011| jambu biji (ton) rambutan (ton) pepaya (ton) 1a.8p29| melinjauttonp belimbing (ton) jeruk pamela (ton sanam penanaman bawah(top .780o| is0g0o| | nanasttmp |o ) jumlanttony c24n05 se77ss la1s125| sumber dinas pertanian kabupaten pati, tahun dilihat dari tren produksi buah buahan secara keseluruhan, ada kecenderungan terus meningkat khususnya sejak tahun meningkatnya produksi ini diharapkan mampu membawa manfaat positif bagi kecukupan pangan dan gizi masyarakat khususnya kecukupan vitamin yang berasal dari buah buahan yang disuplai dari wilayah setempat kabupaten pati. dengan melimpahnya produksi buah buahan lokal ini, depan perlu dikembangkan upaya pengolahan pasca panen sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ketersediaan buah buahan melalui produksi makanan olahan berbasis buah buahan, dengan tidak mengurangi kandungan manfaat gizi dari produk olahan lanjutan tersebut. produksi perkebunan produksi tanaman perkebunan sebagai sumber bahan pangan yang ada kabupaten pati relatif cukup melimpah seperti tebu, kelapa dan kelapa kotor, dan kopi. tanaman kakao juga dibudidayakan oleh sebagian masyrakat khususnya wilayah lereng gunung muria, namun produksinya relatif kecil. selain itu juga terdapat produksi mete dan cengkeh yang jumlahnya juga relatif kecil dibandingkan dengan hasil produksi sejenis dari kabupaten lain. tabel produksi tanaman perkebunan kabupaten pati tahun dina ben beta beta butir safisneta sano| seal| a ss0 sumber dinas pertanian kabupaten pati, tahun produksi tanaman perkebunan khususnya tebu sebagai penopang industri gula jawa tengah pada tahun mengalami penurunan. hal ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah untuk berupaya mendorong peningkatan produksi melalui skema produksi yang lebih berpihak pada petani tebu. kebijakan stabilisasi harga gula melalui impor sering menjadi kontradiktif dengan upaya penciptaan swasembada gula dalam negeri yang produksinya selalu mengalami defisit. produksi peternakan produksi daging kabupaten pati diperoleh dari rumah rumah pemotongan hewan milik masyarakat atau swasta. produksi daging cenderung terus menurun terutama sejak tahun dibandingkan tahun sebelumnya dan kondisi tahun kembali sedikit meningkat tapi masih bawah total produksi tahun ditinjau dari prevalensi penyakit ternak yang cenderung nihil, maka disinyalir penurunan produksi daging kabupaten pati bukan disebabkan oleh adanya endemik penyakit yang berpengaruh terhadap produktivitas ternak, namun lebih karena faktor kurang optimalnya pembudidayaan hewan ternak oleh para peternak. berikut adalah data produksi ternak kabupaten pati tahun grafik produksi daging kabupaten pati tahun sumber dinas pertanian kabupaten pati, tahun mengacu pada grafik penurunan produksi ternak sebagai salah satu sumber protein hewani harus disikapi dengan adanya pola pengelolaan dan pengembangan budidaya ternak oleh pemerintah sebagai fasilitator dan regulator serta peternak sebagai pelaku usaha. mengingat sumber pakan ternak kabupaten pati relatif cukup melimpah, maka pemerintah kabupaten pati perlu mendorong pihak masyarakat ataupun swasta untuk berinvestasi bidang peternakan yang sesungguhnya sangat potensial untuk dikembangkan dan memiliki prospek usaha yang sangat bagus depannya. hal ini apabila berjalan akan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan protein hewani guna memenuhi kecukupan gizi masyarakat. produksi perikanan perikanan merupakan salah satu sub sektor yang memberikan kontribusi yang sangat penting bagi masyarakat kabupaten pati. tidak hanya sebagai andalan mata pencaharian masyarakat, keberadaanya membawa manfaat baik secara ekonomi maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. memiliki panjang pantai t60 km, membuat potensi produksi perikanan seakan tidak terbatas. ini merupakan salah satu aset masyarakat kabupaten pati dalam menunjang pemenuhan protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. beberapa sumber produksi ikan kabupaten pati adalah dari penangkapan laut, perairan umum (darat) dan perikanan budidaya berupa tambak. samping itu, hasil sampingan sumber daya kelautan adalah berupa produksi garam rakyat yang banyak dijumpai wilayah utara hingga timur kabupaten pati. grafik produksi ikan kabupaten pati tahun sumber dinas kelautan dan perikanan kabupaten pati, tahun secara keseluruhan produksi ikan kabupaten pati terus mengalami peningkatan. hal ini akan semakin memperkuat stok daerah terhadap kebutuhan protein hewani berbasis mina sehingga sangat ironi apabila wilayah kabupaten pati masih terdapat warga masyarakat yang kekurangan gizi khususnya karena kekurangan protein. penting juga depan untuk semakin ditinggalkannya produksi makanan berbasis ikan yang semakin variatif dan menarik sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat secara lebih luas. pengembangan sistem distribusi dan akses pangan kondisi sosial ekonomi masyarakat kabupaten pati yang cenderung mengalami perbaikan (secara kualitas) yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, peningkatan distribusi pendapatan, penurunan angka pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan. samping itu indikator bidang sosial khususnya kesehatan, menunjukkan sudah tidak lagi diketemukan kasus balita gizi buruk dan balita gizi kurang. dengan capaian pembangunan daerah seperti tersebut atas, bukan menjadi jaminan masalah kerawanan pangan pada wilayah tersebut tidak akan terjadi. kerawanan pangan wilayah adalah kondisi mana pada wilayah tersebut sebagian rumah tangga penduduknya tidak dapat memenuhi kecukupan energi dan protein untuk pertumbuhan normal secara fisik. hal ini berarti masih terbuka kemungkinan (potensi) terjadinya kasus rumah tangga rawan pangan dengan kondisi sosial ekonomi sebagaimana digambarkan atas. secara umum jawa tengah, kasus kerawanan pangan muncul antaranya dialami oleh rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya kelistrikan. sebagai langkah awal guna mengawali upaya preventif dalam penanganan daerah rawan pangan, maka pemerintah daerah harus melakukan pemetaan terhadap wilayah wilayah yang ditengarai berpotensi terjadi kasus rumah tangga yang kesulitan dalam mengakses kebutuhan pangan dan gizi sebagaimana mestinya. kabupaten pati melalui dinas ketahanan pangan selama ini telah menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan fsv), namun basis penyusunannya belum menyentuh level unit masyarakat yang lebih kecil yaitu desa, sehingga informasi yang dihasilkan dari pemetaan yang telah dilakukan belum bisa mendeteksi kelompok masyarakat wilayah mana yang perlu mendapat prioritas penanganan terhadap kemungkinan munculnya masalah kerawanan pangan. depan perlu dilakukan pemetaan terhadap wilayah wilayah rawan pangan, khususnya wilayah dengan prosentase penduduk misinya relatif besar dengan basis pemetaan tingkat desa bahkan hingga pada level rukun warga atau rukun tetangga. adapun untuk melakukan pemetaan sebagaimana telah disebutkan, diperlukan indikator yang dapat mengukur aspek aspek ketahanan pangan dan gizi yang meliputi rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih perkapita, prosentase penduduk miskin, rumahtangga akses listrik, desa tanpa aksesjalan, perempuan buta huruf, angka harapan hidup, berat badan balita, akses rumah tangga dengan fasilitas kesehatan, akses rumah tangga terhadap air bersih, deforestasi hutan, persentase wilayah yang mengalami gagal panen (pus): frekuensi terjadinya bencana alam, fluktuasi curah hujan. penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan aspek ketersediaan pangan guna mendukung pola konsumsi pangan bergizi menjadi penentu dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. salah satu kebutuhan pangan yang sangat diperlukan oleh manusia untuk pertumbuhan dan peremajaan sel tubuh yang rusak adalah terkait ketersediaan protein. berikut adalah kondisi ketersediaan protein kabupaten pati seperti pada grafik grafik tingkat ketersediaan protein kabupaten pati tahun angka ketersediaan protein (kkal kapita hari) ben . . ma. . . sumber dinas ketahanan pangan kabupaten pati, tahun guna memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, diperlukan pemahaman dan tindakan untuk mewujudkan gizi seimbang oleh masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan yang aman dan bergizi sehingga dapat terwujud manusia yang sehat, aktif dan produktif. sedangkan alat ukur keanekaragaman konsumsi masyarakat menggunakan indeks komposit yang disebut skor pph (pola pangan harapan). adapun pola konsumsi pangan dimaksud meliputi pemenuhan konsumsi akan padi padian, umbi umbian, protein hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain lain. berikut data skor pph kabupaten pati sebagaimana grafik grafik perkembangan skor pph kabupaten pati tahun a mahi sumber dinas ketahanan pangan kabupaten pati, tahun dari grafik terlihat bahwa capaian skor pph dalam (dua) tahun masih dibawah target yang telah ditentukan. masih diperlukan upaya yang lebih intensif guna memberikan dorongan dan pemahaman serta kemudahan akses pangan beragam dan aman kepada masyarakat sehingga pemenuhan keragaman konsumsi pangan daerah bisa terlampaui. dilihat dari pola konsumsi pangan bergizi oleh masyarakat kabupaten pati, menunjukkan adanya peningkatan secara kualitas. hal ini terlihat dari semakin meningkatnya konsumsi terhadap karbohidrat (padi padian), protein (pangan hewani) dan vitamin (sayur dan buah). data konsumsi kelompok pangan sebagaimana tabel tabel konsumsi kelompok pangan kabupaten pati tahun tahun indikator umbi umbian pangan hewani (kg kap th) sayur dan buah (kg kap th) sumber dinas ketahanan pangan kabupaten pati, tahun peningkatan terhadap konsumsi pangan dengan gizi berimbang dapat mengindikasikan adanya perubahan pemahaman akan pentingnya gizi seimbang, namun aspek pemerataan pemahaman dan ditindaklanjuti dengan konsumsi riil masyarakat akan jauh lebih berarti. tabel konsumsi energi masyarakat kabupaten pati tahun kelompok pangan ideal padipadian 9oo| 90o| 5bulan tibermiyak co| sol. sol sol col col kacangikacangan so| c0o| sayuran buah lainlain 6o| 3o| sol 7o| sol suman sumber dinas ketahanan pangan kabupaten pati, tahunaksi daerah pangan gizibel menunjukkan bahwa ada tren peningkatan konsumsi energi oleh masyarakat. terlihat bahwa konsumsi dari masing masing komponen kelompok pangan rata rata telah mencapai taraf ideal. namun yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa angka yang tertera atas harus mencerminkan konsumsi secara lebih merata oleh masyarakat. penyuluh pertanian penyuluh pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam menghantarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas (tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. berbagai kendala yang sering muncul dalam pembangunan bidang pertanian adalah masih minimnya jumlah sdm penyuluh. peran para penyuluh seharusnya tidak hanya memberikan pendampingan dan penyuluhan tentang bagaimana meningkatkan hasil produksi pada masyarakat, tapi juga pada aspek pemahaman dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pangan dan gizi bagi kesehatan fisik masyarakat. kabupaten pati hingga tahun dari kecamatan yang ada, baru wilayah kecamatan yang memiliki tenaga petugas penyuluh lapangan ppl) yang telah mengikuti pelatihan pangan gizi. harapannya depan terdapat tenaga ppl berkualifikasi keahlian bidang pangan dan gizi setiap kecamatan dan jumlahnya dapat terus ditingkatkan guna mencakup pelayanan kepada masyarakat secara lebih merata. sebagai gambaran terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi pada pilar peningkatan aksesibilitas pangan beragam pada tahun terakhir tahun pelaksanaan rad pg kabupaten pati tahun berikut tabel tabel capaian pilar peningkatan aksesibilitas pangan beragam kabupaten pati tahun tahun status no| sasaran indikator sasaran meningkatnya tingkat keragaman konsumsi dan skor pph skor pph tidak tercapai rata rata konsumsi energi tercapai kal kap hari) rata rata ketersediaan energi tidak kal kap hari) tercapai masyarakat jumlah desa p2kp percepatan tercapai penganekaragaman konsumsi pangan) peningkatan produksi tebu tidak kabupaten yang memiliki areal tercapai penanaman tebu) (ton jumlah rumah tangga sasaran tercapai rts) penerima raskin (kk) produksi perikanan tangkap (ton) produksi perikanan budidaya tidak (ton) tercapai sumber bappeda kabupaten pati, tahun tabel atas menunjukkan bahwa dari sasaran atau indikator yang berjumlah10 (sepuluh), yang masih perlu penekanan untuk ditindaklanjuti melalui penguatan beberapa aspek mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi secara simultan agar sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat terealisasi adalah terkait peningkatan skor pph, peningkatan rata rata ketersediaan energi, peningkatan produksi tebu guna mendukung kecukupan gula domestik dan peningkatan produksi perikanan budidaya. gizi gizi sangat dibutuhkan untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang memadai. pengarusutamaan konsep seribu hari pertama kehidupan dalam perencanaan sdm berkualitas harus terus dikampanyekan kepada khalayak agar pesan penting yang terkandung didalamnya dapat dengan mudah masuk dalam pemahaman masyarakat secara lebih luas. balita membutuhkan gizi yang memadai sejak seribu hari pertama kehidupannya yaitu sejak dari tahap konsepsi dalam kandungan hingga pada usia (dua) tahun anak dimana pada masa masa inilah proses perkembangan otak anak berlangsung secara optimal. permasalahan gizi biasanya muncul pada kelompok rumah tangga miskin pedesaan yaitu terkait pada konsumsi pangan beragam, gizi seimbang, keamanan pangan serta tingkat kecukupan gizi. kekurangan asupan gizi akan berakibat pada terganggunya proses pertumbuhan fisik anak, perkembangan motorik dan gangguan perkembangan kognitif yang nantinya akan menimbulkan masalah kemampuan belajar anak. prevalensi pendek stunting) pada anak balita kabupaten pati indikasi stunting salah satunya dapat diketahui melalui berat badan dan panjang tinggi badan bayi baru lahir. anak dengan berat badan lahir rendah bbl) kurang dari gram dan panjang tinggi badan kurang dari akan berpotensi stunting agar anak tidak mengalami stunting, tidak terkena penyakit degeneratif dini, tidak terkena gizi buruk dan gizi kurang maka berat badan bayi lahir minimal gram dan panjang badan cm. prevalensi atau tingkat kejadian stunting kabupaten pati relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan provinsi jawa tengah maupun nasional. berikut perbandingan stunting kabupaten pati terhadap provinsi jawa tengah dan nasional. grafik kondisi stunting kabupaten pati, jawa tengah dan nasional tahun ii pati jateng nasional sumber dinas kesehatan kabupaten pati, tahun ada perbedaan mendasar dalam penghitungan prevalensi stunting antara kabupaten pati dengan provinsi jawa tengah dan nasional. kabupaten pati dalam penghitungan prevalensinya menggunakan hasil data penimbangan serentak, sementara provinsi jawa tengah dan nasional menggunakan hasil survey pemantauan status gizi psg) sehingga ada perbedaan hasil penghitungan prevalensi. melalui psg, prevalensi stunting kabupaten pati sebesar atau lebih tinggi o. namun angka ini belum bisa menggambarkan kondisi stunting wilayah masing masing kecamatan yang ada. adapun untuk prevalensi stunting kabupaten pati tahun berdasarkan wilayah kecamatan adalah sebagaimana grafik berikut. grafik kondisi stunting kabupaten pati menurut kecamatan tahun prevalensi stunting man yon men eri mun efek ane pisa pbb 3u ws) sumber dinas kesehatan kabupaten pati, tahun berdasarkan pada data grafik nampak bahwa kecamatan pati memiliki prevalensi stunting tertinggi wilayah kabupaten pati yaitu sebesar o, sedangkan kecamatan kayen menduduki angka prevalensi stunting terendah sebesar y6. kasus stunting kecamatan pati tertinggi mengingat jumlah penduduknya yang paling banyak sehingga probabilitas terjadinya stunting akan semakin tinggi, dan wilayah yang berpenduduk rendah atau tingkat kelahiran rendah akan relatif lebih rendah probabilitas stunting nya. perbandingan prevalensi gizi kurang dan buruk pada anak balita bb tb) indikator berat badan menurut tinggi badan bb tb) menggambarkan status gizi akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu singkat karena penyakit diare atau penyakit lainnya. kejadian ini akan mempercepat penurunan berat badan anak sehingga anak menjadi kurus dan tidak lagi proporsional dengan tinggi badannya. pemantauan kasus gizi buruk pelaksanaan pemantauan kasus gizi buruk terintegrasi dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan anak posyandu. berikut adalah hasil pemantauan kasus gizi buruk yang terjadi wilayah kabupaten pati sebagaimana tabel tabel kasus balita dengan gizi buruk kabupaten pati tahun temu sumber dinas kesehatan kabupaten pati, tahun ada kecenderungan terjadi penurunan kasus anak dengan kondisi gizi buruk kurang yang semula pada tahun terdapat kasus sebanyak kejadian atau memiliki prevalensi sebesar menjadi kasus atau pada tahun pada tahun ini kondisinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya memiliki prevalensi gizi buruk sebesar atau dengan kasus gizi buruk sebesar kasus. berikut adalah gambaran kejadian gizi buruk anak balita kabupaten pati tahun menurut wilayah kecamatan sebagaimana grafik grafik prevalensi balita gizi buruk kabupaten pati menurut kecamatan tahun prevalensi libur pes bei mena mudi anna nun kadi kadi hadi hadi kadin hadi pes sep pepeeiygpespf lesson sera isdiree naga. bee mass les g932n5.teolog $g tae 93a ga. sumber dinas kesehatan kabupaten pati, tahun wilayah puskesmas kecamatan tayu dan kecamatan jakenan memiliki kasus balita gizi buruk tertinggi yaitu masing masing sebesar dan sedangkan wilayah kerja puskesmas kecamatan yang tidak terjadi kasus balita gizi buruk atau dengan prevalensi libur meliputi puskesmas pucakwangi puskesmas taken, puskesmas pati dan pati ii, puskesmas gabus ii, puskesmas gembong, puskesmas margoyoso dan margoyoso serta puskesmas luwak. penanganan kasus gizi buruk posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan terpadu memiliki peran yang sangat penting dalam identifikasi dini terhadap kemungkinan munculnya kasus gizi buruk. balita yang teridentifikasi menderita gizi buruk posyandu selanjutnya dirujuk puskesmas terdekat dan atau rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya. berikut tabel adalah gambaran kinerja pelayanan terkait program peningkatan gizi masyarakat pilar kabupaten pati tahun tabel penanganan kasus balita dengan gizi buruk kabupaten pati tahun prog kegiatan indikator capaian tahun target capaian status prog. pelayanan kesehatan kegiatan koordinasi pelayanan gizi masyarakat bayi bulan hari tercapai mendapat asi eksklusif bayi bulan mendapat asi tercapai eksklusif bumi kek mendapat pmt bumi mendapat ttd tercapai tablet balita kurus mendapat pmt tidak tercapai massa ibu hamil anemia bawah target bayi bbl bawah target prev balita kurang bawah (underweight, bb u) target prev balita kurus (wasting, bawah bb tb) target prevalensi balita pendek bawah (stunting, tb u) target prevalensi balita lebih bawah (overweight, bb u) target balita ditimbang (d s) prog kegiatan indikator capaian tahun target capaian status cakupan garam beryllium tidak tercapai koordinasi pelayanan kesehatan ibu anak puskesmas penjaringan anak tercapai kelas puskesmas melakukan tercapai kegiatan kesehatan remaja persalinan faskes oleh tercapai names bumi dapat pelayanan tidak antennata kali tercapai puskesmas melaksanakan tercapai p4k puskesmas yang tercapai melaksanakan kelas ibu hamil sumber dinas kesehatan kabupaten pati, tahun capaian pembangunan pangan dan gizi berikut disampaikan hasil capaian pembangunan yang tertuang dalam roadmap rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten pati tahun pada akhir fase pelaksanaan yaitu pada tahun sebagaimana tabel tabel capaian pilar pembangunan pangan dan gizi kabupaten pati tahun capaian sasaran indikator kurang bb u) buruk bulan mendapat kapsul vitamin ena ama bulan mendapat asi tercapai eksklusif bulan dan anak tahun mendapat kapsul vitamin smendaeput top tepat mendapat pmt y0) tercapai persentase ibu hamil tercapai tablet are, sebelum kelahiran ante natal care) yang mengkonsumsi tercapai garam beryllium yo) pertama kn1) tercapai (k4) tercapai energi kal kap hari) energi kal kap hari tercapai pangan capaian masyarakat jumlah desa p2kp tercapai percepatan penganekaragaman konsumsi pangan peningkatan produksi tidak tebu kabupaten yang tercapai memiliki areal penanaman tebu) (ton (after meta sasaran rts) penerima raskin (kk reel ana tangkap (ton budidaya (ton tercapai sasaran meningkatnya cakupan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat produk part tersertifikasi. yang mendapatkan tercapai pembinaan pas industri rumah tangga pangan) yang bersertifikat jumlah tenaga penyuluh tidak dan pengawas keamanan tercapai pangan sesuai standar penduduk) keamanan pangan tercapai persentase kantin sekolah tidak yang mendapat pembinaan tercapai keamanan pangan tangga melakukan pubs tercapai persentase pubs rumah tidak tangga strata utama dan tercapai rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten pati tahun yang selanjutnya disebut rad pg kabupaten pati tahun adalah rencana aksi daerah pencapaian target pembangunan pangan dan gizi tahun bab rencana aksi daerah pangan dan gizi rad pg kabupaten pati tahunpatkabupaten pati tahun sebagaimana dimaksud dalam disusun sebagai berikut bab pendahuluan babi kondisi umum, tantangan dan hambatan bab iii arah kebijakan dan strategi bab rencana aksi pangan dan gizi bab kerangka pelaksanaan dan monitoring evaluasi bab penutup dokumen rad pg kabupaten patitahun status capaian pilar penguatan kelembagaan pangan dan gizi sasaran meningkatnya jumlah kabupaten kota yang mempunyai skpd bidang pangan dan gizi, meningkatnya peraturan perundangan pangan dan gizi: meningkatnya tenaga gizi puskesmas dan ppl kecamatan. jumlah kelembagaan tercapai pangan dan gizi daerah jumlah tenaga kesehatan tidak gizi puskesmas tercapai jumlah kecamatan yang tidak mempunyai tenaga ppl tercapai pertanian yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pangan dan gizi yaitu terwujudnya sumber daya manusia sdm) yang berkualitas dengan prioritas penanganan pada aspek stok kesehatan (preventif) berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang baik dan berimbang khususnya ditujukan pada (seribu) hari pertama kehidupan, banyak kendala maupun tantangan yang harus dilalui. melalui identifikasi permasalahan guna menemukenali pola jenis tantangan dan hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang akan dihadapi guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif atas kendala dan tantangan yang dapat membiaskan arah tujuan yang hendak dicapai. pemahaman terhadap jenis tantangan dan hambatan akan sangat menentukan dalam memberikan intervensi yang bersifat spesifik (dari aspek kesehatan) dan intervensi sensitif (aspek pendukung atau non kesehatan yang meliputi daya beli masyarakat, ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan bagi kelompok miskin, rendahnya pendidikan yang berpengaruh pada pemahaman pentingnya asupan gizi terutama pada kaum ibu pengasuh anak dan kelompok usia menikah yang terlalu muda). oleh karena itu, mengacu pada permasalahan bidang pangan dan gizi yang harus dipecahkan dan dituntaskan serta adanya tantangan yang harus dijawab dengan hasil yang memuaskan (sebagaimana isu isu strategis terkait pembangunan pangan dan gizi yang tertuang dalam rpm kabupaten pati tahun kebijakan pangan dan gizi provinsi jawa tengah serta kebijakan nasional terkait), maka ada beberapa hal yang akan menjadi tantangan dan hambatan adalah seperti rincian berikut. tantangan pembangunan pangan dan gizi masalah gizi yang bersifat trans generasi, masih adanya kasus gizi buruk dan stunting, masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi masih banyaknya wilayah yang kesulitan akses air bersih, sda penghasil bahan pangan yang semakin terbatas, masih rendahnya koordinasi guna menjalankan pendekatan multisektor, makin meningkatnya konsumsi kalori sebagai sumber masalah obesitas, makin sengitnya persaingan antara produk pangan lokal dengan produk pangan impor, adanya tuntutan produksi pangan yang semakin efisien seiring perkembangan teknologi produksi pangan, sulitnya mengubah perilaku hidup tidak sehat masyarakat, peningkatan peran dewan ketahanan pangan, il. pengembangan sistem informasi kewaspadaan pangan dan gizi, peningkatan sinergitas program kegiatan yang bersifat multisektor. hambatan pembangunan pangan dan gizi sdm kesehatan gizi terbatas (jumlah kompetensi), kesadaran bumi terhadap asupan makanan bergizi dan pemeriksaan rutin masih rendah, masih banyak balita kurang belum mendapat pmt, pelayanan kesehatan yang masih kurang baik maksimal, masih tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan gizi masyarakat, peran kelembagaan pangan belum optimal, standar mutu dan keamanan pangan kurang dipahami oleh produsen makan, masih banyaknya pemanfaatan bahan kimia dalam produksi makanan, masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan pubs, animasi yang masih banyak belum layak, masih lemahnya koordinasi antar lembaga opd) terkait: pendataan bidang pangan yang belum optimal, money terkait progres capaian bidang pangan dan gizi belum dilakukan secara terpadu. bab iii. arah kebijakan dan strategi arah kebijakan dan strategi pembangunan pangan dan gizi kebijakan bidang pangan dan gizi dalam (lima) tahun depan diarahkan pada aspek produksi, konsumsi, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan. hal ini terkait dengan arah kebijakan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten pati tahun khususnya pada misi duadan misi enamproduksi arah kebijakan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan lumbung lumbung pangan pedesaan. dengan semakin menguatnya stok pangan masyarakat dan pemerintah, dapat menekan instabilitas harga pangan daerah karena hal ini apabila terjadi dapat mengganggu daya beli masyarakat golongan miskin sebagai konsumen dan daya beli petani sebagai produsen yang muaranya pada semakin menurunnya tingkat akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. strategi untuk mendukung ketersediaan pangan daerah adalah dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian sebagai basis produksi pangan. produksi pangan lokal harus terus diupayakan untuk ditingkatkan guna menjamin kebutuhan pangan oleh masyarakat setempat. selain produksi, peningkatan distribusi produk pangan juga akan mendorong peningkatan stok pangan daerah. konsumsi arah kebijakan untuk konsumsi pangan adalah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk pangan yang terkendali dan terpantau oleh pemerintah maupun masyarakat. hal ini untuk menjamin kepastian bahwa sumber pangan yang tersedia dapat dengan mudah didapatkan untuk kebutuhan konsumsi oleh masyarakat, lebih lebih untuk wilayah yang rentan terjadinya bencana alam. strategi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi masyarakat yang terkendali dan terarah melalui pemantauan secara intensif dari pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. selain itu perlu juga mendorong upaya promosi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman serta peningkatan diversifikasi konsumsi berbasis pangan lokal. aksesibilitas arah kebijakan terkait dengan peningkatan sistem distribusi pangan dengan terus menyempurnakan pengaturan distribusinya hingga pada pengaturan tata niaga produk pangan termasuk antaranya kemudahan akses informasi bahan pangan beragam sehingga dapat membantu mempermudah masyarakat untuk konsumsi pangan. strategi dengan peningkatan penguasaan akses dan informasi pangan dan gizi, efisiensi fasilitas pemasaran, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penanganan daerah rawan pangan, bantuan pangan untuk rumah tangga miskin, distribusi dan sistem logistik kebutuhan pangan sehingga dapat terus mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan oleh masyarakat. pelayanan kesehatan arah kebijakan melalui optimalisasi proses pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi saat persalinan hingga menyusui, posyandu yang terintegrasi, peningkatan kualitas sanitasi dan pemenuhan air bersih, pemberian imunisasi dan vitamin serta jaminan kesehatan. strategi yang dilakukan adalah dengan peningkatan pengembangan sarana dan prasarana dasar beserta tenaga kesehatan yang memadai, peningkatan komunikasi, informasi, edukasi masyarakat untuk kesehatan promosi dan preventif, peningkatan pelayanan serta cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan. peran dan dampak pangan dan gizi dalam pembangunan peran dan dampak pangan dalam pembangunan pangan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia dan sekaligus sebagai hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi pangan. program swasembada pangan yang dulu pernah dilaksanakan dapat kembali diadopsi dalam kebijakan pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan dalam jangka pendek dan bahkan dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan kemandirian pangan dalam jangka panjang. ketahanan pangan tidak hanya fokus pada penyediaan stok pangan yang memadai dan beragam, namun kemudahan akses termasuk akses informasi pangan, kualitas dan keamanan produk pangan. menjaga dan memastikan sektor hulu sebagai penghasil bahan pangan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai fasilitasi dan membantu kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan petani akan prodi pertanian sehingga berbagai kendala atau kesulitan lapangan dapat diminimalisir agar produksi pertanian dapat terus dioptimalkan. pemanfaatan berbagai teknologi pertanian bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian juga harus terus didorong untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat serta mendukung keamanan stok pangan bagi masyarakat. peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam merumuskan atau menyusun kebijakan terkait pembangunan pangan dan gizi harus terus dilakukan guna menjaga sinergitas antar sektor sehingga tercipta integrasi sistem pembangunan pangan dan gizi. hal ini apabila dapat dijalankan secara intensif dan berkelanjutan tentu akan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang mengarah pada target sasaran dan meningkatkan efisiensi dalam konteks penganggaran. peran dan dampak gizi dalam pembangunan pemenuhan gizi sangat terkait dengan upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. hal ini yang akan dijadikan fokus dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang pangan dan gizi. fokus perbaikan gizi adalah pada (seribu) hari pertama kehidupan yang terdiri dari hari masa kehamilan dan hari pasca kelahiran hingga anak usia tahun. periode ini merupakan periode emas untuk masa tumbuh kembang anak yang paling optimal yang akan menentukan kualitas hidup baik secara fisiologis maupun psikologis bagi masa kehidupan selanjutnya. rentang hari pertama kehidupan menjadi periode yang sensitiflingkungan sangat berpengaruh terhadap periode sensitif yang akan menentukan kualitas hidup anak hingga dewasa baik terkait ukuran tubuh, kegemukan maupun penyakit degeneratif dan indikator kesehatan yang lain. dampak pangan dan gizi terhadap penyakit konsumsi pangan yang tidak mendasarkan pada kualitas dan kecukupan pangan akan berpengaruh terhadap asupan gizi pada tubuh manusia. asupan gizi yang kurang berarti akan menimbulkan kekurangan gizi yang mejadi awal penyebab kemungkinan masuknya berbagai jenis penyakit. kekurangan pangan dan gizi pada periode sensitif hpk) akan berdampak pada kejadian stunting dan rentan terhadap penyakit tidak menular (ptm). pemenuhan pangan dan gizi secara seimbang juga dapat mencegah terjadinya obesitas. antara asupan makanan dan energi yang dikeluarkan haruslah seimbang sehingga resiko munculnya ptm akibat faktor kegemukan dapat dihindarkan. menurut organisasi kesehatan dunia who) menyampaikan bahwa ptm seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru kronik dan penyakit kronik lainya menjadi penyumbang penyebab kematian manusia sebesar dampak yang ditimbulkan dari ptm secara sosial dan ekonomi sangat besar. dibutuhkan biaya yang besar untuk penanganan kasus ptm dan memerlukan waktu penyembuhan yang relatif lama sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas manusia sekaligus produktivitas masyarakat dan bangsa secara lebih luas. bab iv. rencana aksi pangan dan gizi pendekatan multi sektor skema pembangunan pangan dan gizi untuk lima tahun depan dilakukan dengan pendekatan multi sektor, tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, namun aspek non kesehatan (faktor pendukung) akan menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. mengacu pada konsep pendekatan multi sektor sebagaimana dikemukakan oleh lancet ada dua bentuk intervensi yaitu pada aspek kesehatan (intervensi spesifik) yang memberikan kontribusi pada perbaikan status gizi sebesar sedangkan intervensi kedua dalam upaya perbaikan status gizi adalah intervensi sensitif yang berpengaruh pada pencapaian perbaikan gizi sebesar y6. pengertian intervensi spesifik adalah intervensi yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan, dan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. sedangkan intervensi sensitif adalah intervensi yang dilakukan secara tidak langsung luar sektor kesehatan, yang direncanakan secara khusus dan terpadu dengan kegiatan spesifik untuk perbaikan masalah gizi, dengan sasaran masyarakat umum, dan bersifat jangka panjang. berikut adalah gambaran mekanisme kerja dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana modifikasi lancet terkait kerangka pendekatan multi sektor. gambar kerangka pendekatan multi sektor pendekatan multi sektor perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan pangan dan gizi berkualitas manfaat pada siklus kehidupan kesakitan kematian perkembangan kognitif, perestasidan kapasitas kualitas org dewasa kapasitas kerjjanin dan anak membangun lingkungan mungkin enabling evaluasi tepat strategi advokasi pengetahuan dan bukti koordinasi vertikal dan horizontal pemerintahan dan politik akuntabilitas, regulasi insentif, kepemimpinan, kapasitas dan sumber pendanaan peraturan perundangan laga program kepemimpinan konteks sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan investasi kapasitas dan daerah nes asi kapas (nasional mobilisasi sumberdaya lokal source: the lancet, executive summary the lancet maternal and child nutrition series dalam kerangka pendekatan multisektor sebagaimana gambar menunjukkan bahwa penentuan hpk sebagai fokus pembentukan kualitas sdm depan akan dilakukan melalui dua intervensi besar yaitu intervensi spesifik yang terdiri dari program kesehatan remaja dan gizi ibu pra hamil, pmt pada bumi, suplemen gizi mikro,pemberian asi dan makanan pendamping asi, pmt pada anak, penganekaragaman makanan, perilaku pemberian makanan dan stimulasi, penanggulangan gizi buruk akut, manajemen pencegahan penyakit dan intervensi gizi dalam kedaruratan, intervensi sensitif meliputi pendekatan program pertanian dan ketahanan pangan, jaminan sosial nasional, perkembangan anak usia dini, kesehatan mental ibu, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan dalam kelas, sanitasi dan air bersih, pelayanan kesehatan dan kb. disamping itu ada faktor pendukung lain yang disebut sebagai membangun lingkungan mungkin enabling yang mempengaruhi keberhasilan intervensi gizi spesifik dan sensitif antara lain meliputi evaluasi yang tepat dalam pelaksanaan program, dukungan advokasi yang baik, koordinasi vertikal dan horisontal yang kuat, akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan program, fasilitasi regulasi dan peraturan perundang undangan, kepemimpinan, investasi untuk peningkatan kapasitas dan mobilisasi sumber daya lokal. intervensi pilar rencana aksi daerah pangan dan gizi rad pg) guna mendukung pencapaian hasil sebagaimana keluaran rencana aksi nasional pangan dan gizi ran pg) maupun rencana aksi daerah pangan dan gizi rad pg) provinsi jawa tengah, maka rad pg kabupaten pati tahun diarahkan untuk pencapaian keluaran penurunan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang anak balita, penurunan prevalensi stunting anak balita, penurunan populasi jumlah penduduk dengan asupan energi kalori kurang dari kkal kapita hari. sebagai langkah sistematis dalam pembangunan pangan dan gizi, rad pg kabupaten pati tahun disusun berdasarkan pilar pilar sebagaimana rad pg terdahulu dengan modifikasi tambahan yang disesuaikan dengan arah tujuan yang telah ditetapkan dengan pilar sebagai berikut perbaikan gizi masyarakat (prioritas pada ibu pra hamil, ibu hamil dan anak dengan fokus pada hpk), peningkatan akses pangan, penguatan kelembagaan pangan dan gizi. intervensi dalam bentuk pilar pilar atas akan dilaksanakan oleh opd terkait sehingga harapannya melalui program kegiatan yang ada masing masing opd tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian hasil yang telah direncanakan. berikut adalah target capaian kinerja rad pg kabupaten pati tahun sebagaimana tabel tabel target capaian kinerja rad pg kabupaten pati tahun capaian target program ketersediaan produksi padi dan pangan, akses (ton) kegiatan ekonomi dan opd pemanfaatan produksi jagung terkait pangan yang (ton) memadai, konsumsi produksi kedelai makanan yang (ton) berpedoman pada gizi produksi tebu seimbang (ton) terutama pada kelompok rentan produksi gula yaitu kelompok (ton) hpk, remaja produksi daging perempuan, ibu (ton) bali produksi ikan: penanggulangan (a). perikanan gizi buruk akut, tangkap (ton), pemantauan dan (b). perikanan stimulasi tumbuh budidaya (ton) kembang, produksi garam akses terhadap (ton) pelayanan kb, tingkat jaminan konsumsi kalori terhadap akses kesehatan dan (kkal kap th) sosial, konsumsi ikan pendidikan dan kg k pemberdayaan (kg kap th) perempuan, prevalensi serta anemia pada ibu perkembangan anak usia dini, hamil yo) terjadi persentase bayi peningkatan dengan berat pengetahuan gizi dan kesehatan badan lahir pada remaja, rendah bbl) wanita usia subur dan ibu, yo) pencegahan dcapaian target manajemen persentase bayi penyakit infeksi, bulan mdpl peningkatan sanitasi dan air asi eksklusif yo) bersih, prevalensi balita peningkatan underweight yo) pemahaman dan pelaksanaan prevalensi balita advokasi yang kurus (wasting) strategis, koordinasi prevalensi balita vertikal dan horizontal: pendek dan n.a n.a akuntabilitas, sangat pendek regulasi insentif, (stunting) peraturan perundang prevalensi berat undangan badan lebih dan investasi dan obesitas pada mobilisasi kapasitas, penduduk usia monitoring dan tahun evaluasi tepat guna. program dan kegiatan serta jumlah indikator rad pg berikut tabel program dan kegiatan dalam rad pg kabupaten pati tahun sebagaimana tabel tabel program dan kegiatan rad pg kabupaten pati tahun jumlah perbaikan pelayanan koordinasi pelayan gizi kesehatan gizi masyarakat masyarakat koordinasi pelayanan kesehatan ibu dan anak pencegahan dan surveillance penanggalan an epidemiologi, penyakit penanganan klb bencana, penyiapan pelayanan jumlah ue, imunisasi kesehatan penyuluhan lingkungan sehat upaya penyehatan pemukiman peningkatan peningkatan pemantauan aksesibilitas ketahanan analisis harga pangan pangan pangan pokok beragam yes pangan masyarakat peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat man dmp penanganan daerah rawan pangan pengembangan cadangan pangan kabupaten pati peningkatan meter sediaan dan cadangan pangan masyarakat pengembangan model distribusi ang efesien pengembangan lumbung pangan masyarakat peningkatan pengembangan diversifikasi dan pengamekaragaman ketahanan konsumsi pangan pangan masyarakat pengembangan pengembangan diversifikasi dan pemanfaatan pola konsumsi pekarangan dan pangan pengenalan konsumsi pangan b2sa pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber jumlah agribisnis produksi tanaman pangan peningkatan produksi hortikultura (buah sayuran intensifikasi tebu peningkatan produksi peternakan pengembangan kesehatan masyarakat veteriner kesmavet) dan kesejahteraan hewan perawan peningkatan kinerja laboratorium kereta tan masyarakat vete river kesmavet) peningkatan mutu dan sertifikasi hasil pro diksi pertanian pengembangan pengembangan dan perikanan pengelolaan tangkap perikanan tangkap pengembangan peningkatan perikanan produksi budidaya perikanan budidaya pemberdayaan pemberdayaan ekonomi ekonomi masyarakat masyarakat pesisir pesisir optimalisasi peningkatan daya pengolahan dan saing produk pemasaran perikanan produk perikanan jumlah mel mar mam ketan aaa, fasilitasi penguatan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan pengembangan gelar produk dan industri agro, akses produk serta kimia dan hasil bahan baku tingkat hutan lokal, regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan peningkatan pembinaan logistik daerah, lingkungan akses pasar sosial dalam negeri dan pembeda aan ukm pemantauan stok, distribusi harga kepokmas maupun komoditi strategis lainnya pembinaan dan peningkatan sarira usaha dagang dan pasar tradisional pengembangan pemeliharaan, dan pengelolaan perbaikan dan jaringan irigasi, pembangunan rawa serta prasarana dan jaringan sarana irigasi. pengairan lainnya peningkatan pengawasan sampling dan pengawasan produk dan pengujian obat dan mutu dan bahan makanan keamanan berbahaya pangan men dan makanan peningkatan pengawasan obat perlindungan dan konsumen dan makanan pengamanan perdagangan peningkatan pengawasan barang perlindungan beredar dan jasa konsumen dan pengamanan jumlah tee dalam negeri peningkatan pembinaan mutu mutu dan dan keamanan keamanan pangan pangan pengembangan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu bmr) pada produk pangan segar perilaku promosi dan penyuluhan masa hidup bersih pemberdayaan rakyat pola hidup dan sehat sehat pubs pendidikan dasar koordinasi pembinaan kesiswaan pengembangan peningkatan kapasitas kapasitas pengelolaan masyarakat sumber daya pedesaan dan alam dan warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup pengembangan pembangunan infrastruktur instalasi wilayah dan pengolahan kawasan lumpur tinja plt pembangunan infrastruktur tempat pemprosesan akhir sampah pengaturan, pembangunan pembinaan, infrastruktur spam pengawasan, perdesaaningkatan peningkatan kinerja penyediaan pengelolaan air prasarana dan minum dan sarana air bersih sanitasi jumlah mel mar mam ketan aaa, penguatan peningkatan pemerataan tenaga kelembagaan sumber daya kesehatan pangan dan kesehatan gizi perencanaan koordinasi sosial budaya perencanaan pembangunan bidang kesra perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan peningkatan peningkatan ketahanan kemandirian dan pangan penanganan kerentanan pangan masyarakat pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi skpd) koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan peningkatan pengembangan diversifikasi dan sistem ketahanan distribusi dan pangan stabilitas harga masyarakat pangan (gapoktan) perencanaan koordinasi pembangunan perencanaan ekonomi pembangunan bidang ekonomi partisipasi peningkatan peran masyarakat serta masyarakat dalam pengen tangan pkk dan posyandu bab kerangka pelaksanaan dan monitoring evaluasi kerangka kelembagaan dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan pangan dan gizi hingga pada tahap pemantauan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan rad pg serta evaluasi, perlu dibentuk susunan kelembagaan sesuai dengan petunjuk penyusunan rencana aksi pangan dan gizi dari pemerintah dengan struktur kelembagaan sebagai berikut. tim pengarah penanggung jawab bupati pati ketua sekretaris daerah kabupaten pati sekretaris kepala bappeda kabupaten pati anggota kepala opd yang menangani ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan: pertanian, sosial, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan tata ruang, komunikasi dan informatika, kepegawaian personalia, statistik, agama. tim teknis penyusun) terdiri dari kelompok kelompok kerja pokja) sesuai dengan pilar yang ada dalam rad pg yaitu pokja perbaikan gizi masyarakat ketua koordinator dinas kesehatan anggota bappeda, dinas ketahanan pangan, dinas pendidikan dan kebudayaan pokja peningkatan aksesibilitas pangan beragam ketua koordinator dinas ketahanan pangan anggota bagian perekonomian setda, dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian pokja iii peningkatan mutu dan keamanan pangan ketua koordinator dinas kesehatan anggota dinas perdagangan dan perindustrian, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, bappeda pokja peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) ketua koordinator dinas pendidikan kebudayaan anggota bappeda, perencana bappeda, putra, dinas komunikasi dan informatika pokja penguatan kelembagaan pangan dan gizi ketua koordinator perencana bappeda anggota badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan, bappeda tugas dan tanggung jawab tim pengarah memberikan arahan pada tim teknis penyusunan rencana aksi daerah pangan gizi kabupaten pati tahun antara lain kebijakan yang perlu dimasukkan serta kegiatan prioritas yang diperlukan, mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah yang terkait untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana aksi daerah pangan gizi kabupaten pati tahun melakukan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana aksi daerah pangan gizi kabupaten pati tahun menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati pati. tim teknis penyusunrbaikan gizi masyarakatgizi masyarakaksesibilitas pangan beragamaksesibilitas pangan beragami pilar iiingawasan mutu dan keamanan panganngawasan mutu dan keamanan panganvrilaku hidup bersih dan sehat:rilaku hidup bersih dan sehguatan kelembagaan pangan dan gizikelembagaan pangan dan giziengembangan kapasitas pengembangan kapasitas kelembagaan diperlukan untuk mengawal pelaksanaan program kegiatan rad pg sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien. pengembangan kapasitas dimaksud dilakukan melalui pre service training () dan the job service training (pelatihan kepada tenaga yang terkait hpk sesuai dengan kurikulum dan modul yang telah disusun). lampiranbab pendahuluan latar belakang fokus pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan pemerintah baik pusat maupun daerah provinsi jawa tengah bidang pangan dan gizi adalah pembangunan sumber daya manusia. mengingat bahwa sumber daya manusia yang memadai dengan ditopang oleh ketersediaan (termasuk menyangkut kualitas dan keamanan) dan aksesibilitas terhadap pangan dan gizi yang baik akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat baik secara fisik maupun mentalnya. pemerintah kabupaten pati dengan segala sumber daya pendukung yang ada beserta kearifan lokalnya, akan terus bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya mewujudkan pembangunan sdm yang berkualitas. secara umum, kondisi capaian pangan dan gizi kabupaten pati cukup bagus khususnya terkait beberapa indikator kesehatan seperti kasus balita gizi buruk dan stunting, dibandingkan pada level provinsi maupun nasional. ketersediaan dan aksesibilitas terhadap pangan beragam juga relatif cukup bagus. namun diakui, bahwa dalam kondisi tersebut, apabila dibedah secara lebih mendalam khususnya secara spasial (kewilayahan), maka masih cukup banyak permasalahan maupun kendala yang harus segera dituntaskan seperti kasus gizi buruk dan stunting pada wilayah wilayah kecamatan tertentu, masih adanya beberapa kasus kematian ibu melahirkan, kasus kematian bayi. kemudian pada bidang pangan yang terkait dengan kemampuan mengakses pangan oleh rumah tangga miskin, bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, semakin menjemputnya lahan pertanian berkelanjutan, faktor lingkungan sebagai imbas dari pemanasan global dan lain lain. pada hakekatnya pembangunan pangan dan gizi pada periode sekarang hingga (lima) tahun depan memiliki perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan kebijakan intervensi periode lima tahun sebelumnya. periode sebelumnya penanganan masalah pangan dan pedoman teknis informasi mengenai pedoman yang digunakan agar sesuai dengan standar sangat penting untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan program dan dapat dijadikan sebagai pedoman teknis oleh masing masing skpd dalam melaksanakan program. advokasi dan komunikasiusat dan daerah serta koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik. monitoring dan evaluasi monitoring aspek aspek dalam pelaksanaan monitoring mencakupevaluasi dalam pelaksanaan evaluasi perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut matrik evaluasi terkait.pelaksanaan monitoring dan evaluasi waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi (money) dilaksanakan dua kali dalam satu tahun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing masing opd. adapun mekanisme jalannya monitoring dan evaluasi adalah menyiapkan kerangka acuan serta instrumen monitoring dan evaluasi. menentukan waktu monitoring, tim dan lokasi.evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi dapat juga dengan menggunakan eksternal evaluasi. menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi. menyiapkan laporan hasil evaluasi. pelaporan hasil evaluasi kegiatan evaluasi yang dilakukan dua kali dalam satu tahun (sesuai pelaksanaan monitoring) ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan lapangan serta kendala kendala apa saja yang dihadapi baik teknis maupun non teknis terkait implementasi program dan kegiatan dimaksud. hasil evaluasi dilaporkan kepada bupati selaku penanggung jawab kegiatan serta untuk memenuhi pelaporan provinsi jawa tengah. bab vi. penutup dokumen rad pg kabupaten pati tahun disusun guna menjalankan amanat undang undang nomor tahun tentang pangan serta dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi jawa tengah dalam upaya mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pangan dan gizi secara menyeluruh. dokumen ini disusun untuk menjadi acuan dalam menjalankan program kegiatan terkait pembangunan pangan dan gizi daerah sehingga arah kebijakan dalam peningkatan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah disepakati dan ditetapkan secara bersama. dalam penyusunannya, dokumen rad pg kabupaten pati tahun telah mengacu pada dokumen dokumen perencanaan atasnya untuk menjaga sinergitas dan keterpaduan antar dokumen perencanaan serta koordinasi secara intensif antar opd untuk mewujudkan hasil perencanaan bidang pangan dan gizi yang bersifat komprehensif dan terarahgizi lebih ditekankan pada aspek kesehatan dan pangan yang melibatkan stakeholder yang terbatas (yang langsung menangani). saat ini dan rencana yang akan datang, penanganan ditujukan pada aspek kesehatan dan non kesehatan dengan melibatkan segenap stakeholder yang bersifat multisektor baik yang memiliki peran secara langsung maupun yang bersifat mendukung. konsep kebijakan ini ditempuh mengacu pada komitmen internasional yang tertuang dalam dokumen sdg's (sustainable development goals) yang berlaku pada tahun hingga dimana fokus penekanan pada aspek pembangunan secara berkelanjutan dengan pelibatan yang bersifat multisektor. dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi menjadi sangat penting sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. dokumen ini sebagai tindaklanjut dari dokumen atasnya seperti ipjp dan rpm yang bersifat sektoral melalui pendekatan spasial. terlepas keterkaitannya dengan kebijakan yang lebih makro tersebut, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pangan dan gizi telah diatur dalam undang undang. sebagaimana undang undang nomor tahun tentang pangan, khususnya yang mengamanahingga sebagai komitmen daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat bidang pangan dan gizi, maka disusunlah dokumen rad pg kabupaten pati tahun yang akan dijadikan rujukan bagi pembangunan pangan dan gizi daerah yang diimplementasikan secara tahunan selama masa periode perencanaan. tujuan melaksanakan amanat undang undang nomor tahun tentang pangan, sebagaimana yang berbunyi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap (lima) tahun, menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan khususnya terkait perencanaan pembangunan bidang pangan dan kesehatan (gizi) serta pedoman bagi lembaga non pemerintah atau swasta dan masyarakat sehingga terwujud kesepahaman dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan, landasan hukumkoran pti nomor tahun tentang rencana jangka panjang daerah ipjp)ab ii. kondisi umum tantangan dan hambatan kondisi umum pangan dan gizi kabupaten pati pangan pengembangan ketersediaan pangan kabupaten pati memiliki faktor endowment berupa sumber daya alam yang cukup melimpah. anugerah alam tersebut berupa sumber daya sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ipjp) dimana sektor pertanian dan perikanan kelautan menjadi tumpuan dalam pembangunan daerah dengan jargon atau visi jangka panjangnya pati bumi mina tani. sektor pertanian dan perikanan merupakan sumber pangan utama sehingga diperlukan pengelolaan yang optimal serta berkelanjutan guna mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat. hal ini sangat penting, mengingat ketersediaan pangan merupakan salah satu komponen pembentuk kondisi ketahanan pangan pada suatu daerah. beberapa produk sektor pertanian yang ada kabupaten pati (beberapa diantaranya menjadi komoditas yang memiliki keunikan lokal), antara lain pada sub sektor tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, ketela, kacang hijau serta berbagai komoditas makanan lainnya, hortikultura meliputi bawang merah, cabebesar, kangkung, bayam, pisang, rambutan, jeruk pamela, durian dan berbagai macam jenis buah dan sayuran lainnya, perkebunan meliputi tebu, kelapa, kelapa kotor, kopi, kakao, peternakan meliputi daging sapi, kambing, ayam, itik, telor, susu, perikanan yang menghasilkan berbagai jenis ikan yang berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tambak garam. produksi tanaman pangarafik dan grafik produksi padi kabupaten pati pada tahun mencapai ton gabah kering giling gkg, naik dibandingkan tahun sebesar ton, produksi jagung sebesar ton meningkat dari tahun sebesar ton, produksi kedelai sebesar ton meningkat dari tahun sebesar ton. peningkatan produksi komoditas padi, jagung maupun kedelai disebabkan karena adanya peningkatan luas panen maupun produktivitas komoditas tersebut. grafik ketersediaan padi, jagung, ubi kayu kabupaten pati tahun leg) a.a a37 padi jagung men rem men "urutan k3) ml. mm. mm. sumber dinas pertanian kabupaten pati grafik ketersediaan kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar kabupaten pati tahun men: kedelai dana ben bro & aan aka sem a gi sumber dinas pertanian kabupaten pati produksi hortikultura kabupaten pati sangat potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura, kondisi ini didukung dengan agroklimat dan agroekosistem yang sesuai. produksi tanaman hortikultura jenis sayuran kabupaten pati khususnya yang memiliki volume |
bupati sidoarjo provinsi jawa timur peraturan bupati sidoarjo nomor tahun tentang, insentif dan atau disinsentif antara lain diberikan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja bidang perlindungan dan pengelolaandan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup, bahwa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati sidoarjo nomor tahengan dinas,asas dan tujuberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang hasilnya berupa pemberian insentif atau disinsentif. spl berdasarkan asas: tanggung jawab negara:,rnerntahapan spl bagian kesatu umum indikator penilaian spl meliputi: pelaksanaan dokumen lingkungan dan atau izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, cc. pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah bahan, berbahaya dan beracun. periode penilaian spl dilakukan setiap tahun pada semester tahun sebelumnya dan semester pada tahun berjalan. kriteria penilaian terdiri atas taat, cukup taat dan tidak taat yang dijabarkan sebagai berikut:yo,oy6. tahapan pelaksanaan penilaian spl meliputi persiapan, pengawasan, cc. penilaian, dan tindak lanjut. rincian tahapan pelaksanaan penilaitahapan pelaksanaan penilaian spl sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berurutan. bagian kedua persiapan tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: evaluasi, pengawasan dan pembinaan tahun penilaian sebelumnya, pemilihan peserta, penetapan peserta, sosialisasi, dan pengumpulan data. evaluasi, pengawasan dan pembinaan tahun penilaian sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sebagai pertimbangan untuk pemilihan peserta. pemilihan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap usaha dan atau kegiatan wajib amdal dan atau ukl upl yang memiliki kriteria: hasil produk yang dihasilkan untuk tujuan ekspor, terdaftar dalam pasar bursa, menjadi perhatian masyarakat termasuk, memperoleh peliputan berita berita media massa, dan atau skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan. penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh kepala dinas. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang akan dinilai. pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan mengisi formulir kinerja pengelolagisian formulir kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilaksanakan melalui aplikasi spl online. bagian ketiga pengawasan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan cara pengawasan langsung melalui inspeksi lapangan, pengawasan tidak langsung dengan memeriksa laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pld dan atau pegawai yang ditugaskan oleh kepala dinas. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada disusun dalam berita acara pengawasan. bagian keempat penilaian penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan pengolahan data, penetapan rapor spl sementara, cc. perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, evaluasi hasil perbaikan kinerja spl, dan penetapan peringkat. pengolahan data sebagaimana yang dimaksud pada huruf dilakukan perhitungan skor sesuai tata cara penghitungan skoretapan rapor spl sementara sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kepala dinas dan diberitahukan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan setelah dilakukan pengolahan data sebagaimana yang dimaksud pada terhadap hasil rapor spl sementara, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menyerahkan hasilnya dinas. terhadap hasil perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan evaluasi melalui perhitungan skor ulang. berdasarkan perhitungan skor ulang, dilakukan penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf oleh kepala dinas. bagian kelima tindak lanjut tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pelaporan mandiri, penilaian kembali, cc. pemberian sanksi, atau tidak diikutsertakan kembali. terhadap usaha dan atau kegiatan yang memperoleh status taat dalam tahun penilaian sebelumnya, melakukan pelaporan mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf dengan cara mengupdate formulir kinerja serta dilakukan pengawasan tidak langsung. terhadap usaha dan atau kegiatan yang memperoleh status cukup taat atau tidak taat, dilakukan penilaian kembali pada tahun berikutnya dengan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam terhadap usaha dan atau kegiatan yang dalam (dua) tahun berturut turut belum memperoleh status taat dalam penilaian, diberikan sanksi administratif. terhadap usaha dan atau kegiatan yang dalam penilaian sudah tidak beroperasi karena alasan tertentu, tidak diikutsertakan kembali pada tahun penilaian berikutnyaatauoleh kepala dinaspenghargaan penghargaan spl diberikan berupa sertifikat kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang memperoleh status taat dan trofi kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan peringkat (tiga) terbaik..ketentuan dalam dengan aslinya riat daerah karanganyardaftar isi. daftar tabel. daftar gambar . babi pendahuluan. latar belakang. dasar hukum. hubungan antar dokumen . maksud dan tujuan . sistematika dokumen perubahan rkd . bab evaluasi hasil triwulaniipelaksanaan rkd . ii kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran . ii hasil evaluasi sampai dengan triwulan . ii hasil kinerja pelaksanaan program sampai dengan triwulan . ii permasalahan pembangunan daerah . bab iii kerangka ekonomi dan keuangan daerah. iii kerangka ekonomi daerah. iii l kerangka keuangan daerah. iii bab sasaran dan prioritas pembangunan daerah. iv. v l bab penutup . vi hal. perubahan rkd kab. karanganyar tahun daftar tabe . tabel penilaian realisasi belanja langsung kinerja triwulan . tabel hasil capaian target kinerja triwulan . tabel dampak covid dan permasalahan yang dihadapi tahun tabel pertumbuhan ekonomi kawasan subosukawonosraten tahun . . tabelpdrb atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan kabupaten karanganyar tahun . tabel kontribusi sektor sektor ekonomi terhadap pdrb tahun . tabel perubahan pendapatan tahun . tabel perubahan belanja tahun . tabel perubahan pembiayaan tahun . tabel rencana perubahan capaian target indikator kinerja utama pemerintah daerah tahun .. tabel perubahan program dan kegiatan perangkat daerah tahun perubahan rkd kab. karanganyar tahun ii ii ii ii ii iii hal. iii iii iii iii iii iii iii iv iv daftar gambar gambar keterkaitan rkd dengan dokumen perencanaan lainnya. gambar2. kesesuaian program rkd dengan rpm . ii l gambar kesesuaian program apbd dengan rkd. ii gambar kesesuaian kegiatan apbd dengan rkd . ii. iii gambar laju inflasi kabupaten karanganyar dibandingkan dengan provinsi jawa tengahan nasional tahun2015 (%). iii hal. perubahan rkd kab. karanganyar tahun pendahuluan latar belakang undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahuntuk mewujudkan hal tersebut ketentuan mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerahan dapat dipertanggungsedangkan berdasarkan permendagri nomor tahun;perubahan rkd kabupaten karanganyar tahun diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul tahun diantaranya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (terkait alokasi dana transfer, prioritas program nasional) adanya pandemi covid perubahan prioritas program dan kegiatan kabupaten (adanya kegiatan mendahului perubahan, pengaturan dana desa dll), serta hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan alokasi program dan kegiatan pada hampir semua opd. namun demikian perubahan rkd kabupaten karanganyar tahun tetap disusun dalam0, dengan tema maju dan tanggul perubahan rkd kab. karanganyar tahun dasar hukum penyusunan perubahan rkd kabupaten karanganyar tahun; perubahan rkd kab. karanganyarubahan rkd kab. karanganyar tahun tentang perubahan peratunomor tahulimnperubahan rkd kab. karanganyar tahunsuspenperubahan rkd kab. karanganyar tahun;perubahan tahun serta prioritas dan plafon anggaran sementara pas) perubahankd kab. karanganyar tahunada program dalam rpm yang tidak terdapat dalam rkd, sehingga kesesuaian program rkd dengan rpm sebesarkd yang tidak terdapat dalam rpmemungkinan karena kekeliruan dalam menempatkan kegiatan kegiatan dalam program tertentu, sedangkan program dalam rkd yang tidak ada dalam rpm dimungkinkan karena saat penyusunan atau perubahan renstra karena perubahan perangkat daerah, kurang memperhatikan rpm. perubahan rkd kab. karanganyar tahundalam rkd dan sebanyak program dalam apbd. ada program dalam rkd yang tidak terdapat dalam apbd sehingga kesesuaian program apbd dengan rkd sebesarprogram dalam apbd yang tidak terdapatapbd dengan rkd ketidaksesuaian program apbd dalam rkd untuk program karena memang tidak dilaksanakan, tidak diberikan pagu anggaran oleh opd, sedangkan program dalam apbd yang tidak ada dalam rkd dimungkinkanrkd yang tidak terdapat dalam apbd, sehingga kesesuaian kegiatan dengan apbd sebesar perubahan rkd kab. karanganyar tahunkegiatan dalam apbd yang tidak terdapat halnyakegiatan apbd dengan rkd ketidaksesuaian kegiatan apbd dalam rkd untuk kegiatan karena memang tidak dilaksanakan, tidak diberikan pagu anggaran oleh pd, sedangkan kegiatan dalam apbd yang tidak ada dalam rkd dimungkinkan karenadan ketidak sesuaikan program dan kegiatan dalam apbd dengan rkd, dapat juga terlihat melalui alokasi anggaran untuk belanja langsung setiap perangkat daerah,jib rja lis litik perubahan rkd kab. karanganyar tahun jib rain lia tik iii alih riw rik rta rik ija rin ria ria tip tiy rjo litik sumber baperlitbang, perubahan rkd kab. karanganyar tahunrendahterutama untuk bangunan gedung. berikut ini gambar realisasi anggaran sampai dengan triwulan tabel penilaian realisasi belanja langsung kinerja triwulan jib eke r a is litik jib rain lia tik iii alih riw perubahan rkd kab. karanganyar tahun rta rik ker a, rin ria ria tiy sih rjo litik sumber baperlitbang, diolah, hasil kinerja pelaksanaan program sampai dengan triwulan hasil kinerja pelaksanaan program sampai dengan triwulan tahun dengan melihat capaian indikator program, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut tabel hasil capaian target kinerja triwulan rja riw jib ika isd ikb isd ikb ria perubahan rkd kab. karanganyar tahun rla lin lin titik ilina riz ila ila ris tin lik lik ita ita stu tin esa ilina ita uta ria rte tja rin orig tin ita ila irm rla fra tru rin rajin lin kim kum tra tib rain perubahan rkd kab. karanganyar tahun lin lin ila ris ela yan ila ila ila artis ita enc rim rta milik yan rta ilina tru ilina rla yan rla rla l p j1b rja rja ila tih rja ite rim rja ija rta rja iil rja lis tria dias) rja ite rain rja tka rla tfi rla tih ske tin ila kum perubahan rkd kab. karanganyar tahun artis rin artis sta yan ria tih hirta rik ilina ria tih tin ila kum pangan ita l k ita rta ita l k ita rta risk isp rta tim itik lita lin ir, lita lin ita rta lita kse lin ija {ta ita rtu ita ita ira ita tia ita lid r k ita rin isp rke isp tif isp rja isp isp lia rtu utility perubahan rkd kab. karanganyar tahun ija lia tita lita ra twin r k tid lita r k r k r k tra tia tio tra i c ika tin rla tra trib tra dan lia rta saha r k iri ske rin tin ila rja rika ris tif ung tka lia tia mikro tia lin sisi lita rra ksa dan bang tip ish pasangan ra ish (te ish ilina lla ish rta ish milik ish rib ish tik ite perubahan rkd kab. karanganyar tahun tif ssa rja rin tro lik rin isd rko ksa rtu tir riz rin riz artis tis tis tik ltd rin daerah ria gam (jm till sta ila milik titik lih ile rik rik scan rta isp rta ira ire iso rta rik isp rta riw tin riw ike rta rta r.a kayu perubahan rkd kab. karanganyar tahun etik ttu rta tih rta rta rta han rta rta rta rke isp rta isp rta rke isp rta ita rta ita rta ita isp rta ita isp rta isp rta isp rta rta itis rta rta milik rite ria rin tria tri aru rin ilina rin tia ila ila ila ilina ia ija ilina lia perubahan rkd kab. karanganyar tahun il ija rain ita lia ija lia ila ila ita ila tin raksa rik tid rata tin lte fin tin kto izin titik tih rja rlitz rlitz rlitz ila rlitz ila rlitz rin rlitz keuangan r ia rin kepegawaian, tih end ika tih tru dan tih rin litik ilina litik rlitz sum ber baperlitbang, diolah, permasalahan pembangunan daerah permasalahan yang dihadapi tahun menjadi terasa lebih istimewa dan bertambah banyak akibat adanya pandemi covid dampak yang dirasakan tahun sangat banyak dan beragam, pada banyak bidang (urusan) antara lain perubahan rkd kab. karanganyar tahun tabel dampak covid dan permasalahan yang dihadapi tahun urusan dampak covid* dan permasalahan jib ti, ila lin ila rla t te tid tid ija (te jia ll) tid t o (ru rta iiw rja tta fra tru rtu jid ita ll); rta tid ila riu jik ila (re ll). tra rib rain riu tro lia rib rain sia ll; ira rta rja ll) jib rja rja rja ila rja dan rain tia iru rlu lita sia tid rta tid tid tra istri s'! tiv ita tid itu tiv ita rja tru rta ll) lia rich rlu tra rta tik lik rte ll); ila lin iin ira cil lik tiv ita rla rte tiv ita lib perubahan rkd kab. karanganyar tahun tis tik tid tid t e i m ll) (re ila tru lite tru tro file iii alih rik tid riw tin tiv ita lih rlu ita rta tid rta rja tid tid lin rin tria rja rja ila tid rin tra rin ija lit ila tiv ita tid tid ila ila tiv ita ila rtu fla il. tih ris litik rja rlo litiknperubahan rkd kab. karanganyar tahun menurun usifhya iklim usaha, ketersediaan data umkm secara riilsosial) yarubahan rkd kab. karanganyar tahunjumlah pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja( phk),tiadanyalowonganpekeiperubahan rkd kab. karanganyar tahun bab iii kerangka ekonomi dan keuangan daerah dana moneter internasional imf) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara negara asia menurun pada akibat krisis pandemi covid negara negara berkembang drama mengalami kontraksi, seperti filipina persen), malaysia persen), india persen), dan thailand persen). indonesia diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi persen. (sumber negara negara di asia melambat)read menkeu pertumbuhan ekonomi indonesia kuartal ii bakal minus persen). kerangka ekonomi daerah perekonomian kabupaten karanganyar tahun tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan global, juga diperkirakan juga akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. hal ini perlu untuk dicermati karena kebijakan pemerintah pusat dan provinsi akanperubahan rkd kab. karanganyar tahun lll l kebijakan ekonomi kabupaten karanganyarkaranganyar. pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi kabupaten karanganyar tahuperubahan rkd kab. karanganyar tahun tabelmosi jawa tengahproduk domestik r gional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan _________ usaha kabupaten karanganyar tahun! pemerintah an, pertanahan dan jaminan sosial wajib jasa pendidikan jasa kesehatan dan kegiatan sosial perubahan rkd kab. karanganyar tahun jasa lainnya ddc1juta rp.) juta rp.) juta rp.l juta rp.) juta rp.) pertanian, kehutanan dan perikanan pertambangan dan pengen j transportasi dan pergudangan penyediaan akomodasi dan makan minum inform dan komunikasi jasa keuangan real estate jasa perusahaan administrasi meme rintihan, serta rfan jaminan sosial wajib jasa pendidikan jasa kesehatan dan k>j hutan sosial jasa lainnya pdrb sumber bps kabupaten karanganyar, jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya baik pdrb berdasarkan harga konstan dan harga berlaku selama tahun terakhir adalah sebagai berikut. perubahan rkd kab. karanganyar tahun tabel pdrb atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan kabupaten karanganyar tahun _______ pdrb adb pdrb adik tahun jumlah pertumbuhan jumlah pertumbuhan s ' juta rp) (%) juta rp) (%)perusahaan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jam inan sosial wajib pendidikan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya pdrb sumber bps kabupaten karanganyar,rubahan rkd kab. karanganyar tahunkaranganyar hbdan terjadinya pandemi covid maka perkiraan pemulihan ekonomi tahun akan terasa sangat berat sulit. namun demikian, upaya upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemberian jaminan kesehatan dan sosial dalam perubahan rkd ini tetap diutamakan. tantangan perekonomian daerah kedepatriwulan sebagaimana disampaikan oleh menteri keuangan ri, pertumbuhan ekonomi indonesia mengalami perlambatan, baik ekonomi nasional indonesia maupuan baku yang impor dari negara negara yang sudah terjangkit perubahan rkd kab. karanganyar tahun mi covid seperti cina, dan jepang, dan berkurangnya nilai ekspor. sedangkan menurunnya eksporkspor negara lainnya (seperti timur tengah, jepang dan amerika utara).diperkirakan akan terdapat penambahsetelah sama sama mengalami pandemi covid dan pertumbuhan ekonomi yang menurun diperkirakan semua daerah pasti akan berpacu untuk meningkatkan daya asingnya, maka pemerintah kabupaten karanganyar mau tidak mau juga harus berbenah untuk menambah daya asingnya. program kegiatan perubah, memperhatikan dampak covid tantangan dan permasalahan yang dihadapi pada tahun arah kebijakan pembangunan.peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kepautamaerubahan rkd kab. karanganyar tahun prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan indeks pembangunan manusia. mendorong artis pasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta {public privategembangkan program program usaha mandiri yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan dan pelatihan (seed capital) dalam rangka membangun modal serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal. memfasilitasi pengembangan kelompok usaha bersama dan koperasi bidang tertentu yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal, sebagai bentuk bisnis yang rim iliadkerangka keuangan daerah keuangan daerah pada tahun akan sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi covid penurunan pendapatan daerah baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer perubahan kerangka keuangan daerah kabupaten karanganyar tahun ditunjukan dari pemerintah pusat dan atau provinsi juga mengalami penurunan. perubahan ini harus dikelola secara tertib, ef sien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.dampak pandemi covid adanya relokasi dan focusing kegiatan perangkat daerah, kontraksi pertumbuhan ekonomi sampai minus tingkat nasional, tempat berdampak pada pendapatan daerah baik yang berasal dari pad maupun dana transfer dari pusat atau provinsi, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. tabel perubahan pendapatan tahun trib perubahan rkd kab. karanganyar tahun sil sil rin rin sumber bkd, diolah memperhatikan tabel tersebut upaya untuk menambah pendapatan, tampak pada beberapa pos yaitu bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, karena kalau dari pos lainnya (pajak dan retribusi) sudah sangat berat. sehingga upaya daerah lebih cenderung untuk menjaga jangan sampai pendapatan terlalu turun, kalau memungkinkan yang dapat meningkatkan pendapatan. beberapa dilakukan, antara lain penyempurnaan penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai gerai pembayaran dan perbaikan pembaharuan perangkat keras pos pos pelayanan pendapatanjek objek baru yang belum tertuang dalam lampiran perda pajak dan retribusi daerah; optimalisasi bagi hasil pajak bukan pajak. perubahan rkd kab. karanganyar tahuperubahan belanja daerah memperhatikan kondisi pendapatan tahun yang mengalami penurunan, kebijakan perubahan belanja adalah memprioritaskan belanja program kegiatan yang terkait langsung dengan penanganan dampak covid yang terkait langsung dengan penanganan kemiskinan, bencana, penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tertunda dan atau infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, serta belanja operasional perangkat daerahdalam menganggarkan belanja daerah atau membelanjakan dana tahun anggaran perangkat daerah memperhatikan hal halpelaksana sisi, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggung jawabkan. perubahan rkd kab. karanganyar tahun lil tabel 3perubahan belanja tahun rin i k rin sumber baperlitbang, diolah sit atau untuk memanfaatkan surplus. perubahan penerimaan pembiayaan daerah kabupaten karanganyar tahun anggara dan pembayaran pokok pinjamanperubahan rkd kab. karanganyar tahuitu rim rim ria rta rin sumber baperlitbang, diolah perubahan rkd kab. karanganyar tahun bab sasaran dan prioritas pembangunan daerah sasaran pembangunan daerah tahun memperhatikan visi dan misidalam rpm tahun dapat diketahui sasaran yang ingin dicapai tahun yang tertuang dalam peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan tahun serta kondisi daerah dengan adanya pandemi covid adanya banyak perubahan kebijakan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. mendasarkan pada penjelasan bab tersebut dilakukan perubahan target indikator sasaran tahun sebagaimana tercantum dalam tabel iv. dan iv. tabel rencana perubahan capaian target indikator kinerja utama pemerintah daerah tahun indikator, kinerja utama pemerintah kabupaten karanganyar dan perangkat daerah target perubahanperubahan rkd kab. karanganyar tahun gional nasional internasional jumlah prestasi olahraga r gional nasional internasional angka kemiskinan pengeluaran perkapita rp. juta) persentase penanga, perubahan rkd kab. karanganyar tahun_____ :r^ llt ija rja rla rla lin lin titik ilina riz ila ila ris tin lik lik ita lita tin ilina ita uta ria rte rja rin orig perubahan rkd kab. karanganyar tahun rja rin orig tin ita ila rla fra tru rin rajin lin kim kum tra tib rain tro rib lin lin ila ris ila ila ila artis ita rim milik dan ita ilina dan tru ilina ria ria ria l p perubahan rkd kab. karanganyar tahun iv jib rja krn rja ila tih rja ite rim rja rja rta rja iil rja iis tria rja ite rain rja tka ria tih ria tih ske tin ila kum artis rin artis tka ria tih ilina rik ilina ria tih tin ila kum ita l k rta ita l k rta titik rta rta milik lita lin ir, lita lin ita rtg perubahan rkd kab. karanganyar tahun rta lita lin ija (ta r k isp ita rin rke isp tif isp rja isp lia rtu utility ija lia tita lita ra twin r k tid lita r k r k rts r k tra tia tio tra i c ika tin rta tra trib tra lia rta r k iri ske rin tin ila ija rika ris tif tka lia tia perubahan rkd kab. karanganyar tahun tia lin sisi lita yan ksa tip ra ish (te ish ilina ish rta ish milik ish rib tik ite tif ssa rja rin tro lik rin ksa rtu iptv riz rin riz ada artis isp cab tis tik tis tik lid rin ria ikb rse ikb perubahan rkd kab. karanganyar tahun (jm tif) sta ila milik rti lih ile rik rik ikan isp rta isp rta ira ire isp rta rik isp rta riw tin riw rta isp rta can kayu ija etik ttu isp rta tih rke rta rta isp rta rta ita isp rta rke isp rta isp rta rke isp rta ita rta ita rta ita rta ita rta rta rta rta rta perubahan rkd kab. karanganyar tahun isp rta perdagangan milik rra rite ria rln tria tri tra rin ilina rin lia ila ila ak1p ila ilina ja ija ilina lia ija ilina lia ija lia ila ila ita ila tin raksa rik tid tin frn tin izin tka titik tih perubahan rkd kab. karanganyar tahun rja rlitz rlitz rlitz ila rlitz ila rlitz rin rlitz rin tih tru tih rin litik ilina litik rlitz sumber baperlitbang, prioritas pembangunan daerah tahun dalam peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun prioritas pembangunan kabupaten karanganyar tahun adalah pembangunan sdm berkarakter budaya unggul, melaluin a), pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong insentif meningkatnya pemuda berprestasi; perubahan rkd kab. karanganyar tahun iv b), pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ram anak, melaluierubahan rkd kab. karanganyar tahun ivrubahan rencana program dan kegiatan tahun berdasarkan perangkat adalah sebagaimana tabel berikut tabel5. perubahan program dan kegiatan perangkat daerah tahun perubahan rkd kab. karanganyar tahun usulan perubahan program dan kegiatan tahun opd points psn ikan dan kebudayaan kode rekening ltg f k rwn afl pfn dini kan dan kpr ufl avian belanja langsung pendidikan kebudayaan belanja tidak langsung belanja langsung pendidikan istri ark rrborn fra leu jr p*n rfn0 foo lin lta tata opd ifm jfa tin istri envedlaan last aura menyurat d na dikbud jum lah surat menu tndtrrim surat lah rat vana terkirim surat disdikbud penyediaan komunikasi, ard air dan blank dikbud, upt.skb dan negeri jum lah jasa komunikasi, daya air strok yang disediakan unit lah komunikasi, sum bor daya lirik yang disediakan unit s00. disdikbud penyediaan pam peliharaan dan perizinan kendaraan dunia operasional d nes dikbud jum lah pem peliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional vana disediakan kendaraan lah pem allharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional vana dlaedf been kendaraan disdikbud penyediaan awal tuba kantor ina dikbud. upt.skb dan negeri jum lah alattulis kantor yang disediakan barang jum lah lat tulis kantor yang disediakan barang disdikbdo penyediaan barang katakan dan penggandaan dinas dikbud. upt.skb dan pem bln jum lah barang katakan dan penggandaan yang dilaksanakan unit jum lah barang katakan dan penggandaan yang dilaksanakan disdikbud penyediaan kom panen instalasi nk penerangan tuntunan kantor dinas dikbud jum lah kom panen instaiak ustrifctoenerencian bangunan kantor barang jum lah kom panen inslalaa itstrlk kerajaan bangunan kantor barang oisoikbjo penyediaan peralatan rum (an dinas dikbud jum lah perisai rum tan yang dilaksanakan bareng jum lah peialaien rum tangga yang dilaksanakan barang d0.0o0 disdikbud penyediaan makanan minuman dinas dikbud. upt.skb negeri jum lah makanan dan num kantor yang dilaksanakan jum lah num kantor yang dilaksanakan sdiksuo apat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah dinas dikbud. upt.skb ant negeri jum lah apat rapat kordlnael dan konaultssl dalam luar daerah yang dilaksanakan unit jum lah apat rapat koordinasi dan consulta dalam luar daerah yang dilaksanakan unit oisdikbuo dan ajaran ratu ija teka secara tln ainargita opd tln disdikbud aan perlengkapan gedung kantor dinas dikbud jum lah aan perlengkapan kedua kantor jum lah aan perlengkapan aed kantor oisdikbuo aan peralatan gedung kantor dinas dikbud jum lah pengadaan peralatan gedung kantor jum lah aan peralatan gedung kantor unit ois dikbud ekharaan rutin berkala gedung kantor dinas dikbud jum lah pemokherear run berkala oedurwr kantor jum lah pem peliharaan rutin berkala kedua kantor oisdikbuo pem allharaan rutin berkala kendaraan dinas o operasional dinas dikbud jum lah pem peliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional jum lah pem peliharaan rutin berkala kendaraan dinas onarannnal unit disdikbud peliharaan nitz berskala penangkapan gedung kantor dinas dikbud jum lah pem peliharaan rutin berkala perfenakacan aed kantor jum lah pem bharian rubrvberkalt erlenakeoan aed kantor 0ur* oisoikbud pam peliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor ne* dikbud jum lah pem peliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor unit jum lah pem peliharaan rutin berkala peralatan aed kantor disdikbud ratu sojkbuo peningkatan sdm dinas dikbud jum lah soalallsasi dan bintik peningkatan sdm aparatur dilaksanakan jum lah eosialisaal dan bintik peningkatan kap asetat sdm aparatur vana dilaksanakan disdikbud perubahan repo kab. karanganyar tahun kode rekening 8an bidah urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan rita daerah daerah okami inersia daerah program etu asil agu tif rp) ukur meet kur arat ukur affect ram atan sistem lap eran akan kinerja keuangan ija bangunan alih eee tiff eln erg lta opd eau tertib gelap ran akan kinerja disdikbud penyusunan doku laporan keuangan d nas dikbud jum lah jenis doku laporan kinerja dan keuangan vana disusun laporan jum lah jenis doku laporan kinerja dan keu aan van disusun laporan disdikbud penyusunan doku laporan kinerja dinas dikbud jum lah jenis doku perencanaan. laporan idneija yang disusun laporan jum lah jenis doku perencanaan, laporan kinerja yang disusun 10laporan disdikbud penyusunan doku laporan bmn aset dinas dikbud jum lah jenis doku perencanaan. laporan bmn aset yang disusun sekolah jum lah jenis doku perencanaan, laporan bmn aset yang disusun sekolah disdikbud ram didikan nak sia dini bdm unggul yemen titer era erk uta apm paud sia tah uisuikbud penyelenggaraan pendidikan anak usia dini apbd) dinas dikbud jum lah sarta dan paud unggulan vana menakut kesialan lem bagi jum lah sarta dan paud unggulan vana mengikuti kegiatan lem bagi disdikbud penyelenggaraan pendidikan anak usia dini apbn) dinas dikbud jum lah sarta dan paud unggulan vana menakut kecamatan lem bagi jum lah sarta dan paud unggulan vana menakut kecamatan lem bagi disdikbud penyediaan aran sasaran paud dan dikemas dinas dikbud persen case sar ras paud yang diselipkan persen case paud yang disediakan disdikbud ram wajib belajar pendidikan asar sem bilan ahun bdm unggul penyelenggaraan titer eee eru disdik6uo sosialisasi informasi! pendidikan asar jenjang dinas dikbud jum lah ten pendidik yang mengikuti sosialisasi informed! org jum lah ten pendidik yang menakut sosialisasi informasi org fisik6ud sosialisasi informasi! pendidikan asar jenjang smp d nas dikbud jum lah ten pendidik yang mengikuti sosialisasi informasi! org jum lah ten pendidik smp yang mengikuti sosialisasi informasi! org disdikbud pem binaan potensi akademi rencana d nas nikhil naka kelulusan anak lulusan aa1 <w7 bon k bb pem binaan potensi akademi siswa jenjang smp dinas dikbud angka melulu smp anak lulusan smp 4a1 iboikbud pengen tangan sarana dan prasarana pendidikan fahd dinas dikbud persen case dan prasarana pendidikan vana kem snaks kegiatan persen case dan prasarana pendidikan vana kem bawakan kegiatan di80ik8ud pengen tangan sarana dan prasarana pendidikan program dak1 dinas dikbud persen case saran dan prasarana pendidikan vana kem bawakan kegiatan persen case dan prasarana pendidikan vana kem bawakan kegiatan disdikbud pengen tangan sarana dan prasarana pendidikan smp ini dinas dikbud persen case saran dan prasarana pendidikan smp vend kem bahkan isk kegiatan persen case saran dan prasarana pendidikan smp van kem mainkan kegiatan disdikbud pengen tangan sarana dan prasarana pendidikan smp program dak1 dinas dikbud persen case dan prasarana pendidikan smp vana kem bawakan kegiatan persen case oan prasarana pendidikan smp vana kem bawakan kegiatan disdikbud penyediaan bantuan operasional sekolah bos) rencana negeri dinas dikbud persen case sisi yang menerima bos persentase sisi yang enem bos oisoikbud penyediaan bantuan operasional sekolah bos) rencana negeri d nas dikbud persen case sisi smp yang menerima bos persen case sisi smp yang menerima bos disdikbud penyediaan bantuan operasional sekolah bos) euler jen ian negeri dinas dikbud persen case sisi yang menerima bos persen case sisi yang menerima bos penyediaan bantuan operasional sekolah bos) euler jen ian negeri dinas dikbud persen case sisi smp yang menerima bos persen case sisi smp yang enem bos program pendidikan format bangunan bdm unggul penyelenggaraan erk etta disdikbud penyelenggaraan kegiatan non format apbd) dinas dikbud jum lah penyelenggara pendidikan paket dan dikemas jum lah penyelenggara pendidikan paket dan dikemas disdikbud penyediaan sar ras dikemas d nas dikbud persen case dikemas yang dipenuhi persen case sar ras diam yang penuh disdikbud penyelenggaraan kegiatan non format apbn) dinas dikbud persen case sar ras dikemas yang dipenuhi skb persen case sar ras ikm yang dipenuhi skb disdikbud ram manajer play pendidikan bangunan bdm unggul yed media eem eep asia entered ikan sekolah sia sek lah disdikbud penyusunan laporan bidang pendidikan dinas dikbud jum lah laporan bidang pendidikan vana disusun laporan jum lah laporan bidang pendidikan vana disusun laporan disdikbud bimbingan teknis sosialisasi penerapan sistem dinas dikbud jum lah peserta bentuk penerapan sistem informasi org jum lah sarta bintik penerapan sistem informasi org disdikbud inform manajer pendidikan dinas dikbud jum lah informasi! manajer pendidikan sekolah jum lah informasi manajer pendidikan sekolah disdikbud monitoring dan evaluasi pelaporan dinas dikbud ata rata monitoring dan values! pelaporan dilaksanakan ala rata monitoring dan evaluasi pelaporan vana dilaksanakan disdikbud perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening rusak bidaiio uru8ah pbmsrditah alf daerah dah program kegiatan priority s degli inh lokasi inrtlkat kln vfa paga indikatif rp) sumber dana opd hasil program hall kegiatan tolok atau target tolok aktor tin tolok skor program pembinaan ketenagaan dan kaalswaan bangunan sdm unggul fca bdm fid lkn disdikbud agam tangan penghargaan dan perlindungan artiadap profesi pendidik dan dikemas ras dikbud jum lah ten pendidik jenjang paud yang aikpangkattepatw waktu 218orang jum lah ten pendidik jenjang paud yang naikkan http atw 218orang disdikbud engel tangan penghargaan dan perlindungan terhadap prnfaai pendidik dan smp ira* dikbud jum lah ten pendidik yang penuhi standarkan esensi orang jum lah ten pendidik yang penuhi stan kom retensi orang disdik8uo pam binaan pelatihan bagi pendidik paud untuk mnmnnuhl standar kompetensi dinas dikbud jum lah ten pendidik paud yang penuhi stan kom retensi orang jum lah ten pendidik paud yang penuhi stan kom retensi orang disdikbud pam binaan akan minat dan kompetensi swa kenalan ina dikbud jum lah kejuaraan siswa yang ikuti orang jum lah ajaran sisi yang diikuti orang disdikbuo pem binaan akan nat dan kompetensi siswa jenoiana smp dinas dikbud jum lah kejuaraan siswa smp yang ikuti orang jum lah kejuaraan sisi yang diikuti orang disdikbud kebudayaan disdikbud program pengembangan nilai budaya pangan tangan inovasi praataai arah pangan tangan ija data ln ttf baroraataai disdikbud pelestarian dan aktual aaa adat budaya daerah dinas dikbud jum lah karya budaya yang dira hafeaai dan d inventarisasi kesenian jum lah karya budaya yang diravttaliaaai dan dir tvontarteasi kematian disdikbud fasilitasi pengelolaan sejarah, agar budaya dan pamali iman ras dikbud jum lah cag budaya yang dikelola secaratero festival jum lah cag budaya yang dikelola secara terpadu festival disdikbud program pengelolaan keragaman udara pangan tangan inovasi praataai arah engel tangan ija eren in t{f beroreataai disdikbud pengen tangan kesenian dan kebudayaan daerah dinas dikbud jum lah karya budaya yang direvitalisasi dan illinventarisaai seni jum lah karya budaya yang direvitalisasi dilnventartsaal seni disdikbud fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dinas dikbud jum lah cagar budaya yang dikelola ter dadu festival jum lah cag budaya yang dikelola secaratero festival disoikbud belanja tidak langsung .59a. .0 0 belanda peta belanda hibah pendidikan belanda hibah dew pendidikan belanda hibah eada kelompok budaya perubahan rkd kab. karanganyar tahun opd dinas kesehatan usulan perubahan program dan kegiatan tahun kode rekening uru6aji bidajiq rubah pemeruitahaji daerah dari program kegiatan it arah learn paearnh keris ttf rp) be* opd haa fta unx eta target dinas kesehatan belanja langsung kesehatan belanja tidak langsung belanja langsung ft ram pelayanan ministra* parkantenn ija li^ tru alarm tif ttn opd lf\fram struktur lin rka inks cakupan pelayanan adm inistrasl perkantoran aura rra dioica elaneam aura menyurat kelancaran surat menyurat nkb penyediaan faso komumkaai. tom ber daya air nat* dinkes anak air, kotak. tipe terbayar tahun ajak blank, (iapun terbayar tahun dinkes ended an fcebeitaian kantor dinkes terwujudnya kebersihan kantor tahun terwujudnya kebersihan kantor tahun dinkes penyediaan alat title kantor dinkes atk tersedia atk tersedia dinkes penyediaan barang cetakan dan asn dinkes barang letak penggandaan barang cetak dan penggandaan tersedia dinkes penyediaan makanan minuman dinkes kelancaran koordinasidan komunikasi tahun kelancaran koordinasi dan komunikasi tahun 12s. .00a dinkes cil epat rapat koordinat konaudaai dalanviuar daerah laporan head perjalanan dinas kak) laporan hasil perjalanan dinas kali) dinkes penyediaan eam anan kantar dinkes terwujudnya team kantor gedung term wujudnya team kantor gedung dinkes pengelolaan perpustakaan daerah dinkes terlaksananya pengelolaan nam katakan first* terlaksananya pengelolaan d nes dinkes penyusunan perundang undangan dinkes jum lah perbupysng diterbitkan s), jum lah vend dltertdtkan f251 jum lah perbupyang diterbitkan jum lah varia dltarbltksn sa.ooo.ooo dinkes ram atan dan sasaran lih ttf fco ainargitam opd tr\fra tru lin rka inks cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur cannes pengadaan perlengkapan gedung kantor dinkes jum lah perlengkapan kantor yang tersedia tahun lah perlengkapan kantor yang tersedia tahun dinkes pengedar gedung kantor nes tersedianya peralatan gedung kantor (gedung) gedung tersedianya peralatan gedung kantor (gedung) gedung dinkes *'e aan amateur tersedianya berair sar rss) rentan lta un* sarira) dinkes enem puraan bangunan gadung nae kesehatan dinkes sarana arassran gedung dinas den dan sexual standar aran sasaran gedung dies leroenuhl dan satuan standar dinkes fem allharaan run berkala gedung kantor dinkes memeliharanya gedung kantor narlunal spallharsnya gedung kantor aru .50o.joo dinkes ekharaan rutavberkata kendaraan astoperaeional inka lih eren d nes (roda obd erpelihetenye ken sean dies (roda mobil dinkes peliharaan ruter berkala meilleur dinkes unify tape harinya belur dies unl d*nk $ ean komputer dinkes terpenuhinya laptop komputer unit) terpenuhinya laptop kom puter unit) dinkes perubahan repo kab. karanganyar tahun kode rekening urusan bidara rusak pekerietahar daerah dam program kegiatan ttm bahasa daerah imtlkmter klorida page induk wnba dana opd penanggung jawab hasil profound raad kegiatan tolok skor target tolok ukur target tolok ukur target program peningkatan kapasitas 8sumbar paya aparatur penguatan ikiiuiulaaa pwi nuipiiiaa dan puma harian byfrattruktur afcon nobel fcolabaratlf dang luruh pemangku kapanttngan n^buatan koordlnu don rtnorgitas antar ow> dota membangun infrastruktur gong ung terkait olokan cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dinkes peningkatan kompetensi some dekat tadakaananya ujian kompatanai kom) kenalkan jenjang jabatan fungsional tenaga kesehatan kali) tsl busananya ujian kompetensi kom) kenaikan jenjang jabatan fiinaslonal tenaga kesehatan kali) dinkes pend akan dan pela han kesehatan dinas tarlakaanakannya pendidikan dan pela tan kaaohalan qon s) kali tarlakaanakannya pendidikan dan pecahan sdm kesehatan (jenis) kali dinkes pemilihan langi kesehatan teladan dinas terpilihnya tenaga kesehatan teladan rakyat names terpilihnya tenaga kesehatan teladan names names nke$ penetapan penilaian angka kreol bagi pejabat fungsional dekat jens jabatan fungsional yang dilaksanakan penilaian angka frac names) names jens jabatan fungsional yang dilaksanakan penilaian angka kredo names names dinkes pengambangan manajemen kepegawaian dinas terselenggaranya pengambangan manajemen kepegawaian dengan baik terselenggaranya pengambangan manajemen kepegawaian dengan bef dinkes pelaksanaan spip dan reformasi b orasi dinas dokumen pip dan dokumen reform^ birokrasi dokumen spip dokumen rnfonri bsi birokrasi dinkes pembinaan tata kelola blue dinas terwujudnya dokumen blue puskaamaa dan rsud dokumen) terwujudnya dokumen blue puskesmas dan rsud dokumen) dinkes i.oa program peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pan buatan kebijakan pemerataan fam bangun dan nuu karana lr\fra*struktur aaearti akuntabel dan kolaboratif dangan taruh pemangku knpanttngan muatan koordinat dan atnarftta antar opd dalam mam pantun ir\fra*struktur yang a tng terkait inka parsantata artis pelaporan capaian klnaija dan keuangan dinkes penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ree asasi skala skpd dinas terwujudnya dokumen laporan jenis) terwujudnya dokumen laporan jenis) dinkes v02 penyusunan perencanaan program dinas terwujudnya dokumen perencanaan (jenis) dokumen terwujudnya dokumen perencanaan denis) dokumen nk $ penyusunan laporan pengelolaan keuangan skpd inka tarauaunnya dokumen laporan keuangan (jenis) dokumen tersuaunnya dokumen laporan keuangan mania) dokumen dinkes pengelolaan barang milik daerah inka tersuauaunnya dokumen persediaan dan awal tatap jenis) dokumen tersususunnya dokumen persediaan dan aset tetap jenis) dokumen dine8 pengawasan panatausahaan keuangan dinas terlaksananya pengawasan panatausahaan keuangan tahun terlaksananya pengawasan panatausahaan keuangan tahun dinkes perubahan rkd kab. karanganyar tahun indikator kriteria pr0sah bidang pemerottahab t.trtfllll ftin|. kali propil kei bisa kegiatan resistan fan lodlfcattf bambu ii daerah dab program ksqiatab tolak tracer target tolak vkm ta gat tolok dka* target rp| data jenuh program panembahan dan pengendalian penyakit guitar bdm ( karam idola unggul pni rfinok kesehatan secara merata dan barkuattttta dinas pravatanai hiv tahun s.0mj444w nes tvurce rata sp> trc afp rata daicardad campak inaldanai hlpartenal inaidanat odo pancagahandan penanggulangan penyakit menular langsung dekat persentase orang beresiko terinvekal pbv mendapatkan pamatlkaaan hiv manual standart, perantara puakaamaa yang melaksanakan dataran dprd cepat cakupan pengobatan semua kasus tbc (cdr) tbc, perantara puakaamaa dengan cakupan penemuan kasus pneumonia balita, perantara puskaamaa dengan angka penemuan kasus diare persentase semua kasus band kusta yang manyeleaalkan pengobatan sesuai standart penduduk persentase orang beresiko terlnvekai hiv mendapatkan pemeriksaan hiv sesuai standart, persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini hepatitis ukupan pengobatan semua kasus tbc (cdr) tbc. persentase puakaamaa dengan cakupan penemuan kasus pneumonia balita. persentase puskesmas dengan angka penemuan kasus diare persentase semua kasus baru kuala yang menyelesaikan pengobatan aeaualstandart penduduk nes panembahan dan penanggulangan punya menular baraumbar binatang dinas cakupan kasus dbd yang dilakukan penyu sukan ep antologi pe) dalam kurunwekbj tahun %), cakupan zoonozlzdan ditangani manual standar %), jumlah bapak malaria yang dilakukan pemeriksaan laboratorium %). cakupan kasus dbd yang dilakukan penyelidikan epidemlotogl (pe) dalam kurun tahun %), cakupan zoonosis dan ditangani standar %), jumlah suspek malaria yang dilakukan pemeriksaan laboratorium %). dinkes panembahan dan pengendalian punya budak menular dinas cakupan pendeta yang ditemukan dan obat manual standar, persentase pandurata yang ditemukan dan dilayani sesuai standar, cakupan wus yang dilayani, perantara pandurata gangguan indra yang ditemukan dan ob ti manual standar, pemeriksaan deteksi sni kanker payudara dan kanker leherrahlm metode paraantasedeaa yang melaksanakan kegiatan posyandu ptm cakupan penderita yang ditemukan dan obat sesuai standar, persentase penderita yang ditemukan dan dilayani sesuai standar, cakupan wus yang d ayal, perantara penderita gangguan indra yang ditemukan dan b ti manual standar, pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kankerieherrahim metode persentase desa yang melaksanakan k zlatan poablndu ptm dinkes pelayanan kesehatan jiwa dinas persentase pendants gangguan jiwa barat yang ditemukan dan dilayari sesuai standar persentase penderita gangguan jiwa b ret yang ditemukan dan dilayani *esn i standar nes pelayanan imunitas dataran lanjutan dinas cakupan bayi usia bulan yang mendapat knuniaaai dasar lengkap cakupan bayi usia bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap nes surveillance dan penanggulangan penyakit potensial kl8 dinas cakupan desa! kelurahan terjangkit klb ditangani %), cakupan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji( %). proaantaaa ketepatan k0r mingguan %), cakupan discarded campak %), cakupan afp rata cakupan desa kelurahan terjangkit klb ditangani %), cakupan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah hal %), prosentase ketepatan skor mingguan %). cakupan discarded campak %). cakupan afp rate nke* pembiayaan kesehatan bagi penduduk beresiko kesehatan dinas masyarakat yang terpapar resiko kejahatan tnrtavanl masyarakat yang terpapar resiko khatan tertahan nes program sumbar saya kejahatan pembangunan bdm berkarakter budaya unggul penyediaan layanan kesehatan rin merata dan berkiialitaa winkas. rsud, dan puakaamaa cakupanlaallitaa pelayanan kejahatan berizin yang memenuhi kompatanal dan kewenangan manual standar nes sewa tanah puskesmas colomadu dinas tarbayamya aaa tanah puak nnlnmartii tahun) tarbayamya sera tanah puak colomadu tahun) nes penyusunan ded puskesmas suatu dinas jumlah deo taiausun unit) ded jumlah ded tersusun unit) ded nes perubahan rkd kab. karanganyar tahun koderekeninq brush aruba pbmbrintaha* daerah da* program kromat* ritu bayaran darah kwl page rtjttf rp) a9 vu\ sabtu ketat opd jawab ine8 rail propam ketaatan xaflsna haa kateter took dof barat toltkllkst target totok unx target pengadaan alat kesehatan karanganyar rsud proaantaaa ketersediaan alat casahatan rumah sakit sesuai standar alat roaantasa ketanediaan alat selatan rumah kit sesuai standar irm lnk manajemen pengelolaan obat dan parbakea dlnkaa kencana kebutuhan obat rko) ataupun tepat satu %), jumlah obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan dapattarpanuhl %), standar mutu gudang panysnpanan obat terpenuhi %), dokumen stok nama yang tersusun dapattarpanuhl %). nantes ppo puskesmas yang dapat terlayani %), jumlah som pengelolaan obat ditingkatkan kualitasnya %). parents obat kadaluarsa yang dapat dimusnahkan kencang kebutuhan obat rko) dusun tepat waktu %), jumlah 5bat dan perbekalan kesehatan kasual kebutuhan dspetterpenuhi %), standar mutu gudang penyknpenan 3bal terpenuhi %), dokumen stok dbname yang menurun dapat terpenuhi b8%), perantara ppo puskesmas ang dapat terlayani %), jumlah som pengelolaan obat wngfcatkan kuat khasnya %), persentase obat kadaluarsa yang dapat dimusnahkan iam.uw jyi >nk pengembangan obat all indonesia dlnkaa bahan baku obat tradisional bot teistander %), bahan baku obat tradisional bot) berstandar %), ketersediaan hati puskas mtr pengembangan sik ones feertufiga saw tetwtuhian sik berfungsi sesuai kebutuhan dan standar .1uu.00u * dinkes siandanaaa tenaga kesehatan winkas persentase tenaga yang satuan standar rasio(2s%), persentase tenaga kaaatiatan yang kasual standar rasio( psr antara tenaga media yang kasual standar rasa>( %). persentase tenaga kesehatan yang sesuai standar rasio( dinkes pembuatan, pengawasan dan peningkatan mutu tenaga kaaabatan dinas panantasa panzinsn tenaga medis %), panantasa psrtdnan tenaga kesehatan %). manyelenggankan ujl kompetensi kanakan jenjang kali) persentase perizinan tenaga medis %), persentase perizinan tenaga kesehatan %). menyelenggarakan ujl kompetensi kenaikan jenjang kali) flf r\nn dinkes peituryang upt ke jasa tenaga honorer dan thl upt terbayarkan k245orang, non pns87orang,l2 bulan jasa tenaga honorer dan thl up1 terbayarkan prang. non pn3 tang. bulan tepi fort ftfifi dinkes pengadaan bahan pakai mboralonum dinas por ntn* ketersedian*r> bhp *tno har qo*a> persentase ketersediaan bhp sesuai standar dinkes pembangunan puskesmas goodangrejo puskesmas puskas gondangrajo terbaru puskas condangrejo terbaru dinkes pembangunan puskavnw kerja puskas kaiju jumlah pusftesmd* r wat jalan yang lich annum riimhiin jumlah puskesmas rawat jalan yang dlbsnaun direhab m.uw aaa dukes v02 rahib pustu bowling karanganyar pustu bohong karanganyar jumlah pustu dibangun direhab jumlah pustu unsur direhab iso ooo noo dinkes remeh r tu torino jalan pembangunan puskesmas tawangmangu pustu cannot jaten puskas jumlah mollis sihanouk rlirehao jumlah puskesmas event jalan yang bani rtlrahan jumlah puskesmas rawat jalan yang tllhsnoim oleh 2s.sso.ooo ann ftin rain dinkes dinkes penyempumean puskesmas colomadu puskesmas* colomadu jumlah pua^nama* lewat jalan yang dihannnn rtimhnn jumlah puskesmas rawat jalan yang dibangun direhab nes penyediaan alves laboratorium winkas jumlah alat teks tersedia pake!) jumlah alat laba tenera pake!) v14a a.( aiu 7a9 nn dinkes hanya akan alat, main dan bmp penanggulangan t8c winkas jumlah alat, mesin bhp penanggulangan tbc tenaga (ans) jumlah alat, mason bhp penanggulangan tbc tersedia jenis! dinkes pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana upt dinkes panantasa kecukupanperslatan kesehatan yang memenuhi standar %), panantasa selatan kesehatan berfungsi kasual standar %), renentasa kalibrasi alat kesehatan dan perkakas sesuai standar persentase kecukupan peralatan kesehatan yang memenuhi standar %). perantara peralatan kesehatan berfungsi sesuai standar %), perantara kalibrasi alat kesehatan dan perbekee sesuai standar dinkes distribusi obat, vaksin bahan ha a pakai bhp) does pelaporan togishk obat tersedia lapak waktu pelaporan too obat tersedia tepat waktu dinkes penyediaan obat dan bhp lnk jendelanya obat, bhp dan sarana prasarana penunjang pelayanan kefermesten f1( k)%) tersedianya obat. bhp dan sarana prasarana penunjang pelayanan ato dinkes dinkes penyediaan bbatgizi takes tersedianya jenis obat girl fa, vit tente) tersedianya jenis obat gizi fe, lenis) pengawasan obat dan makanan p ralat n nari klftlifln nenvakrt atvrsw dinkes panantasa sarana pelayanan kefarmasian yang beton sesuai standar %), panantasa apotek dan toko obat kasual standar pelayanan kefarmasian m00%) c.ft analvrar tam adi nak*t> persentase sarana pelayanan kefarmasian yang betizhi sesuai standar %), persentase apotek dan loko obat sesuai angst pelayanan kefarmasian analyzer berbeda paket) moon aot dinkes chn peralatan nermendalian rhp pnnaenflalwn drd peralatan pengendalian penyakit bhp hiv dan 8lili* ramalan nanaendalian penyakit cartoon dinkes winkas dine* bhp dbo tersedia paket)______ bhp hiv tipis tersedia pkt) cartridge tcm tersedia okt) rhp dbo tersedia paket) bhp hiv dan sipil tersedia pkt)_________________________ cartridge tr. tersedia okt) o0m1 dinkes perubahan rkd k*b. karanganyar tahun kode rekening ur 8ab bidang rumah pamer saham daerah dab program keg1atau priority * dieng sasaran p lokasi radikal kinerja bomb e dana ofd i r ||a it| jasrmb haa procera k taqim lfcflitift ball kegiatan paga ladtkattf tolok var target iok cker target teluk ukur target rp| pembinaan pengendalian dan pengawasan jadikan farmasi dan perbekalan kejahatan dinas ketersediaan obat puskesmas %), perantara penggunaan obat rasional feayankea manual standar, puskesmas memenuhi standar penuh ejaan obat generik, persentase pelayanan formal faayankaa manual standar, pacsartata sarana produk* dan distribusi sediaan farmasi manual standar, cakupan sar bna produirai distribusi obat dan pangan yang diawal, preaenteaa ketersediaan obat perbekalan kesehatan sesuai standar, pr pentas# petersen saan sarana dan prasarana penunjang pengadaan obat ketersediaan obat puskesmas %), persentase penggunaan obat rasional faayankaa sesuai standar, puakaamaa memenuhi standar penuh aan obat generik. perantara pelayanan farmasi fasyankes suai standar, persentase* satan produit* dan distribusi jadikan formal manual standar, cakupan satan produksi distrik* obat dan pangan yang diawal. pr serta ketersediaan obat perbekalan kejahatan sesuai standar, pr pentas# ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengadaan obat dinkes pengelolaan p4to dinkes p4to berfungsi sesuai standar p4to berfungsi sesuai standar 2s0. .qq0 dinkes pembangunan gedung puakaamaa jayapura puskesmas jaipur jumlah puskesmas rakyat jalan yang dibangun riirehnn jumlah puakaamaa rawat jalan yang moanauti direhab wakes pembangunan halaman puakaamaa karanganyar puskesmas karanganyar jumlah kusamai rawat jalan yang dibangun rilrehan jumlah puakaamaa rawat jalan yang riibanaun direhab nes program kejahatan masyarakat ftmbaflf ums b b*ram kt*r budaya nff ul panlngkatait fcualitoa dan pemerataan bdm kejahatan dinkes, sud dan puskesmas nilai iks kabupaten nilai iks kabupaten nes persentase ibu risiko ngga kebidanan dltanaanl percent ibu risiko tinggi kebidanan rimnoanl persentase komplikasi kebidanan persentase komplikasi kebidanan persentase komplikasi pada neonatus persentase komplikasi pada neonatus angka kesakitan bagi anak kesakitan bait anak kesakitan lansia angka kes bitan lansia anak kesakitan anak balita anak kesakitan anak balita persentase kedai persentase kedai persentase stunt persentase stunting persentase desa stem persentase desa stem persentase rumah tanna sehat persentase rumah tanna sehat jumlah desa siena ak f mandiri desa jumlah desa siapa aktif mandiri desa bantuan operaekmal kesehatan ukm sekunder dinkes puskesmas yang all melakukan intervensi sosial iks tahun puskesmas yang aktif melakukan internal sesuai iks tahun dinkes ukm primer puskesmas jeb euro puskesmas jatiouro iks puskesmas jatiouro iks iks puskesmas jatiouro iks dinkes ukm primer puskesmas bios puskesmas jatirogo iks puskesmas jatirogo iks iks puskesmas jatrvoso sn* nes ukm primer puskesmas jump puskesmas jumapolo iks puskesmas jumapolo iks iks puskesmas jumapolo iks nes ukm pasar puskesmas jumantono puskesmas jumantono iks puskesmas jumantono iks iks puskesmas jumantono iks dinkes ukm primer puskesmas masih puskesmas ma'sih iks puskesmas masih iks iks puskesmas masih iks nes ukm primer puskesmas tawangmangu puakaamaa tawanomanou iks puakaamaa tawangmangu iks iks puskesmas tawangmangu iks dinkes ukm primer puskesmas ngargoyoao puskesmas naaroovoso iks puskesmas ngargoyoao iks iks puskesmas ngargoyoao iks nes ukm primer puskesmas karengpandan puskesmas karanaoandan iks puskesmas karangpandan iks iks puakaamaa karangpandan iks dinkes ukm prayer puskesmas karanganyar puskesmas karanganyar iks puskesmas karanganyar iks iks puskesmas karanganyar iks nes ukm pasar puskesmas tasikmadu puskesmas tasikmadu iks puskesmas tasikmadu iks iks puakeamae tasikmaducolomadu puskesmas colomadu iks puskesmas colomadu iks iks puskesmas colomadu iks nes ukm primer puskesmas colomadu puakaamaa colomadu iks puskesmas colomadu iks iks puskesmas colomadu iks dinkes ukm primer puskesmas gondangrejo puskesmas gondanarelo iks puakaamaa gondangrejo iks iks puskesmas gondangrejo iks nes ukm primer puskesmas kebakkramat puskesmas kebakkramat iks puskesmas kebakkramat iks iks puskesmas kebakkramat iks nes ukm primer puskesmas kebakkramat puakaamaa kehakkramut iks puskesmas kebakkramat iks iks puskesmas kebakkramat iks dinkes ukm primer puskesmas mojogedang puskesmas moiooedano iks puskesmas mojogedang iks iks puskesmas mojogedang iks nes ukm primer puskesmas mojogedang puskesmas moloaedana iks puskesmas mojogedang iks iks puskesmas mojogedang iks dinkes ukm primer puskesmas keris puskesmas keris puskesmas keris iks iks puakaamaa keris iks non nes ukm primer puskesmas jenewa puskesmas jenewa puskesmas penari iks iks puskesmas jenewa iks nes perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening rubah bidajiq ur sa peter hrr aha> daerah dab program kjcqlat alt prioritas ian daerah lokus ego iadlkat rp) sunat opd keloofes keglotaa keuletan tolok ukur target tolok ukur target tolok ukur target jampersal dinas p reason* jaminan ibu aniston rifle flrlulr mano perantara jaman fri ham miskin dan tidak mann uin btt dukungan manajemen bok jampereel dinas jumlah puskesmas mendapat alokasi dans bok tapai waktu, topi jumlah. tepatguna puak) jumlah puskesmas mendapat alokasi dans bok tepat waktu. tepat jumlah, tepatguna pus) kfe kesehatan keluarga dinas parsentaaa pelayanan kesehatan ibu hamil k4) %). persentase kunjungan neonatus kn3) %), perantara kunjungan alfa kf3) %). parsentaaa permainan oleh lenga kesehatan snakes) %), patent manajemen terpadu balita saka %), persentase peserta aktif %). persentase pelayanan kesehatan remaja %), parsentaaa pelayanan kesehatan anak berita %).antara pelayanan kesehatan ibu k4) %), perantara kunjungan neonatus kn3) %), perantara kunjungan alfa kf3) %), pereenteae perjalanan oleh naga kesehatan snakes) %), perantara manajemen torpedo balita 8akut %). perantara peserta aktif %). perantara pelayanan kesehatan remaja %), percentage pelayanan kesehatan anak balita %),baikan girl masyarakat dinas pr pentas# asi skaklualf %), presentase balita mendapat %). presentase pemeriksaan parent podium pada anak dan %), presentase balita gtl buruk pr pentas* remaja put ) mendapat met tambah darah presentase balita kurus mendapat pmt presentase asi eksklusif %). presentase bila mendapat %). presentase pemeriksaan parent podium pada anak dan %), presentase berita glt buruk pr seats remaja putra mendapat tabla tambah darah presentase berita kurus mendapat pmt dinkes pengembangan dan pengkajian kungkungan sehari dinkes pokja 8tbm aktif, persentase melaksanakan ctp8. persentase melaksanakan pam rt. perantara melaksanakan pengelolaan sampah, persentase melaksanakan pengelolaan limbah car rt, persentase pos yang aktif, perantara kelompok olah raga yang dibina, persentasi penyedia air barah untuk kepentingan helena adaptasi yang diawasi, pareaantasl penyedia air num yang diawali, jumlah fasyankes pamartnbh yang melakukan pengolahan kubah m dia pokja stem aktif, persentase melaksanakan caps, persentase melaksanakan pam rt, persentase melaksanakan pengelolaan sampah, perantara melaksanakan pengelolaan bah eak rt, parsentaaa pos ukk yang aktif, persentase kelompok olah raga yang dibina, persentasi penyedia air barah untuk kepentingan gene ssn ssi yang diawasi, peresenbsl penyedia air menumpang diawasi, jumlah fasyankes pamerinbh yang melakukan pengolahan limbah media dinkes penyehatan makanan link penutntsmt tpm yand dibina persentase tpm yang dibina dinkes penyebarluasan informa kesehatan dinas media invoke yang berfungsi percentage fasyankes mengembangkan media promosi %), persentase yang data %), persentase organisasi media infokeeyang berfungsi persentase fasyankes mengembangkan media promosi %), perantara yang didata %), perantara organlsaal masyarakat dibina dinkes pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dinkes perantara posyandu mandi %). persentase rumah tangga sahat %), persentase stakeholder aktif ron%t perantara posyandu mandiri %). perantara rumah tangga sahat %), perantara stakeholder aktif pengolahan limbah infeksius dinkes meningkatnya kualitas kungkungan wilayah ipt hakim meningkatnya kualitas kungkungan wilayah upeti arkea enoawaaan makan minuman dinkes dinkes 1a2. program pelayanan kesehatan pembangunan bcrfcara jrtr budaya unggul penyertaan bantuan kamma untuk semua lnr heart coiuwrapej faff fss pattywnmn aesahalan yang (arafcnscfbsf dinkes pelayanan kesehatan pendudukmiskin dinas jumlah kepessitaan jkn rbi jiwa jumlah kepesertaan jkn pbi jiwa fti kes operasional manajemen jkn dinkes fasyankes melayani jkn fasyankes melayani jkn dinkes pam binaan dan pelayanan kesehatan tradisional fasyankes orkes hatta sesuai sandar %), peran serta ukm ha a annual sandar %). peran serta( ikb mf10%) dinkes perubahan rkd kab. kar gandar tahun kode rke urusan bidang ru8ak pimerihtahah daerah dar program kegiatan priority ! anth aaaaaa daerah local kinerja page ladlkattf rp) dana opd lava ras tniad kelana eaglataa baa kegiatan iak akar target tolok our target totok ukur target pelayanan kesehatan lio suo rsud ttrcukuplnya pelayanan kesehatan bud rsud tahun tsrcukupinya pelayanan kesehatan blue suo tahun dinkes penanganan kedaruratan media psc ones kasuatertangani sesuai standar kasus tertangani sesuai standar dinkes upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dinas yang memenuhi syarat tkraditesr yang memenuhi syarat ekredtaai lhn upaya peningkatan pelayanan kaeetiatan palmer dinkes ftp yang memenuhi syarat akreditasi %), perantara puskesmas yang melakukan survey kepuasan masyarakat %), puskesmas dengan nilai minimal %), puskesmas dengan kerja pelayanan minimal ftp yang makanan syarat akreditasi %), persentase puskas yang melakukan survey kepuasan masyarakat %), puskas dengan nilai ikm minimal %), puskas dengan kinerja pelayanan minimal dinkes akreditasi ftp dinas perantara ftp yang memenuhi syarat akredltaal patients ftp yang memenuhi nvnrnt akmdltasi dinkes akreditasi puskesmas winkas puekeem yang mamamihi barat akreditasi persentase puskesmas yang memenuhi syarat akreditasi dinkes peningkatan green hospital untuk rumah sakit ramah lingkungan rsud adanya (asyiknya yang mengikuti program green hospital adanya fasyankes yang mengikuti program green hospital dinkes pelayanan laboratorium kesehatan dlnkaa meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan sehingga rises rca psi kualitas lingkungan yang baik sesuai standar mutu yang ditetapkan memngketkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan sehingga bisa rca pal kualitas lingkungan yang baik sesuai standar mutu yang ditetapkan dinkes sos lasi pelayanan labkesde pemeriksaan kualitas* lingkungan dinas meningkatnya pemahaman masyarakat tentu pelayanan lakes dan tercapainya pemeriksaan kualitas air benih kabupaten karanganyar kali meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan laba dan tercapainya pemeriksaan kualitas air barah kabupaten karanganyar kali dinkes upaya peningkatan pelayanan kesehatan pusfceatnaa jaipur puskesmas jaipur ikm puskesmas jaipur kinerja pelayanan puskesmas jaipur b1% dan nilai ikm puskesmas jaipur kinerja pelayanan puskas jaipur dan dinkes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas jatryoso puskesmas jatirogo nilai ikm puskesmas jatryoso kinerja pelayanan puskesmas jatryoso dan nilai ikm puskesmas jatirogo kerja pelayanan puskas jatirogo dan dinkes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas jumapolo puskesmas jumapolo nilai ikm puskesmas jumapolo kerja pelayanan puakssmaa jumapolo dan nilai ikm puskesmas jumapolo klnaija pelayanan puskesmas jumaoolo dan dinkes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas jumantono puskesmas jumantono nilai ikm puskesmas jumantono kinerja pelayanan puskesmas jumantono dan nilai ikm puskesmas jumantono kkteija pelayanan puskesmas jumantono dan dinkes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas mates* puskesmas materi nilai ikm puskesmas benih kinerja pelayanan puskesmas masih dan nilai ikm puskas materi kinerja pelayanan puskesmas masih dan dinkes upaya peningkatan play ban kesehatan puskesmas tawangmangu puskesmas tawangmangu nilai ikm puskesmas tawangmangu kerja pelayanan puskesmas tawangmangu dan nilai ikm puskas tawangmangu kinerja pelayanan puskesmas tawangmangu dan dinkes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas ngargoyoso puskesmas ngargoyoso nilai ikm puskesmas ngargoyoso kinerja pelayanan puskesmas naaroovoso dan nilai ikm puskesmas ngargoyoso kinerja pelayanan puskas nnamovoao dan dinkes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas karangpandan puskesmas karangpandan nilai ikm puskesmas karangpandan kkierjs pelayanan puskesmas karangpandan dan nilai ikm puskesmas karangpandan kinerja pelayanan puskesmas karangpandan dan upaya peningkatan play ban kesehatan puskesmas karanganyar puskesmas karanganyar nilai ikm puskesmas karanganyar kinerja pelayanan karanganyar dan nilai ikm puskas karanganyar kinerja pelayanan karanganyar dan dinkes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas tasikmadu puskesmas tasikmadu nilai ikm puskesmas tasikmadu kinerja pelayanan puskas tasikmadu dan nilai ikm puskesmas tasikmadu kinerja pelayanan puskas tnsikmadir dan dinkes upaya peningkatan pelayanan ksaehaten puskesmas jaten puskesmas jaten nilai ikm puskas jaten ninja pelayanan puskas jaten dan mulai ikm puskesmas jaten kinerja pelayanan puskas jaten dan dinkes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas jaten puskesmas jaten nilai ikm puskas jaten kinerja pelayanan puskas jaten dan nilai ikm puskesmas jaten kinerja pelayanan puskas jaten dan dinkes upaya peningkatan pelayanan ksaehaten puskesmas colomadu puskesmas colomadu nilai ikm puskesmas colomadu kinerja pelayanan puskeem r.nlnmarlu dan nilai ikm puskesmas colomadu kinerja pelayanan puskas cotomsdul81% dan upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas colomadu puskesmas colomadu nilai ikm puskas colomadu kinerja pelayanan puskas colomadu dan nilai ikm puskesmas colomadu kinerja pelayanan puskas flnfnmadu dan dinkes pem bahan rkd ksb. karanganyar tahun kode rekening vkb bax mdash trotoar pbksribtahar daerah dab program rxq1atau priority s darab bayaran data saat indikator pen indikatif rp) sont dana opd peaeaggang web kuil ptocrem ltetuaien rag utama kegiatan tolok ukur target tolok target iok ukur target upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas gondangrejo puskesmas gondangrejo nilai ikm puakaamaa gondangrejo kinerja pelayanan puakaamaa gondenoreto dan nilai ikm puskesmas gondangrejo kinerja pelayanan puskesmas gondanoreie dan nes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kebekkimaat puakaamaa kebekkramatl nilai ikm puskesmas kebakkramat kinerja pelayanan puskesmas kabakkmmat dan nilai ikm puskesmas kebakkramat kinerja pelayanan puskesmas kebakkramatl b1% dan nes upaya peningkatan pelayanan kejahatan puskesmas kabskkramet puskesmas kebakkramat nilai ikm puakaamaa kebakkramat kinerja pelayanan puskesmas kebakkramat dan nilai ikm puakaamaa kebakkramat kinerja pelayanan puakaamaa kebakkramat dan nes upaya peningkatan pelayanan kejahatan puskesmas mojogedang puakaamaa mojogedang n a ikm puskesmas mojogedang kinerja pelayanan puskesmas molooedann dan nilai ikm puakaamaa mojogedang kinerja pelayanan puskesmas moloaedana dan b1.t37500 nes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas mojogedang puskesmas mojogedang mulai ikm puskesmas mojogedang kinerja pelayanan puskesmas motonedann dan final ikm puskesmas mojogedang kinerja pelayanan puskesmas moioaedano dan nes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kerja puskesmas kerja nilai ikm puskesmas keto kinerja pelayanan puskesmas kerja dan nilai ikm puskesmas kerja jinja pelayanan puskesmas kerja dan nes upaya peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas penari puakaamaa penari nilai ikm puskesmas penari kinerja pelayanan puskesmas penari dan nilai ikm puskesmas penari kinerja pelayanan puakaamaa penari dan dinkes belanja tidak langsung alania pegawai alania hibah selandia oleh kepada dan lembaga organisasi kids perubahan rkd kab. karanganyar tahun per kegiatan opo dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat indikator opd kooerekeninq uru&ar dam urcsaji mermtahaji daerah dah program kbqiatam prioritas demi lia utm ull program keluarga kegiatan hasil kes mata pog ladlkotif rp) bomba* dana tolok ukur target tolok knr target tolok ukur target dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat .s43. belanja langsung pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sft belanja tir) langsung belanja anosuno pakaian umum dan penataan rua program pelayanan admlniatresl perkantoran penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pola harian infraatm tur car* akufttatel dan kolaboratif dangan fatntfc pemangku kapanttngan penguatan koordinasi dan ainargita antar opd dalam membangun tr\f^atntktur yang ung terkait penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan llstr dpu jumlah penyediaan jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik 12bulan jumlah penyediaan aaa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan our penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan donat opa rasio pupr jumlah penyediaan aaa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 12bulan jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional bulan pupr (h) penyediaan jasa kebersihan kantor pupr jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 12bulan jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor bulan pupr penyediaan alat sulle kantor pupr jumlah penyediaan alathilis kantor bulan jumlah penyedia bela kantor bulan pupr penyediaan barang katakan dan penggandaan pupr jumlah penyediaan barang cetakan dan oenooandaan bul jumlah penyediaan barang cetakan dan oenaoandasn bulan pupr penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor pupr jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penayangan bangunan kantor bulan jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor bulan pupr penyediaan peralatan dan parlangkspan kantor pupr jumlah penyediaan peralatan dan oertenokaoan kantor bulan jumlah penyediaan peralatan dan derlennka dan kantor bulan pupr penyediaan makanan dan minuman pupr jumlah penyediaan makanan dan minuman bulan jumlah penyediaan makanan dan minuman bulan pupr rapet rapet koordmasl dan konsultasi dalam luar daerah pupr jumlah rapat rapat koordmaai dan konsultasi dalam luar daerah bulan jumlah rapat rapat koin nasi dan konsultasi dalamfluar daerah bulan pupr penyediaan jasa operasional paiakaanaan kegiatan pupr jumlah penyediaan aaa operasional pelaksanaan kegiatan 12bola jumlah penyediaan jasa operasional pelaksanaan kegiatan bulan pupr program peningkatan sarana dan prasarana aparatur penguatan kab akan pemerataan pembangunan dan pola harian irtfraatruktur oaearq akuntan! dan kotaborat{f dangan galuh pemangku kepentingan penguatan koordinasi dan alnargltam tar opd dalam membangun \fraalntktur yang oa ng terkait pupr pengadaan kendaraan mea toperaannal pupr jumlah kendaraan dinas bulan jumlah kendaraan d nas bulan pupr pengadaan komputer pupr jumlah pengadaan komputer bulan jumlah pengadaan komputer bulan snn non pupr pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pupr jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 12bulan jumlah pemeliharaan rutin berkala kedua kantor bulan pupr pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor pupr jumlah pemekaran rutin berkala peralatan kedua kantor bulan jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan kedua kantor bulan pupr pemeliharaan rutnfberkala mebeieur pupr jumlah pemeliharaan rutin berkala mebeieur bulan jumlah pemeliharaan rutin berkala mebeieur bulan pupr pemeliharaan komputer pupr jumlah pemeliharaan komputer bulan jumlah pemeliharaan komputer bulan pupr pemeliharaan alat alat komunikasi pupr jumlah pemeliharaan alat alat komunikasi bulan jumlah pemeliharaan alat alat komune bsl bulan pupr penataan halaman kantor pupr jumlah penataan halaman kantor ?hul n jumlah penataan halaman kantor bulan pupr perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening lit tting aktor turet program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jeu pupr peningkatan rdm pupr jumlah sdm vana ditingkatkan jumlah sdm van dlbnokatkan pupr program peningkatan pengembangan hitam pelaporan capaian kinerja dan keuangan tta opd pupr monitoring dan evaluasi! penyelenggaraan kegiatan skpd pupr jumlah monitoring dan evaluasi! penvelenaaaraan kecamatan skpd bulan jumlah monitoring dan evaluasi! penvelenaaaraan kegiatan skpd bulan pupr akselerasi pem bangunan infrastruktur pupr jumlah togfatan akseieraa pembangunan bulan jumlah kegiatan akscierai pembangunan bulan pupr penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pupr jumlah kebutuhan penyusunan dokumen oerervoanaan bulan jumlah kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bulan pupr penyusunan standar satuan harga pupr jumah dokumen standar satuan harga jumah dokumen standar satuan harga pupr program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya lih pupr perencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi kabupaten karanganyar jumlah perencanaan teknik pembangunan jaringan invasi paket jumlah perencanaan teknis pembangunan jaringan irtaaal paket pupr r fasilitas! jaringan irigasi dak penugasan) kabupaten karanganyar jumlah r fasilitas! pemeliharaan jaringan irigasi dak penugasan) jumlah r fasilitas! pemeliharaan jaringan irigasi dak penugasan) pupr operasional sumber daya air kabupaten karanganyar jumlah operasional sumber daya air bulan jumlah operasional sumber daya air bulan pupr pemeliharaan irigasi wilayah kecamatan kabupaten karanganyar jumlah pemeliharaan jaringan irigasi wilayah kecamatan jumlah pemeliharaan jaringan irigasi wilayah kecamatan pupr perbaikan jaringan irigasi kabupaten karanganyar jumlah perbaikan jaringan irigasi jumlah perbaikan jaringan irigasi pupr program tata tuang, jasa konstruksi dan pengendalian mutu pupr penyelenggaraan site plan kabupaten karanganyar jumlah operasional penyelenggaraan site plan bulan jumlah operasional penyelenggaraan site plan bulan pupr operasional tlm koordinasi penataan ruang daerah kabupaten karanganyar jumlah operasional tim koordinasi 9penataan ruang daerah bulan jumlah operasional tlm koordinasi penataan ruang daerah bulan pupr peningkatan operasional laboratorium kabupaten karanganyar jumlah operasional laboratorium bulan jumlah operasional laboratorium bulan pupr penyusunan kebijakan rdr kawasan perkotaan kabupaten karanganyar jumlah penyusunan kebijakan rdr kawasan perkotaan dokumen jumlah penyusunan kebijakan rdr kawasan perkotaan dokumen pupr pembinaan konstruksi kabupaten karanganyar jumlah pembinaan konstruksi jumlah pembinaan konstruksi pupr pengendalian mutu dan operasional bina konstruksi kabupaten karanganyar jumlah pengendalian mutu dan operasional bina konstruksi bulan jumlah pengendalian mutu dan operasional bina konstruksi bulan pupr pensertlfikatan tanah milik pemda kabupaten karanganyar jumlah pensartiflkatan tanah milik 9eda sertifikat jumlah renserlifikatan tanah milik pemda sertifikat pupr perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekan inq it ffe jawab program pengembangan kinerja pengelolaan air minum, air lembah domestik, dan penetapan lingkungan tja pupr fasilitasi program hibah air minum perdesaan dasa kelurahan kabupaten jumlah fasilitasi program hibah minum perdesaan 15desa kelurahan jumlah fasilitasi program hibah air minum perdesaan desa kelurahan pupr karanganyar. biaya kegiatan fai mor dan personal pamswaas data penerima program palmas sejumlah des jumlah kegiatan faslilato dan operasional pamsimas bulan jumlah kegiatan fasilitator dan operasional pamsimas bulan s6. pupr pendampingan program r ruler pam mas desa penerima program pamsimas reguler. jumlah pendampingan program r ruler pamsimas desa kelurahan jumlah pendampingan program r ruler pamsimas desa kelurahan pupr pengembangan spam kawasan rawan program dak penugasan desa kelurahan. jumlah pengembangan spam kawasan rawan program dak penugasan 14paket jumlah pengembangan spam kawasan rawan program dak penugasan paket pupr pembangunan sistem pengelolaan ait ubah domestik terpusat spal t) program dak r ruler desa kelurahan. jumlah pembangunan sistem pengelolaan ubah domestik terpusat spal t) program dak reguler pake! kegiatan jumlah pet bangunan s stem pengelolaan ubah domestik terpusat spal t) program oak reguler paket kegiatan pupr pengembangan spam kawasan rawan air desa kelurahan penerima program spam. jumlah pengembangan spam kawasan rawan 22paket jumlah pengembangan spam kawasan rawan paket pupr pendampingan santai kabupaten karanganyar penerima program salat. jumlah pendampingan sanitasi bulan jumlah pendampingan sanitasi bulan pupr baya operasional kegiatan kedptakaryaan kabupaten karanganyar jumlah operasional kegiatan keci dtakarvaan bulan jumlah operasional kegiatan keciotakarvaan bulan pupr pembangunan tangki sepc individual pada program air ubah setempat als) desa penerima kegiatan ubah setempat jumlah pembangunan tangki sept ind dual pada program ubah setempat jumlah pembangunan tangki septic ind dual pada program ubah setempat ai. pupr operasional tag perijinan ims dan slf kab. karanganyar jumlah operasional tag penjinak imb dan slf bulan jumlah operasional tag penjinak imb dsnslf bulan diluta fasilitasi program air minum dana insan daerah did) desa kelurahan penerima program oid minum. jumlah fasilitasi program minum dana insentif daerah did) pake! jumlah fasilitasi program minum dana insentif daerah did) paket pupr pembangunan gedung kabupaten karanganyar. jumlah pembangunan gedung paket jumlah pembangunan gedung paket pupr fasilitasi program sanitasi dana insentif daerah did) desa kelurahan yang menerima program sanitasi did. jumlah fasilitasi program sanitasi dana insentif daerah dio) 10paket jumlah fasilitasi program sanitasi dana insentif daerah did) paket pupr penataan lingkungan kabupaten karanganyar. jumlah penataan kungkungan padat jumlah penataan kungkungan paket pupr program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pupr pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten karanganyar jumlah jalan yang ditingkatkan jumlah jalan yang ditingkatkan pupr pembangunan dan peningkatan jalan program dak) kabupaten karanganyar jumlah jalan yang ditingkatkan program dak1 jumlah jalan yang ditingkatkan program dak) pupr perubahan rkd kab. karanganyar tahun indlketo ktnerie kode rekan1nq rumah bidang kisah pemerintahan daerah dae program kegiatan priority s daerah kemaren daerah rill program keluarga kegiatan hull tgl atftft regu ladlkatif rp| opd panenggeng tolok ukur tenet tolok ukur tolok ukur test web operasional kegiatan kebinamergain kabupaten karanganyar jumlah operasional kegiatan kebinamargaan bulan jumlah operasional kegiatan kebinamargaan bulan pupr operasional dan pemeliharaan infrastruktur akal kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur akal bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur akal bulan operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan jatlpuro kabupaten karanganyar jumlah opereafonel dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan jati dum bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan labour bulan pupr operasional dan pemeliharaan infrastruktur kecamatan jatfyoso kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan jattvoso bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan jattvoso bulan s4. pupr operasional dan pemeliharaan infrastruktur ayah kecamatan jumantono kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan jumantono bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan .lumantnnn bulan upr operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan jumepolo kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt telah kecamatan jump dolo bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan kumamoto bulan operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan mates* kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan mates* bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan mates* bulan pupr operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan tawangmangu kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan tawannmanou bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan tswanomanau bulan pupr operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan ngargoyoso kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt ayah kecamatan noaraovoso bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan noaraovoso bulan operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan karangpandan kabupaten karanganyar jumlah openaonal dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan karang pandan bilan jumlah peminat dan pemekaran infrastruktur upt wilayah kecamatan karannoandan bulan operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan karanganyar kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemekaran infrastruktur upt wilayah kecamatan karannnnvar bulan jumlah operasional den pemeliharaan infrastruktur ptw ialah kecamatan karanganyar bulan pupr operasional dan pemeliharaan infrastruktur ayah kecamatan ttafkmadu kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastmkbir upt wilayah kecamatan tasikmadu bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan teslkmartu bulan operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan jalan kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan jaten bulan pupr operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan colomadu kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan colomadu bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan colomadu 12bulan operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan gondangrejo kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan gondanarefo bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan gondannntia bulan pupr opereaionat dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan mojogedang kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan moiooedana bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan moloaedano bulan pupr operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan kebakkramat kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur ptw ialah kecamatan kebakkramat bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan knhakkrsmnt bulan pupr operasional dan pemekaran inhaatruttur wilayah kecamatan kerja kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan koin bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan keren bulan pupr operasional dan pemeliharaan infrastruktur wilayah kecamatan jenewa kabupaten karanganyar jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt telah kecamatan jenavif bulan jumlah operasional dan pemeliharaan infrastruktur upt wilayah kecamatan jnnmvf bulan pupr pernikahan rakyat dan kawasan pemukiman pupr pmflram pengembangan perumahan pupr biaya operasional penyerahan fase dan kasum perumahan kabupaten karanganyar kabupaten karanganyar jumlah penyerahan fasosdan filum perumahan dart pengembang kepada pemda bulan jumlah penyerahan fans dan kasum perumahan dart pengembang kepada persis bulan pupr perencanaan teknis perumahan kabupaten karanganyar jumlah kegiatan perencanaan teknik perumahan bulan jumlah kegiatan perencanaan teknis perumahan bulan pupr pemeliharaan perumahan kabupaten karanganyar jumlah pemekaran psu bulan jumlah pemeliharaan psu bulan pupr biaya operasional bantuan perumahan swadaya program dak1 kabupaten karanganyar jumlah penyelenggaraan bangunan perumahan strada rth oak> paket jumlah penyelenggaraan bangunan perumahan swadsve rth dak) paket pupr biaya operasional bantuan rth kabupaten karanganyar jumlah operasional bantuan rth paket jumlah operasional bantuan rth paket pupr pemeliharaan taman dan monumen kabupaten karanganyar jumlah operasional pemeliharaan taman dan monumen bulan jumlah operasional pemeliharaan taman dan monumen bulan pupr bop pendampingan program bps kabupaten karanganyar jumlah operasional pendampingan program bsp8 unit rumah jumlah operasional pendampingan program bps unit rumah pupr penyusunan d d taman edufcesl fanatik ha* dan tlmrnh kabupaten karanganyar rab rab pupr perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening j&ui kolam peter tahap daerah dam program kegiatan prioritas issn ajaran daerah prokal indikator kixwrii page yudikatif rp| ifnmhnr opd peaaaggaag jawab hull kaloaiaa keftataa hall kegiatan tolok otak tolok otak aro tolok ukur aro program panoeiolaan anal pemakaman pupr ponlngkaten operasional pengelolaan dan pen rataan pemakaman tpu mungkur jen kra jumlah pengelolaan dan pendataan pemakaman bulan jumlah pengelolaan dan pendataan pemakaman bulan pupr rfi an.ia tin lang nfl belanda padahal belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat birth) rti eru rkd kab. karanganyar tahun opd satuan peta pamong raja kode rekening urusan urusan pamer1saham daerah dax program kegiatan priority s daerah beras daerah total indikator kinerja subch dana opd paaanggmig jawab hall pr para keluaran kegiatan haa kegtetaa page indikatif rp) tolok skor parent tolok skor parent tolok dkw parent satuan polusi pamong raja ffi anjaiangsiing ketentraman dan ketertiban umum s ria perlindungan masyarakat belanja tidak langsung belanja langsung .221a87. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat program pelayanan administrasi! perkantoran penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan fin hflyaan well akuntabel dan kolaboratif dangan lunak pemangku kepentingan penguatan keon nart dan etnergttae antar opd dalam mambang ti\frq*struktur yang alatnya ternak cakupan pelayanan administr t) perkantoran penyediaan jasa surat menyurat kantor satpol jumlah penyediaan surat aeiamasatu tahun surat jumlah penyediaan surat dalama satu tahun surat satpol penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan stok kantor satpol cakupan jasa langganan telepon internet. air listrik tahun cakupan aaa langganan telepon. internet. air. strok tahun satpol penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dies operasional kantor satpol jumlah unit kendaraan dina voperaaonat yang terpelihara dan meirrillkl brin unit jumlah unit kendaraan dnaatopereaional yang terpelihara dan memiliki tzen unit satpol penyediaan jasa kebersihan kantor kantor satpol cakupan perawat dan bahan kebersihan kantor. jasa tangga kebersihan bulan cakupan peralatan dan bahan kebersihan kantor, jasa tangga kebersihan bulan satpol penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kantor satpol cakupan pemeliharaan dan perbaikan peralatan karla bulan cakupan pemeliharaan dan perbaikan peralatan karin bulan satpol penyediaan alat lia kantor kantor satpol jumlah alat tulis kantor yang tersedia item jumlah alat tula kantor yang tersedia item satpol penyediaan barang cetakan dan pang badan kantor satpol jumlah barang cetakan dan penandaan item jumlah barang cetakan dan penaaanrlnan item atpolpp penyediaan komponen instalasi stok penerangan bangunan kantor kantor satpol jumlah komponen instalasi using e varia tersedia paket jumlah komponen instalasi listrik tersedia paket satpol penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kantor satpol jumlah bahan bacaan dan peraturan cendana undangan item jumlah bahan bacaan dan peraturan dendeng undangan item satpol pat fa pat kyonin dan konwttni dalam^uar daerah kantor satpol cakupan rekor dan konsultasi kedalam stellar tahun cakupan rekor dan konsultan kedalam keluar tahun satpol program peningkatan sara dan prasarana aparatur penguatan kebijakan dan pamaltharaan snfraatrvktur antara akuntabel dan kolaborasi{f dangan atlanta pemangku kepentingan penguatan koordinasi dan stnorgttas antar opo datang membangun infrastruktur gang saling terkait cakupan pelayanan sara dan prasarana satpol pengadaan perlengkapan gedung kantor kantor satpol penyediaan peralatan dan pertengkaran kantor item penyediaan peralatan dan parlenakaoan kantor hem satpol pemeliharaan rutin berkala gedung kantor kantor satpol cakupan perawatan bangunan gedung kantor tahun cakupan perawatan bangunan gedung kantor tahun satpol v0s. pemeliharaan rute berkala perlengkapan gedung kantor' kantor satpol cakupan terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung tahun cakupan terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung tahun satpol tema mutasi sedang barat gedung kantor kantor satpol cakupan terlaksananya r fasilitas gedung kantor kegiatan cakupan terlaksananya retiabriitasi gedung kantor kegiatan satpol program peningkatan disiplin aparatur penguatan koordinat dan stnangttas tar opd datang mamimngun infrastruktur yang datang terkait cakupan peningkatan disiplin aparatur satpol pemerataan pembangunan dan pama harian infrastruktur antara akuntabel dan keiaberatif dangan him pemangku kepentingan pengadaan pakaian maa bewarna penangkapannya kantor satpol jumlah pakaian d nas satpol beserta kalenakaoannva stel jumlah pakaian ones satpol beserta kelenakaoannva stel satpol perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening uru8aji bidah rubah pemerintahan daerah dae ora jt kegiatan itt i rth lokus indikator kln *ta sumber dana opd |iin jamik uil progam ketaatan sketsa hall kegietea p*fu yudikatif rp) totok vkn tolok var tercer tolok vnr target program peningkatan kapal sumber saya aparatur penguatan tegaskan padilla utang pwmbatigunan dan fti karya* ittf struktur antara akuntabel dan fcolnborat gaa biru pemangku kayu unga penguatan fcoordtnaat dan etiwrgrita* antar opd dalam membangun infnutruktur gang rating kali cakupan peningkatan kapasitas sumbar paya aparatur satpol pendidikan dan pelatihan non format kantor satpol jumlah pelatihan bagi anggota satpol selatan jumlah pelatihan bagi anggota satpol pelatihan satu program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan doa paw piaraan jr^ vactrulcfair antara alnmtabet dan kolagen dengan seluruh pemangku kapten&ngan pembuatan koordinat dan atnarpttaa ntar opd dalam lamban un infrattm tur gang ung terkait preaantasa patron siaga ketertiban umum dan katantaraman masyarakat satu l penanggulangan gangguan ketentraman dan kataifban kab. karanganyar jumlah kecamatan yang terbatas dari praktek prostbtual dan tei mlenggarinya ketentraman katerbban 17kac jumlah kecamatan yang terbatas dari prank poem dan taraalanggarinya ketentraman ketertiban 17kec satpol panarukan pkl dan raksasa kab karanganyar jumlah kantong pkl dan raksasa llar varia dsd ditertibkan trek wilayah jumlah kantong pkl dan raksasa llar vana dapat ditertibkan ti k wilayah saison foreideradan pengamanan kab. karanganyar cakupan terciptanya kegiatan yang aman, tertib dan lancar bulan cakupan terciptanya kegiatan yang aman tertfbrtan lancar bulan satu l penyelenggaraan kegiatan satpol kantor satpol penyelenggaraan kag. satpol bhakti social, qatar pasukan, tambora prov, gelar pasukan hut kab. karanganyar) event penyelenggaraan kag. satpol bltakli sosial, gelar pasukan, tambora prov, gelar pasukan hut kab, karanganyar) event satu pembinaan kadar siaga transit kantor satpol jumlah kader siaga trans kst) vant terima trader jumlah kader siaga trans kst) vana martina trader satpol patron wilayah dan pangaraltan anggota satpol kab. karanganyar jumlah kecamatan yang terjangkau patrol wilayah 17kec jumlah kecamatan yang terjangkau patron wilayah 17kac a6i fasilitasi pengamanan pilkades kantor satpol jumlah kegiatan pilkada serentak dangan aman kegiatan jumlah kegiatan pilkada aarantak dangan aman kegiatan s.ooo.ooo satu program pemeliharaan kantrantibmaa dan pencegahan tindak kriminal pangsa utn kkb||akan pemerataan pembangunan dan name aaryan infrastruktur antara akuntabel dan katabarattf dengan seluruh pemangku ktp ngan penguatan koardlnaai dan ainargitaa antar opd dalam membangun iiyfraatruktur gang ung terkait praaantaaa warga nagara yang mendapat pelayanan akibatdarl penegakkan pada 4 tt> op ras penegakan hukum pelanggaran perda kab. karanganyar jumlah kegiatan opera penegakan perda kegiatan jumlah kegiatan op ras! penegakan perda kegiatan satpol pengadaan dan pemasangan papan peringatan sent perda kantor satpol jumlah pengadaan dan pemasangan papan peringatan pers buah jumlah pengadaan dan pemasangan papan peringatan perda buah satu sosialisasi penggunaan cukai rokok kantor satpol jumlah keikutsertaan peserta per selatan peserta jumlah keikutsertaan peserta per selatan peserta satpol partai panarukan pelajar kantor satpol jumlah kegiatan penertiban bagi related kegiatan jumlah kegiatan penerapan bagi setalah kegiatan satu sakralanalan ppn kantor satpol jumlah anggota ppn yang tarra animal sorang jumlah anggota ppn yang teroraanlaml sorang satu panarukan cukai rokok kantor satpol jumlah kegiatan operasi penertiban cukai rokok kegiatan jumlah kegiatan op ras! panarukan cukai rokok kegiatan satpol socialists! perda kab. karanganyar jumlah pada yang tersoaialiaaal perda jumlah perda yang teraoaialiaaei pada satpol program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan lr\fraatmktur antara afcuntabtl dan kolaboratif sangat% galuh pemangku kapantingati penguatan koardlnaai dan alnargita tar opd dalam membangun infrastruktur yang ung terkait rasio lin mas terhadap jumlah penduduk satu pengerahan sallinmaa kantor satpol pengarahan anggota satlinmaa tahun pengarahan anggota satlinmaa tahun satu pemantauan dan pendataan unhas kantor satpol cakupan tersedianya data yang akurat tentang anggota satllnmas bulan cakupan tersedianya data yang akurat tentang endnote satlinmaa bulan satpol perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening urusan bidah uk saj1 pcmeruttahan daerah dar program kegiatan priority s daerah fia dieng lokasi indikator kinerja page induk rp) fhimfif opd jiw kell program ketneraa kegiatan heeft magetan tolok ukur terr t tolok ukur tayang tolok ukur tari t program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran penguatan kab akan ftm pratama lan iam dan pola harian ratan ktu pareja aksintabet dan kotabaru ttf dangan seluruh pemangku kepentingan pagoda uan kebijakan pombongunon tnjrartruktur sesuai nama dan krttorta tnktuatf, rama kungkungan, tangguh bencana ratio wmk tarfiadap luas wilayah w.ooo.ooo satpol kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran kab karanganyar jumlah kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan bahaya kebakaran jumlah kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan bahaya kebakaran satoi operasional pemadam kebakaran kantor satoi jumlah operasional pemadam kebakaran, penambahan petugas s ria dos pemadam kebakaran bulan jumlah operasional pemadam kebakaran, panembahan petugas serta dos pemadam kebakaran bulan satpol pemeriksaan alat pemadam kebakaran kantor satoi jumlah alat pemadam kebakaran van temen usa kec jumlah alat pemadam kebakaran vana terperiksa kae satpol rfi anj* tfl 1angsijno melania pengerat belanja bantuan 8halal kepada anggota masyarakat bantuan santunan lintas sak menlnnaal isi joo perubahan rkd kab. karanganyar tahun per keg op0 badan kesatuan bangsa dan politik indikator kinerja opd peneoggiuig kode rekening rusak bid jia uru8am pemerintahan daerah dam program keq iat priority t nh beras daerah labial uil progam keluaran kegiatan haa kegiatan pago india rp) d*a* tolok ukur target tolok ukur target tolok ukur turet dan kesatuan bangsa dan polit1k rfi an.iai langsung ketentraman dan kalertban umum harta pnr undangan masyarakat belanja tidak langsung ariana langsung ketentraman dan ketertiban umum harta partindunoan masyarakat j6jj94.w5 14b. program pelayanan adminlatrail parkantonn penguatan kebijakan pamaratann pembangunan dan pola harian infrastruktur acara akuntabel dan kolaboratif dangan alum pemangku kepentingan penguatan koordinat dan otnargttaa antar opd datang membangun infrastruktur gang malang terkait badan kesbangpol cakupan pelayanan administrasi! para aturan penyediaan aaa aura menyurat badan kesbangpol waktu kegiatan agenda aura menyurat bulan waktu kegiatan agenda surat manual bulan bakesbanopol .0s penyediaan aaa komunikasi. sumberdaya air dan listak badan kesbangpol waktu penyediaan jasa komunikasi. sumber data air dan batrik bulan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber data air dan listrik bulan bakesbanopol penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan weatoperaalona badan kesbangpol jumlah kendaraan jasa pemeliharaan perizinan untuk kendaraan dinas operasional roda ampat sejumlah unit, roda duaiejumlih unit jumlah kendaraan jasa pemeliharaan perizinan untuk kendaraan d nas operasional roda ampat sejumlah5 unit, roda duasejumlah unit bakesbanopol penyediaan jasa kebersihan kantor badan kesbangpol waktu penyediaan jasa kebersihan kan tnr bulan wiki penyediaan jasa kebersihan kantor bulan bakesbanopol penyadtein alat lis kantor sedan kesbangpol jumlah alat teks kantor finis jumlah awal tulis kantor ras bakesbanopol penyediaan barang cetakan dan penggandaan badan kesbangpol jumlah barang catatan oenaaandaan 14jenis jumlah barat p cetak dan onoaflndflsn 14jens bakesbanopol penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor badan kesbangpol jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan karrtnr 13janda( hem) jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor jenis item) bakesbanopol .0s. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor badan kesbangpol jumlah pengadaan peralatan dan oertenakaoan kantor 5un jumlah pengadaan peralatan dan derienoka dan kantor unit bakesbanopol penyediaan peralatan rumah tangga badan kesbangpol jumlah pengadaan peralatan rumah tanpa 4un jumlah pengadaan peralatan rumah ngga 4urat bakesbanopol penyediaan bahan bacaan dan perairan perundang undangan badan kesbangpol jumlah bahan bacaan dan peraturan deru dann anri annan macam aura kabar jumlah bahan bacaan dan peraturan derundnnn undangan macam aura kabar bakesbanopol penyediaan makanan dan minuman badan kesbangpol waktu penyediaan makanan dan mine iman bulan waktu penyediaan makanan dan minuman bulan bakesbanopol .0s. rapet rapat koordinasi dan konsultan dalam luar daerah badan kesbangpol waktu koordinasi konsultasi dalam luar daerah bulan waktu koordinasi konsultasi dalam luar daerah bulan bakesbanopol program peningkatan barang dan prasarana aparatur penguatan kebijakan pamaratann pembangunan dan pola harian infrastruktur antara akuntabel dan kolaboratif dangan seluruh pemangku kepentingan penguatan kuordlnaat dan otnargttaa tar opd datang mcmbaitpila bl fraatnikter yang ung terkait badan kesbangpol cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur bakesbanopol pengadaan komputer sedan kesbangpol jumlah pembuatan komputer, laptop, danprtoter unit printer, laptop) jumlah pembelian komputer, laptop, dan printer unit pinter, laptop) bakesbanopol pemeliharaan ni n berkala gedung kantor badan kesbangpol jumlah pemeliharaan gedung kantor gedung jumlah pemeliharaan gedung kantor gedung bakesbanopol pemeliharaan rubnlberkala kendaraan dunia operasional badan kesbangpol jumlah pemeliharaan kendaraan d nas operasional 15roda ampat sejumlah unit, roda duasejumlah unit jumlah pemeliharaan kendaraan d nas operasional roda ampat sejumlah unit, roda duasejumlah 10un bakesbanopol pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor badan kesbangpol jumlah pamsliharian par buatan ceduto kantor rac jumlah pemeliharaan peralatan kedua kantor rac bakesbanopol pemeliharaan komputer badan kesbangpol waktu pemekaran komputer bulan waktu pemeliharaan komputer bulan bakesbanopol pemekaran alat alat komunikasi badan kesbangpol jumlah pemeliharaan lat lat knmunikml un* jumlah pemeliharaan alat lat komunikasi unit bakesbanopol pemeliharaan ensata soi badan kenhnmi jumlah pemeliharaan mania a art unit jumlah pemeliharaan senjata uni oon ooo bakesbanopol .p perubahan rkd kab. karanganyar ahun2020 kode rekening program peningkatan disiplin aparatur urusan bidang vru8ax pemerintahan daerah dax program kegiatan kebaya aan ata imb sinar tata opd pem ttharaan bangun fra eaeaea fra etsu lin dan gan jalur kapan tin gan pengadaan pakaian khusus lrt final tertentu program peningkatan pengambangan hitam pelaporan capaian kinerja dan keuangan kebijakan ama pam bangunan ein arguta opd peliharaan bangun fra tru antara fra etsu paling ttf dan gan aalurua tin penyusunan laporan penataan dokumen program penguatan ideologi dan ketahanan bangsa penguatan kebijakan rataan pam bangunan arahan fta tru antara infrxxeti ttf dan gan jalur tin fesilkas rrg kerja hewan penasehat kub fasilitasi hubungan kerja dan pendataan organisasi, aliran pang kepercayaan tuhan yme pendidikan pendahuluan b la negara fasilitasi hubungan kerja fbi forum wawasan kebangsaan sosielses pemain open nilai nilai nasionalisme soslalsas pemantapan ideologi pancasila pemantauan organisasi terlarang program penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat piketposkoaiaga faallitaal keamanan umum faarlitaa pengamanan kunjungan tamu wip dan vip penanganan konflik sosial peningkatan kewaspadaan daerah gerakan nasional revolusi mental feslltaai peran dan tunas fkm kao eln lta opd fra tru lin buatan kebijakan buatan ttn pama pam bangunan etn arguta opd alih arahan bangun rnftiiafi bii fraktur ktu ana eth arahan bangun fla etsu secara fra etsu lin ttf dan gan jalur pam angka kapan tin gan perubahan rkd kab. karanganyar tahun bubar eru8aj pemerintahan daerah dak program kegiatan page isdlkattf rp) sumber dans opd kode rekening priority s daerah trait daerah lok hasil eehaaraa rogiataa hasil kaglataa tanah jawab tolok ukw tolok ukur target program penguatan politik dalam naga dan kemasyarakatan penguatan eab^fail penai utama ftiahpigm iaa llk infhutniktgr accord trt dan ketademt dangers buruh tkpmtl'if penguatan fcaordtaaat dan a sargitaa ntar opd dalam membangun (r\| yaatrufctur gang paling parfait badan kesbangpol panantasa cakupan wilayah peningkatan partblpasi masyarakat dalam rangka penguatan bsrdsmokrasl s2.s00 &ak&s9angel .0s .0s. pendidikan politik masyarakat badan kesbangpol jumlah peserta kegiatan pendidikan f>optik mn^harakat orang jumlah geser kegiatan pendidikan txilltlk masyarakat orang akses6angel asisten bantuan parpol badan kesbangpol jumlah partai politik kaga n asfitensl parpol jumlah partai po trk kegiatan asotenal mantan parpol parpol kesbangpol aas nai bantuan ormas badan kesbangpol jumlah ormas dalam kegiatan ormas jumlah ormas dalam kegiatan metal bantuan ormas ormas kesbangpol pemantauan pelaporan perkembangan politik daerah badan kesbangpol waktu pemantauan, pelaporan, dan rwi vemhannnn onliffk rtl daerah bulan waktu pemantauan, pelaporan, dan oerkambannan ool daerah bulan faeilitaal kegiatan ormas badan kesbangpol jumlah fasilitasi kegiatan ormas ormas jumlah fasilitasi kegiatan ormas ormas bak sang t bintik penyusunan parpol badan kesbangpol jumlah peserta orang jumlah pes t orang takes angel pembinaan ormas dan ism badan kaa engkol jumlah geser ormas orang jumlah geser ormas orang bulan.ia t1dak after song belanda pegawai belanda hibah belanda hibah kepada rri hn l.membawa nrnaniaaai es? ono non pki aa aaa fkm optik so.otonom aaa aaa peri kabu daten ?noon noo d+rft want gow ann pmi dll kecamatan mninnarlano kelompok perkumpulan masa bakul iw1 (ws sitkom mitra kec. moionrxlann ldh kec. mahesh percuma hjl pemuda mandiri muda karya' padatan want kmath kranten nyawa" persatuan masyarakat madan gondang makin perkumpulan masyarakat lanang rukun anti padatan pemuda kreatif putra manunggal* 2s. perkumpulan masyarakat peduli waduk gondang pmpwgi pemetaan masyarakat guru rukun asosiasi pendek intioneala api) kab, karanganyar paguyuban edu* kungkungan ppl) t4manunggal* kami mitos muda mur* saka barat ftv ffetawan cello i5.novo pani milan case mart karanganyar aaa banyak aaa token peri ranto kararnarvar aaa srt naaiatnl a rumah peri kecamatan jatim aaa yayasan nurul ummah 00c penari v bi aaa aaa kami1emas 20own noc gfmraj kami6mas .00c aaa aaa fkp noo ooc bar ooc harpimfi ati ooc pep sooko.ooc eru rkd kab. karanganyar tahun kode rekening 1io frl mlt parah bagian diarak lokal bokator laga indlknttf opd tfl flfplllf jawab cola all art olok tuna olok tuna ipnu ikatan pelajar parapuan nahdlatul utama) pac jathoao k tki pfi juamntono mwc kac. jalrvnsn mwc kae. jumantono pnontini* nll anak anima puntukraln berguna karanganyar persatuan guru dalil final fat kabupaten karanganyar mwc comedy ynvnsnn harus jnniyyah pemuda shot kecamatan tawanamannu ranting dnaafliril bvu kec mahesh lembaga penanaaulanaan rnnnna pemuda karya karanganyar isonzo hip yayasan baitul jam ikatan muhammadiyah ipm1 relawan manta tawanamannu paguyuban rukun aow satuan nij brannanvar nnn nnn aft mimlimat kfionmfrtnn koni hjertyar iks kera sakti cabang karanganyar hidayah kabupaten karanganyar paguyuban masyarakat roman rukun' sono pani milan masyarakat merdeka famili yan" pengurus daerah muhammadiyah kab karanganyar peri tawanamanau petani bantuan keuangan kepada prev intl kabu men kota dan desa belanda bantuan kode partai politik i7fl 3fln perubahan rkd kab. karanganyar tahun usulan perubahan program dan kegiatan tahun opd badan penanggulangan bencana daerah inrflfcator urusan bid alta urusan per tanah pagu indikatif opd uuc ktl cnn daerah dak program kegiatan1 rp| dana panggung tolok ukur tolok ukur tolok ukur bawah badan penanggulangan bencana daerah rfi an.ia langsung ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bf.hanja 1langsung noo ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat program pelayanan administrasi) perkantoran penguatan k b^}akan pemerataan pembangunan dan pamallharaan irtfraatruktur akuntabel dan kolaboratif kepentingan penguatan koordinasi dan alnargltaa antar opd dalam membangun irtfraatruktur gang paling terkait cakupan pelayanan administrasi*! perkantoran penyediaan jasa surat menyeret bpbd karanganyar terdistnbusinya surat menyurat secara lancar (surat dan paket) selama tahun (rank) dok tardtstnbusinya surat menyurat secara lancar (surat dan past) selama tahun (dok) dok pbd penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bpbd karanganyar jumlah obyek jasa yang dibayar (jenis) jenis jumlah obyek jasa yang dibayar (jenis) jenis bpbd penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional bobo karanganyar jumlah obyek jasa dan operasional yang dibayar (jenis) unit kendaraan roda badan7un* kendaraan roda dat jumlah obyek jasa dan operasional yang dibayar (jenis) unit kendaraan roda badan unit kendaraan roda empat bp3d penyediaan alattulis kantor bpbd karanganyar jumlah atk yang tersedia (|ends) jena jumlah atk yang tersedia (jenis) jenis bobo penyediaan barang cetakan dan penggandaan bobo karanganyar jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis) jenis jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis) jena bobo penyediaan komponen instalasi lastn penerangan bangunan kantor bpbd karanganyar jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia (jenis) jenis jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia (jenis) jenis bobo penyediaan peralatan rumah tangga bpbd karanganyar jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (jenis) jena jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (jenis) jenis pbd penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan bpbd karanganyar jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia selama tahun (lens) jenis jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia selama tahun nara) jenis bobo penyediaan makanan dan minuman bpbd karanganyar tersedianya makan dan minum untuk rapatan tamu selama tahun (pos pos! tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu selama tahun (portal) porsi bobo rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah bobo karanganyar volume perjalanan dinas pegawai baik dalam daerah maupun luar daerah selama tahun fall) kali volume perjalanan dinas pegawai baik dalam daerah maupun luar daerah selama tahun (kali) kali bobo .q5.q3 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur penguatan kebijakan. pemerataan pam bangunan dan pama harian irtfraatruktur antara akuntabel dan kolaboratif dangan seluruh pam angka kepentingan penguatan koor4tna*i minor ita antar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait cakupan pelayanan tyrant prasarana aparatur bpbd pembangunan gedung kantor bpbd karanganyar terlaksananya pembangunan gudang peralatan, gudang logistik. mushola paket terlaksananya pembangunan gudang peralatan, gudang logistik. mushola paket bobo pengadaan perlengkapan gedung kantor bobo karanganyar tersedianya perlengkapan gedung kantor (jenis) jenis (gorden dan teralis) tersedianya perlengkapan gedung kantor (jenis) jenis (gorden dan teralis) bobo pengadaan peralatan gedung kantor bpbd karanganyar tersedianya peralatan gedung kantor (lens) jenis tersedianya peralatan gedung kantor d nis) jenis bpbd pengadaan mebeieur bpbd karanganyar jumlah un* merelai yang dibeli (jenis) jenis jumlah unit merelai yang dibeli (jena) jena bpbd pengadaan peralatan operasional bpbd karanganyar jumlah peralatan yang dibeli (jenis) jenis jumlah peralatan yang dibeli d nis) jenis bobo pemilih ban nid berkala kedua kantor bpbd karanganyar jumlah unit kedua vana dipelihara unit jumlah unrtoedunn vana dipelihara unit apbd pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantar bpbd karanganyar jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan kedua kantor jenis jumlah jenis pemeliharaan perlemakan dan gedung kantor jenis bobo perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening dru8ab biaro 0rd8ab pkmbribtahab daerah dab program kegiatan prioritas daerah daerah saat lodikatar rit daa bat opd jawab haa program ketua kegiatan haa kehlata page indikatif rp) tolok ukur tercer tolok aktif tercer tolok ukur target pemeliharaan rubvberkala peralatan gedung kantorpbo pemeliharaan komputer bobo karanganyar jumlah un* komputer yang dipelihara sun* jumlah un* komputer yang dipelihara sun* bpbd pemeliharaan lat alt komunikasi bpbd karanganyar jumlah un* alat komunikasi dan studio yang tipe biara un* jumlah un* alat komunikasi dan studio yang< spebhara un* peb pemeliharaan peralatan operasionalbpbd vos .0s. program peningkatan disiplin aparatur penguatan kebijakan pemerataan hmkaiif dan pameltharaaa irfruatruktur acara afcuntakal dan kolaboratif dangan meluruh pemangku kepentingan penguatan koordinat dan otnargttaa tar opd datang membangun infrastruktur gang rating terkait persentase peningkatan disiplin aparatur bobo pengadaan pakaian kerja lapangan bobo karanganyar jumlah pakaian dinas bagi pegawai jenis) jenis jumlah pakaian dinas bagi pegawai jenis) jenis bobo vos .bm3 program peningkatan kapel has sumber daya aparatur penguatan pemerataan bangunan dan pemeliharaan infrastruktur acara afcuntakel dan dangan umt pemangku kapantlngan pm^ nord faa nagita tar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait perantara pendidikan dan pelatihan format bobo vos pendidikan dan pelabuhan format bpbd karanganyar tartaksananyn pendidikan dan delatihanfkeotatan) tertsksananye pendidikan dan pecahan(kegiatan) bobo vosfltbangunait dan meme harian ir\fhaatrulctur secara akuntan dan kolaboratif dengan aeturuhpamanglcu kapan ngn penguatan koordinat dan otnargttaa tar opd dalam membangun tr\ vaatruktup gang rating terkait perantara peningkatan pengambangan latam pelaporan capaian kinerja dan keuangan .0s penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun bpbd karanganyar tersuaunnya laporan keuangan akhir tahun (dok) tersuaunnya laporan keuangan akhir tahun (dot bobo vos .0s. program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam penguatan kabfjaka pemerataan patnbangunan dan pola harian zriftaetni jalur acara akuntabel dan kolaboratif dangan seluruh pemangku pengendalian kab{ akan pembangunan infrastruktur alamat norma dan krttarta tnktuafr, rumah kungkungan, tangguh bencana perantara pelayanan informal mean bencana bobo persentase korban bencana yang monorktn bantuan telah selama paraentaea korban bencana yang diavakuatl dengan manaaunakan paraentaea cakupan daerah bencana yang ditangani male lui vos pemantauan dan perryebartuaun informasi petani bencana alam kab. karanganyar sosuieaa kebencanaan kepada masyarakat desafketurehan rawan bencana. 12kec sosraleasi kebencanaan kepada masyarakat didssafltelurahan rawan cenrana 12kec bobo pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dart ancamanlkcrban bencana alam kab. karanganyar jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dart ancamenrtcorban bencana alam jenis) jenis jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dart ancaman korban bancana alam d nis) jenis bpbd glad penanggulangan bencana kab. karanganyar jumlah relawan yang mengikuti glad oenanoaulanaan bencana jumlah relawan yang mengikuti glad oananodulannan bencana bobo soaiaktear penanggulangan bencana bpbd karanganyar jumlah mseyarekat yang radar bencana desa) desa jumlah masyarakat yang radar bencana (desa) desa bobo peningkatan penanganan bencana kab. karanganyar jumlah kejadian bencana yang tertangani selama tahun kejadian jumlah kejadian bencana yang tertanganiselama tahun kejadian bpbd pendampingan penghitungan kerusakan dan kerugian la) kab. karanganyar jumlah kejadian bencana yang tertantang selama tahun iso kejadian jumlah kejadian bencana yang terlsnaani selama tahun kejadian bobo v05. pelabuhan relawan bencana alam kab. karanganyar jumlah yang mendapat pelabuhan 70orang jumlah yang mendapat pelabuhan orang bobo perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening drum b1dmo ur sm peter1itam daerah program kegiatan lta j ^ tlh beras dance load radiata* kinerja pada yudikatif rp) nther desa opd aaaa|gai)| jawab has prepara uil etflfl tolok ukw tolok ukw ein tolok ukw tyrant pembuatan jalur evakuasi bencana dan tttt kumpul kab. karanganyar jumlah jalur evakuasi dan kumpul yang tanah macan jumlah jalur evakuasi dan kumpul yang mah diadakan bobo pembentukan pengembangan data kelurahan tniviniih bencana kab. karanganyar terbentuknya dead kelurahan tangguh bencana desa terbentuknya desa kelurahan tangguh bencana 5desa bp6d pela wxn teks penuaan dan kerugian kala pona kab. karanganyar tatladhnya som dalam pembuatan database kerusakan dan kerugian malam pelatihan kala orang pelatihnya sdm dalam pembuatan database kerusakan dan kerugian malam selatan dala orang ubo pela than pemberdayaan ekonomi masyarakat korban anna kab. karanganyar jumlah korban bencana yang mendapat rvtlntihan jumlah korban bencana yang mendapat pelatihan bobo realita* penanganan bencana kab karanganyar terpenuhinya peralatan penanggulangan bencana pada organiaaal kelompok relawan kabu daten karanganyar terpenuhinya peralatan penanggulangan bencana pada organisasi kelompok relawan kabupaten karanganyar bpbd vos pengelolaan pusdalope penanggulangan bencana kab. karanganyar terlaksananya pengelolaan puadalopa (selatan) kag terlaksananya pengelolaan puadalopa fkecratan) kag bobo ?fi p mh*tukan sekolah sunat kab. karanganyar jumlah forum sekolah annual jumlah forum sekolah annual bobo pengadaan early gaming system ews) kab. karanganyar jumlah peralatan ews yang tersedia unit jumlah peralatan ews yang tersedia unit apbd pengadaan lost* untuk korban bencana kab. karanganyar jumlah logis yang s cha kan untuk korban bencana (pake paket jumlah logsttt yang diadakan untuk korban bencana (pake!) pecel bobo managemen pengaioiean logistik dan managemen pergudangan kab. karanganyar jumlah som yang mempunyai pengetahuan tentang manajemen daraudanaan dan loolsttk orang jumlah sdm yang mempunyai pengetahuan tentang manajemen ceraudanoan dan lonlshk orang bobo vos palakaansan simulasi penanganan darurat bencana kab. karanganyar jumlah pelaksanaan simulasi dalam ranaka penanganan flteoiatanl jumlah pelaksanaan simulasi dalam rencana penanganan fknninbin) bobo api akl.l tidak arising rnlanla pesawat balan a bantuan 8awal kepada anggota masyarakat o.ooo.ooo rnntiinn sosial kepada korban bencana alam perubahan rkd kab. karanganyar tahun usulan perubahan program dan kegiatan tahun opd d na sosial kode rekening iim hal dinas sosial belanja langsung sosial a75r4171aa belanja tidak langsung belanja langsung program laya administrasi! penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pama harian btfraatruktur antara akuntabel dan kolaboratif dangan pemangku kepentingan penguatan koordinasi dan ainorgttaa tar opd dalam membangun irtfraatruktur gang datang terkait penyediaan jasa surat menyurat dinas sosial persentase pemenuhan jasa surat menyurat persentase pemenuhan jasa surat menyurat dinas penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lis uik d nas sosial persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dinas penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dinas sosial persentase pemenuhan jasa peralatan dan oerlenaka dan kantor perantara pemenuhan jasa peralatan dan oerlenaka dan kantor dinas penyediaan jasa kebersihan kantor d nas sosial persentase pemenuhan jasa kebersihan kantor persentase pemenuhan jasa kebersihan kantor dinas penyediaan alat tulis kantor dinas sosial jumiahjeni8 atk yang tersedia macam jumlah jenis atk yang tersedia macam dinas penyediaan barang cetakan dan penggandaan dinas sosial persentase penyediaan barang cetakan dan oenaaandaan persentase penyediaan barang cetakan dan oenaaandaan infos penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dinas sosial jumlah komponen instalasi listak yang tersedia macam jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia macam dinas penyediaan then bacaan dan peraturan perundang undangan dinas sosial jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan yang tersedia macam jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan yang tersedia macam dinas penyediaan makanan dan minuman d nas sosial jumlah peserta rapat dinas penataran penyuluhan kursus dan kegiatan sejenis lainnya orang jumlah peserta rapat dinas penataran penyuluhan kursus dan kegiatan sejenis lainnya orang dinas rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dinas sosial persentase pemenuhan rapat rapat koordinasi dalam dan luar daam persentase pemenuhan rapat rapat koordinasi dalam dan luar daerah dinas program peningkatan sarana dan prasarana aparatur penguatan kmb akan pemerataan pembangunan dan pamallharaan irtftsinergitas tar opd dalam membangun info struktur yang aling terkait dinas pembangunan gedung kantor dinas sosial terpenuhinya pembayaran pembangunan gedung kantor d nas sosial terpenuhinya pembayaran pembangunan gedung kantor d nas sosial dinas pengadaan perlengkapan gedung kantor dinas sosial jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor paket jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor paket dinas pengadaan meilleur dinas sosial jumlah paket pengadaan meilleur kantor paket jumlah paket pengadaan meilleur kantor paket dinas pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dinas sosial jumlah lokasi bangunan yang memelihara lokasi jumlah lokasi bangunan yang memelihara lokasi dinas pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional dinas sosial jumlah kendaraan dinas yang terpelihara mobil dan senda jumlah kendaraan dinas yang memelihara mobil dan dead infoslnargitaa tar opd dalam membangun irtfraatruktur gang ung terkait dinas perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening uru8ah bida1iq urusan pemerihtarah daerah dae program reglet pro hee tank lek i indikator winata sam dana opd oi90 qll| jawab heeft program kelana kegiatan hasil kegiatan pago yudikatif rp) tolok ukw tyrant tolok ukur target tolok ukw tyrant pendidikan dan pelabuhan non format dinas sosial jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan oelaflhan non format jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan oelaflhan non formel dinas .0t peningkatan kompetensi aparatur dinas sosial persentase pegawai yang mendapatkan pelabuhan dan peningkatan kompetisi persentase pegawai yang mendapatkan pelabuhan dan peningkatan kompetisi dinata harian ir\fraatruktur cara alcuntabct dan kolaboratif dengan which pemangku tajputtnyqw penguatan koordinat dan ainargitaa tar opd dalam membangun infrastruktur gang ung terkait dinas penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan skpd d nas sosial jumlah dokumen laporan yang dusun laporan jumlah dokumen laporan yang disusun laporan dinas penurunan renstra opd d nas sosial dokumen renstra van riireview dokumen renstra vana docview dinas program pemberdayaan dan pembinaan sosial penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan irtfmwtmktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan high pemangku kepentingan penguatan koordinasi dan ainargitaa tar opd dalam membangun infrastruktur yang ung terkait dinas peningkatan kualitas pemberdayaan sosial kabupaten karanganyarinfos fasilitasi pelayanan dan penanganan masyarakat rawan sosial kabupaten karanganyar jumlah kelompok masyarakat, sanggar, organisms! memasyarakat yang menjaga keartfanyang yang mendapatkan pembinaan dan pelabuhan kelompok jumlah kelompok masyarakat, sanggar, organisasi memasyarakat yang menjaga kearifan ngan ayang mendapatkan pembinaan dan pelabuhan kelompok dinas peningkatan potensi kesejahteraan sosial dan penanaman nilai nilai kepahlawanan kabupaten karanganyar jumlah kegiatan pembinaan dan penanaman nilai nilai kepahlawanan dan kesabakawanan sosial jumlah psm1psm desa kel yang mendapatkan pembinaan jumlah forum komunikasi pengurus karangtaruna kegiatan jumlah kegiatan pembinaan dan penanaman nilai ular kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial jumlah psm 1psm desa ke! yang mendapatkan pembinaan jumlah forum komunikasi pengurus karangtaruna kegiatan dinas fasilitasi pengentasan kemiskinan kabupaten karanganyar jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelabuhan dan bantuan sarana usaha jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelabuhan dan bantuan sarana usaha dinas fasilitasi terhadap korban bencana alam dan sosial kabupaten karanganyar jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 144java jumlah korban bencana alam dan asal yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 144jiwa infos paket sembako kepada fakir miskin kabupaten karanganyar jumlah paket sembako yang diberikan dada fakir miskin paket jumlah paket sembako yang diberikan kepada fakir miskin paket dinas fasilitasi masyarakat kehabisan bekal kabupaten karanganyar jumlah masyarakat kehabisan bekal vana dibantu orang jumlah masyarakat kehabisan bekal vana dibantu orang infos pendampingan program keluarga harapan pkh) kabupaten karanganyar jumlah gradasi mandiri keluarga penerima manfaat kpm) pkh kpm jumlah gradasi mandiri keluarga penerima manfaat kpm) pkh kpm dinas pendampingan program bantuan pangan non tunai bpt) kabupaten karanganyar jumlah rekor pelaku program bpt kali jumlah rekor pelaku program bpt kali dinas pemutakhiran mandiri data kemiskinan kabupaten karanganyar jumlah paket data yang terverifikasi paket data jumlah paket data yang tervenflkasl paket data infos perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening uru8ai1 bida5g rusak pembrmtahak daerah dan program keo iat prlorltaa stsk ssssuen casts lokal abadi* inert peta ladlkatlf rp) flnmhii dana opd penanggung jtv haa progr s! ketuereo koglataa haa kaglataa tolok ukur tolok akar tamat tolok ukur target pendampingan program rth dan kue dari kamansoa kabupaten karanganyar jumlah pendamping kue yang mendapatkan pembinaan dalam rangka mnlnakatan pelayanan orang jumlah pendamping kue yang mendapatkan pembinaan dalam rangka nanlnnkatan pelayanan orang nos pake) semua kepada masyarakat terdampak covid kabupaten karanganyar parsentaaa asks yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan smalencana daerah kabupaten kota paket persentase asks yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosiaancana daerah tabupaiat kota paket diakses program perlindungan dan r fasilitas! small penguatan kabarkan pemerataan pembangunan* ffnpwta fcoordti mit dan aorta* tar opd infos faellitasl tuna sosial kabupaten karanganyar jumlah got yang ditangani jumlah aka penyandang penyakit kronis yang dibina dan abaikan bantuan got jumlah got yang ditangani jumlah aka penyandang penyakit kronis yang foie dan diberikan bantuan got chn&os pailit rohabdrta* kabupaten karanganyar jumlah kegiatan disabilitas yang teras mati jumlah aka penyandang penyakit kronis dibina kegiatan jumlah kegiatan disabilitas yang tarfasiiltaai jumlah eks penyandang penyakit kronis vana dibina kegiatan dinas faalltaa penyatuan anak dan keluarga kabupaten karanganyar jumlah lembaga koma lansia yang dibenfayaken jumlah panti asuhan lembagaryayasan organisasi sosial yang dibina dan diberikan bantuan jumlah pakaian yang larfsoilrtasi lembaga jumlah lembaga koma lansia yang diberdayakan jumlah panti sesuai lembaga y biasa r organis sosial yang dibina dan diberikan bantuan jumlah bakti pakaian yang tarfasllitasl lembaga dinas pengadaan peralatan bantu bagi penyandang disabilitas penerima layanan pan r fasilitas! sosial penyandang dleabilitaa provinsi dan luar pend kabupaten anta dunia sosial jumlah alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas jumlah alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas infos feeilitasitertiedap penyandang disability* terlantar kabupaten karanganyar jumlah penyandang dia mitos terlantar yang terpenuhi kebutuhan masamba luar dell t onang jumlah penyandang dia soe terlantar yang terpadu kebutuhan masamba luar dan* sorang nso fasilitasi terhadap lansia terlantar dan anak terlantar kabupaten karanganyar jumlah lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dalamnya luar panti jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dalamnya diluar panti orang jumlah lansia terlantar yang terpadu kebutuhan dasarnya luar panil jumlah anak terlantar yang terpadu kebutuhan dalamnya diluar panti orang soa fasilitasi terhadap gelandangan dan pengemudi luar pen kabupaten karanganyar jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dalamnya diluar dante orang jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar anti orang oih sos pendampingan bantuan sosial kepada lansia, anak abm. piatu dan abm piatu kabupaten karanganyar volume penyatuan lansia, anak yatim pintu dan yam piatu kegiatan volume penyatuan lanka, anak yatim. piatu. dan yatim niat kegiatan dinas pelabuhan kewirausahaan anak rawan sosial kabupaten karanganyarha dinas belanja tidak langsung alania pegawai belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan bantuan dada panti asuhan belanja bantuan setelah kepada anggota masyarakat bantuan kepada kelompok penyandang cacat difabel kec. moiooedano pendampingan korban bencana elem dan bencana mutlak bantuan rsten sosial santunan kematian bad fakir ukir? bantuan small untuk anak yam, piatu, dan yatim piatu bantuan sosial kepada input usia _________________________i_________________ perubahan rkd kab. karanganyar tahun usulan perubahan program dan kegiatan tahun opd d nas pemberdayaan parapuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kode rekening urusan jf bidang urban peter tahm daerah dak program keg1atau ri ritu sasaran daerah lokal hltetor klitairla laga indlkatlt rp) suai r opd jiw hall program keluaran kegiatan uit kcfiatia tolok ukur target talk tnr taire tolok ukw target dinas pemberdayaan perempuan, perundungan anak, pengendapan penduduk dan keluarga berencana. rfi an.ia ang sli pemberdayaan parapuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana belanja tidak langsung belanja langsung pemberdayaan parapuan dan perlindungan anak program pelayanan administrasi perkantoran penguatan kontrakan ptm rataan pembangunan dan pamallharaan irtfraatruktur antara akuntabel dan kolaboratif dangan datum pemangku kepentingan penguatan koordinasi dan atnergitaa antar opd dalam membangun tr\fraatruktur gang paling terkait pr pentas# administrasi! perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan tinggi opd penyediaan aaa surat menyurat dp3apps terkelolanya surat masuk dan surat keluar tahun terkelolanya surat masuk dan surat kantor tahun dp3apps penyedia ban aaa komunikasi, sumber daya air dan listrik dp3apps tarbayamya tagihan aaa kantor tahun tarbayamya tagihan jasa kantor tahun dp3apps penyediaan aaa kebersihan kantor dp3apps tersedianya alat kebersihan kantor komponen pembersih tersedianya alat kebersihan kantor komponen pembersih dp3apps penyediaan alat tulis kantor dp3apps tftreedianva alat tuan kantor kom done atk tersedianya alat tulis kantor komponen atk 0p3apps penyediaan barang cetakan dan penggandaan dp3apps tersedianya barang cetak dan oenaaandaan tahun tersedianya barang cetak dan oenaaandaan tahun dp3apps8 penyediaan komponen instalasi stok penerangan bangunan kantor dp3apps tersedianya komponen komponen listrik tersedianya komponen komponen listak dp3apps8 1fi penyediaan bahan logistik kantor dp3apps tersedianya bahan logistik kantor items tersedianya bahan logistik kantor lens dp3apps penyediaan makanan dan minuman dp3apps tersedianya makanan dan minuman tamu doe snack tersedianya makanan dan minuman tamu dos enak p3apps rapat rapat koordinasi dan konsultan dalam luar daerah dp3apps terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam luar daerah tahun terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah tahun dp3apps penyediaan jasa keamanan kantor dp3apps tersedianya last keamanan kantor tahun tersedianya last keamanan kantor tahun dp3apps program peningkatan sarana dan prasarana aparatur penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pama harian h\fraatruktur antara akuntabel dan kolaboratif dangan volume pemangku kepentingan penguatan koordinasi dan olnargtta antar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait prosentase peningkatan kualitas8 op3apps pengadaan perlengkapan gedung kantor dp3apps tersedianya perlengkapan kantor tahun tersedianya perlengkapan kantor tahun dp3apps pengadaan peralatan gedung kantor dp3apps tersedianya peralatan gedung kantor tahun tersedianya peran ban gedung kantor tahun dp3apps6 pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dp3apps terpeliharanys gedung kantor tahun terpeliharanya gedung kantor tahun dp3apps8 pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional dp3apps terpetiharanya kendaraan dinas operasional tahun terpeliharanya kendaraan dinas operasional tahun dp3apps pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor dp3apps terpeliharanya peralatan gedung kantor 1tahun terpeliharanya peralatan gedung kantor tahun p3apps perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening rasuli dae trm ram daerah dae program kegiatan lui liar deer lia tait indikator kanola pagu yudikatif aoaoptp) eusubar dura opd naval haa koloaraa kotama haa kegiatan teluk ukur tolok ukur tolok oku* program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pemerataan iknleiigiim dan ptmmll karan fr lujtml etnis antara don kalnborau dengan hernia pemangku kepentingan iru tan erd iiu dan einnrgita antar opd dalam membangun infrastruktur gang paling terkait proaantasa peningkatan kualitas pelaporan dp3apps penyusunan laporan kegiatan skpd bulanan dan inhuman dp3apps terausunnya laporan kegiatan, laporan keuangan tarautunnya laporan kegiatan, laporan keuangan. ptt pkb penyusunan dokumen value kerja perangkat daerah dp3apps tarautunnya laporan rka dpa. rap ap, spip, $grup, sop. lkj1p. lpt, sid dan renstra tarautunnya laporan kappa. rap dpp, spip, sirup, sop. klip, lpt, sih. dan renstra pik pkb program peningkatan kualitas hidup parapuan dan anak pembangunan bdm berfcarafctar hidayat unggul pangmdlaan bantuan maka can untuk mua (knbcnal health coa uj. os6.4do dpwpkb workshop hak dan anak sosial asl pemenuhan hak anak) dp3apps terlaksananya somalia pemenuhan hak anak terlaksananya sosialis pemenuhan makanan op3apps0 operasional forum anak kaoupawn selatan kegiatan op3apps6 operasional pokja pus kabupaten karanganyar dp3apps terlaksananya pokja pug kab. karanganyar ka^atan terlaksananya pokja pug kab. karanganyar kegiatan dp3apps oparaanmal gugus tugas kabupaten layak anak dp3apps tedaksananye gugus tugas kshiinnten avait anak unit terlaksananya gugus tugas kabupaten layak anak uni dp3apps sosialis pemberdayaan dan padlndungan parapuan dp3apps terlaksananya somalia pambanlayaan dan padlndungan oeramouan kegiatan terlaksananya sowalisasl pemberdayaan dan perlindungan perempuan kegiatan dp3apps soslallsaal kebijakan padlndungan anak dp3apps8 terlaksananya sosialisasi kebijakan padlndunaan anak terlaksananya semasa kebijakan perlindungan anak dp3apps nfthnnfttan hart anak modal dp3apps terlaksananya hart anak nation kegiatan tarlakaananva hart anak nas soal kegiatan dp3apps program perlindungan parapuan dan anak pembangunan bdm berkarakter budaya unggul penyediaan bantuan kata tuff aia funiwrual eonveragef. dp3apps pembinaan organis parapuan kabupaten karanganyar terlaksananya kegiatan pembinaan oroanlsa parapuan kegiatan terlaksananya kegiatan pembinaan oroanlsa oeramouan kegiatan dp3apps fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan parapuan (p2tp71 kabupaten karanganyar terlaksananya pengembangan p2tp2 kegiatan terlaksananya pengembangan p2tp2 kegiatan opmppkb pelatihan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan bagi parapuan dan anak kabupaten karanganyar terlaksananya pelabuhan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan bagi parapuan dan kegiatan terlaksananya pelatihan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan bagi parapuan dan anak kegiatan opjaphrb sosialisasi dan advokat kebijakan perlindungan tenaga kerja parapuan kabupaten karanganyar terlaksananya somalia dan advokat kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan terlaksananya soeialaa dan advokat kebijakan perlindungan tenet kerja perempuan op3apps9 peningkatan kapaaitaadanjaringan kelembagaan pemberdayaan parapuan dan anak kabupaten karanganyar terlaksananya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan parapuan dan anak terlaksananya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan parapuan dan anak op3apps8 value pelaksanaan pug jmpl meta sistem informa gandar dan anak kabupaten karanganyar terlaksananya pelaksanaan pug jmpl meta sistem informa gender han anak kegiatan terlaksananya pelaksanaan pug implementasi sistem informa gender rien anak kegiatan op3apps facility upaya perlindungan parapuan tertiadapbndak kakarssan kabupaten karanganyar terlaksananya fasilitas upaya perlindungan parapuan terhadap tindak kekerasan terlaksananya fasilitas upaya padlndungan parapuan terhadap tindak kekerasan omappkb koordmaa dan kroma focal point pug angkat kabupaten kabupaten karanganyar terlaksananya koordne dan sinkrorvsa focal point pug tangkal kabu daten terlaksananya koordinat dan nkronlsa focal point pug tingkat kabupaten dp3pkb pengembangan dan pembinaan forum kasajahtaraan dan perlindungan anak (kpa) kabupaten karanganyar terlaksananya pengembangan dan pembinaan forum kesejahteraan dan dndlnriunnan anak kpa) kegiatan terlaksananya pengembangan dan pembinaan forum kesejahteraan dan oerilnduraan anak kpa) kegiatan op3apps0 penguatan program perencanaan permainan dan pencegahan kompleks (p4k) kabupaten karanganyar terlaksananya penguatan program perencanaan pers ntn dan pencacahan komcrilka p4k) terlaksananya penguatan program perencanaan peraalmsn dan pencegahan komika p4k) 0p3apps program keluarga sejahtera pembangunan bdm berfcarafctar buka unggul pengelolaan bantuan kesehatan untuk semua l._d^ a.f4l presentasi keluarga pra sejahtera p3apps 8q>biasa dan pemain tumbuh kantong anak kabupaten karanganyar terlaksananya sosial dan pembinaan tumbuh kembang anak kegiatan terlaksananya sosialis dan pembinaan tumbuh kembang anak kegiatan dp3apps tamu kader bina keluarga kabupaten karanganyar terlaksananya tamu kader bma keluarga kegiatan terlaksananya tamu kader bina keluarga kegiatan dp3apps opera onal pengembangan bkb posyandu paud kabupaten karanganyar terlaksananya pengembangan bkb posyandu pado kegiatan tertafcsananya pengembangan bkb posyandu paud kegiatan dp3apps3 invoke kaeejahtsraan keluarga kabupaten karanganyar terlaksananya advokat tahun terlaksananya advokat tahun dp3apps8 advokat ketahanan keluarga kabupaten karanganyar terlaksananya advokat kegiatan terlaksananya advokat kegiatan op3apps perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening dru8an b1dang urutan peherdttahan daerah dan program kegiatan grid ritu bayarea dsena nat ladikatar kinerja bomber dean opd feaanggnag lewat hae bsegmaa kalnafta tinjau haa kegiatan page ladlfcattf rp) tolok ukur tarian tolok ukur tuan tolok ukur oriental dan imlek pengelola pik krr kabupaten karanganyar terlaksananya oriental dan bintik, oencelota k krr kegiatan terlaksananya orientasi! dan bintik, donoelola k krr kegiatan p3apps8 oriental penyiapan kehidupan berkeluarga remaja kabupaten karanganyar terlaksananya oriental penyiapan kehidupan berkeliaran remaja kegiatan terlaksananya orientasi! penyiapan kak juan rmkahinmn romain kegiatan uf3apps pemberdayaan ekonom keluarga kabupaten karanganyar terlaksananya pelabuhan kelompok uppks kegiatan term busananya pelabuhan kelompok uppks kegiatan pik ppk pangandaran penduduk dan kakiarga berencana dp3apps8 program peningkatan sertaan keluarga berencana fimtengunoii bdm berkarakter budaya nggu pongadtagn bantuan kesehatan untuk semua funtoarna oath itemid, angka pemakaman kontneapal cpr bagi perempuan menikah usia dp3apps0 peningkatan pelayanan dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin kabupaten karanganyar kelancaran penyediaan pelayanan dan alat kontras bagi keluarga bln kegiatan kelancaran penyediaan pelayanan dan alat kontras pal bagi keluarga miskin kegiatan op3apps pelayanan pemasangan kontreaapai kabupaten karanganyar terlaksananya pelayanan pemasangan kontraseoef tahun terlaksananya pelayanan pemasangan kontniannni tahun dp3apps penyaluran dan pengiriman li t kontras psi kabupaten karanganyar taftaksananya penyaluran dan pnnnlrlman alat kontras tahun terlaksananya penyaluran dan penalrtman alat kontrasepsi tahun dp3apps0 pembinaan keluarga berencana kabupaten karanganyar teriaksanartya pembinaan keluarga rencana kegiatan teriaksanartya pembinaan keluarga berencana kegiatan up3apps9 peningkatan parbapesi pria dalam program kabupaten karanganyar terlaksananya peningkatan par siapa pria dalam dan kegiatan terlaksananya peningkatan partisipasi pria dalam dan kegiatan uk4apps8 biaya operesonei kakiarga berencana kabupaten karanganyar tersedianya operasional balai penyuluh tahun tersedianya operasional balai parvulus tahun ppk pengadaan media alat pengolah data kabupaten karanganyar tersedianya media last pengolah data unit tersedianya mediafalat pengolah data un* s2. op3apps pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan kampung percontohan kabupaten karanganyar tersedianya sarana dan prasarana rumah data kependudukan kampung percontohan surat tersedianya sarana dan prasarana rumah data kependudukan kam dunn percontohan un* up3apps8 pengadaan sarana kie kit dan media uni lapangan kabupaten karanganyar tersedianya madya kie paket tersedianya media kie paket dp3apps0 pembangunan balai penyulihan kabupaten karanganyar tersedianya balai penyuluhan un* tersedianya balai penyuluhan lun* dp3apps pengadaan barang petugas lapangan kabupaten karanganyar tersedianya kendaraan penyuluhan bagi petugas lapangan kepada motor) un* tersedianya kendaraan penyuluhan bagi petugas lapangan sepeda motor) un* program pengendalian penduduk pembangunan bdm berkarakter budaya unggul penyediaan bantuan kesehatan untuk sentra (ur berat health nnnimmasl ratio akseptor bm ruko moruloring, values,, dan pelaporan tiga kabupaten karanganyar terlaksananya mon ong, evaluasi! dan pelaporan iga tahun terlaksananya monrtomg, evaluasi! dan pelaporan ski tahun 0p3apps6 operasional kelompok masyarakat peduli peron karanganyar tarodianyt opereaionii kelompok masyarakat edu org. bulan tersedianya operasional kelompok masyarakat pariiifl org, bulan dp3apps0 pembinaan teknis pengelolaan kelompok kfi pria pria tomo kabupaten karanganyar meningkatnya peserta pria kegiatan meningkatnya peserta pria kegiatan dp3afp pembinaan mo vapor pria kabupaten karanganyar meningkatnya jumlah peserta pria kegiatan meningkatnya jumlah peserta pria kegiatan apps pengelolaan data dan informed! kabupaten karanganyar terlaksananya update data keluarga kegiatan terlaksananya update data keluarga kegiatan p4kpk advokasi dan kie kabupaten karanganyar terlaksananya advokasi dan kie kegiatan terlaksananya advokasi dan kegiatan dp3apps8 operasional pengambangan program kependudukan dan (kkb) kabupaten karanganyar terlaksananya kegiatan tlm pengambangan program kependudukan dan terisksansnya kegiatan tim pengambangan program kependudukan dan dp3apps operasional pokja keramat kabupaten karanganyar tersedianya operasional pokja kecamatan tersedianya operasional pokja kecamatan dp3apps penggerak dan pengambangan kie pengendalian pendudukan kabupaten karanganyar peningkatan kie kegiatan peningkatan kie kegiatan ppk penataan pangandaran penduduk kabupaten karanganyar terwujudnya penataan data keluarga kegiatan terwujudnya penataan data kakiarga kegiatan op3apps0 penyediaan profil kependudukan dan kabupaten karanganyar terwujudnya profil kependudukan kegiatan terwujudnya profil kependudukan kegiatan dpm pkb palayanankie kabupaten karanganyar terlaksananya pelayanan kie terlaksananya pelayanan kie dp ftppkb kie pasca kelahiran tentang kesehatan ibu dan anak kabupaten karanganyar tantangannya kesehatan ibu dan anak kegiatan tantangannya kesehatan dan anak kegiatan op3apps8 belanja tidak langsung alania pegawai alania hibah belanja hibah kepada badan a.lembaga organiaaal p2tp2a gfnrfkr non nnn forum anak nnn non perubahan rkd kab. karanganyar tahun usulan perubahan program dan kegiatan tahun opd oint* kungkungan hidup kode rekening dr a ajr btoajig rusak fimi rri tahap daerah dak program uoiatar priority s daerah snenraa dampak * * indikator iim susu opd ||u iun anita paru yudikatif rp) tolok skor target tolok tolok skor turret ft) dinas 1angkringan vinil belanja langsung jnokurxian wud belanja tidak langsung belanja langsung ltnakunaan hidup program pelayanan administrasi! perkantoran penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infraetm tur secara akuntabel than kolaboratif dengan tuna pemangku kepentingan penguatan koordinat dan etn orbit tar opd dalam membangun tr\frame tur yang paling terkait dlh pro montage kelancaran pelayanan administrasi*) perkantoran bidang lingkungan hidup psnysdiean jasa komunitas sumber daya air dan listrik olh jumlah tagihan langganan aurat kabar vana terbesar bulan jumlah tagihan langganan surat kabar vana terbakar bulan olh jumlah pajak jaringan listrik. jaringan talptax, jaringan air yang terbakar jumlah pajak jaringan listak, larangan telp tax, jaringan air yang terbakar jumlah lokasi pajak bumi dan bangunan vana terbakar jumlah lokasi pajak bumi dan bangunan vana terbakar penyediaan aaa peralatan dan perlengkapan kantor dlh jumlah peralatan dan perlengkapan kantor vana tnmeliharn jenis jumlah peralatan dan perlengkapan kantor vana tert lihat 3jenis olh penyediaan jeda pemeliharaan den peranan kendaraan dinssfepereaional dlh jumlah pajak kendaraan roda kendaraan roda kendaraan roda truck vana terbakar bulan jumlah pajak kendaraan roda kendaraan roda kendaraan roda truck vana terbakar bulan dlh jumlah kendaraan otome yang terpelihara jumlah kendaraan d na yang terpelihara jumlah jasa uji kendaraan yang tariakaana jumlah jasa uji kir kendaraan yang terlaksana penyediaan jeda kebersihan kantor dlh jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih vana tersedia bulan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih vana tersedia bulan olh jumlah r tribus sampan yang tersedia jumlah r tribus sampah yang tersedia penyediaan alat tul kantor dlh jumlah alat tulis kantor yang tersedia jenis jumlah alat tulis kantor yang tersedia 58jenis olh penyediaan barang cetakan dan penggandaan olh jumlah barang cetakan penggandaan yang tersedia jenis bareng cetak, fotokopi. jilid buku jumlah barang cetakan penggandaan yang tersedia jenis baring cetak. fotokopi, jilid buku dlh penyediaan komponen instalasi italik penerangan bangunan kantor dlh jumlah peralatan listak dan mer kencan komponen jumlah peralatan listrik dan penerangan komponen dlh penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dlh jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia kurdistan, laptop, pc. primer, kamera eos, jar.telp, cctv jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia kurslataf, laptop, pc, printer, camera eos, ar.telp, cctv dlh penyediaan makanan dan minuman olh jumlah makanan dan minuman untuk menjamu cepat dan tamu aubosukowonosraten yang tersedia 110snackdan makan prasmanan, track dan makan kegiatan jumlah makanan dan minuman untuk menjamu rapat dan tamu subosukowonosraten yang tersedia snack dan makan prasmanan, snack dan makan kegiatan olh rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah dalam den luar kab. karanganyar jumlah transport dan uang aku perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang terbayar bulan jumlah transport dan uang aku perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang terbayar bulan dlh program peningkatan karena dan pewarelaberat{f dangan behind pemangku kepentingan penguatan koordinasi don otnorgttoo tar opd dalam membangun infrastruktur yang ung terkait dlh prosentase peningkatan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur unit dlh pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dlh jumlah gedung den msn kantor yang terpelihara unit jumlah gedung dan taman kantor yang terpelihara unit olh perubahan rkd kab. karanganyar tahun tokoh nimo .05jj1 2 t 2 t .0s t t .0s.c1 20s.oi program peningkatan kua uta* dan aksara monnei bubar daya alam dan kungkungan hidup us t inhumans! kungkungan pil bank data) rusak bidajio uru8a pemerjhtahah daerah dar program kegiatan penyusunan program kaja pengelolaan kungkungan hidup priority # gum nlittfskaa ikan jiy rim akuntabel dan kolaboratif dangan pam angka kapanttngan beban dam flp lta rstb afca* tna diri i ram evaluasi! pelayanan publik bidang kungkungan hidup penyusunan peraturan perubahan bidang kungkungan hidup program peningkatan pengendalian postal operasional laboratorium kungkungan hidup tolok tas tard t proaantaaa peningkatan kualitas dan ak>ee informasi sumbar daya alam dan lingkungan hidup ija pam bangunan pengendalian kebijakan pam bangunan tnfraatrukturaatuat norma ifn r s r or. pengadaan alat kualitas air merkuri program penataan, pangkalan dampak dan penegakan hukum lingkungan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang ubokunoan mup poa pengaduan kungkungan hidup ija kan [nfn x*liuk ur teapanttngan kab karanganyar lab. olh lia ija tf, uitgfcicngan, bencana pengkajian dampak lingkungan koorcknaai pembinaan pari nan dan pamertkaaan pangkalan dokumen kungkungan program pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya beracun operaalonalisaal plt operaaionalisaai tpa pengembangan kapasitas kelembagaan kungkungan hidup__________________________ lja akw total cola tin dan krttarla intl*(f, jumlah paramatarull kualitas lingkungan yang terakreditasi kan kab. karanganyar pareantasa kegiatan usaha yang taat terhadap peraturan parundangnindangan kab. karanganyar kab. karanganyar kab kai bunganya kab. karanganyar kab karanganyar kab jtarsnganyar presentase jumlah sampah yang tantangan lodlkatar haa beg jatah tolok ukur target yudikatif rp) opd lum bar peonnggniie jawab jumlah dokumen rencana kerja dan rencana alrategls pengelolaan lingkungan hidup kab. karanganyar v "o rareuaun jumlah pelaksanaan pengelolaan dlh kab. karanganyar jumlah dokumen rencana kali dan mana strategie pengelolaan lingkungan hidup kab. karanganyar yang tersusun jumlah pelaksanaan pengelolaan website dlh ksb. karanganyar jumlah dokumen value pelayanan publik bidang lingkungan hidup yang tersusun jumlah dokumen values pelayanan publik bidang lingkungan hidup yang tarutung dokumen wj.tali dlh bulan ou' kegiatan di ri perda kode rekening uru&ak bidang rusak pemerintahan daerah dae program kegiatan pin rik daerah lokal indikator* kinerja sig ladlkatlf rp) sober dana opd pettyri^gigi hasil program kegiatan tolok skor tercer tolok skor tolok ukur pengelolaan sampel kab. karanganyar volume sampah terangkut tpa volume sampah terangkut tpa dlh jumlah pengadaan etana prasarana pengelolaan same jumlah pengadaan tyrant prasarana nennalnlaan sampah jumlah etana prasarana pengelolaan sampah yang terpelihara jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang terpelihara pengelolaan limbah kab. karanganyar jumlah rekomendasi jjh tps lb3 rekomendasi jin jumlah rekomandeai tps lb3 rekomendasi ijin dlh jumlah pengadaan barang prasarana danoeloiaan mbah jumlah pengsdssn sarana prasarana larva maan meh jumlah pelayanan edot tinja yang dilaksanakan jumlah pelayanan edot bnj* yang dilaksanakan belanja tidak langsung b lant* pesawat perubahan rkd kab. karanganyar tahun usulan perubahan program dan kegiatan tahun opd d na kependudukan dan pencatatan sip kode rekening orban misano urutan pemerintahan daerah dan program kegiatan ikeefili laktat tndlkater kinerja bomber opd ponoagfiwg jawab haa program tt lna agatha tia pagu lodlkatlf rp) tolok skor tolok skor tolok skor dinas kependudukan dan pencatatan 8sipil belanja langsung administrasi! ke dudukan dan pencatatan sisi belanja t1dak langsung belanja langsung administrasi! kependudukan dan pencatatan sipil program pelayanan administrasi! parkarrpituruh pemangku kapontlngan penguatan coord nit dan ainargttao tar opd dalam membangun trfraitru tur yang paling terkait cakupan pelayanan administrasi! perkantoran penyediaan jasa surat menyurat disdukcapil terselenggaranya pengiriman dokumen surat menyurat terselenggaranya pengiriman dokumen aura menyorot bin oisdukcapil penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listak disdukcapil tarsalanggaranya kegiatan pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sip bin terselenggaranya kegiatan pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sip bin disdukcapil penyediaan jasa administrasi* keuangan disdukcapil terwujudnya peningkatan kinerja omaliaasi pengelolaan administrasi! keuangan wn, org terwujudnya peningkatan kinerja optimalisasi pengelolaan administrasi! keuangan bin, org disdukcapil penyediaan jasa kebersihan kantor oisdukcapil tersedianya peralatan kebersihan kantor dan peralatan harta perlengkapan ruang arap adminduk bin, em tersedianya peralatan kebersihan kantor dan peralatan harta perlengkapan ruang arep adminduk bin, item disdukcapil penyediaan alat tuli kantor disdukcapil terpenuhinya kebutuhan lot lui kantor bin, item terpenuhinya kebutuhan alattulis kantor bin, item disdukcapil penyediaan barang cetakan dan penggandaan disdukcapil tersedianya kebutuhan barang cetakan dan oenoaandaan bin, item brg cetakan tersedianya kebutuhan barang cetakan dan oenaoandaan bin, em brg cetakan disdukcapil penyediaan komponen instalasi kotak penayangan bangunan kantor disdukcapil tersedianya komponen instaiaa isbn penerangan bangunan kantor bin hem tersedianya komponen stale isbn penerangan bangunan kantor bln kem disdukcapil penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor disdukcapil tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor gum memperlancar kegiatan perlengkapan komputer) bin item tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna memperlancar kegiatan perlengkapan komputer) bin item d4dukcapil penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang andaman disdukcapil tersedianya sumber informasi bagi disdukcapil ereodianya sumber tnlormsa bagi disdukcapil dukcapil penyediaan bahan logistik kantor disdukcapil tercukupinya kebutuhan logistik kantor blr item tercukupinya kebutuhan logistik kantor bin item dukcapil penyediaan makanan dan minuman disdukcapil tsrcukupinya kegiatan pelayanan rapat rapat disdukcapil un(stadt, makanan dan mlmimant tsrcukupinya kegiatan pelayanan rapat cepat oisdukcapil bin (neck, makanan dan lii 'lim djsoukcapu. rapat rapat koordlnaal dan konsultasi dalam luar daerah disdukcapil terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bin terlaksananya perjalanan d nes dalam daerah dan luardaerah bin oisdukcapilordlnaal don antar toa tar opd dalam membangun infrastruktur gang rating terkait cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur djsoukca pengadaan kendaraan dinas operasional disdukcapil tersedianya kendaraan lines operasional unit and. roda tersedianya kendaraan ormas operasional un* and. roda oisdukcapil perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening urusan bid alia rusak pemerintah daerah dar program ksoiatab priori tth tnrllkator kinerja umgu lodikutif 30a0 rp) uizlbo dana opd afl oll jawab hall pron gain rao kegiatan basil e atau tolok ukur pengadaan peralatan gedung kantor oisdukcapil tolok aktor turret tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai penggandaan 3peralatan2 paleyinen disdukcapil dinas tersedianya peralatan gedung kantor ang memadai mngganban peralatan2 pelayanan dukcapil dinas aaa *| art dukcapil pemeliharaan run berkala gedung kantor disdukcapil tannujudnye gedung kantor yang represiantatlf pama harian gedung, ermjudnya gedung kantor yang spreaentatif ^amekharasn agung, pemeliharaan rutin berkala kendaraan dnaafoperaaional oisdukcapil terlaksananya pemeliharaan kendaraandlnaa operasional mobil dan sepeda motor) 16unit(7tempat, roda dua)12bln terlaksananya pemeliharaan candaraandinaa operasional mobil dan pada motor) unit empat, dde dus) bln dukcapil pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor disdukcapil terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor pemeliharaan peralatan komputer ac, terpenuhinya pemeliharaan terkait perlengkapan gedung kantor pet piaraan peralatan komputer ac, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penguatan kebjjakuji ersten franfiinan frm hawaii blm tur oara ita ifl dion fcolaborutjf dangan meluruh pemangku kepentingan penguatan koordinasi dan alnargtta* tar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait cakupan peningkatan lapis kat sumber daya aparatur )|$ dukcapil oisdukcapil brrnbergan teks implementasi peraturan perundang undangan oisdukcapil teri dunya bimbingan teknis sdm disdukcapil 1lh, dinas terwujudnya bimbingan tekno sdm disdukcapil ui, dinas oisdukcapil pelatihan peningkatan kualitas aparatur pelayanan bile oisdukcapil meningkatnya kualitas som pelayanan publik orang meningkatnya kualitas sdm pelayanan publik orang program peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian sinar)a dan keuangan penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pama harian infraatm tur antara akuntabel dan borat(f dangan lur i pemangku kepentingan penguatan koordinasi dan oinargitat tar opd dalam membangun t \fraotruktur yang paling terkait prosentase termb pelaporan capaian kinerja dan keuangan prosentase termb pelaporan capaian kinerja dan keuangan ois dukcapil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r alias kinerja skpd oisdukcapil terausunnya spoken laporan skpd 12bln tarauaunnya spoken laporan skpd bln .wu disdukcapil penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan skpd disdukcapil tarsusunnya laporan keuangan opd bln tarsusunnya laporan keuangan opd bln .3b0.lhh) program penataan administrasi kependudukan pemerataan pembangunan dan pama harian infrastruktur antara akuntabel dan kolaboratif dangan mount pemangku kepentingan koordinasi dan alnargtta tar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait j77. oisdukcapil implementasi salem administrasi! kependudukan (membangun, updating dan peta tarian) disdukcapil tersedianya operasional pelayanan jaringan siak yang terpelihara dan d nas dan kec, thn tersedianya operasional pelayanan jaringan siak yang terpelihara dan ternate dinas dan kec, disdukcapil fasilitas pelayanan akta akta catalan small disdukcapil terselenggaranya pelayanan akta akta pencatatan smi dan terlaksananya bidang konfirmasi serta vartfikaat berkas permohonan akta kelahiran terompet nennrrtntnn bulan terselenggaranya pelayanan akta akti pencatatan small dan terlaksananya sedang konfirmasi serta verfflkaal berkas permohonan akta kelahiran tertambat pencatatan bulan 24d.2b o.uuu disdukcapil pelayanan ktp ele kronik disdukcapil kelancaran pelaksanaan pelayanan perekaman ktp elektronik, terpeliharanya peralatan perekaman dan pencetakan ktp elektron k dinas dan kecamatan, penyelesaian permasalahan penduduk pindah datang dan penduduk rentan dinas dan kec kelancaran pelaksanaan pelayanan perekaman ktp elektronik. terpeliharanya peralatan perekaman dan pencetakan ktp elektronik dinas dan kecamatan, penyelesaian permasalahan penduduk pindah datang dan penduduk rentan minat dan kec uu.ixh disoukcapil penyusunan profil perkembangan kependudukan disdukcapil tersusunnya profil perkembangan tahun tarsusunnya profil perkembangan knnendurtiikan tahun disdukcapil pengolahan dan penyajian data adm1induk disdukcapil tarsusunnya buku data kependudukan tahun tarsusunnya buku data kependudukan tahun uu.uu oisdukcapil pelayanan administrasi kependudukan belanja dak langsung alania pegawai disdukcapil terlaksananya pelayanan administrasi! kependudukan menipu pelayanan uling akta kelahiran. akta kemasan dan perkawinan, perekaman ktp el, cetak kk, kia, ktp dinas dan kecamatan dinas dan kec terlaksananya pelayanan administr t kependudukan meliput pelayanan keliling akta kelahiran. akta kembar dan perkawinan, perekaman ktp cetak kk. kia, ktp dinas dan kecamatan dinas dan kec perubahan repo kab. karanganyar t*hun opd nat pemberdayaan masyarakat kode rekening t t t .ot .0r .ot o .0 " 5t "t .0t .o? 2fl7. ~ dru8ak bidajio uru8ak pem untaian ra*t(k* at** unk daerah ______________ ___________1 < dinas pemberdayaan masy *at dan des*" ______________________________________ unq perntwdayasn matt skal ow . aci anja 1dak langsung anja langsung p.mb rt use messi ji l pg p^gram layanan administrasi * p.rt aturan penguatan tab v fambaagun gan pola harian ____ akuatotel dan kolabarat dangan seluruh pemangku kapontlngan penguatan fcoortf in dan trfraatruktur gang paling terkait otapacmada penyediaan jasa surat menyurat p^sediaan timur* *. su < dan ** miyediaan aaa kebersihan kan pafiyod aar tulis m^tor p nyeri n barang cetakan dan penggwioiw p ny^iaantomponaninstala* kotak perang*" bacaan dan undangan olsparmades oispsrmades dispermade dispermado oispermade depermadea dtapetmede* penyediaan makanan dan minuman dspermadet wal rapat koordinasi dan konsultasi kadalanwuar daerah oepermadea [pron peningkatan baron* dan prasarana kpsrstur penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pola harian infraotrukturooeara dan metafora dangan seluruh pemangku kapontlngan penguatan koordinat otnargttaa tar opd dalam ambani tn kaatnufctur gang ung terkait pengadaan perlengkapan gedung nam pengadaan peralatan gadung amor ^khiraanriibnfberhala beings p ma wt> ' a<'tu'inibetkslsk r>lar *n ______________ pemeliharaan run berkala perlengkapan gedung pemekaran rut berkala peralatan gadung kan dispersi s disparmadaa deparmades dtsparmadea dapecrnedei caspermadea rimba rkd kab. karanganyar tahun perubahan program dan atan tahun cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur tersedianya bahan bacaan dan peraturan parundahipundanganyang terbaru tersedianya bahan bacaan dan peraturan peran yang undangan yang terbaru tersedianya makan dan regnum yang euiriip setiap bulan bulan tetsedteny makan dan minum yang cukup sadap bulan bulan jumlah raport koordinasi dan korteuttwi kajian daerah sap bulan jumlah perlengkapan kantor yang swedia jumlah peralatan kantor yang tersedia terlaksananya pemeliharaan gedung kantor uang hall terlaksananya pemeliharaan kendaraan darat operasional terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gadung kantor milik anskaananya podr mean peralatan gedung kantor annlwilr ~ 2bulan jumlah rapat koprima* dan konsultasi keluar daerah setiap bulan__________________ ___ bulan jumlah perlengkapan kantor yang tersedia item jumlah peralatan kantor yang media bulan terlaksananya pemeliharaan gedung kantor arflhatt terlaksananya pemeliharaan kendaraan d nas operasional tarlakaanarrya pemeliharaan perlengkapan gadung kantor vruihaai teitaksansn a pemekaran peralatan gadung kantor vflgfltmik_________________ bulan kode rekening urutan bidang rubah pers rffy tanah daerah dan program kegiatan lts ratu sahara daerah lead peta indikatif rp) sumber dana opd jawab hasil progrtjn keluaran kegiatan rasul kegiatan tolok ukur tolok ukur tenet tolok ukurgang paling terkait persentase sdm yang mengikuti peningkatan kapasitas oispermades peningkatan sdm dispermades jumlah sdm yang meningkat kanasitb snv 10kegiatan jumlah sdm yang meningkat msitaanva kegiatan dispermades (x> penilaian angka kredit k ngshnel jul sdm yang dinilai angka kredit jumlah sdm yang dinilai angka kredit oispermadeama harian fta tru secyang paling terkait persentase tertib laporan kinerja dan keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dispermades jumlah laporan yang dusun kegiatan jumlah laporan yang disusun kegiatan dispermades penyusunan renstra opd dispermades jumlah buku renstra jumlah buku renstra kimia n dispermades program peningkatan partaipaii masyarakat dalam membangun desa tb akan poem cucian tombarurunafi penguatan koordinasi don ainaroitaa antar opd persentraa koswadsyaen nu v mitt untuk j00.447j00 oispermades fasilitasi pelaksanaan dana desa jumlah desa mendapatkan fasilitasi asistensi dans dosa jumlah desa mendapatkan fasilitas asistensi dana desa dispermades belanda pendana pmo tingkat kecamatan jumlah kader vana dilatih dibina jumlah kader vana dilatih dibina dispermades pemberdayaan masyarakat mandiri pemdes ban pasca ppk dan pasca ppm mandiri perdesaan jumlah kelompok dan bad vana difasilitasi jumlah kelompok upk dan bad vana difasilitasi s2. dispermades penvelenaaaraan tmd senakuvuna jumlah desa denvelennnara tmd jumlah desa oenvelenoaara tmd dispermades panfalanggaraan tmd sengkuyung jumlah desa penyelenggara tmd sanakuvuno jumlah desa penyelenggara tmd sennkuvunn dispermade bulan bhakti gotong royong masyarakat jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan gotong royong masyarakat jumlah dan kelurahan yang melaksanakan gotong royong masyarakat dispermades fasilitasi pelaksanaan festival gapura cinta negeri jumlah desa kel yang mengikuti, desa ket luar jumlah desa kel yang mengikuti, desa kel suara dispermades penyelenggaraan tmd r ruler jumlah dewi penyelenggara timo rem lier jumlah desa penyelenggara tmd reguler oispermades operasional pendampingan dandispermaoes kelompok kerja operasional poe pelayanan terpadu poland! posyandu jumlah posyandu yang dibina jumlah posyandu yang dibina dispermades pelestarian dan pem perayaan mat ista at dan kek just sosial sudah masyarakat jumlah sa gas adat yang difasilitasi jumlah satgas adat yang difasilitasi dispermades 3pembinaan tim penawaran pkk jumlah rekor pkk jumlah rekor pkk fasllltasl karena prasarana infrastruktur desadispermades operasional pendampingan ban mn keuangan provinsi kepada pemerintah near jumlah desa yang difasilitasi jumlah desa yang difasilitasi dispermades 3penguatan badan pengelola sarana penyediaan air minum dan san kasi bpspams) jumlah bpspams yang dibina jumlah bpspams yang dibina dispermades kegiatan tim penggerak pkk kabupaten karanganyar jumlah tlm penggerak pkk yang rii nna jumlah tim penggerak pkk yang dibina dispermades pemberdayaan kelembagaan desa siaga jumlah de&ej kelurahan siaga alt mandiri jumlah desa kelurahan siaga aktif mandiri dispermades pembinaan kader posyandu jumlah kadar posvadn yang dibina jumlah kader oosvadu wana dibina o0c dispermades peningkatan kapasitas pendamping lokal desa jumlah pendamping lokasi desa yang dibina jumlah pendamping lokasi desa tii dibina dispermades perubahan rkd kab. karanganyar tahun urutan dari causa pemerintahan daerah dah program kegiatan rrlnrltaa parah sasaran adalah loan injil vatia vii+rim yudikatif data opd ||h kode rekening hasil prggiu ketenaran r gl to haa kegiatan program peningkatan kualitas administrasi! dan pnnyalanggarsan pamarlntahan dasa kebijakan itenierutoan dan afeeee kolaboratif dangan alun t palangka p*ng%ikatan koordinasi dan inmrgitaa tar opd dalam membangun b\z vaftnil[tiff yang ung ( recast passant peningkatan kapal raa aparatur pamarlntahan data dan kelurahan target mspermaoes pasilltaal penyusunan monografi dan profil data dan kelurahan jumlah desa memiliki data monografi jumlah data mam ild data monografi mii oispermades tvaluaaipemberday bsn masyarakat pedombeen data kelurahan jumlah dasa yang mengikuti tomba jumlah yang mengikuti lomba oispermades asotenet penyusunan apb des jumlah eee yang menyelesaikan penyusunan apb dea jumlah data yang mence a*an penyusunan apr da* oispermades faslitaal alokasi dana dasa jumlah desa torsi administrasi jumlah dasa tertib administrasi sp made* operasional kegiatan implementasi sistem informasi dasa jumlah petugas sid desa moda makan ivntdomnlnnon jumlah petugas sid data mendapatkan dandamrtnoan djspermade8 fasi usai bagi head pajak daerah dan mtr* * daerah jumlah desa yang menerima bagi head pajak daerah dan jumlah dasa yang menerima bagi head pajak daerah dan r tribus rin oispermades fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi sfskeudea jumlah peserta tahiti menggunakan angka*! fkk n h** jumlah peserta telah menggunakan fli kata saksi rfe* sperma ufc penyelenggaraan penataan desa jumlah data mendapatkan monlterlng penataan alamteeiean jumlah dasa mendapatkan monitoring penataan velernhenaan dispermaoes faakitasi penyusunan peraturan perundang undangan data jumlah produk hukum yang tersusun dan jumlah peserta mengikuti sofa head produk hukum 3dan jumlah produk hukum yang tersusun dan jumlah peserta mengikuti sosis maf produk hukum 3dan oispermade8 fasilitasi pemilihan kepala data jumlah kapal desa yang terpilih dan mengikuti pembekalan jumlah kepala desa yang terpilih dan mengikuti pembekalan dispermaoes fan masi penamaan kekosongan jabatan perangkat desa jumlah formasi jabatan perangkat jumlah formasi jabatan perangkat dispermaoes koordinat penyelenggaraan pemerintahan desa jumlah data yang dikoordinasikan penyelenggaraan pamarlntahan dosonvi jumlah dasa yang dikoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan rlt mnnvfl ftu pembekalan perangkat aaa baru jumlah perangkat dasa baru yang moralkutl mme kata porangkatdosa baru yang ennlkirtt ala oispermades penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pasar mahan masa jumlah paruh bulan mengenal pemerintahan data jumlah paruh bulan manganat pamarlntahan data dispermaoes monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pamanntahan desa tar tenggaranya money penyelenggaraan pamarlntahan data tar tenggaranya money penyelenggaraan pamarlntahan desa dispermaoes fasilitasi pengelolaan asal terselenggaranya fasilitasi dan tei mlenggarenya fasilitasi dan monltorlnn nofinalnlaan oispermades feri akh fungsi dan mutasi tanah kaa desa terlaksananya fas maai perijinan pamunalahan tentang mutasi dan pemanfaatan tanah kaa data terlaksananya tas utas pajanan parma lahan tentang mutan dan pemanfaatan tanah kas desa dispermaoes penetapan dan panagasari batas data ternak nanya persiapan penyusunan terlaksananya persiapan penyusunan dispermaoes program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama dalam pengembangan kawasan perkataan penguatan kebijakan panwrataan pembangunan dan pama harian infrastruktur antara akuntabel dan kelok r t! dangan seluruh pemangku kapten ngan ngw koordtnaal dan nagita tar opd dalam membangun stuktur gang ung terkait persentase lembaga ekonomi masyarakat lem) aktif .52s. oispermades passant desa yang melakukan raises ma tingkat pembentukan kawa perdesaan pengembangan teknologi tepat guerra tt(i) dan posyarrlekdes jumlah pembantu an kelompok rintisan poeyantekdas dan partisipasi dalam gelar ttg nasional jumlah pembentukan kelompok ringan poayantekdea dan pantelpad dalam gelar ttg nasional dispermaoes aailltaa badan usaha milik desa bum oea) jumlah fasilitasi dan penguatan kelembagaan bum oea jumlah fasilitasi dan penguatan kelembagaan bum oea pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga up2k pkk1 jumlah up2k pkk yang bina jumlah up2k pkk yang bina spermaoes emban penamaan pasar desa jumlah pasar desa van bina d sp pua0c8 gaib rkd kab. karanganyar tahun kode rekening urusan jf bidang rusak peter tanah daerah da program kegiatan priori tas door lok indikator kinerja page lodlkatlf rp) $oob t d*aa opd pemanggang jawab uit program keluarga kegiatan ull kegiatan tolok ukur target tolok ukur pendampingan pembangunan kawasan perdesaan jumlah kelembagaan pelaku kawasan perdesaan mendapatkan mandiri dengan jumlah kelembagaan pelaku kawasan perdesaan mendapatkan dendam dingin dispermades jumlah wilayah target pembangunan kawasan perdesaan tersosiallsaal jumlah wilayah target pembangunan kawasan perdesaan tersosialisaaj jumlah kelembagaan kawasan perdesaan vana berjalan aktif jumlah kelembagaan kawasan perdesaan vana berjalan aktif jumlah penguatan kompetensi kelembagaan kawasan perdesaan jumlah penguatan kompetensi kelemhenaan kawasan perdesaan fasilitasi kerjasama antar desa jumlah desa melakukan kerjasama kelembagaan antar desa jumlah desa melakukan kerjasama kelembagaan antar desa dispermades pemugaran pecahan dan pemukiman pedesaan terlaksananya penyaluran bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak hun teri busananya penyaluran bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak hun dispermades belanja tidak 1langsung alania pegawai belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat 00q.00cr tribus daerah kepada pemerintahan dana belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa belanda bantuan pemilihan kepala desa onr belanda bantuan add kepada pemerintahan desa belanja bantuan keuangan dana desa belanda bantuan keuangan kegiatan tmd perubahan rkd kab. karanganyar tahun perubahan dan keg opd dinas perhubungan kode rekening urusan bidah r sa femerihtahaa daerah dah program kegiatan prierttu sons daerah lokalt indikator kliwrla pada indikatif rp) bomber na opd pamong kao jawab ill g.in. n kaglatag hasil elata tolok ukur tnloktlknr target tolok ukur dunia pfrhuhu nfi rfi an.ia langsung .8s1. .7so perhubungan belanja tidak langsung belanja langsung parti hubungan program pelayanan admlntatraai perkantoran panguataii tj s tass toiyim dan pama harian infrastruktur antara akuntabel dan kolaboratif dangan naturv pemangku kepentingan penguatan koordinasi dan atnargttaa tar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait cakupan pelayanan administrasi! perkantoran penyediaan jasa aura menyurat dinas perhubungan terpenuhinya pelayanan aaa surat menyurat bulan terpenuhinya pelayanan jasa aura manvurst bulan dishub penyediaan aaa komunikasi, sumbar daya air dan strip dinas perhubunganlalungtorminal), rekening listrik, internetkalung terminal), rekening istrflt, internet dishub penyediaan jasa pemeliharaan dan pertanian kendaraan dinas operasional dinas perhubungan terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service rutin kendaraan diam nonraidonal bulan; mobil; motor. kir terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service kendaraan dinas operasional 12bulan; mobil; motor; kir dishub penyediaan jasa kebersihan kantor linea perhubungan terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor bulan; kantor: thl terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor bulan; kantor thl isu8 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dinas perhubungan terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan service peralatan kerja bulan; pc; laptop: printer laser; pintar a3; printer tinta terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan service peralatan kerja bulan; pc; laptop; pintar laser; pintar a3; pintar tinta dishub penyediaan alat tulis kantor mae perhubungan terpenuhinya kebutuhan alat hilir kantor pendukung operasional kantor jena eletluto terpenuhinya kebutuhan alat tube kantor pendukung operasional kantor tema alat tulis dishub penyediaan barang cetakan dan penggandaan d nas perhubungan tersedianya barang cetakan. foto copy dan penjilidan bulan tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjlllden bulan dishub penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dinas perhubungan terpenuhinya penyediaan komponen installed listrik penerangan bangunan kantor bulan, kantor terpenuhinya penyediaan komponen instalasi metrik penerangan bangunan kantor bulan; kantor bishop penyedia ban bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dinas perhubungan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan 12bulan. tema surat kabar harian terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan bulan: jenis surat kabar harian dishub penyediaan makanan dan minuman ninae perhubungan tersedianya makan dan minum rapat bulan tersedianya akan dan minum rapat bulan djs hua rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah dinas perhubungan terlaksananya perjalanan d nas dalam dan !uar daerah bulan terlaksananya perjalanan dinas dalam ring inarrianrah bulan u8hubtan kolaboratif dangan talxtruh pemangku kapanttngan penguatan koordinasi dan alnargltaa tar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait cakupan pelayanan mana pramana aparatur ois hua pengadaan peralatan gedung kantor dinas perhubungan terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak digunakan lcd lad: pintar; scanner ac; laptop terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak digunakan lcd lad: pintar; scanner, ac; laptop dishub pengadaan meilleur ninae perhubungan jumlah pengadaan mobohur fi ling des ; me * kerja non struktural; kursi kerja non jumlah pengadaan mtteltur tiling beat, make kerja non struktural; kursi kerja non dishub pemeliharaan rutirvberkala gedung kantor dinas perhubungan jumlah gedung kantor yang terpelihara bulan; kantor jumlah gedung kantor yang terpelihara bulan; kantor dishub perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening bubar bidak tour rarr ajax daerah dah program kegiatan selam lanal itw iflnnih nhat dosa opd paaanggiug jawab program haa kegiatan paga ladlkatlf rp) tolok skor tolok ukw parent tolok skor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dunia operasional dinas perhubungan terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas bbm, ganti o , dil) bulan: 2thl terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas b8m, ganti oll, dll) bulan: thl ois6 pemeliharaan rutin berkala peralatan gadung kantor datas perhubungan terwujudnya ruang kerja kantor yang memadai dan rekaman bulan terwujudnya ruang kerja kantor yang memadai dan rekaman bulan dishub pemeliharaan rutin berkala lat lat komunikasi final perhubungan jumlah peralatan komunikasi yang terpelihara bulan: thl jumlah peralatan komunikasi yang terpelihara bulan: thl ixshlib program peningkatan kapasitas sumber paya aparatur penguatan kali akan ptmtmtnnn pembangunan dan p&m harian snf^aatntktur acara dangan vinil pemangku kepentingan aaaa atnargrtaa opd dalam aim tangga iedrvirteryaiigh att cakupan peningkatan kapaaltai sumber daya aparatur dishub peningkatan dinas perhubungan jumlah aparatur yang mengikuti diklat! politiken emtek bulan; paket jumlah aparatur yang mengikuti diklat pelatihan emtek bulan; paket program peningkatan pengambangan alam pelaporan capaian kinerja dan keuangan penguatan kob akan pemerataan dan pola harian info otm tur acara akitntabcl dan kolaboratif dangan seluruh pemangku kapontlngan pwnffuatan koordinat dan stnarpitas opd dalam dibangun ii\fm struktur gang rating att praaantaaa tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan l1dishub penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rnnllssnl kinerja rkd dinas perhubungan jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan bulan; 7thl jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan bulan; thl ois0 penyusunan produk hukum daerah dinas perhubungan tersedianya produk hukum perhubungan dan tersedianya produk hukum perumahan perda tersedianya produk hukum perhubungan dan tersedianya produk hukum perumahan buah pers di6hub program pam bangunan prasarana dan fasilitas parti hubungan angkatan reb^ a caa fem eralgaa ftangunaa ftm livia infra struktur acara akuntabel lab erat dengan seturut pemangku jcepenttflga pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur manual norma dan kriteria inklusif, rumah kungkungan, tangguh banana perantara terminal tapa yang manual dangan standar perantara pemasangan rambu rambu perantara capaian pad dart partir (lap jalan kabupaten) dishub peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat terminal 6e kabupaten karanganyar jumlah bulan terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat tahun orang thl jumlah bulan terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat tahun orang thl sh b rehabilitasi pemeliharaan pill kabupaten karanganyar terpenuhinya pemeliharaan pill kabupaten karanganyar 12bulan org thl terpenuhinya pemeliharaan pill kabupaten karanganyar bulan org thl dishub pengaturan, pengendalian dan penataan kegiatan parpartdran kabupaten karanganyar terpenuhinya administrasi! retribusi parkir tertata dangan baik bulan; kegiatan terpenuhinya administrasi! r tribus partof tertata dangan bah bulan; kegiatan stub pengambangan salem informasi sarana dan prasarana perhubungan kabupaten karanganyar tentu>udn op ini sim carros perhubungan pake! terwujudnya aplikasi sarira perhubungan paket pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan high saat kabupaten karanganyar terpeliharanya ton* penerangan jalan umum kabupaten karanganyar bulan orang thl terpeiiharany tundra penerangan jalan umum kabupaten karanganyar bulan orang thl ushul perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening imam uru8ax pemerottaha daerah dax program k1selatan1 priori d m h daerah lokal ivm tria paga indikatif fln llr oft opd pmuuvp task keluarga keita tan kecil kegiatan tolok ukur tolok ukur tolok ukur target pengadaan dan pemasangan lampu pju dan high mast kabupaten karanganyar terpenuhinya lampu penerangan jalan umum dan high mastdljalan jalan umum sehingga menambah keamanan dan kenyamanan pengguna jalan paket terpenuhinya lampu penerangan bulan umum dan high mast dljalarv jalan umum sehingga menambah keamanan dan kenyamanan pengguna jalan paket stub pembangunan sarana dan prasarana perhubungan ruas ruas jalan drn ayah kabupaten karanganyart! dishub pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah terminal palur kabupaten karanganyar terbayamya sewa dan kompensasi tanah oleh pem kab lokasi terbayamya sewa dan kompensasi tanah oleh pem kab lokasi dishub program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lla penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pama harian infraetntktur antara akuntabel dan kolaboratif dangan celurut pemangku kaponttngan pungandallan kebijakan pembangunan infrastruktur manual norma dan kaltara inklusif, ram kungkungan, tangguh bencana persentase prasarana dan sarana fasilitas lla dalam kondisi baik rehabilltasifpemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan terpenuhinya perawatan dan perbaikan alat ujl serta kalibrasi unit alat ujl orang thl terpenuhinya perawatan dan perbaikan alat ujl serta kalibrasi unit alat ujl orang thl dishub .0t program peningkatan pelayanan angkutan penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pama harian infrastruktur macan akuntabel don kolaboratif dangan seluruh pemangku kaponttngan pangandaran kebijakan pembangunan infrastruktur memuai norma dan kriteria inklusif, rumah kungkungan, tangguh bencana jumlah orang melalui terminal pertahun orangftahun dishub fasilitasi perijinan bidang perhubungan kantor dan terminal jumlah bulan terpenuhinya administrasi! ijin bidang perhubungan tahun; orang jumlah bulan terpenuhinya administrasi! ijin bidang perhubungan tahun: orang dishub penyelenggaraan posko angkutan lebaran kabupaten karanganyar jumlah posko angkutan lebaran guna membantu memperlancar mudik lebaran tta tahun nva posko jumlah posko angkutan lebaran guna membantu memperlancar mudik lebaran tiantnhunnva posko dishub pelayanan angkutan mudik lebaran oki jakarta dan jawa rat jumlah bis yang digunakan pelayanan angkutan mudik lebaran bus jumlah bis yang digunakan pelayanan angkutan mudik lebaran bus dishub penyelenggaraan posko pemantauan penumpang kabupaten karanganyar jumlah posko pemantauan penumpang angkutan umum kabu daten karanganyar jumlah posko pemantauan penumpang angkutan umum kahurwten karanganyar dishub program peningkatan kelaikan pengopareaian kendaraan bermotor penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pama harian jr\fraetruktur antara akuntabel dan kolaboratif dangan seluruh pemangku kaponttngan pangandaran kebijakan pembangunan infrastruktur alamat norma dan kaltara inklusif, ramah ungkungart, tangguh bancana persentase kepemilikan kir angkutan umum dishub pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan jumlah bulan terpenuhinya operasional pengujian kendaraan bermotor bulan thl: orang jumlah bulan terpenuhinya operasional pengujian kendaraan bermotor bulan thl orang dishub peningkatan perangkat sistem informasi! manajemen sim pkb1 dinas perhubungan jumlah aplikasi sim pkb yang ditingkatkan aplikasi jumlah aplikasi sim pkb yang ditingkatkan aplikasi dishub program peningkatan pengawasan dan penerbitan lalu lintas penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pama harian infrastruktur antara akuntabel don kolaboratif dangan seluruh pemangku kepentingan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur alamat norma dan kaltara inklusif, rumah kungkungan, tangguh bencana persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas amis gas buang dishub penjagaan perlintasan palang karena api gardu, cette, knhakkramet terpenuhinya penjagaan perlintasan jalan komite soi bulan orang thl terpenuhinya penjagaan perlintasan palang kereta soi bulan orang thl dishub operasi penertiban dan pemeriksaan kendaraan ruas ruas jalan kabupaten karanganyar jumlah pelaksanaan operasi gabungan dengan moires kali kegiatan orang thl jumlah pelaksanaan operasi gabungan dengan goire kali kegiatan orang thl dishub perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening tentulah bid air urusan pemerintahan daerah dar program kegiatan priori daerah 8ajaran daerah local page ladlkatlf rp) sunset dana opd peaaacgnng daerah ull zona keluarga kegiatan hasil kegiatan teluk timur target tolok tlm target pengaturan, pengamanan dan pengendalian lalu unta p3l kabupaten karanganyar.62s. dishub penyelenggaraan karanganyar car area day kabupaten karanganyar jumlah pelaksanaan penyelenggaraan karanganyar car area day selama jam kali kegiatan; orang thl jumlah pelaksanaan penyelenggaraan karanganyar car area day selama jam kali kegiatan; orang thl siu penyelenggaraan wtn kabupaten karanganyar jumlah pelaksanaan tomba wahana tata nama kegiatan jumlah pelaksanaan tomba wahana tata nugraha kegiatan pesilitaai pelaksanaan kegiatan daerah kabupaten karanganyar terselenggaranya pelaksanaan kamar mobil hias kegiatan terselenggaranya pelaksanaan karnaval has kegiatan belanja tidak langsung belanda pegawai perubahan rkd kab. karanganyar tahun per opo d nes komunlkafl dan informatika kode rekening urusan bidara urban pemerintahan daerah dan program kegiatan entitas pecah raeaiaa adalah lokal tadikater serta ftn d*tt opd penenfctuic jawab basil progam kelana keatas hasil kegiatan paca ladlkatlf rp) tolok ukur target tolok skor target tolok trans target f > dinas komunikasi dan informatika rfi anjaiangriing komunikasi dan informatika as*; son rtabstk pemandian rfi anja tidak langsung rfi anja ang.sung komunikasi dan informatika program ptlaysnsn administrasi! psriuntoran penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan belluminorgitaa tar opd dalam membangun infrastruktur gang paling terkait cakupanpalayanan administrasi! perkantoran penyediaan mass surat menyurat kantor tersedianya pengadaan materai. materai lembar). materai lembap), bbm kuil tersedianya pengadaan materai. materai lembar), materai lembar). bbm kurir diskominfo penyediaan aaa komunikasi, sumber daya air dan listak kantor tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon bulan tersedianya kebutuhan air, listrik den telepon bulan diskominfo penyediaan jeu pamellharaandan penataan kendaraan dna operasional kantor terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan sela kendaraan dinas operasional pajak end roda un*. roda un*, service* end roda dan kai, warni kai. terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan sela kendaraan dinas operasional pajak end roda unit roda un*, service end dinas roda dan kai, ganti ofi kai. sko penyediaan alat tula kantor kantor terpenuhinya kebutuhan alat sulle kantor en buah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor item .67s buah diskominfo penyediaan barang cetakan dan pengganda kantor tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan cet amplop, starmap d nas buah, lembar, cetak cover lembar tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan cetak amplop, starmap dinas buah, lembar, cetak cover lembar diskominfo psflyedaafl komponen instalasi hnk penerangan bangunan kantor kantor terpenuhinya peralatan kslnkdan elektronik kebutuhan alat alat listrik selama bulan terpenuhinya peralatan listrik dan elektronik kebutuhan alat alat listrik selama bulan kominfo penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor laptop unit, unit), un* pintar unit tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor laptop unit. unit), unit, pintar unit diskominfo penyediaan peralatan rumah tangga kantor terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor item, honor thl orang bulan terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor item, honor thl orang bulan diskominfo penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kantor tersedianya langganan surat kabar harian langganan aura kabar4 jenis exn tersedianya langganan surat kabar harian langganan surat kabar jenis erp diskominfo penyediaan makanan dan minuman kantor tersedianya makanan dan minuman rapat nek d . makan siang dos tersedianya makanan dan minuman rapat nek dos, makan siang dus diskominfo rapat rapat koordinasi dan konaultaaika luar daerah kabupaten karanganyar, jawa tangah, dan luar jawa terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bulan terlaksananya perjalanan d na* dalam daerah dan luar daerah perjalanan d nas dalam daerah dan luar daerah12bulan diskominfo program peningkatan sauna dan prasarana aparatur penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pama harian infrastruktur secara nfeuntohel dan kolaboratif dangan seluruh pemangku kepentingan buatan koordinat dan sinar team tar opo dalam membangun tfraotruktur pan oa n terkait cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur diskominfo pengadaan alat alat studio kantor terpenuhinya kebutuhan kamera peralatan recording audio visual est terpenuhinya kebutuhan kamera peralatan recording audio visual set diskominfo pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinaaroperastonal kantor terpenuhinya kebutuhan bbm dan ganti) bagi kendaraan d nas roda prva bbm star. gani lengkap kai suku caring terpenuhinya kebutuhan bbm den ganti bagi kendaraan dinas roda pria bbm: lier, ganti) lengkap kali ria diskominfo perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening umum bi rusak pemerintahan daerah dak program kegiatan prlerttaa deeaf se n daerah lokasi indikator ksatria kstuareia kegiatan asil kegiatan sober opd label tolok skor tolok ukur teluk kor pemeliharaan main bakal perlengkapan gadung kantor kantor tsrdptanya ruang kerja yang nyaman service tsrdptanya ruang karya yang nyaman service diskominfo pemeliharaan ru&n berkala hardware software kantor terwujudnya peralatan karya dalam kind bela pemeliharaan komputer pc, laptop, lln ftrtnter terwujudnya peralatan kerja dalam kondsibaik pemeliharaan komputer pc. laptop dan nrtntar diskominfo program peningkatan pengembangan alam pelaporan capaian kinerja dan keuangan hpuatae ekj eka pernerafcnan pembangunan dan pola harian tr\fraatruktur acara akuntabel dan kolaboratif dangan aabtruh pemangku kepentingan penguatan koordinat dan atnargita tar opd dalam membangun infrastruktur yanga ung terkait presentase tertib pelaporan capaian manila dan keuangan e kominfo 3penyu nan laporan capaian kinerja dan ikhtisar raksasa kinerja skpd kantor terlaksananya pembuatan laporan kinerja tahunan opd penyusunan dan jilid raja. dpa, lap kinerja tahunan. lap keuangan tahunan buku, honor thl2 orang bulan terlaksananya pembuatan peran kinerja tahunan opd penyusunan dan jilid raja, rka dpa, lap k kerja tahunan, ls( keuangan tahunan buku, honor thl orang bulan risk min pelaksanaan satem pangandaran internal pemerintahan spip) kantor terwujudnya dokumen pelaporan pangandaran item pamartntah diskominfo buku terwujudnya dokumen pelaporan legenda an item pemerintah oiskomlnto buku diskominfo survey kepuasan masyarakat kantor terwujudnya hak pengukuran kepuasan masyarakat untuk valuasi kinerja diskominfo dokumen laporan hak survey terwujudnya hasil pengukuran kepuasan masyarakat untuk values! kinerja diskominfo dokumen laporan hasil survey sko min program pengembangan komunikasi, brtennasi dan media massa penguatan tabrakan pemerataan pembangunan dan pola harian iryfrartruktur acara akuntabel dan kolaboratif dangan setuju pemangku kepentingan penguatan kaordlnaal dan otnargttaa tar opd dalam membangun infrastruktur gang paling terkait presentase website perangkat daerah yang terupdate dip), presentase kim aktif diskominfo perencanaan dan pengambangan kebijakan komunikasi dan informasi! kabupaten karanganyar terlaksananya rekor, bintik, money, studi thru ppid paket terlaksananya rekor, bintik, money, studi thru ppid paket diskominfo dokumentasi kegiatan pemkab karanganyar kabupaten karanganyar terlaksananya pembuatan kliping para jumlah dokumen lot ibr, vcd kaping, kliping para bandai terlaksananya pembuatan kliping para jumlah dokumen foto ibr, vcd: kaping, kliping pare bandai diskominfo pemberdayaan kelompok informasi masyarakat kabupaten karanganyar terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kim kali terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kim kali diskominfo urutan kegiatan prtpmar siaran para kabupaten karanganyar terlaksananya hutan kegiatan pe abad lingkungan pemkab karanganyar dan rilis berta melalui m dia online (web) dan media cetak jumlah informasi! yang dapati sakit masyarakat melalui media website dan media cetak bush, bon thl orang bulan terlaksananya hutan kegiatan pejabat kungkungan pemkab karanganyar dan rite berita melalui media online (web) dan media cetak jumlah kilormaai rang dapatdlakaes masyarakat melalui media website dan media cetak buah, honor thl4 orang bulan lnskuminfo kegiatan siaran keliling kabupaten karanganyar terlaksananya penyebaran informasi! kepada masyarakat msltlul siaran keliling jumlah informasi! rang disampaikan kepada masyarakat acara langsung melalui siaran keliling kali terlaksananya penyebaran informasi pada masyarakat melalui siaran keliling jumlah informal rang disampaikan (pada masyarakat secara langsung tielelul siaran keliling kali diskominfo pembinaan internet kabupaten karanganyar terlaksananya kegiatan peningkatan versi digital masyarakat (pelajar, pemuda. komunitas. oaramouanl kab teriaksanartya kegiatan peningkatan iterasi digital masyarakat (pelajar, pemuda. komunitas oeremouenl 4ka diskominfo operasional lembaga penyiaran publik lokal kabupaten karanganyar operasional lembaga penyiaran publik lokal tiba fmi operasional lembaga penyiaran irbllk lokal tiba fmi ppl csk0min0 pengelolaan aspirasi publik kabupaten karanganyar terlaksananya pengelolaan sapaan dan media sosial pemerintah bulan terlaksananya pengelolaan sapaan media small pemerintah bulan kominfo penerbitan media cetak pemerintah kabupaten karanganyar terlaksananya penerbitan majalah ntanperl karanganyar, pamflet leaflet dan sejenisnya eksemplar majalah, paket lembar pamflet leaflet dan sejenisnya terlaksananya penerbitan majalah ntanperl karanganyar, pam leaflet sejenisnya eksemplar adalah, paket lembar pamflet leaflet dan jenisnya kominfo perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening rusak bidang urusan pamer tahap daerah dah program kboiatah prioritas daerah daerah indikator kinerja enjoyer dana opd pemanggang jawab haa program kejaran kantata has kegiatan paga yudikatif rp) tolok ukur tolok toa target tolok dzr target ingin keijaeame inlnrmeti dengan me* media tlc pemerataan pembangunan dan pama harian infrastruktur antara akvntnbe dan kolaboratif dangan seluruh pemangku kaponttngan penguatan kaatdtnaat dan ainargita tar opd datang membangun infrastruktur gong ung terkait persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab (jumlah media massa yang sudah bakaijasame dengan pemkab jumlah media massa yang ada karanganyar) diskominfo penyebarluasan irlormasl pembangunan daerah kabupaten karanganyar terlakssai pertunjukan rakyat tingkat jawa tengah sambung rasa pertunjukan rakyat kal; kegiatan pameran kali, honor thl1 orang $selama12 bulan tortakaksi pertunjukan rakyat tingkat jawa tengah sambung rasa pertunjukan rakyat2kali; kegiatan pameran kali, honor thl orang selama bulan sko nfo kerjasama dengan media kabupaten karanganyar teftaksenanya pemasangan jan media massa; jumpa pars bupati tat show bus tv; advetonal kanal online un, jumpa pat 4a, ia ten tv2x terlaksananya pemasangan iklan media massa; jumpa para bupati talkshow bupati tv; advertorial kanal online bln, jumpa per*4x,sia ran tv2x diskominfo kegiatan promo informasi kabupaten karanganyar terfakunanya promosi informasi pemkab melalui baliho dan spanduk baliho 210buah, spanduk buah, tempat papan baliho, honor thl2or bng bulan terlaksananya promosi informasi pemkab melalui baliho dan spanduk baliho buah, spanduk buah, tempat papan baliho, honor thl2orang bulan [ils info pr ta tour kabupaten karanganyar terlaksananya study band awak media dan bhutan dlakomlnfb kali terlaksananya study banding awak media dan tlm bhutan diskominfo kali diskominfo peringatan hari radio nasional kabupaten karanganyar terlaksananya kegiatan peringatan hart radio netkmel kali terlaksananya kegiatan peringatan hari radio national kali sko nfo program optimalisasi! pemanfaatan toknotogl informasharus pemangku kaponttngan penguatan kaordlnaai dan ainargita* antar opd dalam membangun trfraatm ktu gang ung terkait persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik; persentase aplikasi perangkat daerah yang telah tartntegraal qj&ko nfo peningkatan kapasitas bandwidth kantor terlaksananya langganan akses internet langganan eksis telet bulan terlaksananya langganan akses telet langganan akses telet bulan kominfo pemelihara ban sarana dan prasarana infrastruktur ring teknologi informasi kab. karanganyar kantor terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pama harian komputer jaringan paket12 bulan, jasa fasilitator non pns1 orang selama bulan terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi inform t! pama harian komputer jaringan paket( bulan, jasa fasilitator non pns orang selama bulan skomiwo pangalotaan pemeliharaan website kantor terlaksananya pda ng web dan lomba kontenweb updating web paket, tomba konten web paket, lomba content potensi serat, jasa fasilitator non pns orang selama bulan terlaksananya updating web dan lomba konten web updating web paket lomba konten web paket lomba content potensi daerah, aaa es stator non pns orang selama milan d45kominfo perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekemnq bubar bidang urusajipemerintahan daerah dan program kegiatan priority s rtk bayaran daerah loa. haat pragntm lodikate* kinerja katanya haa kafletaa bdikattfta rp| bomba dana opd ||a jawab tolok ukur turret tolok skor target tolok laku peningkatan sarana pde kantor tareadianya sarana pde, oparaaionai dan pamellharaanya llpgrada server paket aaa tangga ahl orang ooo selama bulan tersedianya sarana pde, operasional dan pemeliheraanye l prada server paket. jasa tenaga ahl orang harf selama bulan kominfo pengelolaan data informasi kantor terlaksananya olah data strategie kab karanganyar; terlaksananya fasilitasi pemenfeatin tik pembuatan buku awesome karanganyar buah, aaa tangga ahl orang selama bulan. int gras! adat datarinformasi. rapat rapat koordinasi tata kelola data informal terlaksananya olah data strategie kab karanganyar; terlaksananya fasilitasi pemanfaatan tdk pembuatan buku awesome karanganyar buah. jasa tangga 2orang selama dan, integra* atas data informal rapat rapat koordinasi tata kalo datarinformaal diskominfo pengambangan hotspot kantor tersecfcanya fakta hotspot feitemet kab. karanganyar. tersedianya hotspot wk total tersedianya fasilitas hotspot internet kab. karanganyar. tareadianya hotspot title lokasi ulb kominfo fasilitasi dan pengambangan smart city kantor terselenggaranya peningkatan kapaattaa smart city penyelenggaraan seminar nasional peserta orang, integral layanan smart paket terselenggaranya peningkatan kapasitas smart city penyelenggaraan seminar nasional pewarta orang. int grav layanan amat dtl pake! diskominfo disaster recovery center drc) kantor terlaksananya aaa cloud server sabagai tempat backup data sewa location server aebegel tempat backupdata bulan arlakaananya sewa cloud server sebagai tempat backup data sewa location server sebagai tempat backup data bulan ulb kominfo pengambangan aplikasi selam informasi managemen daerah sma) kantor terlaksananya pembuatan aplikasi moa dan opsrasionalisastnys pembuatan epkkaai simo berbasis elektronik aplikasi dan opsraaionalisasl bulan terlaksananya pembuatan aplikasi sma dan opetaslonaflse biaya pembuatan aplikasi sima berbasis elektronik aplikasi dan merasionalisasi bulan kominfo pengelolaan cctv online kantor terlaksananya pengadaan dan pamallharaan cctv online pama harian cctv online titik terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan cctv una pamallharaan cctv online dil talk kominfo pengadaan papan reklame kantor tarcukupinya puisi listak dan pemeliharaan bulan, pengadaan sarana oenaumumsn digital titik h lt tarcukupinya puisi listak dan pemekaran bulan, pengadaan sarana pengumuman rfkiital tek kominfo perkantoran elektrode kantor terlaksananya updating dan pengambangan aplikasi perkantoran elektronik updating aplikasi perkantoran elektronik kali kegiatan terlaksananya updating dan pengembangan aplikasi perkantoran elektronis updating aplikasi perkantoran elektronik kali kegiatan diskominfo pengelolaan layangan layanan anggota masyarakat) kantor terlaksananya updating aplikasi online layangan undang aplikasi oninesesi layangan pake! terlaksananya updating apl aaa onna layangan updating aplikasi dnineeasi layangan padat kominfo pengelolaan sambemyawa information system sic) kantor terlaksananya updating aplikasi dashboard updating aplikasi dashboard update aplikasi, pengelolaan sic arlakaananya updating aplikasi dashboard updating aplikasi dashboard update pilkada, pengelolaan sic diskominfo pengelolaan vtdeowall kantor terlaksananya operas realisasi perangkat videowad, dan pengadaan perangkatvfdaowall perawatan perangkat fldeowatl bulan, deaeminsti informasi melalui media kali, pembangunan hdeotrona outdoor k. terlaksananya operastonelis sangat weo dan pengadaan perangkat vldeowall perawatan perangkat ideowell bulan, denominasi informasi! melalui media kali, pembangunan tdeotrone outdoor k. diskominfo perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening ukuran bidang rdoba pbmerihtahaji daerah dar program kboiatah talk aura daerah program pengembangan data inlormasilstatiatlk daerah penyusunan buku stabs sosialisasi forum data sta s k persandian program pemandian pengelolaan persandianemangku kaponttngan pengembangan jaringan wan kab. karanganyar operasional sekretariat belanja t1dak langsung belanda pegawai bij fail mfi bantuan hibah kepada radio spiral penguatan koordinasi dan atanrgtbaa tar opd dalam membangun infrastruktur gang ung terkait kabupaten karanganyar penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pama harian infrastruktur ancora akuntabel dan kolaboratif dangan seluruh pemangku kepentingan penguatan koardlnaat dan ainargita* tar opd dalam membangun infrastruktur gang ung tertua kabupaten karanganyar haa program persentase ketersediaan data statistik koral persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah target bokator klaegfia keluarga kegiatan tenmjjudnya dokumen deta in format! yanglengkap terlaksananya sosiallaaal forum dam status ______ security assessment, binti pelatihan tertakianenya pengembangan dan operestonallsad jaringan infrastruktur wan __________ terlaksananya kegiatan pala bahan komputer dan par adegan aarpras blc target buku profit kecamatan buah; buku induk analisis ekonomi buku; buku indeks harga konsumen buku; buku natal pdrb buku: buku profil karanganyar buku buku induk analisis ekonomi buku; kegiatan paket kegiatan ull its terwujudnya dokumen detafafotmad yang lengkap terlaksananya sosialisasi forum data stat wk____________ security assessment. bintik, pelatihan terlaksananya pengembangan dan operaskmataeai jaringan infrastruktur wan ______________ ternak ananya kegiatan pelatihan komputer dan pengadaan tarra blc buku profil kecamatan buah; buku indeks mangilala ekonomi buku; buku indeks bwg* konsumen buku; buku analisis pdrb buku; buku profil karanganyar buku buku indeks analleti ekonomi buku; kegiatan pekat kegiatan pago yudikatif bomber opd penggagas ta web kominfo kominfo perubahan rkd kab. karanganyar tahun per opd dinas penanaman meda) dan pelayanan terpadu batu pintu kode rekening dinas p6tanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu___________________ urusan bidang kubu pembroitahar daerah par program kegiatan belanja lang8uno param modal belanja t1dak langsung belanja langsung penanaman modal program pelayanan admlnlatraai para aturan priority s parah penguatan kebijakan pemerataan pembangunan don pola harian infrastruktur acara akuntabel dan kotabaru dangan seluruh pemangku kepentingan u arah penguatan koardtnaat dan otnargttaa tar opd dalam membangun infrastruktur gang rating terkait penyediaan aaa aura menyurat penyediaan jeu komunikasi. sumberdaya air dan listrik penyediaan aaa ketsereihan partof penyediaan alat tuli kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen inatatap penerangan bangunan kantor ,1m penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang* undangan. penyediaan makanan dan minuman rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah penataan amp skpd program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan perlengkapan gadung kantor pemeliharaan rutin berkala gadung kantor penguatan kebijakan camara than pembangunan dan pola harian infrastruktur acara akuntabel dan otaboraty dangan seluruh pemangku kapontlngan dpmptsp. karanganyar dpmptsp. karanganyar dpmptsp. karanganyar dpmptsp. karanganyar opmptsp, karanganyar dpmptsp. karanganyar dpmptsp, karanganyar dpmptsp, karanganyar kab. karanganyar, jateng, luar putra, luar ,atau jawa opmptsp, karanganyar pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional penguatan koardtnaat dan otnargttaa tar opd dalam membangun infrastruktur gang ung terkait ladlkatae kinerja hae program pemeliharaan run berkata perlengkapan gadung kantor program peningkatan disiplin aparatur. pengadaan aksen datas based pertettgkapanny* pembinaan asn dpmptsp, karanganyar dpmptsp. arg jumlah jasa rat menyurat yang terbayar luar rfk itu jumlah aaa telekomunikasi sumber data air dan strok yang terbayar jumlah aaa kebersihan kantor yang terbayar jumlah atk yang doediakm jumlah barang cetak dan pengadaan sng disediakan jumlah komponen istrtkdan penerangan bangunan kantor yang ledakan__________________ jumlah bahan logistik kantor yang dlsedlnkan__________________ jumlah makan dan minuman yang disediakan__________________. jumlah rapat koordmeai dan konsultasi luar daerah yang diselenggarakan jumlah arsip yang terpelihara jumlah perlengkapan gadung kantor yang dibeli jumlah gadung kantor yang terpelihara secara rutin jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara secara rutin berkala jumlah perlengkapan gadung kantor yang terpelihara rutin berkala jumlah pecahan one dan pertertgkapartnrtvs yang dibeli administrasi pelaksanaan tuas asn arg bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan keg utama knr jumlah jasa aura menyurat yang terbayar______ jumlah jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar jumlah jeu kebut win kantor yang r_______ _________ jumlah atk yang disediakan jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan jumlah komponen tetap dan penerangan bangunan kantor yang disediakan ___ jumlah bahan logistik kantor yang disediakan jumlah makan dan minuman yang oteediakan ___ jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang d selenggarakan jumlah arsip yang terpelihara jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli jumlah gadung kantor yang terpelihara acara run jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara acara rutin berkala jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara rutin berkala jumlah pakaian dinas dan petlengkapanrmya yang die administrasi pelaksanaan hmas asn bulan_ p gn indikatif rp) bomber dana opd penanggung jawab opmptsp dpmptsp dpmptsp perubahan rkd kab. karanganyar tahun kode rekening r 8an bidang r sa* daerah dan program ks atau priority s daerah setahun daerah hall program lodlhater karte itahmrea kegiatan hall kegiatan page tlt rp) bomber dana opd fim iii tolok ukur parent tolok ukur target tolok akar l12. >program peningkatan pengambangan statin laporan capaian kinerja dan keuangan fig pnisratoa remboncwton fan alih infrastruktur antara cnn nobel dan kolaboratif dangan seluruh perangkat kepentingan eti mrgttoe antar opd dalam membangun irtfraatruktur gang paling terkait opmptsp =>menyusui*ten pelaporan pengelolaan keuangan sku dpmptsp jumlah laporan kwj ngan gitar tahun tummiffl laporan jumlah laporan keuangan akre tahun tersusun laporan opmptsp >program peningkatan promosi dan kerjasama nvaataal penguatan kebijakan.ambangan kerjasama bersama dunia don mayarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan vaetruktur lipmptsp tamu mitra usaha pengambangan investasi karanganyar, surakarta, jateng jumlah tamu mitra usaha pengambangan investasi yang dilaksanakan kegiatan jumlah tamu altri usaha pengambangan investasi yang dilaksanakan kegiatan u>m?tsp monitoring dan evatuaat pemujaan pma mdn karanganyar jum lah laporan hast monitoring dan value*! perusahaan pmwpmdn bulan jumlah laporan hasil motoring dan evaluasi mudah ban ppm bulan lipmptsp study pengambangan investasi luar jawa jumlah laporan study pengambangan investasi kegiatan jumlah laporan study pengambangan investasi kegiatan uhmhtsp promosi invaataai karanganyar dan luar karanganyar jumlah kefpaten promosi penanaman modal yang dilaksanakan. kegiatan jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan. kegiatan ptsp sosialsaal peraturan perizinan karanganyar jumlah masyarakat yang mengetahui narshtren oefttlnan orang jumlah masyarakat yangmengetahul oeratutmn oertztnan orang lipmptsp fengewasen pence when tanah dan pertambangan karanganyar |umrah kegiatan pemantauan air bawah ranah bulan jumlah kegiatan pemantauan air bawah tanah bulan opmptsp pemeliharaan hardware dan software opmptsp jumlah pemeliharaan hardware dan software siap bulan jumlah pemeliharaan hardware dan software siap bulan opmptsp survey indeks kepuasan masyarakat karanganyar jumlah sur*y indeks kepuasan masyarakat van dilakukan kegiatan jumlah survey indeks kepuasan masyarakat vana dilakukan kegiatan dept&p pelayanan pertanian melalui oss karanganyar jumlah pelayanan perizinan yang manlnokat kuslltasnva bulan jumlah pelayanan perizinan yang meningkat kualitasnya bulan umat&p par apan pelaksanaan mali pelayanan publik karanganyar jumlah pelayanan pemanen yang mentnokaf kuefltssnva bulan jumlah pelayanan perizinan yang meningkat kua it bnn bulan opmptsp program peningkatan iklim invaataai r alias ) invaataaanuxngku kepentingan pengambangan kerjasama bersama dunia usa dan masyarakat untuk pembangunan daa pamallharaan irtfraatruktur opmptsp wrvairtarisasi bat dan survey loka par^utan karanganyar jumlah inventahsaa data dan survey lokasi perizinan yang dilakukan bulan jumlah inventarhasl data dan survey lokasi peitzlniri yang dilakukan bulan inventansaai permasalahan dan penanganan pengaduan masalah pertanian karanganyar jumlah permasalahan dan penanganan pengaduan masalah onrlrinsn van dilakukan. bulan jumlah permasalahan dan penanganan pengaduan masalah oertzlnan varia dilakukan bulan upmptsp supervisi pertalian karanganyar jumlah perusahaan yang sesuai ifenoarr toi vana dim bulan jumlah perusahaan yang sesuai dengan i2in vana dimiliki bulan dpmptsp 2i3 penyusunan peraturan perundangan karanganyar jumlah peraturan perundingan yang tmsusiin dokumen jumlah paestursn patundengan yang tmsiieun dokumen mp's dpmptsp param perencanaan ta(i ruang penyusunan oeo pembangunan gedung kantor pftrtnduttrian karanganyar jumlah dokumen ded rang touan dokumen jumlah dokumen ded yang tersusun dokumen dpmptsp opmptsp pmp perubahan rkd kab. karanganyar tahun koderexewno ur 8ah bmj u1q uru6ah fbmerixtahah daerah dah program kegiatan priority s daerah sasaran daerah lokasi haa program keluarga segi haa kegiatan rp) dasa wlb target tolok ukur target tolok kutu target program pengembangan industri kecil dan menengah penguatan galon pemerataan pembangunan dan pama harian infrastruktur antara akuntabel don kolaboratif dangan eelunih pemangku kaponttngan t" dpmptsp bersama dunia tiba dan mayarakat untuk pembangunan don pama harian infrastruktur pemutakhiran data pita cukai rokok industri hasil tembakau rokok) dan data industri kecil dan menengah kabupaten karanganyar dbhcht) karanganyar jumlah laporan pemuka mean data pita cukai rokok yang tersusun unit usaha jumlah laporan pemutakhiran data pita cukai rokok yang tersusun unit usaha dpmptsp peningkatan mutu produksi industri konveksi dan border kungkungan iht (ohchr) kabupaten karanganyar dan luar pro misi dalam satu (au jumlah pelaku industri konveksi dan border yang mengikuti kegiatan pelabuhan dan kualitas mutu. unit usaha jumlah pelaku industri konveksi dan border yang mengikuti kegiatan pelabuhan dan kualitas mutu. un usaha dpmptsp pengembangan sentra sentra industri kel dan menengah kabupaten karanganyar dan luar daerah dalam satu provinsi!rsp ell li at kewirausahaan industri kecil konveksi dan kabupaten jumlah pelaku usaha mengikuti kegiatan pelabuhan konveksi dan kain unit usaha jumlah pelaku usaha mengikuti kegiatan pelabuhan konveksi dan kain unit usaha dpmptsp * fasilitasi pelaksanaan sistem informasi! industri nasional sii nas) karanganyar jumlah data perindustrian kabupaten karanganyar yang terupdate dokumen mua uoi* yvm wvm luwes.^. karanganyar yang terupdate study rencana induk pengembangan industri kabupaten rihik) kabupaten karanganyar dan luar daerah dalam afu provinsi! jumlah dokumen perencanaan rihik yang tersusun dokumen jumlah dokumen perencanaan rihik yang tersusun dokumen dpmpisp kegiatan pelabuhan penyuluhan keamanan pangan industri kel makanan dan monumen vbhcht) karanganyar kegiatan peningkatan kualitas mutu produk dbhcht) karanganyar belanja tidak angsana belanda pengawal kain batik dbhcht) provinsi! batik im41ia fasilitasi standar mutu produksi industri makanan dan minuman p irt) kabupaten karanganyar dbhcht) kabupaten karanganyar dan luar provinsi dalam satu jumlah pelaku usaha mengikuti kegiatan pelabuhan industri kel makanan dan minuman unit usaha jumlah pelaku usaha mengikuti kegiatan pelabuhan industri kecil makanan dan minuman unit usaha o.wo.oqo rsa jmfltl ifahlin dokumen dpmptsp perubahan rkd kab. karanganyar tahun per opd dinas pariwisata, pemuda dan olahraga kode rekening tombak pidato urusan peter tahan daerah par program kboiatar priarttaa ttaaiati rie tlaaiati left iflilibat klorat paga ladlkstlf rp) dosa opd penunggang web basil program selena heglatsa hal keftataa tni sakit tenet tolok skor tenet tolok skor tercer dinas pariwisata. pemuda dan olah raga belanja langsung kepemudaan dan olahraga pnrtwmat belanja tidak langsing belanja langsung kapafnudaan dan olahraga roc ram peningkatan peran sans mudahan fasilitas peningkatan peran sarta kepemudaan kab. karanganyar, jateng jumlah paskibraka terpilih jumlah fasilitasi kegiatan kepemudaan siswa eis bulan jumlah paskibraka terpilih jumlah faailltasl kegiatan kepemudaan siswa siswi bulan disparpora program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga cparpoba fasilitasi kegiatan keolahragaan karanganyar, datang diy jumlah fasciata olahraga masyarakat dan pegawai jumlah pemusatan pelabuhan alt prestasi daerah 12bulan orang bulan jumlah fasilitasi olahraga masyarakat dan pegawai jumlah pemusatan pelabuhan alt prestasi daerah bulan orang bulan spaapora program peningkatan sarana dan prasarana olah fl ____________________________________ disparpora rehab sitasi sedang berat sarana prasarana olahraga kab. karanganyar jumlah lokal r ability sarana prasarana olahraga lokasi jumlah lokasi r fasilitas! sarana prasarana olahraga lokasi disparpora pariwisata program pelayanan admlnlatraai perkanardtnaat dan otnargttaa infrastruktur gang rating terkait penyediaan jasa surat menyurat daparpora kab. karanganyar jumlah oral yang terkirim dan honor kurir van tarhavar surat 12bulan jumlah surat yang terkirim dan honor kurt vana terbesar rat bulan disparpora penyediaan |asa komunikasi, sumber daya air dan listrik ooparpora kab. karanganyar, terminal wisata karengpandan jumlah penyediaan aaa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar bulan jumlah penyediaan jasa komurekaai, sumber daya air dan listrik yang terbayar bulan disparpora penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor disparpora kab. karanganyar jumlah penyediaan jasa perbaikan dan perlengkapan kantor unit pc, unit printer, unit notebook. un* jumlah penyediaan jasa perbaikan dan perlengkapan kantor unit pc, unit printer, unit notebook, uni disparpora penyediaan jasa kebersihan kantor disparpora kab. karanganyar jumlah penyediaan aaa kebersihan kantor d na* terhindar orang, bulan jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor dinas vena terbakar orang, bulan s2. disparpora penyediaan alattulis kantor disparpora kab. karanganyar jumlah penyediaan alattulis kantor jenis jumlah penyediaan alat told kantor jenis oisparpora penyediaan barang cetakan dan penggandaan disparpora kab. karanganyar jumlah penyediaan cetak dan penggandaan jenis jumlah penyediaan cetak dan penggandaan jenis disparpora penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor daparpora kab. karanganyar jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor end jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor jenis oisparpora penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor disparpora kab. karanganyar jumlah peralatan dan perlengkapan kantor drone, kamera dsr, sergap main, notebook, primer multifungsi, primer scanner, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor drone, kamera dsr. gera mesti, notebook, printer mulbfungai, printer scanner, disparpora penyediaan peralatan rumah tangga daparpora kab. karanganyar jumlah penyediaan peralatan rumah tangga kantor fana jumlah penyediaan peralatan rumah tangga kantor end oisparpora perubahan repo kab. karanganyar tahun kode rekewnq terusan ndao urusan pemerintahan daerah dai program eeoiatax rto ratu pakaian daerah paga isdlkatlf rp) tumblr dosa opd jawab will peran ils kehlata hall berlatar ll^ target penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan o paspor kab. karanganyar jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan jumlah bacaan data online 12bulan jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang pandangan jumlah bacaan data online bulan l $paspor coop penyediaan makanan dan minuman disparpora kab. karanganyar jumlah penyediaan makanan dan minuman bulan jumlah penyediaan makanan dan minuman bulan para ra rapat nat koordinasi dan konauttsai dalam luar daerah karanganyar. solonya, jateng, t7, jam jumlah r pet rapet koin untai dan konsultasi bulan jumlah rapat rapat koordme dan konsultasi bulan b6s. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur rlw kebijakan pemerataan rentang dan iat piaraan in raatruietur ataintak ! but kotoba&f sebut lca iifa penguatan lru dan inang uam tar opd datang membangun struktur gang aal ng terkait ipar ka muda pembangunan gedung jalur kabupaten karanganyar jumlah dokumen perencanaan gadung kantor dokumen perencanaan jumlah dokumen perencanaan gedung kantor dokumen rancangan m<d4rh da pengadaan kendaraan dma operasional disparpora kan. karanganyar jumlah kendaraan operasional yang target un* jumlah kendaraan operasional yang tabel unit mcc arp pemeliharaan run berkala gadung kantor disparpora kan. karanganyar, tic karangpandan jumlah perbaikan gadung kantor disparpora dan gadung tic karangpandan lokasi jumlah perbaikan gedung kantor disparpora dan gedung tic karengpendan lokasi niftoaeenra pemeliharaan run berkala kendaraan dlnaatepecasonal disparpora kab. karanganyar jumlah kendaraan operasional yang terpelihara mobil, sepeda motor jumlah kendaraan operasional yang terpelihara mobil, sepeda motor sparpoka pemeliharaan rute berkala peralatan gadung kantor disparpora kab. karanganyar jumlah pemeliharaan run berkala peralatan gedung kantor bulan jumlah pemekaran rute berbeda peralatan gedung kantor bulan rxcoaouri pemeliharaan rute berkala terminal wisata terminal wisata karangpandan jumlah pemeliharaan run berkala terminal wisata bulan jumlah pemeliharaan run berkala terminal wisata 2bulan q04 b program nankiakatan drtiolin darat pengadaan pakaian kerja lapangan disparpora kab. karanganyar jumlah pakaian kerja lapangan tar e jumlah pakaian kerja lapangan 2jenis disparpora program peningkatan kapaattaa sumbar daya aparatur disparpora disparpora pendidikan dan pelatihan format disparpora kab. kini kiafivsr bulan bulan rugi oft peningkatan agama dan motivasi kinerja disparpora kab. karanganyar jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur kab jumlah penyelenggaraan perpangkatan kapesltasaoaratur kai program peningkatan pengambangan latam oalaooran catalan klara dan keuangan pmn buatan kebijakan pemerataan pembangunan penguatan koordinasi dan in rata tar opd disparpora disparpora penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sko disparpora kab. karanganyar jumlah dokumen yang tersusun dokumen jumlah dokumen yang tersusun dokumen disparpora monitoring dan evaluasi panyalanggaraan kegiatan disparpora kab. karanganyar jum monitoring dan evaluasi rserv arti man kegiatan opd bulan jumlah monitoring dan evaluasi nrmvnlenoaaraan keolatsn opd bulan program oenoembanaan pemasaran aarlwliata pemasaran wisata karanganyar, solonya, jateng oiy, dki jabar jumlah kerjasama promosi part mata jumlah panyelanggaraatravel dialog jumlah duta wisata terpilih forum kerjasama kali oka paket padang jumlah kerjasama promosi pariwisata jumlah penyelenggaraabavel dialog jumlah duta wisata terpilih forum kerjasama kab small paket padang disparpora r>i<oas penyusunan ded tic lonem informa oan centre) karangpandan, karanganyar jumlah dokumen ded tic lonem information centre) yang tersusun pake! jumlah dokumen detik( tourism information centre) yang tersusun paket rpakpuka program oanoambanoan dastinaal narhrrlsata pelatihan tata kelola destinasi wisata kabupaten karanganyar jumlah pengusaha pariwisata yang memperoleh pelatihan tata kelola de^inai rmr math. 50orang jumlah pengusaha pamweete yang memperoleh pelatihan tata rimbnesi oerfieseta 50orang disparpora pelabuhan tata kelola homestay <abupoton karanganyar jumlah pence kka homestay yang memperoleh pelabuhan tata kelola homestay 50orang jumlah pengelola homestay yang memperoleh pelatihan tata kelola homestay 50orang ran yar kode rekening6 uiojsam bidang ur saji pemerjhtahah daerah kromium 'regia flo i rth lokal indikator iir pmn indikatif sumbar dana opd penaofgong basil program kegiatan hasil kegiatan tolok ukur terre tolok ukur pelatihan pemandu warta budaya dan sejarah kabupaten karanganyar orang orang disparpora pembangunan atraksi daya tank) kawasan wisata candi ceo kabupaten karanganyar jemaat, karanganyar jumlah pembangunan rest area kawasan candi ceo lokasi jumlah pembangunan rest area kawasan candi ceo lokal disparpora pembangunan sumber air meraih kerajaan wreath candi suku kabupaten karanganyar noargoyoso, karanganyar jumlah sumber air kawasan candi suku lokasi jumlah sumber air kawasan candi suku lokal disp apps pembangunan talud kawasan wisata terminal bangun makuthoramo kabupaten karanganyar karangpandan, karanganyar jumlah talud pengaman terminal wisata makuthoromo lokal jumlah talud pengaman terminal wisata makuthoromo lokasi oisparpora pelatihan pemandu wisata balawista kabupaten karanganyar orang orang cnsparpora pelatihan pemandu wisata ekowisata kabupaten karanganyar orang orang oisparpora pelatihan pemandu wisata trekking kabupaten karanganyar jumlah yang memperoleh bela han pemandu wisata terkini orang jumlah sdm yang memperoleh pelatihan pemandu wisata terkini orang oisparpora pelatihan pemandu wisata recreation theme park kabupaten karanganyar orang orang oisparpora pelatihan pemandu wisata outbond kabupaten karanganyar orang orang disparpora pelatihan pemalu visa main kabupaten karanganyar orang orang disparpora pelatihan pemandu wisata paralayang kabupaten karanganyar jumlah sdm yang memperoleh pelatihan pemandu wisata paralayang orang jumlah sdm yang memperoleh pelatihan pemandu wisata paralayang orang disparpora supporting pelatihan kabupaten karanganyar jumlah pelatihan yang mendapat suooortlna kegiatan jumlah pelatihan yang mendapat doo na kegiatan oisparpora pengembangan destinasi wisata karanganyar, jateng diy, solonya jumlah peserta fasilitasi kelembagaan pelaku usaha pariwisata pelaku usaha pariwisata yang terampil dan profesional bulan jumlah peserta fasilitas kelembagaan pelaku usaha pariwisata pelaku usaha pariwisata yang terampil dan profesional bulan disparpora pengembangan obyek wisata kabupaten karanganyar jumlah peserta counterpart pendataan dan money usaha pariwisata jumlah pemantauan pos r tribus daya tarik wisata jumlah cetak r tribus tiket masukan karcis parkir data tarik wisata bulan bulan paket jumlah peserta counterpart pendataan dan money usaha pariwisata jumlah pemantauan pos retribusi daya tarik wisata jumlah cetak r tribus tiket masuk dan karcis darkirdava tarik wisata bulan bulan paket disparpora penyusunan oed kawasan waduk planar kabupaten karanganyar jumlah dokumen ded bahan waduk planar vana tersusun paket jumlah dokumen ded kawasan waduk planar vana tersusun paket disparpora program pengembangan usaha ekonomi kreatif oisparpora fasi mutasi kegiatan ekonomi kreatif karanganyar, solonya, jateng diy silva hari gunung bulan small orang orang orangfestlval hari gunung bulan kali orang 100orang orang disparpora rfl tidak langsung afif. alania pegawai belanda hibah kesatria badan l.imibaaa oraantsas koni pfi form tsn oon non its him durian pramuwiwitn inrlnnasin hpo eru aran yar tah perubahan dan keg opd dit kearsipan dan perpustakaan kode rekening itt rusak bidang urusan* pemerdttahaji daerah dam program kegiatan dinas kearsipan dan perpustakaan belanja langsung perpustakaan kearsipan belanja tidak langsung belanja langsung perpustakaan program pelayanan administrasi! perkantoran penyediaan last aura menjual penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan katak penyediaan jasa kebersihan kelor penyediaan etal tulis kantor penyediaan berang cetakan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang* undangan penyediaan makanan dan minuman rapat kapal koordmaai dan konautnai dalam luar daerah penyediaan jasa keamanan kantor program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan padengkapan gedung kantor pemeliharaan rute berkala gedung kantor pemeliharaan main berkala kendaraan dinas operasional pemeliharaan run berkala peralatan gedung kantor penamaan halaman kantor program peningkatan pengembangan asam pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ditukar rea nasi kinerja sko prtnrttas daerah cnguataa akas pemerataan pembangunan dan pemeliharaan ir\frottruktur secara tak dati kotakoratj lain cim jika fcapenttngan penguatan kab akan ftiiirro pembangunan dan ka un infrastruktur cora akunlabat dan kolaborasi f dongan guru pemangku kapantlngan penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan infrastruktur secara akuntabel dan fcolaboratff dongan lun pemangku kepentingan penyusunan pelaporan keuangan atsiri tahun bearer tra penguatan koordlnaol dan alnargita antar opd dalam membangun oyftxutruktur gang paling terkait penguatan koordinasi dan otnorgttao tar opd dalam membangun infrastruktur gang tali terkait penguatan koordinasi dan olnargitao antar opd dalam membangun infrastruktur gang ung terkait harus ruang kegiatan admfnlatraai perkantoran berjalan lancar terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur tarausunnya pelaporan tyrant ladlbete* klerus kefaiaraa atrata kebutuhan komunikasi, listrik dan air terpanuhkiya aaa kekerasan dan peralatan gedung kantor teteedianva alat lira kantor kebutuhan paoogandaan dokumen tersedianya bahan bacaan dan terbitan berkala ______ makan minum rapat dan minuman jalan peoavyal terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi ____ tercapainya |esa keamanan kantor terpenuhinya peralatan gedung kantor terpeliharanye gedung kantor terpeliharanya kendaraan dinas operasional__________________ peralatan kantor barfungal acara optimal______________________ terlaksananya pembangunan penataan halaman kantor tarausunnya laporan capaian dan ikhtisar kinerja sko___________ tarausunnya laporan akk tahun target surat terkirim bulan padat lat kabaratandan kelengkapannya, iasa kebakaran orang bulan legia bulan aura kabar, masalah_______ orang bulan satcat. !laptop. set mikrofon adeles paket pemeliharaan gedung dan perbaikan mobil dan roda dua padat peralatan gedung kantor, paket pembangunan laporan, 2bulan t nia laporan basil kagtetaa target kebutuhan komunikasi. listrik dan air terpenuhinya jasa keberatan dan peralatan gedung kantor padat alat keberatan dan kelengkapannya, aaa kebakaran orang bulan terjadi nya rule kelor kebutuhan penggandaan dokumen tersedianya bahan bacaan dan terbitan berkala masalah makan minum rapat dan minuman harian pengawal terlaksananya kegiatan rapat dan kormiltaai____________________ tercapainya jasa keamanan kantor terpenuhinya peralatan gedung kantor terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya kendaraan dinas operasional peralatan kantor barfungal acara optimal terlaksananya pembangunan penataan halaman kantor 2bulan jenis bulan samurai kabar, bulan orang bulan set cctv, laptop, sel mikrofon vkrelee paket pemekharoen gedung dan perbaikan 6mob dan roda dua padat peralatan gedung kantor. padat pembangunan paru uullkettf rp) o9. bomba* done farsuaunnya laporan capaian don ikhtisar kinerja skpd tersuaunnva laporan akk tahun laporan, bulan jenis laporan 77s.ooo opd aaeoapob jawab dihapus oisaapus" aru kode rekening cuba bidang urusan pembruitahah daerah dah program xeoiatab priority s daerah serat talk m r rim afa indikatif sumber dana opd penaaggnas jeb elata k* tetapi basil kgglatea tolok akar tolok ukur talent tolok ukur target progam pengembangan budaya baca tan sdm berkas ter budaya unggul fondo anggaran layanan pandldtkan dan tra f ajyarafcat ara rata rfan barkualitom dihapus budaya membawa masyarakat meningkat dihapus pengadaan buku perpustakaan umum dihapus bertambahnya koleksi perpustakaan eksemplar 3bertambahnya koleksi perpustakaan eksemplar dihapus perpustakaan keliling dan pembinaan perpustakaan dihapusdan demtanaan dan pembinaan dihapus per dust bukaan karolina cfd dihapus pnlnvflrifln perpustakaan cfd kali pelayanan perpustakaan cfo kali dihapus l.nba bercerita dihapus pftnvoloraaaraan lomba bercerita pftnvfllanaaaraan lomba bercerita dihapus lomba puisi geguritan dihapus penyelenggaraan lomba puisi oeourttan penyelenggaraan lomba puis! geguritan dihapus lomba menu lis dihapus penvelenoaaraan lomba menulis penvelenoaaraan lomba menulis oisarpus program peningkatan layanan perpustakaan pembangunan sdk berkarakter bu< urut nodul penyelenggaraan layanan oendtdlkan dan iterate dihapus pelayanan perpustakaan vana sexual standart dihapus monitoring dan evaluasi! layanan perpustakaan dihapus terlaksananya kegiatan monitoring dan mmlwwl layanan perpustakaan terlaksananya kegiatan monitoring dan vnu rsl layanan perpustakaan dihapus 1fl pengolahan bahan pustaka dihapus tereedlanva bahan pustaka kecamatan tersedianya bahan pustaka kegiatan dihapus forum komunitas! perpustakaan dan keaslian dihapus term busananya ramadan konsultasi bulan leriaksananva dat dan konsultasi 12bulan oisarpus pameran buku tingkat kabupaten kabupaten karanganyar terselenggaranya kegiatan pameran terselenggaranya kegiatan pemeran dihapus pelayanan perpustakaan dihapus bulan, atau paket peralatan pelayanan12bulan, atau paket peralatan pelayanan dihapus program peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan pembangunan sdm berkarakter budaya unggul fonyolongganan layanan pondtdtkan dan uteri*! masyarakat acara dan berdua utama dihapus terpenuhinya sarana prasarana perpustakaan dihapus pengadaan akses difabel dihapus terlaksananya pembangunan akses difabel paket pembangunan terlaksananya pembangunan akses difabel paket oem badai dihapus rehabilitasi ruang audio visual dan fasilitas pendukung perpustakaan dihapus terpenuhinya dokumen ded rehabilitasi ruang audio visual dokumen ded terpenuhinya dokumen ded rela maal ruang audio visual dokumen ded oisarpus kearsipan dihapus program perbaikan sistem administrasi! kearsipan pembangunan sdm berkarakter budaya unggul pony anggaran layanan dudukan dan altera*! masyarakat **cara erat dan baru uta* sistem administrasi! kearsipan yang sesuai dengan kalah kearsipan dihapus pembinaan arsip kabupaten karanganyar pertamanya arsip secara baku desa. opd, bumi, organlaasl. sekolah, dan org arsiparis pengelola arsip pertamanya arsip secara baku desa, opd, bumi, organisasi!. sekolah, dan org arsiparis pengelola arsip dihapus entry database kearsipan dihapus tersedianya data base kearsipan berkas tersedianya data base kearsipan berkas disapu6 akuisisi arsip static dihapus terselamatkannya dokumen arsip daerah opd terselamatkannya dokumen arsip daerah opd dihapus penyusunan ded depot arap dihapus penyusunan ded depot dokumen ded ont arsip penyusunan ded depot dokumen ded depot sold dihapus penyusunan dan penerbitan dan sosialisasi peraturan rupa tentang kearsipan dihapus terlaksananya kegiatan penyusunan perlu dan sosialisasi perbuatan sosialisasi perlu terlaksananya kegiatan penyusunan perlu dan sosialisasi perlu dan sosialisasi perlu dihapus program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah pembangunan sdm berkarakter budaya unggul penyelenggaraan layanan pendidikan dan tte aegarakat secara rata barkualttaa dihapus penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip oisarpus pendataan dan penataan dokumen arsip daerah dihapus pembuatan daftar perbedaan arsip sesuai ketentuan berkata pembuatan daftar perbedaan arsip sesuai ketentuan berkas dihapus penambahan koleksi khazanah arsip kabupaten karanganyar penambahan koleksi khasanah arsip penambahan koleksi khasanah arsip dihapus penilaian arsip dinamis adr dihapus terselenggaranya kegiatan penilaian angin dinamis dos terselenggaranya kegiatan penilaian arsip dinamis aktif dos dihapus pameran arsip tingkat provinsi provinsi jawa tengah pelaksanaan pameran arsip tingkat oro danai pelaksanaan pameran arsip tingkat provinsi dihapus alih media arsip kabupaten karanganyar tersedianya informasi! berbasis masyarakat dalam bentuk informatika tersedianya informasi berbasis masyarakat dalam bentuk informatika dihapus preservasi arsip dihapus terselamatkannya arsip dokumen vana rusak lembar terselamatkannya arsip dokumen vanarusak lembar dihapus kode rekening urusan bidan1q rumah psb r1tanah daerah dax program kegiatan rio rit daerah basa tan anak paga indikatif rp) dtl opd panaacgnag jawab disapu hall program keluarga keglatita ha fta tan taek kt tar e* bimbingan teknik teks kelola rat dan kearsipan dihapus tokoh vkm_______ terlaksananya kegiatan bandingan alma tatakakita aura dan kearsipan terlaksananya kegiatan ttmbmgan taken tetekelota mir t dan kaaraipen dl arol lomba tertib arsip tingkat kabupaten kabupaten vada mrt aman terlaksananya tomba arsip terlaksananya lomba tor b arsip isarpjs pengawasan kaanlpan belanja t1dak langsung alania pegawai kabupaten karanganyar terlaksananya pengawasan kearsipan internal opd obyek pengawasan (opd, pamadntah data. bumi, sekolah. ormas, dan ordo) terlaksananya pengawasan kearsipan internal opd obyek pengawasan (opd, pameran utideea, bumi, ekor h, orkes, dan ordo) timss.o aru ara perubahan opd dinas pertanian, pangan dan perikanan kode rekening ddddaa bida jia urusan pemerdttahaji daerah dam program kxg1atar dinas pertanian, pangan dan perikanan dssrsh basil proposal indlhatoc kinerja kelnaxes kegiatan has keglotoa 2 ) belanja lang8uno kelautan dan perikanan belanja t1dak lang3uno belanja lang3unq pangan program peningkatan ketahanan pangan ftm tan dan pam peliharaan infra struktur secara akuntabel dan kolaboratif dangan atau pim angin fcepantingan penguatan kaardtna dan llnargttaa tar opd dalam membangun fran tur yang talun terkait pengembangan dead mandiri tangan militan dewan ketahanan pangan lomba opt pangan berbahan baku lokal penguatan lembaga oiatribuai pangan masyarakat opm) sistem kewaspadaan pangan dan gis pembinaan dan pengembangan produk pangan yang aman dan bermutu sosialisasi kawasan rumah pangan lestari pengembangan cadangan pangan daerah pengawasan r side pasbsida pada bahan pangan segar yang berada peringatan hart pangan dan pengemban makanan lokal kab. karanganyar kab. karanganyar kab. karanganyar kab. karanganyar kab. karanganyar kab. karanganyar kab karanganyar kab. karanganyar kab. karanganyar kab karanganyar sosialisasi dead mandiri bantan sosialisasi desa mandiri pangan faskitaai dewan ketahanan pangan fasilitas dewan ketahanan pangan lomba opt menu pangan berbahan baku lokal, keikutsertaan lomba data pangan protlnal tmii, festival olahan pangan lokal_________________ cakupan opm terbina kelompok lomba data manu pangan berbahan baku lokal, keikutsertaan tomba d(*a pangan proving! tmii, faathral olahan pangan lokal cakupan opm sabrina data kecamatan rawan pangan dan cakupan pembinaan kelompok data kecamatan rawan pangan dan a! i cakupan pembinaan jumlah data yang tarsoslaiisaa krl jumlah dead yang teraosialisaai krl pengadaan gabah cadangan pang pengadaan gabah cadangan pangan jumlah pasar yang terjangkau pengawasan r side pestisida; rapid las r side peabstds unit pasar jumlah pasar yang terjangkau psngswssan residu pssttaida; rapid tes kit residu pestisida unit jumlah svn peringkat hari pangan yang dikuti; penyelenggaraan srl pangan karanganyar proved) jumlah svn paling hari pangan yang dllkutl; psnyslsnagaraan hari pangan karanganyar provinsi) eru ran yar kode rekening3 rusak bidang uru8ar femkrimtahan daerah dab program kkqlatax atn sasaran daerah kali indikator tadi peru indikatif rp) bieber dana opd jawab hall program eogiataa hall selatan tolok ukur tolok ukin tant kali ran dan perikanan dispertan program pengambangan usaha perikanan penguatan kebijakan iin ita pombctn nan dan powo harian f\p itn efrsinfnhel mort cola rata dongan meluruh pemangku koponttngan buatan koardineak atnaryttaa opd dalam nwmfcangan tnftaotruktur gang latin terkait dispertan rev taksa panganan kab. karanganyar rahabilitad kolam, calon induk ikan, pakan calon induk ikan padat, padat, paket rehabilltaat kolam, calon induk ikan, pakan calon induk ikan padat padat paket dispertan penyediaan sarana produksi perikanan kab. karanganyar pakan binti ikan, pakan ikan, jasa thl orang, sarira penunjang bbi kg. kg, bulan, padat pakan benih ikan, pakan ikan, jasa thl orang, sarira penunjang bbi kg. kg, bulan, 2paket spertanpp pengambangan pemasaran dan pengolahan hall perikanan kab. karanganyar proposal hasil perikanan, pembinaan pengolah pemasar hall perikanan kali proposal hall perikanan, pembinaan pengolah pemasar hak perikanan kali, kali dispertan pemaknaan dan pengambangan perikanan kab. karanganyar pem milan sosialisasi pembudidaya upr nelayan, pela han sekolah lapang pembudidaya apr. invantartaaaf dota produk perikanan, percontohan pembantuan iran, raatocking perairan umum, fasilitasi bantuan perikanan kak, kecamatan, padat, akor, kegiatan pembesar sosial besi pembuat days apr nelayan, pelatihan sekolah lapang pembudidaya apr, invantariaasl data produksi perikanan. percontohan pemberian ikan, rastoddng perairan umum, fasilitasi bantuan perikanan ka . kai, kecamatan. padat akor, kegiatan spertanpp para nian dispertan program pelayanan administrasi! para aturan penguatan koordinat dan otnorgttao tar opd datang dibangun tnfiteryaiifi paling terkait dispertan dan ffamaltharaan tnflxutruktur acara akuntakot dan ko!aborattf dongan pemangku koponttngan p penyediaan jma rat menyurat pembayaran jasa panglrlman dokumen pembayaran jasa pengiriman dokumen dispertan penyediaan aaa komunikasi, sumber daya air dan listrik kab. karanganyar pembayaranjaaa komunikasi, air dan listrik. maintenance web tahun; kali pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik. maintenance web tahun; kak spertanpp penyediaan aaa kebersihan kantor kab. karanganyar pembayaran jasa kebersihan kantor; honorthl siulan pembayaranjaaa kebersihan kantor; honorthl hutan dispertan penyediaan jasa perbaikan peralatan karya kab. karanganyar pembayaran jasa perbaikan peralatan karin pembayaranjaaa pembakaran peralatan kerta dispertan penyediaan sial tulis kantor kah kflmnnflnvar jenis alat tulis kantor varia lersodin jenis alat tulis kantor varia tersedia spertanpp penyediaan barang catatan dan penggandaan kab. karanganyar jena barang catatan dan penggandaan jenis barang catatan dan penggandaan dispertan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kab. karanganyar komponen instalasi latn penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik penerangan hans inan tmntnr dispertan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kab. karanganyar bahan bacaan dan peraturan dandanan undangan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan spertanpp penyediaan makanan dan minuman kab. karanganyar makanan dan minuman untuk rapat, kegiatan dan tamu makanan dan minuman untuk rapat, kegiatan dan tamu spertanpp rapat cepat koordinasi dan konsultasi dalamiluar daerah kab. karanganyar rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah; konsultasi tahuna bulan; kak rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah; konsultasi tahuna bulan; kali 15s.s80. dispertan fasilitasi penyusunan renstra opo kab. karanganyar tarausunnys renstra nomenklatur opo bant jena dokumen terausunnya renstra nomenklatur opd baru jenis dokumen dispertan penyusunan dokumen per anda nain pelaksanaan pembangunan kab. karanganyar tarausunnys fs, deo dan aaa konsultan dokumen terausunnya fs, ded dan jasa konsultan dokumen spertanpp ara kode rekening urutan bidjuiq rumah pemeruttahah daerah dari program kegiatan priority aek peserta rain tekno indikator klor* sumber dana opd penunggang akrab hall progr s* keluarga kegiatan hall kegiatan lagu indlketlf rp) tolok ukur target tolok ukur tolok ukur tercer program peningkatan sarana dan prasarana aparatur penguatan subtjakan rato pembangunan dan pama harian infrastruktur secara ataintabrl kolaboratif dangan luruh pangku kepentingan penguatan koordinat dan einergtta* tar opd datang membangun oyfraetmktur gang eating terkait s4. spertanpp pengadaan perlengkapan gedung kantor kab. karanganyar perlengkapan gedung kantor; item perlengkapan gedung kantor; item spertanpp pangan ban peralatan gedung kantor kab. karanganyar jumlah peralatan gedung kantor; peralatan balai benih dan balai penyuluhan unit; 4jenis jumlah peralatan gedung kantor; peralatan balai benih dan balai penyuluhan 7unit;4jenis spertanpp pengadaan komputer kab. karanganyar laptop, scanner, facsimile dan pinter yang tersedia; pengadaan buku cadang jenis laptop, scanner, facsimile dan pinter yang tersedia; pengadaan buku cadang jenis spertanpp pemeliharaan run berkala gedung kantor kab. karanganyar jumlah gedung terpelihara tahun jumlah gedung terpelihara tahun spertanpp pemeliharaan run berkala kendaraan dina8 operasional kab. karanganyar kendaraan dinas terpelihara, kebutuhan bbm tahun kendaraan dinas terpelihara, kebutuhan bbm tahun spertanpp pemeliharaan run berkala perlengkapan gedung kantor kab. karanganyar pemeliharaan run perlengkapan gedung kantor bulan pemeliharaan run perlengkapan gedung kantor bulan oi8pertanda program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penguatan keb akan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ara akuntabel dan kolaboratif dengan huruf pemangku kepentingan penguatan koordinat dan energi tar opd dalam membangun irtfrawtruktur gang paling terkait spertanpp pendidikan dan pelabuhan format kab. karanganyar perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah, kursus, pelabuhan, sosialisasi dan bentuk, bimbingan teknisikursus ketrampilan perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah, kursus, pelabuhan, aoslallsasi dan bintik, bimbingan teknis kursus ketrampilan spertanpp peningkatan sdm kab. karanganyar jumlah pembinaan kegiatan jumlah pembinaan kegiatan spertanpp bimbingan teknik dan kursus ketrampilan kab. karanganyar keikutsertaan bimbingan teknis dan kursus ketrampilan keikutsertaan bimbingan teknis dan kursus ketrampilan spertanpp peningkatan pelayanan aparatur terhadap masyarakat petani kab. karanganyar perda pusat8wan dokumen perda puskesmas dokumen program peningkatan pengembangan diatom pelaporan capaian kinerja dan keuangan penguatan keb akan pemerataan pembangunan don pemetthaman infrastruktur secara afcimtab#! kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan penguatan koordtn dan sinergitas opd dalam membangun trtfraetruktur yang paling terkait spertanpp penyusunan laporan capaian kinerja dan akhbar realisasi kinerja sko kab. karanganyar laporan monitoring dan evaluasi oenvelenaaaraan kegiatan rkd tahun .laporan monitoring dan avaluaal penvelenaaaraan kegiatan skpd tahun spertanpp monitoring dan value penyelenggaraan kegiatan rkd kab. karanganyar laporan monitoring dan blue oanvelenaoaraan kilatan skpd tahun laporan monitoring dan evaluasi oenvelenaaaraan kegiatan skpd tahun spertanpp aran yar ladlkatm rliwrfi koderekening urusan biaro dru bar pembrihtahab daerah dar program ksqiatar priori dearah daerah lokal hall program |titel kegiatan paga (ndlksttf rp) bomba* dana opd penanggung jaw tolok ukur tolok akar aset tolok akar target program pencegahan dan penanggulangan penyakit tamak ang topix ismail pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara akuntabeldan kaiaboruttf dengan pemangku kepentingan penguatan koordinat dan sinergitas antar opd dalam membangun infrastruktur yang ung terkait spertanpp pengembangan pelayanan kesehatan hewan kab. karanganyar pelayanan kesehatan hewan, peralatan kesehatan hewan kecamatan, paket pelayanan kesehatan hewan, peralatan kesehatan hewan kecamatan, paket wspertanpp peningkatan dan pembinaan produk ternak yang aman sehat utuh halal asuh) kab. karanganyar pembinaan soeiallsasl, pemeriksaan produk pangan, pemantauan dan pemeriksaan hewan urban, jasa thl orang, pengambilan sampai produk pangan, pembinaan pengusaha pelaku peternakan kali, kali, kecamatan, bulan, 2kal pembinaan soalalisasl, pemeriksaan produk pangan, pemantauan dan pemeriksaan hewan hutan, jasa thl orang, pengambilan sampai produk pangan, pembinaan pengusaha pelaku peternakan kali. kati, kecamatan, bulan, 2kal spertanpp peningkatan pengendapan parryi kab. karanganyar pencegahan penyakit hewan, uji laboratorium untuk aurvallance penyidikan pencak jt, pemberantasan penyakit hewan, pembinaan aoeiatieasi petugas peledak, jasa thl orang, sarana dan prasarana kesehatan hewan 3jams,4janda, kasus, kafe, bulan,2padat, pencegahan perak* hewan, uji laboratorium untuk surveillance penyidikan penyakit, pemberantasan penyakit hewan, pembinaan sosialisasi petugas teman. jasa thl orang, sarana dan prasarana kesehatan hewan 3jens, 4jenis , kasus. kal, bulan, paket uis rapp program peningkatan produksi stabil ketamakan penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan meme harisinergitas tar opd alam nem sang yang eating terkait dispertakpp pengembangan agribisnis peternakan kab. karanganyar kampung kelinci, sarana dan prasarana, pambinaanfeoslalisasl, faa rasi bantuan peternakan. lap top paket, item, kali, keg., uni kampung kelinci, sarana dan prasarana, pembinaan sostaltsaai, faat kapal bantuan peternakan, lap lop paket item, kali, keg., unit dispertan pemberdayaan dan pengembangan tuha peternakan kab. karanganyar promo head peternakan, lomba kelompok teman, pembinaan usaha patent kan kelompok, pelatihan olahan produk bertemakan kali, paket kali, paket promosi head ketamakan, lomba kelompok teman, pembinaan usaha petemakarvkelompok, pelatihan pengolahan produk ditemukan kali, paket kal, paket spertanpp pelaksanaan dan pengembangan nsemiruni buatan kab. karanganyar straw, play sheet, play love, cair. jasa thl orang, refresh petugas pek, boa, iter, bulan, kecamatan straw, play sheet atas ofc love. cair, jasa thl orang, refresh petugas pek, bo>, iter, bulan, kegiatan sp rta pp uodabna lats teman kab. karanganyar data bertemakan data ditemukan spertanpp aru ran yar kode rekening u1bab b1baik) rusak per tahap daerah dam nowrap kx atau prkaltaa daerah fij f iin lok lodlkatoa clavata pagu lad jkatlf rp) bomber dua opd peaoaggoag bas program ifnlniiiii tcijlatan hrrafl kaglataa tolok daur tolok tou threat tol k kw program peningkatan produirai, produk kai dan mutu hal pertanian (iia lrk umum pam hrvyw powo harian iryfraotruktur acara ita kolaboratif dongan seluruh pemangku kepentingan panguatait koordinat dan atnmrgttaa tar opd dalam membangun infrastruktur gang oa ng terkait dispertan pengambangan komoditas agro unggulan kab. karanganyar jumlah kawasan buah buahan, jumlah komodo kas yang dikembangkan jumlah kawasan buah buahan, jumlah komoditas yang rfikembengkan perlindungan tanaman pangan dan hort kultura kab. karanganyar cakupan kecamatan dan monltonng serangan hama; atom obat obatan dan alat untuk pengendalian wereng dan mar pop provinsi 17kecamatan, janda cakupan kecamatan dan monitoring larangan hama; atom obat obatan dan alat untuk pengendalian wereng dan hku*' thl pop provlnal kecamatan, jenis motoring, evaluasi dan pelaporan belanja hibah bidang pertanian kab. karanganyar monkortng dan evaluasi bekerja hibah bidang tangan kali monltonng dan avaiuaar belanja hibah bidang pertanian kali pengambangan pertanian organik kab. karanganyar pelatihan, bintekdanaarbflkaai pertanian organik orang pelatihan, bintik dan aartifikaai oartanlan organik orang proposal alm produirai pertanian unggulan daerah kab. karanganyar jumlah avant promosi hall pertanian dan festival buah yang pukul avant jumlah avant promosi hasil pertanian dan festival buah yang takut avant pengambangan kornoditae biotarmaka kab. karanganyar jumlah komoditas jumlah komoditas dispertan program peningkatan produirai, produk ita dan mutu hal perkebunsi&f dongan seluruh pemangku koponttngan penguatan koordinat dan otnorgttao tar opd dalam membangun infrastruktur gang rating terkait dispertan operasi lahan parkabunen kab. karanganyar budidaya komoditas perkebunan (kelapa) komoditas budidaya komoditas perkebunan (kalapa) komoditas dispertan pengambangan tanaman perkebunan kab. karanganyar jumlah komoditas perkebunan yang dikembangkan (tersalurkannya brett kakao dan terlaksananya bentuk six slava kakao) komoditas jumlah komoditas perkebunan yang dikembangkan (terealurkannya bibit kakao dan terlaksananya bentuk budidaya kakao) komoditas dispertan penyediaan sarana prasarana pendukung budidaya tembakau kab. karanganyar luasan bahan yang dikelola intenalflkaal tembakau ha, pengambangan tembakau ha, dan sarana prasarana budidaya tembakau) hektar luasan bahan yang dikelola intensifikasi tembakau ha, pengambangan tembakau ha, dan sarana prasarana budidaya tembakau) hektar dispertan penanganan pasca panas dan pengolahan has perkebunan kab. karanganyar jumlah pelatihan penanganan pasca panas, alat pasca panas dan (festival knn 2kelompok jumlah pelatihan penanganan pasca panas, alat pasca panas dan festival knn kelompok dispertan peningkatan produirai dan produktfltaa tabu kab. karanganyar luar bahan yang terkelola luar bahan yang terkelola dispertan pengendalian hama banyak tanaman perkebunan kab. karanganyar jumlah kelompok lani yang buatkan dalam pengendalian hama penyakit (tanaman kakao) kelompok jumlah kelompok tari yang d beken dalam pengendalian hama penyakit (tanaman kakao) kelompok spertanpp parberdaysan masyarakat m tal kampung kopi kab. karanganyar jumlah kampung kopi terbentuknya ribuan kampung kopi) kampung jumlah kampung kopi terbentuknya rintisan kampung kopi) kampung dispertan peningkatan produirai dan pcodukbvttaa bahan baku rokok kab. karanganyar bimbingan teknis, penyediaan bibit cengkeh dan penerapan pengendalian hama terpadu pada tanaman (makau kegiatan bimbingan teknis, penyediaan bibit cengkeh dan penerapan pengendalian hama terpadu pada tanaman tembakau kegiatan dispertan program peningkatan sarana prasarana pertanian penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan powo harian infrastruktur opera aln ita dan kolaboratif dongan oohtruh pemangku koponttngan penguatan koordinat dan otnorgltao tar opd dalam membangun infra struktur gang oct ung terkait spertanpp pembangunan invasi air tanah dalam kab. karanganyar jumlah irtgaal air tanah dalam yang dibangun jumlah irigasi air tanah dalam yang dibangun dispertan pembangunan jalan usaha tari kab. karanganyar jumlah jain usaha tari yang terbangun sun* jumlah jalan usa lani yang terbangun unit spcrtampp eru ara kode rekening urutan bidah rubah pemerintahan daerah dak program kegiatan prioritas sasaran daerah lokal indikator minaret pagu ladlkatlf rp) bomber dana opd iltp hall program kolnaraa kegiatan hall tolok dan tolok ukur tarot tolok ukur tanket pembangunan kifrastrukh* pertanian dak) kab. karanganyar jumlah infrastruktur yang dibangun, stina prasarana pertanian infrastruktur yang dibangun uni, sarana prasarana bpp (arts jumlah kifrastniktur yang dibangun, sarana prasarana pertanian infrastruktur yang dibangun uni, tyrant prasarana bpp7 lensa oispertanpp ans panen alunan pkt m irin aft kab. karanganyar jumlah dnn han pertemuan kali jumlah lahan dartemiian kali spertanpp monitoring. evaluasi dan pelaporan pengamatan, pangandaran dan penanggulangan bancana pertanian kab. karanganyar jumlah kecamatan kecamatan jumlah kecamatan kecamatan oispertanpp operasional siantan kab. karanganyar jumlah pelatihan dan operasional intan 2kal jumlah pelabuhan dan operasional afgjntan 2kak oispertanpp peningkatan pengawasan pupuk baraubek kab. karanganyar cakupan kecamatan dalam kawasan buruk bersubsidi kecamatan cakupan kecamatan dalam mnaawaaan duduk bersubsidi kecamatan oispertanpp pendampingan dak bidang pertanian kab. karanganyar biaya operasional oak ttdanfl rwrtanlan operasional dak biaya operasional dak bidang pertanian operasional oak spertanpp program peningkatan kaaejahtoraan patani dan pemberdayaan pertanian perkebunan iia | a< pembangunan dan harian info struktur tte akuntabel dan kolaboratif dengan tabir pemangku kapal ha an fcoorriiftut don mnargitaa tar opd dalam membangun infra struktur yang a ng terkait spertanpp peningkatan pemberdayaan balai penyuluh kecamatan kab. karanganyar cakupan bpp yang menjalankan depan dan fungsi kecamatan cakupan bpp yang menjalankan keren dan fungsi kecamatan 2ie.eoo.ooo spertanpp peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian perkebunan kab. karanganyar pelatihan, cparasonal penyuluh, pemasangan listrik irigasi kelompok tani kecamatan; pelatihan, operasional penyuluh, pemasangan listrik irigasi kelompok tard kecamatan; spertanpp fas bekasi kegiatan penyuluh kab. karanganyar koordmak dan values kinerja penyuluh koonknaa dan evaluasi karena oenvuhih oispertanpp pnnirnkatan kemampuan lambang petani kab. karanganyar rakoroanoldiin kecamatan; rakoroannkttm kecamatan noo onn oispertanpp pengembangan usaha agribisnis perdesaan uap) kab. karanganyar cakupan kecamatan dengan oendamoinaan pengelolaan uap cakupan kecamatan dengan dendamoinaan pengelolaan uap oispertanpp rfi anja dak langsung batavia pegawai batavia hati kanada kelompok teman belanda hibah kanada kelompok tani ran yar per keg opd pertanian, pangan dan par kanan koderekening urusan bidang uru8a* pmb tahap daerah dam program kegiatan prlorttaa death daten lokal indikator laeta bung opd pujangga basil program keluarga kegiatan haa kaglataa pagu ladlkatlf rp) tolok ukur target tolok ukur arrest tolok ukur surat dinas p dagangan, tenaga kerja, rasi dan ukm rfi an.ja nft sij nft nno tenant kerja voodoo koper . usaha ked dan manado ?isn nno perdeoanaan belanja tidak1 ano belanja1 nft sii nfl tewas karya program perlindungan dan pengambangan lembaga ketenagakerjaan tim utopis pembangun klik fitur aitniktiir secara afciintabal fcofaborattf dengan lim pem angka kepentingan*fasilitasi prosedur penyelesaian perselteihen hubungan industrial disdagnakerkop dan ukm jumlah bidang penyewaan persalslhan kasus jumlah sidang penyesuaian peraallsihan kasus oi6dao nakerkop ukm pemberdayaan tripartit disdagnakerkop dan ukm kabupaten karanoanvnr jumlah akting tripartit dan peringatan mayday sidang jumlah sidang tripartit dan peringatan mayday sidang disco nakerkop ukm pembinaan persyaratan karya dan persngkalsn kesejahteraan pekerja dodagnakerkop dan ukm terwujudnya pembinaan 3s dang, s0orang, perusahaan terwujudnya pembinaan 3bidang,50or ng. perusahaan is0aq nakerkop ukm datestr dini kawanan perusahaan disdagnakerkop dan ukm jumlah perusahaan yang terdeteksi rawan oemesalahan perusahaan jumlah perusahaan yang terdeteksi rawan totmasalnhan peru maan lisong nakerkop ukm param peningkatan kualitas, produktif kas, penempatan tenaga karya, dan transmlgraal penguatan kebijakan pemerataan pembangunan liliana infrastruktur secara akuntabel aq nakerkop ukm pelatihan ketrampilan tangga kerja jumlah tangga karya yang mendapat ketrampilan pkt jumlah tenaga karya yang mendapat ketrampilan pkt lisong nakerkop ukm pembangunan gedung dan sarana prasarana blk jumlah gedung workshop proses!ng blk rab julian gedung workshop promoting blk rab disco nakerkop ukm penyebarluasan informasi tangga karya jumlah orang yang terinformssikan lokal calon tenaga kerja jumlah orang yang terinformssikan lower calon tenaga karya lisong nakerkop ukm surveillance iso konsultasi sistem manajemen mutu iso pkt konsultasi islam manajemen mutu iso pkt disco nakerkop ukm r habilitai gedung blk jumlah workshop direhab rab julian mwkshop direhab rab lisong nakfrkopukm pengadaan sarana dan prasarana blk jumlah pengadaan infonnaai, pengadaan sumur domba air rab jumlah pengadaan informasi, pengadaan sumur bomba air rab disaat nakerkop ukm pemberangkatan transmigrasi penduduk asal kabupaten karno besar jumlah calon transmigran yang diberangkatkan jumlah calon transmigran yang diberangkatkan solo nakerkop ukm pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta pks) jumlah pengelola pks pengelola pks jumlah pengelola pks pengelola pks disco nakerkop ukm pecahan produk vita tenaga kerja jumlah peserta pelatihan leadership jumlah peserta pelatihan leadership lisong nakprkop ukm pembinaan dan penempatan tenaga kerja jumlah tangga keine yang diberi pembekuan org jumlah tenaga kerja yang diberi pembekuan org oi$oag nakerkop ukm skill development center sdc) kabupaten karanganyar konsultasi sdc pkt konsultasi sdc pkt sda nakerkop ukm kongres usaha kecil dan menengah sda nakfrkopukm program pengembangan kompeni dan usaha kod menengah penguatan &eb{akan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara aku ntabelisaat nakerkop ukm pengawasan operasi serta penyusunan dan oriented) jumlah kop mendapat pengawasan 20penguins kop jumlah kop mendapat pengawasan pengurus kop jisoo nakerkop ukm aru ran yar kode rekening ukuran bidang dru sab femerirtahax daerah dam program kegiatan priori arah sitiran ien lokalt indikator keris page ladlkatlf rp) aoflibsf dana opd penaagguiig jawab program tim atau hall kegiatan tolok daur tolok uko* tmrffet tolok akar target peningkatan jaminan usaha bagi paras kud jumlah kop yang m.mengikuti kemitraan jumlah kop yang m.mengikuti kemitraan djs ao nakerkop ukm :fasilitasi penjualan kesehatan koperasi jumlah koperasi mendapat penilaian pengurus kop jul koperasi mendapat penilaian pengurus kop usda nakerkop ukm monltonng evaluasi dan pelaporan lwsdag nakerkop ukm mon kering dan evaluasi koperasi mil jumlah kop yang sehat pengurus kop jumlah kop yang sehat pengurus kop ln3daq nakerkop iik validasi data usaha mikro kab karanganyar update data umkm update data umkm djs ao nakerkop iik monitoring penyelesaian piutang adanya bergulir ukm jumlah ukm yang monltonng penyelesaian piutang adanya bergulir ukm jumlah ukm yang monitoring penyelesaian piutang perdana bergulir ukm dioda nakerkop ukm expo produk dan pameran incaran jumlah ukm yang ikut pameran ukm jumlah ukm yang ikut pameran ukm bloo nakerkop ukm fasilitasi han ulang tahun koperasi kabupaten karanaarvar jumlah operas* yang mengi utf samaran jumlah koperasi yang mengikuti pameran usda nakerkop ukm soaalsas ium jumlah ukm yargmanditi jumlah ukm yang mandiri disco nakerkop ukm perdagangan visas nakerkop iik program pelayanan administrasi! perkantoran penguatan koblfakan pemerataan pembangunan dan powo harian infrastruktur opera akuntabel dan kolaboratif dongan volume pemangku koponttbisa6 nakerkop ukm penyediaan jasa surat menyurat kabupaten karanganyar tertib administrasi item termb administrasi item dioda nakerkop ukm penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan kotak kabupaten karanganyar teiwujudnyatelp, dan air listrik. item terwujudnyatelp, dan air listrik. item dis ag nakerkop ukm penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan hints deraskmal kabupaten karanganyar tercapainya unit mob dan sepeda motor tercapainya unit total dan sepeda motor dioda nakerkop ukm penyediaan jasa kebersihan kantor kabupaten karanganyar kebersihan kantor terjaga thl dan bahan pembersih kebersihan kantor terjaga thl dan bahan pembatas ui8daq nakerkop ukm penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja kabupaten karanganyar adminstrasi perkantoran dapat berjalan lancar item administrasi! perkantoran dapat berjalan lancar item dioda nakerkop ukm penyediaan alat tulis kantor kabupaten karanganyar terpenuhinya sarana administrasi perkantoran item terpenuhinya sarana administrasi perkantoran item usda nakerkop ukm penyediaan barang cet akan dan penggandaan kabupaten karanganyar terpenuhinya barang dan catatan 13item terpenuhinya barang dan cetakan item dioda nakerkop ukm penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kabupaten karanganyar terpenuhinya kebutuhan listrik kantor pkt terpenuhinya kebutuhan listrik kantor pkt dioda nakerkop ukm psnysdiaao makanan dan minuman kabupaten karanganyar terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat orang terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman ra rt orang dioda nakerkop ukm rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah kabupaten karanganyar terpehulnya kebutuhan sarana transportasi! dalam dan luar daerah item terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi! dalam dan luar daerah item dioda nakerkop ukm penyediaan cetak karcis kabupaten karanganyar terpenuhinya kebutuhan cetak karcis seri terpenuhinya kebutuhan cetak karcis seri dioda nakerkop ukmepentidioda nakerkop ukm pengadaan peralatan gedung kantor kabupaten karanganyar terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan kantor item terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan kantor item dioda nakerkop ukm pengadaan komputer kabupaten karanganyar terpenuhinya kebutuhan netbook laptop item terpenuhinya kebutuhan netbook laptop item dioda nakerkop ukm pemeliharaan rutin berkala gedung kantor kabupaten karanganyar terpenuhinya kebutuhgedung kantoran pemeliharaan peralatan item terpenuhinya kebutuhgedung kantoran pemeliharaan peralatan item dioda nakerkop ukm pemeliharaan komputer dinas perindagkop dan umkm kab. karanganyar terpenuhinya jaringan aplikasi yang memadai item terpenuhinya jaringan aplikasi yang memadai item disco nakerkop ukm aran yar urusan bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan rita arn eeeeee daerah ladlbatm kiaerto l im opd jawab kode rekening rail ptegraaa kolnaraa nof mata has kaglataa pagu indikatif rp) tolok ukur street tolok ukur tarot tolok unt parent program peningkatan kapasitas sumbar daya pantun |iia pemeliharaan infrastruktur antara dan kolaboratif dengan lantik pamangtcu kepentingan otm koordinasi dan mtnorgttoa tar opd dalam jambangan infra mtntktuf yang asing terkait da nakerkop ukm peningkatan sumbar daya enu dalam rangka peningkatan kinerja kabupaten karanganyar jumlah peningkatan kapaakaa sdm keg jumlah peningkatan kapaakaa sdm keg sda nakerkop ukm program peningkatan pengembangan alata pelaporan capaian kinerja dan keuangan penguatan tlabffakan rataan pembangunan pemeliharaan b\flaatrulctur antara jcunkabet dan fcelabaratlf dengan seluruh padang kapanttngan penguatan koordlnaal dan alnorgttaa tar opd alam membangun ittf taiatmktur gang paling terkait disco nakerkop ukm penyusunan laporan barang inventar a buku terwujudnya barang aset kantor buku terwujudnya barang aset kantor buku s aq nakerkop ukm penyusunan pelaporan pengetatan keuangan skpd laporan penyiapan laporan keuangan laporan penyiapan laporan keuangan laporan dl song nakerkop ukm :aslllteai penyusunan lpt skpd buku tarauaunya lpt opo buku tarsuaunya lpt opd buku disco nakerkop ukm penyusunan uji buku tarsuaunya klip buku tarsuaunya klip buku disco nakerkop ukm penyusunan dokumen penilaian resiko buku tartuausunya rtp buku tsrsususunya rtp buku disco nakerkop ukm program optimal *! pemanfaatan teknologi inf armas! disco nakerkop ukm pengelolaan pemalinaraen website pki terpeliharanya pangakilaan website tarpaliharanya pengelolaan website os ao nakerkop ukm .0s fasllltaei pengelola ban 15org terlaksananya fasilitas pengelolaan pin terlaksananya fasilitasi pengelolaan ppid solo nakerkop ukm program pengembangan perdagangan dan pence maan pasar penguatan kabffakan rataan pembangunan pemeliharaan infrastruktur antara jcuntabe! kolaboratif dangan seluruh pemangku kapanttngan pengembangan karfaaama ternama dunia usaha dan mayarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan tnfiaatruktur cnsdag nakerkop ukm pembinaan toko modem toko moden jumlah toko modem yang moda pat pembiruan toko moden jumlah toko modem yang mendapat pembinaan toko moden solo nakerkop ukm biaya aaa tanah pasar palur pasar jumlah perjanjian sera pasar jumlah perjanjian sewa pasar disco nakerkop ukm peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan pasar satpam jumlah satpam yang mendapat insentif satpam jumlah satpam yang mendapat insentif satpam disco nakerkop ukm fai moai pelaksanaan metrologi legal pedagang jumlah peserta yang mengikuti soatakaasl pedagang jumlah peserta yang mengikuti sosielbeai pedagang song nakerkop ukm monitoring perkembangan harga bahan pokok dan barang strnteals pedagang tarpanuhmya perkembangan harga pedagang terpenuhinya perkembangan harga pedagang solo nakerkop ukm monitoring v luas inttnwfikasl pendapatan dan potensi nww pkt tarpanuhlmya sarana prasarana reflbusl pkt tarpanuhimya sarana prasarana retribusi pkt disco nakerkop ukm rahabilltaal pasar pa en karanganyar pasar jumlah pasar yang direhabilitasi pasar jumlah pasar yang direhabilitasi pasar pindah nakerkop ukm pengadaan sarana dan prasarana pasar tjk dan kontainer samoa jumlah truk dan kontamaraampah truk dan kontainer sampah jumlah truk dan kontainer sampah truk dan kontainer sans s ao nakerkop ukm peningkatan kapaskae sdk petugas pengelola kebersihan dan satpam dasar pasar dan sat dam dasar jumlah yang mendapatkan singkatan sdm pasar dan sat dam nasar jumlah yang mendapatkan oenlnokatan som pasar dan satpam pasar fti & nakerkop ukm faa ultra pameran pelaku usaha jumlah yang mengikuti pameran luardaerah pelaku usaha jumlah yang mengikuti pameran uar daerah pelakuutaha disco nakerkop ukm fasilitas aarpraa guna peningkatan ekonomi pedagang kalla landa dan garobakdan2paket sarana pkl jumlah pkl yang tarfaulita* sarprasnya landa dan merobek dan paket sarana pkl jumlah pkl yang tarfeskitasl sarprasnya landa dan gerobak dan paket sarana pkl 7s0. jisoo nakerkop ukm penyuluhan pemberdayaan dan disp dan asongan org jumlah pkl yang mendapatkan penyuluhan org jumlah pkl yang mendapatkan penyuluhan org disaat nakerkop ukm operasional pengelola dan penataan pkl pkl jumlah thl yang mendapat insentif pkl jumlah thl yang mendapat insentif pkl jisoo nakerkop ukm perpangkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan pasar 92org, *em kebersihan, aacvlca truck aman jumlah operasional yang terbayarkan org, kem kebersihan. service truck arol jumlah operasional yang terbayarkan org. kem (abaraihan, service truck amal jisoo nakerkop ukm aru ara kode rekening urusan jr koto imam pers tahu daerah dax program kxq1 tar prtarttaa para ita ds indikator kinerja indra xcglataa basil alata paru indikatif rp) bomber dana opd jamur tolok akar arrest tolok akar tyrant tolok ukur barat baik hair union pornhannunan pasar kwadunoan ttrfasikitasinva dans dak nam tarfasilltasinva dana dak bakat snormonno til d harv<i m p> omi ft*rt fthftltff ol fl tarfasilltasinv dana dak paket tarfasilltasinva dana dak nalc soon non .q1 fasilitasi pengembangan harga bahan pokok dan rarnnn strsteflls dbhcht) pake! paket rfi 1m.i* nn*k anosuno n lanka pini will alania hibah kanada kelompok ukm romansa hibah kanada koperasi ___ aru kab. ran yar opd sekretariat daerah per program dam kegiatan kode rekening t t loi___ rusak alt urusan pem ribtaha daerah dar program kegiatan 8sekretariat daerah belanja lah& administrasi pemerintahan belanja tidak langsung belanja langsung administrasi ! pemerintahan program pelayanan administr t! perkantoran priority # daerah penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list* penyedia bahasa peralatan dan perlengkapan kantor panystkaan jasa kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang catatan dan penggandaan penyediaan makanan dan minuman rapat rapat koordinasi dan konsultan dalam luar daerah panyediun jasa bouquet penetapan penyediaan bahan arsip dokumen daerahtfraatruktur opera akuntabel dan kolaboratif dongan baru pemangku kepentingan pengadaan perlengkapan gadung kantor pengadaan peralatan gadung kantor pendupkkatan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatikapituruh pemangku koponttngan atan koordinasi dan oinorgitao tar opp dalam membangun infrastruktur gang ung terkait penguatan koordinat dan oinorgitao tar opd dalam membangun infrastruktur gang ung terkaithafal program jumlah fastlrtac jasa komurakasl sumber daya air dan tayang termed'iaindikator l rjo kegiatan jumlah surat kungkungan salad terdlstrlbu bsi _____ jumlah fasilitasi aaa, bahan peralatan dan pedengkapen kantor tornado jumlah alat tulo kantor terseditapai jumlah fasilitasi rekor perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah jumlah bouquet untuk kantor bupati dan kantor sets dan karung untuk bupati dan wakil bupati jumlah fasilitasi bahan arsip dokumen taisadla taitatu_______________ jumlah pengadaan perlengkapan gadung kantor target jumlah surat kungkungan sold terdlstrfbuasl____________________ jumlah fasi kali aaa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang _________________ jumlah fasilitasi jas dan pelengkap kantor torsebarang jenis barang padat jumlah pengadaan peralatan gadung kantor jumlah arsip dan dokumen dalam bentuk informal hua tersedia padat hall peralatan jumlah alat tulis kantor tried'rapat jumlah fasilitasi rekor perjalanan d nas bulan dalam daerah dan luar daerah target jenis barang 17jenis barang jumlah bouquet untuk kantor bupati dan kantor salad dan karung untuk bupati dan wakil bupati jumlah fasilitasi bahan arsip dokumen tersedlahertata jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan peralatan gadung kantor jumlah arsip dan dokumen dalam bentuk informatika tersedia padat padat ragu ladikatlf rp) bomba* dana m75400 opd perang baf jawab rah kode rekening uru&ax bidang ufi fbmsrixtahax daerah dax program kxg1atau harta daerah segera animator kln*tta xmtibsr osa ofd data jiwa hal program koglataa hall kofteton faf ladlkatif rp| tolok ukur tolok ukur tyrant tolok akar target pemeliharaan rub berkala sarana pengolahan dan 9penyimpanan data bagian umum jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan data terpelihara paket jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan data terpelihara paket setda pemeliharaan fu6n*berkala rumah jabatan bagian umum jumlah pemekaran run berkala rumah jabatan un* rumit bulan jumlah pemeliharaan run berkala rumah jabatan unit rumit bulan setda pemeliharaan run berkala gedung kantor bagian umum jumlah pemeliharaan run berkala gedung kantor bulan jumlah pemeliharaan run berkala gedung kantor bulan setda pemeliharaan run berkala mobil jabatan bagian umum jumlah fasilitasi pemeliharaan ruter berkala mob* kdh dan wake kdh bulan kendaraan d nas jumlah fasilitasi pemeliharaan run berkala kdh dan wakil kdh bulan kendaraan emas sfc tda pemeliharaan run berkala kendaraan dunia operasional bagian umum jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas oparssionai bulan jumlah fasilltni pemeliharaan kendaraan dinas operasional bulan ifl pemeliharaan run berkala perlengkapan gedung kantor bagian umum jumlah fasilitasi pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor barang jumlah fasilitasi pemeliharaan run berkala perlengkapan gedung kantor 17jenis barang set a pemeliharaan rutin berkala peralatan rumah jabatan nat bagian umum jumlah fasilitasi pemeliharaan run berkala rumen kdh, akb kdh dan sekda bulan rumit julian fasilitasi pemeliharaan rbr berkala rumit kdh, wald koh dan sekda bulan rumit setda pemeliharaan run berkala peralatan gedung kantor bagian umum jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan gedung kantor jenis barang bulan jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan gedung kantor jens barang bulan setda rehab garuda kantor bagian umum set0a program peningkatan pengembangan ata teori pelaporan capaian klnaija dan keuangan tim ftm ngaiiaii info struktur secara aicuntal dibom{f dengan safari pemangku fcc tanpa penguatan jceerdlmud sinergitas opd dalam membangun in m struktur yang ung terkait setda penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r alias! l kerja skp0 bagian umum julian eksitasi penyusunan peran capaian kinerja dan ithbsar reabsaai nerds setda bulan jumlah fasilitasi penyusunan laporan capaian netra dan ikhtisar rea asasi ktnerin setda bulan x100. set0a penyusunan laporan barang inventarisasi bagian umum jumlah laporan barang inventarisasi dlllnokunaan setda bulan jumlah laporan barang irtventahaaal dillnokuraan setda bulan ida pembinaan peningkatan pengelolaan keuangan bagian umum jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan sekda dan oartalanan d nas luar daerah orang jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan setda dan perjalanan d nas hjardanmh orang et0a program pengembangan wawasan kebangsaan penguatan kebijakan rataan pembangunan liar asean afcsuitohel kafabarattf dangan eelunth pemangku kepentingan penguatan luar uaa antar opd dalam membangun vaara jalur gang ung term ait setda fasilitas pelaksanaan kegiatan daerah bagian umum taksa negaranya kegiatan hut 9proklamasi dan hari jadi kab karanganyar kegiatan teraaianggaranya kegiatan hut proklamasi dan hat! jadi kab (arangartyar kegiatan setda aru ara kode rekening t t urusan bidak rumah femerihtaham daerah dae program kegiatan peringatan hari hari based agama nasional koma kebangsaan antar umat beragama faailitaal pendidikan h ta quran program penataan, penguasaan, pam aan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pengadaan tanah untuk kepanjangan umum panssrtfikatan dan invent nsa tanah penamaan rupa bumi kabupaten karanganyar penyelesaian permasalahan pertanahan appraisal untuk tanah pemamah kabupaten program penataan peraturan perundang undangan dan faallttaat permasalahan hukum_____________ peningkatan pengelolaan jdih dan diseminasi penanganan permasalahan hukum penyampumaan produk hukum daerah feailitael produk hukum dead pelaksanaan saham evaluasi! produk hukum daerah program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah_____________________________________ operasional bantuan keuangan untuk 6arena dan prasarana desa____________________________ pemantauan dan koordmaai dana bantuan keuangan kepada kab kota apbd proposal jawa tangah penyusunan peraturan buket tentang pedoman pelaksanaan pakarjaant kegiatan lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar priority s dealt penguatan kebijakan emma rataan panibangunan penguatan karyawan para taat pembangunan penguatan kebijakan negara pembangunan ffn ira daerah penguatan koardlna etnergltas opd bagian kesejahteraan rakyat bagian kesejahteraan rakyat bagian kesejahteraan rakyat bagian pemerintahan penguatan koordinat dan atnargttaa tar opd______ penguatan keordlnaai dan minargitag tar opd bagian pemerintahan bagian pemerintahan bagian pemerintahan bagian pemerintahan hall bagian hukum bagian hukum bagian hukum bagian hukum bagian hukum bagian hukum bagian administrasi pembangunan bagian administrasi! pembangunan bagian administrasi pembangunan bagian administrasi pembangunan target indlbetor kinerja ahu tgu tolok chez terlaksananya kegiatan daerah meningkatkan pengalaman katwiupan beragama.bofbengaa dan bamegara tercapainya kerukunan antar umat beragama terlaksananya kerukunan antar umat beragam masyarakat terlaksananya pendidaun hafidz quran atau desa natural terfasilrtasinya pendidikan valid al quran target kegiatan 200orang kegiatan terlaksananya inventarisasi dan pendar ikatan tanah pemkab terlaksananya krvanlariteu rupa bank unsur buatan dan alam terlaksananya rapat koordinasi penanganan permasalahan para bahan_____ hall tofu terlaksananya kegiatan daerah meningkatkan pengalaman kehidupan beragama.berbangsa dan bamegara tercapainya kerukunan antar umat beragama terlaksananya kerukunan antar umat beragama masyarakat terlaksananya pendidikan hafidz quran atau dead atau hal tarfasllltaslnya pendidikan held quran target kegiatan orang kegiatan terlaksananya inventarisasi dan panser ikatan tanah pemkab terlaksananya invent rasa rupa bumi unsur buatan dan alam terwujudnya apraoal tanah pemkab kalurahan dan appraisal untuk kemenangan umum jumlah cetak himpunan pada pemeliharaan ankkaal sosialis mas jarum jumlah faailltaal permasalahan dan bantuan hukum vana tertangani jumlah penyusunan perda jumlah penyusunan perlu jumlah penyusunan keputusan bupati jumlah peserta pembinaan legal drafting_______________ jumlah pembinaan legal draf bna jumlah penyusunan rancangan propamparda jumlah aplikasi legal drafbno_______ jumlah data yang mendapat feslitaai jumlah laporan aksi ham dan kab kota kedua ham jumlah laporan evaluasi produk hukum vend tersusun buku un ukari bulan perda perlu dead pada kecamatan laporan laporan jumlah dee4 yang mendapat pengalokasian bantuan keuangan jumlah opd yang data penyerapan anggararmy* lereuaun jumlah opd yang dani bantuan keuangan kepada kab kota apbd provinsi jawa tangah nya terpantau dan tarkoordlnaal jumlah buku pedoman pelaksanaan pekerjaan kegiatan opd yang tersusun terlaksananya rapat koordlnaal penanganan permasalahan pertanahan terwujudnya appraisal tanah pemkab kalurahan dan appraisal untuk kepentingan umum__________ jumlah cetak himpunan perd* pemeliharaan aplikasi sosis maaf buku jumlah fasllrtaal permasalahan dan bantuan hukum yang tertangani jumlah penyusunan perda jumlah penyusunan person jumlah penyusunan keputusan rupa jumlah peserta pembinaan legal drafting jumlah pembuatan legal dra wng jumlah penyusunan rancangan propemperda jumlah desa yang mendapat fasilltaal jumlah laporan aksi ham dan kab kota padu ham jumlah laporan evaluasi produk hukum yang pensiun _______ jumlah dead yang mendapat pengalokasian bantuan keuangan jumlah opd yang data penyerapan anggarannya tersusun jumlah opd yang dans bantuan keuangan kepada kab kota apbd provinsi jawa tangah nya terpantau dan terkoordmed jumlah buku pedoman pelaksanaan pekerjaan kegiatan opd yang menurun buku unit aplikasi bulan perda perlu jp2h0 desa pada kecamatan laporan laporan indikatif sam bor dana opd jaw kode r kening urusan bida urusan pemerintahan daerah dam program kboiatab ril d> nk bt r laktat ind umat kinerja efa indikatif rp) anl d*a* opd penanggung basil iin hall |i i tolok akar rt* tolok uko tokoh kor pengendalian pembangunan daerah bagian administrasi! pembangunan jumlah opd yang pengendalian pembangunan daerahnya terpantau opd jumlah opd yang pengendalian pembangunan daerahnya terpantau opo setia uti pembinaan aaa konatmksi bagian administrasi pemhanounsn jumlah penyedia dan pengguna aaa konstruksi van terbina orang jumlah penyedia dan pengguna jasa kanstniksl van terhina orang setia penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan kabupaten karanganyar bagian administrasi pembangunan jumlah buku laporan kinerja pelaksanaan pembangunan kabupaten karanganyar yang tersusun buku jumlah buku laporan kerja pelaksanaan pembangunan kabupaten karanganyar yang tersusun buku i & faaiiilaai penyusunan raja bagian administrasi pembangunan jumlah dokumen raja sekretariat daerah vend tersusun 2dokumen jumlah dokumen raja sekretariat daerah vana tersusun 2dokumen setda program peningkatan pelayanan kedinasan ponffuatxm koordinasi dan olnorxrttao antar opd setia penteiuiaan kunjungan kerja^ inspeksi kepala daerah wakil kepala daerah bagian umum jumlah fasilitasi kunker lnspekal kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan jumlah fasilitasi kunker lrrapeksi kapal daerah dan wakil kepala daerah bulan ^ koordinasi dengan pemerintah puaatdan pemerintah daerah lainnya bagian umum jumlah familia bai koordinasi dengan pemerintahan pusat dan pamenntahan qafn bulan jumlah fasilitasi koordinasi dengan pemerintahan pusat dan pemahntshan lait bulan setda penyediaan makanan dan minuman kepala daerah dan wakil kepala daerah bagian umum jumlah fssililaai penyediaan makan dan minuman kdh dan wak kdh dan jumlah tenaga thl bulan jumlah fas jrtatl penyediaan makan dan minuman kdh dan wak kdh dan jumlah tenaga thl bulan setda penyediaan aaa panen pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil bagian umum jumlah alte penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kdh dan wakil kdh dan keluarga orang jumlah fas tesi penyediaan aaa jaminan pemeliharaan kesehatan kdh dan wak kdh dan keluarga orang setda penemuan aaa pentekhsraan pakatan d tes beserta kelennkaoannva kepala daerah dan wak bagian umum jumlah fai tesi pakaian dinas kdh dangsil kdh bulan jumlah fasilitasi pakaian d nas kdh dan wakil kdh bulan setia pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagian umum jumlah padat pengadaan pakaian dinas bupati dan wakil bupati kegiatan jumlah padat pengadaan pakaian d nes buo bti dan wak bupati kegiatan setda pengadaan pakaian khusus hart hari tertentu bagian umum jumlah paket pengadaan pakaian psl muapidasakda.staf h.kabar setda dan paskibraka padat jumlah pake! pengadaan pakaian psl musica.sekda.staf ahli.kabar setda dan pou paskibraka 12s padat s t cvk penyediaan jasa kebersihan dan keamanan rumah dinas kepala daerah dan wakil bagian umum jumlah tenaga pelaksana lainnya thl) kabar nhan dan keamanan bupati dan wakil bupati bulan thl jumlah tenaga pelaksana lainnya (thl) kebersihan dan keamanan bupati dan small bulan thl fb* penyediaan bahan logistik rumah dinas bagian umum jumlah segi ban penyediaan makanan dan minuman sekda bin jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman sekda bln setda pelayanan kehumas f& jumlah pelayanan kegiatan pimpinan daerah, jumlah pengadaan psitangkapan keprotokolan. laporan jumlah pelayanan kegiatan pimpinan daerah, jumlah pengadaan perlengkapan keprotokolan. laporan terwujudnya pelayanan kegiatan pimpinan daerah, terwujudnya pengadaan perlengkapan keprotokolan terwujudnya pelayanan kegiatan pimpinan daerah, terwujudnya pengadaan perlengkapan keprotokolan pelayanan keprotokoletda jumlah laporan dokumen lotsears padat jumlah laporan dokumen foto300acara padat ten budaya laporan dokumen lot kegiatan dan wkd, terwujudnya laporan sambutan dan dokumentasi sambutan bupati, terwujudnya laporan dakumanta berita dan bahan kliping media cetak. terwujudnya laporan dokumen foto kegiatan dan wkd, terwujudnya laporan sambutan dan dokumentasi sambutan bupati. terwujudnya laporan dokumentasi berita dan bahan k ping media cetak. pelayanan talekomunlkaal bagian umum jumlah pemeliharaan peralatan dan jaringan talekomunlkaal padat jumlah pemeliharaan peralatan dan jaringan talekomunlkaal padat setia penyusunan kajian dan rekomendasi pengamat uan kebijakan kdh bagian umum jumlah kajian dan rekomendasi tentang pengamat dan kebijakan kdh yglersusun bulan jumlah kajian dan rekomendasi tentang pengambilan kebijakan kdh tersusun bulan setia ran yar eke ur sah bidajio uru8an pemerintahan daerah dan program kegiatan lta irawan tsdrkatei tao 8tu&b t dam opd iic rock a ton basil kegiatan paga indikatif rp) tolok vnr tolok unx target tolok tukar ana taa ctl^ afcon rata* pembangunan koordinasi dan winaroita opd setda reformasi birokrasi bagian org animasi sekret brat daerah jumlah laporan yang tersusun laporan jumlah laporan yang tersusun laporan setda sosialisasi issue strategis kali snsialisfisi sosialisasi issue steals kali sosialisasi penguatan kelembagaan bagian organisasi! sekret lat daerah julian laporan evolusi kelembagaan vana tersusun laporan jumlah laporan evaluasi kelembagaan van tnmimin laporan setia jumlah produk hukum ttg fusi van tersusun terevalussi produk hukum jumlah produk hukum itg tuai vana tersusun terevsluasl produk hukum jumlah sosialisasi bintik coaching clinic desk asistensi pembinaan kelembagaan vena terlaksana kali sosialisasi jumlah sosialisasi bintik coaching clinic desk suspensi pembinaan kelembagaan vana terlaksana kali sosialisasi anal s jabatan bagian organisasi! sekretariat daerah jumlah bintik anja abk eva skj yang terlaksana kali jumlah bintik anja abk eva skj yang terlaksana kali setda jumlah dokumen hasil anja abk eva skj yang tersusun dokumen jumlah dokumen hasil anja abk eva skj yang tersusun dokumen jumlah perlu ttg penat span format! jabatan pelekatan dan fungsional vana tersusun perlu jumlah perlu ttg penetapan format! jabatan pelaksana dan fungsional vana tersusun perlu jumlah psrbupttg uraian tugas jpt. administrator dan psngawaayang tersusun perlu jumlah paruh ttg uraian tugas jpt, administrator dan pengawas yang tersusun perlu jumlah dokumen peta jabatan yang tersusun dokumen jumlah dokumen peta jabatan yang tersusun dokumen peningkatan kinerja penatalaksanaan bagian organisasi! sekretariat daerah jumlah task penyu bulan evaluasi sop vana terlaksana kali jumlah desk penyusurtart evaluasi sop vana tert busana kali setda jumlah dokumen sop yang tersusunrterevafuai dokumen jumlah dokumen sop yang tersjsunrterevaluasl dokumen jumlah desk penyusunan evaluasi peta proses bisnis vana terlaksana kali jumlah desk penyusunan evaluasi peta proses bisnis vana terlaksana kali jumlah dokumen peta proses bisnis van tersusun tersvalusai dokumen jumlah dokumen peta proses bisnis van tersusun lerevaluasl dokumen jumlah produk hukum bidang penatalaksanaan vana terevsluasl produk hukum jumlah produk hukum bidang penatalaksanaan vana terevaluasi produk hukum pengelolaan administrasi! kepegawaian bagian umum jumlah pns setda yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian pegawai jumlah pns setda yang mendapatkan pelayanan administrasi! kepegawaian pegawai setda jumlah pns yang mendapat pengembangan kapasitas aparatur orang jumlah pns yang mendapat denaembanoan kapasitas aparatur orang terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas sdm pegawai setda terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas sdm pegawai setda peningkatan akuntabilitas kinerja bagian organis sekretariat daerah jumlah dokumen sakit kabupaten vana tersusun dokumen jumlah dokumen sakit kabupaten vana tersusun dokumen setda jumlah dokumen sakit setda yang tersusun dokumen jumlah dokumen sakit setda yang tersusun dokumen jumlah sosialisasi bintik coaching clinic desk asistensi peningkatan akuntabilitas kinerja van terlaksana kali jumlah sosialisasi bintik coaching clinic desk asistensi peningkatan akuntabilitas kriteria van terlaksana kali peningkatan kinerja pelayanan publik bagian organisasi! sekretariat daerah jumlah keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik kali partisipasi jumlah keikutsertaan dalam kompebal inovasi pelayanan publik kali partisipasi setia jumlah sosialisasi bintik coaching clinic desk asistensi pembinaan layanan publik van terlaksana kali jumlah sosialisasi bintik coaching clinic desk asistensi pembinaan pelayanan publik vana terlaksana kali jumlah dokumen ikm yang tersusunrterevaluasl dokumen malah dokumen ikm yang tersusunrterevaluasi dokumen jumlah penyelenggaraan lomba inovasi tingkat kabupaten kali jumlah penyelenggaraan lomba inovasi tingkat kabupaten kali ilina penguatan kebijakan rataan pembangunan penguatan fceenttnaet dan tinarotta* tar opd setda pengelolaan pengadaan barang jasa bagian pbj terwujudnya pengadaan barang dan jasa pemerintah bulan terwujudnya pengadaan barang dan jasa pemerintah bulan setda pengelolaan lpse bagian pbj kelancaran layanan pengadaan secara elektronik bulan kelancaran layanan pengadaan secara elektronik bulan setda peningkatan kapasitas sdm dan kelembagaan pengadaan barang jasa bagian pbj terwujudnya peningkatan kapasitas sdm dan kelembagaan pengadaan barang jasa bulan terwujudnya peningkatan kapasitas sdm dan kelembagaan pengadaan barang jasa bulan setda pendampingan dan advokasi pengadaan barang jasa bagian pbj teriaksenanye pendampingan pengadaan barang dan jasa term busananya pendampingan pengadaan barang dan aaa setda aru aran yar tah kode rekening " 2j sa alt uro&ah jrt* pah dan program khatan priority s daerah severe daerah lokal program perumusan. eb a"". i1" n^wdlneel.p mniteel den panaanrtalton bldanfl. f ^awal penyalerqgaraan kegiatan sosial dengan balen kesejahteraan r *y l progres ft ial kemasyarakatan bagian kasaiahtaraan rakyat fasilitasi kegiatan ka laman bagian kesejahteraan rakyat maria * hsi bagian kepe|antarkan rakyat penyelenggaraan mhq, mtq oan vtq tmg kabupaten bagian keaejabteraart rakyat pengiriman mhq, mtq dan siu ingat pro^a bagian kesejahteraan rakyat pem perpangkatan dan parmi ngan hari f r wah keliling dan sholat wajib agama bagian kasaialttaraan rakyat bagian keaejshtersan rakyat operasional clean bagian kasaiahtaraan rakyat seminar penanggung " hiv bios anim bagian kaaeiahteraan rakyat program perumusan, kebijakan, " tfeerriinael faa taal dan pengendalian bidang peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi atnerffttae a *>r opd bagian kaaeiahteraan rakyat napak uaa perjuangan wawan joko 5ong bagian kereta mass rakyat perawan pendamping kegiatan pramudi bagian kasaiahtaraan rakyat ^trim en kegiatan data nasional bagian kesejahteraan rakyat faaillteal hirata bagian kaaeiahterean rakyat perubahan repo kab. karanganyar tahun aktor kinerja etueree egtetea taraalanggaranyt kegiatan adalah daerah terlaailitasinya kelancaran kegiatan adalah daerah tata matanya. k a* i masyarakat kab. karanganyar t*kapten bg*u l*k*ff*'*n&l* a' perak t_ taraalanggaranya kegiatan keagamaan tei taallltaainya kegiatan masyarakat agar kesadaran agama peringkat terlaksananya kegiatan pembekalan calon hal menarik hal laras anggarannya lomba mhq,mtq jejak dan stq meningkatnya min t bacaan utara quran terklrlmny peserta mtq pelajar.mtq paeantran dan stq tingkat provinsi teridrlmny peserta maju angkat provinsi terlaksananya kegiatan pemberangkatan dan pemalang bal target tataalenggaranya kegiatan adalah daerah tertua matinya kelancaran kegiatan adalah daerah kegiatan tarfaatilt hanya kegiatan sisi masyarakat kab. karanganyar terselenggaranya kegiatan sosial masyarakat terselenggaranya kegiatan ksagarnaan tarfesilitasinya kegiatan masyarakat agar kesadaran agama meningkat 0orang terlaksananya kegiatan pembakaran calon haj vmartaalk hal terselenggaranya tomba mh .mto pelajaran stq terlaksananya kegiatan tarbngjumling dan hc left vra b batu tiup. w*t*ngn*w ken#,nan dan pengamalan held upon antar umat beragama meningkatnya mini bacaan kawat al quran cabang kejuaraan tartorimnya peserta mtq pelajar.mtq pesantren dan stq origdate provinsi tart tanya peserta map ung provinsi orang tenakssnanya kegiatan pemberangkatan dan pampanga ta lokasi terlaksananya kegiatan tariingjumling dan ahrtdt vr b berjamaah. tersedianya taitija pengaturan bantuan tataalunrya bantuan taraalanggarnya paialiaaai penyakit menular hiv bios mangutwgi penderitaan pihak* menular hiv bios____________ tar tenggaranya peningkatan kaaagaran jasmani dan rakraaai tercapainya kesehatandan kaaagaran terlaksananya kegiatan napakllaa perjuangan joko ordo meningkatkan persatuan" pagi warna terlaksananya kelancaran monitoring kegiatan pramuka meningkatkan kinerja pramuka. taringnya kontingen pramuka kabupaten karanganyar kegiatan regu kegiatan tahun tercapai hall yang maksimal dalam pengiriman konflngan pramuka tacatlanggatanya kegiatan hibrida tanalanggaranya kegiatan pramuka danoanduwreda h u kegiatan menmgkatny kerukunan dan pengamalan kehidupan antar umat beragama tersedianya fasllltaa penyaluran bantuan tersalumva bantuan hibah teraelenggarnyo sosialisasi punya menular hiv wos mengurangi penderitaan penyakit menular hiv aids____________ terselenggaranya peningkatan kaaagaran jasmani dan rakraaai tercapainya kesehatan dan kesegaran laman terlaksananya kegiatan napak tilda perjuangan joko amg meningkatkan persatuan dan na anelivnelpa known terlaksananya kelancaran monitoring kegiatan pramuka meningkatkan kinerja pramuka terkininya kontingen pramuka kabupaten karanganyar tercapai beau yang makna! dalam pengiriman kontingen pramuka tenetenggaranya kegiatan hibrida terselenggaranya kegiatan pramuka dan panduwreda kegiatan goreng orang cabang kejuaraan orang kegiatan regu kegiatan tahun kegiatan page lixtlkatif rp) cinta eaa opd paaaaggwi jawab kode rekening tentulah dapo uru8ar psm6muntahan damai dax program kzqiatax prtosttas daerah sheeran daerah lokal tolok akar inrilbm sta degli tolok unx kinerja riset fia tas paga indikatif xsl opd paaeaggt program perumusan kbbi|akan panyalanggaraan pemerintahan penguatan kmb akan rataan penguatan fcoordinaei dan etneraitas tar ofd tolok river jawab str kpud bagian pemerintahan julian buku yang tersusun dan fasilitasi kegiatan kpud buku jum jah buku yang tersusun dan fasilitasi kegiatan kpud buku .0c0 setda rekor lengkap dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum bagian pemerintahan jumlah fasilitasi rekor lengkap dan panyalanggaraan pemerintahan umum bln jumlah fasilitasi rekor lengkap dan panyotariggaraan pemerintahan umum bin ida penyusunan laporan panyalanggaraan pemerintah daerah ppo) bagian pemerintahan jumlah buku ikk dan buku lpp dan tersusun buku ikk dan ppd . jumlah buku ikk dan buku lpp dya tersusun buku ikk dan ppw tda penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) akk tahun anggaran bagian pemerintahan jumlah buku kpj bupati akhir tahun anggaran yang tersusun 210buku(70bkl kpj. tanggapan supel, himpunan jumlah buku kpj bupati ihr tahun anggaran yang tersusun buku kpj.70bkr.60bk tanggapan rupa himpunan 50c" stt fasilitasi kunjungan karya dst luar daerah bagian petnetv bahan tcrfeattttinya tamu kunjungan kerja katxjoatttn knmrtaanvaf kunjungan terfasilitsany* tari kunjungan kabupaten knr^minyak kunjungan ida fasilitasi pelaksanaan ion bagian pemerintahan jumlah kecamatan yang melaksanakan paten kec jumlah kecamatan melaksanakan kse setia fasilitasi standar pelayanan minimal bagian pemerintahan jumlah opd yang melaksanakan spm opd jumlah opd yang melaksanakan spm opd tda simbmgan tania kerjasama sagara pemeritahan jumlah opd yang mendapat sosialisasi bintik opd dan bagian setda jumlah opd yang mendapat sosialisasi bintik opd dan bagian setda stf fasilitasi kegiatan otonomi daerah bagian pemerintahan jumlah fasilitasi penyelenggaraan otda kegiatan jumlah fakultas penyelenggaraan otda kegiatan tl pembinaan administrasi dan peningkatan aparatur kecamatan bagian pemerintahan jumlah kecamatan yang mendapat pem unhan kecamatan jum jah kecamatan yang mendapat pambtoaan kecamatan tda fasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas opd bagian pementasan jumlah opd yang mendapat fasilitasi penyusunan lpt opd jumlah pt) yang mendapat fasilitasi penyusunan lpt opd setia bandingan terus laporan pelaksanaan tugas opd bagian pemantauan julian upo dan bagian setda yang mendapat bintik lpt opd dan bagian setda jumlah opd dan bagian setda yang ttendopat bintik lpt opd dan bagian setda setda sosialisasi tahun dan pelatihan sistem informasi! elektronik secara daring (e ppo) bagian pemerintahan jumlah aoaialisaai th2 q19& peserta pelatihan ppd opd dan bagian setda jumlah tosialssa th201 serta pelatihan ppo opd dan bagian setda i tda pameran lokasi bagian pemerintahan jumlah fasilitasi penyelenggaraan pameran lokasi segi ban jumlah fasilitasi penyelenggaraan edaran lokasi kegiatan 1std penyusunan sop pads bagian pemerintahan bagian pemerintahan jumlah sop yang tersusun bagian pemerintahan sop jumlah sop yang tersusun bagian pemerintahan sop sb( fasilitas kerjasama daerah bagian pemerintahan jumlah fasilitasi kegiatan kerja sama >daerah u pks jumlah fasilitasi kegiatan kerja sama serat pks toa fasilitasi kegiatan sarira kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan bagian pemerintahan jumlah kegiatan aarpraa kelurahan ranadifasiiitaal ittf&han jumlah kegiatan sarira kelurahan dffmlitagi kelurahan program koordinasi perekonomian daerah penguatan kab akan pemerataan pembangunan penguatan koordinat fan inarmata tar opd sit5 fasilitasi percepatan keuangan daerah bagian perekonomom jumlah koordinat kaplan siap mendukung kur 2bulan jumlah koordmaa kegiatan siap dukung kur bulan tda jumlah koordinat tak dengan nst besi ternak bulan jumlah kontra tak dengan tanah terkait bulan _________________ aru kode rekening urusan bidang urusan per tanah daerah dah program xsoiatar priarttae daerah sa ts para lek harr kinerja sumber diam opd jawab iim eeglataa hall xaglataa page ladlkatlf rp) ekiktlkiv target tolok timur ira tolok ukur tanket fasilitasi pengendalian inflasi daerah bagian perekonomian jumlah kecamatan yang dlkoordinaafcan dalam pengendalian huai daerah. ?kecamatan jumlah kecamatan yang doon sns akan dalam pengendalian irit tenth kecamatan sfc tda jumlah kecamatan yang menjadi lokasi kegiatan kasat murah kecamatan jumlah kecamatan yang menjadi lokasi keuletan dasar murah kecamatan jumlah monitoring harga barang kebutuhan cocok masyarakat bulan jumlah rnorulcnng harga barang kebutuhan cocok masyarakat bulan fantasi umkm dan pangan bagian perakonom an jumlah keikutsertaan dalam pameran inacralt dnn dtrttran ria pameran jumlah keikutsertaan dalam pameran minecraft dan dnkranasda pameran setia jumlah k k ts rataan umkm dalam samaran pameran jumlah kvfcutscrtun umkm d^ n> pameran fasilitasi pengelolaan dbhcht bagian pere norman jumlah koordinasi kegiatan dbhcht dengan perangkat daerah terkait bulan jumlah kwrdinaai kegiatan dbhcht dangan perangkat daerah terkait bulan sfc tda jumlah orang yang manda pakan sosa amal dbhcht p serta jumlah orang yang mendapatkan sosallsaai dbhcht 39pe*arta familia bsi pengawasan bumi bagian perekonomian jumlah pemantauan terhadap bumi bulan jumlah pemantauan terhadap bumi bulan ski jumlah koordinasi dengan bumi bulan jumlah koordinasi rentan (md bulan fasilitasi gerakan kemitraan pertyelametan air bagian perekonomian jumlah orang yang mendapatkan soslaltsesl dnnvelsmabin arr orang jumlah orang yang mendapatkan sosiallaasl oenvelamattn sir. orang ida fasilitasi pengawasan muat bagian perekonomian jumlah kecamatan yang dipantau distribusi lpg nva 17kecamatan jumlah kecamatan yang dipantau drstrtbusl lpg nv . kecamatan setia jumah pangkalan lpg yang mendapat pemboman. pangkalan jumah pangkalan lpg yang mendapat oemhnssn. pangkalan belanja tk1ak langsung .65s. .m0 belanda peaawel belanja hibah kepada badan lembaga organi mal pramuka onn non non ba7nas b00 majelis taklim balturokhlm' ?soonnoo msixln taklim at tawa malas taklim maduro" ia7is5mii onn non majalis taklim nach1l fitri am" belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten dan pemerintahan dasa belanja bantuan keuangan sarana dan prasarana dma tiup usulan perubahan program dan kegitan tahun opo sahratartat pro kode rekening kisah bida jia urusan psm iuhtahah daerah dar program keg[atah priority * daerah sasaran daerah l v indikator kinerja bomb dana opd cjk hall frog kolnaraa koglataa hall kagiatsui indikatif rp| tolok aktor tolok skor tolok skor sekretariat dprd 6pi sn.jai angling belanja t1dak langsung rfi an.ia 1angsana artminrstrasi pemerintahan tno program pelayanan adminstrasopd dalam membangun infrastruktur yang ung terkait penyediaan surat menyurat aurat taiaelanggaranya surat menyurat aurat etan penyediaan aaa komunikasi, sumber daya dan listrik sekretariat dprd tersedianya kebutuhan jr, user8t, telepon, surat kabar dan masalah tem tersedianya kebutuhan metric. telepon, surat kabar dan masalah item setwan penyediaan aaa jaminan barang milik daerah sekretariat dprd terbakarnya dana asuransi kendaraan d nas dan gedung roda empat, roda dua terbakarnya dana asuransi kendaraan dinas dan gedung 17roda empat, roda dua setwan penyediaan aaa kebersihan kantor sekretariat pro taraadianya pengadaan tenaga dan peralatan kebersihan kantor bulan tersedianya pengadaan tenaga dan peralatan kebersihan kantor bulan setwan penyediaan awal tulis kantor snkmlsfial pro t*r**drama alat tulis kantor items barang tersedianya awal tulis kantor 8fi inh brand onn kk penyediaan barang cetakan dan penggandaan sekretariat pro tersedianya barang catatan dan penandaan 24jen barang taraadianya barat catatan dan penoaandasn jena barang setwan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan hannnnan kantor sekretariat dprd taraadianya alat metrik kantor jena barang taraadianya alat listrik kantor jenis barang setwan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sekretariat dprd taraadianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan buku tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan buku setwan penyediaan makanan dan minuman sekretariat dprd taraadianya makanan dan minuman rapat dan tamu tamu taraadianya makanan dan minuman ramalan tamu tamu setwan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalemlluar rtaernh sekretariat dprd taraeienggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi tahum terselenggaranya kapal rapat koordinasi dan konsultasi tahum setwan penyediaan jasa bouquet sekretariat dprd taraadianya bouquet ruang pimpinan dprd buah taraadianya bouquet ruang pimpinan dprd buah setwan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dprd sekretariat dprd taraadianya jasa medical check eol anggota dprd orang taraadianya jasa medical check b ai nonton dprd orang setwandibangun infrastruktur yang ung terkait setwan pengadaan mobil jabatan sekretariat dprd taraadianya sarana dan prasarana unit mobil tersedianya sarana dan prasarana uni mob* etan pengadaan peralatan gadung kantor sekretariat dprd taraadianya peralatan gedung kantor 7jen barang taraadianya peralatan gedung kantor jen* barang setwan pemeliharaan rute berkala gadung kantor sekretariat pro tersedianya gadung kantor yang mmufulal jenis barang taraadianya gedung kantor yang memadai jenis barang setwan pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan sekretariat dprd terpeliharanya sarana mobilitas dan bbm kern terpeliharanya sarana mobility s dan bbm hem setwan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional sekretariat dprd terpekharanya sarana tes dan bbm roda empat, roda dua terpeliharanya sarana motilitas dan bbm 17roda empat16 roda dua irwan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gadung kantor sekretariat dprd terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor item terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gadung kantor item etan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor sekretariat dprd terlaksananya rasa service, perlengkapan gedung kantor un* mesin lot copy terlaksananya jasa service, perlengkapan gedung kantor unit mesin foto copy than pemeliharaan komputer sekretariat pro tersedianya sarana dan prasarana komputer jms taraadianya sarana dan prasarana komputer 5jena etan r ability ! sedang berat gedung kantor sekretariat pro tersedianya sarana dan prasarana gedung yang memadai tuang lempar tersedianya sarana dan prasarana gedung yang memadai ruang tempat setwan ara kode rekening ax mako uru8am pemerintahan daerah dam program jf keoiataii mott diisi beneran daerah lokal tahir mrt pagu indikatif rp| ftumhw dana opd aaa afgan jawab small program ketenaran kegiatan basil kegiatan tolok ilkttt target tolok ukur target tolok ukur target program peningkatan disiplin aparatur keb akan muatan mikan mii dan pemelthaman infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan fan^ dati koordinasi dan sinergitas tar opd datang membangun infmmtmktur yang paling terkait setwan pengadaan pakaian dinas beserta perlu ngkapanrrya sekretariat dprd tersedianya pakaian datas anggota 4jenis* tersedianya pakaian d nas anggota dprd jen setwan program peningkatan pengambangan slate pelaporan capaian kinerja dan keuangan penguatan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan ir\fr struktur secara fcunfaktl dan fcalaboratif dengan alih pemangku kepentingan penguatan kocrdlnaei dan sinergitas tar opd dalam membangun infruetm tur paling terkait setwan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r alias! kinerja skpd sekretariat dprd toioetonogaranya koflfatari laporan kerja jeram tec mlenooaranya kegiatan laporan keren signs setwan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah penguatan kmbffakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur itrium ainintaitl dan kolaboratif gan seluruh palangka k pm tangan pwnguattui koordinat dan sinergitas tar opd datang membangun tn rantraktur gang datang terkait 1u66. setwan pembahasan rancangan peraturan daerah sekretariat dprd terlaksananya pembahasan report inlslatlf rancangan pers terlaksananya pembahasan reports inisiatif rancangan perda setwan rapat kapal awal kelengkapan dewan sekretariat pro terselenggaranya rapat rapet alat kefannkenan pro kali terselenggaranya rapat rapat alat kelnookeonn dprd kak setwan kapal apel penyuka sekret brian dprd taraelenggaranye rapat paripurna dprd kali terselenggaranya rapat paripurna kali setwan kegiatan cases sekretariat dprd terselenggaranya reas bagi anggota dprd kal terselenggaranya area bagi anggota dprd kali setwan kunjungan kerja p npan dan anggota dprd dalam daerah sekretariat dprd terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dalam daerah terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota pro dalam daerah kak setwan laporan kinerja pimpinan dan anggota dprd sekretariat dprd tataelenggaranya laporan yang baik kegiatan terselenggaranya laporan yang baik kegiatan setwan inventanaad produk produk hukum sekretariat dprd penggandaan dan pen adan peraturan perundangan buku penggandaan dan penjilidan peraturan perundangan buku setwan penanganan aduan masyarakat dan masalah aktual sekretariat dprd penanganan aduan masyarakat dan masalah aktual tahun penanganan aduan masyarakat dan masalah aktual tahun setwan dokumen ta* kegiatan dprd sekretariat pro tersedianya dokumenter kegiatan pro tahun tersedianya dokumentasi kegiatan dprd tahun setwan penyusunan mater sambutan ketua dprd sekretariat dprd terwujudnya mater! dan sambutan msterifeambutan terwujudnya materi dan sambutan mater sambutan setwan peningkatan kapasitas pimpinan, anggota dprd serta setwan sekretariat pro terselenggaranya kursus, bintik. diklat bagi anggota dprd dan setwan tahun terselenggaranya kurata, bintik, diklat bagi anggota dprd dan setwan tahun setwan rapet rapet koordinasi pimpinan, anggota dprd s ria rekan sekretariat dprd terselenggaranya rapat koordinasi kegiatan terselenggaranya rapat kooninaai kegiatan setwan peningkatan wewenang dan fungsi pimpinan dan anggota dprd sekretariat pro terpenuhinya pendampingan tenaga all buku terpenuhinya pendampingan tenaga all buku setwan kunjungan kerja pimpinan, anggota pro dan setwan luar daerah sekret brian pro terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd, alat kelengkapan dll luar daerah kali terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd, awal kelengkapan dll luar daerah kali setwan penyusunan risalah rapat rapat dprd sekretariat dprd penggandaan dan penjilidan risalah font pro 13jenis penggandaan dan penjilidan risalah rapat dprd 13jena setwan pembahasan program pembentukan peraturan oa tait sekretariat dprd terlaksananya pembahasan prooemperda propemperda terlaksananya pembahasan pro demoerda propemperda setwan penyusunan buku profil dprd kabupaten karanganyar sekretariat pro tersedianya buku profil dprd eksemplar tersedianya buku profil dprd eksemplar setwan pembahasan produk dprd sekretariat dprd terlaksananya pembahasan produk hukum pro tahun terlaksananya pembahasan produk hukum dprd tahun setwan peningkatan layanan perpustakaan sekretariat dprd meningkatnya pelayanan perpustakaan tahun meningkatnya pelayanan perpustakaan tahun setwan penerbitan majalah dprd kabupaten karanganyar sekretariat dprd tersedianya majalah dprd eksemplar tersedianya majalah dprd eksemplar setwan fasilitas kegiatan pro sekretariat dprd terselenggaranya kegiatan hati jadi dprd tahun terselenggaranya kegiatan hari jadi dprd tahun setwan rfi anja tidak langsung b la nia pegawai perubahan kab. ran yar usulan per oan kegiatan kecamatan puru kode rekening rusak bidang urusan pemerintahan daerah dak program kegiatan beras daerah laksmi petra indflrattf rp) bomber damai opd jawab basil press egtataa basil kegiatan tolok kutu target tolok ukur target tolok ukur target kecamatan jat1pro rfi an.iai anosijng administrasi! pemerintahan belanja t1d langsung belanja langsung administrasi! pemerintahan program pelayanan admmtatrasl parfcentoran penguatan kebijakan pemeran toa dan pemeliharaan irtfraetm tur eee ara afeufttatel dan kolaboratif dangan binti pemangku kapantlngaa penguatan koordinat dan alnargttaa tar opd dalam membangun influatruktur gang paling terkait kecamatan jaipur cakupan pelayanan adminstrasi perkantoran penyediaan jasa aurat menyurat kecamatan jaipur terselenggaranya pendistribusian siiratmsnvurat kali terselenggaranya pendlatrlbualan rat menyurat kali k c jaipur penyediaan jasa komunikasi, sumbar daya air dan llatrlk kecamatan jaipur terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik item terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik rem kec jaipur penyedia jasa kebersihan kantor kecamatan jaipur tersedianya tenaga kebersihan kantor alat members kem tersedianya tenaga kebersihan kantor alat pembersih 30tem k c jaipur penyediaan alat tulis kantor kecamatan jaipur tersedianya kebutuhan alat kantor item tersedianya kebutuhan hat tulis kantor 35lem kec jaipur penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan jaipur tersedianya barang dan cetakan dan denoosndaan item tersedianya barang dan cetakan dan dennnandean item k c jaipur penyediaan komponen mstalaai blank penerangan tenunan kantor kecamatan jaipur tersedianya penyediaan komponen ala listrik kem tersedianya penyediaan komponen alat listrik *em kec jaipur penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kecamatan jaipur tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan buah tersedianya bahan bacaan dan berunrisnfl pendanaan buah k c jaipur penyediaan makanan dan minuman kecamatan jaipur tersedianya makanan dan minuman kali tersedianya makanan dan minuman kali kecjatipuro rapa dapat keortki dan komultaa dalam luar rfaerefi kecamatan jaipur tersedianya rapat koordinasi dan knmuttasi dalam dan luar (searah keg terjadi nya rapat koordinasi dan konauttesi dataid tuer daerah kag kec jaipukapanttngan penguatan koerdlna dan einerglta* tar op datang membangun tnf paetmktur gang paling terkait kecamatan jaipur cakupan sarana dan pramana aparatur k c jaipur pengadaan perlengkapan gedung kantor kecamatan jaipur terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor unit terlaksananya pengadaan perlengkapan gadung kantor unit kec jaipur pengadaan komputer kecamatan jaipur tersedianya pengadaan laptop. dan laptop un* tersedianya pengadaan laptop, dan laptop un* k c jaipur pemeliharaan run berkala gedung kantor kecamatan jaipur cakupan pemeliharaan berkala paduan kantor cakupan pemekaran berkala gadung kantor kec jaipur pemeliharaan run berkala kendaraan dinas operasional kecamatan jaipur terspellharanya kendaraan d nas kantor unit terspellharanya kendaraan dinas kantor unit kec jaipur pemekaran nrt berkala peralatan gedung kantor kecamatan jaipur cakupan pemeliharaan berkala pers atan gedung kantor kem cakupan pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor ram kec jaipur pembangunan tempat parkir kantor kecamatan jaipur terlaksananya pembangunan tempat partir kantor keg terlaksananya pembangunan tempat partir kantor kag kec jaipur program peningkatan kapaettae sumber saya aparatur penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan iit dan alnargttaa tar opd dalam membangun htfraatruktur gang paling terkait kecamatan jaipur cakupan peningkatan petite sumbar daya aparatur kec jaipur bimbingan teks dan kursus ketrampilan kecamatan jaipur jumlah aparat yang mengikut bintik dan kursus keg jumlah aparat yang mengikut emtek dan kursus keg kec jaipur aran yar kode rekening urutan bidah osoba pbmbribtahab daerah dab program kegiatan priosttaa dora bagian den aft& ini kantor norma paga indikatif rp) opd hna tojlotoo hasil kegiatan tolok ukur tolok ukur tercer tolok ukur tenet b1.1j program peningkatan pengambangan a tam pelaporan capaian kenaifan dan keuangan penguatan kebijakan tom rataan pembangunan dan powo harian infrastruktur opera akuntabel kolaboratif dongan oolurvamatan jaipur prowntaaa tertib pelaporan capaian klnaija dan keuangan kec jaipur penyusunan laporan capaian kerja dan hbar ntnlisaai melt skpd kecamatan jaipur terausunnya laporan dan ikhtisar realisasi skpd bulan terausunnya laporan dan ikhtisar realisasi skpd bulan jaipur fasi maai penyusunan raja kecamatan jaipur terausunnya fasilitasi penyusunan renik dok terausunnya fasilitasi penyusunan renik dok kec jaipur program pengambangan dan pembangunan wilayah jaipur fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban kecamatan jaipur jumlah unm kamtbmasyang laris. jumlah dasa yang martina saa jumlah unhas kambbmaa yang terbina. jumlah desa yang terbina desa kec jaipur fasilitas dan koordinasi kaaajahteraan sosial kecamatan jaipuringkat kecamatan, jumlah paskibraka kaglngksrt kecamatan, jumlah paaldbraka keg kec jaipur fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan jaipur jumlah kegiatan pkk, pelaksanaan ker hutan musrenhnnnmm keg jumlah kegiatan pkk, pelaksanaan kegiatan musrenbenoeam keg kec jaipur fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan kecamatan jaipur pembinaan perangkat dasa. pembinaan adm pemain desa kag pembinaan perangkat desa, pembinaan adm paman desa keg kec jaipur fasditaai dan koordinasi pelayanan umum kecamatan jaipur dokumen survey kepuasan masyarakat kesialan leaaksati keg dokumen survey kepuasan masyarakat kegiatan leoattsssi keg kerja7ipar0 belanja tidak lang3ung belas pesawat eru aran yar tah per keg enam atan tly kode rekening daerah dan program kegiatan piiortt telah ladlketor luck mil dana opd pessoiittiif jawab katanya keftetaa hae kegiatan pagu india rp) tolok kutu street tolok ukur target tolok ukur street kecamatan sutiyoso rfi asi.i angling .91s.soo admhfttr bsi pemerintahan ?fi7fiissnn belanja tidak langsung belanja1langsung s.s00 administrasi*! pemerintahan is*nn program pelayanan administrasi! perkantoran penguatan kebijakan rata taiiguia* fmw ufutraas lnfrxutruktur secara afcuntabet dan kolaboratif dengan seluruh pemangku fcepimttngan penguatan koordinat dan etnaryttae antar opd dalam membangun in raotrvktur gang paling terkait cakupan pelayanan administrasi para aturan penyediaan last aurat margaret kec. jatuh80 pembayaran last aur menurut mahir pembayaran last aurat menyurat ibr kec sutiyoso penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan ttstrlk kee. sutiyoso pembayaran aaa komunikasi .sumbar deva air dan listrik bulan pembayaran jasa komunikasi sumbar data air dan listrik bulan kec sutiyoso penyediaan jasa kebersihan kantor kecjatryoso pembayaran jasa kebetsrtan kantor. dan bahan mmbemih orang, item pembayaran jasa kemarahan kantor, dan bahan pembersih orang. hem kec sutiyoso penyediaan alat tulis kantor kec. jatryoso cakupan alat tulis kantor stem cakupan alat tulis kantor hem kec sutiyoso penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecjatryoso cakupan barang cetakan penandaan 6kam cakupan barang cetakan penandaan hem kec sutiyoso penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kec jatryoso cakupan bahan berdandan peraturan perundang undangan media cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan media kec sutiyoso penyediaan bahan joget kantor kecjatryoso cakupan penyediaan bahan logistik kantor item cakupan pandemi baan bahan logistik kantor hem kec sutiyoso penyediaan makanan dan minuman kec party o pamartuhan makanan dan minuman tamu bulan pemenuhan makanan dan minuman tamu bulan kec sutiyoso rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah kec. sutiyoso rapat rapat koordinasi dan konauitaai dalam dan luar daerah 12guier> cepat rapat koordinasi dan koneoltaal dalam dan luar daerah bulan kec sutiyoso program peningkatan sarana dan prasarana aparatur penguatan aponttn an penguatan fcaerdtnaet dan etnergttae antar opd dalam membangun info mtralctur yang paling terkait kec sutiyoso pemeliharaan rutin berkala kendaraan dias operasional kec jabyoso cakupan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional un* cakupan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas oparmional un* kec sutiyoso pemekaran rutin berkala peralatan gedung kantor kec jatryoeo cakupan pemeliharaan run berkala peralatan gedung kantor umt komputer, laptop dan un* printer cakupan pamekheraan run berkala peralatan gedung kantor un* komputer, laptop dan un* printer kec sutiyoso program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur avn dan mmm harian infrastuktur ca akuntabel dan kolaboratif donat tahun iwan^lit bpw hawaii penguatan koordinasi dan minoritas otter opd dalam membangun tr\framtruktur yang paling terkait presentase aparat yang salah mengikuti diklat pendidikan palatina kec sutiyoso bimbingan tekno dan kursus ketrampilan kecjatryoso jumlah aparat yang mulut mengikuti bimbingan lake dan kursus ketrampilan orang jumlah aparat yang lut mangkuk bimbingan laras dan kursus ketrampilan orang kec sutiyoso program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penguatan akan stu ffmbanpuun dan foto harian infra struktur ara akuntabel dan kolaboratif dongan mliifiih pemangku kopontlngan penguatan koordinat dan sinergitas antar opd dalam membangun in justru after gang paling terkait kec sutiyoso familia*i ponvmiinan renik kec. jatryoso dokumen renik rlnkumen dokumen renik dokumen kec sutiyoso aru ran yar kooerekenino ur sa jt urc8ab pembribtahae daerah dab program kegiatan altar darat dagangan nenek ladlkator kinerja paga sindikat rp) nther ura opd pemanggang gim ato aru kegiatan hall latuham aang mu dan utama aaryan infrastruktur opera akuntabel kolaboratif dongan seruni pemangku koponttngan penguatan koordinat dan oinorgitao tar opd dalam membangun infrastruktur gang paling terkait m.57s. kecjatiyoso fasilitasi dan koordinat keamanan dan kstartban kec. jatryoso poraentaso jumlah lintas bmtlbmas yang bna, jml bina kegiatan percentage jumlah umat kamtibmas yang uns, jml bina kegiatan kecjatiyoso fealltaai dan koordmaai kesejahteraan sosial ksc jatryoso kub tegal kecamatan,, terlaksananya fasilitasi kegiatan dilaksanakan daerah. kegiatan kub tegal kecamatan,, terlaksananya fasilitasi kegiatan oslaksansan daerah kegiatan kecjatiyoso fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kec. jatryoso jumlah kegiatan pkk, pelaksanaan kegiatan musrenbanacam kegiatan jumlah kegiatan pkk, pelaksanaan kegiatan musrenbanacam kegiatan kec sutiyoso fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan kec. jatyoso pembinaan perangkat dasa, pembinaan adm paman desa kegiatan pembinaan perangkat dasa. pembinaan adm paman desa kegiatan kec sutiyoso maakt bai dan koordinasi pelayanan umum kec jatryoso dokumen survey kepuasan masyarakat art ket legalitas) 2kegiatan dokumen survey kepuasan masyarakat.srt ket leaaiisesi 2kegiatan s000 kecjatiyoso belanja t1dak langsung belanda ptoawal eru art ara per dan keg alam atan jum antono kode rekening urusan dahi urusan pemsrxhtahah daerah dah program kegiatan priori itb baaeiaa daerah lokasi iadlkatoe kinerja bomber dana opd penanggung jawab hall program keluaran kegiatan haa kegiatan page aikatsu rp| tolok ukur target tolok ukur target tolok ukur target kecamatan jumantono belanja langsung nos administrasi pemerintahan fi form belanja tk)ak langsung belanja langsung administr e! pemain mean program pelayanan admlniatraipaling terkait penyediaan aaa aurat menyurat kec. jumantono tersedianya materai lembar tersedianya materai lembar kec jumantonto penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ksc. jumantono tersedianya pelayanan telepon, air dan listrik bulan tersedianya pelayanan telepon, air dan listrik bulan kec jumantonto penyediaan jasa kemarahan kantor kec. jumantono tersedianya alat2 kemarahan kantor dan tenaga pelaksana lainnya hem, orang taraadianya a!a! kemarahan kantor dan tenaga pelaksana lainnya item, orang kec jumantonto penyediaan awal tuba kantor kec. jumantono taraadianya alat tulis kantor item tersedianya alat tulis kantor hem kec jumantonto penyediaan barang catatan dan penggandaan kec. jumantono tersebarnya barang catatan dan oenaaandaan item taraadianya barang catatan dan enaaandaan 2tsm k c jumantonto penyediaan komponen instaiaa listrik penayangan bangunan kantor kec. jumantono tersedianya komponen alat2 listrik kantor item taraadianya komponen alat2 listrik kantor item kec jumantonto penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kac. jumantono taraadianya bahan bacaan bulan taraadianya bahan bacaan bulan kec jumantonto ptnyediaso makanan dan minuman kec. jumantono terselenggaranya kegiatan rapat dengan lancar kegiatan terselenggaranya kegiatan rapat dengan lancar kegiatan kec jumantonto rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam luar daerah kac. jumantono terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah bulan terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah bulan kec jumantonto penyediaan bahan logistik rumah dinas kac. jumantono tersedianya logistik makanan dan minuman carpet bulan tersedianya loss makanan dan minuman carri bulan kec jumantonto program peningkatan sarana dan manom tif dengan seluruh pemangku koponttngan nnpiwtaa koordinasi dan oinorgitao tar opd dalam membangun infrastruktur gang ung terkait kec jumantonto pengadaan perlengkapan gedung kantor kec. jumantono taraadianya perlengkapan gedung kantor unit taraadianya perlengkapan gedung kantor unit kec jumantonto pengadaan peralatan rumah tangga kec. jumantono taraadianya peralatan rumah tangga item taraadianya peralatan rumah tangga ram kec jumantonto pemeliharaan rutxvberkala kendaraan dunes rasional kec. jumantono taraadianya jasa service, suku cadang, badan pajak bulan tersedianya jasa service, suku cadang, bbm dan perak bulan kec jumantonto pemeliharaan rutin bo kali peralatan gadung kantor kac. jumantono terpeliharanya peralatan kantor item terpeliharanya peralatan kantor item kec jumantonto kec jumantonto program peningkatan pengambangan state pelaporan capaian kinerja dan keuangnlinaot don oinorgitao tar opd dalam membangun tryfraotruktur gang paling terkait kec jumantonto penyusunan klip kac. jumantono tersedianya laporan klip tersedianya laporan iklim kec uimantonto aru aran yar kode rekening gru8an bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan nmtaemhtmm sajian ita labial indlfratov kliutrii page lodlhatlf rp) sem opd peaaaggoag jawab iltp kegiatan hes egbtaa tolok ukur target tolok ukur target tolok uker target program pengambangan dan pembangunan wilayah penguatan keb( affair pemerataan pembangunan dan pemeliharaan btfraetruktur secara akuntabel dan kolaboratif dangan seluruh pemangku kapanttngan penguatan koordinasi dan olnergttat tar opd dalam membangun title struktur gang paling terkait kec jumantonto fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban kec. jumantono terselenggaranya pmb mean wilayah daerah kegiatan taraeienggaranya pembinaan wttavah daerah kegiatan kec jumantonto fasi pasien koordinasi kesejahteraan sosial kac. jumantono terlaksananya kegiatan kub, paskibraka. ke mudahan adalah dead terlaksananya kegiatan kub, paskibraka. kepemudaan sosial dead kec jumantonto familia bai dan kooaknaai pemberdayaan masyarakat kec. jumantono terselenggaranya kegiatan pembinaan pkk, lomba desa. muarenbang dan monevdena desa dead taraeienggaranya kegiatan pembinaan pkk. lomba data, muarenbang dan money dana desa desa kec jumantonto fasilitasi dan koordimaal tell pemerintahan kec. jumantono terbitnya pembinaan kegiatan administrasi! pemerintah desa kegiatan terbitnya pembinaan kegiatan administrasi bemerlntati desa kegiatan kec jumantonto rfi anja t1dak anrsiino batavia spectral aru per dan kegiatan alam atan jum kode rekening urusjui bidang uru8ah pemerintahan daerah dan program kegiatan lirrltaa labia baterai dell lokal ladlkttor kiri*ria >*fa indlkatll rp) opo penanggung jawab hall program keluaran kegiatan haa kegiatan tolok ukur tenet tolok ukur target tolok ukur target kecamatan jumapolo belanja langsung arlminntnx pemeran when rfi anja tidak nft sana rfi anja langsung administrasi! pemerintahan program pelayanan administrasi perkantoran penguatan jm||k jum antara rtoiif uun don pemeliharaan ir\fra*tekstur extra afcuntabet dan kolaboratif dongan talutuh pemangku kopontlngan penguatan koordinasi dan alnorgtta tar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait cakupan pelayanan administrasi perkantoran penyediaan |asa aurat menyurat kecamatan jumapoio pembayaran jasa surat menyurat surat pembayaran jasa surat menyurat surat kec jumapolo pantai band bsa komunikasi, sumber daya air dan listrik kecamatan jumapoio pembayaran jasa komunikasi, sumber rta air tan ttstrlk 4rskanlng, bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber data sir dan nstrlfc 4rekening, bulan kecjumapolo penyediaan jasa kebersihan kantor kecamatan jumapoio pembayaran jasa kebersihan kantor orang, itam, bulan pembayaran jasa kebersihan kantor orang, item, bulan kec jumapolo penyediaan alat rule kantor keramaian jumaoolo tnrmdianva alattiili* kantor kern tersedtanve alat tula kantor item fin kecjumapolo penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan jumapoio tersedianya barang cetak onnrmamiann nam tersedianya barang cetak oenaoandaan *em kec jumapolo penyediaan komponen inatalaal listrik penerangan bangunan kantor kecamatan jumapoio tersedianya peralatan listrik denerenoan item tersedianya peralatan listrik oenomnnan item kecjumapolo penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kecamatan jumapoio tersedianya bahan bacaanden peraturan bandana undangan 2ek molar, bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan eksemplar, bulan kecjumapolo penyediaan bahan komik kantor kecamatan jum book tersedianya bahan looks k kantor karn l hula tersedianya bahan loasttk kantor hem. bulan kecjumapolo penyediaan makanan dan minuman kecamatan jumapoio tersedianya makanan dan minuman nat rapat koordinasi orang kegiatan tersedianya makanan dan minuman root ra dat koordinasi orang kegiatan kecjumapolo rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah kecamatan jumapoijumapolo program peningkatan sarana dan prasarana aparatur penguatan kablfakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infra stuktur secara alcuntabal dan kolaboratif dengan rnlurnh pemangku kopontlngan penguatan koordinasi dan otnorpttao antar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur kec jumapolo pasal aaryan run backed kendsrssn dinas operasional kecamatan jumapoio tempa hhaianya kendaraan d nas opersslons lunttroda ,8unit roda terpeiiharanya kendaraan dinas operasional unit roda unit roda kec jumapolo pemeliharaan run berkala perlengkapan gedung kantor kecamatan jumapoio terpekhsrtnya partangkapan gedung kantor pake! terpeiiharanya perlengkapan gedung kantor paket kec jumapolo pemeliharaan komputer kecamatan jumapoio terpellhsranya komputer laptop, 2pc, printer terpeiiharanya komputer laptop, po, printer kecjumapolo pembangunan mushola kantor kecamatan jumapoio tarsadlanya mushola kantor padat tersedianya mushola kantor paket kec jumapolo aran yar kode rekening urusan bida rusak peter1khas daerah program kboiatah priority * daerah >ir a baterai r u hlist kuria sutta i diam opd peaaflggaiig hewan b**q program k gl at hadal kegietms pagu indikatif rp tolok ukur target tolok ukir target tolok ukur targetsi dangan peluru pemangku kapanttngan penguatan koordinat dan einargitaa tar opd dalam membangun titfraatruktur gang malang terkait cakupan peningkatan kapasitas sumbar daya aparatur kec jumapolo penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar r alias! kinerja skpd kecamatan jumapolo juml sar r alias kinerja skpd kec jumapolo program pengambangan dan pembangunan wilayah penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pama mantan infrastruktur antara akuntabel dan kolaboratif dangan celurut pemangku kapanttngan penguatan koordinat dan einargitaa tar opd dalam membangun trtfraetruktur yang paling terkait persentase tomba kemasyarakatan aktif s.s80. kec jumapolo partantes* wilayah dalam keadaan korpus persentase wilayah tertib perd parent*** tarra wilayah dalam kondisi baik persentase desa memiliki apb des dan rkd** ketuai ketentuan persentase kehadiran musmnbano fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban kecamatan jumapolo jumlah bintil kanbbnaa yang terbina desa jumlah bintil kanbbnas yang terbina desa kec jumapolo fasilitas dan koordinasi kesejahteraan adalah kecamatan jumapolo jumlah kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan kegiatan jumlah kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan kegiatan kecjumapolo jumlah kegiatan kub angkat kecamatan jumlah kegiatan kub angkat kecamatan jumlah desldbraka van terfasilitaai jumlah paskibraka van tarfasilhaal jumlah kegiatan daerah yang difasilitasi jumlah kegiatan daerah yang riifaailitaal fasilitas kegiatan evell budaya fasilitasi kegiatan sosial budaya 1fl fasilitasi han koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan .liimaoolo jumlah kegiatan pembinaan pkk kegiatan jumlah kegiatan pembinaan pkk kegiatan onn kec jumapolo tah kegiatan lomba jumlah kegiatan lomba jumlah desa yang terfasilitaa pelaksanaan dans desa jumlah desa yang terfasilltas kelak binaan dans desa jumlah pelaksanaan musrenbana jumlah pelaksanaan musrenbano fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan kecamatan jumapolo jumlah desa yang telah monitoring dan dievaluasi add dead jumlah desa yang telah monitoring dan dijual nas! add desa kec jumapolo jumlah lembaga desa van divine jumlah lembaga desa van dibina jumlah berangkat desa van dibina jumlah nnrnnakat desa van dibina rfi an.jat1dak langsung belanda pesawat kab. ran yar perubahan keo alam atan masih kode rekening rusak b1da1vg urusan pemerintahan daerah dak program kegiatan priority daerah 8searah daerah lokasi todlkator kinerja png ladlbatlf rp| sumber dons opd fenenggiuig jrnwsb hall program keluar ^akui hall kegiatan tolok ukur tercer tolok ukur taire tolok ukur kecamatan masih belanja langsung .s20. administrasi pemerintahan s20 belanja t1dak langsung rflanjai langsung administrasi) pemerintahan program pelayanan administrasi perkantoran kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur acara akuntabel dan jeolaborattf dengan seluruh pemangku kepentingan penguatan koordinasi dan atnergitaa opd dalam membangun infrastruktur gang paling terkait penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kecamatan masih terpenuhinya pembayaran aaa komunlksl,sumber daya air dan listrik bulan terpenuhinya pembayaran jasa komunlksl,sumber daya air dan listrik bulan kec masih penyediaan jasa kebersihan kantor kecamatan masih terpenuhinya jasa kebersihan pada kantor kec. masih bulan terpenuhinya jasa kebersihan pada kantor ken masih 2bulan kec masih penyediaan alat tulis kantor kecamatan masih terealiaaslbarang cetakan dan penggandaan kecamatan masih tereallsasikomponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kecamatan masih tercukupinya penerangan gedung kantor kec. males bulan tercukupinya penerangan gedung kantor kec. masih bulan kec masih penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang urtdanaan kecamatan masih tercukupinya pengetahuan bulan tercukupinya pengetahuan bulan kec masih penyediaan makanan dan minuman kecamatan masih terselenggaranya kegiatan tamu dan rapat bulan terselenggaranya kegiatan main tamu dan rapat bulan kec masih rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah kecamatan masih terselenggaranya kegiatan dalam daerah bulan terselenggaranya kegiatan dalam daerah bulan kec masih penyediaan bahan logistik rumah dinas kecamatan masih tercukuoinva bahan loolsbk bulan tercukuoinva bahan logistik bulan kec masih penyediaan jasa operasional pelaksanaan kegiatan kecamatan masih terbakarnya tenaga pelaksana pada kecamatan masih orang selama bulan bulan terbakarnya tenaga pelaksana pada kecamatan masih orang selama bulan bulan kec masicara ananta fan (kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan penguatan koordinat i dan oinorgitao tar opd dalam membangun infrastruktur yang ung terkait kec masih pemeliharaan rutin berkala gedung kantor kecamatan masih terpeliharanya gedung kantor masih terpeliharanya gedung kantor masih kec masih pemeliharaan rutin berkala kendaraan kecamatan masih terpeliharanya kendaraan dinas terpeliharanya kendaraan dinas kec masih pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor kecamatan masih terpeliharanya perlengkapan gedung terpeliharanya perlengkapan gedung kec masih pemeliharaan komputer kecamatan masih terpeliharanya peralatan komputer terpeliharanya peralatan komputer k c masihcara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan penguatan kaerdlnael dan elnergttae tar opd dalam membangun infrastruktur gang paling terkait kec masih fasilitasi penyusunan renik kecamatan masih ter rifftunnva laporan ceria tftrausunnva laporan kinerja 00 kec masih eru aran yar tah kode rekening ul bida uru8ar pake rnf tahap daerah dab program kegiatan prlerttaa daerah daan lofceai inrflknter kinerja pagu ladlkatlf rp) sumbar demi opd penanggung jawab hall program kelalaian kegiatan bail kegiatanbangii atau eb akan pomamtaan pembangunan nmf harada info etnergttae tar opd dalam mantbangun (r kaetrulctur gang paling terkait kec masih fasilitasi dan konotasi keamanan dan ketentuan terciptanya keamanan dan ketertiban tordpianya keamanan dan ketertiban kec masih fasilitas dan koordinasi kosajahlaraan sosial tarcukupinya penyelenggaraan pemantauan kasus tarcukupinya penyelenggaraan pemantauan kecoa kec masih n ' fasilitasi dan koordinasi pambardavaan masyarakat terlaksananya kegiatan pkk terlaksananya kegiatan pkk kec masih fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan terlaksananya kegiatan muarenbana t rlaksananva kegiatan musrenhenn kec masih fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum tadeksanariva pengadaan cctv tadaksanamra pengadaan cctv k c masih belanja t1dak langsung romania pegawai ran yar enam atan taw kegiatan kode rekening urubaji bid afl ubah sub orr arah daerah dab program keg iat frftorit ili keren detik lokal indikator iiurft sumber opd j|iii| program elo ffaaaa haa eftotaa pagu indikatif rp) tolok ukur target tolok ukur teluk kar kecamatan tawangmangu i.274j72400 belanja langsung artman trans pamnfintahnn rfi an.ia dak langsung rfi an.ia langsung administrasi*! pemerintahan program pelayanan adminstrasi perkantoran penguatan eab akan pemerataan iiy dan post harian infrastruktur arena akurttobel dan kolaboratif dengan tam pemangku kopontlngan penguatan koordinat dan otnorgitao tar opd dalam membangun lr\fraotruktur yang paling terkait cakupan pelayanan administratif perkantoran penyediaan aaa aurat menyurat kecamatan tawangmangu dan kelurahan tawangmangu penyediaan aaa surat menyurat org. lbr penyediaan jasa surat menyurat org lbr tawangmangu penyediaan aaa komunikasi, sumber daya air dan ketik kecamatan tawangmangu dan kelurahan tewanomanau penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik 4janiapajak bin penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4jeniapajak 12bln kec tawangmangu penyediaan aaa pemekaran dan pariaman kendaraan dunia operasional kelurahan tawangmangu penyediaan aaa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional sepeda motor penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas der balon sepeda motor k c tawanomanou penyediaan aaa admniatraai keuangan kelurahan lambang penyediaan jasa administrasi! keuangan bulan penyediaan jasa administrasi* keuangan bulan kec tawanomanou penyediaan aaa keberadaan kantor kecamatan tawangmangu dan kelurahan tawanamanau penyediaan jasa kebersihan kantor peta* 38lt*m bulan penyediaan jasa kebersihan kantor petugas kem bulan kec tawanomanou penyediaan alat tulis kantor kecamatan tawangmangu dan kelurahan tawanamanou penyedia jat tugas kantor hem bulan penyediaan awal tulo kantor hem bulan tawanomanou penyediaan barang katakan dan penggandaan kecamatan tawangmangu dan kelurahan tawanamanau penyediaan barang cetakan dan penggandaan ton bln penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3ton bin kec tawanomanou panyedman komponen tnalalasi m penerangan bangunan kantor kecamatan tawangmangu dan kelurahan tewanomanau penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor item penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor item 12bln kec tawanomanou penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kecamatan tawangmangu dan kelurahan tawanamanau penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan item bln penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan nam bin kec tawangmanou penyediaan bahan (gosok kantor kecamatan tawangmangu dan kelurahan lumban penyediaan bahan logistik kantor 12item bln penyediaan bahan logistik kantor item bln kec tawangmanou penyediaan makanan dan minuman kecamatan tawangmangu dan kelurahan tawanamanou penyediaan makanan dan minuman kegiatan bulan penyediaan makanan dan minuman kegiatan 9ulan kec tawanomanou rapat rapat koordinasi dan konsultan dalam luar daerah kecamatan tawangmangu dan kelurahan tawanamanou rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kegiatan bln rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kegiatan bln kec tawanomanou program peningkatan sarana dan prasarana aparatur cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur kec tawanomanou pengadaan peralatan gedung kantor kecamatan tawangmangu terpenuhinya peralatan gedung kantor unit terpenuhinya peralatan gedung kantor unit kec tawanomanou pengadaan komputer kelurahan tawangmangu terpenuhinya perlengkapan gedung kantor un* terpenuhinya perlengkapan gedung kantor uni kec tawanomanou pemeliharaan rutin berkali rumah dinas kecamatan tawangmangu terpeiiharanya rumah jabatan rumah dinas terpeiiharanya rumah jabatan rumah dinas kec tawangmanou aru v s2 kode rekening kisah bib air uru8aj pemerintah daerah dax program kbqiatar priority s daerah referee daerah wheel indikator kiri* bomber dama opd peaaaffnnf jawab fiona selena ref tas page tadlkattf rp) teluk ukur target tolok ukur target tolok ukur target pemeliharaan mln berkala gadung kantor kecamatan tawangmangu dan iran terpellharanya gedung kantor unit tahun terpekharanya gedung kantor unit tahun tawangmangu pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional kecamatan tawangmangu dan kali iran tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan danai operasional erg mtr 2bin tersedianya jasa pemeliharaan dan peranan kendaraan dinas opereaiona org mbi mtr kec tawangmangu pemeliharaan komputer kecamatan tawangmangu dan kalnrehen rt________ tersedianya pemekheraan peralatan komputer, laptop dan printer tahun tersedianya pemeliharaan peralatan komputer, laptop dan pinter tahun kec tawangmangu program peningkatan arsip aparatur penguatan hsbtyokan pemerntuun aitaitgiuuw dan p me harian infra struktur antara akuntabel dan kolaboratif dengan buruh paman ku kapanttngan penguatan koordinasi dan xaryitao tar opd dalam jambangan serv uvryanf ung terkait cakupan peningkatan disiplin aparatur ki tawangmangu pengadaan pakaian olahraga kecamatan tnwannmanau terwujuttiya keserasian dan keindahan berpakaian terwujudnya geser an dan keindahan baroakelan kec tawangmangu program peningkatan pengembangan alaseluruh pemangku kapanttngan penguatan koordinasi dan ainargitam tar opd dalam membangun inf taat tur gang ung terkait prosentase tertib pelaporan menelan kinerja dan keuangan kbc tawangmangu penyusunan laporan capaian meta dan ikhtisar reakaaai kinerja skpd kecamatan tawangmangu dan kalurahan tawanamanau tersusun nya laporan kuala alias dan laporan keuangan bulan tereusunnya laporan akuntan utama dan laporan keuangan bulan kec tawangmangu penyusunan pelaporan keuangan aemesteran kalurahan tawanamanau tereusunnya laporan keuangan semaateran laporan tereusunnya laporan keuangan semaateran laporan kec tawangmangu penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun kecamatan tawanamanau tarauaurtnya laporan keuangan daerah oada opd kegiatan tereusunnya laporan keuangan daerah oada opd kegiatan kec tawangmangu penyusunan rka dpa kecamatan tawangmangu dan kalurahan tawanamanau terwujudnya penyusunan adan dpa kegiatan terwujudnya penyusunan adan dpa kegiatan kec tawanomangu penyusunan laporan pelaksanaan tugas sko kecamatan tawanamanau tereusunnya laporan lpt laporan tereusunnya laporan lpt laporan tawangmangu penyusunan laporan benar>a mata nsi pemerintahan laki1 kecamatan tawanamanau tereusunnya laporan laki laporan tereusunnya laporan kip laporan kec tawangmangu program pengambangan dan pembangunan wilayah penguatan katakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan irtfraatruktur antara akuntabel don kataborattf dangan seluruh pemangku kapanttngan penguatan koordinat dan atnargttaa tar opd dalam membangun utfmatruktur gang paling terkait pra atas lembaga kemasyarakatan pr pentas! wilayah dalam keadaan kondusif presentase wilayah tertib perda presentase aarpraa wilayah dalam kondisi baik pr pentas! dead mamllikl apb das dan rkp dea annual ketentuan presentase kehadiran muaranbang kec tawangmangu fasi maai dan koordinasi keamanan dan ketertiban kecamatan tawangmangu dan kalurahan tawanamanau jumlah nma& kamtibmas, pembinaan wilayah dan paket posko siaga vak p6p tahun jumlah unhas kamtibmas, pembinaan wilayah dan paket posko siaga salak pbp tahun kec tawangmangu fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial kecamatan tawangmangu dan kalurahan tawangmangu jumlah kegiatan peningkatan peran rta kepemudaan, kerukunan umat beragama, kub, lomba target pengamalan nilakiilal kejuangan asklbri, dan kegiatan bidang budaya tahun jumlah kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan, kerukunan umat beragama, kub, lomba bergiat pengamalan nilai nilai kejuangan paskibra, dan kegiatan bidang budaya tahun kec tawangmangu familia i dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan tawangmangu dan kalurahan tawanamanau pembinaan pkk, posyandu, kb, lomba d a kelurahan tahun *pembinaan pkk, posyandu, kb, .lomba desa kelurahan tahun kec tawangmangu kab. ran yar v s3 kode rekening urutan bidang urutan pemerintahan daerah dan program kegiatan prioritas week cari indikator* kinerja pa(a ladlkatlf rp| bomba* data opd press||sb| jasa hall program team kegiatan hae kegiatan tolok lektor tolok ukur tolok ukur faallitaai dan koordlmaal ata pemerintahan kecamatan tawangmangu dan kalurahan ttwanamanau pembinaan perangkat, admin desa. evaluasi, rt rw lembaga tahun pembinaan perangkat, admin desa, evaluasi, rt rw lembaga tahun s28. k c tawangmangu faatlitaai dan koordinat pelayanan umum kecamatan tawangmangu dan kelurahan tewangmanou dokumen survey kepuasan masyarakat, kegiatan l alias! tahun dokumen survey kepuasan masyarakat kegiatan laga asasi tahun k 4 tawangmangu pengembangan kewilayahan kelurahan kecamatan tawangmangu dan kelurahan tawangmangu pelaksanaan musyawarah pembangunan penataan infrastuktur dan pembangunan sarana prasarana kelurahan pemberdayaan lembaga dan organisasi! masyarakat tahun pelaksanaan musyawarah pembangunan penataan infrastruktur dan pembangunan 8sana prasarana kelurahan pemberdayaan lembaga dan organisasi! masyarakat tahun kec tawangmangu belanja t1dak langsung belanda pegawai ran yar usulan perubahan kegiatan enam atan ngargoyoso kode rekening urusan biaro urusan pemerintahan daerah dah program kegiatan priority s daerah beneran daerah lokasi f i isbn harta page indikatif rp) sumber dana opd penanggung jaw hall program keluarga flat hall kegiatan tolok ukur tolok ukur tenet tolok timur kecamatan ngargoyoso belanja langsung ariministmsi pemennlahtm rfi anja tidak langsung belanja langsung administrasi! pem#f+nt hsn program pelayanan administrasi perkantoran obra ct dan oinorgitao antar opd dalam membangun infrastruktur yang ung terkait penyediaan jasa surat menyurat kec. ngargoyoso pembayaran jasa aura menyurat orang pembayaran jasa surat menyurat orang kec ngargoyoso penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kec. ngargoyoao pembayaran jasa komunikan sumber data air dan listrik item pembayaran jasa komunikasi sumber data air dan listrik hem kec ngargoyoso penyediaan jasa kebersihan kantor kec. ngargoyoso pembayaran jasa kebersihan kantor orang pembayaran jasa kebersihan kantor orang kec ngargoyoso penyediaan alat tul kantor kec. ngargoyoso tersedianya alat tulis kantor item tersedianya alat tulis kantor hem kec nfp nnrnsn penyediaan barang carakan dan penggandaan kec. ngargoyoso taraadianya barang cetak dan damaandaan ibr taraadianya barang cetak dan denooandaan ibr kec ngargoyoso penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kec. ngargoyoso taraadianya peralatan listrik dan elektronik item taraadianya peralatan listrik dan inktrnnlk itam kec ngargoyoso penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kec. ngargoyoso tersedianya aurat kabar untuk bahan hasan kern taraadianya aura kabar untuk bahan bacaan 1tam kec ngargoyoso penyediaan bahan logistik kantor kec. ngargoyoso tersedianya bahan togisbk untuk keperluan rumah tangga rumah d nas hem tersedianya bahan logistik untuk keperluan rumah tangga rumah dinas item kec ngargoyoso penyediaan makanan dan minuman kec. ngargoyoso taraadianya makanan dan .minuman rapat kali taraadianya makanan dan .minuman rapat kali kec ngargoyoso rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah kec. ngargoyoso taraadianya pembiayaan perjalanan rinci bulan taraadianya pembiayaan peijeianan dinas bulan kec ngargoyoso program peningkatan sarana dan prasarana aparatur penguatan kebijakan pemerataan famfrofifiwu dan powo harian infrastruktur opera ofcuntabal dan kolaborasi{f dongan seluruh pemangku kepentingan penguatan keardlnaei dan antar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait kec ngargoyoso pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional kec. ngargoyoso terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda dan roda unit terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda dan roda unit kec ngargoyoso pemeliharaan nitirvberfcaia peralatan gadung kantor kec. ngargoyoso terpeliharanya peralatan gedung kantor unit tarpeliharanye peralatan gadung kantor unit kec ngaagoy080 program peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian kirteija dan keuangan penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur arena eun carol dan kataberatlf dengan seluruh pemangku kepentingan penguatan koordinat dan oinorgitao tar opd dalam infrastruktur yang ung terkait kec ngargoyoso penyusunan klip kec. ngargoyoso terausunnya klip kegiatan terausunnya klip kegiatan kec ngargoyoso fasilitasi penyusunan raja kec. ngargoyoso dokumen ren dokumen dokumen raja dokumen kec ngargoyoso ara indikator kinerja opd baagguiig kode rekemno tentulah bidang ijrusai pemerintahan daerah dab program kejutan dfttnh aru latfcaal basil regna kawasan kig) t hall kegiatan paga indikatif rp) sud tolok ukur tolok akar saint tolok akar tent program pengembangan dan pembangunan ayah alm ltk tangkis pemeliharaan in struktur antara jcuntebel dan kolom tlf dengan pem angka fcepentlrigaii penguatan koordinasi dan otnorgttao tar opd dalam membangun <j\j vadoni mur gang paling terkait sso.ooo kec rgoyoso fasilitas* dan koordinasi keamanan dan ketsibban kec. ngargoyoso terpenuhinya fasilitas dan koordinasi kaimana dan keteduhan terpenuhinya fasilitas dan koordinasi kaimana dan meter van kec ngaagoyo80 fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan postal kac. agar poso terpanuhinyaosialakae. ngargoyoso fasilitas dan koordinasi kesejahteraan terpenuhinya aosialakec. ngargoyoao fasilitas dan koordinasi kesejahteraan kec noargoyoso fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kec. ngargoyoeo terpenuhinya fasilitas dan koordinasi pemberdayaan masyarakat torponuhkiya fstilrtas dan koordinasi dembardavaan masyarakat kec n ar o 080 fas itai dan koordmaai tata pemerintahan kec. ngargoyoso terpenuhinya fasciata* dan koordinasi tata demerlnt bahan terpenuhinya fae ita dan koordinasi tata pemerintahan kec noargoyoso fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum kec. ngargoyoso terpenuhinya fasilitas dan koordinasi pelayanan umum terpenuhinya fasilitas* dan koordinasi pelayanan umum kec noargoyoso belanja dak langsung .06s6s .ooo balance pesawat ran yar fer enam atan karangpandan kode rekening urutan bidaiio urusan pemerintahan daerah dab program keoiataji priority s daerah beneran daerah lobus! tft peta indikatif rp) bomber dua opd penanggung jawab hall program keluarga kegiatan hall kegiatan tolok tokoh target tolok ukur tolok ukur not kecamatan karangpandan an.ia langsung administrasi! perrnrtntnhnn belanja t1dak langsung belanja langsung administrasi! pemerintahan program pelayanan administrasi! perkantoran penguatan kablfakan pemerataan pembangunan dan pemahaman infraatnargltaa antar opd dalam membangun irtfrartruktur gang paling terkait penyedia ban jasa komunikasi, sumbar daya air dan listrik kecamatan karangpandan tersedianya penyelenggaraan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik item tersedianya penyelenggaraan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik kem kec karangpandan penyediaan jasa keberatan kantor kecamatan karanaoanden tersedianya tenaga kebersihan kantor dan alat pembersih orang tersedianya tertawa kebersihan kantor dan alat pembersih orang kec karangpandan penyediaan alat tulis kantor kecamatan kerana pandan tersedianya kebutuhan alat tulis kantor kem tersedianya kebutuhan alat tulis kantor kem karangpandan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan karanananrtan tersedianya barang cetakan dan denaoandaan item tersedianya barang cetakan dan oenaaandaan item kec karangpandan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kecamatan karanaoendan tersedianya komponen alat listrik item tersedianya komponen alat listrik kern kec karangpandan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kecamatan karanaoandan tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan eksemplar tewdiany hill bacaan dan oamfxjbv ki'd man an exemplary karangpandan penyediaan makanan dan minuman kecamatan karanaoandan tersedianya makanan dan minuman ttm tersedianya makanan dan minuman vin kec karangpandan rapat rapat koordinasi dan konsultan kedalam luar daerah kecamatan karanaoandan terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah thn terlaksananya rapat koordinasi, konservasi dalam klan luar daerah thn kec karangpandan penyediaan bahan logistik rumah dinas kecamatan karanaoandan tersedianya bahan logistik rumah dinas item tersedianya bahan logistik rumah dinas item kec karangpandan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur penguatan eableelunih pemangku kepentingan penguatan koordinat dan atnargltaa antar opd dalam membangun ir hntrafctiir gang paling terkait kec karan pangan pemeliharaan run berkala rumah diisi kecamatan karangpandan tersedianya pemeliharaan rumah dinas kem tersedianya pemeliharaan rumah dinas kem kec karangpandan pemeliharaan run berkala gedung kantor kecamatan karangpandan cakupan pemeliharaan berkala kedua kantor 1tem cakupan pemenjaraan berkala gedung kantor rem kec karangpandan pemeliharaan run berkala kendaraan nas operasional kecamatan karangpandan terpeliharanya kendaraan dinas kantor kem terpeliharanya kendaraan dinas kantor kem k karangpandan pemekheraan run berkala perlengkapan gedung kantor kecamatan karangpandan cakupan pemekheraan berkala peralatan gedung kantor unk cakupan pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor unk kec karangpandan aru kode cen ifi0 duan opd daerah dab oon d atau usa radiasi sasaran darah last haa pion kaloatun kegtetta hall kelabu page indikatif maoptp) iia jtm program pengambangan dan pembangunan wilayah buatan k b( akan ftmsrutaan ptmlxmguiuui doit piaraan inflata jalur antara afcuntahsl dan kolaboratif dugaan sabiruh pomongles kapantlngan buatan kccrdlnam dan stnorgttae antar oh) dalam tantangan (n v ant mitra gong ung terkait tokoh tolok akar kec aft angpanoan .u1.4u haadtoal dan kontras keamanan dan katattban kecamatan karana gardan jumlah lima kamtunnas yang tartan desa jumlah mas kam mnras yang taruna iumlith do44 tertfofl dead kec karangpandah *v1 *<ui.*y fasilitasi dan koordinasi kepe|antarkan sosial kecamatan karanppandan fasilitasi kegiatan pelaksanaan d**rs,b, kub angkat kecamatanjumlah paaklbrakajertakaananya fasilitasi item fasilitasi kegiatan pelaksanaan demi. kub tingkat kecamatan jumlah paskibrakajadakaananys faadtaal bentoel nelebsansen daerah hem kec karangpandan .yi . y fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan karang pandan jumlah kegiatan pkk, pelaksanaan desa jumlah kegiatan pkk, pelaksanaan muaranbangcam dead kec karanopandan program pancaran laporan fcinaqa notas ii jasa fmurataaaucapan union penguatan koordinasi dan sinergitas antar opd dalam membangun infmmtrutctur )fang paling terkait kec karanopandan *u pelaksanaan musyawarah pembangunan desa i l an.ia tidak nft kuno islam pegawai kecamatan (amo pandan terlaksananya kegiatan pelaksanaan muse band tes desa terlaksananya kegiatan pelaksanaan musrenbanodea desa s10.oc. kec karanopandan eru per kegiatan alam atan aran yar kode rekening diubah b1dapo urusan pimxrihtahah daerah dah program kboiatah prlarttaa daerah pfitirita edisi lokal indikator kinerja ftnwhiir d*a opd peoanggtug etuaraa kegiatan head paga indtkettf rp| tolok ukur tolok ukur ruw tolok ukur kecamatan karanganyar belanja langsung admin isb aai pemerintahan belanja tidak langsung .s7s.1s7. rfi an.ja langsung .18s.2s0 administrasi pemerintahan program pelayanan administrasi*!einergltae tar opd dalam membangun infrastruktur gang paling terkait cakupan pelayanan administr t! perkantoran penyediaan jasa surat menyurat kec. k a dan ksi tercukupinya kebutuhan pelayanan surat menyurat bulan tercukupinya kebutuhan pelayanan surat menyurat 12bulan karanganyar penyerahan jasa komunikasi, sumber daya air dan tank kec. kra dan kel penyediaan jasa komunikasi, dan listrik. bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik. bulan kec karanganyar penyediaan jasa kebersihan kantor kec. kra dan kel tercukupinya kebutuhan kemarahan dan keamanan kantor 12bulan tercukupinya kebutuhan kebersihan dan keamanan kantor bulan kec karanganyar penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kel. gayamdompo temedianye jasa perbaikan peralatan dan cerienakamn kuria bulan tersedianya jas* perbaikan peralatan dan beriennkaoan keris bulan k i karanganyar penyediaan alat teks kantor kec. kra dan kai taraadianya alat tulis kantor 12bulan tersedianya alat tut* kantor bulan kec karanganyar penyediaan barang catatan dan penggandaan kac. kra dan kel tercukupinya kebutuhan penggandaan bulan tercukupinya kebutuhan penggandaan bulan kec karanganyar penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kec. kra dan kelkec karanganyar penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang urtdanoan kei. janthaijo potongan tersedianya bahan bacaan bulan tersedianya bahan bacaan bulan kec karanganyar penyediaan makanan dan minuman kec. kra& kel. cangkang, potongan, selingan, gedong taraadianya makanan dan minuman rapat bulan taraadianya makanan dan minuman rapat bulan kec karanganyar rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah kac. kra kelurahan kasual kel.kra gayamdompo tercukupinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi bulan tercukupinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi bulan k c karanganyar penyediaan jasa keamanan kantor kac. kra kal. gayamdompo tersedianya jasa keamanan kantor bulan tersedianya jasa keamanan kantor bulan kec karanganyaltae tar opd dalam membangun infrastruktur gang paling terkait cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur kec karanganyar pembangunan gedung kantor kel. kalung. beban, gayamdompo terlaksananya pembangunan gedung keg terlaksananya pembangunan gadung keg kec karanganyar pengadaan perlengkapan gedung kantor kec. kra, kal. kalung, jan9harjo,dengan,ged terlaksananya perlengkapan gedung kantor bulan terlaksananya perlengkapan gedung kantor bulan k c karanganyar pengadaan peralatan gedung kantor kel kecuali kal )antar|ojungks,delink terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor bulan terlaksananya pengadaan peralatan gadung kantor bulan kec karanganyar pengadaan mebeieur kec. kra kel kedua kel toriaksenany pengadaan melebur unit terlaksananya pengadaan melebur unit kec karanganyar pengadaan komputer kec. kra kei kedua kal terwujudnya perlengkapan kantor uni terwujudnya perlengkapan kantor unit kec karanganyar aru ara kode rekening pusat bidang uru8ax pemekihtahax daerah dax program kegiatan pikuttes daerah basa daerah peta indlhatlf rp| bomb* dem opd peaoagxaiig j*web has progress kegiatan ball kegiatan tolok lot take tolok ukur tenet tetes ufcirr tenet pemeliharaan run berkala gadung kantor kec. kra ket kecuali ket terlaksananya pemeliharaan run gedung kantor bulan terlaksananya pemeliharaan run gedung kantor bulan s2. karanganyar pemeliharaan run berkala kendaraan dinas operasional kec. kra dan12 kel pemeliharaan kendaraan dinas kantor tahun pemeliharaan kendaraan dinas kantor tahun kec karanganyar pemeliharaan run berkala perlengkapan gedung kantor kec. kra. kat. canadian. terpeliharanya perlengkapan gedung kantor tahun tarpeliharanya perlengkapan gadung kantor tahun kec karanganyar peron veteran rute berkata peralatan gedung kantor kec. kra a12 kai kedua ket. lantihario. pemeliharaan peralatan gedung kantor tahun pemeliharaan peralatan gedung kantor tahun k c karanganyar pemeliharaan komputer kec. kra kei. tegalgede. kra. terlaksananya pemakharaan komputer tahun terlaksananya pemeliharaan komputer tahun s1s. kec karanganyar r fasilitas) adang berat gadung kantor kei. jangka terwujudnya rehab stasi sedang berat dua kantor keg terwujudnya r fasilitas) sedang berat dura kantor keg kec karanganyar pembangunan rehab pegar kantor tersedianya peralatan rumah jabatan tersedianya peralatan rumah jabatan kec karanganyar penataan halaman kantor kec. kra. kel. kalung.dengan. terwujudnya penataan halaman kantor keg terwujudnya penataan halaman kantor keg kec karanganyar fasutaai pemindahan gedung kantor kel. cangkang terwujudnya pemindahan gadung terwujudnya perpindahan gedung kantor karanganyar program peningkatan disiplin aparatur penguatan etb( kan pemerataan pembangunan dan meme harian infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan belum pamanglcm kepentingan penguatan koordinasi dan tnargitaa tar opd dalam membangun infrastruktur gang paling terkait cakupan urusan pemerintah daerah kec karanganyar pengadaan pakaian khusus hari harltsrtentu kec. kra terwujudnya pohon khusus hari hari srt azhj spt terwujudnya pakainkhusus hari part tertentu ptg kec kar angkanya pengadaan pakaian olahraga kec. kra terwujudnya pakaian kerja lapangan ptg terwujudnya pakaian kerja lapangan ptg karan anyar program peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penguatan kmb akan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan iidtwtiu mur secara akuntabel dan kolaboratif dangan seluruh pemangku kapanttngan penguatan koordinat dan alnargttaa tar opd dalam membangun infrastruktur gang paling terkait cakupan perencanaan dan avnluael kinerja perangkat daerah kec karanganyar penyusunan rka dpa kec. kra tersusun adan dpa keg tarsuaunya rka dan opa keg karanganyar hasilitaal penyusunan senja kec. kra tereusunya senja dan renstra keg tarsuaunya senja dan renstra keg karanganyar aru ran yar tah nokoderekenmq urusan bidah urusan peter1ktajuji daerah dab program kegiatan priority s daerah daerah lokal psgc isdlkattf rp| inul opd hasil ketoarsa kegiatan krftataa tolok akar tolok ukur target tolok uku target program pengen tangan dan pembangunan wilayah penguatan kebijakan pmn atasan jatim wae tfm llhanaa t\| itn ita dan kolaboratif sangat toah psmmigfcu kapaahnfm fmipa koordinasi dan nagita antar opo dalam membangun (<t vaetrvfctur gang paling terkait tra tests abe kam asyarakatan amb kec karanganyar partantes* wilayah dalam keadaan kondusif paraantaaa wilayah tertib perda wilayah dalam kondisi baik paraantata kehadiran muaranbana fasilitasi dan koordmaal keamanan dan meter ban kac. krayan k i tkecdan k curahan fnrtrnnimr* tahun tkecdan kelurahan forkorwnca tahun kec karanganyar lrt dan koordinasi keeejahtereon sosial kec. dan kel tarieksenenya keg kub,. mtq, kalah kebangsaan fasilitasi kegiatan posyandu, pkk kampung tahun tedakeanenye keg kub., mtq. kemah kebangsaan fasilitasi kegiatan posyandu, pkk, kampung tahun kec karanganyar military dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kelurahan terlaksananya kegiatan musrenbangkel,lomba kelurahan,operasional mangan tanah eka bondodeaa tahun terlaksananya kegiatan musrenbangkel.lomba kelurahan,operaskmal mangan tanah aka tando iln tahun kec karanganyar fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan kac. krayan kel terlaksananya pembinaan rt r dan koordinasi dookimoan tahun terlaksananya pembinaan rt r dan koonllnaai llnnkunnan tahun uu0 kec karanganyar pengembangan kewdayahen kelurahan kelurahan terlaksananya kegiatan fasilitasi pembangunan kelurahan dmj tambahan tahun terlaksananya kegiatan fasilitasi pembangunan kelurahan dau tambahan) tahun kec karanganyar belanja tfl nfl ino belanda pengawal eru ara per kegiatan alam atan taste edu rumah bidah urusan pbmsrhitahah daerah dah program kegiatan prierltaf aar beras daerah lokal indlketot kinerja paga indikatif tambor opd penanganan basil iii kegiatan hall kegiatan tolok ukur target tolok ukur tolok ukur parent eca sim adu administrasi pemerintahan s5n nnn rfi an.ja tidak administrasi pemerintahan program pelayanan administrasiitno tar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait penyediaan last aurat menyurat kec. tamilnadu pembaversn jasa surat menyurat aurat pembayaran jasa surat menyurat surat kec tasikmadu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik kec. tastanedu pembayaran jasa komunikasi. sumber data elr dan listrik rekerwg, bulan pembayaran jasa komunikasi. sumber data alasan listrik rekening, bulan kec tasikmadu penyediaan aaa kebersihan kantor kac. tasikmadu pembayaran aaa kemarahan kantor orang, kem, bulan pembayaran jasa kebersihan kantor orang, kern, bulan kec tasikmadu penyediaan alat tulis kantor kec. tasikmadu tersedianya alat tulis kantor item tersedianya lat teks kantor item kec tasikmadu penyediaan barang cetakan dan penggandaan kec. tasikmadu tersedianya barang cetak denaaandaan kern tersedianya barang cetak cenaaandaan item kec tasikmadu penyediaan komponen mamalia tank penerangan bangunan kelor kec. taelkmedu tersedianya peralatan uslrildpeneranoan item tersedianya peralatan strip penerangan item kec tasikmadu penyediaan peralatan dan derlenokaoan kantor kec tasik bdu tersedianya darlenokaoan kantor item tersedianya derlenakaoen kantor item kec tasikmadu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kec. taelkmedu tersedianya bahan bacaan dan peraturan oarundana undangan 2eksemplar, bulat tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 2eksemplar, bulat kec tasikmadu persediaan bahan isbn kantor kec. tasikmadu tersedianya bahan logistik kantor item. bulan tersedianya bahan logistik kantor item. bulan kec ta&madu penyediaan makanan dan minuman kec. tasikmadu tersedianya makanan dan minuman rapat ra dat koordinasi bulan tersedianya makanan dan minuman dat rapat koordinasi bulan kec tasikmadu rapat rapat koordinasi dan konsultan dalam luar daerah kac. bikmedu rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perjalanan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perjalanan kec tasikmadulaboratlf dengan seluruh pemangku kepentingan penguatan kacrdlnaei dan einergltae tar opd dalam membangun infrastruktur yang paling terkait k c tasikmadu pemeliharaan rutin berkala kendaraan done operasional kec. tasikmadu terpeliharanya kendaraan operasional dinas unit roda unit roda terpeliharanya kendaraan oparaabnal dinas unit roda unit roda kec tasikmadu pamokharaan run toarfcala peralatan gadung kantor kec. teskunadu terpeliharanya peralatan gedung kantor item terpeliharanya peralatan gedung kantor 3kem kec tasikmadu pemeliharaan komputer kec. tasikmadu terpelinaranya komputer laptop terpeliharanya komputer laptop kec tasikmadu faekkaai pemmdahen gedung kantor kec. tasdunadu terlaksananya pemindahan gedung paket teriakaanartya pemindahan gedung paket kec tasikmadu kompensasi dewa tanah kesdese kec. tasikmadu terbakarnya kompensasi dewa tanah paket terbakarnya kompensasi dewa tanah paket pangsa halaman kelor kec. tasikmadu teriakeansnya pavingnesi tempat periode halaman partir terlaksananya pavingisasi tempat periode halaman partir pengadaan peralatan gadung kantor kec. tasikmadu tersedianya peralatan gedung kantor buah tersedianya peralatan gedung kantor buah ran yar kode rekening dasar b1demo 0rv8ah pamer urr alam daerah dam program kkoiatam rib ba iua daerah lokasi indicator kl wrl sumbar dana opd paoaagguac jawab program keluaran kegiatan ball keglitia pagu iiullkmt rp) iok ukur tolok ukur parent talk likur program peningkatan kapasitas sumber paya aparatur ffnyvataa bajakan ita fin fminmliharaan ir\fra tru para jcurttabal dan tif dangan guru fcepanttagaa penguatan dbid dam day aaaataro membangun liv sadmlcbir gang lin kfc cta wagon) bimbingan teknisdan kurang ketrampilan kae. tasikmadu terlaksananya bimbingan yakni dan kursus ketrampilan terlaksananya bimbingan teknis dan kursus ketrampilan tasikmadu program peningkatan pengembangan starn pelaporan capaian kinerja dan keuangan penguatan ija rata pembangunan dun pemeliharaan iryfrd tru ktu jcu tebal dan ttf sangat pen ngan penguatan akan oul dan rata opd dalam membangun ir^after jalur gang ttn kec tasikmadu penyusunan rka dpa kac. tasikmadu tertuanya dokumen rka opa opd do* rka do* opa tersuaunnya dokumen rka dpa opd 2dora2dokdfa kec tasikmadu penyusunan laporan pelaksanaan tmn* skpd kac. tasikmadu tersusunnva dokumen lpt opd rlnkiimnn tersusunnva dokumen lpt opd dokumen ks6 sim chj penyusunan sop ken tasikmadu tereusunnva dokumen sop opd tersusunnva dokumen sop opd kec tasikmadu penai moment k.iip kan tasikmadu tersusunnva dokumen kil opd minuman tersusunnva dokumen kil opd dokumen kec tasikmadu fasilitasi penyusunan renik kac tasikmadu tersusunnva dokumen renik opd rtnkumen tersusunnva dokumen renik opd dokumen 900iw1 tasikmadu penyusunan opd km. tasikmadu tersuruinnva dokumen cal opd tersusunnva dokumen opd non kec tasikmadu penurunan profil opd kan tasikmadu terausunnvn dokumen profil opd tersusunnva dokumen profil opd kec tasikmadu program pengambangan dan pembangunan wilayah ija tra pembangunan dan pama aaryan tra dan kola ttf penguatan dan mtn gitar opd dalam mambauigun gong ung kec tasikmadu fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban kac. tasikmadu tariakaananya fasilitasi dan koordinasi keamanan dan carteran bln terlaksananya fasilitasi dan koordinasi manan dan ketertiban bln klc tasikmadu fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial kac. tasikmadu terlaksananya foailrtaai dan koordinasi kesejahteraan sosial 50org tariakaananya fasilitasidan koordmaai kesejahteraan sosial 50org kec tasikmadu fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kac. tasikmadu terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat data terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa kec tasikmadu fasilitasi dan koordanaal ata pamadnlahan kac. tasikmadu terlaksananya fasilitasi dan komdimmi ta pamer mahan date terlaksananya fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan 10dead kec tasikmadu fasilitas dan koordmaai pelayanan umum kac. tasikmadu terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum dokumen terlaksananya fasilitas dan koordinasi pelayanan umum dokumen kec tasikmadu belanja t1dak langsung belanda pantai perubahan repo kab. karanganyar tahun usulan perubahan program dan kegiatan tahun iit jalan kode rekening urutan bidang uru8as peherihtahaa daerah dai program sonatas prioritas daerah d i h lokal indikator k4n**t* sumbar dans opd peaasgfuiig jawab haat program raloaroa a [i i haa kegiatan pagu yudikatif rp) iok ukur tyrant tolok ubur iok ukur target kecamatanjaten rfi anja angsana arinmird'am pamor roshan belanja t1dak langsung .s70. belanja langsung artman maai pemerintahan program pelayanan adminstrasi perkantoran n materi (ik ( ak ftn etta tiylhudiiktiirncara i o kapata ngan burglbu opo ii\fra tru kecamatan jalan cakupan pelayanan administrasi parfcantoran penyediaan jasa komunfcaai, sumber daya air dan kotak kecamatan jalan terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, author daya air dan metrik 4tem,12bulan terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, author daya air dan listrik 4em,12bulan kec jaten penyediaan jasa kemarahan kantor kecamatan jalan terselenggaranya penyediaan jasa kemarahan kantor 17latm,tangga kemarahan org .penjaga malam org tarsalarggaranya penyediaan jasa kemarahan kantor item,tangga kemarahan org .penjaga malam org t jaten penyediaan alat tuka kantor kecamatan jalan taraalanggaranya penyediaan alat tulis kantor item tereeienggarenya penyediaan alat tulis kantor item kfc jaten penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan jalan taraalanggaranya penyediaan barang cetakan dan oenooandaan lembar, jenis terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan mnonanhaan lembar,2jenis k jaten penyediaan komponen instalasi listak penerangan bangunan kantor kecamatan jalan taraalanggaranya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor item taraalenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik penayangan bangunan kantor sam kec jaten penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kecamatan jalan ter tenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perunding undangan bulan taraalenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan bulan jaten penyediaan makanan dan minuman kecamatan jalan taraalanggaranya penyediaan makanan dan minuman org terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman org kec jaten kapal rapat koordmaai dan konsulat dalam luar daerah kecamatan jalan taraalanggaranya rapet rapat koordinat dan konsultasi dalam luar daerah taraaienggaranya rapa rapat koordmaai dan konsultasi dalam luar daerah kec jaten penyediaan bahan logistik rumah dinas kecamatan jalan tersedianya bahan logistik bulan tersedianya bahan logistik bulan kejawen program peningkatan sara dan prasarana aparatur pmrtffuatan pijakan j*iim>ujung painhunrumn lr\fm *tr% tutur acara akuntabel tif ngan tubuh kapanttngan angkatan nargttaa opd bangun fra tru ktu lin kecamatan jalan cakupan pelayanan vagina dan prasarana aparatur kejawen pengadaan penangkapan gadung kantor kecamatan jalan lerwdianya penangkapan gadung kantor baik oka tersedianya penangkapan gadung kantor baik kem kec jaten pengadaan peralatan rumah tangga kecamatan jalan taraalanggaranya pengadaan penangkapan rumah tanpa kem terselenggaranya pengadaan perlengkapan rumah tangga item kec jaten pemeliharaan rute berkala gedung kantor kecamatan jalan taraalanggaranya pemeliharaan rutin berkala gadung kantor ikan taraaienggaranya pemeliharaan rutin berkala gadung kantor ikan kejawen pemeliharaan run berkala kendaraan dunia operasional kecamatan jalan taraalenggaranya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dunia operasional mobildan 3kapolda motor terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional mobil dan sepeda motor kejawen pemeliharaan run berkala peralatan gadung kantor kecamatan jalan tatsaiangearanya pemeliharaan rutinfterkala peralatan gadung kantor sam taraalanggaranya pemekaran run berkala peralatan gedung kantor sam kec jaten ode rekening kusan bidang urueampemerimtaham daerah dam program eeqiatam ,>*,t wih aaaaaa adalah lekuk indikator tfl rata pm(o lalat rp) mama opd ||u jtv aas militia han koftatao tolok uko tyrant tolok akar tari t tolok okm tyrant program peningkatan pengambangan slate pelaporan capaian sinar* dan keuangan penguatan anim rotan pambangnuum dan pama canaan inj tru ktu afciintabel dan ttf delapan jalani prnmangkh karpantinpcui tnm rita ante opd datang bangun ^fraatrutetur aau rica kecamatan jalan cakupan peningkatan pengambangan selatan pelaporan capaian klnaija dan keuangan kec jaten penyusunan k.hp eo) tan jalan lersedtanve dokumen jto terseduinva dokumen kec jaten program pengambangan dan pembangunan wilayah pijakan frm trotoar bangunan fum torii antara alt state dan atlunih tin buatan ainargitam kantor opd rfaloffl bangun fra tru itu tin kec jaten fas saat dan koordinat keamanan dan ketertiban kecamatan jalan terlaksananya pembinaan desa mtlavah desa terlaksananya pembacaan desa jawab desa k t jaten fa&lit di don koofdinoti kooojohtoraon total kecamatan jalan terlaksananya kag. kub. paskibraka. kapemoaaan, osnoallan serta keaaoaburl data terlaksananya keg.kub. pasklbcaki. kepemudaan, oenaallan serta kea.sosbud data kec jaten fasilitasi dan koordinat pemberdayaan masyarakat kecamatan jalan taraalanggaranya kegiatan pembinaan pkk lomba data, rmarenbang dan bna desa data taraalanggaranya kegiatan pembinaan pkk. lomba data. muarenbang dan dana desa data kec jaten fasilitas dan koordinat pelayanan umum kecamatan jalan taraadianya dokumen survey kepuasan masyarakat dan kegiatan leoalbasl desa taraadianya dokumen survey kepuasan masyarakat dan kegiatan legalisasi data belanja tidak langsung omi belanda pegawai s76. program kegiatan cam atan kode rekening uru8ah bidang rd8aji pemerintahan daerah dam program keg iat prioritas daerah boearaa daerah lokasi indikator kinerja paga indikatif rp) samba* dana opd p9nio0q ii| hasil program kegiatan flat hill kegiatan tolok aktor target tolok tnr target tolok skor kecamatan colomadu fiflanja langsung administrasi pemerintahan belanja tidak langsung rfi an.ia langsung administrasi! pemerintahan program pelayanan administrasi! perkantoran kebijakan bangunan palm harian antara ttf seluruh tin ainargitaa opd ung kecamatan colomadu pelayanan administrasi! perkantoran yang memadai penyediaan jasa aurat menyurat kecamatan colomadu taraadianya belanja bbm dan jasa pelaksana kurlrsurat surat orang thl, bulan tersedianya belanja bbm dan jasa pelaksana kurir surat surat orang thl, bulan kec colomadu penyedia ban jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kecamatan colomadu taraadianya pembayaran rekening telepon dan listrik hem, 12bulan tersedianya pembayaran rekening telepon dan listrik item, bulan kec colomadu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan colomadu tersedianya peralatan dan derlenoka dan hem orang thl tersedianya peralatan dan oerlenokaoan rem orang thl kec colomadu penyediaan alat lui kantor kecamatan colomadu tersedianya alat sulle kantor hem taraadianya alattulis kantor hem kec colomadu penyediaan barang catatan dan penggandaan kecamatan colomadu taraadianya barang cetak dan benaaandaan bulan tersedianya barang cetak dan nenaaandaan bulan kec colomadu penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kecamatan colomadu taraadianya peralatan listrik dan elektronik hem taraadianya peralatan listrik dan elektronik rem kec colomadu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kecamatan colomadu taraadianya surat kabar untuk bahan bacaan ram tersedianya aura kabar untuk bahan bacaan hem kec colomadu penyediaan bahan logis k kantor kecamatan colomadu taraadianya bahan logistik untuk keperluan rumah tangga rumah d nas item tersedianya bahan logistik untuk keperluan rumah tangga rumah d nas hem kec colomadu rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah kecamatan colomadu tersedianya pembiayaan perjalanan dinas bulan tersedianya pembiayaan perjalanan d nas bulan kec colomadu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur abaikan rra bangunan palm harian antara akuntabel ttf tin ainargitaa opd fra tru ung kecamatan colomadu peningkatan sarana dan prasarana aparatur kec colomadu pemeliharaan run berkala gedung kantor kecamatan colomadu terpeliharenys gedung kantor bulan terpeliharanya gedung kantor bulan kec colomadu pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan kecamatan colomadu terpeliharanya kendaraan dies operasional roda dan roda bulan terpeliharanya kendaraan din bs operasional rode dan roda bulan kec colomadu pemeliharaan main berkala peralatan gedung kantor kecamatan colomadu terpeliharanya peralatan gedung kantor bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor bulan kec colomadu program peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kebijakan era bangunan palm harian fra tru antara ttf seluruh kepentingan ainargitaa opd bangun fra tru paling kecamatan colomadu taraadianya informasi capaian kinerja kecamatan kec colomadu penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sko kecamatan colomadu tersusunnya laporan capaian kinerja opd bulan tersusunnya laporan capaian kinerja opo bulan kec colomadu kode rekening dru8jui bidak dru8aj1 pemerintahan daerah dam program kegiatan priority with bayaran datab indikator klasik psgc indlkotlf rp) sumber dua opd frs jalur has program kaglititt haa kegiatan tolok ukur target tolok ukur target tolok kutu target program pengembangan dan pembangunan wilayah buatan lja aurata bangunan diam puraan acara akuntabel tin fmyuataa itrug nsi opd datang fra tru ttn rka kecamatan colomadu kec colomadu hasil kasi dan koordinasi keamanan dan meter uban kecamatan colomadu terbitnya linmaall desa kegiatan terbitnya lintas desa kegiatan k c colomadu fasilitas dan koordinasi kesejahteraan sosial kecamatan colomadu terpenuhinya kegiatan kub tingkat kecamatan kegiatan terpenuhinya kegiatan fku8 tingkat kecamatan kegiatan kec colomadu fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan colomadu terpenuhinya fasilitas kegiatan pembinaan pkk kegiatan terpenuhinya fasilitasi kegiatan pembinaan pkk kegiatan kec colomadu fasilitas! dan koordinasi ata pemerintahan kecamatan colomadu terpenuhinya jumlah dan desa van martina kegiatan terpenuhinya jumlah dan wdi desa vana terbina kegiatan kec colomadu fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum kecamatan colomadu terpenuhinya dokumen survey kepuasan masyarakat kegiatan terpenuhinya dokumen survey kepuasan masyarakat kegiatan kec colomadu belanja tidak langsung belanda pegawai ab. rejo program kegiatan tahun kode rekan1ng usulan bidang r sab psmeriktahah daerah dab program kegiatan horta daerah tauhid kiri indikator kinerja page indikatif rp) sumber dana opd penanggung jawab hasil program kalangan kegiatan hasil kegiatan tolok atau target tolok ukur target tolok ukur urut kecamatan gondangrejo rfi anja langsung administrasi pemerintahan nn nno rfi anja tidak langsung rfi an.ia langsung administrasi! panwrintahan program pelayanan administrasi ! perkantoran ration paten uma intra tru dan ttf munich tin angkatan alnorgita* opd bangun fra tru lln kac. gondangrejo cakupan pelayanan administrasi! perkantoran penyediaan jasa surat menyurat kac. gondangrejo pembayaran jasa surat menyurat surat pembayaran jasa surat menyurat surat kec gondang rejo penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kac. gondangrejo pembayaran jasa komunikasi, sumber data air dan listrik bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber data aidan listrik bulan kec gondang rejo penyediaan jasa kebersihan kantor kec. gondangrejo tsrpenuhunyajasa kebersihan kantor bulan tsrpenuhunyajasa kebersihan kantor bulan kec gondang rejo penyediaan alat tulis kantor kec. gondangrejo tersedianya alat toile kantor rem tersedianya alat tulis kantor rem kec gondang rejo penyediaan barang cetakan dan penggandaan kec. gondangrejo tersedianya barang cetakan dan oenaaandaan rem tersedianya barang cetakan dan oenaaandaan item kfc gondang rejo penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kac. gondangrejo tersedianya komponen instalasi listrik densranoan bangunan kantor bulan tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor bulan kec gondang rejo penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kec. gondangrejo terpenuhinya peralatan dan oerlenokaoan kantor bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor bulan kec gondang rejo penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kec. gondangrejo tersedianya bahan bacaan dan peraturan diundang undangan bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan diundang undangan bulan kec gondang rejo penyediaan makanan dan minuman kec. gondangrejo tersedianya makanan dan minuman karyawan bulan tersedianya makanan dan minuman karyawan bulan kec gondang rejo rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar rlands kec. gondangrejgondang rejo penyediaan bahan logika rumah d nas kec. gondangrejo tersedianya bahan logistik rumah d nas bulan tersedianya bahan logistik rumah d nas bulan kec gondang rejo penyediaan jasa operasional perkantoran kec. gondangrejo tercukupinya operasional kantor lebih memadai bulan secukupnya operasional kantor lebih memadai bulan kec gondang rejo program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kebijakan pam bangunan altharaan warn tif ttn angkatan dan ainargitaa opd bangun tf\fr al(n^ kec gondang rejo pemeliharaan rutin berkala rumah d nas kec. gondangrejo meningkatnya sarana rumah d nas kantor lokal meningkatnya sarana rumah dinas kantor lokal kec gondang rejo pemeliharaan run berkala gedung kantor kec. gondangrejo meningkatnya sarana gedung kantor unit meningkatnya sarana gedung kantor un kec gondang rejo pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional kec. gondangrejo meningkatnya kendaraan d nas yang memadai end. roda roda meningkatnya kendaraan dinas yang memadai end. roda roda kec gondang rejo pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor kec. gondangrejo meningkatnya peralatan kantor yang memadai unit meningkatnya peralatan kantor yang memadai unit kec gondang rejo ran gan yar kode rekening dru&am bidang dru8am pemerintahan daerah dar program kegiatan priortttf besar daerah lokalt ladlhatot ksatria fagatadikn rp) bombs dana opd penanggung jnwrnb hafal program atur fla hall kogtataa tolok ilir target tolok ukur target tolok ilir tercer program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (ja rataan bangunan pam harian fra tru acara tjf tin pmywta nagita nte opd bangun rating gondang rejo .012s penyusunan laporan kinerja binatang period tahan laki) oc. gondangrajo terkuatnya buku hanya dan pelaporan keuangan buku terkuatnya buku senja dan pelaporan keuangan buku kec gondang rejo penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan sko oc. gondangrajo torsempeikannya capaian kinerja aparat pemerintahan kecamatan gondanarslo buku torsampaikannya capaian kinerja aparat pemerintahan kecamatan gondanareio buku gondang rejo fasilitasi penyusunan senja kec. gondangrajo meningkatnya laporan keuangan yang sik. lancer dan tepat waktu buku meningkatnya laporan keuangan yang baik. lancer dan trait waktu buku kec gondang rejo program pengambangan dan pembangunan wilayah ija rataan bangunan harian acara tif pituruh tin koordinasi ainargitaa gpd mam kanguru fra tru lin kec gondang rejo fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban koc. gondangrajo jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi keamanan dan ketsrtl oan bulan jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban bulan gondang rejo .012s fasilitasi dan koordinasi kesejstiloraan suara kec. gondongrejo jumlah kegiatan koorthnaai koseiahteraon sosial bulan jumlah kegiatan koordinasi kesejahteraan sosial bulan gondang rejo fasilitas dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kec. gondangrajo jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat bulan jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat bulan kec gondang rejo fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan kec. gondangrajo jumlah kegiatan fasilitasi dan knordimasl tata pemerintahan bulan jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan bulan gondang rejo belanja t1dak langsung belanda pegawai ab. per kegiatan tahun kode rekening urutan bidah uru8am pemerintahan daerah dax program kegiatan prioritas daerah latin tii indtfcitoff sumber opd penanggung jawab ail program keluaran hae kegiatan pgu tndlkat rp) tolok skor street tolok ukur street tolok ukm tercer kecamatan mojogedang belanja 1langsung administrasi* pam artnhrhnn belanja t1dak lang ing belanja langsung win administrasi! pemerintahan program pelayanan administrasi! perkantoran ija daratan bangunan harian antara t{f tin angkatan ainargitaa opd bangun fra tru ktu terkait penyediaan jasa aurat menyurat kec. mojogedang terwujudnya kelancaran surat menyurat orang thu12 turbin terwujudnya kelancaran aurat menyurat orang thu bulan kec mojogedang penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan ketik kee. mojogedang terwujudnya kelancaran kegiatan kantor hem bulan terwujudnya kelancaran kegiatan kantor hem bulan kec mojogedang penyediaan jasa kebersihan kantor kec. mojogedang terdptanyan keamanan, kebersihan rien kenyamanan kantor thl hem bulan terciptanya keamanan, kebersihan dan kenyamanan kantor ul7 hem bulan kec mojogedang penyediaan alat tuka kantor kec. mojogedang tersedianya alat luis kantor lama bulan tersedianya alat lulus kantor hem bulan kec mojogedang penyediaan barang cet akan dan penggandaan kee. mojogedang tersedianya barang catatan dan oanoaandaan hem bulan tersedianya barang cetakan dan penandaan rem 12bulan kec mojogedang penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kec. mojogedang tersedianya komponen instalasi untuk penerangan bangunan kantor hem bulan tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor hem bulan kec mojogedang penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kec. mojogedang terpenuhinya kebutuhan jnfocmasr yang must untuk mendukung kegiatan kantor 12bulan terpenuhinya kebutuhan informasi yang aktual untuk mendukung kegiatan kantor bulan kec mojoqcoang penyediaan makanan dan minuman kec. mojogedang tersedianya makan minum rapat orang bulan tersedianya makan minum rapat orang bulan kec mojogedang rapat rapat koordinasi dan konsultasi dahan luar daerah kee. mojogedang terwujudnya kelancaran pelaksanaan tua kedinasan kegiatan terwujudnya kelancaran pelaksanaan tua kedinasan kegiatan kec mojooeoano penyediaan bahan togisbk rumah dunia kec. mojogedang tersedianya bahan logistik mah dinas terr bulan tersedianya bahan logistik rumah d nes hem bulan kec mojogedang program peningkatan 8sarana dan prasarana aparatur rataan bangunan pam harian antara ttf alu tin angkatan ainargitaa opd bangun fra tru lin rka kec mojogedang pembangunan gedung kantor kec. mojogedang gedung kantor yang repr tentatif gedung gedung kantor yang repr tentatif gedung kec mojogedang pemeliharaan run berkala rumah dinas kec. mojogedang rumah dinas yang repr tentatif rumah dinas pager rumah dinas yang repr tentatif rumah maa pegar kec mojogedang pemeliharaan rubnlberkele gedung kantor kec. mojogedang terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor halaman kantor terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor halaman kantor pemeliharaan ru n berkala kendaraan dinas operasional kec. mojogedang kelancaran operasional aparatur 5unt 12bulan kelancaran operasional aparatur unit bulan kec mojogedang pemeliharaan run berkode peralatan gedung kantor kec. mojogedang kelancaran pelaksanaan tugas aparatur unit bulan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur unit bulan kec mojooeoano fasilitasi pemindahan gedung kantor kec. mojogedang kelancaran pemindahan gedung kantor kegiatan kelancaran pemindahan gedung kantor kegiatan kec mojogedang program peningkatan kapas raa sumber daya aparatur rataan bangunan pam harian fra tru ktu antara ttf tin angkatan ainargitaa opd bangun fra tru ung rka kec mojogedang bimbingan teknik dan kursus ketrampilan kec. mojogedang meningkatnya kualitas sumber daya aparatur meningkatnya kualitas sumber daya aparatur kec mojooeoano ab. rumah bidah urusan meme rnt ta ajc basah dax proorajc keoiatjut prioritas dearah saham paaanfc lokal butikator kinerja peta tarikat rp) bieber dana opd penanggung thumb kode (en tolok ukur kaltara* kolot t bb ukur terr t hasil kegiatan tolok ukur program peningkatan pengembangan sistem pelaporan catatan klnaija dan keuangan ftn ikatan kat xja kan pemerataan bangunan dan pemeliharaan tiylkaatnikbir accord ofcuntobal don fcolaberatff dangan ttn penguatan koerdinod dan tai antar opd dalam membangun fra tru ktu ung s00. kec uojooedano penyusunan ren opo kee. mojogedang temedianyk dokumen senja dokumen tersedianya dokumen senja dokumen kec mft. ano penyusunan opa dpp opd kac. mojogedang tersedianya dokumen opa dan dpp opd dokumen tsreadltnys dokumen opa dan dpp pipa dokumen kec mojogedang .u1 penyusunan lpt opo kac. mojogedang tersedianya dokumen lpt opo dokumen tersedianya dokumen lpt opo dokumen kec mrborn* penyusunan kjl opd kec. moyogedang tersedianya dokumen opd dokumen tersedianya dokumen opd dokumen k c ion frw penyusunan baik opd kac. mojogedang tersedianya dokumen baik opd dokumen tersedianya dokumen talk opd dokumen .s00 kec knn bn nfl program pengembangan dan pembangunan wilayah penguatan pemerataan pembangunan dan pamatibaraan lufraatniktar tac ara afcuatabal dan fcalaberat(f dangan seluruh pemangku ttn dan atnargttaa opd bangun tr\fra tru ktu ung kec mojogedang . 1. fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban kac. mojogedang memenggalnya keamanan, kenyamanan wilayah kac. mojogedang desa bulan meningkatnya keamanan, kenyamanan dtv ayah kec. mojogedang 13dead bulan kec mojooeoang fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial kac. mojogedang terwujudnya kesejahteraan sosial kegiatan bulan temujudny kesejahteraan sosial kegiatan bulan kec mojogedang haailitaai dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kac. mojogedang tertaailttasinya koordinasi desa bulan larfasilltasinya koordinasi desa bulan kec mojogedang faailrtaai dan koordinasi tata pemeritahan kac. mojogedang fasaaaai koordinasi tata pemerintahan deeaf12 bulan fasilitasi koordinasi tata pemerintahan 13deta bulan kec mojooeoang fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum kac. mojogedang fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum 13desa 12bulan fasilitasi dan koordinasi pelayanan llmu 13desa bulan kec mojooeoano jalan.ia tidak langsung melania pmuwaj perubahan program kegiatan tah ram kode rekening urusan bida urusan pemerintahan daerah dam program kegiatan priori ta* daerah mnh loket page indikatif rp) bnmlini dana opd panenggnng jiwa uit pimpin keluaran kegiatan hee keg utama tolok imr tolok skor term tolok ukur target kecamatan kebakkramat belanja langsung 20s.8s5. adminotni pemerintahan b55. belanja tidak langsung belanja langsung administrasi*! pemerintahan program pelayanan administrasi! perkantoran abijaknii rataan bangunan pam harian intra tru ktu acara afcunto tif iru izapanttngon kssrdlih std atnargitaa opd datang membangun datang .0t penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kotak kebakkrarnat ttrotdianya komunikan ,par mainan listak dan intact item tersedianya komunikasi .peiaadiaan whk dan internet item kec kelak kramat penyediaan jasa kemarahan kantor kec. bebek amat tersedianya jau kemarahan kantor dan noffllatan franco kem tersedianya jasa keberatan kantor dan peralatan kantor item kec kelak kramat u'i penyediaan alat tulis kantor kao. kebakkramat tersedianya alat tulis kantor item tersedianya alat tulis kantor item kec kelak kramat penyediaan barang cetakan dan penggandaan kec. kebakkramat tersedianya barang cetakan dan item tersedianya barang cetakan dan nomaandaan item kec kelak kramat . i penyediaan peralatan rumah tangga kec. kebakkramat item item kec kelak kramat penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kec. kebakkramat tandanya peralatan rumah tenaga kantor 1tem tersedianya peralatan rumah tangga kantor kem kec kelak kramat penyediaan bahan togisbk kantor kec. kebakkramat tersedianya bahan bacaan kem tersedianya bahan bacaan item kec kelak kramat penyediaan makanan dan minuman kec. kebakkramat tercukupinya kebutuhan logistik kantor kegiatan tercukupinya kebutuhan log ak kantor kegiatan kec ke8ak kramat dapat rapat koordinasi dan konaottaal dalam luar daerah kec. kebakkramat tersedianya kelancaran rapat kerja anan tersedianya kelancaran rapat perjelanert kec kelak kramat penyediaan bahan logistik rumah dias kebakkramat tersedianya kelancaran kegiatan rapat dan konsultasi kedalam dan kah ar daerah dam tersedianya kelancaran kegiatan rapat dan konsultasi kedalam dan keluar daerah item kec kelak kramat penyediaan jasa operasional pelaksanaan kegiatan kec. kebakkramat tercukupinya kebutuhan logistik kantor orang thl tercukupinya kebutuhan logistik kantor orang thl kec kelak kramat program peningkatan sering dan prasarana aparatur ija finiifntuyn pintar^u pam harian ir\fra tru ktu acara tif tin nargttaa antar opd dalam ttr datang mo.ooo k ck bax kramat pemeliharaan latin berkala kendaraan dinaafoperesional kec. kebakkramat terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas oparmional unit terpenuhinya pemeliharaan ru n berkala kendaraan rias operasional unit kec kelak kramat pama harian rutin berkala peralatan gadung kantor kec. kebakkramat terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala peralatan gadung kantor unit terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala peralatan gadung kantor unit kec kelak kramat kode rekening rasa bi ur sax rixtarax daerah dax program kboiatax priority s daerah sarana daerah umgu yudikatif rp| bomba* data opd jawab hall program ketaatan kegiatan has kagletaa tolok ukur tolok ukur rot tolok ukur rot program pengembangan dan pembangunan wilayah ija rataan bangunan harian antara ttf kfpcfitinpsn penguatan ainargitaa opd membangun kec kelak kramat fase oaa dan koprima keamanan dan ketertiban kec. kebekkramet jumlah kegiatan pembinaan unhas dead jumlah kegiatan patungan lima ora kec kelak kramat fasilitasi dan koordlntai kesejahteraan sosial kec. kebekkramet penyelenggaraan feailitni dasklbrt. kub dan sosial budaya kegiatan penyelenggaraan fasilitas paskibra kub dan sosial budaya kegiatan kec kelak kramat fasilitasi dan koordinat pemberdayaan masyarakat kec. kebakkramat jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbano dan pkk desa kegiatan jumlah pelaksanaan kegiatan muarenbana dan pkk data kegiatan kec ke6ak kramat fasilitas dan koordinasi tata pemerintahan kec. kebekkramet jumlah kegiatan pembinaan perangkat kegiatan jumlah kegiatan pembinaan perangkat dosa kegiatan kec kelak kramat belanja t1dak langsung belanda pesawat per kegiatan opd kecamatan kargo kode rekening urusan bidara uru8a pemeruttahab daerah dab pft logam kegiatan prlneltaa peniti fca daerah lekas ikan kimia regu yudikatif rp) bomber dana opd penanggung bawah hasil kegiatan hasil kegiatan tolok ukur target tnl ukur tolok ukur kecamatan kerja belanja langsung adnwmlrw p m*rtner> r> belanja tidak langsung belanja langsung administrasi! pemerintahan program pelayanan administrasi perkantoran s5.j18. penyediaan jasa aura menyurat kecamatan kerja tersedianya surat menyurat three hanya aura menyurat kec kerja penyediaan jasa komunikasi, sumber days air dan listrik kecamatan kerja terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan li t 12bulan terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan batrik bulan kec kerja penyediaan jasa kebersihan kantor kecamatan kargo prosentase tersedianya jasa kebersihan kantor hem, thl12 bulan) prosentase tersedianya jasa kebersihan kantor rem, thl bulan) kec kerja penyu aan awal tul kantor kecamatan kargo prosentase tersedianya awal tuba kantor *em prosentase tersedianya alat tulis kantor rem kec kerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan kerja prosentase penyediaan barang cetakan den nencraandaan 8500lembar prosentase penyediaan barang cetakan dan penandaan s00kembar kec kerja penyediaan komponen instalasi listrik penayangan bangunan kantor kecamatan kerja prosentase tersedianya komponen instalasi batrik penerangan bangunan kantor hem prosentase tersedianya komponen instalasi metrik penerangan bangunan kantor rem kec kerja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kecamatan kerja prosentase tersedianya bahan bacaan. dan peraturan perundang undang bulan prosentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undang bulan kec kerja penyediaan bahan logistik kantor kecamatan keio proaentaaa tersedianya logistik kantor ram prosentase tersedianya logistik kantor 13item kec kerja penyediaan makanan dan minuman kecamatan kerja prosentase tersedianya kan dan mlniitn ilmu prosentase tersedianya makan dan mlnumtamu k c kerja rapat rapat koordinasi dan konsul haa dalamiluar daerah kecamatan kerja prosentase tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar oleh bulan prosentase tersedianya rapat rapet koin nasi dan konsul resi dalam hier daerah bulan kec kerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur t| i rataan bangunan harian s para akuntabel ttf tin atnargttaa opd bangun fra tru aau cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur kec kerja pengadaan kendaraan dies operasional kecamatan kerja prceentaee tersedianya kandararaan operasional d nas unit prosentase tereeduinya kendaraan operasional dinas unit kec kerja pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas kecamatan kerja prosentase tersedianya rumah jabatan d nas bulan prosentase tersedianya rumah jabatan dinas buah kec kerja pengadaan perlengkapan gedung kantor kecamatan kerja proaentaaa pengadaan perlengkapan gedung kantor rem prosentase pengadaan perlengkapan gedung kantor rem kec kerja pengadaan komputer kecamatan kerja prosentase tersedianya komputer uni prosentase tersedianya komputer unit kec kerja pemeliharaan rutin berkala gedung kantor kecamatan kerja percentage terpeliharanya gedung kantor rem, persentase terpeliharanya gedung kantor rem, kec kerja pemeliharaan rutin berkala kendaraan dnaafoperasional kecamatan kerja prosentase terpeliharanya kendaraan dunia operasional rem prosentase terpeliharanya kendaraan dinas operasional rem kec kerja pemeliharaan nibniberkala perlengkapan gedung kantor kecamatan kerja prosentase pemeliharaan rute berkala pedenokapan gedung kantor hem prosentase pemekheraan rute berkala perlengkapan gedung kantor rem kec kerja pemeliharaan rute berkala peralatan gedung kantor kecamatan kerja prosentase pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor hem prosentase pemeliharaan rute berkala peralatan gedung kantor rem kec kerja kode rekening urusan bida r sax pemerintahan daerah dax program kegiatan prlnrltaa ifeniali pgu ljullkatif rp) funmi opd peoaagxnng jawab a u flora kegiatan keg teo tolok ller tolok ukur target tolok tur tenet program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ija rataan bangunan harian kolom ofcuntabel tif tin penguatan ainargitaa opd bangun fra tru ung cakupan peningkatan kapaittaa sumber daya aparatur kec kerja b ringan tekno dan kurata ketrampilan kecamatan kerja prosentase kelancaran bayangan tard kurata ketrampilan prosentase kelancaran bimbingan teknis kurata kerap an kec kerja program peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian klnarjt dan keuangan angkatan ija rataan bangunan harian fra tru antara akuntabel dan tif tin pangtaatan koordinat ainargitaa opd bangun fra tru ktu ung rka pr pentas* tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan kec kerja mfi parrfuattnan bxjlp kecamatan ko^o prosentase penyusunan kmp opd pn mtn* pergi sunan bxjlp opo 3 em kec kerja fasilitasi penyusunan raja kecamatan keio prosentase penyusunan raja hem propana bae penyusunan renik item kec kerja program pengembangan dan pembangunan wilayah angkatan ija rataan bangunan harian fra tru antara tif tin angkatan koordinasi ainargitaa antar opd bangun fra tru aau kec kerja familia8l dan koordinat keamanan dan ketertiban kecamatan kerja program pengambangan dan pamhanniman wilayah kegiatan program pengembangan dan pembangunan wilayah kegiatan kec kerja fasilitasi dan koordinat kesejahteraan sosial kecamatan kerja prosentase faalitaei dan koordinasi kegiatan prosentase fasilitasi dan koordinat keselahfar sosial kegiatan kec kerja fasilitasi dan koordinat pemberdayaan masyarakat kecamatan keio pr serta fasilitasi dan koordinat nembbardavaan masyarakat kegiatan prosentase faailitaal dan koordinasi namhbsrriavaan masyarakat kegiatan kec kerja fasilitasi dan koordimeai ata psmahntahan kecamatan kerja prosentase faailitaal dan koordinasi tata pemerintahan kegiatan prosentase fasilitasi dan koordinat tata pemnitntahan kegiatan kec kerja faailiiaai dan koordinasi pelayanan umum kecamatan kerja prosentase hrer usai dan koordinasi haven umum pagatan pnnentaae fatality dankootdmaai pelayanan umum kegiatan kec kerja belanja tidak langsung alania paniai per program kegiatan tah koo rekening ax bidajio urusan1ipemerihtahah daerah dax program ksg iata prioritas daerah . fc lekat iodlkater kinerja pagu indikatif rp) bomber dana opd penanggung juara bfi kita kelana keg utama hall kela tolok kur tenet tolok skor tenet tolok akar street kecamatan penari belanja langsung admin rasi pomarmlahan 4no non belanja t1dak langsung belanja nfi sung administrasi! pemerintahan program pelayanan administrasi*) parkantomn fsnguolaa tktfskm ambangwia slu ara<a iit^seni sesar akuntabel dan cola ttf tin angkatan crd ainargttaa opd bangun fra tru ktu tln penyediaan l sa aura menyurat kecamatan penari teraadianvn iasa surat menyurat 1tem tersedianya irma surat menjual ien kec penari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan list kecamatan penari tersedianya jasa komunikasi, sumber davaalr dnn nrrtrik item tersedianya jasa komunikasi. sumber rana air dan intrik asm kec penari penyediaan jasa kemarahan kantor kecamatan penari tersedianya tangga kemarahan dan peralatan kemarahan thl, item li t kemarahan tersedianya tangga kemarahan dan peralatan kebersihan thl, item alat kemarahan kec penari penyediaan awal teks kantor kecamatan penari tersedianya alat tugas kantor am tersedianya sial tulis kantor kem kec penari penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan penari tersedianya barang cetakan dan oenooendnan kem taraadianya barang cetakan dan rwnnnandaan kem kec penari penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kecamatan penari tersedianya komponen inst blast listrik bangunan kantor tts tersedianya komponen instalasi listrik naungan kantor item kec penari penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kecamatan penari tersedianya aura kabar bulan tersedianya surat kabar 12bulan kec penari penyediaan makanan dan minuman kecamatan penari tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat orang tersedianya makanan dan minuman untuk deserta rapat orang kec penari rapa rapet koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah kecamatan penari tolak many* perjalanan dinas tahun terlaksananya perjalanan dinas tahun kec penari penyediaan bahan logistik rumah kecamatan penari tailakaananya penyediaan logistik dan denenokaoan rumah dinas tahun terlaksananya penyediaan logistik dan oertenakaoan rumah d nas tahun k c nabi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ifa rataan bangunan pam harian fra tru acara don tin angkatan atnargttaa opd bangun fra tru ktu datang kec penari pemeliharaan rutin berkala rumah din kecamatan penari tsmellharanva rumah dinas camat unit rumen teroeliharanva rumah d nas camat unit rumah pemeliharaan rutin berkala gadung kantor kecamatan penari terlaksananya perawatan gadung kantor gadung kantor terlaksananya perawatan gadung kantor gadung kantor pemeliharaan rute berkala kendaraan dinas operasional kecamatan penari tarpaliharanya dan molor dinas mom, motor tarpaliharanya misi dan motor dinas tol. motor kec penari pemeliharaan rute berkala peralatan gadung kantor kecamatan penari terlaksananya pemeliharaan peralatan gadung kantor laptop, pinter, terlaksananya pemeliharaan peralatan gadung kantor laptop, printer, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan abtjaknn bangunan pam harian fra tru acara tif tin alnnrgttaa opd bangun fra tru ktu paling kec penari penyusunan laporan capaian kinerja dan ikuti bar raa saat kenari sko kecamatan penari terwujudnya pengelolaan keuangan skpd tahun terwujudnya pengelolaan keuangan skpd tahun kec penari penyusunan rka dpa kecamatan penari tereuaunnya rasa dpa dokumen tersusun* rasa dpa dokumen kec penari fasilitasi penyusunan senja kecamatan penari teraueunnyo senja dokumen temisunnyararye dokumen kec penari kode rekening uru8ak!bidang uru8ah psmrrihtahah daerah dab program kegiatan prioritas inh aaaaaa daerah lefcaai lagu indikatif rp) sumber dura opd penanggung jawab hasil program relouait kegiatan hasil kegiatan tolok ukur tolok tttt program pengembangan dan pembangunan wilayah angkatan tja rataan bangunan altharaan antara ttf kepentingan angkatan atnargttaa opd bangun fra tru ktu ung so0 kec penari fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban kecamatan kenal jumlah unmaslkantbmas dan desa desa jumlah emas kamtibmas dan desa desa kec penari fasiittasr dan koordinasi kesejahteraan sosial kecamatan penari penlrrpeninkec penari fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan penari pembinaan pkk. lomba desa dan musrenhfinn tahun pembinaan pkk, lomba desa dan musrenbann tahun kec penari fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan kecamatan kenal pengisian perangkat desa, fasilitasi dana desa, mona dan terbitnya desa desa pengisian perangkat desa, fasifrtaai dana desa, mona dan terbitnya desa desa kec penari fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum kfrcamaten kenal survey kepuasan masyarakat dan l alias! ___ ___________ tahun survey kepuasan masyarakat dan tahun kecjenawi program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah kompensasi tanah kas desa untuk relokasi korban bencana terlaksananya kompensasi tanah kandas untuk relokasi korban bencana kecamatan kenal belanja tidak langsung belanda pegawai usu program oan kegiatan ahun opd inspektorat kode rekening rusak bida urusan pemerintahan daerah dah program kbqiatak priority s daerah bocoran daerah lokal inrlikntot kinerja paf indikatif rp) bisa d a* opd penanggung jawab haa prem atn kehlata hull kegiatan tolok ukur tti tolok llk tolok ukur target inspektorat belanja langsung penyewaan belanja tidak langsung belanja langsung ptnoftwasfln program pelayanan administr t! perkantoran ija bangunan harian fra tru antara akuntabel dan idola tjf rvh pasflnpks tin ainargitaa opd bangun aau penyediaan jasa aurat menyurat inspektorat daerah terwujudnya pelayanan edmirastreai perkantoran benda pos, j8sa kurt, bbm dan eksnndisl terwujudnya pelayanan admnrstrmi perkantoran banda pos,aaa jir, bbm dan eksoedlsl inspektorat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik inspektorat daerah terpenuhinya jasa pelayanan kepada pihak ketika bulan terpenuhinya jasa pelayanan kepada pihak kehna 12bulan inspektorat penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional inspektorat daerah terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan kendaraan roda tempatan13 kendaraan roda due terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan kendaraan rode empatdanl3 kendaraan rodanya inspektorat penyediaan alat tulis kantor inspektorat daerah terwujudnya kehancuran pelayanan administrasi ! kantor paket bulan) terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi! kantor paket bulan) inspektorat penyediaan barang cetakan dan penggandaan inspektorat daerah tersedianya barang cetakan, aaa penggandaan dan penekan lembar dokumen, eksemplar jilid dan cetakan taraadianya barang cetakan, aaa penggandaan dan penjilidan lembar dokumen, eksemplar dan cetakan inspektorat penyediaan peralatan rumah tangga inspektorat daerah terwujudnya kebersihan lingkungan dan sanksi kantor tertera 12bulan terwujudnya kebersihan lingkungan dan sanksi kantor terpana bulan inspektorat penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan inspektorat daerah terpenuhinya kebutuhan informasi! buku bacaan peraturan perundangandan eksemplar aura kabar terpenuhinya kebutuhan informed! buku bacaan peraturan perundangan dan eksemplar aura kabar inspektorat penyediaan bahan logistik kantor inspektorat daerah tercukupinya bahan kebutuhan logistik kantor 12paket tercukupinya bahan kebutuhan logistik kantor paket inspektorat penyediaan makanan dan minuman inspektorat daerah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum serta jamuan tamu dos ack, dos makan, anak dan jamuan tamu terpenuhinya kebutuhan makan dan minum serta jamuan tamu dot anak, doe makan, snackdan jamuan tamu inspektorat rapa rapat koordinasi dan konsultasi dalan luar daerah inspektorat daerah terselenggaranya rapat rapet koordinasi den konsultasi bulan taraetenggaranya rapat rapat knot sisi dan konsultasi bulan inspektorat penataan penyediaan bahan arsip dokumen daerah inspektorat daerah terciptanya kemudahan dalam pencarian arsip arsip aktif bulan terciptanya kemudahan alam rencana arsip arsip aktif bulan inspektorat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur lfa rataan bangunan palm harian fra tru antara ito tlf ngan itluruft tin dan ainargitaa antar opd dalam bangun fra tru inspektorat pengadaan kendaraan dinas operasional inspektorat daerah tersedianya kendaraan dinas unit tersedianya kendaraan d nas unit inspektorat pengadaan perlengkapan gedung kantor inspektorat daerah terwujudnya kelancaran pelaksanaan peksrjssn paket m la tamu terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan paket media tamu inspektorat pengadaan peralatan gedung kantor inspektorat daerah terwujudnya sarana kerja pendukung kelancaran proses edministraal dan paket peralatan gedung terwujudnya sarana karya pendukung kelana bran proses edministraal dan paket peralatan gedung s9.s00. inspektorat pengadaan meilleur inspektorat daerah terwujudnya ruang kata yang repr tentatif paket kursi sofa inspektur terwujudnya ruang kerja yang repr tentatif paket kursi ots inspektur inspektorat pemeliharaan rutin berkala gedung kantor inspektorat daerah terwujudnya kenyamanan dan keadaan lingkungan kantor paket, thl terwujudnya kenyamanan dan keagenan lingkungan kantor paket, thl inspektorat meme wisatawan srvberkala perlengkapan gedung kantor inspektorat daerah terwujudnya kenyamanan dan keperluan lingkungan kantor paket peralatan ketik terwujudnya kenyamanan dan keperluan lingkungan kantor paket peralatan letak inspektorat pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor inspektorat daerah terwujudnya peralatan yang alap pasal paket terwujudnya peralatan yang tiap pake paket inspektorat kode rekening rubah bidajiq urutan pemberi tanah daerah dam program k g iat priority s daerah bayaran daerah lowest ladlkatof arti soba opd penanggung jawab tuna a^ita hall kegiatan* pagu indikatif rp) tolok teks tolok ukur tware tolok cker program peningkatan pengambangan latent pelaporan capeiait kinerja dan keuangan fngiiatan aierateae pembangunan horan secara ekw item dan kelatiiivt dan satunya pembangkit angkatan koordinasi atnargttaa opd bangun fra tru aau inspektorat penyusunan pelaporan pangalolean keuangan sko inspektorat daerah tersusunnye kjl san lpt inspektorat serta laporan kegiatan lap keuangan skpd.rka2017, terausunnya klip dan lpt inspektorat serta laporan kegiatan lap keuangan skpd, rka2017, inspektorat pangektlaan admnstrsa pejabat fungsional inspektorat daerah terwujudnya akurasi data pemuaian b ai kepentingan pejabat fungsional s2pak terwujudnya akurasi data pen aran ball kepentingan pejabat fungsional pak inspektorat program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh atas hebtfafcait selama bangunan harian ity fra tru ktu secara sel dan ttf ttn atnargttaa opd fra tru aau rka inspektorat pelaksanaan pengawasan internal secara berkata inspektorat daerah terwujudnya peningkatan kualitas idnews objek dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bnk terwujudnya peningkatan kualitas kinerja abrik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pesanan cjh 80abrik inspektorat penanganan kaua pengaduan lingkungan pamadntah daerah inspektorat daerah tarmlnimalisasinya ketidakpuasan publik atau penyelenggaraan pemerintahan termlnimalisaslnya ksbdakpuasan publik atau psnyslsnggsraan pemerintahan inspektorat pengendalian manajemen pelaksanaan ketajaman kdh inspektorat daerah terwujudnya peningkatan kualitas perundang undangan dan kebijakan kepala daerah kajian terwujudnya peningkatan kualitas perundang und began dan kebijakan kepala daerah kajian inspektorat invent tes* taman pengawasan inspektorat daerah terpantaunya hasi dari hendak lanjut temuan has* pengawasan bulan. hps terpantaunya pssi dan hendak lanjut taman hasil pengawasan bulan, hps inspektorat tindak lanjut hasil taman pengawasan inspektorat daerah tardptanya peningkatan ketertiban dalam pertanggungjawaban pengelolaan adminlstrasidan kerajaan terciptanya peningkatan ketertiban dalam pertanggungjawaban pengerjaan adm metros dan kerajaan inspektorat kogrdlnaal pengawasan yang lebih komprehensif inspektorat daerah tercapainya keselarasan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan maupun hendak lanjut hasil oemedksaan laporan tercapainya kaaelaraaan dalam rangka pelaksanaan pamaiikaaan maupun hendak lanjut hal pemeriksaan laporan inspektorat pelaksanaan pemeriksaan khusus inspektorat daerah terwujudnya peningkatan sungai denoendallan dan akuntabilitas* lhp terwujudnya peningkatan sungai anand bilan dan akuntabilitas* lhp inspektorat peiekaanaan larwasda inspektorat daerah tardptanya peningkatan prosentase penyelesaian hendak lanjut hal pengawasan kegiatan tardptanya peningkatan prosentase penyelesaian hendak lanjut hal pengawasan kegiatan inspektorat monitoring dan evaluasi pelaksanaan urutan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa inspektorat daerah terwujudnya peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah laporan dan thl terwujudnya peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah laporan dan thl inspektorat pelaksanaan stem pengendalian internal pemerintahan spip) inspektorat daerahinspektorat satem pelaporan format! teokrasi inspektorat daerah tert fanny perda pan reformat rirnkmf skpd terlaksana penerapan reformasi birokrasi skpd inspektorat psl bksanaan unit pengendali gratiffkaal ins moderat daerah terlaoornv penerimaan nrabfikaal terlaoorrva penerimaan arabfikasi inspektorat fasilitasi korsupgah dan rencana aksi daerah pemberantasan seats pencegahan korupsi inspektorat daerah terlaksana rencana aksi kpk kegiatan terlaksana rencana aksi kpk kegiatan inspektorat fasilitasi dan persiapan zona int bottas irrsoektorat afifah penerapan wbs opd penerapan wbs opd inspektorat koordinasi api dan aph inspektorat daerah terwujudnya pemahaman tentang kerjasama yang baik antara api dan aph terwujudnya pemahaman tentang kerjasama yang baik antara api dan aph inspektorat ber pungli terwujudnya pelayanan publik yang terbetres darf tuntutan llar terwujudnya pelayanan publik yang terre bas dad tuntutan tar fasilitasi whistle blowing system dan konflik kemntfnaan inspektorat daerah penerapan wbs opd penerapan wbs opd inspektorat review dokumen perencanaan inspektorat daerah meningkatnya kuartal perencanaan dan penganggaran kpd 42lhrrkaopo, lhr rkapopd. rkd dan rkd perubahan menfeigkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran skpd lhr kopo, lhr rap opd, rkd dan rkd ^eru bahan inspektorat review pengelolaan anggaran, pengadaan belanja dan dana desa s ria dak inspektorat daerah terwujudnya anggaran, pengadaan barang jasa dan dana desa yang akuntabel dan sesuai dangan peraturan perundangan lhr terwujudnya anggaran, pengadaan barangijasa dan dana desa yang akuntabel dan sesuai dangan peraturan perundangan lhr inspektorat review laporan keuangan daerah inspektorat daerah terwujudnya laporan keuangan daerah vana berkuatltaa lhr opd dan lhr skpd terwujudnya laporan keuangan daerah vans berkualitas lirik opd dan 1lhrikpd inspektorat peningkatan kapabilitas api inspektorat daerah tardptanya kapabilitas dan profesional api levi terciptanya kapa wiata orofostonafem* api levi inspektorat kode rekening urutan dan sax pembrimtahax daerah dar program kegiatan rio arah asera sereh vlfwirte tugu tif rp) bai ana opd nanggung daw hall program elu area kegiatan sol! **u t*n tolok knr tolok tvf rfe ikan rfenlhkasn insoeklomt daerah tnrkaimnva kpn lokasi tnrtcihmnva kpn klan hasn inspektorat survey penilaian int grit s inapaklorat daerah terlaksananya upaya pencegahan korupsi sarta penguatan sistem intsnrttardi kab daten knranaanvsr indekslnlagritaa terlaksananya upaya pancagahen korupsi sarta penguatan sistem intearttar kabupaten karanganyar deka integntaa inspektorat pelaksanaan evaluasi saja inspektorat daerah terwujudnya ketersediaan data sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan sakit pemda lari kjl lhe sakit opd terwujudnya ketersediaan data sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan sakit pada lhr klip.lhe sakit opd inspektorat program panmgfcaean protaahnatiama tangga pemeriksa* dan aparatur pengawasan tja (ta harian acara (ta tif cta tin kea alnargtta opd bangun fra tru datang inspektorat pelatihan pengembangan tangga pemeriksa dan aparatur pengawasan inspektorat daerah terwujudnya peningkatan mutu sdm nenaewaeefi tahun terwujudnya peningkatan mutu som denaawamn tahun inspektorat pelaksanaan pks eks e# inspektorat daerah terwujudnya peningkatan mutu sdm oenaawam kegiatan terwujudnya peningkatan mutu sdm wawasan kegiatan inspektorat program penataan dan panyampumaan kebijakan akan dan prosedur pengawasan i a bangunan harian fra tru acara tif tin orita opd bangun seru ktu lln iw6karat penyusunan usulan program karya pengawasan tahunan upset) inspektorat daerah terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan aks ppt tahun audit universal register resiko terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan program karya pengawasan tahunan aks ppt tahun audit universal register resiko inspektorat penyusunan rasi stem informasi pengawasan daerah fe wanda> inspektorat daerah terwujudnya penataan program karya pengawasan terwujudnya penataan program fca deneawman inspektorat belanja tidak langsir1 4i.59a. belanda padahal ran gan yar program kegiatan opd badan paraneanaan, panas akan dan pengambangan kode rekening dasar biaro urutan fimhubtahab daerah dan program kegiatan otoritas ttn bayaran daerah k d indikator klara bomba data opd peaaacgoaf jawab basil program kahuiam a (l t his keftstaa pada ladlkatif rp) iek uku text iok uku totok ukur badan perencanaan, pen ut1an dan pengembangan rf1anja langsung pnranrwnnsn penelitian dan pf>nn momen belanja dak langsung belanja1ang3ung p*r ne nun program pelayanan administrasi! perkantoran penguatan ija rataan bangunan dan pemeliharaan antara jcuntabat dan kelalerat^ seluruh tin ainargitaa antar opd dalam bangun ung cakupan pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa aurat menyurat baperutbang pelayanan pengiriman dan aurat menyurat asal kebutuhan pelayanan pengiriman dan aurat menyurat kasual kebutuhan baperutbang penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan isbn saperjjtbang pemenuhan jasa komunikasi sumber dam air dan str bulan pemenuhan jasa komunikasi sumber days air dan listrik bulan baperutbanq penyediaan jasa kebersihan kantor baperutbang pemenuhan jasa kebersihan kantor bulan pemenuhan jasa kebersihan kantor bulan bap efi tiang penyediaan alat lis kantor baperutbang pemenuhan alat tulis kantor pemenuhan alat teks center baperutbang penyedia barang cetakan dan penggandaan baperutbang pemenuhan cetakan dan narwiandaan pemenuhan cetakan dan penandaan baperutbang penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor baperutbang pemenuhan komponen instalasi detik pandangan bangunan kantor pemenuhan komponen inet belas listrik pandangan bangunan kantor baperutbanq penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan baperutbang pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan serta aura kabar pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan serta aurat kabar baperutbang penyediaan makanan dan kwan baperutbang pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan oeoswal pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pesawat perut6an9 rapat rapat koordinat dan konsultasi dalam luar daerah baperutbang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah baperutbang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur angkatan ifa daratan bangunan dan pam harian fra tru antara dan tlf seluruh tin tas ainargitaa opd bangun datang cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur baperutbang pengadaan perlengkapan gedung kantor baperutbang pemenuhan perlengkapan gedung kantor pemenuhan kelengkapan gedung kantor baperutbang pengadaan peralatan gedung kantor baperutbang pemenuhan peralatan gedung kantor pemenuhan peralatan gedung kantor baperutbang pemeliharaan rutkvbarkaia gedung kantor baperutbang pemenuhan bayi perawatan ntr berkata gedung kantor pemenuhan biaya perawatan rutin berkala gedung kantor baperutbang pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional baperutbang pemenuhan biaya series, penggantian suku cadang dan bbm kendaraan pemenuhan biaya service*, penggantian suku cadang dan bbm kendaraan baperutbang pama harian rute berkata perlengkapan gedung kantor baperutbang pemenuhan biaya service dan penggantian buku cadang pemenuhan biaya service* dan penggantian buku cadang baperutbang pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor baperutbang pemenuhan biaya service dan penayangan suku cadang peralatan pemenuhan baya service den penggantian suku cadang peralatan baperutbang biaya pindah kantor baperutbang keamanan aset saat kantor keamanan aset aset kantor baperutbang kode rekening uku8ah bidang urutan psmerhitara daerah dae program kegiatan priority * daerah bagian daerah lofcesl lull rliwrta page indikatif rp) bomber dana opd penenggeiif hall program keluarga itis tia hasil fia tan tolok for tolok ukur target tolok ukur istri program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur akan rataan bangunan harian fra tru acara tif tin ainargitaa opd bangun fta ung terkait cakupan peningkatan kapasitas* sumbar daya aparatur baperutbang pendidikan dan pelabuhan format baperutbang pemukiman peserta tmteksesuai kebutuhan sarta pelaksanaan workshop bentuk fgd1 sosialisasi pengiriman pasar dialek sesuai kebutuhan sarta pelaksanaan workshop bentuk fgd sola has baperutbang program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penguatan akan rataan bangunan harian fra tru acara akuntabel dan tlf alumni tin penguatan koordinasi dan ainargitaa antar opd dalam bangun fra tru ung persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan baperutbang penyusunan dan pelaporan perencanaan kinerja opd baperutbang dokumen perencanaan ronda. rka. dpa dpp1 laki dan lojp dokumen dokumen perencanaan senja, rka, dpa. dapat laki dan jip dokumen baperutbang penyusunan ketatausahaan keuangan dan laporan keuangan opd baperutbang laporan ketatausahaan keuangan dan laporan keuangan dokumen laporan ketatausahaan keuangan dan laporan keuangan dokumen baperutbang program pengembangan data informasi ija rataan pam bangunan atnarottaa opd cakupan pengambangan islam data rian informasi! baperutbang sistem informasi pembangunan ziarah baperutbang tersusunnya buku sistem informasi pembangunan daerah tersusunnya buku stem informasi pembangunan daerah baperutbang program perencanaan pembangunan daerah fja sra dan ainargitaa opd capaianjumlah program vana mamamihi barat baperutbang penyusunan dan evaluasi rkd baperutbang tersedianya dokumen rkd dan perubahan rkd yang telah hata dan dengan weibo dokumen taraaibanya dokumen rkd dan perubahan repo yang telah dttstspkan dangan perlu dokumen baperutbang fasilitas kegiatan dans apbn, dak dan bantuan keuangan provtrml baperutbang rapat koordmes perencanaan dan pelaporan dana apbn, dak dan banker prov kai rapat koordinat perencanaan dan pelaporan dana apbn. dak dan rank prov kali baperutbang evaluasi dan penyusunan perubahan perda tahun baperutbang tersedianya dokumen hast values dan perubahan pers rpm tahun dokumen pers perubahan tersedianya dokumen hasil values dan perubahan pers jmd tahun dokumen perd* perubahan pjd baperutbang program perencanaan pembangunan ekonomi rataan pam bangunan slnortrlttis opd capaian jumlah program yang mamanuhl butana ekonomi capaian jumlah program yang mamanuhl butana ekonomi baperutbang r silia perencanaan pembangunan bidang ekonomi baperutbang laporan hasil koordinat perencanaan bidang ekonomi dokumen laporan hasil koordinasi perencanaan flidimo ekonomi dokumen baperutbang pengembangan potensi ekonomi lokal baperutbang laporan hasil pengembangan ekonomi lokal dokumen laporan hasil pengambangan ekonomi lokal dokumen baperutbang fasilitas perencanaan pembangunan kedaulatan pangan dan energi baperutbang laporan hastprimera dokumen laporan halenero dokumen baperutbang fasilitasi perencanaan pembangunan pengambangan dunia usaha baperutbang laporan hall koordinasi perencanaan pengambangan dunia usaha, kajian perencanaan pengambangan dunia lanata dokumen laporan hasil koordinasi perencanaan pengambangan dunia usaha, kajian perencanaan pengambangan dunia usaha dokumen baperutbang program perencanaan posisi dan budaya angkatan ajakan rataan bangunan harian fra tru acara akuntabel dan tlf tin ainargitaa opd dalam wamtfljigiui capaian jumlah program yang mamanuhl target bidang sosial dan budaya baperutbang koordmaai perencanaan pembangunan bidang sorai dan budaya baperutbang laporan hast koordinasi perencanaan bidang sosial budaya laporan laporan has4 koordinasi perencanaan ireann sosial udara laporan baperutbang bop perencanaan, penetapan dan sosialisial ams mas baperutbang laporan pelaksanaan kegiatan pam mas laporan laporan pelaksanaan kegiatan pamsimas laporan baperutbang koordinasi penanggulangan kematian baperutbang laporan koordinat penanggulangan komite nan laporan laporan koordinasi penanggulangan ksmlslonan laporan baperutbang fasilitasi koordinasi penyusunan indikator aperutbang dokumen indikator laporan dokumen indikator laporan baperutbang fasilitasi perencanaan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga baperutbang laporan hasil koordmes kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah rana laporan laporan hasil koordinat kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raja laporan baperutbang koordinasi perencanaan penanganan masalah gai baperutbang laporan hast kooabneai penanganan masalah glt laporan laporan hasil koordinasi penanganan masalah laporan baperutbang kode rekening umum bid air ubah pembristahm daerah dae program kxoiatav prioritas ttaeiah titin iin uboat isu gatot kenari paya indikatif rp) score* opd p b b|lui| hasil program katnsnn kantata hasil keflattau tolok ukur target tolok ukur tiran tolok cker tir rat program perencanaan prasarana wilayah dan aumbardayaatam buatan eabgiafcan pemerataan pembangunan pama harian infra tru ktu aeciarq iki tem don katakerety dangan seluruh tin ainargitaa opd bangun aau capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah baperutbang fasktlaai kegiatan infrestnjktur baperutbang laporan haut koordinasi kegiatan infrastruktur dokumen laporan haa koordinasi kegiatan infrastruktur dokumen baperutbang faal kati kegiatan sanitasi, air minum dan permukaan baperutbang laporan hast koordinasi kegiatan sanitasi, air num dan permukiman dokumen laporan hasil koordinasi kegiatan sanitasi, air num dan permukiman dokumen baperutbang program perencanaan dan pengembangan wilayah fja fkw rgtooiiffuiikfljym fla harian aacarti ttf ttn penguatan coord ttn antar opd dalam membangun lr\fr ttr yang ltn terkait capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengambangan wilayah baperutbang fa& fia* pengembangan kawasan pardaaaan dan per kola baperutbang laporan hasil koordinasi pengambangan kawasan pardaaaan dan perkotaan dokumen laporan hak koordinasi pengambangan kawasan pardaaaan dan perkotaan dokumen baperutbang fasilitasi kegiatan lingkungan hidupkan baperutbang laporan hasil koordinasi kegiatan unokunaan hidup dan 80a dokumen laporan hasil koordinasi kegiatan linnkunci hidunrtnn sda dokumen baperutbang fea masi kegiatan pengambangan wilayah baperutbang laporan hasil koordinasi kegiatan pengembangan wilayah laporan laporan head koordinasi kegiatan pengembangan wilayah laporan baperutbang penelitian dan panaambanaan baperutbang program pengambangan iptek dan inovasi daerah pengambangan inoeaat tt daerah pangan tangan ija tn ttf barvraataat cakupan fatilitael penelitian dan pengambangan baperutbang fasilitasi penelitian dan pengambangan baperutbang terlaksananya koordinasi kebimbangan laporan terlaksananya koordinasi kebimbangan laporan pfc rll tsang rfi anja t1dak ang atl .d00 balai pegawai kode rekening total bidang kusam peter hth all daerah dam program kegiatan priority s daerah ittf lokal sindikat klip mta opd penunggang jawab basil regnum u i w kegiatan hall kegiatan pago ladikattf rp) tolok ilir tolok ukur tolok ukur tercer program peningkatan pen9 mt|b*nfl*n alstom pelaporan capaian kinerja dan keuangan penguatan satya can pemerataan pembangunan dan pemkot aaryan fra tru antara afcuntabet dan cela tff dangan aehiruh tin ainargitaa opd dalam aau bkd penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd bkd taraadianya laporan capaian kinerja dan ketatausahaan van valid tahun tersedianya laporan capaian kinerja dan ketatausahaan yang lalu tahun bkd penyusunan pelaporan keuangan samasteran tersusunnya laporan semeetsran dan prognosis serta laporan pendapatan laporan opd naval pemda tersusunnya laporan samasteran dan prognosis serta laporan pendapatan laporan p0dan level pemda bkd penyusunan pelaporan keuangan akh tahun bkd taraadianya laporan admauakaei kejuaraan akhir tahun laporan taraadianya laporan edmrustraai keuangan akhir tahun laporan bkd pengembangan satem akuntansi bkd terlaksananya pengambangan sdm dan pengembangan akuntansi opd. upt puskesmas dan terlaksananya pengambangan sdm dan pengembangan akuntansi opd, upt puskesmas dan bkd assi rai pengelolaan keuangan daerah bkd terlaksananya pendampingan sdm pengelola keuangan daerah opd, smp, koordinator terlaksananya pendampingan sdm pengelola keuangan daerah opd. smp, koordinator bkd program pentogkstsn dan pengambangan parigalotaan keuangan daam penguatan kab akan rataan pam bangunan pam harian fra tru antara ttf dan seluruh pemangku tin penguatan koordinat ainargitaa opd bangun ung a78. .6s0 bko penyusunan penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah bkd tersusunnya peraturan supa tentang kebijakan akuntansi dan sapo perlu kebijakan akan perlu sapi (masing malang buku untuk opd, smp. upt) tersusunnya peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi dan sapi perlu kebijakan akan perlu sapi (masing masing buku untuk opd, smp, upt) bko penyusunan hitam dan prosedur pengelolaan keuannanrlnerah bkd terwujudnya pengelolaan keuangan vana sistematis dan akuntehla buku terwujudnya pengelolaan keuangan bna sistematis den akuntabel buku bkd benar man dan verifikasi spd bkd tarsadiannya aura penyediaan dans skpd tersedianya aura penyediaan dana fsp skpd bkd fasi usai penderitaan sistem pendapatan daerah bkd taraadianya data informasi pengelolaan pendapatan daerah dalam wats tahun taraadianya data format! pengelolaan pendapatan daerah dalam sistem tahun bko pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah bko terlaksananya pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah pajak daerah terlaksananya pemutakhiran data obyek dan sublist pajak daerah pajak daerah bkd pengelolaan pht8 bkd terlaksananya pengelolaan bpt terlaksananya pengelolaan bpt bkd pemeliharaan sarana rels* bkd memiliki sarana rekam# yang mesh dipelihara dengan baik tahun memiliki sarana reklame yang masih rtioelihara dengan help tahun bkd administrasi! pengelolaan kas daerah dan deposito bkd terwujudnya pengelolaan kaa daerah dan sito van akuntabel kali terwujudnya pengelolaan kas daerah dan dosis van akuntan kali bkd penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah bko tersusunnya skpd audlted, skpd audlted.dan pada pertanggungjawaban pelaksanaan apbd buku perda, buku perda. skpd unaudltsd, audlted tersusunnya skpd united, skpd audlted, dan pada pertanggungjawaban pelaksanaan apbd buku perda, buku perda, skpd uneudlted. audlted bko penyusunan laporan data ga> kabupaten karanaanvur bko terlaksananya cetak daftar gaji pns kabupaten pns terlaksananya cetak daftar gaji pns kabupaten pns bko administrasi penerbitan dan pengelolaan sp2d bko terwujudnya tertib administrasi! pengelolaan kauannsn tahun sko terwujudnya tertib adminstrasi pengelolaan keuangan hun skpd bkd intenaiflkal dan ekstenstfikasi pengelolaan pajak. bkd arwujudrrya adminstrasi tentang piutang pbb yang tartlbdan akuntabel ibuku terwujudnya admlnotrasl tentang piutang pbb yang tartlbdan akuntabel buku bkd evaluasi dan pelaporan dana pusat dan daerah bkd terwujudnya turbo administrasi! pelaporan dana pusat dan daerah tahun terwujudnya tertib administrasi! pelaporan dana pusat dan daerah tahun bko imtlkat kinerja kode rekening utt ubah dari rusa* kmerihtahah daerah dae program kegiatan priority s daerah beras paiirali lokal hasil program kotueron kegiatan hasil kegiatan peta yudikatif rp) bomber opd pnaaigttng tolok bor target tolok ukur target tolok target admmatrad rute riaa gaji dan pencetakan daftar gaji bkd terwujudnya penggajian yang tepat akuratdan cermat skpd terwujudnya penggajian yang pet akuratdan cermat skpd bkd pemeliharaan basa lats obyek dan subyek pbb terwujudnya akurasi data obyek dan subyek pajak pbb terwujudnya akurasi data obyek dan subyek pajak pb8 bkd pembinaan wilayah pungutan pbb bkd terwujudnya optimasiitasi penerimaan pbr kecamatan terwujudnya optimesliaaai penerimaan pbb kecamatan bkd rekonailieai data akuntansi keuangan dan non keuangan bkd tariakaananya rekonsiliasi data belanja, piutang, pendapatan, dana boa regular, dan akun a*un pada laporan keuangan rekan terhadap opd tariakaananya aimag data belanja, piutang, pendapatan. dana bt r ruler, dan akun akun tain pada laporan keuangan rekan terhadap43 opd .4972s0 bkd percepatan pemasukan pajak daerah bkd terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun bkd pengambangan stem government jaringan dokumentasi dan informasi tentang pendapatan, belanja. peraturan daerah pajak dan r tribus serta informasi lainnya bkd tersedianya data informasi! pengelolaan keuangan daerah yang terpaksa dangan mudah tahun tersedianya data informasi! pence milan keuangan daerah yang beraksen dangan mudah tahun bkd pencetakan tikar pajak reklame bkd tercapainya peningkatan penerimaan kelak reklame lembar tercapainya peningkatan penerimaan dayak rekaman lembar bkd s iahsaai pajak daerah bkd tech wujudnya pemahaman masyarakat terhadap salak daerah pajakdaarah terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap naik daerah sejak daerah bkd administrasi* keberatan pajak daerah bkd terwujudnya pelayanan pajak daniel yang optimal terwujudnya peleyenen pajakdaarah yang optimal bkd pengelolaan pemartkaaan pajak daerah bkd terwujudnya pengelolaan pajak yang tertib terwujudnya pengelolaan pajak yang tertib bkd pendataan dan pengelolaan ppj untuk peningkatan pao bkd tersedianya data jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum kecamatan tersedianya data jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum kecamatan bko cetak massal spot pbb bkd tercapainya target penerimaan pbb spot tercapainya target penerimaan pbb spot bkd fasilitasi pelayanan pajak daerah bkd tersedianya laporan tindakan kepuasan masyarakat tahun tersedianya laporan tindakan kepuasan masyarakat tahun bkd peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan daerah bkd terwujudnya manajemen pengelolaan pajak daerah yang afektif dan optimal asn terwujudnya manajemen pengelolaan pajak daerah yang afektif dan optimal asm bkd .0s penataan penggajian pns kabupaten karanganyar bkd terwujudnya tertib administrasi! gaji kab. kra opd terwujudnya tertib administrasi! gaji kab kra opo bkd penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan bkd tetaadianya dokumen administrasi!, dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan tahun tersedianya dokumen administrasi!, dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan tahun bko penelitan dan pemeriksaan tingkat lanjut sebegai upaya peningkatan pendapatan all daerah dari sektor pajak bkd terwujudnya peningkatan pad dari sektor pajak daerah melalui pemeriksaan tdak ha pajak terwujudnya peningkatan pad dari sektor pajak daerah melalui pemeriksaan tidak taat dayak bkd peningkatan kesadaran masyarakat akan kepatuhan pembayaran pajak pajak bkd terwujudnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajakdaarah pendapatan tahun terwujudnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak daerah pendapatan tahun bkd penyusunan dan cetak peraturan daerah tentang tgr daerah bkd tarsuaunnya buku pers tgr daerah buku tarsuaunnya buku pada tgr daerah buku bkd administrasi! cash management une bkd termonitoringnya transfer dana reknrrltin umum daerah tahun termonitoringnya (camier dana rekening ka* umum daerah tahun bkd 1u3 fasilitasi pelaporan data prof* guru bkd terbayamya tunjangan profesi guru teoatwsktu guru terbayamya tunjangan profesi guru tepat wattii guru bkd penanganan permasalahan ttir keuangan dan barang daerah bkd terwujudnya penyelesaian narmaaalahan ttir kaua terwujudnya penyeieaeian permasalahan ttir status bko penyusunan laporan keuangan ppid bkd tarsuaunnya laporan keuangan ppid jnauditad dan audien (tujuh) laporan tereuaunnya laporan keuangan ppid unsur hari rian audien (tujuh) laporan bkd fasilitasi penyampaian spot pbb p2 bkd tercapainya opftmaslaaa penamaan pbb tercapainya rmaalaasi penerimaan pbb bkd penitipan pajak rekaman bkd terwujudnya penegakan hukum dan aturan pengelolaan pajak reklame kecamatan terwujudnya penegakan hukum dan aturan mengenai pengelolaan pajak rekaman kecamatan bko penataan dan pengelolaan amp bkd tersedianya dokumen yang terereip dangan be* dokumen arsip tersedianya dokumen yang terareip dangan bah dokumen arep bkd bimbingan teknik akuntansi keuangan daerah bkdo. sekolah dan upt ppk skpd sandiwara puskesmasd, sekolahan upt ppk 8kpd21 bendahara puskesmas bkd pengambangan pets pbb online becbssie web bkd tariakaananya pengambangan pata pbb onne barbar web kegiatan tariakaananya pengambangan pata pbb online iwibasis web kegiatan bkd v 12 kode rekening urusan udah urusan pembruitahax daerah da* program keo iat mar uas death indikator laura sumber daum opd peaaaggnag haa& program ketneraa selatan hall pagu indikatif rp) tolok skor tanda* tolok ukur tandai tolok ukur target program perencanaan anggaran b akan rataan bangunan harian fra tru acara tin ainargitaa opd atau bangun fra tru bko penyusunan apbd tahun berjalan bko tersedianya buku pedoman apbd ta. set buku apbd ?n?n tersedianya buku pedoman apbd ta. set buku apbd bkd r per koordmaai bidang perencanaan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten karanganyar tercapainya target r alias! pendapatan daerah yang pat kegiatan tercapainya larat r alias! pendapatan daerah yang tepat kegiatan bkd penyusunan perubahan apbd tahun berjalan persen apbd dangan rkd set suku perubahan apbd percent apbd dangan rkd set buku perubahan apbd bkd penyusunan apbd tahun rencana bko tersedianya buku pedoman apbd. 12s set buku apbd ereediartye buku pedoman apbd ta. set buku apbd bkd pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten karanganyar bko terwujudnya akurat data sesuai repo ast laporan evaluasi apbd terwujudnya akurasi data sesuai rkd aat laporan evaluasi apbd bkd verifikasi dpa dan dpa perubahan opd bkd taraadiannya dpa dan dpa perubahan yang valid dan belum dangan pedoman pengelolaan keuangan opd tet badannya dpa dan dpa perubahan yang vend dan sesuai dangan pedoman pengelolaan keuangan opd bkd pengelolaan administrasi! belanja bantuan bkd terwujudnya tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan tahun terwujudnya tertib administrasi! pengelolaan belanja bantuan tahun bko program pengelolaan aset daerah rataan bangunan harian fra tru acara akuntabel tlf tin ita opd bangun fra tru tarikat bkd pelaksanaan ielangantanah milik emd ayang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya manjadi kelurahan bkd taraalanggaranya lelang tanah aks bond data kalurahan tsraelanggaranya lelang tanah aks bond data kalurahan bkd panyuaunann standar sajian hare bko larcataknya buku perlu standar biaya buku tercapainya buku perlu standar biaya buku bkd pengelolaan barang milik daerah bkd tertib pengelolaan bmd tahun tertib pengelolaan bmd tahun bkd rekan a* data bmd bkd teraalenggaranyab rekan opd leraelenggaranyab rekan opd bkd pemutakhiran data pada simdabmd bkd lerpehhara data pada aplikasi side bmd opd terpelihara data pada aplikasi sima opd bkd pengelolaan gadung wan bkd tarpaliharanya gadung wanita tahun tarpaliharanya gadung wanita tahun bkd peningkatan kapasitas* sumber daya manual pannalnla sarana milik daerah bko kegiatan kegiatan bkd pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan bmd bko taraalanggaranya rapat dan perjalanan dinas terkait pengamanan set tahun terselenggaranya rapat dan perjalanan d na* ternak pengamanan aset tahun bkd penyusunan peraturan tentang barang milik daerah bko tercapainya perlu tentang pengelolaan bmd buku tercapainya perlu tentang pengelolaan bmd buku .s10. bkd penghapusan dan pemain oahtanganan bmd bkd taraalanggaranya kegiatan penghapusan opd taraalanggaranya kegiatan penghapusan opd bkd diaitaliseni ars dokumen kepemilikan aset bkd opd opd kf anja t1dak lang8ung batavia pegawai batang bunga bunga utama paman batavia tidak terduga ab. perubahan program kegiatan ahun opd badan kepegawaian dan pengambangan sdm kode rekening uru6ajv bidang urusan pemerintah n daerah dab program kegiatan prioritas spanish ffsrsrsn ers stet kinerja pagu indikatif rp) lini ana opd jav uit program keluar * [< . ull kegiatan tolok aktor tolok ukur net tolok ukur janet badan kepegawaian dan pengembangan 8dm belanja langsung keoraawaian belanja t1dak langsung belanja langsung kaoaaawaian program pelayanan administrasi! perkantoran buatan harian fra tru antara tif dan tin tta opd dalam bangun fra tru cakupan pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa rural menyurat bpsdm karanganyar jumlah pengadaan benda benda pos buah jumlah pengadaan benda benda pos buah bpom penyediaan jasa komunikasi, sumber daya sir dan listrik bpsdm karanganyar pembayaran teleport, sir, listrik, internet dan kabel bulan pembayaran telepon, air, listak, internet dan kabel bulan b6244. bpsdm penyediaan jasa kebersihan kantor bpsdm karanganyar pengadaan peralatan kebersihan kantor&tercukupinya jasa keberatan dan keamanan jenis, seg pengadaan peralatan kebersihan kantor&tercukupinya jasa kebersihan dan keamanan 25jenis,5keg bpsdm penyediaan alat tulis kantor bpsdm karanganyar pengadaan alat tulis kantor jenis barang pengadaan alat tulis kantor jenis barang bpsdm penyediaan barang cetakan dan penggandaan bpsdm karanganyar pengadaan barang cetak dan oennaandean jenis pengadaan barang cetak dan oenaoandaan jenis bpom penyediaan komponen instalasi listak penerangan bangunan kantor bpsdm karanganyar pengadaan alat alat strok kantor jenis barang pengadaan alat alat listrik kantor jenis barang bpsdm penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan bpsdm karanganyar pengadaan aurat kabar 72 tartan pengadaan suratkabar terbitan bpsdm .0s. penyediaan makanan minuman bpsdm karanganyar pengadaan makanan dan minuman untuk rekor kepegawaian, tamu dan kegiatan dos pengadaan makanan dan minuman untuk rekor kepegawaian, tamu dan kegiatan dos bpsdm rapat rapat koordinat dan konsultasi dalam luar daerah bpsdm karanganyar terselenggaranya koordinat dalam luar daerah jenis teraeianggarsnya koordinasi dalam luar daerah bpsdm .0f program peningkatan sarana dan prasarana aparatur buatan ita opd bangun fra tru cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur bpsdm rataan bangunan harian ir\fm tru blunt tin pengadaan perlengkapan gedung kantor bpsdm karanganyar pengadaan kum atol m j rapat dan m tal detector jenis pengadaan kursi melon iv, maja rapat dan m tal detector jenis bpom pengadaan komputer bpom karanganyar pengadaan komputer netbook, printer scanner, printer dan barcode scanner unit pengadaan komputer netbook, printer scanner, printer dan barcode scanner unit bpsdm pemeliharaan run berkala gedung kantor bpsdm karanganyar pemeliharaan gedung kantor keg pemeliharaan gedung kantor keg bpom pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operaskmal bpsdm karanganyar terpeliharanya sarana mobility s kendaraan d nas operasional kantor unit terpeliharanya sarana mobilitas end braandinas operasional kantor unit bpsdm pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor bpsdm karanganyar pemeliharaan peralatan gedung kantor 8plat, berdiri, telepon, jenis sarana pemeliharaan peralatan gedung kantor soll, berdiri, telepon, jenis sarana bpsdm kode rekening uru8ax bidang urutan fever tah afl daerah dax program kboiatar rio riaa arti acara arah lokalt t u hk*tf r pria agu tif rpj opd panggung jaw all program turen hall latar tolok flk arang tolok kur tenet olok ukur tenet program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ata bata iran ira fra tru rtt aau truk tin ata tta opd bangun tru aau cakupan peningkatan kapas kas sumber daya aparatur bpsdm perpangkatan sdm bpsdm karanganyar taraalenggaranya kegiatan peningkatan sdm badan kepegawaian orang taraalanggaranya kegiatan peningkatan som badan kepegawaian orang bpsdm program peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan fja damai ftin pam harian fra tru acara tif dan tin koordinat ita opd bangun fra tru aau prosefitaee tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan bpsdm penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar raallsni jeda skpd bpsdm karanganyar jumlah laporan pa en biner a dan ikh year realtoaet kanojo yang tersusun jenis jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar r alias kinerja vana tersusun jenis bpsdm penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan skpd bpsdm karanganyar tatauaunnya page maan keuangan skpd bulan tersusunnya pengelolaan keuangan skpd bulan bpsdm program paninglurtan wtrmiti dan pengambangan sdm buatan ija rataan bangunan harian fra extra tlf tin buatan opd bangun aau program peningkatan informasi dan pengambangan bpsdm pelatihan dasar cons bpsdm karanganyar penyelenggaraan dan pengiriman diklat dasar dan prajabitan bagi cons penyelenggaraan dan pengiriman diklat dasar dan prajabatan bagi cons cons bpsdm pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungal bagi pns daerah bpsdm karanganyar pengiriman jakarta karena pelabuhan, aoalallsaai dan bintekworkahop pns orang panglrimen jakarta kursus pelabuhan, sosialisasi dan bintekworkshop pns orang bpsdm dik jat bendahara keuangan daerah bpsdm karanganyar meningkatnya kuan atas sdm pns dalam melaksanakan tugas orang meningkatnya kualitas sdm pns dalam melaksanakan tugas orang bpsdm dik jat kapamimplnan tingkat bpsdm karanganyar pengiriman jakarta diklat kepimpinan tingkat pengiriman jakarta diklat kepimpinan angkat bpsdm dokumentasi amp digital bpsdm karanganyar terdokumenlaainya eroi digital pegawai asn 3000arsip tardokumantssinya eaip digital berawal asn arsip bpom beasiswa pns tugas belajar bpsdm karanganyar pemberian baaalawa kepada pns yang tugas bela ar orang pemberian bsaalawa kepada pns yang tugas balai orang bpsdm pengelolaan sistem informal kepegawaian daerah bpsdm karanganyar sajen informasi kepegawaian pns sajian informasi kepegawaian pns bpom penyelesaian gin belajar dan gin penggunaan gelar bpsdm karanganyar tar nya aurat gin belajar, tugas belajar, dan aura pemakaian gelar, alasan hal pns orang terbitnya aurat ijin belajar, tugas belajar, dan surat pemakaian gelar, alasan bagi pns orang bpsdm program pengangkatan dan mutasi! aparatur angkatan pam harian iry fra tru ktu acara tlf tin buatan tta opd bangun fra tru aau program pengangkatan dan mutual bpsdm penyusunan rencana pembinaan karir pns bpsdm karanganyar kenaikan perpindahan dan perubahan jabatan struktural jab kenaikan perpindahan dan perubahan jabatan struktural jab bpsdm .0s penampilan pns bpom karanganyar melaksanakan panyaleaaian pengangkatan can dan penyiaran can orang melaksanakan penyelesaian pengangkatan can dan penyerahan can orang bpom penataan sistem sdmirwtra kenaikan pangkat otomatis pns bpsdm karanganyar melaksanakan kegiatan penyelesaian kenaikan menakut pns pns melaksanakan kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat pns pn8 bpsdm ujian dinas kenaikan pangkat golongan penyesuaian ijazah bpsdm karanganyar pengiriman jakarta ujian dinas dan u)an kenaikan pangkat golongan oonvasualan tanah orang panganan peserta umum dinas dan ujian kenaikan pangkat golongan penveaualan hamzah orang bpsdm penataan pns bpsdm karanganyar penataan pns sesuai jabatan orang penataan pns sesuai jabatan orang bpsdm seleksi terbuka jabatan singel pratama bpsdm karanganyar penempatan pejabat pimpinan fungal cretata sesuai komoetanai jabat penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi jabat bpsdm penerimaan calon aparatur sipil nagara bpsdm karanganyar pelaksanaan can formasi cons pelaksanaan can formasi cons bpsdm penyusunan rencana pembinaan karier jabatan fungsional bpsdm karanganyar kenaikan perpindahan dan perubahan jabatan fungsional khusus kenaikan perpindahan dan perubahan jabatan fungsional meus bpsdm ran gan yar kode rekening r08an bedah urutan peter ilf tahan daerah dah program kec katai pylori tas daerah seriea daerah lokus indikator* kimia lagu indikatif rp| sumber dua opd penaaggiuig jawab hasil program kelucuan kegiatan basil kegiatan tolok ukur target tolok ukur target tolok ukur target program pembinaan aparatur lja rataan bangunan harian fra tru secara akuntabel ttf aelunih tin buatan tta antar opd bangun tt\fra tru aau pra santa penanganan kasus kepegawaian bpsdm proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin pns bpsdm karanganyar terselenggaranya kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin pns opd terselenggaranya kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin pns opd bpsdm penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian bpsdm karanganyar t r*alesaikannya ijin perkawinan dan perceraian ajuan tpreelwaikannya ijin perkawinan dan perceraian ajuan bpsdm penyelesaian kartu kartu pegawai bpsdm karanganyar fasilitasi kartu kartu pegawai kpe yaitu fasilitasi kartu kartu pegawai kpe yaitu bpsdm sosialisasi peraturan perundang undangan bidang kepegawaian bkp8dm karanganyar terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang undangan bidang kaoeaawaian opd terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang undangan bidang kaoeaawaian opd bpsdm penyelesaian ajuan pakaian pns bpsdm karanganyar terselenggaranya kegiatan penyelesaian acuan pensiun pns s25 orang terselenggaranya kegiatan penyelesaian acuan pensiun pns orang bpsdm pemberian piagam penghargaan jasa pengabdian pns "satyalancana karya satya bpsdm karanganyar pengiriman barkas mendapat piagam penghargaan satyalancana karya satya pns pengiriman berkas mendapat piagam penghargaan satyalancana karya satya pns bpsdm penilaian presse kerja pns bpsdm karanganyar terselenggaranya pembuatan skp dan denllalan kerja pns pns terselenggaranya pembuatan skp dan oenllalan kerja pns pns bpsdm pemberian layanan klaim jkk jaminan kecelakaan serial dan jkm jaminan kematian bpsdm karanganyar penyelesaian ajuan berkas jkk dan jkm opd penyelesaian ajuan berkas jkk dan jkm opd bpsdm pemberian cuti asn bpsdm karanganyar terseleeaikannya ajuan cuti pns opd terselesaikannya ajuan cuti pns opo bpsdm pembekalan pns pra puma tugas bpsdm karanganyar jumlah pns yang mengikuti pembekalan menjelang num tugas orang jumlah pns yang mengikuti pembekalan menjelang puma tugas orang bpsdm rfi anja tidak 1langsung belanja pegawai ders pembangunan term u perubahan rkd kab. karanganyar tahun vi : peraturan bupati tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas dinas tenaga kerja, industrienaga kerja dan transmigrasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi dipimpin oleh kepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas sertabidang tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program tenaga kerja dan transmigrasi, penyelenggaraan pengolahan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pengendalian pelaksanaan pengolahan layanan tenaga kerja dan transmigrasi,tenaga kerja dan transmigrasiantar kerja antar negara akan), pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis produktivitas tenaga kerja, cc. pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan pengawasan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, pembinaan dan koordinasi dengan kursus latihan kerja klk), pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,j .bidang tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana pada membawakan: seksi tenaga kerja, seksi transmigrasi. seksi tenaga kerja. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi tenaga kerja mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi tenaga kerja dipimpin, penyelenggaraan pengembangan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, cc. pengendalian pelaksanaan pengembangan, pelatihan denaga kerjadan antar kerja antar negara akan): pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis produktivitas tenaga kerja, pelaksanaan fasilitasi, bimbingan penyuluhan dan peningkatan hubungan industrial, pelaksanaan fasilitasi organisasi pengusaha dan pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan mediasi pemutusan hubungan kerja phk), pelaksanaan pengawasan dan pemantauan perkembangan jaminan sosial tenaga kerja jamsostek), dan bimbingan penyuluhan usaha peningkatan kepesertaan program jamsostek, pelaksanaan survey kebutuhan hidup layak khl), pelaksanaan proses penetapan upah minimum kabupaten umk), pelaksanaan fasilitasi pembuatan perjanjian kerja pk), peraturan perusahaan pp), dan perjanjian kerja bersama pkb), fasilitasi pembentukan serta pembinaan lembaga ketenagakerjaan, pengawasan dan bimbingan penyuluhan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita, dan tenaga kerja anak, pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan pengawasan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, il. pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, pembinaan ketenagakerjaan, pembinaan dan koordinasi dengan kursus latihan kerja klk), maupun mobil training unit mtu) serta memasarkan dan menyalurkan lulusan kursus latihan kerja klk) dan mobil training unit mtu), oo.an dan setengah pengangguran serta program perluasan kerja daerah ppid): pendaftaran pencari kerja (ak. kartu kuning), fasilitasi bantuan kesejahteraan pengangguran, pemberian kerja sementara pks), dan program padat karya, pendayagunaan pengangguran dan setengah pengangguran, pelaksanaan pemberian rekomendasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang tkwnap), pendirian kantor cabang pengarah tenaga kerja indonesia swasta pakis), pendirian dan perpanjangan bursa kerja khusus bkk), ssransmigrasikegiatan, mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi transmigrasi, penyelenggaraan layanan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah kabupatenransmigrasi mempunyai uraian tugas:cc.berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sertatermasuk pemantauan dan evaluasi: perencanaan dan penyusunan program operasional bidang perindustrian, penyelenggaraan pengembangan bidang perindustrindustrian mempunyai uraian tugas: penyusunan program pengembangan usaha industri, b.penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana, usaha dan produksi termasuk pencegahan dan pemantauan pencemaran limbah industri,, pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri serta peningkatan kerjasama dengan usaha industri lainnya, promosi produksi industri, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) dan rencana kerja bidangerapan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur, fasilitasi pelaksanaan diklat sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri, il. pembinaan asosiasi industridang perindustrian sebagaimana pada membawakan: seksi industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiah): seksi industri kimia, agro dan hasil hutan ikan). seksi industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiahpengembangan sarana usaha dan produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pencegahan, pencemaran, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha bidang industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiah). dalam dan aneka ilmiah), mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiah): penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiah): cc. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiahlogam mesin, elektronik dan aneka ilmiah) mempunyai uraian tugas: pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiahlogam, mesin, elektronik dan aneka ilmiah): kerjasama bidang standarisasi bidang industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiahnik dan aneka ilmiah): pelaksanaan: fasilitasi pemanfaatan hasil, sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan bidang industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiah):logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiah): fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha bidang industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiah, mesin, elektronik dan aneka ilmiah): oo. pembinaan unit pelaksana teknis, pengumpulan, analisis, diseminasi dan pelaporan data industri logam, mesin, elektronik dan aneka ilmiahindustri kimia, agro dan hasil hutan ikanserta fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha dan produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pencegahan pencemaran, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ikan). dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi industri kimia, agro dan hasil hutan ikan), mempunyai fungsi: perencanaan dan penyusunan program operasional seksi industri kimia, agro dan hasil hutan ikan), penyelenggaraan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan ikan) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pengendalian pelaksanaan industri kimia, agro dan hasil hutan ikankimia, agro dan hasil hutan ikan) mempunyai uraian tugas: pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kimia, agro dan hasil hutan ikankimia, agro dan hasil hutan ikan), kerjasama bidang standarisasisosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ikan), il.kimia, agro dan hasil hutan ikan): fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ikan kimia, agro dan hasil hutan ikan), pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis, pengumpulan, analisis, diseminasi dan pelaporan data industri kimia, agro dan hasil hutan ikantenaga kerja, industri dan transmigrasi kabupaten pangandaran. kepala dinas adalah kepala dinas tenaga kerja, industri dan transmigrasikepala dinas tenaga kerja, industri dan transmigrasitenaga kerja, industri, industritenaga kerja, industri dan transmigrasirumusan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerjatenaga kerja, industri dan transmigrasi, memverifikasi rencana pengelolaan, pelatihan, penempatan tenaga kerja, industri dan transmigrasi, industri dan transmigrasitenaga kerja, industri dan transmigrasi, menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan bidang pengelolaan, pelatihan, penempatan tenaga kerja, industri dan transmigrasi, menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang tenaga kerja, industri danenaga kerja, industri dan transmigrasitenaga kerja dan transmigrasi, dan bidang perindustrenaga kerja, transmigrasi dan industrienaga kerja, industri dan transmigrasidokumentenaga kerja, transmigrasi dan industri |
petupati pangandaran, menimbang bahwa tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja, diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:jdih.pangandarankab.go.idcc.:,, jdih.pangandarankab.go.idil..dan perikanan, sub bidang penelitian dan pengembangan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sub bidang kelautan, pertanian,, dan perikanan. dalam melaksanakan tugas, sub bidang kelautan, pertanian, dan perikanan menyelenggarakan fungsi: jdih.pangandarankab.go.iddan perikanan meliputi: menyusun rencana sub bidang kelautan, pertanian, dan perikandan perikanan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup urusan kelautan, pertanian, dan perikanan, menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup urusan kelautan, pertanian, dan perikandiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: sub bidangsub bidang penelitian dan pengembangan. jdih.pangandarankab.go.id dalam melaksanakan tugas, sub bidangpenelitian dan pengembangan, penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi bidangnelitian dan pengembangan meliputi: a.menyusun rencana sub bidangpenelitian dan pengembangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup urusanpenelitian dan pengembangan, menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan dewan riset daerah drd) kabupaten pangandaran, menyiapkan bahan perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerjasamanelitian dan pengembangan serta penyusunan buletin litbang.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasind tingkat iv b gak f119670210aanyusun bahan penyusunan rencana kerja umum dan dalam melaksanakan petunjuk teknis penyelenggaraan anggaran rka) sesuai ketentuan peraturan: perlengkapan. aan dan administrasiguna penyusunan, pengolahan dan laporan mencapai target sasaran pelaksanaan tugas: pertanggungjawaban penyelenggaraan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang umum dan perlengkapumumdanperlengkapansebagai acuan pelaksanaan pengawasan umum dan perlengkapan: tugas: pelaksanaan urusan ketatausahaan:amabagian keuangan dalam melaksanakan petunjuk teknis penyelenggaraan anggaran rka) sesuai ketentuan peraturan: dan awalan urusan kepegawaian dan kepegawaian:ama,dan desa: dan pemberdayaan masyarakatsesuai ketentuan pemberdayaan pembangunan dan penyusunan program dan pembinaan peraturan, makar penyelenggaraan perencanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil:menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan sosial politik, ideologi negara pemerintahan umum dan desa: dan kesatuan bangsa: menyusun program dan pembinaan pelaksanaan urusan ketatausahaan, dan penyelenggaraanpembangunan dan pemberdayaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan masyarakat:emaka pembinaan kerah kegiatan ketertiban: ketenteraman dan ketertibanmengacu kepada pem pelaksanaan urusan ketatausahaan: dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) kecamatan pamong praja. berdasarkan perencanaan strategis kecamatan guna span ema mamak pelaksanaan tugas lain yang diberikan mencapai target sasaran pelaksanaan tugas: oleh camat sesuai dengan tugas dan menyusunprogram dan pembinaan ketenteraman:strategis maen ema mamak penyusunan program penanganan unit kecamatan guna mencapai target sasaran pengaduan masyarakat: pelaksanaan tugas, pelaksanaan urusan, oleh camat sesuai dengan tugas dan penyusunan program indeks kepuasan masyarakat fungsinya. ikm): melaksanakan program indeks kepuasan masyarakat ikm),hulu sungai utara. sub bagian adalah sub bagiansungai pandan terdiri dari: see amepenyelenggaraan pembinaan pelayanan dpa) kecamatanberdasarkan perencanaan strategis ena ama kebersihan, keindahan pertamanan danpelaksanaan urusan ketatausahaan.maasosial perekonomian sosial dan penyusunan foram dan melaksanakan kegiatan operasional seksi esejanteraa kaka arahan prog pembinaan perekonomian dan kesejahteraan sosial mengacu nanda sosial kecamatan lain yang diberikan pelaksanaan tugas, oleh camat sesuai dengan tugas dan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang fungambeesungai pansungai pandsungai pandanpenyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang akan dicapai dalam perencanaan masyarakat, upaya kecamatan: strategis kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya: penyelenggaraan pembinaan dan mengoordinasikan menyusun dan merumuskan program kerja ketenteraman dan kegiatan pemerintahan, pembangunan kecamatan berdasarkan renstra daerah sebagai ketertiban umum, dan kemasyarakatan tingkat acuan pelaksanaan tugas: penerapan dan penegakan kecamatan, peraturan perundang mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan undangan, pemeliharaan pembinaan pemerintahan desa dan:perayaan umum, penyelenggaraan ketenteraman, melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di. tingkat ketertiban umum, penerapan dan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan penegakan peraturan perundang ketentuan peraturan yang berlaku guna disiplin dan kecamatan, membina undangan, pembinaan karir yang bersangkutan: penyelenggaraan pemerintahan desa pembinaan dan mengoordinasikan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang danmemberikan pelayanan kegiatan pemberdayaan masyarakat: undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan masyarakat yang menjadi mengoordinasikan pemeliharaan prasarana lainnya yang berhubungan dengan tugas tugas ruang lingkup tugasnya kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: dan at belum dan fasilitas umum: kanakan pelaksanaan pelayanan masyarakat yan melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban apat tahan ag: lingkup bhi wilayah dan masyarakat kecamatan sesuai ketentuan pemerintahan desa. grup gasly peraturan guna terciptanya kehidupan masyarakat dan atau yang belum dapat dilaksanakan yang aman dan tertib: pemerintahan desa: daname|kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) administrasi, sekretariat setiap tahun mengacu kepada menyurat, perlengkapan, keuangan perencanaan strategis kecamatan untuk mencapai dan kepegawaian. penyelenggaraan urusan perlengkapan: target dan sasaran pelaksanaan tugas: penyelenggaraan urusan administrasi menghimpun dan mempelajari peraturan perundang keuangan: undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan administrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, |
walikota tidore kepulauan peraturan daerah kota tidore kepulauraturan daerah nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum kota tidore kepulauan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perubahan maka perlu dilakukan penyesuaian terkait perkuatan struktur permodalan perusaha. ketentuan dan diubah, dan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut., pemerintah daerah dan pinjaman modal. kekayaan dam pada saat didirikan berjumlah rp. (lima milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah). penyertaan modal pemerintah daerah kepada dam dapat dilaksanakan pada setiap tahun anggaran apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada harus ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. diantara dan disisipkan (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut jumlah kekayaan dam sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: tanah luas m2: nilai perolehan rp. (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah). bangunan yang terdiri dari (tujuh) unit luas m2, nilai perolehan rp. (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). instalasi sumber volume (enam) unit nilai perolehan rp. (delapan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). instalasi pompa nilai perolehan rp. (tujuh ratus empat belas juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah). instalasi pengolahan volume (enam) unit, nilai perolehan rp. (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah). instalasi transmisi dan distribusi volume (seribu dua puluh tiga unit, nilai perolehan rp. (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). kendaraan volume (satu) unit, nilai perolehan rp. (dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah). inventaris kantor volume (seratus tiga puluh tujuh) unit: nilai perolehan rp. (tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu tujuh ratus |
pemerintah kabupaten tebo tahun2001 retribusi pangkalan hasil bumi tent ang peraturan daerah kabupaten tebo nomor tahun undang undang nomor tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekositerndiatas perlu menetapkan retribusi pangkalan hasil bumi dengan peraturan daerah kabupaten tebo;terhadap pemakaian pangkalan basil bumi dapat dikenakan retribusi; bahwa dalam rangka menggali pendapatan asli daerah pad) dalan kabupaten tebo, retribusi pangkalan hasil bumi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah; menimbang bupati tebo, deng rahmat tuhan yang maha esa retribusi angkatan hasil bumi tent ang tahun2001 nomor peraturandaerahkabupatentebo pemerintah kabur ten tebo peraturan daerah kabupaten tebo tentang retribusi pan gk.alan hasil bumi memutuskan kabur aten tebo dew per wakilan rakyat daerahkomoditi karet rp. kg. komoditi kelapa sawit tbs tandan buah segar) rp. besar retribusi pangkalan hasil bumi dimaksud pada peraturan daerah ini adalah tempat lokasi pemungutan retribusi basil bumi dimaksud pada ini akan dilakukan disuatu pangkalan yang lokasinya akan ditetapkan dengan keputusan bupati; semua hasil bumi yang dibawa tempat pengolahan, tempat pemasaran, gudang penyimpanan, atau yang akan dibawa diangkut pabrik pengolahan dipungut retribusi; pun gut a.n hasil bumi bab retribusi adalah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pangkalan basil bumi dalam kabupaten tebo; pangkalan adalah tempat yang ditetapkan oleh bupati sebagai tempat untuk melakukan bongkar muat hasil bumi yang akan dibawa tempat pengolahan, tempat pemasaran, gudang penyimpanan atau yang akan dibawa diangkut luar daerah; hasil bumi adalah semua jenis hasil produksi komoditi perkebunan antara lain (karet dan sawit); kas daerah adalah kas daerah kabupaten tebo; kepala dinas adalah kepala dinas perkebunan kabupaten tebo; dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten tebo; dinas perkebunan adalah dinas perkebunan kabupaten ket"!' .fulan u~1um babi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkmendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan penyidikan; memanggil seseorang untuk diinterogasi sebagai tersangka atau saksi; melakukan penyitaan benda ataupun surat; memerintahkan berhenti seseorangdan melakukan pemeriksaan; menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; dalam melaksanakan tugasnyapenyidikan bab ill semua jenis retribusi dan biaya administrasi setoran kas daerah, melalui bendaharawan khusus penerima pada dinas pendapatan daerah; setiap pembayaran retribusi pangkalan hasil bumi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah: lembarandaerahkabupatentebo ahun nomor dark ni, pembina utama madya nip. kabur aten tebo diundangkan muara tebo pada tanggal november h.a. madjid mu' ditetapkan muara tebo pada tanggal novemindak pidana sebagaimana dimaksud pada ini adalah tindakantiga) bulan penjara atau denda setinggi tingginya rp. (dua ratus ribu rupiah). ketentuan pidana bademi bahwa untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah perlu didukung sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka terhadap pemakaian pangkalan basil bumi dapat dikenakan retribusi. bahwa dalam rangka pengawasan clan pengaturan terhadap pengangkutan basil bumi perlu adanya suatu pangkalan sebagai sarana untuk menunjang kelancaran dalam pendistribusian basil bumi dalam kabupaten tebo. penjelasan umum retribusi angkatan hasil bumi tent ang nomor tahun2001 peraturandaerahkabupatentebo atas penjelasanpindahan pegawai negeri sipil dari dpelaksanaannya telah dilakukan evaluasi, sehingga peraturan wali kota sebagaimana dimaksud dalammenteri dalam negeri,pegawai negeri sipil yang diterima dan diorientasikan selama diorientasikan tidak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai tpp)riaftar lampiran lampiran surat persetujuan dari kepala perangkat daerah asal lampiran surat keterangan tidak mempunyai hutang lampiran iii surat pengunduran diri dari jabatan lampiran surat permohonan pindah lampiran surat persetujuan pindah dari pimpinan unit kerja instansi asal lampiran surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin lampiran vii surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan atau tugas belajar lampiran viii surat pernyataan kesediaan ditempatkan dimana saja, tidak menuntut jabatan dan bersedia mengabdi wali kota depok, ttd k.h. mohammad idris lampiran peraturan wali kota depok surat persetujuan kepala perangkat daerah asal kop naskah dinasketerangan tidak mempunyai hutang kop naskah dinas perangkat daerah surat keterangan, kasual keuangan bendahara gaji nama jelas nama jelas pangkat pangkat nip nip lampiran iii peraturan wali kota depok surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan surat pernyataan yang bertanda tangan dibawah ini nama nip pangkat gol jabatan dengan ini mengundurkan diri dari jabatan . sejak . dikarenakan akan mengajukan mutasi pindah keluar kota depok. demikian surat pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan sadar tanpa ada unsur kejaksaan dari pihak lain. mengetahui, atasan langsung yang membuat pernyataan materai nama jelas nama jelas pangkat pangkat nip nip lampiran peraturan wali kota depok surat permohonan pindah nomor kepada lampiran (satu) berkas yth. wali aya yang bertandatangan bawah ini nama nip pangkat gol jabatan unit kerja dengan ini saya mengajukan permohonan pindah wilayah kerja dari serena pemerintah kota depok provinsi jawa barat dengan alasan. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan surat pengantar yang ditujukan walikota depok melalui kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota depok yang ditanda tangani oleh pejabat eselon yang membidangi kepegawaian asli), surat permohonan mutasi pribadi disertai alasan mutasi pindah dan mencantumkan pemohon, ditujukan walikota depok melalui kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang diketahui oleh atasan langsung asli), melampirkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan lampiran peraturan bkn tahun fotokopi kartu pegawai legalised), fotokopi cons legalised), fotokopi pns legalised), fotokopi kenaikan pangkat terakhir legalised), foto copy jabatan legalised), skp tahun terakhir bernilai baik legalised), foto copy fungsional dan pak terakhir bagi tenaga jft atau sertifikat kependidikan bagi tenaga kependidikan guru legalised), surat pernyataan sedang tidak menjalani hukuman disiplin yang ditanda, surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan tugas belajar yang ditanda : surat keterangan bebas temuan dari inspektorat asal asli): surat keterangan bebas hutang piutang dari bendahara instansi asal asli): surat pernyataan siap ditempatkan dimana saja, tidak menuntut jabatan, dan bersedia mengabdi kota depok minimal tahun bermaterai asli), pas foto ukuran 3x4 berwarna (lembar), jika alasan kepindahan mengikuti suami, agar melampirkan foto copy buku nikah, surat keterangan dari tempat suami bekerja, foto copy ktp suami dan istri lembar) demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. mengetahui atasan langsung hormat saya, nama jelas nama jelas pangkat pangkat nip nip lampiran peraturan wali kota depok persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja instansi asal kop naskah dinas perangkat daerah depok, nomor kepada lampiran (satu)berkas yth. wali kota depok perihal persetuju.ke lingkungan pemerintah daerah kota depok provinsi jawa barat dengan alasan ee.pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin kop surat instansivii peraturan wali kota depokluar instansi pemerintah: peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan mut, memutuskanlampiran viii peraturan wali kota depok surat pernyataan kesediaan ditempatkan dimana saja, tidak menuntut jabatan dan bersedia mengabdi kota depok surat pernyataan yang bertandadimana saja. tidak menuntut jabatan dan bersedia mengabdi kota depok minimal (tiga) tahun setelah diterima kota depok. demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dengan sesungguhnya. yang membuat pernyataan materai rp. nama jelas pangkat nipyang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiagian keduagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini adalah tata carasepuluhmenjalankan tugas belajar atau ikatan dinasbermaterai bersedia, semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik selama (dua) tahun terakhir, surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh ppk atau kepala yang membidangi kepegawaian asal, surat usul mutasi dari ppk kepala yang membidangi kepegawaian instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki, il.mengajukan permohonan tertulis kepada kepala disertai dengan surat persetujuan pindah penerimaan dari instansi lain yang dituju, pemerintah kota dapat menerima atau menolak permohonan yang disampaikan berdasarkan kebutuhan formasi pemerintah kota::membuat surat pernyataan atas materai yang menyatakan kesediaan ditempatkan , perpindahan menjadi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota depok didasarkan kepada formasi, kebutuhan organisasi dan sumber daya aparatur berbasis kompetensi, j . surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai hutang piutang, analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan pegawai negeri sipil yang akan mutasi, il. surat usul mutasi dari ppk instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki,pengajuan permohonan disampaikan secara tertulis kepada bpsdm. bab iiiyang tidak direkomendasikan setelah mengikuti seleksi kompetensi dapat mengikuti seleksi kembali periode selanjutnya dan hanya dapat mengikuti sebanyak (tiga) kenam) bulan sejak tanggal ditetapkan. |
salinan baarkeuangan desa, terdapat beberapa perubahan tata cara penyaluran dana desa sehinggtata cara penyaluran dana desa perubahandan diantara dan disisipkan (satu) yakni (6a)(sembilan) bulan paling cepat bulan april sesuai ketersediaan anggaran dana desa per bulannya. (&tahun yang ditetapkan oleh bupatkementerian:pala desa sebagai tersangka,desa tersebut. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kementerianbersangkutan sebagai hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam atau rekomendasi penyaluran kembali dana desa dari kementerian lembaga terkait. penyaluran kembali dana desa sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan: dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf untuk penghentian penyaluran dana desa karena kepala desa melakukan penyalahgunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam huruf atau rekomendasi penyaluran kembali dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf untuk penghentian penyaluran dana desa karena desasalinan lan pas ka:lampiran huruf angka .a. format lembar kriteria evaluasi lke) sebagai berikut: apa (ino aro demmmuman mneraatra anak #pro1 roma nteratamawusan wrn par dremeratanmemuatusan ape tama emumesuat amar jasa hutan tan menatarge terememannya crore bem ana pbotamen ensata memuatsasran (untai oat amor psm dootumor erra cam memutar tahunan 5terre taman remtatsanmersatantsu arayerore (petasan dromrataanaputantan tama yo) |rvaurrasrensrratss) oo soo mekong pivot halaman dari hlm.o! #div o! #div o!#div #div o! target kinerja ditetapkan dengan baik a b c d e program kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan sasaran hasil program hasil kegiatan sia ana lenan div o! dokumen renstra telah selaras dengan dokumen a b c d e belum diisi div o! rpm dokumen renstra telah menetapkan hal hal yang a b c d e belum diisi div o! seharusnya ditetapkan implementasi renstra #div o! #div o! dokumen renstra digunakan sebagai acuan par penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran a b c d b #div o!lum diisi div o! berjalan dokumen renstra telah direvisi secara berkala a b c d e #div o! ox. perencanaan kinerja tahunan #div o! #div o! gan han perencanaan kinerja tahunan a00 #div o! #div o! ku) disusun kualitas perencanaan kinerja tahunan #div o! #div o! |. sasaran telah berorientasi hasil div o! #div o! #div o! indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja div o! #div o! #div o! yang baik target kinerja ditetapkan dengan baik a b c d e #div o! kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran a b c d e #div o! kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah a b c d e belum diisi div o! didukung oleh anggaran yang memadai dokumen telah selaras dengan rpm renstra a b c d e #div o! dokumen telah menetapkan hal hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak a b c d e belum diisi div o!y t belum diisi dilakukan dalam rangka mencapai kinerja implementasi perencanaan kinerja halaman dari hlm. rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam foam postulat div o! penyusunan anggaran target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan a b c d e belum diisi div o! rencana aksi atas kinerja telah dimonitor a b c d e belum diisi div o! pencapaiannya secara berkala rencana aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan a b c d e #div o!nn. pengukuran kinerja pbsi pemenuhan pengukuran #div o! #div o! telah terdapat indikator kinerja utama iku) sebagai y t belum diisi ukuran kinerja secara formal telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon iii dan a b c d e belum diisi sebagai turunan kinerja atasannya terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja a b c d e indikator kinerja utama telah dipublikasikan loop betumatisi nn. kualitas pengukuran #div o! #div o! iku telah memenuhi kriteria indikator yang baik a b c d e ukuran indikator) kinerja eselon iii dan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik a b c d b tangani indikator kinerja eselon iii dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya a b c d e sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada iku unit kerja a b c d e belum diisi div o! organisasi atasannya pengukuran kinerja sudah dilakukan secara a b c d e #div o! berjenjang pengumpulan data kinerja dapat diandalkan a b c d ey t belum diisi menggunakana b c d e #div o! perencanaan dan penganggaran iku telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja a b c #div o! target kinerja eselon iii dan telah dimonitor a b c #div o!par (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward benar csi div o! punishment iku telah direvisi secara berkala a b c d e #div o!c belum diisi div o! berkala halaman dari hlm. div o! laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu doo betumaiisi laporan kinerja menyajikan informasi mengenai a b c d e belum diisi pencapaian iku laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian a b c d e belum diisisia ana sen gis laporan kinerja menyajikan evaluasi dan analisis a b c d ea b c d e best div o! pembandingan lain yang diperlukan laporan kinerja menyajikan informasi tentang a b c d belum diisi div o!a b c d e belum diisi div o! diandalkan informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja bom pomtamati informasi yang disajikan telah digunakan dalam a b c d e belum diisibelum diisi dan kegiatan organisasi informasi yang disajikan telah digunakan untuk a b c d e belum diisi peningkatan kinerja informasi yang disajikan telah digunakan untuk a b c d e belum diisi penilaian kinerja div o! terdapat pemantauan mengenai kemajuan y t belum diisi pencapaian kinerja beserta jabatannya evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak pihak yang a b c d e belum diisi div o! berkepentingan evaluasi program dilaksanakan dalam rangka a b c d e belum diisi menilai keberhasilan program halaman dari hlm. evaluasi program telah memberikan rekomendasi rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang a b c d e belum diisia b c d e belum diisi dilaksanakan pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam pemantauan rencana aksi telah memberikan ten alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan sia ana hasil evaluasi rencana aksi telah menunjukkan a b c d belum diisi perbaikan setiap periode kol hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program masa yang akan a b c d e belum diisi div o! datang hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata div o! nn. #div o! daoja kinerja yang dilaporkan (outcome) capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya div o! |. informasi mengenai kinerja dapat diandalkan div o! #div o! #div o! penjelasan lembar kriteria evaluasi lke): penjelasan komponen sub komponen satuan kerja perencanaan kinerja perencanaan strategis |. pemenuhan renstra telah disusun cukup jelas renstra telah memuat tujuan cukup jelas apabila seluruh tujuan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan, apabila tujuan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan, tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi apabila 7596x tujuan yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dengan ukuran keberhasilanhalaman dari hlm. komponen sub komponen atujuan telah disertai target apabila tujuan yang telah dilengkapi keberhasilannyapaman senen sah meme cakuppetasoo cukup jelas sasaran apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan indikatornya, apabila sasaran telah dilengkapi dengan indikatornya, dokumen renstra telah memuat apabila 754x sasaran yang telah dilengkapi indikator kinerja sasarandokumen renstra telah memuat target apabila sasaran yang telah dilengkapi tahunan 90x, renstra telah menyajikan iku apabila tophalaman dari hlm. komponen sub komponen aanika dokumen rpm renstra dapat diakses dengan mudah setiap saat misalnya: melalui website resmi renstra telah dipublikasikan bea provinsi kabupaten kota atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses ob. kualitas renstratujuan telah berorientasi hasil apabila tujuan yang berorientasi hasil apabilaapabila lebih dari ukuran keberhasilan tujuan dalam renstra telah memenuhi kriteria smart dan cukup, apabila ukuran keberhasilan smart ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria apabila 40k ukuran keberhasilan ukuran keberhasilan yang baik smart apabila 1046ompomnsunkoaoken amanrema komponen sub komponen apabila lebih dari sasaran dalam renstra hasil program telah berorientasi hasil apabila berorientasi hasil sasaran telah berorientasi hasil apabila 4046apabila lebih dari indikator sasaran dalam rpm renstra telah memenuhi indikator kinerja sasaran (outcome dan kriteria smart dan cukup, |output) telah memenuhi kriteria apabila indikator smart indikator kinerja yang baik apabila indikator smart7556, apabila indikator smart apabila indikator yang smarttarget kinerja ditetapkan dengan baikprogram kegiatan yang ditetapkan telah memenuhiprogram kegiatan merupakan cara menjadi penyebab tidak langsung untuk mencapai tujuan sasaran hasil terwujudnya tujuan dan sasaran, program hasil kegiatanhalaman dari hlm. komponen sub komponen aanapabila tujuan dan sasaran ditetapkan telah selaras: apabila tujuan dan sasaran selaras dokumen renstra telah selaras dengan apabila tujuan dan sasaran dokumen rpmdokumen renstra telah menetapkan renstra tidak mengacu pada isu strategis hal hal yang seharusnya ditetapkanhalaman dari hlm. komponen sub komponen apabila lebih dari indikator tujuan dan sasardokumen renstra digunakan sebagai apabila keselarasan indikator tujuan acuan penyusunan dokumen rencana dan sasaran, rpm renstra dengan kinerja tahunan indikator hasil capaian program dalam rencana kinerja tahunan y6, apabila 10xapabila target jangka menengah (jm) telah dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dibawah, apabila target telah dimonitor berdasarkan kriteria yang disebutkan target jangka menengah dalam renstra dibawah, namun belum seluruh rekomendasi telah dimonitor pencapaiannya sampai ditindaklanjuti, dengan tahun berjalan cc.hurufhalaman dari hlm. komponen sub komponen aandokumen renstra telah direvisi secara saat ini, nan berkas apabila renstra telah direvisi, ada upaya berkalperencanaan kinerja tahunan bore) da. pemenuhan perencanaan kinerja tahunan go)dokumen perencanaan kinerja tahunan kegiatan) untuk mencapai sasaran ya. telah disusudokumen yang secara formal telah ditandatangani oleh perjanjian kinerja pk) telah disusun ya. (para) pihak yang berkenan tangan sesuai per menpan a.50460x iku yang telah diperjanjikan telah menyajikan iku dalam pemda papan kerja apabilahalaman dari hlm. bsd bee ctttannnnn komponen sub komponentelah dipublikasikan pemerintah provinsi kabupaten kota atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses) nn kualitas perencanaan kinerja tahunan ' ' ' | apabila 75x sasaran telah berorientasi hasilapabila lebih dari indikator sasaran dan hasil program dalam rencana kinerja indikator kinerja sasaran dan hasil tahunan dan telah memenuhi kriteria program (outcome) telah memenuhi smart dan cukup, kriteria indikator kinerja yang baik apabila cx indikator smart apabila indikator smart apabila indikator smart apabilkomponen sub komponen aantarget kinerja ditetapkan dengan baik, kegiatan merupakan cara untuk apabila kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya mencapai sasaranjika untuk setiap sasaran yang ditetapkan dapat diidentifikasikangiatan dalam rangka mencapai kepada angg arang (langsung dan tidak sasaran telah didukung oleh anggaran langsung) jika sasaran hanya dapat dikaitkan yang memadaihalaman dari hlm. komponen sub komponen soo apabila lebih dari sasaran dalam telah selaras dengan tujuan sasaran rpm renstra rkd: apabila keselarasan sasaran dokumen telah selaras dengan dengan rpm renstra rkd rpm renstra apabila keselarasan sasaran dengan rpm renstra rkd yo3dokumen telah menetapkan hal hal mengacu ada isu strategis atau praktik terbaik dan tidak menggambarkan kondisi yang seharusnya ditetapkan (dalam pada kontrak kinerja tugas fungsi) (outcome) ang seharusnya terwujudehalaman dari hlm. komponen sub komponen jika rencana aksi ra) yang dimaksud rencana aksi atas kinerja sudah ada meraup akan pen ajaran lebih. lang dari target2 kinerja yang ada perjanjian kinerja pk)rencana aksi atas kinerja telah bila keselarasan target mencantumkan target secara periodik engan target periodik dalam atas kinerjakegiatan komponen rinci setiap periode yang cukup jelas y t) akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja '''''''# '' jawaban tentang implementasi perencanaan implementasi perencanaan pala tahunan harus selalu dikaitkan dengan kinerja tahunan pengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang pemenuhan dan kualitas perencanaan kinerja tahunan jika target target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan rencana kinerja tahunan dimanfaatkan pengalokasian anggaran dalam penyusunbukti yang cukup bahwa pemanfaatan yangtarget kinerja yang diperjanjikan telah maupun kegagalan digunakan untuk mengukur apabila terdapat bukti yang cukup bahwa keberhasilanhalaman dari hlm. komponen sub komponen aan capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (rewardpabila monitoring kinerja telah memenuhi seluruhrencana aksi atas kinerja telah apabila monitoring dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil monitor pencapaiannya secara berkala pasapabila pemanfaatan telah memenuhi seluruh kriteria yangrencana aksi telah dimanfaatkan dalam apabila pemanfaatan terbatas pada pengarahan dan pengorganisasian pelaporan atau dokumentasi semata tanpa kegiatanhalaman dari hlm. komponen sub komponen aperjanjian kinerja telah dimanfaatkan dengan target kinerja eselon iii dan untuk bea nan identik kasi) kinerja apabila keselarasan target sampai kepada tingkat sc.onapabila pemda satuan kerja telah telah terdapat indikator kinerja utama memiliki indikator kinerja utama iku) (iku) sebagai ukuran kinerja secara level pemda dan level satuan kerja yang formal telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan. apabila lebih dari eselon iii dan telah memiliki ukuran kinerja yang terukur, apabila eselon iii dan yang das memiliki ukuran kinerja yang terukur ian terdapat ukuran kinerja tingkat apabila, eselon jii dan yang kinerja atasannya, apabila eselon iii dan yang memiliki ukuran kinerja yang terukurterdapat mekanisme pengumpulhalaman dari hlm. komponen sub komponenj terdapat sop yang jelas jika terjadi kesalahan data jika dokumen yang memuat iku dapat dipublikasikan (misalnya: melalui website resmi pemerintah prov kab kota (ii kualitas pengukuran apabila lebih dari iku telah memenuhi kriteria, apabila iku yang telah memenuhi kriteria iku telah memenuhi kriteria indikator apabila 40x iku yang telah memenuhi yang baik kriteria apabila 10xiku telah cukup untuk mengukur akan diwujudkan, kinerja apabila iku yang cukup 90x, apabila iku yang cukup apabila iku yang cukup 40x apabila iku yang cukup halaman dari hlm. ompomnsunkoaoken amanrema komponen sub komponen apabila lebih dari iku unit kerja telah selaras dengan iku kem land): iku unit kerja telah selaras dengan iku apabila keselarasan iku apabila keselarasan iku apabila keselarasan iku)apabila lebih dari indikator yang ditetapkan telah memenuhi kriteria, apabila indikator yang ditetapkan ang telah memenuhi kriteria ukuran indikator) kinerja eselon dan cc. apabila indikator yang ditetapkan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baikhalaman dari hlm. komponen sub komponen aanndikator kinerja eselon iii dan kerja telah selaras dengan indikator kinerja eselon iii dan telah indikator kinerja atasannya, selaras dengan indikator kinerja apabila keselarasan indikator atasannya apabila keselarasan indikator apabila keselarasan indikator 40xapabila lebih dari 90x individu telah memiliki indikator (alatsudah terdapat ukuran (indikator) nana kinerja individu vang mengacu pada apabila individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) kinerja iku unit kerjapengukuran kinerja sudah dilakukan disebutkan dan diterapkan hanya kepada secara berjenjanghalaman dari hlmsesuai dengan kebutuhanlampiran bab iii huruf angka huruf dan angkakomponen sub komponen aanpengumpulan data kinerja dapat apabila data (capaian) kinerja yang diandalkan dapat diandalkan apabila 10xapabila seluruh target yang ada dalam aksi dilakukan secara berkala va. rencana aksi telah diukur realisasinya secara berkala (bulanan triwulanan (bulanan triwulanan semester) semester apabila kem land telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang pengukuran kinerja sudah mulai dari staf, mana serial samp kep ada dikembangkan menggunakan teknologi ya. pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan informasia jawaban tentang implementasi pengukuran harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi implementasi pengukuran oleh) kondisi (jawaban) tentang pemenuhan dan kualitas pengukuran halaman dari hlm. komponen sub komponen aan apabila lebih dari iku yang ditetapkan telah dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, apabila iku yang telah dimanfaatkan 90k, iku telah dimanfaatkan dalam cc. apabila iku yang telah dimanfaatkan dokumen dokumen perencanaan dan penganggariku telah dimanfaatkan untuk penilaian apabila iku yang ada dimanfaatkan sesuai kinerjaapabila target kinerja telahtarget kinerja eselon iii dan telah ditindaklanjuti, dimonitor pencapaiannyahalaman dari hlm. komponen sub komponen sooika seluruh jabatan setingkat eselon keatas telah menerima reward punishment yang sebanding (terkait)hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon keatas jika pejabat memiliki keterkaitan telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward capaian dengan reward punishmentnya punishmentapabila iku telah direvisi dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik ku telah direvisi secara berkalahasil pengukuran rencana aksi ra) telah dimanfaatkan sebagaimana seluruh kriteria yang ditetapkan pengukuran kinerja atas rencana aksi apabila hasil pengukuran sebatas hanya digunakan untuk pengendalian dan untuk menyimpulkan (tidak sampai pemantauan kinerja secara berkala mempengaruhi strategi) apabila hasil pengukuran tidak ditindaklanjuti halaman dari hlm. ompomnsunkoaoken amanrema komponen sub komponeho pemenuhan pelaporan laporan kinerja telah disampaikan jika laporan kinerja disampaikan sesuai tepat waktu dengan batas waktu yang ditetapkan laporan kinerja telah upload apabila lebih dari capaian yang disajikan bersifat kinerja utama iku): apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja utama iku) laporan kinerja menyajikan informasi apabila capaian yang disajikan mengenai pencapaian ikuw penyajian informasi kinerja apabila lebih dari sasaran yang disampaikan dalam laporan kinerja berorientasi outcome, apabila sasaran outcome dalam laporan kinerja menyajikan informasi laporan kinerja pencapaian sasaran yang berorientasi apabila sasaran outcome dalam outcomehalaman dari hlm. komponen sub komponeapabila lebih dari 90x capaian yang disajikan bersifat kinerjalaporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah apabila capaian yang disajikan diperjanjikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam apabila 10xporan kinerja menyajikan lebih darievaluasi apabila sasaran yang dievaluasi dan dan analisis mengenai capaian kinerjaapabila laporan kinerja menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah: laporan kinerja menyajikan apabila laporan kinerja menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang tercakup pembandingan data kinerja yang alam kriteria dibawah, kecuali memadai antara realisasi tahun ini pembandingan dengan standar nasional, dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain vans diperlukan apabila laporan kinerja hanya menyajikan yang pembandingan realisasi target dan kinerja tahun berjalan kinerja tahun sebelumnya, halaman dari hlm. komponen sub komponen soojika besaran efisiensi yang terjadi dapat dikualifikasikan laporan kinerja menyajikan informasi jika hanya berupa info tentang efisiensi tentang analisis efisiensi penggunaan yang telah dilakukan sumber dayaapabila laporan kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome), apabila laporan kinerja mampu menyajikan laporan kinerja menyajikan informasi informasi keuangan atas sasaran keuangan yang terkait dengan apabila laporan kinerja hanya menyajikan pencapaian sasaran kinerja instansi sesuai dengan kriteria, apabila keandalan data realisasi kinerja informasi kinerja dalam laporan kinerja apabila keandalan data realisasi dapat diandalkana www jawaban tentang pemanfaatan informasi pemanfaatan informasi kinerja nell formasi kinerja dalam lap dalam pelaksanaan evaluasi inja gap dimanfaatkan uam an. evaluasi skip akuntabilitas kinerja halaman dari hlm. komponen sub komponen a00 nnndalam perbaikan menyeluruh apabila pemanfaatan bersifat ekstensif perencanaanmenilai dan menyeluruh memperbaiki pelaksanaan program apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan kegiatan organisasipeningkatan menyeluruhapabila tidak ada pemanfaatan halaman dari hlm. komponen sub komponeinformasi yang disajikan telah menyeluruh digunakan untuk penilaianmenuhan evaluasi apabila terdapat pemantauan kemajuan kinerja dan hambatan yang ya. nh: ekstensif dan memenuhi kriteria terdapat pemantauan kemajuan kahaan sebagaimana disebutkan dibawah, pencapaian kinerja beserta jabatannya apabila pemantauan hanya melalui tidak. pertemuan pertemuan yang tidak terdokumentasi,apabila seluruh program telah dievaluasi dan mampu menjawab seluruh kriteria sebagaimana ya. ditetapkan, evaluasi program telah dilakukan apabila evaluasi program hanya tidhalaman dari hlm. komponen sub komponenpemantauan rencana aksi dilakukan periodik minimal triwulan evaluasi atas pelaksanaan rencana pemantauan rencana aksi dilakukan periodik semester aksi telah dilakukanhasil evaluasi telah disampaikan apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi dan dikomunikasikan kepada pihak pihak yang berkepentingankomunikasi kan atau pihak yang dievaluasi tidak menerima simpulan hasil evaluasi halaman dari hlm. komponen sub komponen nn kualitas evaluasi apabila terdapatevaluasi program dilaksanakan dalam apabila evaluasi program telah rangka menilai keberhasilan programterkait dengan perencanaan perencanaan kinerja yang dapat kinerja dan rekomendasi tsb disetujui dilaksanakanrekomendasi rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakhalaman dari hlm. lampiran peraturan walikota batu nomor tahun tanggalkal bisa staldssnsi pen bnn komponen sub komponen apabila pemantauan atas rencana aksi telah dilakukan secara bulanan: apabila pemantauan atas rencana aksi telah dilakukan secara triwulan: pemantauan rencana aksi apabila pemantauan atas rencana aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerjajika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan, jika terdapat penilaian atas seluruh aksi pemantauan rencana aksi telah yang dilaksanakan dan sebagian alternatif ge . yang diberikan memberikan alternatif perbaikan yang ah. dapat dilaksanajika setiap triwulan menunjukkan perbaikan jika tidak setiap triwulan menunjukkan hasil evaluasi rencana aksi telah perbaikjawaban tentang pemanfaatan evaluasi harus pemanfaatan evaluasijika rekomendasi yang terkait dengan perencanaan telah ditindaklanjuti jika tindaklanjut rekomendasi yang hasil evaluasi program telah terkait dengan perencanaan 90x ditindaklanjuti untuk perbaikan jika tindaklanjut rekomendasi yang pelaksanaan program masa yang terkait dengan perencanaan akjika rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti jika rekomendasi yang hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanj uti ag. jika rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata ditindaklanjuti 75k jika rekomendasi yang ditindaklanjuti jika rekomendasi yang ditindaklanjuti halaman dari hlm. kal bisa staldssnsi pen bnn komponen sub komponen kinerja yang dilaporkan (output) apabila rata2 capaian kinerja lebih daritahun apabila rata2 capaian kinerja tahun sebelumnyaput memenuhi kriteria sebagaimana yang diandalkankinerja yang dilaporkan (outcome) apabila rata2 capaian kinerja lebih dari apabila 90k40x jawaban ditulis pada lembar kei i capaian) halaman dari hlm. komponen sub komponencapaian kinerja lebih baik dari tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnyacome diandalkanla. rencana strategis kinerja meliputi: pemenuhan renstra yo), kualitas renstra dan implementasi renstra y6): dan perencanaan kinerja tahunan meliputi: pemenuhan rkt kualitas rkt dan pengukuran |a. pemenuhan pengukuran y6), kinerja kualitas pengukuran y60): dan pelaporan kinerja pemenuhan pelaporan kualitas pelaporan y60): dan evaluasi kinerja pemenuhan evaluasi kualitas evaluasi y6), dan capaian kinerja |a. kinerja yang dilaporkan (output) dan kinerja yang dilaporkan hohalaman dari hlm.halaman dari hlmrate gaga memecat mendera angka bendera) memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat baik, akuntabel, kuning berkinerja baik, memiliki sistem mudamerah kinerjanya cukup baik, taat mudaencatatkanhalaman dari hlm. eselon ii, eselon iii, dan eselok pengukuran kinerja . pelaporan kinerja . j.ooo evaluasi kinerja . j.seakan pencapaian kinerja .opemewanti rampok, |
(ang pan latmemutuskan: menetapkan setiap melakukan reses. dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinanpemberian tunjangan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah pemerintah daerah berwenang memberitunjangan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, dan atau anggota dewan perwakilan rakyat daerah. tunjangan sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah. bab iii kemampuan keuangan daerah bagian kesatu dasar: belanja gaji dan tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. bagian kedua databagian ketiga kategori kemampuan keuangan daerah dikelompokkan sebagai berikut: a.digian keempat kemampuan keuangan daerah tahun perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam menggunakan data realisasi anggaran tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut: pendapatan umum daerah pendapatan asli daerah dana alokasi umum dana bagi hasil pendapatan umum daerah belanja pegawaiprofesi guru tunjangan beras tunjangan tunjangan pengamanan persandian tunjangan bahaya radiasi pembulatan gaji turun bpjs kesehatan iuran jaminan kecelakaan iuran jaminan kematian tambahan penghasilan belanja pegawai kemampuan keuangan daerah pendapatan umum daerah belanja pegawai kemampuan keuangan daerah berdasarkan hasil pertinggi. bab iii besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan bagian kesatu tunjangan komunikasi intensif tki diberikan sebesar (tujuh) kali uang representasi ketua dprd setiap bulan. bagian kedua tunjangan reses tunjangan reses diberikan sebesar (tujuh) kali uang representasi ketua dprd setiap melaksanakan reses. bagian ketiga dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah dana operasional ketua dprd diberikan sebesar (enam) kali uang representasi ketua dprd setiap bulan. dana operasional wakil ketua dprd diberikan sebesar (empat) kali uang representasi wakil ketua dprd setiap bulp) dnssarana prasarana taman pintar yogyakarta dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang bahwa untuk mendukung pelayanan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana taman pintar, maka perlu penetapan besaran tarif sewa sarana dan prasarana taman pintar: memutuskan menetapkan peraturan walikota yogyakarta tentang penetapan besaran tarif sewa sarana prasaranasewa adalah tarif yang dikenakan kepada subyek tarif atas pemanfaatan dan pelayanan sarana dan prasarana taman pintar dalam jangka waktu tertentu. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk mendukung pelayanan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana taman pintar. tujuan ditetapkannya peraturan walikota adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan sarana dan prasarana taman pintar, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. bab iii komponen penetapan tarif sewa komponen penetapan tarif sewa berdasarkan jenis barang, waktu pemakaian, umur ekonomis, biaya pemeliharaan dan potensi pemakaian, dengan mempertimbangkan harga pasar. bab struktur dan besaran tarif struktur dan besaran tarif sewa sarana dan prasarana taman pintar adalah sebagai berikut nama barang tarif satuan rp) stage panggung background besar stage panggung background kecil panggung m2 hari level20 buah hari buah hari buah hari dimer pack ld6230 eurolight dmx driver lcd projector buah hari screen projector buah hari laptop buah hari camera digital buah hari buah hari whiteboard elektrik buah hari kursi lipat buah hari buah hari sound system mic tambahan buah hari speaker wireless toa mic buah hari meter hari flat buah hari portable buah hari standing buah hari meja round table buah hari kursi hotel include cover) buah hari meja rapat (include cover) buah hari bab tata cara dan persyaratan penyewaan tata cara pemungutan tarif diatur sebagai berikut tarif sewa sarana dan prasarana tarif dipungut pada saat penyewa akan memanfaatkan sarana dan prasarana taman pintar dengan pembayaran uang muka down payment) sesuai tanggal yang disepakati sebagai tanda jadi pemanfaatan peralatan sarana dan prasarana dengan kriteria sebagai berikut sewa sarana uang muka (lima puluh pelunasan hari dan prasarana persen) pada saat tanggal sebelum hari pemesanan pelaksanaan persyaratan sewa sarana dan prasarana ditetapkan dengan keputusan kepala kpop. bab keringanan tarif sewa pemberian keringanan tarif sewa dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut keringanan tarif sewa bawah (sepuluh persen) sampai dengan paling tinggi (dua puluh lima persen) diberikan oleh kepala humas pemasaran taman pintar kota yogyakarta, keringanan tarif sewa diatas (dua puluh lima persen) sampai dengan paling tinggi (lima puluh persen) diberikan oleh kepala kpoppogrimasn retribusi daerah tidak mengamanatkan pemerintah daerah untuk memungut retribusi perpanjangan kartu bukti pedagang kbp) dan kartu identitas pedagang kip): bahwa pada saat ini keberadaan pasar sawo prawirodirjan yang sudah tidak ada lagi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadapasar:surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf dihampiri surat pernyataan bermeterai cukup, kbp atau kip asli, .foto copy ktp asli yang masih berlaku dan telah dilegalisir sampai dengan kecamatan, pas foto terbaru ukuran sebanyak (empat) lembar, .foto copy buku ketetapan dan pembayaran retribusi bpr)pkp)| barang daging, ikan basah, ikan asin, palawija, telor, bubon, berbagai jenis makanan, minuman, bilangansatwa dan tanaman barang aneka satwa, tanaman hias, bibit tanaman, ikan hias, obat obatan satwa, obat obatan tanaman hias yogyakarta hias, pupuk, berbagai jenis makanan dan minuman, kerajinan, souvenir, sangkar hewan, makanan satwa, aksesoris satwalokasi lapak kawasan pasar nama pasar lokasi lapak pasar beringharjo trotoar dan paving blok jl. ahmad yani sisi timur sepanjang persil pasar pasar kranggan trotoar jl. diponegoro sisi utara dan trotoar jl. poncowinatan sepanjang persil pasar sapasarbemanah pasar legi kotagede trotoar dan tepi jalan jl. mentok raya sepanjang persil pasar dan tepi jalan jl. mendoakan, sepanjang persil pasar pasar serangan trotoar jl. martadinata, sisi utara sepanjang persil pasar pasar buah dan sayur bilangan pasar pathok trotoar jl. bhayangkara sisi timur sepanjang persil pasar dan trotoar jl. berjalan sisi utara sepanjang persil pasar pasar prawirotaman trotoar jl. parangtritis sisi timur sepanjang persil pasar pasar terbang pasar sepeda tanjungsari trotoar jl. menteri suseno sisi selatan sepanjang persil pasar pasar gedongkuning tepi jalan jl. kebun raya sisi timur sepanjang persil pasar pasar pujokusuman gang selatan pasar sepanjang persil pasar 2pasar karangsari daspihapus pasar suryobrantan pasar satwa dan tanaman hias yogyakarta party) walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan alasannya, dihapusiiiiiitas batas kawasan pasar nama pasar sisi utara sisi timur sisi selatan sisi barat pasar nol meter jl. sriwedari beserta jl. jaringan beserta trotoar dan paving blok beringharjo trotoarnya sepanjang trotoarnya sepanjang persil jl. ahmad yani sisi timur persil pasar pasar sepanjang persil pasar pasar kranggan jl. poncowinatan beserta trotoarnya nol meter tepi jalan dan trotoar nol meter sepanjang persil pasar jl. diponegoro sisi utara sepanjang persil pasar pasar pingin trotoar jl. kyai mojo sisi selatan nol meter nol meter trotoar jl. jati sisi timur sepanjang persil pasar sepanjang persil pasar pasar nol meter nol meter jl. margo agung sepanjang nol meter karangsari persil pasar pasar kembang nol meter nol meter trotoar jl. pasar kembang sisi nol meter utara sepanjang bangunan pasar pasar serangan nol meter nol meter tepijalan dan trotoar tepi jalan dan trotoar jl. re. martadinata sisi utara jl. sampingan sisi timur sepanjang persil pasar sepanjang persil pasar pasar senen gang candi kematian kidul sampai nol meter nol meter sepanjang gang blok pathok jl.pasar sentul tepi jalan dan trotoar jl. sultan nol meter nol meter nol meter agung sisi selatan sepanjang persil pasar. pasar legi jl. mendoakan sepanjang persil jl. mentok raya beserta jl. mentok raya beserta tepi jalan dan trotoar kotagede pasar trotoarnya sepanjang trotoarnya sepanjang persil jl. masjid besar mataram sisi persil pasar pasar timur sepanjang persil pasar pasar buah dan nol meter tepi jalan dan trotoar jl. nol meter nol meter sayur bilangan imogiri timur sisi barat sepanjang persil pasar pasar kritikan nol meter nol meter ruas jalan selatan pasar tepi jalan dan trotoar pekuncen pkp) kritikan sepanjang persil jl. hos cokroaminoto sisi pasar timur sepanjang persil pasar pasar pathok nol meter nol meter tepi jalan dan trotoar tepi jalan dan trotoar jl. berjalan sisi utara jl. bhayangkara sisi timur sepanjang persil pasar sepanjang persil pasar pasar legi nol meter tepi jalan dan trotoar nol meter nol meter patangpuluhan jl. bagian sisi barat sepanjang persil pasar pasar tepi jalan tegal kemuning sisi tepi jalan dan trotoar jl. nol meter nol meter lempuyangan selatprawirotaman jl. parangtritis sisi timur sepanjang persil pasar pasar ngasem tepi jalan dan trotoar jl. polowijan nol meter nol meter nol meter sisi selatan sepanjang persil pasar pasar terbang nol meter tepi jalan dan trotoar jl. nol meter nol meter simanjuntak sisi barat sepanjang persil pasar pasar gading trotoar jl. mayjen sutomo sisi selatan nol meter nol meter trotoar jl. d.i. panjaitan sisi sepanjang persil pasar timur sepanjang persil pasar pasar telo tepi jalan dan trotoar jl. menekan tepijalan dan trotoar jl. nol meter nol meter karangkajen sisi selatan sepanjang persil pasar sisingamangaraja sisi barat sepanjang persil pasar pasar ciptomulyo trotoar jl. kolonel sutiyoso sisi nol meter nol meter trotoar jl. sisingamangaraja selatan sepanjang persil pasar sisi timur sepanjang persil pasar pasar sepeda trotoar jl. menteri suseno sisi nol meter nol meter tepi jalan dan trotoar tanjungsari selatan sepanjang persil pasar jl. paket baru utara sisi timur sepanjang persil pasar pasar nol meter nol meter nol meter tepi jalan jl. kebun raya sisi gedongkuning timur sepanjang persil pasar pasar nol meter nol meter gang selatan pasar sepanjang nol meter pujokusuman persil pasar. pasar nol meter nol meter nol meter nol meter sanggahan biro pasar talk jl. tri darma, sepanjang persil nol meter nol meter nol meter gandeng pasar pasar kawih nol meter nol meter nol meter nol meter ngadikusuman dihapus pasar pace nol meter nol meter nol meter nol meter semakin pasar nol meter nol meter nol meter nol meter suryobrantan pasar ledak nol meter nol meter nol meter nol meter gondomanan pasar satwa dan tanaman hias yogyakarta party) zona satwa nol meter nol meter nol meter tepi jalan dan trotoar jl. bantul sisi timur sepanjang persil pasar zona nol meter tepijalan dan trotoar jl. nol meter nol meter tanaman hias bantul sisi barat dan ikan hias sepanjang persil pasarpasar dengansentulgi kotagedeseranganpathoklegi patangpuluhan patri dan yang dipersamakan pasar lempuyangan pasar gedongkuning pasar pujokusuman pasar gadingkarangsarisanggahan birotalk gandeng patri dan yang dipersamakan pasar kawih ngadikusum |
sara tea tan bahwa penanggulangan wabah penyakit corona virus disease covid dilakukan dengan berbagai upaya semua aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi, bahwa perlu penanganan secara khusus terhadap jenazah yang meninggal atau diduga meninggal akibat corona virus disease covid sesuaikesehatuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahcorona virus disease yang selanjutnya disebut covid adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan danpemuliaan jenazah adalah asesmen dan penanganan jenazah yang dilakukan mulai saat meninggal sampai dengan pemakaman. asesmen jenazah adalah pengkajian jenazah melalui penilaian tim medis, anamnesis keluarga, riw penyakit, dan faktor lainnya. penanganan jenazah adalah prosesi evakuasi, pemulasaraan, dan pemakaman jenazyogyakarta. rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disebut rsud adalah rumah sakit umum daerah kota yogyakarta. dinas sosial adalah dinas sosial kota yogyakarta. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kota yogyakarta. public safety center yang selanjutnya disebut psc adalah public safety center yogyakarta emergency services. walikota adalah walikota yogyakarta. penyelenggaraan pemuliaan jenazah covid penyelenggaraan pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan covid dilaksanakan oleh gabungan sistem pelayanan yang ada kota yogyakarta meliputi pelayanan kedaruratan, pelayanan pemulasaraan, dan pelayanan pemakaman. pemuliaan jenazah sebagaimana pada dilaksanakan untuk: jenazah yang dinyatakan positif covid jenazah yang patut diduga meninggal akibat covid dan cc. jenazah yang meninggal tidak diketahui penyebab kematiannya secara pasti pada saat wabah covid pemuliaan jenazah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: asesmen jenazah, dan penanganan terhadap jenazah. pemuliaan jenazah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari ahli waris jenazah. bab iii pelaksanaan pemuliaan jenazah covid proses pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan covid dimulai sejak dinyatakan meninggal sampai dengan pemakaman. protokol pemuliaan jenazah sebagaimana dimaksud pada meliputi asesmen dan penanganan jenazah dengan memperhatikan norma agama atau kepercayaan jenazah. bpbd mengkoordinasikan pelaksanaan pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan covid kota yogyakarta. bagian kesatu asesmen jenazah asesmen jenazah dilaksanakan dengan tujuan menentukan penanganan terhadap jenazah. asesmen jenazah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan lokasi kejadian meninggal, yaitu rumah sakit atau selain rumah sakit. asesmen jenazah yang meninggal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh rumah sakit sesuai dengan prosedur yang berlaku. asesmen jenazah yang meninggal selain rumah sakit sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh psc. bagian kedua penanganan jenazah psc melaporkan kepada bpbd apabila jenazah memerlukan penanganan dengan protokol kesehatan pencegahan covid bpbd melaksanakan evakuasi jenazah sebagaimana dimaksud pada menuju rsud sesuai protokol kesehatan pencegahan covid rsud melaksanakan pemulasaraan terhadap jenazah sebagaimana dimaksud sesuai protokol kesehatan pencegahan covid bpbd melaksanakan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud sesuai protokol kesehatan pencegahan covid dinas sosial menyiapkan tempat pemakaman bagi jenazah yang tidak dapat dimakamkan tempat pemakaman umum sesuai protokol kesehatan pencegahan covid ketentuan teknis operasional pelaksanaan pemuliaan jenazah diatur dengan keputusan kepala opd pengampu institusi unit kerja sebagaimana dimaksud dengan mengacu pada peraturan ini. bagan alur pemuliaan jenazah sesuai protokol kesehatan pencegahanpengurus wilayah pengurus wilayah secara berjenjang dari rt, rw, kampung, kelurahan, dan kecamatasama ahli waris menentukan lokasi makam,bab pembiayaan segala biaya yang timbul akibat dari layanan pemuliaan jenazah ini dibebankan kebagan alur pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan corona virus disease (covid meninggal meninggal rumah sakit selain rumah sakit terinfeksi terindikasi tidak jenazah diserahkan tidak terinfeksi terindikasi covid ahli waris covid pemakaman jenazah rsud pemulasaraan pemulasaraan jenazah jenazah rsud pemakaman jenazah oleh bpbd call center pusdalops bpbd kota yogyakarta walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut |
m7 mungki. beberapa ketentuan dalambesaran tunjangan perumahan per bulan bagi pimpinan dan anggota dprd sebagai berikut: ketua sebesar rp. (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), wakil ketua sebesar rp. (sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan anggota sebesar rp. (sepuluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah). besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada sudah termasuk pajak. ketentuan diubah sehingga berbunyianggota dprd tidak sama dan tidak lebih dari tunjangan transportasi anggota dprd daerah istimewa yogyakarta. pemberian tunjangan transportasi anggota dprd per bulan ditetapkan sebesar rp. (delapan juta delapan ratus ribu rupiah). besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada belum termasuk pajak. besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ditinjau setiap tahunang rim walikota yogyakarta dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang bahwa untuk memberikan penghargaan dan melancarkan penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikotakpps) wilayah kota yogyakartangurangan, keringanan dan pembebasan! tentang kebijakan dasarlembaran daerah kota yogyakarta tahun nomor seri dj)memperhatikan surat dari komisi pemilihan umum kota yogyakarta nomor kpu kota vi11 tanggal agustus perihal permohonan pembebasan retribusi pengecekan kesehatan:n kam w0n3 rea: aainspektorat: inspektorat adalah inspektorat kota banjarmasin: inspektur adalah pimpinan organisasi inspektorat kota banjarmasin: sekretariat subbab adalah sekretariat subbab inspektorat kota banjarmasin:::inspektur sekretariat sub bagian perencanaan: sub bagian evaluasi dan pelaporan: sub bagian administrasi dan umum. badiii:kelompok jabatan fungsional. bagian keduadalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada: pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.ota. untuk menyelenggarakan tugas pokokdan pejabat pengawas pemerintah, cc.asian, mengkoordinasikan dan analisa, evaluasi data dan pelaporan sertpengolahan data pengawasan, serta pengelolaan keuanghasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakatserta menyusun laporan kegiatan pengawasan. sub bagian administrasi dan umumpokok sebagaimana dimaksud pada inspektur pembantu mempunyai fungsi pengusulan bahan program pengawasan wilayah kerja, mengkoordinasikan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. inspektur pembantu, terdiri atasnspektur pembantu wilayah pada inspektorat kotkelurahan. seksi pengawasandan kasus pengaduan dalam bidang pembangunan. seksi pengawasanseksi pengawasankemasyarakatan. bagian kedelapan kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional terdiri dari terdiri atas tenagainspektoratinspektorat sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. setiap pimpinan satuanag,inspektur berhalanganinspektune,le# ia) panas cruulan panutan pajak bumi dan bangunamengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan, perlu diatur tentang pelaksanaan bulan panutan pajak bumi dan bangunlaksanaan bulan panutan pajak bumi dan bangunksanaan bulan panutan pajak bumilan panutan pajak bumi dan bangunan adalah bulan panutan dan pengampunan pembayaran pajak berupa penghapusan sanksi administrasi berupa denda terhadap piutang pajak bumi dan bangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunaagian kesatu penghapusan sanksi administrasi piutang pbb penghapusan sanksi administrasi berupa denda dapat diberikan kepada wajib pajak yang telah membayar pada bulan panutan pbb p2. besarnya sanksi administrasi berupa dendpada dihapuskan. pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada diberikan secara otomatis melalui sistem informasi pbb p2. pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk masa pajak sampai dengan tahun bagian kedua jangka waktu pelaksanaan pelaksaan bulan panutan pajak bumi dan bangunan dilakukan dua tahap dengan rincian sebagai berikut: tahap pertama) akan dilaksanakan pada bulan agustus dari tanggal sampai dengan agustus tahap kedua) akan dilaksanakan pada bulan desember dari tanggal sampai dengan desember bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada bulan tersebut pada diatas akan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda sampai dengan tahun wajib pajak dapat melakukan pembayaran piutang pbb yang telah diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam dan pada bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk. bab iii ketentuan peralihan terhadap wajib pajak yang telah diberikplh. daerah kota banjarmasin, hadi berita daerah kota banjarmasin tahunpemerintah kota palangka raya alan tag kaliinstalasi farmasi kesehatan pada dinas kesehatan kota bug ngga des ani pan isa omg, mas psa gada geer sah a35) serangga nak ae: see esk aan sam long asa) ep'instalasi farmasi kesehatan pada dinas kesehatan kota palangka raya. kepala utd adalah kepalbab ili susunan organisasi susunan organisasi utd instalasi farmasi kesehatan pada dinas kesehatan kota palangka raya sebagai berikutklasifikfarmasi kesehatan pokok: melaksanakmelaksanakan pengecekan kualitas mutu obat publik dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan, melaksanakan pengepakan obat publik dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan, menyiapkan dan memastikan kelengkapan dokumen distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan, merencanakan jadwal pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan setiap bulannya, memeriksa pelaksanaan distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan berjalan sesuai rencana distribusi, melaksanakmelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuainyelenggarakan fungsi: penyusunpembinaan dan monitoring pengecekan kualitas mutu obat publik dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan, pembinaan dan monitoring pengepakan obat publik dan perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelengkapan dokumen distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan, pembinaan dan monitoring jadwal pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan setiap bulannya, pembinaan dan monitoring pelaksanaan distribusi obat publik dan perbekalan kesehatan berjalan sesuai rencana distribusi, pengaturan dan pengendalipelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas. bab uraian tugas kepala unit pelaksana teknis daerah utd) instalasi farmasi kesehatan kota palangka raya mempunyai tugas: merencanakan kegiatan kerja utd instalasi farmasi sesuai dengan rencana kerja dinas kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis, membagi tugas, membimbing dan membina fungsional, melaksanakan pelayanan dalam penyediaan obat obatan dan vaksin bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman bagi pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan kefarmasian secara benar sesuai disposisi pimpinan dengan memperhatikan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan baik, melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan obat obatan yang ada utd instalasi farmasi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan baik: melaksanakan laporan penyelenggaraan instalasi farmasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan baik: mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan umpan balik feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan baik waktu yang akan datang, menetapkan penilaian kerja bawahan paior, dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang di: merencanakan kegiatan bagian tata usaha sesuai dengan rencana kerja dinas kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran strategis, membagi tugas, membimbing dan membina fungsional sesuai rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan administrasi ketatausahaan dilingkungan instalasi farmasi agar dalam melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan administrasi kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan dan aset lingkungan instalasi farmasi sesuai dengan peraturan dan pedoman, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik feedback, melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang memterdiri dari: apoteker, dan asisten apoteke, d dan penyiapan pelayanan farmasi klinik. kelompok jabatan pelaksana pada unit pelaksana teknis daerah utd) instalasi farmasi kesehatan pada dinas kesehatan kotainstalasi farmasi kesehatahinstalasi farmasi kesehatan diangkat:nagari diundangkan palangka raya mekah pada tanggal oktober klt mane sekretaris daerah kota palangka raya, berita daerah kota palangka raya tahun nomor |
betah salinan aya walikota batu provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahun tentang kebijakan penyusutan aset tetapadanya pengaturan sebagai suatu kebijakan bagi entitas pemerintah kota batukebijakan penyusutan aset tetapasa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana dimaksud dalam danpenentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud dalam tertuang dalam tabel manfaat aset tetap dan perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam tertuangbel masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada dapat diusulkan untuk diubah oleh pengguna barang dengan mempertimbangkan kondisi aset tetap saat itutidak semuanya dengan kondisi aset tetap saat itu. perubahan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota batu. halaman dari hlm yang dilaksanakan oleh pengurus barang melalui aplikasi simakoba kuasa pengguna barang hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang telah dihimpun oleh pengguna barang kuasahalaman dari hlm.,ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusunannya. halaman dari hlm. tata cara penyajian, penghitungan,lain lain aset tetap yang seluruh nilainya telah disebutkan tidak serta merta dapat dilakukan penghapusan. aset tetap yang masih bernilai ekonomis tidak bisdesember tabel masa manfaat aset tetap kode masa barang manfaat tahun) lho golongan peralatan dan mesin ' ' lalat alat besar alat alatbesar darat alat alatbesar apung alat alatbantu alat alatangkutan alat angkutan darat bermotor alat angkutan berat tak bermotor' e halaman dari hlm. alat angkutapung bermotor alat angkut apung tak bermotor alat angkut bermotor udara alat bengkel dan alatukur alat bengkel bermesin pada pondasi alat bengkel takbermesin alatukur halaman dari hlm. valatpertanian alatpengolahan alat pemeliharaan tanaman alat kana snake lalat kantor dan rumah tangga alatkantor alatrumah tangga komputer meja dan kursi kerja rapat pejabat alat studio dan alat komunikasi halaman dari hlm. alatstudio alat komunikasi alat komunikasi telephone alat komunikasi radio ssb alat komunikasi radio hem alat komunikasi radio alat komunikasi radio uhf alat komunikasi sosial lat alat sandi peralatan pemancar alat alatkedokteran alatkedokteran halaman dari hlm. alat kesehatan alatlaboratorium municalat laboratorium aspal cat kimia alat laboratorium mekanik tanah dan batuan mmat laboratorium kedokteran alat laboratorium mikrobiologi alat laboratorium kimia lat laboratorium microbiology lat laboratorium antologi alat laboratorium immunology alat laboratorium hematologi lat laboratorium film lat laboratorium makanan man instrumental alat laboratorium farmasi mat laboratorium fisika halaman dari hlm. mlattaboratortmat laboratorium proses pembuatan cetakan5 alat laboratorium proses pembuatan pola s alat laboratorium metalography mat laboratorium proses pengelasan mat laboratorium uji pengelasan mat laboratorium proses pembuatan logam lat laboratorium mitologis, karet dan plastik alat laboratorium uji keramik alat laboratorium proses teknologi selulosa lat laboratorium pertanian minat laboratorium pertanian alat laboratorium pertanian alat laboratorium elektronikadan daya ''e8 alat laboratorium energi surya bioma alat laboratorium oseanografi alat laboratorium lingkungan perairan & urinalsis alat laboratorium lainnya laboratorium hematologi finalis alat peraga praktek sekolah halaman dari hlota batukebijakan penyusutan aset tetap. halaman dari hlm. sts unit laboratorium kimanukur alatlaboratoriumfisika alat proteksi radiasi proteksi | dosis bebpruenne tespinglaboratoryhalaman dari hlm. alat alatpersenjataan keamanan senjata api persenjataannya senjataapi amunisi senjata sinar golongan gedung danbangunan | ost bangunan gedung bangunan gedung tempatkerja halaman dari hlm. ust bangunangedung tempattinggal ' ) e| bangunanmenara bertenaga | monumen tuguperingatan candi monumen bangunan bersejarah tuguperingatan tugutitik kontrol past rambu rambu rambu rambu lalulintas udara halaman dari hlm. golongan jalan, irigasi, dan jaringan of1 jalan dan jembatan jalan jembatan odia bangunanairirigasi bangunanairirigasi bangunanair pasangsurut bangunanair halaman dari hlm. po0000oo y3o benama menaogulangankencam alam penanggulangan bencana alam aman dan air tanah bangunan pengambilan pengembangan sumber air air bangunan air bersih baku bangunan air instalasi instalasi minum bersih ik ananda men organik halaman dari hlm. instalasi pengolahan bahan bangunan instalasi pembangkit listrik samudra plus gs) instalasi gardu listrik instalasi pertahanan instalasigas instalasipengamanan i jaringan jaringan listrik jaringan telepon jaringangas halaman dari hlm. gos jaringanlaintain golongan aset tetaptainnya buku dan perpustakaan buku barang barang perpustakaan osis barang bercorak kebudayaan barang bercorak kebudayaan amatlah raga lainnya halaman dari hlm. tabel masa manfaat akibat perbaikan persentase penambahan kode renovasi restorasi masa uraian jenis barang overhaul dari manfaat a33 golongan peralatan dan alat alat besar darat overhaul s.d alat alat besar apung overhaul s.d alat alat bantu pemeliharaantidak alat angkutan darat overhaul s.d bermotor bermotor anita dikapitalisasi " alat angkut apung s.d 10y6 7ons toe bermotor anita dikapitalisasi alat angkut bermotor s.d 10y6 ansa7on alat bengkel dan alat ema alat bengkel bermesin overhaul sosok halaman dari hlm. alat bengkel tak bermesin pemeliharaan tidak makam alat ukur pemeliharaantidak anno sitaptasas alat pengolahan pemeliharaan tidak meta alat pemeliharaan tanaman pemeliharaan tidak alat penyimpan dikapitalisasi alat kantor dan rumah kas tee r0disnbinssd nnn alat kantor pemeliharaan tidak memanah matta alat rumah tangga pemeliharaan tidak apa komputer pemeliharaan tidak senrenmn tatapan" meja dan kursi kerja rapat maa dikapitalisasi alat studio dan alat moms alat studio pemeliharaan tidak men map yataptatas alat komunikasi pemeliharaan tidak makanan peralatan pemancar pemeliharaan tidak matt alat kedokteran pemeliharaan tidak men ana mitantatas alat kesehatan pemeliharaan tidak siapa jalatiaboratorum unit unit laboratorium pemeliharaantidak dea ara oto| mitaptatas alat peraga praktek pemeliharaan tidak unit laboratorium kimia pemeliharaan tidak alat laboratorium fisika pemeliharaan tidak mer alat proteksi radiasi pemeliharaan tidak proteksi lingkungan dikapitalisasi halaman dari hlm. radiationapplication and pemeliharaan tidak non destructive dikapitalisasi testing laboratory (batam) alat laboratorium pemeliharaan tidak lingkungan dikapitalisasi ken hidup peralatan laboratorium pemeliharaan tidak bea senjata api pemeliharaan tidak persenjataan non senjata pemeliharaan tidak api dikapitalisasi ken tan |amunisi ho) senjata sinar pemeliharaan tidak golongan gedung dan bangunan gedung tempat 0y s.d 25x bangunan gedung tempat 0y s.d 25x bangunan menara renovasi 0os.d bangunan bersejarah renovasi| 0os.d tugu peringatan renovasi 0fos.d candi renovasi 20tos.d monumen bangunan 0y s.d 25x tugu peringatan renovasi 0os.dyang idle dan aset tetap kemitraan yang diklasifikasikan aset lainnya. aset tetap idle adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugashalaman dari hlm. tugu titik kontrol pasti renovasi 0os.d rambu rambu overhaul pemeliharaan tidak map rambu rambu lalu lintas pemeliharaan tidak golongan jalan, irigasi dan aka jalan renovasi #s.d jembatan renovasi 0fos.d bangunan air irigasi renovasi 0fos.d bangunan air pasang surut renovasi| #s.d bangunan air renovasi #s.d bangunan pengamanan #os.d penanggulangan bencana s.d 30y6 bangunan pengembangan #os.d air dan air tanah bangunan air bersih baku renovasi| #s.d halaman dari hlm. bangunan air renovasi #s.d instalasi air minum bersih renovasi 0fos.d instalasi pengolahan yos.d sampah renovasi esa toe non organik instalasi pengolahan bahan renovasi| 04xs.d instalasi pembangkit listrik renovasi 0tos.d instalasi gardu listrik renovasi #s.d instalasi pertahanan renovasi 0fos.d instalasi gas renovasi 0tos.d instalasi pengamanan renovasi pemeliharaan tidak emang jan ikamtaisasi jaringan listrik pemeliharaantidak jaringan telepon pemeliharaantidak mba matta jaringan gas pemeliharaan tidak mena haag jaringan lain lain pemeliharaantidak seat halaman dari hlm. golongan aset tetap lainnya buku dan perpustakaan buku pemeliharaan tidak dikapitalisasi barang barang pemeliharaan tidak perpustakaan dikapitalisasi barang bercorak kebudayaan barang bercorak pemeliharaan tidak kebudayaan dikapitalisasi alat olah raga lainnya pemeliharaan tidak dikapitalisasidesember formula perhitungan penyusutan formula metode garis lurus penyusutan per periode nilai yang dapat disebutkan masa manfaat: desember modul penyusutan aset tetap abstrak modul penyusutan aset tetap pemerintah kota batu menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh skpd, terutama dalam melakukan penghitungan, penyajian dan pengungkapan penyusutan aset tetap. modul ini berisi ilustrasi kasus kasus dalam penerapan penyusutan, mulai dari pemilihan masa manfaat, cara menghitung penyusutan sampai dengan pengangkatannya dalam catatan atas laporan keuangan lk). bab pendahuluan latar belakangii. maksud dan tujuan modul penyusutan aset tetap pemerintah kota batu merupakan pedoman atau acuan bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kota batu dalam melakukan penghitungan, penyajian, dan pengungkapan penyusutan aset tetap. tujuan modul ini adalah menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh skpd lingkungan pemerintah kota batu dalam melakukan penyusutan aset tetap, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi. iii. ketentuan umum penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaset tetap. penyusutan dilakukan oleh skpd atas asethalaman dari hlm. penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. pengota batu. penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan sebagai pengurang nilai aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap neraca. pelaksanaan penyusutan dibagi menjadi (tiga) jenis, yaitu: penyusutan tahun pertama merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal januari nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per desember penyusutan aset tetap pada tahun anggaran berjalan yang mempengaruhi mengoreksi ekuitas, meliputi untuk transaksi aset tetap yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan, pada akhir tahun anggaran dilakukan penyusutan untuk periode (satu) tahun. untuk aset tetap yang dilakukan perbaikan dan menambah umur aset tetap, maka untuk biaya perbaikan harus dikapitalisasi menambah nilai buku aset tetap dan untuk penyusunannya harus dilakukan koreksi (sesuai dengan lampiran tabel masa manfaat akibat perbaikan). penyusutan yang dilakukan secara periodik merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap tahun dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan. iv. asumsi penyusutan aset tetap memerlukan beberapa asumsi dasar dalam penerapannya. asumsi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam mengembangkan aplikasi simakoba yang akan digunakan oleh skpd. asumsi dasar dalam penerapan penyusutan dibedakan menjadi (dua) jenis, yaitu asumsi pada saat pertama kali diberlakukannya penyusutan dan asumsi pada periode berjalan (periode setelah pertama kali dilakukannya penyusutan dan seterusnya). berikut adalah asumsi dasar dalam penerapan penyusutan yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi simakoba, sebagai berikut: halaman dari hlm.implementasi penyusutan pertama kali ditampakkan pada laporan akhir tahunghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap satuan aset tetap. unit unit aset tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan unit unit aset tetap lain sehingga dicatat dan dibukukan secara berkelompok, penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap juga dilakukan secara berkelompok. aset tetap yang sebelumnya dicatat secara berkelompok dan akan dicatat secara tersendiri, nilai akumulasi penyusutan aset tetap nya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing masing aset tetapberikut: koreksi penyusutan aset tetap diperhitungkan sampai dengan tanggal desember koreksi penyusutan aset tetap. koreksi penyusutan aset tetap diperhitungkan sebagai koreksi saldo awal tahun koreksi penyusutan aset tetap dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan sampai dengan tanggal desember seluruh aset tetap telah input dalam aplikasi simakoba. pada tahun pertama penyusutan, terdapat kemungkinan bahwa masa manfaat aset sudah habis (nilai buku aset tetap nol). perbaikan yang dilakukan sebelum per tanggal desember yang dikapitalisasi tidak berdampak pada perubahan masa manfaat, maka penghitungan penyusutan tetap menggunakan umur teknis yang sudah ditentukan sebelumnya (sesuai dengan lampiran tabel masa manfaat aset tetap). halaman dari hlm. asumsi penyusutan periode berjalan nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku tahunan dan sisa umur teknisbaikan aset tetap yang berdampak pada masa manfaat aset tetap sebagaimana lampiran tabel masa manfaat akibat perbaikan, yaitu: menambah masa manfaat. tidak menambah masa manfaat. persentase penambahan masa manfaat sebagaimana tercantum dalam lampiran tabel masa manfaat akibat perbaikan didapat dari perbandingan antara nilai biaya perbaikan dengan harga perolehan. akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana dampak atas perbaikan yang menambah umur teknis, tidak dapat melebihi lampiran tabel masa manfaat aset tetap. aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya dan nilai bukunya nol, tidak ada penambahan masa manfaat sebagai dampak perbaikan dan pemeliharaan atas aset tersebut. untuk aset tetap yang dalam kondisi rusak berat atau hilang dan telah diklasifikasikan aset lainnya maka tidak disebutkan. untuk aset tetap kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap idle yang diklasifikasikan aset lainnya disebutkan sebagaimandan diklasifikasikan kembali sebagai aset tetap. dalam kondisi tertentu masih dimungkinkan terjadinya perubahan nilai yang disebutkan dan terjadinya perubahan masa manfaat. masa manfaat definisi masa manfaat adalah: periode suatu aset yang dapat dipergunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik, jumlah produksi atau jumlah unit serupa (output) yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik. dengan kata lain, masa manfaat merupakan perkiraan umur teknis suatu aset tetap. penetapan masa manfaat didasarkan pada kelompok aset tetap yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan skpd yang dapat mewakili keragaman aset tetap yang dimiliki dikuasai skpd. halaman dari hlm. pedoman masa manfaat tertuang dalam (dua) tabel masa manfaat, sebagai berikut: lampiran tabel masa manfaat aset tetap merupakan tabel masa manfaat atas seluruh aset tetap. lampiran tabel masa manfaat akibat perbaikan merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan terhadap aset tetap yang menambah atau tidak menambah masa manfaat suatu aset tetap. perbaikan dimaksud mencakup: renovasi, restorasi dan overhaul. vi. formula metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus. formula metode garis lurus digambarkan sebagaimana ilustrasi sebagai berikut: penyusutan per periode nilai yang disebutkan masa manfaatvii. ketentuan lain lain vii. aset tetap dengan kondisi yang tidak wajar sebelum dilakukan penyusutan aset tetap dimungkinkan terdapat suatu kondisi dimana aset tetap tersebut memiliki kondisi yang tidak wajar. beberapa kemungkinan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut: aset tetap memiliki nilai aset tetap dengan tahun perolehan tidak wajar, aset tetap dengan kodifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan penyusutan pertama kali: melakukan pengecekan data pada aplikasi simakoba, atas data aset tetap dengan kondisi yang tidak wajar. untuk aset tetap dengan nilai yang tidak wajar dilakukan penilaian berdasarkan urutan prioritas: dokumen perolehan kontrak, berita acara serah terima, dan lain lain), nilai jual objek pajak nop) setempat bagi aset tetap berupa bangunan. untuk aset tetap selain bangunan, berdasarkan nilai aset yang sejenis, baik tahun perolehan maupun spesifikasinya, halaman dari hlm. perhitungan dari instansi teknis bagi aset tetap berupa bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan, penilaian ulang appraisal oleh penilai eksternal bagi aset tetap bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan. untuk aset tetap dengan tahun perolehan tidak wajar ditelusuri dokumen kebolehannya, apabila tidak ditemukan maka menggunakan tahun perolehan barang sejenis yang wajar. untuk aset tetap dengan kodifikasi tidak sesuai dilakukan proses pindah bidang barang sesuai ketentuan pengelolaan aset tetap. melakukan koreksi pada aplikasi simakoba sesuai dengan hasil penyesuaian dan untuk aset tetap yang disesuaikan nilainya dicatat sebagai penambahan nilai aset tahun bagan alir aset tetap dengan kondisi yang tidak wajar penilaian aset dengan input sebagai kondisi yang tidak wajar kodifikasi atau tahun perolehan tidak wajar vii. aset tetap dengan kondisi rusak berat berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan skpd atas aset tetap dengan kondisi rusak berat pada saat suatu aset tetap diketahui kondisinya rusak, skpd segera melakukan perubahan kondisi aset tetap dan terklasifikasi aset lainnya melalui aplikasi simakoba. skpd mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan atas aset tetap tersebut dengan menyertakan syarat syarat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. proses klasifikasi data aset tetap sebagaimana angka (satu) atas tidak menghilangkan kewajiban skpd dalam mencetak dan melaporkan aset lainnya, serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. halaman dari hlmsimakoba adalah sistem aplikasi sistem informasi dan manajemen barang aset tetap milik pemerintah daerah yangpenyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi sebagaimana angka (satu) atas. bagan alir aset tetap dengan kondisi rusak berat kondisi usulan rusak berat penghapusan kepada pengelola vii. aset tetap yang dinyatakan hilang berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan skpd atas aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah: pada saat aset tetap diketahui hilang, maka skpd harus melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk memperoleh surat keterangan hilang dan terklasifikasi aset tetap tersebut dalam aset lainnya. skpd melaporkan kepada pengelola bmd dengan melampirkan surat keterangan hilang. penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi sebagaimana angka (satu) diatas. dalam hal aset tetap berupa aset tetap yang dinyatakan hilang diketemukan kembali dalam kondisi baik dan akan dipergunakan kembali oleh skpd pengguna, dilakukan pencatatan sebagai berikut: apabila masih tercatat dalam aset lainnya maka dilakukan klasifikasi aset tetap. apabila sudah dihapus dari aset lainnya maka dilakukan penilaian kembali dan dicatat sebagai transaksi saldo awal. halaman dari hlm. bagan alir aset tetap yang dinyatakan hilang pengelola barang atas aset tetap aset tetap yang hilang klasifikasi laporan aset kehilangan barang vii. pengalihan penggunaan aset tetap pengalihan penggunaan aset tetap merupakan perpindahan penggunaan aset tetap dari satu skpd skpd lainnya dimana kedua skpd tersebut merupakan skpd pemerintah kota batu. pada proses pengalihan penggunaan aset tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut: skpd pemberi mutasi keluar aset tetap dilakukan berdasarkan berita acara serah terima aset tetap. penghapusan aset tetap dari pembukuan simakoba) dilakukan dengan cara memindahkan nilai buku aset tetap dan akumulasi penyusunannya kepada skpd penerima. aset tetap serah terima aset tetap dilengkapi dengan laporan mutasi antar skpd atas aset tetap yang dialihkan penggunaannya. laporan mutasi antar skpd merupakan output simakobaskpd penerima pengakuan dan pencatatan aset tetap dilakukan berdasarkan berita acara serah terima aset tetap. tanggal perolehan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal perolehan awal skpd pemberi. hal tersebut dimaksudkan agar masa manfaat aset dapat diukur berdasarkan perolehan awalnya. halaman dari hlm. tanggal pembukuan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal berita acara serah terima aset tetap. pencatatan aset tetap dilakukan dengan cara melakukan proses terima file mutasi antar skpd atas aset tetap yang diterima dari skpd pemberivii. hibah aset tetap hibah aset tetap merupakan perpindahan kepemilikan aset tetap dari skpd pemerintah kota batu kepada pihak lain atau sebaliknya. pada proses hibah aset tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut: skpd pemerintah kota batu sebagai pemberi penghapusan aset tetap dilakukan berdasarkan berita acara serah terima aset tetap dan nota persetujuan hibah daerah nph) surat ketetapan hibah daerah skpd). penghapusan aset tetap dari pembukuan simakoba) dilakukan dengan cara menghapus nilai buku aset tetap dan akumulasi penyusunannya. skpd pemerintah daerah kota batu sebagai penerima pengakuan dan pencatatan aset tetap dilakukan berdasarkan berita acara serah terima barang dan nota persetujuan hibah daerah nph) surat ketetapan hibah daerah skpd). tanggal perolehan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal perolehan awal pihak lain (pemberi), apabila tanggal kebolehannya tidak diketahui maka menggunakan tanggal berita acara serah terima barang. hal tersebut dimaksudkan agar masa manfaat aset dapat diukur berdasarkan perolehan awalnya. tanggal pembukuan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal berita acara serah terima barang. pencatatan aset tetap dilakukan dengan cara membukukan nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima barang atau nila wajar dan atau akumulasi penyusunannya. akumulasi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh dari hibah dihitung secara otomatis oleh aplikasi simakoba pada saat skpd melakukan pencatatan aset tetap tersebut. halaman dari hlm. bab ilustrasi penyusutan ilustrasi penyusutan tahun pertama penyusutan aset tetap saldo buku per desember ii. ilustrasi penyusutan tahun berjalan transaksi saldo awal transaksi pembelian aset tetap transaksi penyelesaian pembangunan langsungtransaksi hibah masuk dengan tanggal penggunaan pertama kali sebelum tahun anggaran berjalan transaksi hibah masuk dengan tanggal penggunaan pertama kali sama dengan tahun anggaran berjalan transaksi klasifikasi pindah bidang barang masukyang berakibat perubahan pencatatan dari aset ekstrakomptabel aset tetapaset tetap. koreksi perubahan nilai dimana nilai koreksi lebih besar dari nilai sebelumnya koreksi perubahan nilai dimana nilai koreksi lebih kecil dari nilai sebelumnya koreksi perubahan nilai yang berakibat perubahan pencatatan dari aset ekstrakomptabel aset tetaptransaksi pencatatan konstruksi dalam pengerjaan transaksi penyelesaian pembangunan dengan konstruksi dalam pengerjapemecahan aset halaman dari hlm.ilustrasi penyusutan tahun pertama penyusutan aset tetap sebuah printer laser jet sehargadari ilustrasi atas, maka: masa akhir manfaat tahun perolehan masa manfaat adaskassa oren nilai yang nilai perolehaman jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut: .xx diinvestasikan pada aset paw ppm .xx akumulasi penyusutan basa pes man insan .xx diinvestasikan pada aset hias padan basa .xx akumulasi penyusutan basa poin man bisa ii. ilustrasi penyusutan tahun berjalan transaksi saldo awal sebuah printer laserjet seharga rp20.halaman dari hlm. dari ilustrasi atas, maka: masa akhir manfaat tahun perolehan masa manfaat deket par nilai yang nilai perolehan dimaknang jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut: maret jurnal pencatatan aset dan akumulasi diesel betnsssssssd nnn besa menu .xx diinvestasikan pada aset bea man bekal .xx diinvestasikan pada aset eee metal .xx akumulasi penyusutan bea feed men massa .xx diinvestasikan pada aset basa cerssasstandan messndand .xx akumulasi penyusutan besa pesta mana miss transaksi pembelian aset tetap sebuah mesin fotokopi seharga rp20. dibeli pada bulan oktoatas, maka: masa akhir manfaat tahun perolehan masa manfaat kesndissbasiss pes9 peer buana halaman dari hlm. nilai yang nilai perolehmassal ssi dessssssa men .xx diinvestasikan pada aset .xx diinvestasikan pada aset bea pala maa .xx akumulasi penyusutan daa ee instan man bisarp95atas, maka: masa akhir manfaat tahun perolehan masa manfaat kndabasssai er: ere ssh nilai yang nilai perolehan akhalaman dari hlm. bca kesnsissdasasind boss men .xx diinvestasikan pada aset man bata .xx diinvestasikan pada aset par .xx akumulasi penyusutan gadis pes besirp2maretndasbsskas oren susu nilai yang nilai perolehan ankoreksi penyusutan penyusutan nga jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut: maret jurnal pencatatan aset dan akumulasi nan per .xx diinvestasikan pada aset mosaik rssmssdasdas men mnt halaman dari hlm. .xx diinvestasikan pada aset ket .xx akumulasi penyusutan pep psk .xx diinvestasikan pada aset heal essen kesan men .xx akumulasi penyusutan basa pes dan berp3ndsdass seen yunusca kesnsissanasind bass menu .xx diinvestasikan pada aset man mas .xx diinvestasikan pada aset .xx akumulasi penyusutan dinsiaal feed men kes halaman dari hlm.rp2. dari instansi pemerintah pusat berdasarkan berita acara serah terimaendssbasas 2r2eper .xx diinvestasikan pada aset pesanan man mantan .xx diinvestasikan pada aset ketan ppm .xx akumulasi penyusutan eka pas men kasa .xx diinvestasikan pada aset laa batas man .xx akumulasi penyusutan basa tenda baso halaman dari hlm. laporan bmdumur teknisbmd. halaman dari hlm.rp3. dari instansi pemerintah pusat berdasarkan berita acara serah terkena nomor:sus rex kudusdosa btasissdss bsa men .xx diinvestasikan pada aset .xx diinvestasikan pada aset .xx akumulasi penyusutan gadis pss besi transaksi klasifikasi pindah bidang barang masuk sebuah mesin lcd projector infocus seharga rp20.melalui transaksi klasifikasi pindah bidang barang dari alat laboratorium alat studio dan komunikasi.halaman dari hlm. masa akhir manfaat tahun perolehan masa manfaat ndak pepes abudijual ketsssibasiss kesal .xx diinvestasikan pada aset .xx diinvestasikan pada aset man .xx akumulasi penyusutan kadar pers bnn bsa .xx diinvestasikan pada aset .xx akumulasi penyusutan gadis pss bnn besi pengembangan aset tetap yang tidak menambah masa manfaat sebuah mesin fotokopi seharga rp20. dibeli pada bulan maret dan telah dicatatlakukan pengembangan sebesar rp2perolehan. dari lampiran tabel masa manfaat akibat perbaikan, pengembangan atas alat kantor sebesar tidak menambah masa manfaat. dari ilustrasi atas, maka: halaman dari hlm.pengembangan pada bulan julnilai yang disebutkan nilai setelah koreksi nilai setelah.xx diinvestasikan pada aset batas .xx akumulasi penyusutan pee men bnsidsssdsn messi men .xx diinvestasikan pada aset esa esa men massa .xx diinvestasikan pada aset esa aan .xx akumulasi penyusutan penata nana halaman dari hlm. pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat sebuah mesin fotokopi seharga rp20. dibelidiatas, maka:iaa.0n0 l0g0. tahun koreksi tahun perolehan s.d tahun sebelum penyusutan tahun berjalan sea koreksi akumulasi penyusutan per tahun tahun penyusutan koreksi penyusutan tahun pengembangan pada bulan juli hanya menambah nilai rp8. dan masa manfaat selama tahun, maka: sisa masa manfaat masa manfaat tahun koreksi penyusutan penambahan masa manfaat tahun tahun tahun tahun nilai setelah koreksi nilai yang disebutkan koreksi akumulasi penyusutan wanghalaman dari hlm. .xx diinvestasikan pada aset ass tesla bisssdi mana .xx akumulasi penyusutan asas man kesan per .xx diinvestasikan pada aset pat .xx diinvestasikan pada aset .xx akumulasi penyusutan bal reeebsss bosan pengembangan yang berakibat perubahan pencatatan dari aset ekstrakomptabel aset tetap. sebuah tempat parkir kendaraan selesai dibangun pada bulan maret dengan harga perolehan sebesar rp9000.rp2. tetapi pengembangan tersebut tidak menambah masa manfaat. dari ilustrasi atas, maka: masa akhir manfaat tahun perolehan masa manfaat benda peer sea penyusutan per tahun nilai yang disebutkan masa manfaat room.0n0ya0 a00 tahun koreksi tahun perolehan s.d tahun sebelum penyusutan tahun berjalan ns koreksi akumulasi penyusutan per tahun tahun penyusutan koreksi penyusutan enerodeng halaman dari hlm. nilai yang disebutkan nilai setelah koreksi nilai setelah pengembangan pengembangan .000t penyusutan per tahun nilai yang disebutkan setelah setelah pengembangan sisa masa manfaat pengembangakedalam neraca dikarenakan aset tersebut sekarang dicatat bea kajian bass men .xx diinvestasikan pada aset hen aan man basis .xx diinvestasikan pada aset per .xx akumulasi penyusutan meet plan .xx diinvestasikan pada aset per .xx akumulasi penyusutan basa tsissns kesinisebuah mesin fotokopi seharga rp20. dibeli pada bulan februarioktoberatas, maka: halaman dari hlm. masa manfaat tahun penambahan masa manfaat tahun tahun tahun dikarenakan masa manfaat melebihi masa manfaat menurut lampiran tabel masa manfaat aset tetap, sehingga masa manfaat yang dijadikan acuan adalah masa manfaat menurut lampiran tabel masa manfaat aset tetap yaitu tahun. masa akhir manfaat tahun perolehan masa manfaat yan segan nilai yang disebutkan nilai perolehan nilai pengembangan a0.oo0.agasi sinsssknsdamdn eco .xx diinvestasikan pada aset ikal .xx diinvestasikan pada aset man alas .xx diinvestasikan pada aset .xx akumulasi penyusutan maag psmrp2.halaman dari hlm. masa akhir manfaat tahun perolehan masa manfaat koto menu3tahun akumulasi penyusutan penyusutan per tahun tahun koreksi sebelum koreksi penyusutan mamasa koreksi nilai bulan agustus menjadijurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut: .xx diinvestasikan pada aset .xx akumulasi penyusutan pers bas agustus jurnal pencatatan koreksi nilai aset dan akumulasi ketnssibaisssd meses men .xx diinvestasikan pada aset por .xx diinvestasikan pada aset sana batas .xx akumulasi penyusutan baba retensi men bsa halaman dari hlm. .xx diinvestasikan pada aset bae per .xx akumulasi penyusutan bata pers men kesanarp500.esndesbsstas pee see ulas penyusutan per tahun nilai yang disebutkan masa manfaat o001000y tahun koreksi tahun perolehan s.d tahun sebelum penyusutan tahun berjalan s.d tahun akumulasi penyusutan penyusutan per tahun tahun koreksi sebelum koreksi penyusutan tama toe koreksi nilai bulan agustus menjadi rp500.3tahuhalaman dari hlm. jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut: .xx diinvestasikan pada aset per .xx akumulasi penyusutan pee november jurnal pencatatan koreksi nilai aset dan .xx diinvestasikan pada aset ass heads masal mana .xx peralatan dan mesin bassis kesaksian men ana .xx akumulasi penyusutan pena dead menon .xx diinvestasikan pada aset .xx diinvestasikan pada aset kesan mnn .xx akumulasi penyusutan beda fee stsnssn mana kesan koreksi perubahan nilai yang berakibat perubahan pencatatan dari aset tetap ekstrakomptabel aset tetap sebuah mesin penghancur diondasdasssi pesan sabu penyusutan per tahun nilai yang disebutkan masa manfaat kendali pet one snn tahun koreksi tahun perolehan s.d tahun sebelum penyusutan penyusutan dimulai akumulasi penyusutan penyusutan per tahun tahun koreksi sebelum koreksi penyusutan halaman dari hlm. bab ruang lingkup peraturan walikotapenyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam dimaksuddan. penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tujuan untukhalaman dari hlm. koreksi nilai bulan mei menjadi rp750. mengakibatkan aset tersebut di.000x2di tahudalam neraca dikarenakan aset tersebut sekarang dicatat sebagai aset tetap) .xx diinvestasikan pada aset lal esnssssikasa men kata .xx diinvestasikan pada aset per .xx akumulasi penyusutan pemain ppm .xx diinvestasikan pada aset per .xx akumulasi penyusutan lal helios r e2 shssssnss mana andini aset tetap dalam kondisi hilang dan diklasifikasikan aset lainnya aset lain lain tetaprp20. tetap hilang)atas, maka: halaman dari hlm. masa akhir manfaat tahun perolehan masa manfaat kdesbsstas pee osntahun perolehan s.d tahun sebelum penyusutan tahun berjalan s.d tahun tahun korekaset bag ppp .xx akumulasi penyusutan lal india pete sandasta men kena maret jurnal untuk mengeluarkan aset dan akumulasi penyusunannya dari neraca, hal tersebut dikarenakan aset tersebut sekarang dibukukan pada aset lainnya aset lain lain tetap hilang)) .xx diinvestasikan pada aset kasa hse edot men cr|i3258 peralatandan mesin .xx akumulasi penyusutan mangan .xx diinvestasikan pada aset bsa vessel men bsa desember tidak ada jurnal karena dicatat sebagai aset november jurnal pencatatan aset dan akumulasi penyusunannya dalam neraca, hal tersebut dikarenakan aset tersebut sekarang dibukukan pada aset tetap kembali) halaman dari hlm. bisa sini kes men .xx diinvestasikan pada aset plp .xx diinvestasikan pada aset pada bea man .xx akumulasi penyusutan pama psp .xx diinvestasikan pada aset padan balas .xx akumulasi penyusutan pamatas, maka: tahun perolehan masa manfaat nilai yang disebutkan masa manfaat tahun perolehan s.d tahun sebelum tahun koreksi s.d tahun koreksi akumulasi penyusutan per tahun tahun penyusutan koreksi penyusutan tahu: halaman dari hlm. tahun perolehan s.d tahun sebelum tahun koreksi s.d tahun tahun koreksi penyusutan per tahun tahun penyusutan koreksi penyusutan tahun jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut: .xx diinvestasikan pada aset pap .xx akumulasi penyusutan kesal pete asas maret jurnal klasifikasi dan aset tetap dan akumulasi penyusunannya menjadi aset lainnya dan akumulasi .xx diinvestasikan pada isa were ssi kesana .xx gedung dan bangunan .xx akumulasi penyusutan ida rata bekal .xx diinvestasikan pada aset asa sada beast per .xx diinvestasikan pada aset bea man ketat november jurnal klasifikasi dari aset lainnya aset tetap dan .xx diinvestasikan pada aset peran madina .xx aset lainnya hasi keseleo mean basa ida kensisinsikassasid bodo .xx diinvestasikan pada aset pada mana batasan .xx diinvestasikan pada aset per .xx akumulasi penyusutan kesal pes men kental .xx diinvestasikan pada aset .xx akumulasi penyusutan india rest mana dosen halaman dari hlm.struksi dalam pengerjaan sehingga tidak ada jurnal pada akhir tahun. jurnal yang terbentuk adalah sebagaiberikut: september jurnal untuk memasukkan aset) .xx konstruksi dalam pengerjaan .xx diinvestasikan pada aset tetap desember tidak ada jurnal) transaksi penyelesaian pembangunan dengselanjutnya pada bulan juli dilakukan pembayaran termin kedua sebesar rp300.rp200dan bangunan. dari ilustrasi atas, maka: tahun perolehan tahun penyelesaian pekerjaan tahun tahun perolehan masa manfaat masa akhir manfaat nilai yang disebutkan nilai perolehan nilai yang disebutkan masa manfaat per tah penyusutan per tahun jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut: halaman dari hlm. .xx konstruksi dalam .xx diinvestasikan pada aset ppm .xx konstruksi dalam bnn .xx diinvestasikan pada aset pln .xx konstruksi dalam .xx diinvestasikan pada aset hen per .xx konstruksi dalam pangean pst .xx diinvestasikan pada aset .xx akumulasi penyusutan esa pers benci transaksi pengurangan aset tetap pindah aset lainnya, pengalihan status penggunaan keluar, hibah keluar, pindah bidang barang keluar, koreksi pencatatan) sebuah kendaraan dinas seharga rp150. diperolehatas, maka: tahun perolehan masa manfaats.d tahun halaman dari hlm. koreksi akumulasi penyusutan per tahun tahun penyusutan koreksi penyusutan 6tahun jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut: .xx diinvestasikan pada been pep .xx akumulasi penyusutan man meta agustus jurnal untuk mengeluarkan aset dan akumulasi .xx diinvestasikan pada hina perasaan tosssasd .xx peralatan dan mesin dinas kain men basal .xx akumulasi penyusutan bata reeeesnd ketan .xx diinvestasikan pada asetrp1rp800. dan elevator lift dengan nilai rp. perhitungan gedung kantor penyusutan per tahun3tahun halaman dari hlm. perhitungan pemecahan gedung kantor penyusutan per tahun nilai yang disebutkan masa manfaat anyamantahun perhitungan pemecahan elevator lift penyusutan per tahun nilai yang disebutkan masa manfaat oo. tahun koreksi tahun perolehan s.d tahun penyusutan sebelumre2sasdassdn boss menu .xx akumulasi penyusutan fee man bea mei jurnal klasifikasi keluar dari gedung kantor dan akumulasi .xx diinvestasikan pada feed hendak bsa bemsssdaskasasi boss .xx akumulasi penyusutan lai india pet sangsi kesana men .xx diinvestasikan pada aset vessel men kelantan mei jurnal klasifikasi masuk atas gedung kantor dan akumulasi halaman dari hlm. dasa sadis besdssssssdii men .xx diinvestasikan pada bsa fee essay men bass .xx diinvestasikan pada .xx akumulasi penyusutan mei jurnal klasifikasi masuk atas elevator lift dan akumulasi dasa besinsssilodsn sdn men .xx diinvestasikan pada bsa pesan kanan kes .xx diinvestasikan pada .xx akumulasi penyusutan india pes belasan desember jurnal penyusutan tahun atas gedung kantor dan .xx diinvestasikan pada kama nan per .xx akumulasi penyusutan masi fe senada men kes .xx diinvestasikan pada essay perasaan ketika .xx akumulasi penyusutan lal ndios pesaing man kelasesbesas pee sereal nilai yang disebutkan nilai perolehan abal reno ena ana each halaman dari hlm. penyusutan per tahun nilai yang disebutkan masa manfaat masa penyusutan tahun perolehan s.d tahun renovasi s d tahun sebelum s.d tahun kama ian akumulasi penyusutan per tahun masa penyusutan pada penyusutan tahun tahun nilai buku bangunan nilai perolehan akumulasi sebelum renovasi penyusutan s d renovasinilai buku bangunan nilai yang disebutkan akumulasi sebelum renovasi penyusutan aan se00d0 nilai yang disebutkan nilai buku nilai renovasi setelah renovasi ebihamai anon mata penyusutan per nilai yang disebutkan setelah renovasi tahun setelah sisa masa manfaat jurnal saat selesainya pembangunan sebagai berikut: isi kesidaaass kes man .xx diinvestasikan pada .xx diinvestasikan pada das pera keatas mana .xx akumulasi penyusutan asa pesan eksis jurnal saat selesainya renovasi sebagai berikut: halaman dari hlm. pada saat aset tersebut dicatat kembali sebagaikerugian daerah tkd)cc. aset tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan, serta barang bercorak kesenian kebudayaan berupa benda benda bersejarah, dan aset ekstrakomptabeltuntutan kerugian daerah tkdhalaman dari hlm. aman per .xx diinvestasikan pada aset bea men bea .xx diinvestasikan pada aset ana kala man .xx akumulasi penyusutan asas esensi men bisa1abasssal eee nun nilai yang nilai perolehan disebutkan sena penyusutan per nilai yang disebutkan masa manfaat tahun sebelum renovasi masa penyusutan tahun perolehan s.d tahun renovasi s d sebelum s.d tahun (ee sana akumulasi penyusutan per tahun masa penyusutan pada penyusutan tahun tahun halaman dari hlm. nilai buku nilai perolehan akumulasi bangunan sebelum penyusutan s d renovasi renovasi pada50tahun tahun tahun tahun nilai buku nilai perolehan akumulasi bangunan sebelum penyusutan s d. renovasi nilai yang nilai buku nilai renovasi ke disebutkan setelah penyusutan per nilai yang disebutkan setelah renovasi tahun setelah ke sisa masa manfaat renovasi pada tahun menambah nilai dan masa manfaat selama tahun, maka: masa penyusutan tahun reno s d tahun sebelum s d sebelum tahun renovasi sisa masa manfaat masa manfaat setelah reno masa penyusutan penambahan masa manfaat tahun tahun tahun tahun kaum. penyusutan x10 nilai buku bangunan nilai perolehan akumulasi sebelum renovasi penyusutan s d nilai yang nilai buku sebelum reno nilai disebutkan reno setelah renovasi penyusutan nilai yang disebutkan setelah per tahun pengembangan sisa masa manfaat setelah renovasi halaman dari hlm. jurnal saat selesainya pembangunan sebagai berikut: november jurnal pencatatan aset)ii) gedung dan bangunanhalaman dari hlm. bab iii penyajian penyusutan prinsip umum besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nila akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun diinvestasikan dalam aset tetapnilai buku nilai buku yang,ii. pengungkapan penyusutan dalam catatan atas laporan keuangan peraturan walikota batu nomor tahun tentang kebijakan akuntansi akrual mengatur bahwan diungkapkan dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut: nilai penyusutan nilai yang dapat disebutkan atas aset tetap yang menjadi obyek penyusutan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. halaman dari hlm. berikut ini merupakan contoh tentang pengungkapan nilai yang dapat disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan: nilai yang dapat disebutkan atas aset tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan peraturan walikota batu tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota batu dibagi menjadi (dua), yaitu: nilai yang dapat disebutkan atas aset tetap.yang diperoleh sampai dengan desember merupakan nilai buku per desember nilai yang dapat disebutkan atas aset tetap yang diperoleh setelah desember merupakan nilai perolehan. dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapatnilai akumulasi penyusutan sampai dengan desember sebesar rp. terdiri dari akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar rp. akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar rp. akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar . akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar na. metode penyusutan yang digunakan yang diuraikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah kebijakan yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya. berikut ini merupakan contoh mengenai uraian penetapan metode penyusutan dalam catatan atas laporan keuangan: penyusutan atas seluruh barang milik daerah berupa aset tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota batu dilakukan dengan metode garis lurus. masa manfaat yang digunakan masa manfaat atas aset tetap berupa aset tetap yang digunakan dalam rangka penyusutan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, sebagai berikut: halaman dari hlm. masa manfaat atas aset tetap berupa aset tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada lampiran tabel masa manfaat aset tetap dan lampiran tabel masa manfaat akibat perbaikan. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode dalam rangka pengungkapan secara penuh, dalam catatan atas laporan keuangan juga dapat dimuat pengungkapan penyusutan aset tetap guna menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas aset tetap tersebut. terkait hal tersebut, dalam catatan atas laporan keuangan dapat diuraikan hal hal sebagai berikut:kodifikasi barang dengan mengacu pada laporan penyusutan yang merupakan bagian dari laporan barang pengguna.akun neraca. berikut ini merupakan contoh mengenai penyajian penyusutan peran neraca. mesin bangunan jaringan konstruksi dalam pengerjaan adapun format laporan dapat disajikan sebagai berikut: format laporan posisi bmd setelah penyusutan pertama kali, format laporan posisi bmd tahun berjalan, dan format rekapitulasi aset tetap yang seluruh nilainya telah disebutkan halaman dari hlm. dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan proses tuntutan kerugian daerah tkd)kebab nilai yang dapat disebutkan penyusutan pertama kali dilakukan pada tanggal januari dengan mengacu pada nilai buku per desember yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun,atau nilainya nolhalaman dari hlm. |
pamen cemara ea send bam,. " talksekretaris daerah adalah sekretaris kota ambon. kecamatan adalah bagian wilayah dari kota ambon yang dipimpin oleh camat. sekretaris kecamatan, kepala sub bagian dan kepala seksi adalah sekretaris kecamatan, kepala sub bagian dan kepala seksi pada kecamatan kota ambon. kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas camat. sekretaris kelurahan dan kepala seksi adalah sekretaris dan kepala seksi pada kelurahan kota ambonkecamatan kota ambon susunan organisasi kecamatan kota ambon terdiri dari camat. sekretariat kecamatan, terdiri atas: sub bagian perencanaan, kepegawaian dan umum: sub bagian keuangan dan aset. cc. seksi pemerintahan umum. seksi pelayanan umum. seksi ketentraman dan ketertiban umum. seksi pemeliharaan sarana dan prasarana umum. seksi pembinaan desa negeri dan kelurahan. bab iii uraian tugas kecamatan bagian kesatu camat camat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan terhadapdaerah, perda) dan peraturan walikota berkali), pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sertaota ambon yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kota yang ada kecamcamatan. uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam adalah menyusu: mendistribusikan tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan lingkungcamatan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan: menyelenggarakan administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset kecamatakuntabel dalam rangka merasionalisasi tugas dan fungsi kecamatan: menyelenggarakan urusan pemerintahan umum wilayah kerja kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku agar penyelenggaraan pemerintahan daerah terlaksana dengan baik: mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kerja kecamatan berdasarkan program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan oleh pemerintah kota ambon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat: mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota wilayah kerja kecamatan melalui sosialisasi, internalisasi, rapat koordinasi perangkat kecamatan, koordinasi dengan pihak kepolisian dan tni serta penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan kebijakan pemerintah terlaksana dengan baik: mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum wilayah kerja kecamatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat: mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah wilayah kerja kecamatan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota ambon yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah kota ambon wilayah kerja kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku agar sehingga dapat dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah:pelaksanaan administrasi, melakukan pengawasan administrasi, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa kelurahan negeri berdasarkan prioritas sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,: mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungano mmm. bagian kedua sekretariat kecamatan sekretaris kecamatcamatcamatkecamatkeuangan kecamatkecamatkecamatkecamatkecamatcamatcamatanperencanaan, kepegawaian dan umumpada kecamatdan anggaran rka), time schedule, perjanjian kinerja, indikator kerja utama iku), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan serta penginputan data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit)standar pelayanan minimal spm), laporan indeks kepuasan masyarkat ikm) proses kenaikan pangkat pegawai, daftar urut kepangkatan duk)asaran kerja pegawai skp)pada kecamatpada kecamatankecamatkecamatkeuangan dan aset daerahencana kebutuhan barang unit ribu), kartu inventaris barang kib), kartu izin kendaraan kir)kecamatan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi.il.umum kepala seksi pemerintaherintaherintahmfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan kecamatan berdasarkan prioritas sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik: melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wilayah kecamatan baik lisan maupun tulisan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan: melakukan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin terlaksananya kegiatan: mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pemerintahmenyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahmum kepala seksilayanan administrasilayangiatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam rangka penataan kinerja aparatur: melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan agar tercapainya pelaksanaan tugas bidang pelayanan umum: menyela pelaksanaan maklumat layanan dan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan sesuai peraturan perundang undangan demi terlaksananya kegiatan: mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pelayanketentraman dan ketertiban umum pasai kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas penyiapan bahan merumuskan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertibcamatnyiapan bahan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang undanganmbinaan dan pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang undangan demi terlaksananya kegiataneksi pemeliharaan sarana dan prasarana umum kepala seksi pemeliharaan sarana dan prasaranasarana dan prasaranaliharaan sarana dan prasaranaliharaan sarana dan prasaranaliharaan sarana dan prasaranapemeliharaan sarana dan prasaranaliharaan sarana dan prasarana: melaksanakan penyiapan bahcamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan: mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pemeliharaan sarana dan prasaranasarana dan prasaranaseksi pembinaan desa negeri dan kelurahan kepala seksi pembinaan desa negeri dan kelurahinaan desa negeri daninaan desa negeri dan kelurahan. uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam adalah menyusun rencana kegiatan lingkungan seksi pembinaan desa negeri dbinaan desa negeri dinaan desa negeri dbinaan desa negeri dadministrasi kelurahan, melakukan pengawasan administrasi kelurahan, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan berdasarkan prioritas sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa kelurahan negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa lurah raja sesuai peraturan perundang undangan agar terlaksananya pembinaan, pengawasan administrasi yang baik:, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pembinaan desa negeri dmbinaan desa negeri dankelurahan kota ambon susunan organisasi kelurahan kota ambon terdiri dari lurah. sekretariat kelurahan: cc. seksi pemerintahan dan pelayanan umum: seksi ketentraman dan ketertiban umum: dan seksi pembangunan bab uraian tugas kelurahan bagian kesatu lurah lurah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakerta pemeliharaanlurlurahan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan, menyelenggarakan administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset kelurahran akuntabel dalam rangka merasionalisasi tugas dan fungsi kelurahan, melaksanakan kegiatan pemerintahan pada kelurahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik, melaksanakan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kerja kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat, melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar prasarana dan fasilitas umum berjalan terjaga dengan baik dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, il. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungkelurahan sekretaris kelurahlurahlurahan. uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam adalah menyusun rencana kegiatan lingkungan sekretariat kelurahanlaksanakan pengelolaan keuangan meliputi: pengelolaan pengeluaran kelurahlaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga kelurahlaksanakan ketatausahaan pengelolaan barang milik daerah pada kelurahii. melaksanlaksanlaksanakan fasilitasi pemeriksaan keuangan kelurahlaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dan data dalam rangka pembinaan organisasi dan tata laksana kelurahlurahan, melaksanlurahansekretariatkelurahan dan pelayanan administrasi kelurahan sesuai dandan pelayandanpemerintahan danrintahan dankoordinasi dengan unit perangkat kerja dan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan: melakukan pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan: melakukan pelaksanaan maklumat layanan dan standar pelayanan publikerintahan dan pelayanrintahan danketenteraman dan ketertiban umumrja kelurahlaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang undanganpembangunan kepala seksi pembangunerdayaan masyarakat, memeliharaangunan. uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam adalah menyusun rencana kegiatan lingkungan seksi pembangunan berdasarkan rencanakelurahan, melaksanakan penyiapan bahan,sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya tugasbangunkecamatan dan kelurahan kota ambon sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan peraturan walikota ini. pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku: peraturan walikota ambon nomor tahun tentang uraian tugas jabatan struktural pada kecamatan kota ambon berita daerah kota ambon tahun nomor seri nomor dan peraturan walikota ambon nomor tahun tentang uraian tugas jabatan struktural pada kelurahan pati ambon top senapan diundangkan ambon pada tanggal desember tree ap) kota ambon, oa. ina yyyy dos,camatan kota ambon kelompok jabatan kepegawaian dan umum dan aset seksi pemeliharaan seksi pembinaan perintahkan seksi ketenteraman tera pparuoyambon, ala oma sonic rw louhenapessy mena ama lj$ jm .m ccc. nun iiiniue mlurahan kota ambon kelompok jabatan seksi pemerintahan dan seksi ketentraman dan part son, pty seni ne, 1n jas richard 0hena issn same kan inn tan |
one .ikinerja dan mobilitas pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota lubuklinggau dipandang perlu menyediak:telah dihitung dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, cc. bahwa berdasarkan ketentuan dan bad, anggota dprd dapat diberikan tunjangan transportasi serta dapat diberikan tunjangan transportasi dan tunjangan perumewan perwakilan rakyat daerah nomor tahun tentang tata tertib dprd kota lubuklinggau berita daerah kota lubuklinggau tahun nomor memutuskanbab ketentuan umum pasainn? pemerintah kota adalah pemerintah kota lubukliarbuklingglubuklinggau. sekretaris dprd adalah sekretaris dprd kota lubuklinggau.untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan danyang ditetapkan dengan peraturan daerah kota lubuklinggau. pemberian tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dprd dimaksudkan untuk mengganti biaya yang harus dikeluarkan karena pemerintah kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan. tujuan pemberian tunjangan transportasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd yang tidak disediakan kendaraan dinas jabatan. bab sumber biaya pasai sumber pembiayaan untuk pemberian tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota dprd berasal dari apbd. sumber dana sebagaimana dimaksud ii) dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah. bab besaran tunjangan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tetapkan sebagai berikut: pimpinan dprd meliputi: ketua dprd sebesar rp. sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) bulan, dan wakil ketua dprd sebesar rp. sembilan belas juta rupiah) bulan. anggota dprd sebesar rp. (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) bulan. apabila pemerintah kota dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dprd, maka tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tidak dibayarkan. pasai tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada bab penutup pasai pada saat peraturan wali kota ini berlaku, peraturan wali kotaaihuklinggan. ditetapkan lubuklinggau pada tanggal, februari pati kota prana putra some diundangkan lubuklinggau pada tanggal, februari sekretaris daerah kota lubuklinggau, jaman sani berita daerah kota lubuklinggau tahun nomor.&kota sehat dalam era adaptasi kebiasaan baru guna memutus mata rantai penularan corona virus disease harus didukung dengan kualitas lingkungan fisik, sosial dan perubahan perilaku masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta, bahwa penanggulangan penularan corona virus disease harus tetap mendukung keberlangsungan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan penerapan adaptasi kebiasamenteri kesehatan nomor menkes pb viii tentang pedoman penyelenggaraan kota sehat, memutuskan:. babi ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan: provinsi adalah provinsi kalimantan timur.kota balikpapan. kota sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, aman, nypenyelenggaraan kota sehat adalah berbagai kegiatan untuk mewujudkan kota sehat melalui pemberdayaan masyarakat melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. era adaptasi kebiasaan baru adalah masa dimana tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi daerah melalui pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. peraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kota sehat dalam era adaptasi kebiasaan baru. peraturan wali kota ini bertujuan untuk: memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kota sehat yang mengalami perubahan tatanan dengan adanya corona virus disease daerah melalui perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan serta berkolaborasi dengan masyarakat, mendorong percepatan pelaksanaan kota sehat yaitu tercapainya kondisi kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kebiasaan baru melalui berbagai program kesehatan dan sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat, dan mendorong percepatan implementasi protokol kesehatan era adaptasi kebiasaan baru semua tatanan. ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: sasaran dan tatanan kota sehat, penyelenggaraan, forum dan tim pembina kota sehat: penetapan tatanan kota sehat, perencanaan kota sehat, pelaksanaan kota sehat, pengawasan, pembinaan dan penanggung jawab kota sehat, indikator kota sehat, evaluasi dan pelaporan: dan pembiayaan. bab sasaran dan tatanan penyelenggaraan kota sehat sasaran penyelenggaraan kota sehat meliputi: terlaksananya program kesehatan dan sektor yang terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakata pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah secara seimbang dan berkelanjutan, cc. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budayapenyelenggaraan kota sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, meliputi kawasan: pemukiman, sarana dan prasarana umum, kehidupan masyarakat sehat mandiri, ketahanan pangan dan gizi: pasar, pendidikan, kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana, transportasi dan tata tertib lalu lintas jalan, perkantoran, perindustrian, usaha kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah, pariwisata, rumah ibadah, dan j . kota pintar (smart city). bab iii penyelenggaraan, forum dan tim pembina program kota sehat bagian kesatu penyelenggaraan kota sehat penyelenggaraan kota sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan kolaborasi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerahpemangku kepentingan.hat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui forum atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. bagian kedua forum kota sehat forum sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: forum kota sehat untuk tingkat daerah, forum komunikasi kecamatan sehat untuk tingkat kecamatan, dan kelompok kerjapemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat lsm) dan lainnya yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat. forum kota sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf berperan untuk: menentukan arah dan prioritas, menyusun perencanaan pembangunan wilayahnya dengan berkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai aspek, dan melaksanakan upaya sumber pembiayaan untuk mewujudkan wilayah yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni warganya. forum komunikasi kecamatan sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf berperan untuk: membentuk dan, dan mengupayakan pencarian dana yang tidak mungkin ditanggung oleh forum dan kelompok kerja. kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf berperan sebagai wadah masyarakat kelurahan yang bergerak bidang usaha, ekonomi, sosial budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya serta berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati. masa tugas forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan paling lama (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali melalui musyawarah pengurus forum dan kelompok kerja. bagian ketiga tim pembina program kota sehat dalam penyelenggaraan kota sehat dibentuk tim pembina program kota sehat tingkat daerah. tim pembina sebagaimana dimaksud pada bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, mengnyinergikan dan menyinkronkan program kota sehat diantara perangkat daerah unit kerja pada perangkat daerah dalam pembangunan. tim pembina sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. tim pembina sebagaimana dimaksud dalam bertugas: merumuskan kebijakan operasional kota sehat, merumuskan indikator tatanan kota sehat, cc. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih, mengoordinasikan perencanaan penyelenggaraan kota sehat antar unit kerja pada perangkat daerah, merumuskan standar dan indikator yang dipilih untuk kota sehat, kecamatan dan kelurahan, menyelenggarakan forum diskusi lokakarya seminar, dan mempersiapkan tatanan program kota sehat yang diusulkan provinsi untuk diikutsertakan dalam penilaian. bab penetapan tatanan program kota sehat forum kota sehat bersama sama dengan pemerintah daerah menetapkan tatanan kota sehat dengan kegiatan yang menjadi indikatornya. pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan yang menjadi tatanan kota sehat oleh masyarakat termasuk penggalian sumber daya yang diperlukan. wali kota, camat dan lurah mengoordinasikan tatanan program kotatatanan kota sehat sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara kesepakatan program kota sehat yang dapat diselesaikan oleh masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat lsm), perguruan tinggi yang tergabung dalam forum kota sehat dan pemerintah daerah. bab perencanaan program kota sehat berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar perangkat daerah unit kerja menyusun program rencana kerja kota sehat setiap tahun. program rencana kerja kota sehat sebagaimana dimaksud pada disusun menjadi program kerja perangkat daerah unit kerja yang diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari rembuk rt, kelurahan, kecamatan, daerah dan provinsi. usulan program kota sehat melalui musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kota balikpapan. hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat daerah menjadi dasar bagi perangkat daerah unit kerja pada perangkat daerah, camat dan lurah untuk menyusun program kerja kota sehat. bab pelaksanaan program kota sehat program kegiatan kota sehat dilaksanakan setiap tahun sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah unit kerja yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing. kepala perangkat daerah unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan program kota sehat yang menjadi kewenangannya. pelaksanaan program kegiatan kota sehat dikoordinasikan oleh wali kota, camat dan lurah berkolaborasi dengan masyarakat melalui forum kota sehat. bab vii pengawasan, pembinaan dan penanggung jawab program kota sehat bagian kesatu pengawasan (l) kepala perangkat daerah unit kerja melakukan pengawasan secara berkala atas penyelenggaraan kota sehat sesuai dengan kewenangannya. wali kota melakukan pengawasan secara berkala atas penyelenggaraan kota sehat sesuai dengprogram kota sehat serta upaya perbaikan terhadap masalah yang timbul. bagian kedua pembinaan pemerintah daeraholeh perangkat daerah terhadap unit kerja pada perangkat daerah wilayah administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinyadan protokol kesehatan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan baik terhadap tertib administrasi maupun fisik lapangan. pemerintah daerah melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan kota sehat. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tatanan yang dipilih. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap tertib administrasi maupun fisik lapangan. camat dibantu oleh lintas sektor kecamatan memfasilitasi, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program kelurahmasyarakat. bagian ketiga penanggung jawab setiap tatanan program kota sehat ditetapkan perangkat daerah unit kerja sebagai penanggung jawab teknis dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian indikator kota sehat. perangkat daerah unit kerja sebagai penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi: dinas kesehatan, dinas perumahan dan permukiman, dinas pekerjaan umum dan dinas lingkungan hidup sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan pemukiman, sarana dan prasarana umum, dinas kesehatan dan dinas pangan, pertanian dan perikanan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, ketahanan pangan dan gizi, dinas kesehatan dan dinas perdagangan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan pasar, dinas kesehatan dan dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial dan badan penanggulangan bencana daerah sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana, dinas kesehatan dan dinas perhubungan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, dinas kesehatan dan dinas koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perindustrian sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan perkantoran dan perindustrian, dinas kesehatan dan dinas pemuda, olahraga dan pariwisata sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan pariwisata, dinas kesehatan dan kantor kementerian agama sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan rumah ibadah, dan dinas kesehatan dan dinas komunikasi dan informatika sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan kota pintar. bab viii indikator program kota sehat bagian kesatu indikatorkesehatan yang terdiri dari indikator pokok, indikator umum dan indikator tatmenambahkan penerapan protokol kesehatan dalam era adaptasi kebiasaan baru semua tatanan. bagian kedua penerapan protokol kesehatan corona virus disease dan penyakit menular lainnya semua tatanan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, cc. menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit (satu) meter, menghindari kerumunan, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. bab evaluasi dan pelaporan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan program kota sehat dilaksanakan oleh tim pembina tingkat daerahprogram kota sehat dengan peraturan perundang undangan, mengetahui kesesuaian antara kebijakan program kota sehat dengan pelaksanaan kegiatan program kota sehat, mengetahui pelaksanaan tugas tim pembina, forum kota sehat dan forum komunikasi kecamatan dan kelompok kerja kelurahan, dan mengetahui hal yang perlu diperbaiki ditingkatkan dalam penyelenggaraan programprovinsi, kota dan kecamatan. pelaporan program kota sehat disampaikan oleh kelompok kerja kelurahan kepada forum kecamatan sehat dengan tembusan camat. forum kecamatan sehat menyampaikan laporan program kelurahan kota sehat kepada forum kota sehat dengan tembusan wali kota. wali kota menyampaikan laporan program kota sehat kepada gubernur dengan tembusan tim pembina provinsi. laporan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan disampaikan secara berkala paling sedikit (enam) bulan sekali. laporan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan memuat paling sedikit tentang program tatanan kota sehat, aktivitas forum, pengesahan kelembagaan forum, perencanaan, progres capaian program kota sehat, inovasi, permasalahan dan saran. pelaporan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dapat memanfaatkan sistem informasi. perangkat daerah unit kerja sebagai penanggung jawab program kota sehat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kota sehat kepada wali kota. bab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan program.tertawa putra nip. lampiranindikator dalam penyelenggaraan kota sehat indikator pokok angka partisipasi sekolah, indeks keluarga sehat, akses air minum, akses sanitasi, angka kawasan kumuh, angka kriminalitas, dan tidak ada gelandangan dan pengemis fasilitas umum. ii. indikator umum komitmen pemerintah daerah: tim pembina kota, forum kota, forum komunikasi kecamatan, dan pokja kelurahan. memroraaa kawasan pemukiman, sarana indikator kota sehat seo udara bersih perencanaan dan pengelolaan kualitas udara, car free day, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan rumah tangga, penanaman pohon wilayah yang mengalami pencemaran udara, monitoring kualitas udara, dan upaya pemerintah daerah sesuai lokal spesifik. air sungai bersih keberadaan dewan sumber daya air, rencana kerja dan aksi dari dewan sumber daya air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai, dan kondisi kebersihan sungai, kondisi inn penyediaan air minum upaya pemenuhan akses air minum oleh pemerintah dan masyarakat, dokumen rencana induk sistem penyediaan air minum islam), cc. pengawasan eksternal kualitas air minum, pengawasan internal kualitas air minum: dan rencana pengamanan air minum. pengelolaan air limbah komitmen, dan teknis operasional sistem pengelolaan air limbah pengelolaan air limbah domestik setempat spal s), domestik sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat spal t), dan rumah tangga yang diberikan layanan sedot tinja. drainase perencanaan drainase memperhatikan konsep eco drain, cakupan layanan drainase, upaya pemerintah daerah mendorong peran serta masyarakat dalam operasional serta pemeliharaan sistem drainase, dan kondisi saluran drainase. pengelolaan sampah komitmen, dan teknis operasional pemilahan sampah rumah tangga, pengelolaan sampah pengelolaan sampah tingkat kelurahan: pengelolaan sampah tingkat kota, dan kondisi lingkungan. perumahan dan pemukiman kebijakan tata ruang perumahan pemukiman, sarana fasilitas umum, kawasan kumuh, pemanfaatan lahan pekarangan rumah, ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas penanganan proteksi kebakaran, gerakan psn dan kebersihan lingkungan, rumah sehat, edukasi daerah yang berpotensi radiasi secara alami, khusus bagi daerah yang ada penambang emas skala kecil peak) perlu ada komitmen pemerintah daerah, program rumah sehat bedah rumah, dan kondisi perumahan pemukiman. pertamanan dan hutan kota! ruang terbuka hijau rth) perkotaan, informasi petunjuk, himbauan sarana sanitasi taman, fasilitas dan sarana kawasan pertamanan, aktivasi taman, upaya pemanfaatan rth bagi kesejahteraan masyarakat, dan kondisi kawasan pertamanan. fasilitas pelayanan pengelolaan limbah medis oleh kesehatan fasyankes, dan persyaratan kesehatan lingkungan fasyankes, pencegahan dan menyediakan sarana cuci tangan pakai pengendalian covid dan sabun pada fasilitas dan tempat tempat penyakit potensi pandemik umum dan drainasenya, lainnya menyediakan penanda untuk menjaga jarak pada fasilitas dan tempat tempat umum, menyediakan penanda untuk menghindari kerumunan pada fasilitas dan tempat tempat umum, memantau penggunaan masker pada warga, mengawasi perilaku mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau handsanitizer pada warga, mengawasi perilaku menjaga jarak pada aktifitas warga: mengawasi perilaku menghindari kerumunan pada aktifitas warga. kehidupan masyarakat sehat mandiri, ketahanan pangan dan gizi komitmen pemerintah regulasi german, daerah dalam program indonesia sehat dengan membudayakan gerakan pendekatan keluarga pis pk), masyarakat hidup sehat angka bebas jentik, dan serta) perilaku hidup bersih sehat pubs) rumah tangga. kesehatan keluarga dan kunjungan antennata, reproduksi kunjungan neonatal: pelayanan kesehatan remaja puskesmas, dan pelayanan kesehatan santun lansia. kesehatan olahraga dan lingkungan kerja sehat pos ukk). gizi masyarakat prevalensi kekurangan energi kronis kek) pada ibu hamil, surveilans gizi, dan suplementasi gizi mikro balita. kesehatan lingkungan pelayanan kesehatan lingkungan oleh puskesmas, laik sehat tempat pengelolaan pangan, implementasi kelurahan sehat iklim, komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan bahan berbahaya beracun b3), dan pembangunan berwawasan kesehatan. pengendalian penyakit cakupan pemberian orbit dan zinc pada pengendalian penyakit pelayanan kesehatan penderita diabetes menular tidak langsung melitus dm), pelayanan kesehatan usia produktif, deteksi dini faktor risiko ptm diatas tahun, dan pengendalian faktor risiko konsumsi hasil tembakau. pencegahan dan endemis malaria kota, pengendalian penyakit angka kesakitan dbd, tular vektor dan zoonosis rabies, filariasis, dan, schistosomiasis. pencegahan dan pelayanan kesehatan jiwa dan napa pengendalian kesehatan puskesmas, jiwa dan napa rehabilitasi medis penyalahgunaan napa, upaya tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat tajam), dan kelurahan siaga sehat jiwa dss). pelayanan pengobatan dan pelayanan kesehatan tradisional perawatan puskesmas, dan ruang terbuka hijau rumah sakit. upaya kesehatan posyandu aktif, bersumber daya manusia orang yang dideteksi dini posyandu, posyandu lansia aktif: pos obat kelurahan, rumah kelurahan sehat, pos ukk, pemberantasan sarang nyamuk psn) dan gerakan satu rumah satu semantik, dan kelompok kerja masyarakat air dan sanitasi. ketahanan pangan dan gizi ketersediaan pangan dan gizi, lembaga distribusi pangan, ebijakan komitmen regulasi tentang pasar, tim pembina pasar sehat, pokja pasar sehat, inspeksi kesehatan lingkungan, pasar sehat, kesehatan keselamatan kerja pasar, suplai daging dari rumah potong hewan rph) atau distributor daging yang memiliki nkv, pasar ramah lingkungan, penghijauan pasar, aktivasi pasar rakyat, dan keterlibatan mitra pasarbl. ios mereka kebijakan komitmen industri perkantoran sesuai dengan putra dtk, pemukiman sekitar kawasan industri tidak kumuh, emisi fluent memenuhi persyaratan, dan tersedianya ruang khusus untuk merokok. tim pembina bangunan memenuhi persyaratan fisik dan hygiene, dan tim pelaksana adanya penataan sektor informal, meningkatnya pendapatan masyarakat, penataan hygiene dan sanitasi sarana sektor informal, dan terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja. sekolah uks m terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan, penurunan kasus penyakit akibat kerja: menurunnya angka kematian dan rudapaksa kecacatan karena kecelakaan rudapaksa, berfungsinya institusi pembina kesehatan dan keselamatan kerja, emisi fluent memenuhi syarat, dan tempat bekerja bebas dari bising. sekolah ramah anak meningkatnya kesempatan kerja atau berusaha bagi masyarakat, tersedianya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, terpeliharanya keamanan dan ketertiban, dan tersedianya pendidikan latihan kursus bagi tenaga kerja. sekolah adiwiyata regulasi, dan yormmaranoaran pondok pesantren sehat tim pembina, monitoring dan evaluasi, dan rapat koordinasi. pendidikan anak usia pendidikan usia dini paud yang dini paud menyelenggarakan promosi kesehatan inovasi daerah keberadaan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran sekolah sehat, dan sistem informasi terintegrasiehidupan sosial yang sehat santamamntoam penanganan masalah komitmen pemerintah daerah, kesejahteraan sosial penanganan masalah kesejahteraan sosial, angka kemiskinan, dan keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial luar panti. pengarusutamaan regulasi, komunitas adat terpencil keberadaan dalam rpm, dan daerah perbatasan upaya untuk komunitas adat terpencil dan daerah perbatasan, dan penggiat komunitas adat terpencil. penanggulangan komitmen pemerintah daerah, kekerasan anak, keberadaan dalam rpm, perempuan dan lansia upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan terhadap anak, penggiat penanggulangan kekerasan, kasus kekerasan anak, perempuan dan lansia, layanan untuk korban kekerasan, dan kesetaraan gender. sosial budaya masyarakat indeks kebudayaan aspek ketahanan, sosial budaya, komitmen pemerintah daerah: keberadaan dalam rpm, dan penggiat pencegahan kerusuhan tawuran anak sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak. pencegahan dan upaya pencegahan radikalisme, penanganan radikalisme regulasi terhadap penanganan radikalisme, dan upaya penanganan radikalisme. penanggulangan bencana komitmen pemerintah daerah, upaya penanggulangan bencana, dan monitoring dan evaluasi. peringatan dini bencana alam: sarana komunikasi dan informasi, peta rawan bencana. bencana non alam: implementasi sistem kewaspadaan dini dan respon skor), sistem surveilans rutin dari provinsi sampai puskesmas sebagai bentuk kewaspadaan dini. peningkatan kapasitas satuan pendidikan aman bencana, dan pemberdayaan masyarakat tentang penanggulangan bencana. mitigasi dan dokumen teknis kebencanaan, kesiapsiagaan simulasi tanggap penanggulangan bencana, kerja sama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana, kampanye edukasi dan sosialisasi, penanggulangan bencana, dan menumbuhkan budaya sadar bencantransportasi dan tata tertib wants komitmen pemerintah meningkatnya kegiatan kelompok daerah masyarakat berolahraga secara teratur, meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat penanggulangan napa, meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat menanggulangi hiv aids, dan meningkatnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (tidak merokok, aktivitas fisik setiap hari dan gizi seimbang). pelayanan angkutan persyaratan kendaraan umum yang umum bersih, higienis dan bebas rokok, persyaratan kendaraan laik jalan, jaminan keselamatan angkutan barang dan orang, dan pengembangan angkutan umum. pelayanan terminal dan pelayanan terminal, fasilitas pendukung terminal laik sehat, aman dari kriminal, dan halte. tingkat rawan pertolongan yang cepat dari kecelakaan, kecelakaan dan keamanan dalam perlintasan sebidang. penataan tingkat kepadatan kendaraan tertib lalu lintas dan gerakan disiplin berlalu lintas, keselamatan pengaturan fasilitas pendukung jalan, pelanggaran lalu lintas, dan upaya penurunan kecelakaanperkantoran, perindustrian, usaha kecil menengah dan komitmen daerah: regulasi daerah, dan perkantoran keselamatan dan kesehatan kerja k3): dan perindustrian ikm industri perindustrian ikm industri kecil dan kecil dan menengah) menengah), koordinasi provinsi tentang pengawasan daerah, industri kecil dan menengah sehat, kualitas kesehatan lingkungan industri yang memenuhi syarat, industri hijau, dokumen pengelolaan lingkungan, pelayanan kesehatan dan pos usaha kesehatan kerja ukk), dan corporate social responsibilities csr). usaha mikro, kecil dan izin dan pengembangan usaha, menengah umkm) umkm sehat, sentralisasi umkm, kualitas kesehatan lingkungan umkm, dan pelayanan kesehatan dan pos usaha kesehatan kerja ukk)omitmen pemerintah regulasi terkait pariwisata, dan informasi pariwisata dan informasi pariwisata, sarana pariwisata sertifikat laik sehat sarana, akomodasi pariwisata, sertifikat laik hygiene restoran, pemenuhan syarat kesehatan daya tarik wisata, implementasi kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa rokok daya tarik wisata, akses telekomunikasi, fasilitas alat pembayaran transaksi, sarana akses transportasi yang layak, dan tak kunjungan wisatawan jumlah wisatawan, lama tinggal wisatawan, asuransi keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja, kompetensi tim penyelamat, dan kasus kecelakaan daya tarik wisata, pelayanan kesehatan informasi tentang fasilitas, kesehatan terdekat, tersedia fasilitas pelayanan kesehatan, pariwisata hijau ramah, dan lingkungan. pemberdayaan masyarakat kelompok sadar wisata, pokdarwis), bumdes, penggiat pariwisata, pembinaan kelompok masyarakat sekitar daya tarik wisata, dan asosiasi pariwisatomitmen daerah rumah ibadah terdaftar, pembinaan pemerintah daerah bagi rumah ibadah, kondisi rumah ibadah rumah ibadah memenuhi syarat kesehatan, rumah ibadah ramah lingkungan, larangan merokok, dan aktivasi rumah ibadah. pencegahan dan menggunakan masker, pengendalian covid dan mencuci tangan pakai sabun dengan penyakit potensi pandemik airgamma komitmen daerah kebijakan smart city, smart government: fungsi fungsi layanan pemerintah, smart living: layanan e health, smart environment: pemantauan isu, smart people jumlah aduan, masyarakat dan respon pemerintah, smart mobility: transportasi publik, dan evaluasi implementasi program smart cityseen putra nip. |
ipa patugas pokok dan fungsi inspektorat kota banjarmasin dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahankota banjarmasin. inspektorat adalah inspektorat kota banjarmasin. inspektur adalah inspektur kota banjarmasin. sekretaris adalah sekretaris inspektorat kota banjarmasinota banjarmasin yang meliputi satuan kerja perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, kelurahanota banjarmasiota banjarmasinota banjarmasin untuk dan atas nama walikota banjarmasin. inspektur pembantu wilayah atau selanjutnya disebut irbanwil adalah pejabat strukturalota banjarmasin. pelaksana pengawasan adalah pegawai negeri sipil lingkungan inspektorat kota banjarmasinmbinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh walikota banjarmasin dibantu oleh inspektorat daerah kota banjarmasicc. pembinaan dan pengawasanpembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsipbab iii pengawasan bagian kesatu ketentuan umum pengawasan dilakukan melalui kegiatan audit, revi, monitoring, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, koordinasi, konsultansi: dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya a.b.d.anggota tim, dan e.revi atas laporan kinerja pemerintah daerah, cc. revi pengadaan barang dan jasa, d.revi dokumen perencanaan, revi atas rencana kegiatan anggaran dan revi terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu waktu dari perangkat daerahmonitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan walikota menugaskan inspektur untuk melaksanakan kegiatan monitoringpemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputipada sekretariat inspektorat kota banjarmasinbimbingan teknis sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan dalam bentukskpd tertentu tim pelaksana bimbingan teknisbimbingan teknisota banjarmasinota banjarmasinskpd yang disampaikan kepada api dan atau aparat penegak hukum..dilakukan dalam bentuk: pemberian informasi, koordinasi antara api dan aparat penegak hukumdituangkan dalam berita acarundangan. jika berdasarkan hasil koordinasiperaturan inspektur. walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kota danbab tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasans5),hasildisampaikan kepada walikota dan wakil walikota setiap semester. bab pembiayaan g4)ini besaran biaya pengawasan ditetapkan dengan peraturan walikotawalikota yang memberikan hak dan kewajiban kepada inspektorat untuk menjalankan kewenangannya piagam pengawasan intersembos walikota banjarmasin, ibnu sina diundangkan banjarmasin pada tanggal desemberpiagam pengawasan internal inspektorat kota banjarmasin,ota banjarmasinota banjarmasinwalikota banjarmasin, ibnu sina |
p), mdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarmasipedoman teknimemutuskan:badan layanan umum daerah, yang selanjutnya disingkat blue, adalah instansi lingkungan pemerintah kota banjarmasiyang dipimpin oleh pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu blue. pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas blue yang bersangkutskpd lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategisba definitif adalah rba yang telah disesuaikan dengan rka dan peraturan walikota tentang rincian apbd. daftar isian pelaksanaan anggaran blue, yang selanjutnya disingkat dpa blue adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh skpd serta disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas nama sekretaris daerahddan format dpa blue. bab rencana bisnis anggaran bagian pertama penyusunan rba blue menyusun rencana strategis bisnis (lima) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis skpd dengan pola pengelolaan keuangan blue renstra).ea.basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, b.daerah apbd): dan basis akrual. blueea.pendapatan yang akan diperolehe dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya, dan d.penerimaan anggaran yang bersumber dari apbdblue. pencantuman ambang batas dalam rka dan. format ikhtisar rba adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan peraturan walikotahibah dan semua lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang diterima oleh blue yaitu pendapatan dari layanan, hasil kerja sama, dan usaha lainnyad rupiah murni), belanja yang didanai dari lain lain pad yang sah, hibah blue, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kasrupiah murni), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari lain lain pad yang sah blue dimasukkan dalam belanja barang blue. belanja barang sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja barang yang berasal dari apbd rupiah murni) dan belanja barang yang didanai dari lain lain pad yang sah blue. belanja barang yang didanai dari lain lain pad yang sah bluelain lain pad yang sah blued rupiah murni) dan belanja modal bluelain lain pad yang sahelain lain pad yang sah blue. pengeluaran pembiayaan blue yang didanai dari apbd rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam dpa selain dpa bluesekretaris daerah untuk dibahas sebagai bagian dari rka pemerintah daerahe, dan diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah jika blue tidak mempunyai dewan pengawas. rba dan ikhtisar rba yang merupakan bagian dari rka yang telah disetujui dan ditandatangani oleh skpd diajukan kepada pejabat pengelola keuangan daerah. bagian keempat pengkajian dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerahpejabat pengelola keuangan daerah dengan unit yang berwenang serta blue yang bersangkutan. dalam rangka pengkajian rba dan ikhtisar rba sebagaimana dimaksud pada pejabat pengelola keuangan dapat mengikutsertakan badan perencanaan daerahsebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan apbd. setelah apbd dan atau peraturan walikota tentang rincian apbde, diketahui oleh dewan pengawas, dan disetujui menteri pimpinan lembaga. dalam hal bluewalikota, dan disetujui pimpinan lembaga. pimpinan lembaga menyampaikan rba dan ikhtisar rba definitif sebagaimana dimaksud pada kepada sekretaris daerah c.g pejabat pengelola keuangan daerah. rba definitif sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar melakukan kegiatan blue. bab iii dipa bluee untuk diajukan sekretaris daerah c.g. pejabat pengelola keuangan daerah. dipa blueawal sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk: a.saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan apbn rupiah murni) tahun sebelumnya, dan atau b.saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari apbd rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam dpa selain dpa blue. saldo pembiayaan bersih blue sebagaimana dimaksud pada merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan bluelain lain pad yang sah dan hibah dengan belanja blue, luar apbd rupiah murni). dpa blu tidak mencantumkan: pengeluaran pembiayaan (dana bergulir investasi) dari apbd rupiah murni) tahun sebelumnya, dan atau pengeluaran pembiayaan (dana bergulir investasi) dari apbd rupiah murni)emimpin blue kepada sekretaris daerah ppid sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sekretaris daerah ppiddiatur lebih lanjut oleh ppid. bagian kedua penarikan dan penggunaan dana dpa blue yang telah disahkan oleh sekretaris daeramengajukan surat perintah membayar spm) kepada bendahara umum daerah. berdasarkan spm sebagaimana dimaksud padeapat menggunakan langsung seluruh pendapatanbud dengan dihampiri surat pernyataan tanggung jawab spt) yang ditandatangani oleh pimpinae diatur oleh peraturan walikota. bab revisi revisi: dan cc. terdapat saldo kas yang akan digunakan oleh blue yang belum tercantum dalam dpa blue awal. revisi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan mengikuti tata cara revisi anggaran pendapatan belanja daerah perubahan apbd) dan dendapatan lain lain. pengajuan revisi sebagaimana dimaksud dalam huruf oleh satker blue dihampiri dengan a.walikota ini. pengajuan revisi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh satker blu ppidpa blue awal disahkan oleh ppid. blu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari saldo kas blue setelah revisi dpa disahkan sebagaimana dimaksud padaed, pergeseran akun dalam satu jenis belanja yang didanai dari pendapatan lain lain blue,e setelah dpa satker yang bersangkutan ditetapkan dan sebelum proses apbd perubahan, penyusunan rba dilakukan dengan berpedoman pada dpa tersebut. berdasarkan rba sebagaimana dimaksud pada blu merevisi dpa menjadi dpa blue. dalam hal revisi dbd) dan dpa. revisi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada ppid c.g. kabid anggaran badan keuangan daerah. revisi sebagaimana dimaksud pada dimasukkan dalam apbd perubahan. dalam hal satker ditetapkan menerapkan blue setelah proses apbd perubahan berakhir, blue yang bersangkutan menyusun rba dengan berpedoman pada dpa. berdasarkan rba sebagaimana dimaksud pada blu merevisi dpa menjadi dpa bluedalam hal satker yang barue menyusun rba dan merevisi dppid c.g. kabid anggaran badan keuangan daeraha.rba definitif: dan surat pernyataan tanggung jawab atas realisasi dan target pendapatan lain lain tahun berjalan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan walikota ini. revisi sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh ppid c.g. kabid anggaran badan keuangan daerah. bab ketentuan penutup ketentuan teknis pelaksanaan rba serta pelaksanaan anggaran blue sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh ppid sesuai kewenangannylitar peraturan walikota blitar nomor tahun tentang pedoman penataan lembaga pemberdayaan masyarakatpemberdayaan masyarakat kelurahanpemberdayaan masyarakatpemberdayaan masyarakat kelurahnataan lpml, adanya keseragaman pembentukan, pengelolaan dan tertib administrasi lpml. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini adalah mengatur tentang susunan pengurus, tata cara pemilihan pengurus, cc. pergantian pengurus antar waktu, mekanisme dan hubungan kerja dan kelengkapan tugas. bab susunan pengurus bagian kesatu susunan pengurus susunan organisasi lpml terdiri darimental spiritual, seksi keamanan, ketertiban dan ketentraman, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi peningkatan sumber daya masyarakat, seksi kelestarian lingkungan, seksi pemuda, olahraga dan seni budaya, dan seksi pemberdayaan perempuan. seksi seksi terdiri dari (dua) orang, yaitu ketua seksi dan anggota seksi. bagian kedua pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pengurus ketua sebagai unsur pimpinan dalam melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada organisasi melalui musyawarah anggota. sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan bertugas menyelenggarakan administrasi organisasi dan bertanggungjawab kepada ketua. bendahara sebagai unsur pembantu pimpinan bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan organisasi dan bertanggungjawab kepada ketua. seksi seksi sebagai unsur pembantu pimpinan dibentuk sesuai kebutuhan bertugas melaksanakan program yang ditetapkan organisasi dan bertanggungjawab kepada ketua. untuk melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud dalam lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan mempunyai kewajiban untuk mendorong, mengkoordinasikan perwujudan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan urusan urusan dengan uraian sebagai berikut seksi mental spiritual mengkoordinasikan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat yang menyangkut usaha usaha peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa melalui kegiatan keagamaan dan perayaan hari hari besar agama. ikut serta menjaga kerukunan antar umat beragama dengan mewujudkan toleransi antar umat beragama. ikut serta melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan keagamaan. seksi keamanan, ketertiban dan ketentraman ikut serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman kelurahan. mengkoordinasikan sistem pengamanan lingkungan. ikut serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dalam menanggulangi bencana alam. mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dalam menanggulangi kejadian kejadian lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman. masyarakat wilayah kelurahan. mengkoordinasikan kejadian kejadian lain yang berkaitan dengan urusan keamanan, ketertiban dan ketentraman. seksi ekonomi pembangunan ikut serta menumbuhkembangkan perekonomian kelurahan baik melalui pengoperasian maupun melalui kegiatan lain yang bernuansa kewirausahaan kelurahan. ikut serta mengembangkan usaha kerajinan dan industry rumah tangga. ikut serta menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. ikut serta membina segenap potensi dan kelompok kelompok masyarakat dalam rangka mengembangkan kewirausahaan dan sekaligus mengkoordinasikan permasalahan permasalahan yang timbul didalamnya. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan ekonomi kerakyatan. ikut serta menggalakkan gerakan nasional orang tua asuh bagi anak anak kurang mampu. mengkoordinasikan kegiatan rukun kematian yang ada kelurahan. ikut serta menyalurkan pemberian bantuan sosial kepada yang berhak menerima. mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan fasilitas sosial yang ada kelurahan. mengkoordinasikan kegiatan kerja bakti wilayah kelurahan. mengkoordinasikan berbagai kegiatan sosial lain wilayah kelurahan. ikut serta mendata keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera. seksi peningkatan sumber daya manusia ikut serta membantu terlaksananya program wajib belajar bagi anak usia sekolah. ikut serta mendata anak usia sekolah. ikut serta mengembangkan dan memelihara fasilitas pendidikan yang menjadi milik kelurahan. ikut serta mengembangkan ketrampilan warga masyarakat melalui kursus kursus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ikut serta mengambangkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui penyuluhan dan cara lain yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. mengkoordinasikan kegiatan kegiatan lain dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kelurahan yang bersangkutan. seksi kelestarian lingkungan ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dengan melestarikan tanaman tanaman pelindung. ikut serta menggerakkan kerja bakti kebersihan wilayah kelurahan. ikut serta melestarikan sumber air yang ada. ikut serta melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. mengkoordinasikan sistem pengelolaan pembuangan sampah wilayah kelurahan. mengkoordinasikan kegiatan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kebersihan, kelestarian dan keindahan lingkungan. seksi pemuda, olah raga dan seni budaya ikut serta mengembangkan kegiatan kepemudaan. ikut serta mengembangkan ketrampilan generasi muda. mengkoordinasikan kegiatan kelompok kelompok pemuda yang ada kelurahan. ikut serta menanggulangi kenakalan remaja. mengkoordinasikan kegiatan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepemudaan. ikut serta mengembangkan olah raga dan seni budaya berdasarkan potensi obyektif kelurahan. ikut serta memelihara fasilitas olah raga yang ada kelurahan. ikut serta melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah. ikut serta memelihara dan mengembangkan fasilitas kesenian yang ada kelurahan. mengkoordinasikan kegiatan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan olah raga dan seni budaya. seksi pemberdayaan perempuan ikut serta meningkatkan peran serta wanita dalam pelaksanaan pembangunan. ikut serta mengembangkan ketrampilan wanita. mengkoordinasikan kegiatan organisasi wanita yang ada kelurahan. mengkoordinasikan kegiatan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan. bab tata cara pemilihan pengurus pemilihan pengurus lpml dilaksanakan paling lambat (satu) bulan sebelum masa bhakti pengurus lpml berakhir. pemilihan pengurus lpmll terdiri dari pembentukan panitia pemilihan, musyawarah pemilihan, cc.ri perangkat kelurahan,l adalah menentukan kriteria dan persyaratan bakal calon pengurus lpml, menyusun acara dan tata tertib musyawarah pemilihan pengurus, cc. sosialisasi pembentukan lpml, menerima pendaftaran bakal calon pengurus yang diusulkan dari rw, menetapkan calon pengurus yang akan dipilih dalam musyawarah pemilihan, melaksanakan musyawarah, dan, b.pengumuman daftar hadir dan pengesahan kuorum peserta musyawarah pemilihan, pembacaan tata tertib, pengumuman calon pengurus yang telah ditetapkl dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan peserta dari utusan dari tiap tiap lingkungan kelurahan yang bersangkutan, dimana masing masing paling banyak (tujuh) orang terdiri dari pengurus rw, pengurus rt, tokoh masyarakat tokoh agama, unsur pemuda,berdasarkan perolehan suara terbanyak pertama. pengurus lpml lainnya yang terdiri dari sekretaris, bendahara dan ketua seksisebagaimana tercantum dalam lampiranyang contoh bentuk dan formatnya sebagaiman untuk mendapatkan pengesahan(1l) dalam hal pengurus lpml, pindah tempat tinggal keluar wilayah kelurahan, melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus lpml,lliiiyang contoh bentuk dan formatny. bab vii mekanisme dan hubungan kerja mekanisme kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam arti luas. adapun mekanisme kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah sebagai berikut menyusun program kerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditetapkan dengan peraturan ketua, diketahui lurah dan disyahkan camat. bersama sama dengan lurah merumuskan rencana pembangunan kelurahan dalam satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan lurah. bersama sama dengan lurah dan potensi kemasyarakatan yang ada, melaksanakan program pembangunan kelurahan sesuai rencana yang telah ditetapkan. mengadakan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan kelurahan setiap (enam) bulan. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kepada camat atas nama walikota setiap (enam) bulan sekali selambat lambatnya pada akhir bulan juli untuk (enam) bulan kedua. laporan hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf diketahui oleh lurah. dalam hal pelaksanaan musyawarah kelurahan untuk membahas peraturan lurah yang menyangkut kepentingan warga masyarakat dilaksanakan bersama sama antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. kedudukan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam musyawarah dimaksud berkedudukan sebagai anggota musyawarah kelurahan. musyawarah kelurahan dimaksud pada dipimpin oleh lurah dan didampingi ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan untuk membahas peraturan kepala kelurahan yang bersifat mengatur masyarakat peraturan lurah yang bersifat mengikat kepada masyarakat, peraturan lurah yang mengakibatkan beban kepada masyarakat wilayah kelurahan tersebut. hubungan kerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lain yang ada kelurahan seperti rukun warga rukun tetangga, pkk, organisasi kepemudaan, kelompok keagamaan, rukun kematian dan sejenisnya bersifat kemitraan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatannya. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan bersama kelurahan bersifat kemitraan yang saling mengisi dan melengkapi. bab viii kelengkapan tugas bentuk kop surat, stempel, papan nama, struktur organisasi dan buku buku administrasi untuk lpml sebagai pelaksana kelengkapan tugas, ditetapkansupay,menteri dalam an diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pada beberapa ruas jalansebagaimana dimaksud padapada hari minggu ketigapada hari minggu pertama, pada hari minggu kedua mulai pukul wib sampai dengan pukul wib,pada hari minggu keempat mulai pukul wib sampai dengan pukulertasnya sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan pada hari minggu ketigapada hari minggu pertamapada hari minggu keduapada hari minggu keempat. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, badan penanggulangan bencana, badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dinas perhubungan, dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau, dinas komunikasi dan informatika, bagian hubungan masyarakat, satuan polisi pamong praja, kecamatan,ketentuan huruf angka,,awa binatang miliknya berkeliaran pada lokasi penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor,grrsesuai dengan aslinya, rerata bagian hukum akan sunda. sil wati, sh.mh periodik tingkat b19694011 a99303 |
ekota banjarmasin. dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarmasin menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan daerah nomor. tahun tentang penyelenggaraan haji khusus dan umrah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf perlu menetapk(eundangdn kepada skpd undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah hajnyelenggaraan kesehatan haji indonesisebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota banjarmasin tahun tentang perubahan atas peraturan daerah tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota banjarmasin (lembaran daerah tahunlatto) peraturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tentang penyelenggara haji khusus dan umrah (lembaran daerah tahun nomor memutuskan,bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kota banjarmasin, kantor wilayah kementerian agama adalah kantor wilayah kementerian agama propinsi kalimantan selatan, dan mendapat izin dari kementerian agama republik indonesia, ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan luar musim haji, ng) penyelenggara ibadah umrah adalah pemerintah dan atau biro perjalanan wisata yang mendapat izin dari kementerian agama republik indonesia, pemeriksaan kesehatan jamaah haji khusus dan umrah adalah penilaian status kesehatan bagi jemaah haji khusus dan umrah yang telah memiliki nomor porsi sebagai upaya penyiapan kesanggupan berhaji melalui mekanisme baku pada sarana pelayanan kesehatan berstandar yang diselenggarakan secara berkesinambungan dan menyeluruh, petugas kesehatan adalah dokter umum atau dokter spesialis, kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji khusus dan umrah k3jku) adalah kartu untuk memantau kesehatan jemaah haji khusus dan umrah yang baru tiba dari tanah suci hari pertama kedatangan) sebagai surveillance epidemiologi dan kewaspadaan kemungkinan adanya penyakit menular yang dibawa jemaah haji dari arab saudi. petugas pemantau k3jh adalah petugas surveilans dinas kesehatan kota banjarmasin dan puskesmas. lai bab penertiban bagian kesatu identifikasi penyelenggara ibadah haji khusus dan atau umrah yang melaksanakan kegiatan usaha daerah adalah yang memiliki izin dari kementerian agama republik indonesia termasuk kelompok bimbingan ibadah haji dan bimbingan ibadah haji perseorangan. kelompok bimbingan ibadah haji dan atau umrah yang hanya memiliki izin pembimbingan atau yang tidak memiliki izin dari kementerian agama republik indonesia dilarang memasarkan atau memungut biaya pemberangkatan kepada warga masyarakat daerah. bagian kedua kebijakan daerah walikota dapat menerbitkan surat himbauan kepada masyarakat untuk bertindak: selektif menentukan dan memilih penyelenggara ibadah haji khusus dan atau umrah, berpikiran logis dalam memenuhi niatnya terkait dengan keinginan melaksanakan ibadah haji khusus atau umrah dengan memilih penyelenggara yang legal. apabila dimungkinkan, walikota dapat mengajukan nota kesepahaman dengan kantor wilayah kementerian agama dalam hal membantu melakukan upaya penertiban didaerah dengan tetap berpegang pada kewenangan perizinan adalah kewenangan kementerian agama. untuk pelaksanaan penertiban walikota menunjuk skpd atau pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan terkait dengan ketertiban sosial. bagian ketiga tertib penyelenggaraan penyelenggara ibadah haji khusus atau umrah daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: menerima pendaftaran dan melayani calon jamaah haji khusus atau umrah hanya yang memiliki paspor, mie mana otp maan tea memberikan bimbingan ibadah haji atau umrah menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan, memberikan layanan akomodasi,konsumsi,transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus sesuai yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah haji atau jamaah umrah, memberangkatkan memulangkan dan melayani jamaah haji atau umrah sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah haji atau jamaah umrah, menyampaikan laporan tertulis jumlah jamaah haji khusus, skpd yang menangani urusan pariwisata dan skpd yang menangani urusan kesehatan. penyelenggara ibadah umrah daerah berkewajiban untuk menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan minimal satu orang, memberangkatkan dan memulangkan jaamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah umrahnyampaikan laporan tertulis jumlah jamaah umrah skpd yang menangani urusan pariwisata dan skpd yang menangani urusan kesehatan. bab iii pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakterisasi,prediksi dan penentuan cara eliminasi faktor resiko kesehatan. semua calon jemaah haji khusus dan umrah yang mendaftar melalui penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah daerah harus dilaporkan kepada skpd yang menangani urusan kesehatan guna keperluan pemantauan kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji dan surveilans epidemiologi pengamatan penyakit. skpd yang ditunjuk dalam pemeriksaan kesehatan adalah dinas kesehatan kota banjarmasin semua calon jemaah haji khusus dan umrah bagi penduduk daerah wajib pemeriksaan kesehatannya sarana kesehatan kota banjarmasin. keatbangerandanada atap ukm pap maka sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada adalah puskesmas cempaka, puskesmas alalak selatan, puskesmas cempaka putih dan puskesmas rekaman. ketentuan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji khusus dan umrah berlaku sama dengan ketentuan pemeriksaan haji regular. ketentuan biaya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji khusus dan umrah mengacu pada peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan kota banjarmasin ditambah dengan biaya vaksin meningitis meningokokus dan vaksin lainnya sesuai harga pasar pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji khusus dan umrah dilaksanakan pelayanan kesehatan yang ditunjuk sesuai ketentuan dan rumah sakit sebagai tempat rujukan bagi calon jemaah haji khusus dan umrah dengan indikasi tertentu rishi lansia dan harus penanganan spesialis. semua calon jemaah haji khusus dan umrah wajib mendapatkan imunisasi meningitis meningokokus mm) atau imunisasi lain yang disyaratkan oleh pemerintah arab saudi. surat keterangan vaksinasi atau profilaksis sebagai dasar penerbitan internasional certificates vaccination icv) oleh kantor kesehatan pelabuhan kkp). bab pembinaan dan pengawasan walikota membentuk tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah kota banjarmasin dengan keputusan walikota. struktur dan tugas tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah kota banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan n tas walikota tasikmalaya peraturan walikota tasikmalaya nomor: tahun lampiran: (satu) berkas tentang pembentukanterjadi bencana alam kota tasikmalaya yang menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa sehingga perlu diupayakan penanggulangan dan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu yang meliputi kegiatan pengenalan potensi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada huruf secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk lembaga yang mengelola dan menyalurkan ba, berada dibadan penanggulangan bencana daerah kota tasikmalaya yang selanjutnya disebut bpbd adalah badan penanggulangan bencana daerah kota tasikmalaya yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada waligenalan potensi, tanggap darurat, dan rehabilitasi. pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana adalah unsur organisasi perangkat daerah yang berhubungan dalam upaya penanggulangan bencana. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi: cc. organisasi, tata kerja, pembiayaan: ketentuan peralihan: dan ketentuan penutup. bab iii pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk badan penanggulangan bencana daerah kota tasikmalaya. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan bpbd berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada walikota. bpbd dipimpin oleh kepala badan yang secara officio dijabat oleh sekretaris daerah. bagian kedua tugas pokokgenalan potensi: penanganan darurat, dan rehabilitasi danngendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, ', danwalikota dan badan nasional penanggulangan bencana. bagian ketigasusunan organisasi bpbd sebagaimana dimaksud pada secara officio dijabat oleh pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. bagan struktur organisasi bpokok memberikan saran dan masuknyagenalan potensilaksana bpbd menyelenggarakan fungsi perumus: cc.. sesuai kebutuhan pembiayaan pembiayaan bpbd kota tasikmalaya dalam penanganan tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab viii ketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan walikota ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang samaagustus bagan susunan organisasi badan penanggulangan bencana daerah kota tasikmalaya kodim polresta, kejaksaan negeri, bappeda: dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi: masyarakat profesional.walikota tasikmalaya, ttd. syarif hid. |
rem kap walikota banjarmasin peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tentang pemberian tunjangan kesejahteraantunjangan kesejahteraan merupakan perbaikan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan prestasi kerja pejabat negara d tentang pemberian tunjangan kesejahteraant. la. ati bab penerima tkd penerima tkd sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini adalah pns yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan desember pns yang menerima tkd berdasarkan kriteria beban kerja masing masing skpd sesuai uraian tugasnya. bab iii mekanisme pemberian tkd pelaksanaan pembayaran tkd dilakukan oleh bendahara pengeluaran masing masing skpd ng) besaran tkd ditetapkan dengan keputusan walikota jumlah besaran tkd yang ditetapkan dengan keputusan walikota berlaku untuk (satu) tahun anggaran. tkddan pns yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara. bab pembiayaan anggaran untuk pembayaran tkdkasubbag. perundaasubbag perundangan kifataam o2000 tentang seniesejahteraanesejahteraan daerahesejahteraan daerah yang selanjutnya disingkat tkd adalah tunjangan yang diberikan kepada pns yang besarannya ditetapkan dengan surat keputusan walikota banjarmasin. bab ketentuan lainnya walikota dapat memberikan pertimbangan untuk memberikan tkd khusus kepada skpd karena keadaan tertentu, yang akan diatur dalam peraturan walikota. jumlah besaran tkd khusus besaranny. aye tamanhanggarperlu dibentuk tim anggaran pemerintah kota probolinggo, bahwa tim anggaran pemerintahanggaran pemerintah kota probolinggo tahun besaran honorarium pelaksanaan kegiatan tim anggaran pemerintah kota probolinggo tahun yang diberikan tiap tiap bulannya ditetapkan sebagai berikut pembina sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah), pengarah sebesar rp. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketua sebesar rp. (satu juta seratus ribu rupiah), wakil ketua sebesar rp. (tujuh ratus ribu rupiah), wakil ketua sebesar rp. (tujuh ratus ribu rupiah), sekretaris sebesar rp. (satu juta rupiah), sekretaris sebesar rp. (satu juta rupiah), anggota tapi sebesar rp. (tujuh ratus ribu rupiah), koordinator bidang penyusunan rkd, kua dan pasekonomi, pembangunan manusia dan sosial budayarasarana dan pengembangan wilayahil. bagi anggota bidang penyusunan rkd, kua dan pas yang menjabat sebagai kepala bidang perencanaan, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporenelitian dan pengembangsubbidang perencanaan pembangunkoordinatoresar rp. (delapan ratus ribu rupiah), ga.rp. (delapaninspektur pembantu iii pada inspektorat kota probolinggo sebesar rp. (tujuh ratuperencanaanagai staf sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah), koordinator bidang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sebesar rp. (enamaa. bagi anggota bidang pertanggungjawaban pelaksanaan apbdb. bagi anggota bidang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd yang menjabat sebagai kepala subbidang akuntansicc. bagi anggota bidang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd yang menjabat sebagai kepala subbidangdan dd. bagi anggota bidang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd yang menjabat sebagai kepala subbagian peraturan perundang undangan pada bagian hukum sekretariat daerah sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) tanggal kabar hukum setda kota bima kepala badan pad kota bima asisten administrasi umum setda kota bima plt. sekretaris daerah kota bima para jabatan kota bima, perihal . judul naskah dinas peraturan walikota bimdiajukan pada tanggal bagian hukum bagian hukum bagian hukum bukan kota bima bagian hukum bukan kota bima bukan kota bimdikerjakan oleh bukan kota bima diberi.ksa oleh bagian hukum diedarkan oleh bukan kota bima verbal; walikota bima, dengan rahmat tuhan yang maha esa mengingat menimb tent ang peraturan walikota bima mor 'jj tahun walikota bima provinsi nusa tenggarinspektorat adalah inspektorat kota bim tan ganb ketentuan umumota bima tahun nomormenjadi tanggungjawabkesalahan kecurangan yang dilakukan oleh bendahara pegawai pihak ketiga dan atau disebabkan oleh suatu keadaan diluar dugaan dan atau diluar kemampuan manusia (force majeure). bendahara adalah orang atau badan yang oleh negara daerah ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar dan mengeluarkan uang, surat berharga danaparatur sipil negara asn); pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp)pemerintah daerah kota bimofficio ditunjuk dan ditetapkan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah. majelis pertimbangan mempunyai tugas memberikan pendapat serta pertimbangannya setiap adanya permasalahan yang menyangkut tp tgr dan melaporkan perkembangan kasus tp tgr setiap (enam) bulan sekali kepada walikota. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada majelis pertimbangan mempunyai tugas lain, yaitu mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tp tgr yang diterima; memproses dan melaksanakan eksekusi tp tgr;. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dan majelis pertimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut: memberikan saran pertimbangan kepada walikota tentang penyelesaian kasus kerugian daerah;; dan mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan atau pejabat yang berwenang dan atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data dokumen terkait kerugian daerah yang terjadi. majelis pertimbangan merupakan tim kerja tetap yang khusus menangani kasus kasus kerugian daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada walikota. kedudukan majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. ruang lingkup peraturan walikota ini, meliputi: keanggotaan dan tata kerja majelis pertimbangan dan sekretariat tp tgr; sidang, rapat dan keputusan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah. bab ruang lingkup wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf mempunyai tugas sebagai berikut: membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan bagian ketiga wakil ketua ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai berikut: memimpin, mengarahkan seluruh kegiatan majelis pertimbangan; memimpin rapat majelis pertimbangan; dan. bagian kedua ketua r>. susunan keanggotaan majelis pertimbangan merupakan tim kerja tetap sebagaimana dimaksud dalam dan secara ex officio terdiri dari sekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota; inspektur daerah selaku wakil ketua merangkap anggota; kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku wakil ketua merangkap anggota; sekretaris badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku sekretaris merangkap anggota; asisten sekretaris daerah yang membidangi administrasi umum selaku anggota; kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia selaku anggota; kepala bagian hukum sekretariat daerah selaku anggota; kepala bidang anggaran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku anggota; dan kepala bidang barang milik daerah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku anggota. keanggotan majelis pertimbangan tidak dapat diwakilkan.al (sembilan) orang. bab iii keanggotaan bagian kesatu susunan keanggotaan anggota sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: menghadiri setiap sidang dan cltugas yang ditentukan oleh ketua. bagian kelima anggota sekretaris sebagaimana dimaksud dalam huruf cl, mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka mengkoordinir memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi majelis pertimbangan tp tgr sebagai berikut: menerima, mencatat clan mengelola kasus kasus kerugian daerah yang diterima melalui majelis pertimbangan; menyusun dan mengatur jadwal waktu clan tempat persidangan majelis pertimbangan; menyiapkan bahan bahan untuk sidang rapat majelis pertimbangan; menyiapkan clan menyampaikan undangan sidang rapat majelis pertimbangan yang dilakukan secara tertulis; menyampaikan bahan bahan silang rapat kepada anggota majelis pertimbangan; mengumpulkan menyusun berkas kerugian daerah berdasarkan data bahan bukti yang lengkap; membuat nobulan sidang rapat majelis pertimbangan;; mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, surat surat keputusan kepala daerah yang menyangkut kerugian daerah; melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat setiap diperlukan; clan menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah secara periodik. bagian keempat sekretaris mewakili ketua menjalankan fungsinya dalam hal ketua berhalangan. r=: sidang majelis pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh keanggotaan sekretariat majelis pertimbangan. sidang majelis pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh (dua per tiga) dari jumlah majelis pertimbangan dan apabila tidak memenuhi qsidang dipimpin oleh wakil ketua atau sekretaris majelis pertimbangan. dalam hal sidang dipimpin oleh sekretaris, maka pembacaan tuntutan ganti rugi dilakukan oleh salah satu anggota majelis pertimbangan. apabila anggota majelis berhalangan hadir dalam sidang, makamasih berhalangan, maka tidak dapat menyampaikan keberatan dan wajib menerima hasil putusan sidang. bagian kedua acara sidangs majelis melalui sekretariat majelis. majelis pertimbangansecara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah untuk dimintakan penjelasan. babi sidang, rapat dan keputusan bagian kesatu sidang dan rapat sekretariat majelis pertimbangan mempunyai tugas membantu majelis pertimbangan dalam bidang administrasi khususnya dan tugas tugas lain yang berkaitan dengan tugas sekretariat majelis pertimbangan. bagian keenam sekretariat berita daerah kota bima tahun mor diundangkan cli kota bima pada tanggal j~nari quraisy abidin walikota bima, if"" ditetapkan kota bima pada tanggal j~nuwkeputusan sidang diambil secara musyawarah mufakat. hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimilikinya diambil dengan suara (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. keputusan sidang majelis pertimbangan mempunyai kekuatan hukum setelah ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian ketiga keputusan sidang dalam ruang sidang, ketua, wakil ketua, dan anggota majelis pertimbangan tp tgr mengenakan pakaian sidang dan atribut masing masa. pakaian sebagaimana dimaksud dalam bagi ketua, wakil ketua, dan anggota majelis pertimbangan tp tgr adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simar dan bef dengan peci hitam, walikota probolinggo, menimbang bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar sd mi dan smp m kota probolinggo agar selalu berprestasi dan lebih maju, maka perlu diberikan beasiswa prestasisatuan pendidikan dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah. beasiswa prestasi adalah beasiswa prestasi akademik dan nonakademik yang diperuntukkan untuk peserta didik yang masih aktif dan berprestasi satuanyang berasal dari pemerintah kota yang digunakan untuk kebutuhan personalia siswa jenjang pendidikan dasar. bab tujuan dan sasaran tujuan diberikannya beasiswa prestasi adalah memberikan motivasi kepada peserta didik dalam mengembangkan minat, bakat danpeserta didik berprestasi, dan memberi motivasi kepadauntuk berupaya selalu berprestasi, berkarakter, dan berkompeten. sasaran penerima beasiswa prestasi adalah peserta didik sekolah dasar madrasah ibtidadasar madrasah ibtidaiyah, peserta didik sekolah menengah pertama madrasah tsanawmenengah pertama madrasah tsanawiyah. bab iii jenis prestasi prestasi akademik meliputi nilai rapor, lomba mata pelajaran, olimpiade sain nasional osn), dan olimpiade sain regional internasional. prestasi nonakademik meliputi prestasi dalam bidang kesenian dan olahraga. perlombaan sebagaimana dimaksud pada dan yang diakui serendah rendahnya pada tingkat kota. penyelenggara perlombaan sebagaimana dimaksud pada adalah pemerintah. bab besaran beasiswa prestasi besaran beasiswa prestasi akademik ditentukan dalam surat keputusan walikota berdasarkan jenjang sekolah, dan peringkat ranking siswa pada kelas paralel. besaran beasiswa prestasi nonakademik ditentukan dalam surat keputusan walikota berdasarkan prestasi juara juara ii, dan juara iii yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan surat penetapan juara oleh penyelenggara, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional, dan tingkat tertinggi pada kejuaraan berjenjang. bab penggunaan beasiswa prestasi beasiswa prestasi dipergunakan untuk biaya personalia peserta didik prestasi. beasiswa prestasi dipergunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik prestasi. beasiswa prestasi tidak diperkenankan untuk membiayai operasional lembaga sekolah. bab tata cara pemberian beasiswa prestasi pemberian beasiswa untuk prestasi berdasarkan peringkat ranking sampai dengan peringkat ranking berdasarkan nilai rapor semester ganjil dan nilai rapor semester genap pada masing masing kelas paralel setiap semesternyaluran beasiswa dilakukan melalui bank pembangunan daerah jawa timur cabang probolinggo, yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan rekening siswa penerima dan rekening akan dibuatkan oleh bank pembangunan daerah jawa timur cabang probolinggo. beasiswa sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap semester. pemberian beasiswa untuk prestasi nonnonakademik berdasarkan peringkat sampai dengan peringkat iii pada kejuaraan seni dan olahragamberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada perorangan atau kelompok. pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan surat penetapan juara oleh penyelenggara. dalam hal peserta didik kelompok memperoleh kejuaraan secara berjenjang, maka beasiswa diberikan untuk kejuaraan yang paling tinggi tingkatannya. bab vii pertanggungjawaban kepala sekolah madrasah bertanggungjawab menyampaikan laporan penerimaan beasiswaeasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (lima belas) hari setelah beasiswa prestasi diterima oleh peserta didik. bukti penerimaan beasiswa prestasiviii monitoring dan evaluasi dinas dan kantor kementrian agama kota probolinggo melakukan monitoring atas pelaksanaan beasiswa prestasi. hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyediaan beasiswa prestasi tahun berikutnykendari peraturan walikota kendarpendidikan, kepemudaan dan olahraga kota kendari. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kota kendari.rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaiansebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas mem. dalamtugas pembantuan lainyelenggaraan tugas pembantuan sebagai berikut merencanakan kegiatan dan anggaran subbagian penyelenggaraan tugas pembantukegiat)anak usia dini dan pendidikan non formal sebagai berikutpeserta didik serta pengembangan bakat dan minat:::urikulum dan penilaian paud dan pnf:implementasi kurikulum dan kriteria penilaiseksi kelembagaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyaikelembagaan dan saranaelembagaan dan sarana prasaranpeserta didik dan pembangunan karakter.bidang pembinaan pendidikan dasar bidang pembinaan pendidik kan dasar berdasar sebagai berikut merencanakan program bidang pembina:dasarkurikulum pendidikan dasar:dasar,sar dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dasarpendidikan dasardasar: oo.dasberdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah, urusan pemerintahan bidang pendidikan dilakukan penggabungan urusan dengan urusan pemerintahan yang serumpun, yaitu dengan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahragdasar: g . menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidangan dasarikulum dan penilaianbinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah koturikulum dan penilainilaidasar:dasar::pembangunan karakterpembangunan karakterpesertpeserta didik dan pembangunan karaktebidang pembinaan pendidik dan tenaga kependid dan tenaga kependidikan sebagai berikutpendidikan dasar, dan seksi tenaga kependidikan pendidikan dasar berikut: cc.ndidik pendidikan dasar seksi pendidikpendidikan dasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pendidiksekolah dasar dan sekolah menengah pertama, cc. penyusunan bahan pembinaan pensekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pelaporan bidang pembinaan penpendidikan dasar sebagai berikut merencanakan kegiatan dan anggaran seksi pembinaan pendidikdalam rangka inventarisas:tenaga kependidikan pendidikan dasar seksi tenaga kependidikan, kepemudaan dan olahraga: pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan formal dan nonformal, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, kebudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga, pengendalian urusan kesekretariatan lingkup dinas, pengkajian rencana pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kepemudaan dan tenaga keolahragaan: pembinaan tenaga fungsional, dan satuan pendidikan lingkup dinas: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikotambinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal: bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan: bidang kepemudaan dan keolahragaan, unit kerja wilayah kecamatan bidang pendidikan: satuan pendidikan, dan kelompok jabatan fungsional. program dan kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan pendidikan dasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kependidikantenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pembinatenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pelaporan bidang pembinapendidikan pendidikan dasar sebagai berikut merencanakan kegiatan dan anggaran seksi pembinaan tenaga kependidiktenaga kependidiknam bidang kepemudaan dan keolahragaan bidang kepemudaan dan keolahragaan bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan. bidang kepemudaan dan keolahragrumusantauan, analisis, evaluasi,berian bimbingan teknis dan supervisipelaksanaan evaluasilaksanaan administrasi bidangkepemudaan dan keolahragaan sebagai berikut merencanakan program bidang kepemudaan:epemudaan dan olahragarencana kegiatmengatur pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka perumusan tekniskepemudaan dan olahragkepemudaan dan keolahragaan, terdiri atas seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda: seksi kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga olahraga, dan seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga. seksi sebagaimana dan pengembangan program pemberdayaan dan pengembangan pemuda. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakanfasilitasi bidang pemberdayaan pemuda: penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda: cc. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda: penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, pemantauan, analisis, evaluasi, danpelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemudmberdayaan dan pengembangan pemuda sebagai berikut merencanakan kegiatan dan anggaran seksi seksi pemberdayaan dan pengembangan pemudmberdayaan dan pengembangan pemudwirausaha mberdayaan dan pengembangan pemudakebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakanfasilitasi bidang kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, penyiapan koordinasi dansinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga: cc. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga: penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga: pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan olahraga dan peningkatan prestbudayaan dan peningkatan prestasi olahraga sebagai berikut merencanakan kegiatan dan anggaran seksi kebudayaan dan peningkatan prestasi olahragbudayaan dan peningkatan prestasi olahraga: memberi petunjuk kepada pelaksana bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangkafasilitasi kegiatlaku olahraga berpresrogram kebudayaan dan peningkatan prestasiinfrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda daninfrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakanfasilitasi bidang standardisasi dan infrastruktur kepemudaan dan olahraga: penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang standardisasidan infrastruktur kepemudaan dan olahraga: cc. penyiapan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria bidang standardisasi dan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, penyiapan pemberian bimbinganteknis dan supervisi bidang standardisasidan infrastruktur kepemudaan dan olahraga: pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan kebijakan bidang standardisasi dan infrastrukturinfrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga sebagai berikut merencanakan kegiatan dan anggaran seksi infrastruktur dan kemitraan pemudainfrastrukturinfrastruktur dan kemitraan pemuda danujuh unit kerja wilayah kecamatan bidang pendidikansamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai aparatur sipil negara lainnya. koordinator sebagaimana dimaksud ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas. jumlah koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi unit kerja wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada. bagian kedelapan satuan pendidikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas satuan pendidikan formal, dan satuan pendidikan nonformal. satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, satuan pendidikan sekolah dasar sd), dan satuan pendidikan sekolah menengah pertama smp). satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi satuan paud sejenis sps), kelompok bermain kb), taman penitipan anak tpa), dan sanggar kegiatan belajar skb), lembaga kursus dan pelatihan lkb), pusat kegiatan belajar masyarakat pkb), kelompok belajar pokja), majelis tali mt), bimbingan belajar timbel), balai belajar bersama bbb), rumah pintar rumah belajar. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud padaada bawah serta bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaratuan pendidikan, kepala sub bagian, kepala seksi, koordinator kecamatan bidang pendidikan, kepala satuan pendidikkewenangan desentralisasi bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragndidikan, kepemudaan, dan keolahragaan, penyelenggaraan tugas tugas bidang pendidikan, kepemudaan, y dan keolahragaan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan formal dan non formal, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, kebudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olahraga: cc. pengendalian urusan kesekretariatan lingkup dinas, pengkajian pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan tenaga fungsional dan satuan pendidikan lingkup dinas pendidikan kepemudaan, dan olahraga, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah rincian tugas kepala dinas sebagai berikut menyusun dan merumuskan perencanaan strategis dinas pendidikan kepemudaan dan olahkepemudaan dan olahragamengarahkan bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan program::::::mbina pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan walikota:didikberkepemudaan dan olahrag serta tugas pembantuan bidang pendidikan kepemudaankoordinasi pengelolaan dan laporan keuangan lingkungan dinas pendidikan kepemudaan dan olahragaurusan organisasi dan tata laksana lingkungan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga, pengelolaan kepegawaian lingkungan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga, penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga yang meliputkepemudaan dan olahragpengelolaan barang milik daerah lingkungan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga, pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkungan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga: dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. rincian tugas sekretaris sebagai berikutkepemudaan dan olahragatugasnya guna pencapaian program dan kegiatan kesekretariatan:retariat, terdiri atas sub bagian perencanaan, keuangan dan barang milik daerah: sub bagian umum dan kepegawaian:dan sub bagian penyelenggaraan tugas pembantu, keuangan dan barang milik daerah sub bagian perencanaan, keuangan dan barang milik daerahperencanaan, keuangan dan barang milik daerah menyelenggarakan fungsi pelaksanaanpemberianrencanaan, keuangan dan barang milik daerahanalisis standar belanja, bahwa dalam rangka tercapainya efesiensi, efektivanalisis standar belananalisis standar belanja, adalah pemerintah daerah kota banjarmasin walikota adalah walikota banjarmasin tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat tapi adalah tim yang dibentuk oleh walikota dalam rangka penyusunanbanjarmasin satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut skpd adalah badan keuangan daerah kota banjarmasintanbagian kesatu tujuan penerapan asb bertujuan a.b.untuk memberikan pedoman dalam penyusunan pas, rka skpd dan rka skpd guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran, dan untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, |
walikota blitaelayanan kepada masyarakat dalam program jaminan kesehatan daerah serta guna mewujudkan kepastian hukum terhadap kepesertaan jaminan kesehatan daerah maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap pemanfaatan kependetaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan peraturan walikota nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah kota blitar sudah tidak sesuai lagi dengan pemanfaatan kependetaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada sehingga dipandang perlu untuk dirubah. beberapa ketentuan dalamberita daerah kota blitar tahun nomor dirubah sebagai berikut ketentuan dalam dipelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayananketentuan dalam dirubah dan diantara dan ditambah (satu) yakni sa), sehingga berbunyi sebagai berikut, panti sosial, pelayanan kesehatannya dijamin dalam program jamkesda dengan mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial tenaga kerja daerah kota blitar. sa) penghuni lembaga pemasyarakatan lapas) pelayanan kesehatannya dijamin dalam program jamkesda dengan mendapatkan rekomendasi dari kepala lapas kota blitarketentuan dalam dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikutpersalinan tingkat pertama, meliputi: (a) pemeriksaan kehamilan anc) (b) pertolongan persalinan normal (c) pelayanan nifas, termasuk pasca persalinan (d) pelayanan bayi baru lahir (e) penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahirutd kesehatan kecamatan yang berdomisili kota blitar diantar sampai rumah duka, elektromedik dan patologi anatomi mengacu formularium nasional dan formularium rumah sakit. pelayanan darahdjrsd mardi waluyo yang berdomisili kota blitar, diantar rumah duka dengan menggunakan mobil jenasah. pelayanan persalinan tingkat lanjutan, meliputi pemeriksaan kehamilan risiko tinggi dan penyulut.. penanganan komplikasi kebidanan, dan bayi baru lahir. pemasaran jenazah. untuk semua pasien yang meninggal untuk jenazah pasien dengan kasus tertentu, massal dha orang dengan hiv aids), dan pasien kecelakaan sangat berat dengan kondisi tubuh tidak utuh hancur dapat diberikan peti jenasah seharga maksimal rp. satu juta rupiah). pelayanan darah unit donor daerah pmi kota blitar, yaitu pelayanan darah bagi pasien kota blitar dapat diberikan sesuai indikasi medis, dan besarnya tarif sesuai dengan tarif udd unit donor darah) pmi kota blitar. pelayanan darah bagi pasien luar kota blitar diberikan sesuai indikasi medis, dan besarnya tarif sesuai dengan tarif udd unit donor darah) pmi luarmi. rela walikota yogyakarta peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tentang pedoman akuisisimenjamin keselamatan arsip statisstatis, bahwa dalam rangka penyusutan arsip bagi pencipta arsip dan penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan perlu dilakukan akuisisi arsip statis, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan maka perlu adanya pedoman akuisisi arsip statis yangakuisisi arsip statis lingkungan pemerintah kota yogyakarta bab ketentugai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip daerah. penyerahan arsip statis adalah proses penyerahan arsip statis dari pemerintah daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, perusahaan daerah, dan perorangan kepadalembaga pendidikan dan perusahaan daerah kepada lembaga dan tujuan maksud disusunnya pedoman akuisisi arsip adalah untuk memberikan panduan kepada pencipta lampiran peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal november daftar arsip usul simpan jenis series arsip tahun tingkat jumlah nomor keterangan perkembangan boks (tempat), tanggal, tahun. pimpinan unit kearsipan skpd unit kerja ttd (nama jelas nip ara rananomor boks diisi dengan nomor boks tempat menyimpan arsip:daftar arsip usul ser: november berita acara serah terima arsip statis pada hari ini .ooorco#c tanggal oo. bulan lercoooocmnnn tahun nana bertempat di. kami yang bertandatangan bawah ini: nama kkkankanannannanaa jabatan anannnenennannnnnaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas .coor. beralamat . yang selanjutnya disebut pihak pertama nama kkknkanantaanana jabatan anannnenennannnnnaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepala kantor arsip dan perpustakaan daerah kota yogyakarta beralamat . yang selanjutnya disebut sebagaikantor arsip dan perpustakaan daerah kota yogyakarta (tempat), tanggal, tahun. pihak pertama pihak keduanaaranatatan nip anna nananaan dalam hal tertentu dapat diwakilkan walikota yogyakarta ttd haryadi sudut lampiran vii: peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal november daftar pengiriman arsip nama instansi panam (@) anrannnanaanaaan, pengiriman ept trap nppnpnne peranan seri dan judul tantangan (cp menanam tanggal ept tetapi npgnptnereperan jenis series arsip tahun tingkat jumlah keterangan perkembangan petunjuk pengisian: (a) nama instansi diisi dengan nama pencipta arsip (b) nomor pengiriman diisi dengan nomor urut pengiriman arsip (c) judul diisi dengan judul series arsip yang dikirim (d) tanggal diisi dengan tanggal waktu pengiriman arsiparsip dalam memproses penyerahan arsip dan panduan kepada lembaga kearsipan dalam memproses penambahan khasanah arsip statis. tujuan akuisisi arsip statis. arsip statis yang memiliki nilai guna sekunder sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembagarinstansi lain dan atau kepentingan umum diluar lembaga instansi pencipta arsip. bab iii ruang lingkup ruang lingkup tentang pengaturan pedoman akuisisi arsip statis meliputi: pelaksanaan akuisisi arsip statis, penyerahan arsip statis. bab pelaksanaan akuisisi arsip statis bagian kesatu tahapan pelaksanaan akuisisi pelaksanaan akusisi arsip dilakukan melalui (empat) tahap menentukan kriteria arsip statis: monitoring arsip statis: cc. penilaian arsip statis tekstual: bentuk khusus. verifikasi arsip statis. bagian kedua tahap penentuan kriteria arsip statis tahap penentuan kriteria arsip statis sebagaimana dimaksud huruf dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah dengan ketentuan sebagai berikut arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan: arsip yang telah habis potensinya dan berseberangan dipermainkan sesuai dengan jra jadwal retensi arsip): arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun. bagian ketiga tahap monitoring arsip statis tahap monitoring arsip statis sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah dengan cara melakukan penelusuran atau survey arsip yang memiliki potensi arsip statis lingkungan pencipta arsip dan pemilik arsip. hasil pada tahap monitoring arsip statis sebagaimana dimaksud pada kemudian dituangkan dalam daftar hasil survey arsip sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini. bagian keempat tahap penilaian arsip tekstual tahap penilaian arsip statis sebagaimana dimaksud huruf dilakukan oleh arsiparis bersama sama dengan pencipta arsip dengan cara menyeleksi arsip yang sudah habis masa potensinya berdasarkan jra jadwal retensi arsip) dan nilai guna arsip bagi pencipta arsip dan pemilik arsip: menilai dan menganalisa arsip dari segi fungsi organisasi: menilai arsip berdasarkan substansi informasi, menilai arsip berdasarkan karakteristik fisik. dalam menilai dan menganalisa arsip dari segi fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf dengan cfasilitasi dan substantif organisasi:egiatan tersebut, memahami sifat program dan kegiatan dari semua unit kerja dalam organisasi: mengidentifikasi keberadaan spesialisasi kegiatan sebagai dasar pengelompokan seri arsip. dalam menilai berdasarkan substansi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf dengan cara melakukan identifikasi arsip mengenai kebijakan yang relevan dengan program:: mempertimbangkan keberadaan semua berkas kasus penting sebagai arsip bernilai guna permanen::tidak umum yang memiliki nilaiguna permanen. dalam menilai arsip berdasarkan karakteristik fisik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan bentuk fisik yang dapat dijadikan subjek penelitian baik dari aspek material maupun formatnya: memiliki kualitas artistik atau estetika, unik, memiliki ciri ciri fisik yang khas atau spesifik: memiliki ketahanan usia melampaui batas rata rata usia materi sejenisnya: memiliki nilai keunikan dalam proses penemuan atau pelestar, atau peristiwa dalam sejarah: memiliki arti dokumentasi yang sah: ii. memiliki arti dari segi dokumentasi pada tingkat eksekutif yang berpengaruh secara luas baik didalam maupun luar negeri. penilaian arsip sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam formulir penilaian arsip sebagaimana tersebut dalam lampiranlima tahap penilaian arsip bentuk khusus penilaian terhadap arsip statis bentuk khusus dipergunakan untuk arsip foto, film video, kaset, kartografi, gambar kearsitekturan dan arsip elektronik. penilaian arsip bentuk khusus sebagaimana dimaksud pada berbeda dengan cara penilaian arsip yang dilakukan terhadap arsip tekstual. dalam menilai arsip bentuk khusus sebagaimana dimaksud pada yang merupakan lampiran atau informasi pendukung dari arsip tekstual, maka proses penilaiannya menyatu dengan penilaian arsip tekstual berdasarkan pada jadwal retensi arsip jra) dalam menilai arsip bentuk khusus sebagaimana dimaksud pada yang tercipta tanpa didukung oleh arsip tekstual maka dilakukan penilaian dengan cara penilaian dengan melakukan analisis terhadap informasi arsipnya, baik itu menyangkut topik atau tema maupun deskripsi dari arsip tersebut sehingga dapat ditentukan nilai guna arsipnya dan:,enam tahap verifikasi arsip statis tahap verifikasi arsip statis sebagaimana dimaksud huruf dilakukan dengan (dua) cara secara langsung: secara tidak langsung. tahap verifikasi arsip statis secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara pencipta arsip harus mempunyai jra jadwal retensi arsip), memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik arsip statis dan memeriksa nilai informasi arsip statis: melakukan penilaian arsip sesuai dengan jra jadwal retensi arsip). pemeriksaan kelengkapan dan keutuhan kondisi arsip statis sebagaimana dimaksud huruf dengan ketentuan sebagai berikut: arsip statis asli yang belum ditemukan harus dimasukkan dalam daftar pencarian arsip (dpa) dan diumumkan kepada publik oleh lembaga kearsipan. ketentuan penilaian arsip sesuai dengan jra jadwal retensi arsip) sebagaimana dimaksud huruf dilakukan dengan cara: melakukan akuisisi arsip statis. tahap verifikasi arsip statis secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf diberlakukan bagi pencipta arsip yang belum mempunyai jra jadwal retensi arsip). tahap verifikasi arsip statis secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dibedakan menjadi (dua) untuk lembaga atau organisasi untuk perseorangan verifikasi arsip statis secara tidak langsung untuk lembaga atau organisasi: membuat daftar arsip usul musnah dan daftar arsip inaktif, menyampaikan daftar usul musnah lembaga kearsipan: menyusun daftar arsip statis: melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan. verifikasi arsip statis secara tidak langsung untuk perseoranganbagian ketujuh pembentukan tim akuisisi pelaksanaan akuisisi arsip statis setelah dilakukan penilaian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dan maka pencipta arsip membentuk tim akuisisi arsip statis. tim akuisisi sebagaimana dimaksud pada harus mempersiapkan sarana prasarana yang terdiri dari boks arsip. kertas pembungkus arsip. cc. alat tulis. masker. sarung tangan. media simpan arsip (amplop untuk foto dan kartografi). perangkat komputer. rak atau almari arsip. bab penyerahan arsip statis penyerahan arsip statis dilakukan oleh pencipta arsip. penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan: daftar arsip usul serah: berita acara serah terima, daftar pengiriman arsip statis: arsip yang diserahkan. daftar arsip usul serah, berita acara serah terima dan daftar pengiriman arsip statis sebagaimana dimaksud pada dengan bentuk dan format sebagaimana tersebut dalam lampiran dan vii. penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada dari skpd kepada lembaga kearsipan daerah diikuti dengan peralihan tanggungjawab pengelolnovember daftar hasil survey arsip jenis series arsipulir penilaian arsip berdasarkan nilaiguna primer dan sekunder inaktifnovember daftar arsip usul musnnnaranaaaan nip ananranana'ketentuterdapat beberapa ketentuantunggakan biaya pendidikanuntuk membantu:peserta didik penduduk daerah yang sudah lulus dalam menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan, dan,bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi, akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantudapat memperoleh bantuan tanpa perbedaan suku, agama dan golongan. bab sasaran dan persyaratan penerima bantuan sasaran bantuan tunggakan biaya pendidikan bagi peserta didik yang naik kelas (lima), naik kelas (delapan), naik kelas (sebelas), akhir jenjang pendidikan dan lulus tahun tahun sebelumnya pada, persyaratan untuk menerima bantuan bagi peserta didik yang tidak mampu membayar diaturdiuntuk peserta didik yang telah lulus pada tahun tahun sebelumnya. bab iii besaran bantuan bantuan tunggakan biaya pendidikan diberikan paling banyak sebesar: rp1. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk taman kanak kanak atau raudhatul athfal atau taman kanak kanak luar biasa: rp2. (dua juta rupiah) untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar luar biasa, rp3. (tiga juta rupiah) untuk sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah pertama luar biasa, rp3. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan, rp750. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket rp1. (satu juta rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket dan rp1. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket g bantuan tunggakan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan nilai hasil survei perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, dengan ketentuan sebagai berikut: bagi peserta didik yang naik kelas dan yang lulus pada tahun tahun sebelumnya dengan nilai hasil survei: paling banyak mendapatkan (dua puluh lima persen), paling banyak mendapatkan (lima puluh persen), paling banyak mendapatkan (tujuh puluh lima persen). bagi peserta didik pada akhir jenjang dengan nilai hasil survei: paling banyak mendapatkan (lima puluh persen): paling banyak mendapatkan (tujuh puluh lima persen), paling banyak mendapatkan (seratus persen). bab pelaksanaan pelaksanaan bantuan tunggakan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diberikan paling banyak (dua) kali dalam satu jenjang pendidikan. bantuan bagi peserta didik yang naikdilaksanakan olehmengenai pemberian bantuan ditetapkan dengan keputusan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikforma membayar amamaman mama ami etaprogram dan data sebagai acuan penyelenggaraan program dan data:tugasnyamaman sampai ami eaaurusankeuangan dan penyelenggaraankeuangan dan sub bagian keuangan dan tata usaha setiap tahun tata usaha tata usaha. tata usaha, mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat pembinaan, pelaksanaan dan untuk mencapai targetkeuangan dan tata usaha sebagai acuan penyelenggaraankeuangan dan comma mammal tata usaha,maman sampai ami tamaman tampa amiel memesan mama ekualitas hidup kualitas hidup kebijakan pelaksanaan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) perempuan dan perempuan dan pengarusutamaan gender dan bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga. keluarga. pemberdayaan perempuan keluargasetiap tahun mengacu kepada perencanaan bidang ekonomi, sosial, politik strategis dinas pemberdayaan perempuan dan hukum dan kualitas keluarga, perlindungan anak untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang pelaksanaan pengarusutamaan undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta gender dan pemberdayaan bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perempuan bidang ekonomi, kualitas hidup perempuan dan keluarga sebagai sosial, politik hukum dan acuan pelaksanaan tugas, kualitas keluarga, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyiapan perumusan kajian penyelenggaraan kualitas hidup perempuan dan kebijakan pelaksanaan keluarga sesuai ketentuan peraturan guna pengarusutamaan gender dan kelancaran dinas pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, bidang ekonomi, sosial, politik komedi dal hukum dan kualitas keluarga: mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana strategis renstra), rencana kerja senja), penyiapan koordinasi dan perjanjian kinerja pk), laporan penyelenggaraan sinkronisasi penerapan pemerintah daerah ppd), laporan keterangan kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala daerah kpk), pengarusutamaan gender dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pel keasaman dapat mma ema pemberdayaan perempuan laki) dan dokumen lainnya bersama tim yang bidang ekonomi, sosial, politik telah ditetapkan pada bidang kualitas hidup hukum dan kualitas keluarga, perempuan dan keluarga, penyiapan fasilitasi, sosialisasi menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan dan distribusi kebijakgender dan pemberdayaan dan kualitas keluarga, deal bali dang kan ekonomi, menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pali usu pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pantas keluarga, pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, penyiapan bahan pemberian politik hukum dan kualitas keluarga bimbingan teknis dan ata kan menyiapkan perumusan kajian kebijakan desa na. yasan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan da bei dayan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, perempuan dang ora politik hukum dan kualitas keluarga, sosial, politik hukum dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kualitas keluarga: kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan lembu pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, peng paru taman pendek politik hukum dan kualitas keluarga, .| menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi mona animasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyedia anan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, pemberdayaan perempuan, politik hukum dan kualitas keluarga, pen penyu atan dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan pedia peranan anno kat supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pen pengarusutamaan gender dan pemberdayaan kualitas keluarga dalam udaan keset perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum mewujudkan kesetaraan gender| dar kualitas keluarga: pemantauan lisis. evaluasi menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender, pel keasaman dapat mma demam dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga bidang ekonomi, sosial, politik penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga hukum dan kualitas keluarga, dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak dan anak, pelaksanaan tugas lain yang memantau, menganalisis, mengevaluasi dan diberikan atasan sesuai bidang melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan tugasnya.gendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan bidang kualitas hidup perempuan dan keluualitas hidup perempuan dan keluarga yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas,hulu sungai utara sekretariat dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakub bagian dan seksi dan adalah sub bagian dan seksimberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten hulu sungai utara. eselon adalah tingkatan jabatan struktural.tugas pokok, fungsiurusdkualitas kualitas hidup kebijakan pengumpulan, kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) hidup perempuan bidang pengolahan, analisis dan seksi kualitas hidup perempuan bidang ekonomi perempuan ekonomi dan sospolkum penyajian data dan informasi dan sospolkum setiap tahun mengacu kepada bidang kualitas hidup perempuan, perencanaan strategis bidang kualitas hidup ekonomi dan penyiapan forum koordinasi perempuan pan keluarga untuk mencapai target sospolkum penyusunan kebijakan sasaran pelaksanaan tugas, pengumpulan, pengolahan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang analisis dan penyajian data dan undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta informasi kualitas hidup bahan lainnya yang berhubungan seksi kualitas mel memesan mama ema perempuan, hidup perempuan bidang ekonomi dan sospolkum sebagai acuan pelaksanaan tugas, penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pengolahan, analisis dan penyelenggaraan kualitas hidup perempuan bidang penyajian data dan informasi ekonomi dan sospolkum sesuai ketentuan peraturan kualitas hidup perempuan, guna kelancaran untuk bidang kualitas hidup penyiapan koordinasi dan perempuanhidup perempuan bidang ekonomi dan sospolkum kualitas hidup perempuan, untuk bidang kualitas hidup perempuan dan pen pen keluarga, penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, pemerintah daerah ppd), laporan keterangan analisis dan penyajian data dan pertanggungjawaban kepala daerah kpk), informasi kualitas hidup laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perempuan, laki) dan dokumen pelaporan kinerja lainnya pada seksi kualitas hidup perempuan bidang penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi ekonomi dan sospolkum untuk bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, merumuskan dan melaksanakan program dan analisis dan penyajian data dan kegiatan lingkup seksi kualitas hidup perempuan informasi kualitas hidup bidang ekonomi dan sospolkum, perempuan, menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pemantauan, analisis, evaluasi pengolahan, analisis dan penyajian data dan dan pelaporan penerapan informasi terhadap kualitas hidup perempuan bidang kebijakan pengumpulan, ekonomi dan sospolkumhidup perempuan:dan pelaksanaan tugas lain yang data dan informasi kualitas hidup perempuan bidang gonna ekonomi dan sospolkum, diberikan atasan sesuai bidang tugasnyalitas hidup perempuan bidang ekonomi dan sospolkumhidup perempuan bidang ekonomi dan sospolkumdan sospolkum guna terwujudnya tata kelola bidang kualitas hidup perempuan dan keluargayang baikbidang ekonomi dan sospolkualitas kualitas keluarga dan dan petunjuk teknis kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) keluarga dan sistem dati. penyelenggaraan kualitas seksi kualitas keluarga dan sistem data dan sistem data keluarga dan sistem dati, informasisetiap tahun mengacu kepada perencanaan dan strategis bidang kualitas hidup perempuan dan penyiapan perumusan informasi. keluargauntuk mencapai target dan sasaran kebijakan pengumpulan, pelaksanaan tugas, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi menghimpun dan mempelajari peraturan perundang kualitas keluarga dengan undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta sistem dati, bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi kualitas keluarga dan sistem data dan informasi penyiapan forum koordinasi sebagai acuan pelaksanaan tugas, penyusunan kebijakankualitas keluarga dan sistem data informasi kualitas keluarga dan informasi sesuai ketentuan peraturan guna sistem dati, kelancaran bidang kualitas hidup perempuan dan penyiapan koordinasikeluarga dan sistem data dan informasi untuk kualitas keluarga sistem dati, bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, penyiapan fasilitasi, sosialisasi menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan dan distribusi kebijakan pemerintah daerah ppd), laporan keterangan pengumpulan, pengolahan, pertanggungjawaban kepala daerah kpk), analisis dan penyajian data dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah informasi kualitas keluarga laki) dan dokumen pelaporan kinerja lainnya sistem dati, pada seksi kualitas keluarga dan sistem data dan informasi untuk bidang kualitas hidup perempuan penyiapan bahan pemberian nana dan keluarga, bimbingan teknis dan supervisi mel memesan mama rama ema penerapan kebijakan merumuskan dan melaksanakan program dan pengumpulan, pengolahan, kegiatan lingkup seksi kualitas keluarga dan sistem analisis dan penyajian data dan ata dan informasi: informasi kualitas keluarga sistem dati, menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, alis pengolahan, analisis dan penyajian data dan pemantauan, analisis, evaluasi informasi terhadap kualitas keluarga dan sistem dan pelaporan penerapan ata dan informasi: kebijakan pengumpulankeluarga sistem data dan informasi kualitas keluarga dan sistem dati,dan data dan informasi: pelaksanaan tugas lain yang| menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan diberikan atasan sesuai bidang kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan tugasnya. penyajian data dan informasi kualitas keluarga dan sistem data dan informasikualitas keluarga dan sistem data dan informasikeluarga dan sistem data dan infoa dan informasi guna terwujudnya tata kelola bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga yang baik, melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kualitas keluarga dan sistem data dan informasi dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu mel memesan mama rai emamenuhan hak pemenuhan hak anak. kebijakan pemenuhan hak kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) anak. anak terkait hak sipil, bidang pemenuhan hak anak setiap tahun mengacu informasi dan partisipasi, kepada perencanaan strategis dinas pemberdayaan pengasuhan, keluarga dan perempuan dan perlindungan anak untuk mencapai lingkungan, kesehatan dan target dan sasaran pelaksanaan tugas, kesejahteraan serta menghimpun dan mempelajari peraturan perundang pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya: undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta selatan budaya, bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang penyiapan forum koordinasi pemenuhan hak anak sebagai acuan pelaksanaan penyusunan kebijakan tugas, pemenuhan hak anak terkait menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis hak sipil, informasi dan penyelenggaraan pemenuhan hak anak sesuai partisipasi, pengasuhan, ketentuan peraturan guna kelancaran dinas keluarga dan lingkungan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan dan kegiatan budayanyiapan perumusan kajian pemerintah daerah ppd), laporan keterangan kebijakan pemenuhan hak pel keasaman dapat rama ema anak terkait hak sipil, pertanggungjawaban kepala daerah kpk), informasi dan partisipasi, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pengasuhan, keluarga dan laki) dan dokumen lainnyabersama tim yang telah lingkungan, kesehatan dan ditetapkan pada bidang pemenuhan hak anak, kesejahteraan serta menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya: anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, selatan budaya, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan penyiapan koordinasi dan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan sinkronisasi penerapan kegiatan budaya, kebijakan menahan hak menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan anak terkait hak sipil, rea pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan informasi dan partisipasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, pengasuhan, keluarga dan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, lingkungan, kesehatan dan kreativitas dan kegiatan budaya, kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan menyiapkan perumusan kajian kebijakan kegiatan budayapenyiapan fasilitasi, sosialisasi nag kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, dan distribusi kebijakan kreativitas dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan| menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan partisipasi, pengasuhan, kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, keluarga dan lingkungan, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan kesehatan dan kesejahteraan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta serta pendidikan, kreativitas pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, dan kegiatan budaya, menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penyiapan bahan pemberian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, bimbingan teknis dan supervisi informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan penerapan kebijakan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pemenuhan hak anak terkait pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan partisipasi, pengasuhan, elsa dmametatat mma keluarga dan lingkungan, supervisiserta pendidikan, kreativitaspemantauan, analisis, evaluasi kegiatan budaya, dan pelaporan penerapan memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait anak terkait hak sipil, hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, informasi dan partisipasi, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan pengasuhan, keluarga dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan lingkungan, kesehatan dan kegiatan budaya, sean gan kreativitas sera menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, kegiatan budaya: pengolahan, analisis dan penyajian ata dan informasi bidang pemenuhan hak anak, penyiapan perumusan menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan kebijakan pengumpulan, lahan, analisis dan penyajian pengolahan, analisis dan papa? mutan, peng pen ata dan informasi bidang pemenuhan hak anak, penyajian data dan informasi bidang pemenuhan hak anak, menyiapkan perumusan kajian kebijakan penyiapan forum koordinasi bad mulan, pengolahan, analisis dan pen ajian ata dan informasi bidang pemenuhan hak anak, penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan analisis dan penyajian data dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan informasi bidang pemenuhan penyajian data dan informasi bidang pemenuhan hak hak anak, anak, penyiapan perumusan kajian menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi bidang pemenuhan hak penyajian data dan informasi anak, bidang pemenuhan hak anak, menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan penyiapan koordinasi dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,terdiri dari: seksi kualitas hidup perempuan bidang ekonomi dan sospolkom, dan seksi kualitas keluarga dan sistem data dan informasi.. bidang perlindungan perempuan dan anak, terdiri dariupt, kelompok jabatan fungsional. pel keasaman dapat oma ema sinkronisasi penerapan pengolahan, analisis dan penyajian data dan kebijakan pengumpulan, informasi bidang pemenuhan hak anak, pengolahan, analisis dan menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak ajian wina pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan bidang pemenuhan anak, dunia usaha pen japan fasilitasi, sosialisasi menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga dan distribusi kebijakan dial tan kualitas hid pengumpulan, pengolahan, penyedia layanan peningkatan itas hidup anak, analisis dan penyajian data dan memantau, menganalisis, mengevaluasi dan informasi bidang pemenuhan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, hak anak, pengolahan, analisis dan penyajian data dan penyiapan bahan pemberian informasi bidang pemenuhan hak anak, bimbingan teknis dan supervisi mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program penerapan kebijakan dan kegiatan bidang pemenuhan hak anak, edi daa yana pan mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bid informasi bidang pemenuhan cesar bidang hak anak: melaksanakan standar operasional prosedur sop) telah dibuat, penyiapan pelembagaan yang kan tidur pemenuhan hak anak pada melaksanakan urusan ketatausahaan, lembaga pemerintah, membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan nonpemerintah dan dunia peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas, usaha, melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja penyiapan penguatan dan bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pengembangan lembaga pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan, penyedia layanan peningkatan alias hidup anak: memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat bidang pemenuhan hak anak yang pemantauan, analisis, evaluasi terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan pelaporan penerapan guna kelancaran pelaksanaan tugas, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi maman sampai ami eaa penyajian data dan informasi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pemenuhan hak anak, pemenuhan hak anak guna terwujudnya tata kelola dan bidang pemenuhan hak anak yang baik sesuai pelaksanaan tugas lain yang bidang tugasnya, diberikan atasan sesuai bidang melakukan inventarisasi permasalahan yang tugasnya. berhubungan dengan penyelenggaraan pemenuhan hakpendidikan dan penyelenggaraan pemenuhan seksi pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan bidang pengasuhan. hak anak bidang pendidikan pengasuhan setiap tahun mengacu kepada pendidikan dan pengasuhan, perencanaan strategis bidang pemenuhan hak anak dan pembinaan pemenuhan hak untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan pengasuhan. anak bidang pendidikan dan tugas, pengasuhan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang pelaksanaan pemenuhan hak undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta anak bidan pendidikan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan pengasuhan, pengasuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas, pengawasan pemenuhan hak pel emas dapat oma demam anak bidang pendidikan dan menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pengasuhan,dan penyelenggaraan pemenuhan hak anak bidang pelaksanaan tugas lain yang pendidikan dan pengasuhan sesuai ketentuan diberikan atasan sesuai bidang peraturan guna kelancaran bidang pemenuhan hak tugasnya. anakpendidikan dan pengasuhan, membina pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan pengasuhan, melaksanakanpemenuhan hak anak bidang pendidikan dan pengasuhan, mengawasipemenuhan hak anak bidang pendidikan dan pengasuhan, mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya: maman mama amipendidikan dan pengasuhan yang diketahui oleh kepala bidang pemenuhan hakpendidikan dan pengasan baik, melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan pengamesaman dapat msipil, informasi, penyelenggaraan pemenuhan seksi pemenuhan hak anak bidang sipil, informasi, bidang sipil, partisipasi, kesehatan hak anak bidang hak sipil, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan setiap informasi, dasar dan kesejahteraan. informasi, partisipasi, tahun mengacu kepada perencanaan strategis partisipasi, kesehatan dasar dan bidang pemenuhan hak anak untuk mencapai target kesehatan kesejahteraan: dan sasaran pelaksanaan tugas, dasar dan pembinaan pemenuhan hak| menghimpun dan mempelajari peraturan perundang kesejahteraan anak bidang hak sipil, undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta informasi, partisipasi, bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi kesehatan dasar dan pemenuhan hak anak bidang sipil, informasi, kesejahteraan, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan pelaksanaan pemenuhan hak sebagai acuan pelaksanaan tugas, anak bidang hak sipil, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis informasi, partisipasi, penyelenggaraan pemenuhan hak anak bidang sipil, kesehatan dasar dan informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan, kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran bidang pemenuhan hak anak, pengawasan pemenuhan hak anak bidang hak sipil, menyiapkan bahan rencana strategis renstra), informasi, partisipasi, rencana kerja senja), perjanjian kinerja pk) dan kesehatan dasar dan dokumen perencanaan lainnya pada seksi kesejahteraan,dan pemenuhan hak anak bidang sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan maman tampa ami pelaksanaan tugas lain yang untuk bidang pemenuhan hak anaksipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk kelancaransipil, informasi, partisipasi,kesehatan dasar dan kesejahteraan, membina dan melaksanakan pemenuhan hak anak bidang hak sipil, informasi, partisipasi,kesehatan dasar dan kesejahteraan, mengawasipemenuhan hak anak bidang hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahtera yang diketahui oleh kepala bidang pemenuhan haksipil, informasi, partisipasi,kesehatan dasar dan kesejahte, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan guna terwujudnya tata kelola bidang pemenuhan hak anak yang baik, melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak bidang sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahtejowmasasan meta emaperempuan kebijakan bidang pencegahan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) perempuan dan dan anak. dan penanganan kekerasan bidang perlindungan perempuan dan anak setiap anak. terhadap perempuan dan anak tahun mengacu kepada perencanaan strategis dinas dalam rumah tangga, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ketenagakerjaan, dalam situasi untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan darurat dan kondisi khusus tugas, serta dari tindak pidana latar dagangan orang: menghimpun dan mempelajari peraturan perundang cerdas undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta penyiapan perumusan bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kebijakan bidang perlindungan perlindungan perempuan dan anak sebagai acuan perempuan dan anak korban pelaksanaan tugas, kekerasan dalam rumah menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis tangga, bidang ketenagakerjaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat dan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran dinas kondisi khusus serta dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tindak pidana perdagangan orangforum koordinasi abad ketidak bid perjanjian kinerja pk), laporan penyelenggaraan penyusunan kebijakan bidang pemerintah daerah ppd), laporan keterangan perlindungan perempuan dan pertanggungjawaban kepala daerah kpk) anak korban kekerasan ana laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rumah tangga, bidang laki) dan dokumen lainnyabersama tim yang telah ketenagakerjaan, dalam situasi ditetapkan pada bidang perlindungan perempuan darurat dan kondisi khusus anak, serta dari tindak pidana perdagangan orang, menyiapkan perumusan kebijakan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap performa memes ama perempuan dan anak dalam rumah tangga, bidang penyiapan perumusan kajian ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi kebijakan bidang pencegahan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menyiapkan perumusan kebijakan bidang dalam rumah tangga, bidang perlindungan perempuan dan anak korban ketenagakerjaan, dalam situasiserta dari tindak pidana khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perdagangan orang, menyiapkanforum koordinasi penyusunan kebijakan penyiapan perumusan kajian bidang perlindungan pencegahan dan penanganan kebijakan bidang perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perempuan dan anak korban rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam kekerasan dalam rumah situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak tangga, bidang pidana perdagangan orang, ketenagakerjaan, dalam situasi menyiapkanserta dari tindak pidana perempuan dan anak dalam rumah tangga, bidang perdagangan orang, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi penyiapan fasilitasi, sosialisasi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, dan distribusi kebijakan bidang menyiapkanperumusan kajian kebijakan bidang pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terhadap perempuan kekerasan dalam rumah tangga, bidang dan anak dalam rumah ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi tangga, bidang khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus menyiapkankoordinasi dan sinkronisasi penerapan serta dari tindak pidana kebijakan bidang pencegahan dan penanganan perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi penyiapan bahan pemberian darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana bimbingan teknis dan supervisi perdagangan orang: penerapan kebijakan bidang sang pencegahan dan menyiapkankoordinasi dan sinkronisasi penerapan penanganankekerasan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan terhadap perempuan dan anak anak korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam rumah tangga, bidang bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan ketenagakerjaan, dalam situasi kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan darurat dan kondisi khusus orang: serta dari tindak pidana perdagangan orang, menyiapkanfasilitasi, sosialisasi dan distribusi penyiapan bahan pemberian kebijakan bidang pencegahan dan penanganan nanda kekerasan terhadap perempuan dalam rumah bimbingan teknis dan supervisi tag ketidak bid tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi penerapan kebijakan bidang darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perlindungan perempuan perdagangan orang: korban kekerasan dalam sang rumah tangga, bidang menyiapkanfasilitasi, sosialisasi dan distribusi ketenagakerjaan, dalam situasi kebijakan bidang perlindungan perempuan korban darurat dan kondisi khusus| menyiapkanbahan pemberian bimbingan teknis dan pengembangan lembaga supervisi penerapan kebijakan bidang pencegahan penyedia layanan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perempuan bidang pencegahan anakterhadap perempuan dan anak khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, dalam rumah tangga, bidang menyiapkanbahan pemberian bimbingan teknis dan ketenagakerjaan, dalam paus supervisi penerapan kebijakan bidang darurat kon usus perlindungan perempuan korban kekerasan dalam serta dari tanda pidanaemantauan, analisis, evaluasi pidana perdagangan orang, dana perlindungan menyiapkanpenguatan dan pengembangan lembagacomma mama ami pencegahan dan penanganan penyedia layanan perlindungan perempuan bidang kekerasan terhadap perempuan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap dan anak dalam rumah perempuan dalam rumah tangga, bidang tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi ketenagakerjaan, dalam situasi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, darurat dan kondisi khusus menyiapkanpenguatan dan pengembangan lembaga serta dari tindak pidana dia lind bid dagangan orang: penyedia layanan perlindungan perempuan bidang perda perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban penyiapan perumusan kekerasan dalam rumah tangga, bidang kebijakan pengumpulan, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi pengolahan, analisis dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyajian data dan informasi memantau, menganalisis, mengevaluasi dan kekerasan terhadap perempuan kk: melaporkan penerapan kebijakan bidang anak, perlindungan pencegahan dan penanganan penyiapan forum koordinasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah penyusunan kebijakan tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi pengumpulan, analisis dan darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana penyajian data dan informasi perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan menyiapkanpenguatan dan pengembangan lembaga dan anak, penyedia layanan bagi anak yang memerlukan penyiapan perumusan kajian perlindungan khusus, kebijakan penyu mulan, menyiapkandan anak, menyiapkanforum koordinasi penyusunan kebijakan penyiapan koordinasi dan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan nana informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, menyiapkanperumusan kajian kebijakan pengolahan, analisis dan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian penyajian data dan informasi data dan informasi kekerasan terhadap perempuan pelamar demam kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan anak, menyiapkankoordinasi dan sinkronisasi penerapan penyiapan fasilitasi, sosialisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan dan distribusi kebijakkajian data dan menyiapkanfasilitasi, sosialisasi dan distribusi informasi pak: canada kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan perempuan gan anak, penyajian data dan informasi kekerasan terhadap penyiapan bahan pemberian perempuan dan anak, bimbingan teknis dan ata kan menyiapkanbahan pemberian bimbingan teknis dan egg supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, dosis han din data pan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kara terhadap informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, perempuan dan anak, memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pemantauan analisis, evaluasi pengolahan, analisis dan penyajian data dan lebih akan pengumpulan, informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengolahan, analisis dan mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program penyajian data dan informasi dan kegiatan bidang perlindungan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan anak, dan anak, dan mengkoordinasikan program dan kegiatan yang pelaksanaan tugas lain yang terkait bidang tugasnya, diberikan atasan sesuai bidang melaksanakan standar operasional prosedur sop) tugasnya.maman sampai ami eaperempuan dan anak guna terwujudnya tata kelola bidang perlindungan perempuan dan anaperumusan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana perlindungan bidang perlindungan kebijakan bidang pencegahan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) perempuan. perempuan dan anak dan penanganan kekerasan seksi perlindungan perempuan setiap tahun dalam penyusunan terhadap perempuan dalam mengacu kepada perencanaan strategis bidang memakan tampa ami eta bahan perumusan rumah tangga, bidang perlindungan perempuan dan anak untuk mencapai kebijakan, ketenagakerjaan, perempuan target dan sasaran pelaksanaan tugas, melaksanakan lansia dalam situasi darurat pembinaan, pengawasan dan kondisi khusus serta dari menghimpun dan mempelajari peraturan perundang koordinasi serta evaluasi tindak pidana perdagangan undangan, pedoman dan petunjuk jenis sea laksanakan program orang: ahan lainnya yang berhubungan dengan seksi kecil ksi perlindungan perempuan sebagai acuan pelaksanaan blakan paga seksi penyiapan perumusan tugas, perlindungan kebiri kebijakan bidang perlindungan teknik perempuan. dan pemberdayaan perempuan menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis bab kek penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai jan aga. pidana ketentuan peraturan guna kelancaran bidang kemenag kerjaan dalam sita perlindungan perempuan dan anak, darurat dan kondisi khusus menyiapkan bahan rencana strategis renstra), serta dari tindak pidana rencana kerja senja), perjanjian kinerja pk) dan perdagangan orang, dokumen perencanaan lainnya pada seksi penyiapan perencanaan bahan perlindungan perempuan untuk bidang perlindungan dan melaksanakan upaya perempuan dan anak, promosi, preventif, maupun menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan rehabilitasi kegiatan pemerintah daerah ppd), laporan keterangan perlindungan perempuan pertanggungjawaban kepala daerah kpk), sesuai dengan prosedur serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ketentuan yang berlaku. laki) dan dokumen pelaporan kinerja lainnya endapan fasilitasi. sosialisasi pada seksi perlindungan perempuan untuk bidang png distribusi kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak, pencegahan dan penanganan merumuskan dan melaksanakan program dan kekerasan terhadap perempuan kegiatan lingkup seksi perlindungan perempuan, dalam rumah tangga, bidang menyiapkan perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan dalam situasi yap kondisi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap ararat hindi ana perempuan dalam rumah tangga, bidang serta arilaman mama ami penyiapan bahan pemberian| menyiapkan perumusan kebijakan bidang bimbingan teknis dan supervisi perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban penerapan kebijakan bidang kekerasan dalam rumah tangga, bidang pencegahan dan penanganan ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi kekerasan terhadap perempuan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang: dalam rumah tangga, bidang menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan darurat dan kondisi khusus terhadap menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengembangan lembaga bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, bidang perempuan bidang pencegahan ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi dan penanganan kekerasan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, terhadap perempuan dalam rumah tangga, bidang menyiapkan perumusan kajian kebijakan bidang ketenagakerjaan dalam situasi: khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, pemantauan, analisis, evaluasi menyiapkan perumusan kajian kebijakan bidang dan pelaporan penerapan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kebijakan bidang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, bidang dan penanganan kekerasan ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi terhadap perempuan dalam khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, rumah tangga, bidang menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan ketenagakerjaan dalam panas kebijakan bidang perlindungan dan pemberdayaan darurat dan kondisi ususperdagangan orang, dan darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana pemesan dmametatar mma ama pelaksanaan tugas lain yang perdagangan orang, diberikan atasan sesuai bidang menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi tugasnya.: masakan dapat mma amausun bahan dan melaksanakan upaya promosi, preventif, kuratif maupun rehabilitasi kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku menyusun bahan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan menyandang cacat serta perempuan daerah yang terkena bencana melaporkan pelaksanaan kinerja lingkunganlindungan perempuanperempaman mamaanak. kebijakan bidang perlindungan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) anak. khusus anak, seksi perlindungan anak setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis bidang perlindungan penyiapan forum koordinasi perempuan dan anak untuk mencapai target dan penyusunan kebijakan bidang sasaran pelaksanaan tugas, perlindungan khusus anak, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang penyiapan perumusan kajian undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta kebijakan bidang perlindungan bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi khusus anak, perlindungan anak sebagai acuan pelaksanaan penyiapan koordinasi dan tugas, sinkronisasi penerapan kebijakan bidang perlindungan menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan anak sesuai khusus anak: ketentuan peraturan guna kelancaran bidang penyiapan fasilitasi, sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, dan distribusi ketika kaniapan bahan pemberian dokumen perencanaan lainnya pada seksi bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak untuk bidang perlindungan penerapan kebijakan bidang perempuan dan anak, perlindungan khusus anak, menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan endapan penguatan dan pemerintah daerah ppd), laporan keterangan penyiar penyu pertanggungjawaban kepala daerah kpk), pengembangan lembaga ann laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah penyedia layanan bagi anak (laki) dan dokumen pelaporan kinerja lainnya yang memerlukan perlindungan khusus: pada seksi perlindungan anak untuk bidang perlindungan perempuan dan anak, biak merumuskan dan melaksanakan program dan kebijakan bidang perlindungan kegiatan lingkup seksi perlindungan anak, khusus anak, dan menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas lain yang bidang perlindungan khusus anak, diberikan atasan sesuai bidang penyiapan perumusan kajian kebijakan bidang tugasnya.yang na) sada . es. des sofia syahrini, nanga pembina tingkat (iv b) nip. yang telah dibuat, menyampaikan program dan data seksi perlindunganakmesanan dmametatarrumusan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana data pendataan kekerasan kebijakan bidang perlindungan kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) kekerasan perempuan dan anak. dan pemberdayaan perempuan seksi data kekerasan perempuan dan anak setiap perempuan korban kekerasan didalam tahun mengacu kepada perencanaan strategis dan anak. rumah tangga, pengumpulan, bidang perlindungan perempuan dan anak untuk pengolahan, analisis dan mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, penyajian data dan informasi menghimpun dan mempelajari peraturan perundang kekerasan terhadap undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta perempuan, bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi data penyiapan forum koordinasi kekerasan perempuan dan anak sebagai acuan penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas,data kekerasan perempuan dan informasi kekerasan terhadap anak sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran perempuan dan anak, bidang perlindungan perempuan dan anak, penyiapan perumusan kajian menyiapkan bahan rencana strategis renstra), kebijakan penyu mdata penyajian data dan informasi kekerasan perempuan dan anak untuk bidang kekerasan terhadap perempuan perlindungan perempuan dan anak, dan anak: menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan pemerintah daerah ppd), laporan keterangan sinkronisasi na: jan pertanggungjawaban kepala daerah kpk), cetakan pengumpulan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pengolahan, analisis dan laki) dan dokumen pelaporan kinerja lainnya penyajian data dan informasi pada seksi data kekerasan perempuan dan anak kekerasan terhadap perempuan untuk bidang perlindungan perempuan dan anak, maman sampai ami eaa dan anak, merumuskan dan melaksanakan program dan penyiapan fasilitasi, sosialisasi kegiatan lingkup seksi data kekerasan perempuan dan distribusi kebijakan dan anak, pengumpulan, pengolahan mengkoordinasikan pembinaan, fasilitasi dan analisis dan penyajian data dan pengawasan pengembangan data informasi informasi kekerasan terhadap kek terhadap anak dan anak: kekerasan terhadap perempuan dan anak yang perempuan meliputi tersedianya data dan informasi kekerasan penyiapan bahan pemberian terhadap perempuan dan anak bimbingan teknis dan supervisi mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran penerapan kebijakan seksi data informasi kekerasan terhadap perempuan pengumpulan, pengolahan, dan anak berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan analisis dan penyajian data dan sebagai bahan penyempurnaan: informasi kekerasan terhadap penyemu perempuan dan anak, memfasilitasi pengintegrasian kebijakan seksi data dan informasi kekerasan terhadap kekerasan dan pemantauan, analisis, evaluasi apak: dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, menyiapkan menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dan anak, dan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian pelaksanaan tugas lain yang data dan informasi kekerasan terhadap perempuan diberikan atasan sesuai bidang dan anak, tugasnyaata kekerasan perempuan data kekerasdata kekeraspusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten hulu sungai utara comma map orang oma kepala upt melaksanakan kebijakan pelaksanaan kegiatan merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan koordinasi instansi pihak rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan dan perlindungan terkait, fasilitasi, mediasi anggaran) upt pusat pelayanan terpadu khusus anak terhadap berbagai pelayanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak setiap tahun kekerasan berbasis baik fisik maupun non fisik, mengacu kepada perencanaan strategis dinas gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak penyediaan dan atau fasilitasi memberikan pelayanan, hana untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan dan ann tugas, rehabilitasi medis bagi perlindungan perempuan dan anak perempuan dan anak korban menghimpun dan mempelajari peraturan anas. tindak kekerasan dan korban perundang undangan, pedoman dan petunjuk tindak pidana perdagangan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan orang, dengan upt pusat pelayanan terpadu melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai acuan pelaksanaan tugas, kemitraan dengan instansi lembaga pemerintah, dunia| menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis usaha pihak swasta dan penyelenggaraan upt pusat pelayanan terpadu masyarakat dalam rangka pemberdayaan perempuan dan anak sesuai memberikan pelayanan ketentuan peraturan guna kelancaran dinas peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlindungan bagi perempuan menyiapkan bahan rencana strategis renstra), dan anak: age fasilitasi rencana kerja senja), perjanjian kinerja pk) dan penyediaan dan atau fasilitasi dokumen perencanaan lainnya pada upt pusat pel mmsmmaa efek mai tag penyelenggaraan pelatihan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan pelatihan para kader tentang anak untuk dinas pemberdayaan perempuan dan masalah perempuan dan anak perlindungan anak, disewa bidang meliputi bidang menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan selatan, pendidikan, pemerintah daerah ppd), laporan keterangan ekonomi, politik, hukum, sosial per kenal (lk budaya dan lingkungan serta ttanggungjawapan para gerai lind laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah per dani tin narasi tan laki) dan dokumen pelaporan kinerja lainnya unda pada upt pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perdagangan orang, dan perempuan dan anak untuk dinas pemberdayaan pelaksanaan tugas lain yang perempuan dan perlindungan anakupt pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak: melaksanakan kegiatan koordinasi instansi pihak terkait, fasilitasi, mediasi berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun non fisik, menyediakan dan atau memfasilitasi melaksanakan kerja, menyediakan dan atau memfasilitasi penyelenggaramemberikan petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan koordinasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak kecamatan, dan desa meliputi pembinaan tour dan pik keluarga desa dan kecamatan, melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak kabupaten, kecamatan, dan de: menyampaikan program dan data upt pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan danusat pelayanan terpadu pemberdayausat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak guna terwujudnya tata kelola upt pusat pelayanan terpadu pemberdayaupt pusat pelayanan terpadu pemberdayaelo tepatmberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten hulu sungai utara tel memesan mama rama ema kepala dinas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah sesuai pemerintahan bidang program kerja bidang dengan bidang tugas dinas pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perempuan dan perlindungan anak, perempuan dan perlindungan anak, merumuskan dokumen perencanaan dinas perlindungan anak. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan yang selaras dengan rpm diantaranya adalah perempuan dan perlindungan rencana strategis renstra), rencana kerja anak, senja) dan perjanjian kinerja. pembinaan, pengendalian dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana pengawasan tugas bidang kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) kesekretariatan, bidang dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan kualitas hidup perempuan dan anak setiap tahun mengacu kepada perencanaan keluarga, bidang pemenuhan strategis dinas pemberdayaan perempuan dan hak anak dan bidang perlindungan anak untuk mencapai target dan perlindungan perempuan dan sasaran pelaksanaan tugas, anak, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang pembinaan, pengelolaan undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi kepegawaian, bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan keuangan, perlengkapan dan skpkoordinasi dan penyelenggaraan urusan skpd sesuai ketentuan kerjasama bidang tugasnya, peraturan guna kelancaran dinas pemberdayaan pelaksanaan monitoring dan perempuan dan perlindungan anak evaluasi hasil pelaksanaan mengkoordinasikan perumusan ppd, kpj, laporan tugas,dan keuangan, laki dan segala bentuk pelaporan pelaksanaan tugas lain yang lainnya sesuai lingkup tugasnya diberikan atasan sesuai bidang mengkoordinasikan kegiatan bidang kualitas hidup tugasnya.ndalikan dan mengawasi: mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakmberdayaan perempuan dan perlindungan anamel memesan mawas emamberdayaan data, tata usaha, dan aset: perempuan dan perlindungan anak data, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang tata usaha, keuangan dan aset, undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan sekretariat penyusunan, pengolahan dan sebagai acuan pelaksanaan tugas, pelaporan pertanggungjawabanpenyelenggaraan sekretariat sesuai ketentuan dan aset, dan peraturan guna kelancaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan tugas lain yange government dan perlu diterbitkan peraturan bupati, bahwa penyelenggaraan government lingkungan pemerintah kabupaten tanah bumbu untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik dannah bumbu: setiap skpd dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi governmentdalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama,, dan setiap skpd wajib melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi government secara berkala. dinas berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur website dan pengelolaan e mail, setiap skpd mengelola informasi layanan publik pada website skpd,, m4) subdomain dimanfaatkan untuk website skpd, produk ataupun layanan daerah, subdomain sebagaimana dimaksud pada harus terintegrasi dengan domain tanahbumbukab.go.id, semua domain dan subdomainnya ditempatkan tempat yang disediakan oleh dinas dan, semua skpd masuk menggunakan e mail resmi pemerintah daerah. bab infrastruktur jaringan dan tik dinas menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur jaringan dan tik yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan government, infrastruktur sebagaimana dimaksud pada dimanfaatkan oleh skpd yang terdiri dari: data center jaringan backbone antar skpd, internet protokol publik, routing, sistem pengamanan informasi, bandwith, infrastruktur dan perangkat telekomunikasi, server sistem informasi dan atau:, m4) dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh skpd, dinas, pengadaan perangkat baru tambahan penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada, skpd dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur jaringan dan tik sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan dinas, infrastruktur yang dapat dikelola oleh skpd diantaranya adalah: local area network lan (kabel, dan atau: keamanan informasi internal skpd. seluruh infrastruktur jaringan dan tugas kedinasan, skpd wajib menginventarisir seluruh perangkat tik dalam sistem informasi aset pemerintah daerah melalui skpd yang membidangi aset daerah, dinas,lain yang berbadan hukum indonesia, pembangunan pusat pemulihan data (disaster recovery center) sebagaimana dimaksud pada huruf yang disusun oleh dinas, dan,ayaan anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan government berasal dari apbd dan atau sumber lain yang sah,ystem aplikasi monitoring center, pengembangan sumber daya manusia tik, sosialisasi dan koordinasi: fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan jaringan dan tik pemerintah daerah dan atau, kebutuhan lain terkait pengembangan government daerah. dinas memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan government daerah. bab vipembentukan tim dari dinas,idang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rekomendasi dari dinas, serta evaluasi penyelenggaraan government:, m4) dan, dan atau, pemutusan jaringan skpd tertentu. bab ketentuan peralihan skpd terkait penyelenggaraan government: aturan bupati tentang penyelenggaraan governmentperangkat daerahpenyelenggaraan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penemu strategi, kebijakan proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang membutuhkan untuk mencapai tujuan. jaringan adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik titik yang terhubung satu sama lain, dengan atau tampa kabel. kabel adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ketempat yang lain alat penghantar).idisain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan. operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variable. ruangan adalah ruangannsyaratan estetika., implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah siap. fasilitas adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentucomputer,comain adalah alamat internet penyelenggara negarasebuah nama domain induk. aplikasi monitoring center adalah aplikasi yang berfungsi sebagai pusat pengawasan yang bertujuan untuk memudahkan monitoring seluruh kegiatan yang ada dilingkupi pemerintah daerah dan mempermudah data publik laporan dengan berbasis digital. keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan (cheating) atau, paling tidak, mendeteksi adanya penipuan sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. komunikasi internal adalah sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal dalam organissystem development life cycle yang selanjutnya disingkat dlc adalah adalah proses pembuatan dan pengubahansistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem sistem tersebutjaringan backbone adalah adalah jaringan yang menghubungkan beberapajaringan dengan berkecepatan rendah melalui gateway. internet protocol ip) publik adalah alamat yang diterima oleh router rumah atau kantor dari isp tempat kamu berlangganan internet. publik diperlukan oleh semua hardware agar bisa mengakses dan diakses dari internet, seperti router hingga server website. routing adalah proses dimana suatu item dapat sampai tujuan dari satu lokasi lokasi lain. bandwiinfrastruktur telekomunikasi adalah infrastruktur fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang terbentuk dan merupakan pendukung komunikasi jarak jauh. repository tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. mandatory adalah perintah atau keharusan yang harus dipenuhi berdasarkan keinginan permintaan dari seseorang atau badan. pengaturan penyelenggaraan government dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan tik pada tatakelola pemerintah daerah. peraturan bupati ini dibentuk dengan. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publikgovernment. ruang lingkup peraturan bupati ini, meliputi: perencanaan, kebijakan, cc. kelembagaan, sistem informasi aplikasi monitoring center, infrastruktur jaringan dan tik dan, pembiayaa mengacu pada rencana pembangunan daerah: cetak biru (blue print) dalam sistem aplikasi government, cetak biru (blue print) sistem aplikasi pendidikan dan latihan pemerintah daerah, cetak biru (blue print) sistem penilaian kinerja pns dan sistem absensi pemerintah daerah dan atau, dokumen cetak biru (blue print) dalam sistem aplikasi government penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatory, standarisasi fungsi aplikasi government dan atau, memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi government yang komprehensif, efisien dan efektif. penyusunan cetak biru pengembangan government sebagaimana dimaksud pada disusun oleh dinas dengan melibatkan setiap skpd dalam memberikan informasi kebutuhan tik sesuai tugas dan fungsinya, cetak biru government berlaku (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama (dua) tahun sekali dan, wm) cetak biru governmen, dinasbupati melalui sekretaris daerah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan pihak lain, dokumen rencana aksi memuat antara lain: penjabaran kegiatan yang akandilaksanakan, kerangka acuan kerja dan atau, sumber daya yangdibutuhkan. dan informatika: pembelian barang alat perangkat tik, kebutuhan jaringan disediakan dan atau, pengecekan, pengawasan kebutuhan tik diseluruh skpd. bab iii kebijakan kebijakan penyelenggaraan government merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional berdasarkan sop dan,government dilaksanakan oleh seluruh skpd dan dikoordinir oleh dinas. skpd menjamin sebagaimana (satu) dimaksud tersedianyaperjanjian tingkat layanan (service level agreement) penyelenggaraan sistem elektroniknya berbentuk surat pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bupati dan atau sekretariat daerah kabupaten tanah bumbu: keamananinformasi dan sarana dan atau, keterpaduan operasional sistem elektronik. skpd penyelenggara government memiliki sumber daya manusia pns sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi tik,, pengembangan sumber daya manusia tik setiap skpd dilakukan dengan cara antara lain: menaikkan jenjang pendidikan formal bidang komunikasi dan informatika, bimbingan teknis dan atau, pendidikan dan latihan teknis. m4) pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rekomendasi dari dinas,, dan atau,aplikasi monitoring center skpd membangun dan memiliki sistem informasi aplikasi monitoring center sesuai tugas dan fungsinya. setiap skpd wajib melayani permintaan sistem informasi komunikasi digital untuk dipublikasikan melalui aplikasi monitoring center sesuai data yang telah disetujui kepala skpd tertentu, dan atau sekretariat daerah, skpd dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh wikidata, m4), seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan dalam pusat data aplikasi monitoring center yang dikelola dinas dan, skpd termasuk dinas tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari wikidata atau perintah dari bupati. bupati dan atau pimpinan skpd mengajukan surat permohonan pemanfaatan yang,cc. maksud, tujuan, kegunaan dan atau,bupati dan atau sekretaris daerah atas rekomendasi wikidata. pembuatan aplikasi oleh skpd mengacu pada cetak biru pengembangan government pemerintah daerah, aplikasi government, pengembangan aplikasi government yang dibiayai melalui apbd harus legal dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi, m4) dan atau |
berita daerah kota surakarta tahun nomor remas walikota surakarta peraturan walikota surakarta nomor: tahun 2o0l1| tentang tata cara pelimpahan urusan pemerintahan kepada lurah walikota surakarta, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kota surakarta nomor tahun tentang kelurahan perlu menetapkan peraturan walikota tentang tata cara pelimpahan urusan pemerintahan kepada lumemutuskan menetapkan peraturan walikota tentang tata cara pelimpahan urusan pemerintahan kepada lurah. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksudkanrridaerah kepada lurah. bab urusan pemerintahan urusan pemerintahan pemerintahan umum, administrasi kelurahan: uu. sosial: kebudayaan: statistik: kearsipan:pariwisata, industri, perdagangan: dan transmigrasi. bab iii tata cara pelimpahan urusan pemerintahan walikota melimpahkan urusan pemerintahan kepada lurah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. walikotapotensi wilayah,kajian sebagaimana dimaksud pada memuat sekurang kurangnya hal hal sebagai berikut: permasalahan: sarana dan prasarana, cc. kemampuan keuangan daerah: kemampuan personil: efektivitas dan efisiensi pelimpahan urusan dan kewenangan yang melekat: dan urusan dan kewenangan yang akan dilimpahkan. berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada jenis urusan pemerintahan kota yang dilimpahkan kepada lurah, ditetapkan dengan keputusan walikota. bab kewenangan, sarana, prasarana, pembiayaan dan personil pelimpahan urusan pemerintahan kepada lurah disertai dengan pelimpahan kewenangan yang melekat pada urusan yang dilimpahkan. setiap kewenangan sebagaimana dimaksud pada disebutkan dengan jelas dalam keputusan walikota yang menetapkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada lurah. pelimpahan urusan pemerintahan kepada lurah sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan sarana prasarana, pembiayaan, dan personil. jenis sarana prasarana, besarnya pembiayaan serta kuantitas dan kualitas personil sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan urusan yang dilimpahkan. bab pembinaan, pengawasan dan penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada lurah wakil walikota memantau, mengevaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah kelurahan. walikota dapat mendelegasikan kepada camat, fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada lurah. apabila pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada lurah dalam kurun waktu (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, walikota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan. penarikan urusan sebagaimana dimaksud pada didasarkan hasil pengkajian dan evaluasi. penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. urusan pemerintahan yang ditarik sebagaimana dimaksud pada dengan segala sesuatu yang melekat pada urusan tersebut, kembali menjadi ur@vli h walikota surakarta, joko widodo diundangkan surakarta pada tanggal a01 aris daerah surakarta budi suharto pembina utama muda np. berita daerah kota surakarta tahuore pt. bandung raya indah lestari, yang diwakili oleh: nama joseph skenario jabatan direktur utama alamat jalan samawi nomor pancoran, pasar minggu, jakarta selatan: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk shp viii bertanggal agustus memberi kuasa kepada syaefullah hamid, s.h., m.h., muhammad ainun syamsul, s.h., m.h., afifullah amin nasution, s.h., dan teuku mahar ardian, s.h.i., advokat pada kantor hukum syamsul hamid partners, berkantor graha samawi building lt. jalan samawi nomor pancorrdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, komisi pengawas persaingan usaha, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon dan presiden: membaca keterangan ahli pihak terkait: memeriksa bukti bukti pemohon: membaca kesimpulan pemohon, presiden, dan pihak terkaitdanmerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigoamanat konstitusikeberadaan norma yang bersifat multitafsir dan mengandung ketidakpastian hukum tersebut telahembangkit listrik tenaga sampah plt sa) kota bandung yang disebabkan oleh proses hukum yang sewenang wenang karena dilaksanakan tidak sesuai prinsip hukum yang berlaku. hal ini mendekati kenyataan jika memperhatikan berbagai pernyataan walikota bandung yang berniat membatalkan hasil lelang tersebut dan mengadakan lelang baru, sebagaimana tersebut bawah ini: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo selama ini kppu telah menerapkan putusan yang mencakup pihak lain termasuk menjatuhkan sanksi denda kepada pihak lain sebagai efek penjara. bahkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dikuatkan tingkat mahkamah agung dan telah menjadi fakta hukum yang mengikat dimana pihak lain tersebut juga telah membayarkan denda sehingga proses penegakan hukum nomor tahun telah diselesaikan dengan baik sesuai tujuannya. lihat tabel bawah: putusan terlahir putusan putusan kppu pihak lain kppu panitia pelelangan dan pdt. kppu k pdt.sus pendaftar pemilihan pn. dps tgl kis langsung tgl september persiapan mfo pekerjaan desember pal pengadaan menguatkan pld tentu pln aan putusan kppu pln persero) wilayah ntt kppu (berkekuatan wilayah ntt hukum tetap cabang kupang cabang kupang untuk ma) pengadaan material mfo isasi mesin mak 453ak sn: s d pmid tentu pln persero) wilayah ntt cabang kupang tahun panitia tender) denda: rp. (satu milyar rupiah) kppu l panitia pelan penggandaan ngaran dan pengiriman modul smp tahun dalam terbuka tahun tender anggaran penggandaan denda: dan pengiriman rp. modul smp (lima ratus juuka rupiah) (berkekuatan hukum tetap kppu) kppu panitia lelang pdt. kpp barang jasa pn.p k pdt.sus pelanggaran konstruksi tgl maret tgl bidang jalan oktober tahun dan jembatan menang), menguatkan dalam dinas bina pdt. g k putusan kppu tender marga dan ppu berkekuatan pengairan n.pbr tgl. (berkekuatan konstruksi hukum tetap kabupaten oktober bidang jalan ma) bengkalis dan jembatan tahun menguatkan kabupaten anggaran putusan bengkalis kppu denda: rp. (seratus juta rupiah) . kppu panitia pengadaan pelanggaran pegangan pempgrgapan jaringan tahun ot. distribusi pada dalam satuan kerja tender listrik pekerjaan pedesaan pembangunan bengkulu pada satuan kerja listrik phaftemgn energi dan pedesaan sumber daya bengkulu mineral (berkekuatan republik hukum tetap indonesia kppu) direktorat jenderal listrik dan pemanfaatan energi listrik perdesaan bengkulu tahun anggaran denda: rp. (seratus lima puluh juta rupiah) kppu panitia pelelpekerjaan pengadaan dan tahun pemasangan dalam marka jalan pelelangan dinas pekerjaan perhubungan pengadaan dan jawa barat pemasangan tahun marka dinas anggaran perhubungan denda: provinsi jawa barat rp. (berkekuatan penuh juta hukum tetap kppu) kppu i panitia tender pelanggaran pekerjaan pembangunan laut samboja, tahun pembangunan dalam pelabuhan tender terpadu pekerjaan kecamatan kota bangun pelabuhan laut samboja perhubungan pembangunan kabupaten pelabuhan kutai terpadu kertanegara kecamatan kota bangun pada dadi paket pekerjaan #ngarang pendamping denda: kegiatan pembangunan nak: pelabuhan tangga terpadu dinas rupiah) perhubungan kabupaten kutai kartanegara provinsi kalimantan timur tahun anggaran (berkekuatan hukum tetap kppu) dari putusan tersebut, sebanyak putusan (atau sebesar 59x) diputus bersalah dan diajukan upaya keberatan pengadilan negeri. dari putusan pengadilan negeri tersebut hanya (enam) yang tidak ajukan upaya hukum kasasi oleh pihak yang berperkara kppagung tercatat telah menerima upaya kasasi terhadap putusan kppu pelanggaran dengan adanya pihak lain dan telah menguatkan putusan (atau sebesar dan membatalkan putusan (atau sebesar dan putusan (atau sebesar masih menunggu putusan ma. terhadap pihak lain tersebut, kppu tercatat beberapa kali melimpahkan penegak hukum lain mengenai dugaan adanya tindak pidana oleh pihak lain yang ditemukan dalam proses penanganan perkara persekongkolan tender, antara lain dalam tender pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif tahun dan tender panitia tender pelelangan penerapan ktp berbasis nik nasional ktp elektronik) tahun pendapat ahli sebelum lebih lanjut, perlu diingat bahwa pemohon dalam putusan kppu nomor kppu l dinyatakan bersalah melanggar ketentuan nomor tahun ketentuan nomor tahun walaupun berada dalam bagian keempat tentang persekongkolan, namun masing masing memuat ketentuan pelanggaran yang berbeda beda dan tidak saling terkait. nomor tahun spesifik mengatur mengenai persekongkolan tender, nomor tahun spesifik mengatur mengenai persekongkolan informasi atau persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang, sedangkan nomor tahun spesifik mengatur mengenai persekongkolan untuk menghambat perdagangan. dengan demikian menjadi tidak jelas, tidak pada tempatnya dan berlebihan, pemohon mengajukan permohonan terhadap dan nomor tahun yang tidak dikenakan kepada pemohon dan tidak ada kerugian konstitusional bagi merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pemohon atas ketentuan dan nomor tahun bahwa kppu berdasarkan ketentuan huruf nomor tahun memiliki tugas untuk membuat pedoman dan publikasi terhadap undang undang ini. bahwa sebagaimana uraian dalam butir tersebut atas bahwa perkara pelanggaran tentang persekongkolan tender adalah perkara yang paling banyak ditangani oleh kppu dan hanya memiliki penjelasan yang singkat mengenai tender yaitu tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang barang atau menyediakan jasa. mengingat bahwa perkara persaingan usaha yang paling banyak ditangani oleh kppu adalah persekongkolan tender, sementara nomor tahun tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut, maka pada tahun kppu mengeluarkan surat edaran kppu nomor se kppu vi tentang pedoman tentang larangan persekongkolan dalam tender berdasarkan nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (yang untuk selanjutnya disebut sekutu tahun ). dalam perkembangannya, sekutu tahun ini kemudian diubah oleh kppu menjadi peraturan kppu nomor tahun tentang pedoman undang undang nomor tahun tentang larangan persekongkolan dalam tender (untuk selanjutnya disebut per kppu tahun yang mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi dan mengambilalih muatan sekutu tahun sampai pada titik ini, masih diperlukan kajian kembali maksud tujuan kepentingan kppu merubah sekutu tahun merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo menjadi per kppu tahun dengan mengingat ketentuan dan tahun berdasarkan ketentuan tahun diatur bahwu), bank indonesiasedangkan tahun memberikan batasan berup kppu tahun pada bagian menimbang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang larangan persekongkolan dalam tender, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan komisi pengawas persaingan usaha tentang pedoman penerapan undang undang nomor tahun terhadap persekongkolan dalam tender . frasa melaksanakan ketentuan tidak dapat ditafsirkan sama dengan berdasarkan peraturan perundang undangan. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo melaksanakan selalu dikaitkan dengan kewenangan yang secara tegas diberikan pada subyek hukum tertentu oleh undang undang (peraturan perundang undangan) sedangkan berdasarkan tidak terkait dengan pemberian kewenangan, tetapi semata mata hanya menunjukkan untuk suatu hal tertentu diatur dasar hukumnya. disisi lain, pedoman ini memberikan kemanfaatan yang baik dalam penegakan hukum persaingan usaha khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyakarat luas mengenai dampak buruknya persekongkolan tender dan juga modus modus yang dipakai oleh pelaku persekongkolan untuk mengambil keuntungan sebesar besarnya dari uang negara yang dialokasikan untuk pembangunan. melalui pedoman ini kita mengenal bahwa cakupan tender ini meliputi tawaran mengajukan harga untuk: a. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan: mengadakan barang dan atau jasa: membeli suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang dan atau jasa. melalui pedoman ini kita juga mengetahui bahwa tawaran untuk mengajukan harga tersebut ditempuh dengan cara: tender terbuka, tender terbatas, cc. pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung, pemilihan langsung. melalui pedoman ini jugalah kita mengenal (tiga) jenis modus persekongkolan, yaitu: persekongkolan tender secara horizontal, persekongkolan ini terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo usaha dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. persekongkolan secara vertikal, persekongkolan ini terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender atau pemilik atau pemberi pekerjaan. persekongkolan vertikal dan horizontal, merupakan persekongkolan antara panitia tender atau pemilik pekerjaan dengan pelaku usaha yang melibatkan dua atau tiga pihak terkait proses tender. bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender pemberi pekerjaan, maupun pelaku usaha melakukan proses tender hanya secara administratif dan tertutup. dalam praktek penanganan perkara, kppu sangat sering dan bahkan mayoritas menangani perkara persekongkolan tender vertikal atau vertikal dan horisontal yang melibatkan panitia tender maupun pemilik pekerjaan (bohr) sebagai pihak lain. dan ini adalah ciri khas dari persekongkolan tender indonesia. hal ini juga telah teridentifikasi sejak pembahasan pembentukan nomor tahun pada tahun dimana pemerintah mengusulkan persekongkolan ini juga termasuk persekongkolan dengan pihak lain agar bisa menjadi ketentuan yang menjadi payung yang bisa mencakup praktek praktek persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain. risalah rapat juga mencatat bahwa usulan ini diterima oleh dpr ri melihat kemanfaatan tersebut atas, penafsiran terhadap undang undang, asas asas hukum, maka saya berpendapat bahwa pedoman cast pedoman adalah telah sesuai dengan kewenangan kppu untuk membuat pedoman sebagaimana diatur dalam huruf f., namun dengan tetap berpegang pada atasnya, maka selayaknya pedoman tersebut merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo tidak difahami sebagaimana sebagai peraturan sebagaimana dimaksud dalam tahun bahwa dengan mengacu dan berdasarkan jelas bahwa kppu tidak memperluas pengertian pihak lain karena hal ini memang merupakan usulan pemerintah yang kemudian disetujui oleh dpr ri sehingga pengertian pihak lain bisa mencakup siapa saja yang terlibat dalam persekongkolan tender. bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan dan butir bila mengacu pada teori penafsiran hukum dan bahwa hukum itu harus membawa kemanfaatan, maka kiranya perlu majelis hakim konstitusi yang mulia ini memberikan penafsiran yang sangat tepat mengenai hal ini. tanpa bermaksud menggurui terlebih memaksakan pendapat, alangkah tepat bila majelis memberikan penafsiran bahwa pihak lain adalah pihak lain karena pada prakteknya persekongkolan tender indonesia selalu melibatkan pihak lain selain pelaku usaha. sehingga bila ditafsirkan secara sempit sebagai pelaku usaha lain, justru akan terjadi pembiaran terhadap praktek praktek persekongkolan tender yang melibatkan pihak lain karena tidak ada perangkat hukum yang mengakuinya. bila hal ini biarkan maka kemanfaatan hukum dalam hal ini nomor tahun akan dirasakan tidak efektif untuk menjerat perilaku persekongkolan tersebut. bahwa kppu tidak berwenang menghukum pihak lain, ini adalah hal yang berbeda, untuk itulah diperlukannya joint investigation antara kppu dengan penegak hukum lainnya, seperti kepolisian ri, kejaksaan ri, dan kpk ri. setahu saya kppu telah memiliki nota kesepahaman mou ) dengan lembaga lembaga tersebut, hal ini harusnya ditindaklanjuti dengan joint investigation, tidak hanya berhenti upacara penandatanganan nota kesepahaman saja. sebagaimana praktek negara lain, maka joint merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo investigation lazim lakukan karena kesadaran bahwa masing masing lembaga mempunyai kewenangan yang berbeda dan saling melengkapi sesuai dengan peraturan perundang undangan. kerjasama antara lembaga akan diikuti oleh adanya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan tugas masing masing. pokok pokok permohonan pengujian ketentuan huruf huruf huruf dan huruf dan nomor tahun terkait dengan frasa penyelidikan bahwa pada pokoknya pemohon berpendapat: bahwabahwa bahwamerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo kppu batalkan bil, tahapan pembangunan plt tetap berjalan tanggal juni pembangunan plta tetap berjalan (bukti pemerintah kota bandung berniat untuk melakukan lelang ulang untuk memilih investor yang. akan menangani pembangunan plt kota bandung. bahkan untuk itu, terdapat sekitar investor yang telah mendaftar. kebijakan baru pemerintah kota bandung sangaseluruh proses lelang secara fair, jujur dan terbuka. pemberitaan ini secara tidak langsung memberikan kesan bahwa proses yang diikuti pemohon selama ini tidak memenuhi standar transparansi dan fairness. hal ini sangat merugikan pemohon dan merusak reputasi pemohon mata dunia usaha nasional dan internasional, pemkot bandung tender ulang pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah tanggal juni (bukti ulang pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah!. pt. bil mempersiapkan lahan seluas untuk pembangunan fasilitas plt sa. tiga hektar diperuntukkan bagi fasilitas pembangkit tenaga listrik, sedangkan tujuh hektar lainnya diperuntukkan bagi sabuk hijau yang mengelilingi fasilitas tersebut. usaha ini menjadi sia sia dengan adanya putusan kppu yang merugikan pemohon. bahkan pemerintah kota bandung telah mengadakan kontes pendaftaran investor baru yang telah diikuti oleh beberapa perusahaan, meskipun pemkot bandung belum menerima putusan kppu tersebut. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigomodel penegakan hukum berbagai negara hukum persaingan usaha pertama kali dikenal amerika serikat pada tahun atas inisiatif senator john sherman dari partai republik, kongres amerika serikat mengesahkan undang undang act protect trade and commerce against unlawful restraint and monopoli . the sherman act dimaksudkan untuk memerangi persekongkolan bisnis dari perekonomian amerika serikat pada abad ke dan sampai saat terdapat (dua) kategori perilaku yang tetap menjadi landasan penegakan antitrust law. pertama, menyatakan pelanggaran, melarang kontrak, persekongkolan dan konspirasi yang membatasi perdagangan, dan mengatur penjara dan denda untuk pelanggaran. individu dan perusahaan yang menderita kerugian karena persekongkolan diperbolehkan untuk menuntut pengadilan federal untuk ganti rugi. kedua, melarang monopoli, berusaha untuk berkonspirasi untuk memonopoli setiap bagian dari perdagangan atau perdagangan antara beberapa negara, atau dengan negara asing. lembaga yang mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha amerika adalah federal trade commission (yang untuk selanjutnya disebut fic ) yang didirikan berdasarkan ftc act yang menggambarkan penegasan terhadap kedudukan ftc sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus bidang persaingan usaha dan ftc hanya bisa menangani merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pelanggaran persaingan usaha secara perdata dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan pidana terhadap pelanggaran ketentuan persaingan usaha yang merupakan kewenangan departemen justice antitrust division. hukum persaingan usaha jerman diatur dengan geser gegen wettbewerbsbeschrankungen atau disebut dalam bahasa inggris dengan nama act against restraint competition yang berlaku mulai tahun dan lembaga yang menanganinya adalah bundeskartellamt. bundeskartellamt memiliki kewenangan dan independensi untuk melakukan penyelidikan dan pengambilan putusan dalam lingkup persaingan usaha. bundeskartellamt dapat melakukan semua tahapan penyelidikan dan mengajukan bukti bukti yang dianggap penting. dan untuk mendukung bukti bukti yang obyektif, bundeskartellamt dapat memanggil saksi saksi dan saksi ahli. bundeskartellamt bebas dalam memutuskan suatu kasus, tidak dapat dipengaruhi baik oleh pemerintah maupun pihak lain. dalam struktur hukum persaingan bundeskartellamt merupakan suatu peradilan tingkat pertama yang merupakan administrative act. keberatan terhadap putusan bundeskartellamt diajukan banding pengadilan tinggi dan khusus tangani oleh senat kartel mahkamah agung jerman bundesgerichsthof). parlemen diet) jepang pada tanggal april mengesahkan undang undang yang diberi nama shiki dokumen jinshi hobi gosei torihiki kaku kanguru himitsu , disingkat menjadi dokumen jinshi ho atau yang dalam bahasa inggris disebut sebagai act concerning prohibition private monopoly and maintenance of. fair trade'atau anti monopoli act dan sebagai. pengawas merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pelaksanaan anti monopoli act dibentuklah japan fair trade commission (yang untuk selanjutnya disebut jtc ) yang memiliki wewenang administratif (administrative power), wewenang untuk mengeluarkan peraturan (gusi legislativepower), wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta wewenang untuk menjatuhkan sanksi (gusi judicial power). jtc bertanggung jawab secara administratif kepada perdana menteri namun independensi jtc dalam membuat keputusan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. jtc adalah komisi administratif independen yang dibentuk meniru the federal trade commission as. jtc terdiri dari seorang ketua, dan (empat) komisioner yang ditunjuk oleh perdana menteri jepang dengan persetujuan dari kongres. ketua jtc dan empat komisionernya melaksanakan wewenang mereka secara independen dan tidak dapat digugat ketika melaksanakan kewenangannya. penyelidikan mencatat bahwa sejak awal memang terdapat usulan kewenangan bagi kppu untuk melakukan penyelidikan sebagaimana tertuang dalam lampiranpada mengusulkan wewenang kppu sebagai berikut: menerima laporan tertulis dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tertentu tentang adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya. melakukan penelitian tentang kemungkinan adanya kegiatan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli.kasus atau praktek monopoli yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha tertentu yang dijumpai komisi sebagai hasil dari penelitiannya. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaannya tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli. memberitahukan kesimpulan dari hasil penyelidikan dan atau pemeriksaannya kepada pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan praktek monopoli disertai dengan rekomendasinya. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli. dan rancangan undang undang awal inipun tidak banyak berubah dengan nomor tahun sampai dengan sekarang. rapat tanggal januari sekjen depperindag menyampaikan bahwa: oleh karena karena itu sekali lagi komisi ini perlu diberi wewenang mengenai masalah tersebut yang seperti tadi katakan kalau hasil penyelidikannya itu adalah katakanlah berindikasikanrapat tanggal januari fabric, drs. taufigurochman rugi, sh., menyampaikan: karena kewenangan komisi ini kemudian disamping yang tertuang dalam juga masih ada masuk lagi dalam lain, misalnya dll. dengan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dimasukkannya secara substansi tidak berbedafraksi pdi memberikan catatan dalam rapat tanggal februari sebagai pandangan akhir yang dibacakan oleh drs. sebastian mussardi dapat bahwa: fraksi pdi menegaskan agar pelaksanaan ini tidak tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. terjadinya ketegangan antara kepolisian dan kejaksaan pada waktu lalu menyangkut penyidikan suatu perkara merupakan hal yang memalukan. karena apabila kewenangan komisi itupun nantinya dipersoalkan oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan bidang itu hanya akan menambah kerumitan dan kerancuan penegakan hukum. padahalpengawasan terhadap praktik praktikmonopolidan persaingan usaha tidak sehat sangat merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo penting. oleh karena itu sejak awal hal itu harus diantisipasi, agar tidak terjadi konflik kepentingan lembaga lembaga itu yang menimbulkan kesan masyarakat sebagai "berebut pemesan kosong". pendapat ahli berdasarkan ketentuan huruf kppu bertentanganppu sebagai hasil penelitiannya dan berdasarkan ketentuan huruf kppu juga bertentangan untuk menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau hasil pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. sebagai tindak lanjut dari nomor tahun khususnya bahwa pembentukan kppu serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan keputusan presiden maka presiden menerbitkan keputusan presiden nomor tahun tentang komisi pengawas persaingan usaha (untuk selanjutnya disebut dengan keppres tahun ). keppres tahun mengatur bahwa susunan organisasi kppu terdiri dari: anggota komisi, sekretariat. keppres tahun memberikan kewenangan delegasi bahwa tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang kppu diatur lebih lanjut dengan keputusan kppu. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa nomor tahun adalah sweeping legislation yang dibuat dengan ketergesaan karena adanya kebutuhan sebagai bagian dari merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo letter intent indonesia kepada imf pada waktu itu sehingga waktu nya cukup mendesak, maka hal ini juga terlihat dalam bab vii nomor tahun mengatur mengenai tata cara penanganan perkara yang apabila dibaca secara menyeluruh, tata cara penanganan perkara yang diatur dalam nomor tahun sangat singkat, sumur dan hanya pada pokok pokoknya saja, namun nomor tahun mengaturdan nomor tahun mengaturmemberikan ruang bagi kppu untuk mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan dan tata cara pemeriksaan baik berdasarkan laporan dan maupun tanpa adanya laporan. atas dasar ketentuan inilah kemudian tanggal september kppu mengeluarkan keputusan komisi nomor kppu kep (untuk selanjutnya disebut kep kppu tahun ). kemudian dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara kppu, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan kep kppu tahun yang pada pada tanggal april diubah dengan peraturan kppu tahun tentang tata cara penanganan perkara (untuk selanjutnya disebut per kppu tahun ). per kppu tahun ini kemudian kembali dilakukan perubahan karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan untuk lebih meningkatkan kualitas dan transparansi dalam melaksanakan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo penanganan perkara kppu, maka pada tanggal januari kppu menerbitkan peraturan kppu nomor tahun tentang tata cara penanganan perkara (untuk selanjutnya disebut per kppu tahun ). penyelidikan yang dilakukan oleh kppu sangat sempit ruang lingkupnya yaitu hanya terbatas pada ruang lingkup persaingan usaha saja. hal ini tercermin dalam angka nomor tahun yang mengatur bahwpraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. penyelidikan yang kita kenal selama ini adalah penyelidikan sebagaimana dimuat dalam angka undang undang nomor tahun tetang hukum acara pidana (yang untuk selanjutnya disebut kurap ) yang berbunyi . sedangkan wewenang penyelidik diatur dalam kurap yang mempunyai kewenangancc. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. dengan demikian jelas bahwa kewenangan penyelidik berdasarkan kurap terbatas pada tindak pidana. persaingan usaha indonesia tidak diatur secara jelas sebagai hukum pidana atau hukum perdata, tetapi merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigoppu mengatur bahwa keberatan terhadap putusan kppu diajukan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata. sehingga dengan demikian, penyelidikan yang dilakukan oleh kppu tidak berada dibawah ranah hukum pidana. huruf nomor tahun mengatur bahwa kppu berwenang memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha atau masyarakat. nomor tahun sama sekali tidak mengatur seperti apa bentuk putusan kppu tersebut. kppu pernah membuat putusan yang mempergunakan arah arah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dalam putusan kppu nomor kppu i tentang tender penjualan saham dan obligasi pt. indomobil sukses internasional, tbk. (untuk selanjutnya disebut dengan putusan indomobil?). mahkamah agung dalam putusan kasasi membatalkan putusan indomobil dengan alasan bahwa kppu tidak berwenang mempergunakan arah arah demi keadilan berdasarkan tahanan yang maha esa berkaitan dengan sanksi, dalam nomor tahun memuat tentang pidana pokok dan nomor tahun memuat mengenai pidana tambahan, namun bila dicermati paragraf penjelasan umum nomor tahun yang berbunyi: agar implementasi undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai azmerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigoutusan kppu sendiri walaupun tanpa arah arah demi keadilan berdasarkan tahanan yang maha esa , berdasarkan ketentuan nomor tahun dalam hal tidak terdapat keberatan, makamemiliki kekuatan hukum yang tetap, walaupun untuk dapat memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan ketentuan nomor tahun tetap harus meminta penetapan eksekusi pengadilan negeri. bahwasannya per kppu tahun ini juga dipandang masih banyak kekurangannya ini adalah hal yang lain. bila perlu ditinjau kembali apakah memang telah memenuhi unsur unsur prinsip prinsip hukum acara (due process law) yang menjamin antara lain: independensi, integritas, netralitas atau imparsialitas, proporsionalitas, profesionalitas, kesetaraan, sopan santun, keterpercayaan dari lembaga yang diberikan kewenangan tersebut. permasalahan yang saat ini mengemuka adalah pada saat proses transisi dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh investigator kppu menuju persidangan majelis. per kppu tahun mengatur bahwa rapat komisi yang dihadiri oleh pimpinan komisi yang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya sebuah laporan hasil penyelidikan investigator kppu menjadi perkara untuk disidangkan oleh majelis komisi. praktek inilah yang seringkali dianggap tidak sesuai dengan prinsip prinsip hukum acara karena rapat komisi yang dihadiri oleh anggota komisi menyetujui adanya dugaan pelanggaran terhadap tahun maka merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan atas membuktikan bahwa pemohon (bahwa selain itu, pemohon juga dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun karena frasa tersebut mengandung ketidakpastian hukum apakah pemeriksaan yang dilakukan kppu adalah pemeriksaan yang bersifat administratif ataukah penyelidikan pidana? nomor tahun tidak memberikan pengaturan tegas yang membedakan antara pemeriksaan administratif dengan penyelidikan pidana, dan dalam hal apakah suatu pemeriksaan itu disebut pemeriksaan administratif ataukah penyelidikan pidana? bahwa oleh karena pemohon telah menjalani pemeriksaan kppu dan telah diputus berdasarkan putusan nomor kppu l (vide bukti maka dapat dipandang pemohon telah menjalani penyelidikan yang dilakukan oleh kppu, karena pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara pro justicia. oleh karena pemohon telah menjalani penyelidikan maka pemohon sangat potensial untuk diperiksa dalam penyidikan, meskipun pemohon beranggapan bahwa kaidah atau norma yang menjadi dasar keputusan kppu guo mengandung ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional pemohon, yaitu diambilalihnya hak milik pemohon secara sewenang wenang oleh kppu. kerugian konstitusional pemohon berpotensi berlanjut dengan berlakunya huruf huruf huruf huruf dan dan dan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo anggota komisi juga yang menjadi majelis komisi yang meletusnya. praktek seperti ini juga terjadi dalam sistem hukum amerika, maka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dalam sistem hukum amerika terdapat administrative law judges (yang untuk selanjutnya disebut alj ) yang bukan investigator yang menyelidiki dan bukan anggota komisi yang nantinya akan memutus perkaranya. alj berperan untuk menentukan apakah hasil penyelidikan investigator telah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah perkara atau tidak, bila memenuhi persyaratan maka akan diteruskan anggota komisi untuk diputuskan. alj bahkan secara independen menyatakan bahwa perkara ada atau tidak walaupun dalam struktur menjadi bagian dari ftc. anggota komisi ftc hanya baru bersentuhan dan ikut dalam proses penanganan perkara tersebut setelah ditunjuk sebagai majelis komisi. saya berpendapat bahwa dalam rangka mengisi ketidaksempurnaan undang undang, kekosongan hukum dan berdasarkan tujuan hukum yang meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka tindakan kppu untuk mengeluarkan per kppu tahun dapat dibenarkan karena bila hanya berdasarkan pada bab vii tentang tata cara penanganan perkara tahun yang apabila dibaca secara menyeluruh, maka kita akan ketahui bahwa bab vii guo hanya mengatur pokok pokoknya saja yang sangat singkat dan sumur. per kppu tahun saya pandang justru memberikan manfaat yang luas untuk menjaga hak hak dan kewajiban dari siapa pun yang berperkara kppu dan menjaga agar kppu juga tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo kewenangan penyelidikan kppu terbatas pada hukum persaingan usaha dan tidak mencakup wilayah hukum pidana, karena kppu hanya berwenang dalam lingkup hukum persaingan usaha. mahkamah agung telah mengklasifikasikan hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum perdata sehingga perlu pengaturan yang lebih komprehensif. disamping itu untuk memastikan bahwa tidak terjadiabuse powerperlu diingat bahwa putusan kppu mendapatkan review atau pemeriksaan terhadap penerapan hukum melalui pengajuan keberatan pengadilan negeri dan pengajuan upaya hukum kasasi mahkamah agung. ill. simpulan ahli dan penutup berdasarkan dengan hal hal pokok pokok yang diajukan oleh pemohon dan berdasarkan uraian uraian yang telah ahli jabarkan atas, maka ahli berkesimpulan sebagai berikut: dalam konteks indonesia, maka berdasarkan memorie van toelichting nomor tahun praktek penanganan perkara selama ini, dan pemanfaatannya, telah tepat bahwa pihak lain dalam nomor tahun didefinisikan sebagai pihak lain, tidak diterjemahkan sebagai pelaku usaha lain yang justru akan membatasi dari ketentuan hukum itu sendiri. berdasar kewenangan yang diberikan oleh huruf nomor tahun kppu dapat membuat pedoman dan atau publikasi terhadap substansi nomor tahun dalam bentuk beleidsregels. sifatnya memiliki kemiripan dengan peraturan perundang undangan atau perundang undangan semu tetapi bukan peraturan perundang undangan. nomor tahun telah memberikan batasan yang jelas mengenai kewenangan kppu, penyelidikan dan sanksi yang dapat diberikan oleh kppu berada dalam ranah hukum administrasi, dan kewenangan penyelidikan dan memutus yang dimiliki oleh lembaga sejenis kppu adalah wajar sepanjang merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip prinsip hukum acara yang baik dan dalam hal ini menerapkan due process law. penyelidikan yang dilakukan oleh kppu berada dalam ranah hukum administrasi sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup kurap. oleh karena ketiadaan hukum yang mengaturnya maka dengan itikad baik demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan serta mencegah kewenangan wenangan kppu, maka kppu menerbitkan tata cara penanganan perkara. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat.terhadap huruf huruf huruf huruf dan dan dan tahun yang dianggap pemohon bertentangan dengan dan uud bahwa isi ketentuan guo adalahhuruf huruf huruf hurufmerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigohak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya @uo dalamhuruf huruf huruf huruf dan dan dan tahun yang pada intinya sebagai berikut: bahwa frasa pihak lain dalam dan tahusehingga kesewenang wenangan tersebut menghilangkan hak yang dimiliki pemohon sebagai pemenang sebuah kompetisi yang fair, transparan, dan terbuka. selain itu, menurut pemohon terdapat inkonsistensi kaidah norma dan nomor tahun sepanjang frasa pihak lain dengan definisi persekongkolan pada angka guo. menurut pemohon frasa pihak lain seharusnya dimaknai sebagai frasa pelaku usaha lain . selain itu, frasa pihak lain bertentangan dengan dan uudppu apakah itu kewenangan untuk melakukan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo penyelidikan pidana ataukah pemeriksaan administratif? artinya secara akumulatif penyelidikan yang dilakukan kppu menjadi penyelidikan administratif sekaligus penyelidikan pidana. hal ini membingungkan pemohon tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh kppu,pemohon beranggapan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh kppu sama persis dengan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian republik indonesia. menurut pemohon konteks frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun tidak mengatur siapakah pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan. sehingga menurut pemohon merasa hak konstitusionalitasnya telah dirugikan dengan adanya frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun terlepas nantinya akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan tahap penyidikantahun bahwa apabila frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun adalah inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum, maka ketentuan dan nomor tahun dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum karenaara republik indonesia. ketentuan dan guo menekankan proses pidana dan secara prinsipil bertentangan dengan guo yang menekankan proses administratif dalam merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo penyelesaian sengketa persaingan usaha. sehingga menurut pemohon ketentuan dan guo tidak adanya kepastian hukum, dan transparan. dengan demikian dan guo bertentangan dengan dan uud bahwa guo dianggap pemohomerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigoil seretanst@mahkemahkonsitusigoo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigoguo nomor tahun terhadap uud dalam permohonan provisi bahwa terhadap permohonan provisi pemohon tersebut, dpr memberi berpandangan sebagai berikut: bahwa undang undang tentang mahkamah konstitusiundang undang tentang mahkamah konstitusi):undang undang tent,dalam pokok perkaramerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo nomor tahun terutama jika sanksi pidana administratif dijatuhkan terhadap pemohobadan hukum privat dan oleh karenanya pemohon mempunyai hak konstitusionalhuruf huruf huruf huruf dan dan dan undang undang nomor merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo tentang pembentukan peraturan perundang undangan (selanjutnya disebut tahun dengan argumentasi sebagai berikut:.merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo'apembentukan undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehatmerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha penegakan hukum ketentuan lain lain. undang undang ini::sepanjang frasa pihak laibahwa terhadap dalil para pemohon tersebut dpr berpandangan bahwa: persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan kriminal atau melawan hukum secara bersama sama black's. law dictionary). pada hakekatnya persekongkolan atau konspirasi merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bertentangan dengan keadilan, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha. undang undang guo dibuat untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dilakukansetiap pelaku usaha besar. lebih lanjut, berdasarkan definisi dari mahkamah tinggi usa bahwa conspiracy agreement which has consequence converted action , yaitu persekongkolan merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinya adalah perilaku yang saling menyesuaikan . selain itu, persekongkolan juga sering dipersamakan dengan konspirasi conspiracy) dengan istilah collusion kolusi , yakni sebagai secret agreement between two more people for deceiful produsen purpose christopher pass and bryan lowes), artinya bahwa dalam kolusi tersebut ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh (dua) orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi buruk negatif. namun, bentuk persekongkolan tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi dapat dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian dayu asmara renggang, dari penjelasan pengertian persekongkolan tersebut, tentu harus melibatkan pihak lain. pihak lain tidak terbatas hanya pelaku usaha lain misalnya pihak swasta saja, bisa juga pemerintah ketika bersangkutan dengan tender atau pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan pemerintah yang didalamnya terdapat staf atau pegawai. dalam prinsip umum pengadaan barang jasa pemerintah terhadap prinsip umum good governance yaitu tender pengadaan barang dan jasa dilakukan secara jujur oleh semua pihak. hal ini merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo sejalan dengan tujuan pembentukan undang undang guo yaituoleh karena itu, sudah tepat frasa pihak lain dalam guo serta frasa pihak lain dalam guo tidak bersifat multitafsir dan sangat jelas. frasa pihak lain dan undang undang guo, memberikan landasan hukum yang komprehensif terkait dengan para pihak dalam hal larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak menghalangi jaminan kepastian hukum. dengan demikian, ketentuan nomor tahun tidak bertentangan dengan dan uud bahwa yang dimaksud dengamerupakan suatu bentuk inkonsistensi kaidah norma antara frasa pihak lain dengan definisi persekongkolan pada merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo angka undang undang guo. menurut pemohon frasa pihak lain seharusnya dimaknai sebagai frasa pelaku usaha lain . dpr berpandangan bahwa hal tersebut bukanlah suatu bentuk inkonsistensi penamaan kaidah suatu undang undang. pembentuk hukum telah menimbang dengan matang penamaan frasa pihak lain dan dengan angka undang undang guo. frasa pihak lain tidak merujuk kepada pengertian persekongkolan atau konspirasi usaha tetapi frasa pihak lain ini penjabaran mengenai kegiatan persekongkolan, sehingga frasa pihak lain perlu dimasukkan sebagai kebutuhan untuk memperjelas persekongkolan yang dimaksud dalam guo. apabila frasa pihak lain dan undang undang guo diganti dengan frasa pelaku usaha lain maka justru akan mempersempit makna dari ketentuan guo tersebut dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembentuk undang undang guo. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tahunyang berketentuan sebagai berikyampaia, dan atau publikasi tersebut telah dikuatkan oleh putusan mahkamah agung yang menolak permohonan judicial merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo review terhadap peraturan komisi nomor tahun tentang tata cara penanganan perkara. lebih lanjuttelah menyusun berbagai peraturan, pedoman, dan atau publikasi terkait nomor tahun bahwa terhadap dalil pemohon bahwa huruf huruf huruf huruf dan undang undang guo sepanjang frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan tidak memberikan kepastian hukum. dpr berpandangan bahwa kppu merupakan lembaga yang bersifat independen dan serta menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. kedudukan kppu. penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam undang undang guomerupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator kppupenyelidikan dan atau pemeriksaan administratif. sehingga sanksi yang dijatuhkanpun merupakan sanksi administratif. lebih lanjut pencantuman penyelidikan dan atau pemeriksaan merupakan suatu penegasan bahwa kegiatan penyelidikan dan atau pemeriksaan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dilakukan oleh kppu dalam untuk mendapat kejelasan guna untuk menjatuhkan putusan administratif. sehingga perpangkatan dan pengairan oleh pemohon terhadap penyelidikan pidana tidaklah benar karena dalam undang undang guo pun sudah ditegaskan bahwa yang dilakukan kppu adalah penyelidikan dan atau pemeriksaan administratif. bahwa pemohon mendalilkan terhadap huruf huruf huruf huruf dan undang undang guo sepanjang kata penyelidikabahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa penyelidikan yang dimaksud oleh undang undang guo merupakan tindakan yang dipergunakan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh komisi sebelum memberikan putusan administratif terhadap dugaan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap undang undang guo. kppu bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha, sehingga kppu tidak menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata, bahwa sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. bahwa undang undang guo telah memberikan wewenang kepada kppu untuk melakukan penyelidikan secara administratif, maka kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh kppu adalah sah menurut peraturan perundang undangan. bahwa undang undang guo menyatakan bahwa penyelidikan kppu adalah penyelidikan administratif. sehingga tidak ada hak konstitusionalitas pemohon yang dirugikan dengan adanya frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan dengan demikian, ketentuan huruf huruf huruf huruf dan dan tidak bertentangan dengan dan uud merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa dpr berpandangan seyogyanya pemohon dalam memahami dan undang undang guo harus dikaitkan juga dengan memahami dan yang mempunyai hubungan dan rangkaian alur atau tahapan yang jelas dengan dan bahwa dan juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga harus dikaitkan dengan dan undang undang guo dimana sebelumnya pemohon melaksanakan putusan kppu, pemohon diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri dan kasasi mahkamah agung. artinya, undang undang guo tersebuttangani oleh lembaga khusus yaitu kppu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan upaya hukum keberatan atas putusan administratif kppu kepada pengadilan negeri dan kasasi mahkamah agung. sehingga ketentuan dan undang undang guo tidak bertentangan dengan dan uud bahwa dengan demikian atas dasar uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuan huruf huruf huruf huruf dan dan dan nomor tahuni. bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan dimana tercantum dalam lampiran merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo keterangan dpr yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dpr iniketerangan dprlam perkara nomor puu xiv latar belakang pembentukan nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam risalah rapat merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya frasa pihak lain dan frasa penyelidikan yang mengandung ketidakpastian hukum dan multi tafsir, sehingga hal itu merugikan hak konstitusional pemohon, yaitu diambilnya hak yang dimiliki pemohon secara sewenang wenang dengan menggunakan ketidakpastian hukum dalam frasa pihak lainpemberlakuan nomor tahun khususnya frasa pihak lain secara nyata menimbulkan kerugian bagi pemohon karena frasa pihak lain tidak tegas dan jelas sehingga dapat dimaknai secara luas yang mencakup unsur lain luar pelaku usaha sebagaimana diputuskan oleh kppu, padahal angka nomor tahun secara tegas menyatakan bahwa persekongkolan dimaksud adalah persekongkolan antar pelaku usaha, bukan dengan unsur pemerintah. akibatnya, pemohon kehilangan hak yang dimilikinya sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan proyek pengolahan sampah. kerugian secara potensial dapat terjadi manakala kppu menjadikan putusan kppu sebagai hasil penyelidikan yang diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dalam penyidikan. hal ini sangat merugikan pemohon, syarat keempat, kerugian konstitusional pemohon timbul sebagai akibat dari berlakunya. kerugian konstitusional secara nyata telah timbul disebabkan adanya frasa pihak lain yang seolah olah dapat diartikan secara luas termasuk pihak unsur pemerintahan, meskipun angka nomor tahun mengatur persekongkolan hanya terjadi antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. begitupula dengan frasa penyelidikan yang tidak merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pembahasan ruu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. terkait dengan dan undang undang nomor tahun dalam rapat panitia kerja panitia khusus ke ruu larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tanggal november pemerintah memperindah prof. dr. ir. bahari gamelan, sc), menyampaikan bahwa: justru dalam rangka kecurangan dalam komponen harga ini, kami melihat bahwa perlunya adalah sesuai dengan... ini kaitannya dengan anti dampinglah harga merugi untuk merusak usaha lain itulah. iii perlu diutuslapemerintah (sekjen depperindag drs. muchtar, sc.) menyampaikan bahwa: saya hanya sedikit memberikan background. tadinya kenapa kita usulkan adalah karena kalau kita sepakat bahwa perjanjian itu termasuk yang tidak tertulis. sebenarnya persekongkolan itulah bagian merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo daripada perjanjian perjanjian yang tidak tertulis. namun demikian, kami juga sebenarnya tidak keberatan sedianya pengertian atau perumusan "persekongkolan" ini diatur secara eksplisit agar supaya lebih jelas. hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan. kalau nanti itu katakanlah mau dirumuskan. itu mohon nanti terminologi terminologinya ini check kembali dengan bahasa indonesia kita. sebab kalau saya lihat kamus. bersekongkol itu kan bersepakat untuk clan lain sebagainya. sedangkan persekongkolan adalah hal atau cara atau hasil kerja persekongkolan. okh karena itu. ini mohon nanti bisa terminologinya mana yang tepat. apakah persekongkolan atau bersekongkol. untuk itu nanti bisa. tetapi substansinya kami tidak berkeberatan. begitu juga nanti konspirasi nanti juga apakah itu persis dengan persekongkolan mohon agar supaya tidak menimbulkan berbagai penafsiran. sebuah kalau konspirasi itu bisajuga diartikan komplotan atau kelompok orang yang ingin melakukan kejahatan misalnya. jadi ini saya hanya masalah terminologi saja. nanti biar lebih jelas tidak menimbulkan salah pengertian. tetapi substansi bahwa persekongkolan itu diatur didalam perumusan ini. kami tidak keberatan. terima kasih pimpinan. (vide halaman ir. ny. ariyanto sigit prakoeswo dari fraksi kp, menyampaikan bahwa: jadi saya masih berfikir bahwa kegiatan usaha lebih tepat disini, karena kegiatan usaha itu mencakup yaitu yang belum kita bicarakan pemusatan tadi kemudian persekongkolan dan lain lain. tetapi persekongkolan yang dilakukan oleh lembaga lembaga dan tidak oleh perorangan peroranganyusuf talib, s.h. fraksi karya pembangunan), menyatakan bahwa: jadi memang perbedaan dengan pemerintah itu hanya pada kata terakhir saja. yaitu pemerintah mengajukan pelaku usaha , sedangkan draft kita adalah orang lain. ada bisa mengcover pelaku usaha kalau orang merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo diganti pihak saya kira covered sudah. jadi atau kepentingan lain. sedangkan setelah kami mempelajari dengan teman teman semuanya rancangan undang undang tentang perlindungan konsumen, kami punya keyakinan bahwa substansi yang ada rancangan undang undang ini lebih mantap dan lebih pas daripada yang ada dalam lembaga perlindungan konsumen. jadi ini lebih dahulu biar saja nanti undang undang sana yang menyesuaikan ini bukan dibalik saya kira. jadi dengan catatan tadi orang itu diganti dengan pihak, sehingga pengertiannya bisa termasuk apa yang diinginkan pemerintah. saya kira itu, kalau itu setuju saya kira tidak usah timus lagisamsudin ketua rapat fraksi abri), menyatakan bahwa: baik, kelihatannya ini kita punya lebih bagus, makhluk hidup berarti binatang bisa itu ya. jadi karena ini cuma tadi pak cuma orang diganti pihak ini barangkali sudah masuk ini. kalau bapak setujui saya putuskan jadi saja ini. silakan pakdrs. muchtar, pemerintah sekjen depperindag), menyatakan bahwa: terima kasih bapak pimpinan. dan kami setuju dengan usulan koreksi sedikit dari pak yusuf tadi bahwa orang diganti pihak lain, sehingga orang lain pun nanti implisit atau eksplisit juga bisa meliputi pelaku usaha. terima kasih pak. (vide halaman usulan pemerintah terkait mengenai substansi potongan harga, terdapat usulan dari pemerintah yang menyinggung mengenai penggunaan frasa 'pihak lain dalam rapat panitia kerja ke ruu larangan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tanggal desember drs. muchtar, pemerintah sekjen depperindag), menyatakan bahwa: dalam kelompok penetapan harga ini juga kami usulkan karena adanya satu yang isinya adalah: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian tentang harga atau potongan harga tertentu atas suatu barang atau jasa yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tersebut tidak akan menerima barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pihak lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha tersebut. terima kasibpk. drs. dede sugandi adiwiyata dari fraksi karya pembangunan, menyampaikan bahwa: saya kira substansinya sama saja pak,,, itu dilarang bersekongkol. saya kira itu tidak jadi masalah. kemudian kemarijanuari samsudin ketua rapat fraksi abri), menyatakan bahwa: jadi ini masih menyangkut komisi kita belum bisa memasukan pihak lain, pihak penguasanya nanti kita carikan lah itu. apakah nanti ada merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo perubahan judul lagi karena ini berkembang setelah kita bicara begini ternyata ada kelemahan kelemahan. tapi sekarang ini kita masih berkutat pada komisi dulu, komisi tentang tugasnya, tentang kewajibannya tentang wewenangnya dan mungkin sanksi itu barangkali bisa dibicarakan sekarang. soal tadi mengenai penguasanya sendiri itu kita renungan setelah ini dimana kira kira sebaiknya, barangkali kita perlu bicara intern dulu. kemudian nanti kita sampaikan kepada pemerintah, jadi kita tuntaskan dulu masalah komisi tadi ada usul tentang kewajiban dan usul tentang sanksi. saya persilakan pak yanto. (vide halaman terkait dengdalam rapat panitia kerja ke pembahasan ruu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tanggal januari yusuf talib, s.h dari fraksi kp, menyampaikan bahwa: untuk itu mau kita cantumkan dimana itu terhadap pelaku usahanya ini kan mengenai komisi. satu substansi mengenai pelaku usaha belum ada yang menyangkut kewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen perusahaan yang diperlukan termasuk yang bersifat rahasia dalam konteks keperluan pemeriksaan penyelidikan, karena kalau kewenangan penyidikan tidak disepakati untuk ini, kita tidak sepakat. ini barangkali perlu kita pikirkan lebih jauh tidak sekedar dicantumkan apa ditugasi, apa kewajiban tapi efektivitas dari pada itu harus ada satu tersendiri yang. mewajibkan pelaku usaha yang diduga berdasarkan laporan atau proaktif dari pada pemeriksaan langsung dari pada komisi terjadi perbuatan yang bersifat monopolistik atau pun persaingan usaha yang tidak sehat. itu harus kita carikan tempatnya mana itu, sebab dalam bab bab sebelumnya tidak ada itu. (vide halaman yusuf talib, s.h dari fraksi kp, menyampaikan bahwa: kalau situ berarti sengketanya sudah ada, disini kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan. jadi ada kewajiban hak atau kewajiban yang harus diberikan kepada komisi untuk meminta semua dokumen. untuk bisa efektif ketentuan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo itu pelaku usaha yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan itu. kalau dia tidak mau menyerahkan kena sanksi, jadi kedua duanya bisa kena sanksi komisi yang rnernbuka rahasia juga kena sanksi pelaku usaha yang tidak mau menyerahkan dokumen yang bersifat rahasia juga bisa kena sanksi. terkena kasih. (vide halaman pemerintah sekjen depperindag drs. muchtar, sc, menyampaikan bahwa: sebenarnya ini termasuk kita apakah akan memberi wewenang kepada komisi untuk mengumumkan putusannya atau tidak, itu sebetulnyajuga terkait dengan tugas dan wewenang secara keseluruhan yang akan kita sepakati bersama terhadap komisi ini, misalnya ini tadi dalam hal penyidikan. sebab bapak ibu sekalian: kalau komisi itu nanti misalnya diberi wewenang untuk mendidik, maka hasilnya itu nanti dapat langsung, kalau itu misalnya pidana hasilnya dapat langsung diberikan kepada penuntut umum. dan penuntut umum tinggal meneruskan, tidak perlu melakukan penyelidikan awal kembali. persoalannya tadi disampaikan oleh bapak taufik kaitan dengan undang undang nomor bahwa penyidik dan harus pns. memang ketentuan umumnya begitu, tetapi kalau misalnya ada keinginan secara spesifik yang dicantumkan dalam suatu undang undang bahwa diinginkan adanya penyidik, pemberian kewenangan untuk mendidik kepada suatu lembaga, menurut pendapat kami kok tidak ada masalah, walaupun ini tidak persis, kami bisa merujuk salah satu undang undang mengenai zona ekonomi eksklusif. dalam undang undang tersebut disebut lagi walaupun tidak persis, itu dinyatakan bahwa aparat penegak hukum bidang penyidikan zona ekonomi eksklusif adalah perwira tentara nasional indonesia angkatan laut yang ditunjuk oleh panglima abri dan sebagainya. artinya katakan bahwa dalam undang undang ini menunjuk secara spesifik institusi yang dikehendaki untuk melakukan pendidikan. padahal kalau tadi kembali kepada rumusan umum atau ketentuan umum mestinya penyidik itu adalah katakanlah pns. oleh karena itu, maka kami menginginkan supaya diberi wewenang, sebab kalau tidak nanti putusan putusan yang dilaksanakan oleh komisi itu nanti merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo prosesnya bisa lama lagi. itu pertama. kedua bapak pimpinan. memang mungkin kita masih ingat waktu pembahasan pansus, ketika kita membahas mengenai kewenangan penyidikan dan sanksi apakah nanti perlu kurungan dan nggak, memang sebenarnya kita akan konsultasi dengan mahkamah agung. oleh karena itu, kalau seandainya dalam kesempatan ini, misalnya kita belum mendapatkan kesepakatan tidak ada salahnya, tapi yang jelas kami ingin sampaikan kami merujuk salah satu undang undang yang juga memberikan kewenangan secara khusus kepada institusi untuk melakukan penyidikan dalam proses hukum dimaksud. (vide halaman drs. taufiegrochman rugi, s.h dari fraksi abri, menyampaikan bahwa:n . tetapi kepada komisi tidak diberikan kewenangarah itu. sebab ini kita masuk katagori yang shock crime tidak termasuk shock crime, kita bisa merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo melakukan lewat langkah langkah yang lebih sistematis, yang lebih ilmiah, sehingga investasinya atau pendidikannya bisa lebih. (vide halaman sekjen depperindag drs. muchtar, dari pemerintah, menyampaikan bahwa: sepanjang yang menyangkut pengumuman tapi yang penting adalah substansinya itu ada. dan kalaupun toh misalnya anggota dewan berpendapat itu lebih tepat dalam sanksi sebenarnya kami sendiri juga tidak dapat menerima, cuma yang tadi sepanjang yang menyangkut pendidikan, kami masih berpendapat bahwa komisi ini harus diberi wewenang untuk itu, sebab kalau tidak kami khawatir proses penyelesaian perkara atau proses penyelesaian hukumnya itu bisa merupakan waktu yang cukup panjang. oleh karena itu sekali bagi komisi ini perlu diberi wewenang mengenai masalah tersebut yang seperti tadi katakan kalau basil penyelidikannya itu adalah katakanlah berindikasikan (vide halaman sekjen depperindag drs. muchtar, pemerintah), menyatakan bahwa: sebenarnya kalau berbicara mengenai kewenangan sampai seberapa jauh penyidikan yang diharapkan tidak jauh berbeda dengan ketentuan ketentuan yang ada. persoalannya apakah dalam prakteknya nanti semuanya akan digunakan itu lain lagi. tetapi penyidikan yang dimaksud sini mestinya ruang lingkupnya sama dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku. sekali dalam prakteknya seandainya nanti tidak ditemukan tindakan tindakan yang seperti dikhawatirkan nanti mestinya tidak dilakukan, tetapi kalau bicara ketentuan positifnya, tentunya pengertian penyidikan ini harus sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku. cuma tadi kan masalahnya kan itu harus pegawai negeri, nah kalau dasarnya itu, maka nantinya memang dasar umum, tapi kalau dalam suatu undang undang ada kemauan atau ada. politik hukum yang menginginkan pemberian institusi merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo itu untuk melakukan penyidikan bisa saja dan sudah ada presidennya yaitu undang undang zona ekonomi eksklusif walaupun tidak persis, tetapi ada rujukannya. terima kasih bapak pimpinan. (vide halaman sekjen depperindag drs. muchtar, pemerintah), menyatakan bahwa: menanggapi yang disampaikan oleh pak walid tadi. seandainya lembaga ini diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tentunya nanti dalam rekrutmen stafnya apabila dia akan diberi tugas sebagai penyidik dia harus memenuhi syarat syarat atau ketentuan ketentuan yang berlaku dalam penyidikan, antara lain misalnya pendidikan pendidikan penyidik. sebab kami juga punya penyidik, sebab kami kan ada direktorat meteorologi yang suka genera, memeriksa timbangan dan lain sebagainya. nah kami punya tenagatenaga penyidik dari pegawai pegawai yang ada meteorologi itu untuk peneliti kasus kasus kecurangan timbangan timbangan dan orang yang diberi katakanlah sertifikat sebagai penyidik itu. memang prosesnya harus melalui penyidikan dengan polri dan lain sebagainya. ini sekedar gambaran bahwa kalaupun toh institusi itu diberi wewenang mendidik bukan berarti kemudian otomatis, kemudian nanti dia bisa melakukan penyidikan tidak, tetap dalam menjalankan tugasnya dia harus punya sertifikat penyidik yang menurut aturan yang ada harus kita ikuti. ini pemikiran karni seandainya lembaga itu diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. terima kasih bapak pimpinan. (vide halaman bpk. ramadi saya, s.h dari fraksi kp, menyampaikan bahwa: jadi dalam ruu ini memang sedemikian rupa sudah kita rumuskan bahwa keinginan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik kepada komisi untuk melakukan penyidikan ini terkendali oleh peraturan perundangan yang ada pak. jadi tidak mungkin memang. sebab jelas sekali dalam undang undang nomor tahun rujukannya sedemikian jelas. kalau kita juga inginkan rumusan bahwa komisi ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, ini akan terjadi kerancuan dalam pengaturan mengenai acara hukum yang sudah diatur dalam undang undang nomor tahun ini. karena kita tahu persis sifat sifat dari komisi ini. jadi tugas merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dan kewenangan itu ada pada komisi. sedangkan komisi ini secara eksplisit kita atur secara limitation bahwa komisi ini adalah merupakan suatu lembaga yang tidak masuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud undang undang nomor tahun oleh karena itu kewenangannya juga dibatasi sedemikian rupa, sehingga lebih kepada masalah masalah yang berkaitan dengan penilaian dan pemeriksaan atau sini kita gunakan juga terminologi penyelidikan yang bukan penyidikan. oleh karena itu berdasarkan batasan batasan yang ada remang kewenangan kognisi hanya sebatas kepada yang sekarang ini kita rumuskan ini. jadi untuk lebih jauh dari itu memang tidak dimungkinkan oleh peraturan perundangan. sebab nanti akan terjadi kekacauan dalam sistem acara pidana. demikian pak ketua terima kasih. (vide halaman bpk. yanto, s.h dari fraksi kp, menyampaikan bahwa: untuk lebih mempertegas pak, karena kalau tadi pak sekjen mengemukakan penyidik katakanlah timbangan begitu ya, itu mungkin fungsinya sudah bisa kita wadah meskipun kita tidak menyebut sebagai penyidik. maksud saya begini, apakah kewenangan penyidik timbangan ini katakanlah dia menemukan kasus dia ini dari kesimpulan temuannya itu menyerahkannya langsung kejaksaan seperti yang kita maksudkan hasil penyidikan dari komisi ini atau diserahkan juga komisi. kalau komisi berarti sebenarnya apa yang dimaki pemerintah itu sudah mewadahi dalam undang undang ini, yaitu paling tidak itu atau jadi hasil komisi pada akhirnya itu bisa diserahkan kepada penyidik sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan. meskipun kita tidak menggunakan penyidik kalau maksudnya adalah itu dengan contoh kasus tadi penyidik timbangan berarti sebetulnya sudah tidak ada masalah. kalau maksudnya begitu, tetapi kalau memang penyidik timbangan itu kalau dia menemukan kasus kemudian dia berkas kemudian diserahkan kejaksaan, kejaksaan tinggal membawa pengadilan, tentunya melalui proses intern sana atau diserahkannya kepada polisi. ini pertanyaan saja. kalau kepada polisi sesungguhnya sudah mewadahi sini. tetapi kalau bisa itu merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo mengandung kepastian hukum baik tentang tata cara maupun pelaksananya karena tidak mempunyai kewenangan sebagai penyelidik, dan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan ketika putusan kppu diserahkan kepada penyidik, padahal kppu bukanlah penyelidikyaitu dengan menafsirkan frasa pihak lain dalam dan nomor tahun menjadi pelaku usaha lain , dan menghapuskan frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan penghapusan dan maka frasa pihak lain dan penyelidikan'tidak ditafsirkan secara sewenang wenang yang merugikan pelaku usaha dan diharapkan pendekatan hukum pidana tidak menjadi pilihan utama untuk melakukan tindakan represif karena dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi pembangunan demokrasi bidang ekonomi, pokok permohonan tentang frasa pihak lain dalam dan nomor tahun tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehatpemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan undang undang dasar mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang diatur secara tegas dalam uud maupun yang secara implisit menjiwai maksud maksud balik ketentuan uud, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembangunan ekonomi yang demokratis dengan menekankan efisiensi berkeadilan dan kepastian hukum yang adil sebagai jaminan atas hak milik dan terselenggaranya pembangunan ekonomi yang demokratis merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo langsung kejaksaan barangkali itu harus kita diskusikan, berarti memang harus ada penyidikan betul. tetapi kalau diserahkan kepada polisi berarti sesungguhnya dia belum penyidikan yang dimaksudkan dalam undang undang kurap itu. dan kalau itu maksudnya sudah mewadahi dalam rancangan undang undang ini. (vide halaman yusuf talib, s.h. dari fraksi kp, menyampaikan bahwa: saya ingin kembali saja dulu, tadi pada awal awal yang sudah disepakati bersama kita menempatkan komisi ini sebagai suatu lembaga independen lepas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain. kalau ini kita pegang berarti unsur yang ada dalamnya itu pasti unsur non pns. kalau kemudian kita ingin mengcreate kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam kurap, maka persyaratannya itu institusi itu harus institusi negara, institusi pemerintahan dimana didalamnya itu pns yang oleh undang undang diberi kewenangan sebagai penyidik. sebenarnya kan lembaga ini bukannya lembaga pemerintah, kalau toh nanti ada sekretariat status sekretariat yang permanen itu pun bukan institusi pemerintahan. ini dulu kita pegang, jadi kalau statusnya demikian saya kira selama undang undang tentang hukum acara pidana tidak dirubah tidak mungkin kita mengcreate ppn sini untuk melakukan tindak penyidikan. beda dengan misalnya undang undang pasar modal, undang undang tentang kepabeanan, tentang pajak dan beberapa undang undang lainnya yang secara tegas memberikan kewenangan untuk dibentuknya diberikan kewenangan penyidikan sehingga untuk itu diperlukan adanya penyidik pns (ppn). ini, ini saya kira status lembaganya dulu harus kita clearkan, artinya kan tidak bisa kalau tidak ada penyidik barangkali memang sebatas seperti kewenangan yang diberikan dalam rancangan undang undang ini kan kewenangan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. itu sudah jauh sebetulnya, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan itulah dirujuk atau diteruskan kemudian kepada aparat penyidik dalam hal ini aparat penyidik apa kita aparat penyidik polisi sebagai penyidik utama. sedangkan kalau kejaksaan itu kalau tidak salah ini pak taufik ini dari kepolisian lebih tahu barangkali itu mereka masih terikat pada undang merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo undang darurat tahun yang belum dicabut dalam kurap itu dibatasi dua tahun seharusnya diganti sampai sekarang belum diganti. jadi sebetulnya kalau menurut kurap kalau yang namanya penyidik itu tunggal polisi, kecuali untuk bidang bidang yang memang memerlukan kekhususan atau spesialisasi bisa create penyidik yang bukan dari aparat kepolisian, tetapi dari pns dan dia berada dalam koordinasi dan pengawasan pembinaan dari aparat polisi sebagai penyidik utama. (vide halaman bpk. drs. taufiegurochman rugi, s.h. dari fraksi abri, menyampaikan bahwa: mengapa lex specialis ada dua hal, yang pertama tolong diingat zee bukan wilayah ri, dia bukan wilayah yurisdiksi ri, dimana kepolisian mempunyai kewenangan penyidikan wilayah yurisdiksi dia adalah luar batas, yang kedua berkaitan dengan equipment, yang bisa menjangkau zee negara republik ini cuma tni al dengan kemampuan peralatannya, dengan pertimbangan itu apakah dengan suatu spesifikasi semacam itu pada komisi juga perlu dijadikan lex specialis, kalau itupun diberikan jangan dibaca sepotong sepotong. undang undang nomor tahun ketika berbicara tentang penegakan hukum, mengatakan bahwa kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun pun masih diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana itu, jadi bukan satu satunya al, polri pun diberikan, kalau itu mau diberikan juga kepada komisi sebaiknya kepada polisipun diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap undang undang praktek monopoli ini, tapi nanti akan terjadi tumpang tindih, karena itu sebaiknya kita proses saja silakan komisi karena ini merupakan hal yang rumit, silakan komisi menginvestigasi terhadap kasus ini kalau itu merupakan tindak pidana serahkan kepada polri untuk dididik lebih lanjut. jadi sebetulnya penyidikan sini agak rancu sedikit, karena ini terjemahan dari investigate (penyidikan) kalau itu penyidikan maka kembali kurap, karena itu bagaimana kalau kita kembalikan investigasi bukan penyidikan, kalau investigasi tidak kena dia kemari, karena memang pengertian kita, kita memberikan investigasi tapi merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo jangan diterjemahkan kepada penyidikan, sebab kalau penyidikan undang undang nomor berlaku, penyelidikan, penelitian, pemeriksaan, hanya sampai situ saja. bahkan diberikan kewenangan lebih lanjut ada kuasi, legislasi ada juga kuasi judicial sampai mengambil keputusan menyatakan kamu salah dan tidak salah itu adalah kewenangan pengadilan tapi kepada mereka kita berikan. (vide halaman bpk. drs. taufiegurochman rugi, s.h. dari fraksi abri, menyampaikan bahwa: undang undangkemudian yang ke memberikan kean praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. disini yang ingin kami soroti, kami digarisbawahi adalah tentang memberitahukan keputusan. kita berkeinginan bahwa keputusan komisi adalah berupa putusan, jadi bukan berupa blend tapi berupa vonis. jadi karena itu memberitahukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. nanti saya cek dulu dengan kemudian yang butir dikatakan itu menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku usaha yang melanggar undang undang ini dengan maksud bahwa sanksi administrasi juga diberikan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo kewenangan kepada komisi untuk menjatuhkannya. karena itu kami menyarankan agar menjatuhkan sanksi administrasi dan sanksi denda kepada pelaku usaha yang melanggar undang undang ini. sedangkan pada butir kami sarankan agar butir ini tidak dimasukkan dalam salah satu wewenang, karena kita akan membebaskan komisi dari kewajiban kewajibannya untuk menjadi para pihak yang bersengketa dengan pihak pengusaha, pelaku usaha dalam suatu peradilan. kalau memang pelaku usaha yang telah diputuskan oleh komisi bahwa melakukan pelanggaran atau melakukan praktek monopoli atau melakukan persaingan usaha tidak sehat, tidak melakukan keputusan komisi sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan pengadilan maka limpahan saja perkara itu kasus itu kepada penyidik untuk dididik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. jadi tidak kita tarik komisi untuk menjadi para pihak dalam suatu sengketa kepercayaan. demikian tanggapan kami tentang ini beberapa kata dapat kita putuskan bicarakan dalam timus, beberapa poin perlu kita putuskan pada kesempatan ini. terima kasih. (vide halaman bpk. ramadi saya, s.h dari fraksi kp, menyampaikan bahwa: saya ingin menyampaikan pendapat mengenai usulan yang diusulkan oleh pemerintah. saya ingin tanggapi usulan yang dirumuskan dalam ini. saya mulai dari bawah, pak dari mulai nomor saya sependapat dengan yang disampaikan oleh pak taufik, bahwa pencantuman poin ini justru menempatkan komisi itu menjadi pihak didalam menangani masalah ini. oleh karena itu dalam rangka menghindari penempatan komisi sebagai pihak dan ini lebih bernuansa kepercayaan, konsep yang diajukan oleh dewan diantisipasi dalam jadi apabila tidak dipatuhi maka akan diserahkan kepada penyidik. oleh karena itu butir ini saya kira tidak perlu dicantumkan. sedangkan pada poin saya pikir justru sanksi ini adalah sanksi administrative yang perlu dimuat disana. sedangkan sanksi yang lain, denda yang kita perkirakan akan tersubstitusi kurungan ini akan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dijatuhkan oleh lembaga peradilan. oleh karena itu sanksi yang perlu dicantumkan dalam angka adalah sanksi administratif. yang ini dalam draft sanksi administratif itu apa saja secara limitation diatur disana. (vide halaman pemerintah sekjen depperindag drs. muchtar, sc.): menyampaikan bahwa: bapak pimpinan, mengenai angka kami sebenarnya fleksibel cuma referensi sejak diketahui ini yang mungkin perlu kita adakan pengertian bersama dan tadi pengertian sejak diketahui oleh pelapor, yang mengetahui kapan, yang mengetahui pelapor itu sendiri. ini yang mungkin belum dapat pertimbangan kita bersama. kalau tadi kekhawatiran berapa pun hari yang kita tetapkan adanya lembaga kadaluwarsa saya tidak tahu ini apakah terkait masalah itu. tapi seandainya itu terkait, seandainya ada masalah oleh pelapor dan seandainya itu sudah lewat waktu dan seandainya komisi berpendapat bahwa memang diduga atau patut diduga itu akan terjadi, komisi tanpa dilapisi dia juga bisa bertindak sendiri sebab komisi pada dasarnya kapan saja bisa melakukan tindakan penyelidikan ada atau tidak ada pelaporan. jadi seandainya saya sebagai komisi misalnya ada laporan yang terlambat dan kami percaya laporan itu substansinya betul saya bisa bertindak sendiri. (vide halaman ir. ny. ariyanto sigit prakoeswo dari fraksi kp, menyampaikan bahwa: pemeriksaan itu tidak hanya tergantung pada komisi pak, juga pada yang diperiksa. ini mohon dipertimbangkan, kalau yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, lalu bagaimana. yang diperiksa tidak mau datang, atau yang diperiksa belum siap untuk diperiksa. saya pikir walaupun betul ada suatu bayangan tadi pak sekjen mengatakan bahwa seorang pengusaha kalau diperiksa terlalu lama itu jantungnya mangkal. tetapi sebaliknya, itu kalau kita berdiri pihak bahwa kita pengusaha. kalau kita berdiri pada pihak pemeriksa, dipanggil tidak mau datang datang, alasannya macam macam. kan ini proses pemeriksaan juga. apakah kesulitan kesulitan ini akan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dimasukkan dalam penjelasan atau saya sangat setuju dengan apa yang tercantum dalam ruu ini. (vide halaman bpk. samsudin ketua rapat, menyampaikan bahwa: kemudian membentuk (baru) (baru) yaitu untuk menampung bahwa pelaku usaha wajib menyerahkan barang barang bukti, alat bukti yang berkaitan dengan masalah yang mau diteliti, dinilai maupun diadakan penyelidikan, dan selain wajib juga dilarang menolak atau menghambat. jadi tidak dipersulit, jadi dimasukkan sebagai (baru) (vide halaman pemerintah sekjen depperindag drs. muchtar, sc.): pertama seperti waktu kita bahas di, tanggal januari merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bpk. drs. taufigurochman rugi, sh, dari fraksi abri, menyampaikan bahwaa n,sana. (vide halaman pemerintah sekjen depperindag drs. muchtar, sc.): pertama seperti waktu kita bahas rdeka barat jakarta telo fax email [email protected] menimbang bahwa pihak terkait, komisi pengawas persaingan usaha kppu),. pertama,undang undang nomor adalah suatu undang undang yang dibentuk sebagai tonggak reformasi ekonomi indonesia, dengan latar belakang sebagai berikut: undang undang nomor hadir atas amanat reformasi untuk melaksanakan demokrasi ekonomi atas fakta situasi ekonomi indonesia era orde lama yang bersifat sentralistik. diharapkan undang undang tersebut dapat menjadi sarana untukselanjutnya undang undang nomor diharapkan dapatundang undang nomorrdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang: mencegah praktik praktilebih jauh, kepastian hukum merupakan salah satu landasan utama dari pembentukan undang undang nomor dalam undang undang nomor telah secara sangat matang dan cermat mengatur kerangka hukum yang diatur meliputi asas dan tujuan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, kppu, penegakan hukum, serta ketentuan lain lain. kedua, dalam permasalahan penegakkan hukum, undang undang nomor mengedepankan penyelesaian perkara secara efisien dan efektif untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. dengan tujuan tersebut maka dibentuklah kppu, suatu lembaga khusus yang ditujukan untuk menjaga efektivitas pelaksanaannya: dari penjelasan umum undang undang nomor diketahui bahwa kppu adalahenanganan perkara kppu sepenuhnya bebas biaya. proses penanganan perkara kppu bersifat cepat dengan batasan waktu (maksimal hari kerja). ketiga, undang undang sangat berpegang teguh kepada asas yang menempatkan penegakan hukum pidana sebagai ultimatum rubidium. hal ini terlihat dalam beberapa hal sebagai berikut:laksanakan oleh lembaga khusus yang menangani perkara persaingan usaha yaitu kppu, dengan tetap merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan upaya hukum "keberatan" atas putusan kppu kepada pengadilan. dalam proses penanganan perkara kppu seluruh dokumen dokumen yang dihasilkan tidak mencantumkan istilah istilah yang digunakan dalam proses penegakan hukum pidana, seperti pro justicia untuk keadilan" atau demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". undang undang nomor memberikan pengaturan yang sangat komprehensif dalam penyelesaian perkara secara administratif dalam sampai dengan dalam hal terbukti pelaku usaha melakukan tindakan anti persaingan yang bersifat melawan hukum actus reus), jalan penyelesaian yang diutamakan oleh undang undang ini ialah memberikan kewenangan kepada kppu untuk melakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan kewenangan administratif tersebut dilaksanakan dalam suatu putusan kppu yang dibacakan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum. apabila pelaku usaha merasa keberatan atas putusan kppu tersebut, pembentuk undang undang memberikan jalan kepada pelaku usaha untuk melakukan upaya hukum keberatan pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam dalam hal ini sangat jelas terlihat kepastian hukum diberikan pada pelaku usaha yang beritikad baik dan memilih untuk menempuh jalur administratif. kppu berpandangan pembentuk undang undang memahami pada praktiknya memungkinkan adanya pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik. tidak memiliki itikad baik yang dimaksud adalah tidak kooperatif dalam penyelidikan kppu, tidak kooperatif dalam pemeriksaan kppu atau tidak kooperatif dalam menjalankan putusan kppu. perlu digarisbawahi bahwa undang undang nomor tidak memberikan kepada kppu kewenangan untuk melakukan upaya paksa sebagaimana pro justicia" kepolisian. dalam hal ini, tentunya kewenangan administratif yang dimiliki oleh kppu tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut. dalam proses penyelidikan dan atau proses pemeriksaan kppu, pelaku usaha diberikan kesempatan untuk menempuh prosedur administratif yang merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo sesuai dan uud bahwa dalam kerangka pembangunan ekonomi yang demokratis dan adil, negara merancang nomor tahun untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha yang mempunyai kapabilitas untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi yang demokratis. filosofi ini dapat disimpulkan dari konsideran huruf nomor tahun (vide bukti yang menyatakan bahwa: dengan demikian, demokrasi dalam bidang ekonomi bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, fair dan terbuka guna menyeleksi pelaku usaha pelaku usaha yang kapal untuk membangun ekonomi yang demokratis. secara tidak langsung, cita hukum nomor tahun memberikan pesan yang jelas bahwa segala tindakan yang menghambat terciptanya iklim ekonomi yang sehat, fair, efektif dan efisien dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan cita hukum nomor tahun dan pada akhirnya bertentangan dengan uud bahwa guna mewujudkan cita cita uud dan cita hukum nomor tahun untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, fair, efektif dan efisien, maka diperlukan instrumen yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang demokratis secara tegas dan jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pelaku usaha dan pemerintah sebagai regulator. oleh karenanya, ketentuan hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan uud adalah suatu keharusan: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo diberikan undang undang nomor namun demikian, dimungkinkan adanya oknum pelaku usaha yang tidak beritikad baik tidak kooperatif. dalam undang undang nomor diatur kppu dapat menyerahkan kepada penyidik dalam proses pro justicia" sebagai berikutpenjelasanpada tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh komisi. berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa undang undang nomor telah mengatur penempatan penegakan hukum pidana sebagai ultimatum rubidium sekaligus hal ini membantah dalil pemohon mengenai tidak jelasnya kapan proses administrasi dan pidana dimulai. hal ini menunjukkan tidak mungkin terjadi kesewenang wenangan oleh kppu, dikarenakan pada saat penyerahan perkara kepada pihak kepolisian pokok perkaranya pun beralih, dengan kata lain proses administratif kppu otomatis berhenti. dalam kondisi tertentu dimungkinkan pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan kppu, namun juga pelaku usaha tersebut tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan kppu. undang undang nomor memberikan jalan keluar terhadap situasi tersebut, yaitu dengan dilanjutkan proses penyidikan pro justicia) sesuai dengan ketentuan dan yang berbunyi sebagai berikut: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo apabila ketentuan sebagaimana dimaksud padasecara legalitas, pengaturan tersebut adalah tepat, yaitu dengan tidak dilaksanakannya putusan kppu, dapat diduga ada unsur sikap batin dari pelaku usaha yang menunjukkan niat jahat mens rea). dengan terpenuhinya unsur actus reus berupa tindakan anti persaingan dan adanya dugaan mens rea berupa itikad buruk tidak melaksanakan putusan kppu, maka dapat diduga ada unsur pidana. dalam hal ini tepat apabila penyelesaian permasalahan tersebut diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan proses penyidikan pro justicia) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tersebut. dalam praktiknya, pelaksanaan dan tidaklah bersifat serta merta, tetapi harus melalui beberapa tahapan sebelum dapat dilakukan penyidikan. tahapan yang dimaksud adalah putusan yang diserahkan harus telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) dan juga harus terdapat dugaan adanya tindak pidana terhadap perkara yang diserahkan. perlu ditegaskan sampai dengan saat ini kppu tidak pernah menyerahkan putusan kppu kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. kepolisian republik indonesia (selanjutnya disebut polri) telah menandatangani nota kesepahaman dengan kppu, dalam nota kesepahaman tersebut diatur putusan yang dapat diserahkan kepada polri ialah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, meliputi putusan kppu yang berkekuatan hukum yang tetap, putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum yang tetap, dan atau putusan mahkamah agung yang berkekuatan hukum tetap. lebih lanjut, penyerahan putusan kppu kepada penyidik polri tersebut tidaklah serta merta ditindaklanjuti oleh polri. penilaian terhadap pemenuhan unsur merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pidana merupakan kewenangan sepenuhnya dari pihak penyidik polri. prosedur penilaian terhadap hal tersebut antaranya melalui tahapan gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kppu kepada pihak polri. dalam hal ini, penyidik polri mempertimbangkan untuk menerima atau tidaknya perkara yang diserahkan oleh kppu tersebut dengan mempertimbangkan ada tidaknya pidana dan kecukupan alat bukti. apabila pihak polri berpendapat tidak adanya unsur tindak pidana, maka akan memberitahukan secara tertulis kepada kppu. keempat, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan undang undang nomorberikut adalah bunyi dari kedua terseb campaig dan atau publikasi tersebut, telah dikuatkan oleh putusan mahkamah agung yang menolak permohonan judicial review terhadap peraturan komisi nomor tahun tentang tata cara penanganan perkara. lebih lanjut,kppu telah menyusun berbagai peraturan, pedoman dan atau publikasi terkait undang undang nomor berikut adalah beberapa pedoman yang menurut pendapat kami memiliki kaitan langsung merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dengan permasalahan uji materiil yaitu penafsiran frasa "pihak lain" dan penafsiran frasa "penyelidikan": penafsiran frasa "pihak lain" dalam permasalahan penafsiran frasa "pihak lain", kppu telah menyusun peraturan komisi nomor tahun tentang pedoman undang undang nomor tahun adapun hal hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan pedoman ini adalah dari menterjemahkan maksud dari pembentuk undang undang serta melihat pengalaman kppu dalam proses penegakan hukum terhadap persekongkolan yang terjadi indonesia. dalam pedoman didefinisikan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender,kppu telah mempelajari memorie van toelichting undang undang nomor untuk dapat memahami maksud dari pembentuk undang undang terkait penggunaan frasa pihak lain. dipahami bahwa penggunaan frasa pihak lain dengan maksud dan tujuan agar dapat menjangkau tindakan anti persaingan yang bersifat horizontal maupun vertikal yang ada indonesia. hal ini, sangat sesuai dengan pengalaman kppu dalam menangani perkara persaingan usaha, dimana sebagian besar persekongkolan yang terjadi indonesia melibatkan pihak pihak luar pelaku usaha. pihak tersebut dapat meliputi perencana, pejabat dan atau pemilik tender yang terkait. hal ini dapat dilihat dari (empat puluh lima) putusan kppu terkait pelanggaran yang telah dikuatkan tingkat kasasi oleh mahkamah agung, selalu terdapat unsur pihak lain luar pelaku usaha, baik itu panitia pengadaan maupun orang perorangan yang terlibat dalam persekongkolan. berdasarkan hal tersebut, kppu telah menguraikan dalam pedoman bentuk bentuk persekongkolan meliputi persekongkolan horizontal, vertikal dan kombinasi. persekongkolan horizontal ialah persekongkolan yang terjadi antar sesama pelaku usaha, sedangkan persekongkolan vertikal ialah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan perencana, pejabat, merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pemilik tender yang terkait, serta persekongkolan kombinasi ialah persekongkolan yang melibatkan sesama pelaku usaha dan perencana, pejabat dan atau pemilik tender tersebut. bahwa angka undang undang nomor yang berbunyi "", telah membatasi kewenangan kppu supaya tidak menjatuhkan sanksi kepada pihak luar pelaku usaha. hal ini telah dilaksanakan oleh kppu dalam penanganan perkara kppu yang melibatkan pemohon. perkara yang dimaksud adalah perkara nomor kppu tentang dugaan pelanggaran undang undang nomor tahun terkaitdalam perkara tersebut, kppu hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada pemohon yang merupakan pelaku usaha dan tidak kepada pihak lain. penafsiran frasa "penyelidikan" dalam permasalahan penafsiran frasa "penyelidikan", kppu telah menyusun peraturan kppu nomor tahun tentang tata cara penanganan perkara. peraturan tersebut berlandaskan pada filosofis undang undang nomor yang mengedepankan penyelesaian administratif sebagai primum rubidium. melaksanakan maksud dari undang undang nomor yang mengutamakan penyelesaian perkara secara administratif, maka proses penyelidikan kppu bukan hanya ditujukan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, melainkan ditujukan untuk menunjang proses pemeriksaan administratif kppu. hal ini terlihat dalam pengertian penyelidikan dalam angka peraturan kppu nomor tahun yang berbeda dengan angka undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut kurap). merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dalam angka kurap, penyelidikan diartikan sebagaidangkan dalam angka peraturan kppu nomor tahun penyelidikan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator dan hasil pengawasan. adapun laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kppu dinilai kembali kelayakannya dalam suatu gelar laporan sesuai ketentuan dan peraturan kppu nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut: unit kerja yang menangani pemberkatan dan penanganan perkara melakukan penilaian yak atau tidaknya laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan gelar laporan. laporan hasil penyelidikan yang dinilai yak untuk dilakukan gelar laporan, disusun dalam rancangan laporan dugaan pelanggaran. proses gelar laporan tersebut ialah bentuk pelaksanaan ketentuan undang undang nomor yang mengatur mengenai pentingnya kejelasan dan kelengkapan suatu laporan. dalam hal ini, jelaslah proses penyelidikan kppu tersebut terutama merupakan sarana untuk menguji kejelasan dan kelengkapan suatu laporan hasil penelitian untuk dapat atau tidaknya dilakukan tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai bagian dari rangkaian proses administratif kppu. pada akhirnya, berdasarkan keterangan dan penjelasan sebagaimana diuraikan atas, kppu memberikan kesimpulan sebagai berikut: bahwa frasa "pihak lain" padil seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa frasa "penyelidikan" pada huruf huruf huruf dan huruf sertahwerdasarkan keterangan dan penjelasan tersebut atas, kppuengan seadil adilnya. selain itu, kppu mengajukan ahli yaitu reply harun yang menyampaikan keterangan secara tertulis yang diterima mahkamah pada februari yang pada pokoknya sebagai berikut. frasa pihak lain dalam permohonan perkara nomor puu xiv pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwabertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uudyang tidak sehat" kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan lebih lanjut pemohon berpendapat bahwa komisi pengawas persaingan usaha republik indonesia kppu) melalui pendekatan penafsiran ekstensif telah memperluas makna dari frasa pihak lain sehingga tidak hanya mencakupyang menyatakanyang, melainkan juga mencakup pihak pihak lain selain pelaku usaha termasuk pihak pemerintah . oleh karena itu, menurut pemohon, frasa pihak lain guo tidak memberikan kepastian hukum, multitafsir, tidak jelas, dan tidak konsisten mengacu pada ketentuan definisi pihak lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan angka bertolak belakangan dengan pemahaman pemohon, ahli berpendapat memang jika berlandaskan pada penafsiran sistematis dengan menghubungkan atau membandingkan dan dengan angka maka penafsiran frasa pihak lain terbatas hanya pelaku usaha lain dan tidak menjangkau pihak pemerintah misalnya. namun demikian, suatu aturan perundang undangan tidak hanya ditafsirkan berdasarkan penafsiran sistematis, melainkan juga dapat ditafsirkan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo berdasarkan penafsiran penafsiran lain, termasuk penafsiran historis dan penafsiran kontekstual (progresif). untuk itu, ahli akan menjabarkan pemaknaan frasa pihak lain dengan menggunakan (dua) penafsiran historis dan penafsiran kontekstual tersebut. penafsiran historis penafsiran historis merupakan metode penafsiran ketentuan dalam suatu peraturan perundang undangan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. dengan menggali kembali maksud pembentuk undang undang, maka ahli akan mencoba menarik pemaknaan frasa pihak lain dalam ruang pembahasan atau risalah catatan pembahasan (memorie van toelichting) tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. dalam risalah rapat panitia khusus pansus) dewan perwakilan rakyat, tertanggal desember diketemukan penjelasan: justru dalam rangka kecurangan dalam komponen harga, kami melihat perlu adalah sesuai dengan mengenai persekongkolan para pesaing, khusus butir mengenai masalah mengatur pemenang tender merupakan sebenarnya kecurangan dalam komponen harga, dalam hal ini memang kami menyarankan ada butir, yaitu atau malahan dalam bagian keempat ini mengenai masalah praktik untuk mengatur pemenang tenderkadang kadang dilakukan oleh perusahaan besar menghancurkan perusahaan lain sehingga disarankan adanya baru, yaitu pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan melakukan jual rugi selanjutnya dalam rapat panitia kerja hanja) tertanggal desember anggota hanja sugandi adiwiyata, menyatakan frasa pihak lain , sebagai berikut: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigojuga pelaku pesaing. oleh karena itu disana disebut pihak lain berdasarkan risalah pembahasan, baik itu rapat pansus maupun rapat hanja dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri), dapat disimpulkan atau ditegaskan bahwa penafsiran atas frasa pihak lain tidak dapat dimaknai terbatas pelaku usaha lain tapi juga menjangkau pihak swasta maupun pihak pemerintah . oleh karena itu, ahli berkesimpulan tidak terdapat pertentangan antara ketentuan dan dengan ketentuan uud malah penafsiran frasa pihak lain yang tidak terbatas pelaku usaha lain tersebut sejalan dengan semangat uud yang mengharuskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip prinsip keadilan, menjamin kemajuan (kesejahteraan), dan kesatuan ekonomi nasional. penafsiran kontekstual progresif) seharusnya perbedaan antara ketentuan angka dan dan dimaknai dalam konteks saling melengkapi satu sama lain dalam satu kesatuan sistem hukum, yaitu keberadaan angka juncto dan dianalogikan seperti bongkahan puzzle yang saling melengkapi dan menguatkan. satu sisi angka mendefinisikan frasa pihak lain secara general atau umum. sisi lain untuk memperkuat eksistensi angka maka dibentuklah ketentuan dan yang mengkonkretkan sekaligus memperluas makna frasa pihak lain tidak terbatas pelaku usaha lain . kalaupun frasa pihak lain tidak dimaknai dalam konteks saling melengkapi sebagaimana dipaparkan atas, maka berdasarkan pendekatan penafsiran kontekstual atau penafsiran progresif, seharusnya ketentuan angka yang inkonstitusional, karena bertentangan dengan ketentuan uud bukan malah merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa frasa pihak lain dalam dan nomor tahun tidak memberikan kepastian hukum sehingga tidak dapat mewujudkan tujuanpada akhirnya cita cita pembangunan ekonomi yang demokratis tidak akan tercapai. seharusnya pembentuk nomor tahun tidak menggunakan frasa pihak lain dalam dan guo tetapi menggunakan frasa pelaku usaha lain , sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan ekonomi yang demokratis dan pemerintah sebagai regulator, bahwa secara sistematis yuridis dengan menggunakan penafsiran gramatikal, frasa pihak lain dalam dan nomor tahun bermakna pelaku usaha lain . hal ini mengacu kepada definisi persekongkolan atau konspirasi usaha yang diatur dalam angka nomor tahun yang secara tegas menyatakan bahwa:berdasarkan definisi atas maka persekongkolan yang dimaksud dalam nomor tahun adalah persekongkolan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk menguasai pasar. oleh karena ketentuan tersebut sangat jelas, maka seharusnya pembuat menggunakan frasa "pelaku usaha lain", bukan "pihak lain" dalam guo, bahwa terdapat inkonsistensi kaidah norma antara dan dengan angka nomor tahun satu sisi, dan nomor tahun menggunakan frasa pihak lain" yang mempunyai makna umum sehingga membuka merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dan hal itu dilandasi argumentasi bahwa penafsiran frasa pihak lain dalam angka terlalu sempit dan berpotensi dimanfaatkan para pelaku usaha untuk melakukan praktik persekongkolan atau permufakatan tender. secara faktual, dari praktik persekongkolan atau permufakatan tender yang terkonfirmasi dalam beberapa kasus yang ditangani oleh kppu, pihak lain dalam persekongkolan tender tidak hanya melibatkan pelaku usaha lain , melainkan juga melibatkan juga pihak luar pelaku usaha lain, termasuk pejabat pejabat pemerintah. menurut ahli, sekiranya hakim konstitusi melihat persoalan ini dalam proporsi yang faktual, maka sesungguhnya yang bertentangan dengan ketentuan uud bukanlah dan melainkan angka karena ketentuan guo tidak mencerminkan prinsip prinsip berkeadilan dan secara faktual penafsiran frasa pihak lain yang sempit tersebut berkontribusi atas kemunduran perekonomian nasional. il. frasa penyelidikan pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan huruf huruf huruf dan huruf juncto dan bertentangan dengan ketentuan uud karena tidak memberikan kepastian hukum, apakah kewenangan penyelidikan tersebut masuk ranah penyelidikan pidana atau penyelidikan administratif. selain itu, menurut pemohon, tidak memberikan acuan jelas kapan suatu pemeriksaan kppu disebut pemeriksaan penyelidikan administratif dan kapan penyelidikan pidana. huruf huruf huruf danmenurut ahli, frasa penyelidikan dalam tidak dalam konteks pro justicia sebagaimana ditentukan dalam ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap), melainkan penyelidikan dalam konteks fungsi administratif atau verifikasi laporan masyarakat. fungsi administratif tersebut segaris lurus dengan pengenaan sanksi yang bersifat administratif yang melekat pada kelembagaan kppu, sebagaimana diatur dalam dan sebagai berikut: dan:merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo:lebih lanjut penegasan atas fungsi administratif dari kppu tersebut tertuang dalam nota kesepahaman kppu dengan kepolisian negara republik indonesia nomor kppu nk x dan nomor x yang memberikan batasan atas fungsi administratif dari kppu dan fungsi penegakan hukum dari institusi kepolisian negara republik indonesia. menurut pemohon, ketentuan penyelidik merujuk pada ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kitab undang undang hukum acara pidana kurap) yang mengatur bahwmenurut ahli, pemohon keliru dalam memahami konteks penyelidik ini karena definisi penyelidik tersebut adalah dalam konteks kitab undang undang hukum acara pidana dan dalam konteks penyelidikan tindak pidana. sementara penyelidik dalam undang undang nomor tahun adalah dalam konteks larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta dalam konteks untuk melakukan verifikasi administratif guna mengumpulkan alat bukti dalam rangka proses penegakan hukum persaingan usaha (bukan penyelidikan tindak pidana). adapun diterima definisi penyelidik dalam kurap juga merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo termasuk penyelidik dalam konteks luar undang undang nomor tahun maka berlaku asas hukum lex posterior derogat legi priori (hukum yang kemudian mengesampingkan hukum yang terdahulu). oleh karena itu, menurut ahli, ketentuan penyelidik dalam kurap tersebut dapat dikesampingkan oleh undang undang nomor tahun lebih lanjut untuk memberikan gambaran atau pemahaman yang komprehensif atas frasa penyelidikan , ahli membagi interpretasi frasa penyelidikan oleh kppu dalam (dua) konteks. pertama, sebagai upaya melindungi kepentingan (hak konstitusional) pelapor. kedua, efektivitas penyelesaian perkara. melindungi kepentingan pelapor pemberian kewenangan penyelidikan kepada kppu bukan tanpa pertimbangan atau landasan yang kuat. salah satu faktor utama melekatkan kewenangan penyelidikan kepada kelembagaan kppu didasari pada agennya pemberian proteksi atau perlindungan atas kepentingan pelapor. hal ini perlu dipahami lebih mendalam, karena pada tataran praktik, tidak semua pelapor memiliki resources yang memadai dalam menghimpun dan mencari alat bukti terhadap dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. menyadari kondisi faktual tersebut, melalui kewenangan penyelidikan, kppu dibebankan atau diberikan amanah oleh negara untuk memberikan perlindungan, menjamin perlakuan yang sama hadapan hukum, dan memberikan dukungan maksimal bagi pelapor dalam mencari dan mengumpulkan alat alat bukti (vide uud 1945j. selain itu, keberadaan kewenangan penyelidikan oleh kppu sangat penting dalam mengejawantahkan tujuan pembentukan sebagaimana ditentukan dalam yang meliputimerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigoerdasarkan pemahaman atas maka dalil pemohon yang menyatakan atau mendalilkan frasa penyelidikan yang melekat pada kewenangan kppu bertentangan dengan ketentuan uud adalah keliru karena tafsir yang dilakukan oleh pemohon tidak didasari pada pemahaman yang komprehensif atas maksud dan tujuan pembentukan serta pentingnya keberadaan kewenangan penyelidikan kppu dalam mewujudkan perekonomian nasional yang berbasis pada prinsip kerakyatan, kemanfaatan, dan keadilan. efektivitas penyelesaian perkara seperti diketahui bahwa penyelidikan kppu menggunakan (dua) pendekatan, yaitu pendekatan administratif (premium medium) dan pendekatan pidana menjadi pilihan yang terakhir (limun medium). pendekatan pidana baru dapat diberlakukan oleh kppu setelah pelaku usaha tidak melaksanakan putusan kppu secara sukarela. adapun mekanismenya kppu menyerahkan pelaksanaan putusan kepada institusi kepolisian negara republik indonesia. rangkaian dari proses pengenaan sanksi administratif (dari kppu) pengenaan sanksi pidana (ke kepolisian) tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara persekongkolan atau permufakatan tender. pada posisi ini, eksistensi kewenangan penyelidikan kppu menjadi sangat krusial, karena melalui kewenangan tersebut, kppu menghubungkan antara kepentingan melindungi hak konstitusional pelapor dan kepentingan memberikan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan (vide walaupun bukti permulaan yang cukup itu tidak serta merta menghilangkan independensi penyidik kepolisian negara republik indonesia) merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dalam penegakan hukum (pro justicia), setidaknya bukti permulaan ini menjadi titik awal (starting point) penyidik dalam menemukan mengumpulkan alat bukti tambahan dan menentukan siapa kerangkanya. i2.5anuari yang pada pokoknya masing masingdan huruf dan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidlo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigoprivat:atau setidak tidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya huruf huruf huruf dan huruf dan serta dan kerugian konstitusional dan atau potensi kerugian konstitusional pemohon adalah sebagai berikut: terkait frasa pihak lain dalam dan pemohon menguraikan kronologis sebagai berikut. tanggal september pemohon mengajukan permohonan pemrakarsa proyek kerjasama penyediaan infrastruktur pembangunan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pembangkit listrik tenaga sampah plt sa) dihampiri, antara lain, feasibility study dan amdal dengan biaya sendiri: terhadap permohonan tersebut, walikota bandungyang isinya menetapkan pemohon sebagai pemrakarsa yang bekerjasama dengan pemerintah berdasarkan mekanisme sistem build operate transfer, selanjutnya pemerintah kota bandung mengadakan lelang pengolahan sampah yang dimenangkan oleh pemohon berdasarkantanggal agustus keputusan dprd kota bandung nomor tahun tentang persetujuan, antara lain, menyetujui penandatanganan kerja sama antara pemerintah kota bandung dengan pemohon, namun kerjasama tersebut tidak kunjung ditandatangani padahal berdasarkan dokumen lelang, perjanjian kerjasama tersebut selambat lambatnya ditandatangani dalam jangka waktu hari setelah penetapan lelang, yaitu paling lambat tanggal september putusan kppu nomor kppu l menyatakan bahwa pemohon secara sah dan meyakinkan terbukti melanggarmerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha kota bandung batal demi hukum: putusan kppu dimaksudadanya norma yang bersifat multitafsir dan mengandung ketidakpastian hukum tersebut: adanya pernyataan walikota bandung yang berniat membatalkan hasil lelang sebagaimana nomor atas dan mengadakan lelang baru. pembatalan tersebuproses lelang secara fair, jujur, dan terbuka. selain itu pembatalan dimaksud telah merusak reputasi pemohon mata dunia usaha nasional dan internasional, terkait frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam huruf huruf huruf dan huruf dan serta dan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon karena pemohon telah menjalani penyelidikan yang dilakukan oleh kppu dan penyelidikan tersebut dilaksanakan secara pro justicia. dengan demikian, pemohon sangat potensial untuk diperiksa dalam tahap penyidikan. selanjutnya potensi kerugian akan bertambah bagi pemohon apabila pemohon dijatuhi sanksi pidana administratifbadan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian perseroan nomor tanggal september divide bukti p 1aj dan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo berbagai macam penafsiran. sisi lain, angka nomor tahunkepada angka nomor tahun namun penggunaan frasa pihak lain tetapsebagaimana dalam putusan nomor kppu l (vide bukti dan peraturan kppu nomor tahun (vide bukti hal ini akan sangat berbeda dari segi kepastian hukum dan keadilan, manakala pembentuk nomor tahun secara tegas merumuskan frasa pelaku usaha lain , bukan pihak lain, dalam dan nomor tahun bahwa dalam kaitannya dengan pemohon, ketidakpastian hukum dalam frasa pihak lain dalam nomor tahun melahirkan kesewenang wenangan yang menghilangkan hak yang dimiliki pemohon sebagai pemenang sebuah kompetisi yang fair, transparan dan terbuka. penafsiran pihak lain secara luas tersebut nyata nyata bertentangan dengan angka nomor tahun oleh karenanya secara konstitusional, teleologis filosofis dan doktrin (penafsiran gramatikal), maka frasa pihak lain tidak memberikan kepastian hukum. pada akhirnya ketidakpastian hukum dapat menciptakan kesewenang wenangan yang menghambat proses pembangunan demokrasi ekonomi sebagaimana yang dicita citakan konstitusibatas frasa pihak lai. ekonomi merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo telah disahkan oleh departemen hukum dan hak asasi manusia dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ht. .th. tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, tanggal desember (vide bukti p 1bj. selanjutnya terkait dengan joseph skenario sebagai pihak yang mewakili pemohon untuk mengajukan permohonan guo, berdasarkan angka salinan akta nomor tentang pernyataan keputusan rapat pt. bandung raya indah lestari, tanggal februari menyatakan, direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan bank): mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri: harus dengan persetujuan dewan komisaris divide bukti p 2aj. adapun berdasarkan, tanggal januari telah mengangkat joseph skenario sebagai direktur utama (vide bukti dengan demikian, menurut mahkamah, joseph skenario berwenang mewakili pt. bandung raya indah lestari sebagai pemohon dalam permohonan guo. bahwa pemohon mendalilkan putusan kppuperluasan makna tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional pemohon yakni adanya pembatalan hasil lelang yang telah dimenangkan oleh pemohon. akibat dari pembatalan ini bukan hanya kerugian materiil saja yang dialami pemohon tetapi juga kerugian materiil yaitu rusaknya reputasi pemohon mata dunia usaha nasional dan internasional. selanjutnya terkait frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo huruf huruf huruf dan huruf dan serta dan menurut pemohon berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yakni adanya kemungkinan pemohon diperiksa dalam tahap penyidikan dan kemungkinan dijatuhi sanksi pidana administratif. terhadap kerugian konstitusional dan atau potensi kerugian konstitusional pemohon guo, menurut mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian konstitusional dan atau potensi kerugian konstitusional yang dialami pemohon tersebutrta hak konstitusional atas hak milik yang tidak dapat diambil secara sewenang wenang sebagaimana diatur dalam uud bahwa kerugian konstitusional dan atau potensi kerugianrmohonannya telah mengajukan permohonan agar mahkamah menjatuhkan putusan provisi dengan alasan. bahwa terhadap tuntutan provisi pemohon tersebut atas, mahkamah berpendapat, dalam hukum acara mahkamah, hanya mengatur mengenai putusan sela yang dapat diberikan terhadap permohonan sengketa kewenangan lembaga negara. namun demikian, mahkamah pernah menjatuhkan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigooktober antara lain, mempertimbangkan,'. bahwa pemohon mendalilkan putusan sela dalam perkara guo diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional pemohon yang lebih besar namun pemohon tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional pemohon yang lebih besar tersebut. selain itu pemohon juga tidak menjelaskan hak hak konstitusional apa yang dirugikan yang tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir apabila suatu norma hukum telah diterapkan. sehingga tidak ada alasan bagi mahkamah untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon dimaksud. dengan demikian, permohonan pemohon terkait permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. pokok permohonan i3.9j menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas huruf huruf huruf dan huruf dan serta dan terhadap dan uud adapun alasan pemohon mengajukan permohonan guo pada pokoknya sebagai berikut. frasa pihak lain dalam dan bertentangan dengan dan uud dikarenakan: frasa pihak lain dalam dan tidak memberikan kepastian hukum sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigobertindak sewenang wenang, terdapat inkonsistensi norma antara dan dengan angka satu sisi, dan menggunakan frasa pihak lain yang mempunyai makna umum sehingga membuka berbagai macam penafsiran. sisi lain, angkapada angka namun penggunaan frasa pihak lain. dengan demikian guna memberikan kepastian hukum, mahkamah dapat memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa pihak lain dalam guo yakni pelaku usaha lain :dan uud dikarenakan: frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam guo menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan apakah kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh kppu merupakan penyelidikan pidana ataukah kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif: frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam guo mengatur kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan secara akumulatif dan alternatif. akumulatif berarti pemeriksaan yang dilakukan kppu secara mutasi mutans menjadi pemeriksaan sekaligus penyelidikan pidana. alternatif berartitersebut merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo menimbulkan ketidakpastian hukum terlebihberpotensi ditingkatkan menjadi penyidikan: frasa penyelidikan dalam guo bukanlah pemeriksaan administratif, melainkan penyelidikan pidana karena: dalam terminologi hukum, frasa penyelidikan merujuk pada penyelidikan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, jika dihubungkan dengan dan putusan kppu merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, huruf huruf huruf dan huruf serta dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mengatur mengenai tata laksana penyelidikan secara cermat sehingga menimbulkan ketidakjelasan kaidah dan norma, frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf dan huruf serta dansatu pun yang berwenang melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf dan huruf serta dan pelaksanaan penyelidikan oleh kppu adalah bentuk kesewenang wenangan,, cc. ketentuan damerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pendekatan hukum pidana sebagai premium medium isi!). hal tersebut dikarenakan dai3gde panta astana dan chairul huda, sebagaimana selengkapnya termuat dalam duduk perkara, i3. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keterangannya, samping memberikan keterangan tertulis presiden juga mengajukan ahli nigrum natasha sirait, sebagaimana selengkapnya termuat dalam duduk perkara,duduk perkara, i3. menimbang bahwa persidangan pihak terkait, komisi pengawas persaingan usaha kppu), telah memberikan keterangan secara tertulis dan juga mengajukan keterangan tertulis ahli reply harun, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil dalil permohonan pemohon, bukti bukti yang diajukan pemohon dan mendengar keterangan pihak pihak serta ahli ahli yang diajukan sebagaimana disebutkan pada paragraf dan atas, mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa demokrasi ekonompersaingan usaha yang sehat dimaksud penting gundibentuknya tidak sekadar menjamin adanya kesejahteraan konsumen melainkan juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi sosial sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. bahwa instrumen untuk memastikan persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan penegakan hukum persaingan usaha. terkait hal tersebut, negara haruslah menciptakan peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam uud adapun mengatur mengenai siapa saja yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha, yaitu komisi pengawas persaingan usaha kppu), pengadilan negeri pn), dan mahkamah agung ma). kppu berwenang untuk mengawasi penegakan hukum dan memastikan pengawasan terhadap pengecualian yang diatur dalam yakni pengecualian kepada pelaku usaha tertentu, kegiatan usaha tertentu serta perjanjian tertentu. diberi kewenangan untuk menangani keberatan terhadap putusan kppu dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi kewenangan peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan dan penuntutan karena tidak dijalankannya putusan kppu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. adapun diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha apabila perkara tersebut diajukan upaya hukum kasasi. namun demikian, hal tersebut bukanlah menjadi tujuan utama dari hakekat cita cita karena yang terpenting dari guo adalah merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo adanya kepastian hukum melalui norma norma yang ada dalam undang undang itu sendiri. bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan dalil dalil pemohon tentang konstitusionalitas yang dimohonkan pemohon sebagai berikut: apakah frasa pihak lain dalam dan yang ditafsirkan selain pelaku usaha lain oleh kppu bertentangan dengan uud apakahuud bahwa terhadap permasalahan konstitusionalitas pertama, yakni mengenai frasa pihak lain dalam dan yang ditafsirkan selain pelaku usaha lain oleh kppu, menurut mahkamah, dan merupakan ketentuan yang mengatur mengenai larangan persekongkolan dalam tender, persekongkola. angka menyatakan,merujuk definisi tersebut atas secara tegas dan imperatif diperoleh suatu pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya (dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. para pelaku usaha yang melibatkan diri dalam persekongkolan akan membuat sebuah komitmen yang bersifat rahasia dengan tujuan yang negatif. demikian halnya yang terjadi dalam persekongkolan tender, persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo, sebagaimana diatur dalam dan yang pada hakekatnya adalah juga suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesama kompetitor atau pelaku bisnis. persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalnya dalam sebuah tender, persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta tender tertentu memenangkan tender. persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang terangan maupun diam diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. demikian halnya modus persekongkolan sebagaimana dimaksudkan juga dalam dan bahwa meskipun pembatasan makna atau definisi yang terdapat dalam ketentuan umum angka tersebut harus dimaknai secara imperatif dan dipedomani serta dilaksanakan yang terimplementasi dalam lain yang bersifat teknis operasional agar tidak terjadi multitafsir dan ada kepastian hukum, namun penting dipertimbangkan oleh mahkamah, bahwa adanya pembatasan pihak yang terlibat dalam persekongkolan sebagaimana yang telah diuraikan atas, yaitu hanya terbatas pada sesama pelaku usaha ternyata tidak dapat mengatasi modus berbagai praktik persekongkolan yang semakin beraneka ragam, mengingat semakin pesat persaingan usaha dan berbagai kemajuan teknologi, seperti halnya dalam persekongkolan tender, dimana kerjasama untuk mengatur tender dapat terjadi sejak tahap perencanaan, penyusunan dipa, pembentukan panitia, dan dokumen persyaratan, prakualifikasi hps, pada saat pembukaan tender, bahkan pada tahap paling akhir yaitu evaluasi pelaksanaan, sehingga pembatasan secara imperatif sebagaimana yang dimaksud dalam angka tidak cukup lagi untuk mengimbangi dan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo menjawab kebutuhan terhadap pemberantasan persekongkolan dimaksud guna menciptakan persaingan usaha yang sehat, demikian pula dalam modus yang dipakai dalam persekongkolan yang lainnya. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut mahkamah berpendapat agar makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada angka dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga pihak yang terkait dengan pelaku usaha . pemaknaan demikian menurut mahkamah tidak saja menjadikan frasa pihak lain sebagaimana yang diatur dalam dan yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha. oleh karena itu, kppu harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. dengan demikian diperlukan kehati hatian kppu dalam menentukan keterkaitan pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha. dengan demikian sepanjang kppu tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan. oleh karena itu pemaknaan dan yang berkenaan dengan frasa pihak lain harus menyelaraskan dengan semangat yang ada dalam angka sebagaimana yang telah mahkamah bertugas atas, yaitu pihak yang terkait dengan pelaku usaha . bahwa pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah kppu berwenang menafsirkan frasa pihak lain dalam dan sebagai selain pelaku usaha lain sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf f3. atas. dalam huruf disebutkan bahwa salah satu tugas kppu adalah menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan selanjutnya menyatakan bahwa tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh komisi. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo sebagaimana diatur dalam dan uud oleh karena itu, mahkamah konstitusi dapat memberikan penafsiran konstitusional terhadap dan nomor tahun sebatas frasa pihak lainfrasa pihak lain dalam dan nomor tahufrasa pihak lain dalam dan nomor tahun menjadi conditional constitutional, maka kaidah itu haruslah memberikan makna bahwa frasa pihak lain berarti pelaku usaha lain , sehingga dan nomor tahun berbunyi: pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha iain . pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain. pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha iain. penafsiran semacam ini akan membuat kaidah kaidah undang undang dalamdalam dan uud merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa berkenaan dengan hal tersebut tidak secara eksplisit mendelegasikan kewenangan mengatur kepada kppu. huruf hanya memungkinkanhanya sebatas sebagai pedoman. namun demikian untuk menilai tentang pedoman kerja atau manual yang dikeluarkan oleh kppu hingga membuat penafsiran tentang pemaknaan pelaku usaha lain menjadi pihak lain sebagaimana yang diatur dalam dan mahkamah harus membatasi diri untuk tidak terlalu jauh menilai hal tersebut, mengingat bukan menjadi kewenangan mahkamah untuk menilai legalitas sebuah peraturan yang berada bawah undang undang. oleh karena itu terkait dengan penafsiran kppu tentang frasa pelaku usaha lain menjadi pihak lain yang didasarkan pada kewenangan yang ada dalam huruf dan adalah menjadi domain lembaga lain dalam hal ini mahkamah agung untuk mengujinya. namun demikian penting ditegaskan, kppu dalam menyusun pedoman dimaksud harus mempertimbangkan dan tidak boleh bertentangan dengan tafsir mahkamah terhadap pengertian pihak lain dalam dan sebagaimana ditegaskan dalam paragraf .3j atas. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada paragraf j3. dan paragraf atas, argumentasi pemohon bahwa frasa pihak lain dalam dan yang tidak selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka yang telah dipertimbangkan pada paragraf dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan uud beralasan menurut hukum untuk sebagian, mengingat mahkamah tidak mengabulkan sebagaimana yang dimohonkan pemohon, namun mahkamah berpendapat bahwa frasa pihak lain dalam dan harus dimaknai terkait pelaku usaha lain . bahwa terhadap dalil pemohon yang kedua adalah konstitusionalitas frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam huruf huruf huruf dan huruf serta dan yang menurut merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pemohon frasa dalam kedua tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan kaidah dan norma serta merupakan bentuk kesewenang wenangan. terhadap dalil pemohon tersebut,divide 1999j,erdasarkan kppu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan selanjutnya huruf menyatakan bahwa kppu berwenangpengawasan dan penegakan sanksi merupakan instrumen penegakan hukum administrasi negara. dengan kata lain, kppu merupakan institusi yang melakukan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, dan oleh karenanya tugas serta wewenang kppu berada dalam wilayah hukum administrasi. dengan demikian frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam huruf huruf huruf dan huruf serta dan yang merupakan wewenang kppu haruslah diletakkan dalam bingkai penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, yakni penyelidikan dan atau pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hal ini sejalan dengan kewenangan kppu(vide huruf juncto 1999j. dengan demikian frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam merupakan penyelidikan dalam konteks fungsi administratif atau verifikasi laporan masyarakat merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dengan cara mengumpulkan alatrangka penegakan hukum persaingan usaha dan bukan penyelidikan dalam pengertian pro justicia sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut dalamyang diatur dalam adapun yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh untuk melakukan penyelidikan. penyelidikan dalam merupakan salah satu cara metode daripada fungsidengan demikian penyelidikan adalah bagian proses penegakan hukum yang secara tegas diatur dalam adalah merupakan tindakan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, pemeriksaan surat, pemanggilan untuk dilakukan tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum hingga sampai pada tahap persidangan. bahwa pengertian penyelidikan dalam huruf huruf huruf dan huruf dapat menjadikan pemaknaan yang multitafsir mengingat tidak jelasnya kewenangan lembaga kppu sebagai penegak hukum dalam ranah pidana ataukah bukan, sehingga sangat dimungkinkan adanya praktik yang menyimpang ketika kppu menggunakan kewenangan penyelidikan tersebut dalam rangka pro justicia ataukah bukan, sebab hal ini sangat berhimpitan dengan potensi dianggapnya hak asasi pihak yang terhadapnya dilakukan penyelidikan. dengan memaknai secara jelas apa yang dimaksudkan penyelidikan pada merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo huruf huruf huruf dan huruf maka akan menempatkan proses penyelidikan yang dimaksudkan dalam akan memberikan kepastian tentang ruang lingkup dan batasan yang menjadi kewenangan kppu guna memberikan kepastian hukum pihak yang terhadapnya dilakukan penyelidikan terutama bagi pelaku usaha. bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut atas mahkamah berpendapat frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam huruf huruf huruf dan huruf serta dan haruslah ditafsirkan sebagai pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan , bukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam terlebih dalam pertimbangan hukum sebelumnya, sehingga seharusnya tindakan kppu didalam penyelidikan" pun bukan dalam rangka pro justicia. bahwa dalil pemohon selanjutnya adalah ketentuanedar instrumen untuk menghukum semata. terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah berpendapat, bahwa merupakan administrative penal law, yaitu hukum pidana merupakan instrumen untuk lebih mengefektifkan sanksi hukum lainnya, seperti sanksi administrasi atau perdata. dengan kata lain sanksi pidana merupakan ultimatum medium setelah sanksi administrasi atau perdata dijatuhkan sebagai primum medium. hal ini dikarenakan sanksi administrasi atau perdata dirasa jauh lebih efektif untuk dapat memaksa orang menaati ketentuan hukum yang mengatur mengenai usaha dan industri ketimbang menggunakan sanksi pidana secara langsung. peletakkan sanksi pidana sifatnya lebih terbatas hanya sebagai ultimatum medium yang lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan baik terhadap korban maupun pelaku itu sendiri. adanya skala prioritas sanksi demikian akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan hal tersebut akan lebih merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan dari pembentukan bahwa baru dapat dilaksanakan apabila putusan kppu yang berisi sanksi administrasi kepada pelaku usaha tidak dijalankan oleh pelaku usaha dimaksud dan apabila pelaku usaha tersebut tidak mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri terhadap putusan kppu dimaksud. dalam hal terjadi keadaan demikian, putusan kppu selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyidikan. putusan tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap sebelum diserahkan kepada penyidik. dalam tahap penyidikan inilah berlaku ketentuan dan dalam keadaan yang demikian penyidik tidak kemudian serta merta kehilangan kewenangan untuk melakukan penyelidikan apabila hasil pemeriksaan yang telah diserahkan dari kppu tersebut masih dipandang belum mencukupi. berbeda dengan penyelidikan, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalamkata lain proses dari penyelidikan dan pelimpahan berkas perkara sampai kepada persidangan pengadilan adalah sebuah rangkaian proses yang terakumulasi dan tidak terputus dan hal tersebut termasuk dalam bingkai penegakan hukum pidana dan dalam konteks pro justicia. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, dalil pemohon yang menyatakan bahwaadalahmerdeka barat jakarta telo fax email seretanstgabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. menyatakan frasa pihak laindan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain , sehingga:nyatakan frasa penyelidikan dalamax email seretanst@mahkemahkonsitusigongumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksamasing masing sebagai anggota, pada hari senin, tanggal delapmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ttd. ttd. anwar usman suhartono ttd. ttd. menahan mp. sitompul dewa gede laguna ttd. ttd. santo wahiduddin adams ttd. ttd. maria farida indrawi saudi isra panitera pengganti, ttd.p 6a, p 6b)merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo tentang frasa penyelidikan dalam huruf dan nomor tahun tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehatomisi pengawas persaingan usaha kppu) apakah itu? dilihat dari frasa tersebut, huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun mengatur kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan secara akumulatif dan alternatif. secara akumulatif berarti bahwa suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh kppu secara mutasi mutans menjadi pemeriksaan administratif sekaligus penyelidikan pidana. secara alternatif berarti bahwaini membingungkan masyarakat yang berkepentingan termasuk tetapi tidak terbatas pada pemohon tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh kppu apakah sedang melakukan pemeriksaan administratif ataukah penyelidikan pidana. kepastian hukum berkaitan dengan ini penting mengingat nomor tahun tidak memberikan acuan yang jelas tentang apakah suatu pemeriksaan kppu disebut pemeriksaan administratif dan apakah disebut dengan penyelidikan pidana. terlebih lagi jika suatu pemeriksaan kppu secara sekaligus disebut sebagai pemeriksaan administratif dan penyelidikan pidana. pengaturan tersebut semakin menambah ketidakpastian hukummempunyai potensi untuk ditingkatkan menjadi penyidikan: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa frasa penyelidikan' dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun bukanlah pemeriksaan administratif, tetapi penyelidikan pidana disebabkan (dua) hal. pertama, dalam terminologi hukum dalam sistem hukum indonesia, frasa penyelidikan merujuk kepada penyelidikan yang diatur dalam nomor tahun (bukti tidak ditemukan bidang hukum lain selain hukum acara pidana yang menggunakan terminologi penyelidikan. kedua, frasa penyelidikan adalah penyelidikan pidana jika dihubungkan dengan dan yang mengatur tentang tahapan penyidikan berdasarkan putusan kppu yang dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup dan hasil penyelidikan. oleh karenanya setiap proses penyidikan didahului dengan penyelidikan, maka dalam konteks tersebut frasa penyelidikan adalah penyelidikan pidana yang mendahului penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik (kepolisian), bahwa lazimnya hukum acara pidana mengatur tentang tindakan penegakan hukum dan pihak pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum tersebut. dengan kata lain, pengaturan hukum acara pidana mencakup prosedur tata laksana dan pihak pelaksananya. sehubungan dengan frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun maka nomor tahun seharusnya mengatur tata laksana penyelidikan dan siapakah yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan tersebut. pengaturan yang cermat tentang tata laksana penyelidikan dan pelaksananya merupakan keharusan untuk memenuhi kepastian hukum, bahwa huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun tidak mengatur tata laksana penyelidikan secara cermat, karena frashal ini berarti bahwa penyelidikan pidana yang dilakukan oleh kppu harus sama persis dengan penyelidikan yang dilakukan oleh merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo kepolisian republik indonesia yang bersandar kepada nomor tahun termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana sesuai nomor tahun dan laporan serta koordinasi kepada penyidik sesuai dan nomor tahun (vide bukti dalam konteks penyelidikan yang dilakukan kppu dihubungkan dengan nomor tahun maka timbul pertanyaan apakah setiap peristiwa yang diperiksa kppu adalah? ataukah penentuan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana ataukah hanya peristiwa yang bersifat administratif itu diserahkan begitu saja kepada kppu untuk diputuskan secara subyektif tanpa didasarkan pada ketentuan pelaksanaan penyelidikan yang jelas dalam nomor tahun dalam konteks penyelidikan kppu dihubungkan dengan dan nomor tahun apakah dalam melaksanakan penyelidikan dan atau pemeriksaan kppu selalu membuat laporan dan berkoordinasi dengan penyidik? bagaimana keabsahan dari penyelidikan kppu jika kppu tidak pernah sekalipun membuat laporan dan berkoordinasi dengan penyidik? jika penyelidikan kppu tidak disertai dengan laporan dan koordinasi kepada penyidik, maka penyelidikan kppu dianggap tidak sah karena bertentangan dengan dan nomor tahun dan secara mutasi mutans bertentangan dengan frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun karena frasa penyelidikan mengacu kepada nomor tahun pertanyaan pertanyaan tersebut muncul disebabkan ketidakjelasan kaidah dan norma dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun khususnya frasa penyelidikan sehingga melahirkan ketidakpastian hukum: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa selain pengaturan tentang tata laksana penegakan hukum, hukum acara pidana seharusnya mengatur penegak hukumnya atau pelaksana penegakan hukum. dalam konteks frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun guoada satupun yang berwenang untuk melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun nomor tahun secara tegas menyatakan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi negera republik indonesia . dengan ketentuan ini, maka nomor tahun tidak memberikan kewenangan menjadi penyelidik kepada pejabat lembaga pemerintahan atau lembaga negara lain kecuali pejabat polisi negara republik indonesia. ketentuan tersebut jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain bahwa tidak ada satupun pejabat dari lembaga apapun selain kepolisian yang dapat menjadi penyelidik kecuali terdapat undang undang luar nomor tahun yang secara khusus memberikan kewenangan untuk menjadi penyelidik seperti dalam nomor tahun komisi pemberantasan korupsi (bukti yang memberikan kewenangan kepada kpk untuk mengangkat penyelidik. dalam kaitannya dengan itu, nomor tahun sama sekali tidak mengatur kewenangan pejabat kppu untuk menjadi penyelidik, sehingga ketentuan tentang penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun tidak dapat dilaksanakan. pelaksanaan penyelidikan oleh kppu adalah bentuk kesewenang wenangan karena tidak didasari kewenangan untuk menjadi penyelidik, bahwa berbeda dengan badan narkotika nasional, badan nasional pemberantasan terorisme dan komisi pemberantasan korupsi yang memiliki penyelidik dari unsur kepolisian, sehingga lembaga lembaga tersebut dapat tetap melakukan penyelidikan meskipun undang undang merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo terkait tidak memberikan kewenangan menjadi penyelidik, sepanjang penyelidikan tersebut dilaksanakan oleh pegawai dari unsur kepolisian republik indonesia. hal ini berbeda dengan keadaan kppu yang tidak menggunakan dan tidak memiliki penyelidik dari unsur kepolisian republik indonesia sebagaimana dibuktikan dengan peraturan komisi pengawas persaingan usaha nomor tahun tentang tata cara penanganan perkara (bukti yang mengatur penyelidikan dilaksanakan oleh investigator yang merupakan pegawai kppu, bukan berasal dari unsur kepolisian republik indonesia. sementara itu nomor tahun juga tidak mengatur secara khusus pemberian wewenang untuk menjadi penyelidik luar unsur kepolisian negara republik indonesia. dengan tidak adanya penyelidik dari unsur kepolisian republik indonesia dan nomor tahun tidak memberikan kewenangan kepada anggota dan pegawai kppu untuk penyelidik, maka penyelidikan kppu dilaksanakan oleh orang orang yang tidak berwenang untuk menjadi penyelidik, bahwa oleh karena nomor tahun tidak mengatur kewenangan menjadi penyelidik dan tidak pula mengatur tata cara dan tata laksana penyelidikan, maka ketentuan tentang penyelidikan huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun adalah ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan karena guo tidak mengatur tata cara pelaksanaan penyelidikan sesuai asas lex sine scripts.. frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun adalah ketentuan tentang pemberian kewenangan. ketentuan tersebut tidak serta dapat diterapkan kecuali jika dibuat ketentuan yang mengatur tata cara dan pelaksanaan dari kewenangan tersebut, termasuk dalam pengaturan tata laksana dan pelaksanaan kewenangan itu adalah pengaturan tentang siapakah pihak yang akan melaksanakan kewenangan tersebut. oleh karenanya, frasa penyelidikan dalam huruf merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo huruf huruf huruf dan dan nomor tahun memerlukan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan penyelidikan dan pihak pihak yang diberikan kewenangan sebagai penyelidik. tanpa ketentuan pelaksanaan tersebut, maka berdasarkan asas lex sine scripts, frasa penyelidikan adalah ketentuan yang tidak diterapkan. hal ini pada akhirnya memengaruhi keabsahan dari penyelidikan yang dilaksanakan kppu berdasarkan huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun bahwa uraian atas menegaskanyang adil bagi pihak pihak yang berkepentingan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh kppu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemohon yang telah dirugikan hak konstitusionalnya terlepas apakah nantinya akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan tahap penyidikan. ketidakpastian hukum tersebut pada akhirnya menciptakan potensi kesewenang wenangan yang menghambat pembangunan demokrasi dalam bidang ekonomibahwa penghapusan frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun secara sistemik tidak akan mengurangi efektifitas peran, tugas dan wewenang kppu untuk memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat, karena kppu masih memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif. kedudukan kppu sebagai lembaga administratif justru dapat menciptakan pengawasan persaingan usaha yang kondusif, efektif dan efisien dengan menempatkan pendekatan administratif sebagai primum medium dan menempatkan pendekatan hukum pidana sebagai ultimatum medium. pendekatan administratif merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dipandang lebih tepat untuk penanganan persaingan usaha yang sehat, fair dan transparan sebagai prasyarat terciptanya pembangunan ekonomi yang demokratishuruf huruf dan dan nomor tahun sebatas frasa penyelidikfrasa penyelidikan dalam tersebut adalah inkonstitusional: bahwa jika frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun dibiarkan tanpa perubahan maka kaidah undang undang yang diatur dalam itu inkonstitusional (huruf huruf huruf dan dan nomor tahun menjadi constitutional, maka kaidah itu haruslah menghapus frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun penghapusan frasa penyelidikan akan membuat kaidah kaidah undang undang dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun itu adalah konstitusional (constitutional) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam dan uud merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo tentang dan nomor tahun tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bahwa sejalan dengan dinyatakannya frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun adalah inkonstitusional dan secara hukum tidak mengikat, maka sudah sepantasnya jika dan nomor tahun dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum. sebab,era republik indonesia, bahwa dan nomor tahun menekankan proses pidana (primum medium) dan oleh karenanya secara prinsipil bertentangan dengan nomor tahun yang menekankan proses administratif dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha. dalam konteks sengketa persaingan usaha, seharusnya proses administratif lebih didahulukan karena dianggap lebih kondusif dalam menciptakan dan mengatur iklim usaha yang sehat. bersandar pada asas ultimatum medium, maka penyelesaian sengketa persaingan usaha seharusnya diserahkan kepada bidang hukum administrasi melalui kppu. hukum pidana baru mengambil peran manakala bidang hukum lainnya tidak mampu menyelesaikan sengketa persaingan usaha tersebut: bahwa ketentuan dan nomor tahupendekatan hukum pidana sebagai premium mediummerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo, bahwa dalam konteks ultimatum medium, maka penggunaan hukum pidana adalah jalan terakhir manakala bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan persoalan tertentu. cast, penggunaan hukum pidana baru dilakukan jika ternyata proses administratif yang dilaksanakan kppu berdasarkan nomor tahun tidak berjalan efektif yang ditandai dengan tidak dipenuhinya putusan administratif yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pelaku usaha. hal ini dilandasi pada pandangan bahwa sesungguhnya hukum pidana tidak mempunyai tujuan pada dirinya sendiri. hukum pidana bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi hanya instrumen yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, termasuk dalam konteks ini adalah menciptakan kesejahteraan sosial dan mendorong terciptanya demokrasi ekonomi. sebaliknya, jika proses pidana dilaksanakan tanpa menunggu putusan administratif yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hal itu berarti menempatkan hukum pidana sebagai tujuan itu sendiri atau dengan kata lain, penjatuhan pidana adalah tujuan akhirnya. dalam kerangka inilah, dan nomor tahnomor tahun tetapi sekedar instrumen untuk menghukum semata: bahwa oleh karena nomor tahun tidak mempunyai pengaturan yang memadai tentang tata laksana penyelidikan dan tidak memberikan kewenangan kepada anggota dan pegawai kppu untuk menjadi penyelidik atau penyidik pegawai negeri sipil ppn) maka penggunaan pendekatan hukum pidana sebagai ultimatum medium seharusnya diserahkan kepada penyelidik dan penyidik dari unsur kepolisian negera republik indonesia. hal itu dimungkinkan karena nomor tahun tetap mengatur tindak pidana administratif tentang persaingan usaha tidak sehat, sehingga proses hukum pidana terhadap tindak pidana administratif tetap dapat merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo berjalan. namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana bidang persaingan usaha mulai dari penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kppu karena nomor tahun tidak mengatur kewenangan menjadi penyelidik dan ppn. oleh karenanya penyelidikan dan penyidikan dalam nomor tahun harus diserahkan kepada kepolisian negara republik indonesia: bahwa permohonan penghapusan dan nomor tahun adalah konsekuensi yuridis dan logis dari permohonan penghapusan frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun oleh karenanya pertimbangan konstitusional, yuridis dan filosofis yang mendasari permohonan penghapusan frasa penyelidikan dalam huruf huruf huruf huruf dan dan nomor tahun juga berlaku terhadap dan nomor tahun khususnya yang berkaitan dengan tidak adanya kepastian hukum dalam tersebut dan transparan sebagaimana diamanatkan dan uud dan cita hukum nomor tahun berdasarkan uraian atas dancara keseluruhdan nomor tahun inkonstitusional dan membatalkannya, merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigodiartikan sesuai dengan penafsiran mahkamah konstitusitahun yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta ketentuan yang terdapat dalam uud bahwa tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahubadan hukum publik atau privat . selanjutnya dalam penjelasan tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahuvide bukti p 6a dan p 6b): merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigojuga akan menghadirkan ahli ahli untuk memperkuat dalil dalil pemohon, permohonan pemeriksaan cepat bahwa pada saat perbaikan permohonan ini diajukan mahkamah konstitusi, pengadilan negeri bandung telah memutus keberatan yang diajukan oleh pemohon atas putusan kppu nomor kppu l salah satu keberatan yang diajukan adalah terkait dengan putusan kppu yang melampaui batas kewenangan karena, pertama, menafsirkan frasa pihak lain dalam nomor tahun sehingga mencakup pihak pihak luar pelaku usaha sehingga penafsiran tersebut dipandang bertentangan dengan angka nomor tahun yangkedua, kppu melampaui batas kewenangannya berdasarkan nomor tahun karena membatalkan tender yang seharusnya menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara, bahwa berdasarkan dan nomor tahun pemohon diberikan hak untuk mengajukan kasasi dalam waktu hari sejak pemberitahuan putusan dan diputuskan oleh mahkamah agung dalam waktu hari sejak keberatan diterima, bahwa dengan permohonan pemeriksaan cepat ini, pemohon berharap majelis hakim konstitusi dapat memberikan putusan sesegera mungkin, khususnya terkait dengan tafsir konstitusional atas frasa pihak lain dalam nomor tahun agar putusan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi mahkamah agung dalam mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan pemohon, khususnya mempertimbangkan makna pihak lain dalam guo, merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa pemohon memohon kepada mahkamah agar dapat mengabulkan permohonan pemeriksaan cepat demi mencegah terjadinya kerugian konstitusional yang lebih besar yang secara potensial dapat dialami kembali oleh pemohon: provisi bahwa dengan mempertimbangkan nomor tahun yang mengatur batas waktu putusan kasasi oleh mahkamah agung, dan mempertimbangkan yang menyatakan bahwa, maka pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menerbitkan putusan sela untuk menunda penerapan nomor tahun oleh mahkamah agung: bahwa menunjuk putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi1 halaman yang menyebutkan pendapatnyamerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo permohonan provisi sejalan dengan pertimbangan hukum atas karena memenuhi dua hal. pertama, putusan provisi tidak menimbulkan kerancuan hukum karena putusan tersebut secara khusus hanya berkaitan dengan pemohon dan tidak menjangkau pihak pihak lain yang sedang mengajukan kasasi dalam perkara persaingan usaha kepada mahkamah agung. kedua, putusan tentang frasa pihak lain justru akan menguatkan perlindungan hukum bagi pemohon karena mempunyai kejelasan yuridis tentang frasa pihak lain dalam guo: bahwa disebutkan pula pendapat mahkamah dalam putusan guo halaman bahwa:f berupa pemberhentian pimpinan kpk yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan meskipun dalam kasus yang berbeda, namun terdapat kesamaan dalam hal penundaan penerapan ketentuan tentang tindakan administratif. dalam kaitannya dengan pemohon, pemohon saat ini mengajukan kasasi yang merupakan upaya hukum administratif sebagaimana diatur dalam nomor tahun oleh karenanya dengan merujuk putusan mahkamah guo maka mahkamah dapat menunda penerapan nomor tahun yaitu: penundaan penerapan nomor tahun sampai dengan mahkamah mengeluarkan putusan dalam perkara guo, dengan demikian, cukup beralasan secara hukum bagi mahkamah untuk mengabulkan permohonan provisi dimaksud. permohonan penundaan pelaksanaan nomor tahun tidak menghapus hak pemohon untuk mengajukan kasasi atas putusan pengadilan negeri bandung: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo berdasarkan hal atas, pemohon memohon kepada mahkamah agar dapat menerbitkan putusan sela sebagaimana tersebut atas,rovisi: menerima permohonan provisi dari pemohon: menunda pelaksanaan nomor tahun sampai dengan mahkamah mengeluarkan putusan dalam perkara guo, penundaan pelaksanaan nomor tahun tidak menghilangkan hak pemohon untuk mengajukan kasasi kepada mahkamah agung, dalam pokok perkara: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,sebagai . pelaku usaha lain :bagai . pelaku usaha lain . : merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigotidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,il seretanst@mahkemahkonsitusiakta pendirian perseroan terbatas pt. bandung raya indah lestari, tanggal september bukti p 1b fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ht. th. tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, bukti p 2a fotokopi akta pernyataan keputusan rapat pt. bandung raya indah lestari, tanggal februari bukti p 2bukti fotokopip 6a fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bukti p 6perseroan terbatas, bukti fotokopi putusan komisi pengawas persaingan usaha perkara nomor kppu l bukti fotokopi peraturan pengawas persaingan usaha nomor tahun tentang pedoman undang undang nomor tahun tentang larangan persekongkolan dalam tender, bukti p 12a fotokopi surat pt. bandung raya indah lestari nomor bil plt sa ys ix perihal permohonan sebagai pemrakarsa pembangunan plt sa, tanggal september bukti p 12b fotokopi laporan akhir studi kelayakan pembangkit listrik dengan bahan bakar sampah kota bandung tahun bukti p 12c fotokopi analisis dampak lingkungan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah kota bandung tahun bukti fotokopiperaturan daerah kota bandung nomor tahun tentang pengelolaan sampah: bukti fotokopi keputusan walikota bandungmerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bukti fotokopi keputusan walikota bandung nomor kep. plh tentang daftar calon peserta lelang yang lulus prakualifikasibukti fotokopikeputusan dewan perwakilan rakyat daerah kota bandung nomor tahun tentang persetujuan atas rencana perjanjian kerja sama sama pemerintah daerah dengan badan usaha, bukti fotokopi artikel berjudul kppu batalkan pt. bil, tahapan pembangunan plt tetap berjalan , fokusjabar.com, selasa, agustus bukti fotokopi artikel berjudul pemkot bandung tender ulang pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah , diunduh tanggal agustus bukti fotokopi peraturan komisi pengawas persaingan usaha nomor tahun tentang tata cara penanganan perkara, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidanap 24a fotokopp 24fotokopi dokumen lelang pemerintah kota bandung berjudulertanggal maret bukti fotokopi berita acara sidang majelis komisi pemeriksaan terlahir iii pada pemeriksaan lanjutan: bukti fotokopi rancangan undang undang nomor . tahun tentang larangan praktek monopoli,desember selain itu, pemohon pada persidangan tanggal november mengajukan dua orang ahli yaitu gde panta astana dan chairul huda yang merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigogde panta astana setelah ahli membaca dan menelaah ataupun mengkaji substansi (pokok pokok) permohonan pemohon dalam perkara guo serta respon berupa keterangan dari pihak pemerintah, dewan perwakilan rakyat dpr), ketua komisi pengawas persaingan usaha kppu) dan tanggapan berupa catatan yang disampaikan oleh beberapa anggota majelis hakim mahkamah konstitusi maka ahli akan menyampaikan pandangan pendapat dari perspektif hukum administrasi terhadap perkara guo. bahwa dalam perkara guo, yang dimohonkan untuk diuji adalah norma beberapa yang terdapatyaitu norma yang terkandung dalam huruf huruf huruf huruf dan serta dan semua norma yang terdapat dalam tersebut bertalian dengan keberadaan kppu beserta fungsi, tugas dan wewenangnya, yang secara atribut ditentukan dan diberikan oleh undang undang nomor tahun karena itu, agar dapat diperoleh kejelasan tentang norma yang terkandung dalam beberapa undang undang nomor tahun yang dimohonkan untuk diuji, apakah bertentangan ataukah tidak dengan uud kiranya penting untuk disampaikan pemahaman yang menyeluruh tentang kppu, dalam arti kata: institusi apakah sebetulnya kppu itu? pertama, dari segi legal standing(vide 1999j. karena kppu adalah lembaga independen maka keberadaannya dibentuk tersendiri dan dikeluarkan dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan sehari hari. meskipun demikian, kppu tetap bertanggungjawab secara langsung kepada presiden (vide 1999j. artinya, keberadaan kppu tetap berada dalam ranah pemerintahan eksekutif, namun dalam merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigolo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pelaksanaan tugas wewenangnya dijamin indepedensinya dari pengaruh fungsi fungsi pemerintahan sehari hari. dengan demikian, independensi dan netralitas kppu dijamin oleh uu, baik secara struktural maupun secara fungsional. dalam menjalankan tugas wewenangnya, kppu tidak dapat diintervensi ataupun dipengaruhi oleh cabang cabang kekuasaan yang lain. demikian pula kppu tidak boleh diintervensi untuk kepentingan politik ataupun untuk kepentingan bisnis pihak pihak yang terkait, kedua, dari segi fungsi, kppu adalah lembaga yang menjalankan fungsi administratif, sekaligus fungsi yudisial. fungsi administratif kppu itu tampak dari bunyi ketentuan yang menyebutkan, . nomenklatur pengawas pada kppu (yang mengawasi pelaksanaan undang undang adalah nomenklatur hukum administrasi, karena berkenaan dengan instrumen penegakan hukum dalam hukum administrasi . dalam konteks ini, ten berge dalam bukunya bescherming tegen overhead menyebutkan bahwa instrument penegakan . sejalan dengan pendapat ten berge tersebut atas, maka baik pengawasan maupun sanksi yang merupakan instrumen penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, normalnya dijumpai dalam khususnya ketentuan dan dalam ketentuan disebutkan bahwa: tugas komisi meliputi: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigoini: khusus untuk tugas komisi menyusun pedoman sebagaimana atur dalam huruf diatas, lebih lanjut diuraikan pada bagian keempat: fungsi regulatory), sedangkan dalam ketentuan disebutkan bahwa: wewenang komisi meliputi::: dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan: memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat::erdasarkan pendapat ten berge dan ketentuan dan tersebut atas, maka dapat dikatakan bahwa kppu adalah institusi ataupun lembaga yang melakukan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, dan oleh karenanya domain merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo kerja (dalam arti kata tugas wewenangnya) berada dalam domain (hukum) administrasi. sehubungan dengan itu, menjadi sangat relevan mengetengahkan wewenang kppu sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf yang telah disebutkan atas. pertanyaan yang timbul kemudian adalah, apakah penyelidikan yang dilakukan oleh kppu itu penyelidikan yang bersifat administratif ataukah pidana? jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: bahwa wewenang kppu untuk melakukan penyelidikan harus diletakkan dalam kerangka penegakkan hukum dalam hukum administrasi negara, khususnya pengawasan atas pelaksanaan apakah ada ataukah tidak pelanggaran terhadap guo berdasarkan laporan dari masyarakat dan dari pelaku usaha, atau atas inisiatif kppu sendiri, bahwa untuk mengetahui ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap guo, maka kppu melakukan penyelidikan untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan data, informasi, dan fakta (to search, collect, and fact finding): bahwa hasil penyelidikan tersebut kemudian disimpulkan oleh kppu. bila kesimpulannya ada pelanggaran maka kppu kemudian menyenangkannya untuk diambil putusan berupa penjatuhan sanksi administratif bila terbukti adanya pelanggaran terhadap guo. dari rangkaian proses penegakan hukum (dalam hukum administrasi negara) yang diawali dengan pengawasan sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif, maka penyelidikan yang dilakukan kppu yang berada dalam proses penegakan hukum guo adalah penyelidikan yang (sepenuhnya) bersifat merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo administratif, bukan penyelidikan dalam artian pro justicia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka nomor tahun tentang kurap yang menyebutkhal yang demikian itu mutasi mutans berlaku terhadap frasa penyelidikan yang terdapat dalam ketentuan dan ketiga, masih dalam kaitannya dengan penegakan hukum dalam hukum administrasi, yaitu penerapan sanksi. secara atribut wewenang untuk menerapkan sanksi diberikan kepada kppu. kewenangan kppu dalam menjatuhkan ataupun menerapkan sanksi tersebut adalah bertalian dengan fungsi yudisial sebagai bagian dari penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, dalam hal ini kppu adalah lembaga @rasi pengadilan atau semi pengadilan (gusi judicial), yaitu mempunyai wewenang mengadili walaupun bukan sebagai institusi pengadilan. fenomena menjamurnya lembaga gusi yudisial dalam khasanah sistem kekuasaan kehakiman indonesia seperti halnya komisi penyiaran indonesia kpi), komisi informasi pusat kip), badan pengawas pemilu bawaslu), ombudsman, dli merupakan hal yang baru, sehingga bangunan teoritis tentang hal tersebut sangat minim. dengan mengutip pertimbangan pertimbangan putusan pengadilan texas dalam kasus perdue, bracket, flores, utt burn versus linebarger, organ, blair sebagaimana disitir oleh jimmy assidigie dalam tulisannya, mengambil beberapa kriteria sebuah lembaga yang dikategorikan sebagai gusi yudisial, yaitu: kekuasaan untuk memberikan penilaian, kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta fakta untuk membuat putusan, merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo kekuasaan untuk membuat amar putusan dengan pertimbangan pertimbangan yang dibuatnya: kekuasaan untuk menguji saksi saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar para pihak dalam persidangan, kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman. memang tidak secara eksplisit menyebut kppu sebagai pengadilan, namun dengan merger kriteria kriteria tersebut atas, kppu adalah gusi yudisial semi pengadilan. beberapa ketentuan yang menegaskan kedudukan kppu sebagai semi pengadilan adalah ketentuan huruf huruf huruf dan huruf serta huruf huruf huruf huruf dan huruf sebagai lembaga semi pengadilan, sanksi yang berupa tindakan administrasi dan sanksi hukum (pidana kurungan) yang dapat dijatuhkan oleh kppu kepada pihak yang melanggar norma adalah sebagaimana diatur dalam dan terhadap sanksi yang diatur dalam sekurang kurangnya menunjuk (dua) hal, yaitu: merupakan administrative penal law. artinya hukum pidana merupakan instrumentalia untuk meng efektifkan sanksi hukum lainnya, seperti sanksi administrasi atau perdata. dengan demikian, sanksi pidana adalah ultimatum medium, setelah sanksi administrasi atau perdata dijatuhkan sebagai primum medium, menerapkan sanksi secara kumulatif atau bersama sama antara hukum administrasi dengan hukum pidana dalam bentuk kopulasi internal dan kopulasi eksternal. kopulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama sama, misalnya pengenaan denda dan atau pencabutan izin, sedangkan kopulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi bersama sama dengan sanksi pidana. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo menunjuk konstitusi yang demikian itu, tampak bahwakan hukum dalam hukum administrasi negara. terlebih tengah masyarakat perdagangan dan perindustrian yang berkembang dewasa ini, keberadaan sanksi administrasi semakin penting artinya. menurut mochtar kusumaatmadja dan arief sidharth,penting dalam kehidupan masyarakat, maka sanksi administrasi memainkan peranan yang penting. sanksi administrasi yang dapat berbentuk penolakan pemberian izin setelah dikeluarkannya, seperti halnya itulah sebabnya mengapa dalam sanksi administratif lebih diutamakan sebagai primum medium dibandingkan dengan sanksi pidana sebagai ultimatum medium. keempat, fungsi regulatory huruf menentukan bahwa salah satu tugas kppu adalah menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang undang ini . terhadap ketentuan guo, timbul pertanyaan: apakah tugas penyusunan pedoman itu dapat ditafsirkan memberikan kewenangan regulator kepada kppu untuk mengatur hal hal yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan itu atau tidak. dalam hukum tata negara berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi, kewenangan regulasi yang bersifat mengikat untuk umum terkait erat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yang merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo berdaulat, yaitu melalui para wakilnya lembaga perwakilan rakyat. tidak satu orang rakyatku yang dapat dikurangi haknya dan dibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yang berdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusi yang berlaku (the principle constitutional democracy). jika suatu lembaga atau pejabat publik tertentu (staat organ, public office, public official hendak mengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satu satunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk undang undang yang dibentuk menurut uud yaitu oleh dpr atas persetujuan bersama dengan presiden. bentuk peraturan lain yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan mengatur dari undang undang (legislative delegation rule making power) atau paling rendah mendapat sub delegasi kewenangan pengaturan satu tingkat bawah. misalnya, memberikan delegasi kewenangan kepada pp,dan memberikan sub delegasi kewenangan lagi kepada peraturan menteri. pengecualian atas berlakunya prinsip legislative delegation rule making power itu hanya dimungkinkan atas pertimbangan bahwa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya seorang kepala pemerintahan memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan prinsip fries ermessen'. untuk itu, kepada presiden diberi kewenangan karena kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan uud untuk menetapkan satu jenis peraturan yang bersifat administratif dan menyangkut urusan internal pemerintahan, yang oleh nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, diberi nama peraturan presiden perpres). peraturan presiden ini dapat ditetapkan secara mandiri (otonom) oleh presiden menurut kebutuhan hukum yang timbul dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tugas internal merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pemerintahan dengan tanpa didahului oleh atau didasarkan atas perintah pengaturan oleh uu. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa selain presiden, tidak ada lembaga lain atau pejabat lain yang diperbolehkan membuat peraturan yang bersifat mengikat untuk umum kecuali jika kewenangan demikian secara tegas didelegasikan oleh atau disubdelegasikan oleh suatu peraturan pelaksana undang undang, seperti atau peraturan lain yang ditentukan oleh undang undang. oleh sebab itu, jika kepada kppu tidak secara eksplisit dan tegas diberi kewenangan mengatur lebih operasional oleh nomor tahun maka kppu tidak dapat disebut mempunyai kewenangan regulasi. jika dipelajari, nomor tahun sama sekali tidak memberi kewenangan untuk mengatur kepada kppu. karena itu, kppu tidak dapat disebut sebagai self regulatory body . kppu memang bersifat independen, tetapi bukan dalam bidang regulasi. jika dikaitkan dengan 'trias politica', campuran fungsi kppu hanya menyangkut fungsi eksekutif administratif dan yudikatif. artinya, yang dimaksudkan dengan pedoman dalam huruf tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan (rebels). lembaga lembaga lain seperti mahkamah agung ma), mahkamah konstitusi mk), bank indonesia bi), dan komisi pemilihan umum kpu), misalnya secara eksplisit memang dinyatakan dalam undang undang diberi kewenangan untuk mengatur. karena itu, berwenang menetapkan peraturan mahkamah agung perma), menetapkan peraturan mahkamah konstitusi pmk), menetapkan peraturan bank indonesia pbi), dan demikian pula kpu menetapkan peraturan kpu. semua bentuk peraturan ma, mk, bi, dan kpu itu termasuk dalam pengertian peraturan perundang undangan sebagai sub ordinated legislation berdasarkan ketentuan undang undang yang mengatur kewenangan lembaga lembaga itu masing masing. tidak demikian merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo halnya dengan yang mengatur tentang kppu sama sekali tidak memberikan kewenangan regulasi semacam itu. huruf nomor tahun hanya memungkinkan bagitidak dapat disebut sebagai peraturan dalam pengertian hukum. dalam teori perundang undangan, pedoman semacam itu hanya disebut sebagai beleid segel atau policy rules . huruf itu hanya menyatakan bahwa kppu mempunyai tugas yang salah satunya adalah menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang undang ini . memang benar, dalam bab vii nomor tahun itu tentang tata cara penanganan perkara, pada ditentukan. bahkan pada ditentukan pulaketentuan ketentuan tersebut selama ini ditafsirkan oleh kppu sebagai pemberian kewenangan kepada kppu untuk mengatur, sehingga oleh karena itu, selama ini kppu telah menerbitkan pelbagai peraturan kppu yang dimaksudkan untuk melaksanakan perintah tersebut atas, seperti peraturan kppu tahun tentang tata cara penanganan perkara dan peraturan kppu nomor tahun tentang pedoman nomor tahun tentang larangan persekongkolan dalam tender. namun demikian, dalam rangka melaksanakan prinsip 'checks and balances' dan mencegah kesewenang wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan maka itulah sebabnya kewenangan regulasi tidak diberikan kepada kppu. fungsi regulator diberikan kepada pemerintah, sedangkan kppu hanya sebagai operator kegiatan pengawasan sampai fungsi peradilan. lagi pula, merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigohukum legal standing) pemohon sebagai badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidak tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma dalam undang undang nomor tahun yakni: huruf huruf huruf huruf dan dan dan selengkapnya berbunyi huruf huruf hurufrumusan ketentuan ketentuan tersebut atas, seharusnya tidak ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan menetapkan peraturan, kecuali hanya dimaksudkan untuk pengaturan pengaturan yang bersifat teknis administratif yang cukup diatur dalam bentuk pedoman sebagai beleid segel . karena itulah kewenangan mengatur sama sekali tidak tercantum dalam ketentuan mengenai tugas dan ketentuan mengenai wewenang kppu. huruf hanya menyebutkan tugas kppu untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang undang ini. demikian pula dalam tidak terdapat adanya ketentuan yang memberi wewenang kepada kppu untuk menetapkan sesuatu peraturan. oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud atas sudah seharusnya dipahami dalam konteks huruf tata cara penyampaian laporan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dan pelaksanaan tugas kppu menurut dapat ditentukan sendiri aturannya oleh kppu dalam bentuk pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan demikian pedoman dimaksud hanya berupa aturan kebijakan atau 'beleid rebels' (policy rules), bukan dalam bentuk peraturan resmi atau 'regulation'. sebagai pedoman, tentu aturan kebijakan yang menjadi isinya tidak dapat dipersoalkan atau dijadikan objek perkara pengadilan. namun, apabila bentuk hukumnya disebut resmi sebagai peraturan maka tentu hal itu dapat dijadikan objek peradilan, yaitu misalnya peraturan kppu itu dapat dimohonkan pengujiannya kepada mahkamah agung sesuai dengan yang dimaksudkan dalam uud aturan kebijakan komisi pengawas persaingan usaha (beleid segel) yang disusun dalam bentuk pedoman itu tentu saja tidak boleh berisi norma norma hukum baru. isinya hanya berupa pedoman kerja, yang bersifat mengatur hal hal teknis administratif. membentuk norma hukum baru saja tidak boleh, apalagi menafsirkan bunyi dengan menambah, mengubah, ataupun memodifikasinya sehingga merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo memunculkan norma hukum baru yang substansinya justru bertentangan dengan norma yang ditafsirkannya, seperti yang dilakukan oleh kppu melalui peraturan kppu nomor tahun yang tanpa wewenang (onbevoegheid) menafsirkan bunyi ketentuan selain tanpa wewenang melakukan penafsiran terhadap peraturan kppu nomor tahun yang nota bene sebagai beleid segel , juga telah melampaui batas batas kebebasan bertindak, dalam arti kata tidak lagi dalam kerangka fries ermessen . bahkan peraturan guo telah merusak tatanan hukum yang berlaku dan keluar dari asas asas sebagai kendali bagi peraturan kebijakan, seperti asas negara berdasar atas hukum, asas perlindungan terhadap masyarakat, dan asas asas umum pemerintahan yang baik (algemeen beginselen van behoorlijk bestuur: general principle good administration). semuanya itu telah berujung pada tindakan sewenang wenang. karena itu, guna memperoleh kejelasan makna atas norma yang terkandung dalam ketentuan dan sebagaimana yang menjadi bagian petit yang diajukan oleh pemohon, maka pilihan yang paling bijak adalah menyerahkan sepenuhnya kepada sebagai the guardian and the final interpreter cons situation , dengan catatan: bahwa meskipun suatu peraturan perundang undangan sudah mencerminkan dasar dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis, namun hal itu tidak menjamin bahwa peraturan perundangan tidak ada lagi kekurangannya. kenyataan memperlihatkan bahwa relatif banyak dijumpai peraturan perundang undangan yang kurang baik. hal itu terjadi karena rumusan normalnya tidak jelas sehingga tidak jelas arti, maksud, dan tujuannya (ambiguous), atau rumusan normalnya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (interpretative), atau terjadi inkonsistensi dalam penggunaan istilah, atau sistematika yang tidak merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo baik, bahasa yang berbelit belit sehingga sukar dimengerti, dan lain sebagainya: bahwa memperlihatkan inkonsistensi pemaknaan istilah persekongkolan sebagaimana terdapat pada rumusan norma yang terkandung dalam ketentuan angka dengan rumusan norma ketentuan dan padahal ketiga terakhir ini berada bawah bagian keempat yang berjudul persekongkolan. angkarumusan makna dari istilah persekongkolan tersebut atas memperlihatkan dengan jelas bahwa pihak yang bersekongkol adalah pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. tidak demikian halnya dengan rumusan norma yang terdapat dalam ketentuan dan berikut ini:merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan : chairul huda ahli membatasi diri hanya berpendapat terutama berkaitan dengan pengaturan kewenangan penyelidikan komisi pengawas persaingan usaha kppu), yang menjadi isu utama pengujian (judicial review) nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini. berbicara tentang penyelidikan dalam criminal justice system, tidak dapat dilepaskan dari konstruksi pengaturan kurap mengenai hal tersebut. mengingat umumnya hukum acara pidana negara negara lain tidak memisahkan atau membedakan penyelidikan dan penyidikan. demikian pula halnya dengan hir sebagai acuan berbicara pidana sebelum kurap, hanya mengenal istilah penyidikan (opposing) dan tidak mengenal istilah dan tahap penyelidikan. oleh karena itu, sekalipun diakui bahwa cukup banyak undang undang yang mengatur hukum acara sendiri , yang sedikit banyak menyimpang dari kurap terkait penegakan hukum tindak pidana tindak pidana tertentu, tetapi bagian besar dari criminal justice system yang didalamnya terdapat proses penyelidikan, harus mengacu pada kurap. apalagi ketika suatu undang undang menggunakan istilah penyelidikan , tetapi tidak mendefinisikan, menentukan tentang ruang lingkup kewenangan dan tata cara pelaksanaan wewenang penyelidikan, semisal nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka tentunya lex generalis nya ada dalam kurap yang seharusnya dijadikan acuan. motivasi utama pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan adalah upaya untuk lebih memberikan perlindungan hak asasi manusia. hal ini dikarenakan dengannya diharapkan dapat dihindari penggunaan upaya paksa yang bersifat ekstensif. dengan pembedaan penyelidikan dan penyidikan, penggunaan upaya paksa oleh penyelidik hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik huruf kurap) atau dalam keadaan yang sangat mendesak kurap. dalam keadaan normal, penyelidikan sama sekali belum dimungkinkan upaya paksa. selain itu, secara historis merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo penggunaan istilah penyelidikan dalam hukum indonesia pertama kali diintroduksi dalam nomor pnas tentang pemberantasan kegiatan subversi. mengingat ancaman pidana yang sangat berat yang dilancarkan terhadap tindak pidana subversi, pada dasarnya dari sejak semula subversi menghendaki agar penggunaan upaya paksa dalam pemberantasan subversi dilakukan secara berhati hati, terukur dan dalam keadaan yang benar benar perlu. semangat inilah yang diteruskan oleh kurap. oleh karena itu, masalah pengaturan penyelidikan dalam undang undang, bukan semata mata sebagai persoalan yang berkaitan dengan koherensi dalam criminal justice system, tetapi juga menjadi bagian dari mandat yang dimiliki mahkamah konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia, melalui judicative control terhadap undang undang dan pelaksanaannya. upaya paksa yang merupakan pembatasan, pengurangan atau perampasan hak asasi manusia, pada hakekatnya merupakan kewenangan penyidik. penyalahgunaan kewenangan ini dapat dipraperadilankan, sebagaimana dimaksud dalam angka juncto juncto kurap. upaya paksa oleh penyelidik, hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik, supaya juga bisa diuji keabsahannya, atau setidak tidaknya dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu. oleh karena itu, upaya paksa baik yang dilakukan oleh penyelidik ataupun penyidik, pada hakekatnya hanya dapat dilakukan apabila dimungkinkan oleh undang undang sebagai pengaturan secara tertulis (lex scripta), secara tegas (lex stricta) dan secara jelas (lex certa). hal ini merupakan ejawantah asas legalitas dalam hukum acara pidana yang terkandung dalam kurap. dengan asas ini maka hukum acara pidana hanya dapat diadakan dengan undang undang (strafordering left alleen plaats size bij wet voorzien)ketat , sehingga harus dengan undang undang dan tidak dimungkinkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan bawah undang undang. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo konsep atas, justru tampaknya kurang mendapat perhatian dalam ketentuan nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. huruf dan huruf undang undang tersebut memberikan kewenangan penyelidikan kepada kppu, tetapi tidak memberikan kepada komisi tersebut rincian wewenang dimaksud. undang undang tersebut tidak menentukan upaya paksa yang dapat dilakukannya oleh penyelidik atas perintah penyidik atau upaya paksa yang dapat dilakukan penyelidik sendiri dalam keadaan mendesak dan perlu, dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut. dan nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang menentukan bahwa pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan , dapat dipandang sebagai upaya paksa. dalam hal ini sekalipun ketentuan tersebut merupakan pengaturan kewenangan penyelidikan kppu yang bersifat memaksa , tetapi tidak dipersyaratkan bahwa hal itu dapat dilakukan atas perintah penyidik. dalam hal ini ketentuan yang pada hakekatnya berisi upaya paksa tersebut dapat dilakukan dalam tahap penyelidikan, sehingga tidak dapat diuji keabsahannya dalam sidang praperadilan. berbeda sekali dengan upaya paksa yang dilakukan dalam penyelidikan oleh penyelidik atas perintah penyidik (seperti yang didalam huruf kurap dimana penyelidik atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang orang meninggalkan tempat, pemeriksaan dan penyitaan surat, ataupun membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik), semuanya masih mungkin dipraperadilankan. bahkan dan nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat justru dapat dipandang sebagai kewenangan kewenangan yang hanya dapat dilakukan penyidik untuk kepentingan pro justicia dalam tahap penyidikan. keadaan pembentuk undang undang nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengatur upaya paksa oleh penyelidik tanpa persyaratan bahwa hal itu hanya dapat merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dilakukan atas perintah penyidik, merupakan pengaturan tersebut bersifat over reaching, dimana upaya upaya paksa dapat dilakukan secara ekstensif, dan tentunya non accountability. hal ini menyebabkan perlindungan hak asasi manusia telah sangat diabaikan oleh pembentuk undang undang tersebut. dengan demikian, tidak hanya seperti yang dinyatakan pemohon, bahwa pengaturan penyelidikan dalam nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seharusnya dinyatakan inkonstitusional bertentangan dengan asas lex sine scripts, tetapi justru sama sekali tidak mencerminkan suatu pengaturan yang dimaksudkan untuk mewujudkan negara hukum. tidak mengherankan jika kppu dalam upaya membuat kewenangan penyelidikan tersebut efektif, membuat pengaturan sendiri bawah level undang undang. bayangkan hak asasi manusia seseorang dibatasi, dikurangi, atau bahkan dirampas oleh kppu dengan melakukan upaya paksa ketika melakukan penyelidikan, tanpa dapat diuji keabsahannya, karena semata mata merupakan kewenangan penyelidik (tanpa atas perintah penyidik), dan rinciannya didasarkan pada ketentuan dibawah undang undang. tentunya pemberian kewenangan penyelidikan kepada kppu dan pelaksanaanya yang demikian itu, dengan kasat mata telah dilakukan pembentuk undang undang dengan tidak memperhatikan ketentuan uud sementara itu, pengaturan kurap mengenai kewenangan penyelidikan berada bab tentang penyidikan bab xiv kurap). sedangkan angka kurap menentukan. penyelidikan (inquiry) oleh karenanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan penyidikan (investigation). mengingat bagian terpenting dari penyelidikan, bukan semata mata mencari dan menemukan suatu peristiwa yang bagi pelapor pengadu penyelidik sendiri diduga sebagai tindak pidana , tetapi lebih jauh lagi menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas adanya peristiwa itu. apakah peristiwa dimaksud merupakan suatu tindak pidana atau merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bukan, ataupun apakah ada buktinya atau tidak sebagai tindak pidana, serta siapakah yang dapat ditetapkan sebagai tersangka atas hal itu, semuanya ditentukan dalam tahap penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam angka kurap. dalam konstruksi kurap atas, penyelidikan merupakan bagian (apart of) dari penyidikan, sehingga boleh jadi jika suatu undang undang telah mengatur tentang penyidikan maka pada hakekatnya telah pula mengatur tentang penyelidikan, karena penyelidikan adakan bagian dari penyidikan. namun demikian, tidak pada tempatnya jika dalam hukum acara pidana yang ditentukan dalam undang undang luar kurap, pembentuk undang undang hanya mengatur tentang penyelidikan, tetapi tidak mengatur bagian utamanya, yaitu ketentuan tentang penyidikan. sementara itu, huruf huruf huruf dan huruf dan dan nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur kewenangan penyelidikan oleh kppu, tetapi tidak memberikan kepada komisi tersebut kewenangan penyidikan. pendidikannya menurut dan nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku , yaitu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam angka juncto s.d. kurap. penyidikan tindak pidana dalam nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf kurap penyidik polri), karena tersebut sama sekali tidak membentuk penyidik pegawai negeri sipil ppn), sebagaimana dimaksud dalam huruf kurap dan karenanya tidak mengatur kewenangannya sebagaimana diisyaratkan dalam kurap. konstruksi pengaturan penyelidikan tanpa pengaturan penyidikan yang dilakukan dalam nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan pengaturan yang tidak lengkap (incomplete), yang tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (legal certainty), proses hukum yang adil dan penerapan prosedur yang tidak memihak merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo (due process and fair procedure), serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), sebagaimana diamanatkan dalam uud apalagi dalam tersebut kewenangan penyelidikan kppu selalu alternatif kumulatifkan (dan atau) dengan pemeriksaan administrasi yang juga merupakan wewenang lembaga tersebut. pembentuk undang undang tidak melakukan diferensiasi dengan memadai antara kewenangan dalam domain hukum acara) pidana dan kewenangan dalam domain hukum administrasi. akibatnya penyalahgunaan dengan mempertukarkan atau mencampuradukkan kedua kewenangan yang masing masing memiliki konsekuensi yang berbeda tersebut sangat mungkin dilakukan oleh kppu. bukan tidak mungkin, pengaturan dalam nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut menjadi lapak memperdagangkan pengaruh (trading influence) bagi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. untuk itu, menjadi tugas mahkamah konstitusi menghentikan praktek tidak sehat atau curang yang mungkin dilakukan kppu dengan mempertukarkan atau mencampuradukkan kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan tersebut. dalam kurap, pengaturan mengenai pejabat penyelidik dan kurap) dan pengaturan tentang pejabat penyidik s.d. kurap berada pada bagian kesatu tentang penyelidik dan penyidik, dalam bab kurap tentang penyidik dan penuntut umum ). hal ini menunjukkan bahwa penyelidik sepenuhnya subordinat dari penyidik. hubungan penyidik dan penyelidik adalah hubungan atasan bawahan, sehingga meraka berada dalam susunan hirarkis, dimana pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelidikan sepenuhnya dipertanggungjawabkan penyelidik kepada penyidik. dalam rangka menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan kewenangan penyelidik dan penyidik, kewenangan penyelidikan dan penyidikan seharusnya diberikan pada instansi yang sama. ketentuan kurap tentang pejabat penyelidik dan pejabat penyidik atas adalah pengaturan bagi polri sebagai general investigator. berbeda halnya dengan nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, justru penyelidik dan penyidik merupakan pejabat dari instansi yang berbeda. penyelidik tindak merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pidana dalam nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah kppu, sedangkan penyidikan adalah penyidik polri. sementara undang undang tersebut tidak menentukan atau tidak mendelegasikan kepada peraturan perundangan yang lebih rendah tentang syarat pendidikan pelatihan, kepangkatan, maupun kompetensi penyelidik kppu. oleh karena itu, hubungan hirarkis yang seyogianya terbangun, sama sekali tidak diintroduksi dalam undang undang tersebut. nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat justru merusak hubungan tata kerja antara penyidik dan penyelidik. nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat justru mengandung isyarat direktif dari penyelidik kepada penyidik. dalam hal ini kppu yang berwenang memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam menyerahkan (ke)putusan administrasi yang telah diambilnya , dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakannya dalam tenggang waktu (tiga puluh) hari sejak keputusan tersebut diberitahukan. mengingat kppu juga mempunyai kewenangan sebagai penyelidik, maka penyerahan putusan kppu untuk dilakukan penyidikan oleh penyidik polri dapat dipandang sebagai perintah dan bersifat imperatif . dalam hal ini penyidik polri bukan dapat melakukan penyidikan, tetapi karena penyerahan keputusan tersebut untuk dilakukan penyidikan menyebabkan seolah olah harus dilakukan dan secara hirarki penyidik polri karenanya justru seperti dibawah penyelidik kppu. ketentuan direktif juga terlihat dari nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang menentukan: . dengan undang undang ini, keputusan kppu mau tidak mau harus dipandang oleh penyidik polri sebagai bukti permulaan yang cukup . dalam . permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikancara kronologis sebagai berikut: bahwa pemohon pada tanggal september telah mengajukan permohonan pemrakarsa proyek kerja nya sebagaimana ditentukan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo kurap istilah bukti permulaan digunakan untuk penetapan tersangka, sebagaimana dimaksud dalam angka kurap, dan istilah bukti permulaan yang cukup digunakan untuk melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam kurap. kedua hal tersebut merupakan domain kewenangan penyidik, dan bukan penyelidik, sehingga adanya ketentuan tersebut telah menyebabkan penyidik kehilangan independennya . padahal pelaksanaan kewenangan penyelidik dan penyidik, merupakan bagian dari criminal justice system, yang merupakan ejawantah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana diamanatkan juncto uud keseluruhan uraian atas, menurut ahli, cukup menjadi alasan bagi mahkamah konstitusi untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon, terkait konstitusionalitas nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya huruf huruf huruf dan huruf dan dan dan memang ketika apa yang dialami pemohon (principal) belum mengemuka, setelah lebih dari tahun undang undang ini berlaku, tidak dirasakan adanya pelanggaran hak hak konstitusional karena penamaan dan penerapan pelaksanaan kewenangan penyelidikan oleh kppu berdasarkan nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut. namun dilihat dari masa pembentukannya, nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memang tergolong panic regulation, ketika pemerintah berusaha membuktikan kepada publik bahwa tuntutan reformasi hukum telah dipenuhi, tetapi bukan tidak mungkin justru hal itu disusupi kepentingan ekonomi negara lain, yang pada gilirannya mengabaikan hak asasi manusia bagi pelaku usaha bangsa indonesia sendiri. menimbang bahwa presidenmerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pokok permohonan pemohon bahwa pemohon adalah perseroan terbatas yang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah plt sa) bandung yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan ketentuan guo karena menyebab, dengan kronologi sebagai berikut: pemohon telah mengajukan permohonan pemrakarsa proyek kerja. berdasarkan prakarsa tersebut, selanjutnya walikota bandung mengeluarkan nomor kep. bappeda yang memuat penetapan badan usaha pemrakarsa rencanantara pemerintah dan badan usaha yang diberikan kepada pt. bandung raya indah lestari pemohon). setelah pemohon ditetapkan sebagai pemrakarsa, maka pemerintah kota bandung selanjutnya mengadakan lelang pengolahan sampah, dan yang keluar sebagai pemenang lelang adalah pemohon yang ditetapkan dalam keputusan walikota bandung. penetapan pemohon sebagai pemenang lelang juga telah disetujui dprd kota bandung. namun sampai saat ini,ditanda tangani, bahkan penandatangan perjanjian terancam batal karena pemohon telah menjalani pemeriksaan komisi pengawas persaingan usaha kppu) dan telah diputus berdasarkan putusan nomor kppu putusan tersebut menyatakan pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar undang undang guo. bahwa frasa pihak lain dalam dan undang undang guo tidak memberikan kepastian hukum, bersifat multi tafsir dan tidak jelas sehingga membuat ruang bagi lembaga tertentu untuk bertindak merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo sewenang wenang. menurut pemohonbahwa frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan dalam huruf huruf huruf dan huruf dan dan merugikan pemohon dengan alasan sebagai berikut:merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo penyelidikan dalam ketentuan guo tidak disertai dengan ketentuan lainseharusnya proses administratif lebih didahulukan karena lebih kondusif. guo menurut pemohon lebih mengedepankan pendekatan hukum pidana. il dalam permohonanny. dengan demikian, berdasarkan keterangan atas anggapan pemohon bukan merupakan masalah konstitusionalitas pemberlakuan norma batu ujian melainkan masalah penerapan norma yang ditafsirkan berbeda oleh pemohonmohon melaluio fax email seretanst@mahkemahkonsitusigorkenankanlah pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis sebagai berikut: bahwa merupakan salah satu perangkat hukum yang penting dalam industri yang berbasis pasar. melalui undang undang tersebut pemerintah berupaya melindungi iklim persaingan yang sehat antar pelaku usaha. persaingan usaha yang sehat merupakan elemen penting untuk mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi, sehingga diharapkan akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan peningkatan mutu produk, peningkatan inovasi, peningkatan teknologi, serta peningkatan kualitas pelayanan bagi konsumen yang pada akhirnya akan mendorong untuk menciptakan pasar yang kompetitif tidak hanya dalam pasar nasional namun juga pasar global. disusun untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta dan mewujudkan demokrasi ekonomi berdasaradalah payung dari kebijakan persaingan (competition policy). salah satu tujuannya adalah untukmerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigomelarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau menghilangkan persaingan usaha antara lain melalui penutupan akses pasar, kolusi, kartel, persekongkolan dalam tender dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. sehubungan dengan dalil pemohon yang menganggap frasa pihak lain dalam ketentuan dan undang undang guo menimbulkan inkonsistensi dengan ketentuan angka undang undang guo, sehingga bersifat multi tafsir, dan membuat ruang bagi lembaga tertentu untuk bertindak sewenang wenang. menurut pemohon, frasa pihak lain dalam ketentuan undang undang guo bertentangan (inkonstitusional) dengan dan uud karena bertentangan dengan terciptanya kepastian hukum. bahwa ketentuan dalamrdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa berdasarkan isi atas, pemohon menyimpulkan: kppu telah memperluas makna pihak lain sehingga mencakup tidak saja pelaku usaha lain sebagaimana tercantum dalam definisi persekongkolan atau konspirasi usaha yang diatur dalam ketentuan angka undang undang guo yang menyatakan bahwa:(butir halaman frasa pihak lain dalam ketentuan dan undang undang guo, mengandung ketidakpastian hukum atau bersifat multi menurut pemohon (butir halaman sudah tegas diatur dalam ketentuan angka undang undang guo, melanggar prinsipmelanggar prinsip pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud melanggar larangan mengambil hak milik orang laindengan amanat konstitusi uud bahwa pernyataan pemohon berpegang pada pengertian persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan undang undang guo adalah bentuk kerjasama merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain sebagaimana dimaksud angka undang undang guo, mengandung unsur penjelasan bahwa: dalam dan undang undang guo yang tidak boleh bersekongkol adalah pelaku usaha dengan pihak lain. dalam undang undang guo tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pengertian pihak lain , yang dengan jelas diatur adalah pengertian mengenai pelaku usaha angka yang berbunyi:mentara dalam penjelasan undang undang guo, untuk angka dinyatakan cukup jelas . ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dan yang dilakukaketentuan dalam dan undang undang guo berdasarkan analisa tersebut atas, juga dapat diartikan bahwa menurut undang undang guo persekongkolan itu terjadi antara pelaku usaha dengan pihak lain tanpa mengacu kepada apakah pihak lain tersebut pelaku usaha atau yang lainnya mengingat tidak ada penjelasan mengenai siapa pihak lain tersebut dalam undang undang guo. terhadap dalil atau kesimpulan pemohon tersebut, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo berlandaskan pada huruf undang undang guo, kppu menyusun pedoman pelaksanaan undang undang guo. huruf. b. dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. dalam pedoman tersebut juga dinyatakan bahwa proses penegakan hukum undang undang guo, pandangan dan putusan komisi dalam melakukan pemeriksaan atas praktek persekongkolan dalam tender yang diduga melanggar undang undang guo tetap didahulukan, dan tidak hanya terbatas pada pedoman. kppu, pada bagian pedoman undang undang guo diuraikan: unsur bersekongkol bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu." unsur pihak laisecara konsep, dalam kegiatan tender terdapat dua macam pembatasan persaingan yaitu: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pembatasan persaingan yang dilakukan pejabat penyelenggara tender public restrictions competition) pembatasan persaingan diantara pelaku usaha pelaku usaha peserta tender private restrictions competition) panduan tentang bid rigging yang diterbitkan oleh otoritas persaingan bulgaria bersama united nations conference trade and development united) menunjukkan bahwa untuk memastikan persaingan antara pelaku usaha yang mengambil bagian dalam prosedur tender uni eropa diatur berdasarkan pada article para the lps and or article para the treaty for the functioning the european union teu). sementara terhadap pembatasan persaingan yang bersumber pada otoritas penyelenggara tender, diatur terpisah melalui the public procurement act ppa) dan the ordinance awarding small public procurement app). panduan tersebut menyatakan bahwa: the case public restrictions competition the establishment violation the principle free and loyal competition could serve grounds for revealing the respective acts, actions missions the contracting authorities accordance with the control competence the cpc (the commission protection competition) further article and the following articles the public procurement act ppa) . dari sisi substansi kegiatan tender, kata pihak lain menunjukkan pihak penyelenggara tender. kalimat bersekongkol dengan pihak lain dapat memberi makna bahwa siapapun, termasuk pejabat pemerintah sebagai penyelenggara tender (melalui kebijakannya) tidak boleh dengan sengaja membatasi persaingan usaha. angka undang undang guo mendefinisikan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama antaramerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dalam penyediaan infrastruktu(bukti p 24a dan p 24b) yang diantara persyaratan tersebut adalah feasibility study dan amdal (bukti p 12a, p 12b, dan p 12c) yang dibiayai sendiri oleh pemohon sebelum pemerintah kota bandung menerbitkanan badan usaha (bukti dan peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang pengolahan sampah (bukti bahwa atas pengajuan permohonan pemrakarsa tersebut, walikota bandung telah(bukti keputusan ini memuat penetapan badan usaha pemrakarsa rencana pembangunan insfrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, yang diberikan kepada bandung raya indah lestari joint operation hangzhou boiler group, co. ltd, china dengan kompensasi nilai kepada pemrakarsa sebesar (sembilan koma enam persen). kerjasama dilaksanakan berdasarkan sistem build operate transfer bot): bahwa setelah ditetapkannya pemohon sebagai pemrakarsa maka pemerintah kota bandung selanjutnya mengadakan lelang pengolahan sampah yang diikuti oleh beberapa peserta (bukti merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dengan demikian pengertian persekongkolan berdasarkan definisi pada angka adalah persekongkolan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. undang undang guo tidak menjelaskan mengenai pengertian pihak lain. sehingga menimbulkan pertanyaan siapa yang dimaksud pihak lain tersebut. berdasarkan penjelasan tersebut atas, mohon kiranya mahkamah dapat memberikan penafsiran terhadap frasa pihak lain pada dan undang undang guo. mengenai frasa penyelidikan , bahwa frasa penyelidikan dan atau pemeriksaan pada huruf huruf huruf dan huruf dan dan merugikan pemohon karena: ketentuan. guo tidak memberikan kepastian hukum tentang kewenangan yang diberikan kepada kppu,penyelidikan, hal ini disebabkan karenaundang undang guotentang tata cara atau pelaksanaan penyelidikannya, merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo serta sama sekali tidak mengatur kewenangan kppu untuk menjadi pejabat penyelidik. terhadap dalil pemohon tersebut, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: huruf huruf huruf dan huruf undang undang guo menyebutkan.atau persaingan usaha tidak sehat.undang undang guo menyebutkanjika hanya melihat tersebut, memang penyelidikan kppu sifatnya administratif artinya kppu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, namun tersebut belum mengatur mengenai proses penyelidikan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo itu sendiri, oleh karena itu harus melihat lainnya yaitu dan undang undang guo. penyelidikan dalam kurap memiliki pengertialam undang undang guo memiliki pengertian serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator kppu). dengan demikan yang dimaksud dengan penyelidikan dalam undang undang guo dengan penyelidikan yang diatur dalam kurap adalah berbeda, karena dalam kurap penyelidikan dilakukan oleh penyelidik dalam hal ini polisi, sedangkan penyelidikan dalam undang undang guo dilakukan oleh investigator kppu bukan oleh polisi. ketentuan guo memang tidak mengatur ketentuan tata laksana penyelidikan tetapi pengaturan mengenai tata cara penyelidikan bukan tidak ada, aturannya ada dalam peraturan kppu nomor tahun tentang tata cara penanganan perkara yang mengatur mengenai tahapan penanganan perkara yang meliputi penyampaian laporan, klarifikasi laporan, jangka waktu klarifikasi laporan, perkara inisiatif, penyelidikan dan tata cara penyelidikan, pemberkatan, sidang majelis komisi, putusan majelis komisi, upaya hukum keberatan, dan permohonan eksekusi. menurut pemohon tidak adanya ketentuan yang mengatur kewenangan kppu menjadi pejabat penyelidik menimbulkan ketidakpastian hukum, pendapat pemohon tidak tepat karena sebagaimana disampaikan diatas penyelidikan dalam undang undang guo dilakukan oleh investigator kppu bukan oleh polisi sehingga adalah tidak mungkin investigator itu menjadi pejabat penyelidik. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo justru untuk kepastian hukum kppu itu hanya investigator dalam melaksanakan kewenangan kppu sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf dan huruf undang undang guo. terhadap dalil pemohon yang menyatakanpemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: bunyi ketentuandan tidak bisa dilihat secara terpisah. ketentuan dan harus dimaknai sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum medium). artinya kppu dalam melakukan penanganan perkara berdasarkan pada kemudian diperkuat oleh memungkinkan kppu menyerahkan perkara kepada polisi, kemudian dalam hal pelaksanaan putusan, kppu juga didukung oleh polisi artinya kalau sampai batas waktu yang ditentukan oleh kppu pelaku usaha tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka memungkinkan kppu untuk menyerahkan pelaksanaan putusan kepada polisi. dengan demikian menurut pemerintah, dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dan undang undang guo merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo yang menekankan proses pidana menurut pemerintah adalah tidak benar, iv. petit berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut atas, pemerintah(legal standing): memohon mahkamah dapat memberikan penafsiran terhadap frasa pihak lain pada dan undang undang guo, menolak permohonan pengujian pemohon terhadap, menyatakan ketentuanterima persidangan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo mahkamah pada tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut: pertanyaan yang mulia hakim konstitusi materialis akbar yang pada pokoknya menanyakan: tentang penyelidikan dan penyidikan, aturannya ada dalam pedoman kppu, mohon dijelaskan dasar hukumnya dari mana? kppu menyusun peraturan kppu nomor tahun tentang tata cara penanganan perkara. adapun yang menjadi dasar hukum kppu dalam menyusun pedoman pedoman adalah ketentuan huruf undang undang nomor tahun yang . perbedaannya, kalau kppu itu investigasi dilakukan investigator sedangkan kurap itu adalah penyidik, dalam hal ini adalah kepolisian negara republik indonesia sehingga kppu akhirnya menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik sebagai bukti permulaan untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut. apakah persoalan posisi kppu ini bersifat administratif ataukah bertindak sebagai penyidik? kedudukan kppuhal ini sudah ditegaskan dalam penjelasan umum paragraf (sembilan) nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang menyatakan bahwa: kppu dibentuk sebagai . merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo il. pertanyaan yang mulia majelis hakim konstitusi suhartono yang pada pokoknya menanyakan: karena pemaknaan pihak lain dalam itu memang menjadi lebih luas sehingga siapapun bisa bermain konteks persekongkolan itu. tetapi kalau kemudian dibatasi hanya seperti angka itu sangat terbatas dan bentuk bentuk persekongkolannya seperti apa? dalam aktifitas tender, ada dua jenis pembatasan yaitu persekongkolan vertikal dan horizontal. persekongkolan vertikal terjadi diantara penyelenggara tender dan peserta tender, jika hal ini terjadi maka persekongkolan dimaksud masuk dalam tindak pidana korupsi sehingga bukan merupakan kewenangan kppu. dalam konteks persaingan usaha, persekongkolan vertikal bukan merupakan kolusi melainkan korupsi. dengan demikian sebenarnya tidak berarti angka mengabaikan persekongkolan vertikal tetapi justru meletakan posisi kppu secara substansi untuk menangani kolusi antara pelaku usaha. hal ini sebagaimana dijelaskan dalam the oecd global forum competition debated collusion and. corruption public procurement yang diselenggarakan pada bulan februari yang menyimpulkan pengertian kolusi dan korupsi dalam tender sebagai berikut: collusion involves horizontal relationship between bidder public procurement, who inspire remove the element competition from the process. bid rigging the typical mechanism collusion public contracts: the bidder determine between themselves who should win the tender, and then arrange their bids for example, bid rotation, complementary bidding cover pricing in such way ensure that the designated bidder selected the purported competitive process. most legal systems, bid rigging hard core cartel offence, and accordingly prohibited the competition law. many countries bid rigging also criminal offence . merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo corruption occurs where public officials use public powers for personal gain, for example, accepting bribe exchange for granting tender. while usually occurring during the procurement process, instances post award corruption also arise. corruption constitutes vertical relationship between the public official concerned, acting buyer the transaction, and one more bidder, acting sellers this instance. corruption generally prohibited the national criminal justice rules, legislation ethics public office the specific public procurement regulations . masalah penyelidikan dan permukaannya pro justicia atau bukan? kenapa tiba tiba langsung menjadi penyidikan. secara penafsiran tidak ada pengaturan yang secara tegas mengatur fungsi pro justicia kepada kppu karena tersebut hanya mengatur mengenai pembentukan sekretariat. untuk kelancaran pelaksanaan tugas, komisi dibantu oleh sekretariat" selain itu, presiden pada persidangan tanggal januari mengajukan satu orang ahli yaitu nigrum natasha sirait yangperkenalkan ahli menyampaikan (enam) hal terlebih dahulu sebagai pengantar penjelasan ahli dan akan menjadi landasan berfikir serta menganalisa permohonan pemohon, yaitu: hukum persaingan usaha secara umum, sejarah singkat hukum persaingan usaha indonesia, penafsiran undang undang: azas dalam peraturan perundang undangan, kewenangan membuat peraturan: dan teori diskresi dan kemanfaatan hukum. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo hukum persaingan usaha indonesia mengenal budaya yang berorientasi pada harmoni dan kebersamaan. budaya ini juga ada dalam aspek ekonomi dan dikenal dengan ekonomi kekeluargaan dan gotong royong. persaingan sering dipersepsikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri. bersaing diartikan sebagai tindakan individualistis, berorientasi pada kepentingan sepihak dan dengan berbagai cara berupaya mencapai keuntungan sebesar besarnya. sebaliknya melalui persaingan diharapkan akan mampu mengoptimalisasikan hasil yang dicapai melalui proses efisiensi, inovasi dari strategi yang terbaik. robert bork, pemikir dan hakim amerika terkemuka banyak memberikan landasan dalam hukum persaingan mengatakan: why should want preserve competition anyway? the answer simply that competition provides society with the maximum output that can achieved any given time with the resources its command. under competitive regime, productive resources are combined and separated, shuffle and reshuffle search for greater profits through greater efficiency. each productive resources moves that employment, where the value its marginal product, and hence the return paid it, greatest. output maximized because there possible rearrangement resources that could increase the value consumers total output. competition desirable, therefore, because assists achieving prosperous society and permits individual consumers determine their actions what goods and services they want most. persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan melalui mekanisme pasar. persaingan usaha untuk mendapat keuntungan maksimum dilakukan dalam bentuk harga, jumlah, jenis produk, iklan, pelayanan ataupun kombinasi berbagai faktor yang akan dinilai konsumen. ekonom alfred marshal mengusulkan istilah persaingan digantikan dengan economic freedom (kebebasan ekonomi) dalam menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari proses persaingan. persaingan dalam ekonomi diartikan sebagai hal positif sebagai jawaban terhadap upaya mencapai equilibrium diartikan sebagai berikut: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo situation market which firms sellers independently strive for the patronage buyers order achieve particular business objective, e.g. profits, sales and or market share. competition this context often educated with rivalry. competitive rivalry between firms can occur when there are two firms many firms. this rivalry may take place terms price, quality, service combinations these and other factors, which customers may value. competition viewed important process which firms are forced become efficient and offer greater choice products and services lower prices. gives rise increased consumer welfare and allocation efficiency. includes the concept dynamic efficiency which firms engage innovation and foster technological change and progress. hukum persaingan adalah elemen esensial dalam mengawal proses persaingan usaha, sehingga dibutuhkan adanya undang undang sebagai code conduct bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat. negara berkepentingan bahwa kebijakan persaingan ditujukan untuk menjaga kelangsungan proses kebebasan bersaing yang diselaraskan dengan freedom trade (kebebasan berusaha), freedom choice (kebebasan untuk memilih) dan access market (akses pasar). hasil akhirnya diharapkan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam bentuk harga terjangkau, pilihan produk, pelayanan, dan lain lain. skema persaingan diilustrasikan ahli ekonomi adam smith dengan!laissez faire (allow do) atau bebas melakukan apa saja, bahwa dari berbagai transaksi ekonomi yang independen, pada dasarnya terdapat harmoni alami dimana manusia mencari pekerjaan, produser menghasilkan barang, konsumen membelanjakan penghasilannya untuk membeli produk berdasarkan pilihan masing masing. produser berusaha mencari cara produksi yang paling efisien untuk mendapatkan keuntungan maksimum, pekerja akan memilih bekerja pada produser yang efisien untuk mendapatkan upah maksimum dan konsumen akan membeli dari produser penghasil barang dengan harga murah, kualitas baik dan ketersediaan yang mudah. smith juga menekankan bahwa bila efisiensi pasar berjalan maksimum, maka intervensi pemerintah terhadap pasar sebenarnya tidak merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dan akhirnya keluar sebagai pemenang lelang adalah pt. bandung raya indah lestari pemohon) sebagaimanatertanggal agustus (bukti keputusan ini memuat pemenang lelang adalah konsorsium pt. bandung raya indah lestari dan hangzhou boiler. co. ltd: bahwa atas penetapan pemohon sebagai pemenang lelang telah juga mendapatkan persetujuan dprd kota bandung untuk pemerintah kota bandung menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan insfrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha sebagaimana keputusan dprd kota bandung nomor tahun tentang persetujuan (bukti bahwa walaupun telah mendapatkan persetujuan dprd kota bandung, namun sampai dengan saat inikunjung ditandatangani padahal berdasarkan dokumen lelang (bukti selambat lambatnya akan ditandatangani hari setelah adanya penetapan lelang, yaitu selambat lambatnya tanggal september bahkan penandatangan perjanjian kerjasama dimaksud terancam batal disebabkan oleh putusan kppu nomor kppu l yang menyatakan pemohon secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar nomor tahunmerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo diperlukan. economic efficiency adalah deskripsi yang menggambarkan upaya pencapaian tujuan kesejahteraan yang maksimum ataupun upaya mendapatkan nilai maksimum dari sumber daya masyarakat yang terbatas dan dipergunakan untuk mengukur economic welfare. proses persaingan mengakibatkan adanya pelaku usaha yang kalah bersaing, tetapi persaingan melalui proses yang fair dianggap sebagai cara paling tepat dalam ekonomi untuk mencapai kesejahteraan melalui alokasi sumber daya maksimum. sejarah singkat hukum persaingan usaha indonesia nomor tahun dikenal dengan undang undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. tujuan dari nomor tahun bukan hanya melindungi konsumen ataupun hanya menjadi peraturan yang menjadi acuan bagi pelaku usaha, tetapi dalam jangka panjang memberikan jaminan terhadap proses persaingan. undang undang memberikan level playing field atau kesempatan yang relatif sama bagi pelaku usaha untuk berusaha, bersaing dan masuk pasar. nomor tahun secara eksplisit menyebutkan tujuan objektif kebijakan persaingan usaha indonesia. hal ini terdapat pada dan yaitu menjamin kepentingan umum, meningkatkan efisiensi perekonomian nasional,kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, kecil dan menengah, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dan terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. ketiga tujuan undang undang hukum persaingan indonesia menjadi dasar fundamental bagi implementasi undang undang yaitu penekanan pada kepentingan umum, kesejahteraan rakyat serta efisiensi nasional (animation consumer welfare and efficiency) dimana tujuan tersebut dicapai melalui proses persaingan. pemahaman terhadap persepsi apa yang menjadi tujuan dari undang undang hukum persaingan suatu negara adalah penting karena mempengaruhi kebijakan yang menyangkut ekonomi, perdagangan, keuangan, industri, sosial merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo politik, perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu dan badan usaha milik negara bumn). melalui kebijakan persaingan serta tujuan undang undang dapat disimpulkan dalam beberapa garis besar, yaitu efisiensi ekonomi, akses masuk pasar, larangan hambatan masuk pasar (barrier entry), larangan terhadap konsentrasi pasar hanya pada beberapa pelaku usaha, larangan kolusi antar pesaing, kesejahteraan konsumen, efisiensi dan lain sebagainya. persaingan menghasilkan efisiensi serta kesejahteraan masyarakat. dalam hal ini kebutuhan akan adanya suatu kebijakan persaingan dan hukum persaingan menjadi faktor yang menentukan dalam proses persaingan itu sendiri. dalam berbagai aturan hukum persaingan justru persaingan yang dilindungi dan bukan difokuskan pada perlindungan terhadap pelakunya. hampir tahun nomor tahun ditegakkan banyak dirasakan dampak baik dalam bidang ekonomi, kesempatan maupun kesejahteraan konsumen sesuai dengan tujuan undang undang. hal ini sejalan dengan tugas pokok fungsi lembaga penegak hukum persaingan indonesia yaitu komisi pengawas persaingan usaha (selanjutnya disebut kppu ) yang diamanatkan oleh nomor tahun nomor tahun mengacu kepada dan uud dimana penjabaran demokrasi ekonomi yang terkadang dalam uud dituangkandan yang terkait dengan persaingan tertuang dalam yang berbunyi: dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset danpemusatan kekuatan ekonomi pada seorang sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai denganprinsip keadilan dan pemerataan . dan setelah nomor tahun diundangkan, mpr memberikan penegasan kembali melalui ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor vi mpr tahun tentang etika kehidupan berbangsa, dan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo berkaitan dengan etika ekonomi dan bisnis termuat dalam bab ii: pokok pokok etika kehidupan berbangsa butir ke ekonomi dan bisnis sebagai berikut: . penafsiran undang undang rasanya bagaikan mengalami lautan bila ahli menguraikan teori penafsiran undang undang hadapan hakim konstitusi mahkamah konstitusi ini sebagai the guardian constitution and the sole interpreting constitution , namun perlu disampaikan sebagai sebuah keutuhan dalam pandangan dan pendapat ahli mengenai permohonan constitutional judicial review ini. hukum yang dituangkan dalam undang undang oleh para pembuat undang undang tentunya telah berusaha untuk membuat undang undang yang baik agar bisa menjangkau peristiwa peristiwa yang akan datang dan dapat berlaku untuk waktu yang lama. walaupun disadari bahwa undang undang tentu dapat dan perlu menyesuaikan dengan jamannya, sebagaimana pepatah dalam bahasa belanda, het recht link achter seiten aan, hukum undang undang) selalu berjalan belakang peristiwa yang terjadi dimasyarakat. undang undang nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan (selanjutnya disebut denganzas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, diantaranya sebagaimana dimuat dalam huruf adalah kejelasan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo rumusan yang dalam penjelasan tersebut dijelascarl von saving mengajarkan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpan dalam undang undang. penafsiran hukum bukan metode yang dapat digunakan semaunya namun harus terpusat kepada penafsiran undang undang. interpretasi atau menafsir undang undang (wetsuitleg) menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau rasio terhadap suatu ketentuan undang undang karena ketentuan hukum tidak dapat memberikan penyelesaian hukum terhadap permasalahan pada dunia nyata. oleh karena itu dibutuhkan penafsir undang undang yang memahami tujuan hukum sesungguhnya dan keputusannya memiliki legitimasi yang mengikat, dalam praktek indonesia adalah kewenangan mahkamah konstitusi. terdapat beragam teori dan metode penafsiran peraturan perundang undangan. para ahli menyepakati bahwa bahwa pertama tama harus selalu dilakukan penafsiran gramatikal (taatkundige 'interpretative), karena pada hakikatnya, untuk dapat memahami teks undang undang, yang sering disebut bunyi undang undang , maka harus dimengerti lebih dahulu terhadap peristilahan atau kata kata dan tata kalimat di. apabila perlu dapat diperdalam dengan penafsiran otentik (authentieke interpretative), yaitu penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di. seandainya setelah dilakukan penafsiran gramatikal dan penafsiran otentik tetap tidak dapat dipahami atau tetap menimbulkan silang pendapat, maka dapat dilakukan penafsiran sejarah (historische interpretative), yaitu penafsiran dilakukan terhadap isi suatu peraturan perundang undangan dengan meninjau latar belakang merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo sejarah pembentukan atau terjadinya peraturan undang undang yang bersangkutan, termasuk pandangan atau ideologi yang dianut para pembuat undang undang waktu itu. salah satunya lagi dapat ditempuh dengan membaca kembali risalah catatan pembahasan rancangan undang undang (memorie van toelichting) dan bila diperlukan, bertanya langsung pada pihak pihak yang terlibat pembuatan undang undang. lebih jauh lagi bila ternyata metode metode tersebut masih tidak mampu memberikan kepastian terhadap sebuah ketentuan, maka dapat ditempuh penafsiran sosiologis teleologis (sosiologische teleologische interpretative), hakim walaupun memiliki kebebasan dalam menafsirkan, namunengan demikian, seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (rechtsvinding) yang merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar baginya untuk mengambil keputusan. oleh karena itu, maka dengan kearifan dan kebijaksanaannya, maka hakim dapat melakukan konstruksi dan penghalusan hukum yang membawa kemanfaatan bagi masa depan bangsa. asas dalam peraturan perundang undangan penafsir undang undang juga terikat kepada kepada azas azas hukum sehingga dapat terukur tingkat kebenaran dan kepastian hukumnya. hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam bernegara, sehingga sangat banyak ragam hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan, baik derajatnya, kekhususannya maupun sebarannya. oleh karena itu terdapat setidaknya (tiga) asas yang menjadi acuan penafsir undang undang yaitu: asas lex specialis derogat legi generali adalah azas penafsiran hukum yang mengatur. dalam azas ini harus diperhatikan bahwa ketentuan yang akan mengesampingkan (lex specialis) haruslah sederajat dengan ketentuan yang akan dikesampingkan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo (lex generalis), undang undang harus dengan undang undang, sebagai contoh, kitab undang undang hukum dagang akan mengesampingkan kitab undang undang hukum perdata sepanjang yang berkaitan dengan perdagangan. asas lex superior derogat legi inferioritas sering juga disebut asas hierarki adalah azas penafsiran hukum yang mengatur bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. asas ini diterapkan ketika terjadi suatu peristiwa yang sama tetapi terdapat ketentuan peraturan perundang undangan yang berbeda derajatnya, maka harus dipergunakan derajat yang lebih tinggi, sebagai contoh bila terdapat perbedaan pengaturan antara undang undang dengan peraturan pemerintah, maka peraturan pemerintah harus dikesampingkan dan harus berpatokan kepada undang undang karena undang undang lebih tinggi derajatnya bila dihadapkan dengan peraturan pemerintah. hal ini diterapkan dalam sistem hukum positif indonesia yang dapat diketahui dengan melihat ketentuan tahun yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang undangan menjadan dipertegas dalam yang menyebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada asas lex posterior derogat legi priori adalah asas penafsiran hukum yang mengatur bahwa hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, dalam arti bahwa hukum yang baru tersebut sederajat dengan hukum yang lama dan hukum yang baru tersebut mengatur hal yang sama dengan apa yang telah diatur oleh hukum yang lama, sehingga peraturan yang lama diganti merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dengan peraturan yang baru dan hukum lama tersebut menjadi tidak berlaku lagi. biasanya dalam peraturan yang baru akan secara eksplisit menyebutkan peraturan mana yang tidak lagi berlaku, sebagai contoh tahun pada menyatakan bahwa pada saat undang undang tersebut mulai berlaku, undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. kewenangan membuat peraturan dan kewenangan diskresi konsekuensi penerapan prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan, kewenangan eksekutif untuk membentuk peraturan perundang undangan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang undang dasar atau undang undang terlebih untuk lembaga yang pembentukannya atas perintah undang undang dasar atau undang undang. oleh karena itulah maka sumber kewenangan pembentukan peraturan perundang undangan berasal dari atribut (attribute van rechtsmacht),dan delegasi derivatif (delegate van bevoegadheiad). kewenangan atribut dalam pembentukan peraturan perundang undangan adalah kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh undang undang dasar atau undang undang kepada lembaga atau pejabat tertentu. berdasarkan wewenang yang ada padanya yang dimaksud adalah wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara (amat) yang diperoleh dari ketentuan perundang undangan yang berlaku yang disebut dengan kewenangan atribut. sedangkan kewenangan delegasi derivatif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atribut kepada pejabat atau lembaga tertentu bawahnya, untuk mengatur lebih lanjut peraturan yang dibuat oleh pemegang kewenangan atribut. kewenangan yang dilimpahkan kepadanya adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari pejabat atasan atau pejabat lain yang berwujud: mandat (pelimpahan wewenang berwujud suatu mandat adalah bahwa pertanggungjawaban tindakan yang dilimpahkan kepada mandataris pejabat yang diberi mandat adalah masih tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat). merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo delegasi (pelimpahan wewenang dalam bentuk atau berwujud delegasi maka pertanggungjawaban pemberi delegasi (elegant) telah berpindah sepenuhnya kepada penerima delegasi (delegatoris). tahun mengatur lembaga lembaga (bukan hanya lembaga negara), yang berwenang membentuk peraturan perundang undangan lainnya, yaitu:y), bank indonesia(lembaga lembaga tersebut, pada prakteknya sering tidak memperhatikan ketentuan bahwa peraturan yang dibuatnydibentuk berdasarkan kewenangan dengan penjelasan bahwa dengan demikian, tidak semua lembaga negara berwenang membentuk peraturan perundang undangan, lembaga lembaga yang telah dengan jelas diatur dalam undang undang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan adalah: mahkamah konsenjelasan umum berbunyi:merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo , dan yang berbunyidengan penjelasan yang berbunyi:mahkamah agung sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah agungpada berbunyidengan penjelasan yang berbunyimerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. bank indonesia dengan undang undang nomor tahun tentang bank indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan perpu nomor tahun tentang perubahan kedua undang undang nomor tahun tentang bank indonesia, dalam banyak memberikan kewenangan membuat peraturan, yaitu angka angka adapun kami kutip beberapa yaitu: angka yang berbunyi . ii. angka yang berbunyi:gubernur, kepegawaian, dan organisasi bank indonesia iii. yang berbunyi: setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan wilayahnegara republik indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan bank indonesia . ketentuan tahun adalah perwujudan dari konsep negara hukum, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau azas legalitas. asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dengan badan usaha kota bandung batal demi hukum (bukti bahwa putusan kppu tersebut telah memperluas makna pihak lain dalam nomor tahunnomor tahun yang menyatakan bahwa' tetapi juga mencakup pihak pihak lain selain pelaku usaha seperti pihak pemerintah cast panitia pengadaan badan usaha terlahir mantan walikota bandung dada rosiade terlahir ii) dan perusahaan daerah kebersihan terlahir iv). padahal sekiranya kppu konsisten dalam menafsirkan frasa pihak lain sesuai dengan definisi yang diatur dalam angka nomor tahun maka pasti putusan kppu tersebut tidak akan berbunyi demikian, bahwa hal dapat diperlukannya makna pihak lain dalam nomor oleh kppu dalam putusannya dimaksud, jelas membuktikan bahwa frasa pihak lain dalam nomor tahun mengandung ketidakpastian hukum atau bersifat multisudah tegas diatur dalam angka nomor tahun dan hal tersebut jelas melanggar prinsip asasprinsip larangan mengambil alih hak milik. orang lain merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo prakteknya, ada suatu lembaga atau pejabat yang membentuk peraturan bukan atas dasar atribusi atau delegasi pembentukan peraturan perundang undangan. peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan pejabat atau lingkungan jabatan lembaga sebagai pelaksanaan fungsi administrasi negara, sehingga terdapat bentuk keputusan lain yang disebut sebagai peraturan kebijakan (beleidsregels) yang sifatnya memiliki kemiripan dengan peraturan perundang undangan, sering disebut sebagai peraturan perundang undangan semu. namun perlu ditegaskan bahwa beleidsregels bukan merupakan peraturan perundang undangan. peraturan kebijakan tersebut didasarkan kepada kebebasan pertimbangan atau kebebasan bertindak (atau tidak bertindak) (fries ermessen atau discretionary powers), sifatnya mengikat secara umumkan muncul dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang "tidak terikat (vrijbeleid), dalam arti tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang undangan. jadi mungkin bahwa suatu lembaga negara mempunyai dasar kewenangan untuk membentuk suatu peraturan, namun bukan merupakan suatu peraturan perundang undangan. fries ermessen merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dimungkinkan terhadap pengertian wet matigheid van bestuur atau asas legalitas. diskresi sebagai bentuk wewenang badan atau pejabat pemerintahan yang memungkinkan untuk melakukan pilihan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan atau tindakan tertentu dalam lingkup administrasi atau tata kelola pemerintahan. diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai, tujuan bernegara dari paham negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. dengan demikian, sepanjang demi kepentingan rakyat banyak, maka tidak ada alasan bagi pejabat atau lingkungan jabatan lembaga sebagai pelaksanaan fungsi administrasi negara untuk menolak mengambil suatu kebijakan dan tidak dapat menolak berdasarkan atas dengan dalih ketiadaan peraturan perundang undangan (rechtsvacuum). teori kemanfaatan hukum hukum ditegakkan dengan memperhatikan (tiga) hal, yaitu kepastian, keadilan dan pemanfaatannya. ketiga hal ini harus sejalan seiring sejalan dan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo harmonis walaupun dalam kenyataannya sering terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan dengan kemanfaatan. kepastian hukum sering menjadi pada posisi yang paling utama dibandingkan dengan keadilan maupun kemanfaatan. kepastian hukum akan memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dihadapan hukum, ketiadaan kepastian hukum akan membuat masyarakat menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukannya, tidak tahu apakah yang dilakukannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. kepastian hukum akan menjadi penjaga bagi pencari keadilan terhadap tindakan kesewenang wenangan dari petugas penegak hukum yang mungkin menyalahgunakan (abuse) kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. keadilan hukum adalah salah satu tujuan hukum yang paling banyak dan paling lama dibicarakan, namun tidak dapat dipastikan seperti apa keadilan itu karena keadilan bisa menjadi sangat relatif dan subjektif bagi penerimanya. prinsip dasar keadilan adalah keseimbangan proporsional antara hak dan kewajiban. keadilan memuat kebenaran, imparsialitas, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan semua manusia sama dihadapan hukum. kemanfaatan hukum seringkali menjadi yang terakhir diperhatikan dalam tujuan hukum, sebenarnya ini adalah arti dari tujuan hukum itu sendiri, tidak ada artinya bila memberikan kepastian dan keadilan bilamana tidak mendatangkan kemanfaatan bagi manusia atau masyarakat. kemanfaatan hukum atau sering juga disebut utilitas, menilai apakah suatu kebijakan sosial politik, ekonomi dan hukum secara moral membawa manfaat yang berguna atau sebaliknya bagi manusia atau masyarakat.baik atau buruknya suatu hukum harus diukur dari akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut. suatu hukum dinyatakan baik bilamana akibat akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut membawa kebaikan, kebahagiaan dan berkurangnya merdeka barat jakarta telo fax ema: penderitaan, dan sebaliknya, hukum akan dinyatakan buruk bila membawa ketidakadilan, keburukan, kerugian dan justru meningkatkan penderitaan. teori ini diakui sebagai dasar dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. tujuan hukum adalah semata mata untuk memberikan kemanfaatan, kebahagiaan atau kesejahteraan yang sebesar besarnya bagi sebanyak banyaknya warga masyarakat. hasil akhir kemanfaatan hukum dilihat dari akibat akibat yang dihasilkan proses penerapan hukum. kemanfaatan hukum ini akan menjadi alat ukur bagi validitas dan efektivitas suatu ketentuan hukum yang diciptakan dan ditegakkan. pokok pokok permohonan pemohon setelah ahli membaca dan menganalisa pokok pokok permohonan dari pemohon dalam perkara guo, perkenalkan ahli menyampaikan pandangan dan pendapat atas permohonan pengujian ini dengan urutan pokok pokok permohonan pemohon dan langsung ahli beri tanggapan dan pandangan. adapun pokok pokok permohonan pemohon yang akan ahli beri tanggapan dan pandangan, dikelompokkan menjadi: permohonan pengujian ketentuan nomor tahun terkait dengan frasa pihak lain : permohonan pengujian ketentuan huruf c., huruf d., huruf h., dan huruf i., dan nomor tahun terkait dengan frasa penyelidikan , terhadap dan uud ii. tanggapan atas permohonan pemohon pokok pokok permohonan pengujian ketentuan nomor tahun terkait dengan frasa pihak lain bahwa pada pokoknya pemohon berpendapat: frasa pihak lain dalam dan undang undang guo tidak memberikan kepastian hukum, merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bersifat multitafsir dan tidak jelas sehingga membuat ruang bagi lembaga tertentu untuk bertindak sewenang wenang.teori hukum persaingan usaha tentang persekongkolan. blacks law dictionary memberikan definisi persekongkolan (conspiracy) didefinisikan sebagai: combination confederate between two persons formed for the purpose committing, their joint efforts, some unlawful criminal act, some act which innocent self, but becomes unlawful when done converted action the konspirator, for the purpose using criminal unlawful means the commission act not self unlawful . konspirasi atau persekongkolan dalam penawaran umum diartikan sebagai bentuk perjanjian kerjasama antara para penawar yang seharusnya bersaing, dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu. perjanjian ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta lelang yang setuju untuk tidak mengajukan penawaran, atau oleh para peserta lelang yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga atas harga merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar, karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien. memorie van toelichting persekongkolan dengan pihak lain. sebagaimana teori penafsiran hukum terhadap undang undang, cast adalah nomor tahun maka ahli akan terlebih dahulu melihat kembali dan menguraikan sejarah catatan risalah pembuatan undang undang, yang dalam bahasa lain kita kenal sebagai memorie van toelichting (yang untuk selanjutnya disebut sebagai t ) nomor tahun dan satu hal yang harus kita ingat bahwa kondisi negara kita pada waktu itu yang sedang luar biasa. rancangan undang undang ini, pada awalnya tidak memuat mengenai persekongkolan secara tersendiri, hal ini terlihat dalamdiantaranya memuat: bagian kedua persekongkolan antara para pesaing setiap pelaku usaha, dilarang melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha pesaingnya untuk: menetapkan harga yang sama untuk produk yang sama: atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang barang produksi mereka dengan maksud agar jumlah barang yang ditawarkan pasar menjadi berkurang: atau membagi pasar perdagangan barang menjadi daerah pasar perdagangan masing masing pelaku usaha, sehingga untuk merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo satu daerah pasar perdagangan hanya tersedia barang dari satu pelaku usaha: atau membatasi para pelaku usaha untuk saling berhubungan langsung dengan konsumen yang sama, atau mendapat akses barang barang dan jasa dari para pelaku usaha pesaingnya, atau mengatur pemenang tender. dengan penjelasan sebagai berikut tujuan dari diatasnya larangan adanya persekongkolan yang mempengaruhi perdagangan adalah untuk mengatur sikap atau perilaku para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. melalui pengaturan tentang larangan persekongkolan ini diharapkan akan mempunyai dampak yang besar dan konkrit bila dibandingkan kalau hanya diatur dalam satu kode etik risalah rapat tanggal oktober dalam matriks daftar inventarisasi masalah (yang untuk selanjutnya disebut dim ), pemerintah mengusulkan tersebut dihapus, kecuali huruf dan menjadi tersendiri, yang dalam matriks dim termuat sebagai berikut: usulan pemerintah: berkenaan dengan materi yang cukup penting dan belum tertampung dalam ruu dpr, maka agar diusulkan ditambah baru: pelaku usaha dalam mengikuti tender dilarang bersama pihak lainnya melakukan permufakatan untuk mengatur pemenang tender . risalah rapat tanggal november dalam dim pemerintah menjelaskan mengenai pandangan pemerintah, yang salah satu bagian risalah mencatat sebagai berikut: justru dalam rangka kecurangan didalam komponen harga ini, kami melihat bahwa perlunya adalah sesuai dengan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo,, ini kaitannya dengan anti damping lah harga merugi untuk merusak usaha lain itulah, ini perlu diutuslah. risalah rapat hari rabu, tanggal desember dalam matriks dim pemerintah menjelaskan beberapa hal, diantaranya: jadi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk kecuali nanti alih bahasanya menyalahkan saya itu lain lagi. tapi saya sudah buka buka kalau kata kerjanya itu bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender dan seterusnya. setelah mengatur itu di insert atau menentukan. jadi selengkapnya adalahkibatkan persaingan usaha tidak sehat . dan mendapatkan tanggapan pimpinan rapat sebagai berikut:tur dan atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo ini usulan rumusan yang dilengkapi. mungkin ada yang ingin melengkapi? anggota: drs. dede sugandi adiwiyata saya kira substansinya sama saja pak.. itu dilarang bersekongkol. saya kira itu tidak jadi masalah.kalau sekarang ditambah menentukan, barangkali mengatur lebih luas daripada menentukan dan tidak semua orang disini mengatur. kalau mengatur tukan lebih luas daripada menentukan. arahnya itu kepada menentukan. tapi kalau dilihat dari pelaku pelaku yang tadi saya kemukakan, itu tidak semuanya menentukan. bisa saja yang menentukan itu panitia demikian banyaknya. saya kira dengan kata mengatur ini sudah mencakup keseluruhan menurut saya. pendapat pemerintah terima kasih bapak pimpinan, sebenarnya usul kami untuk menambah dan atau menentukan itu biar lebih luas kemungkinan kemungkinan yang terjadi dilapangan tidak ada maksud lain. sehingga ini nanti betul betul menjadi lebih efektif, itu satu. kedua, menyambung apa yang telah disampaikan oleh pak walid tadi bahwa dalam prakteknya dalam istilahnya tadi tidak diencerkan. sebenarnya begini pak, kalau menurut ketentuan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo yang ada. tender itu kan tawaran, dalam sistem kita itu kan tawaran atau tender itu bisa dilakukan dengan terbuka, terbatas penunjukkan. jadi kalau tadi itu kalau istilahnya tidak ada tender itu sebenarnya gendernya tidak dilakukan secara terbuka. dan menurut aturan memang ada kan tender yang sekian milyar harus terbuka untuk umum sekian terbatas, sekian cukup. ini semua kan tender hanya sistem pelaksanaanya itu disesuaikan dengan nilai atau jumlah yangditawarkan. menurut hemat kami tender ini sudah menyangkut seluruh pekerjaan tadi, apakah itu nanti terbuka atau terbatas dls. jadi menurut kami dengan satu kata tender mestinya sudah bisa meliputi apa yang dikhawatirkan oleh pak walid tadi. anggota: ha. walid sh. sedangkan khusus untuk bagian persekongkolan ini ada pemikiran adanya payung terhadap jenis jenis persekongkolan yang kemungkinan belum teridentifikasi atau pun terjaring dengan ketentuan ketentuan tiga yang sudah kita sepakati. jadi permasalahannya yang pokok apakah payung gede yang dimasukan pak sekjen itu sudah cukup untuk memayungi semuanya atau masing masing bagian paling tidak bagian yaitu persekongkolan ini memang perlu payung tersendiri permasalahan ini saja dulu pak ketua. risalah rapat kerja tanggal februari dalam pembahasan ini, usulan draft telah menjadibahwa memang benar untuk membaca sebuah peraturan perundang undangan harus dilakukan secara hierarkis dan berurutan, namun dalam penyusunannya sangat sering terjadi bahwa pembuat undang undang membuat normalnya terlebih merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo dahulu baru kemudian membuat pengertian umum, namun bila kembali kepada tercatat bahwa mengenai pendefinisian diserahkan tim perumus (yang untuk selanjutnya disebut timus ) sehingga sangat ada kemungkinan terlewat untuk membahas mengenai hal ini. bahwa dengan demikian menurut maksud pembuat undang undang yaitu dpr dan pemerintah mengenai ketentuan persekongkolan tender memang menginginkan bahwa frasa untuk persekongkolan tender ini adalah pihak lain dan tidak terbatas kepada pelaku usaha lain saja. praktek penerapan nomor tahun mengatur sebanyak dugaan pelanggaran terhadap praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, namun dari seluruh dugaan pelanggaran, lah yang paling banyak ditangani oleh kppu. berdasarkan data putusan kppu, sejak tahun hingga tanggal desember tercatat setidaknya terdapat putusan kppu dan (atau sebesar 63y6)diantaranya adalah putusan kppu terkait dengan persekongkolan tender berdasarkan nomor tahun sedikit lebih detail, ahli mencoba mengolah data putusan kppu pada rentang waktu tersebut. dari putusan terkait dengan persekongkolan tender, diantaranya (atau sebesar melibatkan pihak lain selain pelaku usaha, antara lain panitia pengadaan terlepas dari pengadaan dilakukan secara manual ataupun menggunakan lembaga pengadaan secara elektronik lpse ). panitia dalam konteks putusan ini juga mencakup sampai kepada unit layanan pengadaan ulp ), panitia pengadaan ppk ) dan panitia penerima hasil pekerjaan php ) dalam skema pengadaan barang dan jasa. saya sampaikan fakta fakta bahwa dalam proses penegakan hukum merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigoperdagangan dan pendaftaran gudang ruang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang bahwa dalam rangka pembangunan sektor perdagangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi, perlu dilakukan pembinaan dan memberikan jaminan perlindungan hukum agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna; bahwa salah satu wujud pembinaan terhadap dunia usaha adalah menciptakan iklim berusaha yang sehat melalui penerbitan izin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang ruang sektor perdagangan; bahwa selain usaha pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) atas, dibutuhkan pula partisipasi pelaku ekonomi sektor perdagangan dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah pad) melalui retribusi izin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang ruang sektor perdagangan; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan atas, perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi izin usaha perdagangan, pendaftaran gudang ruang dalam suatu peraturan daerah. mengingat undang undang nomor tahun tentang penetapan perpuperdagangan dan pendaftaran gudang ruangpejabat yang ditunjuk adalah pejabat lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh bupati; wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum menurut perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayabesarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan; surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat sup adalah surat izin usaha yang diterbitkan oleh kepala daerah melalui dinas perekonomian untuk digunakan pedagang perorangan maupun badan; surat izin usaha perdagangan kecil yang selanjutnya disingkat sup kecil adalah izin usaha perdagangan yang memiliki modal yang disetor dan kekayaan bersih perusahaan sampai dengan rp. dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; surat izin usaha perdagangan menengah selanjutnya disingkat sup menengah adalah izin usaha perdagangan yang memiliki modal yang disetor dan kekayaan bersih perusahaan; surat izin usaha perdangan besar yang selanjutnya disingkat sup besar adalah izin usaha perdagangan yang memiliki modal yang disetor dan kekayaan bersih perusahaan atas rp. tidak termasuk tanah dan bangunan; gudang adalah suatu tempat tidak bergerak yang dapat ditutup dan tidak dikunjungi oleh umum dan dapat dipergunakan untuk menyimpan barang barang dagangan; ruang adalah tempat penyimpanan barang dagangan yang merupakan satu kesatuan dengan tempat penjualan hanya dipisahkan oleh dinding penyekat dan dapat dikunjungi oleh umum; bab nama, objek, subjek dan waktu retribusi dengan nama retribusi izin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang ruang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayan izin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang ruang. objek retribusi adalah pelayanan izin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang ruang. subjek adalah orang pribadi atau badan usaha atau siapa saja yang memperoleh pelayanan izin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang ruangizin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang ruiukur berdasarkan jenis usaha dan modal kerja investasi. tingkat penggunaan jasa retribusi pendaftaran gudang ruang diukur berdasarkan luas gudang ruang, pengujian data serta biaya bimbingan dan pembinaan. struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut pelayanan surat izin usaha perdagangan sup) sup kecil kategori kekayaan bersih rp. s d rp. rp. , tahun kategori kekayaan bersih rp. s d rp. rp. , tahun kategori kekayaan bersih rp. rp. , tahun sup menengah kekayaan bersih rp. rp. , tahun sup besar kekayaan bersih diatas rp. rp. , tahun pelayanan pendaftaran gudang gudang luas bawah rp. , tahun gudang luas s d rp. , tahun gudang luas s d rp. , tahun gudang luas s d rp. , tahun gudang luas s d rp. , tahun pelayanan pendaftaran ruang ruang luas bawah rp. , tahun ruang luas s d rp. , tahun ruang luas atas rp. , tahun bab wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah daerah kabupaten tojo una una bab vii tata cara pemungutan masa pemungutan retribusi adalah pada saat penerbitan izin yang masa berlakunya izin usaha perdagangan adalah (tiga) tahun. pendaftaran kembali izin usaha perdagangan sekali dalam (satu) tahun retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakan; kepada instansi pemungut diberi upah pungut sebesar dari hasil pungut; hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud disetor kas daerah. bab vtelah ditetapkan skr.besar (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang berhutang.yang sejenis dikeluarkan wajib retribusibupati menunjuk pejabat membidangi perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini, dengan keputusizin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang ruang penjelasan umum bahwa pembangunan kabupaten tojo una una terus mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan baik pembangunan sarana dan prasarana maupun pembangunan fasilitas umum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat. dalam rangka mencapai hal tersebut pemerintah kabupaten tojo una una dituntut untuk menggali sebanyak banyaknya sumber sumber pendapatan daerah sehingga proses pembangunan wilayah kabupaten tojo una una tidak mengalami hambatan dan terus berkesinambungan. hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah yang penekanannya pada aturan daerah. sala satu kewenangan pemerintah kabupaten kota adalah pembinaan dan pengaturan serta pengawasan atas penerbitan dan pemberian izin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang ruang. setiap pemberian persetujuan prinsip, izin usaha perdagangan sup) dan pendaftaran gudang ruang (tdg tdr) serta pendaftaran ulangnyi wat kpi presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia tahun pemberian tanda tanda kehormatan kami, presiden republik indonesia menimbang bahwa perlu menghargai jasa jasa jang besar atau luar biasa dari jang mula menteri pertahanan u.r.s.s. marsekal radio yakovlewitj malinovsky dalam mempererat hubungan antara rakjat indonesia dan rakjat u.r.s.s. mengingat undang undang dasar republik indonesia, undang undang drt. tahun alat dan alat undang undang drt. tahun alat memutuskan menetapkan memberikan kepada jang mula menteri pertahanan u.r.s.s. marsekal radio yakovlewitj malinovsky tanda kehormatan bintang republik indonesia kelas atas jasa jasanya jang telah diberikan kepada negara dan bangsa indonesia. ditetapkan djakarta pada tanggal maret presiden republik indonesia (sukarno). |
pk bupati kuah laut, lai inan ng. bambang alamsyah nah rx, diundangkan pelaihari pada tanggal juni sekretaris daerah f kabupaten tanah laut, "da abdullah tan, lembaran daerah kabupaten tanah lautan yang semula berbunyi l) pemerintah daerah kabupaten tanah laut melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah bank kalsel sampai dengan sebesar rp. dua puluh lima milyar rupiah)dengan diubah, sehingga yang barukepada perseroan terbatas bank kalimantan selatan sampai dengan sebesar rp. (tujuh puluh lima milyar rupiah).seroan terbatas bank kalimantan selatan sampai dengan tahun menjadi sebesar rp. (delapan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuhpuluh lima milyar rupiah) yaitu rp. (lima milyar rupiah) apbd induk dan rp. (lima puluh milyar rupiah) apbd perubahandiantara dan diselipkan satu baru, yaitu yang berbunyi dalam hal daerah mengalami keadaan darurat maka pemerintah daerah dapat melakukan penarikan sebagian atau seluruhnya atas penyertaan modal pada perseroan terbatas bank kalsel. keadaan darurat sebagaimana dimaksud adalah suatu keadaan sulit yang terjadi tiba tiba (tidak tersangka sangka) yang memerlukan penanggulangan segera,dan ditandai dengan pernyataan darurat oleh bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud akan diatur dengan peraturan bupati. penarikan sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. |
thai tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pengawasan. bidang pasar modal. tindak lanjungawasan bidang pasar modal umum industri pasar modalasar modal. oleh karenanya, setiap permasalahan pelaku industri pasar modal perlu mendapat tindakan pembinaan dan pengawastindakan pembinaan dan pengawasan bertujuan untukpengaturan terhadap tindak lanjut pengawasan bidang pasar modal ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif terkait tindakan pengawasan baik bagi otoritas jasa keuangan maupun pelaku industri pasar modal sehingga hak pemodal dapat dipenuhi dengan segera, serta meminimalisir adanya permasalahan terkait perangkat hukum yang kurang lengkap. mekanisme tindak lanjut pengawasan yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada industri pasar modal. ii. demi cukup jelas. contoh melakukan kegiatan pasar modal antara laisebagai contoh: pengendali baru perusahaan terbuka yang diwajibkan melakukan penawaran tender wajibanggota direksi, anggota dewan komisaris, dan yang diwajibkan menyampaikan laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai laporan kepemilikan cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain pembayaran ganti kerugian kepada pihak tertentu. cukup jelas. cukup jelas. dan setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka: dan penerbit yang menerbitkan efek melalui layanan urun dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologlain yang melakukan kegiatan pasar modal selain sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf antara lain merupakaatauhuruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan prinsip integritas yaitu pihak yang melakukan kegiatan pasar modal dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan: itikad baik dan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kejujuran, dan komitmen mematuhi: perjanjian tertulis, dalam hal terdapat perjanjian tertulis, dan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan penerapan prinsip itikad baik yaitu pihak yang melakukan kegiatan pasar modal dalam menjalankan usahanya selalu mengutamakan perilaku yang baik. contoh penerapan prinsip itikad baik antara lain: pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tidak melakukan keterbukaan informasi yang menyesatkan, pihak yang melakukan kegiatan pasar modal bertindak sebaik mungkin melakukan upaya terbaik untuk kepentingan investor, dan pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tidak melakukan misconduct dalam transaksi efek. huruf yang dimaksud dengan prinsip kehati hatian melalui penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik yaitu pihak yang melakukan kegiatan pasar modal dalam menjalankan usahanya selalu memiliki manajemen risiko dan penerapan tata kelola yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan prinsip profesionalisme yaitu pihak yang melakukan kegiatan pasar modal dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan profesional. contoh profesional dalam ketentuan ini antara lain: pihak yang melakukan kegiatan pasar modal selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan, dan pihak yang melakukan kegiatan pasar modal patuh pada kode etik profesi dan atau regulasi yang mengatur perilaku. huruf yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan informasi adalah pihak yang melakukan kegiatan pasar modal dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu menyediakan dan atau menyampayang dimaksud dengan pengurus antara lain: bagi badan hukum selain perseroan terbatas adalah pihak yang setara dengan direksi dan dewan komisaris dalam perseroan terbatas: bagi bank kustodian adalah penanggung jawab, bagi wali amanat adalah penanggung jawab, dan bagi kantor akuntan publik adalah pemimpin rekan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kewenangan melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan antara lain undang undang mengenai pasar modal dan undang undang mengenai otoritas jasa keuangbeserta peraturan pelaksanaannya. tindakan pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memberikan pengarahan, pembimbingan, melakukan langkah preventif,,tindakan pembinaan merupakan bagian dari hasil pelaksanaan pengawasan off site, pemeriksaan teknis, dan atau pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan pengawas otoritas jasa keuangan. bentuk tindakan pembinaan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha dari masing masing pihak yang menjalankan kegiatan pasar modal. cukup jelas. cukup jelas. bentuk surat dimaksud antara lain surat yang ditandatangani secara langsung yang lazim disebut dengan tanda tangan basah atau copy scan nya dan dokumen yang ditandatangani secartindak dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah action plan untuk menyelesaikan perintah tindakan tertentu dari otoritas jasa keuang berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan dimaksud antara lain dengan memperhatikan terjadinya kondisi kahar. cukup jelas. contoh kondisi luar kemampuan pihak yang dikenakan perintah tindakan tertentu misalnya saham yang menjadi underlying portofolio efek reksa dana dihentikan perdagangannya bursa efek atau bursa efek ditutup. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh kondisi lain berdasarkan pertimbangan otoritas jasa keuangan antara lain perintah tindakan tertentu berdampak pada masyarakat lulain yang dianggap perlu adalah pertimbangan yang antara lain sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. cukup jelas. cukup jelas. |
kaa bupati lampung timur : peraturan bupati lampung timurlampung timur, menimbang a.bahwa sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat memberi insentif atas penerimaan pajak dan retribusi daerah kepada unit satuan kerja pemungut dan instansi lain yang terkait dalam pemungutan:unit satuan kerja adalah unit satuan kerja lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melakukan penerima pajak daerahteristik dan kondisi dan kondisi objektif daerah. bab insentif bagian kesatu penerima insentif insentif diberikan kepada unit satuan kerjb pegawai unit satuan kerja pelaksana pemungutdaerah: pemungutan pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa, kepala desa, camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh unit satuan kerja pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah: pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi: daftar penerima insentif ditetapkan setiap tahun dengan keputusan bupati. pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dibayar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. bupati setiap tahun menetapkan keputusan bupati tentang target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka penetapan pencapaian kinerja pelaksanaan pemungutan pajak daerahdidasarkan pada ketentuanyang jawaban kepala unit satuan kerja pemungut pajak dan retribusiar, ditetapkan sukadana ass.i tab tanggal: januari race pada tanggal januari ass, iii ing bupati lampung timur, pepsin dipan an stone diundangkan sukadana pada tanggal januari sekertaris daerah, wayan sutaria berita daerah kabupaten lampung timurlenggaraan reklameperlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhanestetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan, standar teknis yaitu: bahan tahan lama dan tahan karat, untuk reklame permanen konstruksi reklame memenuhi persyaratan umum bahan bangunan indonesia::, kawasan peruntukan tempat reklame yang disediakan pemerintah daerah meliputi: jalan mangun sapporo: jalan soekarno hatta, jalan mayjen singkong, jalan raya trenggalek tulungagung kilo meter (empat): jalan raya trenggalek tulungagung kilo meter (sembilan): jalan raya trenggalek tulungagung kilo meter (delapan belas): jalan raya trenggalek panggul kilo meter (enam): jalan raya trenggalek ponorogo kilo meter (dua belas): dan jalan raya trenggalek ponorogo kilo meter (satu koma lima): kawasan larangan: fasilitas pelayanan kesehatan: tempat proses belajar mengajar: tempat ibadah: jalan pemuda, jalan sunan kalijodo, jalan wahid hasyim, jalan hasyim ashari, kawasan larangan penyelenggaraan reklame produk tembakau meliputi: sepanjang jalan panglima sudirman, dan jalan ahmad yani (ruas jalan ahmad yani selatan). dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf nomor untuk kegiatan car free day dan atau kegiatan tertentu yang telah mendapat izin dari bupati melalui kepala ppm. bagian kedua larangan penyelenggaraan reklame setiap penyelenggara reklame dilarang: memasang pada tiang rambu jalan, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, struktur jembatan, dinding gedung atau kantor pemerintah, tempat peribadatan, sarana pendidikan dan pagar, memasang reklame pada pohon dengan cara memacu: cc. memasang reklame yang mengganggu fungsi rambu jalan, lampu pengatur dan kamera lalu lintas, memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya: memasang reklame yang menggunakan tenaga listrik dari penerangan jalan umum, memasang reklame dengan cara melintang atas jalan: dan mendistribusikan reklame selebaran pada ruas persimpangan jalan. bab vii ketentuan penyelenggaraan reklame setiap penyelenggara reklame wajib memperoleh izin dari bupati melalui kepala ppmreklame wajib: membayar pajak reklame apabila atas obyek dimaksud dikenakan pajak: membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah apabila penyelenggaraan reklame tersebut memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah: membayar retribusi ijin mendirikan bangunan apabila penyelenggaraan reklame tersebut memerlukan ijin mendirikan bangunan: bersedia melakukan pembongkaran reklame: pemerintah, pemerintah provinsi danreklame, menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame: dan menempelkan tanda lunas pajak reklame pada obyek reklame yang mudah dilihat oleh petugas. bab viii tata cara dan prosedur pengajuan izin setiap penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame secara tertulis kepada bupati melalui kepala ppm. permohonan izin penyelenggaraan reklame: dari pengguna barangreklame untuk reklame permanen, desain reklame (foto reklame dan hasil cetak reklame): dan foto copy surat jaminan pembongkaran reklame permanen dengan luasan paling sedikit (lima belas meter persegi) dari pihak penjamin yang telah diserahkan kepada satpol paling sedikit sebesar (sepuluh persen) dari nilai bangunan reklame. permohonan izin penyelenggaraan reklamereklameppm melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada khusus untuk permohonan penyelenggaraan reklame, kepala ppm atas nama bupati menerbitkan izin penyelenggaraan reklame. izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pengenaan pajak reklame. bab pengawasan, pengendalian dan penertiban bagian kesatu pengawasan pengawasan dalam penyelenggaraan reklameppm. pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh skpd teknis. bagian kedua pengendalian pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh skpd teknis. pengendalian penyelenggaraan reklame produk tembakau dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga penertiban satpol berkoordinasi dengan ppm dan skpd teknis melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang: sudah berakhir masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan izin: tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak: membahayakan, rusak dan roboh: dan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan reklame. reklame beserta bangunan konstruksi yang ditertibkan oleh satpol sebagaimana dimaksud pada dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. bab ketentuan peralihan izin penyelenggaraan reklame yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan bupati ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang bersangkutan. pada saat peraturan bupati ini mulai berlakuimur nomor tahun tentang pengendalian pemakaian tanah lingkungan pemerintah provinsi jawa timur lembaran daerah provinsi jawa timur nomor tahuntrenggalek) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, kayu, seng, template, collibl? (seratus stermasuk didalamnya brosur, leaflet dan reklame dalam undangan. reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh hewan, manusia, tenaga mekanik yang dibawa kelilingtokol adalah jalan pemuda, jalan sunan kalijodo, jalan wahid hasim, jalan hasyim ashari, jalan panglima sudirman, jalan ahmad yani sampai dengan persimpangan jalan jaksa agung suprapto jalan pattimura. ruas jalan ahmad yani selatan adalah mulai dari persimpangan jalan pemuda jalan ahmad yani sampai dengan persimpangan jalan ahmad yani jalan pattimura jalan jaksa agung suprapto. ruang manfaat jalan,, yang selanjutnya disebut remareklamereklame, dan mewujudkan keamanan, ketertiban, keindahan dan penataan ruang sesuai peruntukannya. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: jenis reklame, skpd penyelenggara: cc. standar dan larangan penyelenggaraan reklame, ketentuan penyelenggaraan reklame, tata cara dan prosedur pengajuan izin: dan pengawasan, pengendalian dan penertiban. bab jenis reklame jenis reklame dibedakan menjadi: reklame permanen, dan reklame nonpermanen. reklame permanen sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: reklame papan billboard: dan reklame megaton videotron dan sejenisnya. reklame tidak permanen sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:side film, dan reklame peragaan. bab skpd penyelenggara skpd penyelenggara pelayanan pemberian izin reklame adalah ppm. bab standar dan larangan penyelenggaraan reklame bagian kesatuusaha rumah makan dengan rakkepariwisataan, pemberiizin usaha rumah makanusaha rumah makan bab "prd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabur:en kapuas dinas adalah dinas pemberdayaan masyarakat desa, informasi komunikasi dan pariwisata kabupaten kapuas kepala dinas adalah kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, informasi komunikasi dan pariwisata kabupaten kapuas, termasuk usaha rumah makan dalam bentuk restoran, kafetaria, kedai warung lesehan. pemimpin usaha adalah pemilik pengelola sehari harinya memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan rumah makan. tamu rumah makan adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan makan dan minum dirumah makan dengan membayar. izin usaha adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. pungutan daerah adalah pungutan pemerintah daerah atas jasa pemberian izin usaha rumah makan. bab obyek dan subyek obyek adalah setiap rumah makan yang terdapat daerah. subyek adalah. bab iiimembentuk usaha perorangan atau badan usaha sesuai dengan peraturan perundangan bentuk usaha harus perseroan terbatas pt). bab jasa pelayanan persyaratan rumah makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu rumah makan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. jasa pelayanan rumah makan sebagaimana dimaksud ini apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan dengan artis asing diwajibkan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.bupati. penggunaan tenaga kerja warga negara asing oleh rumah makan harus mendapat izin kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab perizinan bagian pertama wewenang pemberian izin setiap orang atau badan usaha yang mendirikan usaha rumah makan dalam daerah harus memperoleh izin usaha dari bupati. bagian kedua tata cara permohonan izin untuk mendapatkan izin usaha sebagai dimaksud dalam permohonan diajukan secara tertulis kepada bupati up. kepala dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan. permohonan sebagai dimaksud harus dihampiri persyaratan sebagai berikut akte pendirian perusahaan apabila perusahaan tersebut berbadan hukum. izin mendirikan bangunan imb). izin tempat usaha. keterangan diri pemohon ktp). gambar denah ruang tempat usaha. daftar susunan pengurus dan jumlah tenaga kerja. nomor pokok wajib pajak daerah ppd). apabila semua syarat telah dipenuhi oleh pemohon, maka kepadanya diberikan surat tanda bukti penerimaan permohonan izin usaha. apabila dipandang perlu petugas yang ditunjuk dapat memanggil pemohon untuk melengkapi syarat syarat yang diperlukan. bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin usaha sebagai dimaksud dalam setelah mendapat pertimbangan kepala dinas. kepala dinas memberikan pertimbangan sebagai dimaksud dalam setelah mengadakan penelitian administrasi, fisik, teknis dan !lokasi tempat usaha. dalam hal permohonan dikabulkan, bupati menerbitkan izin usaha dalam waktu selambat lambatnya (tiga) bulan terhitung sejak diberikannya tanda terima permohonan izin usaha sebagai dimaksud dalam dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebutizin usaha diberikan untuk jangka waktu selama (lima) tahun dan masih melaksanakan kegiatan usahanya. bagian keempat daftar ulang terhadap izin usaha sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini wajib didaftar (satu) tahun sekali, dan sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang kepada pemegang izin usaha diberikan kartu izin usaha. bentuk, ukuran dan isi kartu izin usaha serta tata cara untuk mendapatkan kartu izin usaha sebagai dimaksud dalam diatur oleh kepala dinas. bagian kelima pencabutan izin usaha izin usaha tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila memperoleh izin usaha secara tidak sah. dikembalikan kepada bupati karena tidak dipergunakan lagi. melanggar ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini dan atau persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam izin usaha. pemegang izin usaha tidak melaksanakan kegiatan usaha rumah makan selama (satu) tahun berturut turut tanpa memberikan alasan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau lingkungan hidup. masa berlakunya izin telah berakhir. pencabutan izin usaha sebagai dimaksud dalam diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan alasannya. bab kewajiban dan larangan pengusaha rumah makan berkewajiban untuk memasang papan nara yang dapat dibaca oleh umum. memberikan pelayanan dan perlindungan kepada tamu rumah makan. memelihara dan memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi didalam dan dilingkungan tempat kegiatan usaha rumah makan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. memasang daftar minuman, makanan dan jenis makanan berikut tarifnya. mentaati ketentuan tentang tenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya untuk meningkatkan mutu pelayanan. menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. menyediakan sarana pencegah kebakaran. mencegah penggunaan rumah mak. pengusaha rumah makan dilarang menyediakan makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan umum. menyediakan makanan dan minuman kemasan kadaluarsa. memindah tanganan izin usaha kepada pihak lain. bab vii pungutan daerah untuk memperoleh izin usaha dan daftar ulang dikenakan pungutan daerah. besarnya pungutan daerah untuk memperoleh izin usaha ditetapkan sebagai berikut jumlah sampai dengan tempat duduk dikenakan sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) per tempat duduk. jumlah sampai dengan tempat duduk dikenakan sebesar rp. (lima ribu rupiah) per tempat duduk. jumlah sampai dengan tempat duduk dikenakan sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah) per tempat duduk. jumlah tempat duduk keatas dikenakan sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) per tempat duduk. besarnya pungutan daerah untuk daftar ulang ditetapkan sebagai berikut jumlah sampai dengan tempat duduk dikenakan sebesar rp. (seribu rupiah). jumlah sampai dengan tempat duduk dikenakan sebesar rp. (dua ribu rupiah). jumlah sampai dengan tempat duduk dikenakan sebesar rp. (tiga ribu rupiah). jumlah tempat duduk keatas dikenakan sebesar rp. (lima ribu rupiah). keterlambatan pembayaran pungutan daerah izin usaha dikenakan denda sebesar lima persen) dari ketetapan yang harus dibayar. hasil pengenaan pungutan daerah sebagaimana dimaksud dan ini disetor kas daerah melalui dinas. pengenaan pungutan daerah atau pengembalian, keringanan dan pembebasan atas pungutan daerah sebagaimana dimaksud ini dapat diberikan oleh bupati atas usul kepala dinas. tata cara pemungutan dan penyetoran pungutan daerah serta denda ditetapkan oleh bupati. bal viii ketentuan pidana pelanggaran terhadap ketentuan sampai denglima juga rupiah). tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ini adalah pelanggaran. babtindakan tentang pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan barang, pemeriksaan saksi: ce., semua usaha rumah makan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini harus menyesuaikan dengan peraturan daerah inoktober bupati kapuas, cap dit burhanuddin ali diundangkan kuala kapuas pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten kapuas cap drs. tokyo aa. msc pembina utama muda nip. d00 lembaran daerah kabupaten kapuas tahun nomor seri |
berita daerah kota bekasi im:. bekasi, kriteria pemberian tambahan penghasilan. memperhatikan berita acara rapat tapi nomor: bukan tanggal januari tentang tambahan penghasilan pegawai tahun anggaran memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang.beberapa ketentuan dalam peraturan wali.huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:la dan eselon ii. b): jabatan administrator eselon bil: pembantu pengurus barang pengguna, dan bendahara pengeluaran pembantu kelurahanpns yang bertugas melakukan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah bos) pada dinas pendidikan, yaitu: bendahara pengeluaran pembantu tingkat sdn, bendahara pengeluaran pembantu tingkat smpn, pengurus barang sekolah tingkat sdn, pengurus barang sekolah tingkat smpn, verifikatur bos pusat tingkat sdn dan smpn, verifikatur tingkat kecamatan. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: perangkat daerah yang mengelola urusan bina marga dan sumber daya air, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, pendidikan, dan sosial,:, perangkat daerah pengelola komunikasi, sistem informasi, statistik dan persandiandiantara dan disisipkan sehingga berbunyi sebagai berikut: perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi dinas bina marga dan sumber daya air: dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan: dinas pendidikan: dan dinas sosialt p peraturan walikota jambi nomor tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan program satu milyar satu kecamatan tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jambi, menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan walikota adalah walikota jambi bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah kota jambi badan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya disebut bappeda kota jambi satu milyar satu kecamatan disingkat namesake) program namesake adalah program pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan kota jambi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran kas daerah adalah kas pemerintah kota jambikantor bappeda kota jambi kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. camat adalah camat kota jambi kelompok masyarakat adalah kelompok tani dan kelompok pengelola kebersihan lingkungan yang menerima alat mesin pertanian dan gerobak motor roda tiga. bab petunjuk teknis pelaksanaan program namesake petunjuk teknis pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan dana transfer program namesake tahun anggaran yang selanjutnya disebut jenis program namesake merupakan acuan pedoman bagi pemerintah kota jambi dalam pelaksanaan program namesake tahun anggaran jenis program namesake tahun disusun dengan tujuan agar pelaksanaan program namesake tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan: pertanggungan jawaban keuangan dana program namesakepelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan dana program namesakalokasi dana pelaksanaan program namesake untuk penetapan nama nama dan atau kelompok masyarakat setiap kegiatan ditetapkan dengan keputusan walikota, kegiatan sebagaimana dimaksud pada adalah: bedah rumah, beasiswa, jamkesmasda provinsi, bantuan modal, pengadaan alat mesin pertanian, sambungan listrik, pengadaan kendaraan roda tiga pelatihan tenaga kerja, pengadaan kendaraan roda tiga damkar, dana kegiatan namesake tahun anggaran yang belum dibayarkan pada tahun anggaran akan dibayarkan pada tahun anggaran diluar penganggaran dana namesake tahun anggaran dana namesake tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada untuk kegiatan beasiswdto syarif fasa diundangkan jambi pada tanggal, juli sekretaris daerah kota jambi dto daru promo berita daerah kota jambi tahun nomor |
sandalam rangka untuk menunjang dan memfokuskan pencapaian kinerja dinas lingkungan hidup kabupaten bengkulu utara, perlu dilakukan perubahan atas peraturan bupatibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan lingkungan, pemantauan pencemaran lingkungan dan pemantauan remediasioohidup, pelaksanaan pemulihan (pembersihanpencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan pembinaan institusi pencemar, penyusunan kebijakan pengawasan usaha atau kegiatan izin lingkungan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian pencemarj andan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalamentukssvvzz. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, aa. peningkatan kapasitas infrastruktur dan penyuluhan lingkungan hidup, bb.pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup, cc. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, dd. penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, ee. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup, ff. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup, gg. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan, hh.pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, ii. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, dan ji: seksi penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok pelaksanaan penegakan hukum dan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran hukum: dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penegakan hukum lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:.perusahaan daerah air minum tirta meulabohyertaan modal pemerintah kabupaten aceh barat pada dam tirta meulaboh dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten aceh barat,pada perusahaan badan usaha milik daerah dandtambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten kepada perusahaan daerah air minum tirta meulaboh kabupaten aceh barat. bab ketentuan umum dalam qanun ini yang dimaksud dengan: daerahperusahaan daerah air minum tirta meulaboh selanjutnya disebut dam tirta meulaboh. penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan pemerintah daerah kabupatenpemerintah kabupaten pada dam tirta meulaboh dengan prinsip saling menguntungkan. penambahan penyertaan modal adalah kegiatan menambah modal pemerintah kabupaten pada dam tirta meulaboh. penyehatan perusahaan adalah bertujuan menyehatkan perusahaan daerah dalam operasional yang lebih baik. pembagian keuntungan yang diperoleh dari keuntungan perusahaabadan pengawas yang disetorkan kas daerah sebagai pendapatan asli daerah padbarat. modal adalah kekayaan kabupaten yang dipisahkan dan dinilai dengan uang. bab bab penambahanyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja dan produksi serta pertumbuhan perekonomian kabupaten dan peningkatan pendapatan asli daerah. modal sebagaimana dimaksud pada bersumber dari apbd dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang undangan. bab iii besaran penyertaan modaladalahmerintah kabupaten melakukan penyertaan modal pada dam tirta meulaboh sebesar rp. lima miliyar lima ratus juta rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dialokasikan melalui apbd terhitung sejak tahun anggaran pelaksanaan penyertaan modal pemerintah kabupaten aceh barat kepada dam tirta meulaboh sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan ketentuan perundang undangan. bab laba usaha atas penyertaan modal laba usahabupati melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum tirta meulaboh. dalam hal melakukan evaluasi, bupati menunjuk skpd yang membidangi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan penyertaan modalps bab pengurangan modal pengurangan modal daerah yang dimiliki pemerintah kabupaten pada dam tirta meulabohkabupaten harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar. pengurangan modal daerah yang dimiliki pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mendapat persetujuan dprk aceh baratada pada tanggal pun pindah aceh barat, ramai. diundangkan meulaboh pada tanggal juli dlyiggidah sekretaris daerah kabupaten, aceh barat.bupati aceh besar provinsi acehaceh besar bersama dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh besar telah menyempurnakan rancangan gaun tentang anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh besar tahun anggaran sesuai dengan keputusan gubernur aceh nomor tentang hasil evaluasi rancanganaceh besar tahun anggaran bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan agar anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh besar tahun anggaran tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan.penerimaan pembiayaan: dan pengeluaran pembiayaan. (l) anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp. sembilan puluh sembilan milyar rupiah): hasil penjualan kekayaan daerah vangitsembilan puluh sembilan milyar rupiah). pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada hurufsebesar rp. nol rupiah). penerimadalam huruf sebesar rp. nol rupiah) yang terdiri atassebesar rp. nol rupiah). penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. nol rupiah). ian pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. nol rupiah). (s5) pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. nol rupiah). manmbilan puluh sembilan milyarsembilan puluh sembilan milyar rupiah). i)|abupaten aceh besai, size uraian lebih lanjut)i:sebagai landasan. operasional pelaksanaan apbd. ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. kej tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan gaun ini aga penempatannya dalam lembaran kabupaten aceh besar. eng ditetapkan kota jantan pada tanggal desember kumail awal bup mai han simawakbdyali uty diundangkan kota jantan padatanggal desember kumail awal tan it. sekretaris daerah nyx sepupaten aceh besar: ama barulah nge seat.anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh besar tahun anggaran5apbd terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. apbd aceh besar tahun anggaran berjumlah rp. satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus sepuluh juta delapan. ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerahdaerah tahun berkenaan rp. pendapatan daerah sebesar rp. satu triliun delapan ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus ii: sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratuselapan puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribubangsa. pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah). retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delap. delapan milyar rupiah). lain lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. tujuh puluh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah). pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp. satu triliun enam ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus satu ribu tiga ratus dua puluh empatlima ratus sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilanbesar rp. seratus lima puluh delapan milyar seratus enam juta seratus lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalamsebesar rp. nol rupiah). dana darurat sebagaimana dimaksud pada huruf. anggaran belanja daerah tahun anggaran sebesar rp. satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enamiun seratus sepuluh milyar empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas: belanja pegawai: belanja barang dansa:sebesar rp. enam ratus tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. empat ratus sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). belanja bunga sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. nol rupiah). s5) belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. nol rupiah). belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. lima puluh satu milyar sembilan ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah). belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. sepuluh milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah). g5. anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp. dua ratus lima puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enamsebesar rp. delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah). belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. empat puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah). belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud e:| pada huruf sebesar rp. sembilan puluh milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat. seratus empat milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratussebesar rp. enam ratus enam puluh empat milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh rupiah). belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. nol rupiah). anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp. lima belasenam ratus dua belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sepuluhsepuluh milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. enam ratus dua milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah). anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran sebesar. rp. sembilan puluh sembilan milyar rupiah) yang terdiri atas: |
ngan bupati aceh besar kan provinsi aceh . @akun kabupaten aceh. besar tag nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak (penyandang disabilitas bismillahirrahmanirrahim atas rahmat allah yang maha kuasa bupati aceh besartn, mendapatkan hak dan kesempatan yang setara, bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan ntentang penyelenggaraang nomor tambahan lembaran negara republik:nnyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.'a.badan usaha milikal)'il) diselenggarakan oleh: bnn pemerintah daerah: penyelenggara rehabilitasi sosial, lembaga masyarakat yang bergerak bidang pelatihan kerja:nan penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam tan(tag bnkan berkerja sama dengan komisi disabilitas dan atau organisasi disabilitas. badan usaha milik daerah perusahaan swasta daerah dapat memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja tan, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi. badan usaha miliknaa, pemerintah daerah wajib mensosialisasikan penyediaan ta,.: pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha. pemerintah daerah, badan usaha milikbadan usaha milik daerah dan atau perusahaan swasta berkonsultasi dengan komisiakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan,kan penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa keringanan pajak. tan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang ketenagakerjaan, perusahaan 'daerah, dan perusahaan swasta daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan.badan usaha milikkn, setiap tenaga kerja penyandang disabilitas. dalam hal badan usaha milikorganisasi: keuangan bukan perbankan milik pemerintah daerah maupun swasta. ka,. doa. promosi::bb.banann. berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan nn, masyarakattan haabnntan "penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. ken|rganisasi perangkat daerah dan atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi bidang . : kesehatan. setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk.tangkesejahteraan sosial penyandang disabilitas mempunyai hak dan atau 'kesempatan untuk mendapatkan: rehabilitasi sosial, bnn jaminan sosial: pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. rehabilitasi sosial, jaminan sosial,.kesejahteraan sosial. tan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam (l)kannan kan(l). disabilitas. organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan .:n pemberian motivasi, hb. pelatihan keterampilan, pendampingan:inn bantuan sosial, dan bantuan hukum. perlindungan sosial dilaksanakan sesuai. dengan ketentuan peraturan perundang undangan..'pemerintahan, pembangunan dan atau kemasyarakatan tagtan disabilitas untuk: aa. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat gampong, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah, dan tb.tan taguchikindependen pemilihantana tatan paragraf tan ktn, bagi penyandang disabilitas. aan bab ketentuan umum dalam gaun ini yang dimaksud dengan .'selanjutnya disebut pa.tanwilayah daerah kabupaten aceh besarlindungan dan pemenuhan"upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada (l) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan keselamatan, tag, dan aksesibilitas.nonfisik. aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam tag huruf meliputi aksesibilitas pada bangunan umum: fasilitas umum: cc. sarana lalu lintas:tan khusus. bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bangunan yang digunakan untuk . kepentingan umum beserta sarana dalam maupun dikenal sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jalan'umum yang dilengkapi dengan sarana berupa: rambu lalu lintas, markajalan, tan trotoar, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat peneranganjalan: alat pengendali dan pengaman penggunaatana (lj angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam" huruf merupakan pelayanan jasa berupa: transportasi darat, transportasi kereta api:kenad, organisasitan il) organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang penanggulangan bencana .ta,tanrganisasikanan organisasitan organisasi. mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan tagtan paragraf pendataan inn pasai organisasiorganisasitang informasi yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada (l) harus(s)'rganisasi(l)tan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: oa.:(tagtag.tantan babi nan materil, dan fasilitas pelayanan: kan (l)(l)kan perempuan dan anak dengan disabilitas pemerintah daerah wajib menjami. pemerintah daerah wajibpemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. pan han pemerintah daerahtagpenyandang disabilitas. pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan hak penyandang disabilitas kepada: seluruh pejabat daerah dan aparatur sipil negara, penyelenggara pelayanan publik: pemerintah gampong: tan 4d. pelaku usaha, penyandang disabilitas:rlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. bab vii .:: tag pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah: pendidikan dan pelatihan: kan..f .:gampong tan pemerintah gampong berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan 'pemenuhan hak penyandang disabilitas. pemerintah gampong membuat dan menyusun program nan dan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas lingkungan pemerintah gampong dan lembaga masyarakat gampong. peran serta sebagaimana dimaksud pada melalui kegiatan: a.: pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas, pemberdayaangampong:gampong, dan pemerintah gampong dapat membentuk lembaga khusus untuk penguatan hak penyandang disabilitas. babi pen komisi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tagaerah dilaksanakan melalui komisi penyandang disabilitas. komisipenyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri . dari unsur: pemerintah daerah) penegak hukum:si penyandang tn, disabilitas diatur dengan peraturan bupati. aa, (l) komisi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi tan "penyandang disabilitas mempunyai tugas mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang ta, disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan 'dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas:tan dalam melaksanakan tugasnya komisi penyandang disabilitas berkoordinasi dengan komisi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas daerah aceh. komisidaerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, lembaga negara, organisasi perangkat daerah, dan pihak pihak yang berjasa dalamtan penyandang disabilitas. dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dan terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah. ak.anak adalah penyandang disabilitas.'.kanan bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, aritan kesempatan. pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, "memperoleh, meningkatkan serta k..kenatim sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat, tuan dan organisasi perangkat daerah terkait. penghargaan sebagaimana dimaksud dalam nanbab tanta, ditetapkan kota jantan pada tanggal januari kumail awal depan aceh besar, mawardi ali diundangkan kota jantan pada tanggal januari . kumail awal plt. sekretaris daerah kabupaten aceh besar, abdullah. lembaran kabupaten aceh besar tahun nomor noref qanun kabupaten aceh besar, provinsi aceh haa penjelasan atas akun kabupaten aceh besar nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas umum.. bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyelenggaraan dan evaluasi.tentang pelaksana. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas kena cukup jelas cukup jelas cukup jelas naa cukup jelas cukup jelas cukup jelas tan cukup jelas cukup jelas cukup'jelas cukup jelas 44. cukup jelas cukup jelas tag cukup jelas cukupjelas cukupjelas tnjelas . cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas tan cukupjelas cukupjelas cukup jelas haa cukupjelas nan cukupjelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tag cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas ban. cukupjelas cukup jelas cukup jelas tana cukup jelas cukup jelas na108 cukup jelas bnn cukup jelas. 110 cukupjelas cukupjelas tambahan lembaran kabupaten aceh besar nomor pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan t"naanag pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia 'ken pemberian akomodasi yang layak. komisi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut komisibab asas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan: penghormatan terhadap martabat:) pan kesetaraan, aksesibilitas: kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif,dan (00k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih. (i) ragam penyandang disabilitas, meliputi: ban aa. penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual: na.penyandang disabilitas mempunyai hak dan tana|a. hidup: bebas dari stigma, privasi: keadilan dan perlindungan hukum, 'e. pendidikan, . bnn 'pekerjaan, kewirausahaan, tag kesehatan: politik, keagamaan, j., keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata: ta, kesejahteraan sosial: aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, konsesi, tr.: uu.:dapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan eksploitasi seksual. pan penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk tagorganisasiken t(l) meliputi bidang pan pendidikan) ketenagakerjaan dan lapangan kerja, kesehatan, kesejahteraan sosial, kan tan politik, hukum, aksesibilitas: penanggulangan resiko bencana, tempat tinggal, ta. j .kanan: dan layanan pendidikan dasarbnn penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas panbnn sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana . dimaksud pada sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. an l1ll01. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dapat ken nang dilakukan melalui: kelompok kerja pendidikan inklusif, ah. kelompok kerja organisasi profesi: lembaga swadaya masyarakat:: penerimaan, identifikasi dan asesmen.(l)tanorganisasi.tag@), informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit membuat mengenai: tan jumlah penyandang disabilitas usia kerja: ragam disabilitas: dan cc.'termasuk melalui situs resmiorganisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang ketenagakerjaan berkewajiban: |
ras pemerintah kabupatenndukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan kesehatan agar dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan organisasi perangkat kabupaten yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah dandilakukan perubahan, penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerahbeberapa kali terakhir dengan qanun kabupaten aceh timur nomor tahun tentang perubahan kedua atas gatimur. lembaga teknis kabupaten adalah unsur pendukung tugas bupati. rumah sakit umum daerah sultan alauddin said maulana abdul aziz syah peureulak yang selanjutnya disebut rsud sultan abdul aziz syah peureulak adalah rumah sakit umum daerah kabupaten aceh timur. pelayanan medis spesialis dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan. pelayanan medis spesialis lainnya adalah pelayanan medis dasar ditambah dengan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, saraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinik, patologi anatomi, dan pelayanan spesialis lainnya sesuai kebutuhrsud sultan abdul aziz syah peureulak. rsud sultan abdul aziz syah peureulak berstatus rumah sakit umum daerah kelas bab iii susunan organisasi susunan organisasi rsud sultan abdul aziz syah peureulak,rsud sultan abdul aziz syah peureulak merupakan lembaga teknis kabupaten yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai pusat rujukan serta pendidikan medis. rsud sultan abdul aziz syah peureulaktugas dan fungsinya. sub bagitugas dan fungsinyatugas dan fungsinya. bab tugas pokok, fungsi dan kewenangan rsud sultan abdul aziz syah peureulaksebagaimana dimaksud dalam rsud sultan abdul aziz syah peureulak,layanan medis, keperawatan, pelayanan medis, penunjang medis dan nonuntuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam rsud sultan abdul aziz syah peureulak,sud sultan abdul aziz syah peureulaksecara profesionapelaksanaan teknis kesehatan, rsud sultan abdul aziz syah peureulak mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan dinas kesehatan kabupaten. dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, rsud sultan abdul aziz syah peureulak mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit lainnya. dalam melaksanakan tugasnya, direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala instalasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan implikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing masing. setiap pimpinan unit organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern dan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasihal direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka direktur menunjuk kepala bagian tata usaha atau salah seorang kepala bidang untuk mewakilinya. dalam hal kepala bagian tata usaha dan atau kepala bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk salah seorang kepala sub bagian dan atau kepala seksi untuk mewakilinya. atas pertimbangan daya guna dan hasil guna masing masing pejabat dalam lingkungan rsud sultan abdul aziz syah peureulakangkatan dan pemberhentian pada jabatan pengangkatan dan pemberhentian pejabat strukturpengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsiondirektur adalah pemangku jabatan struktural eselon iii.a. kepala bagian, kepala bidang pada rsud sultan abdul aziz syah peureulak adalah pemangku jabatan struktural eselon iii.b. kepala sub bagian dan atau kepala seksi pada rsud sultan abdul aziz syah peureulak adalah pemangku jabatan struktural eselon iv.a. direktur diangkat dan diberhentikan oleh bupati. kepala bagian. bab vii pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada rsud sultan abdul aziz syah peureulak dibebankan pada apbd serta sumber sumber lain yang sah. bab ketentuan lain lain bagan struktur organisasi rsud sultan abdul aziz syah peureulak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini. rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural eselon iii dan eselon iv, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. uraian tugas masing masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab ketentuan penutup pada saat qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit rehabilitasi medik kabupaten sebagaimana diaturhiu yardasli danuntuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf maka qanun kabupaten aceh barat,huruf disempurnakan menjadijenis tarif pemakaian tanah tanah untuk pemasangan sarana media luar ruang: media besar rp. , tahun media sedang rp. , tahun media kecil rp. , tahun pemakaian tanah harga pasaran yang dipergunakan tanah luas tanah per untuk tempat usaha nia pemakaian tanah yang harga pasaran dipergunakan untuk tanah luas tanah per tempat tinggal bulan. pemakaian lapangan rp. , hari bola kaki dan atau lapangan terbuka untuk kegiatan pertunjukan dan atau pameran hae bangunan. (eks.ana mem enihari untuk keperluan kepentingan pribadi komersial rp. , hari rumah dinas milik pemerintah kabupaten, golongan iii tipe m2? rp. , bulan tipe rp. , bulan bangunan kantin eks. gedung rp. , tahun diklat bukan) aula. www disbudparpora disparbudpokeperluan kepentingan (ol magna rp. , hari ruangan dan mesin pabrik rp. , kubik pengolahan kayu kawasan hasil olahan industri beureugang pabrik pemda rp. , tahun sewa docking rp. , tahun engan eks. hotel pariwisata rp. , tahun ruangan ruangan aula bpp dinas pendidik, haritransnaker.politik rp. , haridan keagamaan rp. , hari keperluan kepentingan sosial keperluan kepentingan ran pribadi komersial , hari ruangan untuk pihak ketiga rp. , tahun rsud cut nyak chien meulaboh ruangan aula bappeda keperluan kepentingan non rp. , hari komersial keperluan kepentingan pribadi komersial rp. , hari ruangan aula bappeda keperluan kepentingan non rp. , hari komersial keperluan kepentingan rp. , hari pribadi komersial alat berat mesin gila kap. ton libro rp. , hari mitsubishi kap. rp. , hari ton truk kap. ton rp. , hari dump truck trade kap. ton rp. trade kap. os d pp) rp. kap. s 10km rp. mesin pemecah batu kap. ton. traktor pada disbunnak pemakaian menurut luas rp. , ha pemakaian menurut waktu rp. , jam poo lamanya traktor pada distant tph rp. , ha is.|, gratisexcavator case atau rp. , jam sejenisnya kendaraan bermotor bus sekolah penggunaan pemakaian pada rp. , hari hari libur kegiatan angkutan anak sekolah penggunaan pemakaian rp. , hari angkutan anak sekolah tarif untuk anak sekolah rp. , trip penggunaan pemakaian oleh rp. , km kontingen kenderaan roda tiga becak) rp. , tahun milik pemda boat perikanan milik pemda rp. , tahun tanpa fasilitas jasa lainnya dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus peralatan sound system setkab rp. , hari bebek wisata dayung rp. , tahun rangka baliho sp. kisaran , 2sisi bln rangka baliho meureubo , sisi bln , sisi bln| rangka baliho samatiga , sisi bln , ketentuserta tidak merugikan daerah. penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud padajua pada tanggal desember rabi'hl akhir koe acehjbarat, ramli. diundangkan meulaboh pada tanggal desember rabi'ul akhir kretiaris daerah bupatiqancukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran kabupaten aceh barat nomor: |
gi mie ear ns, pancasila qanun aceh nomor tahun tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umdan pengelolaan ibadah haji dan umrah harus berjalan secara aman, nyaman dan tertib serta sesuai dengan ketentuan syariat islam, bahwa semakin meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji aceh yang akan menunaikan ibadah haji, perlu adanya pengaturan penambahan kuota khusus, bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pihak swasta memerlukan peran aktif pemerintah aceh sehingga masyarakat mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan dan kepastian dalam pelaksanaannya, bahwa berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang undangan merupakan salah satuyang diatur lebih lanjut dalam qanun aceh, j bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang cipta kerja, panah wwwyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan,lenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. bab ad) paw oo.: berprofesi dokter dan atau perawat, memiliki kemampuan dan komitmen terhadap pelayanan kesehatan jamaah haji, dan diutamakan mampu berbahasa arab, inggris dan bahasa daerah yang ada aceh. persyaratan pha selain sebagaimana dimaksud pada dan juga harus mempertimbangkan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh menteri. pelatihan dan pembekalan pha dilaksanakan oleh pemerintah aceh bekerjasama dengan kanwil kemenag aceh. dalam pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pembekalan pha sebagaimana dimaksud pada pemerintah aceh menyediakan biaya uang saku, transportasi, akomodasi dan konsumsi bagi peserta pha selama pelatihan dan pembekalan. bagian kedua penyelenggara dan pengelola ibadah umrah penyelenggara dan pengelola ibadah umrah aceh dilaksanakan oleh pria. pria dalam memberangkatkan jamaah umrah yang berasal dari aceh berkewajiban: memberangkatkan melalui bandara sultan iskandar muda menuju bandara king abdul aziz jeddah atau bandara lainnya, memberikan manasik umrah kepada jamaah umrah paling kurang (satu) minggu sebelum keberangkatan, cc. menyampaikan kepastian tanggal berangkat, visa, penerbangan dan hotel arab saudi paling lambat (satu) bulan setelah pendaftaran, memberangkatkan jamaah paling lambat (enam) bulan setelah pendaftaran, dan mengutip biaya perjalanan ibadah umrah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh menteri. dalam hal pria gagal memberangkatkan jamaah umrah sebagaimana dimaksud pada pria wajib mengembalikan biaya perjalanan ibadah umrah yang telah disetor kepada calon jamaah. pemerintah aceh dapat mengusulkan pencabutan perizinan berusaha kepada pemerintah pusat bagi pria yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada dan meme pemerintah aceh dapat menginstruksikan pemerintah kabupaten kota untuk mencabut surat izin tempat usaha situ) dan surat izin usaha perdagangan sup) bagi pria yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada dan bab kuota tambahan khusus jamaah haji aceh bagian kesatu umum paduka yang mulia wali nanggroe aceh dan gubernur dapat mengajukan permohonan kuota tambahan khusus jamaah haji aceh kepada pemerintah kerajaan arab saudi melalui pemerintah pusat. kuota tambahan khusus jamaah haji aceh sebagaimana dimaksud pada merupakan kuota tambahan khusus jamaah haji aceh non reguler yang diberikan oleh pemerintah kerajaan arab saudi untuk melaksanakan ibadah haji melalui pemerintah indonesia. kuota tambahan khusus jamaah haji aceh sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan kepada jamaah haji aceh dan tidak dapat dialihkan menjadi kuota nasional. kuota tambahan khusus jamaah haji aceh sebagaimana dimaksud pada tidak mempengaruhi penetapan jumlah kuota haji reguler aceh yang bersumber dari kuota haji nasional tahunan. kuota tambahan khusus jamaah haji aceh sebagaimana dimaksud pada tidak mempengaruhi atau mengurangi porsi alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pembiayaan penyelenggaraan haji reguler aceh. jamaah yang melaksanakan ibadah haji melalui kuota tambahan khusus jamaah haji aceh memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti jamaah haji kuota reguler aceh lainnya. jamaah haji aceh kuota tambahan khusus memiliki hak yang sama seperti jamaah haji aceh reguler dalam hal pengembalian biaya living cost dan penerimaan porsi pembagian harta wakaf baitul asli. bagian kedua pembiayaan kuota tambahan khusus haji aceh pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan kuota tambahan khusus haji aceh bersumber dari appiah, apa, apbd dan atau lainnya yang sah dan tidak mengikat. pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan kuota tambahan khusus haji aceh meliputi: pen anarlindungan, pelayanan embarkasi atau demarkasi, pelayanan keimigrasian, pertanggungan asuransi syariah dan perlindungan lainnya: dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji tanah air dan arab saudi, pelayanan umum dalam negeri dan arab saudi, dan pengelolaan bha. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada disetor melalui bank syariah milik pemerintah aceh, pemerintah kabupaten kota dan atau pemerintah pusat. bab penyelenggaraan kuota tambahan khusus haji aceh bagian kesatu penyelenggara penyelenggaraan kuota tambahan khusus haji aceh menjadi tanggung jawab pemerintah aceh. pemerintah aceh dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada berwenang: membentuk bha: menetapkan besaran appiah tahunan untuk kuota tambahan khusus haji aceh, membentuk pipih aj: dan menetapkan personil pha tambahan untuk kuota tambahan khusus haji aceh. bagian kedua badan haji aceh bha dapat dibentuk oleh gubernur sesuai dengan kebutuhan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur. bha berwenang menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan kuota tambahan khusus haji aceh. bag) bha dalam melaksanakan tanggung jawabnya berkoordinasi dengan pemerintah kerajaan arab saudi, kanwil kemenag aceh, pemerintah kabupaten kota, dan pihak terkait lainnya. penyelenggaraan dan pengelolaan oleh bha mencakup: pendaftaran, penentuan persyaratan, pelunasan appiah, pengembalian appiah, pengisian kuota, pelayanan dokumen perjalanan, penyediaan akomodasi, penyediaan konsumsi, pelayanan transportasi: pelayanan kesehatan, pengaturan pihak, il. penetapan personil pha kuota khusus, pembinaan, pengawasan, oo. evaluasi, dan pelaporan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan bha sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dengan peraturan gubernur. bab pembinaan, pengawasan dan evaluasi bagian kesatu pembinaan pembinaan jamaah haji meliputi penyuluhan dan bimbingan. penyuluhan dan bimbingan bagi jamaah haji dilaksanakan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan manasik, perjalanan, pelaksanaan ibadah haji arab saudi, dan sampai kembali asrama haji aceh pembinaan yang ditetapkan oleh gubernur. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan bagi jamaah haji yang masuk dalam kategori berhak melunasi biaya penyelenggara ibadah haji dan appiah dalam alokasi kuota reguler dan kuota khusus haji aceh tahun berjalan. dalam melaksanakan pembinaan jamaah haji sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menggunakan panduan pembinaan jamaah haji aceh. panduan.) panduan pembinaan jamaah haji disusun oleh ska yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang syariat islam. selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam jamaah haji aceh juga mendapatkan pembinaan pasca haji. pembinaan pasca haji sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh ska dan kpk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang syariat islam bekerja sama dengan komunitas persaudaraan haji. pembinaan pasca haji sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembinaan ibadah, pembinaan muamalah, dan cc. pembinaan akhlak. bagian kedua penanggung jawab pembinaan pemerintah aceh, pemerintah kabupaten kota dan atau kantor kemenag kabupaten kota bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan bagi jamaah haji pada masing masing kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. bagian ketiga kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah bimbingan manasik haji dan umrah selain yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kota dapat diselenggarakan oleh kabihu. kabihu sebagaimana maksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berbadan hukum yayasan atau perkumpulan, memiliki izin dari kementrian agama, cc. mempunyai susunan pengurus yang tidak dijabat oleh pegawai negeri sipil kementerian agama yang masih aktif: dan memiliki tenaga pembimbing yang mempunyai kompetensi bidang perjalanan haji, kesehatan, dan manasik haji yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing manasik. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh izin kabihu, evaluasi, standar bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi kabihu sesuai dengan peraturan menteri. bimbingan manasik haji dan umrah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebelum keberangkatan. hir pemberian materi bimbingan manasik haji dan umrah sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk teori dan praktik dengan berpedoman pada panduan manasik haji dan umrah yang dikeluarkan oleh ska yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang syariat islam. bagian keempat pengawasan dan evaluasi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah oleh pemerintah aceha dan inspektorat acehpengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah oleh pemerintah kabupaten kotak dan inspektorat kabupaten kotabab vii pelayanan bagian kesatu transportasi pemerintah kabupaten kota bertanggungjawab memberikan pelayanan transportasi kepada jamaah haji kabupaten kota selama keberangkatan dan kepulangan ibadah haji. pelayanan transportasi kepada jamaah haji sebagaimana yang dimaksud pada meliputi transportasi darat, laut dan udara dari daerah asal embarkasi dan dari demarkasi daerah asal. komponen pembiayaan pelayanan transportasi darat, laut dan udara ja: sewa mobil bus, tiket pesawat dan kapal pergi pulang, cc. asuransi, pengamanan) ii, $ah$ih ee m7: pengamanan dan pramuantar, pelayanan bagasi, dan makan, minum dan snack pergi pulang. transportasi jamaah haji darat bersifat khusus (carter) dan bukan transportasi umum (reguler). s5) pelayanan transportasi jamaah haji dari daerah asal menuju embarkasi dan dari demarkasi daerah asal dilaksanakan oleh pihak. penyedia transportasi adalah perusahaan transportasi berbadan hukum. standar biaya pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati walikota. biaya pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada jamaah haji reguler yang berangkat haji pada tahun berjalan. tanggung jawab pemerintah kabupaten kota terhadap pelayanan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada apbd. pemerintah aceh dapat menyediakan angkutan transportasi darat bagi jamaah haji aceh arab saudi. penyediaan angkutan transportasi sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan atau pemerintah arab saudibagian kedua akomodasi dan konsumsi pemerintah kabupaten kota wajib menyediakan akomodasi bagi jamaah haji reguler tanpa memungut biaya tambahan dari jamaah haji luar biaya haji yang telah ditetapkan. akomodasi bagi jaamaah haji dari daerah asal embarkasi dan dari demarkasi daerah asal. pemerintah kabupaten kota wajib menyediakan konsumsi bagi jamaah haji reguler tanpa memungut biaya tambahan. konsumsi diberikan kepada jamaah haji selama daerah asal menuju embarkasi dan dari demarkasi menuju daerah asal. pelayanan konsumsi dilakukan oleh pihak. penyediaan konsumsi kepada jamaah haji dilakukan dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, cita rasa aceh dan nusantara. pemerintah aceh dapat menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi jamaah haji aceh arab saudi. penyediaan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan atau pemerintah arab saudi. bagian ketiga kesehatan pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada calon jamaah haji pada masa persiapan dan kepada jamaah haji pada masa pemulangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh menteri kesehatan republik indonesia. pelayanan kesehatan pada masa persiapan mulai dari pemberangkatan dari daerah asal menuju demarkasi banda aceh. pelayanan kesehatan pada masa pemulangan mulai dari demarkasi banda aceh daerah asal. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan meliputi tindakan: pencegahan, pertolongan pertama, cc. pemeliharaan: pemeriksaan, dan pengobatan. b6. pelayanan kesehatan mulai dari embarkasi, perjalanan menuju arab saudi, arab saudi, perjalanan kembali demarkasi dan selama berada demarkasi, dilakukan oleh tenaga kesehatan haji aceh tha) bekerjasama dengan tenaga kesehatan haji indonesia thi) pada kloter yang bersangkutan. bagian keempatteknologi informasi pelayanan penyelenggaraan haji, dan pusat layanan haji terpadu. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten kota. bab viii baitul asli bagian kesatu umum pemerintah aceh berwenang menetapkan daftar penerima dana baitul asli yang diamanahkan pengaturannya oleh kerajaan arab saudi melalui nazir yang ditunjuk. dana baitul asli diberikan dalam bentuk sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya kepada masyarakat aceh yang menunaikan ibadah haji sesuai ketentuan dalam ikrar wakaf baitul asli. bagian kedua dana baitul asli dana baitul asli diberikan kepada: jamaah haji asal aceh, dan orang aceh yang menetap mekkah arab saudi. bagian bagian ketiga kriteria penerima penerima dana baitul asli dari jamaah haji asal aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: jamaah haji aceh yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dan mahasiswa aceh yang menjadi tenaga musiman (terus) musim haji atau menunaikan ibadah haji yang dibuktikan dengan paspor yang beralamat aceh, orang aceh yang menetap arab saudi sebagaimana dimaksud dalam huruf mengikuti aturan nazir wakaf baitul asli. bagian keempat mekanisme penyaluran dana wakaf baitul asli penerima dana wakaf baitul asli diusulkan oleh gubernur aceh kepada nazir wakaf (pengelola) baitul asli arab saudi. disalurkan secara tunai atau non tunai oleh nazir wakaf dibantu oleh petugas penghubung pemerintah aceh dan pha yang ditunjuk. bagian kelima kerjasama pengelolaan wali nanggroe aceh dan gubernur melakukan kerjasama dengan nazir baitul asli dalam rangka pengelolaan harta wakaf. untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada pemerintah aceh berkewajiban menelusuri semua dokumen aset yang berkaitan dengan baitul asli. bab pengelolaan cagar budaya haji cagar budaya haji aceh meliputi: asrama haji yang terletak pulau rubiah kota sabang, dan sumur haji yang terletak gampong kuta timu kota sabangrepublik indonesia tahun yang dipimpin seorang bupati walikota menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan agama bidang haji dan umrahgubernur adalah kepala pemerintah acehntor wilayah kementerian agama aceh yang selanjutnya disebut kanwil kemenag aceh adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam bidang agamakantor kementerian agama kabupaten kota yang selanjutnya disebut kantor kemenag kabupaten kota adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam bidang agama kabupaten kota. ibadah haji adalah rukun islam kelima bagi orang yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu bantulah, syair, serta pada tempat, waktu, dan syarat tertentu. ibadah umrah adalah berkunjung bantulah luar musim haji untuk melaksanakan rukun umrah. jamaah5 jaw vw& www www aaa pemerintah aceh dan pemerintah kota sabang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya haji sebagaimana dimaksud dalam pelestarian cagar budaya haji meliputi: perlindungan, pengembangan, dan cc. pemanfaatan. pengelolaan cagar budaya haji meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan cc. pengawasan. bab perlindungan gubernur sesuai kewenangannya bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada jamaah haji dan pha sebelum dan setelah melaksanakan ibadah haji. pelindungan kepada jamaah haji dan pha sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pelindungan: hukum, keamanan, cc. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. perlindungan jiwa sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dalam bentuk santunan kematian sesuai kemampuan keuangan daerah. dalam memberikan pelindungan kepada jamaah haji dan pha sebagaimana dimaksud pada gubernur berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. bab koordinasi dan kerjasama gubernur berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal terkait aceh dan pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji. instansi) www www instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada diantaranya adalah kanwil kemenag aceh, kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan, kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia, kantor otoritas bandara dan kantor kesehatan pelabuhan. bab xii pembiayaan pembiayaan untuk pembinaan jamaah haji dapat dibebankan pada apa, apbd dan atau kanwil kemenag aceh. pembiayaan untuk akomodasi dan konsumsi jamaah haji dibebankan pada apbd. pembiayaan dan atribut kelengkapan untuk pha dibebankan pada apa dan atau apbd serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. pembiayaan untuk pelatihan dan pembekalan pha dibebankan pada apa. pembiayaandilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pembiayaan untuk pelayanan transportasi dari daerah asal embarkasi dan dari demarkasi daerah asal dibebankan pada apbd. pembiayaan untuk santunan kematian bagi jamaah haji dibebankan pada apa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii pertanggungjawaban pelayanan dan pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji aceh diberikan dan dikelola oleh bha. bhapaw '''''kumail awal gubernur acara diundangkan banda aceh pada tanggal maret sva'ban sya'ban nova irwansyah sekretaris daerah aceh pan kata lembaran aceh tahun nomor nomor register qanun aceh jvp j p www penjelasan atas qanun aceh nomor tahun tentang penyelenggaraan dan pengelolada dasarnyuntuk pusataceh untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, perlu pengaturan agar masyarakat acehwansecara nasional ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. setelah. setelah reformasi, terjadi pergeseran kekuasaan indonesia, terutama sekali dari kekuasaan yang sentralistik kepada desentralisasi. secara umum pergeseran tersebut mengakibatkan daerah memiliki kewenangan yang lebih dalam mengatur rumah tangannya. berdasarkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun:erdasarkan beberapa pertimbangan atas, atas persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia, pemerintah indonesia pada tanggal agustus telah mengesahkan dan mengundangkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh rupa). dalam rupa, dengan tegas diatur urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintahan aceh yang, dan penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang undangan. selanjutnya . selanjutnya pada ketentuan rupa tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan pelaksanaan keistimewaan aceh tersebut diatur lebih lanjut dalam gaun aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. berkaitan dengan tindak lanjut tersebut, hanya (satu) pelaksanaan keistimewaan aceh sebagai amanah rupa yang belum diatur dalam qanun aceh, yakni mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang undangan. disamping itu berdasarkan ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. oleh karena itu, dengan berlandaskan padaan ibadah haji dan umrah, maka pengaturan tentang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu diatur dalam suatu gaun aceh. ii. demi cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "asas ke aceh an" adalah penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib lainnya yang menjadi keistimewaan dan kekhususan aceh. huruf yang dimaksud dengan "asas amanah" adalah pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan jemaah haji yang diberikan kepada penyelenggara. huruf d. ww66 www huruf yang dimaksud dengan "asas keadilan" bahwa pelayananngung faroe adalah pemberian berupa cindera mata yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kemampuan daerah setempat pada saat prosesi adat pelepasan keberangkatan jamaah haji. bingung faroe merupakan kegiatan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat aceh sehingga perlu peran pemerintah kabupaten kota. cukup jelas. cukup jelas. uan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.3) www (wwwamaah haji aceh adalah penduduk aceh yang beragama islam yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menunaikan ibadah haji. kuota tambahan khusus haji aceh adalah kuota tambahan khusus jamaah haji aceh non reguler. jamaah haji aceh kuota tambahan khusus adalah penduduk aceh berwarna negara indonesia yang beragama islam yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai pengisi kuota tambahan khusus jamaah haji aceh non reguler. badan haji aceh yang selanjutnya disingkat dengan bha adalah satuan kerja pada pemerintah aceh yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola kuota tambahan khusus haji aceh dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. penyelenggaraan dan pengelolpenyelenggaraan dan pengelolaan ibadahanitia penyelenggaraan ibadah haji aceh yang selanjutnya disingkat pihak adalah panitia haji yang mengelola pelayanan kepada jamaah haji aceh dan unsur pendukung lainnya. panitia penyelenggaraan ibadah haji kabupaten kota yang selanjutnya disebut pihak adalah panitia haji yang mengelola pelayanan kepada jamaah haji kabupaten kota dan unsur pendukung lainnya. petugas haji aceh yang selanjutnya disingkat pha adalah petugas yang menyertai jamaah haji yang bertugas memberikan pelayanan berupa bimbingan ibadah haji, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan.umrah yang telah mendapat izin dari menteri. daerah asal adalah tempat domisili atau keberangkatan jamaah haji aceh dari kabupaten kota dalam wilayah acehpelayanan adalah perlakuan yang disediakan bagi jamaah haji aceh atau jamaah haji aceh kuota tambahan khusus meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, pembinaan, keamanan, dan infrastruktur. wakaf ama d. deaundang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sebelum adalah pada saat jemaah haji dilepaskan dari daerah asal sampai embarkasi oleh pejabat setempat. yang dimaksud dengan setelah adalah adalah pada saat jemaah haji tiba demarkasi sampai daerah aswakaf baitul asli adalah harta wakaf peninggalan masyarakat aceh yang berada kerajaan arab saudi. dana baitul asli adalah dana yang dihasilkan dari pengelolaan harta wakaf baitul asli arab saudi. penyelenggara perjalanan ibadah umrah aceh yang selanjutnya disingkat pria yang mendapat rekomendasi dari pemerintah aceh. biaya penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji aceh yang selanjutnya disingkat appiah adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji aceh kuota tambahan khususpenyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah berasaskan: ke islam an: ke aceh an, cc. amanah, keadilan, kemaslahatan: kemanfaatan, keselamatan, kenyamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah bertujuan, tempat pelaksanaan ibadah haji arab saudi, demarkasi sampai kembali daerah asal, agar jamaah haji memperoleh kemudahan, kenyamanan dan keamanan: membanting). g membantu mengurangi beban biaya bagi jamaah haji reguler: dan cc. menertibkan standarisasi biaya dan pelaksanaan umrah agar adanya kepastian keberangkatan, kepulangan dan terhindar dari manipulasi. ruang lingkup pengaturan dalam qanun ini meliputi: wewenang dan tanggungjawab, penyelenggara dan pengelola, kuota tambahan khusus jamaah haji aceh, penyelenggaraan kuota tambahan khusus haji aceh, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, pelayaran, baitul asli, pengelolaan cagar budaya haji, perlindungan: j . koordinasi dan kerjasama, pembiayaan, dan pertanggungjawaban. bab wewenang dan tanggung jawab bagian kesatu wewenang pemerintah aceh berwenang melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sebagai urusan wajib lainnya sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan aceh. pemerintah aceh berwenang mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah umrah aceh. pemerintah kabupaten kota berwenang melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji pada tingkat kabupaten kota. pemerintah kabupaten kota berwenang mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah umrah pada tingkat kabupaten kota. bagian kedua). haha maa bagian kedua tanggung jawab paragraf penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji pemerintah aceh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji bertanggungjawab: menetapkan pihak, menetapkan pha untuk disampaikan kepada menteri, cc. membagi dan menetapkan kuota haji aceh dalam kuota haji kabupaten kota untuk disampaikan kepada menteri, dan memberikan santunan kecelakaan, kesehatan dan kematian, bagi jamaah haji sejak pelepasan jamaah dari daerah asal menuju embarkasi dan dari demarkasi daerah asal. pembagian dan penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan atas pertimbangan: proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten kota, dan atau proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji setiap kabupaten kota. pembagian dan penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (empat belas) hari setelah penetapan kuota haji indonesia. pelaksanaan pembagian dan penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan kanwil kemenag aceh dan berpedoman pada peraturan menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai santunan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan gubernur. pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji bertanggungjawab: menyediakan transportasi bagi jamaah haji dari daerah asal embarkasi dan dari demarkasi daerah asal, menyediakan akomodasi bagi jamaah haji sebelum keberangkatan embarkasi dan dari demarkasi daerah asal, cc. menyediakan konsumsi bagi jamaah haji sebelum keberangkatan embarkasi dan dari demarkasi daerah asal, melaksanakan bimbingan manasik haji, dan menyediakan bingung faroe sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. paragraf uu xu paragraf penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah umrah pemerintah aceh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah umrah bertanggungjawab melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yang dilakukan oleh pria kepada jamaah umrah. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah umrah sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan menteri. bab iii penyelenggara dan pengelola bagian kesatu penyelenggara dan pengelola ibadah haji paragraf umum penyelenggara dan pengelola ibadah haji reguler terdiri dari: pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten kota. penyelenggara haji khusus dilaksanakan oleh badan hukum setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. paragraf panitia penyelenggara ibadah haji aceh pemerintah aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji membentuk pihak. pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: unsur wali nanggroe aceh, unsur majelis permusyawaratan ulama aceh, cc. unsur dinas syariat islam aceh, unsur dinas kesehatan aceh, unsur dinas perhubungan aceh, unsur kanwil kemenag aceh, unsur sekretariat daerah aceh, unsur baitul asli, unsur,) unsur akademisi: unsur komunitas persaudaraan haji: dan unsur masyarakat. personalia pihak sebagaimana maksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. paragraf petugas haji aceh pha sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: petugas bidang pelayanan umum, pembimbing ibadah haji, dan petugas bidang pelayanan kesehatan. gubernur menentukan alokasi kuota pha untuk pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten kota berdasarkan asas proporsionalitas. asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan kriteria: jumlah jamaah haji, karakter budaya kabupaten kota, dan cc. jenis tugas pha sebagaimana dimaksud pada pembebanan biaya alokasi pha untuk pemerintah aceh bersumber dari apa. pembebanan biaya alokasi pha untuk kabupaten kota bersumber dari apbd. dalam hal pemerintah kabupaten kota tidak menganggarkan biaya alokasi pha, maka kuota pha nya menjadi kuota pha pemerintah aceh. pemerintah aceh menerima permohonan calon pha kota pemerintah aceh dari masyarakat. pemerintah kabupaten kota yang telah mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam mengusulkan calon pha pemerintah aceh. calon pha sebagaimana dimaksud pada dan diseleksi bersama oleh pemerintah aceh dan kanwil kemenag aceh. calon pha hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur dan disampaikan kepada menteri. rww6 vv www pha bidang pelayanan umumquran, laki laki,memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji dan peraturan pengajian, diutamakan sudah menunaikan ibadah haji atau umrah, diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana (strata atau sederajat, dan diutamakan mampu berbahasa arab, inggris dan bahasa daerah yang ada aceh. pha bidang pembimbing ibadah hajyang memiliki kartu tanda penduduk aceh, beragama islam, cc. mampu membaca al quran, berumur paling rendah (tiga puluh) tahun dan paling tinggi (enamsudah pernah menunaikan ibadah haji, memahami ilmu gigih haji dan manasik haji, dan diutamakan mampu berbahasa arab, inggris dan bahasa daerah yang ada aceh, pha bidang kesehatour'an, pu) |
ooo qanun tentang anggaran pendapatan dan belanja kabupaten apbd) tahun anggaran kepada dewan perwakilan rakyat kabupaten dprkgaun kabupaten aceh utara tentang anggaran pendapatan dan belanja kabupatenqanun kabupaten aceh utara tentang anggaran pendapatan dan belanja daerahbelanja bantuan. belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakankabupaten aceh utarabersumber dadaridalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah kabupaten aceh utarkabupaten aceh utara ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten aceh utaranggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten aceh utara, dan pemberitahuan kepada pimpinan dprkaceh utsebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh utukon, pada tanggal desember ddmadil awal say p. lai rana muhammad thaib diundangkan lhoksukon, pada tanggal desember kumail awal kereta daerah kabupaten utara, ant. kabupaten aceh utara tahun nomor noref gaun kai provinsi acehdengan persetujuan bersama:lam gaun kabupaten aceh utarmbiayaannggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh ut. sianam puluh, belanja hibah sebagaimana dimaksud pada(dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh du. |
fa, c1, ser beberapa ketentuan dalamsetiap ulantan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, tag karaoke dan sejenisnya, sirkus, akrobat, sulapketentuan diubah,, dan atau busana ditetapkan sebesar (sepuluh persen), kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar (lima belas persen), pameran ditetapkan sebesar (lima belas persen), karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar (dua puluh persen): sirkus, akrobat, sulap ditetapkan sebesar 15x (lima belas persen):panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness center), ditetapkan sebesar (dua puluh persen), dan pertandingan olahraga ditetapkan sebesar (sepuluh persen). besar tarif. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:volume ukuran tarif hari a. nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ditentukan: dan cc.ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. penghitungan besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan rumus volume nsr penetapoanunjauhari aceh besar, diundangkan kota jantan pada tanggal januari kumail akhir pit. sekretaris daerah kabupaten aceh besar abdullah lembaran kabupaten aceh besar tahun nomor .noref qanun kabupaten aceh besar, provinsi aceh penjelasan atas .qanun kabupaten aceh besar nomor tahun tentang pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame: ii. demi angka cukupjelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukupjelas angka cukup jelas cukup jelas. tambahan lembaran kabupaten aceh besar nomor lampiran @akpajak hotel, restoran, hiburan dan reklame. nilai sewa reklame titik lokasi pemasangan reklame dalam wilayah kabupaten aceh besar volume ukuran ukuran rp) ukuran rp) ukuran rp) ukuran rp) lokasi s.d4m2 m2s.d s.d 24j1 (aa anus. jalan banda aceh simpang gambar rp. rp. rp. rp. rp. simpang gambar seulimeum rp. rp. rp. rp. rp. simpang seulimeum saree rp. rp. rp. rp. rp. jalan krueng cut krueng raya rp. rp. rp. rp. rp. simpang rima lhoong rp. rp. rp. rp. rp. '& kawasan rekreasi pantai rp. rp. rp. rp. rp. simpang gambar bandara sultan iskandar pp, rp. rp. rp. rp. jalan plang bintang lama lan rp. rp. jalan soekarno hatta lampeuneurut rp. rp. rp. rp. rp. jalan mr. dr. muhammad hasan rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. simpang tangkap gambar angan rp. rp. rp. rp. rp. m4n nurani aceh besar, mawardi ali lampiranpenetapan nilai sewa reklame dalam wilayah kabupaten aceh besar reklame melekat maupun tidak rp. paket melekat (stiker, selebaran dan satu paket lembar, berlaku selama poster) hari setiap kali pembayaran reklame shopping, neon box, videotron, large electronic display rp. dengan perhitungan: led), papan nama toko (pnt) tarif hari poolsign, billboard, baliho dan tine plate rp. m? hari, dengan perhitungan: reklame berjalan kenderaan tarif hari reklame udara rp. m2 hari sekali peragaan rp. detik bagian bagian yang reklame suara kurang dari detik dihitung detik man rp. dengan suara rp. detik reklame film slideengan nilai ketetapan sekurang kurangnya rp. ing text rp. huruf dengan nilai ketetapan sekurang kurangnya rp. spanduk umbul umbul vertical rp. m2 hari perbulan, dengan perhitungan: banner tarif jumlah bulan) sun screen sun blind rp. m2 hari perbulan, dengan perhitungan: tarif jumlah bulan) suram aceh masak mawardi ali |
sd.pedoman pengelolaan barang milik kota: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf atas perlu membentuk gaun kota langsa tentang pengelolaan barang milik hasil pengadaan barang tidak bergerak diterima oleh kepala kpk atau pejabat lain yang ditunjuk. ten' untuk ditetapkan penggunaannya. tenansisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola. bab penggunaan barang milik kotakriteria untuk dapat dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. status penggunaan barang milik kota untuk masing masing kpk ditetapkan dengan keputusankota. pengguna. pemanfaatan bagian kesatu bentuk dan kriteria pemanfaatan bentuk bentuk pemanfaatan barang milik kota berupa sewa, pinjam pakai: tan kerjasama pemanfaatan: bangun guna serah, dan bangun serah guna. barang milik kota berupaoleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf sebelum memberikan persetujuan, walikota terlebih dahulu berkonsultasi dengan dprk. barang milik kota selainkota sebagaimana dimaksud dalam dankota. jangka waktu pinjam pakai barang milik kotatanggung jawab peminjam terhadap kerusakan, kehilangan dan hilangnya fungsi barang yang dipinjam: dan meningkatkan penerimaan pendapatan kota. kerjasama pemanfaatan barang milik kota dilaksanakan dengan cara kerjasama pemanfaatan barang milik kotakota selain tanah dan atau bangunan. kerjakotkot, pendapatan dan belanja kota untuk memenuhi biaya operasional pemeliharaan perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik kotakota yang bersifat . aw6w bersifat khusus dapat dilakukan proses penunjukan langsung, dalam hal telah diumumkan (dua) kali, peserta kurang dari (lima), dapat dilakukan proses pemilihan langsung dan atau penunjukan langsung dengkotakota.untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi: tanah milik pemerintah kota penetapan status penggunaan barang milik kotakota(dua) kali,dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik kotakotajkota bangun guna serahtata cara pelaksanaan bangun guna serah diatur dengan peraturan walikota. bagian keenam bangun serah guna bangun serah guna:kota yang telah diserahkan oleh pengguna kepada walikotakota sebagai hasil.kot. yang berwenang: dan memelihara . memelihara objek bangun serah guna. dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik kotakota. biaya persiapan pelaksanaan bangun serah guna yang:kotakota, dan mitra bangun serah guna, pendapatan dan belanja kota. (l)kota.ngadaan barang jasa pemerintah sebagaimana telah diubah:. ((@( ..(l) dan ditetapkan oleh walikota. penilaian barang milik kota sebagaimana dimaksud pada dilakukan sekurang kurangnya setiap (lima) tahun sekali. babi penghapusan penghapusan barang milik kota meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna, dan penghapusan dari daftar barang milik kota. penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam hal barang milik kota sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang. penghapusan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf dilakukan dalam hal barang milik kota akan beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab sebab lain. ., penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf diusulkan oleh pengguna barang dan ditetapkan dengan keputusan pengelola berdasarkan persetujuan walikota. penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf diusulkan oleh pengelola barang dan. ditetapkan dengan keputusan walikota. penghapusan barang milik kota dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik kotail).pemindahtanganan barang milik kota sebagaimana dimaksud dalam s1, ditetapkan dengan keputusan walikota setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat kota, untuk tanah dan atau bangunan: dan b.selain tanah dan atau bangunan keseluruhannya yang bernilai lebih dari rp. lima ratus jutakota, apabila sudah. ass www bujujus jywjyjwjwjwjwjwjwjwjwj sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, blima ratus juta rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan walikota. bagian kedua penjualan pelelangkota lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola(l) adalah (satu) unit kendaraan yang dipergunakannya .(sepul.a, kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud huruf hanya (satu) kali: dansepuluh) tahun ditetapkan sebesar dari harga pasaran umum, dan untuk kendaraan yang berumur (sepulperaturan perundang undangan yang berlaku. perubahan . perubahan penetapan status rumah rumah kota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penjualan rumah milik kotabagian ketiga,kota atau badan hukum milik pemerintah lainnya, dan swasta perorangan. . aan, meneliti dan.: dipertukarkan tukar menukar tanah dan atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dprk: pengelola:panitia . nnnnnnnnnnotaa.b.tanah dan atau bangunan yang dari awal pengalamannya direncanakan untuk dihibahkan: c.(lima ratus juta rupiah) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dprk. bagian kelima . l l luu bagian kelima ketatausahaan bagian kesatu pembukuan penggunakotaduka secara periodik. ., pi bab ketentuan umum dalam gaun ini yang dimaksud dengan kota . kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh duka yang mengelola barang milik kotauntuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik kota. pemerintah kota wajib melaksanakan sensus barang.kota sebagaimana pada dilakukan dengan cara swakelola dan atau penyedia barang jasa. s5) pelaksanaan sensus barangkotakota dilakukan oleh walikota dalam hal ini dilaksanakan oleh. kepala dukasama pemanfaatan barang milik kota dilakukan..ketentuan yang:kota, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada apbd. pengelolaan barangtuntutan ganti rugi mh). bab xvi ketentuan penutup dengan berlakunya qanun ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik kota yang bertentangan dengan qanun inipebruari radius akhir walikota langsa, ttd usman abdullah diundangkan langsa pada tanggal p..ersifat khusus adalah misalnya pengembangbiakan pelestarian satwa jangka, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah ragterjadi pemusnahan atau karena sebab sebab lain adalah barang terkena perencanaan tata ruangmeliputi. kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya. cukup jelas panen cukup jelas nanbupaten kota yaitu pemerintah kabupaten dan kota baik yang berada aceh maupun luar aceh. cukup jelas .ebupenyimpan barang milik kotakota. pengurus barangtahun nomor.kota yang dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat kota kpkota dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah kota dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah .kotjualan kotbarang milik kota, menyeragamkan langkah langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik kota,. aaaaaaaaaaaaaswswswswswywswsusu jjujujujsjujuj jjujujujujwjwjwuwu www bab iii kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi se.walikota mengatur pengelolaan barang milik kota. walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik kota berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksan: kepala duka selaku pembantu pengelola: cc. kepala kpk selaku pengguna, penyimpan barang milik kota: dan pengurus barang milik kota. walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik kota mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik kotakota: mengajukan usul pemindahtanganan barang milik kota yang memerlukan persetujuan dprk: menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik kota sesuai batas kewenangannya: dan menyetujui usul pemanfaatan barang milik kota selain tanah dan atau bangunan. sekretaris daerah selaku pengelola barang milik kota berwenang dan bertanggung jawab menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik kota: meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik kota: meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan perawatan barang milik kota: mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan . pemindahtanganan barang milik kota yang telah disetujui oleh walikota dan atau dprk: melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik kota: dan melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan atas pengelolaan barang milik kota. kepala. s5) kepala duka selaku pembantu pengelola bertanggungsebagai pengguna barang milik kota, berwenang dan bertanggung jawab mengajukan rkk rencana kebutuhan barang kota) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang kota kpk) satuan kerja perangkat kota kpk) kepada walikotakota yang berada dalam penguasaannya: d.: ce. mengamankan dan memelihara barang milik kota yang berada dalam penguasaannya: mengajukan usul pemindahtanganan barang milik kota". kpkkota yang ada dalam penguasaannya pada kpk, dan menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna kpenyimpan barang bertugas menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna. pengurus barang bertugas mengurus barang milik kota dalam pemakaian pada masing masing pengguna. bab perencanaan dan pengadaan bagian kesatu perencanaan kebutuhan dan penganggaran kepala duka dengan dibantu oleh kpk terkait menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan kota:ebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan walikota. kgian keduadapat dilaksanakan dengan cara: pengadaan pembohongan pekerjaan,tata cara pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. |
aan lllah (ulet aneh kami pemerintah kabupaten aceh timur provinsi aceh qanun kabupaten aceh timur nomor tahun tentangmengelola penyediaan air minum kepada masyarakatkabupaten aceh timur, bahwa,dan gairta persadpersadaberdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. batas usia direksi yang berasal dari luar dam tirta persadpersadirta persada,tirta persadapersaddan tim ahli sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: unsur dprk aceh timur, unsur pemerintah kabupaten, unsur lembaga swadaya masyarakat, unsur profesional, dan unsur cendikiawan. dam tirta persada dipimpin oleh (satu) orang direksi dan atau paling banyak (empat) orang direksi sesuai dengan jumlah pelanggan. direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui dewan pengawas dam tirta persada. jumlah direksi sebagaimana dimaksud padapersada. dalam hal jumlah direksi lebih dari (satu) orang, makaadalahpersada dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. paragraf larangan direksiatau kabupaten, anggota direksi pada bumi lainnya, bumn atau badan usaha swasta, jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada dam tirta persada, dan atau jabatan lain yang dilarang berdasarktirta persadpersada:, membina pegawai, cc. mengurus dan mengelola kekayaan dam tirta persatahunan dam tirta persad, dan menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan dam tirta persadoleh direksi dan dewan pengawas yang selanjutnya disampaikanpersadlaporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada disampaikan selambat lambatnya pada tanggal februari tahun anggaran berikutnyjelas dan tertulis. direksi berwenang: mengangkat dan memberhentikan pegawai dam tirta persada berdasarkan peraturan kepegawaian dam tirta persada setelah mendapat persetujuan dari pemilik modal atas pertimbangan dewan pengawas, menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dam tirta persada yang telah mendapat persetujuan dari pemilik modal atas pertimbangan dewan pengawas, cc. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi setelah mendapat persetujuan dari pemilik modal atas pertimbangan dewan pengawas, mewakili dam tirta persada dalam dan luar pengadilan, menunjuk kuasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dam tirta persadpersada berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas, kecuali ditentukan lainpersada. untuk mendukung kelancaran pengelolaan dam tirta persaesaran dan penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati atas pertimbangan dewan pengawastirta persada sebagai pejabat sementara.aragraf hak direksi direksitirta persada memperoleh keuntungan, direksi berhakbupati setelah memperhitungkan pendapat dewan pengawas dan kemampuan keuangan dam tirta persada. gaji direktur dan atau direktur utama paling rendah adalah sebesar (dua setengah) kali penghasilan tertinggi pegawai. gaji setiap direktur adalah sebesar (sembilan puluh keseratus) dari gaji direktur utamaengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dam tirta persada. direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatanberdasarkcc. cuti sakit: cuti karena alasan penting untuk menunaikan ibadah haji umroh, cuti nikah, cuti bersalin: dan cuti luar tanggungan damirta persadatirta persada setelah memperolehvii kepegawaian ketentuan tentang kepegawaian diatur dalam peraturan kepegawaian dam tirta persada, yang ditetapkan oleh direksi atas persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan dewan pengawas. bab viii dana pensiun dan jaminan sosial direksi dan pegawai dam tirta persadpersada berdasarkbagi dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan dam. direksi dan pegawai dam tirta persada wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, agar memperoleh rasa aman dan nyaman dalam bekerja. pelaksana program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada diutamakan badan penyelenggaraan dan pegawai dam tirta persada yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan dapat diberikan penghargaan. bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada dewan pengawas dan direksi dam tirta persada ditetapkan dengan keputusan bupati. bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada pegawai dam tirta persada diatur dalam peraturan kepegawaian dam tirta persada yang ditetapkan oleh direksi.irta persada, pertanggungjawabannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan umum atas pengelolaan dam tirta persada dilaksanakan oleh bupati. pembinaan teknis atas pengelolaan dam tirta persada dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, badan perencanaan pembangunan daerah dan instansi terkait lainnya. pengawasan atas pengelolaan dam tirta persada dilaksanakan oleh bupati dibantu dewan pengawas, satuan kerja perangkat kabupaten yang membidangi pengawasan dan institusi pengawasan internal. bupati dapat menunjuk instansi pengawas daerah dan atau akuntan publik untuk melakukan pengawasan hasil pekerjaan dan pengelolaan dam tirta persadadam tirta persada ditetapkan dengan keputusan direksi berdasarktirta persada diatur dengan peraturan bupati, yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, beban bunga pinjaman dan atau parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerja sama, dan penyesuaian tarif secara periodik untuk kesinambungan pelayanan dam tirta persada, yang telah mendapat pertimbangan dari dewan pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, yang mengakibatkan tarif rata rata berada bawah biaya dasar, maka pemerintah kabupaten wajib mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui apbd berdasarkan peraturan perundang undanganpemilik modal adalah bupati aceh timur selaku pemilik keseluruhan modal dam tirta persada dan tidak terbagi atas saham. dewan pengawas adalah dewan pengawas dam tirta persada. direksi adalah direksi dam tirta persada. pegawai adalah pegawai dam tirta persadpersadaantor cabang dan ranting adalah kantor cabang dan ranting dam tirta persadadigelutinya. bab xiii tahun buku dan rencana anggaran tahun buku dam tirta persadatirta persada disampaikan oleh direksi kepada bupati melalui dewan pengawas untuk mendapat persetujuan, apabila pada tanggal desember tahun berjalan bupati belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran dam tirta persada yang diajukan, maka dianggap telah disahkan, apabila bupati menolak program dalam anggaran dam tirta persada yang diajukan sebelum memasuki tahun buku baru, anggaran dam tirta persada berpedoman pada anggaran tahun lalu, dan perubahan anggaran dam tirta persada dalam tahun anggaranstandar akuntansi keuangan. standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada disusun dan dilaksanakan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik,setiap perubahan kebijakaju, bupati dapat menunjuk akuntan publik untuk menilai sistem akuntansitirta persadaberdasark maupun operasional dam tirta persada ditetapkan dengan keputusan direksi berdasarkan peraturan perundang undangan bab xvii penggunaan laba bersih penggunaan laba bersih dam tirta persada setelah dikurangi pajak adalah untuk: dana pembangunan daerah sebesar (tiga puluh keseratus), anggaran belanja daerah sebesar (dua puluh lima keseratus), cc. cadangan umum sebesar (dua puluh keseratus), sosial dan pendidikan sebesar (lima keseratus), jasa produksi sebesar (sepuluh keseratus), sumbangan dana pensiun sebesar (lima keseratus), dan sumbangan ganti rugi sebesar 5y6 (lima keseratus). apabila cakupan pelayanan dam tirta persada belum mencapai (delapan puluh keseratus) untuk wilayah perkotaan dan (enam puluh keseratus) untuk wilayah perdesaan, maka dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah sebagaimana tercantum pada huruf dan huruf tidak harus disetor kas daerah, akan tetapi dapat dipergunakan untuk pengembangan cakupan pelayanan. bab xviii ketentuan peralihan seluruh harta kekayaan aset milik dam tirta persada yang telah ada sebelum berlakunya qanun ini, tetap menjadi harta kekayaan aset milik dam tirta persada yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan qanun ini. penyebarluasan laporan tahunan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara bertahap setelah diundangkannya qanun ini. segala hak dan kewajiban dam tirta persada yang telah ada dan belum terselesaikan sebelum berlakunya qanun ini, tetap menjadi hak dan kewajiban dam tirta persada yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan qanun ini. bab xix ketentuan penutup pada saat qanun ini mulai berlaku: lembaran daerah tingkat aceh timur tahun nomor seri nomorlembaran daerah kabupaten aceh timur nomor tanggal juni seri nomor sepanjang yang mengatur tentang dam, dan qanatau dapat langsung diminum. tarif air minum dam tirta persadabagian kesatu nama dengan qanun ini dibentuk perusahaan daerah air minum tirta persada. bagian kedua logo logo dam tirta persada diatur dengan keputusan bupati. bagian ketiga tempat kedudukan dam tirta persada berkedudukan ibukota kabupaten. dam tirta persada dapat membentuk cabang dan ranting usaha dalam wilayah kabupaten. pembentukan cabang dan ranting usaha sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. dam tirta persada wajib menjadi anggota persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia. bagian keempat wilayah pelayanan wilayah pelayanan dam tirta persada meliputi seluruh wilayah kabupaten. bab iii tujuan dan kegiatan usaha bagian kesatu tujuan dam tirta persada didirikan dengan tujuan: memberikan pelayanan air minum yang efektif dan efisien serta memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat, menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penyediaan air minum, dan cc. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan. bagian kedua kegiatan usaha kegiatan usaha dam tirta persada adalah menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. kegiatan usaha dam tirta persada sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan air minum yang dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan, sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penyediaan air baku, produksi, distribusi, pelayanan, pengelolaan, dan pemasaran, dan cc. sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui terminal air, mobil tangki air atau sistem lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan. bab tugas pokok dan fungsi dam tirta persadapelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dam tirta persada mempunyai fungsi: perencanaan program kerja dan anggaran, pengurusan dan pengelolaan administrasi keuangan, pelaksanaan kegiatan teknis dan pemeliharaan, penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan, penyampaian laporan berkala terhadap seluruh kegiatan termasuk perhitungan rugi atau laba berdasarkan peraturan perundang undangan, dan cc. pengurusan tata usaha dam tirta persada dan pembuatantirta persada berasal dari seluruh kekayaan perusahaan yang merupakan kekayaan pemerintah kabupaten yang dipisahkan. penambahan atau pengurangan modal dam tirta persada diatur berdasark perusahaan, penyertaan modal pemerintah kabupaten, dan bantuan serta pinjaman dari pihak lain. penambahan modal sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemilik modal atas pertimbangan dewan pengawas. investasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kabupaten. bab organ dan kepegawaian bagian kesatu umum dam tirta persada didukung dengan organ dan kepegawaian. organ dam tirta persadpegawai dam tirta persada sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh direksi. ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja dam tirta persada ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas. bagian kedua pemilik modal pemilik modal mempunyai kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada dewan pengawas atau direksi. pemilik modal dapat memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada pejabat pemerintah kabupaten untuk mewakilinya sebagai pemilik. pihak yang menerima kuasa dengan hak subtitusi sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan pemilik modalam, pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan, dan pengambilalihan dan pembubaran dam. pemberian kuasa dengan hak subtitusi kepada pejabat pemerintah kabupatenumum dewan pengawas berjumlah gasal. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: unsur pejabat pemerintah kabupatenkabupaten, sekretaris merangkap anggota, dan cc. anggota. jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan. jumlah pelanggan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan (tiga puluh ribu) sebanyak (tiga) orang, dan untuk jumlah pelanggan diatas (tiga puluh ribu) sebanyak (lima) orang.persada dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat. calon anggota dewan pengawas memenuhi persyaratan: menguasai manajemen dam, mampu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dan: melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengendalian dam tirta persada,persada, dan memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis serta rencana bisnis dan anggaran tahunan dam tirta persada yang dibuat oleh direksi kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan. tugas dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada hurufirta persada: danwenang: menilai kinerja direksi dalam mengelola dam tirta persada: tirta persad. besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: ketua merangkap anggota paling banyak (empat puluh lima keseratus) dari gaji direktur dan atau direktur utama: sekretaris merangkap anggota paling banyak (empat puluh keseratus) dari gaji direktur dan atau direktur utama: dan setiap anggota paling banyak (tiga puluh lima keseratus) dari direktur dan atau gaji direktur utama. ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan bupati. dalam hal dam tirta persadabagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan dam tirta persadadengan keputusan bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dam tirta persadpersada: dan |
salinan walikota banda aceh provinsi aceh qanun kota banda aceh nomor tahun tentang retribusi rumah pemotongan hewanpeningkatan pelayanan jasarumah pemotongan hewan dan ditetapkan dalam qanurumah pemotongan hewrumah pemotongan hewan. bab ketentuan umum dalam qanun ini yang dimaksud dengan kota adalah kota banda aceh. pemerintdengan berlakunya qanun ini, makadicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ng kerala bagian hukum. yseberbtariat daerah kota pemakaman ym, tappamush,sh persija tingkat . nasib i9630109 penjelasan atas qanun kota banda aceh nomor tahun tentang retribusi rumah pemotongan hewanota banda aceh adalah retribusi rumah pemotongan hewanrumah pemotongan hewan serta menyesuaikan denganharus dicaanda aceh tahun nomor d0. kerala bagian hukum. (aan persija tingkat.n wajibsebelum dan sesudah dipotong oleh pemerintah kota. objekkota meliputi pemakaian kandang (karantina), pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, cc. pemakaian rph, pemeriksaan hewan ternak yang dipotong khusus pada hari hari besar islam dalam dan luar rph: pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk juga hewan yang dipotong diluar rph kota. dikecualikan. dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalahkotpemakaian sapi kerbau rp. hari ekor kandang kambing domba rp. hari ekor karantina ayam itik rp. hari ekor pemeriksaan sapi kerbau rp. ekor |kereta wan kambing domba. u0e ternak ayam itik rp. ekor biaya pemotongan sapi kerbau rp. ekor hewan kambing domba rp. ekor ayam itik rp. ekor biaya pemeriksaan sapi kerbau rp. kg kesehatan daging kambing domba rp. kg dari luar rph ayam itik rp. ekor biaya pemeriksaan sapi kerbau rp. ekor kesehatan, dan kambing domba rp. ekor pemotongan luar jam pelayanan rph pemeriksaan sapi kerbau rp. kg hewan ternak pada hari hari besar islam diluar rph tarif retribusi pelayanan rph sebagaimana dimaksud dalam akan tinjau kembali paling lama (tiga) tahun dengan memperhatikan kenaikan. bab vii tata cara pemungutan pembayaran pembayaran retribusi dilakukan sebelum atau sesudah pemotongviii sanksi administrasiadministrasi: bahwa dengan adanya penambahan jumlah komisi dan anggota, maka ga, perlu diubtentang susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikandj), qanun acehcano. jan bia beberapa ketentuan dalam,bab iii organisasi bagian kesatu susunan dan kedudukan susunan organisasi mpd kabupaten terdiri dari: ketua, wakil ketua: dan komisi komisi dan anggota anggota wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: wakil ketua dan wakil ketua ii. komisi komisi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: komisi pendidikan pra sekolah dan dasar: komisi kurikulum, evaluasi dan supervisi pendidikan, komisi penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, komisi pendidikan madrasah, dayah dan luar sekolah: dan komisi beasiswa. ketentuan mengenai bagan susunan organisasi mpd dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagan susunan organisasi mpd kabupaten tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini. mpd kabupaten melaksanakan musyawarah selambat lambatnya (tiga) bulan setelah gaun ini diundangkan. midyai oluigaidah aceh famili. ss diundangkan meulaboh pada tanggal juli pluidaidah sekretaris daerah upademitambahan lembaran kabupaten aceh barat nomor: las ers tot ala ssx skala bean mat: (al sas abg s|s aa: sp? asi pan tn: gam thomas gema |
ana bupati simeulue provinsi acehoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodir penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik perlu melakukan penataan perangkat daerah dan membentuk badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten simeulue: bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadapperlu dilakukan penyesuaian satuan kerja pera, mengingat.dengan. dipindai dengan cam scanne: menetapkan canoeberapa ketentuan dalam galembaran kabupaten simeulue tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan huruf angka diubah dan ditambah (dua) angka baru yakni angka dan angka huruf ditambah (satu) angka baru yakni angka huruf angka diubah dan huruf angka dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dengan qanun ini dibentuk susunan perangkat daerah, terdiri dari: sekretariat daerah kabupaten simeulue merupakan sekretariat daerah tipe sekretariat dprk kabupaten simeulue merupakan sekretariat dprk tipe inspektorat daerah kabupaten simeulue merupakan inspektorat tipen, dinas sosial tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dinas. dipindai dengan cam scanner dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe menyelenggarakan nisan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintupertanian dan pangan tpe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan. dinas perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan, bidang peternakan dan bidangtamananlam wilayah kepulaumenengah, dinas pariwisata dan kebudayaan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataperangkat l. dipindai dengan cam scanner perangkat daerah kabupaten yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintaha dibidang pengelolaan keuangan, bidang pendapatan dan bidang aset daerah, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia tipe melaksanakan fungsi penunjang dibidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia,keistimewaan dan kekhususan, terdiri dari: dinas syariat islam dan pendidikan dayah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang syariat islam dan pendidikan dayah, dinas pertanahan kabupaten simeulue menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, sekretariat majelis permusyawaratan ulama mpu), sekretariat majelis adat aceh maa), sekretariat majelis pendidikan daerah mpd), sekretariat baitul mal kabupaten bmk). perangkat daerah lainnya terdiri dari badan penanggulangan bencana daerah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan bidang pemadam kebakaran wilayah kabupaten simeulue, dihapus. ketentuan diubah dan dihapusdalam. dipindai dengan cam scannerf1)an diubah dan ditambah (satu) alat baru, yakni s), sehingga berbunyi sebagai berikut: kelembagaan rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dalamdaerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pada saat gaun ini mulai berlaku, maka: qanun kabupaten simeulugandum. dipindai dengan cam scanner qanun kabupaten simeuluece. gaun kabupaten simeulue nomor tahun tentang perubahan kedukecamatan dalamketigatasdinas. dipindai dengan cam scanner qanun kabupaten simeulue nomor tahun tentang perubahan atas qanj . qanun kabupaten simeulue nomor tahun tentang perubahan kedua atas qanunsusunan organisasi dan tata kerja kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi kabupaten simeulue lembaran daerah kabupaten simeulue tahun nomor il.lembaran daerah kabupaten simeulue tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik dan susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah kabupaten simeulue sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan qanun ini dan susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah kabupaten simeulue sebagai unit pelaksana teknis daerah. semua ketentuan yang mengatur tentang susunan organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan qanun ini. il. dipindai dengan cam scannerapkan binatang pedatanggal juh drulgaidah ayan susunan,r diundangkan simbang pada tanggal juk dzulcardah min sekretaris daerah kabupaten simeulue lagu ahmadiyah lembaran kabupaten simeulue tahun nomor noref qanun kabupaten simeulue provinsi aceh: ). dipindai dengan cam scanner |
naa org baddalam rangka penyesuaigubah nomenklatur kepala sub bidang bidang perbendaharaan dan bidang pengelolaan aset pada badan keuangan daerah: bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada badan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan kembaliketentuan dalamiubah, sehingga berbunyi sebagai berikutbidang perbendaharaan, membawahi:td: dan kelompok jabatan fungsionalseptember look (#zu alfian diundangkan solok pada tanggal september semak rah kota solok, "ny syaiful berita daerah kota solok tahun nomor isi si0ag sexy gas |hssgbhsog a$s2 rusa jun ko) nga aa k3) kai fo) oox coc luwu sy3 ka) s8? mad mes 253x211 tmz sep fan zum aan ata suc sun. ses |lasso| |lass laser| ko) ggssilac2 isi gac sesi|s ssio ort des mns |es8 s|lose| ses#class| jas tang try kota ssopd pemrakarsa organisasi lampiran (satu) berkas untuk mohon peraturan walikota tentang perubahan kedua atas tandaisposisi pimpinan kepala bagian hukum erizal, $h, nip. ppp w w w oh |
walikota solok provinsi sumatera barat peraturan walikota solok nomor tahun tentang rencana strategis perangkattitipembangunan jangka menengah daerrencana strategis daerah untuk periode tahun rencana strategis perangkat daerah tahun sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: rencana strategis sekretariat daerah: rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah: rencana strategis inspektorat daerah: rencana strategis dinas daerah, terdiri dari dinas pendidikan: dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang: dinas perumahan dan kawasan permukiman, satuan polisi pamong praja: dinas sosial: dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak: dinas pangan: dinas lingkungan hidup: dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas perhubungan, t @i dinas komunikasi dan informatika: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu: dinas pemuda dan olah raga: dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas pariwisata, dinas pertanian: dinas perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. rencana strategis badan daerah badan perencanaan pembangunan daerah: badan keuangan daerah: badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, badan penanggulangan bencana daerah: dan badan penelitian dan pengembangan. rencana strategis kantor kesatuan bangsa dan politik rencana strategis kecamatan kecamatan lubuk sejarah: dan kecamatan tanjung harapan. rencana strategis perangkat daerah tahun: ball permasalahan dan isu isu strategis perangkat daerah: bab tujuan dan sasaran: babi strategi dan arah kebijakan: bab rencana program dan kegiatan serta pendanaan: bab vii kinerja penyelenggaraan bidang urusan: dan bab viii penutup. peraturan walikota ini menjadi dasar dalam penetapan rencana strategis bagi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah. rencana strategisptember ota diundangkan solok pada tanggal september sekretaris daerah kota solok, saiful. berita daerah kota solok tahun nomor sman tarencana strategis perangkat daerah tahun opd pemrakarsa bappeda lampiran (satu) berkas untuk mohon surat keputusan walikota solok tentang rencana tanda tangan atas strategis perangkat daerah tahunsolok, dan nepotisme, pejabat negaraeno peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun tentang. babi ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kota solok.jabat negara adalah walikota dan wakil walikota solok pegawai adalahkonflik kepentingan adalah kondisi dari pejabat negara dannegaranegara pegawai tentang gratifikasi, meningkatkan kepatuhan pejabat negaranegaraejabat negarahiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat negaranegara pegawai. pejabat negaraksanaan pengendalian gratifikasi bagian kesatu pelaporan dan penetapan status gratifikasi pejabat negara.a., kupon (voucher),negarajabat negara pegawai atau penyelenggara negara. dalam hal pejabat negaraenosekretaris inspektorat anggota inspektur pembantu, auditor, pejabat pengawasan urusan pemerintah daerah pada inspektorat daerahperangkatnegara pegawajabat negara pegawanegaradan kerahasiaan identitas. pejabat negara wajib memberikan perlindungan terhadap pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada pejabat negara dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikannegara pegawai karena melaporkan gratifikasi, pejabat negarakota ini berlaku,rat tak diundangkan solok pada tanggal salewoer sama kota solok, syaiful. berita daerah kota solok tahun nomor kotasslorndalian gratifikatentang pedoman pengendalian tanda tangan atas gratifikasi lingkungan pemerintah daerah disposisi pimpinan kepala bagian hukum erizal, sh, nip. |
nba: bahwa denganterhadap peraturan walikota nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang jasa perlubelanjtunjuk pelaksaan pengadaan barang jasa yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanjangadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan berang jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara anggarsalah satu bagian sekretariat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan lingkungannang ss.surat perintah pengiriman yang selanjutnya disingkat spp adalah surat perintah tertulis dari ppk kepada penyedia barang untuk mulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai kontrak yang diterbitkan selambat lambatnya (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak danlakukan pemilihan penyedia. layanan pengadaan secara elektronik selanjutnya disingkat dengantingkat komponen dalam negeri yang selanjutnya disingkat dengan tkn adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan antara barang dengan jasa. sistem pengadaan secara elektronik selanjutnya disingkat dengan ssedihapus. pengelola pengadaan barang jasa adalah pejabat fungsional atau personil yang memiliki keahlian bidang pengadaan barang jasa. dihapus. . dihapuihapus. penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. dihapusdihapdemi tercapainya tujuan negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila. dihapudihapusstart . dan teknologiseleksi internasional adalah pemilihan penyedia be15i,diistem informasi kinerja penyedia barang jasa yang selanjutnya disebut adalah pa, kpa, cc. ppk: pejabat pengadaan: pokja pemilihan, agen pengadaan, dihapus, penyelenggara swakelola: dan penyedia. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:(e purchasing)dan yang ditetapkan dengan keputusan walikota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pokja pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan sebagai berikutkeahlian barang jasa: memiliki integritas dan disiplin, dan menandatangani pakta integritas. pokja pemilihan dilarang merangkap jabatan sebagai perencana, pengelola kontrak, pemeriksa hasil pekerjaan dan layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang jasa dalam paket yang sama, dan pengelola layanan pengadaan secara elektronik. pokja pemilihan dalam pengadaan barang jasa memiliki tugaslakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan hps paket paket yang akan dirender milihan penyediadiatas rp. (dua ratus juta rupiah) dengan metode penunjukan langsung tender tender cepat: melaksanakan pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paket pengadaan bernilai paling sedikit diatas rp. (seratus juta rupiah) dengan metode seleksi penunjukan langsung, menyampaikan berita acara hasil tender berita acara hasil seleksi kepada kepala ukpga: membuat laporan tentang hasil pengadaan barang jasa kepada kepala ukpga, dan. tttrtrt tpl like pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewenangan sebagai berikut: mengusulkan penetapan pemenang kepada pa kpa melalui kepala ukpga dan dihembuskan kepada api pemerintah daerah untuk: pengadaan barangdanmenetapkan pemenang (sepuluh miliar rupiah). mengusulkan kepada kepala ukpga agar penyedia barang jasa yang melakukan perbuatdan ditetapkan oleh pa kpa. pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada beranggotakan minimal (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal sesuai kompleksitas pemilihan penyedia. pokja pemilihan ditetapkan dengan keputusan kepala ukpga. pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada dalam penugasannya dibentuk dibubarkan dan tetapkan ditempatkan dipindahkan oleh kepala ukpga bertanggung jawab kepada kepala ukpga melalui sekretaris ukpga. pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. pokja pemilihanngangkatan dan pemberhentian pokja pemilihan tidak terikat tahun anggaran. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh kpa. pengajuan kebutuhan dan penggunaan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung sarana prasarana sesuai dengan rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan. tim pelaksana menyusun laporan pelaksanaan swakelola dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. kpa ppk melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan peraturan perundang undangan. s5) tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan kepada kpa ppk melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim pengawas. dihapus. dalam hal pelaksanaan pekerjaan swakelola untuk tipe ii, iii dan iv, pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. diantara paragraf dan paragraf bab bagian kesatu disisipkan (satu) paragraf yakni paragraf sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf registrasi kontrak diantara dan disisi (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: registrasi kontrak dilakukan pada bagian adminstrasi pembangunan oleh kepala bagian administrasi pembangunan:atau kepala sub bagian pengendalian dan program pembangunan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut metode pemilihan penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya jasa konsultansi terdiri atas: e purchasing, pengadaan langsung: cc. penunjukan langsung: tender cepat:ecc. dengan kriteria kebutuhan tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender seleksi. penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam hal jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh (satu) pelaku usaha yang mampu dan: dan desain berulang. permintaan berulang dapat dilakukan dengan syarat penyedia bersangkutan mempunyai kinerja baik berdasarkan penilaian kpa, yang meliputi kualitas hasil pekerjaan sesuai kak: kemajuan atau prestasi pekerjaan sesuai jadwal mm. dan tidak ada keterlambatan: pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak, kualifikasi, jumlah dan waktu penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak: dan ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai dengan kontrak. tender cepat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk pengadaan barang konstruksi jasa lainnya dengan kriteria spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci: jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia pada tender cepat minimal (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja: tender cepat dilakukan bukan untuk mempersingkat jadwal pemilihan penyedia tetapi dilakukan untuk pengadaan barang konstruksi jasa lainnya dengan kriteria dan dimungkinkan penyebutan merek, dilakukanevaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, singgah dan singgah banding, dan metode penyampaian penawaran dalam tender cepat dapat menggunakan penyampaian penawaran harga berulang e reverse auction). tender sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk, dan atauass konsolidasi maka pokja pemilihan dapat menetapkan metode tender itemid padaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penyerahan lokasi kerja pada pekerjaan kontruksi oleh pa ppk kepada penyedia dilakukan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan tim serah terima lapangan. penyerahan lokasi kerja sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani oleh tim serah terima lapangan dan registrasi pada bagian administrasi pembangunan. tim serah terima lapangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut pa ppk yanga ppk menetapkan kondisi ini sebagai peristiwa kompensasi dan dibuat berita acara. berita acara sebagaimana dimaksud pada registrasi pada bagian administrasi pembangunan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemberian uang muka oleh pa ppk kepada penyedia disertai dengan permohonan pengajuan, dengan nilai besaran paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak dan dibayar setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima. uang muka diberikan dengan ketentuan paling rendah dari nilai kontrak rp. juta rp. juta untuk usaha umk serta koperasi: paling rendah dari nilai kontrak rp. juta rp. untuk usaha umk serta koperasi, cc. paling tinggi dari nilai kontrak rp. rp. untuk usaha umk serta koperasi: paling tinggi dari nilai kontrak rp. untuk usaha non kecil. kontrak tahun jamak paling tinggiketentuan dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutppk melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan. dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, pa ppk dapat dibantu oleh konsultan pengawas tim ahli tim teknis. setelah dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawas tim ahli tim teknis maka dituangkan hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan. ppk dan penyedia menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. ppk menyerahkan barang hasil pekerjaan kepada pa kpa. dihapus. dihapus. dihapus. ppk menyerahkan barang hasil pekerjaan kepada dan dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan. seluruh berita acara registrasi oleh bagian yang melaksanakan fungsi pengendalian pembangunan pada sekretariber la, diundangkan solok pada tangga gula bal jae: kota solok syaiful berita daerah kota solok tahun nomor . rote solok sekretariat daerah kota solok jl. lubuk sejarah nomor telp. solok ojo solok, oktoopd pemrakarsa bagian administrasi pembangunan lampiran (satu) berkas untuk mohon surat keputusan walikota solok tentang perubahan tanda tangan atasrubber soon diundangkan solok pada utvbkr masi kota solok saiful. berita daerah kota solok tahun nomor upah pekerja pancang dan orang rambah iza alfian umar perubahan standar satuan hanya pemerintah daerah tahun lolo'viola'allo ologie| ssesasungs sisi| sss las sss sdsworkrums wds' ssssvsar s xse| susanto sisi iel ndo| oleo to) pang aam ken ses. sisi| biola aaa salah| kart ert gas san sis (8s k2) ken) ke) sia cas isi mss$ al bisa smg mis sisi| asas a80 ala posisi lol sig less lagisisiss3i3 isi3 s8, wn8 sssagosa sisi sidigsisia| si.si (sss sesisisides sisi das 32wwe sidi ssissesisssg bela sas sss also asi (ag saga 3s. arbani dcusuak xoa5 sls s.s os0 css ull oku a02 sesuai sisa sis sisa kerok apps fo) aaa nana lololololololololo meleleh ooo iml iel sisi| oolklolkiooo ala sekte isisisisisis isis tt pin sassasssa jasa oovowvowomao adaa ola sid daa sada aaaaaaaaa aaa oral g | pkl bkb siamo| ue eco ra : ya) ten asi dea ts) aa) ($$ kes) (0g |uz (see . cg! mis sangat,3n oom gas gam neon svi0es ou, smo ssm onk3 kep) kep tes reerizal, sh, nip. |
epsbahwa dengan telah dilakukan perhitungan penilai oleh appraisal, maka terhadap peraturan walikota nomor tahun perlu dilakukan perubahan kedusebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya.bagi anggota dprd ditetapkan sebesar rp. (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya.enam ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya.wwmhy walikota solok, zul alfian umar diundangkan solok pada tanggal noveslut sekitar rah kota solok saiful. berita daerah kota solok tahun nomor exe xia. tentanglampiran (satu) berkas. opd pemrakarsa sekretariat dprd kota solok. untuk mohon peraturan walikota solok tentang peraturan walikota tanda tangan atasdisposisi pimpinan kepala bagian hukum erizal | sh, nip. pemerintah kota solok sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah jl. syamsul tulus kel. nan baliho kec. tanjung harapan v v nota pengajuan konsep naskah dinas ts 25a5ef naskah dinas kepada yth. bapak walikota solok melalui bapak sekretaris daerah asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dari sekretaris dprd kota solok tanggal april nomor set dprd iv perihal mohon penandatanganan keputusan walikota solok 56t5 isi lembaran disposisi dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada bapak bahwa peraturan walikota solok tentang perubahantelah disepakati dalam rapat pimpinan dprd, pimpinan akd dprd bersama walikota beserta opd terkait sekretaris daerah, asisten iii, ka. bkd, ka. bpsdm dan ka. bappeda) dan didampingi oleh sekretaris dewan dan kabar persidangan dan perundang undangan pada tanggal april ruang rapat pimpinan dprd. untuk itu kami mohon kepada bapak untuk dapat menandatangani peraturan walikota dimaksud. demikian kami sampaikan, untuk dimaklumi dan terima kasih. sekretaris dprd kota solok yo, kara sh, (re x0s1 horor |
walikota solok provinsi sumatera barat peraturan walikota solok nomor tahunwalikota solok, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dari tidak pidana korupsi lingkungan pemerintah daerah dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu membuat, bahwa pedoman sistem penanganan laporan atau pengaduan tindak pidana korupsi lingkungan pemerintah daerah juga diperlukan dalam rangka penilaian mandiri reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas lingkungan pemerintah daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pedoman huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman sistem penanganan laporan pengaduan dugas j u uj jj cdo. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan walikota adalah walikota solok. daerahadalah aparatur sipil negara yang melaporkan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah. sistem penanganan laporan pengaduan whistleblower system) atau orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada pemerintah daerah. j " tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi lingkungan pemerintah daerah dan memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata, dan tindak pidana korupsi. bab mekanisme laporan atau pengaduan indikasi tindak pidana korupsi yang dapat dilaporkan atau diadukan oleh pelapor whistleblower) terdiri dari: dugaan tindak pidana korupsi, yang telah terjadi sedang atau akan terjadi, siapa yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi atau kemungkinan terkait yang perlu dimintakan keterangan atau penjelasan, tempat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, waktu terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyebab terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,dan bagaimana dugaan tindak pidana korupsi terjadi. dalam hal indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan atau diadukan oleh pelapor whistleblower berindikasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf maka pengaduan atau pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dapat ditindaklanjuti setelah mendapat pertimbangan profesional auditor. pertimbangan profesional auditor sebagaimana dimaksud pada adalah pendapat penelaahan auditor yang didasarkan pada data empiris khusus sejenis dan atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. untuk menindaklanjuti pelaporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dibentuk tim penerima pengaduan atau pelaporan. susunan, tugas dan wewenang tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. pelaporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat dilaporkan secara langsung kepada tim penerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam atau dilakukan secara tidak langsung melalui surat, kotak pengaduan atau surat elektronik inspektorat daerah. una santa pedoman sistem penanganan laporan pengaduan whistleblower system) dugaan tindak pidana korupindak lanjut audit investigatif sistem penanganan laporan pengaduan whistleblower system) yang memenuhi indikasi sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan tindak lanjut audit investigasi oleh tim audit investigatif. sebelum tim audit investigatif melaksanakan audit sebagaimana dimaksud pada inspektur menerbitkan surat tugas tim audit investigatif atas nama walikota. tim sebagaimana dimaksud pada menyusun program kerja tindak lanjut audit investigatif. dalam melaksanakan tindak lanjut audit investigatif inspektur mengendalikan kebutuhan sumberdaya pendukung berupa anggaran biaya audit, sarana, atau prasarana lain. tindak lanjut audit investigatindak lanjut audit investigasi ditemukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi maka ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab perlindungan dan penghargaan terhadap pelapor (whistleblower) perlindungan atas kerahasiaan pelapor whistleblower) diberikan oleh walikota selama proses pembuktian pengaduan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tim penerima pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor whistleblower). tim penerima pengaduan dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor whistleblower) berpedomn . ) b dalam hal yang menjadi terlahir adalah seorang atau beberapa orang anggota tim penerima pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari tim penerima pengaduan dan selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan walikota inunit kerja menjadi tanggung jawab seluruh pegawai perangkat daeraholok. ditetapkan solok pada tanggal new walikota solok zul alfian umar diundangkan solok pada tanggal wow sekitar kota solok syaiful, lampiransistem penanganan laporan pengaduan (whistleblower system) dugaantindak pidanakorupsi bab pendahuluan maksud dan tujuan maksud pedoman penanganan pengaduan whistleblowing system) dugaananan daerah kepada tim penerima pengaduan sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor whistleblower). tujuan pedoman penanganan pengaduan (whistlebloweran daerah mendorong pegawai lingkungan pemerintah daerahdilaporkan, menumbuhkan persepsi masyarakat pegawai lingkungan pemerintahanlaporkan. jj m"wan daerah meliputi: kebijakan tentang penanganan pengaduan whistleblowing)tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam organisasi tempatnya keyakinan, sertaasumsikan sebelumnyadalam rangkayang terdiri dari dat akuntansi dan informasi pendukung lainnyayang dapat digunakanrulaporan pengaduan (whistleblowing) dugaan tindak pidana korupsi. kriteria dan data laporan pelanggaran.bukti bukti yang cukup antaranya, adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi kapan perbuatan melawan hukum terjadi,: keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain, nama pelaku jabatan pelaku satuan kerja unit kerja pelaku perbuatan yang terindikasi atau duga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku dan waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku disertai oleh bukti bukti yang mendukung atau menjelaskan subtansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa, data atau dokumen yang relevan gambar dan atau rekaman dalam kondisi tertentu jika informasi pengaduan yang peroleh sangat terbatas,tindak atau pengaduan tersebut. ata bab iii mekanisme pelaporan atau pengaduan whistleblowing laporan secara langsung dapat lakukan oleh pelapor whistleblower) dengan menyampaikan kepada tim penerima pengaduan atau pejabat pengawas auditor pada inspektorat yang tugaskan menangani pengaduan whistleblower system) dengan membawa data data laporan pengaduan. memasukkan data data laporan pengaduan kotak pengaduan yang ada inspektorat atau, melalui email dengan disertai upload data data laporan pengaduan bab penanganan pelaporan pengaduan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindak lanjuti oleh tim penerima pengaduan dengan mekanisme sebagai berikut, pencatatan pendatang atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut, laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung atau melalui saluran pengaduan catat oleh petugas inspektorat terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti bukti pendukung yang memadai pencatatan laporan pengaduan sekurang kurangnya memuat informasi sebagai berikut, data surat pengaduan laporan terdiri dari, nomor dan tanggal enda tanggal surat pengaduan perihal identitas pelapor pelapor yang bersumber dari masyarakat dan nama alamat pekerjaan kabupaten kota provinsi asal sumber pelapor pelapor dari pegawai lingkungan pemerintah daerah terdiri dari, nama nomor induk pegawai( nip) alamat jabatan satuan kerja unit kerja identitas terlahir tediri dari, nama nomor induk pegawai( nip) alamat jabatan satuan kerja unit kerja penelaahan pengaduan laporan yang telah dicatat kemudian meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan berikutnyapenuhi dan tidak perlu proses lebih lanjut pelaporan yang substansinya ada dugaanwhen) dan pelapor whistleblower) ketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat hubungi, maka upayakan mengundang whistleblower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum terbitannya surat tugas. pengarsipan berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindakan pidana korupsi yang disampaikan pelapor (whistleblower) disimpan di dapat diberikan setelah mendapat persetujuan walikota. walikota solok pas elnanajmar an, woman lampiran peraturan walikota solok nomoran daerah. pedoman tindak lanjutantara lain meliputi, menyusun perencanaan audit penentuan tim audit oleh inspektur dengan menerbitkan surat tugasevaluasi dan pengujian bukti bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti bukti yang telah perolehan telah relevan, kompeten, cukup dan material recocuma) menentukan metoda dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsunga bukti analisaengan audit dari hasil analisis terhadap bukti bukti yang ada dan hasilan api) lainnya. rekomendasi rekomendasi hasil audit investigatif atas laporan pengaduan dugaantindak pidana korupsi dapat berupa, penjatuhan hukuman disiplin rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib sampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang ,yang menindak lanjutnya. walikota solok zul alfian umar lampiran iiiperlindungan dan penghargaan terhadap pelapor pengaduan (whistleblower dugaan tindak pidana korupsi. perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait intansiyang berwenang. inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor , membuat nama samaran (username) dan kata sandi (password) yang hanya ketahui oleh pelapor menggunakan nama identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran (username) dan kata sandi (password)ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi unit kerja pelapo penghargaan terhadap pelapor. sanksi dan pemulihan nama baik setiap pejabat yang terbukti menyala gunakan jabatan wewenang untuk mengintimidasi pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor,dapat diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. sebaliknya apabila pejabat pegawai yang dilaporkan terkait dugaandengan ketentuan peraturan perundang undangan. solok haa omarsolok tentang pedoman sistem tanda tangan atas penanganan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi lingkungan pemerintah daerahketentuan dalam peraturan walikota nomor tahun tentang standar operasional prosedur badan keuangankeuangan daerah dikoordinasikan oleh kepala sub bagian tatalaksana sekretariat daerah sop badan keuanganl walikota solok, sala umar diundangkan solok pada tanggal november sekretaris kota solok, syaiful berita daerah kota solok tahun nomor & jaw: ic siz 3is sis ais |2o o( wrasse bidara nota" me hap ta) sea mal s) san ca) jan bmw rena ima spe sta gd kis sasis lela kis isj. gy|s &|c 2s, sio axis als anu kk, a90 iss5$ acis iri daku m2225 kia ke) al gl. ke) kas) kas ena) ke) ex. fasi ng: lam fila f33 kaj k3) kru) fta tana tan kr: tes s83s$as ef: turu o0ssr sensor z|s 520235sx iis iin tis emas$ sis isis saj pen ea: kan panama bag ag bui s2: (8s e58s las 9sa a32 8s$ su. iss sa22 ss. sss9t ss$ ss. p3tei sss) s35 (s33 stasi)| isy3 ses |eps| s333 s53s | aau kln,, pada pagi kaga kie f33 pdfs f38 ses |s3 3g, pas ssi s5 sal s3, yasa sea 0zs 0zs aw 53x kai kao su23 suu 53e5 a52 ss53| r35) se3 iso sss kaneko bee soe bae |ees| s5$is| sss s9s$ ar3kle5 as3sae,s ssi. &| az) pri nan s s3. fz3 e553 ps5 pes es$c sex asus tt. css s85 sites. sss ssr |2s 35x (se (sg er. ss. ke) aaaaaa s2. sup ass . s3sc a32 ses sss sts s2. era ss. 8s. sss3la, o(s33 23x ($$ eksis$ ses fx3 "z3 |(f35 eri szs3 eni s30 isa es. skies ses s&s35 sz3 fr esi35) air s$e ess| 2s: (bs (ag end epik (3n ($$ nda eta 8as naa ss$ eay e|ai t2 (mug ee3sss ss iss 58x s& i$ ss253 wes lara 232p las jess pss j2ss r35 |ess mass (2s (fe5 $s3352 is5s ses seis sik lax saj ela sa. tas max s$ 2s $gi3 tt. s3su$ s5. 35e pp) ez. egi dome endi sis is0x 83x as5 stress ss32 ss53 jam: as) alis sja ea, guns sas sin pin bana) seri asi ari links at) s#| (# |s sinis iis sl.s kali . . m2825 g|s wes a.s his ai? zis (iss ut, sis355 kiss masa tia ina pl4 $$, ata asp kej gas bai ema! ssp kets) s.& psi lan g3 kos kej aa) ke) las s33 jets) kari tea s2. a.a xna ss3s$ kas) ist 28k. diss ils (2s sis ix kuku bla tis2 isis danu sin bad |. kei ke) bat 8s. nas (8s ina ika gt) gsx (s5 a53 hat emp 35k 3g gif pa. emi tema 3g a9 |sa@a eni soeyilogs (z3 ses | $s 25x$ boe35 (oa asi sss i3g33l sol (mass es? fee iep3) e23| 533gs|53s$ milk imn law |3zs |8s ais| inci zla kasi bri main ke) ss. as tel (3g (s3 jos ses kas (s3 2x is$ (sx |s8 sg5 iss5 is3 (ato pa8 (ist 20x fer ex3 s s a28 |3z (ss, (ss ec, (a33 (a03 (z3 legs isp see sss s$ (se tri (sis | ts$ sgp s$gs s&g8 la, we: des sim sis naa o|s eni aas (nd lal skl tas #lz spa bos s i8 plan "ag nyi tn) #s3 tari sis ssl tot) 2is sis . an. mar &|c slam z|s53 wu. sis sis (zls s3 ajs mz) &|s a33 riko) sisi s kis sss hkg edo bane bl. kei an) zrr kas) ps. (an ssh ne) #$$ nan area! lan kas man saya 22ss sate his tik tiri s|z &|s dip cas$i333 ag) tao ks) du, sss sala & s mau dau baru saat sc. sss ss$ nes ess$ ts $ eau mea aux ks) jatuh sss ses mua dus 2d bb pte ala bela beli kan? fan) tas nya besi kan) tae ana ne: tan ses snn tae ana e32 sia #ss$ 5s: yss &.n$ si "es a.s mwu3 ss (aa pcs pena tai sus kai ss5s$ b2. san k3) s8. fs$5s .s s ara gas eri szs 5i& tia jain sia ass tag jas ge: yaslakaa ana mereka sl| z ear palu oli sid asla aiu lx, sar asal si. bis mat a.n. si, alm |c ala penanda sis les eis sis (nn wis (es ala kst ss3 hias (gis a59 sis els m3222 lani kea gan a90 dala z2rkr tai aka kets) ka) jet sai aha a.a ps38 g8. kej ke) ss? ng, s3. lah le) some say no) $g$ maen ama big bea tha teri s85:s sis anta e3srm sbs gl. ska esr s io ter bla kei his tia d.|c.o ja) s.s jang jan) kel s0! kas a03 a.c3 |#esr| sss 3a53| |s$ss 5sss3| sp3 pas hun nun ak) ka) ka) ea kap) kari jan fan) ona sei sap alus, ac3 ao3g a35 lo lu "sb wms| san ss3s3| s$5sa|xss beat lasi sasa bui bri kai jua s8$ s.| it) feai raj ef. ps$ a53 (s3 kn) cas ses asa dus aan es. sax s2. 5s a53 "so mn ana s.s os. kz) sdr nmr ags sz. sa. luwu age 0sss s5s (3s er3 sada atu a08, aja s5? tyo sex paus (pg das osis "g3 nn snu23 su3 sea 5ss5s psp best es? sss (3x (gay gas (i35 sec a38 said sa48 #3m jee p0) kej esai asa |'g lele iso yaa nan et) dal nya gl j ss. ni! (sis c|z lis sis iso.$ sisi aib e5s sex isis sis sib mis bis sisi jala per ber ben to! balak anak fk: sa s3. al6 ke) oa &3g spes3sa2 355p: pss sae. lage olsen ka) soal, so0gun gol gdo a.a 5sa sum s5, series ke) six gila ots ali zoo 28c brea pas nia tua sign tka em: famosos et. ttu nan 3x5 gaga sis kan sis. ke5re32 also can ama six ooo on sl (e3g pal kamar ss. ike s35 bee (3s ads esa (ea3 (s8 (ag (gs bagi es. las esg|s es, (ses |(s z5 ses (se s5. sang|is3sr ags ses ses sersigari (g2release (e5sele3 s8, ses esais es5 es$ pss biru lau (sg mojo salt sesi s$ sai af5 la2 sa33 sga ig35 angin20 axa adi egi &ze a.a (8g las s2. 8g. |g2 (go jeng isra (se e3 jas lgs j383 aa ass (3s aa ema s59 ss33. le (res$ esejafs (ats jago ilk iso iss5 jars isetslsars iseregisereits (fto ss58$ ere |se as s se3s ss (ass jat pase ciudades seusia3 sia pex s z ata isi lia tea sis esa sea sal iis ii. esa isi pas isis kis isi ren (2s ban rata isi bana len jah lan para a53 is$ is3 ss3 tyga ase3 $$ (ss saras 2ie82 #$o (s3a2 ig$ nsi ebeg iss ss: sio kali isis 23x (ss3 (eszsitsg (z3 .|e3 get |as3 less se5 |e8 ss2el sra s(s33s k55 (s5 tiro r35 bag bloss inc 322x023 sis |jgmabjes (s sama3s33 es iss a28 sedan se5 peu tas hati sg. pena kaga geser s53s |sss$ (s22 area )23r3 esp (oz ses is3 pes? sas sets (ss saga s35 saspissas sx35 band saat pre ka) he) kol dn. aan (an tai sis (en on! sis ku) oj.c ama ks") and um came fs) kdi h3) is as) si her fe) ama sz? snp kai dem ers an rai iss px. ke) ka) oo. ta. e a0. vug tai utan s $5s sat ang 50x sr. s5015 a35 l5 z2? gal dis| ag) sg. ny3 ice sis) metana karna kal (za dasi |cs| los 7oj| can san kg gim aam (cl siz kes) ssb sis 2lz ke) leg) bal als mis ci9ls glz| s5$ sid san sis see sis ses ssi: aan soo gis size lela s2. ipin on) sls s. ogy as) x345325 $5s5398 #$$rsa sls o5e ya) mouse kvyat apsis33 kad oto gor aoa res bags ten set? e. sur tera esa ses sari sau $5sr o0 akan oke mud laosnlore. pan sea paansaias pata tes sel kun m2353 naa sos oo3 oot sx ss3 diss steps sla. |o mem ke) aja ann si. tiospip oot ppn lan bean si9 adik al haa tang ken tea isis |g25 izg ne) sec w yun iii at. sii ba: e4: pra ipa omah bea kana lag tor sun sar s5. 20k a58 gc2 pak a38 isl pee aoi ma. ce set ll. kami saj jae ken) nu. co! (z8 rico soal lil sia (xo ixa| ss dad iag s|z bi. les an. es) |(ci2 ss s|z her sia sa. fase sia pad siz sisi ala as szl ads isis si. isis (tel ris ouo sie fatal e13 ala &l aku cs. fe) ss20 s$as$s9$ an: sps isa kr) sesi3 ssp e3s see0ks solo. j oka3 sgg5s8. ss9391908 a33 psi case3akal era boo 5o5 sp5 sek sas gesek iss kok mas sn. peti sxu sud ana er) ses sas iia la. s525 rar c.do tenan sme leo sp3 l33 2iss3 nie tila dkpp span |s els ska sila pp322342 sl sela alx nenek ena h .& (it iii isl . sis hn tea) ir) i h ka) jas fa) anik rri tee sis |sls sie il iss isl (aa) sis jalal |els sana sea iii isi isi iii is) (as tan isl ps) $ (gs p. (gr (s3 iss ,s$ 8s3 |se2 (ct tama era s2. cc? gam cia esa e8g aa. ec ga2 esa sas rotasi sekretariat daerah kota solok j1. lubuk sejarah nomor telp. solok wwwkeuangan daerah. disposisi pimpinan kepala bagian hukum erizal) sh, nip. ann nenek kaka snn man mmaketentuan dalampenanggulangan bencana daerah dikoordinasikan oleh kepala sub bagian tatalaksana sekretariat daerah sopmber lok, zul preman umar diundangkan dj solok pada tanggal november kota solok, syaiful berita daerah kota solok tahun nomor aaa stz sud sis sls nin sasa sa3 ens ooo tari agiogso sss masa ang tpz lv. mes. eni . g cis kap amors cis oiz|s ssb keahisl aan eg23 zeb bis ses se2pss5 sit zis seal esa asu sr2 (ea piku sisa$s cic ex| e|e wma ssk ses sek k0 sess 3s285 delakalaks ae: se9 bsi ep: higteajaa more s8 senapan ses ese f : kaya bag tar kan) pan eng feel kzl zmc sss il3e xma i285 sd3 3mag sao ras oo. ana sas sis ss35 sls kom, sas 39x awm basi ar$e ass eg ewe "g28 ses sea sas sasis sex list sis sum ya, salatiga kasi xx3 dari pes$ $gross ea2a ss533 yasa asas ssi3ruas jas es3e3t ban sanga asa maharaja sis sie elsa anu unjalalkis nebak lalu hama . #@ bana en, ag: jadi sa: spip silk jos ct sc, ser sr) se) lw tes) 8lw slv sja al|& s|s si. #isis sis ka) sis sis o|lov s| | alus sis olo2 das sio5 sis slalejals ul cru lan jan pem lulus sis sis sis jae tata (is ab mam k3: (&| un mda ayu ska .dad0 ses eg830 s2. menetes sak aar te! als s.s ban tan 9x3 uno as90 atas sao ost yaaa sis|s s33is tic cis sls sis sana asin sia ala sia sis pai ke) laa sis s3$ kai ka) ang sss see ses o|3i 2c3 pc. sur sco. se c3a$ str see sls anna tea pbl seksis pan on) d3 sas tra ss: lan tka: baa ina nla dlalalal slslsls| sisi|is g see kai olu lulu lolo sl|aj xja pan slololo esa se5c :|g a55 zis s!| sis slo s|o g|s sis #lais s2 o|ss stalls sisi slo lio pri sis zis daa: sis s|s fla sis s| ela ala sri na: ani man k33 kami rei as) bak asi bela bal sars3 nern wi. da fa) ani si1 aas san jan) sus sanksi isa ang cek ena tg. kan) a20 as. exa sssr is)9ov)osr5| oa. 235asi| sstr irit pip kei ser b2u2e basa ssaisorel $ sesuai35s33. sis sis sin s|s btw kei tis ke) kp) s2 kopi ka) ka) ka) fe) lal isi cs s8! ka) fri pan te) f8. cs! k3) ka) k3) r32 kai sad ke) kai tan ka) k3) kok kang naas an) sen baal sele nee aki as sas ial bis igo aka asn ojo sisisswa (s8 sales ojo rip sisi olc|s |$ slalnlo ninja ssi sis cab ant alan as. sis ses s135 si& sis uses sio sie sis als bai sis classis s| disisi ala sita isis lolos ljo mar olalximl las sun sis aaaa s3sa sista selusin sis s s gi: . sis similis| isa slash |sis siapa aldi ise lala kari hasi pa: "ss kn) pal ka) a83 ea) smd3 sada izs) fd. k15) ppi . misil sss ysa kas solar 58k exs eso083 dus srt non ima mhs ana ss8x satanas sex ix93aka ss3saraf cases $ ggs est kvu kwa keke some eko silia see sisi2 zis sis ala si. ria sai kja aja sa533 sat sao sfp33 o219 beats ass sl sia $$. ko, sau bie tic men flo shane sari sa@ . lau abad lzp kei le) ban ada cc. ts. nuno or ses flos nxt p7) start3 sg. co9058 ez haa fa. 5a5 sss ssc3 coy sf#$c 0g0 pad te) soo cra ccc sc3 s0. voc setan psa pengarah una, nae gas kai lan aaa .kb see mia elo isi mas i jail (is ane aaa: saya ole dsa algojo alfa aoloaju oli js oju malala nja siololo sel mah aah sus |g ito sis es, j2 sis sie sis sis s|s si.) sis sis alexis era si3 s|isis s|s a|axial sic sis sisi sis sis list elles eng sis sio r5) e|lensa kla ain fan rang kal (es) hrg tai a09 ke) kas bad status vwcms$ yan kas ocd kang basi o.c jan) bal pa. ser ka) 35w a30 is) 00un daa (an kalo nanga s2s09 te) ke) sc? mu) se) man iso sssssis2s3$333l nan b3. $gsrsrsws ke. 323cc ternak gs. sacoortetekas sai. sis s|a #|s sin sis ko) kes) fla s9) zis sia hal past kej cos s53 kej ka) kn) (sg (s8 a33 te) ka) tel ina ke) ke) k3) ke, ka) k3) kg: png tas san (nn bone bea yus egi pe, saran wat sae sea asi ka: sele sx) sini assists sapi sisi nian sis mall.a mei sisi aja jajal ojolojo .aa pan erp ss. ale sis aje sis sis s|c sis ela slo s| sis classis sid kel s| zis sisi s|o sis all sio s|s slalelal sasa sis ban bean six sic si) sol soj s8) s0) so) . sis sis sisi sis| sia sila |e|jej3s ala akun kami a | lan) (c) pas fan is) sos aa. ss. kei bars www ss paj ter sda sia sios s$s sisa jan) zoos ing 5s, css k3) enx user. yoo css reg c s iso asasi $gx tes aas slu nv: osatrstesmwu ne: pus ss) ke: sj.| iii sis|w s3. isis anne wis sis tnestfu sa) da3 ocu a79 $83s |s sc. &. sar siz| |gs b2 s3: e22 anak| 98c sws | sar jam ke) ke: te) za. pen on," s220 s0. vc ket sz2 s35 (gss (35x (8s kt: ega le. .g cc. cas . .uc 5x3 boo ta s|z sis mic seen aas ba. jali san who ta pr, la" ole: tawa esi lia new sis mol senangi eni ata nanga aan m|lololyg saja ji: kang solo m|loyola ssp elsa sss pegagan silainjo s|ja|lala solely sis sis ke) sek ora sis s|s sis els pe: sio sis seal si. sis sisa si2 sisi &ls sl|o sis &lslsisis bis slot3 sis sisisisis sasa ica s| sisi sis sgs sis mo. ala isa ela alel ello aja alun kai tam) rs! ks) asi jan) pa? beta sass kai ss. pes pi) anb ss?$ essay m3. d2 kai too sis ss0n sak ale s$s $ sp3t| fe: s1. wes es29y2 kn) nibus sisa essay sass ben man ann ees s$ss| s55 isrssgaung fla. isl ssr ses ssrtuial 222u3$e pearl. see pes sl: aja s2: sis jawab ela aca iso tm ang cc. cc. su. kis ola a93 fs) tc. losses kep cc. toc masala3a s35 st| kel kes) been kes fan) lai im) (s2 iss s.s ks) ke) ke) rai rus tn) sf8$$ na pgn kai dg: etc tax kej ke) es. egy (s9 ks) ka: tag ocu z.$ wax c. (es ($$ man tm s3 |(53s (es (s$ (z5 sasa iss. sa ta) u"u da. rn sales lalat a3: pena kena den ppp (aj k53 ke) . in kak yan bela ipa & m ikan tea nak isis samaggi alololel sis dani alalak sig sis ssi san sisi sig na: ali sin sisisisins slot|l gagal loss neo age ulat selama similis lolo erp s$ $$ ses 2ja| sis sis i8s :|g als sio alelalala ala sis jae dee so) sal ana ciamis sja sas io. sis tam ks: a33 sts see 25bal #e5 sas$p pp83 tani s$s02 s$ sisa a.a sos saja ns353ur esl fan) ag$ user sig ann sis sis abbas sas s|s nesbalka sas ala sangan atasi rekayasa sass ses gx9last sia s|g at5 fpb sesat sss $afe scar sea sis $33a p33 ba3garasi basa sss$$$335sasis ser aai amis kan jika sin #$s $3e (an ny. a53 ia peri a.a a52 haa 53x bee sy. (eri pang e i png es3 sus tani ss. s3f sus lag dug se. ss3$ otr se$ fee #es 25s $ dag z8. ex$ ses sss ses $$. ss? ss. sc. sel kas esa bsa oxs fe) ks) kn) le) kee) st er) emas kg) ss bal nc? pena fa! (ra kasi hri an s3. pa) sea kasi kf) ko) ' : kej ke) len et uda pat yani (ag jas para css ara 3s. fan kan san s3. 8st sus ear rss ( $ fss tas s5x sun ,. ? & s mww,m. . .0m0m0m0m0m0m m kotasglok sekretariat daerah kota solok jl. lubuk sejarah nomor telp. solok .odisposisi pimpinan kepala bagian hukum erizal, sh, nip. naa dai |
pd, arya gubernur lampunglampung bersama gubernur lampung telah menyempurnakan rancangan peraturan daerahlampung tentang perubahantentang penjabaran perubahanhuruf dan huruf atas,ancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampungrp. jumlah siapa ta.belanja langsungrogram dan kegiatan dalam perubahanwakil gubernur lampung, bachtiar basri .#. nomor register peraturan daerah provinsi lampung encooop sea) |
tar gubernur lampung peraturan daerah provinsi lampung nomor tahun tentang pemberdayaan masyarakat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur lampung, menimbang bahwa pemerintahan desa merupakan indentitas pemerintahan otonomdesa setempat: bahwa pemberdayaan masyarakat, bahwa pemberdayaan masyarakat desadalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan, dan kesenjangan sosial provinsidayaan masyarakat des. pemerintah daerah adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. gubernur adalah gubernuradalah bupati dan perangkat daerah kabupaten tayang ada daerah provinsi lampungsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerahkabupaten kota. bupati walikota adalah bupati walikota yang ada daerah provinsi lampwalikota, peraturan bersama bupati walikota, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan bupati walikota dan keputusan bersama bupati walikotatas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud pemberdayaan masyarakat desa dititikberatkan pada upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdayaguna dengan memaksimalkan potensi desa yang ada daerah. pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. bagian kedua tujuan tujuan pengaturan pemberdayaan masyarakat desa adalah: memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap upaya pemberdayaan desa daerah, dan melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat desa daerah. bab iii ruang lingkup pemberdayaan masyarakat desa berpedoman pada urusan konsumen pemerintah provinsi yang diatur dalam undang undang tentang pemerintahan daerah dan pengaturan sektoral tentang desa. ruang lingkup pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembinaan terhadap pemerintah kabupaten kota daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, melakukan pembinaan terhadap kabupaten kota dalam rangka penyusunan produk hukum daerah bidang pemberdayaan desa, pemetaan kawasan perdesaan yang ada daerah, penanganan khusus untuk desa tertinggal daerah, pembinaan terhadap pemerintah kabupaten kota daerah dalam memfasilitasi pembangunan desa, mengalokasikan dana apbd untuk pemberdayaan desa daerah, fasilitasi kerja sama antar desa lintas kabupaten kota yang berada daerah, dan penguatan posisi lembaga kemasyarakatan desa. bab pemberdayaan masyarakat desa bagian kesatu umum pemerintah daerah melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dessebagaimana dimaksud dalamkegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud padagembangan seni budaya lokal. peningkatan kapasitas masyarpeningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa, pendayagunaan teknologi tepat guna, kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, dan kelompok lain sesuai kondisi desa. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberdayaan masyarakat desa diatur dengan peraturan gubernur. bagian kedua produk hukum daerah pemberdayaan masyarakat desa pemerintah daerah melakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap produk hukum daerah tentang pemberdayaan masyarakat desa. produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yang mengatur pemberdayaan masyarakat desa termasuk ketentuan dalam peraturan daerah ini. bagian ketiga peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa pemerintah daerah. bantuan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi dan atau pendanaan. bantuan dalam melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bagian keempat pemetaan kawasan perdesaan pemerintah daerah melakukan pemetaan kawasan perdesaan yang ada daerah. pemetaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang tepat sasaran terkait pemberdayaan desa. pemetaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bagian kelima desa tertinggal pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap desa tertinggal yang ada daerah. perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi pembinaan, fasilitasi, pendampingan dan pendanaan. perhatian khusus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan desa tertinggal. teknis pelaksanaan pemberdayaan desa tertinggal diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bagian keenam pembangunan desa pemerintah daerah menyelenggarakemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan kelurahan bantuan keuangan berupa bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus. bentuk dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bagian ketujuh kerja sama antar desa desa dapat melakukan kerja sama antar desa. kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam (satu) kabupaten kota atau lintas kabupaten kota dalam wilayah daerah. pelaksanaan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bersama kepala desa. pemerintah daerah melakukan fasilitasi kerja sama antar desa yang dilakukan lintas kabupaten kota dalam wilayah daerah. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bagian kedelapan penguatan posisierintah daerah melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan desa yang ada daerah. penguatan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa. bentuk dan teknis penguatan lembaga kemasyarakatan desa diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bab pembiayaan pemerintah daerah menganggarkan pelaksanaan peraturan daerah ini dalam apbd. selain dari apbd pembiayaan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dapat bersumber dari: apbn, apbd kabupaten kota, sumbangan pihak ketiga, dan lain lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. desa tertinggal yang ada daerah mendapatkan tambahan pendanaan khusus dari apbd. tambahan pendanaan khusus sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan gubernur dan atau keputusbab viidiundangkan telukbetung pada tanggal septembererdayaan masyarakat desa umum perwujudan kesejahteraan masyarakat desa wilayah provinsi lampung perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah provinsi lampung melalui kebijakan yang mendukung pemberdayaan dan pendayagunaan desa, salah satunya melalui pembentukan peraturan daerah ini. peraturan daerah ini berusaha mengelaborasikan kewenangan pemerintah provinsi lampung dalam melaksanakan peranan membangun desa berdasarkan peraturan perundang undangan bidang pemerintahan daerah dan desa. adapun tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai berikut: memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap upaya pemberdayaan desa daerah:, cc. membentuk pemetaan kawasan perdesaan yang ada daerah, memberikan penanganan khusus untuk desa tertinggal daerah, membantu pemerintah kabupaten kota daerah memfasilitasi pembangunan desa, mengalokasikan dana apbd untuk pemberdayaan desa daerah, memfasilitasi kerja sama antar desa lintas kabupaten kota yang berada daerah: dan h. memperkuat posisi lembaga kemasyarakatan desa. fokus dari peranan pemerintah daerah provinsi lampung selain pada desa secara umum juga ditujukan pada desa tertinggalyang mempunyai keterbatasan dikarenakan posisi yang jauh dari pusat pemerintahan maupun keterbatasan sumber daya manusianya. melalui peraturan daerah ini diharapkan pemerintah daerah provinsi lampung dapat secara optimal memberdayakan dan memfasilitasi proses pertumbuhan pembangunan desa sehingga dapat mendukung pencapaian pembangunan pada skala regional maupunentukan indikator desa tertinggal denganyang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa adalah antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pandu, lembaga pemberdayaan masyarakat, remaja islam masjid, kelompok pengajian, kelompok tani dan sesuai kebutuona aas gubernur sulawesi utarayertaan modal daerah pada bumidirian pt. membangun sulut hebat perseroan daerah lembaran daerah provinsi sulawesi utara tahun nomorutara: menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah provinsi sulawesi utara kepada pt.membangun sulut hebatprovinsi adalah pemerintah provinsi sulawesi utara, gubernur adalah gubernur sulawesi utara. dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi utara selanjutnya disebut dprd adalah badan lembaga legislatif daerah provinsi sulawesi utara,, perusahaan daerah adalah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkanksud dan tujuan maksud penyertaan modal kepada pt. membangun sulut hebat perseroan daerah adalah untuk memenuhi kewajiban modal dasar pemerintah daerah provinsi pada perseroan daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya. penyertaan modal kepada pt. membangun sulut hebat perseroan daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, meningkatkan sumber sumber pendapatan asli daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat,dan penyerapan tenaga kerja,b prinsip penyertaan modal penyertaan modal kepada pt. membangun sulut hebat perseroan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabel. penyertaan modaliii bentuk penyertaan modal penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. membangun sulut hebat perseroan daerah dilaksanakan dalam dari apbd perubahan apbd dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang apbd perubahan apbdpenyertaan modal penyertaan modal pada pt. membangun sulut hebat perseroan daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. pemerintah provinsi sulawesi utara melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada pt. membangun sulut hebat perseroan daerah. penyertaan modal pada pt. membangun sulut hebat perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. (seratus milyar rupiah) dan dilaksanakan secara bertahap. pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. pelaksanaan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan keputusan gubernurapat umum pemegang saham. bab pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan dan pertanggungjawaban atas penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pembinaan, pengendalian dan pengawasan gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal. dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada gubernur dapat dibantu oleh tim pembina, pengendalian dan pengawasan. tim pembina, pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada berdasarkan keputusan gubernur sulawesi utara dan mempunyai kemampuan bidang perusahaan dan keuditetapkan manado pada tanggal mei gubernur sulawesi utara, ttd olly dondokambey diundangkan manado pada tanggal mei sekretaris daerah provinsi sulawesi utara, ttd edwinatast. membangun sulut hebat perseroan daerah dalam mengembangkan potensi usaha daerah provinsi sulawesi utara, maka dipandang perlu peran pemerintah provinsi sulawesi utara sebagai pemegang saham dalam memperkuat struktur permodalan pt. membangun sulut hebat perseroanprovinsi sulawesi utara kepada pt. membangun sulut hebat perseroan daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber sumber pendapatan asli daerah serta peningkatan kesejahteraan kepada masyarakatperlu membentuk peraturan daerah. ii. demi cukup jelas. pemenuhan kewajiban modal dasar sesuai perda tahun tentang pendirian pt. membangun sulut hebat perseroan daerah adalah senilai rp. (seratus milyar rupiah) manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnyseroeroperasinya pt. membangun sulut hebat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya kapasitas industri perdagangan, transportasi dan jasa lainnya, meningkatkatkan pendapatan asli daerah melalui deviden dan lainnya peningkatan kesejahteraan masy arakan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan mengurangi kemiskinan dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan meningkatkan investasi yang secara otomatis sekaligus membuka peluang kesempatan kerja melalui penyerapan tenaga kerja lokal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasbarang milik daerahengan mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum pengelolaan barang milik daerah serta dilakukan secara integral dan menyeluruh dari unsur unsur pengelolaan barang milik daerah, bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum pengelolaan barang milik daerah(h)tata cara pelaksanaan bgs bsg(l)gs.tata cara pelaksanaan kopi(l)dalam rangka pengamanan fisik barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf aa, pengelola barang dapat melaksanakan penyediaan dan pengelolaan tempat penyimpanan barang milik daerah sesuai kebutuhan. ketentuan lebih lanjut tata cara pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dan penyediaan dan pengelolaan tempat penyimpanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kotetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali an ditetapkan oleh wali kota. tim sebagaimana dimaksud pada sesuai kewenangannya dapat ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penghapusan barang milik daerah kota: wakil wali kota, mantan wali kota, mantan wakil wali kota, dan : wali kota. bagian keempat tukar menukar paragraf sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kotaarang milik daerah(l) dilakukan oleh wali kota. tata cara hibah barang milik daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota dpa)apat ditarik kembali, dengan pertimbangan: hasil evaluasi penilaian kinerja badan usaha milik daerah, bagi hasil laba badan usaha milik daerah terhadap pendapatan asli daerah, pemerintah daerah membutuhkan barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan merubah peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah. tata caraiatur lebih lanjut dengan peraturan wali wali kotadiatur lebih lanjut dengan peraturan wali kotatata cara pelaksanaan penghapusan barang milik daerah diatur lebih lanjuturat ijin penghunian sip) sebagaimana dimaksud dalam untuk: rumah negara golongan ditandatangani pengelola barang, dan kota. tata cara pengalihan, penghapusan, ketatausahaan, pengawasan dan pengendalian rumah negara diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kotperaturan daerah kota bogor nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah yangdalam pelaksanaannya, pengelolaan barang milik daerah bmd) dan dengan telah dilakukan penggantiota bogomd dalam peraturan daerah ini mengacu pada pengertian bmdmdingkup pengelolaan bmdmd pada dasarnya pengadaan bmdmdkota bogor nomor tahun tentang pengelolaan bmd mengatur bahwa pengguna barang wajib menyerahkan bmdmd idle. untuk mengembalikan maksud awal dari pengadaan bmd, maka walikota selaku pemegang kekuasaan bmd perlu secara proaktif melakukan langkah langkah penataan bmdcc. perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan bmd perencanperangkat daerahperangkat daerahonmdsesuai ketentuan peraturan perundang undanganilaian bmdmd bmdmd dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan bmd dan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. pemusnahan bmdjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukuppersetujuan wali jelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelasjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupharga sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh wali : : kota an dilaporkan kepada wali kota, bast mohonan penggunaan sementara barang milik daerah diajukan secara tertulis kepada wali (l) berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam wali kota tidak menyetujui permohonan , dan penetapan oleh wali penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain oleh wali kota sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada kota: dan tertib pelaporan. (l):(l) pengelola barang pengguntata cara pelaksanaan sewa barang milik daerah oleh pengelola barang dan pengguna barang sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan wali kotopiopi dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomanwali tata cara pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah oleh pengelola barang pengguna barang sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kotparagraf perjanjian pinjam pakai (l)bagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. paragraf(l) |
el) salinan bupati bungo provinsi jambi peraturan daerah kabupaten bungo nomor tahun tentang penyelenggaraan perpustakaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bung literasibagi masyarakat kabupaten bungoewabungo. paragraf perpustakaan dusun kelurahan perpustakaan dusun kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan dusunusun kelurahan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas pemerintahan dusuusun kelurahan. perpustakaan dusuusunusu dan menulisaragraf unit mobil perpustakaan keliling, koleksi dan biaya operasional perpustakaan keliling bagian keempatil. akuntan publik,.usun desa kelurahanj .. paragraf jumlah koleksi perpustakaanusun desa)bbagian :kabupaten. bagian kesembilan promosi perpustakaancc,kabupaten menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan umum kabupatekabupaten dan perpustakaan perguruan tinggi, harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus. bab .bungo. dusun desa) kelurahan adalah dusun desa) kelurahan kabupaten bungo. dinas adalah dinas perpustakaan dan arsip daerah kabupaten bungo. organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bungoumum: sistem terbuka: dan sistem tertutup. sistem peminjaman perpustakaan, terdiri dari: sistem buku besar, sistem kartu: cc. sistem sulih (dummy),teknologi informasi dan komunikasi meliputi: pelayanan teknis terdiri dari: penyeleksian, pengadaan, dan pengolahan bahan perpustakaan. pelayanan pustaka terdiri dari:. pandang dengar (audio visual), bercerita (story telling):aktivitas edukatif, dan aktivitas komunitas masyarakatumum kabupaten menyediakan tenaga perpustakaan, yang terdiri dari: pustakawan tenaga ahli:. perpustakaan kabupaten:kabupatensesuai undang undang yang berlaku. penilaian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badan kantor dan organisasi perangkat daerah yang membidangi perpustakaan kabupatekan mudah dijangkau, murah, dan bermutu. . pemerintah kabupaten dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah bacaan, untuk menunjang kebudayaan kegemaran membaca. pemerintah kabupaten memfasilitasi dan mendorong kebudayaan kegemaran membaca dengan menyediakanliterasi untuk kesejahteraan perpustakaan menjadi lembaga inklusi sosial, dirancang lebih berdaya susun kelurahan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. bab kelembagaan bagian kesatu organisasi profesi pustakawan pustakawan kabupatenusukabupaten. bab: pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota lain:kabupaten. bab xii pendanaan perpustakaan pendanaan perpustakaan daerah menjadi tanggungjawab pemerintah kabupatekabupatenxivbungo dan berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana kabupaten. bab bungo. pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan daerah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa kelurahan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xvi . bab xvxvadalah berupa scoring penundaan peminjaman atau pencabutan tanda daftar perpustakaanperpustakaan dan arsip daerahaksaan berupa kewajiban menyediakan perpustakaan taman bacaan dan atau sudut baca, dan penutupan sementara kegiatan. bab xan :tunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bungonaskah kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atautidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada dalam negerikabupaten bungo, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten bungopatutnya mengapresiasi perpustakaan dan taman bacaan istilah istilah dalam ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsirkepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan bidang perpustakaan. huruf yang dimaksud dengan asas keprofesionalan adalah penyelenggaraanperpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas.layan antar perpustakaan pada tingkat daerah masing masing yang berkedudukan ibukota kabupatendiolah, dan dilayangpembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.perawatan dan pelestarikewenangan dan tanggungjawabpeminjam dan tanggal kembali. huruf yang dimaksud dengan sistem tiket (browne system) adalah system peminjaman buku perpustakaan pengaadalah layanan informasi yang terekam dalam bentuk mikro seperti microangka cukup jelaspustakawan adalah perkumpulan rangsabupaten bungo nomor,karya rekam wajib menyerahkan karyanya sebanyak (satu) buku setiap judul untuk karya cetak dan (satu) salinan rekaman dari setiap judul karya rekam untuk karya rekam kepada perpustakaan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak karya rekam sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua kewajiban dan kewenangan pemerintah daerahkabupaten, terdiri atas penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan kabupaten, provinsi d, literasi untuk kesejahteraan.sesuai dengan undang undang yang berlaku, .untukperpustakaan dan arsip daerah kabupaten bungo. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut biaya. pembentukan taman bacaansudut baca. bagian kedua jenis perpustakaan paragraf umum penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis. perpustakaan . |
wan at, em,indai dengan cam scannerutara nomor pts tentang evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten niasnias barat nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerahrubahandipindai dengan cam scanndipindai dengan cam scannerdipindai dengan cam scanneripindai dengan cam scannerenoki warungsalinan sesuai dengan asli plt. kepala bagian ludwig intro gulo, sh., penata nip. dipindai dengan cam scanner |
amelampiran lampiran sebagaimana dimaksud padakeputusan walikota. peraturan daerahmapun medal)z nomor tahun seritelah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dewan perwakilan rakyat daerahuntuk penyesuaian pengangkatannya, maka peraturan daerahubahan kedua kalinya atas peraturan tersebutyangfe), dengan persetujuan bersama, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sumedang dan bupati sumedang, memutuskan: menetap peraturan daerah kabupaten sumedang. beberapa ketentuan dalamdiubah, sebagai berikut: diantara angka dan angka disisipkan (dua) angka yakni angka 21a dan angka 21b sehingga berbunyi sebagai berikutkeseluruhandan tunjangan alat kelengkapan lainnya. diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: (l)ini, kepada pimpinan dprd diberikan dana operasional. ketentuan dihapus sehingga keseluruhan75y6 (tujuh puluh lima keseratus) dari uang representasi ketua dprd kabupaten. diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:ini,itu dan sehingga keseluruhanl) dana operasional sebagaimana dimaksud dalam iiajini,5b dibayarkan terhitung mulai tanggal januari ketentuan diubah, sehingga keseluruhan yaitu bagian kedua dan ketentuan bagian kedua diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut bagian kedua uang duka dan bantuan pengurusan jenazah.ini kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah. ketentuan diubah, sehingga keseluruhansah ta ini aan momen modern rel, cc.erdipandang perlu untuk menetapkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan peraturan daerahtahun tentang especially women and children supplementing the united nation convention against transnational organized crime,keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor tahun tentang penanggulangan pekerjaan anak, peraturan daerah propinsi banten nomor tahun tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah lembaran daerah propinsi banten tahun nomor seri e)kota tangerang selatannyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anakyang memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya yang mempunyai masalah akibat tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan orangarga tangerang selatan dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal wilayah kota tangerang selatkhususnya korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinyanyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bertujuan memberikan pencegahan, perlindungan, dan pelayanan terhadap perempuan dan anak terhadapadapun kegiatan pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada meliputi sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, sosialisasi, dan pemberdayaan. bab iii hak hak korban kekerasan setiap perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai hak untuk perlindungan mendapatkan informasipsikologis dan hukumbab kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, melakupelatihan bagi anggota ppt, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnyadaerahterhadap korban. bab kelembagaan perlindungan perempuan dan anak korban kekeraspusat pelayanan terpadu ppt). ppt sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah daerah dan unsur yang berasal dari lembaga terkait luar pemerintah daerah ketentuan lebih lanjut mengenai ppt sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. pptlembaga dan atau organisasi kota tangerang selatan dan daerah lain.apat dibentuk pos pelayanan terpadu tingkat kecamatan dan kelurahan. bab penanganan dan mekanisme penyelenggaraan perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam penanganan medis, perlindungan hukum, medicolegal, psikologis maupun ekonomi yang pelaksanaannya dapat dilakukan melaluiharus memperhatikan norma norma agama sertarinsip pelayanan dan pendampingan cepat, aman dan empati, adanya jaminan kerahasiaan, mudah dijangkau, tidak dipungut biaya. mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan walikota. bab vii bentuk kekerasan dan perlindunganota tangerang selatan baik yang dilakukan kota tangerang selatan maupun diluar kota tangerang selatan. perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagai tindakan awal dilakukan juga terhadap bukan penduduk kota tangerang selatan yang kejadiannya dilakukan wilayah kota tangerang selatan, dilanjutkan dengan koordinasi dengan wilayah asal penduduk tersebut.sebagaimana dimaksudsebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian bidang hukum. bentuk perlindungan psychologist terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksudychologistsebagaimana dimaksudperan serta masyarakat pemerintah daerahsebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.iberikan pembinaan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan tugas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anaksumber dana dan pelaporanota tangerang selatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tangerang selatan. sumber dana sebagaimana dimaksud pada dapat juga berasal dari sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat. sumber dana penyelenggaraan dari sumber sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ppt wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan perlindungan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara berkala kepada walikota sesuai peraturan yang berlaku. bab ketentuan sanksi lembaga atau wadah yang ditetapkan oleh walikota untuk melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip prinsip pelayanan sebagaimana tercantum dalam dapat dikenakan sanksi administrasi. bagi pelaku tindak kekerasan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang undangmachi diary diundangkan tangerang selatannomor tahun tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan umum pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga,. pandangan negara tersebut didasarkan padakembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan khususnya dalam rumah tangga. pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan dan anak menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, hal ini terjadi juga kota tangerang selatan, pada tahun kasus kekerasan yang melaporkan polres tangerang berjumlah kasus, polres metro jakarta selatan tercatat kasus, polres tigaraksa kabupaten tangerang kasus dan pada tahun tercatat kasus polres metro jakarta selatan dan kasus polres tigaraksa kabupaten tangerang, hal tersebut belum menyiratkan kondisi sebenarnya masyarakat, karena kasus kekerasan apalagi yang terjadi dalam rumah tangga masih merupakan aib dalam pandangan masyarakat dan juga keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian masih perlu ditingkatkan, oleh karena itu peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan perlu dimiliki oleh kota tangerang selatan. munculnya kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan acapkali disebabkan oleh faktor faktor yang berkembang didalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi ,pendidikan, lingkungan sosial dan lain laindari kerangka diatas, maka pemerintah daerekan, mencegah, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan perempuan dperaturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang undangan lain yang sudah berlaku, antara lain,kawinan dan yang terutama adalah undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak. peraturan daerah ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif. untuk melakukan pencegahan kekerasan, badan atau dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan, perlindungan perempuan dan anak. berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk peraturan daerah kota tangerang selatan tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. ii. demiyang dimaksud dengan anak, dan kondisi fisik dan atau mental. yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan hidup secara proporsional. yang dimaksud dengan pencegahan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi bahkan menghilangkan tindak kekerasan antara lain dengan menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi. yang dimaksud dengan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender adalah bahwa dalam semua tindakan pelayanan dan perlindungan dengan memperhatikan kesetaraan gender.tentang pencegahan terjadinya kekerasan. huruf yang dimaksud dengan diseminasihuruf yang dimaksud dengan pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian keahlian atau pengetahuan tertentu. kegiatan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan tentang pencegahan kekerasan dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait, instansi terkait, perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatanmendapatkan pendampingan secara psikologis adalah bantuan yang diberikan olehsedangkan, pendampingan secara hukum adalah upaya bantuan yang diberikan oleh orang danpemecahan permasalahan yang dihadapi. huruf yang dimaksud dengan bimbingan rohani adalah konseling yang diberikan oleh rohaniawan. huruf yang dimaksud dengan sosialisasi adalah korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya. huruf yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. huruf yang dimaksud dengan perlindungan adalah korban mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat. huruf yang dimaksud dengan mendapatkan informasi adalah hak korban memperoleh informasi yang berkaitan dengan pencegahan,pengaduan,pelayanan medis serta perlindungan. huruf yang dimaksud dengan pelayanan optimal adalah pelayanan yang dapat diberikan kepada korban sesuai dengan kemampuan yang melayaninyadiberikan sampai dengan pemulihan korban masyarakat. huruf yang dimaksud dengan penanganan secara rahasindampingan psikologis dan hukum adalah hak korban untuk mendapatkan bantuan psikologis maupun hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengcukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pusat pelayanan terpadu ppt)seperti pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a), pusat krisis terpadu, rumah perlindungan trauma center, rumah perlindungan sosial anak, bp4 women crisis center dan lembaga sejenis lainnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud penanganan perlindungan medicolegal adalah pembuktian hukum melalui medis. cukup jelas.cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan adalah mencakup seluruh bidang yang menunjang kehidupan mulai dari kesehatan,pendidikan ,sosial dan agama. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah bahwa lembaga atau wadah yang melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak tersebut tidak lagi dibentuk dan atau diakui oleh pemerintah daerah. sanksi pidana bagi pelaku kekerasan diatur dengan undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sampai dengan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak sampai dengan dan1981tentang kitab undang undang hukum acara pidana cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota tangerang selatan nomor |
pemerintah kabupaten pandeglangbagi hasil desa rp. surplus (defisit) rp. pembiayaan penerimaan siapa t.a. rp. pengeluaran penyertaan modalasidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati subang menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta menumbuhkan ekonomi melalui peningkat investasi, perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan perizinan secara terpadu: bahwayanglu diganti dan disesuaikan dengan perkembangan jamsubang tentang penggantian atas peraturan daerah kabupaten subangvperizinan bagian kesatu bidang perizinan ruang lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh ptsp, meliputi bidang: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ji. sosial, ketenagakerjaan, il, koperasi usaha kecil dan menengah: penanaman modal), kebudayaan dan pariwisata, oo. komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan: kehutanan dan perkebunan, energi dan sumber daya mineral, ss. kelautan dan perikanan, peternakan: lu. perdagangan: dan perindustrian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi perizinan umum, perizinan penanaman modal dan perizinan yang bersifat strategis. jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan ptsp sebagaimana dimaksud pada bupati menyerahkan kewenangan pelayanan dan penandatangan perizinan dan non perizinan kepada kepala badan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua masa berlaku izin masa berlaku izin diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vii penyelenggaraan perizinan bagian kesatu penandatanganan perizinan badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada alatyelesaian pengaduan diatur dengan peraturan bupati. bab informasi badan wajib memberikan informasi kepada pemohon dan atau masyarakat mengenai syarat syarat, kepastian mengenai waktu, besarnya retribusi dan prosedur pelayanan perizinan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh badanbab pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sekretaris daerah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ptsp. pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas ptsp dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan. pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara fungsional terhadap pelaksanaan perizinan yang sudah diterbitkan menjadi tanggung jawab skpd atau instansi teknis terkait. bab xii pelaporan kepala badan melaporkan penyelenggaraan ptsp secara berkala kepada bupati. bab xiii sanksi administrasi pegawai atau pelaksana yang melaksanakan tugas melanggar ketentuan dalam ptsp sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan pegawai negeri sipil. penerima izin yang melanggar ketentuan izin yang diterbitkan akan dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin. bab xiv sumber daya manusia pegawai yang ditugaskan lingkungan ptsp diutamakan yang mempunyai kompetensi bidangnya. pegawai ptsp dan tim teknis sebagaimana dimaksud dapat diberikan tunjangan khusus insentif tambahan penghasilan yang besarannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati sesuai kemampuan daerah. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka seluruh peraturan daerah yang berkaitan dengan perizinan skpddinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. peraturan daerah ini berlaku efektif selambat lambatnya (satu) tahun terhitung sejak tanggal.i l.iei. b013 kain pati subang, si tea sa) jang rohani diundangkan subang pada tanggal .i& bl. pji sekretaris daerah, men pal se) eeabdurakhman akan nan lembaran daerah kabupaten subang tahun nomor. setiap perizinan ditandatangani oleh kepala badan. apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada berhalangan, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang undangan. untuk perizinan yang bersifat strategis, diproses dan diterbitkan oleh badan setelah adanya kajian dan rekomendasi dari skpd dan instansi teknis terkait serta mendapat persetujuan prinsip dari bupati, bagian keduaketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penolakan perizinan diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga pencabutan dan pembatalan perizinan kepala badan dapat melakukan pencabutansebagaimana dimaksud pada dilakukan atas pertimbangan kepala badan dan instansi terkait. skpd teknis terkait dapat mengusulkan pencabutan dan atau pembatal bab viii pengaduan masyarakat pemohon masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh badan tidak sesuai dengndayagunaan aparatur negara nomor: kep. m.pan tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: kep. m.pan tentang pedoman penilaian kerja unit pelayanan publik: peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: kep. m.pan tentang pedoman penilaiansubang nomor tahun tentangidik pegawai negeri sipilnyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) kabupaten subang. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten subang pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten subbb, badan adalah badan penanaman modal dan perizinan yang selanjutnya disebut pmp: kepala badan adalah kepala pmp kabupaten subang:dan non perizinan yang dilakukan dalam, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum pelaku tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, lperizinan umum adalah perizinan yang mencakup antara lain izin usaha dan izin operasional: izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memulai kegiatan usaha penanaman modal,:erah, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perizinan yang bersifat strategis adalah perizinan yang memiliki karakteristik tertentudan berdampak pada kesejahteraan masyarakatau jenis izin vang diproses secara terpadu dan bersamaan:, pertanggungjawaban pelayanan adalah perwujudan kewajiban ptsp untuk mempertanggung jawabkan kepada publik mengenai pencapaian tujuan yang ditetapkan secara periodik, pengaduan adalah pemberitahuan upaya ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara sistem ptsp, standar pelayanan minimal sistem ptsp kepada masyarakat: index kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara sistem ptsp berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan standar operasional proseduristem ptsp, bab maksud, tujuan dan sasaran bagian kesatu maksud peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. bagian kedua tujuan tujuan ptspdan mempercepat proses pengurusan perizinan. bagian ketiga sasaran sasaran ptsp adalah: terwujudnya tatalaksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti dan efisien sesuai dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, tersedianya informasi bagi penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tatalaksana perizinan yang dilakukan oleh badan: cc. terpenuhinya pelayanan maksimal terhadap hak hak masyarakat bab asas dan prinsip ptsp bagian kesatu asas ptsp ptsp berasaskan transparansi: akuntabilitas, kondisional: partisipatif, kesamaan hak: keseimbangan hak dan kewajiban:dan efektif dan efesiensi. asas transparansi, sebagaimana dimaksud pada huruf asas akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. asas kondisional, sebagaimana dimaksud pada huruf. asas partisipatif, sebagaimana dimaksud pada huruf dan harapan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. asas kesamaan hak, sebagaimana dimaksud pada hurufasas keseimbangan hak dan kewajiban, sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban. asas efektif efisiensi, sebagaimana dimaksud pada hurufptsp meliputi: sederhana, jelas, pasti, akurat, mudah, cermat,dan aman. prinsip sederhana, yang dimaksud padaprinsip jelas, yang dimaksud pada huruf yaitu kejelasan prosedur tata cara pelayanan, dan persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi. prinsip pasti, yang dimaksud pada huruf yaitu pelaksanaan pelayanan perizinan diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, prinsip akurat, yang dimaksud pada huruf yaitu produk pelayanan perizinan diterima dengan benar, tepat, dan sah. prinsip mudah, yang dimaksud pada huruf yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dan dapat dijangkau oleh masyarakat. prinsip cermat, sebagaimana dimaksud pada il) huruf yaitu penerapan pelayanan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. prinsip aman, yang dimaksud pada hurufbab kelembagaan ptsp dilaksanakan oleh badan. untuk meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi ptsp sebagaimana dimaksud pada maka dipandang perlu dibentuk tim teknis. tim teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pejabat skpd teknis terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang ditetapkan denganstandar ptsp bagian kesatu prosedur ptsp, petugas loket pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi data terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan, dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf telah terpenuhi, maka dilakukan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai prosedurbagian kedua waktu penyelesaian badan memberikan pelayanan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan secara tepat waktu. jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada (1j diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian ketiga biaya pelayanan besaran biaya pelayananperundang undangan yang berlaku. biaya sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas daerah. bagian keempat standar operasional prosedur badan menyusun standar operasional prosedur sop) pelayanan terpadu satu pintu. standar operasional prosedur sop) sebagaimana dimaksud pada disusun secara sederhana, mudah dipahami dan dilaksanakan,komponen sop terdiri dari: jenis izin, masa berlaku izin, pemberi pertimbangan, dasar hukum, maksud dan tujuan, klasifikasi sasaran, prosedur, persyaratan, dan jangka waktu pelayanan. |
bupati kaur provinsi bengkulu peraturan daerah kabupaten kaur nomor tahun tentang pajak sarang burung walet dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kaur, menimbang: bahwa burung walet yang bersarang dalam dan atau luar habitat alaminya dalam wilayah kabupaten kaur merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta perlu memberikan perlindungan dan pembinaan serta pengaturan demi kelestarian populasinya, bahwa berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa jenis pajak kabupaten kota salah satunya adalah pajak sarang burung walet, bahwa pajak sarang burung walet merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat kabupaten kaur, bahwa dalam rangka pengelolaan pajak sarang burung walet sebagai sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengatur aspek kewenangan dan tata cara pelaksanaanaur bagian hukum telah diproses dan kra memessekretariat daerah kabupaten bni cia mba kaur burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia funchliap, collocalia marina, collocalia escalate, dan collocalia inchiapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. pajak sarang burung walet yang selanjutnya disingkat dengan pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet baik dalam maupun luar habitat alami. nilai jual sarang burung walet adalah nilai sarang burung walet yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang merupakan perkalian harga pasar umum sarang burung walet yang berlaku kabupaten kaur dengan volume sarang burung waleekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses dan para ditelitkretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses dan diteliti kebenaransaat pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. bab penetapan pajak setiap wajib pajak wajibsekretariat daerah kabupaten rela okuungaiatur dengan peraturan bupati. bab vii pemungutan pajak pemungutan pajak sarang burung walet dilarang digolongkan. setiapsekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses dan, para diteliti kebenarannyatau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksusekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum diteliti kebenarannya,kretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum maa dan teliti kebenarannya9 ierah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses dan diteliti kebenaran iasekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukumsarang burung walet ditetapkan dengan peraturan bupati. sekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses dan para diteliti kebenarannyaerah kabupaten kaur bagian hukum proses dan para otkpemeriksaankretariat daerah kabupaten kaur bagian hukumthat daerah kabupaten kaur bagian hukum etan dan dira lini kebenarannya ma,bupati kaur,f ben pro setara daerah kabupaten kaur (he bagian hukum telan vip roses pan teliti doomnamtatenatemenen mena permen malik diundangkan bantuan pada tanggal plt.rovinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten subang nomor: tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten subang tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati subasubasubaubang, bahwa peraturan daerah kabupaten subang nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten subang perlu direvisi untuk penyempurnaan muatan serta mengikuti perkembangan yang terjadsubang tentang rencana tata ruang wilaytrw(mhpersetujuan izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah ppt), izin mendirikan bangunan (imb):. ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruangmaupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, menjadi dasar pengembangan standar operasional prosedur sop) perizinan. setiap pengambilan keputusan atas ijin yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada pasarkan pada rekomenduntuk memberikan imbalan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rtrw kabupaten. pemberian insentif diberlakukan dengan cara pengurangan retribusi dan pemberian kompensasi, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, dan kemudahan prosedur perizinaninfrastruktur. ketentuan insentif diberikan kepada masyarakat umum dalam bentuk pengurangan retribusi, imbalan,yang telah berjasa membantu perwujudan penataan ruang kabupatenparagraf ketentuan pemberidilakukan oleh pemerintah desa, dunia usaha,pengenaan kompensasi dan atau penalti. disinsentif diberikan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penyediaan infrastruktur secara terbatas, pengenaan pajak dan atau retribusi yang tinggi, pembatalan insentif, rekomendasi pencabutan izin,pemanfaatan ruang sesuai rtrw. (s5)sanksi administratifzin maupun pemberi terdiri atas: pelanggaran fungsi ruang: pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang: pelanggaran tata mass5)dalam menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf ditetapkan satuan polisi pamong praja sebagai pelaksana!, menertibdalam pasai!bab viihak untuk menyatakan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai rtrw kabupaten: dan mengajukan tuntutan pembatalan izin yang tdk sesuai rtrw kabupaten kepada pejabat berwenaturan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang,:(l)"media laikegiatan pembangunan berdasarkan rtrw dan rencana tata ruang kawasan,(l)rencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten kabupaten:melakukan kegiatan bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai: menetapkan: peraturan daerah kabupaten subang tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten subangsub(t1)cagar alampidana (l) setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam angka dan peraturan daerah ini,diancam pidana kurungan paling lama (tiglain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada maka terhadap perbuatan yang memuat unsur pidanaberlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xii ketentuan lain lain jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten subang, maka:dalam peraturan daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlaku izinnya dengandan telah melakukan kegiatannya maka semua ijin yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlakudengan tidak memperluas bangunan dan atau lahanusahanya.ubang nomor tahun lembaran daerah kabupaten subang tahun nomor seri tentang rencana penjelasan atas peraturan kabupaten subang nomor aobjtahin. . tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten subang tahun umumdengandengan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun diperlukan rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten subang yang mengakomodasikan kepentingan nasional, regional, dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang. ruang wilayah daerah adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang dalam bumi, sebagai tempat masyarakat daerah melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumberdaya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. rtrw kabupaten karenanya sangat penting untuk dijadikan. sebagai matra spasial pembangunan, rtrw kabupaten disusun menurut kajian terhadap kepentingan kepentingan jangka panjang, serta memperhatikan kondisi dan tren perkembangan yang ada sepanjang masih sesuai dengan kaidah kaidah pengelolaan lingkungan. kondisi dan tren perkembangan meliputi faktor eksternal dan faktor internal. pada penataan ruang wilayah kabupaten, dinamika eksternal mencakup pengaruh tataran global, regional, dan nasional, seperti tuntutan pasar dunia, tuntutan setiap orang untuk memenuhi hak hidupnya danperti konsep atau isu urban farming atau pertanian wilayah perkotaan, ecological footprint atau jejak ekologis yang sedikit banyak merubah pola pikir dalam perencanaan ruang wilayah dari konsep yang konvensional, terlebih konsep konsep tersebut dapat bersinergi dengan muatan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait, termasuk norma standar pedoman dan manual yang telah diterbitkan oleh pemerintah. bagi kabupaten subang yang lahan pertaniannya masih dominan, konsep ini tentu sangat penting. menyangkutdaerah. dengan adanya isu tersebut, kebijakan penataan ruangkegiatan pembangunan karenanya harus tetap dalam koridor daya dukung dan daya tampung lingkungan. alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung menjadi salah satu jalan kearah situ. mengingat kondisi eksisting pemanfaatan ruang kabupaten subang lebih dominan untuk kawasan budidaya terutama pertanian, sementara sisi lain kondisi topografi dan geologi wilayahnya menuntut porsi kawasan lindung yang lebih besar, maka pemanfaatan ruang pada sebagian kawasan budidaya perlu catatan catatan khusus sebagai persyaratan pemanfaatannya. isu internal seperti tingginya jumlah penduduk yang saat ini mencapai sekitar juta jiwa, dengan mata pencaharian penduduk yang dominan bidang pertanian, rasio rata rata lahan garapan hanya sekitar hektar per petani, menjadikan kesejahteraan masyarakat secara rata rata sulit untuk dicapai. untuk itu diperlukan pengembangan sektor lain yang daya serap tenaga kerja tinggi dan efisien dalam pemanfaatan ruang. tantangan dalam pengalokasian ruang untuk kegiatan diluar pertanian adalah sedikitnya ruang yang tersisa diluar lahan pertanian, perkebunan, dan kawasan lindung. untuk itu pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya lainnya perlu dimaksimalkan pada bagian wilayah yang lebih terbuka penggunaan lahannya. isu internal berikutnya adalah kondisi dari sebagian wilayah kabupaten subang yang merupakan daerah rawan bencana, baik pada wilayah pegunungan maupun pesisir yang dimiliki. isu internal lain berupa kondisi infrastruktur seperti jaringan sarana prasarana transportasi lokal yang masih banyak belum baik, serta kekurangan sarana prasarana sumberdaya air terutama tempat penampungan seperti bendung dan embung. isu internal lain berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan, terutama pada badan air seperti sungai yang untuk penanganannya tidak cukup hanya dengan pendekatan sarana prasarana pengolahan limbah, tetapi perlu ditunjang dengan penataan ruang, penataan ruang yang dimaksud berupa pembatasan melintasi rencana, atau pembatasan izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang berpotensi sebagai sumber limbah cair dalam jumlah yang besar, seperti kegiatan industri dan permukiman (padat). hal ini dikarenakan selain keterbatasan potter removal atau daya pemulihan zat pencemar pada unit pengolah limbah ipar) yang ada industri, juga keterbatasan daya tampung sungai dalam melakukan pemulihan secara alami. hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan limbah dari end pipe treatment atau mengolah berapa pun jumlah limbah yang dihasilkan, menjadi minimalyzing atau meminimalkan limbah yang dihasilkan sebelum diolah. kegiatan imannya yang berpotensi pada kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah pertambangan batuan dan pasir serta pembukaan lahan pertanian pada lahan berlereng. salah satu aspek yang penting mendapat perhatian dalam menjaga keseimbangan pembangunan wilayah adalah perlunya penetapan bagian bagian wilayah yang didorong pengembangannya dan bagian bagian wilayah yang sebaliknya dihambat pengembangannya, kata pengembangan yang dimaksud sini adalah pengembangan pusat populasi dan kegiatan dengan densitas dan dinamika tinggi yang akan berimplikasi pada perubahan guna bahan. dengan memperhatikan karakteristik wilayah dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, bagian bagian wilayah yang didorong pengembangannya adalah bagian wilayah yang memenuhi kriteria menjadi pusat pengembangan ekonomi melalui kegiatan kegiatan utama. industri, permukiman perkotaan, dan pariwisata perkotaan. bagian wilayah yang memenuhi kriteria tersebut terutama wilayah dengan lahan kering yang dominan, tingkat slope atau kelerengan yang rendah, tidak rawan bencana, dan ketersediaan infrastruktur yang relatif lebih baik dari bagian wilayah lainnya. sedangkan bagian bagian wilayah yang dihambat pengembangannya adalah bagian wilayah yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi intensitas tinggi, atau bernilai strategis pada sektor primer tertentu yang perlu dipertahankan atau dilindungi. bagian wilayah tersebut antara lain kawasan lahan basah yang dominan, tingkat kelerengan menengah hingga tinggi, dan daerah rawan bencana. fungsi yang sesuai pada wilayah tersebut antara lain: kawasan pertanian lahan basah, kawasan perkebunan, serta kawasan lindung hutan dan non hutan. berdasarkan perjalanan implementasi peraturan daerah yang direvisi, ada bagian wilayah yang direncanakan sebagai pusat pengembangan tetapi karena perkembangan lingkungan sekitarnya tidak sesuai dengan asumsi semula, perkembangannya menjadi tidak sesuai rencana. ada juga wilayah yang perkembangannya sesuai dengan skenario rencana, namun dampak iklannya kurang ieranfisipasi, sehubungan iau permintaan pasar atas lahan kurang diikuti oleh penataan ruang pada skala rinci, penyediaan sarana prasarana, dan kurangnya penertiban atau penegakan hukumnya. untuk terwujudnya distribusi fungsi fungsi lahan atau dalam penataan ruang dikenal dengan istilah pola ruang yang sesuai dengan rencana, dibutuhkan sistem pendukung berupa jaringan prasarana dan sarananya serta pusat pusat permukiman dan kegiatan, yang dalam penataan ruang dikenal dengan istilah struktur ruang. dalam kondisi dimana sistem struktur ruang telah terbentuk, dapat juga sebaliknya dimana rencana pola ruang menyesuaikan dengan struktur yang sudah ada. dari penjelasan atas, perumusan substansi rtrw kabupaten yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan, dan arah. rtrwcukup jelas pasail..beat paman fad ia, tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional:fasa:: karakteristik wilayah kabupaten: kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya:il) cukup jelas huruf cukup jelas huruf pada wilayah pegunungan, pariwisata kabupaten subang sudah berkembang yang ditandai dari angka kunjungan wisata serta cakupan wisatawan yang dari luar provinsi gan mancanegara sehingga upaya yang perlu dilakukan tinggal menjaga dan memelihara daya tariknya, sementara pada wilayah pelataran dan pesisir obyek wisata belum berkembang, baik secara jumlah kunjungan wisatawan maupun cakupan wisatawan yang masih berupa wisatawan lokal sehingga masih perlu dikembangkan. huruf pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan berupa penyediaan ruang untuk kegiatan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. dengan kebijakan ini, pemberian izin baru kepada kegiatan industri tidak saja didasarkan pada ketersediaan lahan kawasan peruntukan industri, tetapi juga pada terlampaui tidaknya daya dukung lingkungan dari badan air penerima limbah dari industri. huruf pemantapan kawasan lp2b merupakan upaya untuk mempertahankan luasan kawasan lp2b serta mengimplementasikan bagian wilayah yang dihambat pertumbuhannya secara fisik, namun secara ekonomi tetap didorong pertumbuhannya. huruf pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan adalah upaya memaksimalkan bagian wilayah yang dapat didorong pertumbuhannya secara fisik dan ekonomi dengan menjadi pusat pertumbuhan permukiman perkotaan skala kabupaten maupun skala kawasan andalan, bila kemudian hari terdapat perubahan struktur ruang tingkat provinsi. huruf peningkatan layanan sarana prasarana wilayah merupakan upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana wilayah sesuai kedudukan atau hirarki pusat kegiatan yang ada seperti pkl, ppk, atau ppl agar sejalan dengan norma standar pedoman kriteria spk) dan memenuhi bahkan melampaui standar pelayanan minimal spm) yang ada. huruf cukup jelas huruf pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam adalah upaya agar potensi tersebut dapat memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat, terutama dengan dukungan sarana prasarana untuk memperlancar pemasaran, baik berupa sarana prasarana transportasi maupun sarana lainnya. huruf: kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya::cukup jelas hurufrserta pembiayaannya.bangdengan fungsi sebagai pusat pelayanan untuk kawasan kecamatan dan kota kota kecamatan yang berdekatan. pusat pelayanan lingkungan yang selanjutnya disebut ppl adalah kawasan perdesaan yang menjadi pusat pertumbuhan sekaligus pelayanan desa desa sekitarterdistribusi obyek wisata kawasan pegunungan adalah upaya untuk mengurangi tingkat kepadatan pengunjung pada obyek wisata tertentu dari sejumlah obyek wisata yang ada daerah pegunungan. hal ini karena untuk jangka panjang, kepadatan pengunjung berlebih yang diikuti dengan bertambahnya jumlah pedagang yang masuk, bukan hal baik secara pemasaran sebuah obyek wisata. huruf mengembangkan wisata berwawasan lingkungan adalah yang mengembangkan obyek wisata dengan sarana dan prasarananya yang memperhatikan daya dukung dan daya samping, berarti bahwa lahan untuk kegiatan industri hanya tertuju pada daerah yang memenuhi kriteria sebagai lahan kurang produktif untuk budidaya pertanian antara iain tidak beririgasi, kurang subur dan produktivitas komoditas relatif rendah. disamping itu, berada pada jalur transportasi yang mendukung kegiatan. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf meningkatkan rth kawasan peruntukan industri adalah berupa peningkatan rth pada tiap persil lahan industri masing masing maupun peningkatan rth akumulatif secara kawasan peruntukan, dengan menjadikan ruang ruang publik, sempadan sungai badan air lain sebagai rth, dan rth pada zona penyangga. huruf mengembangkan model taman industri adalah berupa penataan kawasan peruntukan industri yang sudah ada agar seperti taman sehingga menjadi lebih ramah lingkungan bagi pengguna jalan yang dilalui maupun bagi para penghuni kawasan sendiri. disamping penataan lingkungan yang sudah ada, juga bisa berupa persyaratan penyediaan taman bagi industri yang mengajukan permohonan pendirian industri baru. huruf meningkatkan kinerja pemenuhan baku mutu limbah industri adalah upaya perbaikan operasi dan pemanfaatan ipar industri, terutama pada industri yang ellen limbahnya belum memenuhi baku mutu. sedangkan meningkatkan operasional dokumen pengelolaan lingkungan adalah berupa peningkatan kualitas dokumen pengelolaan lingkungan seperti amdal dan ukl upl serta pelaksanaan dari isi rekomendasi yang tercantum dokumen dokumen tersebut. huruf cukup jelas huruf meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan perizinan adalah dengan memperkecil gap atau kesenjangan antara biaya resmi yang masuk kas daerah dengan biaya yang dibebankan kepada industri pada proses penerbitan izin. hal ini adalah upaya agar para pengusaha industri tidak terlalu banyak dibebani biaya biaya yang tidak perlu dan tidak berdasar, sehingga mereka dapat mengalihkan biaya biaya tersebut kepada biaya yang lebih produktif berupa biaya pemulihan dan perbaikan lingkungan. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian adalah berupa mencegah alih fungsi lahan pada lp2b, serta pembangunan fisik yang selektif pada lahan pertanian lainnya. huruf mengarahkan pembangunan fisik konstruksi bangunan yang dimaksud adalah mengarahkan lokasi pembangunan fisik konstruksi, terutama yang menyita luas cukup besar, pada non lp2b. huruf cukup jelas cukup jelas huruf mengembangkan keterkaitan antar pusat kegiatan secara fungsional merupakan upaya untuk mewujudkan sistem hirarki pelayanan agar penyediaan sarana prasarana lebih efisien, misalnya pkl menjadi pusat kegiatan dari beberapa ppk dan ppl sekitarnya, serta ppk dapat menjadi pusat pelayanan ppl sekitarnya. huruf mengembangkan dan meningkatkan fungsi perkotaan dan perdesaan. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas penetapan pkl didasarkan pada analisis dan rtrw jawa barat. ppk didasarkan pada analisis dan perencanaan kabupaten. cukup jelas huruf sistem prasarana utama merupakan sistem prasarana yang harus ada setiap pusat kegiatan secara umum. huruf sistem prasarana lainnya merupakan prasarana yang diperlukan pada wilayah wilayah dengan karakteristik tertentu. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas ruas jalan dimaksud merupakan ruas ruas jalan dalam wilayah kabupaten yang ditetapkan sebagai jalan nasional. ruas jalan dimaksud merupakan ruas ruas jalan dalam kabupaten yang ditetapkan sebagai jalan provinsi. (5l cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pada rencana jaringan perkeretaapian, sebagian besar merupakan sistem yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dan pt. kai kecuali untuk sistem stasiun perhentian yang merupakan usulan pemerintah kabupaten subang perencanaan menjadi bagian kewenangan pt. kai dan kementerian perhubungan cukup jelas rencana pengembangan prasarana transportasi udara berupa optimalisasi fungsi pangkalan udara suryadarma kalijati ditujukan untuk memperluas fungsinya, tidak hanya untuk keperluan militer tetapi juga untuk keperluan sipilyber province adalah program yang dicanangkan pada tingkatan provinsi untuk menghubungkan seluruh lembaga pemerintahan sampai tingkat kecamatan bahkan bila memungkinkan sampai tingkat desa kelurahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf pengkajian lokasi alternatif diperlukan mengingat lokasi yang dipergunakan tidak memenuhi kriteria bagai tpa secara lingkungan. huruf penerapan konsep diperlukan selain untuk mengurangi jumlah timbunan sampah, juga untuk terpenuhinya skala ekonomi dari kegiatan pengangkutan sampah dari seluruh bagian wilayah yang tidak kompak permukimannya. cukup jelas cukup jelasluran drainase memperhatikan kontur wilayah: mengopurnaikan daya resep air dalam tanah dengan penghijauan dengan maksud untuk mengurangi beban saluran drainase,jalur evakuasi bencana merupakan ruang pergerakan korban bencana untuk berpindah tempat yang lebih aman serta untuk penyaluran bantuan, yang dianggap paling aman, cepat, dan memungkinkan untuk dilalui ruang evakuasi bencana merupakan ruang untuk tinggal sementara atau sebagai tempat pengungsian selama lingkungan tempat asal korban belum aman untuk ditinggali.wilayah, serta bernilai strategis bagi kabupaten.dukung dan kampung lingkungan,,indung untuk kegiatan budidayae, dan atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian meter atau lebih atas permukaan laut. daerah resapan air merupakan daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresahkan::cukup jelas kawasan sempadan pantai adalah. kawasan sempadan sungai berupa sempadan berjarak meter dari kaki tanggul sebelah luar pada sungai bertanggal, meter dari tepi pada sungai besar tidak bertanggal, dan meter dari tepi pada sungai tidak bertanggal luar kawasan permukiman. kawasan sempadan danau atau waduk berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak meter dari titik pasang tertinggi.iain berupa kebun atau halaman rumah gedung milik masyarakat swasta yang ditanami tumbuhan.jl) cukup jelas cagar alam didefinisikan sebagainentuan cagar alam didasarkan pada kriteria kriteria sebagai berikut: kawasan darat baik biota maupun masih fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia:rakteristik kawasan pantai berhutan mangrove adalah: kawasan sempadan pantai yang ditumbuhi tanaman bakau:taman wisata alam adalah kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan, memenuhi kebutuhan rekreasi dan atau olah raga serta mudah dijangkau. karakteristik kawasan taman wisata alam adalah: kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup,kondisi lapangannya tidak membahayakan dan memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan: dan kondisi alam baik biota maupun masih fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.bagiannya atau sisa sisanya, yang berumur sekurangkurangnya tahun atau memaki masa gaya yang khas dan sekurang: lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.kawasan sempadan mata air merupakan kawasan dengan jarak meter sekeliling mata air luar kawasan permukiman dan meter sekeliling mata air dalam kawasan permukiman. huruf kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah adalahflora atau fauna yang merupakan tempat kehidupan baru yang mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan. kawasan perlindungan plasma nutfah inkawasan pelindung plasma nutfah situ kabupaten subang dimaksudkan untuk perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan berada pada daerah bekas danau dari kegiatan pertambangan. huruf cukup jelas hurufyang dimaksud dengan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cat cakupan cat kabupaten subang meliputi: cat crater meliputi kecamatan crater desa sanca, desa cibitung, desa cikeusik, desa jarak, desa pelajari, dan desa crater: kecamatan tanjungpinang desa cikarang, desa cimeuhmal, desa tanjungpinang, desa bandara, dan desa kampungliuwuk: kecamatan risalah desa desa pakuhaji, desa cimanggu, desa gardusayang, desa mayang, desa cupungara, desa sukakerti, dan desa dermaga, kecamatan halomalang desa pesanggrahan, kecamatan serangpanjang desa cikarang dan desa pancar, kecamatan sagalaherang desa sukatani: dan desa cicada. cat subang meliputi kecamatan cbooo desa sawarna, desa sumurbarang, desa padaasih, desa cbooo, desa mayasari, desa pinangki, desa bendung, dan desa wisata: kecamatan cipunagara desa sidomulyo, desa sukajaya, desa wanasari, desa manyingsal, desa padamulya, desa parigimulya, desa tanjung, desa jati, dan desa kosambi: kecamatan subang desa wanara, desa pasirkareumbi, desa coklat, desa karanganyar, desa digabung, desa dangdut, dan desa sukamelang: kecamatan parade desa gembur, desa gunungsari, desa gunungsembung, desa jabung, desa sukamulya, desa kampung, desa parade, desa tegalsari, desa gambarsari, dan desa sumbersari:kota, atau antarihukota kabupaten atausiimer adalahsekunder adalahjalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder dalamecamatan parade barat desa longsor, desa sumurgintung, desa cilacap, desa lidah, desa belimbing, desa bendungan, desa margahayu, desa muncul, dan desa mekarwangi: kecamatan winong desa karangsari, desa kihiyang, desa citranya, desa winong, desa cicada, dan desa tangerang: kecamatan comparing desa simpan, desa sukatani, desa jatimulya, dan desa sukadana: kecamatan dawuan desa mayasari, desa disapih, desa dawuankidul, desa dawuankaler, desa monyet, desa rawalele, desa sukamara, dan desa batubara: kecamatan kalijati desa dirujuk, desa kaliangsana, desa kalijati timur, desa kalijati barat, desa tanggul timur, desa tanggul barat, desa jalang, desa merenggang, dan desa ciracas: kecamatan cipeundeuy desa lengkong, desa gantikan, desa sawangan, dan desa kasar: kecamatan pabuaran desa karanghegar, kecamatan purwodadi desa sanskerta, desa wagon, desa pelindung, desa purwodadi, desa prapatan, desa purwadadibarat, desa koran, desa penyingkiran, desa rancamahi, dan desa pasirbungur, kecamatan kaum desa kawunganten, desa sindangsari, desa cikaumtimur, desa cikaumbarat, desa pasirmuncang, desa tanjungsari barat, desa tanjungsari timur, desa gandusari, dan desa mekarsari: kecamatan case desa dukuh dan desa case tengah, kecamatan patokbeusi desa rancabango dan desa rancaasih. cat karawang bekasi meliputi: kecamatan patokbeusi desa rancabango: kecamatan pabuaran desa karanghegar, desa ringkasan, desa kedawung, desa salamjaya, desa siluman, desa cihambulu, dan desa balebandung jaya kecamatan cipeundeuy desa karangmukti, desa cipeundeuy, desa gantikan, desa mayasari, dan desa lengkong: kecamatan kalijati desa banggalamulya, desa jalang, dan desa tanggulunbarat: dan kecamatan purwodadi desa penyingkiran. cukup jelas kriteria kawasan hutan produksi adalahmerupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan dayadukung dan kampung lingkungan. kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani kriteria kawasan peruntukan pertanian memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadiikanan ditetapkan dengan kriteria: penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan, dan atau tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. faktor kelerengan persediaan air cukup. kegiatan pertambangan kawasan pertambangan wajib meninggalkan warisan pasca penutupan tambang berupa kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat sekitar kawasan pertambangan, melalui penyelenggaraan program program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan serta penyelenggaraan program program penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana lainnya. selain itu meningkatkan perbaikan kondisi perekonomian setempat dengan menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk dan menyediakan dana bagi kesejahteraan masyarakat. penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup bekas daerah pertambangan menjadi daerah yang berdayaguna. penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dapat dilakukan dengan memperbaiki hutan yang terganggu oleh kegiatan pertambangan. pelaksanaan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dan rehabilitasi hutan dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bagian yang terpadu dalam kegiatan penambangan. selain itu penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dilakukan pula melalui upaya rehabilitasi lahan kritis luar areal pertambangan dan das sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi efek rumah kaca. cukup jelas memperhatikan potensi pertambangan kabupaten subang yang ada hampir seluruh wilayah, terutama untuk bahan galian pasir, batu, lempung, tanah merah, dan tanah liat, maka pada ekspioitasinya perlu lebih diperhatikan tentang lingkungan sekeliling dan dampak yang ditimbulkan pada tapak eksploitasi dan tapak sekelilingnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pembagian atau klasifikasi industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan mikro didasarkan pada nilai investasi: dan jenis industri. pada kecamatan kecamatan sebagaimana disebutkan pada huruf dan tidak seluruh wilayah pada masing masing kecamatan dapat didirikan industri besar dan menengah melainkan hanya pada bagian wilayah yang definisinya digambarkan pada lampiran peta rencana pola ruang peraturan daerah ini. khusus industri besar dan menengah yang berlokasi pada zona resapan, pemanfaatan air tanah diberikan hanya diperuntukan kepada industri eksisting yang telah berizin dengan persyaratan yaitu: pembatasan pengurangan debit, pembatasan kawasan terbangun, penerapan zero run off, membangun kolam reservoir untuk pembangunan air hujan, ground tank, sumur resapan, biopori, dan pembatasan debit berdasarkan hasil perhitungan neraca air tanah dengan adanyaberarti terdapat jenis kegiatan kegiatan industri yang boleh dilakukan atau berdiri luar (tujuh) kecamatan yang ditetapkan, dengan memperhatikan potensi potensi sumber daya alam setempat misalnya: industri pengolahan teh, karet, atau tebu daerah perkebunan masing masing. industri pengolahan padi, jagung, atau buah nanas dan buah rambutan daerah pertanian buah tersebut masing masing industri pengolahan ikan daerah sekitar tambak, rangkaian pendaratan ikan, atau budidaya ikan air tawar. dengan demikian lokasi untuk industri pengolahan masing masing hasil sumberdaya alam tersebut diatas, menyesuaikan dengan lokasi sebaran sumberdaya alam yang disebutkan pada sebelumnya. cukup jelas ketentuan ini sebagai tindak lanjut dari moratorium izin pembuangan limbah cair baru sungai cilamaya yang berdasarkan hasil pemantauan, sudah tercemar berat atau daya tampung lingkungannya sudah terlampaui. cukup jelas cukup jelas wisata minat khusus kabupaten subang khususnya berkaitan dengan peristiwa sejarah. cukup jelas cukup jelas kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingn wilayah kabupaten, kawasan strategis: s5)awasan strategis:: tali fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. kawasan strategisndustri ramah lingkungan atau sering juga disebut industri hijau adalah industri yang menerapkan pola penghematan sumber daya dan penggunaan bahan baku serta energi yang ramah lingkungan serta terbarukumum peraturan zonasi sistem kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam hal: ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang menjadi wewenang kabupaten dengan pola ruang wilayah kabupaten, termasuk dalam kategori ini adalah ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung dan budidaya strategis kabupaten: ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang kewenangan perizinannya berada pada pemerintah kabupaten, sedangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang strategis provinsi berada pada kewenangan provipelanggaran atas perda rtrw. angka pelanggaran atas undang undang tahun angka adalah tidak dipenuhinya syarat syarat atau kewajiban yang tertulis tercantum pada surat pemberian izin, dan syarat syarat dari izin yang diberikan karena terpenuhinya ketentuan arahan pengendalian zonasi perda ini sebagai kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat. angka memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar antara lain: tidak mendapat izin tetangga sekitar atau izin tetangga sekitar yang diperoleh dengan cara manipulasi, keterangan atau tanda tangan palsu, dan intimidasi. izin yang dikeluarkan tanpa kesesuaian dengan rencana tata ruang, seperti: tidak sesuai baik dengan rencana pola ruang maupun ketentuan peraturan zonasi rtrw. kurang dari atau sama dengan dua ribu) kra2 (,tidak sesuai dengan rencana pola ruang, memenuhi ketentuan peraturan zonasi, tetapi besaran atau luasan kegiatan baik sendiri maupun akumulatif telah melampaui batas toleransi yang diperkenankan pada peraturan zonasi cc. sesuai dengan rencana pola ruang pada rtrw tetapi tidak sesuai dengan rencana pola ruang pada rdr atau rtr kawasan strategis, untuk bagian wilayah yang sudah dibuatkan rdr atau rtr kawasan strategisnya angkaantara lain pemanfaatan ruang yang menutup akses masyarakat atau pihak lain terhadap: pantai dan laut: sungai, danau situ: dan jalan. angka cukup jelas angka cukup jelas angka kerusakan lingkungan yang ditimbulkan penambangan yang dimaksud antara lain: erosi: penurunan kualitas air berupa tingginya kekeruhan air, tingginya sedimentasi, dan menurunnya keanekaragaman hi. angka cukup jelas angka mengembangkan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air adalah mendirikan industri pada kawasan resapan air tanpa dipenuhinya persyaratan persyaratan seperti koefisien dasar bangunan, ruang terbuka hijau, sumur resapan, pemadatan tatah yang berlebihan sehingga menyebabkan berkurangnya sifat meresahkan tanah, serta pengambilan air tanah untuk kebutuhan utama industri. angka cukup jelas angka yang dimaksud dengan melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung adalah melakukan perubahan pemanfaatan lahan pada lahan yang berfungsi lindung sehingga fungsi lindung lahan tersebut menurun atau hilang. contoh alih fungsi lahan yang mengurangi atau menghilangkan fungsi lindung kawasan adalah mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan pada kawasan resapan air yang menyebabkan sebagian besar permukaan tanah tertutup serta kepadatan tanahnya bertambah yang menyebabkan berkurangnya penyerapan air dalam tanah. angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka memanfaatkan ruang bebas sepanjang jalur transmisi sistem energi yang dimaksudkan adalah mendirikan bangunan atau tempat kegiatan dengan intensitas tinggi bawah jalur suit, stet, atau diatas jalur transmisi pipa minyak dan gas. angka antara lain melakukan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pelayanan dasar kegiatan perkotaan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan jasa, serta infrastruktur seperti pengairan dan transportasi. contoh untuk ini antara lain pendirian industri pabrik sekitar sekolah, pusat kesehatan atau pusat perdagangan yang menyebabkan gangguan seperti polusi udara, polusi suara, kemacetan, atau tertutupnya jaringan sistem pengairan yang ada. angka kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi yang dimaksud adalah berupa pengurangan luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi tanpa melihat status pemilik pemegang lahan tersebut. kegiatan dimaksud antara lain pembukaan penebangan, pembakaran semak pada kawasan, penggantian jenis tanaman komoditas menjadi tanaman musiman, pendirian bangunan permukiman pada kawasan,lakukan kegiatan diatas tanah timbul meliputi pendirian bangunan selain untuk kepentingan konservasi atau kegiatan budidaya seperti pendirian tambacaman pidana kurungan dan denda ini merupakan ancaman hukuman atas pelanggaran muatan peraturan daerah yang tidak diatur pada undang undang. cukup jelas cukup jelas untuk pelanggaran atas muatan larangan yang angkanya tidak disebutkan pada yang merupakan larangan dimana pengaturannya sudah tegas dituliskan pada undang undang, maka ancaman pidana mengikuti apa yang diancam pada masing masing undang undang yang mengaturnya. peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rtrw kabupaten dapat dipengaruhi oleh perubahan peraturan atau rujukan baru mengenai sistem penataan ruang, perubahan kebijakan baik yang dilakukan oleh pemerintah, kabupaten maupun sektor, perubahan perubahan dinamis akibat kebijakan maupun pertumbuhan ekonomi, adanya paradigma baru pembangunan dan atau penataancukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasstruktur ruangjaringan jalan kabupaten subang lal oo. .m#o |. dermaga bukanagara ata pamer ata pane materi sukamandetaya rawamekar lokal primer lokal primer pemeliharaan diadakan sukajaya muara lokal primer! kolektor primer pengembangan case muara lokal primer peningkatan peningkatan fisik ciasemhilir tanjungtga lokal primer lokal primer pemeliharaan |.s karanganyar digusur oo lokal primer lokal primer pemeliharaan wates jatirja total primer tomat primer pemeliharaan kampung karangsari )o ) lokal primer!! lokal primer pemeliharaan jeong lidah lokasi primer lokal primer pemeliharaan parade belimbing lokal primer lokal primer pemeliharaan longsor sumurgintung lokal primer lokal primer pemeliharaan gembordati lokal primer! lokal primer pemeliharaan padamulya nasuta total primer lokal primer pemeliharaan kampung tanjung ' total primer lokal primer pemeliharaan gempol genteng total primer lokal primer pemeliharaan pemasukan pondokan ) | lokal primer lokal primer pemeliharaan batanghari tanjungtiga kalijati sikamdijaya sukamandijaya rancajaya lokal primer tomat primer pemeliharaan rancabango rancajaya 'o ' ) | total primer lokal primer pemeliharaan ringkasan rancajaya oo lokal primer lokal primer pemeliharaan gpeundeuy sawangan lokal primer lokal primer pemeliharaan purwodadi sindangsari' | lokalprimeri peningkatan peningkatan fisik purwodadi sanskerta total primer| total primer pemeliharaan winong kihiyang total primer lokasi primer pemeliharaan tanjung sumurbarang lokal primer kolektor primer pengembangan tambakmekar halomalang lokasi primer lokal primer pemeliharaan ardi sindanglaya tomat primer lokasi primer pemeliharaan giseuti bumiayu |lokal primer lokal primer pemeliharaan tambakan bumiayu lokal primer lokal primer pemeliharaan sagataherang curugagung ) | o630 lokal primer kolektor primer pengembangan parung curugagung dawuan curugagung pengembangan kalijati barat tanggul timur lokal primer!) lokal primer pemeliharaan cipeundeuy lapang pengembangan jengkol talagasari vo tokai primer lokal primer pemeliharaan dayeuhkolot panarukan ' | total primer lokal primer pemeliharaan jas gardusyang mayang toke primer lokal primer pemeliharaan wanasari cbooo total primer lokal primer pemeliharaan. gembur wanasari oo. tokai primer tokai primer pemeliharaan jas karanghegar penyingkiran lokal primer lokal primer pemeliharaan bag (ikoranii kode tokai primer tokai primer pemeliharaan (so #agen kihiyang . lokal primer lokal primer pemeliharaan tambakdahan mahluk lokasi primer lokal primer pemeliharaan pabuaran #ringkasan lokal primer lokal primer pemeliharaan "5s tanjunesiangi dibunuh lokal primer il. lokal primer pemeliharaan (s7 makassar tanjungsari lokal primer. lokal primer pemeliharaan pasirbungur pasirmuncang lokal primer lokasi primer pemeliharaan (co asem mekarsari loka primer lokasi primer pemeliharaan bawakan rawamenang . lokal primer loka primer pemeliharaan bawakan pemilik lokal primer lokal primer pemeliharaan tegalurung angkasa lokasi primer lokal primer pemeliharaan tegalurung pengalengan .| loka primer lokal primer pemeliharaan pusakanagara patimban lokal primer lokal primer pemeliharaan sp. gempol rancadaka lokal primer |. lokal primer pemeliharaan (co karanganyar comparing lokasi primer. lokal primer pemeliharaan tambahan geengiagig fungsi pamer taal#mer pemutaran sukawati bawakan bytes cilamayagirang tomat primer lokal primer pemeliharaan ciomas siluman (tok primer tokai primer |. pemeliharaan pabuaran dihampulu lokal primer lokasi primer pemeliharaan (lengkongosar lokal primer lokal primer pemeliharaan mandatawangidatibau lokal primer lokal primer pemeliharaan (so dukuhdatibaru lokal primer. tokai primer |. pemeliharaan tanjungsari gawai lokal primer loka primer pemeliharaan iancasar marine sa0 lokal primer lokal primer pemeliharaan tar watesbetok tokai primer lokal primer pemeliharaan jas |batang sanjaya lokasi primer lokal primer pemeliharaan sukamara marius lokal primer lokasi primer pemeliharaan jar loikaum barat tanjungsari lokal primer tomat primer pemeliharaan jas prapatan gikaumtarat lokal primer lokal primer pemeliharaan (es sindangsari: cikaumbarat a40 lokal primer tomat pamer pemeliharaan pasirbungur paryingkran lokal primer lokasi primer pemeliharaan |penyingkiran kasar lokal primer lokal primer pemeliharaan haag tao ena aman usa kelat marongmang loka primer ti. lokal primer batanghari sukamaju tokai primer lokal primer pemeliharaan |wastarptorengnang 3g9 #smart asal biner pemahaman merenggang karanghegar | aao pakai primer total primer pemeliharaan ringkasan sawangan total primer loka primer pemeliharaan merenggang carla lokal primer lokal primer pemeliharaan lal tom kalijati timur kawunganten | tokoh primer lokal primer pemeliharaan to1 sanskerta cumulus lokal primer!l lokal primer pemeliharaan karangasem bendungan | lokal primer peningkatan peningkatan fisik kampung simpan (tomat primer total primer pemeliharaan simpan kiarasari tomat primer lokasi primer pemeliharaan gn. sembung gambar tokalprimeril kolektor primer pemeliharaan wanasari parigimulya wisata pelindung pengembangan dibagi mayasari oo ) total primer lokal primer pemeliharaan paku cbooo total primer tomat primer pemeliharaan gedungsatu tangeulun barat | tomat primer! tokai primer pemeliharaan are sukamara disapih) |) lokal primer total primer pemeliharaan |ii9 wanara sibogae oo ) tokai primer!| lokal primer pemeliharaan subang camera banjarsari ) | lokasi primer kolektor primer pengembangan sp. cikal menteng tokai primer! kolektor primer pengembangan jambe menteng lokal primer lokal primer pemeliharaan pakuhaji dibunuh tomat primer lokal primer pemeliharaan menteng tenjolaya total primer kolektor primer pengembangan rangkong kompas lokal primer lokal primer pemeliharaan: kasamalang dibunuh tokai primer! kolektor primer pengembangan mna poin tra pameran ata biner pendanaan sindangtaya dibunuh lokal primer pemeliharaan sindangsari pesanggrahan lokal primer sanca cibitung tokalprimeril tokai primer pemeliharaan kasomatang sanca | ' lokal primer lokal primer pemeliharaan jalancagak cimanggu total primer tokai primer pemeliharaan parigimulya cipinang lokal primer lokal primer pemeliharaan mater cipanas total primer total primer pemeliharaan alasan jarak oo lokal primer lokal primer pemeliharaan jarak cibitung total primer lokal primer pemeliharaan sagalaherang crater o | tokai primer lokal primer pemeliharaan hao kanirukatai lokal primer lokal primer pemeliharaan serangpanjang cipanas oo lokasi properti lokal primer pemeliharaan jengkol cikarang total primer lokasi primer pemeliharaan dayeuhkolot lees lokal primer lokal primer pemeliharaan jalan baru oo wa total primer pemeliharaan (balan baru ma tokaltrimer pemeliharaan ana mama hamas jalan baru lokasi primer pemeliharaan |dalan baru kolektor primer pengembangan jalan baru lokal primer pemeliharaan jalan baru tokatprimer pemeliharaan jalan baru peningkatan peningkatan fisik lay. oo . ouw salah baru too peningkatan peningkatan fisik |is6 jalan baru peningkatan peningkatan fisik pbs2| tanjungpinang dibunuh | lokasi primer lokal primer pemeliharaan bojongloa tenjolaya 0s9 lokal primer kolektor primer pengembangan tegelurung pengalengan lokal primer tomat primer pemeliharaan lengkong: kasar ami siima pembiaran pemain kalibaru marius total primer total primer pemeliharaan pemasukan pondokbali lokal primer lokasi primer pemeliharaan |1s9 wanara cbooo total primer lokal primer pemeliharaan parade belimbing lokal primer lokasi primer pemeliharaan latiragas cihambulu o | lokasi primer lokal primer pemeliharaan lengkong kasar 'o | lokal primer lokal primer pemeliharaan |i76 merenggang karanghegar o ) | ) lokal primer lokasi primer pemeliharaan cipeundeuy lubang tomat primer| lokal primer pemeliharaan kalijati merenggang lokal primer kolektor primer pengembangan wisata pelindung lokal primer tokai primer pemeliharaan iso sukamsang ganti aka primer lokal primer kolektor primer engkol talagasari total primer kolektor primer pengembangan jengkol talagasari kolektor primer kalijati timur kawunganten dangdut gambarsari lokal primer| peningkatan peningkatan fisik dangdut gambarsari lokal primer peningkatan peningkatan fisik ay, bupati subang, orang rohani ekosistemnya atau ekosistem tertentu yangperlu dilindungi dan perkembanganis7) kawasan perdesaan adalah kawasan denganmpiran irasarana utamas dan atau sungai kabupaten subang lal oo. dasgpunagara cipunagara disangga oo inilah citeureup cilandeusan cilunggunu sistem few s0) (cie cimanggu jebat jas |cita kepsek cikaruncang ciharunten ciharahas ciwirangga i gieuyeus |cipangkian cimanggu cipangasahan | dikenang selamatan hata (tisu jeibiwne para cempaka josephus puri a90 cireundeu cfaith ' lao biaya too jarak game lal la jas @tangkai oa0 dae limpahan jas otak ipar mea datidoung gteutey cse buta taboo he rawa ber tten gea petang besama, heo pancaran har iibarosale dea raja ideas (72bue jasa atas gikoneng tama banana gion beat seat jas (sulaman da2 badan temp bas |rounded girang bas tebarubus bae ghar dis pondok hama af. dae tobeweam (2s tanpa r00 bea giatupng jan foduian taher giengol ganar pas joget ogambasaat jar foto gibeunying haa ai da2 barak toburangang jas gear (ag gpeundey anam das fokosar jas penumpang a00 isa giorni men api saftpaen makanan fair temuan (ss oihambuu deolemeor petama dbasemamaya tt (aa ego tama amu (ajababaan abe baapaaan saaat jiofakmug jarak ditabung o.2e forums bangga feirikah sel fp) bupati subang, orerah irigasi kewenangan kabupaten adi astanakks3r o lo opo astana kembang ui. (ud batarpaare pi var uu www breast t ( foi emayokesonez o il ekor uas us cakra garam www gelora toko bebas (adi geolkesrang u asi cibolangtnisng" oo. peri eyang gua gerereeaaas erp kappa luu emma t ngeles emulate tu paper t u u domba emas bpi eye oc2erpeutkak u u abi ele nails ear (o2e tdi cikadiasagalaherang ati (obi ckaduwsagalaherag sikaligarung (ai name das cerah o (ser crook 5sepi amp def rembesan col greg o cesi mame ( as| angka (canda padaku (sol epanyuguanf ( strip (jdi open (aldi w "s5l girenggong" sedremsik came w w ood anf role sol golokmeyon karang toman to. kawungluwuk" k83) keuwihalang? ksal lewitunegae koerdipansaar hcerorweor e3e hoero play patenggeng eof lurah eta oli polesan hoceorromesaa rancakandong! para horse pro soya tai solo suk ombistmuaa par stukaliwadas roof smusmomes storm eej tamak bit tanjung sang pe sampai ramsar oelbiasaaaa toserba? oscar amar sal do? babakanyoa iesroisarosoe" , eoi besa fosfida before w dosefdr case losrorasmr horor area a ( erbreeaeaaa s6j ceareubey oo ( meerbican tuu selam cause smart www monk mana dan jepara y a so1 cad halorpoms auto cigadogi lani ceases ios gado gea bee lomeboigeom mana yara gabor ema sao came bobo sera reli won" meporemau ckadusageang dahprekoukaai sarocekaoure selera kondang ozon '. lembap hm. lutung ttu (a3 similar hujan cincang ia| cincang2 cinangkata . cpabelah2 a0) cpabelahh sam paus cipamenntg adj parah as0| grounded sisanya ctamutunge gal berefek o ood ags cit cam angin a51 curugbmung o asah dangdut empang men kuku. a64l keuwimulo ll. maupun as6f markas gj a67| jarak3 rangka pasaran t.a oper l a7ih palabuanbulan morena sao pak ari pem tas uu. ala peungpusu tu a77) sawahbatut logo sawahtlegat (ref sawahrandu tu sawah wetan' ooomorsnee o32| simckadongdomg? a89j stuardan" asal sitvatongi | stuscmongjeruk | esj dismusedayu hangul fi. bupati subang om. und kaset ya. ajola ruang lampiran vkawasan strategis rencana detail tata ruang rdrsetujuan prinsip adalah persetujuan awal terhadap rencana investasi yang akan ditanamkan oleh calon investoruntuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang daerah. satuan polisi pamong praja atau dengan nama laintujuan, kebijakan, dan strategi bagian kesatu an, pai bag kee dan pera fan eman pan naa pena mag yan kah pen pata mentah tap 9ass fan pin bh, aan naas je) pas agak rina pena kala ken ena ber ang ta) te tor sur ss95 nia aan lamo peti pnp masa tan era bna) ken tan peg kena data pns nn: bey tea 3533t3 nah tt. e5.ti aina nee teen per) na. tea nun natal dima bai poin ,io8s $$? sepat page 883c nana bat ken paket bgi cnc sse1 penguin tara lag ata bal ecc ben dat del kets gg. basa pen bebe, set . s9saya eps ben ane reses a03 dea kang tt. ma" sis anu bea sepeda tal aaa aa: hem tee dara bon kan rea man heri tas nan tea bean bni sila bap kanan sia sara noer nata pen nee ese ana eau bea ben ena pena saat san sta ear aan nan san aan ron dun ana pan pep man ban maan saat abad pet ana saha utan papan tag abon tee sen kate ani naa mea mana man nan pala tah sean yg) dang inna dea bau spa aon karak aneka bean mera bni eat erna hana lan seng kalah ana mama aan bus) . be3$ a85 ear da5 ss$o sod0 a20 pra span pin end ben si15553 a33 rena era sirna 2x. pena ban cute se90r ar8$ . ben maia akad vla meter gun koes lan lagi inn ias aan isl besi iata bat menimpa era cr. berada bean senar merit nach bem dea peng i $ naa tan hera sun tail ferre lar saman man per mea eka penari naa bee sea sea eng ann ann para lai papa pera serba pagu aan bep era fan men anta ban feb ana mean men han bana ben naa see kana pan ena pan sea dai man tea bap pen mani sea ian pan snn sun non abg na: las ena pen peran ana aan ben hanja era bea pare bag aan asa era ana beni bata baung mama maka aman pes tao had aed e203 eat seo? peng sana cc o:) beri pena pan bln tx penagihan aro 5e$ ute depan eg3 egy oke kerap ong das ris ss593o53s tas ist tmii iss sen silla ois iss merana na) pee naa bni pen mene tenang mea, ber naa men siak eaa pee pemanah ana bana ina! were bea tan see maa tete tan den san loan been bebek ana beres bara an, nata nan hen. san pun tan saba teu mea men nak, aan mas menganga sap ten apn aga senat sen nan tan tee tere inna menag, eta maa ana pata ae! eat bni pesan ara sang psa san nan pena: being nan naa ega saat tan sala tai kiki end pen yan ae3 mes dan den mena tes mand ata banana ana na, eng pang yan kena haa. sar tap ain ana mean ben maa mean sea rena ken tea aneka para hen anti panen ana pena pan pan ana ang. men tan san tee nana mean dar map peta tas epa pas nana men ted anang pena aa: naga pat tes beta ton kana pon anni era rea tan bad pes sat naa para maa sae nama pan kei pen mean ben page pra bnn hrg bea era nan mean nan sera nana pesan ina kan aan anta sah para tanah pena mba eat penuh sena bae mean teks tan bar bara pan a22 eta bnn emang had beban, been basa san asa epat ria epa. bni pen dar ne: manah kera gn. menteng a53 take use5lek pan mar ee5a p") d5e5 peel gza goa ira dena pia pad kena pen 533i. maa maura fan beban teriak pir kap rea papa benda atas ter ben pen been kena apn hun bela dea alan sengau ena nana apn pakan naam seri lak getuk nabi ann neon sel lan man nan aan maa men nun nba kana maen ena san san nana besa tan min ben gen ana ana ana pan dea nan aan naa sinaga fera text ena bea bea ben nan aan manna rana sen ana naa aan dana tata aan para bale pen ajak kena pee ri, man ban aan aaa sea bata pet saat pen nani ena (re jie aaa gia its bana ana mean (en beri pak tee masa bagan bere bap eng kapal mun manah ega tn. sa$ e u$ pieces seek asa tin seng asa cat dua seok dn. semu go2 ada geo asi sent sit toe cam 3e 9g3e st pemain iss sesi ssd jan egg irr 3ss one 2a 0al people ipj alias s2s bere hah bae ana mia, setu karna era beres bean kane ona mena gan sen aan inn eat pen bai sena nanas anna sbi naa pes lsg bes maan nata pane lan tan tati mantan pena esa ina? hal ana nae dar haa nas nana tan hanan ema ane maa naa haa naa agent pan nek nae haa rea daan poin naa etos nana ena pena teu peak han beat naa banana bee bagan tab tea pagi debt anh mann hain kane tagawa aaa mena manga tata yan nan tag tea tana tana tpa beat sana dan aas naa tega part ken bana nan nan han pagi han ana bean sea hana ora maan jan beats end ipa, imun pang aas tan lan nan san kanan nan keane na. nasa snn anna tana amar sena beng ata eni soe bakat tea maan bei nanga tana ban lean lan ren tab senen era bab asa pa, aan phi. nan isa mean teh maan pan penata aan sampai nee ban ten men bea men sea nae taun maa aan iya sa: ana baal fakta nan de: kana nasa naa bni bea atas pesan ser nana nag pan aan ann ana bln ming bea rona set ter den ani bab nan san aan maa eat sent maan aap ati kang bap mat ann ugt ma: nan. nan int tana tan "ea kena naa maa banana ng: men den para ena (en mera ser ana mere nee nala map mak tan net naa sep tah peta mesh pas men anand ses ann brp ebn sat benar peng pia eat tea pen kera tia fta mat lia beat bata rea dera pan . tas pre s$ ' sig sp3$ sl. nee les be tae kel s3 r33 ken es3 aset. p3. sara luas raha , sst3 p253 se32at aa sla exit a023| meng peka a83 sepatu bae ssa232 eng salak bean kan ta, aan pang hen pig beta maan bei: men ani nat neta tae tang men lin sen aan nan san ian tan nas pan mea maan mean rana sang ata nan neha beni ian tan naik nenek kara tana nan ter peta mean eta pia han tar hei anang tara tan dena nona ana tas tea eps ana maa dea tane mana rar pte nana tata ena mana san ea ken nun ea, sena kep tea sean nang ari tata hani: ana pia ber nan sea pria tag mena nik sena naa nan tag han star per ani bra png hanna nan ena sisa wak akan pas paul pan par men men aan naa nun bea been kuna par tas mera sangat nan nat, bas sada lan ceng daa aan tin tek aka bea hae ben tan kang bana benih nan aoa dana aan tentara kanan dina "aa hae naa ptt tere pama kara kia maa ah: maan tana badai were nan tia esa ira sea haa teh maa ban ke! hen sean man. ing ke) sat manan been a69 nan heni pn: sega kas tag penata tekan pai kena net bee oom bo. akan n2ua tag ata pen (s8 tag man manna tar) vc. teen (ne . ce aja a53 swiss5r sg ii33553 tan tan tenan tae fa) pan tan tea tun erna bin den papa kasar bea hen penata, pai pers bana beng? ita, pai benda per fi: dena ten ps. sia aga keran p3? par tah tea " hana tag nana ips pang haa apa . ian bata sa: sae sea ter ae. tah pena kana reg sepeda sen haa dean ata pan data tang neo sa ea hen tana aan pan bekas ana pee pan sen ogan tana sen aan gent gaga nd! bener ai: sana sa: par per mena tak dee bener sea haa hari fe: daa ela bata nat maa naa sa, bea haa ear aan sia ngngaaan data naa ta. kas mna mae tata ena tai nan akn nata pen ana pn: peri part lea sangan haa lan tana spa tae maan kas sen ken "lag dan hala eri tan haa tee ag tea pen ana ban pena rupa bra tren tan ban ta. ana drs tan fee seng slag kena lan . pan p " te. maa att sena n3) bath pee benang tepi s3. sig pena gi. iss# rss |( bra tan ae: beban pena kia . nga tri h ) hani ke! sen pf: eng er) haa pan s|s hal tes tee kal kel sen sanga ber, ena jera sig tang |(s tea pa: sis pang tas fe: nan had tenun: bea jejak gada math pera pee nah sera ses men naa diet dat keong sep ura inn nama san der pre pen mna tan nan bag aaa beng aha and pan senang kit han mand tanaman ban pan dee tenar pan sea za| ssi t22 aia eng ana peng ben send pena peace onard perang. bang test nea pen bea s8: tea r.a pen lin gis, inn 590x884 s23531 tata s5ex32. bala en) uu? bara anis mix ha) gea sman a53 mala s3. kpd ina kata user 00x? naa pen bal bro tag a12 kai blm mata eli bee fera isj pan ten gap raj meta ie| nan c!| ker s1) pak "etc ini panen bari mal oo. mwv hic oo. oh. base raga sar pena yaa kata nenek haag lina mena mein ben (ata aan ena bea aa tee bare anna ati taat tea eta saree ban ant pen na sah pen rae ine ken tan ming nana fin, sea nun naa fei sae baal ten peel sat laga ana tak men pee nai pan ana haa kh: bea pane teng ann ana anna mena hanan kat naa ina eren kana manga dat ten lan kan pen nat batang sena mae meta sen 8x8 nan tan pan tdp kas sat penata sarana het pena bana ses en el. ss$ nda s5. re8s5 a58 #iifa3 gs pelan fe. era ngan see ke, nan daan pet ann gran peta peta ten mas tana (s2 nai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten sebagai daerah agribisnis, pariwisata, dan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi pegunungan, pelataran, dan pesisirsistem dan sarana prasarana agribisnis: pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir, cc. pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan: pemantapan kawasan lp2b: pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan: peningkatan layanan sarana prasarana wilayah: pemantapan fungsi kawasan lindung: pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam: dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. strategi pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan kawasan agropolitan dan megapolitan: mendorong investasi bidang agribisnis: cc. mengembangkan sistem informasi pasar dan komoditas: menetapkan kesesuaian dan produktivitas lahan budidaya pertanian: dan mengembangkan sarana prasarana kegiatan agribisnis. strategi pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata pelataran dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: terdistribusi obyek wisata kawasan pegunungan: tea abe lapang term naa rea bai pata ana efek jepitan sana la. papan kana haa pir rei sea. apa sana naa tah kan naa taat. tan pri naa ana sana bang rea kai tania apa nan pra nia ina spa ket neo d0 naa haa pan san en. eng lana esta sea keatas fate: nan papa ega teras eat plasa han, ten aga lee aga sea bah tas eni teja sasa sai nan apn nani tea tan kena ala mean lana tea besa mana aan pee one nan sate nagan per. tea "aa tan pen mena rae her tati tak sen haa lis dear ana ata nee sean san mena lea mg. pati pen ala nana ses teu deng ate teu naa anna kr. ea: tank aeea tana tera nana ter naa berapa pan pak par ena ni han ten aek maan akan naa ipa para pep, ser matta kejang print ana nana akin, res pan iban aka ri hen tang kanan ben pan tan senapan ten lane maan tata tan sia ata sis a89 sis sis aang si22 aan ban t| bana tere ben senen kan aan rea tai nan par bag set bar jae tai eag ken uga e e katun far far) p1, kena manda pen mn) man bai maa han aan naik laa pan "ea eiu cl. na: sis ?|z sis sisa k3. er) pan besa sig s| sie pat pat mea tan te, tan naa sei png maen ang par tran pete ape hebat nae sap ana nan sang? hana apa haa nan hias drg para ana teh men hein nan nan her jera hoa maa haa tana maa an ana ana asn pes tea nona senna tana eng fan has batan maa nan lena nas ear nan es dasa pan kena han ns: tan meera ten mer pan ana bae dng nenek tati tan sana near tea tea nae nan nun ran has han ses haa asi hen pee snap piala mes aga ane peer dana ment sana mangga. haa peta ets kan saga rentan nana dal mam pen snp, mar kg, ten ter aan ana ea: na, pensi teu terang bana inna nun an pen matang pelan nan tia tea sia mena bea ata kena han ter natal pai heri nah anda pan sea mata sunan ana naa haa sani enu part pen arak men nenek mena naa es: nga jan bona senna btn taat mena nana nan aan pra tang ajah pen head haa papa era daan naa san. akan ta) panah nan manan han kan hah tia kana eren dia . pen segi pen lenan lai pakai beta perahu ten fan bea aan pes ken dana ten ten bah bug mena a85 dan. ben exg asi .82g ii5 pal mei ag. tan kal harap tap magi e33 berada kata tart bas $$iz ban ana pan tana haa mean arun ian han bagai pan hen kanan peru sea inang petang nada hantam debut laa maa bsn man ane aan aon maa mpn sean were tan naa pena pan men one pan aan ate hat rsa pesan nop manna naa ana ata nanah ora saga pete sen san nan bae ena naa una aan tea nan ann dan dana sen pai kera pin han? aaa mens ara nam atap ane ana eta pen masa gan hen. ara baal ena dan pan senen san nan ana pan ana men maa tau ane tea ana alah ban pat kan tar nan nana pan aan sea pada tapa aan ben nan bata dan ben bak babu a09 ben kena pee aeb mean meera dat w a aan ata anak been menarik maan sa. ana laa ain pena bet peng oo eco $$. ful "na xx. nin kana. cla ss$0a.at$ tea mustasusn penta esk ksr pena ehi karo pen merkuri nana pan ti. . kobeakatnai mae bere. terasa bea ala benar tata been, aaa ea, pena beng rta lapang see tal pen ata pep ee, tata tana nana aan teng seng era ata tea nak degan nee jae asa daa sem tea: ena nan ema ben dee lena ane mete sam pen naa teen tan ban pan asia han bata. nat pang ian manga rentan asn tang ant ina masa kena tua ia susan pen antara tes 2nd pan ta. bana una pane ega anna han men see pan ane pee hei apn her bana aan bean nang mes gara aan bara psa dep san agar enak ban ben akankah kanal pan pan tan akan nga maa tan teens pan pena are nee kosan ran haa nana gea ena ena sea uas (na apa pap patah page naa sea pet hang per page wei sah san sen bakar psa tan tai ben aer tania dean maa nan depo neta kru sempat asa santa pan ketan merta nana bea pia maps ara tina ban megan mana bah aan ana pen pena kan pai hasan kesan kena ten pep tan kara hee ban ann tan meat hee jar meat, tee nan aan maan naa ten bea akan heri men por tag lan cena dana adaa sya dee keenan aan bna serta ata heni a|g menu heh abg ban mak sea bang gea r9stasi aan ben maa ban ana sang hen s|s ben art kan seba sis s|$ pengin ska bif dcc tata |als a38 maa sis der tr) e2z e sir ses s3933c35 (assists bls ela i2$| isg53s85 dnn pena tan (s2 . atu ea? tara ingin had menahan k dean bikin aah tis ber ditanah pad het |(s jo mar dak sial ben. kata tata haa ses tab one ibi pan san ban tang: deng eun una per aan peak hat tekan mbah men aa, san net ann hana tan nok nan hang tts nani tka ena ea kel apa tenar teu jan perah dna tana han tara hen been mata tag mia ben maan ana pen sak man. pain eta por nae kasa eta tae sea tau tan mena dana bgt pts bai ban asean man ser sat tan nan man tea nan naa sea mean nan hanan bea bes en esia here dan aan set pan tes bas ten kaplan tar bep wap nan aan haa sea berat fee pejantan pra pen aan bagian peta abad eun pia laka aa: tana tan hara aan tas hae ane mua san sis sis pan haa tuas tis s19| kan meet aan ja) penta ter ppa sse pena dik png go. peron sj|z mna kan sio mera bapa din pia bean aaa tea trans fan . mea ser rs) bath "2g kata aa rn: tee lee kas s5. les ten s| pan ss) t9s2 nag (s5 ss! ana s5! naa pal ai . e(sg e|s pat e|s sis aje siri pa: csi ban sis! sis sisa (sis sis pal bai (z| |s| uan sen g|s seru tap ara tri 8i aja het entah naa ena ta hah hana kana ter pena tan pet ata tea (ah bee ai bernas asa tes hn: kena pas haa pan sasa peta san eta ha, tel lian asn eat geri span pee nga apa era tor spa kana nasa sang aga akan jangan. ag. sent kana para maan pes petai pata naa pata pat ken sang sen hae ban tan arp nana mae tenan mena aga pen tah ses kana sang rea sea tee hana haha tea era nai hata nan dinyana nea smt nana eng ani fata bea saran de. hang rn ten "ng haa pas han ten apa tag ter tua mrt aga naa ksr neon near tea labuan ban tan ban ben tan ida tea ils sila ala nana . ala naa sis atas dio t| haa dia sia fan ara "ig bana dea eka aan per nan haa pra teu cis mau mat tenan dis mig week aram tra p.t ter b:) nan tenan slu gan been la sig ban pen z|$ tr) bi! maa |s feri tang gl| au sie tete es) g|s fe: k:| sis te) fe: |& para la is|sis ta. 8s! :ls| |($ bea par isis pan sis png . pen iri las kayu manan ana nee bata pena ana haa naa batan mea eta man ratu tara bela benar teka sena mann nan naa nana pen nana tea end mena tiga naa ann maa nas ana peran nae kesah nana maa tea haa pee aan na hana pane hee nas rae neng pers ten tan maa ten pen les naa esa png beat fata nek aan pena tea man peta pan ban bean mana naa ten ata tae desa span sini png ana tan sea bee ber pen bayar dar nan laga saka ena ran mane hang nan rai dag nee bean: tanah tas pan kena mia eren hai cet kerana ken panai eng denah pas api, saat ata bana bnn ora manga tana lane hat bata ten net aan hina neh naa ata ter ara berau men sea nan yah sia wakilan hai inda pan lana ben ta. aan giga ngan pen bulan dae lan maa tae feat tee san tan hse pen tenar seruan ate tan bee kan pane pet tan han pang asn tata dea tae sara needs api arak naa sanga ea: mena ber egg tab bea gak agung mang tan nai dana dan baru deket saat peel nan, men tan tan hai nan tpa see pet hana hen mean sea mana ban pee rsa man beat bak pena dara in) tea png aan tap ket msl per tera tan pen ce. teh kerana seng pen ema pai psn mena turun haa c#c oo. ina tc. pakar a32 tan ea: sie s8. mena alm aiz es) pipa ti rei tea anas pal . 5x5 2t5 set kena. esc aan selat ken san s5. 535p (s5 man .cc$ pan per iai uc fu: kar c|s kn) ter kanan peran pena kap han ber peni pri tan a33 $33e bad a55 . pee s35 . nan sis s8, pena see maa ani dee: panas san absen naa her man benang men ahan tan nan lanka tea wara han hera naa nan para haa beda sae nae ten raka nana thn te, bak nana tas naa meta mean ke: kena par hen, pers, sat pan rar sen kes. naa sat pee saa: tan pet ten sas ten naa . dane been dita apa png nia mena mita ten sa, han kera bea pap tang man sana nenek hap tea lan: sen are mean nan aaa pata tang ana et nen ans, maan anna enak senen pat tae aia hn: png aa? nai tana nan teen bat mena maa bea are tea aan men snn bah bara nan ana tes sea nan. nana sera manan man para has naa pan ses fak milan pa. bana naa etta bela tia nang hate hana tete nan mean, ends hua na: aan nan ana ten eat per aung nang res lena pen ba anna, ann peta bea aan, yna ra, nana naa napas tag pena daa tenan pan daa pun den nag tea sep ket pan peran nan nana aga tanya tan aan pes ser sae aas tan aga mean rea pan na. naa dak bea tan ena teen nan pena san siang men bat maa era tape yaaa serta sea mag lanang. fa) bah lena aga pera man far naa lai eka prana 2a ber siap tai rentan pata len sen tg. den kel oral gcc3 es53 haa tt: #3ia tana kai pad pen aan . pena teen pat bgn f | ss" eat tadah ian pee set bhakti bae . a85 han sx: abuses3 $z$ bea, ega sat kz) tel hae get, utan g2: uan i235 ewe tang ngada is) es5i5s $s3585 hn: telah! cc. pera anna ea: . ba, hana tea ena aoa nate per sat nee nee ade mia iri pan den naa bea sar saat nae es: snn ani sea see hanna pan ema naa ptk see sena mas nan men hata sat senna haa ang ang naa han ten been pen eka ata ana sea dena tgn anak apa ralat pai nan ena ben ena sera kama hen elia ten benda abg kia patas aan area ella ena sana hua lea nae tana tua anna an ina sen ban aang per: nan tara sea taka tai tai tea ran nat nan en, lana t. ea ten ona sara mane kab han cena tag banana agen naa nang fender) tara aina gan amen sak petak haa ana her ann pena bagan tas napi bana bai pena pak pee sah pakan kta tata tana ne, bank pena saba sean tas tapa sina bag tak tip neta pun ken ata pas naa ena hanna deo tang sera mania nda nan ses aaa san tea pen nata tan kap haa manan mina an. nan sad naa na aan peran naa mean pen ana maa ren naa tenan tana kla pai payah nah naa ten aan hanna man untuk mega nas sana kena pane tar maa pak pes eme bra erna hang tee pena bakat hara akan bai peni kap akan ane ke: bei haa res tama het teen tea pra bea ful mata sah pan naa ser pane ben ian ear prana tenaga s.s aan ana s3. mean peni maan tana teen men dag 80x anang bea er gia aa ipa mere cis tata pat zr. ten naa ana | aa: bea per denga tas ?58g sut3 tea seo bh: santa ben ubah cas isi i533e3 sia ssi isis pung alc 3la maan hr: es? ser kan sis iia alm r22 ". tee ja gen pengin sean ema nag nan nana lana nan! den tana tana acne tea tan pesan pee top ati aan maeda bana hen taa nag tae hear lap eni bana hanan nan ban kota an pera ber maa naa: aan pera agar nan sharp are tan pan tag aah kia nana nan (eng berang heat sana hanan mena ana makan sana eta tenan pena nanga teen dana aan nan bean bean saba masa tana tis pena kn, es) arp tin hap ala bean manga par tee una pan sen pee rena att mena data bis ban seen aga bni ong pena bas tea nan see aan rar has nan pena mea tea naa aas tea neh patas aan eng. na tag ema tana pee lea asalan aaa pata ane haha tan pare pns egg pen tas nani teen sana pas hana san plan ten eta tae eng "aa eme basi pan naa naa mat. tea aan dean pena ang ing banana manan ten tea ane nan nan poin boga bana baja tm) nana nana png alat tan men bna terima pel tatang. naa tes tata apn manan sea ana nan ian ian nak dae hana pass ara nana sia ten aan pan nan papa han sen ea teen pos ne. ana tni deng pena naa mena laga tepat pantang tea aan bea seat jaa pan esa pen leah bee mae mania dea uas ten das ten eng bea kas tea lara sar pan mann dn ana pan mat c8. ani ss. nan bana naa "us pai $z ban ten pan sa, sek tog "sss ses lena sena s5s5 (nan " . pen ben pu: fa) peron ebeg pen . "ag aan ing kanak bana tan go. nan se. tar fu! psi" tag pel . per 8nj bbs pend ata e3i3 sp33 pan erg ba) has pal dan sen per tel pang maa ss, pan 832g 8e3 aka tes . age pan . tan tekan tan mengembangkan wisata berwawasan lingkungan: meningkatkan promosi kegiatan pariwisata pada obyek yang belum berkembang: mengembangkan prasarana jalan penghubung antara obyek wisata dengan jalan utama: mengembangkan prasarana dasar seluruh obyek wisata: meningkatkan pemeliharaan benda cagar budaya yang diintegrasikan dengan obyek wisata minat khusus dan pendidikan: dan memprioritaskan pengelolaan lingkungan kawasan wisata. strategi pengembangan industri pengolahan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:: mendorong berdirinya kawasan industri dengan mengoptimalkan zona industri yang telah ada: cc. mendorong pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan peruntukan industri: meningkatkan rth kawasan peruntukan industri: mengembangkan model taman industri: meningkatkan kinerja pemenuhan baku mutu limbah industri dan operasional dokumen pengelolaan lingkungan industri: meningkatkan penegakan hukum lingkungan, dan meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan perizinan. strategi pemantapan kawasan lp2b sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan: meningkatkan ketersediaan air untuk sistem irigasi: mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian: mengarahkan pembangunan fisik konstruksi bangunan: dan menyiapkan sdm pengawas dalam mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lp2b. (s5) strategi pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menetapkan kawasan perkotaan kecamatan wilayah tengah kabupaten sebagai pusat pertumbuhan permukiman perkotaan, menyiapkan kasih dan fisika kawasan perkotaan pada kecamatan wilayah tengah kabupaten: meningkatkan prasarana lingkungan permukiman terbangun: dan mendorong investasi perdagangan dan jasa empat kawasan perkotaan wilayah tengah kabupaten sesuai dengan fungsi kawasan. ene tea days dengan za) yaaa tea heat mea sean: pena hala pen sana yaa hana san ran g3: mea tana here: lega naa sean ten tea haa naa tia laga dunia taka bea arak alan nan, setia ng banana bana naa ter sea aka sean taken papa na. tata tan eat seat nan ana tega ang mean sen tata rani sad ben nan ka. dena tapa tak were haa aaa perak san dasi mae tea suka menangi san paru mann pak silang lean lara haa peta ina sea hana pan pena nang an panai neta (an her hana pesan tan ata anna tera kenapa. rat bea ana pin teh sea sen ines ban pagi aan bag akar bana saat pes bai open ain gta, aang tan anta sada kkr bar bata tee pang tan haa hakan tata apa haa aan anne taat ara kog saran tea san lean part ang pan pena mena nan naa tes, tan ara en taat haa nga dana bia nan nak mein bea panen pak hen rani sea nana hasan papan te! bae ago aan nen akh pen bener pan poin maan sang pena can braga pare ren megan tia kan hara ben peran nan yaa winata pena kanan tea sis fan ten ". bs. sana kan kanan pan bana bta bni kar puan tea evi par ten neta egg kia bana sis3 pena tea ega mea: teng . diana :s tap a43 cj3 sa. elz (ag tea saat .ls pan s| a9z sis pet tis pen dir sis sis tana go. tag tea eee man nan nee nan dag bea jet esa kan daan pan era apa tae anna tau tt: pon ain ketan pemain ann sat pena ing haa tugas naa nag tenan lee bee ian aan pena pangan pemancar dna bin nata rang. dans japan pramana pa: edan edge nana land are sen nana pan pan bata tas naa tea ban dean hai aan lean aer cetak mena panas tea serat been pen ben akan hari anda san ebe bra ben ban dek aan kerana santa tea) anak par rang pada haa saka ken aas irr meta tema rata tani png aan ten pee haa tai manan ear tan pena as. aan mena man girl pan nana ten sena eta bea haa lana esa bln peta ian nasa sea utama ts, ban nan mein ben naa sea tah tea sega nana dea ani han peta aah, benar das pan pesan gen nala ser pena kanan pen bap ani nah hae men mena pat haa haa bet han seat ina tan nasa lah tan men aah naa pera sun saki benih pen daan kerok hap aan pase ana ana bean nee dana tea ten tea met ana eka nae bei pal haa nan der het peer tarik tau tana, nang lea let tan saat pen nan aan mai pan tata ting tan par pa hr) see tuh sen tao sak seri kan sena sean debat ani merk pan pep sae pantat tea gea aka pan peta pur bea anh bea bo. gai nai ja." haa pan bc! ha) tan pia pr. nang size s2 1x6 dasa lis sate sia ever sah kn) bia ker pia s$ se. ts, panen pan tur pena tan $5a si. ec. fee el ce. jan berupa peran fri bae c|z bae a58 kek sis ana sla sis tee sa ben bix aan ber haha pai met era hewan 8x8 . sana e3a . pan bee senen nnn aan sah aah tea san tae paper han bara aman hentai sea aek mae tea nan bir pai haa an uan pad. anna bela nek ben ana nana men ios, naa kena peta men sera sana senna tea ann ata sana lan tebar lag men leg hat kerang ae. bea ta. ear sain tan! maan pagi kata haa pena sea tangan na: sa) naa san nah pen aa: tea mer aas nana nee anta ets kaa linen kan terus mena ae sang gn. nan nasa mat neh mena ban sena daan man ana nah mea tahir ena apa tan akn era ane pap: nas teng han daan . hana png haa mana ana tan sana tana naas han tak teng senna desa maa ena naa manga mena sea ten hape sia rar png teki setan men panas tan man men nana pon han peak her semua pan gama benar pa. kena sai ten ana men naa hana na tenan sate dear naga mba meng bea iga mere sanga ana bea team sea been hal ben inap pan pan bean teen 2g. $8sis s$ce sse, pen e:) mau sc pen sesi tere tas "iz manan sis fb33 bit: dia ca sis pn! be. t8. tab sid bar peer das kanan esa ge $$s55 ce.ie eat tar mnet ss. sen ses tanah masa see3 fee sis . esi sel . as . aan pata nana renang nan test papan aan denny nan aan nene nan ema ten naa ana bgn maa dana mara beta tata dena mena sak sea tan san pen nag nan het rei men pan ran pers bat ten ata pan ne pre ber sen lengan haa mena pen bii ter pen sena ana ara benda apr pahang mega aan pet sapi sen dal bantai pen ati kera tni neta pai ang sah maan esa it: ena en mean dar mas, ana dag nberg hebat bea deh sana ana ten tan bag jar kan hara pan fata pen pan bara haa en 1g. hana lgi denah lag naa adaa tera neo it, nan gan tap tara eka tea hasan naa at! neng bean peta lana hae pan aan bday eea sae aa: tea pane tan nana kia pan eng nan aan ceria mer aan nae tan mae hati hak has aan see eng pen: has. to. sea kanan apa haa kapan sean ant kar bing ez, a53 kan tana sar menata mna yep maan akan maa tan tenar pee par ane pena ban mea ena oek fe! ngan aan feat z|e kan a.a .ca tenan sis lana :$a el. fs! naga f:: bio jae asa sig 2255p mena . isis $#c sis beban bina ka: sis s|s sah tebak ful ale nn: sg. bali bea goreng a.s pen "2a san para ajar man vas bata para tan tea aja tea peng a02 als1$ ten ela ngk hal bea pena (seat men ses jalu tan ket map pai aan pers been liner naa nga bakat ana ana man (ea bang ber be: nag tea men can stan res pan pen tana saga senja ter bend tan pagi aka kat pas manna sana tag rta bara hen sen bean len kel naa ean aan ena pan has ten ata mana tran bnn tan tinta pena nak nan tn. merana tan perang sab pre pen menu pena una tae tai tes! nan peran eta naa haa ega kan ter saka bes sanam naa pel naa hanan tan tenaga kan mes maa pal par "ud ana saka pas dana sep ana ban tia ren xenon segi fee? apa saat aka, tang pas teorema anang bee degan daa pen tan nina tee tek baka arang bana tpt kutang ten desa ang perak kala dekan hina idm na tae ben fri san ful roa pal bad era. #c23 ker hana ben pso tag am nana maka ben 85gs3 pee a55 eta peak gila tu. aaa baru kita beta ". maa sig guna tata ruang wilayah kabupaten subang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambatnaa tanggal pati subang, ane pap h ajang rohani nyeri pan diundangkan subang dan r0 sani.2004h. serngakgis daerah set gan ahy rahman lembaran daerah kabupaten subang tahun nomor noref peraturan daerah kabupaten subang, provinsi jawabarat: mengembangkan keterkaitan antar pusat kegiatan secara fungsional, mengembangkan dan meningkatkan fungsi perkotaan dan perdesaan, mengembangkan jaringan prasarana utama: dan memperluas cakupan pelayanan prasarana lainnya. strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf meliput: mengendalikan kegiatan budidaya atas kawasan lindung yang mengganggu fungsi lindung, memulihkan bagian kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan, cc. meningkatkan pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan menetapkan melintasi daerah sempadan sungai dan situ. strategi pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meningkatkan prasarana jaringan transportasi: mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal, 'c. meningkatkan akses kawasan budidaya jaringan jalan arteri dan jalan kolektor: mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung: dan meningkatkan produktivitas dan: mengembangkan kawasan indung danf: dan menjaga dan memelihara aset aset pertahanan dan keamanan negara. bab ili rencana struktur ruang wilayah kabupaten bagian kesatu umumuktur ruang wilayah kabupaten(fi)sai sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam (tj huruf meliputi: sistem perkotaan: dan sistem perdesaan. paragraf sistem perkotaan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pusat kegiatan perkotaan: dan fungsi pelayanan. pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada il) huruf meliputi: pusat kegiatan lokal pkl): dan pusat pelayanan kawasan ppk). pkl sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perkotaan pemasukan: perkotaan subang: perkotaan jalancagak perkotaan case: perkotaan parade:, perkotaan kalijati: dan perkotaan pusakanagara. ppk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perkotaan pabuaran: perkotaan bawakan: dan perkotaan cbooo: perkotaan bawakan: dan perkotaan cbooo: s5) fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pkl subang dengan fungsi pelayanan meliputi: pusat pengembangan utama pemerintahan kabupaten: pusat pemerintahan kabupaten: perdagangan jasa skala kabupaten: dan pelayanan masyarakat skala kabupaten. pkl pemasukan dengan fungsi pelayanan meliputi: pusat pengembangan wilayah utara: pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan skala kabupaten: dan pusat pelayanan masyarakat wilayah utara. cc. pkl jalancagak dengan fungsi pelayanan meliputi: pusat pengembangan wilayah selatan: pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan, pariwisata, dan perkebunan: dan pusat pelayanan masyarakat skala wilayah selatan. pkl case dengan fungsi meliputi: sebagai pusat pertumbuhan utama wilayah: pusat pemerintahan kecamatan, dan pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permukiman skala wilayah dan lintas wilayah. pkl parade dengan fungsi pelayanan meliputi:kalijati dengan fungsi pelayanan meliputi: pusat pertumbuhan utama wilayah:pusakanagara dengan fungsi pelayanan meliputi: sebagaipk dengan fungsi pelayanan meliputi: sebagai pusat pemerintahan kecamatan: perdagangan: dan pendidikan dan kesehatan skala kecamatan. pengaturan lebih lanjut kawasan perkotaan pada pkl dan ppk akan disusun dalam rdr kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. paragraf sistem perdesaan (l) sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pusat kegiatan perdesaan: dan fungsi pelayanan. pusat kegiatan perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa ppl meliputi: kecamatan risalah berada desa risalah: kecamatan legonkulon berada desa legonkulon: kecamatan patokbeusi berada desa tanjungrasa: kecamatan kaum berada desa sindangsari: ce. kecamatan winong berada desa winong: kecamatan comparing berada desa jatireja: kecamatan purwodadi berada desa purwodadi barat: kecamatan cipeundeuy berada desa cipeundeuy: kecamatan cipunagara berada desa tanjung: kecamatan sagalaherang berada desa sagalaherang: kecamatan jambe berada desa tanjungwangi: kecamatan tanjungpinang berada desa tanjungpinang: kecamatan serangpanjang berada desa panggang: kecamatan halomalang berada desa halomalang wetan: kecamatan crater berada desa crater: pp. kecamatan dawuan berada desa dawuan kaler: gg. kecamatan sukamara berada desa sukamara: kecamatan tambakdahan berada desa tambakdahan: ss. kecamatan parade barat berada desa bendungan: dan kecamatan pusakanya berada desa bojongjaya. fungsi pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pusat pendidikan: dan pusat kesehatan antar desa: sistem prasarana utama:meliputi: sistem jaringan transportasi darat: sistem jaringan perkeretaapian: cc. sistem jaringan transportasi laut: dan sistem jaringan transportasi udara.. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada meliputidalam huruf meliputi: jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten: jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten: jaringan jalan kabupaten: dan jembatan. jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pembangunan ruas jalan bebas hambatan jakarta cikampek palimanan pada wilayah kabupaten melalui kecamatan cipeundeuy kecamatan kalijati kecamatan purwodadi kecamatan dawuan kecamatan parade kecamatan cipunagara. jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pemeliharaan jalan arteri meliputi: ruas batas karawang pemasukan, ruas jalan eyang tirtapraja kecamatan pemasukan: ruas jalan alisyahbana kecamatan pemasukan: dan ruas pemasukan seo. jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pemeliharaan jalan kolektor meliputi: ruas jalan end. yani kecamatan subang: ruas subang batas bandung barat: cc. ruas jalan ikhsan kecamatan pemasukan: ruas jalan ion martasasmita kecamatan pemasukan: ruas pemasukan parade: ruas jalan end yani kecamatan parade: ruas jalan raya kampung kecamatan parade: ruas parade subang: ruas jalan raya sukamelang kecamatan subang: ruas jalan oto iskandardinata kecamatan subang: ruas jalan wangsa parana kecamatan subang: ruas jalan paman kecamatan subang: ruas batas purwakarta subang: ruas jalan dangdut kecamatan subang, oo. ruas jalan kapten tendean kecamatan subang: ruas jalan arief rahman hakim kecamatan subang: ruas jalan mayjen. sutomo kecamatan subang: ruas jalancagak batas sumedang atau cikaramas: ss. ruas jalancagak batas purwakarta: ruas jalan kapten harafiah kecamatan subang: ruas subang banjarbaru atau batas kabupaten indramayu: jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan jaringan jalan kabupaten, dan peningkatan jaringan jalan kabupaten. pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jalan lingkar meliputi: cimanggu dangdut, dan gunungnya pasirkareumbi coklat pinangki: cc. pemasukan tegalurung: dan cbooo sukamelang. peningkatan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ruas jalan yang menghubungkan kecamatan parade kecamatan cipunagara kecamatan comparing kecamatan pusakanya: ruas jalan yang menghubungkan kecamatan cipeundeuy kecamatan pabuaran kecamatan patokbeusi: cc. ruas jalan yang menghubungkan kecamatan kalijati kecamatan purwodadi kecamatan case: ruas jalan yang menghubungkan jalan nasional pantura) pelabuhan laut patimban: ruas jalan dermaga bukanagara: dan ruas jalan case bawakan cilamaya. jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa peningkatan jembatan berada seluruh kecamatan. jaringan jalningkatan terminal penumpang tipe menjadi terminal terpadu penumpang dan barang sekitar stasiun kereta api berada kecamatan parade, pengembangan terminal penumpang tipe meliputi: kecamatan subang, dan kecamatan pemasukan. c. peningkatan terminal penumpang tipe meliputi: kecamatan case, kecamatan winong: kecamatan cipeundeuy: kecamatan cipunagara: kecamatan jalancagak, kecamatan tanjungpinang: kecamatan sagalaherang: dan kecamatan crater. terminal barang sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pengembangan terminal barang meliputi: kecamatan pemasukan: dan kecamatan parade. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jaringan trayek angkutan penumpang: jaringan trayek angkutan barang: cc. sarana angkutan penumpang: dan sarana angkutan barang. jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: optimalisasi trayek angkutan perkotaan pkl subang dan sekitarnyameliputi: optimalisasi trayek angkutan perdesaan meliputi: antar pusat kegiatan lokal pkl) pusat kegiatan lokal pkl) pusat pelayanan kawasan ppk) pusat kegiatan lokal pkl) pusat pelayanan lingkungan ppl) pusat pelayanan kawasan ppk) pusat pelayanan lingkungan ppl) antar pusat pelayanan lingkungan ppl) pusat kegiatan lokal pkl) daerah tujuan wisata pusat kegiatan lokal pkl) kawasan peruntukan industri cc. optimalisasi trayek angkutan perbatasan meliputi: pkl jalancagak pkl wanayasa kabupaten purwakarta: ppk pabuaran sedang kabupaten purwakarta: dan pkl case ppk bawakan cilamaya kabupaten karawang. optimalisasi trayek angkutan kota dalam provinsi meliputi: pkl subang pkn metro bandung: pkl pemasukan pkn metro bandung: pkl jalancagak pkn metro bandung: pkl subang pkw cikampek: pkl pemasukan pkw cikampek, pkn metro bandung pkw indramayu melalui pkl jalancagak pkl subang pkl parade pkl pemasukan pkl pusakanagara: rajagaluh kabupaten majalengka cikarang kabupaten bekasi melalui pkl subang pkl kalijati: pado kabupaten sumedang bekasi pkn jabodetabek melalui pkl jalancagak pkl subang pkl kalijati, dan pkw tasikmalaya bekasi pkn jabodetabek melalui pkl jalancagak pkl subang pkl kalijati. optimalisasi trayek angkutan kota antar provinsi meliputi: pkl subang pkn metro jabodetabek: pkl parade pkn metro jabodetabek: jakarta kuni: dan jakarta pekalo. jaringan trayek angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pengembangan dan optimalisasi jaringan trayek meliputi: pemasukan cikampek: 28x parmanukan pusakanagara: cc. pemasukan winong: pemasukan tambakdahan: parade subang: parade comparing: parade cipunagara: parade kalijati: dan parade jalancagak. sarana angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pengembangan angkutan umum meliputi: penyediaan sarana angkutan dalam kota optimalisasi sarana angkutan antar kota dalam provinsi dan optimalisasi sarana angkutan antar kota antar provinsi. (s5) sarana angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf berupa optimalisasi sarana angkutan barang meliputi: truk, dan mobil bak. sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputiningkatan jalur ganda jakarta cikampek cirebon: dan pengembangan stasiun kereta api parade dan pabuaransistem jaringan transportasi lant sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pembangunan pelabuhan patimbansebagai pelabuhan pengumpan. sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tatanan kebandarudarsoptimalisasi fungsi pangkalan udara suryadarma kalijati. ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa penentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan berada kecamatan kalijati. penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan oleh menteri perhubungan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati sub: dan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi: jaringan transmisi tenaga listrik: cc. jaringan tenaga listrik: dan jaringan energi alternatif. jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pemeliharaan jaringan meliputi: jalur transmisi pipa gas melalui kecamatan subang kecamatan dawuan kecamatan kalijati kecamatan cipeundeuy: jalur transmisi pipa gas kandanghaur timur cilamaya: jalur transmisi pipa gas bojongraong jalur transmisi pipa gas parade pemasukan: jalur transmisi pipa gas tanjungsari parade: jalur distribusi pipa gas lapangan sukatani hot tap pipa berada desa case baru: dan jaringan energi bahan bakar minyak dan gas berupa stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji space) berada seluruh pkl. jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan suit (seratus lima puluh) kilo volt pada jalur cipeundeuy cbooo melalui kecamatan cipeundeuy kecamatan kalijati kecamatan dawuan kecamatan subang: dan suit tujuh puluh) kilo voit pada jalur patokbeusi comparing melalui kecamatan patokbeusi kecamatan pabuaran kecamatan case kecamatan purwodadi kecamatan winong kecamatan comparing. tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro putih) meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan crater: kecamatan jalancagak, kecamatan risalah: dan kecamatan jambe: kecamatan serangpanjang: kecamatan dawuan: kecamatan halomalang. pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan crater: kecamatan serangpanjang: kecamatan jalancagak, kecamatan risalah: dan kecamatan cbooo. cc. pengembangan gardu induk distribusi meliputi: gardu induk (seratus lima puluh) kilo volt meliputi: kecamatan cipeundeuy, dan kecamatan case. meningkatkan gardu induk gi) (tujuh puluh) kilo volt menjadi (seratus lima puluh) kilovolt meliputi: agi sukatani kecamatan case: dan subang kecamatan subang. jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pengembangan biogas kotoran ternak pada beberapa sentra peternakan cipunagara. sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jaringan terrestrial: dan jaringan nirkabeljaringan terrestrial sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan, jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan stasiun komunikasi nirkabel pada seluruh kecamatan: optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nirkabel pada seluruh kecamatan, optimalisasi menara base transceiver station bts) sebagai menara bersama, dan pengembangan cyber province dan jaringan telekomunikasi perdesaan. penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksamana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati subang. pasai sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sistem wilayah sungai: sistem jaringan irigasi: cc. sistem pengelolaan air baku untuk air minum:huruf meliputi: sumberdaya air wilayah sungai: das dan atau sungai: waduk: dan situ atau rawa atau rana. sumberdaya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi berada sungai citarum. das dan atau sungai sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pengelolaan das dan atau sungai meliputi: das cipunagara sebanyak (tujuh puluh empat) sungai: das case sebanyak (enam puluh) sungai, dan das cilamaya sebanyak (dua puluh tiga) sungai. waduk sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pembangunan waduk meliputi: pembangunan waduk sawarna berada kecamatan cbooo: pembangunan waduk came berada kecamatan cbooo: pembangunan waduk talagaherang berada kecamatan serangpanjang: pembangunan waduk cupunagara berada kecamatan risalah: pembangunan waduk kandung berada kecamatan jambe: pembangunan waduk bodas berada kecamatan kalijati, dan pembangunan waduk maya berada kecamatan cipeundeuy. situ atau rawa atau rana sebagaimana dimaksud pada huruf berupa konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, pelestarian, penataan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pemulihan berada seluruh kecamatan. situ atau rawa atau rana sebagaimana dimaksud meliputi: situ anyar, situ adan, situ among, situ dibawah, situ sindangsari, rawa risalah, rawa gabus, rawa jaringan, rawa jengkol, rawa kabus kampung, rawa korean, rawa sepat, rawa tanjung, rawa ternate, dan rawa tunjung kecamatan kaum: situ arisan dan situ balonggede kecamatan pabuaran: cc. situ batang kediri, situ betok, dan situ selang mekarwangi kecamatan winong: situ pelindung, situ jambe, situ citizen, situ kalijambe, situ pasirbungur, situ purwodadi, rana tapen, dan situ penyusupan kecamatan purwodadi: situ logo, situ bandung, situ kiriman cidera, situ pukul, situ malangbong, situ penyiaran, dan situ cbooo kecamatan parade barat: il. situ bojongjeruk dan situ cikadongdong kecamatan dawuan: situ cbooo, situ pinangki, situ cipinang, dan rawa badak kecamatan cbooo: situ dibuang, situ cicada, situ cited, situ cekakak, situ cikalong, situ cirawod, situ isian, situ kalenbuah, situ narrow, rana bandung, situ pogrom, situ kargo, dan rawa wisata kecamatan parade: situ cicada kecamatan sagalaherang: situ cigayonggong kecamatan halomalang: situ dikocok, kecamatan tambakdahan: situ dimakan, situ cipeundeuy, situ jati, dan situ jati ii, kecamatan cipunagara: situ cirunget hilir, situ sayur, dan situ sukamelang kecamatan subang, situ kalenwarsih, situ legoksijan, rawa kelengudang, dan rawa paparan kecamatan legonkulon: situ kalimat, situ cireungit, dan situ kalensarah, kecamatan pemasukan: situ kaliwadas dan situ sedayu, kecamatan kalijati: rana balong, rana logo, rana bungur, rana delen, rana kompas, rana lege, rana teja, rana tunjung, dan situ teja kecamatan jalancagak: rawa gemblong dan batanggede kecamatan bawakan: ss. rawa embed, rawa gabus, rawa patung, rawa kalenlebam, rawa manuk, rawa penasaran, dan rawa menjalin kecamatan case:, rawa lembang dan rawa muara kecamatan patokbeusi. sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemanfaatan daerah irigasi kewenangan pusat meliputi: jatiluhur dengan luas hektar terdiri dari jatiluhur, barugbug, jengkol, karang toman, macan, pawelutan, gadung dan salam darma: cileuleuy dengan luas hektar: lewi nangka dengan luas hektar: pemanfaatan daerah irigasi kewenangan provinsi berupa curug agung dengan luas hektar. cc. pemanfaatan daerah irigasi kewenangan kabupaten sebanyak (seratus delapan puluh delapan). sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengoptimalan sumber mata air meliputi: kecamatan tanjungpinang sebanyak (tujuh puluh) mata air, kecamatan risalah sebanyak (tujuh puluh tiga) mata air: kecamatan sagalaherang sebanyak (empat puluh lima) mata air: kecamatan jalancagak sebanyak (tiga puluh enam) mata air: kecamatan purwodadi sebanyak (dua) mata air: kecamatan kaum sebanyak (empat) mata air, kecamatan kalijati sebanyak (tiga puluh delapan) mata air, kecamatan subang sebanyak (sepuluh) mata air, kecamatan jambe sebanyak (dua puluh satu) mata air: kecamatan cipeundeuy sebanyak (dua puluh delapan) mata air, kecamatan pabuaran sebanyak (delapan) mata air: kecamatan cipunagara sebanyak (tiga) mata air: dan kecamatan cbooo sebanyak (empat) mata air. pemanfaatan sumber air permukaan saluran jarum timur meliputi: kecamatan winong: kecamatan pabuaran: pemanfaatan potensi air tanah untuk air minum meliputi seluruh kecamatan. pemanfaatan air baku untuk kepentingan rumah tangga domestik, industri, dan irigasi. jaringan air bersih kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada (l) huruf berupa peningkatan kapasitas produksi sumberdaya air. sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penyediaan embung meliputi: kecamatan pemasukan: kecamatan pusakanagara: dan kecamatan legonkulon: kecamatan bawakan: dan kecamatan sukamara. pemanfaatan waduk sawarna berada kecamatan cbooo: cc. pembuatan sumur resapan meliputi seluruh kecamatan dengan memperhatikan kondisi geologi setempat. pengembangan biopori meliputi seluruh kecamatan. pembangunan tanggul meliputi: kecamatan pusakanagara: kecamatan pemasukan: dan kecamatan legonkulon. normalisasi sungai cipunagara dan sungai cilamaya. penanaman mangrove pada daerah pesisir pantai. das dan atau sungadaerah irigasidaerah ini. sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sistem jaringan persamaan: sistem jaringan air minum: sistem jaringan pengelolaan limbah, sistem jaringan drainase: dan sistem jaring: tpa palembang kecamatan subang: pembangunan tpa kecamatan cbooo: pengoptimalan tps yang sudah ada dan pembuatan tps seluruh kecamatan: penerapan konsep reuse, reduce dan recycle dalam pengelolaan sampah tingkat lingkungan. sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peningkatan jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan: pengembangan sistem distribusi air minum pada seluruh kecamatan: pengembangan jaringan non perpipaan pada seluruh kecamatan: dan pengembangan jaringan perpipaan meliputi: kecamatan pemasukan: kecamatan legonkulon: kecamatan bawakan: kecamatan patok besi: kecamatan tanjungpinang: kecamatan pabuaran, kecamatan pusakanagara: kecamatan dawuan: kecamatan kalijati: kecamatan comparing: dan kecamatan pusakanya. untuk pengembangan jaringan perpipaan dikecamatan lainnya dilakukan secara bertahapdan akan diatur dengan peraturan bupati subang. sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:yediaan prasarana air limbah sistem perpipaan pada daerah pemukulan baru dan kota baru: cc. meningkatkan pelayanan umum sanitasi dengan menyiapkan suatu institusi khusus menangani limbah cair. peningkatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan mandiri atas kuantitas dan kualitas mbah cair dan limbah padat yang dihasilkan industri besar: pembangunan ipar komunal bagi industri kecil: pengembangan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) pada kawasan industri yang menghasilkan limbah b3: dan pengembangan instalasi pengolahan timur tinja (plt). sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan sistem pemutusan pada jalan arteri dan kolektor primer pada pusat kegiatan, perbaikan teknis prasarana drainase, pembangunan saluran drainase: pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional, mengoptimalkan daya resep air dalam tanah dengan penghijauan, pembuatan sumur resapan pada kawasan kawasan tertentu, dan koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen pada kawasan perkotaan. sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf meliputi: penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana alam, dan penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana geologi. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi: jalur evakuasi bencana banjir meliputi: jalur jalan arteri dan kolektor wilayah kabupaten: jalurjalan lokal setiap kecamatan, dan jalur jalan lingkungan setiap desa. ruang evakuasi bencana banjir meliputi: sekolah: kantor kecamatan, cc) puskesmas, gedung olah raga, el! terminal: dan tempat ibadah ruang evakuasi bencana banjir rob meliputi: jalur evakuasi bencana banjir rob meliputi: jalur jalan lokal: dan jalur jalan lingkungan setiap desa. ruang evakuasi bencana banjir rob meliputi: sekolah, kantor kecamatan: dan gedung olah raga. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana geologi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi meliputi: jalur evakuasi bencana gempa bumi meliputi: jalur jalan kolektor wilayah kabupaten, jalur jalan lokasi kecamatan: dan jalur jalan lingkungan setiap desa. ruang evakuasi bencana gempa bumi meliputi: lapangan: dan terminal. jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi: jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi: ruas jalan sagalaherang crater: ruas jalan serangpaniang pancar: ruas jalan jengkol cikarang: ruas jalan subang batas bandung: dan ruasjalan jalancagak batas purwakarta ruang evakuasi bencana letusan gunung berapi berada kecamatan sagalaherang dan kecamatan serangpanjang meliputi: lapangan sepak bola: lapangan dan kantor kecamatan: sekolah, dan terminal. jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana gerakan tanah meliputi: jalur evakuasi bencana gerakan tanah meliputi: ruas jalan kecamatan jambe: ruasjalan kecamatan subang: ruas jalan kecamatan tanjungpinang: ruas jalan kecamatan risalah: ruas jalan kecamatan halomalang: ruasjalan kecamatan jalancagak: ruas jalan kecamatan crater: ruasjalan kecamatan sagalaherang: ruasjalan kecamatan serangpanjang: ruas jalan kecamatan dawuan ruas jalan kecamatan kalijati ruasjalan kecamatan cbooo ruang evakuasi bencana gerakan tanah meliputi: ah) lapangan sepak bola: lapangan dan kantor kecamatan: sekolah: dan terminal. bab rencana pola ruang wilayah kabupaten subtiga belas ribu tiga ratus sembilan) hektar meliputi: kph bandung utara meliputi: kecamatan sagalaherang, kecamatan serangpanjang: kecamatan risalah, kecamatan tanjungpinang, dan kecamatan crater. kph purwakarta meliputi: kecamatan kalijati: kecamatan legenkulon, kecamatan pusakanagara: kecamatan bawakan, kecamatan sukamara: kecamatan jambe: dan kecamatan cboopasai huruf berupa kawasan resapan air. kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada dengan ruas kurang lebih enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh)) hektar meliputi: kecamatan crater: kecamatan tanjunssiang: kecamatan risalah: kecamatan kasomatang: kecamatan serangpanjang, kecamatan sagalaherang: z2. kecamatan cipeundeuy: kecamatan pabuaran: kecamatan patokbeusi, ji. kecamatan kalijati, kecamatan purwodadi: kecamatan kaum: kecamatan dawuan, kecamatan parade barat: oo. kecamatan subang: kecamatan parade, kecamatan winong: kecamatan cbooo: kecamatan cipunagara: dan kecamatan comparingcc. kawasan sekitar danau atau waduk: dan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada il) huruf dengan luas kurang lebih (seribu tiga ratus enam puluh enamkawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (lima ribu tiga ratus dua hektar meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan serangpanjang: cc. kecamatan crater: kecamatan jalancagak: kecamatan risalah: kecamatan tanjungpinang: kecamatan jambe: kecamatan subang: kecamatan pabuaran: kecamatan kibor: kecamatan cipeundeuy, kecamatan kalijati: mi. kecamatan purwodadi, kecamatan kaum:, kecamatan parade: kecamatan cipunagara: kecamatan winong: kecamatan comparing: kecamatan patokbeusi: kecamatan case:, kecamatan bawakan: kecamatan pemasukan: kecamatan legonkulon: dan xx. kecamatan pusakanagaraubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan sagalaherang meliputi: desa cicada: dan desa telagasari. kecamatan jalancagak meliputi: desa tambakan, desa kompas: dan desa tambakmekar. kecamatan jambe berada desa gunungnya: kecamatan subang meliputi: kelurahan sukamelang: desa pelindung: dan desa jabung. kecamatan cbooo meliputi desa pinangki: dan desa cbooo. kecamatan cipeundeuy berada desa sawangan: kecamatan cipunagara meliputi: desa sukajaya: desa manyingsal: desa padamulya: dan desa jati. kecamatan winong meliputi: desa cicada: desa winong: desa karangwangi: dan desa sanjaya. kecamatan kalijati meliputi: desa situasi: desa sukamara: desa monyet: desa kalijati timur: desa kalijati barat, dan desa merenggang. j . kecamatan pabuaran meliputi: desa karangmukti: desa kedawung, dan desa pabuaran. kecamatan purwodadi meliputi: desa cumulus: desa paparan: desa purwodadi barat: desa prapatan: desa purwodadi timur: desa pasirbungur, dan desa pelindung. kecamatan kaum meliputi: desa sindangsari: desa kaum timur: dan desa tanjungsari. kecamatan pagar meliputi: desa gembur: desa gunung sembung: desa sukamulya, desa jati: desa pangsa, desa balingbing: desa margahayu: desa muncul, desa bendungan, desa kampung, dan desa gambarsari. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (seribu delapan ratus lima puluh enam) hektar atau (tiga puluh) persen luas kawasan perkotaan meliputi: perkotaan pemasukan dengan luas kurang lebih (empat ratus delapan puluh dua) hektar, perkotaan subang dengan luas kurang lebih (empat ratus sebelas) hektar: perkotaan jalancagak dengan luas kurang lebih (seratus tiga puluh enam) hektar: perkotaan case dengan luas kurang lebih (seratus enam puluh dua) hektar: perkotaan parade dengan luas kurang lebih (seratus dua puluh lima) hektar, perkotaan kalijati dengan luas kurang lebih (dua ratus tujuh puluh empat) hektar: perkotaan pusakanagara dengan luas kurang 1lebih139 seratus tiga puluh sembilan) hektar, perkotaan pabuaran dengan luas kurang lebih (empat puluh empat) hektar: perkotaan bawakan dengan luas kurang lebih (empat puluh tiga) hektar, dan perkotaan cbooo dengan luas kurang lebih (empat puluh) hektar: kawasan pantai berhutan mangrove: kawasan taman wisata alamtangkubanparahu dengan luas kurang lebih (seribu dua ratus empat) hektar meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan serangpanjang: dan kecamatan crater. cagar alam rangrang berada kecamatan serangpanjang dengan luas kurang lebih (tiga puluh delapan) hektar. kawasan pantai berhutan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi: kecamatan bawakan: kecamatan legonkulon, kecamatan sukamara: dan kecamatan pusakanagara. taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih 170seratus tujuh puluh) hektar berupa taman wisata alam tangkubanparahu meliputi: kecamatan sagalaherang: dan kecamatan crater. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan sagalaherang meliputi: situs nangkabeurit atau makam rd. aria wangsa parana dan makam amapuradiredja, situs sagalaherang: situs dayeuhkolot: situs batukapur curugagung: situs patung maitreya: situs sindangsari: situs perunggu jengkol: situs eyang sepuh: dan situs krapyak. kecamatan jalancagak meliputi: situs makam lembah nabi aria wangsa sudiro atau sanca, situs makam lembah abdul kadir atau sarira: situs makam aki detik atau sarira: dan situs makam lembah raksasanya. cc. kecamatan risalah meliputi: situs bukanagara atau eyang emas atau eyang cibadak atau cupunagara, situs gundukan dan parit atau cupunagara: arca batu atau risalah: dan situs gunung canggah atau mayang. monumen perjuangan ciseupan atau dibunuh berada kecamatan tarnjungsiang: kecamatan jambe meliputi: makam berinskripsi risalah atau menteng: situs gunung tua atau gunung tua: batu telapak kaki manusia dan binatang, dan patung tipe megalitik polinesia atau banjarsari. kecamatan subang meliputi: gedung wisma karya: big house atau gedong gede: mesjid agung, makam lembah longd atau karanganyar: makam eyang rangga atau jabung: dan makam lembah dalem gantung atau pasirkareumbi. kecamatan cbooo meliputi: situs pasir benteng: dan pasir cabe atau wanara. kecamatan kalijati meliputi: museum naskah kalijati: dan situs perunggu patenggeng. kecamatan purwodadi meliputi: makam lembah saji: situs batu bertulis desa purwodadi barat: dan makam karang turi atau prapatan. j . situs kawunganten berada kecamatan kaum, situs sumur berengkelatau telapak kaki atau tegalsari berada kecamatan parade, il. kecamatan cipunagara meliputi: situs belok atau kosambi: dan situs gedong pasir tanjung. kecamatan winong meliputi: makam lembah buyut, makam syech jamaluddin, makam lembah masi atau cicada, dan situs ibu ratu subenglarang. situs buyut pera berada kecamatan bawakan, oo. situs batu bertulis salagebang berada kecamatan pemasukan, dan situs nagara damai berada kecamatan lesonkulo: kawasan rawan banjir rob: dan kawasan rawan abrasi. kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada lis huruf dengan luas kurang lebih (seribu tiga puluh lima) hektar meliputi: kecamatan pemasukan meliputi: desa pemasukan kota: desa pemasukan sebrang, desa lengkong jaya: desa pemasukan hilir, dan desa batanghari. kecamatan legonkulon meliputi: desa tegalurung: desa antasari: desa bayangan, desa bobot: dan desa pengalengan. cc. kecamatan pusakanagara meliputi: desa rancadaka: desa patimban: dan desa pusakanagara. kecamatan bawakan meliputi: desa tanjungtiga: desa diadakan, desa langensari, dan desa muara. kecamatan patokbeusi meliputi: desa rancaasih, dan desa rancabango. kecamatan case meliputi: desa case tengah, desa case hilir, desa dukuh, desa mandalawangi: desa kalibaru: dan desa case baru. kawasan rawan banjir rob sebagaimana dimaksud pada (l) huruf berada kecamatan legorkulon. kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan legonkulon, dan kecamatan pusakanagarsekitar mata air: dan kawasan rawan bencana alam geologi. kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan jalancagak: kecamatan risalah, kecamatan tanjungpinang, kecamatan jambe, kecamatan subang: kecamatan cbooo, kecamatan kalijati: kecamatan cipeundeuy: j . kecamatan purwodadi: kecamatan cipunagara: il. kecamatan kaum: dan kecamatan pabuaran. kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan rawan gempa: kawasan rawan letusan gunung berapi: dan kawasan rawan gerakan tanah. kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (enam ribu tujuh ratus enam belas) hektar berada kecamatan tanjungpinang meliputi: desa cimeuhmal: desa cikarang: desa tanjungpinang: desa sirap: desa bandara: dan desa sindanglaya. kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) hektar meliputi: desa pancar berada kecamatan serangpanjang: kecamatan sagalaherang meliputi: desa sagalaherang kaler: desa dayeuhkolot: desa mekarsari: desa cicada: desa curug agung: desa sukatani: desa leles: dan desa sagalaherang. kecamatan crater meliputi: desa crater: desa jarak, desa disaat: dan desa pelajari. kecamatan jalancagak meliputi: desa curugrendeng: desa sarira: desa bumiayu: desa cikeusik: desa cibitung, desa jalancagak: dan desa tambakan. kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf dengan tag kurang lebih (sembilan ribu alam ratus sembilan belas) hektar meliputi: kecamatan tanjungpinang meliputi: desa gandasoli: desa rancamanggung, desa dibunuh: desa pakuhaji: dan desa sindanglaya. kecamatan risalah meliputi: desa sukakerti: desa pesanggrahan: desa bojongloa: desa palembang: dan desa tenjolaya. kecamatan jambe meliputi: desa sukahurip, desa banjarsari: desa rangkong: desa cikal: desa menteng: desa gunung tua: dan desa jambe. kecamatan jalancagak meliputi: desa pelajari: desa crater: desa jarak: desa cibitung: desa sanca: desa cimanglid: desa kompas: desa halomalang wetan: desa bumiayu, dan desa tambakmekar. kecamatan subang meliputi: kelurahan parung: kelurahan pasirkareumbi: dan kelurahan dangdutxists taman kehati berada kelurahan dangdut kecamatan subang: kawasan terumbu karang berada pantai bobot kecamatan legonkulon: dan kawasan bagian ketiga kawasan budidaya pasai: kawasan peruntukan permukiman: dan (pasai huruf meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi tetap: dan kawasan peruntukan hutan terbatasdua ibu sembilan ratus delapan puluh lima) hektarsubang: kecamatan kalijati: kecamatan dawuan: dan kecamatan cipeundeuysebelas ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi: kecamatan crater: kecamatan risalah, kecamatan tanjungpinang: kecamatan subang: kecamatan cbooo, kecamatan jalancagak, kecamatan kalijati: kecamatan dawuan: kecamatan cipeundeuy, dan kecamatan sagalaherang. paragraf kawasan peruntukan hutan rakyat pasai kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas kurang lebih tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi: kecamatan sagalaherang: bh. kecamatan serangpanjang:, kecamatan cbooo: kecamatan subang, kecamatan kalijati: kecamatan dawuan: kecamatan cipeundeuy, kecamatan pabuaran: kecamatan purwodadi: kecamatan kaum: kecamatan parade: ga. kecamatan parade barat, dan kecamatan cipuna, dan kawasan peruntukmeliputi: sawah beririgasi berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi: kecamatan sagalaherang dengan luas kurang lebih (seribu seratus dua belas) hektar, kecamatan serangpanjang dengan luas kurang lebih (seribu tiga ratus enam belas) hektar, kecamatan jalancagak dengan luas kurang lebih (empat ratus delapan puluh empat) hektar, kecamatan crater dengan luas kurang lebih (enam ratus empat puluh delapan) hektar, kecamatan risalah dengan luas kurang lebih (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar: kecamatan halomalang dengan luas kurang lebih (seribu tiga puluh lima) hektar, kecamatan tanjungpinang dengan luas kurang lebih (seribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar, kecamatan jambe kecamatan subang dengan luas kurang lebih (seribu seratus lima puluh delapan) hektar, kecamatan kalijati dengan luas kurang lebih (lima ratus empat puluh satu) hektar, w wdawuan dengan luas kurang lebih (dua ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar, kecamatan cipeundeuy dengan luas kurang lebih (seribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar, dengan luas kurang lebih (seribu enam ratus enam puluh enam) hektar, kecamatan cbooo dengan luas kurang lebih (seribu empat ratus enam puluh) hektar, kecamatan pabuaran dengan luas kurang lebih (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektar, kecamatan patokbeusi dengan luas kurang lebih (lima ribu lima ratus lima puluh enam) hektar, kecamatan purwodadi dengan luas kurang lebih (seribu dua ratus enam puluh) hektar, kecamatan kaum dengan luas kurang lebih (seribu enam ratus sembilan puluh lima) hektar, kecamatan parade dengan luas kurang lebih (dua ribu tujuh ratus satu) hektar, kecamatan parade barat dengan luas kurang lebih (tiga ribu tiga ratus delapan belas) hektar, kecamatan cipunagara dengan luas kurang lebih (empat ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar, kecamatan comparing dengan luas kurang lebih (empat ribu delapan ratus empat belas) hektar, kecamatan winong dengan luas kurang lebih (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar, kecamatan tambakdahan dengan luas kurang lebih (empat ribu tujuh ratus lima belas) hektar, kecamatan case dengan luas kurang lebih enam ribu tiga ratus enam puluh empat) hektar, kecamatan pemasukan dengan luas kurang lebih (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar, kecamatan sukamara dengan luas kurang lebih (tiga ribu enam ratus enam puluh empat) hektar, kecamatan pusakanagara dengan luas kurang lebih (tiga ribu sembilan puluh tiga) hektar, kecamatan pusakanya dengan luas kurang lebih (tiga ribu sembilan ratus tujuh) hektar, kecamatan legonkulon dengan luas kurang lebih (dua ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar, dan kecamatan bawakan dengan luas kurang lebih (lima ribu tiga ratus) hektar. sawah tadah hujan dengan luas kurang lebih (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh) hektar meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan serangpanjang, kecamatan jalancagak, kecamatan crater, kecamatan halomalang: kecamatan jambe: kecamatan cbooo: kecamatan subang: kecamatan kalijati barat: kecamatan cipunagara: kecamatan comparing: dan kecamatan legonkulontiga ribu dua ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi: padi ladang berada seluruh kecamatan. jagung meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan serangpanjang: kecamatan jalancagak: kecamatan crater, kecamatan cbooo: kecamatan dawuan: kecamatan cipeundeuy: dan kecamatan pabuaran. cc. ubi kayu meliputi: kecamatan cipeundeuy, kecamatan purwodadi: kecamatan jambe, kecamatan crater: kecamatan sagalaherang: kecamatan serangpanjang: dan kecamatan tanjungpinang. ubi jalar meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan serangpanjang: kecamatan jalancagak: kecamatan crater: kecamatan risalah: kecamatan halomalang: kecamatan tanjungpinang: dan kecamatan cbooo. kacang tanah meliputi: kecamatan dawuan: kecamatan parade: kecamatan cipeundeuy: kecamatan purwodadi: kecamatan crater, dan kecamatan cbooo. ' kedelai meliputi: kecamatan jambe: kecamatan cbooo: kecamatan subang, kecamatan kalijati: kecamatan dawuan: kecamatan cipeundeuy: kecamatan pabuaran: kecamatan patokbeusi: kecamatan purwodadi: kecamatan parade: kecamatan parade barat: kecamatan cipunagara, dan kecamatan comparing. s5) kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: nenas meliputi: kecamatan jalancagak: kecamatan crater: kecamatan halomalang: kecamatan risalah: dan kecamatan jambe. pisangcbooo: kecamatan subang: kecamatan kalijati: kecamatan dawuan: kecamatan parade barat: kecamatan cipunagara: kecamatan comparing: kecamatan winong: kecamatan tambakdahan: kecamatan case, kecamatan pemasukan: kecamatan sukamara, kecamatan pusakanagara: kecamatan pusakanya, dan kecamatan bawakan. cc. rambutan meliputi: kecamatan purwodadi: kecamatan kaum: dan kecamatan cipeundeuy. jeruk siam meliputi: kecamatan dawuan: kecamatan sagalaherang: dan kecamatan serangpanjang. mangga meliputi: kecamatan tambakdahan:, kecamatan patokbeusi: kecamatan comparing, kecamatan pabuaran: kecamatan winong: kecamatan parade barat: dan kecamatan cipunagara. nangka meliputi: kecamatan tambakdahan: kecamatan purwodadi: kecamatan winong, kecamatan kalijati: dan kecamatan kaum. durian meliputi: kecamatan risalah: kecamatan sagalaherang: kecamatan jalancagak, kecamatan jambe,: dan kecamatan purwodadi. manggis meliputi: kecamatan risalah, kecamatan serangpanjang: kecamatan crater, kecamatan jalancagak, kecamatan halomalang: kecamatan sagalaherang: dan kecamatan tanjungpinang: sayuran berupa kacang panjang dan mentimun,: kecamatan halomalang, kecamatan tanjungpinang, kecamatan jambe: kecamatan cbooo, kecamatan subang: kecamatan kalijati: kecamatan dawuan, kecamatan pabuaran, kecamatan patokbeusi: kecamatan purwodadi: kecamatan kaum:, kecamatan parade: kecamatan parade barat: kecamatan cipunagara: kecamatan comparing, kecamatan winong: kecamatan tambakdahan: kecamatan case: kecamatan pusakanagara, dan kecamatan pusakanya. tanaman obat obatan meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan serangpanjang, kecamatan jalancagak: kecamatan crater: kecamatan tanjungpinang, dan kecamatan jambe. kk. tanaman hias berupa anggrek meliputi: kecamatan sagalaherang, dan kecamatan jalancagak. kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perkebunan besar dengan luas kurang lebih (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh) hektar meliputi: karet meliputi: kecamatan subang: kecamatan cbooo: kecamatan kalijati, kecamatan cipeundewy, dan kecamatan dawuan. teh meliputi: kecamatan serangpanjang: bj) kecamatan sagalaherang, kecamatan crater: kecamatan jalancagak, dan kecamatan halomalang. tebu meliputi: kecamatan cbooo, kecamatan cipunagara: kecamatan purwodadi: dan dj) kecamatan kaum. kecamatan pabuaran: kecamatan cipcundeuy. kelapa sawit meliputi kecamatan serangpanjang: dan kecamatan jalancagak perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu) hektar berada seluruh kecamatan. kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ternak besar: ternak kecil: dan cc. ternak unggas. ternak besar sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sapi perah, sapi potong, dan kerbau dengan kawasan pengembangan yang ditetapkan sebagai berikut kawasan pengembangan sapi potong meliputi: kecamatan serangpanjang: kecamatan sagalaherang: kecamatan crater kecamatan jalancagak: kecamatan halomalang: kecamatan risalah: kecamatan tanjungpinang: kecamatan jambe: kecamatan cbooo: kecamatan dawuan: kecamatan kalijati: kecamatan cipeundewy, kecamatan pabuaran: kecamatan kaum: kecamatan cipunagara, dan kecamatan purwodadi. kawasan pengembangan sapi perah meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan serangpanjang: kecamatan crater: kecamatan jambe: kecamatan jalancagak: kecamatan risalah: kecamatan halomalang: dan kecamatan tanjungpinang. cc. kawasan pengembangan kerbau meliputi: kecamatan jambe: kecamatan sagalaherang: kecamatan serangpanjang kecamatan risalah kecamatan subang: kecamatan dawuan: kecamatan crater: kecamatan kalijati: dan kecamatan cipeundeuy. ternak kecil sebagaimana dimaksud pata huruf meliputi ternak domba dan kambing dengan kawasan pengembangan ditetapkan sebagai berikut kawasan pengembangan domba dan kambing meliputi: kecamatan tanjungpinang: kecamatan cbooo: kecamatan cipeundeuy: kecamatan jambe: kecamatan purwodadi: kecamatan kalijati: kecamatan legonkulon: kecamatan risalah: kecamatan pabuaran, kecamatan halomalang: kecamatan tanjungpinang, kecamatan kaum: kecamatan jalancagak: dan kecamatan dawuan, kawasan ternak unggas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, puyuh, merpati, dan aneka unggas lainnya dengan pengaturan kawasan sebagai berikut kawasan ternak unggas dibagi menjadi: kawasan pembibitan: dan kawasan budidaya termasuk dalamnya budidaya usaha ternak unggas, tempat penampungan u), pemotongan (rpu rpa), pengolahan hasil dan pemasaran. kawasan peruntukan pengembangan pembibitan ternak unggas (breeding farm) meliputi: kecamatan cipunagara, kecamatan kaum: kecamatan cbooo, kecamatan jambe, dan kecamatan serangpanjang kawasan peruntukan pengembangan budidaya ternak ayam buras puyuh merpati meliputi seluruh kecamatan. kawasan peruntukan pengembangan budidaya ayam ras pedaging dan petelur meliputi: kecamatan jalancagak: kecamatan tanjungpinang: kecamatan kalijati: kecamatan dawuan: kecamatan cipeundeuy, dan kecamatan parade barat: kecamatan purwodadi: kecamatan risalah: kecamatan comparing: dan kecamatan winong. kawasan pengembangan itik meliputi: kecamatan patokbeusi: kecamatan comparing: kecamatan winong: kecamatan pusakanagara, kecamatan pabuaran: kecamatan legonkulon: kecamatan tambakdahan: kecamatan case: kecamatan pemasukan, kecamatan pusakanya: kecamatan sukamara: dan kecamatan sagalahelaut dan perairan umum: budidaya perikanan: pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: dan penyediaan prasarana perikanan. perikanan laut dan perairan umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perairan laut dengan luas kurang lebih (lima ratus empatrairan umum rawa meliputi: kecamatan bawakan: kecamatan sukamara: dan kecamatan legonkulon. perairan umum danau atau situ atau cerdas meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan jalancagak: kecamatan cbooo: kecamatan subang, kecamatan kalijati: kecamatan parade: kecamatan purwodadi: kecamatan winong: kecamatan cipunagara: kecamatan risalah: kecamatan comparing: kecamatan kaum: kecamatan cipeundeuy, kecamatan tanjungpinang: dan kecamatan pabuaran. perairan umum sungai meliputi seluruh kecamatan. budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) hektar meliputi: budidaya air tawar kolam air tenang meliputi seluruh kecamatan. budidaya air tawar kolam air deras meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan crater, kecamatan risalah: kecamatan halomalang: kecamatan tanjungpinang: kecamatan jalancagak: dan kecamatan jambe. budidaya air tawar mina padi meliputi: kecamatan parade kecamatan parade barat: kecamatan winong, kecamatan purwodadi: s5. kecamatan risalah: kecamatan halomalang: kecamatan kaum: kecamatan tanjungpinang: kecamatan pabuaran, kecamatan comparing: dan kecamatan patokbeusi. budidaya air payau atau tambakngolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pengembangan industri pengolahan ikan meliputi: kecamatan diadakan: kecamatan legonkulon: dan kecamatan pusakanagara. kecamatan sagalaherang: kecamatan pemasukan, kecamatan sukamara, kecamatan parade: kecamatan winong, kecamatan tambakdahan: kecamatan comparing, kecamatan tanjungpinang: kecamatan risalah: kecamatan serangpanjang: rn. kecamatan jalancagak: oo. kecamatan patokbeusi: dan kecamatan subang. penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ppi ppp berada kecamatan bawakan, ppi berada kecamatan legonkulon, ppi berada kecamatan pusakanagara, ppi berada kecamatan sukamara: archery skala rumah tangga hurt) milik masyarakat, balai benih ikan bbi) tanjungwangi berada kecamatan jambe, balai benih ikan bbi) sukatani berada kecamatan case: dan budidaya perikanan air tawar buat) berada kecamatan patokbeusi. diganti menjadi instalasi bbi rancabango balai pengembangan perikanan air tawar jengkol (milik dinas perikanan dan kelautan prov jawa barat) kecamatan patokbeusi: tpt bawakan, legonkulon, sukamara, pusakanagara: lokariset pemuliaan ikan kkp dan balai diklat aparatur badan sdm kkp sukatani kecamatan caskawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar seluruh kecamatan kecuali kecamatan subang. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada tidak meliputi kawasan lindung: kawasan peruntukan perkotaan: kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar seluruh kecamatan termasuk mil laut dari garis pantai. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan sagalaherang: kecamatan risalah: kecamatan jambe: kecamatan halomalang: kecamatan jalan cagak: kecamatan crater: kecamatan serangpanjang: kecamatan tanjungpinang: kecamatan dawuan: kecamatan cbooo. penetapan lokasi peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bupati sub:besar dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf (b) dengan luas kurang lebih (sebelas ribu dua ratus lima puluh) hektar meliputi: kecamatan cipeundeuy: kecamatan pabuaran, cc. kecamatan kalijati: kecamatan purwodadi: kecamatan cibhogo, if. kecamatan parade, dan kecamatan cipunagara,meliputi kegiatan: pengolahan hasil pertanian setempat: pengolahan hasil pertambangan setempat, dan pengolahan hasil tangkapan dan budidaya ikan setempat. pada lokasi lokasi kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada dan berlaku ketentuan: memenuhi ketentuan teknis tata ruang dan lingkungan kegiatan industri, efisien, memberikan kemudahan dan daya tarik daya alam yang berkelanjutan: tidak mengubah kawasan lp2b, dan menyediakan lahan bagi kegiatan usaha kecil dan mikro. (s5) untuk kegiatan industri baru pada lokasi lokasi das cilamaya sebagaimana disebut pada huruf dan serta yang berada wilayah tersebut berlaku ketentuan berikut: limbah utama yang dihasilkan bukan berupa limbah cair dan tidak membuang limbah cair das cilamaya, dan bukan jenis industri dengan tingkat konsumsi air tinggi. dalam hal kawasan industri telah berdiri maka setiap industri baru wajib berada kawasan industri. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi seluruh kecamatan. pada kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan pengelolaan lingkungan menurut jenis industrbudaya: pariwisata alam, dan pariwisata buatan. pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: buatan bumi berada kecamatan kalijati: mana dewi sri berada kecamatan jalancagak: cc. nyadran berada kecamatan blarnakan: museum berada kecamatan kalijati, museum berada kecamatan subang: desa wisata wangunharja berada kecamatan crater: dan desa wisata bumiayu berada kecamatan jalancagak. pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawah tangkubanparahu, curug clean berada kecamatan risalah: curug paok berada kecamatan risalah: curug kembar berada kecamatan tanjungpinang: curug cibarubeuy berada kecamatan jalancagak, curug hijau berada kecamatan sagalaherang: curug dipuja berada kecamatan serangpanjang: curug panggang berada kecamatan serangpanjang: curug agung berada kecamatan sagalaherang: pantai bawakan berada kecamatan bawakan: pantai patimban berada kecamatan pusakanagara: pantai pondokbali berada kecamatan legonkulon, air panas ciaterberadadi kecamatan crater: wisata agro perkebunan teh berada kecamatan crater: oo. situ cigayonggong berada kecamatan halomalang: pemandian air panas batukapur berada kecamatan sagalaherang, dan dg. kampung jati mas berada kecamatan jalancagak. pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sirkuit roadrace berada kecamatan subang: kolam renang prestasi berada kecamatan subang: dan kolam renang rekreasi berada tiap pkl. paragraf kawasan peruntukan permukiman kawaspermukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf dengan luas kurang lebih (enam ribu delapan ratus tiga puluh dua) hektar meliputi: perkotaan subang: perkotaan pemasukan: perkotaan jalancagak, perkotaan case: perkotaan pusakanagara: perkotaan kalijati: perkotaan parade: perkotaan pabuaran: perkotaan bawakan: dan j3. perkotaan cbooo permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh dua) hektar meliputi: permukiman perdesaan ppl: dan permukiman desameliputi: batalyon kala hitam berada kecamatan subang: pangkalan tni angkatan udara lanud) suryadarma berada kecamatan hayati, kodim berada kecamatan subang: pos angkatan laut berada kecamatan bawakan: koramil berada setiap kecamatan: kantor kepolisian resor berada kecamatan subang, kantor kepolisian sektor berada seluruh kecamatan, dan pos polisi air berada kecamatan legonkulon.meliputi: kawasan strategis provinsi: dan kawasan strategis kabupaten. kawasan strategis kabupatensebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: ksp kawasan pertanian bertahan basah dan beririgasi teknis pantura: dan ksp kawasan pesisir pantura. bagian ketiga kawasan strategis kabupaten ksk sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf meliputi: kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi: dan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ksk megapolitan meliputi: kecamatan bawakan: kecamatan parade: kecamatan jambe, kecamatan parade barat: kecamatan pabuaran: kecamatan pemasukan: dan kecamatan patokbeusi. ksk agropolitan panggang berada kecamatan serangpanjang: ksk kawasan peruntukan industri sekitar koridor jalan tol: ksk pemandian air panas crater dan sekitarnya: ksk perkotaan subang dan sekitarnya meliputi: perkotaan subang: perkotaan kalijati, perkotaan parade: dan perkotaan cbooo. kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf meliputi: ksk kawasan hulu dan daerah tangkapan sungai cipunagara, ksk kawasan hulu dan daerah tangkapan sungai case: dan ksk kawasan hulu dan daerah tangkapan sungai cilamaya. ksk diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang ksk yang ditetapkan dengan peraturan daerah. bab arahan pemanfaatan ruangterdiri atas: indikasi program perwujudan struktur ruang, indikasi program perwujudan pola ruang: dan indikasi program perwujudan kawasan strategis kabupaten. indikasi program utama memuat uraian meliputi: program: kegiatan: cc. sumber pendanaan: instansi pelaksana, dan e.! tahun tahap tahun cc. tahap: aspek perencanaan rinci: aspek pemanfaatan ruang: aspek pengawasan dan pengendalian: dan aspekviii merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. bagian kedua indikasi program perwujudan struktur ruang indikasi program perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan pusat kegiatan: dan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. paragraf pengembangan pusat kegiatan pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan sistem perkotaan:: pengembangan pkl: dan pengembangan ppk. pengembangan pkl sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa: pengembangan pasar induk skala kabupaten: cc. pengembangan kantor kantor pemerintahan skala kabupaten: penyediaan rumah sakit tipe pengembangan mesjid kabupaten: pengembangan pendidikan skala kabupaten pkl subang: pengembangan taman perkotaan, dan pengembangan stadion olah raga kabupaten berada pkl subang. pengembangan ppk sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: penyediaan fasilitas pasar kecamatan: penyediaan fasilitas pendidikan skala kecamatan: dan cc. penyediaan puskesmas. pengembangan sistem perdesaan berupa pengembangan ppl sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: penyediaan pasar desa: dan penyediaan puskesmas pembantu. paragraf pengembangan sistem jaringan prasarana wilayahprasarana utama: dan pengembangan sistem prasarana lainnya. pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan sistem jaringan transportasi darat: pengembangan sistem jaringan perkeretaapian: pengembangan sistem jaringan transportasi laut: dan pengembangan sistem transportasi udara. perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan sistem jaringan energi, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi: cc. pengembangan sistem jaringan sumberdaya air, dan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. (l) pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: pengembangan jaringan jalan dan jembatan, pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan pengembangan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. pengembangan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan jaringan jalan bebas hambatan: bh. pengembangan jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten: cc. pengembangan jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten: pengembangan jaringan jalan kabupaten: dan pengembangan jembatan. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program berupa pembangunan jalan bebas hambatan. pengembangan jaringan jalan nasionalislan arteri primer. pengembangan jaringan jalan provinsijalan kolektor primer. pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: penetapan fungsi jaringan jalan kabupaten: pengembangan jaringan jalan kabupaten: peningkatan jaringan jalan kabupaten: dan peningkatan jembatan. pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program berupa peningkatan jembatan: pengembangan prasaranapeningkatan terminal penumpang tipe menjadi terminal penumpang dan barang terpadu: pengembangan terminal penumpang tipe peningkatan terminal penumpang tipe dan pengembangan terminal barang. pengembangan pelayananoptimalisasi trayek angkutan kota: optimalisasi trayek angkutan perdesaan: optimalisasi trayek angkutan perbatasan: optimalisasi trayek angkutan kota dalam provinsi: optimalisasi trayek angkutan kota antar provinsi: penyediaan sarana angkutan dalam kota, optimalisasi sarana angkutan antar kota dalam provinsi, optimalisasi sarana angkutan antar kota antar provinsi, ii. optimalisasi trayek angkutan barang, dan optimalisasi sarana angkutan barang. pengembangan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf diwujudkan dengan program meliputi: peningkatan jalur ganda ka: bh. pengembangan stasiun kereta api: dan peningkatan pelayanaprogram berupa pembangunan pelabuhan pengumpan. pengembangan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: optimalisasi fungsi bandara, dan penetapan kawasan keselamatan operasional penerbangan. pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: pemeliharaan jalur transmisi pipa gas yang sudah ada: pengembangan suit (seratus lima puluh) kilo volt, cc. updating suit (tujuh puluh) kilo volt menjadi (seratus lima puluh) voit, pengembangan putih: pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi: updating gardu induk (tujuh puluh) kilo volt menjadi (seratus lima puluh) voit, pengembangan gardu induk (seratus lima puluh) kilo volt: dan pengembangan energi alternatif. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: pengembangan jaringan kabel: pembangunan stasiun komunikasi nirkabel: optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nirkabel: optimalisasi menara base transceiver station bts) sebagai menara bersama, dan e. pengembangan cyber province dan jaringan telekomunikasi perdesaan. pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: pengelolaan saluran jarum timur, pengelolaan das dan atau sungai cipunagara, case, dan cilamaya, pembangunan waduk: konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air: pemanfaatan daerah irigasi: ' pengoptimalan sumber mata ai70tpemanfaatan potensi air tanah untuk air minum, kegiatan rumah tangga domestik, industri, dan irigasi: peningkatan kapasitas produksi sumber daya air: dan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan abrasi pantai. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan sistem jaringan persamaan, pengembangan sistem jaringan air minum: cc. pengembangan sistem pengelolaan limbah: pengambangan sistem drainase, dan pengembangan sistem jalur dan ruang evakuasi bencana. pengembangan sistem jaringan persamaan sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: pembangunan tpa, pengoptimalan tps dan pembuatan tps baru: cc. pengkajian lokasi alternatif tpa: penerapan konsep dan pembangunan sarana pengolah sampah 3r: pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap (enam) bulan terhadap tpa dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. pengelolaan sampah untuk dikembangkan menjadi energi alternatif. pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: peningkatan jaringan perpipaan, pengembangan sistem distribusi air minum: cc. pengembangan jaringan non perpipaan: dan pengembangan jaringan perpipaan. pengembangan sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: pengembangan jamban komunal: penyediaan air limbah sistem perpipaan: cc. meningkatkan pelayanan umum sanitasi, peningkatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan mandiri atas kuantitas dan kualitas limbah cair dan limbah padat: pembangunan ipar komunal: pengembangan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3): dan pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (plt). pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: pengembangan sistem pemutusan, perbaikan teknis prasarana drainase: pembangunan saluran drainase: pembuatan saluran drainase tersendiri pada kawasan fungsional: mengoptimalkan daya resep air dalam tanah dengan penghijauan, pembuatan sumur resapan: dan koordinasi pengelolaan saluran drainase. pengembangan jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: penyediaan ruang evakuasi bencana alam dan geologi, penyediaan jalur evakuasi bencana alam dan geologi: dan penyusunan studi mitigasi bencana. bagian ketiga indikasi program perwujudan pola ruang indikasi program perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf meliputi: pengembangan kawasan lindung: dan pengembangan kawasan budidaya. paragraf pengembangan kawasan lindung pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan kawasan hutan lindung: pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya: cc. pengembangan kawasan perlindungan setempat: pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, pengembangan kawasan rawan bencana alam: 'pengembangan kawasan hidalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: penetapan kawasan hutan lindung: pemantauan dan pengendalian kawasan:.wujudkan dengan program meliputi: penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya: peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air meliputi: pembuatan sumur sumur resapan: pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir, dan pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresahkan air. cc. pemantauan dan pengendalian kawasan,: dan pengawasan. pengembangan kawasan perlindungan setempat dalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: penegakan aturan garis sempadan pantai, sungai, waduk, dan rth: penetapan batas kawasan lindung, perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya: pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, dan rth: pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung: pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan indung: pengawasan kawasan lindung: pemeliharaan dan rehabilitasi sungai bagian hulu: penyusunan masterplan rth perkotaan: dan pengembangan rth. pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: penetapan batas kawasan lindung: perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya, pemeliharaan dan pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya: penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, penanaman dan pemeliharaan hutan bakau: dan penataan batas. pengembangan kawasan rawan bencana alamrawan bencana secara lebih akurat, hb. pemetaan kawasan bencana alam, pengaturan kegiatan manusia kawasan rawan bencana alam, melakukan upaya untuk mengurangi atau meniadakan resiko bencana alam, melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, melakukan pengelolaan dan konservasi das dan sumber daya airnya secara optimal: dan melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan. pengembangan kawasan lindung geologilindung geologi: penetapan sempadan mata air, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan indung, pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung, ge. pengawasan kawasan lindung, dan (sosialisasi dan relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana. pengembangan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa perlindungan alam plasma nutfah dan terumbu karangdiwujudkan dengan program meliputi: identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung lainnya: penetapan kawasan lindung lainnya: pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan: dan pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan. paragraf pengembang: pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat: pengembangan kawasan peruntukan pertanian: pengembangan kawasan peruntukan perikanan: pengembangan kawasan peruntukan pertambangan: fi. pengembangan kawasan peruntukan industri: pengembangan kawasan peruntukan pariwisata: pengembangan kawasan peruntukan permukiman: dan (program meliputi: penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas: pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari: penetapan tata batas kawasan hutan produksi: rehabilitasi hutan dan lahan kritis: perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan: pengembangan hasil hutan bukan kayu: pengembangan tanaman hutandalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: pembangunan hutan rakyat: rehabilitasi lahan kritis: rehabilitasi sumber mata air, pembangunan konstruksi sipil teknis kehutanan: pemanfaatan hasil hutan rakyat: dan pembangunan kebun bibit rakyat. pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf diwujudkan dengan program meliputi: pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan hortikultura: pengembangan kawasan perkebunan, dan pengembangan kawasan peternakan. pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada f1) huruf meliputi: pengembangan kawasan pertanian lahan basah: dan pengembangan kawasan pertanian lahan kering. pengembangan kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b): intensifikasi pertanian: cc. peningkatan keterampilan petani: pengembangan sarana dan prasarana pendukung: dan pengembangan pertanian terpadu. pengembangan kawasan pertanian lahan keringtanian lahan kering: intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian: dan bimbingan dan penyuluhan. pengembangan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada (ij huruf diwujudkan dengan program meliputi: penetapan kawasan peruntukan hortikultura: pengembangan pertanian organik: intensifikasi dan ekstensifikasi hortikultura, dankebunan: pengembangan perkebunan besar swasta dengan pelibatan masyarakat: cc. intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan: peremajaan tanaman tua: peningkatan pemasaran hasil produksi: dan pembangunan prasarana dan sarana perkebunan. pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada (ij huruf diwujudkan dengan program meliputi: identifikasi dan inventarisasi kawasan pengembangan peternakan, intensifikasi budidaya peternakan: penyediaan sarana dan prasarana pendukungprogram meliputi: pengembangan infrastruktur: pengembangan balai benih dan pengembangan produksi ikan: pengembangan usaha pembenihan rakyat: pengembangan pasar ikan: pengembangan industri pengolahan perikanan: dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan, pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan: peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan. pengembangan informasi sumberdaya mineral dan energi: peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, peningkatan peran serta masyarakat: pendataan ulang izin pertambangan: pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya, dan reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain. pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf diwujudkan dengan program meliputi: penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil: pengembangan ikm dengan membentuk sentra produksi, peningkatan sistem pemasaran: membuka peluang sebesar besarnya bagi industri yang ramah lingkungan, 78x menempatkan produk usaha pada tempat peristirahatan (rest area) dengan pola kemitraan: pengembangan aneka produk olahan: dan peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan ikm dan umkm: dan menyediakan perumahan bagi buruh. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan program meliputi: penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata: tata batas obyek obyek wisata: cc. pemeliharaan dan peningkatan jalan menuju obyek wisata: pengembangan satuan kawasan wisata: pengembangan obyek wisata utama: ( penguatan kalender wisata kabupaten: pengembangan sistem dan pusat informasi wisata, dan pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya. pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan: dan pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: pengembangan dan penataan kawasan: pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru: cc. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh: peningkatan penyehatan lingkungan permukiman: pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh: dan penyiapan lahan kasih dan fisika. pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf diwujudkan dengan program meliputi: penyediaan sarana listrik, program penyediaan air bersih secara sederhana: cc. pengembangan jaringan jalan desa: pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan, dan penyediaan fasilitas kesehatan. pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan program yang mendukung pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara. bagian keempat indikasi program perwujudan kawasan strategis kabupaten pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dengan programmeliputi: penyusunan rdr kawasan strategis kabupaten, pengembangan kawasan agropolitan dan megapolitan: cc. pengembangan dan penataan kawasan peruntukan industri, pengembangan permukiman perkotaan berwawasan lingkungan: pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata, pengembangan obyek wisata: peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata, penyediaan sarana dan prasarana, dan merealisasikan program pengembangan kawasmeliputi: ketentuan umum peraturan zonasi: ketentuan perizinan: ketentuan insentif dan disinsentif: dan 0d. sanksi administratifsistem perkotaan:: diperbolehkan dengan syarat maksimum pengembangan (dua puluh lima persen) pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi, diperbolehkan kegiatan bukan perkotaan dengan syarat tidak mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan:sistem perdes diperbolehkan dengan syarat maksimum pengembangan (dua putih lima persen) pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi: tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya, dan tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan.tambahanprasarana utama:transportasi darat: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan perkeretaapian: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi laut: dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarenergi: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi: cc. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumberdaya air, dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem prasarana wilayah lainnya. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada meliputi: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan dan jembatan: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan: dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan jalan dan jembatanjalan arteri: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan kolektor: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan lokal: dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jembatan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan arteri utama, diperbolehkan pemanfaatan lahan sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala provinsi dan nasional: diperbolehkan pemanfaatan lahan sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah, tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kabupaten: tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan jalan, (diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan, diperbolehkan dengan syarat penetapan garis sempadan bangunan terhadap bangunan pada tepi jalan arteri primer: diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya sepanjang jalan arteri primer: diperbolehkan dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat bagi pergerakan lokal: dan tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung sepanjang jalan arteri primer. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan kolektor: diperbolehkan pemanfaatan lahan sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten: diperbolehkan dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat bagi pergerakan lokal, diperbolehkan dengan syarat penetapan garis sempadan bangunan terhadap bangunan pada tepi jalan kolektor primer, diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya sepanjang jalan kolektor primer: (tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah: tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan jalan, dan tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung sepanjang jalan kolektor primer. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan lokal, diperbolehkan pemanfaatan lahan sepanjang koridor jalan fokal primer untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan,diperbolehkan dengan syarat penetapan garis sempadan bangunan terhadap bangunan pada tepi jalan lokal primer, diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya sepanjang jalan lokal primer, dan (tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung sepanjang jalan lokal primer. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: diperbolehkan untuk ditanami tanaman pelindung disekitar ujung jembatan: diperbolehkan adanya pagar pelindung pada kedua ujung jembatan, tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya disekitar jembatan: tidak diperbolehkan adanya kegiatan pertambangan situ sekitar jembatan: dan tidak diperbolehkan dijadikan tempat parkir pada sisi mulut jembatanuntuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan: dan tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dalam lingkungan kerja terminal. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan pelayananmelalui trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, diperbolehkan penyediaan halte, diperbolehkan syarat trayek dalam satu ruas jalan dan tidak menimbulkan kemacetan, dan tidak diperbolehkan angkutan kota antar provinsi melalui jalan kota. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasaranantuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api, diperbolehkan dengan syaratdengan syarat pemanfaatan ruang yang tidak menimbulkan dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta apjumlahbangunan fisik pada sempadan rel kereta hingga berjarak (lima puluh) meter kiri dan kanan rel, dan tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam lingkungan kerja stasiun kereta api. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasaranadiperbolehkan pemanfaatan ruang kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan, diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku: diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pada badan air sepanjang alur pelayaran sepanjang tidak mengganggu aktivitas pelayaran: tidak diperbolehkan kegiatan ruang udara bebas atas badan air: tidak diperbolehkan aktivitas yang dapat mengganggu jalur pelayaran umum, dan tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah pada media lingkungan hidup lautan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasaranabutuhan operasional bandar udara, diperbolehkan pemanfaatan ruang sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara, cc. diperbolehkan penetapan batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: tidak diperbolehkan adanya bangunan tinggi melebihi ketentuan kpop, dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya kawasan sekitar prasarana bandara. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana, diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar area pembangkit tenaga listrik dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya:negara: tidak diperbolehkan mendirikan bangunan bawah saluran udara tegangan tinggi suit) dengan sempadan berjarak minimal (dua puluh lima)meter pada kanan dan kiri tiang listrik transmisi: dan (tidak diperbolehkan mendirikan bangunan sekitar pembangkit listrik dalam radiusjaringan melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah daerah: diperbolehkan dengan syarat penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu sepanjang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan sekitarnya: cc. diperbolehkan dengan syarat membangun towersumberwaduk, embung, dan atau jaringan irigasi,prasarana wilayahprasarana sistem jaringan persamaan: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan air minum, cc. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem pengelolaan limbah: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan drainase: danjaringan persamaan sebagaimana dimaksud dalammendirikan bangunan yang menghalangi atau berpotensi menghambat jaringan persamaan, dan cc.iperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam: diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar sumber air minum sepanjang tidak merubah fungsi utama: dan tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan sekitar sumber air minum. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalamdengan syarat pengembangan kegiatan industri sepanjang menyiapkan prasarana pengelolaan limbah tersendiri tidak diperbolehkan membuang limbah industri badan sungai:iperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase: diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan perkotaan sepanjang didukung jaringan drainase: cc. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar prasarana jaringan drainase sepanjang tidak merubah fungsi utama, diperbolehkan dengan syarat membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan sepanjang tidak merubah fungsi utama, dan tidak diperbolehkan membuang sampah. sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun dengan ketentuan: diperbolehkan dengan syarat keberadaan ruangdengan syarat penggunaan pemanfaatan ruang sekitar ruang terbuka sepanjang tidak merubah fungsi utama, dan tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan ruang terbukcagardengan syarat pengembangan kegiatan pariwisata alam terbatas sepanjang tidak merubah bentang alam: diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya untuk penduduk asli dengan luasan tetap sepanjang, diperbolehkan dengan syaratketentuan berikut: tingkat kerapatan bangunan rendah dengan kdb maksimum (dua puluh persen) dan klb maksimum (empat puluh persen: perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi:engan syarat wisata alam sepanjang tidak mengubah bentang alam(uang terbuka hijau: diperbolehkan dengan syarat aktivitas wisata alam petualangan sepanjang tidak mengganggu kualitas air sungai: cc. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dalam menunjang fungsi taman rekreasi: tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air(tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan pengadaancagar alam, pelestarian alam,cagar alam dan cagar alam laut: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan mangrovecagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: diperbolehkan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan: diperbolehkan bagi kegiatan pendidikan dan ilmu pengetahuan, cc. diperbolehkan bagi kegiatan wisata alam terbatas: diperbolehkan bagi kegiatan penunjang budidaya: tidak diperbolehkan melakukan perburuan terhadap satwa yang berada dalam kawasan: tidak diperbolehkan memasukkan jenis tumbuhan dan satwa bukan asli dalam kawasan, tidak diperbolehkantidak diperbolehkantidak diperbolehkanmer: diperbolehkan bagi pemanfaatan keperluan pariwisata dan rekreasi: diperbolehkan bagi pemanfaatan keperluan penelitian dan pengembangan, cc. diperbolehkan bagi pemanfaatan keperluan pendidikan: diperbolehkan bagi pemanfaatan keperluan penunjang budidaya, lembaran daerah provinsi jawa barat nomor seri cprovinsi jawa barat tahun tambahan lembaran daerah provinsi jawa barat nomor seri djtambahan lembaran daerah provinsi jawa barat nomor seriidak diperbolehkandalam kawasan: (tidak diperbolehkan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan: tidak diperbolehkdan tidak diperbolehkan pemanfaatan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku. (mh ketentuan umum peraturan zonasi kawasan mangrovewisata alam tanpa merusak fungsi kawasan: tidak diperbolehkan pemanfaatan kayu bakau: tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan atau mencemari ekosistem bakau, dan tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ielitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan: tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai atau pendukung fungsi kawasan:: tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan sekitar kawasan, dan (: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir rob, dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan baris,banjir rob:abrasi pantamukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan, diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan, tidak diperbolehkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru, dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan strategis.diperbolehkan dengan syarat penyediaan ruang dan jalur evakuasi: diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang berfungsi memantau ancaman bencana: tidak diperbolehkan adanya kegiatan pertambangan dalam kawasan lindung geologi: dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang merusak kawasan.kawasan perlindungan plasma nutfah ex situ taman kehati: ketentuan umum kawasan terumbu karang: dan ketentuan umum kawasan lketentuan umum kawasan perlindungan plasma nutfah ex situ sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain:, diperbolehkan pengendalian pemanfaatan ruang wisata alam tanpa mengubah bentang alam: dan cc. tdak diperbolehkan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan pelestarian plasma nutfah. ketentuan umum kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: diperbolehkan kegiatan wisata air: diperbolehkan kegiatan pemancingan: dan tidak diperbolehkan penangkapan ikan dengan jaring dan bahan peledak: dan tidak diperbolehkan pengambilan material dasar laut dan penambangan. ketentuan umum kawasan lindung geologi yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf antara lai: diperbolehkan dengan syarat permukimandan : g .:alih fungsi hutan produksi: diperbolehkandengan syaratpendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan: diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata: tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan, dan tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan hutan produksi untuk kegiatan lain luar kehutankegiatan penghijauan, rehabilitasi, dan pengembangan hutan: diperbolehkandengan syarat pemanfaatan hasil hutanuntuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan: diperbolehkandengan syarat kegiatan budidaya sektor lain untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan: dan diperbolehkan dengan syarat alih fungsi hutan rakyat sepanjangnian tanaman pangan: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura:tidak diperbolehkan alih fungsi lp2b kecuali untuk kepentingan umum: tidak diperbolehkan kegiatan perkotaan sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah dikonversi, diperbolehkan, tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola: dengan ketentu: diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan: diperbolehkan alih fungsi lahan: naa av", www diperbolehkannya permukiman perdesaan(diperbolehs5): diperbolehkan permukiman perdesaan khususnya: diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan:dengan syarat alih fungsi lahan perkebunan besar swasta terlantar untuk kegiatan non perkebunan sepanjang tidak mengurangi fungsi ekologis dan hidrologis lahan, tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan bersifat menyerap air: dan tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai denganpengembangan sarana dan prasarana peternakan: tidak diperbolehkan pengembangan kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata merusak fungsi pariwisata: dan t: diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan. cc. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan, ad. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber daya perikanan sepanjang tidak melebihi potensi lestari: tidak diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan yang dibebani fungsi wisata merusak fungsi pariwisata, dan (pemulihan rona bentang alam setelah kegiatan penambangan, diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan: diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan sepanjang menjamin keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan: diperbolehkan kegiatan pemulihan tambang untuk dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain: tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan: tidak diperbolehkan penambangan dalam kawasan lindung:::penyediaan zona penyangga: diperbolehkan untuk rth: diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan industri sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sdm sekitarnya, diperbolehkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non politik:: diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah: diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai yang memanfaatkan air permukaan dan menjaga kelestariannya, diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai: diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri, diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industri: diperbolehkan pengembangan industri pada lahan untuk peruntukan industri: ( diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri sepanjang memiliki sistem pengolahan limbah dan atau limbah b3: diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan sepanjang memiliki pengelolaan limbah terpadu, diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor sepanjang dilengkapi jalan tersendiri: diperbolehkan untuk permukiman dengan syarat tidak lebih dari (tiga puluh persen) luas kawasan peruntukan, diperbolehkan untuk budidaya tanaman industri: diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan:: d: diperbolehkan kegiatan penelitian dan pendidikan, diperbolehkan pemanfaatan lahan lahan tidur untuk kegiatan pariwisata: diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung, diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata sepanjang menerapkan kearifan lokal: dan (diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan pariwisata sepanjang menyediakan fasilitas parkirperbolehkan peruntukan kawasan permukiman dialihfungsikan, diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku: diperbolehdiperbolehkan dengan syarat pembangunan pemukiman sepanjang menyediakan kelengkapan keselamatan bangunan, dan lingkungan, diperbolehkan dengan syarat pembangunan pemukiman sepanjang menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan, (diperbolehkan dengan syarat pembangunan pemukiman sepanjang menyediakan drainase, sumur resapan, dan penampungan air hujan: diperbolehkan dengan syarat pembangunan pemukiman sepanjang menyediakan fasilitas parkir:untukan pertahanan dan keamanan negara disusun dengan ketentuan:, diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara: dan tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang melebihi bangunan kawasan pertahanan dan keamanan. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten (l)strategis provinsi: diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana,, diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana, dan cc. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya. bagian ketiga ketentuan perizinan dalam pemanfaatan ruang setiap orang dan atau badanta rencana struktur, pola ruang wilayah dan peraturan zonasi wilayah kabupaten sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. ketentuan perizinan berfungsi untuk alat pengendalian dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang: rujukan dalam pembangunan. |
tea rms bupati blora provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten blora dan menetapkan desaetapan desa kabupaten blora. dengan peraturan daerah ini ditetapkan desa kabupaten blora. himpunan peraturan daerah desa sebagaimana dimaksud pada terletak dalam cakupan wilayah kecamatan. nama dan kode desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagianpenetapan desa kabupaten blorsesuainya dan menetapkan desa dengan peraturan desa. himpunan peraturan daerahnetapan desa kabupaten blora. ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten blora nomor himpunan peraturan daerahorganisasi pemerintahesan layanan republik indonesia nomor sekretariat darah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses dah, para k. peraturan daerah kabupaten kaur nomor tahun tentang organisasi pemerintahan desa besertasay bupati kaur, papan hukum diteliti kebenarannya, permen malik diundangkan bantuan pada tanggal #religi sekretaris daerah, bandar a aa bupatibone provinsisulawesiselatan peraturan bupatibone nomor tahun tentang pengembangan anak usia dini holistik, integratif dan berbasis masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bone, menimbang bahwa peningkatan kualitas sumbermoral emosional, spiritual dan kesejahteragembangan anak usia dini holistik, integratif d:(lembaran daerah tahun tambahan lembaran daerahperaturan daerah kabupaten bone nomor tahun tentang apbd tahun anggaran lembaran daerah kabupaten bone tahun nomor peraturan bupati kabupaten boe nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pengembangan anak usia dini holistik, integratif dan berbasis masyarakat. babiusia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan, integratif dan berbasis masyarakatterintegrasi dan berbasisdan berbasis masyarakatdan berbasis masyarakat , integratif dan berbasis masyarakat dan bersifat pembiasaan, cc. pelayanan yang non diskriminasi, pelayanan yang berpusat pada anaktata kelola pemerintahan yang baik, dan memperhatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, minat dan karakteristik anak. arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik, integratif dan berbasis masyarakat, integratif dan berbasis masyarakat, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayankedua sasaran pengembangan anak usia dini holistik, integratif dan berbasis masyarakat adalah: masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini, pendidik seperti guru tk ra kader kader masyarakat seperti pkk, posyandu, bina keluarga balita, taman paditungka, taman penitipan anak, taman pengajian alur'an, kelompok bermain dan kader kader masyarakat yang sejenis:, integratif dan berbasis masyarakat: melakukan supervisi, melakukan advokasi, dan melakukan pelatihandaerah bertanggungdan monitoringmengalokasikan anggaran secara proporsional kepada lembaga layanan paud dan skpd terkaittim koordinasi pengembangan anak usia dini holistik, integratif dan berbasis masyarakat bagian kesatu pembentukan dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik, integratif dan berbasis masyarakat dibentuk tim koordinasi pengembangan anak usia dini holistik integratif dan berbasis masyarakat, dengan keputusan bupati. susunan keanggotaan tim koordinasi pengembangan anak usia dini holistik, integratif dan berbasis masyarakat, sebagaimana dimaksud terdiri dari pembina, penanggungjawab, ketua dan anggota, tim koordinasi pengembangan anak usia dini holistik integratif dan berbasis masyarakat bertanggung jawab kepada bupati. bagian kedua tugas tim koordinasi pengembangan anak usia dini holistik integratif dan berbasis masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan master plan program pengembangan anak usia dini holistik, integratif dan berbasis masyarakat kabupaten bone, melakukan pertemuan koordinasi antar instansi secara berkala dan berkesinambungan bawah koordinasi sekretariat kappa kabupaten bone, melakukan supervisi fasilitasi secara terpadu tingkat kecamatan dan desa, melakukan sosialisasi dan advokasi program pengembangan anak usia dini tingkat kabupaten, kecamatan dan desa secara terpadu, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini tingkat kecamatan dan desa sekaligus menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini kabupaten bone. bab: pemantauan dan evaluasi pelaksana. babi pelaporan ketua tim melaporkan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik, integratif dan berbasis masyarakat kepada bupati secara berkala, integratif dan berbasis masyarakat bersumber padamasyarakat. babancarkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penetapannya dalam berita daerah kabupaten bone. ditetapkan watampone pada tanggal juni lan ritratto bone, kls padjalangi song aan milik gantian all uli pada tanggal juni aris daerah 8g, naga st) darma sebgai a daerah kabupaten bone tahun nomor bon. |
nim bupati bone provinsi sulawesi selatan peraturan bupati bomenimbang bahwa memenuhi ketentuan peraturan daerah kabupaten bokabupaten bone tahun anggaran sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan apbdkeputuspelaksanatransferberlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan watampone pada tanggal juli bone, pia oma ea. dasar padjalangi diundangkan watampone naa pada tanggal juli ben #sekretaris daerah kabupaten bone pf, gala ken (fe ora darma ee. daerah kabupaten bone tahun nomor ini |
bupati buleleng provinsi bali peraturan bupati buleleng nomor tahun tentang tata carbuleleng tentang tata cartiga pelaksanaan anggaran paragraf pelaksana anggaran skpd pengguna anggaran kuasa penggunan anggaran menetapkan pelaksana anggaran skpd sebagai berikut ppt, ppk skpd dan pembantunya sebagai ketatausahaan keuangan skpd: pembantu bendahara, ppk, pejabat pengadaan, pejabat dan atausampai dengan rp. (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk jasa konsultansi sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah):diatas rp. (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk jasa konsultansi diatas rp. (lima puluh juta rupiah). persyaratan ppk, dan pejabat pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. paragrafsebagai berikut: penerimaan pendapatan daerah setiap triwulanan sebesar dari total penerimaan pendapatan daerah. pengeluaran belanja secara keseluruhan setiap triwulanan rata rata sebesar dari total belanja daerah atau sesuai dengan kebutuhan belanja, kecuali untuk belanja sharing retribusi parkir dan retribusi daerah tempat wisata dapat melebihi dari total belanja daerah. bagi skpd yang memiliki kebutuhan mendesak maka dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan persetujuan dari koordinator tapi. bagian keempat pelaksanaan anggaran pendapatan daerah bendahara penerimaan skp serta langsung disetor rekening kas umum daerah,setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. penerimaan dari pendapatan operasional atau fungsional badan layanan umum daerah blue) diatur tersendiri dengan peraturan bupatipenerimaan oleh bendahara penerimaansebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara berkalazas umum pelaksanaan anggaran belanja daerah paragraf azlayanan jasa dan keperluan kantor sehari hari yang terdiri dari gaji pns: honorarium tenaga honor daerah: rekening air: rekening telepon: rekening listrik: asuransi premi, bahan bakar minyak: pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran pbb aset daerah: belanja yang bersifat mengikatlanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. pembayaran gaji dan tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil yang dimutasi, dibebankan pada instansi skpd penerima mutasiyang dimutasi sebelum apbd perubahan, maka pembayaran gaji dan tunjangan umum dibebankan pada instansi skpd sebelumnya sampai dengan dilakukannya perubahan apbdsebagaimana dimaksud pada pembayaran gaji dan tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil yang dimutasi setelah apbd perubahan, dibebankan pada instansi skpd sebelumnya sampai dengan berlakunya apbd tahun anggaran berikutnya. paragraf pengadaan barang jasa pengadaan barang jasa dilakukanngguna anggaran memiliki tugas menyusun dan mengumumkan rencana umum pengadaan, termasuk didalamnya menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja pengadaan sebagaimana contoh format kerangka acuan kerj anggaran dalam menyusun rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada melakukan pemakaman barang jasa dengan mempertimbangkan jenis pengadaan, dan pagu anggaran pengadaan untuk mewujud. pengguna anggaran mengangkat dengan keputusan untuk pejabat sebagai berikut ppk yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa: pejabat pengadaan untukserta melaksanakan pengadaan dengan tata cara pembelian melalui sistem katalog elektronik (e purchasing): unit yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan barang jasa melaksanakan pengadaan barang jasa sebagai berikujasa konsultasi dengan nilai diatas rp. (lima puluh juta rupiah): ulp dapat melaksanakanaket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi rp. (lima puluh juta rupiah). purchasing dilaksanakan oleh pejabat pengadaan ppk atau pejabat yang ditetapkan oleh kepala skpd. paragraf belanja tidak langsung belanja pegawai yang dibebankan dalam apbd dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. belanja bunga pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dibayarkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam apbdrmintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan spp ls atau ditentukan lain oleh bupati. permintaan pembayaran sebagaimana pada dilakukan dengan spp gu. apabila pada tahun anggaran berjalan pada belanja tidak langsung terjadi kekurangan anggaran baik secara keseluruhan maupun pada rincian obyek belanja maka dapat dilakukan pergeseran antara obyek belanja. pengajuan spp belanja tidak langsung dilaksanakan sebagai berikut: belanja pegawai oleh kepala bagian bidang kasual tu sekretaris yang menangani urusan kepegawaian masing masing skpd: belanja pembayaran bunga pinjaman oleh kepala badan keuangan daerah: belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur dalam peraturan bupati. paragraf belanja langsung belanja pegawai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak diperkenankan menerima honorarium lebih dari (satu) jenis setiap bulannya dalam (satu) kegiatan. honorarium dalam kepanitiaan pelaksanaan kegiatan hanya diberikan kepada kepanitiaan yang melibatkan pns. uang lembur bagi pns yang melaksanakan kerja lembur dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. permintaan pembayaran untuk honorarium dan uang lembur sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan dengan spp ls atau spp up, atau spp gu dan dibayarkan setelah pekerjaan dilaksanakan serta pembayaran belanja pegawai disetujpegawai sebagaimana dimaksud pada disetujui oleh pengguna anggaran. belanja dengan sumber dana dari dak fisik dilakukan dengan mekanisme spp ls. belanja dengan sumber dana dari non fisik dilakukan dengan mekanisme spp ls atau spp gu. pelaksanaan belanja barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakubelanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan spp ls atau spp up, spp gu atau spp tu dan pembaybarang dan jasa diketahbarang dan jasa sebagaimana dimaksud pada disetujui oleh pengguna anggaran. belanja perjalanan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai laporan bahwa perjalanan dimaksud benar benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan. belanja bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan pada skpd dapat dibebankan pada apbd dengan mencantumkan dpa masing masing skpd. pemakaian bahan bakar minyak untuk kendaraan roda dua sepeda motor ditetapkan (satu) liter untuk (lima belas) jalan. pemakaian bahan bakar minyak untuk kendaraan roda ditetapkan (satu) liter untuk (sepuluh) jalan. pemakaian bahan bakar minyak untuk kendaraan roda empat ditetapkan (satu) liter untuk (tujuh) jalan. pemakaian bahan bakar minyak untuk kendaraan roda enam ditetapkan (satu) liter untuk (lima) jalan. pemakaian bahan bakar minyak dalam kota kabupaten kecamatan untuk kendaraan roda empat bagi pejabat setiap hari kerja diatur sebagai berikut kendaraan roda empat bupati dan ketua dprd sebanyak (lima belas) liter hari. kendaraan roda empat wakil bupati, wakil ketua dprd dan sekda sebanyak (sepuluh) liter hari. cc. kendaraan roda empat asisten sekda, kepala skpd dan staf ahli bupati sebanyak (tujuh) liter hari. kendaraan roda empat sekretaris skpd dan kepala bagian sekretariat daerah sebanyak (enam) liter hari. kendaraan roda empat kepala bagian diluar sekretariat daerah dan kepala bidang sebanyak (lima) liter hari. pemakaian bahan bakar minyak dalam kota kabupaten kecamatan untuk kendaraan roda dua sepeda motor setiap hari kerja sebanyak (dua) liter hari. pemakaian bahan bakar minyak untuk mesin dan alat berat ditetapkan oleh masing masing kepala skpd pengguna mesin dan alat berat tersebut berdasarkan spesifikasi atau kajian teknis mesin dan alat berat yang digunakan. belanja makanan dan minuman ditetapkan dengan nilai tertinggi sebagai berikut nasi atau makanan sejenis lainnya perkotaan bungkus (satu) kali sebesar rp. (empat puluh ribu rupiah). snack atau makanan ringan sejenis lainnya perkotaan bungkus (satu) kali sebesar rp. (enam belasdalam daerah kabupaten buleleng sebesar rp. (dua puluh limaluar daerah kabupaten buleleng sebesar rp. (empat puluh ribu rupiah). makanan prasmanan dan snack per orang (satu) kali untuk kelas utama vvp sebesar rp. (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). makanan prasmanan dan snack per orang (satu) kali untuk kelas menengah vip sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah). makanan prasmanan dan snack per orang (satu) kali untuk kelas ekonomi sebesar rp. (enam puluh ribu rupiah). nasi atau makanan sejenis lainnya perkotaan bungkus (satu) kali untuk kegiatan lomba mewakili daerah sebesar rp. (empat puluh ribu rupiah). pelaksanaan belanja modal tanah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. pelaksanaan belanja modal selain sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanauntuk belanja modal dilakukan dengan spp ls dan pembayaran belanja modal diketahui oleh atasan langsung ppt. paragraf pembiayaan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. bab perubahan apbd bagian pertama pergeseran anggaran ketentuan tentang tata cara pergeseran anggaran diatur dengan peraturan bupati tersendiri. bagian keduenerimaan perhitungan pihak ketiga ppk): penerimaan iwp: penerimaan perum, penerimaan ph: penerimaan panjar, penerimaan ppn, penerimaan hutang kelebihan, penerimaan asuransi kesehatan, penerimaan lain lain, penerimaan jaminan kecelakaan kerja,dan penerimaan jaminan kematian, pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada seperti: pengeluaran perhitungan pihak ketiga ppk): pengeluaran iwp: pengeluaran perum, pengeluaran ph: pengeluaran panjar, pengeluaran ppn: pengeluaran hutang kelebihan, pengeluaran asuransi kesehatan, pengeluaran lain lain, pengeluaran jaminan kecelakaan kerja,dan pengeluaran jaminan kematian,oleh bendahara penerimaan pembantupembantu dapat dilakukan secara berkalla daerah melalui bud. bagian ketigaengajuan spp barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada diajukan untuk keperluan belanja bernilai diatas rp. (lima juta rupiah)sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan untuk masing masing skpd. untuk penggantian uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan spp gu. pengajuan spp gu sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk mengganti yang sudah terpakai dan sudah spj kan dan atau ketika habis. apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, sedangkan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan lain maka dapat diajukan spp tu. pengajuan spp sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan jika sudah pernah mempertanggungjawabkan penggunaan sebelumnya. batas jumlah pengajuan spp tu sebagaimana dimaksud pada dgian keempatgunakan untuk penyediaan dana bagi tiap tiap skpd dalam periode waktu (satu) bulan. spd dibuat terpisah antara spd belanja langsung dan spd belanja tidak langsung. apabila terjadi pergeseran ataupun perubahan anggaran, dapat diterbitkan spd perubahan. penerbitan spd agar memperhatikan ketentuan pengaturan anggaran kas. penerbitan spd dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan memverifikasbagian keenam perintah membayar dalam hal spp up, spp gu, spp tu, spp ls yang diajukyang diajukbagian ketujuhdidukung dengan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. dalam hal spm up, spm gu, spm tu, spm ls sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap bud kuasa bud menerbitkan sp2d. sp2d yang diterbitkan oleh bud kuasa bud dicairkan dengan mekanisme memindahbukukan dari rekening kas daerah rekening penerimalaksanaan transaksi non tunai pada bendahara pengeluaran diakukan dengan metode transfer. batasan transaksi non tunai akan diatur dengan instruksi bupati. pelaksanaan transfer dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada pns, non pns dan pihak ketiga lainnya setelah ppt melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan untuk perjalanan dinas dengan pembayaran uang muka perjalanan dinas. bagian kedelapanjuga disampaikan kepada ppitambahan lembaran daerah nomor menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaranpk skpd menyusun laporan realisasi anggaran setiap bulan dan disampaikan kepada ppid sebagai bahan evaluasi pelaksanaan apbb laporan keuangan bagian pertama laporan realisasi triwulanan anggaran pendapatan dan belanjasampaikan kepada ppid sebagai dasar evaluasi pelaksanaan apbddapatbupati inirosedur dan teknis pertanggungjawaban pertanggungjawaban belanja pegawai non gaji dan tunjangan lainnya bagi pegawai daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut keputusan ketentuan yang mengatur: daftar penerimaan uang,, daftar hadir: surat perintah kerja lembur: daftar hadir kerja lembur, dan berita acara serah terimpersyaratan tersebut diatas disesuaikan dengan obyek belanja yang dipertanggungjawabkanjasa yang nilainya sampai dengan rp. (seproses pengadaan sebagaimana contoh yang tercantum pada lampiran iii peraturan bupati inin pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan belanja barang jasa dan belanja modal untuk pengadaan jasa konsultan dengan nilai sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah), danlain yang dipersyaratkan dalam bukti perjanjian. pengadaan dengan tata cara pembelian melalui sistem katalog elektronik (e purchasing) memenuhi persyaratan sebagai berikut::dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan tata cara pembelian melalui sistem katalog elektronik (e purchasing). pertanggungjawaban makanan dan minuman untuk kegiatan yang melibatkan pihak ke iii (non rapat) sebagaimana dimaksud huruf dan huruf memenuhi persyaratan sebagai berikutperaturan bupati ini:dan cc. undangan surat pemberitahuan atau sejenisnya, daftar hadir dan atau foto pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan, dan berita acara serah terima kepada forlap ketua dan sebagainya. pengadaan barang jasa yang besarnya selain sebagaimana dimaksud pada diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengadaan barang jasa dengan swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pertanggungjawaban penggunaan bahan bakar minyak meliputiprint out dari stasiun pengisian bahan bakar spbu), dan rekap pengisian bahan bakar minyaprint out sebagaimana dimaksud pada tidak diperoleh mesin cetak rusak, maka dilengkapi surat bukti lain yang sah serta surat keterangan dari stasiun pengisian bahan bakar spbu). pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan yaitu surat tugas yang sah dari atasan pelaksanaan spd:(dalam hal tidak diperoleh bukti pembayaran)laporan pelaksanaan perjalanan dinas:dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. perjalanan dinas mengikuti rapat seminar pertemuan sejenis, penanganan perkara dan pelaksanaan tugas khusus luar kantor dengan memenuhi syarat: surat undangan dari penyelenggara rapat seminar pertemuan sejenis, (dalam hal mengikuti rapat seminar pertemuan sejenis) surat perintah mengikuti menghadiri rapat seminar pertemuan sejenis, penanganan perkara dan pelaksanaan tugas khusus luar kantor, laporan hasil rapat seminar pertemuan sejenis, penanganan perkara dan pelaksanaan tugas khusus luar kantor,danperjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. contoh format kelengkapdesember bupati buleleng, putu agus suradnyana diundangkan singaraja pada tanggal, desemberakuntansi akuntansi spj up, dan kode rekening up gu tu tahun anggaran sumber dana akuntansi sudah terima dari bendahara pengeluaran.o.coooooooooolunas dibayar, yang menerima, tanggal, pengguna kuasa atasan langsung ppt bendahara, pengguna anggaran ppt catatan biaya meterai sesuai ketentuan yang berlaku. untuk skpd kantor camat tidak diperlukan. akuntansi kode rekening tahun anggaran sumber dana akuntansi sudah terima dari pengguna anggaran kepala skpd .yang menerima, pengguna kuasa atasan langsung ppt") ppt pengguna anggaran, nip. nip. nip. catatan biaya meterai sesuai ketentuan yang berlaku. untuk skpd kantor camat tidak diperlukan. bupati buleleng, putu agus suradnyana badan pemeriksa keuangan atau disingkat dengankerangka acuan kerja pengadaan barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan swakelola cover kerangka acuan kerja sh, spn kru kerangka acuan kerja (kak) tahun anggaran . pemerintah kabupaten buleleng alamat skpd www.bulelengkab.go.id email: kerangka acuan kerja (kak) pengadaan barangbarang nama nama organisasi yang menyelenggarakan melaksanakan organisasi pengadaan barang: pengadaan k l d i snncananenenann nan aan anna aan anakan ana nana sumberdaya sumber dana: biaya total perkiraan biaya yang diperlukan rp. se. oo. (ee rupiah) jangka waktu . hari bulan, terhitung sejak . pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli (apabila diperlukan) terampilsananenana ost spesifikasi spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi: teknisscsm. dst persyaratan lainnya meliputi cara pengangkutan, penimbunan penyimpanan (apabila diperlukan): cara pemasangan pengoperasian penggunaan (apabila diperlukan): sananenenanannrannaan st3 pelatihan pelatihan (apabila diperlukan) macam pelatihan (tentang cara pengoperasian menggunakan memelihara memperbaiki, sn. dsb, sasaran pelatihan (calon operator mekanik, .dsb), maksud dan tujuan diadakannya pelatihan waktu lamanya pelatihan . (hari bulan): fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pelatihan .c. nana ost pemerintah kabupaten buleleng alamat skpd www.bulelengkab.go.id email: kerangka acuan kerja (kak) jasa lainnyayang dihadapi terkait dengan kebutuhan jasa lainnya maksud dan maksud tujuan maksud pengadaan jasa lainnya tujuan tujuan pengadaan jasa lainnya .oococococoooooo. target target sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan jasa sasaran konsultansi .oooooooooomnnnennnnnnannanaanaan nama nama organisasi yang menyelenggarakan melaksanakan organisasi pengadaan jasa lainnya: pengadaan k l d i pownonnnenennanenananananaan ana nananaaan konsultansi skpd snnenenenananenenn ana banana aananaaan sumberdaya sumber dana yang diperlukan untuk membiayai dan pengadaan jasa lainnya biaya total perkiraan biaya yang diperlukan rp. se. oo. (ee rupiah) ruang ruang lingkup pekerjaan pengadaan jasa lainnya lingkup, san nenananenaneaeh lokasi lokasi pengadaan pekerjaan pengadaan jasa lainnya fasilitas fasilitas yang dapat disediakan oleh pa kpa ppk penunjangjasa dihasilkan lainnya. waktu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pelaksanaan jasa lainya . hari bulan j. yang diperlukan tenaga tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi terampil tingkat pendidikan minimal tenaga terampil yang yang dibutuhkan, ibu tuhan: waktu penugasan sesuai ketentuan, il. metoda metoda kerja yang harus dilakukan oleh penyedia jasa kerjil. spesifikasi spesifikasi yang diperlukan, meliputi: teknis, hasil yang dapat diproduksi diselesaikan harus memenuhi standar kualitas sesuai yang ditetapkan, ilpekerjaan konstrukkonstruksi maksud dan maksud tujuan maksud pekerjaan pengadaan konstruksi tujuan tujuan pekerjaan pengadaan konstruksi target target sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan sasaran pengadaan konstruksi nama nama organisasi yang organisasi menyelenggarakan melaksanakan pekerjaan pengadaan pengadaan konstruksi: konstruksi k l d i ancocovennnnsenenananasesenananana sumberdaya sumber dana: perkiraan biaya total perkiraan biaya yang diperlukan rp. nc. ooo fee rupiah) ruang ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi lingkup, senennnnnnsenenen) lokasi lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi fasilitas fasilitas penunjang yang disediakan oleh penunjang pa kpa ppk . (apabila diperlukan): jangka $ccc. hari bulan, terhitung sejak waktu secssesenses sense. (ter waktu yang diperlukan pelaksanaan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi) pekerjaan tenagasevooooo000000000000.voodoo. ccc0s. dst keluaran keluaran produk yang dihasilkan dari pelaksanaan produk yang pengadaan pekerjaan konstruksi .ooooooo dihasilkan spesifikasi spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:, ketentuan penggunaan tenaga kerja: metode kerja prosedur pelaksanaan pekerjaan ketentuan mengenai penerapan manajemen konstruksi keselamatan dan kesehatan kerja): dii yang diperlukanjasa konsultanjasa konsultansi .ooocoocooooooooooooooooooooo. maksud dan maksud tujuan maksud pengadaan jasa konsultansi tujuan tujuan pengadaan jasa konsultansi target target sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan sasaran jasa konsultansi .ooocoooooooooooooooooooooo. nama nama organisasi yang organisasi menyelenggarakan melaksanakan pengadaan pengadaan konsultansi: konsultansi k l d i anoneenenennananennenannunananaan sumberdaya sumber dana: perkiraan total perkiraan biaya yang diperlukan biaya rp. nc. ooo fee rupiah) ruang ruang lingkup pekerjaan pengadaan jasa lingkup, konsultansi . lokasi lokasi pengadaan pekerjaan pengadaan pekerjaan, konsultansi . fasilitas fasilitas penunjang yang disediakan oleh penunjang pa kpa ppk . (apabila diperlukan): produk yang hasil produk yang akan dihasilkan dari pengadaan dihasilkan jasa konsultansi .co.oooooooo. waktu waktu yang diperlukan untuk pekerjaan pengadaan pelaksanaan jasa konsultansi . hari bulan. yang (dapat berupa laporan hasil studi, hasil penyusunan diperlukan desain atau laporan pengawasan konstruksi, dsb, il. pendekatan pendekatan penghimpitan masalah terkait dengan dan kebutuhan jasa konsultansi dan metodologi untuk metodologi menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan jasa konsultansi .coco. spesifikasi spesifikasi yang diperlukan, meliputi: teknisy dan pengukuran serta investigasi: (apabila diperlukan): spesifikasi laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa teknis konsultansi, meliputi: laporan pendahuluan, laporan pertengahan, laporan akhir: laporan bulanswakelolaocoooooooooooooooooooooooooo.o.sasaran barang nama nama organisasi yang organisasi menyelenggarakan melaksanakan pengadaan pengadaan barang: barang k l d i senennnnnnennan asn nnnsananan sumber dana sumber dana biaya total perkiraan biaya yang diperlukan rp. nc. ooo fee rupiah) ruang lingkup, ruang lingkup batasan lingkup pengadaan lokasi pekerjaan swakelola fasilitas lokasi pekerjaan swakelola yang akan penunjang dilaksanakan. fasilitas penunjang yang disediakan oleh pa kpa ppk (apabila diperlukan) jangka waktu . hari bulan, terhitung sejak pelaksanaan pekerjaan tenaga kerja tenaga kerja upah borongan dan atau tenaga ahli dan atau perseorangan yang diperlukan untuk melaksanakan tenaga ahli pengadaan pekerjaan swakelola (apabilseorangan diperlukan) bahan bahan material dan peralatan yang diperlukan material dan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan peralatan swakelola (apabila diperlukan) keluaran pro keluaran produk yang dihasilkan dari pelaksanaan duk yang pengadaan pekerjaan swakelola .eieicece. dihasilkan spesifikasi spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi teknis, ketentuan gambar kerja (apabila diperlukan):: ketentuan perhitungan prestasi pekerjarincian honor tim peeeesoococce000000000 kegiatan dan atk dan bahan komp. peeeecooocoooocooooco. biaya konsumsi rapat peeeeseoococo00ene000e swakelola per. dinas dalam daerah rpeescoococococow biaya op. end. dinas rpeescoococococow total rpanannnaaaai nip. ceenennn men penenang mama bupati buleleng, putu agus suradnyana lampiran ijasa yang nilainya sampai dengan rp. (sepuluh juta rupiah) pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: surat pesanan nomor la. snencenenesanan posnenenenannnnanana canaan penyedia nama perusahaan enonnenenenensenenenanaeansanananan alamat anonesenenenennnnanasngadaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan nama .cbooo#o woo# woo nama .cbooo#o woo# woo menyetujui pejabat pembuat komitmen nama .coor#oooocoo contoh bukti pembelian cu toko singaraja, .cbooo . oli malu yth. skpd w.ooo&&k . bulan . tahun secure ses. yang bertanda tangan bawah ini: nama penyedia ) . alamat senenenenenenenenananananananananbukti pembelian nomor .) tanggal ss. senilai rp. coocatatan dalam hal bukti pembelian tidak ada nomor, menggunakan nomor pejabat pembuat komitmen ppk) dalam hal ppk skpd berhalangan, maka ditandatangani oleh pengguna anggaran skpdoc ini . tanggal. bulan . tahun . yang bertanda tangan bawah ini: nama onevennnnnnenennnanenan nana nana nana nan anna nanas banana jabatan pengurus barang pengguna .o.o. berdasarkan surat keputusan . tanggal, . selaku pejabat ketatausahaan pengguna barangbukti pembelian nomor .! tanggal . senilai rp.cocok oocooooooooooooro. mengetahui pengguna barang nama .oco oocooooooooooooo. catatan dalam han bukti pembelian tidak ada nomor, menggunakan nomor pejabat pembuat komitmen ppk)snccenvensen san eenannanaanananananananananan pekerjaan pengadaan .o.o.ooooooo tahun anggaran .oococcoco oooooooooooooooo. nip. .ocoococooocoonsenanpemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: harga perkiraan sendiri (hps) kegiatan snnnensenanneneennnna ane sananasanasanananana pekerjaan pengadaan .oooooooooooo satuan kerja nnneneennennsen sen nan nanas ana ana ana san naajumlah| ppn banyaknya uang singaraja, .ococooooooooooo menetapkan pejabat pembuat komitmen skpd ccc.oooooooooooooooooo. nama.oonncnesensen sen sanannanaan ana naan untuk kegiatan sncococensen sen ses serasa aga skpd seed. tahun ., dengan ini mohon penawaran|a|untuk kegiatan .iiioioo.oi. pada skpd seed. tahun . dengan ini mohon penawaran harga barang jasa dengan rincian sebagai berikut uraian pekerjaan spesifikasi volume satuan pengadaan barang jasa teknis ukuran |,ooooooooooooooooooooopenyedia nomor kepada: hal penawaran harga. yth. pejabat pengadaansalah ppnpenawaran yth. pejabat pengadaan harga. skpd .oooooocooooo.i.coooo woo pemilik direktur pimpinan pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: akuntansi pengadaan nomor . sencooococoi sanasnnenananananan landasan akuntansi pengadaan ini merupakan bukti perjanjian pengadaan barang jasa antara pejabat pembuat komitmen ppk) skpd.ec.c.c. dengan penyedia barang jasa ud cv pt. yang beralamat .eiiiii. sesuai dengan surat penawaran harga nomor . tanggal . untuk pengadaan barang jasa berupa uraian harga barang spesifikasi volume satuan jumlah keterangan teknis rp) jasa rp) disediakan untuk kegiatan pada skpd) ppn |oreenanasa ooo at| oo tanggai serah banyaknya uang terima: singaraja, .oocoooooooo. penyedia menetapkan penyedia barang jasa ud. cv. perusahaan . pejabat pengadaan, nama coco oooooooooooooooo. nama coooooooo jabatan . nip. an. menyetujuisurat pesanan nomor .ooi snacesenananana ponnnnenenennnnananan lan sesuai akuntansi pengadaan nomor . tanggal . penyedia nama perusahaan anonesenenenennnnanasananananananan alamat sncnnennnsanananananlaksana teknis kegiatan pejabat pengadaan, nama .ooooooooooooooo. nama coooooooo menyetujui pejabat pembuat komitmen nama coco oooooooooooooooo. contoh bukti pembelian pendukung akuntansi pengadaan cu to singaraja, .cbooo akuntansi pengadaan.oooocooooooakuntansi pengadaan nomor . tanggal .oco oocooooooooooooo. mengetahui pengguna barang nama .coo oocooo.oooocoooooodengan surat perintah kerja (spk) dokumen pengadaan langsung bentuk dokumen pengadaan barang jasa mengacu pada ketentuan peraturan kepala lopp nomor tahun tentang standar dokumen pengadaan barang jasa pemerintah: standar dokumen pengadaan barang pengadaan langsung menggunakan spk standar dokumen pengadaan jasa konsultansi perorangan pengadaan langsung menggunakan spk cc. standar dokumen pengadaan jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk standar dokumen pengadaan jasa lainnya pengadaan langsung menggunakan spk standar dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi pengadaan langsung menggunakan spk dokumen kelengkapan lainnya bentuk dokumen kelengkapan lainnya disusun sesuai lampiran contoh contoh dokumen sebagai berikutpemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: harga perkiraan sendiri (hps) kegiatan anconecensen sen nansanaanan pekerjaan pengadaan .o.oooooooo satuan kerja .oocoooocooooooooooooooooo.senior| banyaknya uang singaraja, .ococooooooooooo menetapkan pejabat pembuat komitmen nama.ooocoooooooooooooooooooo pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: jadwal pengadaan langsung program snnnenenennn nenas enaananae kegiatan anccnecensensen nan aanananan pekerjaan annonnennsensen nan nnnnanaan satuan kerja .oocoooooooooo. survey harga undangan pemasukan dokumen penawaran pembukaan dokumen penawaran, klarifikasi dan negosiasi harga berita acara hasil pengadaan langsung bahai) (surat perintah kerja( spk) singaraja, .oocoocoocoo. mengetahui, disusun oleh pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan nama.oocoooooooooooooooo nam ma.oocsseventensen sen were areas untuk kegiatan .i.i. pada skpd . tahun ., dengan ini mohon informasi harga barang jasa dengan rincian sebagai berikut:arek untuk kegiatan .diisi. pada skpd seed. tahun . dengan ini mohon informasial salah pen1oesenanensnsnncenananenaan oocoo wooooooo pemilik direktur pimpinan pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: survey harga program sonenevenenanenenananananan kegiatan sennonsenannannena ana anakan pekerjaan nnccnvenesnnennsan nan canaan satuan kerja nnccnvenesnnennsan nan canaan spesifikasi penyedia penyedia barang toko up cv.o.o. oko up cv.oococoo jasa rp) rp) |. . ho. . |. jumlah| lo. ppn bo. singaraja, .cocoooooooooo disusun oleh pejabat pengadaan nam ma.oooocooocooooooocoooooooooo. pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: kepada nomor yth. lampiran (satu) berkas perihal undangan pengadaan langsung penyedia pekerjaan. dengan ini (perusahaan) saudara kami undang untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan pengadaan . sebagai berikut paket pekerjaan nama paket pekerjaan pengadaan lingkup pekerjaan nilai total hps k2) sumber pendanaan . ii. tahun anggaran pelaksanaan pengadaan tempat dan alamat skpd ss. jalan .ooooooooooooo telepon fax . fax.: .ooooooooooooooo website www. .bulelengkab.go.idpemasukan dokumen penawaran asa pembukaan dokumen penawaran klarifikasi teknis dan negosiasi harga ipejabat pengadaan nama.ooooocoooooooooooooooooooooooco.oo. berkas penawaran penyedia yang dipilih untuk melaksanakan pendanaan langsung berkas penawaran penyedia terdiri dari surat penawaran penawaran administrasi, teknis dan harga) pakta integritas formulir isian kualifikasi bentuk dan persyaratan disesuaikan dengan kebutuhan proses pengadaan yang berlaku) pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: berita acara pembukaan, evaluasi, klarifikasi dan negosiasi harga penawaran nomor onnoneennennnnn sen penganan pada hari ini. tanggal . bulan ., tahun. ., yang bertanda tangan bawah ini pejabat pengadaan pada skpd ., telah mengadakan pembukaan, evaluasi dan negosiasi harga penawaran pada program kegiatan pekerjaan dengan hasil sebagai berikut jumlah penyedia yang memasukkan penawaran (satu) penyedia evaluasi administrasi telah memenuhi syarat penawaran dan sesuai dengan peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah beserta peraturan perubahannya. evaluasi teknis terhadap perhitungan aritmatika dari rencana anggaran biaya rab), spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan. evaluasi harga nilai hps nilai penawaran nilai penawaran terkoneksi hasil negosiasi harga dari hasil evaluasi, baik administrasi maupun teknis dapat diterima dan wajar sehingga telah disepakati harga penawaran hasil evaluasi negosiasi sebesar rp.(banyaknya uang .oocoooooooooooooooo). demikian berita acaraooococoooooooooooooooodan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blueebut pns adalah calon pegawai negepurchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektroniiuran wajib pns daerah yang selanjutnya disebut iwp adal, iuran tabungan hari tua, dan iuran pemeliharaan kesehatan. lampiran berita acara pembukaan, evaluasi, klarifikasi dan negosiasi harga penawaran evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran jenis pembukaan kelengkapan keterangan ada tidak surat penawaran ada ms rencana anggaran biaya ada ms jadwal pelaksanaan pekerjaan ada ms fotokopi sup npp ktp ada dokumen isian kualifikasi ada pakta integritas ada klarifikasi |o00000000000 negosiasi harga harga perkiraan sendiri harga penawaran harga negosiasi hps) terkoneksi rp.) rp.) rp.) keterangan memenuhi syarat tms tidak memenuhi syarat singaraja, .oocoocoocoo. menyetujui disusun oleh penyedia ud cv toko pejabat pengadaan nama.ooocoooooooooooooooooooooooocooo.oco. nam ma.oocooooooooooooooooooooooo. direktur pimpinan pemilik nip. coco. pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: berita acara hasil pengadaan langsung (bahl) nomor .oooooooooooooooo. pada hari ini . tanggal .bulan . tahun ., yang bertanda tangan bawah ini pejabat pengadaan skpd ., telah mengadakan proses pengadaan langsung pada program kegiatan pekerjaan hasil pengadaan langsung adalah sebagai berikut: berdasarkan berita acara pembukaan, evaluasi, klarifikasi dan negosiasi nomor . tanggal ., maka calon penyedia barang jasa adalah sebagai berikut:: nama perusahaan sencnnanennnnanannananaan alamat harga penawaran terkoneksi rp. npp keterangan :. (dibawah hps) dalam proses pengadaan langsung, maka disepakati harga penawaran setelah negosiasi sebesar rp. (banyaknya uang.). demikian berita acara hasil pengadaan langsung bahl)coooocoooooooorooorooooo. pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: singaraja,. kepada nomor encccoemomooo. yth. pejabat pembuat komitmen lampiran (satu) lembar skpd . perihal berita acara hasil pengadaan langsung tempat bahl) berdasarkan berita acara pembukaan, evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi harga penawaran nomor.tanggal.maka bersama ini disampaikan berita acara hasil pengadaan langsung bahl) untuk program kegiatan pekerjaan nilai total hps unit kerja sebagaimana terlampir. demikian yang dapat kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. pejabat pengadaan nama.ooooocoooooooooooooooooooooooco.oo. pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: satuan kerja surat perintah kerja (spk) nomor dan tanggal ham nomor dan tanggal surat undangan pengadaan langsung: nomor dan tanggal berita acara hal pengadaan paket pekerjo.) idallah ypp ntop nila loo oohjftentukan dasar pengenaan denda total bagian spk(dipilih salah satu). selain tunduk kepada ketentuan dalam spk ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi sandar ketentuan dan syarat umum spk sebagaimanaaterai rekaman materai nama lengkap berdasarkan cara pembayaran: kontrak jump sim kontrak harga satuan: kontrak gabungan jump sim dan harga satuan atau kontrak terima jadi turkey) j.j berdasarkan pembebanan tahun anggaran: kontrak tahun tunggal atau kontrak tahun jamak| berdasarkan sumber pendanaan: kontrak pengadaan tunggal: kontrak pengadaan bersama: atau kontrak payung framework contractduabelasan personil: cidera sanitia penerima hasil pekerjaan php)da nonbebas cacat mutu garangperubahan spk hanya dapat diubah melalui adenium s pentas utusand#k ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. j atau melalui arbitrase. pilih salah satu) larangan pemberian komisi penyedia menjamin bahwaetiap lampiran spk harus dipakai dan ditempel oleh para pihak.surat perintah kerja spk)oooococoocoooooooooooooooo. nama coco oooooooooooooooo. jabatan . nip. . oo. mengetahui pejabat pembuat komitmen skpd .cooocococococoooooooooco. nama coco oooooooooooooooo. perhitungan pihak ketiga yang selanjutnya disebut pp. pajak pertambahan nilai yang selanjutnya disebupajak penghasilan yang selanjutnya disebutgian keducococoor#oooocoo nama .coor#oooocoo jabatan . nip. nan cooooocoococsccc#. mengetahui pejabat pembuat komitmen nama .coor#oooocoo. tahun look yang bertanda tangan bawah ini nama penyedia ) . alamat anaaneneaaanananaaan selaku pihak pertama. nama pena eeeeee ata creep jabatan pranata selaku pihak kedua sehubungan pekerjaan pengadaan barang jasa .(isikan nama paket pengalamannya) sesuai (isikan bukti perjanjian bukti pembelian akuntansi spk surat perjanjian) nomor . tanggal . dengan ini menyatakan sebagai berikut bahwa sesuai laporan hasil pengujian pemeriksaan dari tim teknis, yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh pihak pertama sesuai dengan spesifikasi ketentuan yang tercantum dalam bukti perjanjian sebagaimana dimaksud diatas: bahwa mencermati laporan hasil pengujian pemeriksaan dari tim teknis dimaksud sebagaimana klausul nomor dan hasil pemeriksaan oleh pihak kedua terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh pihak pertama, dengan ini menyatakanjabatan . nip. dana nnnknnkkk. mengetahui pejabat pembuat komitmen nama mann nennenenenenananann catatan contoh format berita acara serah terima hasil pekerjaan diatas digunakan dalam hal pemeriksaan barang jasa yang memerlukan keahlian teknis khusus (misalnya pekerjaan konstruksi), sehingga perlucontoh format berita acara serah terima hasil pekerjaan diatas dapat dilengkapi dokumen lain sesuai dengan keperluan dokumen lain yang dibutuhkdaan barang jasa yang memerlukan masa pemeliharaan, setelah masa pemeliharaan berakhir serah terima akhir pekerjaan dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan final hand over)anenenennnenanaa nanas nananannananan jabatan pejabat panitia penerima hasil pekerjaan sesuai dengan surat perintah kerja spk) nomor . tanggaloooocoooooooooooom nama .oco oocooooooooooooo. mengetahui pengguna barang nama .cocok oocrekap penggunaan bahan bakar minyak pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: rekap penggunaan bbm jarak jenis jenis tempat ket. tanggal kendaraan bbm volume deep harga pembelian tujuan mengetahui singaraja, . atasan langsung ppt pejabat pelaksana teknis kegiatan nama .oco oocooooooooooooo. nama .oooocooooooooooooooooooooo bupati buleleng, putu agus suradnyana lampiran vberita acara serah terima pelaksanaan kegiatan pemerintah kabupaten buleleng kop skpd alamat skpd email: berita acara serah terima pelaksanaan kegiatan . nomor pada hari ini . tanggal, . bulan . tahun secure ses. yang bertanda tangan bawah ini: nama snococecencanenanansasasanasasaa jabatan sanenenenenanananasanasanannanane bertindak selaku . yang selanjutnya disebut pihak pertama, nama senenenenenananasasanasasanaaaaan jabatan sanenenenenanananasanasanannanane bertindak selaku . yang selanjutnya disebut pihak kedua kami menyatakan sebagai berikut berdasarkan keputusan bupati kepala skpd dll nomor . tentang . menyatakan pihak kedua telah melaksanakan kegiatan tugas sesuai keputusan bupati kepala skpd dll sebagaimana dimaksud diatas sesuai laporan terlampir.? berdasarkan surat tugas nomor . tanggal . menyatakan pihak kedua telah melaksanakan tugas dinas sesuai surat tugas sebagaimana dimaksud atas sesuai laporanhonorarium sesuai rincian daftarbiaya perjalanan sesuai daftar rincian terlampir.$ihak kedua pihak pertama jabatan. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nama .coor#oooocoo nama .coor#oooocoo keterangan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran penandatangan surat tugas pelaksana perjalanan dinas untuk bast perjalanan dan ketua tim atau ppt sesuai surat keputusan untuk bast honorarium untuk bast perjalanan dinas untuk bast honorarium untuk bast perjalanan dinas bupati buleleng, putu agus suradnyana |
rem peraturan bupati buru nomor: tahun tentang penawar lai.|..sistt. negara republik indonesia tahun fortior tambahan lembaran negara republik indonesia nomor j7it. li. belanja modal re. jumlah belanja langsung rp. jumlah: belanja rp. tn. surplus ( defisit) rp. pembiayaan: penerimaan rp. tt(eh. ditetapkan namea pada tangga! desember nga aeupari buru "aki era rta tai len m:husni henti diundangkan namea ga. pada tanggal desember seri. aris daerah kabupaten buru dal sem jun berita daerah kabupaten buru tahun nomor ben nan pen pee ena psa era anakan keran naa opo ban aau pr: sea ana ana pen esa lan tour pan sun pns ban gea ben bian pit ena dea aan learn ega per sea ena see ser nag el: senar eme sel ana are kaga masa ade nga pen eng bean yaa akan ni. ane are mean neha sina nan ane kai nas naa sam nusa ana bie hen naa ren tan agen gea aau . panai ana sen ant ena pan haa sesan kena aan ran kena aan ane tan irr bea dianna ban nee bangga ta. fi: nana dan bnn anri nang rena tana pertama anta katakan tar sea peran sex tk tel lp: spn lsi en, hr: pranata pan small han sup tait beng iyn akun z53 asp png tes nadi tur3 rain hari ssh nik pati par hua ses tan raga tni ben far tera pe. (aa pa: tai lo. "aa tana kasa dan ep. siak ka) kru ikang tag tu, na: tes tah aa kei at: nga ape bel fe: bet lag et hug fed be. ig) bani leh ka. le) tua) haa fa) tr) fusi bai et. kia et: bra kan jai raj pon pai sim rai li) hem purba,i a.a sas han ana kei nan data gal ala taman ha ha: bara eri rae rai fe) t3s raka hak . ada rei (aa aa: pee ag bala "1g tee ban sea s5. nan gan |
in, naa kab aini renta ten dept kanan ten pare sana sae sena nat beta tera mengena pen sae men ara aka saba naas) pap beta tan saja hen bse tea sen bea daan tah sek mah keenam daan hee nah peka ana lean psn. sana bang aan dea aia nana ran pase ten tan per ba: papua asa risk dea yak bgn ane fog ana ala pas ttu sr: beta senna btn tea sana mena tenang seng sana han ban sen pan ane tas ren sae mena san dan kena san tan karena aan an. ter esa nanga pe: asn seks aan sean nsp hit rias men naa ban perang kena url eka pera ga naan kes ses senar maen pun petang tan menag bia seni aan benang mena sea pan span ana bean neng bana ey. ker eng tana pena pera pena tan ps: eye pesan pers medan eaa pr. ne. ena ann haa kei dang peraturan bupati buru nomor o1jaynan dana perimbangan rp. lain lain pendapatan daerah yang sah rp. jumlah pendapatan rp. "tau belanja belanja tidak langsung belanja pegawai rp. iipegawai rp. iin enn25lini peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah. ditetapkan namea pada tanggal januari p bupati buru . . ne, ez. dona nita na, wa, diundangkan namea pada tanggal januari sekte baris daerah kabupaten buruk kene setua emmennemnemsaag nathan soedradjat berita da merah kabupaten buru tahun nomor bip dua ban ape yaa data maa entapaar reg ann het pane bean see man nia k13 seru: pma pa. dece para pny kana pen saat ganga pi: pan hala pe. sea ten bui nan saran mera sina seinen peg mere bat ding nag nge issn senang, sedang ita net kena seni per peran bone, akan ket mena era tao media ian ben era tapa pak. pan lag anni naa kena maan pen ala ben senin ten aeon tyas ana kaa "pi rani aaa anang apa ban tea beng hita ena kate pra aa, uan peta bere ann bea rap sean see bean sea hee ben b1: pen teng naga sas tanah bra hina ph. see ana isa tag pee manan he. kepada aia ena nan pan sebar tea ey, ara bra berapa ara ing tuban apa penata ben tan bro ci. meng cnn pan ebi kaa segi ban pak hana arteri maen aneka sen pan mea pan tia ke) era ser hap nia ann her nnen nes pen keeg ena ata eli esa mea pena dua pra paru pen ana pesanan nada ane nag pen nan kira panai sana terahtand tenan es: pen eleito ang nia egg gea tart see ban pinang gan sai ang elang haa pan anna brg seng sean ana dna lga den sea dia' yaa sai e:| gedung8 mmm srs lag ft) har dagangan (s8 |.) aan) kan mi! leo s38 apa kt ) ip) dan tai mma pee ben mn! kes lal den ken eat kala. ssi item (aa tai hee 08s's sbn ngl: rig lah haa senna tenun aan ts, ca) a.a. nee pet maan ' ' bei "an pen ke) ira fe) len o'a lai rana mia! ot, (pn pas ja) se, mea hasta pra der ala nag dat tan ' ) wan wta lah sisi ag: jai len neh ska ani ap: 3x3 ptun can kah tg, s|a lau kemas rod mag api naa (pn sem pen saga bian one nat "oa na. je) ke: et. eri ae) ai pai "ng kue sm ker la) ig) be. ttp) 2nd pai tas nana ss) ss! fri 8g, eka ban sr. pan bri era kal fa) pena ken tri ban tss fee fri ega peng see: (asi kei ke) gt: sg. naa pes mana des "8g bata tan ban tun aan kas sara san tari pan pay lai pan. aaa pres pe: sau pes para aan |
rar atc act unit organisasi tahun anggaran kodkabar ain perubahan anggar pendapatan dan belanja der lah tahun anggaran lampiran ringkasan penjabaran perubahl. dinas pendidikan dan kebudayaan pan nan nnn nata tanya nanang tanpa nyata kesehatan oi. dinas kesehatan tanpa nan panen ann narayan aan ob! rumah sakit umum daerah jan ann ende upn net ppp epp peta pnp ppn pap area ratapan ana app aaaa puskesmas dateanaanan aneka nanas kapal enam pekerjaan umum ol. dinas pekerjaan umum ana tanaman emas penataan ruang ol. dinas tata kota, kebersihan dan pemadam kebakaran papan ppp depan apn peppnennnnenpayanepen anyer rena aaaa apa danai perencanaan pembangunan ol. badan perencanaan pembangunan daerah pan ann pan ppp senapan arena nan pap era apanaaaann panenan aan rear ol. perhubungan ol. dinas perhubungan dan pariwisata tanpa nnanannnnnnnaapaaaaa lingkungan hidup il. ol. badan lingkungan hidup tan nan yna nanpapanna nata ann pna rapat neaanapn asneak anakan o rsa nama urusan, bidang, unit organisasi halaman yan sosial ol. dinas sosial ananta eta aneka aman ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kanangnanennnnannsana nana nana nan nana ana ana aan means koperasi dan usaha kecil menengah oli dinas kon sasi dan ukm inn atap apn ann pen ztepe pen aen penetapan apa erp penanaman modal ol.) badan promosi dan penanaman modal daerah krnnnatanka menanam amankan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ol. badan bina kesatuan bangsa dan lintas jan ana apn nnnppane peran irene pen people rena pre grand ape rapat kantor satuan polisi pamong praja inn ana badan penanggulangan bencana daerah jan urusan wajib otonomi, daerah pereira lahan umum, admin rasi keuangan dr. nun una pen pnn nan ppn ann epa pre annae nan ten enter eng atap kdh wkd benaneneaaaeaaa aanenaakahaaa sekretariat daerah japan one tap ppn nata tape una daya tatap pan ppp il. sekretariat dprd kanan nnn pen ninnin ennnpnn plat eannnaapannunaatni inspeksi rat dendam anna anne kamen anna il. kantor pelayanan perijinan dan penanaman modal daerah pena nan nan apn pap penerapan pan npapepnepep ape paud plat pan badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah peran enam nan aan naam manakala badan kepegawaian daerah petang anananananane ana dalan anakan kecamatan namea pemeranan mata nan panen kecamatan air buaya inn nanti kecamatan batabual dan ann nan pen ppn ypp ananda pep ppeperer paper rapper kecamatan weapon tan ann pnp nana nan ane ppp ant anita ppp pra paper ori kecamatan walau nnnpnnnnpannnn papan pnnnnnearpnn peraturan sekretariat kopi jan ann nanti dinas pendapatan tan nan nan papan inap para ketahanan pangan ol. badan ketahanan pangan dan penyuluhan krnnnanaananaan nana maan anna amamamaanaaana pemberdayaan masyarakat dan desa ol. badan pemberdayaan masyarakat desa danau nan pen pen nnpnnnn nan pen ann peran rena ppa ran ommmmmmnnamamn pam mann rekening nama urusan, bidang, unit organisasi halaman perpustakaan ol. kantor perpustakaan daerah nenek eka ana aan aan urusan pt: ihan pertanian gi. oi. dinas pertanian rekaman mama maman laman aan mama dinas peternakan anam pelan pakan menamakan kehutanan ol.| dinas kehutanan dekan aan meera naa energi dan sumberdaya mineral ol. dinas pertambangan dan energi sumberdaya mineral penataan anna eka nana aan 0s. kelautan dan perikanan dinas kelautan dan perikanan dera daan nana mana kana industri dinas perindustrian dan perdagangan kkn mana mana pan man mana naa ema anara nomor: tahun . tentang penjarahag.pkanada ranuihlik indanacia marmer anda plat plein inka let hamrelennaa uga peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah lembaran negara l, bantuan. sosial yang., peraturan daerah kabupaten buni nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keu anganmemutuskan:a47t. penjabaran perubahan apbd sebagaimana dimaksud dalam.aibupafi buru, pola zona can rb. diundangkan namea mb. pada tanggal november asi before daerah kabupaten buru, m.mb apd souls berita daerah kabupaten buru tahun nomor enak men nan see bata maan men ben yen saga erna tekan ba! ren maa ter nan kena pena pro tap nona penata sbu dea ema tag benda mean tia bukan ken lang ngan main run nan ena men tan nana bi: kan aan pen pes pas pang enna tita: aan. tea mean bagan see bana bao ana ben maan aan san ekk mea kes menteng ketan kaa ri2 gear sen ben bab lean ceng besa bete pandan sen atap bom see naa eng im) pan, mere dan aan fan, per nana east eng seo naa pen benda lan na, pen biz par tan nara bet haa tenera bee nan ber ser. ban ra, para dara brg bana tema tik bee par hei setara yan pena eng pas pare been gea lagi ann maan aan bit eng ang tata peseamap san pali pon peng beban inang era era take nana seen nona bean merana ser een nan pena kana era ran bra enam aaa penata snn ain ona ran nan kanan el eau kat perang and bai ana gr) kan tana eng sana sesi ran pia ser pena kane apa bea besa ane rak ann tab mens kena ben tana aan men kur ban run ben reli lampiran! peraturan bupati buru per nomor: tahun tanggal november pemerintah kabupaten buru ma, ringkasan penjabaran perubahan apbd tahun anggaran ban nomor uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) nan ama bea urut sebelum perubahan setelah perubahan rp) seno r ur a j pendapatan men ama raman ea pendapatan asli daerah eng epi pendapatan pajak daerah hasi! retribusi daerah peel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lair lain pendapatan asi daerah yang sah dana perimbangan . bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak ben dena alokasi umum o,a0 sr. dana alokasi khusus ,lo0 het lain lain pendapatan daerah yang sah dana bagi hasi! pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lalunya dana penyesuaian dan otonomi khusus peni bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya o,o9 belanja pena tana belanja tidak langsung .75a, sana. belanja pegawai anta bes belanja bunga ben belanja hibah p4: me. belanja bantuan sosial "oi belandp2. belanja pegawai nana belanja barang dan jasa e2. belanja modal aan bae surplus (defisit) maa hanan yaa solid va vua nomor uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) urut sebelum perubahan setelah perubahan rp) nan manage mampang mega mio surplus (defisit) kan pembiayaan daerah ke: yan? ana na penerimaan pembiayaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya siapa) beken pembiayaan netto rea ama, nia sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pes sea atas:: november dag sein gili pen ia pom op" sia inul des miy mas: tee sig net pena see teen tan sen peranan apbd halaman yaaa saling maa tan sen snnagen bara ses sae ram pemerintah kabupaten buru unit organisasi tahun anggaran kobg.! dinas pendidikan dan kebudayaan naanennan nenek nana menara lana ran aan akan anna kesehatan dinas kesehatan papa kana aman ear aman emasnya oe.! rumah sakit umum daerah ana ann aaaaaa amen nana eta puskesmas dana maa anna manan aap mean see amkanaaaan pekerjaan umum dinas pekerjaan umum penangan daan anne aan aneka alan penataan ruang ol.| dinas tata kota, kebersihan dan pemadam kebakaran peteapanannn peta ama setara kana ema perencanaan pembangunan ti. oli badan perencanaan pembangunan daerah daan anna maen aan mna are tatanan perhubungan ll. g7. of. dinas perhubungan dan pariwisata arang atau man pan ena kana lingkungan hidup oli badan lingkungan hidup sama pena sea ara aman gmn rpneaanana sman mena nam ara makanan atap nama urusan, bidang, unit organisasi halaman sosial ol. dinas sosial penata anna menenanma maa menanam 1d. ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi bennanakanan menahan ata kanan laen aren rama koperasi dan usaha kendi menengah ol. dinas koperasi dan ukm inn ann nan nen nan ana ane para pap ape rea era restad kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ot. badan bina kesatuan bangsa dan lintas inn nnn papan papan papan nan apn arena eee tee paper kantor satuan polisi pamong praja inn nan nan ann aaa nata eye pep nen nan dpn were ene badan penanggulangan bencana daerah peranan anakan ena urusan wajib otonomi, daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan dprd bean pena nnamnnareknaa kph wkd tan dan nan aturan nenek enter ppa perdre were ape il. sekretariat daerah penerima nan nara nae kemana z0. sekretariat dprd pena makanan rana arak raman nama maen il. c5. badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kanan petannepanna aan men oman akan cf, inspektorat krama aman aim akan akan 1l. kantor pelayanan perijinan dan penanaman modal daerah pekan mean mama karen kanan dinas pendapatan pen apaan aan nana aan badan kepegawaian daerah mekanika amanda kecamatan namea tan pena ann apn pedia depan opera kecamatan wacana anakan ena nana anna anna kamar ii. kecamatan batabual dane anna nan amen maan kecamatan walau pkn tnnananan near aan enam angan akan kecamatan buaya dana nan pan nan nan rpp tape pen been sekretariat kopi pan nnnanan enam nan maen aan ketahanan pangan zi, ol! badan ketahanan pangan penanaman mana canaan memanen eren aan pemberdayaan masyarakat dan desa ol. badan pemberdayaan masyarakat desa keamanan naa maan enam aman man aman rae kode nama urusan, bidang, unit organisasi haram kening gea li. perpustakaan ol. kantor perpustakaan daerah manna anna aman dean naa urusan pilihan oi. pertanian gi. ol, dinas pertanian mantan kama menanamkan meannman aan kam nan maa naas or. kehutanan a.a dinas kehutanan plan aan man aon ema maa ana apaan energi dar sumberdaya mineral ol. dinas pertambangan dan energi sumberdaya mineral naa hana kek mann bahan kelautan dan perikanan z2. 0s. oi. dinas kelautan dan perikanan makanan menahan anakan aan pama arah ena industri gf. ol. dinas perindustrian dan perdagangan kemana anna tana aman aalananaaanan rat peraturan bupati buru nomor:e meme sen pena kal, peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanda daerah kabupaten buru tahun anggaran memutuskan menetapkan peraturan bupati buru tentang pena belanja tidak i.langsung belanja pegawai rp. belanda bunga rp. lil belanja tidak terduga rp. muntah belanja tidak langsung belanja langsung belanja pegawai rp. belanja barang dan jasa rp. il. belanja modal.e. ringkasan penjabaran apbd sebagaimana demak sud dalam pasaie!pai ramla: anas gai serba been diundangkan namea pada tanggal desember rasa etarsdarakbupain buru, kaaauag pan, lsg petra bap eat abdul abdi sou lisa berita daerah kabupaten buru tahun nomor lampiran jala:s s8's2383: , tae tanya fan ses una isis euggassaangan snn sisi'u'k otg sis maka o.e' sen ess kesan le| tel dwi min ie: desa soe senassisatespi ten tkb rss ser etos sal nas test nusa nada ana san yes bbb nfc yan getar ssi pada ole, tea kks spb ka: kaka dadar bisa (oa abe ks) mad hn: pop nama pora fan) ben naga bebe bank im) nan wig pane mate bee ada besi ob) esa ping dea a53! isa!) hand ken jai &?5s pf! e2x 8s$ to) tas agn epa $$ leo esl bis a55 crg$ han rek ida segi syst sse?s$ tss see3 star ngan aan iia p3r bis beres eri sera sas sak asa le) s9, live $$ tea ai! km, er) sam din basa atasan ana otu iri a. gam iga dam mana at pn bau kera san kanan ank tan layan |
peraturan bupati buru tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah . kabupaten buru tahun anggaran pemerintah kabupaten buru y3 unit organisasi tahun anggaran xenon nama urusan, bidang, unit organisasi halamlena ana matan erna kanan mna kesehatan il. ol. dinas kesehatan papan nannnnanen nan nan apnnennenannannannennannnnnaananaanen app rumah sakit umum daerah maen kan maan mma man maa mena nana puskesmas pan nan ana ana aan aan pekerjaan umum ol. dinas pekerjaan umum dae aan aman nana anna nana main naa penataan ruang oi. dinas tata kota dan kebersihan nana mana nana aman ama mena maa perencanaan pembangunan ol. badan perencanaan pembangunan daerah rentan ana makanan ama naenara perhubungan ol. dinas perhubungan dan pariwisata kanan akan ana ear lingkungan hidup ot. kantor lingkungan hidup dea ana nan aan edan ana samgangamkran nam mama maa aan aan aan emamnara naa " . kode nama urusan, bidang organisasi halaman rekening uni mma anna mama sosial ot. dinas sosial nanang: "px ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi langen anne arena maan mana enam emas koperasi dan usaha kecil menengah dinas koperasi dan ukm lananhaa dhan men kaka ammem aman makanan penanaman modal ol. badan promosi dan penanaman modal daerah kenamaan kemanan ane nanah kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ol.) badan bina kesatuan bangsa dan lintas dena ena nana naa kantor satuan polisi pamong praja kemanan enam amaaaammmanmnamamames urusan wajib otonomi, daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan ol. dprd tenang kdh wkd tannnnnnnnna pny sekretariat daerah danke aman aer aaanaeaammnaaan kamen do1slo sekretariat dprd jan nina nanang men inspektorat kakak enam maan enam aman mmamanemaamam kantor pelayanan terpadu lenmaneeneara enam nana aan keamanan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah rata camat meta kemana para nan maan akalan laman badan kepegawaian daerah lennenenn meemanreameengmamanammammamamamnaa kecamatan namea pan nan pena epa nan nanapyanenanaye ara nampan para pipa paper kecamatan air buaya rana nam ana nama mamamaamammaameamam kecamatan batabual kenamaan dana kan asam ama maan mamaaaaan kecamatan weapon maa ana kecamatan walau panen ane mane amamanamamameaammmamman pemberdayaan masyarakat dan desa badan pemberdayaan masyarakat desa pranata nen enamel perpustakaan ol. kantor perpustakaan daerah kka angan ena mma emammamn kan lama mma ame nama urusan, bidang, unit organisasi halaman urusan pilihan pertanian ol. oi. dinas pertanian ena memakan pemakan amen aka man aman mana g1, dinas peternakan lena nedameta anna ana enam emas mma kehutanan ol. dinas kehutanan aan aman mara kelautan dan perikanan dinas kelautan dan perikanan inn nan nnnanannannaanannyannnannnnnnynnnanannnaa ann aaa industri oi, dinas perindustrian dan perdagangan peran anna menanam mem memmammamaa peraturan bupati buru tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buru pol tahun anggar!an aran. daerah,i daerah rp. "iitoe2g. jumlah belanja rp. surplus ( defisit) rp. pembiayaan penerimaan rp. pengeluaran rp. tt. rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan rp. inng ditetapkan namea dada tanggal29 desember kapan purity huruf sea ii: dis, husni henti diundangkan namea pada tanggal desember ama inang antek retas daerah kabur aten buru mm, mata " mi. juara s, oedradjat berita daerah kabupaten buru tahun nomor |
bupati empat lawang peraturan penjabat bupati empat lawang nomor: tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kabupaten empat lawang penjabat bupati empat lawang menimbang bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan kelancaran tugas pengelolaan perusahaan daerah air minum secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan air minum tersebut, maka perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum kabupaten empat lawang.lembar negara tahun nomor tambahan lembar negarpuan nomor undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten empat lawang lembar negara tahun nomor tahun tambahan lembar negara peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kepengurusan bumi pemerintah daerah peraturan menteri dalam negeri nomorperaturan menteri negara, otonomi daerah nomor tahun tentang pedoman akuntansibupati lahat nomor kep dam tentang pelimpahan asset dam kabupaten lahat beserta personilnya kepada pemerintah kabupaten empat lawang. memutuskan menetapkan peraturan penjabat bupati empat lawang tentang susunan organisasi dan tatakeria perusahaan daerah air minum kabupaten empat lawang babi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan dearah adalah kabupaten empat lawang pemerintah adalah pemerintah kabupaten empat lawang bupati adalah bupati empat lawang dewan adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten empat lawang bumi adalah perusahaan dearah air minum kabupaten empat lawang dewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan derah air minum kabupaten empat lawang direksi adalah direksi perusahaan daerah air minum kabupaten empat co. lawang. bab perusahaan daerah air minum bagian pertama kedudukan tugas pokok dan fungsi perusahaan daerah air minum sebagai perusahaan milik pemerintah daerah adalah suatu alat kelengkapan otonom! daerah perusahaan daerah air minum diselenggarakan atas dasar ekonomi perusahperusahaan daerah air minum sehari hari dipimpin oleh suatu direksi bawah pengawasan suatu dewan pengawas tugas pokok perusahaan daerah air minuperusahaan daerah air minum melakukan fungsi sebagai berikut pelayanan umum jasa menyelenggarakan kemanfaatan umum cc. memupuk pendapatan. perusahaan daerah air minum kabupaten empat lawang adalah type struktur organisasi perusahaan daerah air minum sebagaimana tercantum dalam lampiran ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini klasifikasi yang ditentukan dalam atas peraturan ini didasarkan pada direksi, langganan, pegawai dan sebagainya. jumlah pegawai untuk tiap tiap type sebagaimana dicantumkan dalam peraturan ini didasarkan pada jumlah langganan. untuk efisiensi dan efektivitas perusahaan, pegawai yang diperlukan adalah esensial untuk setiap langganan diperlukan (satu) orang pegawai, disebut dengan angka index (satu) lo. berdasarkan angka index sebagaimana disebutkan dalam ini berdasar index seb disebutkan dal ditentukan atas langganan angka index yang diperlukan kurang dari (satu) dan bawah langganan dapat lebih dari (satu) pan bab ii! bagian kedua fraktur organisasi dan uraian tugas struktur organisasi dan uraian tugas perusahaan daerah air minum sebagai berikut dewan pengawas direksi unsur unsur staf pegawai ko. direksi terdiri dari direktur kabar. administrasi keuangan kabar teknik tugas direktur direktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan kegiatan perusahaan, merumuskan strategi perusahaan, memelihara sarana kerja, mengevaluasi fungsi perusahaan, memberikan laporan, memberikan penilaian, mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari prosedur administrasi, memelihara hubungan baik terhadap masyarakat dan melakukan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh bupati kepala daerah. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada direktur perusahaan daerah air minum mempunyai fungsiknik, termasuk pengolahan keuangan dan administrasi untuk mencapai tujuan perusahaan merumuskan strategi perusahaan dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati kepala daerah dalam melaksanakan operasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada secara berkala meninjau kembali dan menilai apakah berbagai fungsi dari perusahaan sebagaimana dijalankan pada bidang teknik keuangan dan administrasi telah dilakukan sebagaimana diharapkan. menilai apakah mberikan laporan tahunan kepada bupati kepala daerah mengenai neraca, perhitungan rugi laba, laporan triwulan keuangan dan operasi. mengajukan anggaran belanja tahunan dan rencana khusus kepada bupati kepala daerah agar keperluan masa mendatang dalam bidang keuangan dan operasi dapat tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan. mengambil inisiatif dalam menempatkan, memindahkan dan pemberhentian pegawai dan menentukan batas ganti rugi dan sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku. memberikan penilaian terakhir terhadap tugas tugas penting dan efisiensi kerja merekapembukuan. laporan dan peraturan yang berlaku dan dimana perlu mengadakan penyempurnaan. memelihara hubungan baik kalangan masyarakat, pemerintah kabupaten daerah dan pusat dan mewakili perusahaan pada peristiwa penting. apabila direktur berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaan maka bupati kepala daerah dapat menunjuk sorang penggantinya salah satu kepala bagian apabila direksi tidak ada maka salah seorang pegawai yang tertua pangkatnya dan jabatannya dapat mewakili tugas direktur. mengadakan rapat pada waktu waktu tertentu yang membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan urusan unit unit perusahaan daerah air minum melaksanakan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. kepala bagian administrasi umum keuangan kepala bagian administrasi umum keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, mengendalikan kegiatan pengadaan, mengendalikan sumber sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan perusahaan dan mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada atas, kepala bagian administrasi umum keuangan mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan. merencanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan merencanakan dan mengendalikan sumber sumber pendapatan serta "perbelanjaan dan kekayaan perusahaan mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan mengadakan kerjasama yang erat dengan kepala bagian teknikdalam bidang operasional merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan dari kasubbag administrasi umum, pembukuan keuangan dan hubungan langganan mengawasi penyusunan dengan kerjasama dengan kepala bagian teknik merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengena! penggunaan uang yang lebih efektif dengan koordinasi kepala bagian teknik dan menyetujui semua rencana pembelian untuk keperluan operasional, melalui atau tanpa melalui tender, meninjau kembali dan menyetujui kembali dan menyetujui transaksi mengawasi dan menilai pengamanan terhadap seluruh aktiva perusahaan, menugaskan dan mengawasi pengasuransian terhadap aktiva perusahaan, menerapkan kebijaksanaan mengenai pemeliharaan dan pengamanan secara efektif dari gedung, kenderaan, mesin, peralatan kantor dan fasilitas perusahaan lainnya mengawasi penyelenggaraan pembukuan yang date dan menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan pada posisi keuangan perusahaan, mengajukan laporan laporan keuangan dan persediaan barang pada direktur mengawasi dan mengusahakan penagihan uang dari langganan secara intensif mengusulkan pada direktur penyesuaian tarif air dan kebijaksanaan perusahaan dalam bidang kepegawaian pembelian dan lainnya sesuai dengan perkembangan perusahaan memelihara hubungan baik dengan semua golongan masyarakat, pemerintah kabupaten daerah melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. kepala bagian administrasi umum keuangan, terdiri dari subbab pembukuan keuangan subbab langganan subbab umum personalia aa. subbab pembukuan keuangan mempunyai tugas mengendalikan kegiatan kegiatan bidang keuangan mengatur program pendapatan pengeluaran keuangan merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dari pelaksana kas penagihan, anggaran serta pelaksanaan buku besar, sub buku besar, pengelolaan rekening dan pembuatan rekening merencanakan dan mengendalikan sumber sumber pendapatan serta perbelanjaan kekayaan perusahaan merencanakan pembayaran dari kewajiban perusahaan berdasarkan taksiran penerimaan kas, sifat dan besarnya kewajiban tersebut membina dan menjaga likuiditas dan sulvalitas perusahaan serta memeriksa menyesuaikan pembukuan pada buku pembantu dan buku besar memeriksa dan mengawasi penerimaan, penggunaan dan penyimpanan dana perusahaan termasuk alat pembayaran dan kertas berharga lainnya, serta mengawasi agar semua transaksi keuangan dan unsur biaya perusahaan dibukukan dengan cepat dan baik merencanakan mengusahakan dan mengawasi kelancaran penagihan piutang pada langganan untuk menambah dana perusahaan. mengadakan koordinasi dengan seksi distribusi dalam hal penutupan pembukaan saluran air minum konsumen setelah berkonsultasi dengan direksi serta rencana mengatur dan mengawasi pembuatan rekening air dan non air mengadakan koordinasi dengan seksi administrasi umum mengenai pemesanan dan pembelian barang sedemikian rupa sehingga pada saat pembayaran dilakukan tersedia dana secukupnya serta mengawasi dan menganalisa pembukuan dan perhitungan biaya pokok produksi penjualan air, melaporkan hasil analisa atas struktur biaya air dan memberikan rekomendasi untuk peninjauan kembali tarif maupun golongan tarif air mengawasi kelancaran pengoperasian sarana komputer sehingga dapat dihasilkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan mengawasi dan meneliti ketertiban penyelenggaraan buku buku jurnal, buku buku besar, sub buku buku besar, buku buku tambahan dan kartu kartu pembantu meneliti dan mengawasi penyusunan laporan keuangan berkala dan menjaga ketepatan waktu penyelesaiannya mengawasi ketertiban pembuatan dan registrasi voucher mengawasi ketertiban pelaksanaan penyimpanan dokumen dan bukti bukti pembukuan melaksanakan tugas dinas yang diberikan oleh atasan. subbab hubungan langganan mempunyai tugas melakukan penyaluran meter air dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meter menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan pengurusan penagihan rekening langganan menyelenggarakan fungsi fungsi pelayanan langganan, pengelolaan rekening dan pengelola data langganan menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air mengkoordinir dan mengawasi kegiatan pelayanan langganan, pencatatan meter dan pemeliharaan daftar perhitungan rekening menampung dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang tidak dapat dilayani pembaca meter dan prosesnya dengan bagian teknik membantu mengendalikan penerangan kepada masyarakat mengenai penggunaan air secara ekonomis, memeriksa kebenaran pencatatan meter oleh petugas dan sewaktu waktu mengadakan peninjauan oleh petugas lapangan dan menerima keluhan langsung pada pelanggan. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan bagian bagian seksi seksi distribusi dan perencanaan untuk mempercepat penyelesaian sambungan baru memeriksa kebenaran perhitungan publikasi air oleh seksi daftar perhitungan rekening dan membandingkan secara teknik dari seksi distribusi. melaksanakan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. subbab umum mempunyai tugas mengendalikan dgurus perbekalan material dan peralatan teknik mengadakan pembelian barang barang yang diperlukan perusahaan memimpin, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan dari seksi umum, personalia, pembelian dan pergudangan dengan seksi seksi lain dari perusahaan guna kelancaran seluruh operasi perusahaan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan atau ketentu mengadakan seleksi atas penerimaan pegawai yang diusulkan dan menetapkan kedudukan pegawai baru dengan mengkoordinir latihan latihan umum maupun khusus untuk peningkatan mutu dan keterampilan pegawai mengelola dasar struktur gaji, penetapan golongan jabatan penyusunan daftar gaji, mengikuti undang undang, peraturan dan ketentuan pemerintah dalam hal kepegawaian untuk dilaksanakan lingkungan perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam hal hal yang kurang wajar mengawasi pesanan dan pembelian bahan baku dan kebutuhan perusahaan setelah disetujui oleh yang berwenang. merencanakanmengkoordinir pekerjaan sekretaris direktur melaksanakan tugas tugas dinas lam yang diberikan oleh atasan. kepala bagian teknik kepala bagian teknik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kegiatan bidang perencanaan, produksi, distribusi dan perlengkapan teknik untuk pemeliharaan instalasi dan pengujian peralatan yang ada. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada atas, kepala bagian teknik mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kegiatan dibidang perencanaan teknik, produksi, distribusi dan perlengkapan teknik. mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber mita air dan sumber mata air tanah cc. mengkoordinasikan kegiatan kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan bahan kimia merencanakan mengkoordinir dan mengawasi kegiatan dari seksi seksi pengolahan, operasi sumber, distribusi, perlengkapan teknik dan perencanaan. mempersiapkan perencanaan proyek yang akan dilaksanakan, menyusun rencana kerja bersama direktur untuk dilaksanakan oleh perusahaan mengawasi perbaikan perpipaan bawah instalasi lokal mengawasi operasi pengolahan air, pemeliharaan sumber dan fasilitas transmisi air mengawasi dan mengatur distribusi air, menyetujui pemasangan, penutupan sambungan air langganan mengusahakan agar semua kegiatan dari seksi seksi yang dibawahi berjalan lancar dan mengusulkan penyesuaian terhadap kebijaksanaan perusahaan dalam bidang distribusi, sambungan sambungan baru dan sebagainya, sesuai dengan perkembangan dan kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik dengan kalangan masyarakat dan pembangunan, perusahaan swasta dan instansi pemerintah kabupaten daerah melaksanakan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. kepala bagian teknik terdiri dari subbab produksi subbab distribusi subbab perencanaan subbab produksi mempunyai tugas menyelengarakan pengendalian atas kwalitas dan kuantitas produksi air, termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi mengatur, menyelenggarakan fungsi fungsi mekanik mesin, kwalitas serta laboratorium mengkoordinir dan mengawasi tugas pelaksana dari unit unit pengolahan, laboratorium dan sumber air bawahnya merencanakan pengembangan produksi air dan melancarkan penganalisaan kimia dan bakteriologi sehingga mutu ajr yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan dan mengawasi volume air dari sumber sebagaimana tercatat pada panel peralatan pabrik tidak melampaui kapasitas pengolahan, serta memeriksa dan mengatur pemeriksaan secara berkala terhadap perawatan bangunan, ruangan dan halaman seluruh unit pengolahan dan peralatan. memperkirakan kebutuhan dan mengawasi penggunaan bahan kimia dan bahan lainnya oleh pelaksana laboratorium untuk proses produksi maupun oleh bagian pelaksana instalasi air dan perawatan, pemeliharaan instalasi sumber dan pengolahan maupun perbaikan yang perlu segera dilakukan menjaga agar terdapat persediaan bahan bahan secukupnya dan melaporkan jumlah pemakaian bahan kimia dan peralatan lain pada setiap bulan. memeriksa proses pengolahan air, berfungsinya fluktuatif saccolator penyaringan dan pembubuhan bahan bahan kimia menampung semua saran dari seksi lain dan pelaksana sumber pengolahan dan laboratorium, meneliti kemungkinan mutu air dan efisiensi kerja, melaksanakan perbaikan dalam cara kerja melaksanakan tugas tugas dinas lain dalam bidangnya yang diberikan atasan. subbab distribusi mempunyai tugas mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa pipa distribusi dalam rangka pengembangan secara merata dan terus menerus serta melayani gangguan mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa jaringan, pipa pompa tekan dan pelayanan gangguan mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan dari pelaksana pelaksana yang dibawahnya serta mengawasi kegiatan persiapan rencana rencana pelaksana dan penelitian atas jalannya pekerjaan menyusun rencana survei kebocoran pipa distribusi dan perbaikan meteran air mengumpulkan data mengenai keadaan jaringan pipa distribusi dan jumlah maupun keadaan meter air per wilayah distribusi menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perbaikan dan penggantianwilayah distribusi mengatur, menyelenggarakan dan memeriksa pemasangan pipa baru baik yang dikerjakan oleh perusahaan sendiri atau yang dilakukan oleh insulator pekerja dan mengawasi pemasangan meteran baru menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap pemasangan liar, mengambil tindakan penutupan dan mencegah terjadinya hal hal yang demikian menyelenggarakan dan mengawasi penutupan sambungan pipa konsumen atas permintaan bagian keuangan karena kelalaian pembayaran dan mengatur pelaksanaan penyambungan kembali atas permintaan bagian keuangan menjaga dan mengawasi agar bak bak penampungan air dalam kota selalu dalam keadaan baik dan bersih melaksanakan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan, subbab perencanaan mempunyai tugas mengadakan persedian air minum guna keperluan distribusi mempersiapkan rancangan rancangan proyek pengembangan sumber air baku, sistim transmisi dan distribusi berikut perlengkapannya yang diperlukanproyek mengawasi, memeriksa dan menilai pekerjaan bangunan dan perbaikan yang diserahkan kepada pihak ketiga mengumpulkan data pokok mengenai kesulitan air sekarang dan potensi debit air masa mendatang. merupakan kebijaksanaan dan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan air untuk masa yang akan datang mengurus perbekalan material dan peralatan teknik termasuk bukti bukti dokumen pendukungnya mengatasi, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan mengarsipkan dokumen dokumen aktiva perusahaan memberikan saran atau pertimbangan terhadap langkah langkah atau tindakan yang akan diambil oleh atasan melaksanakan tugas tugas lain yang diberi oleh atasan bab cabang dam (i) cabang dam dipimpin oleh seorang kepala cabang dan bertanggung jawab langsung kepada direktur cabang dam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dari direktur untuk pembinaan penyelenggaraan kegiatan perusahaan daerah, |. bh, memelihara sarana kerja, memberikan laporan memberikan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari prosedur administrasi, memelihara hubungan baik dengan masyarakat setempat: melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh direktur. untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada kepala cabang mempunyai fungsi merencanakan kegiatan cabang perusahaan daerah dalam bidang teknik temasuk pengolahan air dan distribusi air, keuangan dan administrasi, menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direktur dalam pelaksanaan operasional perusahaan daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku: cc: secara berkala meninjau kembali dan menilai apakah berbagai fungsi perusahaan daerah telah dijalankan sebagaimana semestinya: memelihara hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat dan mewakili perusahaan daerah pada peristiwa peristiwa penting. urusan umum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang adminstrasi dan keuangan untuk dilaporkan kantor pusat dam: mengendalikan kegiatan kegitan bidang keuangan cc. mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan bidang administrasi dan peralatan inventaris kantor melaksanakan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan urusan teknik mempunyai tugas merencanakan dan mengawasi kegiatan pengolahan, operasi sumber dan distribusi air: mengatur dan mengawasi distribusi air pelanggan melaksanakan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. bab unit ibu kota kecamatan (ikk) pasat unit ikk dipimpin oleh seorang kepala unit dan bertanggung jawab langsung kepada direktur unit ikk mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memelihara kegiatan administrasi dan keuangan mengendalikan kegiatan sumber pendapatan serta kekayaan perusahaan daerah memelihara sarana kerja membuat laporan yang disampaikan kantor pusat dam melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh direktur untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit ikk mempunyai fungsi merencanakan kegiatan perusahaan daerah dalam bidang keuangan dan administrasi dan dalam bidang teknik termasuk pengolahan dan distribusi air pelanggan merencanakan dan mengawasi pembuatan rekening air menjalankan kebijaksanaan dan petunjuk direktur dalam melaksanakan operasional perusahan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku memelihara hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat serta mewakili perusahaan daerah pada peristiwa peristiwa penting. bab pengangkatan dalam jabatan direktur adalah pimpinan perusahaan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui dewan pengawas. direktur diangkat dan diberhentikan oleh bupati, setelah mendapat pertimbangan dari dewan pengawas untuk masa jabatansebelum dikeluarkan peraturan pengangkatan sebagaimana diatur pada ini terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang pejabat pejabat lainnya pada perusahaan daerah air minummua pimpinan unit kerja dalam lingkungan perusahetiap pimpinan satuan unit kerja lingkungan perusahaan daerah wajibpenjabat bupati empat lawang drs. indra rusdi diundangkan tebing tinggi pada tanggal agustus plt. sekretaris daerah kabupaten empat lawang drs. nadjamuddin zahir, berita daerah kabupaten empat lawang tahun nomor seri d9. lampiran peraturan penjabat bupati empat lawang nomor tahun tanggal 9y, agustus struktur organisasi dam kabupaten empat lawang bupati dewan pengawas direktur tae subbab hub langganan subbab distribusi subbab umum personalia subbab perencanaan cabang dam cabang dam unit ikk unit ikk unit ikk unit ikk penjabat bupati empat lawang drs. indra rusdi |
a. emenjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu,tuk melaksanakan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus sejalan dengan visi dan misi kota depok membangun insan yang religius, kreatif, berdaya saing, memiliki keahlian atau kompetensi spesifik, berkemampuan wirausaha, dan cinta lingkungan hidup, bahwasudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan kout mengenai mekanisme dan tata cara kerja sama dalam tugas pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan wali kota. pemerintah daerahpendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi: bekerja sama dengan instansi lembaga lain, dan memfasilitasimemfasilitasi peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik. ketentuan lebih laut mengenai penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan wali kota. pemerintah daerahkota mendukung terselenggaranya program wajib belajar (dua belas) tahun. setiap orang tua wali peserta didik melaksanakan program wajib belajar (dua belas)kesetarawajib melaksanakan pengelolaan pendidikanwajibatau program pendidikan yang terkait:pendidikan atau program pendidikan yang terkait, orang tua wali peserta didik satuan pendidikan atau program pendidikan yang terkait, pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan atau program pendidikan yang terkait, dan pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan atau program pendidikan yang terkait.: terselenggaranya program wajib belajar (dua belas) tahun., pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, alokasi anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan pendidikan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, fasilitasi dan pembinaan satuan pendidik, melalui kompetensi secara teraturetiap penyelenggara satuan pendidikan masyarakagelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan satuan pendidikan pada paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib melaksanakan pengelolaanpusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang dilaksanakan masyarakatda paud, pendidikan dasar, datau program pendidikan yang bersangkutan, lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan, peserta didik satuan pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan, orang tua wali peserta didik satuan pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan, pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan, dan pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan. satuan pendidikan pada paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin: pelaksanaan pengelolaan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan, cc. alokasi anggaran pendidikan satuan pendidik,mberipenerapan manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus,pada paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformalatau program pendidikansebagaimana dimaksud pada dapat mengikuti akreditasi dan atau sertifikasi internasional satuan pendidikan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. satuan pendidikan pada paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu, satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada, satuan pendidikan sebagaimana dimaksud padasetiap satuan pendidiknyelenggaraan pendidikan bagian kesatu umum penyelenggaraan pendidikan daerah kota meliputi: paud: pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal. penyelenggaraan pendidikan sebagaimana pada dapat dilaksanakan melalui: pendidikan tatap muka, dan atau pendidikan jarak jauh. penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan wajib memenuhi standar nasional pendidikan. setiap satuan pendidikan dapat menyelenggarakan program: sekolah ramah anak, sekolah sehat: sekolah adiwiyata, sekolah bersih narkotika, dan atau program lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan. program sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tata cara penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota. prinsip penyelenggaraan pendidikan daerah kota meliputimengembangkan unsur pendidikan dasar yang humanis. satuan paud pada jalur pendidikan formal dan pendidikandidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang terdiri atas atau bentuk lain yang sederajat,dan batas,endidikan sd, satuan pendidikan smp pada jalur pendidikan formal maupupendidikan informal pendidikan nonformal atau pendidikanalam peraturan wali kota. bagian kedua penyelenggaraan pendidikan padpaudpaud pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada memiliki program pembelajaran (satu) tahun atau (dua) tahun. paud pada jalur pendidikan formaldapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan yang lain. waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota. ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan wali kota. paragraf program pembelajaranatau bentuk lain yang sederajatatau bentuk lain yang sederajatbagian ketigdasar merupakan jenjang pendidikan yang terdiri atas atau bentuk lain yang sederajatdan pendidikan nonformal diselenggarakan dengan menekankan pada: pendidikan karakter, literasi dasar, numeral, dan digitalisasi, penguasaan kompetensi berpikir kritis, kreatifitas dan inovasi, kemampuan berkomunikasi, serta kolaborasi, nilai nilai lokal dan visi daerah kota: danan smpdan smp dan smpdan diatur dalam peraturan wali kotasampai dengan diatur dalam peraturan wali kotkota. pemerintah daerah kotapendidikan nonformal dan pendidikdaerah kotdaerah kotwaktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan smp mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota. setiap satuan pendidikaaragraf bentuk dan jenis satusatuan pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk: lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, paud jalur nonformal. lembaga kursus dan lembagasebagaimana dimaksud pada serta kelompok belajar sebagaimana dimaksud padapada lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diselenggarakan bagi usia lebih dari (enam) tahunaud jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada hurufnyelenggara satuan paud jalur pendidikan nonformal dalam menyelenggarakan pendidikan mengikuti ketentuan kurikulum yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh satuan paud jalur pendidikan nonformal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kotaketentuan lebih lanjut mengenairogram pendidikan nonformal meliputi: pendidikan kecakapan hidup, pauddidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud padapemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pendidikan untuk mengangkatendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara dan smp, dan sekolah menengah atasyang berbentuk kejuruan paket. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan wali kota. program paud jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalamketentuan lebih lanjut mengenai programparagraf perizinan penyelenggaraan pelaksanaan perizinan penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformalbagian kelima fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif paragrafparagrafaragrafmfasilitasi penyelenggara,penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi.pada dikembangkan berdasarkan keunggulan daerah kota bidang niaga dan jasa berbasis industri kreatif, kewirausahaan, dan bidang lain sesuai perkembangan daerah kotaatau masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikanatuan pendidikan berdiri, dan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sejak satuan pendidikan tersebut berdiri. pemerintah kota atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan pendidikan baru dan penyelenggaraan satuan pendidikan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan wali kota. bab kerjasama satuan pendidikan dengan satuan pendidikan lembaga pendidikan asing bagian kesatu umum satuan pendidikan pada paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal daerah kota dapat menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga pendidikan asing dan atau dengan satuan pendidikan asing. kerja sama antara satuan pendidikan pada paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dengan lembaga asing sebagaimana dimaksud pada berupa kerja sama penyelenggaraan pendidikan. kerja sama antara satuan pendidikan pada paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dengan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada berupa kerja sama pengelolaan pendidikan. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dan diselenggarakan atas izin rekomendasi dari pemerintah pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua paragraf kerja sama penyelenggaraan pendidikan lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan daerah kotkottentuan mengenai tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan kerja rja sama pengelolaan pendidikan satuan pendidikan pada paud dan pendidikan dasar daerahsatuan pendidikan pada pendidikan nonpadaidik dan tenaga kependidikan bagian kesatu umum pendidik dan tenaga kependidikan daerah kota pada satuan pendidikan paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformaldaerah kotadaerah kota mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, pengembang, penelitiaud, pendidikan dasar, dan pendidikanpaud jalur pendidikan formal dan pendidikan dasarpaud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, peneliti melakukan penelitian bidang pendidikan pada satuan pendidikan paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum laboratorium satuan pendidikan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformalaud paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal. bagian ketiga pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentianketentuan peraturan perundang undangan. perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pemerintah daerah kota melakukan pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pendidik dan tenaga ke: perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing, dan cc. relevansi erah kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangsebagaimana dimaksud pada wajib melakukan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai guru pegawai tetap dalam hal jangka waktu pengabdian telah lebih dari (lima) tahungangkatan, penempatanpaud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota sebagaimana dalam diusulkan oleh dinasgangkatan, penempatan, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. pemerintah daerah kota memiliki wewenang dalamantar satuan pendidikan dalam daerah kota.secara lintas daerah kota dilaksanakanwali kota. bagian keempat penghargaan dan perlindungan paragraf pengharga: kepala dinas, camat:aragraf perlindungan perlindungandalam rangka perlindungan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dinas membentuk satuan tugas perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. dalam rangka perlindungan profesi berupa pemberian imbalan yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah daerah kota menetapkan standar minimal gaji pendidik dan tenaga kependidikanyang meliputi, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala perpustakaan, tenaga perpustakaan pustakawan, kepala laboratorium, tenaga laboratorium laporan, teknisi sumber belajar, kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, petugas layanan khusus sekolah. psikolog, terapis. dewan pendidikan daerah kotagian kedua tujuan peraturan daerah ini bertujuan untuk: mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan daerah kota. menjadi landasan operasional dalam pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan daerah kota. bab vii pembiayaan pembiayaan penyelenggardan tidak mengikat. pemerintah daerah kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar pengelolaan pendidikan daerah kota dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabeyang ditetapkan dan dipenuhi secara bertahap. anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketertutupan pendanaan untuk: pelaksanaan wajib belajar, subsidi bagi kelangsungan pendidikan peserta didik yang orang tua walinya tidak mampu, cc. peningkatan mutu pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan daerah kota, dan bantuan dana bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan wilayah daerah kota, dan program peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan sumber belajar masyarakat. alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. pemerintah daerah menetapkan standar pembiayaan pendidikan minimal bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. standar pembiayaan pendidikan minimal sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota. bab peran serta masyarakat bagian kesatu bentuk dan fungsierah kotapendidikan dan penyelenggaraan pendidikan daerah kota. masyarakat berperan serta dalam: pelaksanaan program wajib belajar (dua belas) tahun. menciptakan situasi yang kondusif bagi penokohan budaya belajar khususnya untuk para peserta didik lingkungan masing masing, dengan cara:hingga wib, kecuali pada hari libur: dan penyediaan sumber sumber belajar masyarakat. cc.atuan pendidikan yang bersangkutperseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan wali kota. bagian ketigpaud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal. masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada paud, pendidikan dasar,pada dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial budaya daerah kota. bagian keempat dewan pendidikan daerah kota dewan pendidikan daerah kotdewan pendidikan daerah kota berkedudukan daerah kota. dewan pendidikan daerah kota menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. dewan pendidikan daerah kotakotaaerah kotadaerah kotkotadewan pendidikan daerah kota ditetapkan oleh wali kota. anggota dewan pendidikan daerah kota berjumlah paling banyak (sebelas) orang. wali kota memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan daerah kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan daerah kotadua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan daerahsusunan kepengurusan dewan pendidikan daerah kota paling sedikit terdiri atas ketua dewan dan sekretaris. anggota dewan pendidikan daerah kotakota dapat bersumber dari: pemerintah: pemerintah daerah kota, cc.lima komite sekolah komite sekolah berkedudukan satuan pendidikan pada pendidikan dasardasar pada pendidikan dasar. komite sekolah dibentuk untuk (satu) bentuk satuan pendidikan pada pendidikan dasar atau gabungan bentuk satuan pendidikan pada pendidikan dasar dengan pendidikper: pemerintah daerah kota: cc. masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sahketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan komite sekolah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. bagian keenam larangan bagi dewan pendidikan daerah kota dan komite sekolah dewan pendidikan daerah kota dan komite sekolah daerah kokota dan komite sekolahbab pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pengawasan pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan daerah kota dilakukan oleh: pemerintah daerah kota: dewan pendidikan daerah kota: dan komite sekolahsanakan dalam bentuk:, pengawasan kegiatan pendidikan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan internal. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh: kepala satuan pendidikan, komite sekolah madrasah, pengawas sekolah, dan atau perangkat daerah yang membidangi pendidikpengawasan pengelolaan pendidikpaud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal daerah kota. pemerintah daerah kota menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan bidang pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan daerah kota. tindak lanjut pengaduan masyarakakota dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen. dewan pendidikandaerah kota. hasil pengawasan oleh dewan pendidikan daerah kota dilaporkan kepada wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi pendidikan. komite sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikcc. mewujudkan visi pembangunan sumber daya manusia daerah kota yaitu membangun insan yang religius, kreatif, berdaya saing, berbudaya, berwawasan kebangsaan, memiliki keahlian atau kompetensi spesifik, berkemampuan wirausaha, dan cinta lingkungan hidup. bab pengelolaan pendidikan bagian kesatu umum pengelolaan pendidikan daerah kota dilaksanakan oleh: pemerintah daerah kota: penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan. pengelolaan pendidikan daerah kota dilaksanakan untuk menjamin: akses masyarakat atas pelayanan pendidikan daerah kota,aerah kota meliputi kewenangan bidang manajemen pendidikan dalam mengelola: paud, pendidikan dasar: dan pendidikan nonformal. dalam pengelolaan pendidikan daerah kota, perlu mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi. sistem informasi pendidikan daerah kotapaud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku,semua peraturan pelaksana peraturan daerah kota yang terkaitberdasarky salviadonayari p., sh, m.h. nip. penjelasan atas peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang pengelolaamanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut kemudian oleh pemerintah dituangkan dalamsejalan dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan kota depok sebagai alat untuk mencapai visi pembangunan kota depok yang kota depok yang maju, berbudaya dan sejahtera". visi ini mengandung makna dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sumber daya manusia kota depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar penokohan dan penguatan modal sosial kota depok. kegiatan pembangunan pendidikan kota depok diarahkan kepada pelaksanaan misi ketiga yang dituangkan dalam rpm kota depok yakni mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga . wali kota depok bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikankebijakan bidang pendidikan tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi jawa barat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengaturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kota depok sejak tahun berpedoman pada peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. pada tahun mengingat dengan terbitnya putusan mahkamah konstitusi terkait pengaturan tentang sekolah bertaraf internasional dan terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalammaka status peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. selanjutnya, mempertimbangkan terdapatnya dinamika masyarakat terkait implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kota depok saat ini serta dengan diterbitkannya berbagai peraturan baru yang terkait dengan sistem, prinsip, asas, dan standar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka keberadaperlu ditinjau ulang, dianalisis dan dievaluasi. berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang undangan terkait, serta dengan menggunakan asas hierarkis dan atas dasar rasionalitas, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal maka disusunlah rancangan peraturan daerah yang baru yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kota depok yangkebijakan daerah bidang pendidikan ini merupakan pedoman bagi: semua jajaran pemerintah kota depok, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat kota depok, satuan atau program pendidikan kota depok, dewan pendidikan kota depok, komite sekolah atau nama lain yang sejenis kota depok, peserta didik kota depok, orang tua wali peserta didik kota depok, pendidik dan tenaga kependidikan kota depok, masyarakat kota depok, dan pihak lain yang terkait dengan pendidikan kota depok. sedangkan penyelenggaraan pendidikan merupyang menjadi kewenangan kota depok dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses yang perlu diterapkan dalam bidang pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. proses tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, tindak lanjut. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas huruf yang dimaksud dengan tingkat partisipasi pendidikan adalah angka partisipasi kasar, angka partisipasi kasar. target tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal yang harus dicapai pada tingkat daerah kota berdasarkan batas minimal target partisipasi tingkat provinsi dan target tingkat partisipasi nasional. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud daerah khusus adalah daerah yang te$tampak bencana dalam kurun waktu yang panjang. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan satuan pendidikan atau program yang muatan materinya bersumber kepada budaya dan atau ilmu pengetahuan teknologi yang dimiliki dan dibutuhkan daerah kota. cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud akreditasi satuan pendidikan adalah proses penentu maupun masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. hasilnya berupa pengakuan dalam bentuk peringkat akreditasi yang menggambarkan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sesuai kewenangan daerah kota. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan peserta didik pendidikan khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran dikarenakan kelainan disabilitas atau dikarenakan memiliki potensi kecerdasan istimewa atau bakat istimewa sehingga perlu kebutuhan pendidikan khusus. sedangkan peserta didik daerah khusus adalah peserta didik yang berada daerah khusus sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan perundang undangan, seperti peserta didik yang berada lingkungan pabrik, pasar, terminal, daerah rawan konflik, rawan bencana, dan sebagainya sehingga perlu layanan secara khusus dalam proses pembelajakreditasi program pendidikan adalah proses penilaian kelayakan suatu pendidikan yang dilakukan lembaga akreditasi pemerintah atau lembaga yang telah berbadan hukum sesuai kewenangannya. huruf yang dimaksud akreditasi satuan pendidikan adalah proses penilaian kelayakan satuan pendidikan yang untuk menyelenyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dilakukan lembaga akreditasi pemerintah, seperti ban untuk sekolah dan madrasah, ban paud ban pfi untuk paud. bagian kedua pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah kota wali kota bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan pendidikan daerah kota dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah kota bidang pendidikan. kebijakan daerah kota bidangserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangancc.ota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat daerah kota: satuan pendidikan atau program pendidikan daerah kota: dewan pendidikan daerah kota: komite sekolah atau nama lain yang sejenis, peserta didik daerah kota, orang tua wali peserta didik daerah kota, pendidik dan tenaga kependidikan daerah kota, masyarakat daerah kota, dan pihak lain yang terkait dengan pendidikan daerah kota. huruf yang dimaksud sertifikasi kompetensi peserta didik adalah proses penilaian uji kompetensi peserta didik dalam bidang keahlian tertentu yang dilakukan lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga yang telah berbadan hukum sesuai kewenangannya pada uji kompetensi tertentu. huruf yang dimaksud sertifikasi kompetensi pendidikhuruf yang dimaksud sertifikasi tenaga kependidikanzinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, salah satunya adalahkelompok belajar , adalah bentuk satuan pendidikan nonformal yang secara spesifik memberikan pengetahuan dan atau keahlian keterampilan satu bidang tertentu. misalnya kelompok belajar pencak silat, piano, menggambar, menulis, membaca, dan sebagaintuk penghargaan lainnya , adalah hadiah yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan atau berdedikasi tinggi oleh lembaga sesuai kebijakan internal tanpa menyalahi peraturan perundang undangan. cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud perlindungan hukum adalah upaya melakukan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dari tindakhuruf yang dimaksuddalam melaksanakan tugas. huruf yang dimaksud perlindungan keselamatan dan kesehatan kerjkebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kebijakan: manajemen pendidikan, penetapan kurikulum muatan lokal, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kota: izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat daerah kota, dan pembinaan bahasa dan sastra daerah kota. manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pengelolaan pendidikan dasar, dan pengelolaan paud dan pendidikan nonformal. kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan muatan kurikulum yang diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,izin pendirian satuan pendidbahasa dan sastra daerah kota sebagaimana dimaksud pada huruf yang penuturnya dalam daerah kota. huruf yang dimaksud perlindungan hak atas kekayaan intelektual adalah upaya pemberian perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan berupa pengakuan dan perlindungan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh gurubelajar masyarakat adalah wahana belajar yang dapat diakses dan digunakan oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. misalnya perpustakaan, bengkel kerja (workshop), arena olah raga (indoor atau outdoor), sanggar, camp, area tau lahan praktik (pertanian perikanan peternakan)depok nomor wali kota menetapkan:ota, tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat daerah kota yang meliputi: antar kecamatan, antar kelurahan: dan antara laki laki dan perempuan pendidikan melalui jalur pendidikan formaltunjuk teknis mengenai pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. pemerintah daerah kota dalam rangka pengelolaan pendidikan bertugas pendidikan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan daerah kotaand match, serta meningkatkan kapasitas peserta didik pada jenjang paud, pendidikan dasar, dan atau pendidikan nonformal. |
umumpatiseiring dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang undangan, peraturan daerah kabupaten patdisesuaikan. adanya kebijakan pemerintah terkait bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, dimana telah dilakukanperlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis rincian dalam retribusi pengujian kendaraan bermotor. selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap jenis obyek retribusi pelayanan kesehatan berupa penambahan berupa jenis retribusi pelayanan kesehatan utd laksda. berdasarkan . berdasarkan ketentuan dalamoleh karena itu, selain penyesuaian terhadap dinamika perkembangan peraturan perundang undangan, juga penyesuaian pada tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan kesehatan utd laksda. penyesuaian tarif tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang lebih barangka penyelarasan terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem pertanggungjawaban keuangan daerah satuan kerja perangkat daerah, maka, sehingga berbunyi sebagai berikut luar daerah: pembayaran belanja transportbarang jasa setinggi tingginya rp. (satu juta rupiah), pembayaran belanja sewa tempat dan perlengkapan kegiatan reses dprd, dan atau pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan reses dprdtersebut kuasa pengguna anggaransi berupa: teguran lisan, |
untuk memberikan pedoman dalamhonorarium dewan pengawas dan dewan direksi honorarium dewan pengawas dan dewan direksi diberikan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut: dewan pengawas sebesar satu kali upah minimum kabupaten per bulan, direktur utama sebesar dua kali upah minimum kabupaten per bulan, direktur operasional sebesar satu setengah kali upah minimum kabupaten per bulan, dan pelaksana sebesar satu kali upah minimum kabupaten per bulan. bab vii kop surat, stempel, logo, tagline bentuk kop surat, stempel, logo,selama masa transisi dewan direksi dapat diangkat dari pegawai negeri sipil yang mempunyai kapasitas dan pengalaman dibidang penyiaran, dengan ketentuan tidak boleh rangkap jabatan struktural. masa transisi sebagaimana dimaksud pada sampai terbentuknya ppl radio top kabupaten sukoharjo yangagan susunan organisasi ppl radio top kabupaten sukoharjo dewan pengawas direktur utama adm pelaksana pelaksana pelaksana pelaksana dan keuangan pemasaran produksi dan teknik siaran bupati sukoharjo, ttd wardoyo wijayaentuk kop surat, stempel, logo, dan tagline ppl radio top kabupaten sukoharjo kop surat radio top kabupaten sukoharjo radio top sukoharjo ji. rajawali kabupaten sukoharjo telp. sukoharjo #mai stempel radio top kabupaten sukoharjo sukoharjo logo radio top kabupaten sukoharjo sukoharjo tag line ppl radio top sukoharjo topinya radio sukoharjo bupati sukoharjo, ttd wardoyo wijaya12, tambahan lembaran negaran unsur pimpinan ppl radio top kabupaten sukoharjosusunan organisasi ppl radio top kabupaten sukoharjo susunan organisasi ppl radio top kabupaten sukoharjo terdiri dari dewan pengawas, dan dewan direksi. dewan pengawas terdiri dari: unsur pemerintah daerah, unsur masyarakat, dan unsur praktisi penyiaran. dewan direksi terdiri dari: direktur utama: dan direktur operasional. direktur operasional sebagaimana dimaksud pada membawahi pelaksana administrasi umum dan keuangan, pelaksana pemasaran, cc. pelaksana produksi dan siaran, dan pelaksana teknik. bagan susunan organisasi ppl radio topumum dewan pengawas terdiri dari (satu) orang ketua merangkap anggota dan (dua) orang anggota. dewan pengawas dari unsur pemerintah daerah dijabat oleh kepala dinas komunikasi dan informatika. dewan pengawas dari unsur masyarakat dan unsur praktisi penyiaran, ditetapkan setelah lulus seleksi administratif oleh dinas komunikasi dan informatika: danlaksanakan oleh ketua dprdbagian kedua tugas, wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas bertugascc. mengawasi kinerja direksi, mengawasi siaran dan materi siaran ppl radio top kabupaten sukoharjo agarlaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. dewan pengawas berwenang mengesahkan kebijakan meliputi kebijakan umum,angkat dan memberhentikan dewan direksi, menetapkan salah satu dewan direksi sebagai direktur utama, dan menetapkan pembagian tugas setiap direktur. dewan pengawas bertanggung jawab kepada bupati atas pelaksanaan tugas dan wewenang. bagian ketiga persyaratan, tata cara pendaftaran, seleksi administratif dan penetapan dewan pengawas syarat syarat untuk dapat ditetapkan sebagai anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat dan unsur praktisi penyiarandinas kependudukan dan pencatatan sipil, usia minimal (dua puluh tujuh) tahudan adil dibuktikan dengan pakta integritasberpendidikan minimal diploma yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau memiliki kompetensi intelektual yang setara dibuktikan dengan sertifikat keahlian dinon partisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai cukup, dan dewan pengawas dari unsur praktisi penyiaran diutamakan memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika membentuk tim seleksi. tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada antara lain membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon dewan pengawas, menerima dan memverifikasi berkas kelengkapan persyaratan administratif, membuat berita acara hasil seleksi administratif, menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administratif calon anggota dewan pengawas yang lolos seleksi administratif kepada kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas komunikasi dan informatikasebagaimana dimaksud pada kepada ketua dprd untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. tata cara pendaftaran calon dewan pengawas dari unsur masyarakat dan unsur praktisi penyiaran sebagai berikut hadir secara pribadi, mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh tim seleksi serta melampirkan daftar riw hidup, pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar merah, ukuran sebanyak (dua) lembar dan foto berwarna satu badan penuh ukuran sebanyak (dua) lembar, naskah visi dan misi serta program kerja, dan berkas syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam tim seleksi melaksanakan tugas paling lama (satu) bulan sejak dibentukkepada ketua dprd paling lama (lima) hari kerja. ketua dprd menetapkan hasil uji kepatutan dan kelayakan serta mengusulkan calon dewan pengawas kepada bupati paling lama (satu) bulan sejak diterimanya hasil seleksi administrasi. berdasarkan usul dari ketua dprd sebagaimana dimaksud dalam bupati menetapkan dewan pengawas dengan keputusan bupati paling lama (empat belas) hari kerja. bab dewan direksi dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. dewan direksi, diangkat setelah memenuhi kelengkapan administratif dan lulus uji kelayakan dan kepatutan. pengangkatan dewan direksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (dua) bulan sejak diangkatnya dewan pengawas. masa kerja dewan direksi (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa kerja berikutnya. tata cara pengangkatan dan penetapan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas. dewan direksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan yang telah disahpenjabaran tugas dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur utama. syarat syarat untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai anggota dewan direksiinstansi yang berwenang, usia minimal (dua puluh tujuh) tahunadil dibuktikan dengan pakta integritas, berpendidikan sarjana dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisirtidak memiliki jabatan rangkap media massa lainnya dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup, dan m.non partisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai cukup. bab sumber pembiayaan sumber pembiayaan ppl radio top kabupaten sukoharjo dapatanggaran pendapatan dan belanja ppl radio top kabupaten sukoharjo dalam setiap tahunnya disusun oleh dewan direksi dan disahkan oleh dewan pengawas yang selanjutnya diusulkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, dengan tahapan: penetapan (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan, revisi setelah penetapan apbd tahun berkenaan, dan perubahan setelah penetapan perubahan apbd tahun berkenaan. |
ph.munikasi dan informatikkomunikasi dan informatika, persandian dan statistik, melaksanakan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistikeknologi informasi dan persandian bidang teknologi informasi danologi informasi dan persand. kepala bidang teknologi informasi dan persandieknologi informasi dan persandian, mengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan bidang teknologi informasi dan persandian, cc. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknologi informasi dan persandian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan bidang teknologi informasi dan persandian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang teknologi informasi dan persandiologi informasi dan persandologi informasi dan persandologi informasi dan persandian, menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta supervisi pelaksanapengelolaan infrastruktur dasar data center, melaksanakan pengelolaan disaster recovery center dan teknik informasi dan komunikasi, melaksanakan pengelolaan intranet dan penggunaan akses internet, melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah, melaksanakan pengelolaan manajemen data informasi e government, melaksanakan pengelolaan integrasi layanan publik dan kepemerintahan, melaksanakan pengelolaan keamanan informasi government, oo. melaksanakan pengelolaan persandian, menyiapkan rekomendasi terhadap permohonan izin pembangunan tower dan bangunan telekomunikasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporteknologi informasi dan persandinfrastruktur teknologi informasi, sub koordinator integrasi dan keamanan data informasi, dan sub koordinator persandian dan telekomunikologi informasi dan persandian. bagian keempat bidang sistem informasi layanan government dan statistik bidang sistem informasi layanan governmentistem informasi layanan government danmunikasi dan informatikpengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiat, penyelenggaraan ekosistem teknik informasi dan komunikasi smart city serta pengelolaan statistik sektoral. kepala bidang sistem informasi layanan government dan statistsistem informasi layanan e government dan statistik, mengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan bidang sistem informasi layanan e government dan statistik, cc. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang sistem informasi layanan e government dan statistik, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan bidang sistem informasi layanan e government dan statistik, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sistem informasi layanan e government dan statistisistem informasi layanan government dan statissistem informasi layanan e government dan statispedoman dan petunjuk teknis, supervisi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan bidang sistem informasi layanan government dan statistik, merencanakan dan fasilitasi pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan pelayanan publik, mengkoordinasikan pendaftaran nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, merencanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan government chief information officer, merencanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknik informasi dan komunikasi: il. merencanakan dan memfasilitasi implementasi government dan smart city, merencanakan dan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e government dan smart city, merencanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan ekosistem teknik informasi dan komunikasi smart city, oo. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan statistik sektoral, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang sistem informasi layanan government dan statistik, menyiapkan bahan dan mengembangkan pengolahan data dengan aplikasi komputer untuk memenuhi kebutuhan. menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang sistem informasi layanan e governmentsistem informasi layanan government dan statistpengelolaan aplikasi informasi, sub koordinator layanan government dan smart city, dan sub koordinator statistik dan pengolahan distem informasi layanan government dan statistik.dan komunikasi publ dan penyediaan akses informasi. kepala bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publinformasi dan komunikasi publik, mengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, cc. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publikdan komunikasi pubinformasi dan komunikasi pubngelolaan informasi dan komunikasi publikinformasi dan komuniknyusun pedoman dan petunjuk teknis, supervisi, serta mengkoordinasikan implementasi undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoralil. melaksanakan pemberdayaanmitraan dan analisis informasi, sub koordinator penyiaran dan media komunikasi publik: dan sub koordinator kelembagaan komunikasi publidan komunikasi publikbagan susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika kabupaten grobogan kepala dinas sub bagian sub bagian fungsional keuangan bob bidang bidang bidang teknologi informasi dan sistem informasi layanan pengelolaan informasi persandian government dan dan komunikasi publik statistikuraian tugas sub koordinator pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten grobogan bidang teknologi informasi dan persandian, terdiri atas: sub koordinator infrastruktur teknologteknologteknologlaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan data center dan disaster recovery center, melaksanakan pengembangan dan inovasi teknik informasi dan komunikasi dalam implementasi e government, melaksanakmbangun government cloud computing, melaksanakan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik dan filtering konten negatif, membangun interkoneksi jaringan intra pemerintah, menyediakan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahanfrastruktur teknologitegrasi dan keamanan datategrasi dan keamanan datategrasi dan keamanan datalaksanakan pelayanan recovery data dan informasi, melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, melaksanak, sistem informasi publik dan keamanan informasi, memfasilitasi interoperabilitas, serta interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan, melaksanakan pelayanan pusat application program interface daerah, melaksanakan pelayanan monitoring trafik elektronik dan penanganan insiden keamanan informasi, melaksanakan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah dan melaksanakan audit teknik informasi dan komunikasi, menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktiftegrasi dan keamanan datasandian dan telekomunisandian dan telekomunisandian dan telekomuniiap.menyiapkan bahan penyusunan zona cell plan atau rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi, menyiapkan bahan rekomendasi terhadap permohonan izin pembangunan tower dan bangunan telekomunikasi, menyiapkan bahan rekomendasi terhadap permohonan galian kabel fiber optic, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporankonsep standar operasional prosedur bidangsistem informasi layanan government dan statistik, terdiri atas: sub koordinator pengelolaan aplikasaplikaslolaan aplikasgelolaan aplikasimeliharaan aplikasi kepemerintahan dan dan melaksanakan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah, melaksanakmengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, serta tata kelola nama domain dan sub domain, mengelola situs website pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang pengelolaan aplikasi informelolaan aplikasi informasiteknologi informasi dan persandian, bidang sistem informasi layanan government dan statistik, bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, cc. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandianayanan government dan smart citylayanan e government dan smart cityayanan e government dan smart citylayanan e government dan smart citylayanan government dan smart city, menyusun rencanabahan regulasi regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e government dan smart city, melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknik informasi dan komunikasi, melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e government dan smart city, melaksanakan implementasi e government dan smart city, melaksanakan promosi pemanfaatan layanan smart city, melaksanakan pengembangan business process re engineering pelayanan lingkungan pemerintah daerah dan non pemerintah (stakeholder smart city), menyelenggarakan sistem informasi smart city dan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, menyediakan sarana dan sarana pengendalian smart city, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporankonsep standar operasional prosedur bidang layanan e government dan smart citytatistik dan pengolahan dattatistik dan pengolahan dattatistik dan pengolahan datstatistik sektortatistik sektoral) menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bagi satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan survei statistik sektoral, mengkoordinasikan pelaksanaan survei statistik sektoral oleh satuan kerja perangkat daerah dengan badan pusat statistik, melaksanakan pendataan survei statistik sektoral yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, melaksanakan pengolahan hasil survei statistik sektoral yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, menyerahkan data hasil survei statistik sektoral kepada badan pusat statistik, memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan survei statistik sektoral, mendokumentasikan hasil survei statistik sektoral, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan survei statistik sektoral, .memasukkan dan mengolah data dengan aplikasi komputer untuk memenuhi kebutuhan, menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang statistik dan pengolahan datinformasi dan komunikasi publik, terdiri atas: sub koordinator kemitraan dan analisismitraan dan analisismitraan dan analisismitraan dan analisislolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta penyediaan konten lintas sektoral) memantau dan menganalisa berita media, serta mengidentifikasi masalah dan alternatif penyelesaiannya, memantau dan menganalisa pendapat umum baik yang sampaikan melalui forum forum seminar, lokakarya, diskusi maupun demonstrasi, serta mengidentifikasi masalah dan alternatif penyelesaiannya, memantau tema dan isu komunikasi publik lintas sektoral, .menyusun perencanaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai implementasi undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik: menyusun konten citra positif pemerintah daerah, melaksanakan kegiatan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, melaksanakan peliputan, penerbitan dan dokumentasi kegiatan daerah, menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang kemitraan dan analisisiaran dan mediaiaran dan mediaiaran dan mediadoman dan petunjuk teknis kegiatan penyiaran dan pembuatan konten lokal, melaksanakan pembuatan konten lokal: melaksanakan pengelolaan saluran atau media komunikasi media internal, melaksanakan pengelolaan radio purwodadi fm, melaksanakan kegiatan dialog interaktif lewat siaran radio, melaksanakan diseminasi informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, menyiapkan bahan rekomendasi izin penyelenggaraan lembaga penyiaran, menyiapkan bahan rekomendasi izin lokasi pembangunan studio radio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi, menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang penyiaran dan medialembagaanmpan bahan perumusan kebijakan teknis penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, melaksanakan pemberdayaan kepadamelaksanakan pembinaan lembaga komunikasi masyarakat tingkat desa, melaksanakan pembinaan terhadap lembaga sosial masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda yang berkaitan dengan destinasi informasi, melaksanakan kegiatan diseminasi informasi mengenai kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten melalui forum diskusi, seminar, sarasehan, dialog interaktif, pentas seni tradisional, untuk memperjelas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan hasil hasil pembangunan, melaksanakan kegiatan penerangan terpadu lewat badan koordinasi kehumasan bakohumas) kabupaten bersama sama dinas instansi terkait kecamatan dan desa, menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang kelembagaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistikmunikasi danomunikasi dankegiatan bidang koetapkan kebijakan teknis bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan urusan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistiktugas pokok fungsi uraian tugasekonomi dan dengan memberikan hasil perumusan masalah terhadap isu strategis dalam penyelenggaraan urusan keuangan kajian, pengamatan, pelaksanaan urusan bidang pemerintahan daerah bidang ekonomi dan pertimbangan dan saran ekonomi dan keuangan, keuangan, panah masalah pemberian rekomendasi kepada melakukan pengkajian dan analisis terhadap isu hem. ang sar bupati terhadap isu isu isu strategis dalam penyelenggaraan engan bidang onm strategis terkait dengan bidang urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi dan keuangan. ekonomi dan keuangan. dan keuangan:asisten melaksanakan tugas pelaksanaan penyusunan merumuskan kebijakan daerah pada bagian pemerintahan dan membantu sekretaris kebijakan dan program pada pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan humas kesejahteraan daerah dalam perumusan asisten pemerintahan dan dan protokol, rakyat kebijakan, dan kesejahteraan rakyat. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas mengooramasi kan pelaksanaan koordinasi dan program perangkat daerah sesuai dengan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas penyelenggaraan sub bagian perlengkapan dan rumah tanggrlengkapan dan rumah tangga, melaksanakan perlengkapan dan rumah tangga pimpinanmonitoring dan evaluasi penyelenggar pimpinan dan perlengkapan sekretariatuangan keuangan kebijakan daerah urusan daerah dalam urusan (keuangan, aset dan pendapatan) sub bagian dan pemerintahan bidang pemerintahan bidang keuangan keuangan dan kepegawaian, kepegawaian keuangan (keuangan, aset (keuangan, aset dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan pendapatan) sub pendapatan) sub bagian rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan bagian keuangan dan keuangan dan kepegawaian, anggaran) sub bagian keuangan dan kepegawaian kepegawaian. perencanaan program dan setiap tahun mengacu kepada perencanaan kegiatan umum bidang strategis sekretariat daerah untuk mencapai target keuangan dan kepegawaian:keuangan dan kebijakan daerah bidang keuangan (keuangan, aset kepegawaian, dan pendapatan) sub bagian keuangan dan penyiapan bahan kepegawaianuangan (keuangan, aset dan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pendapatan) sub bagian dengan sub bagian keuangan dan kepegawaian keuangan dan kepegawaiannatan gasp kok o ) orunasr oo saran gas program dan kegiatan umum pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang keuangan dan ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban kepegawaianuangan dan kepegawaian untuk bagian umum, tugasnya. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sub bagian keuangan dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, menyelenggarakan tugas umum bidang keuangan dan kepegawaian, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan umum bidang keuangan dan kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan terhadappemantauan, pengawasan dan evaluasiuntuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian keuangan dan kepegawaian, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidang keuangan (keuangan, aset dan pendapatan) sub bagian keuangan dan kepegawaian yang terkait bidang tugas sesuai nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasuangan dan kepegawaiuangan (keuangan, aset dan pendapatan) sub bagian keuangan dan kepegawaian, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan dan kepegawaian, melaksanakan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan keuangan dan kepegawaadministrasi umum administrasi kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang dan tata usaha staf ahli: umum dan tata administrasi abi dan administrasi merias dan tata merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha staf ahli ata usaha stal ahi. usaha stal ani, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan perencanaan program dan anggaran) sub bagian administrasi umum dan kegiatan umum bidang tata usaha staf ahli setiap tahun mengacu kepada administrasi umum dan tata perencanaan strategis sekretariat daerah untuk usaha staf ahli, mencapai targetadministrasi umum dan kebijakan daerah bidang administrasi umum dan tata usaha staf ahli: tata usaha staf ahli:administrasi umum dan tata dengan sub bagian administrasi umum dan tata usaha staf ahli: usaha staf ahliumum pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang administrasi umum dan ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban tata usaha staf ahliadministrasi umum dan tugasnya tata usaha staf ahli untuk bagian umadministrasi umum dan tata usaha staf ahli sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, menyelenggarakan tugas umum bidang administrasi umum dan tata usaha staf ahli, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan umum bidang administrasi umum dan tata usaha staf ahli: menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi umum dan tata usaha staf ahli, menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang adminisub bagian administrasi umum dan tata usaha staf ahli, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidang adminisub bagian administrasi umum dan tata usaha staf ahladministrasi umum dan tata usaha staf ahli: melaksanakan pembinaan teknis, administrasi, nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas serta sumber daya urusan administrasi umum dan tata usaha staf ahliorganisasi perumusan kebijakan kebijakan organisasi daerah dalam urusan pemerintahan bidang kepegawaian daerah urusan dalam urusan pemerintahan pendidikan dan pelatihan, inspektorat dan sub pemerintahan bidang bidang kepegawaian pendidikan bagian sub bagian kelembagaan dan anja, sub kepegawaian pendidikan dan pelatihan, inspektorat dan bagian tata laksana dan pelayanan publik dan dan pelatihan, inspektorat sub bagian sub bagian sub bagian akuntabilitas kinerja dan reformasi dan sub bagian sub kelembagaan dan anja, sub birokrasi, bagian kelembagaan dan bagian tata laksana dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas anja, sub bagian tata pelayanan publik dan sub rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan laksana dan pelayanan bagian akuntabilitas kinerja anggaran) bagian organisasi setiap tahun mengacu publik dan sub bagian dan reformasi birokrasi, kepada perencanaan strategis sekretariat daerah akuntabilitas kinerja dan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan perencanaan program dan reformasi birokrasi, kevi tugas, kan kegiatan organisasi yang berencana meliputi kelembagaan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah operasional, mengelola, anja, tata laksana dan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan, mengoordinasikan, pan pelayanan publik, akuntabilitas inspektorat, kelembagaan dan anja, tata laksana mengendalikan, kiri akan kinerja dan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan mengevaluasi dan reformasi birokrasi, melaporkan program penyelenggaraan tugas bidang dan kegiatan organisasi yang meliputi menghimpun dan mempelajari peraturan bagian organisasi. kelembagaan dan anja,akuntabilitas kinerja dan dengan bagian organisasi sebagai acuan reformasi birokrasi, pelaksanaan tugas, mengoordinasikan pelaksanaan mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan kebijakan daerah bidang rencana strategis renstra), rencana kerja senja), kepegawaian pendidikan dan perjanjian kinerja pk), laporan penyelenggaraan pelatihan, inspektorat dan sub pemerintah daerah ppd), laporan keterangan bagian sub bagian pertanggungjawaban kepala daerah kpk), kelembagaan dan anja, sub laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagian tata laksana dan laki) dan dokumen lainnya bersama tim yang pelayanan publik dan sub telah ditetapkan pada bagian organisasi, bagian akuntabilitas kinerja menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis dan reformasi birokrasi: penyelenggaraan organisasi sesuai ketentuan pelaksanaan monitoring dan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, evaluasi pelaksanaan menyelenggarakan tugas bidang organisasi yang program dan kegiatan meliputi kelembagaan dan anja, tata laksana dan tahan yang meliputi ana peter pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan kelembagaan dan anja, tata reformasi birokrasi, laksana dan pelayanan publik, mo| mamasanatan gasrorok o | o )?rust o | vraantucas oo akuntabilitas kinerja dan melaksanakan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi, dan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang pelaksanaan tugas lain yang meliputi kelembagaan dan anja, tata laksana dan diberikan atasan sesuai bidang pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan tugasnya. reformasi birokrasi, melakuk, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerahorganispelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan pemandangan tugas asisten pemerintahan dan dalam bidang program perangkat daerah kesejahteraan rakyat, pemerintahan dan sesuai dengan pemandangan mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan kesejahteraan rakyat. tugas asisten pemerintahan tugas bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat, yaitu: bagian dan kesejahteraan rakyat: dan humas dan protokol, pemerintahan, pelaksanaan evaluasi kesejahteraan rakyat dan kenegaraan voor melaksanakan pembinaan administrasi bagian humas dan protokol serta penyecneparaa program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan humas perangkat daerah sesuai keagamaan dan perangkat dan protokol, daerah dengan pemandangan tugas ak yang asisten pemerintahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan program melakukan bidang kesejahteraan rakyat, perangkat daerah sesuai dengan pemandangan pemerintah 1dang tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan pendidikan, kepemudaan pelaksanaan pembinaan rakyat: dan olahraga, kebudayaan, administrasi pada asisten pariwisata, kesehatan, pemerintahan dan mempelajari, memahami dan melaksanakan sosial, pengendalian kesejahteraan rakyat, dan peraturan perundang undangan yang berkaitan penduduk dan durga pelaksanaan tugas lain yang dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam rencana, dukcapil, diberikan atasan sesuai bidang gas, pemberdayaan perempuan tugasnya.umum dan perlindungan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masyarakat, perpustakaan, tugas kepada atasan, dan kearsipan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya. dan desa. kepala bagian melaksanakan penyusunan bahan menyusun bahan kebijakan pemerintahan daerah pemerintahan operasional perumusan kebijakan pemerintahan dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan kebijakan daerah urusan daerah dalam urusan masyarakat dan desa termasuk kecamatan, pemerintahan bidang pemerintahan bidang kelurahan serta sub bagian fasilitasi lembaga dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan instansi pemerintah, sub bagian otonomi daerah masyarakat dan desa desa termasuk kecamatan, dan sub bagian bina wilayah: mo| xamasanatan gasrorok oo o )?rust o ) | arman tugas ookelembagaan kebijakan daerah urusan daerah dalam urusan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan dan anja pemerintahan bidang pemerintahan bidang dan sub bagian kelembagaan dan anja, kepegawaian pendidikan kepegawaian pendidikan dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan pelatihan dan sub pelatihan dan dan sub bagian rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan bagian kelembagaan dan kelembagaan dan anja, anggaran) sub bagian kelembagaan dan anja anja. tiap tah kepada perencanaan program setiap tahun mengacu pada perencanaan kegiatan organisasi bidang strategis sekretariat daerah untuk mencapai target kelembagaan dan anja:,kelembagaan kebijakan daerah bidang kepegawaian pendidikan dan anja:, dan pelatihan dan dan sub bagian kelembagaan dan anjapegawaian pendidikan dan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pelatihan dan dan sub bagian dengan sub bagian kelembagaan dan anja kelembagaan dan anjasatan gaspokok )runner oo draw gasoooo program dan kegiatan pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah organisasi bidang kelembagaan ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban dan anjlembagaan dan anja untuk bagian organisasi, tugasnya. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sub bagian kelembagaan dan anja sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah: menyelenggarakan tugas organisasi bidang kelembagaan dan anja, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi bidang kelembagaan dan anja:nyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan dan dan sub bagian kelembagaan dan anja:, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian kelembagaan dan anja: dan dan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas sub bagian kelembagaan dan anja yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan sub bagian kelembagaan dan anlaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan organisasi bidang kelembagaan, analisa jabatan dan analisa beban kerja, melaksanakan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya bidang kelembagaan, analisa jabatan dan analisa beban kerjlaksana dan laksana dan kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang tata pelayanan publik, play anan tata laksana dan laksana dan pelayanan publik, merencanakan dan melaksanakan kegiatan publik pelayanan pubs, perencanaan program dan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan kegiatan organisasi bidang anggaran) sub bagian tata laksana dan pelayanan tata laksana dan pelayanan publik setiap tahun mengacu kepada perencanaan publikorganisasi bidang tata laksana menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan publik, kebijakan daerah bidang tata laksana dan penyiapan bahan pelayanan publik,dengan sub bagian tata laksana dan pelayanan pelaksanaan monitoring dan publikorganisasi bidang tata laksana renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja dan pelayanan publiktugasnya kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas lainnya pada sub bagian tata laksana dan pelayanan publik untuk bagian organisasi, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sub bagian tata laksana dan pelayanan publiktata laksana dan pelayanan publik, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi bidang tata laksana dan pelayanan publik, menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata laksana dan pelayanan publik, menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata laksana dan pelayanan publik, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian tata laksana dan pelayanan publik, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidang tata laksana dan pelayanan publiclaksana dan pelayanan publik, membantu melaksanakan koordinasi antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan pemerintah nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas pusat dan pemerintahan daerah provinsi bidang tata laksana dan pelayanan publik, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan bidang tata laksana dan pelayanan publik, sop, ikm, spm dan spk, melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan bidang tata laksana dan pelayanan publik, sop, ikm, spm dan spk, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang tata laksana dan pelayanan publik, sop, ikm, spm dan spk. melaksanakan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya bidang tata laksana dan pelayanan publik, sop, ikm, spm dan spk. melaksanakan presensi apel gabungan hari senin dan presensi senam hari jum'at dan presensi lainnya yang diminta oleh skpd dpengawasan akuntabilitas kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang (inspektorat) dan sub bagian akuntabilitas kinerja kinerja dan pengawasan (inspektorat) pengawasan (inspektorat) dan dan reformasi birokrasi, reformasi dan sub bagian sub bagian akuntabilitas merencanakan dan melaksanakan kegiatan birokrasi akuntabilitas kinerja dan kinerja dan reformasi ref. birokrasi birokrasi: rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan formasi birokrasi. birokrasi, anggaran) sub bagian akuntabilitas kinerja dan perencanaan program dan reformasi birokrasi setiap tahun mengacu kepada kegiatan organisasi bidang perencanaan strategis sekretariat daerah untuk kinerja dan reformasi mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, birokrasi, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tugas kebijakan daerah bidang pengawasan (inspektorat) organisasi bidang kinerja dan dan sub bagian akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi: reformasi birokrasi: menyiapkgawasan (inspektorat) dan dengan sub bagian akuntabilitas kinerja dan sub bagian akuntabilitas reformasi birokrasi sebagai acuan pelaksanaan kinerja dan reformasi tugas, birokrasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis mo| mamasanatan gasrorok o | o )?rust o ) | vraantucas oo lak tori renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja pelaksanaan monitoring gan pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban prostat kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas organisasi bidang kinerja dan reformasi birokrasi: dan kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen lainnya pada sub bagian akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan tugas lain yang reformasi birokrasi untuk bagian organisasiakuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasiorganisasi bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasiinspektorat dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengawasan (inspektorat) dan sub bagian akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasigawasan (inspektorat)akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasibidang pengawasan (inspektorat) dan sub bagian akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, melaksanakan penyusunan rencana strategis sekretariat daerah, rencana kerja sekretariat daerah, laki sekretariat daerah, laki kabupaten, iku sekretariat daerah, penetapan kinerja sekretariat daerah dan penetapan kinerja kabupatekum perumusan kebijakan kebijakan pemerintahan bidang perundang undangan, penyuluhan, bantuan daerah urusan perundang daerah dalam urusan hukum dan ham, dokumentasi hukum dan undangan, penyuluhan, perundang undangan, mengkoordinasikan sekretariat dprd, bantuan hukum dan ham, penyuluhan, bantuan hukum merencanakan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum dan dan ham, dokumentasi hukum rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan mengkoordinasikan dan tarian mengkoordinasikan anggaran) bagian hukum setiap tahun mengacu erretaria serta erretaria kepada perencanaan strategis sekretariat daerah merencanakan perencanaan program dan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan operasional, mengelola, kegiatan pemerintahan yang tugas, mengoordinasikan, meliputi perundang undangan mengendalikan, tuban bant aan man mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah mengevaluasi dan mainan dokumen tasi hukum: bidang perundang undangan, penyuluhan, bantuan melaporkan program hukum dan ham, dokumentasi hukum dan dan kegiatan penyelenggaraan tugas bidang mengkoordinasikan sekretariat dprd, bagian hukum. pemerintahan yang meliputi menghimpun dan mempelajari peraturan paru mind dana, buku perundang undangan, pedoman dan petunjuk penurunan, bantuan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dan ham, dokumentasi hukum: engan bagian hukum sebagai acuan pelaksanaan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, kebijakan daerah bidang mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan peru mani dau buku rencana strategis renstra), rencana kerja senja), ham dasi duku perjanjian kinerja pk), laporan penyelenggaraan dokumentasi hukum pemerintah daerah ppd), laporan keterangan dan mengkoordinasikan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas termasuk kecamatan, kelurahan serta sub bagian merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelurahan serta sub fasilitasi lembaga dan instansi rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan bagian fasilitasi lembaga pemerintah, sub bagian anggaran) bagian pemerintahan setiap tahun dan instansi pemerintah, otonomi daerah dan sub mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat sub bagian otonomi bagian bina wilayah, daerah untuk mencapai target dan sasaran daerah dan sub bagian lak bina wilayah, perencanaan program pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan pemerintahan yang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah meliputi fasilitasi lembaga dan operasional, mengelola, dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan instansi pemerintah, otonomi mengoordinasikan, daerah dan bina wilayah: masyarakat dan desa termasuk kecamatan, mengendalikan, yan, kelurahan serta sub bagian fasilitasi lembaga dan mengevaluasi dan penyelenggaraan tugas bidang instansi pemerintah, sub bagian otonomi daerah melaporkan program pemerintahan yang meliputi dan sub bagian bina wilayah, dan kegiatan bidang fasilitasi lembaga dan instansi menghimpun dan mempelajari peraturan pemerintahan. pemerintah, otonomi daerah dang und domain petunjuk dan bina wilayah: perundang undangan, pedoman petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan mengoordinasikan pelaksanaan dengan bagian pemerintahan sebagai acuan kebijakan daerah dalam pelaksanaan tugas, urusan pemerintahan bidang mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan pemberdayaan masyarakat dan rencana strategis renstra), rencana kerja senja), desa termasuk kecamatan, perjanjian kinerja pk), laporan penyelenggaraan kelurahan serta sub bagian pemerintah daerah ppd), laporan keterangan fasilitasi lembaga dan instansi pertanggungjawaban kepala daerah kpk), pemerintah, sub bagian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah otonomi daerah dan sub bagian bina wilayah: laki) dan dokumen lainnya bersama tim yang bagian bina wilayah, telah ditetapkan pada bagian pemerintahpemerintahan sesuai ketentuan program dan kegiatan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, pemerintahan yang meliputi fasilitasi lembaga dan instansi menyelenggarakan tugas bidang pemerintahan yang pemerintah, otonomi daerah meliputi fasilitasi lembaga dan instansi pemerintah, no| wamasasatan gaspokok o )9runasroo | rain gasoooo sekretariat dprd: pertanggungjawaban kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pelaksanaan monitoring dan laki) dan dokumen lainnya bersama tim yang evaluasi pelaksanaan telah ditetapkan pada bagian hukum, program dan kegiatan perundang undangan, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan, bantuan hukum penyelenggaraan hukum sesuai ketentuan dan ham, dokumentasi hukum: peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, dan menyelenggarakan tugas bidang hukum yang pelaksanaan tugas lain yang meliputi perundang undangan, penyuluhan, diberikan atasan sesuai bidang bantuan hukum dan ham, dokumentasi hukum: tugasnya. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hukum yang meliputi perundang undangan, penyuluhan, bantuan hukum dan ham, dokumentasi hukum: melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerahrundang undangan, penyuluhan, bantuan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas hukum dan ham, dokumentasi hukum dan mengkoordinasikanmemberikan layanan bantuan hukum dan layanan perumusan pedoman teknis naskah perjanjian kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketigasub bagian perundang kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang sub perundang undangan dan mengkoordinasikan undangan sub bagian perundang bagian perundang undangan sekretariat dprd: undangan dan dan mengkoordinasikan merencanakan dan melaksanakan kegiatan mengkoordinasikan sekretariat dprd, sekretariat dprd rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan sekretaris perencanaan program dan anggaran) sub bagian perundang undangan dan kegiatan organisasi bidang dan mengkoordinasikan setiap tahun mengacu kepada perundang undangan dan perencanaan strategis sekretariat daerah untuk mengkoordinasikandan kebijakan daerah bidang sub bagian perundang perundang undangan dan undangan dan mengkoordinasikan sekretariat mengkoordinasikan, dprd: nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugassub teknis serta bahan lainnya yang berhubungan bagian perundang undangan dengan sub bagian perundang undangan sebagai dan mengkoordinasikan acuan pelaksanaan tugas, sekretariat dprd:organisasi bidang dan kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas perundang undangan, dan kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen pelaksanaan tugas lain yang lainnya pada sub bagian perundang undangan nana untuk bagian hukumperundang undanganperundang undangan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hukum bidang perundang undiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang sub bagian perundang undangan dan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas mengkoordinasikan sekretariat dprd, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian perundang undangan, memberikan pelayanan administrasi pada instansiusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan sub bagian perundang und: menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan program pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyiapkan fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan (regering), penyiapan fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan (beschikking), penyiapan dan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian dalam rangka fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pelaksanaan proses penetapan dan atau nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas pengundangan produk hukum daerah melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, memfasilitasi berupa pelayanan legal drafting terhadap draft produk hukum daerah yang disampaikan oleh skpd pemrakarsa,skskpd pemrakarsa:,,,, nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas mengikuti rapat pembahasan perda baik tingkat eksekutif dan legislatif,, melakukan proses penetapan, pengundangan, dan atau autentikasi atas produk hukum daerah, menyiapkan bahan penyusunan administrasi pengundangan produk hukum daerah, melakukan evaluasi dan review terhadap produk hukum daerah yang telah diberlakukundang undangyuluhan, penyuluhan, kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang bantuan hukum, dan ham: bantuan hanya lahan, bantuan penyuluhan, bantuan hukum, merencanakan dan melaksanakan kegiatan hukum, dan kum, dan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan ham perencanaan program dan anggaran) sub bagian penyuluhan, bantuan kegiatan hukum bidang hukum, dan ham setiap tahun mengacu kepada penyuluhan, bantuan hukum, perencanaan strategis sekretariat daerah untuk dan ham, mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, penyelenggaraan tugas hukum menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan bidang penyuluhan, bantuan kebijakan daerah bidang penyuluhan, bantuan hukum, dan ham, hukum, dan hamyuluhan, bantuan hukum, dengan sub bagian penyuluhan, bantuan hukum, dan ham, dan hamhukum pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang penyuluhan, bantuan ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban hukum, dan ham lainnya pada sub bagian penyuluhan, bantuan tugasnya hukum, dan ham untuk bagian hukpenyuluhan, bantuan hukum, dan ham sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, menyelenggarakan tugas hukum bidang penyuluhan, bantuan hukum, dan ham, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hukum bidang penyuluhan, bantuan hukum, dan ham, menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyuluhan, bantuan hukum, dan ham, menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyuluhan, bantuan hukum, dan ham, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian penyuluhan, bantuan hukum, dan ham, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidang penyuluhan, bantuan hukum, dan hayuluhan, bantuan hukum, dan hnama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas penyuluhan, bantuan hukum, dan ham, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan bantuan hukum baik berupa pendampingan konsultasi hukum pengadilan atau luar pengadilan, maupun dalam rangka perumusan draft naskah perjanjian kesepakatan antar daerah, antar lembaga luar negeri, menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi produk no| wamasanatan otu gasp kok o )9runner o | saran tuas oo dan bina wilayah, dan otonomi daerah dan bina wilayah, pelaksanaan tugas lain yangerintahan tugasnya. yang meliputi fasilitasi lembaga dan instansi pemerintah, otonomi daerah dan bina wilayah, melakukmantau, mengawasi dan mengevaluasiokumentasi kebijakan daerah bidang daerah dalam urusan hukum: hukum dokumentasi hukum. dokumentasi hukumkum bidang anggaran) sub bagian dokumentasi hukum setiap no| mamasapatan omucaspomox oo ) orasi oo urban dokumentasi hukumkum bidang dokumentasi hukum, sasaran pelaksanaan tugas, penyiapan bahan menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang dokumentasi hukum, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang menghimpun dan mempelajari peraturan dokumentasi hukumdokumentasi hukum sebagai evaluasi pelaksanaan acuan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan hukum bidang dokumentasi hukumdokumentasi hukum untuk bagian hukum, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sub bagian dokumentasi hukumdokumentasi hukum: melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hukum bidang dokumentasi hukum: menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang dokumentasi hukum: nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugashukum:hukum, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidang dokumentasi hukuhukum: menyiapkan dan mengumpulkan bahan dokumentasi baik produk hukum daerah maupun produk hukum pemerintah pusat, menyiapkan dan melaksanakan inventarisasi dan penggandaan produk hukum daerah dan produk hukum pemerintah pusat: melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan produk produk hukum,nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas,,merintahpelaksanaan koordinasi bagian pemerintahan dengan forkopimda dan lembaga legislatif dan yudikatif,, mengevaluasi, mengusulkan dan melaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan kecamatan, melaksanakan desk pemilu dan pemilukada, mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi, menyusun basis data pemerintahanfasilitasi lembaga fasilitasi kebijakan daerah bidang daerah bidang fasilitasi dan instansi pemerintah: lembaga dan 'fasilitasi lembaga dan lembaga dan instansi merencanakan dan melaksanakan kegiatan instansi instansi pemerintah. pemerintah, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan pemerintah perencanaan program dan anggaran) sub bagian fasilitasi lembaga dan kegiatan pemerintahan bidang instansi pemerintah setiap tahun mengacu kepada fasilitasi lembaga dan instansi perencanaan strategis sekretariat daerah untuk pemerintahfasilitasi kebijakan daerah bidang fasilitasi lembaga dan lembaga dan instansi instansi pemerintah, pemerintah, menghimpun dan mempelajari peraturan penyiapan bahan perundang undangan, pedoman dan petunjuk nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasfasilitasi lembaga dan instansi fasilitasi lembaga dan instansi pemerintah sebagai acuan pelaksanaan tugas, pemerintah, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis tiap penyumerintahan bidang fasilitasi kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas lembaga dan instansi kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen pemerintah, dan lainnya pada sub bagian fasilitasi lembaga dan instansi pemerintah untuk bagian pemerintahan, pelaksanaan tugas lain yangfasilitasi lembaga dan instansi pemerintfasilitasi lembaga dan instansi pemerintah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan bidang fasilitasi lembaga dan instansi pemerintah, menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang fasilitasi lembaga dan instansi pemerintah, menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang fasilitasi lembaga dan instansi pemerintah, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian fasilitasi lembaga dan instansi pemerintahfasilitasi lembaga dan instansi pemerintfasilitasi lembaga dan instansi pemerintfasilitasi lembaga dan instansi pemerintahfasilitasi dan koordinasi hari hari besar non keagamaan, hari jadi kabupaten hulu sungai utara, hari jadi provinsi kalimantan selatan, hari proklamasi kemerdekaan rilaksanakan fasilitasi pemilihan presiden, kepala nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas daerah, dan dprd kabupaten, menyiapkan bahan rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah forkompimda)otonomi daerah, otonomi kebijakan daerah bidang daerah bidang otonomi merencanakan dan melaksanakan kegiatan daerah otonomi garan. acuan, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan perencanaan program dan anggaran) sub bagian otonomi daerah setiap kegiatan pemerintahan bidang tahun mengacu kepada perencanaan strategis otonomi daerah, sekretariat daerah untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, penyelenggaraan tugas nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas pemerintahan bidang otonomi menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan acuan, kebijakan daerah bidang otonomi daerah, pen lak bahan menghimpun dan mempelajari peraturan dale bidang perundang undangan, pedoman dan petunjuk bidang teknis serta bahan lainnya yang berhubungan otonomi aer dengan sub bagian otonomi daerah sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan tugas, evaluasi pelaksanaan menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis rin bid isi renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja pena bidang otonomi pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah acuan,otonomi daerah untuk bagian pemerintahan: menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sub bagian otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah: menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang otonomi daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan bidang otonomi daerah, menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah, menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidangsekretariat, fungsima jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas otonomi daerah: menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian otonomi daerah, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidang otonomiotonomi daerotonomi daerah dan usulan pengganti antar waktu anggota pimpinan dprd kepada menteri dalam negerifasilitasi dan koordinasi hari otonomi daerahpengumpulan bahan sosialisasi, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas evaluasi program otonomi daerah kabupaten.nyusunan pelaporan perumusan kebijakan dlkp)) kepala daerah, menyiapkan bahan sosialisasi, konsultasi dan pelaporan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kpud) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd), melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan mengenai basis data pemerintahan, menyiapkan bahan penyusunan memori serah terima jabatina operasional perumusan kebijakan pemerintahan pemerintahan daerah dalam urusan pemerintahan wilayah kebijakan daerah urusan daerah dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pemerintahan bidang pemerintahan bidang termasuk kecamatan, kelurahan dan sub bagian pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan bina wilayah, masyarakat dan desa desa termasuk kecamatan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan termasuk kecamatan, kelurahan dan sub bagian bina rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan kelurahan dan sub wilayah, sub bagian bina wilayah setiap tah bagian bina wilayah anggaran) bagian bina wilayah setiap tahun perencanaan program dan mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat kegiatan pemerintahan bidang daerah untuk mencapai target dan sasaran bina wilayah,bina kebijakan daerah bidang pemberdayaan wilayah, masyarakat dan desa termasuk kecamatan, kelurahan dan sub bagian bina wilayahbina perundang undangan, pedoman dan petunjuk wilayah, teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bagian bina wilayah sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan tugas, evaluasi pelaksanaan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas program dan kegiatan menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis pemerintahan bidang bina java: renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja wayan, gan pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pelaksanaan tugas lain yang ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban diberikan atasan sesuai bidang kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas tugasnya. kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen lainnya pada sub bagian bina wilayah untuk bagian pemerintahan, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sub bagian bina wilaybina wilayah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan bidang bina wilayahpemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerahsub bagian bina wilayah:ina wilayahgumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan dalam perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang toponimi, melaksanakoponimi, pembinaan dan mengawasi bidang toponimi pada kabupaten sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang toponimnama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas pemberian nama nama geografis, toponimi sukabumi, melaksanakan penyiapan koordinasi bidang pemerintahan, pemekaran dan penggabungan wilayah, perubahan nama, batas dan ibukota, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi mengenai penanganan konflik batas wilayah, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai pelaksanaan pemerintahan dari kecamatan sampai dengan desa dan kelurahan wilayah kabupaten hulu sungai utara, menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan dan pelayanan kecamatan yang dilaksanakan kabupaten, melaksanakan fasilitasi pengaduan dari masyarakat nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas mengenai pelaksanaan kepemerintkesejahteraan perumusan kebijakan kebijakan pemerintahan dalam urusan pemerintahan pendidikan, rakyat daerah urusan daerah dalam urusan kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata pemerintahan bidang pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan pendidikan, kepemudaan pendidikan, kepemudaan dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan olahraga, kebudayaan, olahraga, kebudayaan, dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan pariwisata kesehatan, pariwisata kesehatan, sosial, dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban sosial, pengendalian pengendalian penduduk dan umum dan perlindungan masyarakat, penduduk dan keluarga keluarga berencana, perpustakaan dan kearsipan termasuk sub bagian berencana, administrasi administrasi kependudukan keagamaan, sub bagian budaya dan sub bagian kependudukan dan dan pencatatan sipil, sosial, nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum anggaran) bagian kesejahteraan rakyat setiap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, tahun mengacu kepada perencanaan strategis umum dan perlindungan perpustakaan dan kearsipan sekretariat daerah untuk mencapai target dan masyarakat, perpustakaan termasuk sub bagian sasaran pelaksanaan tugas, dan kearsipan termasuk keagamaan, sub bagian mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah sub bagian keagamaan, budaya dan sub bagian sosial: 0g. bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, sub bagian budaya dan perencanaan program dan kebudayaan, pariwisata kesehatan, sosial, sub bagian sosial, kegiatan kesejahteraan rakyat pengendalian penduduk dan keluarga berencana, merencanakan yang meliputi keagamaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, operasional, mengelola, budaya dan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengoordinasikan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan mengendalikan penyelenggaraan tugas bidang masyarakat, perpustakaan dan kearsipan termasuk mengevaluasi dan kesejahteraan rakyat yang sub bagian keagamaan, sub bagian budaya dan melaporkan program dan meliputi keagamaan, budaya sub bagian sosial, kegiatan bagian dan sosial, kesejahteraan rakyat mengoordinasikan pelaksanaan menghimpun dan mempelajari peraturdidikan, kepemudaan dan dengan bagian kesejahteraan rakyat sebagai acuan olahraga, kebudayaan, lak pariwisata kesehatan, sosial, pelaksanaan tugas, pengendalian penduduk dan mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan keluarga berencana, rencana strategis renstra), rencana kerja senja), administrasi kependudukan perjanjian kinerja pk), laporan penyelenggaraan dan pencatatan sipil, pemerintah daerah ppd), laporan keterangan pemberdayaan perempuan dan pertanggungjawaban kepala daerah kpk), perlindungan anak, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ketentraman, ketertiban umum laki) dan dokumen lainnya bersama tim yang dan perlindungan masyarakat, telah ditetapkan pada bagian kesejahteraan perpustakaan dan kearsipan rakyat, termasuk sub bagian keagamaan, sub bagian budaya menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis no| mamasapatan omucaspoox o )9ruas oo urban dan sub bagian sosial, penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai pelaksanaan monitoring dan ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, emas dan aan menyelenggarakan tugas bidang kesejahteraan pemerintahan yang meliputi rakyat yang meliputi keagamaan, budaya dan keagamaan, budaya dan sosial, sosialkesejahteraan diberikan atasan sesuai bidang rakyat yang meliputi keagamaan, budaya dan tugasnya. sosial, melakuk, memantau, mengawasi dan mengno| mamasapatan omucaspoox o )9ruas o o | urban oo menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah bagian kesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyatfasilitasi lembaga dan instansi pemerintah, sub bagian otonomi daerah, dan sub bagian bina wilayah, bagian kesejahteraan rakyat sub bagian keagamaan, sub bagian budaya, dan sub bagian sosial, bagian humas dan protokol sub bagian tata usaha pimpinan, sub bagian protokol, dan sub bagian dokumentasi dan publikasi bagian pembangunan, terdiri dari (tiga) sub bagian: sub bagian pembinaan kebijakan pembangunan, sub bagian verifikasi dan pelaporan pembangunan dan, sub bagian monitoring dan evaluasi pembangunan. bagian pengadaan barang dan jasa, terdiri dari (dua) sub bagian:keuangan dan kepegawaian, dan sub bagian administrasi umum dnama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasagamaan, keagamaan kebijakan daerah bidang daerah bidang keagamaan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan keagamaan. perencanaan program dan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat anggaran) sub bagian keagamaan setiap tahun bidang keagamaantugas laki tugas: kesejahteraan rakyat bidang pelaksanaan tugas, keagamaan, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang keagamaan, penyiapan bahan mengoordinasikan pelaksanaan menghimpun dan mempelajari peraturan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas kebijakan daerah bidang perundang undangan, pedoman dan petunjuk keagamaan, teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pelaksanaan monitoring dan dengan sub bagian keagamaankeagamaan, dan pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pelaksanaan tugas lain van ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban berikan atasan sesuai bid ans kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas tugasnya kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen sahnya. lainnya pada sub bagian keagamaankeagamaankeagamaankeagamaan, menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang keagamaan, menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang keagamaan, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian keagamaankeagamaagamaagamaan, melaksanakan bantuan keagamaan yang tidak laksanakan oleh skpd, memfasilitasi dan mengkoordinasikan hari hari besar keagamaanudayadidikan, kepemudaan dan olahraga, pemerintahan bidang pemerintahan bidang kebudayaan, pariwisata, perpustakaan dan pendidikan, kepemudaan pendidikan, kepemudaan dan kearsipan dan sub bagian budaya, dan olahraga, kebudayaan, olahraga, kebudayaan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pariwisata, perpustakaan pariwisata, perpustakaan dan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan dan kearsipan dan sub kearsipan dan sub bagian sub bagi bud tah bagian budaya budaya, anggaran) alan udara suap mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat perencanaan program dan daerah untuk mencapai target dan sasaran kegiatan kesejahteraan rakyat pelaksanaan tugas, bidang budaya, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tugas kebijakan daerah bidang pendidikan, kepemudaan kesejahteraan rakyat bidang dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, budaya, perpustakaan dan kearsipan dan sub bagian menyiapkan bahan budayabudaya, teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pelaksanaan monitoring dan dengan sub bagian budayabudayakinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas tugasnya. lainnya pada sub bagian budayabudayabudaypemantauan, pengawasan dan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian budayaudaya, nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasmonitoring dan evalupembinaan administrdatasosialgendalian penduduk dan keluarga pemerintahan bidang pemerintahan bidang berencana, administrasi kependudukan dan pengendalian penduduk pengendalian penduduk dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan dan keluarga berencana, keluarga berencana, perlindungan anak, kesehatan, kesejahteraan administrasi administrasi kependudukan sosial, ketentraman, ketertiban umum dan kependudukan dan dan catatan sipil, perlindungan masyarakat dan sub bagian sosial, catatan sipil, pemberian aan perempuan dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kesehatan, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan dan perlindungan anak, kesejahteraan sosial, anggaran) sub bagian sosial setiap tahun kesehatan, kesejahteraan ketentraman, ketertiban umum mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat sosial, ketentraman, dan perlindungan masyarakat daerah untuk mencapai target dan sasaran ketertiban umum dan dan sub bagian sosial, pelaksanaan tugas, perlindungan masyarakat perencanaan program dan dan sub bagian sosial. pere prog menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat kebiri kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk bidang sosial, dan keluarga berencana, administrasi penyelenggaraan tugas kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan kesejahteraan rakyat bidang perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, sosial, kesejahteraan sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sub no| mamasapatan omucaspoox o )9ruas o o | urban oo menyiapkan bahan bagian sosial, mengoordinasikan pelaksanaan menghimpun dan mempelajari peraturan kebijakan daerah bidang sosial:evaluasi pelaksanaan dengan sub bagian sosial sebagai acuan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan kesejahteraan rakyat bidang menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis sosial,sosial untuk bagian kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan tugas kesejahteraan rakyat bidang sosialsosialyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mamasasatan taro kox o )fungsi draw gas: menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian sosial: memberikan pelayanan administrasi pada instansisosiamonitoring dan evaluasi nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugaspembinaan administrasi(satpol pp, bpbd dan kesbangpol): menyiapkan datagarahkan bantuan sosial kepada skpd terkaitnama jabatan tugas pokok fungsi uraian mas dan perumusan kebijakan kebijakan pemerintahan dalam bidang protokol, tata usaha pimpinan dan protokol daerah bidang protokol, daerah bidang protokol, tata dokumentasi dan publikasi, tata usaha pimpinan dan usaha pimpinan. dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi dan dokumentasi dan publikasi, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan publikasi, merencanakan perencanaan program dan anggaran) bagian humas dan protokol setiap tahun operasional, mengelola, kegiatan humas dan protokol mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat mengoordinasikan, yang meliputi protokol, tata daerah untuk mencapai target dan sasaran mengendalikan, usaha pimpinan dan pelaksanaan tugas, mengevaluasi dan dokumentasi dan publikasi, melaporkan program dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah kegiatan bagian humas penyelenggaraan tugas bidang bidang protokol, tata usaha pimpinan dan dan protokol. humas dan protokol yang dokumentasi dan publikasi, meliputi protokol, tata usaha nan menghimpun dan mempelajari peraturan pimpinan dan dokumentasi dan lokasi perundang undangan, pedoman dan petunjuk publikasi, teknis serta bahan lainnya yang berhubungan mengoordinasikan pelaksanaan dengan bagian humas dan protokol sebagai acuan kebijakan daerah bidang pelaksanaan tugas, protokol, tata usaha pimpinan mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas dan dokumentasi dan rencana strategis renstra), rencana kerja senja), publikasi,monitoring dan pertanggungjawaban kepala daerah kpk), evaluasi pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah program dan kegiatan protokol, nang laki) dan dokumen lainnya bersama tim yang tata usaha pimpinan dan telah ditetapkan pada bagian humas dan protokol, dokumentasi dan publikasi, dan menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas lain yang penyelenggaraan humas dan protokol sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat diberikan atasan sesuai bidang daerah, tugasnya. menyelenggarakan tugas bidangukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan pemerintahan bidang protokol, tata usaha pimpinan dan dokumentasi dan publikasi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol, tata usaha pimpinan danbagian humas dan protokol, memberikan pelayanan administrasi pada instansi nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas daerah bidang protokol, tata usaha pimpinan danmas drotokol, tata usaha pimpinan dan dokumentasi dan publikasi, melaksanakan penyiapan perumusantugas tugas kehumasan, melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknislaksanakan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber dayambuat naskah pidato bupati, menjadi juru bicara kepalausaha usaha kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang tata pimpinan, pimpinan tata usaha pimpinan usaha pimpinantata usaha pimpinan setiap bidang tata usaha pimpinanmas sasar alasan tugas: dan protokol bidang tata usaha ajaran pelaksanaan tugas, pimpinan, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha pimpinanusaha pimpinan, teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bagian tata usaha pimpinan sebagai pelaksanaan monitoring dan acuan pelaksanaan tugas, nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas evaluasi pelaksanaan menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis program dan kegiatan humas nan tokoh bid tat renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja pro bidang tata usaha pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pimpinan,tata usaha pimpinantata usaha pimpinan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah: menyelenggarakan tugas humas dan protokol bidang tata usaha pimpinan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan humas dan protokol bidang tata usaha pimpinan, menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha pimpinan, menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha pimpinan, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian tata usaha pimpinan, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidang tata usaha pimpinan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasusaha pimpitata usaha pimpinan, melaksanakama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasrotokol, protokol kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang protokol, merencanakan dan melaksanakan kegiatan protokol.protokol setiap tahun bidang protokolhumas dan class tugas: protokol bidang protokol: pe'laksanakan tugas, penyiapan bahan menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang menghimpun dan mempelajari peraturan protokolprotokol sebagai acuan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan humas dan protokol bidang protokol ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban tugasnya kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas sahnya. kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen lainnya pada sub bagian protokolprotokolprotokol, nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan humas dan protokol bidang protokol, menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol, menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol, menyiapkan dan mengkoordinasikan kunjungan kerja kedinasan dari luar daerah, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian protokol, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidang protokorotokol, melaksanakan dokumentasi kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang publikasi, dan publikasi dokumentasi dan dokumentasi dan publikasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pupnkasi,dokumentasi dan publikasi bidang dokumentasi dan setiap tahun mengacu kepada perencanaan publikasihumas dan protokol bidang menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi, kebijakan daerah bidang dokumentasi dan penyiapan bahan publikasi, mengoordinasikan pelaksanaan menghimpun dan mempelajari peraturan no| mamasasatan garo o )runner oo drama gas kebijakan daerah bidang perundang undangan, pedoman dan petunjuk dokumentasi dan publikasi, teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bagian dokumentasi dan publikasi pelaksanaan monitoring dan sebagai acuan pelaksanaan tugas, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan humas menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan protokol bidang renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja dokumentasi dan publikasi: pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bid kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. lainnya pada sub bagian dokumentasi dan publikasidokumentasi dan publikasibidang dokumentasi dan publikasi: menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang dokumentasi dan publikasi,dan publikasi: dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada kepada sekretarimanga setda dts h1. sofia syahrini, nanga pembina tingkat (iv b) nip.dan publikdan publikasi, melaksanakan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya bidang penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, membuat naskah pidato bupati, melaksanakan tugas tugas kehumasan, melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan daerah, mempublikasikan informasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mengumpulkan data dan informasi mengenai pendapat, opini, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah, melaksanakan pengolahan dan penyajian pemberitaan dan dokumentasi, melaksanakan analisa terhadap informasi dan berita media massa: nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas mempersiapkan bahan tanggapan berita dan klarifikasi opini media massa, mempersiapkan materi foto atau press release dan mengelola kliping berita media cetak serta menyelenggarakan press conference. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang penyelenggaraan dokumentasi dan publikasimelaksanakan tugas pelaksanaan penyusunan merumuskan kebijakan daerah pada bagian perekonomian membantu sekretaris kebijakan dan program pada perekonomian dan sumber daya alam, nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas dan daerah dalam perumusan asisten perekonomian dan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, pembangunan kebijakan dan pembangunan. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan program perangkat daerah sesuai dengan pelaksanaan kebijakan dal bid penyelenggaraan tugas dan pemandangan tugas asisten perekonomian dan aam 'cang program perangkat daerah pembangunan, perekonomian dan sumber sesuai dengan embidangan daya alam, pembangunan mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas asisten perekonomian dan pengadaan barang dan pmb tugas bagian perekonomian dan sumber daya dan jasa pemerintah pembangunan, alam, pembangunan dan pengadaan barang dan daerah serta perangkat pelaksanaan evaluasi jasa: daerah yang pen kenegaraan program melaksanakan pembinaan administrasi bagian akan urusan ppunlanina bidan emas perekonomian dan sumber daya alam, pemeran tahan bidang, engan pemandangan tugas pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, pertanian, perikanan, asisten perekonomian dan pangan, penanaman pembangunan, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan program modal naga ken pelaksanaan pembinaan| perangkat daerah sesuai dengan pemandangan grasi, administrasi pada asisten sumber day mineral, perekonomian dan mempelajari, memahami dan melaksanakan perindustrian, pembangunan: dan peraturan perundang undangan yang berkaitan perdagangan dan koperasi dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam usaha kecil dan menengah, pelaksanaan tugas lain yang nana pelaksanaan tugas, perumahan rakyat dan diberikan atasan sesuai bidang kawasan permukiman, tugasnya. memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkungan hidup, kepada atasan, kehutanan, perumahan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rakyat dan kawasan tugas kepada atasan: dan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan pekerjaan umum dan sesuai bidang tugasnya penataan ruang dan pertanahan, perhubungan, komunikasi informatika, statistik, persandian dan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembanganrekonomian perumusan kebijakan kebijakan pemerintahan dalam urusan pemerintahan bidang pertanian, dan sumber daya daerah urusan daerah dalam urusan perikanan, pangan, penanaman modal, tenaga alam pemerintahan bidang pemerintahan bidang kerja, transmigrasi, lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, perikanan, pertanian, perikanan, pangan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pangan, penanaman penanaman modal, tenaga perdagangan dan koperasi usaha kecil dan modal, tenaga kerja, kerja, transmigrasi, lingkungan menengah serta bumi bumn dan sub bagian transmigrasi, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan pertanian, perikanan dan pangan, sub bagian hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan kecil dan menengah, bumi bumn dan sub bagian perindustrian, dan koperasi usaha kecil dan penanaman modal dan tenaga kerja, perdagangan dan koperasi menengah serta bumi bumn merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha kecil dan menengah dan sub bagian pertanian, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan serta bumi bumn dan perikanan dan pangan, sub anggaran) bagian perekonomian dan sumber daya sub bagian pertanian, bagian perindustrian, alam setiap tahun mengacu kepada perencanaan perikanan dan pangan, perdagangan dan koperasi strategis sekretariat daerah untuk mencapai target sub bagian perindustrian, usaha kecil dan menengah, dan sasaran pelaksanaan tugas: perdagangan dan koperasi bumi bumn dan sub bagian gas, usaha kecil dan penanaman modal dan tenaga mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah menengah, bumi bumn kerja, bidang pertanian, perikanan, pangan, penanaman dan sub bagian modal, tenaga kerja, transmigrasi, lingkungan perencanaan program dan penanaman modal dan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kegiatan perekonomian dan tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha merencanakan same aya yang kecil dan menengah serta bumi bumn dan sub meliputi pertanian, perikanan, operasional, mengelola, bagian pertanian, perikanan dan pangan, sub pangan, penanaman modal, mengoordinasikan, tenaga kerja transmigrasi bagian perindustrian, perdagangan dan koperasi mengendalikan cna ja, grasi, usaha kecil dan menengah, bumi bumn dan sub lingkungan hidup, kehutanan, mengevaluasi dan bagian penanaman modal dan tenaga kerja, energi dan sumber daya mo| xamasanatan gasrorok )?ruwcstoo | vrmantucas oo melaporkan program dan mineral, perindustrian, menghimpun dan mempelajari peraturan kegiatan bagian perdagangan dan koperasi| perundang undangan, pedoman dan petunjuk perekonomian dan sumber usaha kecil dan menengah teknis serta bahan lainnya yang berhubungan daya alam. serta bumi bumn dan sub dengan bagian perekonomian dan sumber daya bagian pertanian, perikanan alam sebagai acuan pelaksanaan tugas, dan pangan, sub bagian perindustrian, perdagangan mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan dan koperasi usaha kecil dan rencana strategis renstra), rencana kerja senja), menengah, bumi bumn dan perjanjian kinerja pk), laporan penyelenggaraan sub bagian penanaman modal pemerintah daerah ppd), laporan keterangan dan tenaga kerja, pertanggungjawaban kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pen selenggarakan tugas bidang laki) dan dokumen lainnya bersama tim yang perekonomian dan sumber day telah ditetapkan pada bagian perekonomian dan alam yang meliputi pertanian, sumber daya alam: perikanan, pangan, penanaman modal, tenaga kerja, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis transmigrasi, lingkungan penyelenggaraan perekonomian dan sumber daya hidup, kehutanan, energi dan alam sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sumber daya mineral, sekretariat daerah, perindustrian, perdagangan menyelenggarakan tugas bidang perekonomian dan dan koperasi usaha kecil dan sumber daya alam yang meliputi pertanian, menengah serta bumi bumn perikanan dan pangan, perindustrian, perdagangan dan sub bagian pertanian, dan koperasi usaha kecil dan menengah, perikanan dan pangan, sub bumi bumn, penanaman modal dan tenaga kerja bagian perindustrian, dan sub bagian pertanian, perikanan dan pangan, perdagangan dan koperasi sub bagian perindustrian, perdagangan dan usaha kecil dan menengah, koperasi usaha kecil dan menengah, bumi bumn bumi bumn dan sub bagian dan sub bagian penanaman modal dan tenaga penanaman modal dan tenaga kerja: kerja, melaksanakan monitoring dan evaluasi besa beban pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian sumber daya alam yang meliputi pertanian, no| mamasapatan omucaspomox o ) orasi oo rawa pertanian, perikanan, pangan, perikanan dan pangan, perindustrian, perdagangan penanaman modal, tenaga dan koperasi usaha kecil dan menengah, kerja, transmigrasi, lingkungan bumi bumn, penanaman modal dan tenaga kerja hidup, kehutanan, energi dan dan sub bagian pertanian, perikanan dan pangan, sumber daya mineral, sub bagian perindustrian, perdagangan dan perindustrian, perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah, bumi bumn dan koperasi usaha kecil dan dan sub bagian penanaman modal dan tenaga menengah serta bumi bumn kerja, dan sub bagian pertanian, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan perikanan dan pangan, sub kebijakan daerah dalam urusan pemerintahan bagian industrial, bidang pertanian, perikanan, pangan, penanaman perdagangan operasi modal, tenaga kerja, transmigrasi, lingkungan usaha kecil dan menengah, hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, bumi bumn dan sub desa perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah serta bumi bumn dan sub kerja, bagian pertanian, perikanan dan pangan, sub pelaksanaan monitoring dan bagian perindustrian, perdagangan dan koperasi evaluasi pelaksanaan usaha kecil dan menengah, bumi bumn dan sub program dan kegiatan bagian penanaman modal dan tenaga kerja, perekonomian dan sumber day a10. memantau, mengawasi dan mengevaluasi alam yang meliputi pertanian, pelaksanaan kebijakan daerah bidang pertanian, perikanan, pangan, di. perikanan, pangan, penanaman modal, tenaga modal, tenaga sja, kerja, transmigrasi, lingkungan hidup, kehutanan, transmigrasi, lingkungan energi dan sumber daya mineral, perindustrian, hidup, kanan, energi danna ngan pertanian, perikanan dan pangan, sub bagian dan koperasi usaha kecil dan perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha menengah serta bumi bumn kecil dan menengah, bumi bumn dan sub bagian dan sub bagian pertanian, penanaman modal dan tenaga kerja, perikanan dan pangan, sub bagian perindustrian, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan perdagangan dan koperasi anggaran dan pengelolaan aset daerah bagian no| wamasasatan gaspokok )runner oo akan usaha kecil dan menengah, perekonomian dan sumber daya alam, bumi bumn dan sub bagian memberikan pelayanan administrasi pada instansi penanaman modal dan tenaga dalam urusan pemerintahan bidan kerja, dan ara pertanian, perikanan, pangan, penanaman modal, pelaksanaan tugas lain yang tenaga kerja, transmigrasi, lingkungan hidup, diberikan atasan sesuai bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, tugasnya.rekonomian dan sumber daya alkoordinasi, pembinaan administrasi no| mamasapatan omucaspoox o )9ruas oo drawtanian, kebijakan daerah urusan daerah dalam urusan bidang pertanian, perikanan, pangan lingkungan perikanan dan pemerintahan bidang pemerintahan bidang hidup, kehutanan dan sub bagian pertanian, pangan pertanian, perikanan, pertanian, perikanan, pangan perikanan dan pangan, pangan lingkungan hidup, lingkungan hidup, kehutanan merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehutanan, sub bagian dan sub bagian pertanian, pertani peri peri dan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan dan njan, perikanan gan rekanan gan tangan, anggaran) sub bagian pertanian, perikanan dan angan perencanaan program dan pangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan kegiatan perekonomian dan strategis sekretariat daerah untuk mencapai target sumber daya alam bidang dan sasaran pelaksanaan tugas, pertanian, perikanan dan menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan pangan, kebijakan daerah pertanian, perikanan, pangan penyelenggaraan tugas lingkungan hidup, kehutanan dan sub bagian perekonomian dan sumber daya pertanian, perikanan dan pangan: alam bidang pertanian, menghimpun dan mempelajari peraturan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas perikanan dan pangan, perundang undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta lainnya yang berhubungan haa dinasan akan dengan sub bagian pertanian, perikanan dan lebih akan daerah pertanian, pangan sebagai acuan pelaksanaan tugas, perikanan, pangan lingkungan menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis hidup, kehutanan dan sub renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja bagian pertanian, perikanan pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pangan, ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan monitoring dan kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas valuasi pangan kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen program dan kegiatan lainnya pada sub bagian pertanian, perikanan dan perekonomian dan sumber data pangan untuk bagian perekonomian dan sumber flag bidang pertanian, daya alam, perikanan dan pangan, dan menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas lain yang penyelenggaraan sub bagian pertanian, perikanan diberikan atasan sesuai bidan dan pangan sesuai ketentuan peraturan guna tugasnya kelancaran sekretariat daerah, menyelenggarakan tugas perekonomian dan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan dan panganrtanian, perikanan dan ppemantauan, pengawasanekretariat daerah kabupaten hulu sungai utara nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas sekretaris daerah membantu bupati dalam mengoordinasikan penyusunan mewujudkan visi dan misi kepala daerah sesuai penyusunan kebijakan dan kebijakan daerah, dengan urusan pemerintahan daerah, mengoordinasikan administratif terhadap mengoordinasikan pelaksanaan menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan tugas satuan kerja perangkat pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas daerah: perangkat daerah serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif. pemantauan evaluasi memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan daerah, play anan administratif dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembinaan aparatur sipil kebijakan daerah: negara pada instansi daerah, dan merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang memberikan pelayanan administrasi dan tugasnya. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,, melaksanakan koordinasi dengan forkopimda dan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasrtanian, perikanan dan pangan, memberikan pelayanan administrasi pada instansirtanian, perikanan dan pgendalikan evaluasi kebijakan urusan pertanian, perikanan dan pangan, lingkungan hidup, kehutanan, melayani administrasi urusan pertanian, perikanan dan pangan, lingkungan hidup, kehutanan, danindustrian, kebijakan daerah urusan daerah dalam urusan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi perdagangan pemerintahan bidang pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah serta bumi bumn dan dan koperasi perindustrian, perindustrian, perdagangan sub bagian perindustrian, perdagangan dan usaha kecil perdagangan dan koperasi dan koperasi usaha kecil dan koperasi usaha kecil dan menengah, dan menengah, usaha kecil dan menengah menengah serta bumi bumn bumi bumn, bumi bumn serta bumi bumn dan dan sub bagian perindustrian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bagian perindustrian, perdagangan dan koperasi rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah, anggaran) sub bagian perindustrian, perdagangan usaha kecil dan bumi bumn, ah. bumi bumn dan koperasi usaha kecil dan menengah, dengan, perencanaan program dan bumi bumn setiap tahun mengacu kepada kegiatan perekonomian dan perencanaan strategis sekretariat daerah untuk sumber daya alam bidang mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, mo| mamasanatan gasrorok o | )?rust oo vrmantucas oo perindustrian, (perdagangan menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan koperasi usaha keci ian kebijakan daerah perindustrian, perdagangan dan menengah, bumi bumn can koperasi usaha kecil dan menengah, bumi bumn dut saga puri sian, dan sub bagian perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah, usaha kecil dan menengah, bumi bumn: bumi bumn, penyelenggaraan tugas menghimpun dan mempelajari peraturan perekonomian dan sumber daya perundang undangan, pedoman dan petunjuk bidan perindustrian teknis serta bahan lainnya yang berhubungan aam dengan sub bagian perindustrian, perdagangan perdagangan agam ab. dan koperasi usaha kecil dan menengah, bumi bumn sub bagian bumi bumn sebagai acuan pelaksanaan tugas: perindustrian, perdagangan menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan koperasi usaha kecil dan renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja menengah, bumi bumn, (pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban pen japan lak bahan kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas mengoordinasikan pera daerah kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen kan aer lainnya pada sub bagian perindustrian, perindustrian, tan perdagangan dan koperasi usaha kecil dan dan koperasi usaha keci dan menengah, bumi bumn untuk bagian sub engah pake tan krian perekonomian dan sumber daya alam, perdagangan dan koperasi| menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis usaha kecil dan menengah, penyelenggaraan sub bagian perindustrian, bumi bumn. perdagangan dan koperasi usaha kecil dan lak tori menengah, bumi bumn sesuai ketentuan dana pelaksanaan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, program dan kegiatan menyelenggarakan tugas perekonomian dan sumber perekonomian dan sumber daya daya alam bidang perindustrian, perdagangan dan alam bidang perindustrian, koperasi usaha kecil dan menengah, bumi bumn, perdagangan dan koperasi no| mamasapatan omucaspomox oo )9ruas oo rain oo usaha kecil dan menengah, melaksanakan monitoring dan evaluasi bumi bumn dan sub bagian pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian perindustrian, perdagangan dan sumber daya alam bidang perindustrian, dan koperasi usaha kecil dan perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah, bumi bumn, dan menengah, bumi bumn: pelaksanaan tugas lain menyiapkan bahan pembinaan terhadap diberikan atasan sesuai bidang pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan tugasnya. pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah, bumi bumn,pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah, bumi bumn danuntuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah, bumi bumn, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerahsub bagian perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah, bumi bum, mengendalikan evaluasi kebijakan urusan perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah bumi bumnanaman kebijakan daerah urusan daerah dalam urusan bidang penanaman modal, tenaga kerja, modal dan pemerintahan bidang pemerintahan bidang transmigrasi, energi dan sumber daya mineral dan tenaga kerja penanaman modal, tenaga penanaman modal, tenaga sub bagian penanaman modal dan tenaga kerja, kerja, transmigrasi, energi kerja, transmigrasi, energi dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan sumber daya mineral sumber daya mineral dan sub rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan dan sub bagian bagian penanaman modal dan anggaran) sub bagian penanaman modal dan penanaman modal dan tenaga kerja, keri tenaga kerja setiap tahun mengacu kepada naga kerja. perencanaan program dan perencanaan strategis sekretariat daerah untuk kegiatan perekonomian dan mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, sumber daya alam bidang menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan penanaman modal dan tenaga kebijakan daerah bidang penanaman modal, tenaga kerja, keri kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya penyelenggaraan tugas mineral dan sub bagian penanaman modal dan perekonomian dan sumber daya tenaga kerja, alam bidang penanaman modal menghimpun dan mempelajari peraturan dan tenaga kerjpenanaman modal dan tenaga mengoordinasikan pelaksanaan keri bagai acuan pelaksanaan tugas: kebijakan daerah bidang ija sebagai acuan bas, penanaman modal, tenaga| menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis kerja, transmigrasi, energi dan renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja sumber daya mineral dan sub pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bagian penanaman modal dan ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban tenaga kerja, kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas pan kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen pelaksanaan monitoring dan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas evaluasi pelaksanaan lainnya pada sub bagian penanaman modal dan program dan kegiatan tenaga kerja untuk bagian perekonomian dan perekonomian dan sumber daya sumber daya alam, alam bidang modal menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis tenaga kerja, dan penyelenggaraan sub bagian penanaman modal pelaksanaan tugas lain yang dan tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan guna diberikan atasan sesuai bidang kelancaran sekretariat daerah, tugasnya. menyelenggarakan tugas perekonomian dan sumber daya alam bidang penanaman modal dan tenaga kerjananaman modal dan tenaga kerjpemantauan, pengawasan dannanaman modal dan tenaga kerjaanaman modal dan tenaga kergendalikan evaluasi kebijakan urusan penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineralmbangunan perumusan kebijakan kebijakan pemerintahan dalam urusan pemerintahan bidang perumahan daerah urusan daerah dalam urusan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan pemerintahan bidang pemerintahan bidang umum dan penataan ruang dan pertanahan, perumahan rakyat dan perumahan rakyat dan perhubungan, komunikasi dan informatika, kawasan permukiman, kawasan permukimanhubungan, perhubungan, komunikasi dan sub bagian verifikasi dan pelaporan pembangunan komunikasi dan informatika, statistik dan dan sub bagian monitoring evaluasi pembangunan: informatika, statistik dan persandian, perencanaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan pembangunan, penelitian pengembangan dan sub bagian anggaran) bagian pembangunan setiap tahun dan pengembangan dan pembinaan kebijakan mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat sub bagian pembinaan pembangunan, sub bagian daerah untuk mencapai target dan sasaran kebijakan pembangunan, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: sub bagian verifikasi dan pembangunan dan sub bagian gas, pelaporan pembangunan monitoring evaluasi mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah dan sub bagian monitoring pembangunan, bidang perumahan rakyat dan kawasan evaluasi pembangunan permukiman, pekerjaan umum dan penataan perencanaan program dan merencanakan ruang dan pertanahan, perhubungan, komunikasi kegiatan pembangunan yang operasional, mengelola, dan informatika, statistik dan persandian, meliputi pembinaan kebijakan mengoordinasikan, perencanaan pembangunan, penelitian dan pembangunan, verifikasi dan mengendalikan, laporan pembangunan dan pengembangan dan sub bagian pembinaan mengevaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan, sub bagian verifikasi dan monitoring evaluasi nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas melaporkan program dan pembangunan, pelaporan pembangunan dan sub bagian kegiatan bagian monitoring evaluasi pembangunan, penyelenggaraan tugas bidang pembangunan. pembangunan yang meliputi menghimpun dan mempelajari peraturan pembinaan kebijakan perundang undangan, pedoman dan petunjuk pembangunan, verifikasi dan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pelaporan pembangunan dan dengan bagian pembangunan sebagai acuan monitoring evaluasi pelaksanaan tugas, pembangunan, mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan mengoordinasikan pelaksanaan rencana strategis renstra), rencana kerja senja), kebijakan daerah bidang perjanjian kinerja pk), laporan penyelenggaraan perumahan rakyat dan pemerintah daerah ppd), laporan keterangan kawasan permukiman, pertanggungjawaban kepala daerah kpk), pekerjaan umum dan penataan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ruang dan pertanahan, laki) dan dokumen lainnya bersama tim yang perhubungan, komunikasi dan telah ditetapkan pada bagian pembangunan, informatika, statistik dan menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis persandian, perencanaan penyelenggaraan pembangunan sesuai ketentuan pembangunan, penelitian dan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, pengembangan dan sub bagian pembinaan kebijakan menyelenggarakan tugas bidang pembangunan pembangunan, sub bagian yang meliputi pembinaan kebijakan pembangunan, verifikasi dan pelaporan verifikasi dan pelaporan pembangunan dan pembangunan dan sub bagian monitoring evaluasi pembangunan, monitoring evaluasi melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pelaksanaan monitoring dan yang meliputi pembinaan kebijakan pembangunan, evaluasi pelaksanaan verifikasi dan pelaporan pembangunan dan program dan kegiatan monitoring evaluasi pembangunan, pemerintahan yang keneiputi melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembinaan kebijakan kebijakan daerah dalam urusan pemerintahan pembangunan, verifikasi dan bidang perumahan rakyat dan kawasan pelaporan pembangunan dan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas lembaga legislatif dan yudikatif, merumuskan dokumen perencanaan sekretariat daerah yang selaras dengan rpm diantaranya adalah rencana strategis renstra), rencana kerja senja) dan perjanjian kinerja,daerahkoordinasikan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan sekretariat daerah sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas lingkup asisten pemerintahan dan kesra, asisten perekonomian dan pembangunan serta asisten administrasi umum,sekretariat daerah sesuai dengan no| wamasasatan gaspokok )runner oo rara gas monitoring evaluasi permukiman, pekerjaan umum dan penataan pembangunan, dan ruang dan pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan tugasnya pengembang: memantau, mengawasi dan mengyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah bagino| mamasapatan omucaspomox o )9ruas o o | drawgoordinasikan pembinaan kebijakan pembangunan, verifikasi dan pelaporan pembangunan dan monitoring evaluasi pembangunan, melaksanakinformatika, statistik dan persandian, perencanaan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas pembangunan, penelitian dan pengembangmbinaan kebijakan daerah urusan daerah dalam urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan kebijak hubungan, perhubungan, komunikasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan komunikasi, informatika, informatika, statistik dan statistik rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan statistik persandian, persandian, perencanaan anggaran) sub bagian pembinaan kebijakan no| mamasapatan omucaspomox oo ) orasi oo rain perencanaan pembangunan, penelitian dan pembangunan setiap tahun mengacu kepada pembangunan, penelitian pengembangan dan sub bagian perencanaan strategis sekretariat daerah untuk dan pengembangan dan pembinaan kebijakan mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, dub, mba pembinaan pembangunan, menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembangunan. perencanaan program dan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat dan kegiatan pembangunan bidang kawasan permukiman, pekerjaan umum dan pembinaan kebijakan penataan ruang dan pertanahan, perhubungan, pembangunan, komunikasi, informatika, statistik dan persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan penyelenggaraan tugas pengembangan dan sub bagian pembinaan pembangunan bidang kebijakan pmb pembinaan kebijakan kebijakan pembangunan, dengan sub bagian pembinaan kebijakan pembangunan sebagai acuan pelaksanaan tugas, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis pekerjaan umum dan penataan renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja ruang dan pertanahan, pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah perhubungan, komunikasi, , perencanaan kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen pembangunan, penelitian dan lainnya pada sub bagian pembinaan kebijakan pengembangan dan sub bagian pembangunan untuk bagian pembangunan, pembinaan kebijakan tunduk teknik pembangunan: menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sub bagian pembinaan kebijakan pelaksanaan monitoring dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan guna evaluasi pelaksanaan kelancaran sekretariat daerah, program dan kegiatan menyelenggarakan tugas pembangunan bidang pembangunan bidang pembinaan kebijakan pembangunan, pembinaan kebijakan sunan, no| mamasanatan tucasrokok o )9runner oo urutan tugas pembangunanpembangunan diberikan atasan sesuai bidang bidang pembinaan kebijakanuntuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian pembinaan kebijakan pembangunan: nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugmbinaan kebijakverifikasidan kebijakan daerah urusan daerah dalam urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan pelaporsub bagian pekerjaan umum dan pekerjaan umum dan penataan verifikasi dan pelaporan pembangunan, penataan tuang dan ruang dan pertanahan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pertanahnggaran) sub bagian verifikasi dan pelaporan statistik dan persandian, persandian sub bagian pembangunan setiap tahun mengacu kepada sub bagian verifikasi dan verifikasi dan pelaporan perencanaan strategis sekretariat daerah untuk pelaporan pembangunan. pembangunan, mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, perencanaan program dan menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kebijakan daerah bidang perumahan rakyat dan verifikasi dan pelaporan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan pembangunan, penataan ruang dan pertanahan, perhubungan, penyelenggaraan tugas komunikasi, informatika, statistik dan persandian pembangunan bidang verifikasi sub bagian verifikasi dan pelaporan pembangunan, dan pelaporanverifikasi dan pelaporan perumahan rakyat dan pembangunan sebagai acuan pelaksanaan tugas, kawasan permukiman, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis pekerjaan umum dan penataan tanah renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja ruang pertanahan, pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas perhubungan, komunikasi, ( dan sub bagian kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen verifikasi dan pelaporan lainnya pada sub bagian verifikasi dan pelaporan pembangunan, pembangunan untuk bagian pembangunsub bagian verifikasi dan program dan kegiatan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan pembangunan bidang verifikasi peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, dan pelaporan pembangunan, menyelenggarakan tugas pembangunan bidang verifikasi dan pelaporan pembangunan, pelaksanaan tugas lainbangunan tugasnya. bidang verifikasi dan pelaporan pembangununtuk merumuskan kebijakan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian verifikasi dan pelaporverifikasi dan pelaporlaksanakan verifikasi dan pelaporan kebijakannama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasmonitoring kebijakan daerah urusan daerah dalam urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan evaluasidan sub pekerjaan umum dan pekerjaan umum dan penataan bagian monitoring evaluasi pembangunan, penataan dan perban dan pertanahan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pertahanh. anggaran) sub bagian monitoring evaluasi statistik dan persandian persandian sub bagian dan sub bagian monitor monitor eval pembangunan setiap tahun mengacu kepada eval saba monitoring orang valuasi perencanaan strategis sekretariat daerah untuk va'rasi pembangunan pembangunan, mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, ata dai ban pai menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan selatan pembangunan bidang kebijakan daerah bidang perumahan rakyat dan monitoring evaluasi kawasan permukiman, pekerjaan umum dan pembangunan, penataan ruang dan pertanahan, perhubungan, nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasgendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan sekretariat daer sekretariat daerahpemerintahan, dengan memberikan hasil perumusan masalah terhadap isu strategis dalam penyelenggaraan urusan hukum dan kajian, pengamatan, pelaksanaan urusan bidang pemerintahan daerah bidang pemerintahan, politik pertimbangan dan saran pemerintahan, hukum dan hukum dan politik, mengenal masalah politik, melakukan pengkajian dan analisis terhadap isu masalah yang terkait dengan bidang pemberian rekomendasi kepada isu strategis dalam penyelenggaraan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas penyelenggaraan tugas komunikasi, informatika, statistik dan persandian pen tus dan sub bagian monitoring evaluasi pembangunan, pembangunan bidang monitoring evaluasi menghimpun dan mempelajari peraturan pembangunanmonitoring evaluasi mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan sebagai acuan pelaksanaan tugas, kebijakan daerah bidang bas, perumahan rakyat dan menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis kawasan permukiman, renstra), rencana kerja senja), perjanjian kinerja pekerjaan umum dan penataan pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ruang dan pertanahan, ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban perhubungan, komunikasi, kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas informatika, statistik dan kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen persandian dan sub bagian lainnya pada sub bagian monitoring evaluasi monitoring evaluasi pembangunan untuk bagian pembangunan, pembangunan, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan penyelenggaraan sub bagian monitoring evaluasi evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan guna program dan kegiatan kelancaran sekretariat daerah, pembangunan bidang menyelenggarakan tugas pembangunan bidang monitoring evaluasi ann monitoring evaluasi pembangunan, pembangunan, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas lain yang nag nnp pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diberikan atasan sesuai bidang nana bidang monitoring evaluasimo| xamasanatan gasrorok o | o )?rust o ) | arman tugas oo dan sub bagian monitoring evaluasimonitoring evaluasi pembangunan, membantu melaksanakan koordinasi monitoring evaluasi pembangunanrumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugaslaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunano| xamasanatan gasrorok oo o )?rust o ) | arman tugas oongadaan perumusan kebijakan kebijakan pemerintahan dalam bidang pelaksanaan pengadaan barang jasa barang dan daerah bidang daerah dalam bidang dan pengelolaan sistem informasi pengadaan jasa pelaksanaan pengadaan pelaksanaan pengadaan barang jasa, barang jasa dan barang jasa dan pengelolaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem sistem informasi pengadaan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan informasi pengadaan barang jasa, anggaran) bagian pengadaan barang dan jasa barang jasa, perencanaan program dan setiap tahun mengacu kepada perencanaan merencanakan kegiatan pengadaan barang strategis sekretariat daerah untuk mencapai target operasional, mengelola, dan jasa yang meliputi dan sasaran pelaksanaan tugas, mengoordinasikan, pelaksanaan pengadaan mengendalikan, barang jasa pengelolaan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah mengevaluasi dan ana bidang pelaksanaan pengadaan barang jasa dan sistem informasi pengadaan melaporkan program barang jasa: pengelolaan sistem informasi pengadaan dan kegiatan barang jasa, bagian pengadaan barang penyelenggaraan tugas bidang menghimpun dan mempelajari peraturan dan jasa. pengadaan barang dan jasa perundang undangan, pedoman dan petunjuk yang meliputi pelaksanaan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pengadaan barang jasa dan dengan bagian pengadaan barang dan jasa sebagai pengelolaan sistem informasi acuan pelaksanaan tugas: pengadaan barang jasa, mengoordinasikan pelaksanaan mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan kbbi'ak daerah bid rencana strategis renstra), rencana kerja senja), lonjakan aer |dang perjanjian kinerja pk), laporan penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan pemerintah daerah ppd), laporan keterangan bar ang jasa dan pengelolaan pertanggungjawaban kepala daerah kpk), sistem informasi pengadaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah barang jasa, laki) dan dokumen lainnya bersama tim yang pelaksanaan monitoring dan telah ditetapkan pada bagian pengadaan barang evaluasi pelaksanaan dan jasa, program dan regia tan menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai pelaksanaan pengadaan nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas barang jasa, pengelolaan ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat sistem informasi pengadaan daerah, barang jasa, dan menyelenggarakan tugas bidang pengadaan barang pelaksanaan tugas lain yang dan jasa yang meliputi pelaksanaan pengadaan diberikan atasan sesuai bidang barang jasa dan pengelolaan sistem informasi tugasnya.yang meliputi pelaksanaan pengadaan barang jasa dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang jasa, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakanmantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerahbagian pengadaan barang dan jasa, memberikan pelayanan administrasi pada instansingadaan barang danpelaksanaan pengadaan barang jasa dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang jasa, mengkaji bahan penyusunan rencana strategis sekretariat daerah sesuai dengan bidang tugasnya. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran bagian pengadaan barang dan jasa, mengkaji bahan perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan kegiatan tertib administrasi pengadaan barang dan jasa daerah, pengelolaan sistem informasi pada satuan kerja perangkat daerah dalam hal penggunaan anggaran baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten hulu sungai utara, apbd provinsi maupun apbn serta sumber lain bidang pengadaan barang dan jasa, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan pengadaan ang mencakup perumusan, nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pembinaan dan kompetenidentifikasi, inventarisasi, verifikpembinaan terhadap sdm pengadaan, penyedia barang dan jasa, dan sistem informasi pengadaan barang dan jasadan jasa,fasilitasi bantuan hukum untuk pengadaan barang jasa, membantu atasan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah bidang pengadaan barang jasa, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan barang jasa, melaksanakan rapat koordinasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, melaksanakan publikasi, pendokumentasian dan fasilitasi bantuan hukum kegiatan pengadaan barang dan jasa.: nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kode etik pengadaan barang dan jasa, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawlaksanaan pelaksanaan kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang pengadaan barang jasa, pelaksanaan pengadaan pelaksanaan pengadaan mo| xamasanatan gasporok o | )?rust o | vrmantucas oo pengadaan barang jasa. barang jasa, merencanakan dan melaksanakan kegiatan arang jasa perencanaan program dan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan kegiatan pengadaan barang anggaran sub bagian pelaksanaan pengadaan dan jasa bidang pelaksanaan barang jasa setiap tahun mengacu kepada pengadaan barang jasa, perencanaanpengadaan barang dan jasa| menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan bidang pelaksanaan pengadaan kebijakan daerah bidang pelaksanaan pengadaan barang jasa, barang jaslaksanaan pengadaan dengan sub bagian pelaksanaan pengadaan barang jasa barang jaspk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pengadaan barang dan jasa ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban bidang pelaksanaan pengadaan kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas barang jasa, dan kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen lainnya pada sub bagian pelaksanaan pengadaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidan barang jasa untuk bagian pengadaan barang dan jasa, tugasnya. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sub bagian pelaksanaanlaksanaan pengadaan barang jasa, melaksanakan monitoring dan evaluasi nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas pelaksanaan program dan kegiatan pengadaan barang dan jasa bidang pelaksanaan pengadaan barang jasa, menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelaksanaanlaksanaanlaksanaan pengadaan barang jasa, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidang pelaksanaanlaksanaandan jasa, mengkoordinasikan dokumen pendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa, nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas pemerintahan, hukum bupati terhadap isu isu urusan pemerintahan daerah bidang dan politik. strategis terkait dengan bidang pemerintahan, hukum dan politik, pemerintahan, hukum dan memberikan rekomendasi berdasarkan muk, hasil pengkajian dan analisis,dengan pengkajian, pengamatan dan| melaksanakan inventarisasi dan identifikasi isu pembangunan, memberikan hasil kajian, perumusan masalah terhadap isu strategis dalam penyelenggaraan urusan kemasyarakatan pengamatan,pertimbangan pelaksanaan urusan bidang pemerintahan daerah bidang pembangunan, dan sdm dan saran mengenai pembangunan, kemasyarakatan dan sdm, masalah masalah bisa kemasyarakatan dan sdm, melakukan pengkajian dan analisis terhadap isu da, engan bidang pemberian rekomendasi kepada isu strategis dalam penyelenggaraan kam kata bupati terhadap isu isu urusan pemerintahan daerah bidang sdm. angkatan strategis terkait dengan bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sdm, pembangunan, kemasyarakatanporkan hasil pelaksanaan tugas kepada nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan tata usaha pelaksanaan pengadaangelolaan sistem pengelolaan kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang informasi pengadaan barang jasa, sistem aga kelolaan stem pengelolaan sistem informasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan informasi formasi pengadaan pengadaan barang jasa, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan pengadaan arang jasa, perencanaan program dan anggaran) sub bagian pengelolaan sistem barang jasa kegiatan pengadaan barang informasi pengadaan barang jasa setiap tahun dan jasa bidang pengelolaan mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat sistem informasi pengadaan daerah untuk mencapai target dan sasaran mo| xamasanatan gasrorok o | )?rust o ) | vrmantucas oo barang jasa, pelaksanaan tugas, penyelenggaraan tugas menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebijakan daerah bidang pengelolaan sistem bidang pengelolaan sistem informasi pengadaan barang jasa, informasi pengadaan menghimpun dan mempelajari peraturan barang jasa, perundang undangan, pedoman dan petunjuk penyiapan bahan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan mengoordinasikan pelaksanaan dengan sub bagian pengelolaan sistem informasi kebijakan daerah bidang pengadaan barang jasa sebagai acuan pengelolaan sistem informasi pelaksanaan tugas, pengadaan barang jasa,ngadaan barang dan jasa kepala daerah kpk), laporan akuntabilitas bidang pengelolaan sistem kinerja instansi pemerintah laki) dan dokumen informasi pengadaan lainnya pada sub bagian pengelolaan sistem barang jasa, dan informasi pengadaan barang jasa untuk bagian pelaksanaan tugas lain yang pengadaan barang dan jasa,pengelolaan sistem informasingelolaan sistem informasibidang pengelolaan sistem nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas informasi pengadaan barang jasa, menyiapkan bahan pembinaan terhadapngelolaan sistem informasi pengadaan barang jasa, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidanggelolaan sistem informasingelolaan sistem informasi pengadaan barang jasa,informasi pengadaan: nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasengumuman rencana umum pengadaan rup), memfasilitasi pokja layanan pengadaan dalam menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan: memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia secara elektronik, memfasilitasi penyedia barang dan jasa dan pihak yang berkepentingan sebagai pengguna sistem pengadaan secara elektronik sse).nama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas asisten melaksanakan tugas pelaksanaan penyusunan merumuskan kebijakan daerah pada bagian administrasi membantu sekretaris kebijakan dan program pada organisasi hukum dan umum, umum daerah dalam perumusan asisten administrasi umum. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas kebijakan dan pelaksanaan koordinasi dan program perangkat daerah sesuai dengan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas dan pemandangan tugas asisten administrasi umum, pelaksanaan kebijakan program perangkat daerah dalam bidang administrasi mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan sesuai dengan pemandangan umum yaitu, bagian tugas bagian organisasi hukum dan umum, 'sasi hukum dan tugas asisten administrasi organisasi umum, melaksanakan pembinaan administrasi bagian umum, penyelenggaraan anak pemeritahan daerah serta pelaksanaan evaluasi organisasi hukum dan umum, perangkat daerah yang penyelenggaraan program melaksanakan evaluasi penyelenggaraan program melaksanakan urusan perangkat daerah sesuai perangkat daerah sesuai dengan pemandangan penunjang bidang dengan pemandangan tugas tugas asisten administrasi umum, kepegawaian, pendidikan asisten administrasi umum, mempelajari, memahami dan melaksanakan dan pelatihan, keuangan pelaksanaan pembinaan peraturan perundang undangan yang berkaitan dan sekretariat dprd serta administrasi pada asisten dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam perangkat daerah yang administrasi umum: dan pelaksanaan tugas, melaksanakan fungsi pengawasan. pelaksanaan tugas lain yang memberikan saran dan pertimbangan teknis diberikan atasan sesuai bidang kepada atasan, tugasnyaatasan sesuai bidang tugasumum perumusan kebijakan kebijakan pemerintahan dalam urusan pemerintahan bidang keuangan daerah urusan daerah dalam urusan (keuangan, aset dan pendapatan) dan sub bagian mo| xamasanatan gasporok )9rust o | urmantucas oo pemerintahan bidang pemerintahan bidang keuangan perlengkapan dan rumah tangga, sub bagian keuangan (keuangan, aset (keuangan, aset dan keuangan dan kepegawaian dan sub bagian dan pendapatan) dan sub pendapatan) dan sub bagian adminstrasi umum dan tata usaha staf ahli, bagian perlengkapan dan perlengkapan dan rumah merencanakan dan melaksanakan kegiatan rumah tangga, sub tangga, sub bagian keuangan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan bagian keuangan gan dan kepada petra aan sub anggaran) bagian pemerintahan setiap tahun pesawaran alan adminstrasi umum gan mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat bagian adminstrasi umum tata usaha staf ahli, daerah untuk mencapai target dan sasaran dan tata usaha staf ahli, lak perencanaan program pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan umum yang meliputi operasional, mengelola, perlengkapan dan rumah mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah mengoordinasikan, tangga keuangan dan bidang keuangan (keuangan, aset dan pendapatan) mengendalikan, akan adminstrasi dan sub bagian perlengkapan dan rumah tangga, mengevaluasi dan nana dan tata usaha staf ahli: sub bagian keuangan dan kepegawaian dan sub melaporkan program bagian adminstrasi umum dan tata usaha staf dan kegiatan penyelenggaraan tugas bidang ahli: bagian umum sara yang meliputi menghimpun dan mempelajari peraturan penting dan perundang undangan, pedoman dan petunjuk tangga, teknis serta bahan lainnya yang berhubungan pesawaran, mistral dengan bagian umum sebagai acuan pelaksanaan umum dan tata usaha staf ahli: tugas: mengoordinasikan pelaksanaan mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan rencana strategis renstra), rencana kerja senja), ruangan (keuangan, ase perjanjian kinerja pk), laporan penyelenggaraan pendapatan) dan sub bagian pemerintah daerah ppd), laporan keterangan konten tab ken nah pertanggungjawaban kepala daerah kpk), dan wae dan sab laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah basi rasi dan (laki) dan dokumen lainnya bersama tim yang asian inspirasi dan smu telah ditetapkan pada bagian umum, tata usaha staf ahli, menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan penyelenggaraan umum sesuai ketentuan evaluasi pelaksanaan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah: mo| xamasanatan gasrorok o | )rust o ) | urmantucas oo program dan regia tan menyelenggarakan tugas bidang umum yang pemerintahan yang meliputi meliputi perlengkapan dan rumah tangga, perlengkapan dan rumah keuangan dan kepegawaian, adminstrasi umum tangga, keuangan dan tata usaha staf ahli, kepegawaian, adminstrasi umum dan tata usaha staf ahli: melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan program dan kegiatan umum yang pelaksanaan tugas lain yang meliputi perlengkapan dan rumah tangga, nan keuangan dan kepegawaian, adminstrasi umum diberikan atasan sesuai bidang dan tata usaha staf ahli: tugasnya. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerahbagian umum, memberikan pelayanan administrasi pada instansinama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas adminbagian umlaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraannama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugasrlengkapan dan perlengkapan kebijakan daerah bidang daerah dalam bidang rumah tangga, dan rumah perlengkapan dan rumah perlengkapan dan rumah merencanakan dan melaksanakan kegiatan tangga angga. angga, rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan perencanaan program dan anggaran) sub bagian perlengkapan dan rumah kegiatan umum bidang tangga setiap tahun mengacu kepada perencanaan perlengkapan dan rumah strategis sekretariat daerah untuk mencapai target tangga,perlengkapan dan kebijakan daerah bidang perlengkapan dan rumah rumah tangga, tanggrlengkapan dan rumah dengan sub bagian perlengkapan dan rumah tangga, tanggama jabatan tugas pokok fungsi uraian tugas program dan kegiatan umum (pk), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perlengkapan dan ppd), laporan keterangan pertanggungjawaban rumah tanggnana ina lainnya pada sub bagian perlengkapan dan rumah diberikan atasan sesuai bidang tangga untuk bagian pemerintahan, tugasnya. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sub bagian perlengkapan dan rumah tangga sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat daerah, menyelenggarakan tugas umum bidang perlengkapan dan rumah tangga, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan umum bidang perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset daerah sub bagian perlengkapan dan rumah tangga, memberikan pelayanan administrasi pada instansi daerah dalam bidang perlengkapan dan rumah tangg |
bupati sragen peraturan bupati sra gtr nomor tahun 2oi8mtr lintah kabupaten sragen dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati sragen, bahwa dalam rangka, perlu' diatur pedomanl99).ra l?undang undang nomor tahun ol4b0); peraturan menteri pendayagunaan aparatur negaratr pra gtrinspektur adalah inspektur kabupaten sragen militanl2<>peraturan ini adalah peraturan ini dima"usulkan sebagai acuan bagi instansi memang:url zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi wbi{) wilayah birokrasi bersih melayani bbm);dan tujuan pen5susunan peraturbab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur tahapan pembangunan zl; syarat dan mekanisme penetapan organisasi perangkat daerah berpredikat menuju wbk dan menuju bbm; pembinaan dan pengawasan; dan evaluasi dan pelaporan. bab tai japan pembangunan bagian kesatu pena angan pmb bangunan pencanangan pembangunan dilaksanakan secara resmi oleh bupati. pencanangan bangunan dilakukan setelah pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainyapenandatanganan dokumen pakta integritas, dapat dilanjutkan dilengkapi setelah pencanangan pembangunan zi. pencanangan pembangunan dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luasbupati dan disaksikan unsur masyarakat. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada lembaga sr'i'rrrlaya masyarakat lsm dan dunia usaha. bagian kedua proses pembangunantpi dikoordinasikan oleh inspektur dan apabilaooh enam puluh persen dan komponen hasil sebesar ooh (empat puluh persen) komponen pengungkit sebesar enam puluh persen sebagaimana dimaksud pada terdiri atas penataan tata komponen hasil sebesar empat puluh persen sebagaimana dimaksud pada (21terdiri atas keberhasilan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kknan menuju wbk bbm yang ditetapkan dengan keputusan bupati. susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud sebagai berikut pengarah bupati wakil pengarah wakil bupati ketua sekretaris daerah sekretaris inspektur kabupaten sragen anggota asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setda; asisten administrasi umum setda; asisten perekonomian dan pembangunan setda; kepala bappeda litbang; kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan; kepala badan pendapatan,pengelolaan keuangan dan aset daerah; kepala bagian pemerintahan setda; kepala bagian organisasi setda; kepala bagian hukum setda; kepala opd yang ditetapkan sebagai menuju bk bbm kepala opd lainnya sesuai kebutuhansekretaris daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju wbk pengajuan perangkat daerahagar memenuhi kriteria sebagai berikut setingkat eselon dan eselon iii; memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan mengelola sumber daya yang cukup besar. bagian kedua persyaratan pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju bbm sekretaris daerah mengkibbm, dan dilanjutkan diusulkan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi bagian ketiga mekanisme pen 'daerah untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai perangkat daerah berpredikat bk bbm. bupati mengusulkan (satu atau beberapa unit f.".j" bersih,l it< setelah menerima rekomendasi hasil revi wbk atau evaluasi wb13' bupati dapat mencabut penetapan wbk bbm dalamhaltcrnyatasetelahpenetapann]' tim penilai nasional melakukan evaluasi penetapan wbk bbm secara berkala. bab peri3insan dan pengawasan tim pembangunan menuju wbk bbm melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya perangkat daerah berpredikat menuju wbk w ir"p.klata akan' inspektorat melaporkan pelaksanaan pembangunan seru4u wbk bbm secara berkala pada setiap akhir tahun d," sragen tz"rebro'" &attr gen, untung yuni sukawati sragen fef, naar daerah kabupaten sragen, bawang daerah kabupaten sragen\i tahun \*\menimbang bahwa dengan telah diterbitkannyaharga standard.ngjin. lintas sumatera km. talang banyu tebing tinggi telp fax kode pos,daerah, peraturan da. memutuskan menetapkan peraturan bupati empat lawangajak mineral bukan logam dan batuan berita daerah kabupaten empat lawang tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:jenis mineral bukan logam dan harga standar batuan rp mp) kerikil koral rokok tanah liat dagparsaa o tanah timbunapes empat lawang syahril harafiah diundangkan tebing tinggi pada tanggal maret plt. sekretaris daerah kabupaten empat lawang, son jaya berita daerah kabupaten empat lawang tahun nomor ir. sea! pen bni pala bagian hukum bina, isi, sh, san ii. annebahwa kegiatan pertambangan bahan galian golongan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan yang dapat dipungut dalam rangka meningkatkan pendapatan aslalambahan galiataurtambangan daerah yang selanjutnya disingkat sidsurat pendaftaran obyetentuan dan diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut: pendataan, pencatatan dan penetapan besarnya pungutan retribusi perizinan bahan galian golongan dilakukan oleh dinas teknis terkait yang ditunjuk oleh walikota. hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud disetor kas daerah oleh bendahara penerima dalam waktu jam sesuai ketentuan berlaku. ketentuan dihapus. ketentuan diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut permohonan sid disampaikan secara tertulis kepada walikota melalui dinas teknis terkait yang ditunjuk oleh walikota. dan diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut: walikota dapat melimpahkan wewenang pemberian surat izin pertambangan daerah sid) kepada dinas teknis terkait yang ditunjuk dengan keputusan walikota. sebelum penerbitan sid wajib mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, status tanah, pencemaran, tata ruang wilayah kota dan sosial ekonomi masyarakat yang direkomendasikan oleh tim teknis. dihapus, diganti sehingga harus dibaca sebagai berikut: struktur besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut: pengganti bangko permohonan sid rp. sid eksploitasi rp. , surat izin pertambangan daerah pengolahan dan pemurnian rp. surat izin pertambangan daerah pengangkutan rp. surat izin pertambangan daerah penjualan rp. peta lokasi atau wilayah sid rp |
nimuda dan olahraga adalah dinas pemuda dan olahraga kabupaten maluku barat daya. kepala dinas adalah kepala dinas pemuda dan olahraguda dan olahraga kabupaten maluku barat dayauda dan olahraga bertugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahragpemuda dan olahraga, pelaksanaan kebijakan bidang pemuda dan olahraga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemuda dan olahraga, pembinaan teknis bidang pemuda dan olahraumum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan evaluasi, dan kelompok jabatan fungsional substansi keuangan dan aset. bidang kepemudaan, membawakan kelompok jabatan fungsional substansi pengembangan remaja dan pemuda: kelompok jabatan fungsional substansi bina lembaga kepemudaan, kelompok jabatan fungsional substansi bina produktivitas kepemudaan bidang keolahragaan, membawakan kelompok jabatan fungsional substansi olahraga pendidikan, kelompok jabatan fungsional substansi olahraga rekreasi, kelompok jabatan fungsional substansi olahraga prestasi. bidang sarana dan prasarana pemuda dan olahraga, membawakan kelompok jabatan fungsional substansi sarana dan prasarana pemuda, kelompok jabatan fungsional substansi sarana dan prasarana olahraga, dan kelompok jabatan fungsional substansi pemeliharaan dan perawatuda dan olahraglampiran peraturan bupati maluku barat daya dinas pemuda dan olahraga dinas pemuda dan olahraga nomor tahun kabupaten maluku barat daya tanggal egasekretariat kelompok jabatan fungsional ana li iii perencanaan dan fungsional substansi bagian umum evaluasi keuangan dan aset bidang sarana dan prasarana bidang kepemudaan bidang keolahragaan maa harapan agar) kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional substansi pengembangan kelompok jabatan fungsional substansi sarana pra sarana remaja dan pemuda pemuda kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional substansi bina lembaga bea pada tan fungsional substansi sarana dan kepemudaan prasarana olahraga kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional substansi bina produktivitas jabatan fungsional substansi pemeliharaan dan kepemudaan perawatan utd bupati maluku barat daya lai benyamin thomas coachdalam rangka menindak lanjuti hasil klarifikasi menteri dalam negeri republik indonesia atas peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara nomor tahun tentang pengelolaan air tanah, sebagaimana surat nomor: sj., tanggal oktober perihal: klarifikasi peraturan daerah, maka perlu melakukanrubahan pengelolaan air tanah,ubah sebagai berikut: ruang lingkup air tanah meliputi: cekungan air tanah, dan wilayah luar cekungan air tanah. ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi: investasi, pendayagunaan air tanah, cc. peruntukan pemanfaatan, konservasi, dan pemantauan. cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah cekungan air tanah yang berada dalam wilayah daerah. wilayah luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kawasan kars, pegunungan lipatan, dan batuan terobosan yang berada dalam wilayah daerah. batas dan luas cekungan air tanah yang berada dalam daerah sebagaimana dimaksud pada mengacu kepada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. peraturan daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan. perda kab. hsu nomor tahun ttg perubahan pengelolaan air tanah ditetapkan amuntai pada tanggal desember bupati hulu sungai utara,: bahwreklame, namun dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang ada, maka peraturan daerah tersebut perlu diubah dan disesuaikan, bahwa sehubungan dengan maksudebandung sesuai waktu yang ditentukan speed, skpd, skpd.j.hari sejak tanggal surat teguran atau surat perintahjdureklame sebagaimana dimaksud pada ini terganggu apabila: diterbitkan surat teguran dan surat paksaan,' (empat) kali jumlah pajak yang terutang. tindak pidana akhirnya tahun pajak yang bersangkutan. bab xivdengan pidana kurungan paling lama (enam) bulan, atau denda paling banyak rp. (limata rupiah). tindak pidana sebagaimana ini adalah pelanggaran. bab xvi ketentuanrab menurut huk, sg..atau didengar dan suatu tempat oleh umum,:nor) adalah nilai reklame berdasarkan jenisnya, ukuran satuan dan lama pemasangan, nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan padaoobab nama,.. pemasangan reklame out door bisa diselenggarakan dalam sarana dan prasarana kota dan luar sarana dan prasarana kota.. pemasangan reklame luar sarana dan prasarana kota harus mendapat persetujuan dari pemilik pemakai pengguna lahan (sarana) tersebut. penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada meliputi reklame megaton, reklame video wall: reklame dinamis wall: reklame billboard bando jalan, reklame papan (papan, neon sign, template, balige): reklame kain spanduk, 8g. reklame poster tempelan, reklame selebaran brosur: reklame berjalan pada kendaraan, reklame udara balon, reklame suara: reklame film slide. reklame peragaan (permanen, tidak permanen), reklame profesi, reklame radio dan televisi:.. s5) pengaturan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh walikota. dikecualikan dan obyyang sifatnya sosial dan nirlaba. j0) subyek pajak adalah orang pribadi atau badan hukumwajib pajak j0) dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayal dihitung dengan berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, nilai dan jenis reklame: ukuran reklame dikelompokkan menjadi ukuran ukuran bentuk dasar reklame adalah persegi panjang:n diharuskan menggunakan pencahayaan penerangan,, pada setiap reklame terutama megaton, video wall, dinamik billboard bando jalan diharuskan menyediakan ruang untuk membuat himbauan pemerintah, (d0) tarif pajak ditetapkan sebesar n pajak reklame.).ruang lokasi pemasangan nilai sudut pandang dan nilai fungsi jalannya, nilai fungsi ruang lokasi pemasangan sebagai berikut na. fungsi ruang saat iki harga dasar bertitik kawasan khusus ap. kawasan selektif rp. goo. o00, kawasan umum pusat kawasan perdagangan rp. kawasan perdagangan ap. cc. perkantoran rp. campuran rp. pendidikan rp. perumahan rp. ga. industri ap. s0. nilai sudut pandang adalah sebagai berikut jumlah sudut terhadap reklame harga dasar bertitik arah rp. s00000, arah rp. arah rp. arah rp. nilai fungsi jalan adalah sebagai berikut jenis jalan harga dasar bertitik arteri primer jalan nasional ap. arteri sekunder jalan propinsi ap. kolektor ap. lokal lingkungan rp. nilai jual obyek pajak reklame nor) ditetapkan sebagai berikut jl) pada lahan milik pemerintah kota bandung nor batas tem megaton dik tayangan video wall dik tayangan dinamic: board tayangan tahun billboard i bando jalan papan tahun sinar tahun reklame papan papan tahun neon sign' mean box tahun template bulan balige bulan kain' spanduk bulan poster' tempelan bulan selebaran brosur hari berjalan kendaraan tahun udara balon per buah bulan suara per buah e68. hari film slide rol hari peragaan permanen kali s0. hari tidak permanen kali hari profesi tahun pada lahan milik pribadi. nop batas megaton dik #tayangan video wall dik tayangan dinamic board tayangan tahun billboard bando jalan papan tahun sinar tahun reklame papan papan tahun neon sign' mean box tahun cc. template bulan balige bulan la) kain spanduk d00, bulan poster tempelan bulan selebaran brosur hari berjalan kendaraan tahun udara balon per buah b00. bulan suara per buah hari film slide ral hari peragaan permanen kali hari tidak permanen kali hari profesi tahun untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, nor nya ditambah sebesar (lima puluh persen) nilai ketinggian berkaitan dengan kegiatan pengendalian ketertibbiaya ketinggian diatas 20m om 20m dijl) speedbandung dapat menerbitkan skpd: skpdkbt: skpd. skpd sebagaimana dimaksud.pajak terutang, |
dinamika aparatur negara ringkasan eksekutif sosok aparatur abad ke meskipun pan dilakukan dengan berbagai upaya yang bersifat strategik, praktikal, dan si energik terhadap program kegiatan pan lainnya, cukup banyak masalah dan kendala yang harus dihadapi. masalah masalah dan kendala kendala itu dijabarkan dalam bab yang berjudul kerikil kerikil tajam yang ditempatkan dalam bagian iii. situasi dunia abad ke yang penuh dengan tantangan tersebut atas menuntut kejam puan aparat negara untuk mengikuti dan mengantisipasi derap langkah masyarakat dan pemda agunan pada proses tinggal landas pjp ii. dalam mengemban tugas pada era yang penuh dengan tantangan itu dituntut adanya sosok aparatur negara yang berkualitas dan profesional, sebagaimana dijabarkan dalam bagian iii yang berjudul pan dalam era globalisasi dari buku ini, khususnya dalam bab vii yang berjudul sosok aparatur negara abad ke sosok aparatur negara tersebut, adalah sosok aparatur sebagaimana telah disinggung oleh presiden soeharto hadapan sidang paripurna dpr, tanggal januari dan ceramah menteri negara perencanaan pembangunan nasional ketua bappenas, prof. dr. ginanjar kartasasmita hadapan para peserta seminar nasional pan, tanggal juli pap kabinet pembangunan prakata #t tantangan dan harapan tidak lama lagi, lebih kurang dua tahun berdaya manusia dan kesejahteraannya. mendatang, kita akan memasuki abad ke yang sering disebut sebagainya globalisasi,era d. pembangunan aparatur pemerintah liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. arahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan administrasi dalam keterangan pemerintah tentang pemerintahan, termasuk peningkatan kejam rancangan anggaran pendapatan dan belanja puan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, negara apbn) kepada dewan dan kesejahteraan acaranya sehingga secara perwakilan rakyat dpr) yang disampaikan keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas tanggal januari presiden soeharto pemerintahan dan pembangunan dengan mengemukakan bahwa secara keseluruhan, sebaik baiknya, khususnya dalam melayani, kondisi politik dan ekonomi dunia telah men mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan ciptakan suasana yang menguntungkan bagi peran aktif masyarakat dalam pembangunan, upaya pembangunan negara negara berke serta tanggap terhadap kepentingan dan api bang, serta perbaikan ekonomi semua negara rasi masyarakat . . dunia. e. sistem pengawasan keuangan negara dan pem presiden juga mengungkapkan, berbagai bangunan, baik pengawasan melekat maupun perkiraan menunjukkan bahwa tahun ini pengawasan fungsional termasuk pengawasan perekonomian dunia mempunyai prospek oleh masyarakat memantapkan secara terpadu yang lebih baik. laju pertumbuhan ekonomi dan konsisten agar tercapai efisiensi dalam dunia diharapkan akan lebih tinggi dan vo penyelenggaraan negara dan pembangunan. lime perdagangan akan meningkat pula. perangkat pengawasan dan upaya tindak lan namun demikian, presiden soeharto juga juta ditingkatkan secara terpadu bersamaan mengingatkan kita semua bahwa liberalisasi dengan pengembangan tanggung jawab ekonomi dan perdagangan bebas dalam abad masyarakat disertai peningkatan disiplin ke menuntut keunggulan. nasional. penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan makin ditingkatkan terutama dalam kaitan ini, presiden menegaskan dalam menegakkan disiplin aparatur hanya bangsa yang memiliki keunggulan dapat pemerintah serta dalam menanggulangi mencapai kemajuan. bangsa yang dapat maju penyalahgunaan wewenang dan bentuk hanyalah bangsa yang mampu bersaing, yang penyelewengan lainnya, yang merugikan dan mampu menjual barang dan jasanya yang lebih menghambat pelaksanaan pembangunan serta bermutu dan lebih murah dari yang lain. untuk merusak citra dan kewibawaan aparatur itu, lanjut presiden, . tidak bisa lain kita harus pemerintah, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, menjadi bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan kebocoran, serta pemborosan kekayaan dan dan teknologi serta informasi. keuangan negara. dalam kaitan itulah maka, mengenai secara sederhana kiranya dapat dike aparatur negara, ketetapan mpr nomor makanan bahwa pembangunan aparatur i mpr tentang garis garis besar negara seperti yang diamanatkan oleh bhn haluan negara bhn) mengamanatkan diarahkan agar aparatur negara republik indonesia dapat berperan dan b. pembangunan aparatur negara diarahkan berfungsi seperti yang diharapkan ma pada makin terwujudnya dukungan admins syarikat. rasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyerang harapan masyarakat terhadap aparatur garapan pemerintahan negara dan pembangunan negara baik sipil maupun abri wet demikian untuk mewujudkan sistem administrasi yang republik tercinta ini cukup sederhana, yaitu jali bibi makin andal, profesional, efisien, efektif, serta 'memberikan pelayanan yang efektif, efisien, presiden soeharto juga tanggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap sertai sikap yang ramah dan sopan sesuai mengingatkan kita dinamika perubahan lingkungan strategis. dengan fungsi dan peranannya sebagai abdi ' mborafi. kebijaksanaan dan langkah pendayagunaan masyarakat. namun demikian, harapan itu von noc administrasi negara perlu terus dilanjutkan, pada hakekatnya sekaligus juga merupakan sasi ekonomi dan tingkatkan, dan ditujukan kepada penataan hak dan tuntutan masyarakat. perdagangan bebas organisasi, penyempurnaan penatalaksanaan, ial abad pemantapan sistem informasi, perbaikan sarana kiranya memang beralasan bagi indonesia dan prasarana, serta peningkatan kualitas sum sebagai negara demokrasi. harapan itu pada kewnoeulan. dinamika pan dalam kabinet pembangunan prakata hakekatnya merupakan hak dan tuntutan masyarakat, karena gaji aparatur negara dibayar dengan pajak yang dipungut dari masyarakat melalui undang undang yang ditetapkan oleh dpr. dengan demikian masyarakat berhak menuntut untuk member oleh pelayanan yang baik dari aparatur negara sesuai dengan harapan mereka. maka banyaklah apabila timbul pertanyaan dari masyarakat terhadap fenomena ini, yakni sejauh mana harapan, hak dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik itu diberikan oleh aparatur negara masalah dan kendala apa saja yang dihadapi aparatur negara kita dalam memberikan pelayanan yang baik tersebut tantangan tantangan apa yang dihadapi aparatur negara dalam era globalisasi, liberalisasi dan perdagangan bebas abad ke mendatang mudah mu dahan jawabannya dapat dijumpai dalam buku dinamika pan dalam kabinet pembangunan sebuah refleksi dalam konteks historis ini. inai pan kabinet pembangunan pendahuluan abdi negara, abdi masyarakat dalam sebuah negara kerajaan yang jaman pemerintahan kolintang, vietnam bersifat absolut, atau dalam suatu negara de selatan (sewaktu vietnam masih terpecah dan ngan sistem pemerintahan yang bersifat kota terdiri dari vietnam utara dan vietnam liter, negara seringkali dimanifestasikan selatan), dan masih banyak lagi. dalam diri sang raja atau penguasa seperti yang pernah diungkapkan oleh raja louis kesetiaan atau loyalitas terhadap negara xiv dari perancis dengan kata kata: etat c'est dan bangsa itu dapat diwujudkan secara nyata moi yang berarti negara adalah aku . dengan meleburkan kedua fungsi aparatur negara tersebut atas sebagai abdi negara dalam negara seperti itu, aparatur negara dan abdi masyarakat menjadi satu kesatuan lebih berperan dan berfungsi sebagai: dalam bentuk pemberian layanan dengan abdi kerajaan, abdi raja atau abdi negara kualitas seperti yang diharapkan masyarakat, dan, yang pada hakekatnya juga merupakan hak unsur yang menjaga jarak antara raja atau dan tuntutan masyarakat pula. sang pemimpin, dengan warga masyarat katanya. tentang peran dan fungsi aparatur negara seringkali dikemukakan oleh menteri lain halnya dalam negara yang berbentuk negara pendayagunaan aparatur negara republik atau negara dengan pemerintahan letjen purn) dr. topan bernhard t.b.) yang bersifat demokratis, negara merupakan silalahi, s.h. dalam suatu wawancara dengan manifestasi seluruh bangsa, seperti yang ter harian suara pembaruan bulan agustus cermin dalam pokok pokok pikiran pem setelah mendapat gelar doctor honoris causa bukaan pada penjelasan tentang uud' dari universitas gregorii pranata, manila, antara lain dinyatakan . negara, filipina, tanggal agustus beliau menge menurut pengertian pembukaan itu makanan: muara semua kegiatan yang menghendaki persatuan, meliputi segenap dilakukan pegawai negeri sipil pns) sebe bangsa indonesia seluruhnya . nanya adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. langsung atau tidak lang dalam hubungan ini, maka aparatur sung semua kegiatan yang dilakukan harus negara mempunyai peran dan fungsi ganda, memberi hasil akhir pelayanan yang baik bagi yaitu sebagai abdi negara dan sekaligus juga masyarakat. sebagai abdi masyarakat. peran dan fungsi ganda itu tercermin dalam amanat bhn untuk dapat memberikan layanan yang yang menegaskan bahwa aparatur negara baik kepada masyarakat dan secara efektif diartikan sebagai keseluruhan lembaga dan pejabat) berfungsi sebagai minyak pelumas negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur negara harus didukung oleh orang aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai orang atau aparat aparat yang berkualitas abdi negara dan abdi masyarakat . dalam arti yang seluas luasnya, yaitu: memiliki pengetahuan, wawasan, dalam menjalankan perannya sebagai ketrampilan dan kecepatan bidang abdi negara, aparatur negara merupakan operasional untuk menjalankan tugas penyelenggara negara harus menjadi unsur tugas keadministrasian pemerintahan, pemersatu bangsa dan berfungsi sebagai memiliki akhlak, mentalitas, sikap dan pe minyak pelumas yang baik sehingga dapat prilaku yang dilandasi oleh dedikasi dan memperlancar tugas tugas pemerintahan. rasa pengabdian yang mendalam. sedangkan dalam perannya sebagai abdi masyarakat, aparatur negara harus mampu itulah tujuan dari upaya upaya pan yang peranan aparatur menyalurkan aspirasi masyarakat dan mem dilakukan oleh kantor menpan. dalam pasangan saa berikan layanan kepada masyarakat. kabinet pembangunan vi, aparatur negara sasis adi mengemban tugas negara yang teramat pen ping sehingga nasi peranan aparatur negara sangat penting ting dalam rangka memasuki tahapan awal sesuatu bangsa dan sehingga nasib sesuatu bangsa dan negara era pembangunan jangka panjang dan over kenakan hitam tergantung dari kualitas dan mentalitas aparat era perdagangan bebas menjelang tahun na. yang menduduki jabatan dalam aparatur mendatang yang sarat dengan persaingan aw ny! mentalitas negara. kehancuran banyak negara die segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa aparat yang men bahkan karena sebagian besar acaranya yang dan negara. duduk taka tpg ana korup. misalnya perancis pada zaman meme saga aki rintihan raja louis xvi, cina daratan pada artur negara. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam titian sejarah bab pus take sejak proklamasi kemerdekaan hingga masa orde lama sejak semula, para pendiri (founding kekuasaan politik dan fisik dari pemerintahan fathers) negara kita yaitu para anggota panitia dan bala tentara jepang, dan dalam persiapan persiapan kemerdekaan indonesia ppi) menghadapi mungkin belanda mena telah sepenuhnya menyadari betapa viralnya namakan kembali kekuasaan kolonialnya peranan aparatur negara dalam kehidupan indonesia, yang kemudian memang terjadi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ppi menetapkan adanya kementerian sehingga sejak awal kemerdekaan merekalah negara, yaitu: memberikan perhatian tentang masalah verse kementerian dalam negeri, but. kementerian luar negeri, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, kementerian kehakiman: dalam sidang pertamanya tanggal agustus kementerian keuangan, ppi mengeluarkan dua ketetapan yang kementerian kemakmuran, sangat menentukan bagi kelangsungan hidup kementerian kesehatan, bangsa dan negara yang baru diproklamirkan kementerian pengajaran, pendidikan dan itu, yaitu: kebudayaan, memilih soekarno dan drs. moh. hatta kementerian sosial: sebagai presiden dan wakil presiden kementerian pertahanan, negara republik indonesia, kementerian penerangan, menetapkan undang undang dasar kementerian perhubungan, negara republik indonesia yang pelanjut kementerian pekerjaan umum. nya dikenal dengan nama undang undang selanjutnya, pada tanggal september dasar disingkat uud' yang mene ditetapkan pengisian personil untuk men takkan bentuk negara kesatuan dan bentuk duduki jabatan menteri dalam kabinet tersebut pemerintahan presidensial. (nama para menteri dapat dilihat dalam lampu kedua ketetapan itu sangat menentukan ran i). karena tanpa pimpinan (dalam hal ini, presiden namun demikian, sepanjang titian sejarah dan wakil presiden) dan tanpa adanya se negara kita sejak proklamasi kemerdekaan se perangkat ketentuan ketentuan dasar (dalam kitar setengah abad lalu, perjalanan aparatur hal ini, uud' yang mengatur hal hal yang negara khususnya pegawai negeri sipil berkaitan dengan bentuk negara, sistem meme senantiasa tidak terlepas dari pengaruh keju rintihan dan lain sebagainya, berarti kena atan kekuatan, gejolak dan perkembangan acuan atau anarki. politik yang terjadi indonesia, baik bersua dalam aturan peralihan uud' hal ber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. yang berkaitan dengan aparatur negara diatur sebagai berikut: gejolak politik segala badan negara dan peraturan yang ada segera setelah proklamasi kemerdekaan, masih langsung berlaku, selama belum diadakan pemerintah republik indonesia yang baru lahir yang baru menurut undang undang dasar ini. itu menetapkan dan mengumumkan bahwa segenap pegawai bekas pemerintahan pen ditetapkannya ketentuan tersebut hanya dudukan jepang menjadi pegawai negara sehari setelah proklamasi, mencerminkan pan kesatuan republik indonesia, dan mengi dangan para pendiri negara kita tentang vital struksikan agar segenap pegawai tetap men nya peranan dan fungsi aparatur negara. duduki posisinya masing masing serta bahkan lebih dari itu sebagian besar batang mengambil alih kekuasaan dari tangan tentara tubuh uud' itu sendiri memuat ketentuan jepang. ketentuan tentang susunan, peranan dan keputusan, pengumuman dan instruksi fungsi dari perangkat perangkat aparatur pemerintah itu tadi menimbulkan berbagai kenegaraan pada tingkat nasional, yaitu tanggapan. sebagian pegawai menyambutnya majelis permusyawaratan rakyat, pemerintah secara spontan dan segera mengambil alih (lembaga eksekutif), dewan perwakilan rakyat kekuasaan kantor mereka masing masing, (lembaga legislatif), mahkamah agung (lomba serta sebagian lagi merasa ragu ragu karena yudikatif), dewan pertimbangan agung, belum mengetahui arah perkembangan dari badan pemeriksa keuangan, kementerian proklamasi kemerdekaan tersebut. negara, dan pemerintahan daerah. ada yang takut karena tentara jepang dua hari kemudian, pada tanggal secara fisik masih berkuasa dengan persen agustus tengah tengah kesibukan jutaan lengkap, dan ada sebagian pegawai lain yang menegangkan untuk mengambil alih nya yang berkeyakinan bahwa indonesia tidak pai kabinet pembangunan vi bagian pan dalam titian sejarah mungkin dapat mempertahankan khmer menderita, ada yang karena dendam dekan yang telah diproklamasikan oleh dwi sebab keluarganya menjadi korban revo tunggal ir. soekarno drs. moh. hatta. lagi fusi, dan ada lagi yang sejak semula pula, mereka sebenarnya menunggu data memang anti republik indonesia. ngan kembali pemerintahan hindia belanda yang sedang berada dalam pengasingan dilewati australia dan mereka berharap akan dapat menduduki jabatan semula. dalam mengatur penempatan, terutama selama agresi belanda dua pada bulan untuk menduduki jabatan jabatan pimpinan, desember pegawai terpecah belah. pemerintah republik indonesia serikat ris) sebagian pegawai mengungsi dan melanjutkan dihadapkan pada pilihan yang serba dilewati, perjuangan bersama tentara nasional yaitu: indonesia tni), sedangkan yanglainlagitetap menempatkan pegawai republik indo tinggal daerah daerah yang telah diduduki kesia yang telah berjasa mempertahankan kembali oleh belanda. kelompok terakhir ini republik indonesia tetapi relatif kurang pun berbeda beda. ada yang bekerja sama memiliki keahlian dan pengalaman, atau dengan belanda, dan ada lagi yang menolak menempatkan pegawai yang telah bekerja untuk bekerja sama dan ada yang melanjutkan pada belanda yang memiliki keahlian tetapi studi. dianggap berkhianat atau tidak loyal ter perbedaan perbedaan pandangan dan hadap republik indonesia. sikap tersebut menjadi parah sehingga menuju kebijaksanaan yang dikeluarkan untuk me rus kearah terjadinya proses disintegrasi yang mengatasi dilema itu ternyata tidak seragam dan mengancam keutuhan aparatur negara dan tidak konsisten semua negara bagian ris. kelangsungan hidup bangsa dan negara. banyak yang menempatkan eks pegawai be proses disintegrasi makin memburuk de janda yang memiliki ngan gantinya uud' dengan konstitusi keahlian tetapi siang mx. 00an negara republik indonesia serikat konstitusi gap tidak loyal ter bani ris), sebagai konsekuensi dari pengakuan hadap republik kemerdekaan dan kedaulatan indonesia oleh indonesia. kebijakan belanda, yang mengubah bentuk negara kita itu menimbulkan dari negara kesatuan menjadi negara federal ketidakpuasan, khusus t . atau negara serikat. sehubungan dengan nya kalangan perubahan bentuk negara tersebut, dan dengan pegawai yang loyal ter an terjadinya pengakuan kedaulatan pada tanggal hadap pemerintah han desember maka terdapatlah (tiga) republik indonesia ro. macam pegawai yang harus ditampung oleh namun relatif kurang pemerintah indonesia, yaitu: memiliki ketrampilan pegawai yang berasal dari negara dan keahlian admins kesatuan republik indonesia yang turut gratis, sehingga tidak bersama tentara nasional indonesia tni) diterima menjadi tata dihati berge riya dan melanjutkan perjuangan pegawai. karena ket one desa desa. mereka pada umumnya dakpuasan itu, banyak diantara mereka yang eng mena ank mempunyai semangat juang dan rasa mencari saluran lain. salah satu antaranya memproklamasikan kemerdekaan cinta terhadap tanah air yang tinggi, adalah melalui partai politik yang menjamur indonesia pada hari jumat tanggal namun banyak antara mereka dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah yan kurang tidak memiliki keahlian dan tanggal november gebang belts ped evansi). ketrampilan administratif. pada tanggal agustus konstitusi pegawai non operator yang walaupun ris diganti lagi dengan undang undang dasar memiliki rasa cinta tanah air yang cukup sementara republik indonesia uud tinggi, namun berkulit tipis , tidak tahan bersamaan dengan itu terjadi pula perubahan menderita sehingga tetap tinggal kota bentuk negara, dari negara federal atau kota, meski pun tidak mau bekerjasama negara serikat kembali menjadi negara dengan belanda. antara mereka kesatuan, tetapi menerapkan sistem banyak yang merupakan pegawai tinggi pemerintahan parlementer, yaitu pemerintah dan memiliki keahlian bidang masing kabinet) bertanggungjawab kepada dewan masing. perwakilan rakyat sementara dprd). pegawai yang bekerja pada belanda dan negara negara bonekanya . mereka ini ketidakstabilan politik banyak corak ragamnya. ada yang beker pada belanda karena tidak tahan dianutnya sistem pemerintahan parle dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam titian sejarah center tersebut makin memicu munculnya selanjutnya, belum sempat kabinet baru kelak partai partai politik. dalam pemilihan umum kanakan program programnya, sudah terjadi pertama pada tahun tidak kurang dari krisis kabinet lagi, pendemisioneran kabinet, (tigapuluh) partai politik yang mendapatkan dan muncullah kabinet baru lagi, dan seteru kursi dpr sehingga tidak ada satu partai nya. politik pun yang menjadi mayoritas mutlak. keadaan ini juga berpengaruh negatif ter akibatnya adalah hadap kehidupan aparatur negara sehingga pemerintah (kabinet) yang terbentuk berisi proses disintegrasi yang terjadi kalangan fat koalisi (gabungan dari beberapa partai pegawai mungkin lebih buruk dari pada yang politik): terjadi pada masa revolusi fisik. setiap partai terjadi perebutan jabatan jabatan penting politik yang berkuasa selalu berusaha dengan yang bersifat strategis dalam kabinet segala cara untuk menempatkan anggota antara partai partai politik yang berkoalisi, anggotanya dalam jabatan jabatan penting dan sehingga sering terjadi politik dagang seringkali mengabaikan norma norma perahu sapi , ran kepegawaian yang sehat. pejabat pejabat pemerintahan menjadi tidak stabil karena penting yang tidak berasal dari partai yang pihak pihak yang tidak puas dengan sedang berkuasa, dengan berbagai dalih, susunan kabinet atau dengan jumlah kursi diganti dengan pegawai yang seperti. apabila yang diperoleh dalam kabinet mengancam seorang pimpinan digeser, maka para pejabat akan mengajukan mosi tidak percaya bawahannya ikut digeser pula dan diganti de sehingga terjadi krisis kabinet yang se ngan pegawai yang seperti dengan pimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya pen baru. demisioneran kabinet. pengangkatan dan penempatan pegawai ketidakstabilan pemerintahan itu tercermin dalam suatu jabatan tidak didasarkan atas dari sering terjadinya penggantian kabinet. kecakapan (merit system) dan daftar urut sejak dianutnya sistem pemerintahan kepangkatan duk rank list), tetapi atas kartu parlementer pertengahan tahun hingga keanggotaan partai. seorang pegawai yang dikeluarkannya dekrit presiden juli cakap dan menempati daftar urut kepangkatan telah terjadi (tujuh) kali pergantian kabinet, yang tinggi, tetapi tidak menjadi anggota dari yaitu partai politik yang sedang berkuasa, seringkali kabinet natsir, dilengkapi oleh bawahannya. pegawai yang kabinet sukiman, kantor tetapi tidak seperti, saling mencuri kabinet widodo: gai dan saling mengintip kesalahan sehingga kabinet ali sastroamidjojo: sulit sekali tercipta suatu kerjasama antar kabinet burhanuddin harahap: pegawai. padahal, kerjasama yang harmonis kabinet ali sastroamidjojo ii: antar pegawai sangat diperlukan untuk mean kabinet juanda. carikan pelaksanaan tugas dan jalannya roda pemerintahan. akibatnya, banyak sekali peter lain kabinet, lain program jaan yang terlantar atau terhambat sehingga menimbulkan kelambatan dalam pemberian pergantian kabinet layanan kepada masyarakat. yang sering terjadi itu song daeng menimbulkan berbagai loyalitas ganda kan kanan ata akibat negatif bagi kei bola tema depan berbangsa, ber keadaan seperti yang digambarkan atas negara dan kelancaran mengakibatkan timbulnya hirarki, disiplin dan roda pemerintahan. loyalitas ganda kalangan pegawai. satu setiap kali terjadi per pihak, pegawai tunduk dan patuh pada atasan gantian kabinet, setiap nya yang resmi, yaitu kepala kantor, sedangkan aa: kali pula lahir program lain pihak harus tunduk dan patuh pula baru karena banyak pada atasannya yang tidak resmi, tetapi yang tiga, ain program dari kabinet lebih menentukan nasib dan kariernya, yaitu ten lama tidak sesuai de pimpinan partai. apabila pada suatu saat kerja tae, basis ngan program partai perbedaan atau pertentangan kepentingan yang berkuasa dalam antara kepentingan negara dan kepentingan aa! kabinet baru. akibat partai, maka pada umumnya pegawai yang peresmian penggantian kabinet nya, banyak program yang sedang berjalan bersangkutan lebih mengutamakan seperti pemangsaan timur jakarta, pada tidak dilanjutkan dan menjadi terbengkalai ngan partainya. sehubungan dengan itu maka tanggal november perdana sehingga menimbulkan kerugian bagi bangsa banyak sekali terjadi kebocoran rahasia negara menteri kabinet yang kedua adalah dan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. karena apa yang sedang direncanakan meme sutan sjahrir. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam titian sejarah lintah segera diketahui orang orang yang tidak agustus yang antara lain, bert berhak. juan menyusun aparatur negara yang efisien kebocoran kebocoran rahasia negara ini serta pembagian tenaga yang rasional dengan disebabkan karena masing masing pimpinan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan partai politik yang menjadi pihak oposisi pegawai, dan memberantas korupsi serta menugaskan kepada pegawai yang menjadi birokrasi. anggota partai politiknya untuk melaporkan upaya upaya penertiban, penataan dan segala rencana dan kegiatan pemerintah, pendayagunaan aparat lainnya yang dilakukan sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi apa adalah pembentukan panitia organisasi yang disebut rahasia negara . dalam keadaan kementerian panik), dan pembentukan seperti itu maka kepentingan partai menjadi lembaga administrasi negara lan), sebuah tujuan utama, sedangkan kepentingan negara badan pemerintah yang langsung berada menjadi alatnya. kiranya bisa dibayangkan, bawah dan bertanggungjawab kepada perdana dalam situasi dan kondisi seperti itu, betapa menteri, dengan per sulitnya untuk melakukan pembinaan pegawai aturan pemerintah no feng secara baik. mor tahun pagi (ng sebenarnya, ditinjau dari sudut kelima dengan tugas pokok kh. psa gaan, waktu itu sudah ada suatu lembaga yang menyempurnakan nsf bi , es, melakukan pembinaan terhadap pegawai, aparatur dan admins hey va pin yaitu kantor urusan pegawai kup) yang rasi negara. tej dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah selain itu dibentuk aka eja lam han nomor tahun bawah dan beruang pula panitia retooling krn tanpa gung jawab kepada perdana menteri. tapi aparatur negara hala mental karena keadaan politik yang selalu labil maka para) yang antara ttd tw, tere kup tidak dapat berfungsi sebagaimana lain, menghasilkan per glee. kata at, mestinya. aturan presiden nomor tahun tentang masa orde lama pokok pokok organi tenan psp sasi aparatur pemeran mei nana turn kegagalan konstituante (lembaga yang tah negara tingkat tertinggi. dua tahun suasana pada pelantikan para anggota menurut uud berwenang untuk mene kemudian dibentuk komando tertinggi klip. takkan uud negara yang tetap) melaksanakan retooling aparatur revolusi kota) de tugasnya menimbulkan situasi politik yang ngan keppres nomor tahun yang cukup gawat secara berlarut larut, sehingga merupakan kelanjutan dari para, lebih kalau tidak segera diatasi dapat menjurus ke bersifat politis, sesuai dengan keadaan waktu arah perpecahan bangsa. keadaan ini mence itu. bahkan dikeluarkannya dekrit presiden oleh walaupun demikian, keadaan aparatur presiden soekarno pada tanggal juli negara antara tahun sampai dengan per yang menetapkan diberlakukannya kembali mulan tahun menjurus pada suatu si uud tuas yang tidak kondusif terhadap terwujud namun demikian, dianutnya paham nya suasana kerja aparatur negara yang sehat. demokrasi terpimpin mempertajam kon kebijaksanaan dan pelaksanaan admins flip konflik politik, sehingga mencapai titik rasi negara lebih berorientasi pada sepenting kulminasi terjadinya pengkhianatan dan pem an kepentingan politik yang diwarnai persen berantakan pki pada tanggal september tangan dan pertikaian ideologis daripada yang dikenal dengan sebutan gerakan30 berorientasi pada pembangunan ekonomi dan september s pki) dan mengakibatkan tertib administrasi pemerintahan. kekacauan segala bidang dan aspek keliru banyak terjadi ketumpangtindihan dan ke pan, termasuk bidang aparatur negara, yang kesimpangsiuran antara kewenangan dan tang diwariskan kepada pemerintahan orde baru . gung jawab berbagai badan dan lembaga negara pemerintah. akumulasi dari semua itu upaya upaya penertiban membuka peluang bagi pki melakukan pengkhianatan dan pemberontakan pada tang sebenarnya, sejak pengakuan kedaulatan, gal september dikenal dengan sebutan beberapa upaya penertiban, penataan dan pen gerakan september s pki), yang dayagunaan aparatur negara telah dilakukan mengakibatkan kekacauan segala bidang, seperti, program penyederhanaan organisasi termasuk bidang aparatur negara. pemerintah pusat dalam kabinet widodo april agustus dan program kabinet ali sastrcamodjojo agustus dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam titian sejarah bab masa peralihan peristiwa s pki mengakibatkan ter mars nomor xiii mars tentang jadinya serangkaian bentrokan fisik, yang kabinet ampera. kabinet ampera ini demak berlatar belakang politis, antara unsur unsur sudan untuk menggantikan kabinet orde baru dengan unsur unsur orde lama. dikira. dalam kabinet ampera yang mulai unsur orde baru terdiri dari mahasiswa, dilaksanakan tanggal juli itu, letnan abri, cendikiawan dan unsur unsur non jenderal soeharto menduduki jabatan menteri komunis lainnya, sedangkan unsur orde utama bidang hankam dan sekaligus juga lama terdiri dari pki, simpatisan dan para menjabat ketua presidium kabinet ampera. pendukungnya. ketetapan mars nomor situasi konflik tersebut tidak hanya xih mars juga menetapkan per berdampak negatif pada stabilitas politik, syarat kualifikasi yang harus dimiliki tetapi juga berpengaruh buruk pada hampir menteri menteri yang kemudian akan duduk seluruh sektor kehidupan negara, termasuk dalam kabinet ampera, yaitu bertakwa kepa hampir tidak berfungsinya sistim ketaatan tuhan yang maha esa, setia pada pancasila garapan waktu itu. pada tanggal maret dan revolusi, berwibawa, jujur, cakap ahli, dikeluarkan sebuah surat perintah (yang adil, mendapatkan dukungan dari rakyat, kemudian dikenal dengan sebutan surat pe tidak terlibat baik langsung maupun tidak lintah sebelas maret akan disebut super langsung dalam gerakan kontra revolusioner semar ) oleh presiden soekarno yang mem s pki dan atau organisasi organisasi berikan kekuasaan dan kewenangan kepada terlarang lainnya. pemerintah orde baru agar mengambil langkah langkah untuk menciptakan stabilitas disamping melakukan pembenahan poli polis dan keamanan. tik, sidang mars ke juga menghasilkan ketetapan mars nomor xxiii mars berpegang pada superstar tersebut, tentang pembaharuan kebijaksanaan par maka pada tanggal ekonomi, keuangan dan pembangunan, yang maret mayjen tni memuat ketentuan ketentuan yang berkaitan soeharto mem dengan penertiban dan penyempurnaan aan bubarkan pki dan administrasi dan aparatur pemerintah, yaitu: mulai membersihkan iba seluruh lembaga lem demi berhasilnya pelaksanaan ter nak map lan ain de, bagi negara, termasuk bermacam program, rencana, kebijaksanaan ten bahan ag kalangan aparatur dan lain lain tersebut atas, maka perlu negara, dari unsur sempurnakan perangkat pemerintahan yang lea mana anne unsur pki, para sim listrik kepada gt: sae bira mampu merealisasikan programnya, kepada apa ega naa atasannya dan pen siapa rakyat meletakkan kepercayaan dan san san dukung orde lama harapannya, dan yang dibawanya terletak sim sana lainnya. sedangkan pada landasan tanggapan dari rakyat sendiri. mudi sem penyimpangan pe perangkat pemerintahan tersebut wen ul, penyimpangan politis ter atas hendaknya merupakan suatu tim yang hadap pancasila dan serasi yang masing masing anggota berjiwa suasana pembukaan sidang umum uud' diluruskan dan dilakukan secara pancasila dan pengemban ampera, ahli, kiper saka jakarta, pada tanggal juni konstitusional melalui sidang umum mars saya dan memperoleh dukungan dari rakyat. ke yang berlangsung dari tanggal juni struktur menurut perangkat hingga juli pemerintahan tersebut harus sederhana, efisien dan efektif, dengan pembatasan pembatasan salah satu hasil sidang umum mars ke wewenang dan tanggung jawab yang jelas. itu adalah dikeluarkannya ketetapan mars para menteri menurut perangkat nomor ix mars yang memberikan pemerintahan tersebut harus ditempatkan landasan konstitusional bagi pengemban pada hakekat yang bersangkutan dari lemur superstar, yaitu bapak soeharto yang pang nian undang undang dasar katanya telah dinaikkan menjadi letnan jenderal, untuk melaksanakan tugas tugasnya meskipun masih banyak yang harus sesuai dengan isi superstar tersebut. dibenahi, suasana yang tercipta dengan ke lahirkan orde baru waktu itu dirasakan bagai disamping itu, dalam sidang umum kan angin segar yang menurunkan suhu poli mars ke itu juga dihasilkan ketetapan tik dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan sinar pap kadi pembantu bpginrsi fam dalam titian sejarah, okukab panen snn lai man ban dias negara. pimpinan mars pada tanggal januari periode kabinet ampera inilah meru pakan titik awal misi pemerintah untuk lebih karena pidato tersebut dinilai tidak dapat memberikan perhatian dalam upaya peter memenuhi pertanggungjawaban konstitusi tiban dan penyempurnaan aparatur negara. nal, maka dalam sidang istimewa mars dikeluarkanlah ketetapan mars nomor langkah awal, upaya penyempurnaan xxiii mars tentang pencabutan ke dan pembersihan aparatur negara dilakukan kekuasaan pemerintahan negara presiden melalui pembentukan sebuah panitia pem soekarno, dan sekaligus mengangkat jenderal bantu presiden berlandaskan instruksi ketua soeharto sebagai pejabat presiden kabinet presidium kabinet ampera nomor ampera. u in tentang pedoman kerja selain mengangkat jenderal soeharto men kabinet ampera. panitia ini diketuai oleh dr. jadi pejabat presiden, mars juga menetapkan awaloeddin djamin yang ketika itu menjabat beberapa tugas yang harus diemban kabinet menteri tenaga kerja dalam kabinet ampera ampera, yaitu: dan bertugas memberikan saran saran tentang masalah penertiban dan penyempurnaan tugas pokok: menciptakan stabilitas politik dan administrasi negara. ekonomi. program: setelah melakukan penelitian dengan cer memperbaiki peri kehidupan rakyat, tertua mat tentang kenyataan kenyataan waktu itu, bidang sandang dan pangan, panitia menyimpulkan perlu dilakukannya melaksanakan pemilihan umum dalam penertiban dan penyempurnaan administrasi batas waktu seperti yang ditetapkan dalam negara secara menyeluruh, termasuk susunan ketetapan mars nomor xi mars organisasi seluruh departemen, lembaga tanggal juli pemerintah non departemen land), meme melaksanakan politik luar negeri yang lintah daerah, perusahaan negara, termasuk bebas dan aktif untuk kepentingan nation penertiban bidang kepegawaian dan ketat sesuai dengan ketetapan mars nomor laksanakan berlandaskan pancasila dan xi mars tanggal juli dan uud' melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan hasil penertiban dan penyempurnaan manifestasinya. administrasi negara oleh panitia pembantu presiden, antara lain penyempurnaan depan dalam rangka melaksanakan ketetapan temen departemen yang ditetapkan dengan mars nomor xiii mars itulah upaya keputusan presidium kabinet ampera melanjutkan dan mewujudkan penertiban dan nomor u kep dan keputusan penyempurnaan administrasi serta aparatur presidium kabinet ampera nomor pemerintah, maka dikeluarkan instruksi u kep tentang susunan dan presidium kabinet nomor in struktur departemen dengan pola yang masih yang menetapkan agar berlaku sampai sekarang, yaitu adanya lembaga administrasi sun sekretariat jenderal, direktorat jenderal dan negara lan), kantor laa inspektorat jenderal. urusan pegawai republik indonesia tea min sidang istimewa mars dan biro pusat statistik (bps) membantu dr. tam ina beberapa bulan setelah sidang umum awaloeddin djamin pia pan mil ali mars ke tepatnya tanggal sampai dengan selaku ketua panitia yi) lerognlonntowntoni maret diselenggarakan sidang pembantu ketua sanam istimewa mars secara konstitusional mem presidium kabinet t", beri keputusan tentang pertanggungjawaban ampera dalam upaya in presiden soekarno mengenai penyerang menertibkan dan garapan pemerintahan, yaitu menyempurnakan kaa attain administrasi negara. @na irr pidato presiden soekarno hadapan selanjutnya, dengan msi maan sidang istimewa mars ke tanggal keputusan presidium kabinet ampera pengambilan sumpah dan pelan juni berjudul nawaksara , nomor tahun tertanggal ikan end. soeharto sebagai surat presiden nomor pres ten desember panitia pembantu presiden pejabat presiden republik tang pelengkap pidato nawaksara yang tersebut kemudian diberi nama tim indonesia. sampaikan presiden soekarno kepada pembantu presiden untuk penertiban dinamika pan dalam kabinet pembangunan yan rumus akan (smua dinamika pendayagunaan nud aparatur negara it dalam kabinet pembangunan naa sempat sebuah refleksi dalam konteks historis sat kantor menteri pendayagunaan aparatur negara republik indonesia bagian pan dalam titian sejarah aparatur dan administrasi pemerintah atau xxi mars maka perlu dilaksanakan disebut dengan tim papa. debirokratisasi dan dekontrolisasi terhadap perusahaan perusahaan negara. kepada pimpinan tim papa terdiri dari orang dengan perusahaan negara diberikan tanggungjawab menteri tenaga kerja sebagai ketua, direktur penuh dalam memimpin perusahaannya . lan sebagai sekretaris, dan dibantu oleh orang penasehat ahli. dalam melaksanakan langkah selanjutnya, adalah melakukan tugasnya tim papa membantu pejabat rasionalisasi dan menata ulang kelembagaan presiden, jenderal soeharto, untuk melakukan perusahaan milik negara. selain itu juga penelitian, penertiban dan penyempurnaan dilakukan rasionalisasi atau pengurangan administrasi negara, baik tingkat pusat pegawai secara besar besaran. pemerintah maupun tingkat daerah. juga melakukan reorganisasi kelembagaan bumn yang dibentuk berdasarkan undang selanjutnya, tim papa menyempurnakan undang nomor prp dengan men susunan struktur departemen, dengan kupu keluarkan inpres nomor tahun tuan presidium kabinet ampera nomor berdasarkan inpres tersebut, maka bentuk tahun sedangkan penertiban dan perusahaan perusahaan negara seragam penyempurnaan bidang bidang lain belum kan menjadi hanya (tiga), yaitu: selesai dilakukan oleh panitia, sehingga belum perusahaan jawatan peran), dapat dikeluarkan peraturan perundang perusahaan umum perum), undangan yang diperlukan. namun, meme perseroan persero), lintah orde baru tetap konsisten dengan masing masing dengan kualifikasi yang jelas. komitmen untuk menertibkan dan monyet gunakan administrasi dan aparatur meme untuk memperkuat landasan hukum ter lintah. tindakan berikutnya adalah penyemu hadap bentuk bentuk usaha negara tersebut, puraan dan penyederhanaan bidang kepe pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan kawasan antaranya dengan mengubah mengeluarkan peraturan pemerintah peng penggolongan sampai dengan menjadi ganti undang undang nomor tahun penggolongan sampai dengan dengan tentang bentuk bentuk usaha negara. pps tahun sementara itu, untuk mengamankan pro penyempurnaan perusahaan negara yang gram program kabinet ampera, dan dalam juga harus didasarkan uud' khususnya upaya menegakkan panca tertib tertib memerlukan waktu agak lama kare politik, tertib ekonomi, tertib sosial, tertib memerlukan penelitian dan pertimbangan hukum, dan tertib hankam dengan ke yang cukup mendalam untuk menyelaraskan putusan presidium kabinet ampera nomor perimbangan antara perusahaan negara, tahun tanggal desember pe swasta dan koperasi. jabat presiden menetapkan pembentukan tim pemberantasan korupsi yang diketuai oleh pemerintah orde baru menyadari bahwa jaksa agung. pada masa orde lama telah terjadi campur ta ngan yang terlalu banyak dari pihak pemerintah dalam manajemen perusahaan perusahaan negara. pemerintah orde baru bonita kemudian memutuskan untuk mengambil pajak apk langkah langkah de erotisme, debirokratisasi dan dekontrolisasi terhadap perusahaan untuk mengambil perusahaan negara seperti yang tercermin angka langkah dari instruksi ketua presidium kabinet map ampera nomor ek in yang per ling parut per menggariskan pokok pokok kebijaksanaan dan dlokonfrolsas stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang terhadap perusahaan menyatakan: makasih pada pokoknya perlu diadakan peninjauan dari oper yang toreeru undang undang nomor prp antara lain instruksi ketua mengenai kedudukan hukum struktur perusahaan kena perusahaan negara, untuk selanjutnya tasa per lsn aaaa meningkatkan penyempurnaan manajemen. sementara itu, sesuai ketetapan mars nomor sinar pap kadi pembantu bagian pan dalam titian sejarah bab ill masa kabinet pembangunan pada tanggal sampai dengan maret administrasi pemerintah yang dikenal de diselenggarakan sidang umum mars ngan nama sektor dengan anggota inti ke yang menghasilkan (delapan) terdiri dari: ketetapan, antaranya: lembaga administrasi negara lan), ketetapan mars nomor xli mars badan administrasi kepegawaian negara tentang pembentukan kabinet pemda bank), agunan untuk menggantikan kabinet cc. badan perencanaan pembangunan ampera dan menetapkan tugas tugas nasional bappenas), pokok kabinet pembangunan yang meng sekretariat negara, gantikan kabinet ampera. departemen keuangan, ketetapan mars nomor xiv mars departemen tenaga kerja, tentang pengangkatan pengemban departemen transmigrasi dan kooperasi. ketetapan mars nomor ix mars jenderal soeharto sebagai presiden regu dr. awaloeddir sman baik indonesia. djamin, mpa, yang nan ketika itu masih meja muna kabinet pembangunan mempunyai tugas bat sebagai menteri usa ana |' pokok sebagaimana tercantum pada tenaga kerja, dituju bae ketetapan mars nomor xli mars sebagai ketua sektor, yaitu: dan anggotanya terdiri hana ppt dari (sembilan) orang menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mewakili sebagai syarat untuk ber hasilnya pelaksanaan departemen dan tae replika dan pemilihan umum, lembaga lembaga menyusun dan melaksanakan replika: pemerintah non melaksanakan pemilihan umum sesuai den departemen land) n a gan ketetapan mars nomor xii mars tersebut atas. tugas sektor adalah pan s , mengembalikan ketertiban dan keamanan menyempurnakan net masyarakat dengan mengikis habis sisa sisa administrasi pemerintah agar mampu kelak mengawali pelaksanaan tahun pertama s pki dan setiap kerongkongan, kanakan replika. replika yaitu tahun anggaran penyelewengan serta pengkhianatan terhadap aneh sana pancasila dan undang undang dasar dalam pada itu, dengan keppres nomor nomor tahun tentang melanjutkan penyempurnaan dan pemberi tahun tanggal januari perihal anggaran pendapatan belanja negara han secara menyeluruh aparatur negara dari membubarkan kabinet ampera, membentuk tahun anggaran tampak presiden soeharto tengah mengucapkan" tingkat pusat sampai daerah. kabinet pembangunan, kabinet ampera pidato setelah selesai upacara pengusaha dibubarkan dan sekaligus membentuk kali yang dilaksanakan dengan mean kelima tugas kabinet pembangunan itu net pembangunan dengan masa bakti hingga ditangani tersebut pada tanggal selanjutnya disebut panca krida kabinet tahun sistikaka pembangunan. menpan pada kabinet pembangunan sebelumnya, dalam rangka penyusunan replika, pada tanggal januari pada awalnya, kabinet yang enggan dikeluarkan keppres nomor tahun ikan kabinet ampera hanya disebut kabinet yang kemudian disempurnakan dengan kep pembangunan saja. dengan dibentuknya pres nomor tahun berisikan pem kabinet kabinet lain yang juga menyandang bentukan panitia koordinasi efisiensi nama kabinet pembangunan maka sesuai aparatur ekonomi negara dan aparatur periodisasi replika, kabinet pembangunan pemerintah yang juga disebut proyek dalam periode replika pertama disebut tugas proyek tersebut adalah menetapkan juga kabinet pembangunan proyek proyek pemerintah yang memerlukan perhatian khusus guna tercapainya stabilitas dalam kabinet pembangunan yang ekonomi. berjasa bakti sampai dengan tanggal maret itu terdapat (lima) orang menteri panitia koordinasi efisiensi aparatur negara dan (kedelapanbelas) orang men ekonomi negara dan aparatur pemerintah teri pimpinan departemen. atau proyek kemudian diganti menjadi sektor penyempurnaan dan penertiban antara kelima orang menteri negara itu dinamika pan dalam kabinet pembangunan terdapat menteri negara penyempurnaan dan pengendalian: menyelenggarakan pembersihan aparatur negara disingkat pengawasan, pemeriksaan, pe menpan yang dijabat oleh harsono susunan laporan laporan dan lain tjokroaminoto, dengan tugas seperti yang sebagainya terhadap pelaksanaan ditetapkan dalam keppres nomor tahun program perbaikan aparatur dan yaitu: administrasi negara, penelitian: menyelenggarakan pe membantu presiden dalam penyempurnaan dan telaahan, pengujian, percobaan, pembersihan aparatur negara dengan mempergu survey, analisa, seminar, simo akan tim pembantu presiden untuk penertiban sium dan lain lain sebagainya atas aparatur administrasi pemerintahan tim kerjasama dengan badan badan papa) dan sekretariat panitia koordinasi pemerintah maupun swasta yang efisiensi aparatur ekonomi negara dan aparatur bersangkutan dalam maupun pemerintah proyek sebagai unsur staf . luar negeri dalam rangka persen tangan dan perbaikan admins dengan demikian, tim papa dan rasi negara. sekretariat proyek dilebur dan dijadikan unsur staf kantor menpan. selanjutnya de struktur organisasi ngan keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara menpan) staf menpan nomor tahun ditetapkan susunan staf menpan, terdiri dari: organisasi dan tata kerja kantor menpan asisten asisten menteri: dengan tugas, wewenang, fungsi dan struktur asisten menpan bertugas organisasi sebagai berikut. bidang kelembagaan dan organisasi pemerintah, tugas, wewenang dan fungsi asisten menpan bertugas bidang kepegawaian negara, membantu presiden dalam monyet asisten menpan iii bertugas gunakan dan membersihkan aparatur bidang pengawasan, negara, yang dalam hubungannya de penasehat penasehat menteri: ngan replika tercakup dalam sektor sekretaris pembantu menteri, ajudan menteri. untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris menteri. menpan menyelenggarakan fungsi sebagai unsur pembantu pimpinan, fungsi sebagai berikut: sekretaris menpan secara umum kebijaksanaan: dalam rangka kbbi memimpin suatu sekretariat yang ter laksanakan umum pemerintah mem diri dari (tiga) biro: persiapkan pokok pokok ketentuan biro administrasi, yang berkenaan, menyangkut dan biro urusan dalam, berhubungan dengan penempur biro penelitian dan hubungan. naan dan penertiban aparatur kemudian masing masing biro mean negara, bawahi beberapa bagian penata. perencanaan: menyelenggarakan pengumpulan bahan bahan dan pada kabinet pembangunan untuk peri data serta persiapan pelaksanaan ode tahun pertama, menpan dijabat oleh kebijaksanaan presiden bidang harsono tjokroaminoto. selanjutnya men penyempurnaan dan penertiban pan dijabat oleh dr. emil salim sampai de aparatur negara, ngan berakhirnya masa kabinet pembangun pembuatan program: menyusun proyek proyek kerja, jadwal waktu, sarana sarana dan kebun langkah langkah penyempurnaan bidang tuhan anggarannya dalam rangka administrasi dan aparatur pemerintah, itu kelanjutan perencanaan perbaikan bukan pada bidang bidang: aparatur dan administrasi negara: kelembagaan, koordinasi: menyelenggarakan kepegawaian, bimbingan kerja guna tercapainya tatakerja dan tatalaksana, kerjasama yang serasi, selaras dan pengawasan, yang meliputi aspek aspek: teratur dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan dan pelengkap program perbaikan aparatur dan pan, administrasi negara: penelitian dan pengembangan admins pan kabinet pembangunan bagian pan dalam titian sejarah rasi negara, penyempurnaan dasar dasar penyusun cc. tatacara perencanaan dan pelaksanaan formasi pegawai. pembangunan. pengadaan dan pengangkatan pegawai serta penyelesaian kepangkatan. untuk menjamin tercapainya pengarahan perbaikan penghasilan pns dan pejabat yang mantap, dan koordinasi serta sinkron negara. isasi upaya penyempurnaan administrasi perbaikan penghasilan pensiun. dan aparatur pemerintah, maka setiap penyempurnaan peraturan perundang departemen dan lembaga pemerintah non undangan tentang pensiun. departemen land) dalam upaya untuk penyempurnaan tata usaha pegawai lebih menyempurnakan aparatur dan admin an. istri lingkungan masing masing dia peningkatan kemampuan manajemen jikan mengadakan konsultasi terlebih dahulu para pejabat serta peningkatan ketam dengan menpan. plan dan produktivitas kerja pegawai. menpan pada kabinet pembangunan bidang penatalaksanaan, langkah langkah penyempurnaan aparatur meme pada masa kabinet pembangunan ii, lintah dilakukan sebagai berikut. upaya penertiban dan pendayagunaan penyempurnaan bidang ketatalak aparatur negara didasarkan atas ketetapan santan yang meliputi proses pengambil mpr nomor iv mpr tentang garis keputusan, koordinasi dan hubung garis besar haluan negara bhn) yang kerja dalam badan lembaga peter mengamanatkan bahwa pembinaan aparatur tahan, sistem komunikasi, tata kerja, negara diarahkan agar mampu melaksanakan teknik teknik manajemen serta pe tugas tugas umum pemerintah maupun kawasan intern. untuk menggerakkan dan memperlancar pembinaan dan penyempurnaan badan pelaksanaan pembangunan, serta badan ekonomi negara dan lembaga meningkatkan secara bertahap kemampuan lembaga keuangan dalam rangka pem aparatur daerah, terutama aparatur binaan dunia usaha. pemerintah desa, dengan penyediaan fasilitas penyempurnaan administrasi peran dan sarana memadai. pada masa kabinet canaan dan pelaksanaan pembangunan pembangunan ii, sesuai dengan keppres yang meliputi perencanaan operasional nomor tahun menpan dijabat oleh pembangunan, usaha mobilisasi sum dr. j.b. marlin yang sekaligus menjabat ber sumber pembiayaan, perencanaan wakil ketua bappenas dengan masa bakti dan pelaksanaan program dan proyek, april hingga maret sistem anggaran dan pembiayaan pem bangunan dan manajemen dalam pelak titik berat pelaksanaan kegiatan pan santan rencana tahunan. dalam kabinet pembangunan masih ber peningkatan pengawasan pembangun kisah pada upaya upaya penertiban bidang dengan tetap mengusahakan adanya kelembagaan, kepegawaian, penatalaksanaan keluwesan dalam pelaksanaan. dan pengawasan dengan menempuh langkah langkah sebagai berikut: bidang pengawasan, dilaksanakan bidang kelembagaan, dilaksanakan hal upaya upaya penyempurnaan dan peter hal sebagai berikut: tiban administrasi negara terutama dalam penyusunan pola organisasi depan rangka menghindari praktek praktek pe temen. penyimpangan terhadap peraturan peran pembentukan organisasi perwakilan r.i. dang undangan oleh oknum oknum dalam luar negeri. jajaran aparatur negara dan dalam rangka penyusunan organisasi unit pelaksana meningkatkan daya guna aparatur negara teknis lingkungan departemen. melalui langkah kebijaksanaan yaitu: pokok pokok pemerintahan daerah. pelaksanaan operasi tertib. penertiban bidang sistem pena bidang kepegawaian, dalam upaya pe hasan. penertiban administrasi kepegawaian dan pe penertiban bidang operasional. singkatan pembinaan pns, langkah lang kah yang diambil adalah sebagai berikut: menpan pada kabinet pembangunan iii pendaftaran ulang pns. penyempurnaan peraturan perundang langkah penyempurnaan aparatur ne undangan bidang kepegawaian. gara dalam kabinet pembangunan iii meru dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam titian sejarah pakan kelanjutan yang konsisten dan dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. berkesinambungan dari upaya upaya yang (vi) memperkuat pemerintahan desa agar makin telah dilakukan sejak kabinet pembangunan mampu menggerakkan masyarakat untuk maka, sesuai dengan keppres nomor berpartisipasi dalam pembangunan dan mence dalam periode kabinet pemda penggarapan administrasi desa yang makin luas agunan iii ini, istilah menpan masih tetap dan efektif. untuk itu, perlu disusun undang merupakan kepanjangan dari menteri undang tentang pemerintahan desa. negara penertiban aparatur negara dan berorientasi kepada penertiban yang dijabat sehubungan dengan ketetapan mpr untuk kedua kalinya oleh prof. dr. marlin, nomor iv mpr maka dalam upaya dan merangkap jabatan sebagai wakil ketua penyempurnaan aparatur negara, pemeran bappenas. tah dalam kabinet pembangunan iii menetap kan sapta krida kabinet pembangunan iii landasan penyempurnaan aparatur yang secara rinci dirumuskan dalam bab negara dalam kabinet pembangunan iii replika iii yang pada hakekatnya juga adalah ketetapan mpr nomor iv mpr merupakan kelanjutan dari upaya upaya tentang garis garis besar haluan negara penyempurnaan aparatur negara sejak kali bhn), khususnya bab tentang pola net pembangunan umum pelita iii, huruf yang menyatakan: mengingat kemampuan aparatur negara (i) aparatur negara ditingkatkan pengabdian dan dalam mengemban tugas pembangunan kesetiaannya kepada cita cita perjuangan merupakan salah satu unsur yang strategis bangsa dan negara, yang berdasarkan bagi keberhasilan pembangunan, maka upaya pancasila dan undang undang dasar penyempurnaan perlu dilakukan terus tii) pembinaan, penyempurnaan dan penertiban menerus secara berencana dan melembaga, aparatur negara, baik tingkat pusat sehingga perlu diarahkan pada bidang bidang maupun daerah, termasuk perusahaan perusak kelembagaan pemerintahan, kepegawaian, haan milik negara dan milik daerah sebagai dan penatalaksanaan. aparatur perekonomian negara, dilakukan secara terus menerus agar dapat menjadi alat samping itu, untuk menanggulangi yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa masalah masalah korupsi, penyalahgunaan sehingga mampu melaksanakan tugas tugas wewenang, pungutan liar, dan berbagai pe umum pemerintahan maupun untuk menge penyimpangan lainnya yang mengakibatkan takkan pelaksanaan pembangunan secara lancar kebocoran dan pemborosan keuangan negara (tugas umum pemerintahan dan pembangun serta menghambat pembangunan, maka an). dikeluarkanlah inpres nomor tahun (ii) perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kebijakan tentang operasi tertib. inpres tersebut pada santan dan langkah langkah yang telah hakekatnya merupakan suatu upaya untuk mengingat kejam dilakukan dalam rangka penertiban aparatur membantu dan menggalakkan kegiatan pe puan aparatur negara negara serta dalam menanggulangi masalah kawasan yang dilakukan oleh aparat fung dalam ft masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, signal, baik pusat maupun daerah, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan kedua sehingga perlu dibentuk lembaga pe gas pembangunan me ngan negara, pungutan pungutan liar serta kawasan yaitu: f1) akan salah satu un berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang inspektorat jenderal departemen pusat, sur ane strategis bagi menghambat pelaksanaan pembangunan. inspektorat propinsi kabupaten kota (iv) hubungan fungsional yang makin mantap madya daerah, keberhasilan pemda antara lembaga perwakilan rakyat dengan yang pada suatu ketika pernah dinilai kurang agunan, maka upaya pemerintah, baik tingkat pusat maupun mampu dan kurang efektif. untuk mengatasi aaa daerah, perlu terus dikembangkan. masalah tersebut, maka operasi tertib dien penyempurnaan perlu (o) dalam rangka memperlancar pelaksanaan pem tuk sebagai suatu kegiatan terpadu dengan dilakukan terus mene bangunan yang tersebar seluruh pelosok kantor menpan selaku koordinator. rus secara berencana negara, dan dalam rangka membina kesatuan dan melembaga. sex bangsa, maka hubungan yang serasi antara sebagaimana suatu operasi, maka operasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tertib pun bersifat sementara dan kegiatannya hingga perlu diarahkan dikembangkan atas dasar keutuhan negara berakhir pada saat aparat pengawas fungsi pada bidang bidang kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan nal baik pusat maupun daerah dini kelembagaan pemeran otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan lai dapat berfungsi lagi secara efektif. nan bertanggung jawab yang dapat menjamin tahan, kepegawaian, perkembangan dan pembangunan daerah, serta selanjutnya, untuk lebih meningkatkan dan penatalaksanaan. dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, efektivitas pengawasan keuangan dan pem sinar pap kadi pembantu bagian pan dalam titian sejarah peran der aaa daa pantat server bangunan, dengan keppres nomor tahun negara segala tingkatan. dalam masa bakti maka dibentuklah badan pemeriksa kabinet pembangunan ini, yang diangkat keuangan dan pembangunan bpk) yang untuk menjabat kedudukan menpan adalah merupakan aparat pengawasan fungsional! prof. dr. saleh afif yang sekaligus menjabat intern pemerintah yang merupakan pengalih wakil ketua bappenas. dan peningkatan tugas dan fungsi direktorat jenderal pengawasan keuangan berbeda dengan program dan kegiatan negara, departemen keuangan. pan dalam kabinet pembangunan sebelum nya, program kegiatan pan dalam kabinet menpan pada kabinet pembangunan pembangunan ini lebih mengintensifkan kegiatan evaluasi dan mengupayakan pe pelaksanaan kegiatan pan dalam kabinet penyempurnaan kebijaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap konsisten dengan pemerintah yang mendukung pelaksanaan tekad pemerintah orde baru untuk menang pembangunan, terutama strategi pemerintah katakan kualitas sumber daya manusia alam mengembangkan dan meningkatkan kalangan aparatur negara pemerintah. sumber daya ekspor non migas serta mena sebagaimana bhn sebelumnya, aspek ngawi paket deregulasi dan debirokratisasi. pendayagunaan aparatur negara pemeran tah juga dicantumkan secara khusus dalam ketetapan mpr nomor ii mpr tentang menpan pada kabinet pembangunan garis garis besar haluan negara bhn), yang dipertegas lagi dengan ketetapan mpr ketetapan mpr nomor ii mpr ten nomor vii mpr tentang pelimpahan tang garis garis besar haluan negara, tugas dan kewenangan kepada pre khususnya mengenai pendayagunaan apa side mandataris mpr dalam rangka ratu negara diuraikan sebagai berikut: kesuksesan dan pengamanan pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan huruf (b) dinyatakan sebagai berikut, abdi masyarakat perlu makin ditingkatkan meneruskan penertiban dan pendayagunaan pengabdian dan kesetiaannya kepada cita cita aparatur negara segala bidang dan perjuangan bangsa dan negara berdasarkan tingkatan. pancasila dan undang undang dasar pembangunan aparatur pemerintah diarahkan dalam rangka melaksanakan tugas tugas untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, yang dikembangkan mpr kepada presiden efektif, bersih dan berwibawa serta mampu mandataris mpr maka pada tanggal maret melaksanakan seluruh tugas umum pemeran presiden soeharto menerbitkan kep tahan dan pembangunan dengan sebaik baiknya pres nomor tahun tentang dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada pembentukan kabinet pembangunan iv. masyarakat, bangsa dan negara. dalam dalam keppres tersebut upaya penempur hubungan ini kemampuan aparatur naan aparatur negara disesuaikan dengan pemerintah untuk merencanakan, kelak dinamika, perkembangan dan kebutuhan kanakan, me mengawasi dan mengendalikan pem sehingga sebutan menpan dijadikan bangunan perlu ditingkatkan. untuk itu perlu kepanjangan dari menteri negara benda di tingkatkan mutu, kemampuan dan kesejahte kegunaan aparatur negara wakil ketua rain manusianya, organisasi dan tata kerja ter bappenas". masuk koordinasi serta penyediaan sarana dan prasarana. perubahan itu dilakukan sehubungan de pembinaan, penyempurnaan dan zendaya that ngan peningkatan fungsi dan tugas tugas gunakan aparatur pemerintah, baik tingkat song kosan kantor menpan, yaitu dari fungsi peter pusat maupun daerah, termasuk perusahaan pan dalam kabinet tiban dengan orientasi tindakan tindakan perusahaan milik negara dan milik daerah pembangunan tetap operasional menjadi fungsi pendayagunaan selaku aparatur perekonomian negara, perlu dengan orientasi yang mencakup kegiatan dilakukan secara terus menerus sehingga dapat von porn yang lebih luas seperti tindakan pembinaan, meningkatkan kemampuan, pengabdian, isi peserta orde baru pengendalian dan penyempurnaan kebijakan plin dan keteladanannya. sejalan dengan itu untuk meningkatkan santan bidang aparatur negara. aparatur pemerintah harus makin mampu sehubungan dengan itu maka dalam kep melayani, mengayomi serta menumbuhkan sumber daya pres nomor tahun yang dielu prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam manusia kalangan akan pada tanggal mei ditetapkan pembangunan serta tanggap terhadap panda . veera bahwa tugas pokok menpan adalah mena ngan pandangan dan aspirasi yang hidup hana ara ngawi peningkatan pendayagunaan aparatur dalam masyarakat. meridian. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam titian sejarah kebijaksanaan dan langkah langkah penertiban mempersiapkan perumusan kebijaksanaan aparatur pemerintah perlu dilanjutkan dan pemerintah mengenai segala sesuatu yang makin ditingkatkan, terutama dalam mena bersangkutan dengan peningkatan pendahagi ngawi masalah korupsi, penyalahgunaan were naan yang meliputi pembinaan, penempur nang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan naan dan penertiban aparatur pemerintah keuangan negara, pungutan liar serta berbagai pusat, aparatur pemerintah daerah, dan bentuk penyelewengan lainnya yang dapat aparatur perekonomian negara. menghambat pelaksanaan pembangunan serta merencanakan segala sesuatu secara teratur merusak citra dan kewibawaan aparatur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kbbi pemerintah. untuk itu perlu ditingkatkan laksanakan kebijaksanaan tersebut. secara lebih terpadu kawasan dan langkah mengkoordinasikan kegiatan bidang langkah peninjauannya serta dikembangkan singkatan pendayagunaan seluruh aparatur kesetiakawanan sosial dan disiplin nasional. negara dalam segi kelembagaan, kepegawaian hubungan fungsional antara pemerintah de dan penatalaksanaan yang meliputi pembinaan, ngan lembaga lembaga perwakilan rakyat, baik penyempurnaan dan penertiban guna terra tingkat pusat maupun tingkat daerah, lainya kerjasama yang serasi, selaras, teratur, perlu lebih ditingkatkan dan memantapkan. bulat dan mantap dalam rangka pelaksanaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan pem program pemerintah secara menyeluruh. bangunan yang tersebar dan merata seluruh mengkoordinasikan kegiatan operasional pelosok tanah air dan dalam rangka membina lembaga administrasi negara, badan admin persatuan dan kesatuan bangsa, maka hubung nitrasi kepegawaian negara, dan arsip kerja yang serasi antara pemerintah pusat nasional sejauh menyangkut bidang pe dan pemerintah daerah perlu terus diem singkatan pendayagunaan. bangka atas dasar keutuhan negara kesatuan menyampaikan laporan dan bahan keterangan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi serta saran saran dan pertimbangan bidang daerah yang nyata, dinamis dan beruang tanggung jawabnya kepada presiden. gungjawab. upaya ini perlu dilaksanakan bersama sama dengan dekonsentrasi dan kbbi sesuai dengan keppres nomor tahun laksanakan lainnya yang dapat mendorong tentang pelita khususnya yang ter kemajuan dan pembangunan daerah. tuang dalam buku iii bab tentang sektor dalam rangka lebih memperlancar tugas aparatur, tercantum berbagai program pan pemerintah dan menyerahkan pembangunan yang dapat dikelompokkan dan dibagi dalam daerah, perlu makin ditingkatkan koordinasi, bidang bidang: kerjasama dan kemampuan aparatur pemeran kelembagaan, tah yang ada daerah, baik aparatur pusat kepegawaian, maupun aparatur daerah. penatalaksanaan: usaha memperkuat dan memajukan pemerintah sistem administrasi perencanaan, pelak kan desa perlu dilanjutkan dan lebih diem santan, pemantauan dan pengendalian: bangka sehingga makin mampu melayani dan sistem pengawasan, mengayomi masyarakat, menggerakkan pra aparatur perekonomian negara dan karsa dan partisipasi rakyat dalam pembangun daerah, an, serta penyelenggaraan fungsi pemeran peran serta masyarakat dalam pembangun tahan desa secara efisien dan efektif. an, disiplin aparatur dan tertib hukum, selanjutnya, berdasar keppres nomor penelitian aparatur pemerintah. tahun tentang pembentukan lga nakekol ny, kabinet pembangunan yang terdiri dari pengelompokkan program pan tersebut dudukan, tugas pokok orang menteri. salah satu diantaranya adalah atas bertujuan untuk mensistemasikan dan fungsi nisani ir. sarwono kusumaatmadja yang menjabat penanganan permasalahan, baik dalam peng janji (npan apa nan menteri negara pendayagunaan aparatur identifikasi maupun pendekatan pemecah dalam kabinet peni negara menpan). kali ini jabatan menpan han masalah. samping itu, pengebom bangunan sama de tidak dirangkap dengan jabatan wakil ketua 'pekan tersebut sekaligus juga genggam ngan yang diemban bappenas seperti periode sebelumnya. bahkan keanekaragaman obyek obyek pan. menpan pada kali pada hakekatnya, kedudukan, tugas dalam pelaksanaannya, kegiatan pan net pembangunan pokok dan fungsi menpan dalam kabinet dirasakan lebih berdayaguna apabila dipilih laterit sama dikelola pembangunan sama dengan yang diemban program program pan yang: sana menpan pada kabinet pembangunan lebih langsung bermanfaat bagi admins dalam keppres seperti yang ditetapkan dalam keppres rasi pemerintahan: nomor tahun nomor tahun yaitu: lebih berpengaruh dalam mendorong pe sinar pap kadi pembantu bagian pan dalam titian sejarah ann enak bnn pan laksanakan program program lain, pemacu pendayagunaan aparatur negara berkenaan langsung dengan dasar dasar yang pada intinya memuat latar belakang, manajemen: pokok permasalahan dan arah kebijaksanaan berorientasi pada sumber daya manusia, dari ke program pemacu pan.kriteria atas jabatan buku iiidari panca krida kabinet pembangunan dan pelita kajian dan telaahan itu tadi meng hasilkan ditemukenali (delapan) program strategik pemacu pan yang diprioritaskan, terdiri dari: peningkatan mutu kepemimpinan apa ratu musim): penyederhanaan prosedur kepegawaian prospek): penyederhanaan tatalaksana pelayanan umum danum): perancangan sistem informasi administrasi pemerintahan siap): menitikberatkan otonomi daerah tingkat (today). kedelapan program pemacu pan atas dekorasi strntooik belum mencakup keseluruhan program pen hbo dada ita dayagunaan. program strategik pemacu pan mau pan yang yang diprioritaskan itu justru paling tidak, prioritaskan itu justru diharapkan akan memacu program pro an, gram pan lainnya secara bersamaan sehingga porn fork, right rpp dapat mendayagunakan aparatur negara. kan akan memacu peran programm pan untuk memperjelas dan menjabarkan jr, ketetapan menpan nomor men selai senki pan tentang program pemacu pan, samaran sehingga dapat ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya mendauvacunakan apna keputusan menpan nomor men senar pan tentang kerangka acuan program death bui dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam kabinet pembangunan bab derap langkah majelis permusyawaratan rakyat dalam bahwa kondisi pembangunan pada pelita ketenarannya nomor iv mpr telah dan masa datang diwarnai dengan era glo memberikan kepercayaan kepada jenderal validasi yang sarat dengan perubahan yang purn.) soeharto untuk mengantar bangsa begitu cepat, yang disebabkan oleh persen indonesia memasuki pjp sebagai presiden tangan ilmu dan teknologi. r.l untuk enam kalinya. dengan kiper canaan tersebut, presiden soeharto member bidang ekonomi, dunia semakin tebu tuk kabinet yang diberi nama kabinet sebagai akibat dari perubahan global pembangunan vi dengan masa bakti mengharuskan indonesia membuka lebar peluang bagi masuknya barang dansa dari luar negeri, yang mengakibatkan persaingan nama kabinet pembangunan vi meru dalam negeri menjadi makin ketat. pakan indikator bahwa kabinet yang dibentuk dalam masa jabatan begitu juga, standardisasi mutu interna pes, kepresidenannya yang signal bagi produk ekspor dan diberlakukan keenam kalinya meru nya persyaratan produk yang bersahabat teri pakan kesinambungan lingkungan akan makin mempersulit barang mpn ani dari kabinet pemda barang indonesia memasuki pasaran luar wn. ay, mm agunan dalam negeri. ben kabinet pembangunan bts itulah, berdasarkan menurut menpan, permasalahannya tuk la pan keppres nomor menjadi rumit lagi dengan tampilnya pesaing m jabatan pesaing baru asia, misalnya, rrc, lng naa menteri negara bangladesh dan vietnam, yang menghasilkan pendayagunaan barang barang dengan biaya produksi relatif aparatur negara lebih murah. sehubungan dengan itu maka, last (menpan) kiper mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus rayakan kepada siap menghadapi masalah masalah itu kalau mayjen tni topan kita mau hidup sejajar dengan bangsa maju penyerahan memori jabatan dari bernhard silalahi. lainnya. ini berarti, tandas menpan, meme ir. sarwono kusumnatmadja selaku menpan dalam kabinet pembangunan lintah, dunia usaha dan masyarakat indonesia kepada t.b. silalahi selaku men dalam periode harus meningkatkan kemampuan kompeni pan dalam kabinet pembangunan vi. pembangunan nasional disebut pelita vi , timnya dalam menghadapi perdagangan inter yang juga merupakan awal masa pembangun nasional. jangka panjang ii. kurun waktu ini san gat strategis, karena: upaya itu diperlukan karena dalam meng indonesia diharapkan telah siap untuk hadapi tantangan global tersebut, indonesia # m memasuki proses ting masih dihadapkan pada prosedur birokrasi eng gal landas bidang berlebihan, sehingga mengakibatkan ekonomi ban ekonomi. biaya tinggi. prosedur birokrasi itulah yang pangan indonesia berada perlu dipangkas melalui paket paket beregu satuan. diambang abad ke lasi. apabila aparatur tidak peka terhadap memasuki era perubahan global dan organisasinya tetap globalisasi dan era berpegang teguh pada prinsip konvensional ket perdagangan bebas , yang masih sangat rigid dari pada berries tim yang sarat akan tasi pada networking, maka sangat besar rat bap pn" . his perubahan cepat dan kemungkinannya aparatur tidak dapat kelak persaingan antar kanakan pembangunan secara optimal. negara segala aspek kehidupan. sebaliknya, bila aparatur peka terhadap tak perubahan, maka perubahan tersebut dapat ag: hal itu, tampaknya dijadikan parameter untuk mengambil lang tea disadari sepenuhnya kah langkah antisipatif yang diperlukan bagi menpan t.b. silalahi menyampaikan oleh menpan t.b. silalahi. dalam orasi ilmi pengembangan organisasi pemerintahan yang asi han haa menerima hanya sewaktu menerima gelar doctor kondusif terhadap perubahan. baba adan honoris' honoris causa dari gregorii pranata university administration dari gregorii pranata foundation, metro manila, philippines, tanggal university foundation. agustus menpan mengemukakan perrbamijuran bagian pan dalam kabinet pembangunan vi aren nan kualitas sdm aparatur negara yang makin profesional, dalam menghadapi perubahan besar amanat bhn tersebut dewasa ini, banyak organisasi yang mencoba mencari jalan agar dapat beradaptasi peningkatan kualitas sumberdaya manu terhadap perubahan perubahan tersebut de sia aparatur negara ternyata juga dia ngan melakukan pendekatan pendekatan mantan oleh bhn yang secara tegas baru seperti total quality management, religi menetapkan bahwa pembangunan aparatur needing, benchmarking, right sizing, supply negara diarahkan: . agar aparatur negara change management dan lain sebagainya. lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, disiplin, keadilan dan dalam upaya penataan birokrasi pemeran kewibawaan, sehingga dapat memberikan pena tahan, misalnya, amerika serikat melakukan woman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan program national performance review yang hati nurani rakyat. diilhami oleh buku reinventing government karangan ted gabler dan david osborne. untuk melaksanakan amanat bhn namun demikian, menurut hasil studi seo tersebut maka krida kedua dari panca krida rang pakar pengembangan sumberdaya kabinet pembangunan menetapkan bahwa manusia dr. gerald goes, hampir aparatur negara dituntut mempelopori isi upaya penataan birokrasi pemerintahan plin nasional dalam mewujudkan pemeran mengalami kegagalan. menurut menpan, tahan yang bersih dan berwibawa dalam rang penyebab kegagalan itu adalah karena ku memberikan layanan kepada masyarakat. orangnya perhatian terhadap peranan sumber daya manusia dalam proses mengimplemen untuk menjabarkan amanat bhn tarikan ide ide baru, sistem dan teknik dalam itu, dan sesuai dengan keppres nomor menghadapi perubahan tersebut. tahun maka salah satu tugas pokok menpan adalah mengkoordinasikan ke disamping itu banyak chief executives me niatan seluruh instansi pemerintah pusat mengarahkan investasi pada pembelian mesin maupun daerah segala tingkatan yang atau peralatan baru dalam upaya menang berhubungan dengan pan. sehubungan de katakan efisiensi, efektivitas dan produktivitas, ngan itu, maka kantor tetapi menemui kegagalan karena sumber: menpan berfungsi daya manusia yang menggunakan peralatan sebagai pemacu, peng tersebut belum mempunyai pengetahuan dan giat, pemantau dan pe k keahlian dalam mengoperasikannya secara kendali seluruh upaya uan efektif dan efisien. untuk mencapai kemerah pan. silat dari upaya upaya reformasi melalui pe lil serapan teknik manajemen baru dalam pembangunan memantapkan pembangunan administrasi aparatur negara pemerintahan, maka dukungan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur harus pembangunan menjadi prasyarat mutlak. aparatur negara meru pakan upaya penyemu par aparatur yang mempunyai semangat dan puraan, pendahagi jiwa entrepreneur sangat diperlukan dalam naan dan pembinaan arti bahwa aparatur negara harus mempu keseluruhan unsur sis nyai semangat kompetitif dalam rangka mem tem administrasi negara yang pada pokoknya v.zer ienartugerahkan binaan berikan layanan kepada masyarakat. meliputi: maha putra adipradana kepada men menurut menpan, pelayanan yang baik penataan organisasi, pan t.b. silalahi tahun tentu akan menghasilkan pelayanan yang peningkatan kualitas sumberdaya manusia semakin efisien yang dibutuhkan dalam rang dan kesejahteraannya persaingan. penyempurnaan penatalaksanaan dan pemantapan sistem manajemen, dengan latar belakang seperti yang perbaikan sarana dan prasarana, dijabarkan dalam orasi ilmiahnya tersebut pemantapan sistem pengawasan. atas maka menpan menegaskan bahwa prosedur birokrasi keberhasilan pembangunan dan keberhasilan upaya pan ini diarahkan agar dapat men tuah yang perlu bangsa indonesia untuk menghadapi perisai ciptakan aparatur yang memiliki disiplin, tni olly: masa ngan global itu tadi sangat ditentukan oleh kemampuan profesional, wawasan pemda mani tidak sabar peranan dan dukungan kualitas aparatur agunan, dan semangat pengabdian kepada jereorlosi, dinamika pan dalam kabinet pembangunan dinamika pan dalam kabinet pembangunan sebuah refleksi dalam konteks historis diterbitkan oleh kantor menteri negara pendayagunaan aparatur negara jakarta, tim penyusun pengarah t.b. silalahi drs. suyanto suryokusumo, dr. sapta nirwana, drs. hardijanto: drs. muryatin, ma: dr. uhd. mutasi werdisastro: drs. moid gunawan, gustav panjaitan, sinaro, sh, dr. burhanuddin tajibnapis, mph, wirawan margorejo, se: drs. firmansyah pilang:. pelaksana: drs. soemarno drs. soekarno: samaran, sh, drs. petrus bedapeduli: drs. koeshardo ks, si, drs. end factory: drs. ismail ananda, drs. asep djemba muhammad: dra. dini saraswati drs. muhammad aminuddin, sh: dra. hadiah, mba: pramono, sh: haryadi, sos. sekretariat: drs. januar ahmad: drs. taufiggurahman: drs. mudi titolo: jaka santana: wardoyo: naik merpati, se: yulian ashari, s.ip.: aman syah, dwi yanti work priastuti: suryani. editor ahli: kodrat, desain grafis: agra kreatif indoor bagian il: pan dalam kabinet pembangunan non. kk. eb. bangsa, negara dan pan sebelumnya. ceri tli tanah air. upaya verse bal png "but, selain perlu dilan secara ringkas, perkembangan hasil regia jutaan, juga harus tan pan yang telah dicapai sejak awal april semakin diperdalam, hingga akhir maret dapat dijelaskan diperluas dan diset sebagai berikut. sar "alta pjp mendatang. bidang kelembagaan telah dilakukan nae penyempurnaan organisasi, baik tingkat time sehubungan de pusat maupun tingkat daerah yang nan ai ngan itu, pembangun berpedoman pada kebijaksanaan hemat pg aparatur diarahkan struktur dan kaya fungsi. kebijaksanaan ca. untuk meningkatkan ini, kemudian disempurnakan dengan le kualitas aparatur bih berorientasi pada penanaman visi dan negara agar lebih misi, serta peningkatan kapasitas kelima memiliki sikap dan gaan. untuk itu, perlu disiapkan teknik menpan t.b. silalahi menerima perilaku yang berintikan pengabdian, ketujuh teknik manajemen, antara lain berupa tata pee award an, tanggungjawab, disiplin, adil dan cara pengukuran beban kerja, tata cara management, tanggal september berwibawa, agar dapat memberikan penetapan eselonisasi, dan organisasi pem manila pelayanan dan pengayoman masyarakat. pelajaran (learning organization). dalam mengimplementasikan dan memberi akan aparatur sebagaimana diamanatkan bidang kepegawaian telah diupayakan dalam bhn dan krida kedua itulah, pembenahan sistem perencanaan pegawai, kantor menpan bersama sama instansi semula, dalam sistem pengadaan pegawai pemerintah lain telah dan akan terus berupaya tidak melalui analisis beban kerja, sehingga melakukan, meningkatkan pembenahan dan sulit dilakukan pengendaliannya. kamu penyempurnaan bidang administrasi dian, ditetapkan zero growth. kebijakan pemerintahan, peningkatan profesionalisme santan ini mengandung makna bahwa sumber daya manusia aparatur dan pe secara nasional jumlah pegawai tetap, akan singkatan efektivitas pengawasan melalui tetapi secara mikro dimungkinkan adanya berbagai langkah kebijaksanaan bidang penambahan atau pengurangan. kondisi kelembagaan, kepegawaian, penatalaksanaan, ini, mengharuskan setiap instansi me dan pengawasan. diadakan evaluasi terhadap kebutuhan pegawai, baik secara kualitatif maupun pan dalam periode penyesuaian kuantitatif sesuai dengan beban kerja organisasinya. sebagaimana telah disinggung pada awal bab ini, tahun (anggaran) meru dalam rangka mendapatkan pegawai yang pakan tahun terakhir pelaksanaan pelita bermutu, dilakukan penyempurnaan ter sehingga dapat dikatakan sebagai semacam hadap peraturan kepegawaian antara lain periode penyesuaian bagi kabinet pemda mengenai pengadaan pegawai dan diklat agunan untuk mengintegrasikan dan me prajabatan. khusus mengenai diklat praja tingkatkan program program kerja dari batan, telah diadakan penyempurnaan untuk mencapai ke kabinet pembangunan yang juga dipimpin dalam pelaksanaannya dengan member berhiaskan dari upaya oleh presiden soeharto, dalam program pro baik kurikulum yang menitikberatkan gram kerja kabinet pembangunan yang pembinaan fisik, mental dan disiplin upaya reformasi ime dirancang untuk mengantar bangsa indonesia fmd). jalu penerapan pelaku memasuki era perdagangan bebas dalam era manajemen baru dalam globalisasi abad yang sudah berada bidang pembinaan karier, terus diem diambang pintu. begitu juga program pro bangka jabatan fungsional dengan me memantapkan pemda gram pan dari kabinet pembangunan lengkapi peraturan perundang undangan agunan administrasi dalam tahun anggaran yang meru . yang ada seperti penetapan rumpun pemerintahan, maka pakan periode atau masa peralihan. jabatan. samping itu, secara konsisten terus diupayakan pelaksanaan ketentuan dukungan pening sehubungan dengan itu, maka program pendidikan dan pelatihan pegawai, baik bento kualitas sumber program pan yang dilaksanakan dalam peri penentangan maupun teknis. daya manusia aparatur ode atau masa peralihan tahun pada hakekatnya, merupakan realisasi, pe dalam pengangkatan dalam jabatan eselon harus menjadi pra singkatan dan penyempurnaan secara telah dibentuk badan pertimbangan syarat mutlak. berkesinambungan dari program program jabatan dan kepangkatan tingkat nasional dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam kabinet pembangunan vi. | . bana ami panda pas dana tee " uv baperjanas), begitu pula untuk jabatan langkah ini dilanjutkan dengan pemantau eselon bawah telah dibentuk badan sistem dan mekanisme pengawasan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang mampu mendorong adanya sinergi tingkat instansi baperjakat). betapa pengecekan dan pengujian silang antara langkah strategis sejak dibentuknya men pelaksanaan wasal dan asas. pan tahun yang lalu. sehingga, wasiat membudaya dalam sis tem manajemen pemerintahan dan pem bidang kesejahteraan pegawai, terus bangunan serta dapat berperan sebagai diupayakan peningkatan melalui penyemu tulang punggung pengawasan internal puraan sistem penggajian dan pemberian pemerintah dan menjadi unsur yang pokok tunjangan, seperti tunjangan pegawai dae dalam upaya mencegah tindakan aparatur rah terpencil, tunjangan jabatan struktural, yang tercela. hal ini, dimaksudkan agar dan tunjangan jabatan fungsional. aparatur pada akhirnya dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada untuk meningkatkan semangat kerja dan masyarakat secara optimal. pengabdian pegawai bidang kesejahte rain moral, juga telah disempurnakan pe aturan dalam pemberian tanda kelor matan pegawai negeri sipil yang semula hanya diberikan kepada pegawai yang cakap, setia, dan jujur dalam melaksanakan tugas dengan masa bakti tahun, perlu cakupan dan tingkatannya menjadi dan tahun. bidang penatalaksanaan, telah tetap kan kebijaksanaan yang berorientasi pada penataan sistem dan prosedur kerja untuk mencapai produktivitas dan efisiensi kerja aparatur. disadari, bahwa setiap kegiatan aparatur bermuara pada kegiatan layanan masyarakat, maka hal yang menjadi priori tas adalah bagaimana menata sistem dan prosedur kerja dalam rangka menang katakan mutu layanan kepada masyarakat. secara operasional, langkah ini lebih di arahkan pada kemandirian unit unit ker ja pelayanan instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerjanya. bidang pengawasan, telah ditetapkan kebijaksanaan yang berorientasi pada ma manajemen, yang pada umumnya guna men jamin agar organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran serta meningkatkan kualitas aparatur yang didukung oleh sikap dan perilaku yang berintikan dengan dian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kewibawaan. dalam kaitan dengan pendayagunaan pe kawasan, perlu pemantapan terus me terus, terpadu, dan konsisten terhadap pengawasan melekat wasiat), pena hasan fungsional wasal), serta pena hasan masyarakat asas). sehingga, diharapkan dapat mendukung terciptanya efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam kabinet pembangunan bab memacu laju pembangunan dalam mempertahankan kesinambungan berbekal pemikiran itu, beliau mencoba pelaksanaan program dan kegiatan pan mengolah kondisi kenyataan yang dihadapi, antara kabinet pembangunan dengan dan menganalisis berdasarkan norma yang kabinet pembangunan sebelumnya, men berlaku dalam mengemban tugasnya. pan t.b. silalahi telah mengawalinya dengan kejadian nyata yang dilihatnya, tidak lama berbagai terobosan langkah dan kebijakan dari saat mengucapkan sumpah jabatan seba santan sebagai berikut. gai menteri, melihat rumah kediaman telah berjejer sejumlah karangan bunga dari pola hidup sederhana ukuran kecil sampai yang besar, yang diberikan oleh masyarakat, teman sejawat dan pada hakekatnya, penyelenggaraan pro kalangan perusahaan swasta, dengan maksud gram pan tetap ditujukan pada pendahagi memberi ucapan selamat dan simpati atas naan sistem administrasi dan perubahan peri pengangkatannya sebagai menteri. laku pegawai agar bersikap profesional, melihat kenyataan itu, menimbulkan mandiri, bersih, berwibawa, disiplin, tanggap kesan yang bertentangan dan mengusik hati dan berkemampuan untuk melayani masa nuraninya. satu sisi, dianggapnya de rakyat secara baik dan bermutu. ngan perasaan senang dan berterima kasih dinamika yang terjadi pada masyarakat, atas segala ucapan simpati dari semua pihak ternyata mendorong timbulnya gagasan itu, tetapi sisi lain timbul pertanyaan, sekaligus merupakan pijakan bagi t.b. silalahi bukankah ini bertentangan dengan ucapan dalam mengawali tugas sebagai menteri sumpah janji jabatan hadapan bapak negara pan. tekad dan gagasannya ialah presiden tadi pagi . akhirnya, muncul untuk menegakkan dan melaksanakan secara gagasan untuk menjawab persoalan tersebut, konsisten terhadap ketentuan mengenai pola bahwa semua pemberian itu semestinya tidak hidup sederhana phs) bagi aparatur perlu dilakukan, dan alangkah lebih berman negara. ketentuan perundangan yang pada faat apabila dana yang digunakan untuk hakekatnya merupakan pedoman dalam pem membeli karangan bunga yang jumlahnya binaan perilaku aparatur negara, antara lain cukup besar itu disalurkan saja kepada pihak seperti nomor tahun tentang yang membutuhkan, seperti kepada anak sumpah jabatan pns dan anggota angkatan yatim piatu, panti asuhan, dan lain seba perang: nomor tahun tentang lainya. mereka tentu akan lebih senang dan sumpah janji pns: nomor tahun bahagia pada saat menerima bantuan atau tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri sumbangan itu. dalam usaha swasta: keppres nomor melalui pola hidup sederhana diharapkan tahun keppres nomor tahun dapat mengendalikan diri dari keinginan tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri hidup berlebihan bagi para pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur dan pejabat negara yang telah lebih beruntung negara dan kesederhanaan hidup: dan dari rekannya yang belum beruntung. upaya nomor tahun tentang peraturan pengendalian diri ini akan menekan niat disiplin pns, perlu lebih memasyarakatkan pegawai lainnya untuk menahan diri dari per dan dilaksanakan secara konsisten oleh sel buatan yang kurang terpuji. pada gilirannya, ruh aparatur negara semua tingkatan, baik sumber daya lingkungan administrasi pusat maupun daerah. pemerintahan dapat lebih dimanfaatkan bagi pada hakekatnya berawal dari pengarahan bapak presiden keperluan pembangunan. sumpah jabatan harus pada sidang kabinet pembangunan yang pola hidup sederhana phs) mengatur hiakesmakan dan pertama tanggal april bahwa pada kehidupan pegawai dengan membatasi serba mens hang hakekatnya sumpah jabatan harus dilas gai kegiatan, seperti kunjungan daerah, apurafu henti kanakan dan aparatur negara harus bersikap, perjalanan luar negeri, menempati meng bersikap, berperilaku berperilaku sederhana, bersahaja, dan meng gunakan rumah dinas dan kendaraan dinas edane bersahaja tindakan diri dari gaya hidup berlebihan lebih dari satu, penyelenggaraan perhelatan nee deli yang dapat menimbulkan kesenjangan dan dinas, penyelenggaraan perhelatan pribadi, goni: yibibaigedi ngak kecemburuan sosial. kunjungan tempat tempat terlarang, dan diri dari gaya hidup pengarahan bapak presiden tersebut telah penerimaan pemberian hadiah. berlebihan yang dapat memberikan inspirasi pada pemikiran t.b. phs diwujudkan dalam bentuk contoh mbabihaki silalahi dan menangkap maknanya sebagai petunjuk pelaksanaan jumlah), yang telah bes prinsip yang sangat mendasar untuk simple disebarkan melalui surat edaran menpan pan rai chem menjadikan dalam upaya pendayagunaan nomor tanggal agustus buruan sosial. aparatur negara. kepada departemen, land, dan instansi lain mika pai kabinet pembangunan daging pan balam kabinet pembangunan: vi: aan balada iman untuk diterapkan unit kerja dan kantor ma diamanatkan oleh pan sing masing. dengan cara itu, setiap pimpinan ketetapan mpr nomor kantor memiliki keleluasaan penerapannya ii mpr krida has yang disesuaikan dengan keadaan lingkung kedua panca krida atik annya. bila pegawai telah dapat menjadi pelo kabinet pembangunan por dalam sikap sosialnya yang tidak belle dan program tembi bahan, maka diharapkan kesetiakawanan naan aparatur negara diri iii sosial ini dapat ditiru oleh masyarakat luas. sebagaimana yang ter dengan cara itu, kesenjangan sosial pun dapat tuang dalam repel tai. dipersempit dampaknya. vi, menpan petra pihak lain, golongan kaya akan menyelenggarakan lena menanggung dan bukan mustahil akan lebih rapat koordinasi pen sssmmmaa "ik siap untuk menyelenggarakan program ban dayagunaan aparatur etika tuan sosial bagi golongan kurang mampu. bila negara rakernas demikian halnya, maka tugas pemerintah pan) pada tanggal kaa untuk mengentaskan kemiskinan akan meja april den lebih mudah. gan tema pemantapan disiplin aparatur presiden memberikan pembukaan dalam rangka meningkatkan pelayanan aug anak pelaksanaan latihan prajabatan gaya kepada masyarakat. negara. baru maksud dan tujuan penyelenggaraan rakernas pan tersebut adalah untuk meru hasil evaluasi atas pelaksanaan latihan bukan kebijaksanaan yang lebih efektif, prajabatan yang selama ini telah dilakukan, efisien, dan aplikatif, yang didukung oleh ternyata belum dapat menghasilkan sosok pe aparatur yang berdisiplin dan profesional gawai yang diharapkan memiliki mental dan dalam mendorong peningkatan mutu semangat, berdisiplin, bersemangat jiwa pelayanan masyarakat melalui penyerang korea, cakap dan terampil. oleh karena itu, garapan manajemen modern. untuk membentuk sosok aparatur yang ber untuk mencapai maksud dan tujuan verse disiplin dan bermental baik, serta loyal ter but, atas maka sasaran penyelenggaraan hadap negara dan pemerintah, sejak tahun rakernas pan diarahkan pada: anggaran dilakukan perubahansis pemantapan mekanisme kegiatan pan tem diklat prajabatan yang ditekankan pada yang meliputi perencanaan, pelaksanaan latihan fisik, mental, dan disiplin fmd) bagi dan pengendaliannya. setiap calon pegawai. pemantapan koordinasi antara kantor berbeda dengan diklat prajabatan menpan dengan unit organisasi dan tata sebelumnya yang dilakukan oleh masing laksana yang menangani pelaksanaan pro masing instansi, maka diklat prajabatan gaya gram pan masing masing instansi dan baru ini bersifat nasional, dengan muatan koordinasi dalam anggaran pan agar lebih materi, cara, tempat, waktu, dan biaya penyu efisien dan efektif. kenegaraan dilakukan secara terpusat (satu peningkatan kualitas sdm pns sehingga atap). pelaksanaan diklat prajabatan bagi mampu mendukung program pan. cons golongan iii selama bulan (dasar peningkatan disiplin dan profesionalisme makan) dan memperoleh pembekalan materi aparatur yang mendorong peningkatan kepemimpinan (fisik, mental, dan disiplin), mutu pelayanan masyarakat. serta pembekalan piranti iptek, administrasi, lingkup bahasan rakernas pan yang dan manajemen serta wawasan tugas. bertemakan pemantapan disiplin aparatur koordinasi penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepa bila pegawai telah prajabatan ini dilaksanakan oleh lan, se masyarakat" tersebut atas adalah seba mak ind pelopor dangkal penyelenggaraan daerah door gai berikut: jaa lali dinaikan oleh masing masing gubernur. sistem pembinaan karier pns dalam sang sosial dalam hal ini, peserta diklat disamakan rangka mensukseskan pjp ii. yang tidak berlebihan, rindam atau diklat propinsi wilayah, otonomi daerah tingkat sebagai kunci maka diharapkan kepe dan dilaksanakan oleh propinsi dengan mem keberhasilan pelayanan masyarakat. hakan masa peroleh pembinaan dari tim pusat yang deregulasi dan debirokratisasi dalam pee penata dara sen terkait. peningkatan pelayanan umum dan dapat cair oleh ma efisiensi pembangunan. syarikat luas. dengan rakernas pan manajemen modern sebagai piranti pen cara iku lotte anna dayagunaan aparatur negara. men sementara itu, untuk dapat melaksanakan menyadari bahwa upaya pembangunan pn) kiper kebijaksanaan pan sebagaimana di aparatur negara adalah merupakan pelanjut sempit day haknya. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian il: pan dalam kabinet pembangunan dan kesinambungan dari upaya upaya dalam kurun waktu ini adalah: pendayagunaan aparatur yang dilaksanakan persiapan menyongsong pencanangan pe pada periode periode sebelumnya, dan seba nitikberatan otonomi pada daerah tingkat gai tindak lanjut dari hasil rakernas pan, oleh presiden yang berlangsung pada memasuki tahun kedua, silalahi meru bulan april bukan program strategik pan yang men persiapan pemberian penghargaan jadi titik pacu penyelenggaraan program pan abdisatyabakti , dalam rangka pening dalam kabinet pembangunan yaitu: kata pelayanan umum, yang akan die sistem pembinaan karier pns: bahkan oleh presiden kepada unit unit kebijaksanaan zero growth , kerja yang memberikan pelayanan terbaik perampingan organisasi, kepada masyarakat dan dimulai tahun pelaksanaan hari kerja hari instansi pemerintah: meskipun bersifat mikro, kedua program itu model pelayanan umum, erat berkaitan dengan program strategik proyek percontohan otonomi daerah ting pan man sean kat ii. keenam program pelaksanaan program strategik pan in, strategik pan tersebut adalah merupakan secara ringkas, pelaksanaan program been penanaman dari strategik pan yang telah dihasilkan dalam program pemacu pan kabinet pembangunan adalah sebagai tubuh sta yan dilaksanakan berikut. sara kabinet pemda agunan dan sekali sistem pembinaan karier aparatur gus merupakan pen pembinaan karier aparatur merupakan jabatan program ope suatu rangkaian program yang terpadu, di ser rasional dan praktikal mulai dari penerimaan pegawai (rekrutmen), ega dari keempat bidang selanjutnya pembinaan karier melalui sendi pan yaitu kelima ikan dan pelatihan dalam jabatan yang gaan, kepegawaian, meliputi pendidikan dan pelatihan pengen penatalaksanaan, dan jangan struktural serta teknis fungsional menpan t.b. silalahi menyampaikan pena sen hingga laporan pada pembukaan rakernas pada hakekatnya, ke enam program dalam penerimaan pegawai, telah dipaku pan tahun istana negara strategik pan tersebut atas merupakan kan perbaikan sistem seleksi dan tatacara satu kesatuan sistem, dalam arti, keberhasilan penyelenggaraannya. rekrutmen pegawai program pan yang satu sangat tergantung bersifat sangat mendasar karena, apabila kerja pada program pan lainnya. meskipun dalam kesalahan dalam pelaksanaan rekrutmen kabinet pembangunan penekanannya akan menjadi beban pemerintah selama pe pada ke enam program pan tersebut, namun gawai tersebut melaksanakan tugas dalam program program pan lainnya seperti analis pemerintahan. sehubungan dengan itu maka, sis jabatan, pengawasan, sistem informasi dalam masa jabatan kabinet pembangunan administrasi pemerintahan yang telah dipacu ini, dikeluarkanlah keppres nomor tahun dalam kabinet pembangunan tetap menjadi tentang pendidikan dan pelatihan calon perhatian dan dilaksanakan secara bertahap pns sebagai pengganti keppres nomor sesuai dengan prioritas. tahun dengan keppres nomor unsur unsur yang menjadi perhatian tahun itu dapat diterapkan penerimaan dalam implementasi program model pela pegawai secara lebih selektif dan terarah kanan umum atas adalah: berdasarkan kebutuhan, antara lain melalui faktor manusia sebagai abdi masyarakat, pelatihan prajabatan pola baru yang menitik faktor lembaga: beratkan pada pelatihan fisik, mental dan memasuki tahun kedua, faktor pendelegasian wewenang yang disiplin fmd) sebagaimana telah dijelaskan silalahi merilis akan memperlancar proses pelayanan, pada bagian awal bab ini. selain merupakan kan proper gara faktor keteladanan yang akan memacu pe prakondisi dalam penyeleksian calon pan singkatan pelayanan umum. pegawai, nantinya fmd juga diharapkan tegak pan yang meja keempat faktor itu dijabarkan dalam pro dapat memberikan bekal dan wawasan bagi titik pacu penyerang gram program pan yang merupakan rang calon pegawai bila diterima menjadi pns. sarana program ay. kanan kesatuan dan tidak dapat dipisah semula pelaksanaan program diklat pola pisahkan, yaitu program strategik pan, baru tersebut direncanakan dimulai pada dalam kabinet peri seperti yang telah disinggung atas. selain akhir tahun anggaran namun, bangunan itu, program lain yang sangat menonjol karena permasalahan anggaran, maka rea sinar pan kabinet pembantu bagian pan dalam kabinet pembangunan vi isasi program tersebut baru dapat dilas tabel kanakan dalam tahun anggaran materi pokok diklat prajabatan pola baru ini merupakan pembekalan dan latihan fmd l1mot 1mur yang meliputi pengembangan semangat ratan alokasi pengabdian, wawasan kepemimpinan dan pns pusat orang piranti ilmu administrasi. dalam tahun sarjana orang anggaran diklat prajabatan atas sarjana muda iti) orang untuk pertama kali diselenggarakan pada sta orang awal maret bagi golongan iii sebanyak slip orang orang dengan biaya sebesar rp. mil orang yar yang dialokasikan dalam anggaran rutin. pns daerah orang karena keterbatasan dana maka diklat sarjana orang prajabatan tersebut hanya dilakukan selama sarjana muda iii orang satu bulan, yang semula direncanakan dua sia orang bulan. dalam tahun anggaran slip orang telah diselenggarakan diklat prajabatan yang orang gie aka: sumber: tim peningkatan sdm timor timur melalui jalur pns pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kualitas sumberdaya aparatur di tv propinsi timor timur dan propinsi irian jaya. dalam melakukan pembinaan pegawai dae rah, pemerintah telah memberikan perhatian tabel khusus pada kualitas sumber daya aparatur formasi calon pns khusus propinsi timor timur saja mengi irian jaya nat kondisi kualitas aparatur propinsi timor timur yang berpendidikan rea sekolah dasar dan antaranya terdapat yang pns pusat orang buta huruf. sarjana orang untuk propinsi irian jaya, dengan luas sarjana muda iii) orang wilayah dan kondisi geografis yang sangat it) orang berat serta masih terbatasnya sarana dan orang prasarana, menuntut perlunya penambahan pns daerah orang dan peningkatan kualitas pegawai. untuk ke sarjana orang dua propinsi tersebut disyaratkan spesifikasi senang naa ye. orang jabatan diperlukan juga spesifikasi pegawai ata aa. orang yang mampu beradaptasi terhadap lingkup orang ngan baik masyarakat maupun keadaan alam nya. pns kemdikbud yang diperbantukan guru orang oleh karena itu, kantor menpan telah sarjana muda tip) orang mengambil terobosan berupa pemberian alo wedding kasi tambahan pesan baru untuk kedua sumber: tim peningkatan sdm irian jaya melalui jalur pns propinsi tersebut untuk diisi oleh putera pu teri daerah sesuai dengan kebutuhan masing masing sebagai berikut: propinsi timor timur tahun sejumlah rica dalam rangka memantapkan dan menang satu sejumlah katakan pembinaan karier pns, pemerintah propinsi irian jaya telah menerbitkan: tahun sejumlah peraturan pemerintah nomor tahun tahun sejumlah tentang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil. cons: yang tersaring, diberikan diklat praja peraturan pemerintah nomor tahun batan dengan pola khusus: dengan menitik tentang pengangkatan pegawai negeri rataan pada pembinaan fisik, mental, dan isi sipil dalam jabatan struktural. pln serta cinta memperluas wawasan kepa peraturan pemerintah nomor tahun tersebut diberikan kesempatan tentang jabatan fungsional pegawai untuk mengikuti pemasangan propinsi negeri sipil. pep luar propinsi timer timur dan sebagai tindak lanjut dari ketiga peraturan propinsi irian jaya selama dua tahun. pemerintah tersebut atas, menpan telah dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian il: pan dalam kabinet pembangunan nge sa melaksanakan komedi penyuluh kesehatan dep. kepe kera smk, nasi dengan instansi hutan), terkait dalam rangka pamong budaya dep. dikbud) menyiapkan petunjuk pengkaji dampak lingkungan pelaksanaan peraturan bappeda). men pemerintah tersebut. pengawas benih tanaman dan per bar dalam pada itu, men kebutan amin kene pan telah pula menyia pengawas bibit ikan akan rancangan kep pengamat hama tanaman dan per pres tentang rumpun kebutan jabatan fungsional dokter hewan sebagai pelaksanaan para medis kesehatan hewan pe aturan pemerintah penyelidik bumi nomor tahun apoteker dan juga sebagai upaya asisten apoteker awal penyusunan klasik pengawas farmasi menpan t.b. silalahi sedang mence fiksi jabatan pegawai negeri sipil. secara keseluruhan jumlah jabatan fung maan, bag aap samping langkah tersebut, menpan signal yang telah ditetapkan dengan surat umat bor, halaman nan dri telah bekerjasama dengan instansi terkait keputusan menpan dari tahun sampai untuk melakukan penyempurnaan beberapa dengan tahun berjumlah jabatan yaitu: jabatan fungsional. pada tahun sampai penyuluh pertanian, dengan telah ditetapkanjabatan fungsi dokter, nal sebagai berikut: dokter gigi, penetapan baru (sesudah keluarnya keperawatan, tahun tentang jabatan fungsional dosen lingkungan departemen pengamat gunung api kesehatan diplomat pustakawan, revisi jabatan fungsional yang ditetapkan pamong belajar, sebelum keluarnya tahun untuk guru, disesuaikan dengan nomor tahun pengawas sekolah, adalah pengawas ketenagakerjaan, yang sudah selesai ditetapkan instruktur latihan kerja, jabatan fungsional pengawas pengamat meteorologi dan geofisika, keuangan dan pembangunan teknisi pelayaran, auditor): teknisi penerbangan: jabatan fungsional dokter: penyuluh kehutanan, jabatan fungsional dokter gigi, jagawana: guru: teknisi kehutanan: pengawas sekolah. juru penerang: yang masih dalam proses teknisi siaran, jabatan fungsional dosen, andalan siaran, jabatan fungsional tenaga kepura adikarya siaran: watan, pekerja sosial, jabatan fungsional penilai pajak penguji mutu barang, bumi dan bangunan, genera: jabatan fungsional pamong belajar: dosen lingkungan diperindah, jabatan fungsional penyuluh ke penyuluh perindustrian, larga berencana, pemeriksa bea dan cukai: jabatan fungsional penyuluh per pendeta dan penilai pajak bumi dan tangan: bangunan: jabatan fungsional penyuluh ke pemeriksa pajak: hutan. pemeriksa paten, usul jabatan fungsional baru yang pemeriksa merek, sedang dalam proses pengkajian sambil penggerak swadaya masyarakat transmit menunggu selesainya keppres tentang grasi rumpun jabatan fungsional adalah: peneliti, perencana pembangunan mbappe widyaiswara, nas): penyuluh keluarga berencana: penggerak koperasi dep. pranata komputer, koperasi): statistics: bagian pan dalam kabinet pembangunan vi . pan eta pan lake aka agen, memimpin sekretariat baperjanas. pranata nuklir: pejabat yang berwenang dapat me pengawas radiasi: mengusulkan calon pejabat eselon dari anggota arsiparis, abri kepada baperjanas, namun pengusulan operator transmisi sandi: calon tersebut harus terlebih dahulu benda sandman, pat persetujuan panglima abri, samping auditor, yang bersangkutan memenuhi syarat admin jaksa, nistratif dan kemampuan sebagai pejabat teknisi peneliti dan perekayasaan, eselon merekayasa: dengan ditetapkannya baperjanas ini pengamat gunung api: diharapkan pengangkatan para pejabat akan diplomat, didasarkan atas kriteria penilaian yang lebih dosen lingkungan departemen agama. obyektif, sehingga yang dipilih adalah benar samping itu dalam rangka pembinaan benar orang yang tepat bagi jabatan yang karier pegawai negeri sipil yang dipesan tepat pula (the right man the right place). tukan pada badan usaha milik daerah, telah jumlah jabatan struktural selengkapnya dapat dilakukan penetapan jenjang pangkat jabatan dilihat pada lampiran ii. pimpinan (eselonering) pada badan usaha milik daerah dari berbagai propinsi kebijaksanaan zero growth . daerah tingkat untuk memenuhi pengangkatan dalam latar belakang dikeluarkannya kebijakan jabatan, maka setiap pegawai diwajibkan santan zero growth yaitu sejak tahun per untuk mengikuti diklat struktural yang dari tama replika alokasi formasi secara tahun sampai dengan bulan november bertahap telah menurun yang maksudnya tahun anggaran telah diserang instansi pusat dan daerah sudah tidak dapat 'gerakan: lagi menyerap formasi pegawai yang disewa diklat adm orang. kan pada tahun pertama replika dari diklat sama orang. orang per tahun menjadi orang diklat pamen orang. dan pada tahun menjadi diklat pati orang. orang. lain pihak keadaan kesejahteraan untuk menciptakan mekanisme yang pegawai terutama yang menyangkut gaji dan obyektif dalam pengangkatan jabatan struk tunjangan belum ada peningkatan dan per rural, menpan t.b. silalahi telah melon bahkan, demikian juga mengenai biaya pen curian konsep pemikiran strategis dengan didikan dan pelatihan pegawai, anggaran membentuk lembaga yang berfungsi yang disediakan belum memadai dan tidak menyeleksi dan menetapkan pejabat yang sesuai dengan perencanaan. akan dipromosikan dalam suatu jabatan dalam rangka meningkatkan dayaguna eselon berdasarkan kebijaksanaan yang ter dan hasil guna pns, sejak tahun anggaran tuang dalam surat keputusan presiden pemerintah menerapkan kebijakan nomor tahun tentang badan perti santan yang disebut kebijaksanaan zero tangan jabatan tingkat nasional baper growth . panas). pada dasarnya kebijaksanaan zero kedudukan badan ini berada bawah growth tersebut dimaksudkan untuk dan bertanggungjawab langsung kepada meningkatkan efisiensi dan efektivitas pns presiden r.i. tugas pokoknya adalah mem yang ada. didasarkan atas kebijaksanaan berikan pertimbangan kepada presiden r.i. zero growth tersebut maka penerimaan tentang pengangkatan dan pemindahan pegawai dilakukan hanya berdasarkan jum dalam dan dari jabatan struktural eselon lah pegawai yang pensiun, berhenti dan dan pengangkatan dalam jabatan ingkang meninggal dunia, serta yang benar benar badan usaha milik negara bumn)tertentu diperlukan berdasarkan hasil analisis jabatan tu. dan analisis kebutuhan organisasi. penuh baperjanas diketuai oleh wakil presiden kebutuhan pegawai dilaksanakan serta dengan anggota menteri negara sekretaris merta dengan mendayagunakan pegawai negara mensesneg), menteri negara yang telah ada secara optimal, baik yang ada sekretaris kabinet menseskab), menteri dalam lingkungan instansi yang bersangkutan negara pendayagunaan aparatur negara maupun secara antar instansi. menpan), dan kepala badan koordinasi kebijaksanaan zero growth juga ber intelijen negara makin), sedangkan kepala dampak positif terhadap penghematan ang badan administrasi kepegawaian negara garan pemerintah, sehingga dapat diman bank) bertindak sebagai sekretaris yang dapatkan bagi peningkatan kesejahteraan peta dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian il: pan dalam kabinet pembangunan wai yang ada samping peningkatan pelak dengan adanya kebijaksanaan zero santan diklat dalam rangka pengembangan growth , anggaran belanja negara dapat die profesionalisme sumber daya manusia mat dan digunakan untuk kesejahteraan peta aparatur yang sangat dibutuhkan dalam pii wai. upaya meningkatkan kesejahteraan dewasa ini. pegawai negeri sipil terus dilaksanakan, baik pada hakekatnya ada dua sasaran atau kesejahteraan berupa materi maupun kepe tujuan yang hendak dicapai dengan pelak jahteraan non materi. kesejahteraan yang santan kebijaksanaan zero growth ini: bersifat materi yaitu berupa pemberian sasaran atau tujuan antara adalah sebagai kenaikan .gaji dan pemberian tunjangan. upaya penataan kembali aparatur yang pemberian kenaikan gaji telah dilaksanakan rasional, melalui penilaian kembali secara mulai januari berupa pemberian menyeluruh jumlah dan mutu pegawai tunjangan perbaikan penghasilan tpp) bagi dikaitkan dengan beban tugas organisasi. pegawai negeri sipil golongan dan sebesar sasaran atau tujuan akhir adalah terra dari gaji pokok tambah tunjangan keluar lainya efisiensi pan. ga, sedangkan mulai april tpp penataan yang rasional tidak dapat dica diberikan pada pegawai negeri sipil golo pai dalam waktu singkat, tetapi memerlukan ngan iii dan serta pejabat negara, kemudi beberapa waktu yang relatif cukup lama. mulai april secara rata rata tpp walaupun demikian, kebijaksanaan zero dinaikan sebesar sedangkan mulai growth telah menunjukkan hasil hasil seba april diberlakukan gaji pokok baru de gai berikut: ngan gaji pokok terendah rp. dan daya serap terhadap formasi pegawai yang tertinggi rp. , . dengan adanya disediakan mencapai f5. masih ada sisa kenaikan gaji pokok pns maka berdampak formasi yang tidak terserap, hal itu die terhadap perbaikan penerimaan uang pensiun bahkan karena faktor faktor yang tidak yang cukup berarti. dapat diperhitungkan sebelumnya seperti kesejahteraan lain berupa pemberian tun adanya siswa ikatan dinas yang drop out jangan jabatan fungsional telah diberikan atau calon pegawai yang mengundurkan kepada para pejabat fungsional antara lain diri dan hal hal lain yang bersifat admins pemeriksa paten, pemeriksa merk, arsiparis, gratis. adikarya siaran, andalan siaran dan teknisi penempatan pegawai baru disesuaikan siaran yang diberikan terhitung mulai april kebutuhan unit kerja yang kekurangan diam ping itu bagi pegawai negeri pegawai. contohnya, guru item sipil yang menghadapi resiko bahaya radiasi pakan daerah daerah transmigrasi dan juga diberikan tunjangan bahaya radiasi. bagi daerah terpencil. para guru (tenaga kependidikan) dari tun melakukan mutasi pegawai dalam batas jangan yang berlaku selama ini dinaikkan batas yang dimungkinkan dari unit kerja rata rata sebesar rp. setiap bulan yang kelebihan pegawai unit kerja yang dalam (dua) tahun anggaran berturut turut kekurangan pegawai. misalnya, pada seko yaitu tahun dan lah sekolah dasar, khususnya perkotaan, disamping kesejahteraan yang bersifat telah diadakan pemerataan penempatan, materi, kesejahteraan yang bersifat non materi sehingga tidak terjadi tenaga guru yang juga diusahakan untuk dinikmati oleh para berlebihan pada satu sekolah. pns baik berupa penghargaan satya lencana alokasi penetapan formasi dalam tahun masing masing yang mempunyai masa berjumlah orang yang pengabdian tahun, tahun, dan tahun didasarkan atas jumlah pns yang pensiun, maupun berupa perpanjangan batas usia berhenti dan meninggal dunia secara pensiun bup). perpanjangan bup telah nasional pada tahun tersebut. dalam pelak diberikan kepada para pejabat fungsional santan pembagian formasi untuk masing seperti pemeriksa pajak, penilai pbb, masing departemen land dipergunakan pemeriksa bea dan cukai, sandman, agen, skala prioritas sesuai kebutuhan pelak pamong belajar dan merekayasa. santan pembangunan. sehubungan de selain itu bagi duta besar luar biasa dan ngan itu maka penyediaan formasi berkuasa penuh dan pensiunnya termasuk pegawai baru diprioritaskan untuk: janda duda juga diberlakukan sebagai tenaga guru guna menunjang wajib pen pejabat negara eksekutif dengan gaji pokok didikan dasar tahun, rp. sehingga setelah mengakhiri tenaga kesehatan dan keluarga been masa jabatan akan mendapat hak pensiun cana, sebagai pejabat negara eksekutif minimal pemda tingkat untuk menunjang dan maksimal dengan masa kerja setiap otonomi daerah tingkat ii. bulan dihitung aa.z. .z.zxzfee7# # a mika kabinet pembangunan vi bagian pan dalam kabinet pembangunan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pemeriksa paten keppres yang didalamnya termasuk anggota abri pemeriksa merek keppres telah diupayakan dengan cara penempur arsiparis keppres naan keppres nomor tahun yang adikarya siaran keppres semula dalam keppres tersebut tunjangan andalan siaran keppres daerah terpencil hanya diberikan kepada teknisi siaran keppres pns selanjutnya dalam keppres nomor teknisi peneliti dan merekayasa tahun yang baru termasuk anggota abri keppres yang bertugas dan bertempat tinggal dae merekayasa keppres rah terpencil akan mendapat tunjangan jabatan fungsional telah ditetapkan, tetapi daerah terpencil yaitu daerah irian jaya, tunangannya berdasarkan golongan ada maluku, kalimantan tengah dan riau. jenis yaitu daftar tunjangan diluar tunjangan jabatan tenaga dokter keppres struktural dan tunjangan keluarga sampai tenaga dokter gigi keppres saat ini adalah sebagaimana tersebut bawah tenaga perawatan keppres ini: teknisi pelayaran keppres tunjangan jabatan fungsional berdasarkan jaksa keppres jenjang jabatan ada jenis jabatan fung guru keppres signal, yaitu pamong belajar keppres tenaga pengajar perguruan tinggi pranata nuklir keppres lingkungan kemdikbud keppres pengawas radiasi keppres operator transmisi sandi keppres tenaga pengajar perguruan tinggi lingkungan depag keppres sandman keppres tenaga pengajar perguruan tinggi jabatan fungsional belum ditetapkan, lingkungan dep. perintah keppres tetapi telah diberikan tunjangan ber pasarkan golongan ada jenis yaitu tenaga pengajar perguruan tinggi perawat gigi keppres lingkungan dep. kesehatan keppres teknik gigi keppres tenaga kesehatan masyarakat keppres peneliti keppres penyuluh pertanian lapangan keppres hakim pada mahkamah agung, peradilan umum, peradilan agama, dan penyuluh lapangan keluarga berencana peradilan tata usaha negara keppres keppres widyaiswara keppres panitera pada mahkamah agung, teknisi penerbangan keppres peradilan umum, peradilan agama dan pustakawan keppres peradilan tata usaha negara keppres pranata komputer keppres penguji mutu barang keppres pengamat gunung berapi keppres penilai pajak bumi dan bangunan tunjangan lain lain keppres tunjangan khusus irian jaya keppres pemeriksa bea dan cukai keppres tunjangan khusus timor timur pengamat meteorologi dan geofisika keppres keppres tunjangan kesyahbandaran keppres pengawas ketenagakerjaan keppres tunjangan ketua dan anggota maka penyuluh kehutanan keppres mah pelayaran keppres tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu bidang organisasi juru penerang keppres lingkungan bpk keppres kantor menpan pekerja sosial keppres tunjangan bagi pns yang diangkat betah, pengawas keuangan dan pembangunan menjadi penata tingkat nasional dan gre oleh fei keppres ditugaskan pada bp keppres penyerapan pemeriksa pajak keppres naan kelembagaan agen keppres tunjangan pengamanan dan penyelam ,,.'. statistics keppres matan pelayaran keppres cannes yaa penyuluh perindustrian keppres tunjangan tugas belajar bagi dosen gala upaya biasa keppres perampingan birokrasi. dinamika pan dalam kabinet pembangunan daftar isi daftar isi batara 22an mihugennn ma: senapan "am agama nee ena naa ana nan anna ana nana naa nan nan uud sambutan menteri negara pendayagunaan aparatur negara . kata pengantar . ringkasan eksekutif . prakata tantangan dan harapan . pendahuluan abdi negara, abdi masyarakat. . bagian pan dalam titian sejarah . oo. bab sejak proklamasi kemerdekaan hingga masa orde lama . bab masa peralihan . bab iii masa kabinet pembangunan . iii. bagian pan dalam kabinet pembangunan . bab derap langkah . bab memacu laju pembangunan . one bagian iii pan dalam era globalisasi . bab kerikil kerikil tajam . bab vii sosok aparatur negara abad ke . epilog sebuah peristiwa kecil . iko daftar pustaka . oo. lampiran kanak nana daftar lampiran lampiran susunan kabinet sejak masa kemerdekaan hingga masa orde lama . lampiran jumlah jabatan struktural . lampiran iii unit kerja kantor pelayanan penerima penghargaan abdisatyabakti . lampiran daerah tingkat dalam proyek percontohan otonomi daerah tingkat . lampiran daftar dinas daerah pada daerah tingkat percontohan. lampiran evaluasi kegiatan pelaksanaan wasiat dalam angka . lampiran vii tema dan sub tema forkompanda dalam kabinet pembangunan . lampiran viii keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara . bagian pan dalam kabinet pembangunan tunjangan bidang persandian keppres badan litbang kedua departemen verse but atas, serta penggabungan ditjen tunjangan bahaya nuklir keppres industri logam, mesin dengan ditjen industri kimia, menjadi ditjen industri tunjangan pengabdian keppres logam, mesin dan kimia pada departemen perindustrian. peleburan tunjangan bahaya radiasi keppres instansi vertikal antara kanwil departemen perdagangan dan kanwil tunjangan tenaga pemasyarakatan departemen perindustrian keppres propinsi. keppres nomor tahun yang perampingan organisasi. meliputi perubahan nomenklatur biro organisasi menjadi biro hukum dan bidang organisasi, kantor menpan organisasi pada sekretariat lingkung telah dan akan terus melakukan penempur departemen luar negeri. naan kelembagaan departemen instansi perampingan organisasi yang dia dalam bentuk upaya perampingan birokrasi. bukan berdasarkan surat persetujuan tujuannya adalah menghasilkan kelembagaan menpan untuk eselon iii bawah yang hemat struktur dan kaya akan fungsi. meliputi: penyempurnaan, penataan, maksudnya, secara organisatoris, strukturnya pemindahan lokasi dan pembentukan sederhana, prosedurnya jelas dan pengelola upt, kanwil dan unit unit organik pusat lainnya mandiri. sedangkan secara fungsi lingkungan setjen, itjen, dirjen, badan al, hasil kegiatannya bersifat profesional, dan atau pusat lingkungan: aplikasi prosedurnya rapi dan implementasi. departemen maupun deputi deputi lembaga dan instansi instansi pemerintah lingkungan land: yang telah melakukan perampingan organi segmen dan amen lingkungan sasi birokrasi adalah sebagai berikut. menko meng, sebanyak (lima dalam tahun anggaran puluh delapan) buah dengan rin departemen instansi lingkungan cian: kantor menko meng. (a) penataan organisasi sebanyak departemen instansi lingkungan buah, departemen, (b) penataan nomenklatur dan atau instansi lingkungan sekretariat literatur lingkungan departemen lemtertina. sebanyak buah: instansi lingkungan land. (c) penataan unit pelaksana teknis beberapa instansi lingkungan meme lingkungan departemen sebanyak lintah daerah tingkat dan ii. buah, dalam tahun anggaran (d) pedoman organisasi daerah dengan perampingan organisasi yang dipaku bentuk keputusan mendagri kan dengan keputusan presiden untuk sebanyak buah: eselon atas adalah: (e) pedoman organisasi land yang keppres nomor tahun meli akan ditetapkan dengan keppres puti penyempurnaan organisasi dan sebanyak (satu) buah, tata kerja: (f) penataan eselonisasi lingkungan lingkungan direktorat jenderal departemen land pemda seba penyempurnaan orga anggaran, departemen keuangan, nyak buah, isasi yang meliputi sekretariat jenderal, badan dan kegiatan perampingan organisasi lain iia pusat lingkungan departemen yang menonjol dalam kurun waktu metil parent biprapus sosial adalah dihapuskannya kandea perubahan selembar keppres nomor tahun pada daerah tingkat percontohan, yang onan, terms peran lingkungan departemen dan pemukiman diintegrasikan dalam dinas tingkat ii, sedang insan organi ter merambah hutan yang meliputi penambah kan untuk urusan yang belum diserahkan bad (satu) direktorat jenderal, yaitu ditjen akan ditangani oleh kanwil terkait. sent energy lari pembinaan masyarakat transmigrasi, dan dalam tahun anggaran anggaran penataan tugas dan fungsi seluruh organi dalam kaitannya dengan upaya pe telah mendapat persen sisinya. sampingan birokrasi baru baru ini, tujuan keppres nomor tahun berupa pemerintah telah mengambil berbagai amp pak eka peleburan departemen perindustrian langkah strategis, antara lain yaitu: sebanyak (seratus dan perdagangan yang meliputi pe dengan keppres nomor tahun enam) buah leburan organisasi setjen, itjen dan dilakukan perubahan nomenklatur bagian pan dalam kabinet pembangunan biro organisasi menjadi biro hukum penyempurnaan dan penyusunan dan organisasi pada sekretariat jenderal pedoman kelembagaan. lingkungan departemen luar negeri. untuk mendukung kebijaksanaan peran dengan keppres nomor tahun ringan organisasi agar sesuai dengan visi dan dibentuk badan pengembangan sumber misi yang diembannya, telah disusun beber daya dan teknologi pariwisata, pusat konsep pedoman kelembagaan antara lain: sistem informasi dan sekretariat badan, rancangan keppres tentang pokok serta penataan nomenklatur maupun pokok organisasi departemen: tugas fungsi pada unit sekretariat rancangan keppres tentang pokok jenderal, direktorat jenderal pada pokok organisasi lembaga pemerintah departemen parpostel. selain itu, juga non departemen land): dilakukan penataan tugas dan fungsi rancangan keputusan menpan ten pada direktorat jenderal perhubungan tang perhitungan penetapan eselonisasi darat, direktorat perhubungan laut jabatan, lingkungan departemen perhubungan rancangan keputusan menpan ten dengan keppres nomor tahun tang penghitungan beban kerja. pada departemen koperasi dan konsep konsep rancangan tersebut masih pembinaan usaha kecil dibentuk pusat dalam proses penyelesaian dan diharapkan data dan informasi, serta dilakukan dalam memasuki replika vii rancangan penyempurnaan dan penataan nomen pedoman tersebut sudah dapat direalisasikan. latar serta tugas dan fungsi pada sel lebih dari itu dalam rangka menciptakan ruh direktorat jenderal lingkungan organisasi yang selain responsif dan mampu departemen koperasi dan pembinaan mengantisipasi tantangan global, juga dalam pengusaha kecil. rangka peningkatan kualitas sumber daya keputusan keputusan tersebut diambil manusia serta penyempurnaan sistem dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan prosedur termasuk pemanfaatan teknologi produktivitas kerja instansi pemerintah informasi telah disusun konsep kajian menge tersebut dalam menghadapi pasar global yang nai peningkatan kapasitas kelembagaan. sarat dengan kompetisi dewasa ini dan masa mendatang. pelaksanaan hari kerja selain langkah langkah kebijaksanaan strategis yang didasarkan atas keputusan pelaksanaan (lima) hari kerja dalam satu presiden, kantor menpan juga menerbitkan minggu lingkungan instansi pemerintah berbagai surat persetujuan bidang kelam secara resmi mulai diberlakukan tanggal bagian yang diberlakukan pada pegawai oktober sejak dikeluarkan keppres eselon iii bawah meliputi: penempur nomor tahun tentang hari dan jam naan, penataan, pemindahan lokasi dan pem kerja lingkungan instansi pemerintah. bentukan upt, kanwil dan unit unit organik menurut keppres tersebut, pelaksanaan pusat lingkungan setjen. itjen, dirjen dan (lima) hari kerja ini untuk tahap pertama baru badan maupun. pusat, lingkungan diberlakukan lingkungan instansi pemeran departemen maupun deputi deputi tah tingkat pusat dan jajaran pemerintah lingkungan land, serta segmen dan amen daerah khusus ibukota jakarta, sedangkan jo santan penyerap lingkungan meng menko. bagi daerah lainnya akan menyusul setelah (ima) hari penyempurnaan organisasi yang meliputi daerah yang bersangkutan benar benar siap pembentukan, penataan, perubahan kelima dan membutuhkan. sadis" dunia laa gaan, termasuk perampingan organisasi verse kebijaksanaan penerapan (lima) hari mual dari petunjuk but dalam tahun anggaran telah kerja ini sesungguhnya berawal dari petunjuk bapak presiden kepada mendapat persetujuan menpan sebanyak bapak presiden kepada menpan bina menhan bira (tigaratus duapuluh dua) buah dengan graha tanggal juli tentang perubahan ami panai rincian sebagai berikut: hari kerja lingkungan instansi pemerintah grand tanggal jun pembentukan, penataan dan perubahan dari (enam) hari kerja menjadi (lima) hari ferifano perubah kelembagaan lingkungan: kerja tanpa mengurangi jumlah jam kerja yang hari kerja ling lembaga tinggi negara sebanyak ada. una (enam) buah: adapun sasaran sesungguhnya yangingin mel dai meng menko sebanyak (tigapuluh dicapai dari kebijaksanaan penerapan (lima) ringan dari (enam) enam) buah: hari kerja tersebut, adalah: hari kerja menjadi departemen sebanyak (auratus meningkatkan efisiensi, efektivitas dan (lima) hari kerja tanya enampuluh lima) buah, produktivitas pegawai negeri, khususnya pan mane yaa land sebanyak (sebelas) buah: dalam memberikan pelayanan kepada ma menu juan kejaksaan agung (empat) buah: syarikat: jam kerja yang ada. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam kabinet pembangunan meningkatkan kegairahan bekerja serta tah tingkat pusat dan pemda dki jakarta kesejahteraan pegawai dan keluarganya: adalah hari dari senin sampai dengan menyediakan waktu lebih banyak bagi jum'at, pegawai untuk melakukan kegiatan sosial jam kerja senin kamis kemasyarakatan termasuk untuk tembi waktu istirahat naan keluarga dan komunikasi dengan jam kerja jum'at masyarakat sekitarnya, khususnya waktu istirahat masyarakat pedesaan, dikecualikan dari yang tersebut dalam berdasarkan petunjuk presiden tersebut, butir atas adalah: maka dipandang perlu melakukan uji coba pe unit kerja yang tugasnya bersifat pem serapan (lima) hari kerja secara nasional berikan pelayanan kepada masyarakat, seluruh jajaran instansi pemerintah pusat lembaga pendidikan mulai dari sd, dan daerah yang diberlakukan selama (satu) slip dan sta. tahun mulai tanggal agustus sampai pelaksanaannya ditetapkan oleh menteri dengan agustus atau pimpinan lembaga pemerintah sete hasil uji coba kemudian dievaluasi ber lah dikoordinasikan dan mendapatkan per pasarkan pencapaian sasaran sasaran verse tujuan menpan. but. dari hasil evaluasi ini disimpulkan hari dan jam kerja bagi abri, termasuk bahwa: pns nya ditetapkan tersendiri oleh men kenyataannya menunjukkan bahwa pen teri hankam setelah mendengar perti japan (lima) hari kerja lingkungan tangan panglima angkatan bersenjata. instansi pemerintah belum dapat dilas hari dan jam kerja bagi pemda tingkat kanakan serentak secara nasional, karena lainnya, lembaga pemerintah tingkat pu kondisi dan kebutuhan masing masing sat daerah dan pemda tingkat ii, daerah berbeda. oleh karena itu, perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan dilaksanakan secara bertahap. untuk tahap kesiapan dan kebutuhan masing masing pertama diprioritaskan bagi instansi daerah. pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah tingkat pusat dan menteri dalam negeri atau menteri teknis lingkungan pemerintah daerah khusus yang bersangkutan, setelah dikotori ibukota jakarta. pasukan dan mendapatkan persetujuan sebaliknya kelancaran pelayanan masa menpan. rakyat menjadi terhambat apabila penerapan menteri atau pimpinan lembaga pemeran (lima) hari kerja diberlakukan secara me tah yang menetapkan hari kerja dapat rata bagi seluruh instansi pemerintah tampa mengatur penugasan siaga tugas pada hari pengecualian. oleh karena itu, dipetik sabtu lingkungan masing masing. bangka perlunya diadakan pengecualian mengingat penetapan pemadatan hari khususnya bagi unit unit kerja aparatur kerja daerah daerah tidak diperlakukan pemerintah yang menjadi ujung tombak sama sesuai dengan kondisi daerah, maka pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat dikeluarkanlah surat menpan nomor yang sifatnya mendesak dan urgen, misal yang intinya adalah sebagai nya: rumah sakit klinik: pemadam kena berikut: karang telepon: listrik: air minum: pengatur pemerintah daerah, kecuali pemda dki lalu lintas: keamanan dan ketertiban: pe jakarta, dapat melaksanakan ketentuan makanan: kebersihan: media massa tertentu keppres nomor tahun apabila tv, radio): transportasi (darat, udara, benar benar telah siap laut, termasuk pelabuhan terminal): me bagi instansi dilingkungan propinsi pemda teknologi dan geofisika: proyek pembantu tingkat dan kotamadya daerah tingkat nan (pusat dan daerah): sekolah sekolah, yang merupakan ibukota propinsi pulau pelayanan pajak: sim: stok, dan lain lain jawa, kecuali propinsi d.i. yogyakarta yang relevan. dapat segera mengajukan permintaan per berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka tujuan untuk penerapan hari kerja dikeluarkan keppres nomor tahun dalam seminggu sesuai ketentuan yang sebagai penyempurnaan keppres nomor berlaku. tahun tentang jam kerja pada kantor bagi propinsi daerah tingkat dan kantor pemerintah dan keppres nomor kabupaten kotamadya daerah tingkat tahun tentang jam kerja dalam luar pulau jawa, karena belum siap perlu daerah khusus ibukota jakarta. pokok pokok menghentikan pelaksanaan uji coba hari substansi yang diatur dalam keppres kerja dalam seminggu sambil mempersiap tersebut antara lain sebagai berikut: kan diri untuk pengajuannya pada tahap hari kerja untuk seluruh lembaga pemeran berikutnya. bagian pan dalam kabinet pembangunan model pelayanan umum. dan sekaligus penetapan unit pelayanan percontohan dilakukan oleh panitia untuk mendorong aparatur pemerintah penentu tingkat akhir panther) yang dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan keanggotaannya terdiri dari unsur mutu pelayanan masyarakat, dalam periode unsur masyarakat organisasi semasa pelita kantor menpan menyerang rakitan, antara lain yayasan lembaga gerakan program model pelayanan umum. konsumen indonesia lki), kamar penyelenggaraan program ini diperkuat dagang dan industri indonesia kadin), pula dengan keluarnya inpres nomor persatuan wartawan indonesia pwi), tahun tentang perbaikan dan pening dan mass media ibukota kompas, kata mutu pelayanan aparatur pemerintah suara pembaruan, media indonesia, kepada masyarakat, yang pada intinya mem republika, surat karya). berikan kewenangan kepada menpan untuk melakukan koordinasi yang sebaik baiknya kriteria penilaian: dengan para menteri departemen pimpinan kriteria dasar penilaian dalam rangka lembaga pemerintah non departemen dan memilih dan menentukan unit unit pemerintah daerah untuk mengambil lang pelayanan percontohan adalah mengacu kah langkah perbaikan dan peningkatan kepada (delapan) prinsip pelayanan mutu pelayanan bidang bidang pemeran umum yang baik sebagaimana dimaksud tahan, pembangunan dan kemasyarakatan. dalam keputusan menpan nomor: dengan dukungan inpres tersebut, mulai tentang pedoman tatalaksana tahun program model percontohan pelayanan umum, yaitu: pelayanan umum dilaksanakan, yaitu dengan kesederhanaan, dalam arti prosedur ta cara memilih dan menyeleksi unit unit acara pelayanan umum diserang kerja kantor pelayanan pemerintah pusat gerakan secara mudah, lancar, cepat, dan daerah (termasuk bumn d) yang telah tidak berbelit belit, mudah dipahami menunjukkan kinerja pelayanan terbaik dite dan mudah dilaksanakan. takkan sebagai percontohan. dan kepada unit kejelasan dan kepastian, dalam arti pelayanan tersebut atas keberhasilan kinerja adanya kejelasan dan kepastian menge pelayanannya diberikan penghargaan abdi nai: satyabakti oleh pemerintah. prosedur tatacara pelayanan untuk memberi pedoman acuan dalam umum, rangka penyelenggaraan program model persyaratan pelayanan umum, baik pelayanan umum ini, dikeluarkan keputusan teknis maupun administratif, menpan nomor tentang pedoman unit kerja dan atau pejabat yang penganugerahan penghargaan abdisatyabakti berwenang dan bertanggung jawab bagi unit kerja kantor pelayanan percontohan dalam memberikan pelayanan an, yang antara lain mengatur hal hal sebagai umum, berikut: rincian biaya tarif pelayanan umum dan tatacara pembayaran mekanisme pemilihan unit pelayanan nya, calon percontohan. jadwal waktu penyelesaian pelayan dalam rangka pemilihan seleksi unit pe umum, layanan calon percontohan dilakukan penilai hak dan kewajiban baik bagi pem secara berjenjang, yaitu: beri maupun penerima pelayanan penilaian tahap pertama dilakukan oleh umum berdasarkan bukti bukti panitia penilai tingkat instansi yang penerimaan permohonan kaleng diketuai oleh sekretaris jenderal kanannya, sebagai alat untuk departemen sekretaris atau deputi memastikan pemrosesan pelayanan umum administrasi land sekretaris umum, wilayah daerah tingkat pejabat yang menerima keluhan penilaian tahap kedua dilakukan oleh masyarakat. panitia penilai tingkat nasional yang keamanan, dalam arti proses serta hasil diketuai oleh menpan beranggotakan pelayanan umum dapat memberikan ke pejabat pejabat instansi terkait tingkat amanat dan kenyamanan serta dapat pusat, antara lain bappenas, depan memberikan kepastian hukum. temen keuangan, departemen dalam keterbukaan, dalam arti prosedur ta negeri, lan, sekretariat negara dan acara, persyaratan, satuan kerja pejabat kantor menpan. penanggung jawab pemberi pelayanan penilaian tahap ketiga atau tahap akhir umum, waktu penyelesaian dan rincian dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian pan dalam' kabinet kembang biaya tarif dan hal hal lain yang berkaitan kepada unit unit pelayanan yang walaupun dengan proses pelayanan umum wajib belum menunjukkan kinerja pelayanan yang diinformasikan secara terbuka agar mudah optimal, namun telah berupaya mengambil diketahui dan difahami oleh masyarakat, langkah langkah perbaikan kinerja pelayanan baik diminta maupun tidak diminta. secara bertahap sesuai prinsip prinsip efisien, dalam arti: pelayanan umum yang baik sebagaimana di persyaratan pelayanan umum hanya maksud dalam keputusan menpan nomor dibatasi pada hal hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran penghargaan abdisatyabakti untuk serta pelayanan dengan tetap memperhatikan kalinya diselenggarakan istana negara keterpaduan antara persyaratan dengan pada tanggal agustus kepada unit produk pelayanan umum yang diberi peraih piala dan unit penerima piagam. kan, untuk tahun kedua diselenggarakan pada dicegah adanya pengulangan penuh tanggal september kepada unit kelengkapan persyaratan, dalam hal penerima piala dan unit penerima piagam. proses pelayanannya mempersyaratkan dalam kesempatan tersebut sekaligus bapak kelengkapan persyaratan dari satuan presiden mencanangkan tanggal september kerja instansi pemerintah lain yang sebagai hari pelayanan masyarakat. pen terkait. cadangan hari pelayanan masyarakat verse ekonomis, dalam arti pengenaan biaya but didasarkan atas pertimbangan bahwa pelayanan umum harus ditetapkan secara pada tanggal september dibentuk wajar dengan memperhatikan: kabinet republik indonesia yang pertama, semu nilai barang dan atau jasa pelayanan yang terdiri dari kementerian dengan tu kdi umum dan tidak menuntut biaya yang gas pokok menyelenggarakan roda pemeran tinggi luar kewajaran: tahan dan pelayanan kepada masyarakat. kondisi dan kemampuan masyarakat dalam perkembangannya, untuk tahun ketiga untuk membayar secara umum, penyerahan penghargaan abdisatyabakti di ketentuan peraturan perundang un laksanakan pada tanggal september dangan yang berlaku. kepada unit penerima piala dan unit keadilan yang merata, dalam arti cukup penerima. an jangkauan pelayanan umum harus piagam program model pelayanan umum diusahakan seluas mungkin dengan distrik ini walaupun baru berjalan (tiga) tahun, busi yang merata dan diperlakukan secara namun dinilai cukup berhasil karena sifat pro diya tik pulau adil. gram ini sangat sesuai dengan budaya bangsa nan ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan indonesia, yaitu budaya panutan. pelayanan umum dapat diselesaikan dalam keberhasilan atau dampak positif sebagai kurun waktu yang telah ditentukan. akibat langsung dari penyelenggaraan pro khusus gram ini adalah: kasi pemberian penghargaan. bahwa unit unit pelayanan percontohan pada hakikatnya dengan tujuan untuk penerima penghargaan abdisatyabakti memotivasi dan mendorong upaya unit unit ternyata menjadi tempat kunjungan studi pelayanan agar belom banding unit unit pelayanan lainnya, de meningkatkan ki ngan tujuan untuk mempelajari dan men s3, kerjanya untuk meja contoh kiat kiat dalam memperbaiki biner unit unit pelayanan pelayanan untuk selanjutnya dapat dite "ah percontohan, maka atas rapikan unit pelayanannya. hasil studi nb, prestasinya itu diberi ban ding ini ternyata juga membawa hasil pan kan penghargaan beru positif, dimana unit unit pelayanan person tila piala abdisatya than setiap tahun terus bertambah secara bakti. penghargaan ini kumulatif atau dengan perkataan lain per an: diserahkan langsung bahwa fungsi pemerintahan telah berjalan oleh bapak presiden efektif. rap kepada pimpinan unit bahwa perhatian yang semakin besar oleh naa pelayanan yang pimpinan induk organisasi dari unit bersangkutan dalam pelayanan percontohan, berupa bantuan suatu upacara khusus fasilitas penunjang pelayanan dan berbagai istana negara bentuk perhatian lainnya. penyerahan piala abdisatyabaktiben jakarta. hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tuk penghargaan tertinggi berada sipit samping penghargaan piala abdisatya telah ada komitmen tingkat pimpinan komik mak bukan bakti, diberikan pula piagam abdisatyabakti untuk terus berupaya memperbaiki mutu ina pan kadi pembangunan bagian pan dalam kabinet pembangunan pelayanan berbagai bidang. percontohan. perkembangan kegiatan penetapan unit dinas dinas yang pelayanan percontohan penerima pengajar dibentuk daerah gaan abdisatyabakti mulai tahun sampai tingkat percontohan dengan dapat dilihat pada lampiran iii. setelah berlakunya peraturan pemerintah proyek percontohan otonomi daerah nomor tahun tingkat atas dapat dilihat pada pama lampiran walaupun undang undang nomor untuk menindak tin tahun tentang pemerintahan daerah lanjuti peraturan rea telah menetapkan bahwa titik berat otonomi pemerintah nomor ska daerah diletakkan pada daerah tingkat ii, tahun tersebut ta, pan namun pelaksanaannya masih tersendat maka dikeluarkan sendat. sehubungan dengan itu maka dielu berbagai peraturan bukanlah peraturan pemerintah nomor pelaksanaan lainnya, ter ala tahun tentang penyelenggaraan oto yaitu: menpan t.b, silalahi menyampaikan nomi daerah dengan titik berat pada daerah keputusan mendagri nomor tahun cad oran pada upacara penganan apn bakti istana negara tingkat untuk mendorong dan menggiatkan tentang pedoman organisasi dinas tanggal september pelaksanaan pemberian otonomi tersebut. daerah pada daerah nana man peran untuk mendorong dan menggiatkan tingkat person rin mura pelaksanaan pemberian otonomi kepada than. lan dag daerah tingkat itu dan sesuai pula de bb. keputusan men mem sad ngan hasil rakernas pan agar setiap pan nomor propinsi daerah tingkat kecuali dki jakarta tahun tentang ditetapkan daerah tingkat untuk djadi perubahan jabatan men kan proyek percontohan yang dilakukan struktural eselon iii kan ma: ape melalui studi dan evaluasi lapangan mengenai bawah. hal " wuh penyerahan sebagian urusan pemerintahan keputusan asa ban bidang tertentu kepada daerah tingkat ii. mendagri nomor mar mau untuk menindaklanjuti hasil studi tersebut, tahun ten aman menpan telah membentuk tim studi dan tang pedoman evaluasi pelaksanaan menitikberatkan otonomi pengangkatan, pada daerah tingkat yang ditetapkan de pemindahan dan gagak ngan keputusan menpan nomor tahun pemberhentian pns ega dalam dan dari naa kia tim tersebut telah melakukan studi dan jabatan struktural dan fungsional pada sana tahu evaluasi kabupaten daerah tingkat daerah tingkat percontohan. mendengarkan amanat presiden sebagai sampel dan kemudian ditetapkan instruksi mendagri nomor tahun soeharto sebagai proyek percontohan dengan tentang pedoman penganggaran dan keputusan mendagri nomor tahun ketatausahaan apbd. tentang pelaksanaan proyek percontohan instruksi mendagri nomor tahun oto nomi daerah pada daerah tingkat tentang penghapusan cabang dinas dae (lihat lampiran iv). selanjutnya, kantor rah tingkat dan utd tingkat pada menpan bersama departemen dalam daerah tingkat percontohan, negeri me diadakan pembahasan intensif keputusan kepala bank nomor tahun dengan departemen teknis mengenai jenis tentang petunjuk pelaksanaan pe jenis urusan yang akan dan dapat diserahkan pengalihan jenis kepegawaian pns pada kepada daerah tingkat ii, yang disusul de daerah tingkat percontohan. ngan pembahasan masalah tersebut dengan keputusan bersama mendagri dan bupati kdh tingkat daerah percontohan mendikbud nomor tahun dan yang bersangkutan pada tanggal nomor tentang administrasi januari departemen dalam negeri. kepegawaian daerah tingkat pencanangan otonomi daerah istana percontohan. ne gara, dan sekaligus menetapkan tanggal surat edaran ditjen. anggaran, depan april sebagai hari otonomi daerah . temen keuangan, nomor se pencanangan tersebut merupakan awal diberi perihal pencairan dana pasukannya peraturan pemerintah nomor anggaran belanja rutin kandea yang tahun tentang penyerahan sebagian dialihkan menjadi dinas dinas urusan pemerintahan kepada daerah tingkat daerah tingkat percontohan. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian il: pan dalam kabinet pembangunan surat deputi bidang regional dan daerah, urusan yang semula ditangani oleh bappenas nomor d.iv pemerintah pusat, diserahkan menjadi were perihal inventarisasi kegiatan yang dilas nang dan untuk diurus oleh daerah tingkat ii, kanakan oleh kandea dan cabang cabang yaitu: dinas tingkat pada daerah tingkat urusan pemerintah pusat yang terdiri daerah tingkat percontohan. dari jenis urusan, keputusan mendikbud nomor urusan pemerintah daerah tingkat tentang organi sasi dan tata kerja yang terdiri dari jenis urusan. kantor inspeksi departemen dikbud yang lebih penting lagi, yang diserahkan kecamatan. kepada daerah tingkat percontohan atas keputusan mendikbud nomor tidak hanya urusan urusan, tetapi juga: o0 tentang organi sasi dan tata kerja penyerahan pembiayaan, personalia kantor inspeksi departemen dikbud dan perlengkapan). kabupaten. pengangkatan kepala dinas dengan persen il. keputusan mendikbud nomor tujuan tertulis menteri teknis. tentang perincian tugas sub ba penghapusan kantor departemen. gian, seksi, urusan dan tenaga fungsional pengangkatan eselon iv, termasuk camat, lingkungan kantor inspeksi dep. dik dilaksanakan oleh bupati. bud kabupaten dan kantor inspeksi dep. pembinaan yang meliputi pembinaan tek dikbud kecamatan daerah tingkat nis oleh departemen, pembinaan umum percontohan. oleh departemen dalam negeri dan pem keputusan mendikbud nomor binaan operasional oleh gubernur tentang penutupan kandea dik bupati. bud kabupaten dan kandea dikbud kecamatan (duapuluh lima) daerah pelaksanaan program pan lainnya tingkat percontohan. keputusan menpan nomor guna mendukung kegiatan kegiatan yang tentang penyempurnaan lampiran telah dilakukan dalam kaitannya dengan keputusan menpan nomor ten (enam) program strategis pan tersebut tang perubahan jabatan struktural eselon atas, kantor menpan juga melakukan purba iii bawah dalam lampiran vi, kep gai kegiatan dan kebijaksanaan sebagai pres nomor tahun berikut: keputusan menpan nomor pengawasan melekat wasiat) tentang penghapusan jabatan jabatan sesungguhnya konsepsi kebijaksanaan struk rural eselon iii bawah dalam kegiatan wasiat, yang secara efektif telah lampiran dan keppres nomor diluncurkan melalui inpres nomor tahun tahun tentang jenjang pangkat dan tentang pedoman pelaksanaan peng tunjangan jabatan struktural sebagaimana kawasan melekat, merupakan konsekuensi telah diubah terakhir dengan keppres dalam menunjang program program pen nomor tahun dayagunaan aparatur negara. secara konsep dengan diberlakukannya peraturan signal, pada intinya wasiat merupakan pemerintah nomor tahun tentang fungsi pengendalian manajemen yang di penyerahan sebagian urusan pemerintahan lakukan oleh atasan pimpinan langsung pada kepada daerah tingkat percontohan dan masing masing unit kerja terhadap pelak peraturan pelaksanaannya telah meng santan tugas bawahan yang menjadi tang secara konvensional, hasilkan berbagai kemajuan dan peningkatan gung jawabnya. sesungguhnya kebijaksanaan pada inipun akan jumlah kelembagaan dinas pada daerah inpres nomor tahun merupakan poli jarum saka emosi tingkat percontohan. secara keseluruhan, tica will dari pemerintah ri, yang sudah pes jumlah kantor departemen (yang biasa die berlangsung sekitar tahun untuk mencegah but kandea ) daerah tingkat dan memberantas praktek praktek penyair yang dilakukan oleh percontohan turun dari buah menjadi pangan, pemborosan, penyalahgunaan were atasan pimpinan lane hanya sebaliknya, jumlah dinas nang, dan korupsi lingkungan aparatur mein, meningkat, dari menjadi dinas. negara. kana puisi cabang cabang dinas daerah tingkat upaya mewujudkan aparatur yang prof masing kena pers percontohan, yang semula berjumlah signal dan berkarakter tampak secara jelas berat lap pel laksanakan setelah diberlakukannya peraturan ini telah pada sasaran wasiat yang ditetapkan de tugas bawahan yang dihapus semuanya. ngan inpres nomor tahun tentang stain perubahan tersebut yaitu menurunnya pedoman pelaksanaan pengawasan melekat, jus jadi tanggung jumlah kandea dan meningkatnya jumlah yaitu: jawabnya. dinas mencerminkan semakin banyaknya meningkatkan disiplin serta prestasi kerja mika pai kabinet pembangunan bagian pan dalam kabinet pembangunan dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas: satyalancana karya satya menekan hingga sekecil mungkin pe kalau anugerah abdisatyabakti diberikan penyalahgunaan wewenang: kepada instansi unit pelayanan yang dinilai menekan hingga sekecil mungkin kebo telah memberikan pelayanan sangat baik ran serta pemborosan keuangan negara kepada masyarakat, maka satyalancana karya dan segala bentuk pungutan liar: satya diberikan kepada para pegawai atas mempercepat penyelesaian perijinan dan pengabdian, dedikasi dan loyalitasnya pada peningkatan pelayanan kepada masa pemerintah untuk itu maka diterbitkanlah rakyat: peraturan pemerintah nomor tahun mempercepat pengurusan kepegawaian tentang tanda kehormatan satyalancana sesuai ketentuan perundang undangan karya satya dengan tujuan meningkatkan yang berlaku. semangat kerja dan pengabdian pns. disadari bahwa kiat kiat untuk serealia dengan peraturan sebelumnya, yaitu ikan kelima sasaran tersebut antara lain peraturan pemerintah nomor tahun harus dimulai dengan pemahaman wasiat seorang pns dapat memperoleh penghargaan dan pembenahan sarana wasiat hingga tin satyalancana karya satya hanya satu kali se akan pemberian sanksi oleh atasan imp telah mengabdi selama tahun. itupun inan langsung bila terjadi pelanggaran dalam melalui prosedur yang rumit sehingga se pelaksanaan tugas. sementara itu, dalam seringkali pns tidak memperoleh penghargaan pelaksanaan wasiat, menpan telah me tersebut hingga memasuki masa pensiun, terbitkan kebijaksanaan petunjuk pelak meskipun telah memenuhi persyaratan. tangannya yang dituangkan dalam keputus dengan diterbitkannya peraturan pemerintah menpan nomor tahun tentang nomor tahun seorang pns dapat petunjuk pelaksanaan wasiat. memperoleh penghargaan satyalancana satya dalam kaitan itu, peran menpan dalam karya sebanyak kali, masing masing untuk implementasi kegiatan wasiat, ialah mem masa bakti tahun, tahun dan tahun. berikan pembinaan, pengawasan, dan eval asi pelaksanaan wasiat, terutama mengenai forkompanda pelaksanaan program peningkatan pelak disadari bahwa untuk mengetahui dan santan p3) wasiat. dari hasil pemantauan mengevaluasi efektivitas program pan, dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan diperlukan masukan informasi maupun pe wasiat dari instansi lembaga pemerintah, halaman pengalaman dari pelaksana baik khususnya selama periode kabinet pemerintah pusat maupun pemerintah pembangunan diperoleh gambaran bahwa daerah. pemikiran tersebut kemudian dikenal pelaksanaan wasiat masih belum berjalan disajikan dengan membentuk wadah kegiatan sebagai mana yang diharapkan. pemahaman untuk menampung dan menyalurkan info terhadap hakekat wasiat itu sendiri bagi masi, ide pemikiran dalam konteks zendaya pimpinan atasan unit kerja relatif masih ren gunakan aparatur negara. wadah tersebut yang dah. meskipun secara formal laporan menge kemudian dinamakan forum komunikasi muelonocaraan for nai program peningkatan pelaksanaan) pendayagunaan aparatur negara from wasiat secara kuantitas ada kecenderungan pan). von pug senapan meningkat, namun dalam replikanya belum penyelenggaraan forkompanda selama ini adalah merupakan diimbangi dengan kualitas kegiatan wasiat adalah merupakan salah satu strategi pan . ,', .:. soo itu sendiri evaluasi kegiatan pelaksanaan dalam rangka menjabarkan lebih lanjut kbbi bea wasiat dalam angka dapat dilihat pada laksanakan pan, sehingga diharapkan dapat kep sate spa) lampiran vi). kenyataannya dapat itu meningkatkan mutu manajemen dan pena kan (eu tinju: bukan misalnya dalam hal tindakan pen papan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan pan, jatuhan hukuman disiplin ringan ataupun kajian kajian pan, samping sebagai sehingga diharapkan sedang oleh atasan langsung sebagai tindak wahana koordinasi dalam menyelesaikan nia mei utuk lanjut temuan pelanggaran disiplin masih masalah masalah pan. dapat titik enggan dipaku kan. dalam kurun waktu kabinet pembangun 0none dan menpan dalam melaksanakan misi vi, kantor menpan bekerjasama dengan pertanian efisiensi mengevaluasi dan mengawasi untuk mem departemen dalam negeri dan instansi aek pelita sea berikan pembinaan dalam pelaksanaan was terkait lainnya, dan pemerintah daerah telah sea kat selama ini dibantu oleh ketua lembaga menyelenggarakan forkompanda tingkat sunnah, nek administrasi negara. dalam hal ini peran nasional irian jaya tahun diikuti seong seba lan lebih menitikberatkan pada tugas mem dengan forkompanda tingkat nasional di. foliasi berikan asistensi dan fasilitasi dalam peta manado, sulawesi utara pada bulan jala senen zaman filosofi wasiat kepada instansi november forkompanda tingkat senapan organisasi pemerintah. nasional palu, sulawesi tengah bulan ln. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian ii: pan dalam kabinet pembangunan na november dan pembinaan karier tenaga fungsional. kam forkompanda tingkat late nasional vii jakarta tunjangan pns daerah terpencil. jan aa. bulan maret pns yang bertugas daerah terpencil karo mma forkompanda diberikan tunjangan pengabdian sebesar tita: tega tingkat nasional asam dari gaji pokok. pemberian tunjangan tata pai dengan sebelum pengabdian tersebut didasarkan atas kep kaa nya telah diserang pres nomor tahun tentang aci ya, neh gerakan pada masa tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri ps: kabinet pembangunan sipil yang bekerja dan bertempat tinggal yaitu masing masing daerah terpencil. tujuannya adalah untuk elsa jakarta, surabaya, meningkatkan gairah kerja, pengabdian dan benar dan medan. adapun kesejahteraan pns yang bersangkutan. ska tema dan sub tema dari sebagai tindaklanjut diterbitkan pula forkompanda tingkat keputusan mendagri nomor tahun see nasional dari masing tentang pedoman dan tatacara wakil presiden didampingi menpan masing forkompanda tingkat nasional sela penetapan wilayah terpencil, dan keputusan sapa ban kabinet pembangun an vi, dapat dilihat mendagri nomor tahun tentang jakarta, maret pada lampiran vii. penetapan wilayah terpencil propinsi daerah tingkat irian jaya sesuai tertimbang his manajer men menpan dan dukungan dana sesuai de tata puskesmas dan dokter ngan nota dinas dirjen. anggaran, ptt departemen keuangan. jumlah pegawai yang dalam upaya men berhak menerima tunjangan pengabdian dapatkan masukan sebanyak orang dengan keseluruhan bagi penyempurnaan dana yang dikeluarkan sekitar rp. milyar han. penataan manajemen setahun. je, gen puskesmas dan menurut perkiraan dirjen anggaran, dana pelaksanaan mengada tunjangan pengabdian yang dibutuhkan tuh dokter ptt, tanggal untuk seluruh propinsi yang dinyatakan seba ba. bal november gai daerah terpencil sebesar rp. milyar kantor menpan setahun. hasil kesepakatan yang dicapai uli ii. bekerjasama dengan antara tim pusat dan dirjen anggaran adalah "hk depdagri, depkes dan bahwa perluasan wilayah terpencil yang usia depkes menyerang diprioritaskan adalah propinsi maluku, hanna tema ingin saru pasa gerakan mini lokakarya manajemen pushes kalimantan tengah dan riau kepulauan. forkompanda tingkat nasional mas, dokter ptt dan tenaga keperawatan kantor menpan. para pesertanya terdiri dari program budaya kerja kepala puskesmas dan dokter ptt terpilih untuk meningkatkan etos kerja kalang dari propinsi yang merupakan daerah yang aparatur negara, menpan sejak kabinet diteliti, disertai kepala dinas kesehatan, pembangunan telah menyongsong dan kepala dinas pendapatan daerah dan kepala meluncurkan kebijaksanaan yang menyentuh bagian kepegawaian pemda tingkat stem aspek sikap perilaku aparatur negara, guna pat. dikondisikan dalam suatu iklim kerja yang dalam mini lokakarya tersebut atas kondusif. kebijaksanaan tersebut kemudian telah ditinjau dan dibahas (tiga) aspek dari diformalkan dengan menerbitkan surat ke manajemen puskesmas dan pengadaan putusan nomor tentang pedoman dokter ptt, yaitu: pemasyarakatan budaya kerja. aspek penataan manajemen puskesmas budaya kerja aparatur negara harus yang meliputi masalah kelembagaan, kepe dipahami sebagai budaya yang menunjukkan kawasan ketenagaan, pendanaan, sarana perilaku pengelolaan administrasi pemeran dan prosedur, tahan yang berorientasi pada efisiensi manajer aspek pelaksanaan pengadaan dokter ptt men dan selalu berupaya agar keluaran yang meliputi masalah pengadaan dan administrasi dalam bentuk pelayanan ma pembinaan dokter ptt, syarikat dapat meningkat. untuk itu, upaya aspek tenaga fungsional dokter dan yang dilaksanakan adalah mendorong teru keperawatan yang meliputi masalah pe budaya perubahan sikap dan perilaku rangkaian jabatan fungsional dokter de aparatur agar dalam menjalankan fungsinya ngan pimpinan puskesmas, tunjangan ja sebagai abdi negara, sekaligus abdi ma batan fungsional yang tidak memadai, dan syarikat berlangsung secara seimbang dan 1mika pan dalam kabinet pembangunan vi bagian ii: pan dalam kabinet pembangunan nyata, khususnya melalui satuan organisasi mei pada tingkat yang terkecil. budaya kerja mengandung makna yang kegiatan pengawasan masyarakat lebih dalam dan luas, antara lain mengandung kegiatan pengawasan masyarakat was makna upaya yang dilaksanakan untuk men mas) merupakan bagian dalam sistem pe dorong terwujudnya sikap aparatur agar kawasan. dalam perkembangannya masih dalam menjalankan fungsinya sebagai abdi tetap dimanfaatkan menjadi jalur yang praktis negara, sekaligus abdi masyarakat berulang untuk menyampaikan informasi, keluhan dari sung secara seimbang dan nyata sesuai nilai masyarakat, yang antara lain bermaksud me dan aturan melalui satuan organisasi tempat mengadukan mengenai tindakan, perilaku yang bekerja. berkaitan dengan aspek aparatur negara. tujuan dan manfaat budaya kerja untuk pada era keterbukaan informasi dewasa meningkatkan etos kerja dan mewujudkan ini, rupanya kondisi ini semakin mandi iklim kerja aparatur negara yang kondusif samosir masyarakat, sehingga semakin ber melalui pendekatan perubahan sikap mental sikap kritis terhadap permasalahan yang tim dan perilaku aparatur pemerintah. sasaran bul, terutama mengenai hal hal menyimpang nya adalah meningkatkan produktivitas kerja an, bertentangan dengan hukum, dan rasa dengan berorientasi agar mampu memberikan ketidakadilan yang dilakukan oleh aparatur pengayoman dan pelayanan yang baik kepada pemerintah. misalnya, perilaku aparatur yang masyarakat. bersifat negatif dalam memberikan pelayanan dengan memperkenalkan budaya kerja kepada rakyat berbagai aspek kehidupan dalam administrasi pemerintahan, mempu akan berakibat menurunkan citra aparatur nyai arti dan manfaat antara lain: pemerintah sebagai abdi negara dan abdi menjamin hasil kerja dengan kualitas baik: masyarakat. dan bentuk bentuk pengawasan masyarakat membuka saluran komunikasi, ketemu yang selama ini dipantau oleh kantor men akan, cepat menemukan kesalahan dan pan bermacam macam jenisnya, antara lain cepat memperbaikinya. dapat melalui surat pengaduan, surat kaleng, bentuk bentuk kegiatan dalam upaya untuk instansi atau atasan yang bersangkutan, memasyarakatkan budaya kerja kalangan atau pejabat yang berwenang, surat aparatur dilakukan melalui (empat) tahap kotak pos melalui lembaga swadaya kegiatan: masyarakat dan juga melalui dialog dengan menyelenggarakan ceramah budaya kerja pejabat yang berwenang. bagi pimpinan lingkungan aparatur kantor menpan tetap sepakat menaruh untuk menciptakan komitmen kalangan perhatian yang besar terhadap berbagai ben pimpinan tersebut, tuk kepedulian masyarakat, antaranya de menyelenggarakan pelatihan fasilitator, ngan memberikan pengawasan dan menyan membentuk tim pengarah yang pakan pengakuannya, terutama yang berkas anggotanya terdiri dari pimpinan puncak, tan dengan perilaku aparatur yang menyia ana membentuk kelompok budaya kerja seba pang norma atau aturan, melanggar hukum, ara gai ajang pelaksanaan nilai nilai luhur maupun yang menyentuh rasa ketidakadilan masyarakat was budaya bangsa, uud dan pancasila. menyangkut kepentingan masyarakat banyak. mas) merupakan sebagai tindak lanjut maka dikeluarkanlah mekanisme kerja kantor menpan dalam bagian dalam fei keputusan menpan nomor tahun setiap menerima pengaduan masyarakat, sos agnes tentang kelompok kerja pokja) pengobatan selalu menindaklanjutinya dengan menerus pengawasan. dalam budaya kerja sebagai penyempurnaan kan permasalahan tersebut kepada masing perkembangannya keputusan menpan nomor tahun masing pimpinan instansi lembaga pemeran masih tetap diman diakui bahwa pelaksanaan sosialisasi pro tah yang terkait. penyaluran ini dengan harap ibu delik talaga gram budaya kerja pada kabinet pembangun agar pimpinan lembaga terkait tersebut, ini, frekuensinya tidak sebanyak pada sesuai kewenangannya melakukan tindak lan yang prak bas untu awal mula peluncurannya pada pertengahan jut penanganannya secara sungguh sungguh menyampaikan info kabinet pembangunan namun demikian terhadap obyek atau permasalahan yang wig kebal kesinambungan pelaksanaannya oleh asis diadukan oleh masyarakat. ten menpan bidang pengawasan tetap ass kak yang menjadi perhatian pada periode kabinet pembentukan unit swadaya. antara lain bermaksud pembangunan vi. terlebih lagi konteks pengembangan lembaga swadaya dirasa kuy mengenai budaya kerja menjadi makin relevan dengan kan dapat memperingati beban apbn dan dari kawaii van terkaitnya pada salah satu aspek dalam mendukung perampingan struktur organisasi. biakan gerakan disiplin nasional gdn), yang langkah kebijaksanaan pengembangan lem mos spn dicanangkan oleh presiden pada tanggal bagi swadaya tersebut adalah memberikan aparatur negara dinamika pan dalam kabinet pembangunan langsung atau tidak langsung, semua kegiatan yang dilakukan pegawai negeri sipil harus memberi hasil akhir pelayanan yang baik bagi masyarakat letjen purn) dr. t.b. silalahi, menteri negara pendayagunaan aparatur negara. suara pembaruan, agustus bagian ii: pan dalang kabinet pembangunan otonomi manajemen, khususnya manajemen rsu pusat palembang: keuangan pada unit pelaksana teknis rsu sanalah, denpasar: lingkungan departemen land yang bert rsu mata cicero, bandung. gas memberikan pelayanan langsung kepada rumah sakit yang disetujui menjadi masyarakat dan menerima imbalan atas hasil unit swadaya diminta agar pengelolaan layanannya seperti, antara lain, rumah sakit, kegiatan pelayanan umum penggunaan balai pengujian mutu, balai latihan kerja dan fasilitas rumah sakit yang selama lain sebagainya. lembaga lembaga tersebut ini dilaksanakan oleh pihak tiga akan ditingkatkan menjadi lembaga swadaya yayasan, koperasi, swasta dan lain agar dapat lebih luwes bergerak dan dapat sebagainya) dikembalikan pengelola meningkatkan kuantitas dan kualitas pe lainnya kepada pihak rumah sakit. layanannya dengan memberikan otonomi departemen tenaga kerja: manajemen kepada lembaga lembaga tersebut telah dipersiapkan balai latihan sehingga dapat tumbuh dan berkembang kerja yang tersebar seluruh indonesia secara lebih mandiri, serta dapat me untuk menjadi unit swadaya. tingkatkan mutu aparaturnya. unit swadaya daerah. landasan formal bagi pengembangan unit kebijaksanaan pembentukan unit swa swadaya adalah keppres nomor tahun dana daerah masih menunggu ketentuan tentang unit swadaya dan tatacara lebih lanjut dari menteri dalam negeri. pengelolaan keuangannya. keppres tersebut mengingat beberapa rumah sakit daerah kemudian ditindaklanjuti dengan dielu secara teknis telah dipersiapkan oleh rekannya: departemen kesehatan untuk menjadi rumah keputusan menkeu nomor kmk. sakit unit swadaya, maka rumah sakit tanggal januari tentang daerah telah melakukan uji coba sebagai ketatausahaan dan pertanggung jawaban rumah sakit unit swadaya dengan persatu keuangan unit swadaya pusat: juan dirjen. prod, departemen dalam keputusan menkeu nomor negeri. kmk. tanggal februari tentang tatacara pengusulan dan pen seminar nasional pan tapan satuan kerja instansi pemerintah pada tanggal juli kantor men menjadi unit swadaya, pan menyelenggarakan seminar nasional keputusan menpan nomor ten pendayagunaan aparatur negara dengan tang pedoman penilaian unit swadaya. tema menyiapkan sosok aparatur negara realisasi dari kebijaksanaan pembentukan menghadapi tantangan abad seperti unit swadaya sampai akhir maret adalah yang tercermin dari temanya maksud dan sebagai berikut: tujuan dari penyelenggaraan seminar na unit swadaya pusat: signal pan tersebut adalah untuk benda departemen pertambangan dan energi: pakan masukan tentang sosok aparatur pusat penelitian dan pengembangan yang ideal , terutama dalam memasuki abad teknologi minyak dan gas bumi dan menghadapi perdagangan bebas secara migas" jakarta: global. pusat pengembangan tenaga per sebanyak (enam) topik yang diproses tindakan dan gas bumi cepu, jawa tarikan dan dibahas para nara sumber yang tengah. terdiri dari para ahli berbagai disiplin ilmu departemen pekerjaan umum: pengetahuan, yaitu: pusdiklat wilayah iv, surabaya: visi pembangunan dalam pjp ii , gambar pullata dan pemetaan jakarta, masyarakat indonesia tahun yang mann aan puslitbang perairan, bandung: disampaikan oleh prof. dr. ginanjar bea mbak puslitbang jalan, bandung: kartasasmita dan prof. ir. milik hendra seminar nasional pan puslitbang pemukiman, bandung. jaya, sc., ph. tersebut adalah untuk departemen kesehatan: perkiraan perkembangan lingkungan stra mendapatkan masukan rsu persahabatan, jakarta, tepi bidang politik pada abad dalam aap mean rsu fatmawati, jakarta, skala global, regional dan nasional, yang nang sosok para rsu hasan sadikin, bandung: berpengaruh terhadap pembentukan sosok tur yang ideal , tertua rsu tegalyoso, klaten, aparatur negara yang disampaikan oleh dalam memasuki rsu dr. ciptomangunkusumo, prof. dr. leyman simetris abad dan meno jakarta, perkiraan perkembangan lingkungan pee see rsu dr. variasi, semarang: strategi bidang ekonomi pada abad hadapi perdagangan rsu dr. ardhito, yogyakarta: dalam global, regional dan nasional, yang bebas secara global. rsu dr. djamil, padang, berpengaruh terhadap pembentukan sosok pap inet pembantu bagian pan dalam kabinet pembangunan aparatur negara yang disampaikan oleh dalam negeri. penuaan prof. dr. dorodjatun kuncoro jati dan dr. dalam rapat rapat tab sjahrir. kerja tersebut kantor perkiraan perkembangan lingkungan stra menpan benda set tepi bidang sosial budaya pada abad pakan masukan omemegama dalam skala global, regional dan nasional, masukan yang sangat maca yang berpengaruh terhadap membentuk berharga tentang hasil sosok aparatur negara yang disamai hasil upaya pe kan oleh prof. dr. selo sumardjan dan prof. singkatan pan, tertua dr. astrid susanto. daerah daerah sistem manajemen sumber daya serta yang merupakan ujung ta hanan dan keamanan negara dalam rangka tombak dari segala rao hg: merasionalisasi nomor tahun upaya pan. . m jis nomor tahun dan nomor tahun serta doktrin hankamneg keputusan men dalam mendukung sosok aparatur negara pan selama kabinet kai abad yang disampaikan oleh jenderal pembangunan untuk mengetahui serba derstr soehuata sedang membawa seminar nasional pendayagunaan tni purn.) edi sudrajat. gai keputusan menpan selama kabinet aparatur negara, tanggal juli perkiraan perkembangan lingkungan pembangunan vi, rinciannya dapat dilihat istana negara. strategik bidang keamanan sampai dengan pada lampiran viii. tahun dalam mempersiapkan sosok aparatur negara yang disampaikan oleh letjen. tni syarat hamid dan dr. nino lenso seminar nasional pan tersebut dihadiri oleh peserta terdiri dari kalangan politisi, darat man kai ma, dpr ri, civitas academica, lembaga heran swadaya masyarakat dan berbagai kalangan lainnya. penerbitan kalawat info pan. any aga pe. dalam rangka menyebarluaskan berbagai go" informasi tentang program program pan, dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, prestasi, motivasi dan kreatif tas aparatur baik pusat maupun daerah, kantor menpan menerbitkan sebuah kala menpan tb. silalahi bersama para warta yang diberi nama info pan . pimpinan lembaga paguyuban pan kalawat yang diterbitkan setiap bulan itu sedang melaksanakan rapat kerja de kemudian dijadikan suplemen dari majalah ngan komisi dpr ri yang mem gia bidang masalah masalah pemerintah manajemen pembangunan yang liter han, khususnya pemerintahan dalam biakan oleh lembaga administrasi negara. negeri. selain info pan , kantor menpan juga menerbitkan buku pendayagunaan aparatur negara dalam pjp dan buku tahun pendayagunaan aparatur negara selubung dengan setengah abad hut kemerdekaan ri. mi maker dengan dpr ri rai: bet" selain kegiatan kegiatan atas, masih bapa banyak kegiatan lainnya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya zendaya gunakan aparatur negara. salah satu kegiatan yang tidak kalah penting dan secara rutin dilakukan adalah mengadakan rapat rapat haa kerja dengan dewan perwakilan rakyat tni republik indonesia, terutama dengan komisi tea dpr ri yang membidangi masalah masalah sebagian penerima: penghargaan pemerintahan, khususnya pemerintahan abdisatyabakti dari satuan satuan kepolisian bergambar bersama kapolri. amina ing bagian iii pkn dalam era globalisasi bab kerikil kerikil tajam seperti yang sering diungkapkan men prasarana yang belum sepenuhnya memadai, pan, letjen tni purn.) dr. t.b. silalahi, s.h. ' ' karena keterbatasan keuangan negara. pada berbagai kesempatan, sasaran akhir dari dengan berhasilnya program zero growth ini pendayagunaan aparatur negara adalah la dapat menghemat anggaran, sehingga dapat kanan yang lebih baik kepada masyarakat. digunakan untuk menaikkan tunjangan fung melalui pelaksanaan program strategik signal, khususnya tunjangan fungsional pan, kantor menpan bersama instansi kependidikan. terkait mengambil berbagai langkah yang secara langsung dapat mendorong aparatur melalui program perampingan birokrasi, baik secara kelembagaan, kepegawaian, misalnya, diharapkan dapat menghasilkan penatalaksanaan maupun melalui pengawasan struktur organisasi pemerintahan yang kecil, memberikan layanan yang lebih baik kepa tetapi efektif (small effective unit). dengan masyarakat. birokrasi yang ramping yang digambarkan dengan organisasi pemerintahan yang tidak dalam hal pembinaan pegawai misalnya, lagi berorientasi kepada struktural, diharap dirasakan adanya berbagai kelemahan yang kan organisasi pemerintahan memberikan harus diatasi dalam mata rantai sistem tembi ruang gerak yang lebih luas terhadap naan pegawai (sistem pembinaan personil) pengembangan sumberdaya manusia apa kelemahan tersebut, terutama dalam re ratu yang lebih profesional, yang pada gilir rekrutmen dan pembinaan karier. rekrutmen annya mampu memberikan layanan terbaik yang berlaku pada waktu itu belum meng kepada masyarakat. kaitkan integritas calon pegawai. kesalahan rekrutmen masa lalu ini akan berakibat kru sambil mengembangkan struktur orga gian pemerintah yang menanggung yang isasi pemerintahan dan kualitas sumberdaya bersangkutan selama atau tahun. manusia aparatur seperti itu seluruh dengan pra jabatan gaya baru yang diserap daerah indonesia yang memerlukan waktu kan sejak tahun rekrutmen pegawai tidak singkat, kantor menpan juga kelak diintegrasikan dengan diklat tersebut, yang kanakan program program lain yang secara menerapkan aspek fisik, mental dan disiplin. langsung dapat mendorong peningkatan kua selain itu, diterbitkan peraturan pemerintah lintas layanan kepada masyarakat, seperti beru nomor dan tahun dimana pa, penganugerahan penghargaan abdi suatu jabatan dikaitkan dengan diklat serta satyabakti kepada unit pelayanan yang dinilai promosi seseorang harus dilakukan melalui dapat memberikan contoh yang baik. dengan baperjakat dan baperjanas. demikian diharapkan penganugerahan verse but dapat mendorong unit unit pelayanan pola yang diletakan dalam sistem tembi untuk bersaing secara sehat dalam me naan personil ini telah memberikan dasar tingkatkan mutu layanannya. selain itu pe yang positif terhadap pola karier seorang penganugerahan satyalancana karya satya dan. pegawai dan perlu terus memantapkan. ke bintang jasa utama diberikan kepada para persediaan anggaran akan sangat mendukung pegawai atas pengabdian, dedikasi dan loyal terlaksananya pola sistem pembinaan karier atasnya kepada pemerintah. disamping dukungan yang konsisten dari aparat yang terlibat dalam masalah tembi meskipun sudah cukup banyak yang naan personil. dihasilkan kantor menpan dalam kabinet pembangunan vi, namun masih terdapat jumlah pegawai yang saat ini mencapai berbagai masalah dan kendala yang perlu lebih dari juta orang merupakan populasi diatasi. yang perlu dire pertumbuhannya, meng ingat jumlah tersebut sudah cukup memadai. keppres nomor tahun yang dalam pada itu tidak bertanya kekuatan mengatur pokok pokok organisasi depan pegawai pada tiap instansi daerah meter temen, misalnya, masih perlu disempurnakan, bukan relokasi pegawai. dengan program karena dirasakan sudah tidak sesuai lagi de zero growth pertumbuhan pegawai akan men ngan perkembangan saat ini dan tantangan dorong upaya peningkatan kualitas pegawai yang akan datang. begitu juga peraturan dan relokasi pegawai secara seimbang. perundang undangan yang mengatur pokok namun demikian sisi lain dari aspek pegawai pokok pemerintahan daerah seperti yang yang sangat signifikan dalam mengalokasikan termuat dalam undang undang nomor pegawai ialah dukungan dana, sarana dan tahun yang juga dirasakan belum dapat ana mangu bagian pan dalam era globalisasi menampung peralihan dan pelaksanaan pemerintah belum penyerahan sebagian urusan pemerintahan sepenuhnya mampu ja, ita dari pusat kepada daerah, khususnya daerah menerapkan prinsip gs. hang tingkat ii. prinsip pelayanan pan, taat umum yang sederhana, man media pokok pokok organisasi departemen, jelas, aman, terbuka, tea pan ata tgn yang diatur dalam keppres nomor44 tahun efisien, ekonomis, adil ren panai asa ara cenderung disusun dengan minggu dan tepat waktu. maitserki kang) ber tenar eig akan pendekatan proses dan menimbulkan belum jelasnya pado fana. kasi lai ata kesan mendorong keseragaman pola orga man, petunjuk pelak isasi, namun kurang mengacu pada militan santan, dan prosedur beban kerja organisasi. samping itu, de pelayanan umum, ngan dimenangkannya otonomi daerah per mengakibatkan ketidak contoh tingkat ii, struktur organisasinya pastikan bagi kelompok cenderung membesar sehingga terkesan masyarakat yang makna efisiensi dan perubahan peran masa dilayani. hal itu sangat rakyat dalam pembangunan tidak seperti yang menghambat kelancaran layanan, sehingga sasaran penyempurnaan dan diharapkan. selain itu, secara umum dapat mengakibatkan terjadinya biaya tinggi. pengartian aparatur negara. dikatakan bahwa kualitas sumberdaya manu sia aparatur pemerintah masih belum sesuai fungsi pengawasan belum terlaksana seperti yang diharapkan. secara efektif, karena belum mantannya stan dar kinerja yang digunakan sebagai tolok susunan organisasi lembaga pemerintah ukur keberhasilan, yang mengakibatkan sulit non departemen land) belum ada pado nya pengujian terhadap keluaran yang man. land saat ini secara tidak langsung dihasilkan oleh satuan organisasi yang di mengambil asas asas dalam keppres nomor kaitkan dengan misi organisasi yang ber tahun dalam penyusunan organis angkutan. sinyal, padahal misi departemen sangatlah berbeda dengan land. saat ini antara pola pelaksanaan pengawasan masih diwarnai penyusunan organisasi departemen dengan berbagai kelemahan seperti masih kurangnya land, cenderung tidak dapat dibedakan. langkah tindaklanjut hasil pemeriksaan serta padahal, land fungsinya jelas berbeda de pengawasan yang tumpang tindih, sehingga, ngan departemen. perbedaannya adalah antara lain, mengakibatkan belum tempur fungsinya tidak bersifat pengaturan: nanya mekanisme pengawasan diberbagai land lebih bersifat staf, sehingga tidak organisasi pemerintah, yang pada gilirannya mempunyai staf ahli, mengakibatkan berulangnya kesalahan yang land tidak mempunyai perwakilan sama dalam pelaksanaan program. daerah: jabatan eselon land, hanya untuk banyaknya keluhan yang disampaikan kepala ketua land, oleh masyarakat sebagai manifestasi dari unit pelayanan dilakukan sekretariat asas menunjukkan bahwa sistem pe land (jabatan eselon ii). kawasan masih perlu disempurnakan, dari sistem pengawasan yang cenderung represif pada saat ini, lingkungan land masih menjadi preventif. terdapat keanekaragaman literatur dan nomenklatur. misalnya, nomenklatur biro hasil laporan pan tahun pada biro pusat statistik, sedangkan nomen bidang pengawasan menunjukkan bahwa banyaknya keluhan latar biro sudah dibakukan sebagai unit penyimpangan dan penyalahgunaan were . #.julius oleh eselon ii. nang yang terjadi lingkungan aparatur negara selama periode april sampai dengan masyarakat sebaga! upaya perlunya penyempurnaan dan desember tercatat kasus dengan 0s 1s curi vus kelengkapan pedoman dimaksud, ditambah jumlah pegawai yang ditindak sebanyak ejekan bah lagi dengan memperjelas sistem dan prosedur orang. sana ana sistem pengawasan pemerintahan secara keseluruhan akan me ld: mengakibatkan posisi, wewenang menjadi jelas dari jumlah pegawai yang terlibat, (senin pula. keadaan ini akan mempersempit perlu pegawai golongan yang terkena tindakan dori siklon pes ang dalam hal penyalahgunaan wewenang. menempati urutan teratas, yaitu sebanyak. conde orang atau dari keseluruhan jum keine apa ind demikian juga bidang penatalaksanaan, lah dari golongan pegawai yang ditindak, pena pepe pena fungsi pelayanan umum oleh aparatur namun jika dibandingkan dengan kemlu preventif. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian il: pan dalam era globalisasi tuhan jumlah pegawai golongan yang negara tetangga dan kekurangan pangan berjumlah orang, maka proses sebagai akibat panjangnya musim kemarau, tadinya hanya sedangkan pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang persentasenya terbesar terkena tindakan bidang politik misalnya terjadinya terpecah adalah pegawai golongan iv, yaitu dari han lingkungan pdi, dan yang terakhir keseluruhan pegawai. adalah krisis ekonomi dan moneter. sebagai akibat dari krisis yang bertubi tubi itu, maka kiranya perlu dikemukakan sinibahwa hanya dalam waktu beberapa bulan saja, angka angka tentang peristiwa atau perlu berbagai bidang kehidupan bangsa indonesia atan penyimpangan tersebut atas meru telah mengalami kemunduran luar biasa. pakan angka yang tercatat dari hasil laporan resmi saja, tidak termasuk penyimpangan dan sebagian masyarakat berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang yang tidak ter terjadinya krisis yang beruntun itu diare catat luar laporan resmi yang jumlahnya akan kurangnya kemampuan aparatur tidak diketahui. negara untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan mengatasinya secara cepat dan tepat. penyusunan anggaran pembangunan demikianlah maka meskipun kita merasa aparatur negara dan koordinasi pelaksanaan bahwa telah banyak kemajuan yang kita per pembangunan sektor aparatur negara pada oleh sebagai hasil pembangunan aparatur instansi pemerintah masih belum sepenuhnya negara selama ini, namun ternyata masih melibatkan menpan. hal ini disebabkan belum mengimbangi kebutuhan yang timbul karena berdasarkan keppres nomor sebagai akibat dinamika perubahan situasi tahun tentang pelaksanaan anggaran dan kondisi yang begitu cepat. pendapatan dan belanja negara ditetapkan bahwa kenyataan membuktikan bahwa semua untuk program yang bersifat lintas sektoral kendala dan tantangan tersebut merupakan dan atau bersifat lintas lembaga meru kerikil kerikil tajam yang tidak hanya pakan satu kesatuan program yang tahap mengganggu dan menghambat pembangun pekerjaannya dilaksanakan secara beru an, tetapi bahkan mengancam eksistensi rutan atau bersamaan, ditunjuk penang bangsa dan negara yang kita cintai ini. jika gung jawab program tingkat pusat oleh kerikil kerikil tajam itu tidak segera di menteri negara perencanaan pembangun singkirkan, cepat atau lambat akan dapat nasional ketua badan perencanaan membuat kita tergelincir dalam perjalanan pembangunan nasional. sehingga akan makin jauh dari gerbang ken penanggung jawab program yang mak cana untuk membawa bangsa indonesia sud mempunyai tugas melakukan pada cita cita proklamasi kemerdekaan, yaitu koordinasi dengan instansi proyek terkait ma syarikat adil dan makmur yang telah kita dalam menyusun rencana kegiatan pelak tempuh selama setengah abad. santan dan pengendalian pelaksanaannya, serta bertanggung jawab atas keberhasilan program. sudah barang tentu keadaan ini menyulut kan menpan dalam mengkoordinasikan kegiatannya khususnya program program luar prasarana dan sarana aparatur tetapi merupakan program peningkatan efisiensi aparatur, yang menurut keppres nomor tahun merupakan tanggung jawab menpan. seolah olah menguji sampai sejauh mana keberhasilan pembangunan aparatur negara selama ini, maka mengakhiri pelita vi, sejak awal tahun negara yang kita cintai ini mengalami berbagai krisis hampir semua bidang kehidupan masyarakat dari mulai kri sis sosial berbau sara beberapa daerah, kasus pemulangan puluhan ribu tki, kasus kebakaran hutan yang sampai mengalami sinar pap kabinet pembantu bagian hi: pan dalam era globalisasi aan a it men nii arena. mem aka tan bin una para anggota dewan memberikan masukan masukan yang berharga dalam upaya peningkatan pendahagi maan aparatur negara. latar sasa utk stm tr. ka: "cn cm, mete menpan t.b. silalahi dan menteri ketua cop republik sosialis vietnam, mr. phon noc tuang sedang tukar menukar naskah kesepakatan, mei jakarta. yap pacet kak kan ttg yen tati us) ia. lan send ti wah au. ng) kan naa tapal sen menpan t.b. silalahi sedang menyampaikan laporan pada upacara pembukaan seminar nasional pendayagunaan aparatur negara yang diselenggarakan oleh kantor menpan bersama paguyuban pan. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian dalam era globalisasi bab vii ( s empu stake er. menpan sosok aparatur negara dalam abad ke kemajuan kemajuan revolusioner bi perdagangan bebas mengakibatkan tim dang iptek terutama iptek bidang bulunya berbagai peluang, antara lain, laju per infromasi, transportasi dan komunikasi tumbuhan ekonomi yang lebih dinamis, pasar mengakibatkan percepatan proses transfer luar negeri yang lebih luas, dan arus modal masi global arah borderless society , serta tenaga kerja yang lebih meningkat. masyarakat dunia tanpa batas batas geologi namun, hal itu juga menimbulkan berbagai tik, yang berdampak sangat besar terhadap konsekuensi dan tantangan yang meng segala aspek kehidupan manusia: ekonomi, harumkan industri nasional menghasilkan sosial, budaya, politik, pertahanan dan ke produk produk yang memenuhi standar amanat, dan lain sebagainya. dengan kata internasional, yang berarti pula perlu lain, globalisasi akan menciptakan tata hu didukung oleh sumber daya manusia yang bunga masyarakat baru, struktur sosial dan berkualitas sehingga siap menghadapi dan sistem ekonomi baru, bahkan sikap mental mengatasi kondisi yang sarat persaingan glo dan persepsi budaya baru dalam kehidupan bal, baik yang menyangkut kinerja, mo masyarakat yang tidak mungkin diimbangi modernisasi fasilitas layanan, kemampuan mana dan dikendalikan secara efektif oleh lembaga serial dan masih banyak lagi. pemerintah manapun. dengan demikian, peran masyarakat akan makin menonjol, dalam proses transformasi yang tengah sedangkan peran lembaga lembaga pemeran berlangsung dewasa ini, perubahan dinamika tah akan cenderung pada pemberian arah, sosial masyarakat indonesia yang sangat penciptaan peluang, mengayomi dan mem majemuk ini berlangsung secara cukup berikan dorongan terhadap prakarsa dan dramatis: budaya gotong royong cenderung kreativitas masyarakat. berubah kearah budaya remunerasi, budaya materialistik berubah kearah budaya rasional hal lain yang menonjol ialah bahwa, men listrik, kolektivitas kearah individualistis dan jelang abad dewasa ini, munculnya etika budaya feodal kearah demokratisasi. baru" bidang politik yang berkaitan dengan soal demokrasi, hak asasi manusia, dan keanekaragaman corak budaya ma kepedulian terhadap kelestarian lingkungan syarikat indonesia, keanekaragaman tingkat yang secara intensif dilancarkan oleh negara budaya masyarakat, dan tingkat kecepatan negara maju terutama oleh amerika serikat perubahan budaya masyarakat mencer dan negara negara uni eropa untuk kiper mainkan kompleksitas peta dinamika lakukan secara universal tanpa empedu masyarakat indonesia. dan kompleksitas ikan tingkat perkembangan dan kondisi peta dinamika masyarakat itu menuntut kon sosial, budaya dan ekonomi suatu negara, ter figures pola kebijaksanaan, penanganan masuk negara negara sedang berkembang. pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tingkat dan corak dinamika bidang ekonomi, transformasi global kelompok masyarakat dengan tetap menjaga digerakkan oleh dua kekuatan raksasa, yaitu keserasian perkembangan antara kelompok perdagangan dan teknologi. keduanya saling masyarakat yang ada. terkait dan saling menunjang. plabaticasi akan dari pertahanan dan keamanan, ke poaaongpidgyir eos peningkatan perdagangan mendorong mungkin terjadinya ancaman eksternal proses alih teknologi dan sekaligus juga pe secara langsung untuk jangka waktu satu masyarakat baru penguasaan teknologi. sebaliknya, peningkatan dekade mendatang memang dapat dikatakan teknologi akan memperlancar dan mendorong sangat kecil. namun dalam beberapa waktu arus barang dan jasa. globalisasi ekonomi mendatang, konflik konflik yang terjadi akan stasiun book berarti menyatunya kegiatan ekonomi yang berakar dari persaingan ekonomi. dan dalam bahkan sikap mental dilakukan oleh semua negara dunia. dan waktu yang bersamaan terjadi pula pe dan persepsi budaya dengan disepakatinya tahun saat dim singkatan kadar saling keterkaitan dansaling darinya secara penuh liberalisasi ekonomi dan ketergantungan antar negara sehingga suasana net perdagangan bebas dunia, memungkinkan konflik akan menjadi semakin rumit diisi. sakti harus barang dan jasa secara bebas keluar meskipun terjadi hanya dalam dimensi ekonom mungkin kumbang masuk setiap negara. situasi seperti itulah dan perdagangan. yang tak lama lagi suka atau tidak suka, efektif oleh lembaga siap atau tidak siap akan dihadapi oleh meskipun konflik politik semakin surut, mean an, semua bangsa dunia, termasuk bangsa namun dalam mengejar kepentingan ekonomi permana ierrnapoa idea: dan perdagangan dalam persaingan global kadi pembantu bagian ih: pan dalam era globalisasi akan dipergunakan cara cara penekanan yang mendukung pelak gan bersifat non tarif seperti masalah hak asasi santan pjp dan bi: dera manusia, demokrasi dan kelestarian lingkung dapat mengantisipasi anta kl, yang berpengaruh terhadap biaya produk tantangan serta perlu si. ang abad men ale datang, yaitu: secara internal, konflik budaya , kesan aparatur negara 3g) jangan antar kawasan, kesenjangan antar yang mampu golongan ekonomi, dan belum mantannya pe memenuhi kebun layanan aparatur pemerintah kepada ma tuhan masyarakat (ah syarikat diperkirakan merupakan bentuk modern sehingga bentuk hambatan, tantangan dan gangguan diperlukan adanya lain yang perlu diwaspadai. aparatur yang mo dern pula dalam arti ketika ditinggal ir. soekarno dan drs. organisasi, perawat moh. hatta memproklamasikan kemerdekaan an, sikap dan pada tanggal agustus kedua tokoh budaya, serta nilai nilai yang menyewa menpan tb. silalahi bersama para proklamator itu mengantar bangsa indonesia ngawi modernisasi, dan mampu entrants mek bkr pintu gerbang kencana menuju masa informasikan manajemen publik arah nasional pan yang diselenggarakan rakyat ideal seperti yang dicita citakan setiap manajemen yang kompetitif. pada tanggal juli insan indonesia jauh sebelum proklamasi. aparatur negara yang profesional dan masyarakat ideal yang dicita citakan itu berkarakter, yang mempunyai kemampuan adalah masyarakat adil dan makmur . kerja dalam satu bidang yang ditekuni dan masyarakat ideal itu kemudian, oleh bhn bertanggungjawab dalam pelaksanaan digambarkan sebagai masyarakat baru pekerjaannya. aan yang maju, mandiri, berkeadilan dan sejak karena itu, tanpa nyak $080k tera. rasi dan akuntansi suk aparatur lintas merupakan gambaran tentang masyarakat ideal itu unsur penting jaan hanya dapat diwujudkan apabila didukung dalam sistim oleh sistem administrasi yang memadai aparatur negara sehingga segala potensi yang dimiliki bangsa yang modern, yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan dilandasi oleh dera untuk mewujudkan masyarakat indonesia jat rasionalitas yang arah yang dicita citakan itu tadi. tinggi. nilai nilai tang keju quran, kepe untuk menghadapi dan menjawab tan saran dan keadilan tangan zaman yang menghadang hadapan harus menjiwai iri tisu kita abad nanti, dalam sambutannya aparatur negara, pada seminar nasional pan tanggal juli sehingga dapat dah lalu, presiden soeharto mengungkapkan membangkitkan menteri negara ppn ketua paling tidak dua hal yang harus menjadi norma dan wibawa. bappenas, prof. dr. ginanjar pendirian aparatur negara, yaitu: aparatur negara yang tanggap terhadap esa yan pan aparatur negara harus berpegang teguh kebutuhan, aspirasi dan masalah masalah hana nasional pendayagunaan pada pancasila dan undang undang dasar yang dihadapi masyarakat yang di aparatur negara. sebagai tatanan nilai dasar dan layaknya. samping itu diperlukan tatanan aturan dasar. aparatur negara yang tanggap terhadap dengan berpegang pada tatanan nilai dan perubahan dan mampu mempelopori serta aturan dasar itu, aparatur negara harus mengarahkan arah perbaikan. mampu menyesuaikan diri dengan per aparatur negara yang dapat mene kembangan perkembangan yang terus pakan fungsinya secara tepat agar berjalan berkembang. oleh karena itu aparatur secara se iring dan saling menunjang den negara harus dinamis, mempunyai ke gan peran masyarakat, karena peran indi ana: pala pelan ninnin pekan wawasan, senantiasa harus teguh vid dan masyarakat dalam kehidupan dalam prinsip namun luwes dalam pen modern akan makin besar. kebenaran dan rapatnya. aparatur negara harus mampu menetap arus anernnicar apa kan kebijaksanaan kebijaksanaan yang ihr secara, sehingga sementara itu, seminar nasional pan dapat mewujudkan visi masa depan de sean beta tahun telah menghasilkan rumusan ten ngan memanfaatkan peluang globalisasi dago tang sosok aparatur negara yang mampu dan dinamika perdagangan bebas, beserta nokia dan wi. dinamika pan dalam kabinet pembangunan bagian il! pan dalam era globalisasi mengantisipasi kendala dan tantangannya. secara singkat, sosok aparatur negara seperti yang digambarkan oleh presiden soeharto dan dirumuskan lebih lanjut oleh seminar nasional pan tersebut atas harus merupakan manifestasi dari pribadi pribadi abdi negara dan abdi masyarakat. untuk menciptakan sosok aparatur seperti itulah maka kantor menpan dalam kabinet pembangunan secara konsisten kelak kanakan program strategik pan dan program program lain yang mengarah pada pe singkatan sumberdaya manusia sehingga ter cipta aparatur negara yang profesional, tang gap, terampil, handal, berwatak, berakhlak, berwawasan dan dijiwai oleh dedikasi serta semangat pengabdian yang tinggi. dari ciri ciri aparatur negara seba gimana diuraikan atas, dapat disimpulkan bahwa sosok aparatur negara dalam abad akan menampilkan bentuk organisasi datar (flat organization), berorientasi pada penajam visi dan misi yang akan dicapai serta pen angkatan kapasitas kelembagaan yang didukung oleh sumberdaya manusia prof signal, disiplin dan tanggap terhadap peru bahan tuntutan masyarakat. bentuk organisasi demikian, akan melahirkan prosedur kerja sederhana, jelas, cepat, tepat waktu, serta ter kendali. pengendalian tersebut dapat di lakukan dengan pelaksanaan pengawasan melekat wasiat), pengawasan fungsional wasal) dan pengawasan masyarakat asas). kali pembantu epilog epilog. sebuah peristiwa kecil selamat pagi, apa yang dapat kami bantu selamat pagi, pak. nama saya hendra. saya ingin mengurus izin usaha perusahaan yang akan saya dirikan. bagaimana caranya, pak silahkan duduk, pak. ini formulir yang harus diisi. silahkan mengisinya. kalau bapak membawa surat surat lain yang diperlukan, bapak dapat langsung menyerahkan kepa petugas loket nomor tiga sana. silahkan. oh, . selamat atas usaha bapak. semoga berhasil. terima kasih, pak. berapa biaya formulir ini oh, itu nanti saja bapak membayarnya sekalian loket tiga. formulir ini sudah terma suk biaya administratif. terima kasih, pak. setelah mengisi formulir, pak hendra langsung menuju loket tiga dan disambut oleh petugas sana. selamat pagi, apa yang dapat kami bantu selamat pagi, saya mau menyerahkan formulir untuk mendapatkan izin usaha perusahaan yang akan saya dirikan. coba saya periksa. bapak membawa surat asli dan foto kopi surat surat lainnya silahkan menunggu sebentar. baik, silahkan bapak membawa lagi surat surat asli karena sudah saya dicocokkan foto kopinya. seminggu lagi bapak kembali dengan mem bawa bukti pembayaran biaya administrasi untuk mengambil sup dan semoga bapak berhasil. berapa biaya administrasinya tujuhpuluh lima ribu rupiah, sesuai dengan tarif resmi yang berlaku seperti yang dapat bapak lihat papan pengumuman. pak hendra menyerahkan dua lembar limapuluh ribu rupiah dan sambil mengucapkan terima kasih langsung meninggalkan loket. tunggu dulu, pak. ini uang mengembalikannya. seminggu kemudian pak hendra kembali loket tiga. sup nya sudah selesai. ketika pak hendra mau membayar pajak dan mengurus akte kelahiran putranya yang keempat, dan putera pertamanya membuat ktp kantor kelurahan mereka mendapatkan perlakuan yang sama dari petugas yang bersangkutan: pelayanan yang efisien dan ramah. begitu juga instansi instansi lainnya ketika putra pertama pak hendra mengurus sim, dan lain sebagainya. itulah harapan setiap insan indonesia jika berhubungan dengan aparatur negara instan manapun. harapan yang sebenarnya sederhana sekali. harapan yang sekaligus merupakan hak dan tuntutan masyarakat. sosok aparatur seperti itulah yang menjadi dambaan masyarakat dan yang diharapkan pemerintah seperti yang tercermin dari ucapan menpan letjen. tni purn.) dr. t.b. silalahi, pada awal buku ini: langsung atau tidak langsung, semua kegiatan yang dilakukan pegawai negeri sipil harus memberikan hasil akhir pelayanan yang baik bagi masyarakat. dinamika pan dalam kabinet pembangunan sambutan menteri negara pendayagunaan aparatur negara uji syukur kita lanjutkan hadirat tuhan yang maha esa, karena atas perkenan nya buku dinamika pan dalam kabinet pembangunan ini dapat diterbitkan. guna menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran pelaksanaan program program zendaya gunakan aparatur negara pan), diperlukan pemahaman yang lengkap dan utuh tentang upaya upaya pan yang telah dilaksanakan secara konsisten khususnya selama periode kabinet pembangunan vi. masa kabinet pembangunan adalah merupakan periode yang sangat strategis, mengingat periode ini merupakan tahap awal dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang pjp) ii, dan sekaligus juga sebagai masa transisi yang akan mengantarkan bangsa indonesia memasuki abad ke yang juga merupakan era liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas global. oleh karena itu, dalam rangka menyongsong era globalisasi yang sarat persaingan tersebut, dituntut terciptanya aparatur yang profesional dan berkarakter, handal, bersemangat pengabdi tinggi, memiliki visi depan dan tanggap terhadap segala perubahan, sehingga pada gili annya mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. buku ini diharapkan memberikan informasi tentang hal hal yang telah dilakukan selama periode ini dan dapat menjadi bahan untuk mengatur dan menyatukan derap langkah untuk meningkatkan upaya pan masa mendatang. akhirnya, saya penerbitan buku ini. semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. jakarta, januari menteri negara pendayagunaan aparatur negara, neg martial sj) tb. silalahi van app daftar pustaka daftar kepustakaan almanak negara menteri negara penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara republik indonesia, buku pedoman bagi pegawai negeri sipil, kantor menpan, himpunan hasil hasil musyawarah nasional pertama kopi tahun korps pegawai republik indonesia, desember kamus besar bahasa indonesia, edisi kedua, departemen pendidikan dan kebudayaan, balai pustaka, ketetapan ketetapan mpr ri maret departemen penerangan riseperempat abad pengabdian kopi t.b. silalahi, otonomi daerah percontohan, jakarta, maret pa! kabinet pembangunan lampiran susunan kementerian negara yang ditetapkan oleh ppi pada tanggal agustus menteri luar negeri mr' subordo o | ) menteri kehakiman prof sutomo menteri keuangan sami emeikemaknaaan sentimen tokesdree cefmemeikostwan darma besaran muni penyiaran ada demi talotmisasi adi demo tekonges fans amanat sepaiaaae meneifasanan satuan mani hubungan animo topan sumber: almanak negara tahun susunan kabinet yang ditetapkan pada tanggal september no| kementerian nama partai menteri luar negeri achmad soebardjo ) | oo menteri keuangan | aa. maramis menteri kehakiman prof maramis | . jasanya dengan srasimastjolesmsgnpil neilasusiemanarhaha state geli keadaan dwaanyaroamede sate pngiaan ida dana sjotarei tendangan amir ramadan nenek sosial meta kaum sumi) mani koran nun animo takosipso match perbankan abiog tiokajan sumber: almanak negara tahun dinamika pan dalam kabinet pembangunan lampiran susunan kabinet natsir yang dibentuk berdasarkan keppres tahun tanggal september ino| kementerian nama partai masduki wakilperdana menteri hamengku buwono | menteri dalam negeri mri saat menteri pertahanan halim medan megan. mia ind mandi pagaran pendidikan kadang dede dilan sumber: almanak negara tahun susunan kabinet sukiman yang dibentuk berdasarkan keppres tahun tanggal april no| kementerian nama partai perdana menteri menteri kehakiman moh. yamin otemitemnga mejorwsiano maja man sumber: almanak negara tahun dinamika pan dalam kabinet pembangunan vi lampiran susunan kabinet widodo yang dibentuk berdasarkan keppres tahun juni jtameitemngn dame 2s1 mani tengan sendi keadaan bade dilan nacitmsatsa suma tae sumber: almanak negara tahun susunan kabinet ali sastroamidjojo yang dibentuk berdasarkan keppres tanggal juli (kementerian nama partai panlotmipetaman mete pagan pendanaan noh taman sumber: almanak negara tahun lampiran susunan kabinet burhanuddin harahap agustus maret no| kementerian nama partai djojohadikusumo menteri perekonomian ij. kasino katolik menteri pertanian moh. sarjana masduki menteri muda perhubungan hasanuddin buruh mr. gunawan menteri penerangan suan makmur sumber: almanak negara tahun bni ika pan kabinet pembangunan lampiran susunan kabinet ali sastroamidjojo yang dibentuk berdasarkan keppres tahun maret maret wo| kembnteman nama partai tema dalam gei senang) inu |wittmeri pertahanan meki samoamaoio memberi penerangan soe enter kenangan dosa sion menteri pengajaran pendidikan dan marino mangunpranoto pni mean umsnerncara inbitanda rev mahkamah agung wine pododikao anhasapgng some kam doanpengans keuangan samo sumber almanak negara tahun dinamika pan dalam kabinet pembangunan lampiran susunan kabinet juanda yang dibentuk berdasarkan keppres tahun april juli nol kementerian mama tanda dra perdana menteri ketam gaki gawat dana menit deeimara temen dlam negeri sami badannya tmmeienahaman rada otemiatakiman maan eme paman sama menteri perdagangan prof. drs. soemarno achmad muljomiseno) nenek bimas mam menteri pelajaran kol. nazir neneitaejan umam tangan obi menteri sosial dr. semena (kemudian (digantikan oleh mulyadi djojomartono) menteri pendidikan pengajaran dan peta inetirome meri kedalam delete menteri urusan pengerahan tenaga rakyat penetrasi sanad sumber: almanak negara tahun lampiran jumlah jabatan struktural tanggal maret struktural daerah tk. nas (m2 woman san asa sumber diolah dari data bank, mika pan dalam kabinet pembangunan lampiran iii lampiran iii unit kerja kantor pelayanan penerima penghargaan abdisatyabakti tahun s.d. tahun unit kerja kantor pela anan penerima penghargaan abdis bakti tahun ino| unitkerjapenerimapiala |ino| unit kerja penerima piagam kantor pt. pln rayon cempaka putih, jakarta pusat rumah sakit umum daerah rsud) abdul melek propinsi dati lampung bandar lampung perusahaan daerah air minum( dam) kotamadya bogor dinas pengawasan bangunan kotamadya surabaya propinsi dati jawa timur kantor caravan sipil kotamadya semarang kantor catatan sipil kabupaten dari bantul daerah istimewa yogyakarta rumah sakit umum daerah rsud) mataram dam kotamadya padang propinsi dati sumatera barat kantor imigrasi kelas batam perum perumnas cabang vii propinsi dati sulawesi selatan ujung pandang kantor daerah telekomunikasi kandathi) jakarta barat rsud ulin propinsi dari kalimantan selatan banjarmasin kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan jakarta selatan pusat standarisasi dan penelitian keselamatan radiasi batan jakarta selatan balai pengobatan penyakit paru paru surakarta dalam kotamadya manado propinsi dati sulawesi utara satuan reserse kepolisian resort bekasi dinas pekerjaan umum kabupaten dati badung propinsi dati bali unit pengujian kendaraan bermotor dalam ujung pandang transit transmigrasi pondok kelapa kantor wilayah propinsi dati sulawesi selatan departemen transmigrasi jakarta ll.amgat kotamadya palembang kantor urusan agama kua) cengkareng jakartaamatan matangkuli, kab. dati aceh utara terminal madya kisaran, kabupaten dati asahan, sumatera utara rumah sakit umum daerah dr. pirngadi, medan pt. pln persero) wilayah ranting lubuk pakam cabang medan, sumatera utara dam tirta uli, kotamadya daerah tingkat kantor urusan agama kec. kotapinang kabupaten pematang siantar, sumatera utara dati labuhanbatu, sumatera utara dam kotamadya dati padang, sumatera barat rumah sakit dr. achmad mochtar bukittinggi, sumatera barat kantor imigrasi kelas batam, riau unit pengujian kendaraan bermotor dalam tk. propinsi dati sumatera barat rumah sakit umum dr. abdul melek, bandar lampung,| kantor kec. sukawati kotamadya dati lampung pekanbaru, riau pt. pos indonesia persero) kantor pos kelas jakarta pusat, transit transmigrasi propinsi dari riau dki jakarta pt. pln persero) rayon cempaka putih jakarta pusat, kantor kec. tunggal ilir kab. dati tanjung dki jakarta jabung, kuala tunggal, jambi kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, jakarta selatan, rumah sakit umum propinsi dati bengkulu dki jakarta transit induk transmigrasi pondok kelapa kantor wilayah kantor samgat kotamadya dari palembang, dept. transmigrasi dan pph dki jakarta, jakarta timur, sumatera selatan dki jakarta kua kecamatan cengkareng, jakarta pusat kelurahan panjang selatan, kotamadya dari bandar lampung pt. telkom kantor daerah telekomunikasi jakarta barat pt. persero) sang hyang seri cabang lampung dam kotamadya dari bogor pt. bni, kantor gambir, jakarta pusat rsud unit swadaya kabupaten dari pekalongan kantor pelayanan tiket pt. peni, jakarta pusat kantor catatan sipil kotamadya dari semarang stasiun kereta api gambir, daerah operasi jakarta pusat balai pengobatan penyakit paru paru surakarta suku dinas pengawasan pembangunan kota jakarta utara kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan yogyakarta pusat standarisasi dan penelitian keselamatan radiasi skor) batan jakarta selatan kantor catatan sipil kabupaten dari bantul upt pelayanan informasi arsip nasional ri, jakarta selatan puskesmas banyu urip, surabaya jawa timur kantor samgat jakarta timur dan utara, jakarta dinas pengawasan bangunan kotamadya dari surabaya rsu kabupaten dati tasikmalaya, jawa barat pt. jasa raharja cabang surabaya, jawa timur kantor bank pembangunan daerah jawa barat cabang bogor dam kabupaten dati buleleng, singaraja, bali balai kesehatan mata masyarakat cikampek, jawa barat pt. pln persero) wilayah cabang denpasar, bali panti sosial kresna berdua pakutandang, bandung jawa barat rsu mataram, nusa tenggara barat pd. bpr bank pasar kabupaten dati klaten, jawa tengah rumah sakit umum ulin, banjarmasin, kalimantan selatan kantor catatan sipil kabupaten dati brebes, jawa tengah lampiran lampiran iii ii. unit kerja kantor pelayanan penerima penghargaan abdisatyabakti tahun ino unit kerja penerima piala |no| unit kerja penerima piagam dinas pemadam kebakaran kotamadya dati pontianak,| terminal bus antar kota perum damri) purwokerto, kalimantan barat jawa tengah unit pengujian kendaraan bermotor cabang dinas lla panti sosial maksud putera anrasena, magelang, wilayah vi, ujung pandang, sulawesi selatan jawa tengah perusahaan daerah bank pasar kabupaten dati sleman, d.i. yogyakarta rsud wates, kabupaten dati kulon progo, d.i. yogyakarta rsud namanya kirana, kabupaten dari lumajang, jawa timur kantor catatan sipil kabupaten dari tuban, jawa timur pt. pln persero) rayon indrapura, cabang surabaya, distribusi jawa timur dam kabupaten datiti badung, denpasar, bali kantor depart. koperasi dan ppk kabupaten dariti kota baru upt pengujian kendaraan bermotor dinas lla tk. propinsi dati kalsel. rsu tarakan, propinsi dari kalimantan timur pt. persero) angkasa pura balikpapan, kalimantan timur kantor catatan sipil kotamadya dati pontianak, kalimantan barat dinas lalu lintas dan angkutan jalan, kotamadya dari manado, sulut perum perumnas cabang vii unit tamalanrea, ujung pandang, sulsel rsud nene malmo, kabupaten dati sidenreng rahang, pangkajene, sulsel balai pengujian kendaraan bermotor dinas lla tk. propinsi dati sulawesi tengah rsu kabupaten dati kolaka, sulawesi tenggara dam kabupaten dari buton, sulawesi tenggara dinas perikanan propinsi daerah tingkat maluku dinamika pan dalam kabinet pembangunan kata pengantar pengucappenulisan buku ini dimaksudkan sebagai laporan pertanggungjawaban tentang segala kegiatan dan hasil kerja kantor menteri negara pendayagunaan aparatur negara kantor men pan) yang dipimpin oleh letjen purn) dr. t.b. silalahi, s.h. selaku menpan selama periode kerja kabinet pembangunan vi. buku ini juga dimaksudkan sebagai sebuah karya tulis ilmiah populer yang dapat diman dapatkan oleh masyarakat, khususnya kalangan aparatur negara, lembaga pendidikan dan akademisi untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan tentang bidang admin nitrasi negara. substansi buku ini lebih difokuskan pada hasil kerja kantor menpan dalam periode kabinet pembangunan vi. namun demikian, karena pada hakekatnya upaya pendayagunaan aparatur negara pan) merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari periode peri ode berikutnya, maka dalam buku ini juga disajikan upaya upaya pan dalam periode sebelum nya disertai harapan dan sasaran yang hendak dicapai. semoga semua itu dapat tercermin dalam buku dinamika pan dalam kabinet pembangunan sebuah refleksi dalam konteks historis" ini. jakarta, januari lampiran lampiran iii. matangkuli, kab. daerah tk. aceh utara, pt. pln persero) wilayah ranting lubuk d.i. aceh pakam, cabang medan, jl. raja muda lubuk pakam, sumatera utara rsud tipe langsa, aceh timur jl. raya banda aceh medan, rsu dr. fulham, binjai, jl. sultan hasanuddin d.i. aceh binjai, sumatera utara rsu dr. pirngadi jl. hm. yamin, medan dam tirta bulian, tebing tinggi, sumatera utara sumatera utara dam tirta uli kotamadya daerah tk. pematang siantar perpustakaan daerah sumatera utara, jl. brigjen jl. porsea pematang siantar, sumatera utara katamu medan, sumatera utara dam kotamadya daerah tk. padang jl. agus salim pengadilan agama kotamadya dati medan, padang, sumatera barat jl. turi medan, sumatera utara unit pengujian kendaraan bermotor pkb) dinas lla terminal madya kisaran, kab. dati asahan, daerah tk. sumatera barat jl. sutan sjahrir padang, jl. end. yani, kisaran, sumatera utara sumatera barat kantor imigrasi kelas batam jl. engkau puteri, batam centre, rumah sakit dr. achmad mochtar bukittinggi, batam jl. dr. rivai, bukittinggi, sumatera barat puskesmas kec. tanjung balai karimun jl. ra. kartini dinas tara kota, kotamadya dati padang, tanjung balai karimun kabupaten daerah tk. kepulauan jl. end. sudirman padang, sumatera barat riau, riau transit tenang tingkat riau jl. adi sucipto, puskesmas pauh, kec. pariaman tengah, simpang tiga, pekanbaru, riau kab. padang pariaman, jl. arif pauh, pariaman, sumatera barat dam tirta mayang, kotamadya daerah tk. jambi, kantor kec. sukawati kotamadya dari jl. letkol slamet riyadi, jambi pekanbaru, riau kantor samgat palembang jl. pom kampus, palembang, rsud propinsi dari bengkulu jl. bhayangkara, sumatera selatan bengkulu rsud tipe dr. abdul melek, jl. dr. rivai kantor kec. tunggal ilir kab. dati tanjung bandar lampung, lampung jabung jl. panglima nama kuala tunggal, jambi puskesmas kec. sumber jaya desa simpang sari, kec. puskesmas rantau panjang kabupaten dari sumber jaya, lampung barat, lampung arko jl. pasar rantau panjang, kec. tabir, jambi kantor samgat lampung, jl. drs. marito, sh. la, dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bandar lampung lampung dati muara enim, jl. kemayoran muara enim, sumatera selatan pt. pln persero) rayon cempaka putih jl. end. yani kantor satgas portabel polda sumatera selatan, kav. jakarta pusat, dki jakarta palembang, sumatera selatan transit induk transmigrasi pondok kelapa kantor wilayah kelurahan panjang selatan, kotamadya dati mane ing pph dki takut jl. naman, bandar lampung jl. yos sudarso, panjang, malang, jakarta timur, dki jakarta lampung kantor samgat jakarta timur dan utara jl. d.i. panjaitan pt. persero) sang hyang seri cabang lampung kav. jakarta timur, dki jakarta jl. pertanian pekalongan lampung tengah puskesmas kec. jatinegara jl. mataraman raya pt. persero) angkutan sungai, danau dan jakarta timur, dki jakarta penyeberangan pelabuhan penyeberangan bakauheni, lampung pengadilan negeri jakarta barat jl. let, jen. paman pt. bank negara indonesia, kantor cabang jakarta barat, dki jakarta gambir jl. kebon sirih jakarta pusat pt. telkom mandate jakarta barat, jl. letjen. paman suku dinas kependudukan jakarta pusat, kav. jakarta barat, dki jakarta jl. tanah abang jakarta pusat kantor imigrasi jakarta barat jl. pos kota jakarta barat, suku dinas pengawasan pembangunan kota, dki jakarta jakarta utara, jl. yos sudarso jakarta utara kantor pelayanan pbb jakarta selatan ji. raya pasar minggu suku dinas pengawasan pembangunan kota jakarta selatan, dki jakarta jakarta barat, ji. letjen. paman grogol jakarta barat stasiun kereta api gambir, daerah operasi jakarta upt pelayanan informasi arsip nasional jl. medan merdeka timur, jakarta pusat, dki jakarta jl. ampera raya cilandak, jakarta selatan dam kotamadya daerah tk. bogor, jl. siliwangi kantor pos kelas jakarta pusat, pt. pos indonesia bogor, jawa barat persero) jl. lap. banteng utara jakarta pusat rsud) tipe kabupaten daerah tk. tasikmalaya, dam kabupaten dati bogor, jl. legong raya jl. rumah sakit tasikmalaya, jawa barat depok tengah jawa barat kadi pembantu lampiran lampiran iii ini unit kerja kantor pelayanan penerima penghargaan abdisatyabakti tahun ino 'unit kerja penerima piala .no| unit kerja penerima piagam bpd jawa barat cabang bogor, jl. kapten muslihat kantor catatan sipil kabupaten dari indramayu bogor jawa barat jl. mt. haryono indramayu jawa barat balai kesehatan mata masyarakat cikampek transit transmigrasi tk. tasikmalaya, kantor jl. ir. juanda cikampek, jawa barat dept.panti sosial kresna berdua pakutandang jl. raya pacet rsu pusat hasan sadikin bandung jl. pasteur cipanas, kabupaten bandung jawa barat bandung, jawa barat rsud tipe kabupaten daerah tk. pekalongan kantor bpr kotamadya dati bandung jl. veteran pekalongan, jawa tengah jl. pangkur bandung jawa barat kantor catatan sipil kotamadya daerah tk. semarang bpr bank pasar kabupaten dati klaten jl. kangguru semarang, jawa tengah jl. veteran klaten, jawa tengah balai pengobatan penyakit paru paru surakarta dam kotamadya dari magelang, jl. veteran jl. prof. dr. suharto surakarta, jawa tengah magelang, jawa tengah kantor dept. koperasi dan ppk kab. daerah tk. klaten, hotel manohara, komplek taman wisata candi jl. pemuda klaten, jawa tengah borobudur dan prambanan, magelang, jawa tengah puskesmas kec. simo kab. daerah tk. boyolali, jawa tengah| kantor pertanahan kab. dati semarang, jl. gatot subroto anggaran jawa tengah panti sosial maksud putera antena jl. raya magelang rumah sakit jiwa semarang, jl. brigjen. sudarto purworejo, magelang jawa tengah semarang, jawa tengah pt. aspen persero) kantor cabang semarang jl. mataram kantor catatan sipil kab. dari gunung kidul, semarang, jawa tengah wonosari, yogyakarta terminal bus antar kota perum damri) purwokerto transit transmigrasi dan pph kab. dari bantul, jl. pasar sri rahayu purwokerto, magelang, jawa tengah yogyakarta kantor pelayanan pbb yogyakarta jl. kusumanegara, kantor kec. depok, kab. dati sleman, d.i. yogyakarta komplek colombo catur tunggal, depok, sleman, yogyakarta rsud wates kabupaten daerah tk. kulon progo, kantor dinas koperasi dan ppk kabupaten ji. tentara pelajar km. wates, d.i. yogyakarta dati sleman jl. merapi berat sleman, yogyakarta pd. bpr bank pasar" kabupaten daerah tk. sleman, kantor catatan sipil kab. dati bantul d.i. yogyakarta jl. kh. wahid hasyim, bantul, d.i. yogyakarta puskesmas banyu urip koda daerah tk. surabaya, kantor penjagaan sahara, polresta malang, polda jawa timur jawa timur, jl. brigjen slayer riyadi malang, jawa timur dinas pengawasan bangunan kotamadya daerah tk. terminal bus purabaya, bungur asih kotamadya surabaya, jawa timur dati surabaya desa bungur asih, kecamatan waru, sidoarjo, jawa timur pt. jasa raharja persero) cabang surabaya jl. diponegoro, dinas kependudukan dan caravan sipil, kab. surabaya, jawa timur dati badung, jl. senapati denpasar bali rsud nararyya kirana kab. daerah tk. lumajang, depot pengisian pesawat udara avtur) ngurah jawa timur rai, denpasar, bali kantor catatan sipil kab. daerah tk. tuban, jl. brawijaya perum perumnas unit tabanan bali, jl. tukad tuban, jawa timur yeh empat tabanan bali pt. pln persero) rayon indrapura cabang surabaya utara rumah sakit umum negara kabupaten dari distribusi jawa timur jl. indrapura surabaya utara, jembrana, jl. wijaya kusuma bali jawa timur pt. telkom mandate surabaya barat jl. margoyoso dinas koperasi dan ppk kab. dati badung, surabaya, jawa timur jl. mulawarman niti praja lumajang, denpasar, bali kantor pelayanan pajak sidoarjo jl. pahlawan sidoarjo, puskesmas lingkar kec. narmada, kab. dari jawa timur lombok barat, nusa tenggara barat puskesmas puluhan kabupaten daerah tk. jember perpustakaan daerah ntb mataram, jl. kartini jember, jawa timur jl. majapahit mataram, nusa tenggara barat pd. bpr bank pasar kab. daerah tk. lamongan kantor departemen koperasi dan kabupaten jl. k.h. hasyim asyari lamongan, jawa timur lombok timur jl. haryono selong, gan lombok timur, ntb dam kabupaten daerah tingkat buleleng, jl. melati kantor pertanahan kab. dati lombok barat, singaraja, bali jl. pariwisata mataram, nusa tenggara barat dinamika pan dalam kabinet pembangunan lampiran il! lampiran iii iii unit kerja kantor pelayanan penerima penghargaan abdisatyabakti tahun no| unitkerjapenerimapiala (no| unit kerja penerima piagam pt. pln persero) wilayah cabang denpasar, rsu ulin banjarmasin, jl. end. yani jl. end. sudirman denpasar, bali banjarmasin, kalimantan selatan dam kabupaten daerah tk. gianyar jl. astina timur puskesmas kedua kab. dari tabalong, sampingan, gianyar bali jl. yani kec. kedua, tabalong, kalimantan selatan puskesmas banjar desa banjar kec. banjar kabupaten rsu tarakan propinsi dari kalimantan timur daerah tk. buleleng, bali jl. martadinata ladang tarakan kantor samgat badung, bali jl. kapten pantulan rsu wahab syahrini, dati kalimantan timur denpasar bali jl. dr. sutomo, samarinda dinas cipta karya kabupaten daerah tk. badung, kantor inspeksi bea dan cukai tipe samarinda jl. mulawarman, denpasar, bali jl. niaga timur ten kalimantan timur pt. telkom area pelayanan mandate denpasar pt. pln persero) wilayah cabang balikpapan, jl. raya puputan xenon, denpasar, bali jl. end. sudirman balikpapan, kalimantan timur unit pelayanan terpadu upt) kab. daerah tk. gianyar, dinas pemadam kebakaran kotamadya dati jl. ngurah rai gianyar, bali pontianak, jl. hos cokroaminoto pontianak, kalimantan barat rsud tipe mataram, jl. pemanggil mataram, kantor catatan sipil kotamadya dati pontianak, nusa tenggara barat jl. johar, pontianak, kalbar. puskesmas narmada kec. narmada kab. daerah tk. panti sosial pemisahan anak kusuma dharma" lombok barat nusa tenggara barat singkawang, jl. tanjung batu dalam singkawang, kalimantan barat rsu kab. daerah tk. kota baru, jl. brigjen hasan basri, pd. bank pasar kotamadya dati pontianak, kota baru, kalimantan selatan jl. gusti ngurah rai, pontianak, kalimantan barat g1. rsud tipe muara teweh, kab. daerah tk. barito utara,| unit pengujian kendaraan bermotor pkb) jl. metro singkong muara teweh, kalimantan tengah dalam tk. sulawesi tengah, ji. kartini palu, sulawesi tengah pt. persero) angkasa pura bandar udara sepinggan dam kotamadya dati bitung balikpapan, kalimantan timur jl. sam ratulangi, bitung, sulawesi utara dam kabupaten daerah tk. buol tolitoli, jl. daud lapau| unit pengujian kendaraan bermotor pkb) tolitoli sulawesi tengah dalam dati sulawesi utara, jl. bojonegoro, gorontalo, sulawesi utara unit pengujian kendaraan bermotor pkb) cabang dinas dinas kependudukan dan catatan sipil kab. lla wilayah ujung pandang, jl. urip sukoharjo, dati minahasa, jl. sasaran tondano, ujung pandang, sulawesi selatan kelurahan sasaran, minahasa, sulawesi utara perum perumnas cabang vii unit tamalanrea jl. letjen. dam kabupaten dati buton jl. hasanuddin hartasning, ujung pandang, sulawesi selatan bau bau, sulawesi tenggara rsud nene malmo kab. daerah tk. kinderen rahang, rumah sakit umum bau bau kabupaten dati jl. welter monginsidi, pangkajene, sulawesi selatan buton jl. end. sudirman bau bau, sulawesi tenggara perpustakaan daerah nusa tenggara timur, jl. torpedo dam kabupaten dati bone jl. jayawijaya kupang, nusa tenggara timur watampone, sulawesi selatan dam kab. daerah tk. maluku utara, jl. batu angus rumah sakit umum tipe kabupaten dari ternate, maluku bantaeng jl. teratai bantaeng, sulawesi selatan puskesmas centro kec. dili timur jl. travel before rumah sakit umum daerah tipe prof. yohanes desa formosa timor timur7l1.| puskesmas kecamatan sentani kabupaten dati jayapura jl. air port sentani, irian jaya mika pan kabinet pembangunan lampiran iti lampiran iii unit kerja kantor pelayanan penerima penghargaan abdisatyabakti tahun dan tahun unitkerja kantorpelayanan piala piagam piala piagam kantor pt. pln rayon cempaka putih, dki jakarta perusahaan daerah air minum dam) kotamadya bogor, jabar kantor catatan sipil kotamadya semarang, jawa tengah rumah sakit umum daerah rsud) mataram, ntb kantor imigrasi kelas batam kantor daerah telekomunikasi mandate), jawa tengah satuan reserse kepolisian resort bekasi, jawa barat unit pengujian kendaraan bermotor dalam ujung pandang propinsi dati sulawesi selatan rumah sakit umum daerah rsud) abdoel moyogyakarta lampung bandar lampung perusahaan daerah air minum dam) kotamadya padang propinsi darrri badung propinsi dari bali dinas cipta karya kabupaten dari badung, bali transit transmigrasi pondok kelapa kanwil departemen transmigrasi pph dki jakarta pt. angkasa pura pelayanan penumpang terminal bandara soekarno hatta cangkang bidang pelayanan informasi arsip nasional jakarta kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap samgat) kotamadya palembang, sumatera selatan kantor urusan agama kua) cengkareng jakarta puskesmas kec. matangkuli kab. dati aceh utara, d.i aceh rsud dr. pirngadi medan, sumatera utara dam tirta uli, koda dari pematang siantar sumatera utara pt. pos indonesia persero) kantor pos kelas jakarta pusat rsud unit swadaya kab. dati pekalongan, jawa tengah kantor pelayanan pbb yogyakarta puskesmas banyu urip, surabaya, jawa timur pt. jasa raharja cabang surabaya, jawa timur dam kab. dari buleleng, singaraja, bali pt. pln persero) wilayah cabang denpasar, bali dinas pemadam kebakaran, koda dati pontianak kalimantan barat. terminal madya kisaran, kab. dati asahan sumatera utara pt. pln persero) wil. ranting lubuk pakam, medan sumatera utara kua kec. kotapinang, kab. dati labuhanbatu, sumatera utara dr. achmad mochtar bukittinggi, sumatera barat pkb dinas lla tk. prop. dari sumatera barat kantor kecamatan sukawati koda dati pekanbaru riau transit transmigrasi prop. dati riau seneng kecamatan tunggal ilir kab. dati tanjung jabung kuala tunggal jambi. rsu prop. dati bengkulu, bengkulu kelurahan panjang selatan, koda dari bandar lampung, lampungdan tahun hse dae man papan, jakarta pusat suku dinas pengawasan pembangunan kota, jakarta utara kantor samgat jakarta timur dan utara, jakarta timur rsu kab dari tasikmalaya, jawa barat kantor bank pembangunan daerah kaban bana jawa barat balai kesehatan mara masyarakat cikampek, jawa barat perusahaan daerah bpr bank pasar, kab klaten, jawa tengah kantor catatan sipil kab. dati brebes, jawa tengah stasiun bus antar kota perum damri) purwokerto, jawa tengah panti sosial maksud putera antena, magelang, jawa tengah perusahaan daerah bank pasar kab. dati sleman, d.i yogyakarta. rsud wars, kab. dari kulon progo, d.i yogyakarta rsud nararyya kirana, kab. dati lumajang, jawa timur kantor catatan sipil kab. dari tuban, jawa timur pt. pln persero) rayon indrapura, cab. surabaya, distribusi jasa timur perusahaan daerah air minum kab. dati gianyar, bali pt. telekomunikasi indonesia area pelayanan mandate denpasar bali kantor departemen koperasi dan ppk kab. dati badung, denpasar baliti kotabaru, kalimantan selatan upt pengujian kendaraan bermotor dinas lla tk. prop. dari kalimantan selatan 7i. rsu tarakan, prop. dati kalimantan timur persero) antara pura bandar udara sepinggan, balikpapan kalimantan timurri kotabaru, kalimantan selatan upt pengujian kendaraan bermotor dinas lla tk. prop. dati kalimantan selatan rsu tarakan, prop. dati kalimantan timur persero) wngitara pura bandar udara sepinggan, balikpapan kalimantan timur kantor catatan sipil koda dati pontianak, kalimantan barat rsud nene malmo, kab dari sidenreng rappang pangkajene, sulawesi selatan balai pengujian kendaraan bermotor dinas lla tk. prop. dati sulawesi tengah rsu kab. dati kolaka, sulawesi tenggara dam kab. dati buton, sulawesi tenggara dinas perikanan prop. dati maluku, prop. dati maluku. kadi pembangunan lampiran lampiran daerah tingkat dalam proyek percontohan otonomi daerah percontohan dal nun ngam ban tambaragk dinamika pan dalam kabinet pembangunan daftar dinas daerah pada daerah tingkat percontohan taka men moral maa wo| basemen |aje|clo|elelajwjila| klu(m info| lol r|s inu| viw|x|v|alamasladaojarjiumuan| keterangan: aceh utara xxl xxi xix'ix dinas pendapatan daerah tt. in, dinas pendidikan dan simalungun xxx pen xix xxx kebudayaan tanah datar xix xxx ! dinas kesehatan tai sekai haa dinas pertanian kampar lala| alajalafale bela label leo dinas siaran batanghari xxl alajalahe oll | dinas namakan dinas perkebunan ehelalealalalatneletelelehelalalaelad ala behedelatelafofh ana: param lampung tengah xix xxl aorlarda .t dinas gira karya dinas pengairan bengkulu selatan xxl xxi xxi xxi xix xix |x xx! xl. dinas bina marga pengairan celta heller lela an, bandung dinas bina marga cal lelet leela laba ebelatebrhel tabel da. dinas bangunan sleman xix xix xix xix xxx s3) dinas tata ruang kerapatan din lau kota waringin timur iix angkutan jalan dara dinas pariwisata xxl jala ala adala xxl ape loan fpi dinas enda lia pena apa ala apel dope bla dinas tenaga kerja anda alba kak ala kanan laa anal lala sikka dala anakan nana (ol binaan pengusaha kecil pakam dalaalaa ala aal apa apn bea toni oaaikala alan ana anna loan bapa bca catatan sipil gama anak aan apa palma ajal anna babel bel dany, meta dinas transmigrasi pe timur tengah sean ella epelaloepel dalan musiman peraba hata dinas pasar ama ape ine jae dinas perumahan dinas perhutanan dan belom cafe alata hape pama kimia (lil lil jae dinas pekerjaan umum kain lampiran lampiran evaluasi kegiatan pelaksanaan wasiat dalam angka tabel instansi perkembangan penyampaian laporan wasiat hogan9a| jis9ario9s jisoo io9e| ti996 idol io9g|l departemen foo lio menko meng sg82| mabes abri kerja gung bi lemtertina let igl" 1a0.| pendaki tabel instansi perkembangan penyampaian laporan realisasi paska h99sr996| departemen jos menko meng gung bi land |c2co| lemtertina l. yao ipemdatki catatan ")per september dinamika pan dalam kabinet pembangunan lampiran vii lampiran vii tema dan sub tema forkompanda dalam kabinet pembangunan panda pelaksanaan jayapura, kelembagaan dinas tingkat dan dinas januari irian jaya tingkat pemantapan aparatur daerah dan jabatan fungsional tatalaksana pelayanan umum dalam kaitannya dengan pelaksanaan ptun kebudayaan wasiat manado, penyebaran manajemen modern dalam peningkatan pelaksanaan otonomi november sulawesi utara rangka meningkatkan disiplin aparatur daerah tingkat pemerintah daerah peningkatan mutu pelayanan umum yang didukung aparatur yang disiplin dan profesional pola pembinaan karier aparatur pemerintah daerah palu, peningkatan kualitas aparatur peranan diklat dalam meningkatkan november sulawesi tingkat dalam rangka mendukung kualitas aparatur pemda tingkat dalam tengah pelaksanaan otonomi daerah tingkat ')' menunjang pelaksanaan otonomi daerah tingkat pembinaan umum, teknis, dan operasional dalam rangka memantapkan otonomi daerah tingkat pengawasan melekat sebagai sarana peningkatan pelayanan umum melalui pemasyarakatan budaya kerja vii jakarta pengembangan pelaksanaan otonomi pola penyusunan daftar susunan pegawai maret yang didukung oleh kemampuan dsp) dalam rangka penataan aparatur negara daerah kelembagaan dan kepegawaian daerah pola pembinaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang efektif dan efisien mika pan dalam kabinet pembangunan vi. ' lampiran viii lampiran viii keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara tahun nomor tahun tambahan formasi guru madrasah ibtidaiyah negeri januari tahun anggaran nomor tahun tambahan formasi guru dan penjaga sekolah dasar negeri januari tahun anggaran nomor tahun tambahan formasi guru agama sekolah dasar negeri januari tahun anggaran nomor tahun perubahan golongan ruang sebagian formasi pegawai negeri sipil januari departemen pendidikan dan kebudayaan tahun anggaran nomor tahun jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dan angka kreditnya dalam januari lingkungan departemen transmigrasi dan pemukiman merambah hutan. nomor tahun perubahan golongan ruang sebagian formasi pegawai negeri sipil februari perpustakaan nasional tahun anggaran nomor tahun jenjang perubahan golongan ruang sebagaian formasi pegawai negeri maret sipil perpustakaan nasional tahun nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum maret kotamadya daerah tingkat madiun. nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada bank pasarter kabupaten daerah tingkat rembang. nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada bank pasar maret kabupaten daerah tingkat rembang. nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pembangunan mater kotamadya daerah tingkat medan. nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada air minum mual nauli maret kabupaten daerah tingkat tapanuli tengah. nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada perkebunan sumatera utara. mater nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada air minum kabupaten daerah maret tingkat karo. nomor tahun jenjang jabatan pimpinan pada pd. air minum tirta meulaboh kabupaten maret dari aceh barat. nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. genap mufakat kabupaten maret dati aceh tengah nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pd. air minum mon krueng baro mater kabupaten dari pidie nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah maret tingkat aceh tenggara nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum tirta mon pase maret kabupaten daerah tingkat aceh utara nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada air minum kabupaten daerah mater tingkat maluku utara nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pertanda sulawesi tenggara maret nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada tingkat utama sulawesi utara maret nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah maret tingkat kutai nomor tahun perubahan jabatan struktural eselon jii bawah dalam lampiran il, danantauan pelaksanaan program pemacu pendayagunaan aparatur negara maret daerah nomor tahun perubahan golongan ruang sebagian formasi pegawai negeri sipil maret departemen sosial tahun anggaran dinamika pan dalam kabinet pembangunan ringkasan eksekutif ringkasan eksekutif dinamika pan dalam kabinet pembangunan sebuah refleksi dalam konteks historis pengantar penyusunsebagai laporan pertanggungjawaban tentang segala kegiatan dan hasil kerja kantor menpan yang dipimpin oleh letjen tni purn) dr. t.b. silalahi, s.h. selama periode kerja kabinet pembangunan kepada khalayak masyarakat, baik kalangan pemerintah maupun masyarakat umum. sebagai sebuah karya tulis ilmiah populer yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khusus nya kalangan aparatur negara, lembaga lembaga pendidikan dan akademisi untuk mem terdalam pengetahuan dan memperluas wawasan tentang bidang administrasi negara meme lintah. kesinambungan meskipun buku ini difokuskan pada kegiatan dan hasil kerja kantor menpan selama masa kerja kabinet pembangunan vi, namun tidak dapat disangkal bahwa pada hakekatnya upaya pan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari satu periode periode berikutnya yang tidak terlepas dari ketentuan ketentuan konstitusional dan perundang undangan, harapan harapan, permasalahan, kendala kendala, dan sasaran sasaran yang hendak dicapai sebagai tolok ukur. oleh karena itu, pada judul buku ini ditambahkan sub judul sebuah refleksi dalam konteks historis , dan dalam buku ini disisipkan bagian yang berjudul pan dalam titian sejarah yang mengupas masalah, perkembangan, dan upaya upaya pan sejak proklamasi kemerdekaan. titian sejarah bagian yang mengupas masalah, perkembangan, dan upaya upaya pan sejak proklamasi kemerdekaan tersebut terdiri dari empat bab, masing masing bab membahas materi sebagai berikut. bab membahas masalah, perkembangan, dan upaya upaya pan sejak awal masa kemerdekaan indonesia hingga masa orde lama. bab ii: membahas masalah, perkembangan, dan upaya upaya pan pada masa peralihan, yaitu periode sejak terjadinya peristiwa berdarah pki hingga tahun dengan pe angkatan jenderal soeharto sebagai presiden republik indonesia dan pembentukan kabinet ampera, yang merupakan awal fase baru dalam sejarah dan perkembangan bangsa indonesia. bab iii membahas masalah, perkembangan, dan upaya upaya pan pada masa orde baru, yang dimulai tahun dengan pengangkatan kembali jenderal soeharto sebagai presiden republik indonesia dan pembentukan kabinet pembangunan dan juga dimulainya masa pembangunan jangka panjang tahun pertama, hingga tahun yang merupakan akhir masa jabatan kabinet pembangunan selain menelusuri perkembangan dan upaya upaya pan dari konteks historis untuk melihat aspek kesinambungannya, termasuk masalah dan kendala kendalanya buku ini secara sepintas inet pembantu lampiran lampiran viii keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara tahun nomor tentang tanggal nomor tahun perubahan keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur mater negara nomor menpan tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat nomor tahun penyelenggaraan rapat koordinasi nasional pendayagunaan aparatur negara maret nomor tahun susunan anggota panitia pengarah, panitia pelaksana, komisi komisi, dan maret panitia perumusan rakernas ppenambahan tenaga kesehatan tahun anggaran nomor tahun tim penyiapan rancangan pengganti keputusan presiden nomor april tahun nomor tahun perubahan jatah formasi pegawai negeri sipil pusat diperbantukan pada april propinsi daerah tingkat departemen kehutanan tahun anggaran nomor tahun perubahan golongan ruang sebagian formasi pegawai negeri sipil april departemen keuangan tahun anggaran nomor tahun pembentukan tim studi dan evaluasi pelaksanaan menitikberatkan otonomi mei pada daerah tingkat ii. nomor tahun pembentukan tim penyusunan pedoman perumusan tugas dan fungsi jabatan mei struktural lingkungan departemen serta tim penyusunan pedoman tentang bentuk rancangan keputusan pembentukan, perubahan, dan penghapusan organisasidan tarakerja lembaga pemerintah nomor tahun tim peningkatan pengawasan melekat melalui budaya kerja mei nomor tahun pembentukan tim asistensi penyempurnaan tatalaksana pelayanan umum mei nomor tahun pembentukan tim perumusan pedoman umum penyusunan prosedur kerja mei lingkungan instansi pemerintah nomor tahun pembentukan tim implementasi dan aplikasi perangkat lunak format laporan juni pendayagunaan aparatur negara nomor tahun pembentukan tim pelaksanaan analisis jabatan lingkungan kantor juni menpan nomor tahun pembentukan tim investasi jabatan dalam rangka klasifikasi jabatan juni nomor tahun pembentukan tim identifikasi rumpun jabatan juni nomor tahun perubahan keanggotaan tim asistensi penyempurnaan tatalaksana pelayanan november umum nomor tahun perubahan keanggotaan tim studi dan evaluasi pelaksanaan menitikberatkan september otonomi pada daerah tingkat ii. nomor tahun kelompok kerja penyusunan jabatan fungsional analisis manajemen oktober nomor tahun pedoman organisasi unit pelaksana teknis, unit pelaksana daerah, dan unit oktober pelaksana teknis dinas nomor tahun perubahan keanggotaan tim perumusan pedoman umum penyusunan november prosedur kerja lingkungan instansi pemerintah nomor tahun perubahan jabatan struktural eselon bawah dalam lampiran dan desembeubah terakhir dengan keputusan presiden nomor tahun nomor tahun pembentukan tim penyusunan buku tahun perjalanan aparatur negara desember republik indonesia mika pan dalam kabinet pembangunan vi lampiran vii! lampiran viii keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara tahun rea non ber esa era mpa ten pan tanggalpemeriksa keuafebruariabdisatyabakti bagi unit kerja kantor pelayanan maret percontohkesehatan tahun anggaran nomor tahun pembentukan panitia penilai penganugerahan piala abdisatyabakti tingkat nasional maret nomor tahun pembentukan panitia penentu akhir unit kerja kantor pelayanan percontohan yang maret akan dianugerahi piala abdisatyabakti nomor tahun perubahan golongan ruang formasi pegawai negeri sipil pada propinsi daerah maret tingkat nusa tenggara timur tahun anggarsipil departemen keuangan aprilrubahan jabatan struktural eselon iii bawah dalam lampiran dan aprilpemerintah wilayah daerah april nomor tahun tim penyusunan pedoman kelembagaan kantor wilayah dan dinas daerah april nomor tahun tim analisis beban kerja dan eselonisasi jabatan april nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada aneka jasa dan niaga propinsi daerah april tingkat jawa tengah nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada dam kabupaten daerah tingkat april belitung nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada dam kabupaten daerah tingkat april sumedang nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada dam kabupaten daerah tingkat lahat april nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum tirta bangka kabupaten april daerah tingkat bangka nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum enim kabupaten daerah april tingkat muara enim nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. pasar kotamadya daerah tingkat april medan nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah april tingkat sikka nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum daerah tingkat yapen april waropen dinamika pan dalam kabinet pembangunan lampiran lampiran viii keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara tahun nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah april tingkat fak fak nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah april tingkat jaya pura nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah april tingkat biak numfor nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah april tingkat ii! merauke nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah april tingkat manokwari nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah april tingkat manggarai nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah april tingkat sorong nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. pasar kotamadya daerah april tingkat denpasar nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kotamadya daerah april tingkat gorontalo nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten tingkat aprilpontianak nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. bank pasar kabupaten daerah april tingkat kediri nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. bank pasar kabupaten daerah april tingkat tulung agung nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. sumbar kabupaten daerah april tingkat sumenep nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah april tingkat lumajang nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. bank pasaremarang nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. sari tojo propinsi daerah april tingkat jawa tengah nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kotamadya daerah april tingkat pangkal pinang nomor tahun jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum kabupaten daerah april tingkat klungkung nomor tahun tim peningkatan pengawasan melekat melaui pemasyarakatan budaya kerja april nomor tahun tim evaluasi pelaksanaan wasiat dan realisasinya april nomor tahun perpanjangan masa kerja tim asisten penyempurnaan tatalaksana pelayanan april umum nomor tahun pembentukan tim peneliti dampak penerapan (lima hari kerja terhadap april peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja nomor sk.a.iii pembentukan kelompok peneliti dan sekretariat panitia penilai april penganugerahan piala abdisaryabakti tingkat nasional nomor tahun kelompok kerja penyusunan jabatan fungsional analisis manajemen april mika kabinet pembangunan lampiran viii lampiran vih keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara tahun (nomor nomor tahun pembentukan tim pembinaan dan pemantapan pelaksanaan penitikberaran mei otonomi pada daerah tingkat percontohan nomor tahun perpanjangan tim identifikasi rumpun jabatan juni nomor tahun pembentukan tim penyusunan kriteria pengangkatan dalam jabatan juni struktural pada dinas daerah tingkat percontohan nomor tahun pedoman perumusan tugas dan fungsi jabatan struktural lingkungan juni departemen nomor tahun pembentukan tim penyusun buku tahun perjalanan aparatur negara desember republik indonesia nomor tahun formasi pegawai negeri sipil pada propinsi timor timur tahun anggaran juli nomor tahun bentuk, makna dan ukuran piala abdisaryabakti juli nomor tahun penerimaan penghargaan abdisatyabakti tahun juli nomor tahun perubahan jabatan struktur eselon iii bawah dalam lampiran dan julnerimaan penghargaan abdisaryabakti tahun agustus nomor tahun pembentukan tim tindak analisis jabatan lingkungan kantor menpan september nomor tahun perubahan atas keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor tentang formasi pegawai negeri sipil pada propinsi timor timur tahun anggaran nomor tahun perubahan surat keputusan menpan nomor tahun tentang oktober perpanjangan tim identifikasi rumpun jabatan nomor tahun perubahan surat keputusan menpan nomor tahun tentang oktober pembentukan tim penyusunan kriteria pengangkatan dalam jabatan struktural pada dinas daerah tingkat percontohan nomor a sk.a.iti perubahan keanggotaan kelompok peneliti panitia penilai penganugerahan november piala abdisatyabakti tingkat nasional nomor tahun pembentukan tim penyusunan dan penyebaran program dan pelaporan oktober pendayagunaan aparatur negara nomor tahun penyempurnaan lampiran keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur| november negara nomor tentang perubahan jabatan struktural eselon iii bawah dalam lampiran keputusan presiden nomor tahun nomor tahun penghapusan jabatan jabatan struktural eselon iii kebawah dalam lampiran november dan keputusan presiden nomor tahun tentang jenjangbentukan tim penilai pusat jabatan pranata komputer desember nomor tahun perubahan surat keputusan menpan nomor tahun tentang tim desember peningkatan pengawasan melekat melalui pemasyarakatan budaya kerja nomor tahun perubahan surat keputusan menpan nomor tahun tentang tim desember evaluasi pelaksanaan wasiat dan realisasinya nomor tahun perubahan anggota pengarahan dan anggota pelaksanaan tim penyusunan desember pedoman kelembagaan kantor dan dinas daerah nomor tahun perubahan anggota pengarahan dan anggota pelaksana tim pengkajian desember pokok pokok organisasi pemerintah wilayah daerah nomor tahun formasi guru agama sekolah dasar negeri tahun anggaran desember nomor tahun formasi guru dan penjaga sekolah dasar negeri tahun desember nomor tahun perubahan keanggotaan tim pembinaan dan pemantapan pelaksanaan penilik desember beratap otonomi pada daerah tingkat percontohan nomor tahun pembentukan tim penilai jenjang pangkat jabatan pimpinan pada proyek desember pemerintahan dan badan usaha milik negara badan usaha milik daerah nomor tahun formasi pegawai badan pengkajian dan penerapan teknologi tahun anggaran mei nomor tahun perubahan keanggotaan panitia penilai penganugerahan piala abdisatyabakri agustus tingkat nasional dinamika pan dalam kabinet pembangunan lampiran stir lampiran viii menpan keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara tahun nomor tahun tentang perubahan atas keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur januaripemerintahan negara. januari nomor tahun tentang nara sumber menteri negara pendayagunaan aparatur negara mengenai januari otonomi daerah. nomor tahun tentang tim penyiapan rancangan pengganti keppres nomor tahun januariprajabatan calon pegawai februari negeri sipil golongan iii. nomor tahun tentang penambahan beberapa anggota pelaksana sebagaimana yang telah februaribawah dalam lampiran dan|lingkungan lembaga pemerintah. maret nomor tahun tentang perubahan keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara marettanda penghargaan april abdisaryabakti tingkat nasional tahun nomor tahun tentang tim pengkajian pokok pokok organisasi pemerintah wilayah daerah. april nomor tahun tentang tim penyusunan pedoman eselonisasi jabatan. april nomor tahun tentang tim penyusunan pedoman organisasi kantor wilayah dan dinas daerah april tingkat ii. nomor tahun tentang pembentukan tim peneliti pola karier aparatur pengawasan daerah. april nomor tahun tentang pembentukan tim penelitian pengaruh budaya terhadap mutu pelayanan april aparatur. nomor tahun tentang pembentukan panitia tingkat akhir unit kerja kantor pelayanan april percontohan yang akan dianugerahi penghargaan abdisatyabakti tahun nomor tahun tentang pembentukan tim peneliti aspek aspek produktivitas dan efisiensi dalam april rangka persetujuan pelaksanaan lima) hari kerja lingkungan pemerintah daerah. nomor tahun tentang pembentukan tim perumusan pedoman penyusunan prosedur kerja april lingkungan instansi pemerintah. nomor tahun tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya. mei nomor tahun tentang jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. rumah potongan hewan mei kotamadya daerah tingkat medan. nomor tahun tentang jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum tirta deli mei kabupaten daerah tingkat deli sedan kadi pembangunan lampiran lampiran viii menteri negara pendayagunaan aparatur negara tahun tanggal nomor tahun tentang jenjang pangkat pimpinan pada pd. wahana raharja propinsi daerah mei tingkat lampung. nomor tahun tentang jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. percetakanudus. nomor tahun tentang jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. apotik pemda kabupaten daerah| mei tingkat kudus. nomor tahun tentang jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. percetakan kabupaten daerah mei1996 tingkat kuduspasar kotamadya daerah mei tingkat surabaysumeneptuban. nomor tahun tentang jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum sumber pocong mei kabupaten daerah tingkat bangkalanpontianak nomor tahun tentang jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. pergudangan dan pengadaan meibitujembrangianyar. nomor tahun tentang jenjang pangkat jabatan pimpinan pada pd. air minum matahari mahu meiirian bhakti propinsi daerah mei tingkat irian jaya. pan ae, nsa siz| bam, yk) ewe dinamika pan dalam kabinet pembangunan aa: kantor menteri pendayagunaan aparatur negara republik indonesia ringkasan eksekutif juga mengungkapkan harapan masyarakat dalam hubungannya dengan aparatur negara. hal itu disinggung dalam prakata buku ini. abdi negara, abdi masyarakat dalam membahas tentang kegiatan dan hasil kerja aparatur negara, kiranya kurang lengkap jika tanpa menyinggung fungsi dan peranan subjek pembahasan, yaitu aparatur negara itu sendiri. hal itu dibahas dalam bab pendahuluan dengan judul abdi negara, abdi masyarakat . judul tersebut merefleksikan fungsi dan peranan ganda aparatur negara, yaitu sebagai abdi negara yang bertanggung jawab atas kelancaran roda pemerintahan dan sekaligus juga sebagai abdi masyarakat yang mempunyai tugas mulia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi katalisator dinamisator, dan fasilitator derap dinamika masyarakat dalam pembangunan. periode strategik fokus penulisan buku ini, yaitu kegiatan dan hasil kerja kantor menpan dalam masa kerja kabinet pembangunan yang dijabarkan dalam bagian dengan judul pan dalam kabinet pembangunan vi". kabinet pembangunan menempati suatu periode yang sangat strategik karena mengemban tugas untuk mengantar bangsa indonesia ambang abad ke yang sering disebut sebagai era globalisasi dan era liberalisasi perdagangan secara global . disebut era globalisasi, karena berkat perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan terjadinya proses transformasi global kearah terciptanya borderless society , yaitu masyarakat dunia yang tidak mengenal batas batas geopolitik yang berdampak sangat besar terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai bangsa. selain itu, kabinet pembangunan juga mengantar bangsa indonesia memasuki masa pembangunan jangka panjang pjp) tahun ke yang merupakan suatu kurun waktu tinggal landas dalam proses pembangunan nasional. dalam periode yang sangat strategik inilah, kabinet pembangunan berada dan menge ban tugas yang diamanatkan oleh ketetapan mpr nomor ii mpr tentang garis garis besar haluan negara bhn). memacu laju pembangunan upaya upaya pan yang dilakukan kantor menpan dalam masa kerja kabinet pembangunan untuk melaksanakan bhn, dijabarkan dalam bagian buku ini yang berjudul pan dalam kabinet pembangunan vi sebagaimana telah dikemukakan atas. bagian ini terdiri dari dua bab, yaitu bab berjudul derap langkah , dan bab berjudul memacu laju pembangunan". bab berjudul derap langkah , sekilas memberikan gambaran tentang situasi dunia abad ke yang penuh dengan tantangan, sebagaimana disinggung oleh presiden soeharto dalam sidang paripurna dpr tanggal januari dalam pidatonya ketika mengantarkan apbn samping itu, juga dijabarkan oleh menpan, t.b. silalahi dalam orasi ilmi hanya ketika menerima gelar doctor honoris causa dari gregorii pranata university foundation, metro manila, philippines, tanggal agustus bab berjudul memacu laju pembangunan yang merupakan fokus buku ini, mengetes bahkan upaya upaya yang dilakukan kantor menpan dalam masa kerja kabinet pembangunan vi, yaitu program strategik pan, upaya upaya pan lainnya, dan hasil yang telah dicapai. dinamika pan dalam kabinet pembanguuntuk penyelesaian aset bekas milik asing tionghoadalam proses penyelesaian aset bekas milik asing tionghoa setelah dilakukan kegiatan inventarisasi dan penelitian fisik, terdapat aset bekas milik asing tionghoa yang belum diselesaikan secara keseluruhan dan belum tercantum dalamsebagaimana dimaksud dalam huruf perlu melakukan perubahan terhadap peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang. ketentuanp |
menteri keuangan republik indonesiakantoragaimana telah diu organisasi dan tata kerja kementerian keuangan, perlu dilakukan penyesuaian mengingat menetapkan terhadap ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kantor pengolahan data dan dokumen perpajkpokpop dipimpin oleh kepala kpop. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala kpo\\. jj!i ,.,. ~,_,. anwar! ~::~iat l~~~~ . ni, keadilan, amplifikasi regulasi, dan meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak, perlu mengganti ketentuan mengenabahwa dengan beralihnya kewenangan pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotakewenangan direktorat jenderal pajak terkait pajak bumi dan bangunan adalah mengelola pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya; bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait pengenaan pajak bumi dan bangunan yang diatur secara khusus dalam kontrak karya, perjanjian karya mengingat menetapkan pengusahaan pertambangan batubara, atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, perlu menyelaraskan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diatur secara khusus tersebut dengan mekanisme ketatausahaan pajak bumi danperlu menetapkan peraturan menteri, yang selanjutnya disebut undang undang pbb,selain pbb perdesaan dan perkoton danjatau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, penguasa, dan i kewajiban membayar pbbpenyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pajak tersebut. nilai jual objek pajak pengganti yang selanjutnya disebutiaya investasi tanaman adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman, yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajakizin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat iuphhk ha yang sebelumnya disebut hak pengusahaan hutan hph) adalah 1zm.yang sebelumnya disebut hak pengusahaan hutan tanaman hpt), hak pengusahaan hutan tanaman industri hati) atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman iuphhk hti).:zin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayuasil hutan bukan kayuasil hutan bukan kayuasil hutan bukan kayubiaya produksi perhutanan adalah seluruh biaya langsung yang terkait dengan kegiatan produksi hasil hutan, sampai log ponds atau log yards untuk hasil hutan kayu danjatau sampai tempat pengumpulan hasil panen untuk hasil hutan bukan kayu pada hutan alamyang digunakan untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan atau gas bumi. wilayah kerja panas bumi adalah wilayah dengan batas batas koordinat tertentu yang digunakan untukkontrak kerja warnpertambangan minyak dan atau gas bumi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya di, panas bumi, mineral, atau batubara, termasuk kegiatan penyelidikan, survei1 dan studi kelayakan, dalam wilayah kerja minyak dan gas bumi, wilayah kerja panas bumi, wilayah sebagaimana teran tum dalam izin saha pertama bang an, izin saha pertambangan khusus, izin pertambangan rakyat, atau wilayah berdasarkan kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak danjatau gas bumi, atau panas bumi, dari wilayah kerja minyak dan gas bumi atau wilayah kerja panas bumi. permukaan bumi pertambangan onshore yang selanjutnya disebut permukaan bumi onshore adalah areal berupa tanah dan atau perairan darat dalam kawasan pertambangan minyak dan atau gas bumi, pengusahaan panas bumi, atau pertambangan mineral atau batubara. permukaan bumi pertambangan offshore yang selanjutnya disebut permukaan bumi offshore adalah areal berupa perairanwilayah negara kesatuan republik indonesia yang meliputi laut pedalaman, permian kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif indonesia dan perairan dalam batas landas kontinen. tubuh bumi eksplorasi adalah tubuh bumipada kegiatan eksplorasi. tubuh bumi eksploitasi adalah tubuh bumi yang berada dalam kawasan pertambangan minyak danjatau gas bumi, atau pengusahaan panas bumi, pada kegiatan eksploitasi. operasi produksi adalah kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemer dalam wilayahdan wilayah berdasarkan kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. tubuh bumi operasi produksi adalah tubuh bumi yang berada kawasan pertambangan mineral atau batubara, pada kegiatan operasi produksi. harga patokan mineral logam, yang selanjutnya disebut hpm logam, adalah harga minerallogam yang ditentulogam. harga patokan mineral bukan logam, yang selanjutnya disebut hpm bukan logam, adalah harga patokan mineral bukan logaman adalah harga patokan batuanbara, yang selanjutnya disingkat hpb, adalah harga batubara yang ditentukan. angka kapitalisasi adalah angka pengali tertentu yang digunakan untuk mengonversi pendapatan atau hasil produksi satu tahun menjadi nop, yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. rasio biaya produksi adalah persentase tertentu yang diperoleh dari rata rata biaya produksi satu tahun dibandingkan dengan rata rata pendapatan kotor satu tahun, yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. penilai pajak adalah pejabat fungsional penilai pajak, pejabat fungsional asisten penilai pajak, petugas penilai pajak, pejabat fungsional penilai pbb, dan petugas penilaisubjek pajak atau ketetapan yang men tukan besarnya pokok pbb atau selisih pokok pbb, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pbb terutang. surat tagihan pajak pbb yang selanjutnya disingkat stp pbb adalah surat untuk melakukan tagihan pbb terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. tahun pajak adalah jangka waktu (satu) tahun taklim, yaitu dari januari sampai dengan desember. lurah pembangunan daerah yang selanjutnya disebut ikeda adalah pungutan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. bab klasifikasi objek pajak objek pajak diklasifikasikan menjadi: objek pajak pbb sektor perkebunan meliputi bumi danjatau bangunan yang berada kawasan perkebunan; objek pajak pbb sektor perhutanan meliputi bumi dan atau bangunan yang berada kawasan perhutanan; objek pajak pbb sektor pertambangan minyak dan gas bumi meliputi bumi dan tau bangunan yang berada kawasan pertambangan minyak dan atau gas bumi; objek pajak pbb sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi meliputi bumi dan atau bangunan yang berada kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi; objek pajak pbb sektor pertambangan mineral atau batubara meliputi bumi dan atau bangunan yang berada kawasan pertambangan mineral atau batubara; dan objek pajak pbb sektor lainnya meliputi bumi dan atau bangunan selain objek pajak pbb sektor perkebunan, objek pajak pbb sektor perhutanan, objek pajak pbb sektor pertambangan minyak dan gas bumi, objek pajak pbb sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, atau objek pajak pbb sektor pertambangan mineral atau batubara, yang: berada wilayah perairan negara kesatuan republik indonesia yang meliputi laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif indonesia, atau permian dalam batas landas kontinen indonesia; dan selain objek pbb perdesaan dan perkotaan. bumi yang berada dalam kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi permukaan bumi. kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada meliputi: areal sebagaimana tercantum dalam izin usaha perkebunan budidaya, izin usaha perkebunan, izin tetap usaha budidaya perkebunan, danjatau hak guna usaha untuk perkebunkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan. tidak termasuk areal sebagaimana dimaksud pada meliputi areal yang sudah diberikan izin usaha perk bun an pengolahan. areal yang secara fisik tidak terpisahkan kebunanverse but tidak dikenakan pbb. dalam hal terdapat areal pada kawasan perkebukebunan. bumi yang berada dalam kawasan perhutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi permukaan bumi. kawasan perhutanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: areal sebagaimana tercantum dalam iuphhk ha dan atau iuphhbk ha, iuphhk re,hutananhutanan sebagaimana dimaksud pada yang merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ~yat undang undang pbb, areal verse but tidak dikenakan pbb. dalam hal terdapat areal pada kawasan perhutahutanan. bumi yang berada dalam kawasan pertambangan minyak danjatau gas bumiyak dan atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada meliputi: wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja warna; dan areal luar wilayah kerja minyak dan gas bumitambangan minyak dan atau gminyak dan gminyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf melalui sungai, jaringan pipa, jalan, ayak dan atau gminyak dan gas bumi sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja warna. dalam hal terdapat areal pada permukaan bumi onshore dan yak dan gas bumi. bumi yang berada dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan pan bumi untuk pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud pada meliputi: wilayah kerja panas bumi sebagaimana tercantum dalam; dan areal luar wilayah kerja panas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk pengusahaan panpanpanas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf melalui sungai, jaringan pipa, jalan, pengusahaan panpanas bumi sebagaimana tercantum dalam dokumeuntuk pengusahaan panas bumi. bumi yang berada dalam kawasan pertambangan mineral atau batubaraeral tau batubara sebagaimana dimaksud pada meliputi: areal; dan areal luar areal sebagaimana dimaksud pada huruf yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubarajaringan pipa, konveyor, jalan, atau jembatan. permukaan bumi onshore danjeral atau batubara termasuk fasilitas dan penumpangnya. tubuh bumi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi wilayah sebagaimana tercantum dalam dokumen izin saha pertambangan, izin eral atau batubara. bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi perairan yang digunakan untuk: perikanan tangkap; pembudidayaan ikan; jangan p1pa; jaringan kabel; ruas jalan tol; atau fasilitas pen1manan dan pengolahan meliputi floating storage and offlloading fps), floating storage regasification unit sru). perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan yang telah diberikan surat izin usaha perikanan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemeran tahan bidang kelautan dan perikanan. bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi: yang berada dalam kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam yang berada dalam kawasan perhutanan sebagaimana dimaksud dalam yang berada dalam kawasan pertambangan minyak dan atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam yang berada dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan pan bumi bagaimana dimaksud dalam atau yang berada dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi wilayah permian negara kesatuan republik indonesia, meliputi: jangan p1pa; jaringan kabel; ruas jalan tol; atau fasilitas pen1manan dan pengolahan, meliputi floating storage and offiioading fps), floating storage regasification unit sru). babi tata cara penetapan nop sebagai dasar pengenaan pbb bagian kesatu tata cara penetapan nop nilai jual objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak pbb. nop pbb merupakan hasil penjumlahan antara nop bumi dan nop bangunan. penilaian objek pajak untuk penetapan nop bumi dan nop bangunan dilakukan oleh penilai pajak. penghitungan pbbmengikuti ketentuan. bagian kedua tata cara penetapan nop pbb sektor perkebukebunan meliputi: areal produktif perkebunan merupakan areal yang telah ditanami tanaman perkebunan, meliputi tanah dan pengembangan tanah berupa tanaman; areal belum produktif perkebunan merupakan areal yang belum ditanami tanaman perkebunan, meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan; areal tidak produktif perkebunan merupakan areal yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan; areal pengaman perkebunan merupakan areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan; dan areal emplasemen perkebunan merupakan areal yang atasnya dimanfaatkan untuk bangunan serta fasilitas penumpangnya. nop bumi untuk areal sebagaimana dimaksud pada meliputi: nop bumi untuk areal produktif perkebunan sebagaimana dimaksud pada hurufengaman perkebukebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan nop bumi untuk areal emplasemenobjek pajak pbb sektor perkebunan merupakan penjumlahan nop bumi untuk areal produktif perkebunan, areal belum produktif perkebunan, areal tidak produktif perkebunan, areal pengaman perkebunan, dan areal emplasemen perkebunan. nop bangunan sebagaimana dimaksud dalam untuk objek pajak pbb sektor perkebunan ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru. bagian ketiga tata cara penetapan nop pbb sektor perhutahutanan meliputi: areal produktif perhutanan merupakan: areal blok tebangan pada hutan alam dengan iuphhk ha danjatau areal blok pemanenan pada hutan alam dengan iuphhbk ha; atau areal yang telah ditanami pada hutan tanaman dengan iuphhk hti dan , meliputi tanah dan pengembangan tanah berupa tanaman; areal belum produktif perhutanan merupakan: areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada hutan alam dengan iuphhk ha dan atau areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada hutan alam dengan iuphhbk ha; atau areal yang belum ditanami baik areal yang bel urn diolah dan tau areal yang sudah diolah pada hutan tanaman denganareal tidak produktif perhutanan merupakan: areal pada hutan alam dengan iuphhk re yang belum tercapai keseimbangan ekosistem dan belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan atau areal yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perhutanan, yang meliputi areal tidak layak kelola, areal pengelolaan sosial dan tanaman kehidupan, areal yang dimanfaatkan oleh selain subjek pajak atau wajib pajak secara tidak sah, serta areal yang dimanfaatkan tidak sepenuhnya oleh selain subjek pajak atau wajib pajak secara sah; areal pengaman perhutanan merupakan areal yang telah melalui proses rekayasa dan dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perhutanan meliputi areal log ponds atau log yards, tempat pengumpulan hasil panen, jalan, kanal, parit, dan tanggul; areal emplasemen perhutanan merupakan areal yang atasnya dimanfaatkan untuk bangunan serta fasilitas penumpangnya; dan areal perlindungan dan konservasi perhutanan, merupakan: areal yang memiliki fungsi dan peran tukan sebagai perlindungan dan konservasi, meliputi sagar budaya, zona penyangga (buffer zone); dan areal hutan yang ditetapkan sebagai hutan bernilai konservasi tinggi high conservation value forest). nop bumi untuk areal sebagaimana dimaksud pada meliputi: nop bumi untuk areal produktif perhutanan sebagaimana dimaksud pada huruf angka ten tukan berdasar kan nilai ual enggan yang merupakan hasil perkalian pendapatan bersih hasil hutan dengan angka kapitalisasi; nop bumi untuk areal produktif perhutanan sebagaimana dimaksud pada huruf angkahutahutananareal pengaman perhutahutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf nop bumi untuk areal emplasemen perhutanan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; dan nop bumi untuk areal perlindungan dan konservasi perhutanan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal pajak. nop bumi sebagaimana dimaksud dalam untuk objek pajak pbb sektor perhutanan merupakan penjumlahan nop bumi untuk areal produktif perhutanan, areal belum produktif perhutanan, areal tidak produktif perhutanan, areal pengaman perhutanan, areal emplasemen perhutanan, dan areal perlindungan dan konservasi perhutanan. nop bangunan sebagaimana dimaksud dalam untuk objek pajak pbb sektor perhutanan ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru. pendapatan bersih hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pendapatan kotor hasil hutan dikurangi biaya produksi perhutanan. pendapatan kotor hasil hutan sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil perkalian jumlah produksi hasil hutan dengan harga jual hasil hutan. jumlah produksi hasil hutan sebagaimana dimaksud pada merupakan jumlah produksi hasil hutan kayu dan atau jumlah produksihasil hutan sebagaimana dimaksud pada merupakan harga jual rata rata hasil hutan kayu dan atau harga jual rata ratarata rata hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada merupakan harga jual rata rata hasil hutan kayu yang terjadi pada tempat penimbunan kayu (log pond atau log yard). biaya produksi perhutanan sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan mengalikan rasio biaya produksi dengan pendapatan kotor hasil hutan sebagaimana dimaksud pada bagian keempat tata cara penetapan nop pbb sektor pertambangan minyak dan gmin yak dan gas bumi merupakan areal yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil produksi minyak dan atau gas bumi; areal produktif pertambangan minyak dan gas bumi merupakan areal yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi minyak dan tau gas bumi; areal tidak produktif pertambangan minyak dan gminyak dan tau gas bumi; areal pengaman pertambangan minyak dan gas bumi merupakan areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha pertambangan minyak danjatau gas bumi; dan areal emplasemen pertambangan minyak dan gas bumi merupakan areal yang atasnya dimanfaatkan untuk bangunan serta fasilitas penumpangnya. untuk menetapkan nop bumi sebagaimana dimaksud dalam permukaan bumi offshore bagaimana dimaksud dalam huruf berupa areal offshore pertambangan minyak dan gas bumi, merupakan areal berupa perairan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak dan atau gmin yak dan gas bumi bagaimana dimaksud padminyak dan gas bumi, areal produktif pertambangan minyak dan gas bumi, areal tidak produktif pertambangan minyak dan gas bumi, areal pengaman pertambangan minyak dan gas bumi, dan areal emplasemen pertambangan minyak dan gas bumi. nop bumi sebagaimana dimaksud dalam untuk areal offshore pertambangan minyak dan gminyak dan atau gas bumiminyak dan gas bumi ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru. pendapatan minyak danjatau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penjualan kotor (gross sales) minyak dan atau gas bumi bagaimana tertuang dalam financial quarterly report fqr) triwulan wajib pajak pada tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang. dalam hal penjualan kotor sebagaimana dimaksud pada menggunakan satuan mata uang selain mata uang rupiah, penjualan kotor harus dikonversi dalam satuan mata uang rupiah berdasarkan kurs mata uang pada tanggal1bagian kelima tata cara penetapan nop pbb sektor pertambangan untuk pengusahaan panuntuk pengusahaan panas bumi merupakan areal yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil produksi panas bumi; areal produktif pertambangan untuk pengusahaan panas bumi merupakan areal yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi panas bumi; areal tidak produktif pertambangan untuk pengusahaan panpanas bumi; areal pengaman pertambangan untuk pengusahaan panas bumi merupakan areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan pengusahaan panas bumi; dan areal emplasemen pertambangan untuk pengusahaan panas bumiuntuk pengusahaan panas bumi, merupakan areal berupa perairan yang digunakan untuk kegiatan pengusahaan panpada permukaan bumi onshore tuk pengusahaan panas bumi untuk pengusahaan panas bumi, areal produktif pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, areal tidak produktif pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, areal pengaman pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, dan areal emplasemen pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. nop bumi sebagaimana dimaksud dalam untuk areal offshore pertambangan untuk pengusahaan panten tukan berdasar kan nilai ual enggan yang merupakan hasil perkalian pendapatan uap dan atau listrikiuntuk pengusahaan panas bumi ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru. pendapatan uap danjatau listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil perkalian: hasil produksi uap dengan harga uap; dan atau hasil produksi listrik dengan harga listrik. hasil produksi uap sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil produksi uap yang terjual dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang. hasil produksi listrik sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil produksi listrik yang terjual dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang. harga uap dan harga listrik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal pajak. bagian keenam tata cara penetapan nop pbb sektor pertambangan mineral atau batubaradimanfaatkan pertambangan mineral atau batubara merupakan areal yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan mineral atau batubara atau yang sedang dilakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan atau studi kelayakan; areal cadangan produksi pertambangan mineral atau batubara merupakan areal yang belum dilakukan pengambilan mineral atau batubara; areal tidak produktif pertambangan mineral atau batubara merupakan areal yang tidak dapat diusahakan penambangan mineral atau batubara, atau yang telah selesai diusahakan penambangan mineral atau batubara; areal pengaman pertambangan mineral atau batubara merupakan areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman penambangan mineral atau batubara; dan areal emplasemen pertambangan mineral atau batubaramineral atau batubara merupakan areal berupa perairan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara. untuk menetapkan nop bumi sebagaimana dimaksud dalam pasa~ tubuh bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tubuh bumi eksplorasi; atau tubuh bumi operasi produksi. nop bumi untuk areal sebagaimana dimaksud pada meliputi: nop bumi untuk areal belum dimanfaatkan pertambangan mineral atau batubara sebagaimana dimaksudcadangan produksitidak produktifpengamandan nop bumi untuk areal emplasemen pertambangan mineral atau batubaradimanfaatkan pertambangan mineral atau batubara, areal cadangan produksi pertambangan mineral atau batubara, areal tidak produktif pertambangan mineral atau batubara, areal pengaman pertambangan mineral atau batubara, dan areal emplasemen pertambangan mineral atau batubara. nop bumi sebagaimana dimaksud dalam untuk areal offshore pertambangan mineral atau batubaraoperasi produkbersih mineral atau batubara dengan angka kapitalisasi; nop bumi untuk tubuh bumi operasi produktau nop bumi untuk tubuh bumi operasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar o,oo (nol rupiah), dalam hal pendapatan bersih mineral atau batubara kurang dari o,oo (nol rupiah). nop bangunan sebagaimana dimaksud dalam untuk objek pajak pbb sektor pertambangan mineral atau batubara ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru. pendapatan bersih mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pendapatan kotor mineral atau batubara dikurangi biaya produksi mineral atau batubara. pendapatan kotor mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil perkalian hasil produksi mineral atau batubara dengan hargajual mineral atau batubara. hasil produksi mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada merupakan jumlah mineral atau batubara yang dihasilkan dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang. hargajual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada merupakan harga jual rata rata: minerallogam; mineral bukan logam; batuan; atau batubara, yang dihitung dengan cara membagi jumlah penjualan dengan volume penjualan atas mineral atau batubara dalam satumerupakan biaya untuk memperoleh hasil produksi mineral atau batubara dalamharus memenuhi kriteria sebagai berikut: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pajak penghasilan; sesuai dengan pnas1p kewajaran dan kelaziman usaha;dan merupakan biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan: pengupasan lapisan tanah; pengambilan hasil produksi mineral atau batubara; pengolahan dan atau pemurnian hasil produksi mineral atau batubara; dan atau pengangkutan hasil produksi mineral atau batubara, pada tahap operasi produksi. dalam hal penghitungan pbb terutang menggunakan komponen penerimaan kotor hasil operasi pertambangan sebagaimana diatur secara khusus berdasarkan kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, penghitungan penemuan kotor tersebut diperoleh dari perkalian hasil produksi mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada dengan harga jual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada penilaian atas kewajaran biaya produksi mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada dan hasil produksi dan harga jual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh penilai pajak. jenis mineral logam, mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan yang diaturatau kepala daerah. dalam hal hargajual rata rata minerallogam sebagaimana dimaksud dalam lebih rendah dari pada hpm logam rata rata dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang, harga jual mineral logam menggunakan hpm logam rata rata. dalam hal harga jual rata rata mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam lebih rendah dari pada hpm bukan logam rata rata dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang, harga jual mineral bukan logam menggunakan hpm bukan logam rata rata. dalam hal harga jual rata rata batuan sebagaimana dimaksud dalam lebih rendah dari pada harga patokan batuan rata rata dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang, harga jual batuan menggunakan harga patokan batuan rata rata. dalam hal harga jual rata rata batubara sebagaimana dimaksud dalam lebih rendah dari pada hpb rata rata dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang, harga jual batubara menggunakan hpb rata rata. dalam hal tidak terdapat harga jual rata rata mineral logam sebagaimana dimaksud dalam harga jual mineral logam menggunakan hpmbukan logam sebagaimana dimaksud dalam harga jual mineral bukan logam menggunakan hpm bukanan sebagaimana dimaksud dalam hargajual batuan menggunakan harga patokan batuanbara sebagaimana dimaksud dalam hargajual batubara menggunakan hpblogam, mineral bukan logam, batuan, atau batubara sebagaimana dimaksud dalam dan tidak terdapat hpm logam rata rata, hpm bukan logam rata rata, harga patokan batuan rata rata, atau hpb rata rata, dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang, harga jual mineral atau batubara rata rata dihitung oleh penilai pajak. hpm logam rata rata, hpm bukan logam rata rata, harga patokan batuan rata rata, atau hpb rata rata sebagaimana dimaksud dalam dan digunakan untuk komoditas galian tambang yang sejenis dan setara. hpm logam rata rata sebagaimana dimaksud dalam atau hpb rata rata sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk penetapan hargajual minerallogam atau batubara dengan titik serah penjualan (at sale point) secara free board atas kapal pengangkut verse~. dalam hal titik serah penjualan dilakukan selain secara free board atas kapal pengangkut (verse~ sebagaimana dimaksud pada penetapan harga jual mineral logam atau batubara dihitung berdasarkan hpm logam rata rata dan hpb rata rata dengan mempertimbangkan biaya penyesuaian yang ditetapkan oleh semen tarian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. hpm bukan logam rata rata sebagaimana dimaksud dalam atau harga patokan batuan rata rata sebagaimana dimaksud dalam digunakan dalam penetapan harga jual mineral bukan logam atau batuan, dalam hal penjualan dilaksanakan lokasi tambang. dalam hal penjualan mineral atau batubara dilakukan dengan cara selain yang dimaksud dalam dan 28, harga jual rata rata mineral atau batubara merupakan harga jual rata rata yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang. dalam hal galian tambang merupakan batubarajenis tertentu, batubara untuk keperluan tertentu, atau batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, penetapan harga jual batubara mengacu pada formula harga batubara yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. dalam hal harga jual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam menggunakan satuan mata uang selain mata uang rupiah, harga jual mineral atau batubara harus dikonversi dalam satuan mata uang rupiah berdasarkan kurs mata uang pada tanggalkegiatan pengupasan lapisan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka merupakan kegiatan pengupasan tanah pucuk (top poin dan atau pengupasan tanah penutup (stripping over burden) dalam kegiatan operasi produksi. kegiatan pengambilan hasil produksi mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf angka merupakan kegiatan pengambilan galian tam bang. kegiatan pengolahan dan atau pemurnian hasil produksi mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi kegiatan: pembersihan dan pemisahan mineral atau batubara dari bahan galian ikatannya; penghancuran mineral atau batubara yang berukuran besar menjadi ukuran tertentu sesuai dengan karakteristiknya; dan atau peningkatan kualitas hasil produksi mineral. kegiatan pengangkutan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf angka merupakan kegiatan pengangkutan hasil produksi mineral atau batubara dari lokasi penambangan titik serah penjualan. bagian ketujuh tata cara penetapan nop pbb sektor lainnya nop bumi sebagaimana dimaksud dalam pada perairan yang digunakan untuk perikanan tangkaprikanan tangkap dengan angka kapitalisasi. nop bumi sebagaimana dimaksud dalam pada perairan yang digunakan tuk pembudidayaan ikanmbudidayaan ikan dengan angka kapitalisasi. nop bumi sebagaimana dimaksud dalam pada perairan yang digunakan untuk perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang tidak terdapat hasil produksi ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal pajak. nop bumi sebagaimana dimaksud dalam pada perairan yang digunakan untuk jaringan pipa, jaringan kabel, ruas jalan tol, dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf atau huruf ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal pajak. nop bangunan sebagaimana dimaksud dalam untuk objek pajak pbb sektor lainnya ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru. pendapatan bersih sebagaimana dimaksud dalam dan ditentukan sebesar pendapatan kotor dikurangi biaya produksi, dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang. pendapatan kotor sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil perkalian jumlah produksi per jenis ikan dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang dengan hargajual rata rata per jenis ikan per satuan berat tertentu. biaya produksi sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil perkalian pendapatan kotor sebagaimana dimaksud pada dengan rasio biaya produksi. jenis ikan sebagaimana dimaksud pada mengacu. pada ketentuan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemeran tahan bidang kelautan dan perikanan. luas bumi untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil perkalian jumlah kapal dengan luas areal penangkapan ikan per kapal. luas areal penangkapan ikan per kapal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal pajak. luas bumi untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan luas yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam luas bumi untuk jaringan pipa sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil perkalian panjang pipa dengan dua kali diameter pipa. luas bumi untuk jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil perkalian panjang kabel dengan dua kali diameter kabel. luas bumi untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil perkalian jumlah tapak dengan luas pondasi tapak. luas bumi untuk fasilitas penyimpanan dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan luas berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh semen tarian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. luas bangunan untuk jaringan p1pa sebagaimana dimaksud dalam huruf atau jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil perkalian panjang pipa atau kabel dengan diameter pipa atau kabel. luas bangunan untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil perkalian panjang ruas jalan tol dengan lebar ruas jalan tol. luas bangunan untuk fasilitas pen1manan dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil perkalian panjang dengan lebar bangunan. bagian kedelapan tata cara penetapan nop berdasarkan kontrak, perjanjian, atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi wajib pajak pemegangsebagaimana dimaksud dalam mengembalikan pop yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani kepada kantor pelayanan pajak tempat objek pajak terdaftar yang dilakukan berdasarkan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan objek pajak dan subjek pajak atau wajib pajak. bagian kesembilan pengenaan pbb direktur jenderal pajak menetapkan besarnya pbb terutang melalui penerbitan: spot; atau skp pbb, dengan menggunakan nop pbb sebagaimana dimaksud dalam spot sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun setelah berakhirnya tahun pajak pbb terutang. penerbitan skp pbb sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan skp pbb. direktur jenderal pajak menetapkan besarnya pbb terutang sebagai pemenuhan kewajiban ikeda sebagaimana ditentukan dalam perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi melalui penerbitan spot. spot sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan untuk (satu) tahun pajak. penerbitan spot dilakukan berdasarkan pop yang disampaikan oleh subjek pajak atau wajib pajak kepada kantor pelayanan pajak. pop sebagaimana dimaksud pada harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani serta dihampiri dokumen pendukung isian pop. dokumen pendukung isian pop sebagaimana dimaksud pada untuk pbb sektor perkebunan meliputi: dokumen izin usaha perkebunan danjatau hak guna saha; dan laporan perkembangan usaha perkebunan dan peta tahun tanamhutanan meliputi: dokumen izin dan penugasan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; rencana kerja usaha tahun pajak pbb terutang; dan rencana kerja tahunan beserta peta kerja tahun pajak pbb terutang atauyak dan gas bumi meliputi: dokumen kontrak yang ditandatangani oleh pemerintah dan kontraktor kontrak kerja warna; peta wilayah kerja minyak dan gas bumi; authorization for expenditure afe), dan financial quarterly report fqr) triwulan tahun terakhir sebelum tahun pajak pbb terutang; dan dokumen kontrak atau perjanjian jual beli gas untuk pertambangan gas bumiuntuk pengusahaan panas bumi meliputi: dokumen 1zm, kuasa, atau penugasadokumen kontrak; peta wilayah kerja panas bumi; dan rencana kerja dan anggaran biayaeral atau batubarkepala daerah atau dokumen kontrak atau perjanjian; dan rencana kerja dan anggaran biayalainnydan bidang perhubungan; dan dokumen lain yang menjadi dasar pengisian pop. dalam hal terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada dan belum dapat dilampirkan, pop dianggap lengkap sepanjang wajib pajak melampirkan pernyataan tertulis yang: ditandatangani oleh wajib pajak, wakil wajib pajak, atau kuasa dari wajib pajak; dan menjelaskan alasan tidak dapat dilahirkannya dokumen dimaksud. dalam hal spot dilakukan upaya hukum sehingga terbit keputusan atau putusan, berupa: surat keputusan pemberian pengurangan pbb; surat keputusan pembetulan; surat keputusan pengurangan spot yang tidak benar; surat keputusan keberatan; putusan banding; putusan gugatan; atau putusan peninjauan kembali, spot dimaksud dilakukan penerbitan kembali sesuai isi keputusan atau putusan. dalam hal dilakukan penerbitan kembali spot sebagaimana dimaksud pada spot yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. spot hasil penerbitan kembali sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diajukan keberatan oleh wajib pajak. dalam hal terdapat permohonan cetak ulang spot oleh wajib pajak, wakil wajib pajak, atau kuasa dari wajib pajak, dilakukan pencetakan ulang atas spot yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada dan tau permohonan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh wajib pajak, wakil wajib pajak, atau kuasa dari wajib pajak serta dihampiri dengan: fotokopi spot tahun pajak sebelumnya; fotokopi bukti pembayaran pbb tahun pajak sebelumnya; dan surat kuasa dari wajib pajak, dalam hal permohonan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak. ketentuan mengenai bentuk dan isi spot diatur dengan peraturan direktur jenderal pajak. penyampaian spot sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada wajib pajak dapat dilakukan: secara langsung, dengan diberikan tanda terima penyampaian spot; melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau melalui saluran elektronik tertentu dengan bukti pengiriman yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak. tanggal diterimanya spot oleh wajib pajak merupakan tanggal yang tercantum dalam: tanda terima penyampaian spot, dalam hal. disampaikan secara langsung; bukti pengiriman, dalam hal disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir; atau bukti pengiriman melalui saluran elektronik tertentu yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak. pbb terutang berdasarkan spot sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilunasi oleh wajib pajak selambat lambatnya (enam) bulan sejak tanggal diterimanya spot oleh wajib pajak. dalam hal dilakukan penerbitan kembali spot atau penerbitan spot cetak ulang sebagaimana dimaksud dalam atau jatuh tempo pelunasan spot dihitung dari tanggal diterimanya spot yang diterbitkan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam oleh wajib pajak. dalam hal pbb terutang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada dan kepala kantor pelayanan pajak menerbitkan stp pbb yang dilakukan berdasarkan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai stp pbb. dalam hal terdapat pena juan pengembalian seluruh wilayah kerja minyak dan gas bumi kepada pemerintah, wajib pajak atau menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepalaminyak dan gas bumi yang disampaikan wajib pajak kepada; dan surat keterangan bahwa wajib pajak tidak sedang memanfaatkan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang diterbitkan oleh. dalam hal terdapat pengajuan pengembalian seluruh wilayah kerja panas bumi kepada pemerintah, wajib pajak atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan pemberitahuan secara tertulispanas bumi yang disampaikan wajib pajak kepada semen tarian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan surat keterangan bahwa wajib pajak tidak sedang memanfaatkan wilayah kerja panas bumiwajib pajak sebagaimana dimaksud pada dan tidak perlu mengisi dan mengembalikan pop. kepala kantor pelayanan pajak tidak menerbitkan spot kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dan dalam hal pengajuan pengembalian seluruh wilayah kerja minyak dan gas bumi atau wilayah kerja panas bumi yang disampaikan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dan ditolak oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, direktur jenderal pajak menetapkan besarnya pbb terutang sejak tahun pajak setelah keputusan penolakan. babi ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, klasifikasi dan penetapan nop untuk tahun pajak sebelum tahun pajak dilaksanakan berdasarkn peraturan pelaksanaannya. babi ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: ketentuan dandnwar! .)~ nip qs fj.: kepala dinas adalah kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten tanjung jabung timur. bab susunan organi sasi susunanbina program seksi perencanaan dan penyusunan program: seksi evaluasi dan pelaporan, seksi monitoring dan pengawasan. melaksanakan pengelolaan urusan konservasi lahan dan sumber daya alam serta perlindungan hutan tanaman perkebunan: mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang kegiatan konservasi lahan dan sumber daya alam serta perlindungan hutan dan tanaman perkebunan: memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan,, kebakaran lahan dan hutan serta gangguan keamanan lahan dan hutan: merencanakan, mengawasi dan melaksanakan upaya upaya pemberantasankoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengelolaan kawasan konservasioo. serta konservasi lahan dan sumber daya alam: melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kegiatan konservasi lahan dan sumber daya alam, perlindungan hutan dan tanaman perkebunan: menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan teknis perkebunan: merencanakan dan melaksanakan konservasi, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistem lahan perkebunan: melaksanakan pengamanan dan penanggulangan bencana pada areal kehutanan dan atau perkebunan, mengatur, memelihara dan mengawasi penggunaan alat pemadam kebakaran beserta perlengkapannya: uu. mengatur dan mengawasi, serta mengkoordinasikan operasional kegiatan kepolisian kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil ppn) kehutanan dan perkebunan: melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan bidang perlindungan dan konservlindungan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan perlindumemberikan alternatif pemecahan masalah: melakukan bimbingan teknis dibidang perlindungan hutan dan tanaman perkebunan: dan lahan serta gangguan keamanan lahan dan hutan, merencanakan, mengawasi dan melaksanakan upaya upaya pemberantasan organisme pengganggu tanaman berupa: melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kegiatan perlindungan hutan dan tanaman perkebunan: j . menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan teknis perkebunan: merencanakan dan melaksanakan perlindungan sumber daya alam dan ekosistem lahan perkebunan: melaksanakan pengamanan dan pengulangan bencana pada areal kehutanan dan atau perkebunan, melaksanakan pengamanan dan pengulangan bencana pada areal kehutanan atau perkebunan: mengatur dan mengawasi serta mengkoordinasikan operasional kegiatan kepolisian, kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil ppn) kehutanan dan perkebunan, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi perlindunglestarian dan konservasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pelestariestarian dan konservasi lahan serta sumber daya alam: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pelestarian dan konservasi lahan serta sumber daya alam dan memberikan alternatif pemecahan masalah, melakukan bimbingan teknis dibidang pelestarian dan konservasi lahan serta sumber daya alam: merencanakan dan melaksanakan pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistem lahan perkebunan: merencanakan, merumuskan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadaplaksanakan monitoring terhadap kegiatanpengelolaan kawasan konservasi: melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi pelestarian dan konservngendalian kebakaran lahan dan hutan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pengendalian kebakaran lahan dndalian kebakaran lahan dan hutan: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pengendalian kebakaran lahan dan hutan serta memberikan alternatif pemecahan masalah, melakukan bimbingan teknis dibidang pengendalian kebakaran lahan dan hutan, merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan serta sosialisasi tentang bahaya kebakaran lahan dan hutan: merumuskan, mencari dan mensosialisasikan teknik pembukuan lahan tanpa bakar: merencanakan, mengawasi dan melaksanakanoperasi kebakaran lahan dan hutan, menjaga, memelihara dan mengawasi penggunaan alat pemadam kebakaranbeserta perlengkapannya, merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pemadaman kebakaran lahan dan hutan: mengawasi, memonitor dan mencegah kegiatan masyarakat maupun aktifitas perusahaan kehutanan dan perkebunan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan: memonitor, mengawasi, mengevaluasi serta mengkoordinasikan alat alat pemadam kebakaran milik masyarakat, maupun milik perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan dan perkebunan: melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pembentukan brigade pemadam kebakaran lahan dan hutan swakarsa, memantau, mengawasi dan mengkoordinasikan perkembangan titik api (hotspot) setiap saat: melaksanakan pengecekan dan pemantauan serta pemadaman terhadap titik api (hotspot) baik yang terpantau melalui satelit noaa maupun laporan yang diterima dari masyarakat: oo. mengawasi dan melaksanakan pendataan terhadap areal bekas kebakaran lahan dan hutan: pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi pengendalian kebakaran lahan dan hbidang perkebunan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perkebkebunan, cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang perkebunan serta memberikan alternative pemecahan masalah, melakukan bimbingan teknis dibidang perkebunan, pembinaan usaha, produksi, rehabilitasi lahan dan kebun, promosi dan pemasaran pemberdayaan sarana prasarana dan sumberdaya, pengelolaan lahan dan air, serta pengembangan lahan perkebunan: melaksanakan pembinaan umum berdasarkan program kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dibidang perkebunan: menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang perkebunan: menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan agribisnis sesuai dengan bidangnya, melaksanakan penelitian, pengawasan mutu dan sertifikasi benih bibit tanaman perkebunan: menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dibidang perkebunan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan sarana prasarana dan sumberdaya perkebunan: menyiapkan bahan dan melaksanakan intensifikasi pengelolaan lahan dan air, menyiapkan bahan dan melaksanakan intensifikasi pengelolaan lahan dan air, melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran: menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengamanan teknis budidaya, agribisnis dan penyuluhan dibidang perkebunan: oo. menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan perkebunan, menyelenggarakan pembentukan dan kewilayahan areal perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten: menyusun kewilayahan, design, pengendalian areal dan industri primer perkebunan: meningkatkan produksi, pengelolaan, pengendalian mutu dan pemasaran hasilperkebunan:, memberikan rekomendasimberikan rekomendasi pemberian dan pengawasan izin usaha perkebunan: uu. menyelenggarakan pengawasan terhadap peruntukan dan pemanfaatan lahan perkebunan: melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dibidang perkebxx. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh oleh kepala dinas. kepala seksi bina usaha dan produksi perkebunandan produksi perkebunan: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang usaha dan produksi perkebunan serta memberikan alternative pemecahan masalah, merumuskan kebijakan teknis dibidang pengembangan usaha dan produksi perkebunan: melaksanakan bimbingan peningkatan usaha perkebunan, melaksanakan bimbingan peningkatan produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan: 9g. melaksanakan penelitian, pengawasan mutu dan sertifikasi benih bibit tanaman perkebunan: melaksanakan pembinaan teknis budidaya dan penyuluhan yang menyangkut pengembangan usaha dan produksi tanaman perkebunan: melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pestisida sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku: meningkatkan produksi, pengolahan, pengendalian mutu dan pemasaran hasil perkebunan: memberikan pertimbangan teknisnyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta bimbingan, pengawasan teknologi pasca panen, pengolahan mutu hasil serta bimbingan pemasaran penyebaran informasi harga pasar komoditi hasil perkebunan: memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian dan pengawasan izin usaha perkebunan: memberikan pelayanan administrasi dibidang usaha dan produksi perkebunan, oo. menyelenggarakan pengawasan terhadap peruntukan dan pemanfaatan lahan perkebunan: merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan promosi pameran, dalam rangka peningkatan hari hari besar: melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi profesi dan kelembagaan petani serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan petani, merumuskan, mengawasi dan melaksanakan upaya peningkatan produksi perkebunan melalui intensifikasi perkebunan, melaksanakan pengawasan, monitoring dan pembinaan terhadap industri pengolahan hasil perkebunan: melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi bina usaha dan produksi perkebunan: uu. melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis atau lisan kepada atasansebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perkebunan. kepala seksi rehabilitasi lahan dan pengembangan areallahan pengembangan areal: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang rehabilitasi lahan dan pengembangan areal serta memberikan alternatif pemecahan masalah, merumuskan kebijakan teknis bidang rehabilitasi lahan dan pengembangan areal, penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis mengenai pengendalian dampak lingkungan amdal): merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang rehabilitasi lahan dan pengembangan areal perkebunan: merencanakan dan melakukan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi lahan dan pengembangan areal: melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan reklamasi terhadap lahan kritis, lahan marginal dan lahan tidur, menyelenggarakan inventarisasi dan perbedaan perkebunan: melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta rehabilitasi (peremajaan) terhadap tanaman perkebunan yang sudah tua dan tidak produktif: melaksanakan identifikasi terhadap calon petani dan calon lahan dalam program rehabilitasi tanaman perkebunan: merumuskan, mengawasi dan melaksanakan pengembangan areal perkebunan melalui kegiatan ekstensifikasi lahan perkebunan, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi rehabilitasi lahan dan pengembangan arerkebunan. kepala seksi pengelolaan lahan dan air mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pengelolaan lahan dan alolaan lahan dan air: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pengelolaan lahan dan air serta memberikan alternatif pemecahan masalah, merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan lahan dan air: menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi potensi sarana prasarana pengelolaan lahan dan air, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan penggunaan alat dan mesin pengelolaan lahan dan air, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan serta pembinaan dalam usaha pengelolaan lahan dan air, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan sub bidang dan seksi lainnya yang terkait, merumuskan, mengawasi dan melaksanakan pengelolaan tata air mikro dan pemenuhan kebutuhan air dan unsure hara bagi tanaman perkebunan: melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi pengelolaan lahan dan aikebunhutanan dan perkebuehutanan: seksi bina usaha dan produksi: seksi rehabilitasi lahan dan pengembangan hutan rakyat: seksi penataan hutan. bidang perlindungan dan konservasi seksi perlindungan: seksi pelestarian dan konservasi: seksi pengendalian kebakaran lahan dan hutan. bidang perkebunan: seksi usaha dan produksi perkebunan: seksi rehabilitasi lahan dan pengembangan areal: seksi pengelolaan lama dan airhutanan dan perkebuhutanan dan perkebuhutanan dan perkebunan: pelaksanaan ketatausahaan dinas kehutanan dan perkebunan: pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pada bidang kehutanan dan perkebunan, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh staf kehutanan dan perkebuhutanan dan perkebunan: pengaturan pelaksanaan kebijakan dibidang kehutanan dan perkebunhutanan dan perkebu kehutanan dan perkebunan:kehutanan dan perkebuhutanan dan perkebunhutanan dan perkebunhutanan dan perkebunan: penyusunan rencana target penerimaan sektor kehutanan dan perkebunan: penyelenggaraan kegiatan pemetaan mengenai luas wilayah dibidang pengelolaan kehutanan dan perkebunandinas kehutanan dan perkebunan: melaksanakan evaluasi kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan dinas kehutanan dan perkebunan: pelaksanaan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan dinas kehutanan dan perkebunan: pelaksanaan penyusunan laporan laki dinas kehutanan dan perkebunankehutanan dan perkebunan:kehutanan dan perkebunan: memberikan saran saran dan pertimbangan kepadkehutanan mempunyai tugas membantu kepala dinas bidang kehuthutanan: mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang kehutanan dan memberikan alternative pemecahan masalah, melaksanakan pengelolaan urusngkoordinasikan dengan instansi terkait tentang kegiatan,memberikan petunjuk dan memfasilitasi usaha pengembangan hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat, serta pemanfaatannya, memberikan pertimbangan perizinan, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan hutan produksi dan hutan hak hutan rakyat, serta industri primer kehutanan: memberikan pertimbangan perizinan, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan: melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kegiatnggunaan dokumen angkutandan legalitas hasil hutan, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan bidang kehutabina usaha dan produksicc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dan memberikan alternative pemecahan masalah: merumuskan kebijakanmantau produksi hasil hutan, peredaran dan pemasaran hasil hutan,mbinaan dan pengendalian penggunaan dokumen angkutan hasil hutan dan legalitas hasil hutan, memfasilitasi dan mengawasi penggunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu rakyat: memantau penggunaan peralatan pengusahaan hutan, tenaga teknis kehutanan indonesia, menetapkan besarnya iuran hasil hutan yang harus dibayar wajib bayar sesuai tariff yang berlaku, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengenaan pungutan kehutanan dan iuran hasil hutan, i. pembinaan dan pengawasan industri primer kehutanan, melakukan penyusunan pelaporan dan evaluasi produksi, peredaran dan iuran hasil hutan: melakukan rekonsiliasi penerimaan iuran hasil hutan: oo. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan masyarakat sekitar utan pdh): menyusun dan menyelenggarakan program kerja kegiatan seksi bina usaha dan produksi: gg. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis dibidang bina usaha dan produksi: melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi bina usaha dan : kepala seksi rehabilitasi lahan dan pengembangan hutan rakyathutgiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat dan memberikan alternative pemecahan masalah, merumuskan kebijakanyiapkan rancangan teknis rehabilitasi hutan dan lahan: menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi, hutan lindung dan pesisir pantai diluar kawasan suaka alam dan pengembangan hutan rakyat: 9g. menyelenggarakan dan memfasilitasi pengembangan hutan tanaman rakyat: menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan, serta hutan tanaman rakyat: ii. mengiventarisir dan menghimpun data lahan dan kawasan hujan yang kritis, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan hutan tanaman industri, hutan rakyat kemitraan, menyusun dan menyelenggarakan program kerja kegiatan seksi rehabilitasi lahan dan pengembangan hutan rakyat: mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis dibidang rehabilitasi lahan dan pengembangan hutan rakyat: melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi rehabilitasi lahan dan pengembangan hutan rakykehutanan. kepala seksi penataan hutan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan penataanfaatan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, pengukuran dan perbedaan hutan, cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pemanfaatan hutan, penataan kawasan hutan, pengukuran dan perbedaan hutan dan memberikan alternatif pemecahan masalah, merumuskan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan hutan, penataan kawasan hutan, pengukuran dan perbedaan hutan, menyelenggarakan, pemanfaatan hutan, penataan kawasan hutan, pengukuran dan perbedaan hutan: menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pengendalian pemanfaatan hutan, penataan kawasan hutan, pengukuran dan perbedaan hutan, mengelola perizinan dan pengawasan usaha pemanfaatan hutan, pemberian pertimbangan pengesahan rencana kerja tahunan, rencana tebangan pemanfaatan hasil hutan, ii. menyelenggarakan rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung: j . menyusun dan menyelenggarakan program kerja kegiatan seksi penataan hutan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis dibidang penataan hutan: melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi penataan hut. kepala bidang perlindungan dan konservasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan perlindung serta konservasi lahan dan sumber daya alamkonservasi lahan dan sumber daya alam serta memberikan alternatif pemecahan masalah, melakukan bimbingan teknis dibidang perlindungan hutan dan tanaman perkebunan dan konservasi sumber daya alamdalam rangka memberikan pedoman penggunaan dana cadangan investasi pemerintah pemulihan ekonomi nasional dan dasar pembayaran penggantian biaya dan margin yang wajar kepada pelaksana investasi,negara sesuai dengan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam permohonan pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan rencana penyaluran baik nilai dan waktu pelaksanaan penyaluran. direktur pengelolaan kas negara direktorat jenderal perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana cadangan investasi pemerintah pen rekening kas umum negara sesuai nilai dan waktu rencana penyaluran yang disampaikan kpa bun. kpa bun mengajukan spm pengeluaran pembiayaan kepada kepalakpa bun mengajukan spm pengeluaran pembiayaan sesuai dengan rencana penyaluran baik nilai dan waktu pelaksanaan pemindahbukuan dana cadangan investasi pemerintah pen rekening kas umum negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penerima investasi menyampaikan rencana setoran hasilbesaran setoran hasil investasi: dan waktu pelaksanaan setoran hasil investasi. berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada kpa bun, direktur kekayaan negara dipisahkan atas nama direktur jenderal kekayaan negara, dan direktur pengelolaan kas negara atas nama direktur jenderal perbendaharaan menetapkan berita acara rekonsiliasi bar) data penerimaan setoran hasil investasi pemerintah pen secara triwulanan. hasil investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diperoleh dari penerima investasinegara bukan pajak. s5)dicatatdan analisis kinerja dan risiko pelaksanaan investasi pemerintah penupada kpa bunsebagaimana dimaksud pada merupakan laporketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:satu semester, atau sewaktu waktu apabila diperlukan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:pembayaran investasi pemerintah pen:,pembiayapelamis asi kementerian mop tera nin. organ kostalingkungan kementerian keuangan yang membidangi pengelolaan kekayaannerima investasi adalah bumn dan atau lembagarekening investasi pemerintah pen yang selanjutnya disingkat ripped merupakan rekening pengelolaan dana investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari rekening bendahara umum negara. dana cadangan investasi pemerintah pen adalah dana yang disisihkan dalam ripped untuk menampung kebutuhan pelaksanaan investasi pemerintah pen bagi penerima investasi yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahuntara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: pembayaran dana penggantian biaya dan margin yang wajar dilaksanakan setelah mendapat revi dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan. antara bagian keenam dan bagian ketujuh disisipkan (satu) bagian yakni bagian keenam yang berbunyi sebagai berikut: bagian keenam ripped dan dana cadangan investasi pemerintah pen antara dan disisipkan (dua) pada bagian keenam ripped dan dana cadangan investasi pemerintah pen, yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: menteri membuka ripped dalam rangka melaksanakan investasi pemerintah pen. bunga dan atau jasa giro atas pengelolaan ripped disetorkan kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. ripped dikelola sampai dengan telah selesainya seluruh dana investasi pemerintah pen ditempatkan pada penerima investasi. kpa bun mengajukan penutupan ripped setelah seluruh dana investasi pemerintah pen selesai ditempatkan pada penerima investasi. dana investasi pemerintah pen dalam ripped ditetapkan menjadi dana cadangan investasi pemerintah pen. dana cadangan investasi pemerintah pen sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh menteri selaku bendahara umum negara secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. dana cadangan investasi pemerintah pen sebagaimana dimaksud pada disalurkan rekening penerima investasi paling lambat pada akhir tahun dalam hal dana cadangan investasi pemerintah pen sebagaimana dimaksud pada belum disalurkan seluruhnya, kpa bun dapat menyalurkan dana cadangan investasi pemerintah pen rekening penerima investasi melampaui tahun setelah mendapatkan persetujuan menteri. dalam hal sampai dengan akhir tahun masih terdapat dana cadangan investasi pemerintah pen yang belum disalurkan atau belum mendapatkan persetujuan perpanjangan dari menteri, dana tersebut disetorkan dipindahbukukan rekening kas umum negara paling lambat minggu kedua bulan januari tahun anggaran berikutnya. bagian ketujuh diubah sehingga bagian ketujuh berbunyi sebagai berikut: bagian ketujuh pencairan dana cadangan investasi pemerintah pen ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penerima investasi menyampaikan rencana penarikan dana cadanganpenarikan dana cadangan investasi pemerintah pen, dan sisa alokasi dana cadangan investasi pemerintah pen. berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada kpa bun menyampaikan permintaan pengalokasian anggaran pengeluaran dan penerimaan pembiayaan sesuai dengan rencana penarikan dana cadangan investasi pemerintah pen kepada ppa bun. berdasarkan permintaan pengalokasian anggaran pengeluaran dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ppa bun menyampaikan permintaan pengalokasian anggaran tersebut kepada direktur jenderal anggaran. alokasi anggaran pengeluaran dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan menteri. s6) anggaran pengeluaran dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada berasal dari dana cadangan investasi pemerintah pen. berdasarkan keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada kpa bun dan ppa bun mengusulkan pengalokasian anggaran pengeluaran dan penerimaan pembiayaan melalui penerbitan dipa bun atau revisi anggaran dipa bun pada tahun anggaran berjalan. pengalokasian anggaran melalui penerbitan dipa bun atau revisi anggaran dipa bun sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ditambahkan keterangan dalam rangka pencatatan atas pelaksanaan investasi pemerintah pen. antara dan disisipkan (tiga) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: penerima investasi mengajukan permohonan pencairan dana cadangan investasi pemerintah pen kepada pelaksana investasi berdasarkan perjanjian atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pelaksana investasi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan pencairan berdasarkan perjanjian atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pelaksana investasi mengajukan permohonan pencairan kepada kpa bun yang disampaikan oleh direksi direktur eksekutif direktur pelaksana. permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: rencana penyaluran baik nilai dan waktu pelaksanaan penyaluran, lembar monitor cellist daftar pemenuhan persyaratan pencairan, penetapan menteri terkait penugasan kepada pelaksana investasi, dan perjanjian pelaksanaan investasi antara kementerian keuangan dengan pelaksana investasi, dan pelaksana investasi dengan penerima investasi. pencairan dana cadangan investasi pemerintah pen dilakukan setelah tersedianya anggaran dalam dipa bun. setelah tersedianya anggaran dalam dipa bun, kpa bun mengajukan kepada direktur pengelolaan kas negara direktorat jenderal perbendaharaan untuk pengalihan dana cadangan investasi pemerintah pen rekening kas umum |
terdapat perubahan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa, bahwaperlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agaiberhentikan yangberjumlah paling banyak (sebelas) orang yangbpd. susunan panitia pemilihanjaringan dan penyaringan panitia pemilihan melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calosebagaimana diatur dalamtahapan pelaksanaan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalamukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, jdih.pakpakbharatkab.go.idberasal dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dengan melibatkan unsur masyarakat yang diundang secara resmi sebagai peserta musyawarah desamuda, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak,engan mempertimbangkan keterwakilan perempuanersama antara bpd dan pemerintah desa. undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan paling lambat (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraanbuka oleh pimpinan musyawarah apabila peserta yangimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada adalah ketua bpd. dalam hal ketua bpd berhalangan hadir selaku pimpinan musyawarah dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggotjdih.pakpakbharatkab.go.id ketentuan, maka musyawarah dapat ditunda dengan meminta pertimbangan dari kepala desa atau pejabat yang mewakili dan tokoh masyarakatengambilan keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud dalam hurufgesahan calon kepala desadalamjdih.pakpakbharatkab.go.idsebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara rahasigambilan keputusanrahasia sebagaimana dimaksud dalam sesuai kesepakatan dalam musyawarah desapeserta musyawarah desa yang telah menandatangani daftar hadir peserta dan meninggalkan acara, dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah desa.jdih.pakpakbharatkab.go.idgian kelima tahapan pelaporan tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala desa antar waktu kepada bpd paling lambat (tujuh) hari setelah musyawarah desa, bpd melaporkanbupati wajibupati melantik calon kepala desa terpilitahapan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. ketentuan ditambahi (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai beriku2kdpenjabapenjabat kepala desa sampai dilantik kepala desa yang definitif. jdih.pakpakbharatkab.go.idumum sehubungan dengan adanya perubahsehinggaii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka huruf jika terdapat calon kepala desa mengundurkan diri, maka surat pengunduran diri tersebut tidak akan diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan tetap dianggap sebagai calon kepala desa. apabila perolehan suara calon kepala desa yang mengundurkan diri lebih banyak, maka pemilihan kepala desa menjadi batal dan bupati mengangkat penjabatpakpak bharatkpak bharatpakpak bharatdalam huruf dapat dilaksanakan paling banyak (tiga) kali dalam jangka waktu (enam) tahun. penentuan desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentakkpak bharat. ketentuan ditambah (dua) huruf yaitu huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut p2kdmenetapkan calon terpilih,jdih.pakpakbharatkab.go.id melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya, p2kdcc.2kd dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bpd. ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau ktp elektronik,ketentuan huruf diubah, huruf dihapus dan huruf diubah serta diubah,jdih.pakpakbharatkab.go.idg .s. suami, istri dan atau anak dilarang bersama sama sebagai calon kepala desa satu desa. pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain meliputi,angka (satu) dihapus dan angka (dua) huruf dihapus, angka (enam) diubah, angka (delapan) dan angka (sembilan) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut setiap2kd dengan melampirkan persyaratan administratif. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada terdiri atas dihapus. surat pernyataan bermaterai rp. (enam ribu rupiah), berisjdih.pakpakbharatkab.go.injadi kepala desa selama (tiga) kali masa jabatan, dihapus, bersedia dicalonkan sebagai kepala desa, tidak akan mengundurkan diri dari calon kepala desa apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa, calon kepala desa tidak mempunyai berhubungan darah semena satu tingkat atas, satu tingkat bawah atau samping dengan ketua bpd, tidak bersama sama sebagai suami, istri dan atau anak sebagai calon kepala desa satupublik indonesia, surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat obat terlarang dan zat adiktif dari dokter rsud kabupaten pakpak bharat, dihapus, dihapus. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak lembarijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau sederajatatau jdih.pakpakbharatkab.go.idngka huruf huruf danijazah untuk sekolah dasar atau sederajat, sekolah menegah pertama atau sederajat, sekolah menengah atas atau sederajat dan perguruan tinggi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut p2kd melakukan penyaringan d2k2kd akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon, maka p2kd mengeluarkan surat resmi kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis. p2kdihapus. p2kd menetapkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pda yang dituangkan dalam berita acara dan bersifat final. ketentuan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yaitu (3a) dan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yaitu ya), sehingga berbunyi sebagai berikutdengan cara melakukan seleksi tambahan yang dibantu oleh panitia pemilihan kabupaten. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada dengan menentukan dengan pertimbangan berdasarkan pengalaman kerja lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, cc. usia yang lebih muda. jdih.pakpakbharatkab.go.id untuk membuktikan sebagaimana dimaksud pada bakal calon kepala desa agar melampirkan bukti atau akta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berupa ijazah pendidikan, surat keputusan bekerja lembaga pemerintahan dan akta kelahiran. (3a) legalised sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan ketentuan sebagai berikut bagi asn, pensiunan asn, tni polri, pensiunan tni polri, mantan anggota legislatif oleh pejabat yang berwenang dari instansi masing masing. mantan kepala desa dan mantan bpd oleh pejabat berwenang dari dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak atau sebutan lainnya. cc. mantan perangkat desa oleh kepala desa atau penjabat kepala desa. berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada maka peringkat (satu) sampai dengan (lima) sebagai calon kepala desa sedangkan peringkat (enam) dan seterusnya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon. ya) seleksi tambahan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada memiliki skor berdasarkan tingkatan sebagai berikut pengalaman kerja lembaga pemerintahan, memiliki skor pengalaman kerja lebih dari tahun dengan skor pengalaman kerja tahun dengan skor pengalaman kerja s.d tahun dengan skor tingkat pendidikan, memiliki skor diploma d4) sarjana pascasarjana doktoral dengan skor diploma d3) dengan skor diploma d1) atau diploma d2) dengan skor tamatan sma atau sederajat dengan skor tamatan smp atau sederajat dengan skor cc. tingkat usia, memiliki skor usia genap tahun dengan skor usia genap tahun dengan skor lebih dari tahun dengan skor hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. ketentuan ditambah (dua) huruf yaitu huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikutp2kd dan cap stempel, surat suara yang sobek baik yang disengaja maupun tidak sengaja, jdih.pakpakbharatkab.go.id surat suara yang didalamnya terdapat coretan atau tulisan, diluar yang telah ditentukaketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut calon yang dinyatakan terpilih adalatiap dusun. wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada adalah perolehan suara yang tersebar pada tiap dusun. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari (satu) orang dan jumlah perolehan suara yang tersebar pelaksanaan pemilihan kepala desa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut p2kd dibubarkan oleh bpd setelah bupati mengesahkan keputusan p2kd tentang calon terpilih. pembubaran p2kdsebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan apabila p2kd telah melaporkan pertanggungjawaban anggaran biaya pemilihan kepala desa bupati melalui badan pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah kabupaten pakpak bharat paling lambat (lima belas) hari setelah pelantikan kepala desa terpilih. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan bab diubah, dihapus dan diantara dan disisipkan (delapan belas) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut jdih.pakpakbharatkab.go.id bab pemilihan kepala desa antar waktu dihapusadwal pelaksanaditetapkan oleh panitia pemilihitetapkan oleh panitia pemilihan. tempat penyelenggaraan musyawarah desa harus berada wilayah desa. bagian kedua tahapan pemilihan kepala desa antar waktubagian ketiga tahapan persiapan paragraf pembentukan panitiajdih.pakpakbharatkab.gg om| nama rivai false, s.stp., mpa gen warga negara indonesia ea: pekerjaan mantan pegawai negeri sipil ( calon bupati pele kabupaten buru selatan alamat galunggung, rt rw kelurahan batu merah, kecamatan harimau, provinsi ambon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal desember memberi kuasa kepada dudung badrul, s.h., m.h., dan masker husain, s.h., masing masing sebagai advokat konsultan hukum pada kantor db. mh, law firm, yang beralamat jalan mt. haryono kav. gedung mth. square lantai nomorb, fax email seretanst omahkamahkonstihai godalam persidang:hurufbahwa berdasarkann god adanya pemberitahuan secara patut. penetapan komisi pemilihan umum kpu) nomor pts kpu. bersel x11 tanggal desember tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten buru selatan tahun tidak pernah disampaikan secara patut kepada pemohon. norma yang menyebutkan keberatan yang diatur dalam ketentuan adalahpenetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara, norma tersebut diatas jelaslah memberi jalan akan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang wenang sebagaimana digambarkan oleh lord action' power tends corrupt and absolute power tends corrupt absolutely. dalam kontek demokrasi perkara cast maka yang terjadi adalah manipulasi demokrasi atau demokrasi formal, hal demikian bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana diatur dalam dan yang selengkapnya: kedaulatan berada di. serta bertentangan dengan dan yang selengkaptentuan jelaslah menimbulkan ketidak adilan karena bertentangan dengan ketentuan dan dan juncto undang undang dasar dengan demikian beralasan menurut konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat frasa, peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go isehingga kalimat tersebut menjadhari kerja sejak diterima secara patut penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. ii. alasan alasan pengujian huruf undang undang nomor tahunadapun alasan pemohon pengajuadalah sebagai berikut: bahwa undang undang dasarndang undang dasar tersebut dijabar, menimbang bahwa dalam undang undang dasar tahunndang undang dasarmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun goddiatas, bahwa pemberlakuan huruf undang undang nomor tahun tidak sejalan dengan ketentuan undang undang dasarndang undang dasn godundang undang dasaradanya hurufhurufm suatu aturan hukum didan undang undang dasarhuruf undang undanghuruf undang undang nomor tahun dengan para pemilih yang tidak masuk kualifikasi huruf undang undanghurufdan masif yang pada akhirnya akan terjadi penggelembungan suara dan mempengaruhi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godhuruf undang undangsebagaimana yang berlaku selama ini.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god: (delapan koma dua puluh sembilan persen).: (tiga koma sembilan puluh satu persen).: (tiga koma tiga puluh persen). amar putusan: dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon.apabilundang undang nomor tahu. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godhurufhuruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan undang undang dasar maka ketentuan huruf tidak punya kekuatan mengikat. iv. permohonan berdasarkan hal hal yang diuraikan atas mohon kepada mahkamah konstitusi mengabulkan uji materiil pemohon sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.n godketentuan menjadi peserta pemilihan mengajukan permohonan mahkamah konstitusi paling lama x24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja sejak penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota sejak diterima pemberitahuan secara patut kepada peserta pemilihan. ketentuan hurufmohon putusan yang seadil adilnya dan patut (ex agpemilihan umum kabupaten buru selatan, nomor pts kpu. bersel tentang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god penetapan pasangan calon rivai false, s.stp., mpa dan drs. antonius lenusmohonan perselisihan pemilukada buru selat),undanganpemilihanvetanat@mahkamahkonsitun godorangan warga negara indonesia, yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil pns) dan calon bupati kabupaten buru selatan merasa dirugikan dengan berlakunya dan huruf pilkada dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon dianggap terlambat mendaftarkan keberatan atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten buru selatan tahun bertanggal desember mahkamah. pemohon mendaftarkan permohonan mahkamah pada tanggal desember dengan akta pendaftaran nomor pan.mk dengan register perkara nomor php.bup xiv sehingga mahkamah memutuskan permohonan pemohon tersebut dalam putusan nomor php.bup xiv tanggal januari dengan kamarnya antara lain menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima : tersebut atas telah merampas hak konstitusional pemohon, yaitu perampasan perolehan suara pemohon dengan adanya money politic dan penyalahgunaan kekuasaan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten buru selatan yang lain: estate woman merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi goldcalon bupati kabupaten buru selatan pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten buru selatan tahun berpotensi dirugikan dengan berlakunya dan huruf pemilihmohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan huruf pemilihan yang menurut pemohon bertentangan dengan uud khususnya dan uud dengan alasantentuan pemilihan menimbulkan ketidakadilan dan memberi jalan akan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang wenang, hal tersebut bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam uud pembatasan permohonan pilkada yang diatur dalam ketentuan huruf pemilihan telah membatasi mahkamahsebagai pengawal dan penafsir uud huruf pemilihan: ketentuan huruf pemilihanentuk undang undang, bahwa mahkamah sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil pemohon tersebut atas, terlebih dahulu mahkamah mengutip pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal desember pada paragraf putusan mahkamah nomor puu xiii bertanggal november pada paragraf putusan mahkamah nomor puu xiii bertanggal juli pada paragraf j|, yang masing masing putusan tersebut mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal desember j3.9jmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godputusan mahkamah nomor puu xiii bertanggal november i3. .putusan mahkamah nomor puu 4xiii bertanggal juli .jl. merdeka barat jakarta telp. fax email:i3. menimbang bahwa pertimbangan pertimbangan mahkamah dalam putusan tersebut atas,vetanat@mahkamahkonsitun goddalam undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta ketentuan yang terdapat dalam undang undang dasarmerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id hukumnya. ketua, arief hid anggota anggota, anwar usman dewa gede laguna menahan m.p sitompul wahiduddin adams santo maria farida indrawi suhartono panitera pengganti, saiful anwar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god(lihat juga lee bridges, dkk. dalam judicial review perspective pegawai negeri sipil pns) pada saat mengajukan pengujian undang undang guo adalah calon bupati kabupaten buru selatan, yang merasakamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godpemohon dianggap terlambat mendaftar keberatan atas penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan bupati kabupaten buru selatan pada tanggal desember yang ditetapkan oleh kpu kabupaten buru selatan pada tanggal desember karena pemohon mendaftarkan keberatan mahkamah konstitusi pada tanggal desember yang daftar pada akta pendaftaran nomor pan.mk yang selanjutnya menjadi register perkara perselisihan perolehan suara nomor php.bup xiv bahwa mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.bup xiv yang dalam amar putusannya sebagai berikut:. permohonan pemohon tidak dapat diterima' dengan putusan tersebut pemohon dirugikan hak konstitusionalnya yaitu tidak dapat mempertahankan hak sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai calon bupati kabupaten buru selatan yaitu hilangnya suara yang pendukung pemohon sebanyak suara dari dpt sejumlah suara sehingga perolehan pemohon hanya memperoleh yang semestinya memperoleh suara lebih besar dari perolehan suara top sudarso souls, sh., dengan jumlah suara. menurut undang undang dasar kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. begitu juga dalam negara indonesia adalah negara hukum. menurut ketentuan undang undang dasarmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama depan hukum. menurut ketentuan undang undang dasarndang undang dasarmerampas hak konstitusional pemohon, yaitu perampasan perolehan suara pemohon dengan money politic dan penyalahgunaan kekuasaan secara masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh petahana calon bupati dan wakil bupati pasangan calon nomor urut top sudarso souls, sh.,mt dengan ayub sales, sh.,mh permohonan perkara guo diajukan oleh pemohon pada tanggal januari akta pendaftaran nomor pan.mk i ketika pemohon sedang mengajukan permohonan perselisihan terhadap perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten buru selatan register perkara nomor php.bup xiv yang diputuskan pada tanggal januarl. alasan alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang bahwa setelah perubahan undang undang dasarmerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go idndang undang dasarmerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go dtuk lebih jelasnya, pemohon kutip isi ketentuan undang undang nomor tahun yang menjadi objek permohonan,hurufii. alasan alasan pengujian undang undang nomor tahun beserta penjelasannya: dr. bagi manan, sh.,mcl dalam bukunya dasar dasar perundang undangan indonesia ind hill jakarta pada halaman menyebutkan ada (tiga) dasar agar hukum mempunyai kekuatan secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis'. berdasarkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god (tiga) hal tersebut maka norma hukum sepatutnya secara filosofis sesuatu yang beda tidak dapat disamakan begitupun yang sama tidak dapat bedakan dalam kaitan perkara cast secara geografis kabupaten buru selatan yang mempunyai perberbedaan infrastrukturnya dengan daerah yang lain yang relatif lebih baik maka tidak dapat diberlakukan penyeragaman norma. adalah fakta perjalanan dari buru selatan ambon hanya terdapat (dua) jalur transportasi yaitu melalui udara dan laut, untuk transportasi udara jadwal penerbangan seminggu (dua kali) keberangkatan dari bandara perintis yang hanya dapat disinggahi pesawat kecil yang berkapasitas (dua belas) orang dengan jadwal penerbangan dua kali seminggu yaitu hari rabu dan sabtu dari bandara parole buru selatan bandara ambon, jadwal tersebut tidak menentu, untuk pemesanan tiket dari parole ambon harus dilakukan tiga hari sebelum keberangkatan maka pemesanan untuk berangkat tidak dapat dilakukan secara mendadak, untuk transportasi laut hanya ada dua kali seminggu dengan jadwal tidak menentu tergantung cuaca laut. pada waktu penetapan perolehan suara perkara php nomor php.bup xiv yaitu minggu empat bulan desember cuaca sangat buruk baik laut maupun udara sehingga penerbangan maupun transportasi laut sangat sulit, apalagi diakhir desember adalah bertepatan dengan perayaan natal dan tahun baru mobilitas bagi yang merayakan sangat tinggi apalagi komunitas kristen dari populasi penduduk buru selatan. cc. bahwa terkait nilai keadaan akan menjadi pedoman prilaku warga negara yang menjunjung demokrasi yang menjamin tegaknya keadilan. keadilan yang dicapai maksimal adalah keadilan yang merasa diberlakukan tidak adil yaitu pemohon sebagai calon bupati kabupaten buru selatan. pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu kabupaten buru selatan tanggal desember penetapan tersebut baru diketahui pada tanggal desember dari tim sukses hikmat bukan berdasarkan pemberitahuan dari kpu kabupaten buru selatan yang disampaikan secara patut kepada pemohon. sebagaimana norma yang sudah menjadi pengetahuan umum dalam kelas perkara pidana, perdata dan tata usaha negara haruslah merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id |
ffi5', {i14*;74ffi o.tdf endo gal copy menimbang mengingat bupati malang peraturan bupati malai{g nomor tahun tentang kewenangan pink ian'utang pada badan layanan mulut daerah (blue) uil' sakit umum daerah 'kanjuruhan' kepanjen kabupateiii t,malang bupati halang, bahwa badan layanan umum daerah dapat melakukan pinjaman utang sehubungan dengan kegiatan opsional; bahwa berdasarkan ketentuan pasat peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2ool tentang pedoman tek; bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf dan konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan kenryenangan pinjaman utang pada badan layanan umum der:ah blue) rumah saat umum daerah kanjuruhan' kepanjen kabupaten malang dengan peraturan bupati; undang undang nomor tahun 20og04 tentang perbendaharaan negaramzi); .[1m'qr5 tho lil d4q.id undang undang nomor tahun zlndonesia tahun nomor tambahan lembar:z00il; ftrilran ffdf iffi ftn trang olga*ili era e}il redir adil lrm hdr bela edr f*+*n l*rry teror brr girl& g,qa pula nid, [.id db. menetapkan memutuskan{: per aru ran bupati tempat{g kei'kenangan iru atan'utang pada badan layanan umum daerah (blue} rumah sakit uil daerah .kanjuruhan' kedai{.'en kabupaten malang. bab ket nruadalah bupati malang. darah perwakilan rakyat daerah, yang selanjutnya disingkat dprd adalah duran perrmkiran rakyat daerah kabupaten malang. rumah sakit umum der':ah adalah rumah sakit umum daerah kanjuruhan" kepanjen kabupaten malang, yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara penuh. direktur rumah sakit umum daerah adalah direktur rumah sakit umum daerah'l kanjuruhan' kepanjen kabupaten matang. pejabat pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disingkagdalitag.lfr eqr pr'k d &lld rri.&. bab prinsip umum pinjaman nru tang pada blue ui, iah sakit daerah blue rumah sakit umumrumah sakit umum< bisnis yang sehat. pinjaman utang sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pinjamanllumah sakit umum daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman utang pihak lain. pendapatan blue rumah sakit umum daerah dan atau barang milik daerah tidak boleh d'radikal jaminan pinjaman utang pada blue rumah sakit umum daerah. pendapatan blue rumah sakit umum daerah dan atau barang milik blue rumah sakit umum daerah tidak both dijadikan jaminan pinjaman utang daerah. blue rumah sakit umum daesh dapat melakukan pinjaman utang yang bersumber dari: lembaga keuang; dan atau lembaga keuangan buk. w.rr !. ai e,iid#uio ffiayal merupakan tanggung jawab blue rumah sakit umum daerah. hak tagih atas utang blue rumah sakit umumrut pinjaman pada blue rumah sakit umumtahun bersangkutan;rumah sakit umum daerah akan melakukan pinjaman jangka panjang, blue rumah sakit umum daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: jumlah sisa pinjaman blue rumah sakit umum daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi o o (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan blue rumah sakit umum daerah yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya; dan rasio proyeksi kemampuan keuangan blue rumah sakit umum daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit (dua koma lima). tidak mempunyaitunggakan atas pengembalian pinjaman. wclrrqnfu dll dlf,.l dr.drb bab prosedur pinjaman bagian kesatu prosedur pinjaman jangka pendek direktur rumah sakit umum daerah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman. grumah sakit umum daerah dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan blue rumah sakit umum daerah sebagai penerima pinjaman. bagian kedua prosedur pinjaman jangka panjang blue rumah sakit umum daerah; rba tahun berjalan; perhitungan tentang kemampuan blue rumah sakit umum daerah dalam memenuhi karawitan pembayaran kembali pinjaman; rencana keuangan financing plan) pinjaman yang akan diusulkan; dan atauumah sakit umumumah sakit umum daerah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh direktur rumah sakit umum daerah dan pemberi pinjaman. elr@h*tr lud{6u dd&. bab pembayaran ei, bali pinjaman blue ui, iat{ sakit umum daerah blue rumah sakit umum daerah grafis membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. direktur rumah sakit umumumah sakit umum daerah dapat melakukan penampakan pembayaran dan melaporkannya dalam lapor:an keuangan kepada bupati melalui ppid. bab ket nru pen ur& diundangkan malang pada tanggal af*tl sekret daerah abdul malik berita daerah kabupaten malang tahun nomor lt'cr pipe xil iter ffi _bc rendra kresna ditetapkan malang pada tanggal april bupati malang, rendra kresna ttd. diundangkan malang pada tanggal april sekretaris daerah ttd. abdul malik berita daerah kabupaten malang tahun nomor |
peraturan daerah kabupaten kunibagian kelima bagian ketujuhdinas. ketentuan tentang tata caradan penyetoran retribusi yang terutang harus dibayar secara lunas. hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dan hasil pemungutan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam harus disetorkanpelanggaran. babdaerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten kuningayai ala mur opp aang hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal desember sekret. daerah kabupatengujian kendaraan bermotor i. umumdan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan. bahwa pengaturan dan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor tersebut merupakan fasilitas dan jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk dimanfaatkan oleh pemegang kendaraan bermotor, sehingga perlu dipungut retribusinya. bahwa selama ini ketentuan tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor telah ditetapkan denganeiring dengan perkembangan ekonomi dan peraturan perundang undangan yang ada, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap peraturan daerah dimaksud. untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan kembali peraturan daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotoruntuk mewujudkan suatu kendaraan bermotor yang memiliki persyaratan teknis dan laik jalan, maka pembinaan kendaraan bermotor harus dilakukan sejak kendaraan dalam proses pembuatan rancang bangun agar diperoleh suatu kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan. s d cukup jelas dengan ditetapkannya selama g6(enam) bulan bagi kendaraan baru tidak diwajibkan melaksanakan pengujian berkala, maka kendaraan tersebut belum ada penetapan kelaikan tentang pembatasan daya angkut, sehingga cenderung untuk melakukan penyimpangan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang akibatnya akan mengganggu tatanan pembinaan lalu lintas dan angkutan. untuk itu bagi kendaraan bermotor tersebut tetap harus didaftarkan dan ditetapkan ketentuan ketentuan teknis untuk pengoperasiannya serta waktu untuk melakukan pengujian berkala. cukup jelas tanda bukti kendaraan telah lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala, tanda samping dan nomor uji pada body bagian belakang kendaraan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas penilaian teknis dilakukan untuk keperluan perubahan status maupun untuk keperluan khusus. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengenaan kewajiban pemeliharaan dan perawatan terhadap setiap kendaraan bermotor, dimaksudkan untuk menjaga agar kondisi kendaraan bermotor selama pengoperasian jalan dalam kondisi yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. cukup jelas pengawasan operasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan dinas perhubungan secara rutin untuk memperkecil tingkat pelanggaruji pertama adalah untuk uji berkala bagi kendaraan wajib uji yang baru memiliki stok. huruf yang dimaksud uji berkala lanjutan adalah untuk uji berkala pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang telah melakukan uji berkala dan masa berlakunya sudah mencapai (enam) bulan, sehingga wajib melakukan uji berkala lanjutan. penentuan besaran tarif retribusi dimaksud huruf dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biaya pengujian, pengecatan tanda samping, buku uji tanda uji. s d cukup jelas pengenaan sanksi administrasi sebesar rp. (lima belas ribu) dimaksudkan untuk mendorong pemilik kendaraan bermotor melaksanakan pengujian tepat pada waktunya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah termasuk akuntansi atau tanda buktimilik kendaraan adalah setiap orang atau badan yang memiliki menguasai kendaraan bermotor wajib ujidan dioperasikan jalan. kendaraandan dipergunakan untukdan meliputi kendaraan bermotor baru, karenlempengan plat aluminium atau plat kaleng. tanda sampingsticker atau catepenilaian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, komponen komponen serta bagian bagian kendaraan bermotorscrapping). uji ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji. mutasi uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari suatu wilayah pengujian berkala tertentu wilayah pengujian berkala lainnya.. rubah status adalah perubahan status kendaraan status asal status lain, baik dari status umum maupun tidak umum. numpang uji kendaraan adalah pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang dilaksanakan luaran tujuan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi kendaraan bermotor. memeriksa, meneliti dan menetapkan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor. menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan serta mencegah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kendaraan bermotor. menjaga ketertiban dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan. bab iii pelayanan pemeriksaan, penelitian dan penetapan laik jalan bagian pertama pelayanan dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan laluve serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor, sesuai ketentupengujian berkala, penilaian teknis, pemeliharaan perawatan dan pengawasan operasional paragraf pengujian berkala setiap pemilik kendaraan bermotor yang akan dioperasikan jalan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala. kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada khusus bagi kendaraan bermotor wajib uji. kendaraan bermotor wajib ujikendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup mobil pemadam kebakaran, mobil ambulance, mobil jenazah: mobil crane, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan perlengkapan kerja, kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya dan beracun, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan, forklift yang berlalulintas jalan. bagi kendaraan bermotor yang mendapatkan surat tanda nomor kendaraan pertama kali, selambat lambatnya dalam waktu (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat tanda nomor kendaraan, harus sudah melaksanakan kewajiban uji berkala. masa uji berkala setiap kendaraan bermotor berlaku untuk jangka waktu (enam) bulan. untuk melaksanakan uji berkala berikutnya, setiap pemilik kendaraan bermotor selambat lambatnya dalam waktu (empat belas) hari sebelum jatuh tempo masa uji, harus sudah mendaftarkan kendaraannya untuk dilaksanakan uji berkala. sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping. buku pengujian kendaraan bermotor wajib uji atau karenamilik kendaraan bermotor, wajib uji dapat memindahkan dan atau numpang uji pengujian kendaraannya luar daerah. untuk memindahkan dan atau numpang uji pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada harus mengajukan kepada izin kepada dinas. paragraf tata cara pengujian uji berkala kendaraan bermotor wajib uji dilaksanakan dinas. untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji, pemilik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada dinas. ketentuan tentang tata cara penilaian dan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalamketentuan tentang tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragraf pemeliharaan atau perawatan kendaraan untuk memelihara dan menjaga kondisi kendaraan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan sistem pemeliharaan atau perawatan yang baik. pemeliharaan atau perawatan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki ijin dari dinas. paragraf pengawasan d sesuaikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji mencabut tanda bukti lulus uji: memerintahkan secara tertulis kepada pemilik kendaraan untuk dilakukan uji ulang. ketentuan tentang pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab ketentuan retribusi bagian pertamalaksanaan pengujian kendaraan bermotor, pemberian ijin pemindahan dan numpang uji serta pelaksanaan penilaian teknis kendaraan dikenakan retribusi. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah uji pertama mobil barang, mobil bus, traktor head, rp. kendaraan khusus mobil penumpang, kereta gandengan, rp. kereta tempelan buku uji rp. tanda uji rp. tanda samping stiker rp. uji emisi gas buang rp. uji berkala lanjutan mobil barang, mobil bus, traktor head, rp. kendaraan khusus mobil penumpang umum, kereta rp. gandengan, kereta tempelan buku uji rp. tanda uji rp. tanda samping stiker rp. tanda samping cat rp. uji emisi gas buang rp. administrasi pengujian kendaraan bermotor penerbitan surat keterangan mutasi uji penggantian buku uji yang hilang rusak rp. penggantian tanda uji yang hilang rusak rp. penggantian buku uji ganti nama pemilik rp. bbn) tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada mencakup komponen biaya jasa pemerintah daerah dan jasa penguji dengan ketentuan jasa pemerintah daerah sebesar dan jasa penyelenggaraan pengujian pada unit pelaksana teknis dinas terkait x6. komponen biaya sebagaimana dimaksud pada diarahkan jasa pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan biaya pengadaan, pemeliharaan bahan dan alat serta konstribusi kas daerah. jasa penguji untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja aparat pengujian. ketentuan penggunaan biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan olehmingatan hari ulang tahun ke xxv konperensi asia afrika presiden republik indonesia menimbang bahwa semangat dan hasil hasil konperensi asia afrika yang diadakan pada tahun bandung adalah sesuai dengan as pirai dan cita cita kemerdekaan bangsa indonesia sebagaimana terkandung dalam pembukaan undang undang dasar dan telah berhasil mengangkat derajat bangsa dan negara indonesia dunia internasional. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyerang gerakan peringatan hari ulang tahun ke xxv konperensi asia afriklenggaraan peringatan hari ulang tahun ke xxv konperensi asia afrika. pertama . pan presiden republik indonesia pertama menugaskan menteri luar negeri untuk melaksanakan penyelenggara rain peringatan hari ulang tahun ke xxv konperensi asia afrika pada tahun kedua salah satu acara pokok dalam peringatan hari ulang tahun ke xxv konperensi asia afrika adalah pertemuan asian african legal con putative committee ke yang pelaksanaannya diserahkan kepada menteri kehakiman. ketiga untuk melaksanakan tugas tersebut pertama, menteri luar negeri dapat membentuk panitia penyelenggara peringatan hari ulang tahun ke xxv konperensi asia afrika, yang susunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan acara acaranyadepartemen luar negeri, untuk penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun ke xxv konperensi asia afrika pada umumnya. departemen kehakiman, untuk penyelenggaraan pertemuan asian african legal consultation committee keumah sakit anak dan bersalin harapan kita presiden republik indonesia. memperhatikan naskah persembahan rumah sakit anak dan bersalin harapan kita" jakarta dari yayasan harapan kita kepada negara republik indonesia tertanggal desember menimbang bahwa sehubungan dengan persembahan tersebut dipandang perlu untuk menegaskan status pemilikan dan pengelolaan rumah sakit tersebut. mengingat undang undang dasar memutuskan menetapkan pertama rumah sakit anak dan bersalin harapan kita" yang terletak daerah kota bambu, kecamatan grogol petamburan, wilayah jakarta barat, daerah khusus ibukota jakarta, seluas ha. (sepuluh tiga persepuluh hektar) beserta segala bangunan yang berada diatasnya, adalah milik negara republik indonesia. kedua penguasaan dan pengelolaan rumah sakit dimaksud dictum pertama serahkan kepada yayasan harapan kita. ketiga . open "aa nat presiden republik indonesia ketiga yayasan harapan kita bertugas dan berkewajiban mengurus dan memelihara rumah sakit. menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan rumah sakit tersebut secara berkala kepada presiden melalui menteri kesehatanresiden republik indonesia menimbang bahwa dipandang perlu menetapkanncana penata tingkat nasional.: menetapkan . man presiden republik indonesiakepadaberikan tunjangan jabatan penata tingkat nasional sebesar rp. (seratus duapuluh ribu rupiah). tiap disamping pensiun yang diangkat menjadi penata tingkat nasional dan ditugaskan secara penuh pada kepada mereka yang tidak termasuk dalam dan keputusan ini yang diangkat sebagai penata tingkat nasional dan ditugaskan secara penuh pada diberikan honorarium sebesar rp. (seratus duapuluh ribu rupiah) setiap bulan. . mulan "aa mula presiden republik indonesia pengangkatan mereka sebagai penata tingkat nasional pada dilakukan dengan keputusan presiden.ttd soeharto |
man "ata! presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesiakuatan pokok minimal alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia tahun diperlukan ketersediaan alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa dalam rangka penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pihak pihak terkait dalam pemenuhan kekuatan pokok minimal alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia, bahwa sehubungan dengan huruf dan huruf pemerintah akan melakukan percepatan pemenuhan kekuatan pokok minimal alat utama sistem senjatamengingat . lan dag naa presiden republik indonesia presiden republik indonesi(l) pemerintah melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan kekuatan alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia. dalam rangka percepatan sebagaimana dimaksud pada menteri pertahanan menyusun kerangka kebutuhan tambahan pendanaan untuk tahun anggaran paling banyak sebesar rp. (lima puluh tujuh triliun rupiah). dari . yan "ata! presiden republik indonesia dari jumlah sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. (tujuh triliun rupiah) telah dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian pertahanan tahun anggaran percepatan pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia merupakan prasyarat agar tentara nasional indonesia dapat melaksanakan tugas pokoknya. kerangka pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan serta prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati hatian. jl) menteri pertahanan menyusun daftar kebutuhan alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia dandaftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat informasi mengenai jenis . yan "ata! wat presiden republik indonesia men jenis spesifikasi teknis jumlah pengadaan barang dan jasa, harga untuk setiap unit pengadaan barang dan jasa, negara produsen barang dan jasa, alih teknologi produksi bersama untuk kepentingan pengen tangan industri pertahanan dalam negeri, sifat pengadaan barang dan jasa: dan rencana pengadaan dan perkiraan kebutuhan anggaran dalam setiap tahun. menteri pertahanan menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa dalam rangkasesuai dengan peraturan perundang undangan. (l) menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional menilai daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri keuangan. . yan "ata! presiden republik indonesia (l) menteri keuangan menetapkan sumber pendanaan untuk membiayaiberdasarkan hasil penilaian dari menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional. penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada menjadi bagian dari indikasi pagu kementerian pertahanan pada setiap tahun anggaran. (l) menteri pertahanan mengatur tata cara penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. tata cara penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia mempertimbangkan upaya perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. . man "ata! ny) presiden republik indonesia sifat pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam satu tahun ataupun tahun jamak. (l) pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam rangka revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. (l) menteri pertahanan menyampaikan laporan kepada presiden mengenai pencapaian kekuatan pokok minimal alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia setiap semester pada tahun anggaran berjalan dengan tembuslaporan sebagaimana dimaksud evaluasi pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata tentara nasional indonesia guna memproyeksikan kesinambungan pemenuhan kebutuhan pada tahun anggaran berikutnya. . man "ata! presiden republik indonesia b0. keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal desemberagraria tertanggal desember k.a. menimbang bahwa dengan surat keputusan kami tertanggal maret telah dibentuk sebuah panitia agraria jang bertugas membuat rencana undang undang pokok agraria, bahwa sesuai dengan keterangan pemerintah dimuka sidang dewan perwakilan rakjat tertanggal desember dianggap perlu untuk menyusun kembali panitia tersebut dengan membubarkan panitia agraria jang sekarang dan membentuk panitia agraria baru: cc. bahwa bertalian dengan keputusan kami tahun tentang pembentukan kementerian agraria sebagai alat perlengkapan negara jang penuh, dianggap perlu memberikan status panitia negara kepada panitia baru itu, sebagai alat pembantu menteri agraria serta kementeriannya dalam menunaikan tugasnya: mengingat wa. dan undang undang dasar sementara republik indonesia: keputusan presiden dan tahun dan tahun dan tahun cc. keputusan perdana menteri republik indonesia pm mendengar dewan menteri dalam rapatnya jang ke pada tanggal november memutuskan: menetapkan pertama membubarkan panitia agraria jang dibentuk berdasarkan keputusan kami tertanggal maret jo. keputusan keputusan presiden tahun dan tahun dan tahun dengan mengucapkan terima kasih atas pekerjaannya para anggota panitia tersebut, jang terdiri dari saudara saudara: singgih praptodihardjo anggota merangkap ketua, sadjarwo anggota merangkap wakil ketua, hardjodiputro anggota suwardi anggota mr. ali affandi anggota muntah anggota mr. ir. diam ing anggota pa) n17 wat lp. presiden republik indonesia kanon anggota notowidjojo anggota sarwono anggota mr. purbopranoto anggota kasino anggota ir. susilo anggota mr. nasrul anggota muhamad sarjana anggota mewajibkan panitia agraria tersebut untuk memberikan laporan tentang hasil hasil pekerjaannya kepada menteri agraria. kedua membentuk sebuah panitia negara urusan agraria, jang selanjutnya disebut panitia agraria, dengan tugas kewajiban, hak dan susunan sebagai ditetapkan oleh ketentuan ketentuan tersebut dalam dibawah ini. ketiga panitia bertugas kewajiban mempersiapkan rencana undang undang pokok agraria jang nasional:g masih berlaku: memberikan pertimbangan pertimbangan kepada pemerintah, dalam hal ini menteri agraria, atas setiap persoalan agraria, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan menteri agraria, dalam rangka penilaian tugas kewajiban panitia berhak akan bantuan jang dimintanya kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah. panitia selanjutnya berkewajiban menyelesaikan kewajiban jang tertera dalam sub sedapat dapatnya dalam waktu setahun: memberikan laporan tiap tiap triwulan mengenai hasil pekerjaannya, kepada pemerintah dalam hal ini menteri agraria. keempat: panitia agraria terdiri dari sebanyak banyaknya anggota: mengangkat sebagai anggota anggota panitia agraria mr. suharyo sumodilogo: sekretaris jenderal semen tarian agraria, merangkap ketua, sdr. singgih praptodi kepala urusan politik agraria harjo dan perencanaan menteri an agraria, merangkap wakil ketua, pa) n17 wat lp. presiden republik indonesia mr. sumatra tjokrowar sekretaris kementerian agra dojo ria, merangkap sekretaris: mr. mohamad nasrul gubernur diperbantukan ke menteri dalam negeri, mr. lg. tut punja anggota dewan pengawas keuangan, mr. pangkat sekretaris kotapraja djakarta raya, mr. dr. susanto guru besar luar biasa uni veritas indonesia djakarta, sdr. amien tjokrosuseno wakil kepala jawatan perk bulan pusat djakarta, sdr. ruslan jawatan transmigrasi pusat kementerian sosial, sdr. sustain bupati tuban, sdr. muntah kepala jawatan pendaftaran tanah kementerian hakim an: sdr. suhartono g.t.i. djakarta, sdr. sarwono b.t.i. djakarta, sdr. abdul wasit noto s.tl.li. semarang: buwono sdr. bambang sunah ketua organisasi partai jogjakarta. panitia agraria berkedudukan ibu kota negara djakarta). kelima dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam dan keputusan perdana menteri republik indonesia pm biasa untuk keperluan panitia agraria tersebut dibebankan kepada anggaran belanda kementerian agraria, mata anggaran untuk pembiayaan perjalanan anggota panitia berlaku aturan dari jawatan perjalanan negeri golongan ditetapkan djakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia, ttd. sukarno menteri agraria, ttd. gunawanidang umum p.b.b. ke xi tahun jang berlangsung now york, dan republik indonesia telah mengirimkan delegasi untuk menghindari sidang tersebut, jang pimpin oleh mentri luar negeri, sesuai dengan surat keputusan kami tanggal november tahun1956, dan perkalian pula dengan pentingnya hal hal jang akan dibicarakan dalam sidang umum p.b.b tersebut, maka dianggap perlu memperkuat delegasi republik indonesia tersebut dengan seorang anggota; bahwa sdr. basuki djatiasmoro, pegawai tinggi p.g.p.n. tahun gol. f iv) pada direktorat ekonomi arsip negara dari kementrian luar negeri djakarta,dapat tunjuk sebagai angota delegasi republik indonesia jang selanjutnya mengikuti sidang umum p.b.b ke xi tahun tersebutnovember tahun setelah perdana menteri, menteri luar negeri, menteri keuangan dan mendengar pimpinan lembaga alat alat pembayaran luar negeri; menetapkan pertama menunjuk sdr. basuki djatiasmoro, pegawai tinggi p.g.p.n. tahun gol. f iv) pada direktorat ekonomi antar negara dari kementrian luar negeri djakarta, golongan iii, untuk memperkuat delegasi republik indonesia sidang umum p.b.b. ke new york, dan duduk sebagai anggota dari delegasi tersebut kedua perjalanan tersebut pulang pergi seluruhnya akan memakan waktu kira kira (empat) bulan dan pulang pergi dilakukan dengan menumpang pesawat udara; telah berangkat pada tanggal nopenbar pdf create! trial presiden republik indonesia ketiga semua biasa jang berhubungan dengan perjalanan tersebut, beberkan pada anggaran benda jawatan perjalanan; keempat setalah tiba new york, harus berhubungan dengan perutusan tetap republik indonesia pada p.b.b. untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnya dan selanjutnya menggabungkan diri kepada delegasi republik indonesia sidang umum p.b.b. ke xi; kelima selama melakukan tugas luar negeri,ia akan menerima dari pemerintah republik indonesia, uang harian menurut golongannya dengan tidak lakukan potongan but tiap tiap hari jang lebih dari (satu) bulan; keenam untuk keperluan pribadi kepadanya beri izin untuk mengirimkan uang pribadi luar negeri, berdasarkan nilai resmi sejumlah rp. empat ratus lima puluh rupiah); tujuh dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan; jika ketentuan tersebut tidak penuhi pada waktunya, maka jumlah pengeluaran akan anggap sebagai persekat dan akan diperhitungkan dengan gajinya;dari perjalanan luar negeri republik indonesia; gaji aktifnya selama waktu tersebut bajakan kepada jang masakan indonesia; dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan rubah dan perhitungan sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini. salinan surat keputusan ini kirimkan kepada perdana menteri, sekretariat dewan menteri, kementrian luar negeri (6x), kementerian keuangan new york, pdf create! trial presiden republik indonesi sukarno menteri luar negeri, ruslan abdulgani pdf create! trialbiro perancang negara tertanggal oktober dd dan sekretaris panitia negara pendidikan tehnik tertanggal desember ppt pan ssn keb. sek menimbang bahwa perlu ditunjuk seorang wakil dari biro perancang negara untuk duduk sebagai anggota dari panitia negara pendidikan tehnik mengingat keputusan presiden republik indonesia tertanggal juli tahun tertanggal oktober tahun undang undang tahun l.n. tahun memutuskan: menetapkan pertama menunjuk ir. pandji kusudiarso hadinoto wakil dari biro perancang negara, sebagai anggota panitia negara pendidikan tehnik jang dibentuk dengan surat keputusan presiden republik indonesia tertanggal juli tahun kedua ketua dewan perwakilan rakjat ketua dewan pengawas keuanga kantor pusat perbendaharaan jawatan perjalanan negeri kepala kantor urusan pegawai ketua panitia negara pendidikan tehnik dan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya ditetapkan djakarta pada tanggal januari pejabat presiden republik indonesia, tt.d. hartono) perdana menteri tt.d. juanda menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, tt.d. prison |
beban mean tata eau maka kia mere rat sana menata kas tag: ara mana (an can att senen nasa nana! ata nee, taat haa naa aan pai mau alan (en ata kak nae tan petani presiden kur reg pn. republik indonesia anna tahun pee par, lap ten pa. . kami, presiden republik indonesia mean tag karet pan siglngat surat keputusan presiden tahun tanggal note tentang penyelenggaraan pekan raya dan pameran indo tata psi keputusan pemerintah untuk turut serta pada new york world fair hee mera. aan kana ban keputusan majelis permusyawaratan rakjat sementara j mars z3" "m3 din" ii mars no: kar bye surat keputusan presiden republik indonesia tahun sara #imbang bahwa berhubung, dengan adanja tugas baru untuk sri sultan ala sbn inn hamengku buwono ix, komando bapanya telah diserahkan kepada , . wakil perdana menteri ili, neh tega bagai beta bahwa berhubung dengan persiapan persiapan bapanya telah mengirim ajak tingkatan jang achir, perlu diadakan pengerahan tenaga duri perhatian khusus', baik dari dalam negeri maupun dari perwakilan jab dan masyarakat indon sia amerika serikat, agar partisipasi pan pemerintah republik indonesia pada new york world's fair dapat diselesaikan setara sempurna aan bae kefanaan apa kam pkp ma. pap ja laporan 1april dpr lagu oke ejaan bafenye. "ta an suren baba dengna best met osk nas kua menetapkan yr: sma mta bag men etd jul penyerahan kembali komando bapanya dari subcat yun: hamengku buwono dengan nsharraan dangdut japan terima kasih zh" atas segala" tenaga danrpikiran jang salah dit curahkan untuk ke suntingan, bapanya um menjerahkan komando dari bapanya kepada wakil perdana mena chairul. saleh naa bs. para komandan segera mengatur" kembali organisasi daphne dengan, cena (ea hawa| jang diperlukan baik dari instansi pemerintah ter sedari pihak swasta, gn tha pkp ana tan ata lag aan nana laa kep empat surat kerut san ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya don sana hpa salinan' sitrat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada: ll. semua wakil perdana menteri, ane seri. semua menteri, any duta besar: republik indon sia untuk amer ika erik nan semar pihak jang bersanskuttinm. ditetapkan djakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia, ta, sukarno mem pen nan ban onsen ye. dekat singa let. i. main ny) natsehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:: menteri keuangan, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri perindustrian dan perdagangan, menteri pertanian, menteri kehutanan: menteri perhubungan,, menteri negara percepatan pembangunan kawasan timur indonesia: menteri negara riset dan teknologi, il. menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah, menteri negara badan usaha milik negara, pimpinan instansi lain yang dianggap perlutahun anggaran pada tanggal novembervinsi dan daerah kabupaten kota tahun anggaran bab kabupaten gresik |. jumlah se provinsi jawa timur v . jumlah se provinsi kalimantan barat ) ) | loo kabupaten barito selatan jumlah se provinsi kalimantan tengah loo jumlah se provinsi kalimantan selatan www jumlah se provinsi kalimantan timur jumlah se provinsi sulawesi putra luv jumlah se provinsi gorontalo jumlah se provinsi sulawesi tengah kabupaten tana toraja jumlah se provinsi sulawesi selatan jumlah se provinsi sulawesi tenggara jumlah se provinsi bai jumlah se provinsi nusa tenggara barat loo kabupaten manggarai jumlah se provinsi nusa tenggara timur jumlah se provinsi malu tna90g loo jumlah se provinsi maluku putra jumlah se provinsi papua jumahseluruhwdonesa terre0oetapan dana alokasi umumnegeri sipil daerah tahun anggarananuari rincian dana alokasi umum daerah provinsi dan daerah kabupaten kota tahun anggaran (miliar rupiah) . jumlah se provinsi nanggroe aceh darussalam kua kabupaten tapanuli tengah .| jumlah se provinsi sumatera putra |. jumlah se provinsi sumatera barat o ) ) ) | )? jumlah se provinsi riau . io. lol |. jumlah se provinsi jambi |. ho. lol |. provinsi sumatera selatan |. kabupaten lahat |. |. kabupaten ogan keliling ulu |. kota palembang |. |. kota prabumulih |. |. .| jumlah se provinsi sumatera selatan io. oo. |. jumlah se provinsi bangka belitung |. ho. lol |. .| provinsi bengkulu |. |. jumlah se provinsi bengkulu |. ho. lol l. provinsi lampung |. kabupaten tanggamus kabupaten way kanan kota bandar lampung |. jumlah se provinsi lampung loo. |. jumlah se provinsi jawa barat | ) lo. |. jumlah se provinsi bantu koo kabupaten batang jumlah se provinsi jawa tengah | ) ho) |. jumlah se provinsi yogyakarta | ) lho |
tan presiden republik indonesia keputuspresiden republik indonesia, menimbang bahwa agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif dan efisien, diperlukan koordinasi yang baik antara instansi yang berwenang, bahwa sehubungan dengan itu, danipandang perlu membentuk komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam suatu. ser lpa presiden republik indonesia membentuk komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang selanjutnya disingkat komite tipu, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut ketua menteri koordinator bidang politik dan keamanan, wakil ketua menteri koordinator bidang perekonomian, sekretaris kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, anggota menteri luar negeri, menteri kehakiman dan hak asasi manusia, menteri keuangan, kepala kepolisian negara republik indonesia, jaksa agung republik indonesia, kepala badan intelijen negara, gubernur bank indonesia. komite tipu bertugas mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, memberikan rekomendasi kepada presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara nasional, cc. mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada presiden. . man nyi wat kp. presiden republik indonesia komite tipu mengadakan pertemuan sekurang kurangnya (satu) kali dalam (satu) tahun. dalam melaksanakan tugasnya, komite tipu dibantu oleh tim kerja yang terdiri dari ketua kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, wakil ketua : deputi menteri koordinator bidang politik dan keamanan bidang keamanan nasional, anggota deputi menteri koordinator bidang perekonomian bidang kerjasama ekonomi internasional, direktur jenderal multilateral politik sosial keamanan, departemen luar negeri, direktur jenderal administrasi hukum umum, departemen kehakiman dan hak asasi manusia, direktur jenderal imigrasilembaga keuangan, departemen keuangan, ketua. man sat kpa presiden republik indonesia ketua badan pengawas pasar modal, departemen keuangan, kepala badan reserse kriminal, kepolisian negara republik indonesia, jaksa agung muda tindak pidana umum, deputi kepala badan intelijen negara bidang pengamanan, deputi gubernur bidang perbankan, bank indonesia. tim kerja dapat mengundang pengurus asosiasi penyedia jasa keuangan, para ahli, atau pihak lain yang dianggap perlu dalam pertemuan yang diselenggarakan tim kerja. tim kerja mengadakan pertemuan sekurang kurangnya (satu) kali dalam (enam) bulan. sekretariat komite tipu berada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas komite tipu dibebankan pada anggaran belanja pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. . mancp) pada tanggal sampai dengan jan) pada tanggal sampai dengan januari atau sampai dengan tanggal tiba kembali tanah air. kedua :.(man yen n1is jin liong pemilik perusahaan truck bertempat tinggal djalan gubernur pekalonganang kal mengenai kebenaran hasil perhitungan tersebut dan mengajukan alasan alasan lain jang tidak berhubungan dengan dasaris jin liong djalan gubernurnyi perihal pemberitahuan mengundi menteri negara urusan umum sdr. sud wahid dari naga kabinet menimbang bahwa berhubung denganctersebut tas perlu meresmikan pengunduran diri sdr. k.h sli abdulwahid tersebut dari kabinet mengingat alat una una asa ntara republik indonesia dan keputusan ani tan area mendengar dewan menteri sdi sida (es tanggal januari menetapkan terhitungtangg januari perhatikan dengan hormat rusli abdulwahid dati djabataniyja seba eri negara urusan umum dengan japan ima kasih atas jasa terhadap negara, ditetapkan djakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia, t.t.d sukarno perdana menteri, t.t.d ali sastroamidjojo |
"at a10 presiden republik. indonesia keputusan presiden republik indonesia naa tahun bam kami, presiden republik indonesia menimbang bahwa dengan ditunjuknya kolonel muchtar row kepala et. push islam angkatan darat mengikuti pendidikan seskoad bandung maka perlu membebaskan jang bersangkutan dari keanggotaan serta kedudukannya sebagai sekretaris dalam panitia perbaikan perjalanan hadji3 mendengar menteri koordinator kompartemen kesejahteraan ketua per bahkan perjalanan hadji3 tuomgauk mengingat keputusan presiden tahun jang telah diubah dan ditambah terakhir dengan keputusan presiden tahun memuat usman menetapkan pertama membebaskan kolonel muchtar row kepala push islam angkatan darat dari keanggotaan serta kedudukannya se bagai sekretaris dalam panitia perbaikan perjalanan hadji dan dengan menyampaikan japan terima kasih atas jasa jasanya3 kedua keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan ditetapkan djakarta sada tanggal januari presiden republik indonesia, p7, mm: sukar ket hana nan anaanaan pnp aura lara |
mkasus they hyo luar presiden republik indonesia, menimbang bahwa telah terjadi peristiwa insiden yang menimbulkan korban kematian terhadap they hyo luar, ketua presi'um dewan papuatersebut: mengingat undang undang dasar memutuskan menetapkan pertama membentuk komisi penyelidik nasional kasus they hyo luabebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek kasus tersebut, dan tuntas meliputi segala aspek kasus tersebut. keempat. men n1 nat presiden republik indonesia keempat komisi penyelidik nasional terdiri dari: drs. koesparmono iran, sebagai ketua merangkap anggota, putu kusa, s.h., sebagai anggota, mayor jenderal tni dari marin, s.h., sebagai anggota, zulkarnain yunus, s.h., m.h., sebagai anggota, inspektur jenderal polisi drs. killed engkesman, sebagai anggota, indra tahya, s.h., sebagai anggota, dr. karel their fari, sebagai anggota, drs. john ibo, sebagai anggota, drs. simon patrick morin, sebagai anggota, drs. lukas karl dewey, sebagai anggota: prof. dr. markings spfman n1 mula presiden republik indonesia kesembilmegawati soekarnoputri |
pen tek. ann ran) na3 ny) n99 ray, jediubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut menteri negara pendayagunaan aparatur negara terdiri dari sekretariat menteri negara, deputi bidang program pendayagunaan aparatur negara, deputi. man ran) wat kpi presiden republik indonesia bidang hukum, j . staf ahli bidang kebijakan publik, staf ahli bidang hubungan antar lembaga, il. staf ahli bidang otonomi daerah, staf ahli bidang budaya kerja aparatur.. ann ran) wat kpi presiden republik indonesiadeputi bidang pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara bidang pengawasan. ses ran) ny ray,eputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang tim koordinasi peningkatan dan perluasan program pro rakyat presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan perlu disusun kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas program pemerintah yang bersifat pro rakyat, bahwa untuk menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu dibentuk tim koordinasi peningkatan dan perluasan program pro rakyatningkatan dan perluasan program pro rakyattim koordinasi peningkatan dan perluasan program pro rakyat. pertama membentuk tim koordinasi peningkatan dan perluasan program pro rakyat, yang selanjutnya dalan keputusan presiden ini disebut tim koordinasi. kedua tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, bertugas: menyusun kebijakan dan rencana aksi nasional peningkatan dan perluasan program pro rakyat, meliputi rancangan produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan, dan penanggung jawab, menyinkronisasikan kebijakan dan rencana aksi nasional peningkatan dan perluasan program pro rakyat dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun menyiapkan pelaksanaan rencana aksi nasional peningkatan dan perluasan program pro rakyat, dan memastikan pelaksanaan seluruh rencana aksi nasional peningkatan dan perluasan program pro rakyat, berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. ketiga tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama terdiri atas: pengarah wakil presiden republik indonesia, ketua menteri koordinator bidang perekonomian, wakil ketuasekretaris menteri koordinator bidang perekonomian, sekretaris deputi sekretaris wakil presiden bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, kelompok kerja program rumah sangat murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ketua menteri perumahan rakyat, anggota menteri pekerjaan umum, menteri dalam negeri, menteri badan usaha milik negara, kepala badan pertanahan nasional, wakil menteri perencanaan pembangunan nasional: kelompok kerja program kendaraan angkutan umum murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ketua menteri perindustrian: anggota menteri perhubungankelompok kerja program air bersih untuk rakyat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ketua menteri pekerjaan umum, anggota menteri kesehatan, menteri dalam negeri, menteri energi dan sumber daya minerallistrik murah dan hemat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ketua menteri energi dan sumber daya mineral, anggota menteri perindustrian, menteri dalam negeri, menteri badan usaha milik negarapeningkatan kehidupan nelayan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut ketua menteri kelautan dan perikanan, anggota menteri dalam negeri, menteri perhubungan, menteri pekerjaan umumperumahan rakyat: menteri pembangunan daerah tertinggal, kepala badan pertanahan nasional, kepala badan pusat statistik, wakil menteri perencanaan pembangunan nasional, kelompok kerja program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ketua menteri pekerjaan umum, anggota menteri dalam negeri,sosial, kepala badan pertanahan nasional, kepala badan pusat statistik: wakil menteri perencanaan pembangunan nasional. keempat tata. kerja tim koordinasi diatur lebih lanjut oleh ketua tim koordinasi. kelima tim koordinasienam untuk mendukung pelaksanaan tugas kelompok kerja, masing masing kelompok kerja dapat membentuk tim teknis. susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja tim teknis sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan oleh ketua kelompok kerja. ketujuh dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasiegala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim koordinasi dibebankan pada. anggaran pendapatan dan belanja negarakwee seng giok pemilik perusahaan truck l.k. bertempat tinggal pasar antri timahemarang, bandung tasikmalaya ciamis, dengan buah truck umum, dengan surat keputusan menteri perhubungan tertanggal agustusanggal pebruari tersebut telah dia pa) n17 watseng giok, pasar antridesember dari lie sam pat pemilik perusahaan truck anugerah bertempat tinggal djalan raya temang, semarang kudusbahwa kartu kartu keterangan berikan terlalu lambat sehingga tidak dapat memenuhi rumus jang tentukan, bahwa setelah hitung kembali daftar daftar muatannya selama enam bulan sesudah pemberian kartu kartu keterangan,ternyata tidak memberi alasan untuk mengubah keputusan menteri perhubungan tersebut diatas, bahwa. man tatar! n17 wat kp. presiden republik indonesisam pat, djalan raya temanggung ditetapkan djakarta pada tanggal meijepang dan kunjungan kenegaraan negara pakistan mulai tanggal desember sampai dengan tanggal:gara jepang dan kunjungan kenegaraan negara pakistan yang akan berlangsungsumber daya alam yang ada,makmur yang bergerak dibidang agribisnis, perikanan, perkebunan, perdagangan umum, industri, dan jasa lainnya: bahwa pembentukan perusahaan daerah mura makmurgas bummakmuaerah adalah perusahaan daerah mura makmur kabupaten musi rasa yang modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat mura makmur. direksi adalah direksi mura makmur. badan pengawas adalah badan pengawas mura makmur. meninggal dunia cc. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya. terlihlakukan perbuatan yang dituduhkan, bupati paling lama (dua belas) hari kerja mengeluarkan.an melakukan perbuatan pada huruf untuk membantu tugas tugas badan pengawas, dibentuk secdan pengelolaan barang pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaran perusahaan daerah harus dilakukan sesuai dengan anggaran perusahaan daerah yang disahkan oleh bupati dan pengadaan tersebut harus ooo woo untuk cadangan umum. untuk jasa prod uksi.nn untuk dana pension, social dan pendidikanseektif dalam rangka pengembangan perusahaan daerah. bab pembubaran, widtur dikuasai oleh pemerintah kabupaten. pertanggungjawaban likwidtuwidtur3seri bab pembentukan kecamatan dengan peraturan daerah ini didirikan perusahaan daerah mura makmur mura makmur). bab pendirian mura makmur. mura makmurmakmurmakmurmakmurmakmur bergerak dalam lapangan usaha pertanian, perkebunan: peternakan, berikan: perhutanan, jasa dan: industri, mura makmur inn atau pihak ketiga lainnya. modal mura makmur seluruh terdiri dari kekayaan pemerintah kabupaten musi rawas yang dipisahkan dan ditetapkan sebesar rp. (lima ratus juta rupiah). untuk pertama kalinya pemerintah kabupaten telah memisahkan kekayaan untuk modal mura makmur ini sebesar rp. (lima ratus juta rupiah) terdiri dari uang tunai sebesar rp. (tiga ratus juta rupiah) modal aset sebesar rp. (dua ratus juta rupiah) perubahan penyertaan modal selanjutnya baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dengan peraturan daerah. mura makmur mempunyai pandang umum yang tetapkan menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. mura makmur indaerah. bab pengurus pengurus mura makmur terdiri dari direksi. badan pengawas. bab vii direksi bagian pertama pengangkatansi utam1945: setia dan taat kepada negara, pemerintah dan pemerintah daerah: tidak sedang dicabut hak miliknya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: sehat jasmani dan rohani,,kaikan direksi atas usul dan saran badan pengawasrrugi,perjanjian perjanjian kerjasama kuasa untuk mewakili perusahaan daerah sebagaimana dimaksud padapersetujuan sendiri maupun bersama sama atau kepada orang badan lain dengan persetujuan bupatisahkan. bagian keempat penghasilan dan hak hak direksi penghasilan direksi terdiri dari gaji. tunjangan. jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan (dua) bulan setiap satu kali masa jabatan.dan huruf c,dilaksanakan setelah mendapat persetujuan bupati atau pejabat yang ditudualah menerima laporan hasil pemeriksaan badan pengawas, apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatan terakhir. pengangkatan pelaksana tugas pit) pengalaman dalam bidang keahliannya minimal (lima) tahunlamayangpada bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi. cc. memberikan pendapat atau saran kepada bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi. memberikan pendapat atau saran kepada bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan rugi laba, memberikan pendapat ataudireksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah setujui. memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan daerah. cc. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah. menerima atau menolak pertanggungjawaban kerangpenghasilan direksi utama. sekretaris badan pengawas menerima honorarium sebesar (tiga lima keseratus) dari penghasilan direksi utama. anggota badan pengawas menerima honorarium sebesar 30ri penghasilan direksi utama. selain honorarium, kepada badan perusahaan setiap tahun diberikan jasa produksi. |
umberdaya perikanan perairan umum kabupaten ogan ilir merupakan kekayaan alam daerah yang perlu dipertahankan dan dilindungi sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat: bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum oleh masyarakat harus berpedoman pada kaidah kaidah lingkungan yang lestari: cc. bahwa peraturan daerah nomor tahun dan peraturan daerah nomor tahun dirasakan belum cukup memenuhi aspirasi masyarakat pengelola pl2ssdseri lembaran daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor seri f).elolaan sumber daya perikanan (psp)kabupaten. dinas adalah dinas peternakan dan perikanan kabupaten ogan ilir. peraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten ogan ilir tentang pengelolaan sumber daya perikanan selanjutnya disebut psp. pejabat adalah kepala dinas peternakan dan perikanan kabupaten ogan ilir. sumber daya perikanan sdp) adalah suatu keadaan kemampuan, potensi) yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan produktivitas yang optimal dibidang perikanan. masyarakat adalah orang atau kelompok orang yang melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan dalam kabupaten ogan ilir. aparatur adalah pegawai negeri sipil polri tni yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan daerah. tanda registrasi pengelolaan perikanan trip) adalah tanda register pengelolaan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten ogan ilir bahwa yang bersangkutan telah tercatat pada pemerintah nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan kepala desa adalah kepala desa kabupaten ogan ilir. lebak adalah suatu areal yang secara spesifik mempunyai tipologi ekosistem biodata, yang dicirikan pada musim hujan tergenang air dan dimusim kemarau menjadi kering, sehingga sebagian dapat dimana'akan oleh petani untuk bercocok tanam. lesung adalah suatu cekungan baik berupa parit, kanal, lobang, lapak, bekas galian yang terdapat sungai maupun lebak baik secara alam maupun buatan yang pada musim kemarau tidak pernah kering. lesung alam adalah suatu cekungan yang diakibatkan proses alam seperti gempa bumi, gunung meletus, jatuhan benda angka, aliran air dan lain lain yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. lesung buatan adalah suatu cekungan yang sengaja dibuat oleh pemilik lahan untuk tujuan tertentu. lesung waris atau sungai waris adalah lesung sungai yang dibuat oleh keturunan terdahulu yang diakui masyarakat sekitarnya maupun oleh pemerintah setempat. sungai adalah suatu tempat aliran air baik dibuat oleh manusia atau terbentuk secara alam yang diakui masyarakat sebagai prasarana transportasi, sumber air minum, mandi, cuci dan lain lain. tanah burung adalah daratan atau tanah yang terbentuk karena adanya penimbunan secara alam pada aliran sungai. pokmaswas adalah kelompok masyarakat pengawas terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat, tokoh adat, lsm, pembudidaya yang memiliki komitmen dan peduli terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, yang telah dikukuhkan dengan keputusan bupati. konservasi adalah semua upaya untuk melindungi dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam (sumberdaya perikanan), serta pemanfaatannya. biota perairan adalah semua makhluk hidup yang menempati habitat perairan untuk hidup dan berkembang biak. desa penghasil adalah desa desa yang meliputi wilayah objek sumberdaya perikanan yang objeknya terjual dengan pembagian hasil secara proporsional. harga standar adalah harga yang dibuat oleh tim penentu harga yang diterbitkan melalui keputusan bupati dan berlaku untuk atu tahun. bab objek pengelolaan objek pengelolaan sumberdaya perikanan adalah lesung, sungai dan sumberdaya perikanan yang mulai tahun ditetapkan sebagai objek sumberdaya perikanan yang meliputi semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat didalamnya: objek pengelolaan sumberdaya perikanan adalah mutlak milik pemerintah kabupaten ogan ilir, tidak ada hak pribadi, hak adat, hak desa, baik secara historis maupun tradisional: lebak diserahkan kepada masyarakat dan dibebaskan dari register objek, objek pengelolaan sumberdaya perikanan ditetapkan dengan keputusan bupati. tidak termasuk objek pengelolaan yaitu reservasi, areal yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi serta plasma nutfah (biota langkah) yang keberadaannya terancam kepunahan dan dilindungi oleh perundang undangan: galian yang dibuat tahun untuk percepatan pembangunan kabupaten ogan ilir diserahkan kepada pemilik tanah dengan mendaftarkan kepada dinas dengan menunjukkan bukti pemilikan yang sah objek pengelolaan sumberdaya perikanan yang dilaksanakan melalui lelang tertutup dalah hal objek yang dimiliki oleh lebih dari satu desa dalam satu kecamatan dan atau dimiliki lebih dari satu desa dan lebih dari satu kecamatan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan secara bergilir batas objek pengelolaan sumberdaya perikanan untuk sungai adalah batas desa masa pengelolaan dilaksanakan pada tanggal januari sampai dengan desember bab iii panitia pengelolaan sumberdaya perikanan panitia pengelolaan sumberdaya perikanan terdiri dari i. tim pengawas penanggung jawab bupati dan wakil bupati ketua sekretaris daerah ketua asisten bid. pemerintahan asisten ketua asisten bid. ekonomi dan pembangunan asisten ii) ketua iii asisten bid. administrasi asisten iii) sekretaris kepala dinas peternakan dan perikanan anggota inspektur kabupaten ogan ilir kepala dinas pendapatan daerah kabupaten ogan ilir kepala kantor satuan pol kabupaten ogan ilir kepala bagian tata pemerintahan kabupaten ogan ilir kepala bidang program dinas. kepala bidang agribisnis dinas. kepala bidang peternakan dinas. ii. tim penentu harga ketua kabid perikanan wakil ketua sekretaris dinas anggota kasi penangkapan dan pengawasan kasual keuangan unsur yang membidangi penerimaan keuangan daerah iii. tim pelaksana kecamatan ketua camat sekretaris utd peternakan dan perikanan kecamatan bendahara ditunjuk camat anggota orang (unsur utd unsur kecamatan) unsur polsek tugas dan kewajiban panitia pengelolaan sumberdaya perikanan tugas dan kewajiban tim pengawas adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan: memberikan pengarahan, teguran dan sanksi pada siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya perikanan: bertanggung jawab atas keseluruhan proses pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan: bersama instansi berwenang dapat mengambil tindakan hukum terhadap para pengelola yang melanggar hukum: ketua mengkoordinir tugas tugas tim pelaksana kecamatan dalam melaksanakan lelang sumber daya perikanan: ketua mengkoordinir tim penentu harga, ketua iii mengkoordinir pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas teknis, dimana petugas dan wilayah pengawasannya diatur oleh peraturan bupati: tugas dam kewajiban tim pengawas berlaku selama perda ini masih diberlakukan kecuali ada ketentuan lain. tugas tim pelaksana kecamatan memfasilitasi proses pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan memberitahukan (mengumumkan) tahapan tahapan pengelolaan sumberdaya perikanan secara terbuka melalui media cetak, elektronik, audio dan visual menerima pendaftaran calon pengelola sumberdaya perikanan dalam kecamatan melakukan penyeleksian terhadap peserta calon peserta pengelolaan sumberdaya perikanan mengumpulkan menyetorkan hasil pelaksaan penentuan calon pengelolaan sumberdaya perikanan kepada kas daerah paling lambat jam (jam kerja) terhitung setelah pelaksanaan. melakukan pengawasan dan pencegahan dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola wilayah kecamatan masing masing menyelesaikan setiap permasalahan yang ada wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku melaporkan hasil pelaksanaan penentuan calon pengelolaan sumberdaya perikanan paling lambat hari (hari kerja) setelah pelaksanaan kepada pemerintah kabupaten ogan ilir c g dinas peternakan dan perikanan tugas tim penentu harga menetukan harga objek pengelolaan sumberdaya perikanan berdasarkan musyawarah tim menyampaikan hasil musyawarah tim penentu harga kepada bupati untuk ditetapkan dalam keputusan bupati. panitia dapat meminta bantuan kepada polri dan tni dalam hal pengamanan pelaksanaan penentuan pengelolaan sumberdaya perikanan atau mendukung operasi penertiban dan pengawasan sumberdaya perikanan. bab pengelolaan sumberdaya perikanan pengelolaan sumberdaya perikanan dilaksanakan melalui lelang tertutup. peserta calon pengelola sumber daya perikanan adalah masyarakat kabupaten ogan ilir yang berdomisili desa yang menjadi objek lelang dibuktikan dengan kartu identitas seperti ktp atau surat keterangan domisili oleh kepala desa lurah untuk memenuhi kelengkapan berkas calon pengelola dapat menghubungi tim pelaksana kecamatan. berkas yang dianggap sah bila terdapat stempel panitia asli (bukan fotokopi) disisi kanan atas. adapun berkas yang dimaksud adalah surat permohonan dengan melampirkan photo copy ktp yang masih berlaku. surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan ketentuan hukum yang berlaku dalam kabupaten ogan ilir dan hukum adat yang berada desa. untuk mengambil berkas dikenakan biaya administrasi sebesar rp. per objek yang dipesan yang pemanfaatannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab bagian pertama proses pelaksanaan lelang sumberdaya perikanan tanggal septemberdaya perikanan sampai tanggal september, setiap hari kerja. calon pengelola sumberdaya perikanan adalah perorangan atau kelompok yang berada desa wilayah objek. peserta calon pengelola hanya dapat mengajukan permohonan paling banyak (dua) objek. panitia kecamatan mengarsipkan semua berkas calon pengelola arsip khusus. pendaftaran ditutup tanggal september pukul wib. pelaksanaan lelang pengelolaan sumberdaya perikanan paling lambat hari (hari kerja) setelah penutupan pendaftaran. pelaksanaan lelang pengelolaan sumberdaya perikanan dilaksanakan selama satu hari secara serentak diseluruh kecamatan dalam kabupaten ogan ilir. panitia kecamatan memberitahukan pelaksanaan lelang pengelolaan objek sumberdaya perikanan kepada calon peserta (yang terdaftar) paling lambat hari sebelum pelaksanaan lelang. panitia mengundang peserta (calon peserta) yang berisikan pemberitahuan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang pengelolaan objek sumberdaya perikanan peserta calon pengelola (yang terdaftar) harus sudah datang lokasi secara lelang pengelolaan sumberdaya perikanan menit sebelum acara dimulai dan telah mendaftarkan diri pada panitia serta menandatangani daftar hadir. peserta lelang yang tidak hadir pada saat acara dibuka dianggap mengundurkan diri acara penentuan lelang sumberdaya perikanan dibuka oleh ketua tim pelaksana kecamatan atau yang mewakili, sambutan informasi dari pemerintah kabupaten. panitia pelaksana kecamatan mengumumkan nama nama objek sumberdaya perikanan yang akan dilelang masyarakat wilayah masing masing dan nama nama peserta lelang pengelola yang terdaftar pada panitia beserta harga standar objek sumberdaya perikanan kabupaten ogan ilir. panitia membacakan tata tertib pelaksanaan yang dibuat panitia pelaksanaan kecamatan. penentuan pengelolaan sumberdaya perikanan adalah masyarakat desa yang berada wilayah objek yang sudah terdaftar pada panitia. penentuan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan sistem lelang tertutup. peserta calon pengelola yang dinyatakan pemenang adalah peserta dengan nilai penawaran tertinggi. dalam hal terjadi penawaran lelang dengan harga sama, maka terhadap peserta tersebut diadakan lelang kembali sampai terdapat selisih harga. pembayaran objek sumberdaya perikanan dilakukan pada saat itu juga secara tunai, tidak dapat bon (dihutan), dicuci atau dengan jaminan lain. bagi peserta calon pengelola yang dinyatakan pemenang, ternyata tidak dapat membayar pada saat itu, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi harus membayar sebesar rp. lima juta rupiah). dan atau yang bersangkutan dihukum penjara selama (tiga) bulan. apabila pemenang pertama tidak dapat membayar sebagaimana dimaksud diatas maka penawar kedua dinyatakan pemenang dan membayar tunai sebagaimana diatas dan apabila tidak dapat membayar pada saat itu dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatas. apabila terjadi penawaran kedua tidak dapat membayar tunai, maka penawaran objek tersebut dibatalkan, dan ditawarkan kembali pada saat itu juga dengan penawaran harga standar. dalam hal pelaksanaan lelang mengalami kegagalan, objek yang dimaksud akan dilaksanakan lelang kembali selambat lambatnya hari (hari kerja) oleh panitia kecamatan. selain harga objek, pemenang calon pengelola sumberdaya perikanan wajib membayar tanda register kegiatan perikanan trip) pada saat itu juga sebagaimana perda nomor tahun tanda register kegiatan perikanan trip) akan diberikan kemudian kepada pemenang sebelum tanggal januari tahun pengelolaan. penyetoran hasil penentuan calon pengelolaan objek sumberdaya perikanan disetorkan kas daerah (pada dinas yang membidangi penerimaan daerah) oleh panitia paling lambat jam (hari kerja) setelah pelaksanaan lelang. tim pelaksanaan kecamatan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penetapan calon pengelola sumberdaya perikanan kepada bupati paling lambat (hari kerja) setelah acara dilaksanakan. bab perlindungan hak dan larangan bagi pengelola dan masyarakat setiap orang dilarang menangkap ikan, berkarang, memancing, mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek pengelolaan yang sudah menjadi hak pengelola yang telah mempunyai trip. setiap orang dilarang menangkap ikan areal perairan umum dan objek pengelolaan sumberdaya perikanan serta tempat perairan lainnya seperti sungai, lebak, kanal (galian pu), lesung buatan, lesung alam, dan perairan lainnya dengan menggunakan alat tangkap dan bahan beracun seperti tugu, empang, kalung, lulung, langsiran serta jaring arat kuat (geser) dengan ukuran mata jaring minimal dan alat lain seperti alat listrik (serum) baik acc atau generator dan sejenisnya serta bahan racun seperti putus, insektisida, herbisida, fungisida, tuba dan sejenisnya atau bahan peledak dan peralatan lainnya yang dapat mematikan dan mengganggu atau merusak lingkungan dan kelestarian sumber daya perikanan serta biota perairan lainnya. setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang membahayakan sumberdaya perikanan pengelola sumberdaya perikanan dilarang menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan. merugikan petani yang sawahnya telah ditanami padi tapi termasuk objek pengelola sumberdaya perikanan. menjual kembali objek pengelolaannya kepada pihak ketiga. menangkap ikan atau berkarang dibawah yang sudah ditanami padi atau membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah. dilarang menangkap ikan atau biota lainnya yang dilindungi perundang undangan. setiap orang dilarang melakukan pengelolaan terhadap objek yang diperuntukkan kawasan konservasi seperti reserve atau areal suaka perikanan yang telah ditetapkan pemerintah. setiap orang tidak diperkenankan membuat lesung baru pada tanah sawah miliknya sendiri yang termasuk areal pengelolaan kecuali untuk pengembangan pembudidayaan dengan tidak memasukkan ikan alam areal budidaya. lesung buatan yang sudah ada izin sebelum peraturan daerah ini wajib memperbaharui izinnya, dan bagi lesung buatan, sungai waris, lesung waris yang belum mempunyai izin yaitu tanda pengelolaan usaha perikanan tapi). pemegang tapi harus meregenerasi setiap tahun dinas paling lambat agustus. untuk membuat izin pengelolaan lesung buatan atau tanda pengelolaan usaha perikanan tapi) dikenakan biaya retribusi sebesar rp. (dua ribu) per meter persegi sebagai kontribusi kepada pemerintah kabupaten ogan ilir. pembuatan tanda pengelolaan usaha perikanan tapi) dengan syarat sebagai berikut surat permohonan yang bersangkutan diketahui kepala desa dan atau utd peternakan dan perikanan kecamatan: fotokopi ktp yang masih berlaku: surat keterangan kepala desa bahwa memang benar lesung buatan tersebut milik yang bersangkutan: surat pernyataan yang bersangkutan bahwa memang benar lesung tersebut memang miliknya diwariskan diberikan hak pengelolaan disaksikan oleh saksi keluarga dan saksi lingkungan: diketahui kepala desa surat izin konsen pada masa pemerintahan marga (bila ada). pengecualian terhadap ini, pembuatan lesung pada tanah sawah milik sendiri dan tidak termasuk areal objek pengelolaan serta tidak bermaksud memasukkan ikan alam dalam kolam lesung tersebut dan telah mendapat izin dari pemerintah kabupaten ogan ilir c g dinas peternakan dan perikanan. bagi lesung atau sungai yang terdapat sengketa kepemilikan warisannya, harus dibuktikan dengan surat ketetapan pengadilan negeri setempat. terhadap lesung, sungai, atau lapak yang mempunyai izin tapi tanda pengelolaan usaha pembudidayaan ikan) dari pemerintah, apabila air masih dalam menjadi hak milik pengelola sumberdaya perikanan. dalam hal, air sudah surut dan timbul pematang tebing maka lesung, sungai, lapak tersebut otomatis menjadi hak milik pemegang tapi untuk mengambil ikannya. pemerintah kabupaten ogan ilir dapat memfasilitasi dalam hal pembuatan lesung untuk kepentingan pengembangan sumber daya perikanan dan atau atas permintaan masyarakat. lesung buatan pemerintah dapat dikelola masyarakat dengan ketentuan membayar biaya retribusi setiap tahun sesuai ketentuan pengelola dalam mengelola objek sumberdaya perikanan yang berada areal persawahan dilarang merusak padi yang sudah ditanam oleh pemilik pengelola sawah: menangkap ikan dibawah yang sudah ditanam padi kecuali dengan izin atau kesepakatan antara pengelola dan pemilik sawah. pemilik sawah yang menanam padi dibawahnya, maka jarak tanahnya harus (tiga) meter dari lesung (objek pengelolaan). lesung buatan yang belum mempunyai izin berada areal persawahan yang termasuk objek pengelolaan adalah mutlak menjadi hak pengelola, setelah membayar retribusi sesuai ketentuan bab vii pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan kelompok masyarakat pengawas pokmaswas) setiap desa yang mempunyai objek pengelolaan sumberdaya perikanan harus membentuk kelompok masyarakat pengawas pokmaswas), untuk mengawasi kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan desa tersebut. pokmaswas sebagaimana dimaksud pada diatas adalah pengawas yang berbaris pada seluruh kelompok masyarakat pedesaan yang dibentuk atas kesadaran untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan secara sukarela, yang berasal dari kalangan masyarakat pembudidayaan ikan, penangkapan ikan (nelayan), lembaga swadaya masyarakat lsm), pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama dan orang orang yang punya komitmen dalam pelestarian sumberdaya perikanan. pokmaswas sebagaimana dimaksud pada diatas dapat dibentuk lebih dari satu kelompok sesuai luas dan jumlah objek yang ada desa dengan susunan kepengurusan sebagai berikut penanggungjawab kepala desa pengarah penasehat ketua bpd ketua: sekretaris: bendahara, seksi penangkapan: seksi budidaya, anggota. setiap pembentukan pokmaswas harus membuat berita acara yang ditandatangani ketua, sekretaris dan diketahui kepala desa dan atau utd kecamatan, bagi kelompok yang sudah terbentuk agar melakukan registrasi dan membuat laporan dinas peternakan dan perikanan pada bulan desember setiap tahun. tugas pokmaswas adalah membantu pemerintah dalam hal pengawasan sumberdaya perikanan yang dititikberatkan pada sistem penangkapan ikan yang lestari wilayah desa masing masing. pokmaswas wajib dan berhak untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi wilayahnya seperti pengrusakan sumberdaya perikanan antara lain pencemaran air, pengeboman, penggunaan aliran listrik (serum), penggunaan bahan beracun (putus, pestisida, dll), pencurian dan penjarahan hasil berikan, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar bidang perikanan, pemerasan oeh pejabat atau petugas, kegiatan pembudidayaan ikan yang menggunakan bahan terlarang dan pengolahan hasi ikan yang menyebabkan limbah, serta menggunakan bahan berbahaya. penyampaian laporan dimaksud pada diatas dapat dilakukan dengan surat tertulis, melalui telepon, facsimile, frekuensi radio ssb atau internet kepada petugas perikanan dinas peternakan dan perikanan, kepolisian terdekat dengan memberikan keterangan tentang posisi lokasi pelanggaran, waktu kejadian, bentuk pelanggaran, identitas pelaku pelanggaran, saksi yang melihat pelanggaran. pokmaswas berhak menangkap pelaku dan menahan atau menyimpan barang bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sampai diserahkan kepada penyidik kepolisian atau ppn dan pejabat yang berwenang pol pp transit) dll. bagi petugas yang menerima laporan harus menindak lanjuti laporan paling lambat jam terhitung saat laporan diterima. untuk menjamin kelestarian sumberdaya perikanan diarea objek pengelolaan dilakukan pengawasan dan perlindungan serta rehabilitasi sumberdaya ikan dan lingkungan perairan yang dilaksanakan oleh dinas teknis, pokmaswas dan didukung oleh tim pengawas kabupaten dan untuk itu pokmaswas berhak menerima pembagian hasil pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan syarat sudah dikukuhkan dengan surat keputusan bupati. untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan ditetapkan hal hal sebagai berikut syarat syarat teknis alat alat penangkapan: jenis dan ukuran ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap: objek sumberdaya perikanan tertentu ditetapkan sebagai areal suaka perikanan atau reserve. untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan mengenai objek sumberdaya perikanan, maka pengelolaannya diberikan kepada lembaga riset dan ilmu pengetahuan tersebut dengan kewajiban membayar harga objek sumberdaya perikanan seharga yang ditetapkan. untuk mendorong peningkatan kegiatan budidaya ikan areal objek sumberdaya perikanan, maka pembudidayaan tidak dikenakan biaya pengelolaan. bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan perikanan budidaya dapat dilaksanakan setelah mendaftarkan kegiatan usaha pernikahannya dinas. bab viii pembagian hasil pengelolaan sumberdaya perikanan hasil pengelolaan sumberdaya perikanan sesuai harga standar disetor secara keseluruhan kas daerah dan selanjutnya dipergunakan untuk desa kelurahan dalam kabupaten ogan ilir: unutk panitia pengelolaan sumberdaya perikanan: untuk kas daerah. hasil kelebihan dari harga standar (harga jatuh lelang) menjadi hak desa pada daerah yang dibagi habis desa tersebut. dalam hal objek dimiliki lebih dari satu desa, hasil kelebihan harga standar (harga jatuh lelang) dibagi habis desa tersebut. untuk pemanfaatan dan pendistribusian hasil penerimaan objek sumberdaya perikanan diatur dan ditetapkan oleh keputusan bupati ogan ilir. pembagian hasil kolektelon) dapat diambil pada dinas peternakan dan perikanan setelah diterbitkannya keputusan bupati sebagaimana dan diatas. bab ketentuan sanksi dan pidana barang siapa dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan dan maka dianggap tidak sah dan dibatalkan. barangsiapa melanggar ketentuan dan serta maka dikenakan sanksi uang sebesar rp. dan atau bersangkutan dihukum penjara selama bulan. barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada dihukum dengan hukuman denda berupa uang sebesar rp. dan atau dihukum kurungan selama bulan. siapa saja yang melanggar maka akan kehilangan haknya terhadap lesung, lapak, sungai waris dan lainnya menjadi milik pemerintah daerah tanpa ganti rugi dan didenda sebesar rp. pelanggaran terhadap akan diproses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan proses hukumnya diserahkan kepada aparat penyelidik polri, kejaksaan dan kpk). uang denda oleh sebab pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan daerah ini akan disetor kas daerah melalui tim pengawas sekretaris tim pengawasan. babsesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penyidik sebagaimana dimaksud pada diatas dapat melakukan koordinasmanggil dan memeriksa tersangka dan atau saksi cc. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan dengan menggeledah sarana dan peralatan perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa kelengkapan dan kebahasaan dokumen usaha perikanan, pidana tersebut mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidani. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyelelidikperikan make).sebagaimana yanguntuk diundangkanketentuan pada bab tentang masa retribusi dan saat retribusi pada diubah sehingga berbunyi lembaran daerah kabupaten bone masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya tahun dan dapat diperpanjang. nomor tahunperubahan atas peraturan daerah kabupaten bone nomor tahun tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi disusun oleh andi abdullah amal bagian hukum lembaran daerah kabupaten bone tahun nomor sekretariat daerah kabupaten bone beberapa ketentuan peraturan daerah kabupaten bone nomor tahun tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi yang diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten bone tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan pada bab tentang nama, obyek, subyek retribusi pada dan diubah sehingga berbunyi obyek retribusi adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi ijuk). subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijuk. ketentuan pada bab vii tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pada diubah sehingga berbunyi: biaya retribusi ditetapkan sebagai berikut: kualifikasi perusahaan baru rp) aan tepat grade (dua) grade (tiga) grade (empat) menengah (dua) menengah (satu) besmerintah kabupaten bonperaturan daerah kabupaten daerah tingkat bone, nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah tingkat bone: tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bone nomor tahun peraturan daerah kabupaten bone nomor tahun tentang urusan tentang retribusi izin usaha jasa konstruksirahmat tuhan yang maha esa dengan persetujuan bersama bupati bone, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bone dan menimbang :a. bahwa retribusi izin usaha jasa kontruksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten bone nomor tahun yang bupati bone diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten bone tahun nomor memutuskan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini sehingga perlu ditinjau: menetapkan peraturan daerah kabupaten bone tentang perubahan atas bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan daerah kabupaten bone nomor tahun perlu membentuk peraturan daerah kabupaten bone tentang retribusi izin tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi. usaha jasa konstruksi. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah:tambahanrepublik indonesia nomor, tahun nomor tambahan lembaran negara republik peraturan pemerintah nomor tahun tentang usaha dan peranan indonesia nomorrancangan peraturan daerah kota pagar alam tetang apbd tahun anggaran telah disesuaikan dengan hasil evaluasi gubernur sumatra selatan dengan keputusan gubernur nomor: tanggal desembernomor sebagaimana telah diubah dengan unda undang nomor tahun lembaran negara republik indonesia pol nomor tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang bea perolehan hak ata dan bangutahun anggaran keputusan gubernur sumatra selatan nomor: pts bukanicon.o rp. belanja daerah .ooooco. coco rooms rp, defisit) .ooooooo.oooooooooo.o( rp. , ) pembiayaan daerah penerimaan . rp. pengeluaran . rp. pembiayaan otto . oom rp:mengenang temen kanan anenaemeer samarmeses rp. retribusi daerah sejumlah. woo rp. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dpi akan ken bana asalan kemana asammnsahs mp4papan ena lio man aan edeesgea menara, dana alokasi umum sejumlah . .cc rp. dana alokasi khusus sejumlahkeju iah .voodoo.o woo rp3 nihil dana darurat sejumlah . seeseeeseeee rp. nihil dana bagi hasil pajak sejumlah. rp. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah . rp. bantuan keuangan daerah propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah. soo. rp. dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah . . see rp nihil pendapatan lainnya. see rp0 nihil belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja tidak lang ung . lee rp. belanja langsung . ensoo rp. belanja bunga sejumlah. . soo rp. nihil belanja subsidi sejumlah . . rp. belanja hibah .oooooooo.o. woo rp. belanja bantuan sosial sejumlah . rp. belanja bagi hasil sejumlah. .cbooo rp. nihil 9g. belanja bantuan keuangan sejumlah. rp.suai . sejenak rp. belanja barang dan jasa sejumlah . rp. belanja modal sejumlah . seen rp. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan sejumlah. seseeseeeeeneen rp. pengeluaran sejumlah. seen rp. nihil.ooo.o wook rp. pencairan dana cadangan sejumlah. rp. nih hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah daan anna nama emaanamaa rp2 nih. rp. nihil penyertaan modal investasi) pemerintah daerah sejumlah pen mebel sae pembayaran pokok utang sejumlah . rp. pemberian pinjaman daerah sejumlah. rp. nihil (ldesember walikota pagar alam prem ida fitria basuki diundangkan pagar alam pada tanggal, desember plh. sekretaris daerah kota pagar alam yakni rahim,s.ip.mm nip. lembaran daerah kota pagar alam tahun nomor prp seri.m. noref peraturan daerah kota pagar alam, provinsi sumatra selatan: pa |
lembaran daerah kabupaten bandung tana, nomor tahun, dan pembubaran koperasi kabupaten bandung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung menimbang :a. bahwa sehubungan peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun tanggal desember tentang retribusi pelayanan perijinan penyelenggaraan koperasi telah dibatalkan oleh keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembatalan, maka dipandang perlu ditetapkan pengganti peraturan daerah kabupaten bandung dimaksud: bahwa pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengoperasian, dan untuk penyelenggaran daerah telah dilimpahkan kepada bupati sebagai tugas pembantuan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang membidangi pengoperasian:koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor o: keputusan menteri koperasi dan pembinaan pengusaha kecil nomor kep m 1ii tentang pedoman pelaksanaan penggabungan dan peleburan koperasi:: keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor pak kep m.kuku x tentang penetapan notaris pembuat akta koperas adalah dinas teknis yang membidangi pengoperasianrapattimrotokol adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris pembuat akta koperasi yang terdiri dari akta asli atau minuta, markah pendukung akta serta surat surat lainnya berdasarkan peraturan jabatan notaris yang berlakukoperasidan otonom, yang pelaksanaannya daerah dilaksanakan oleh dewan koperasi indonesia daerah kabupaten bandung: daftar umum adalah himpunan catatan keputusan bupati cg. pejabat yeban biaya sendiri. bab maksud dan tujuan maksud, proses, prosedur dan tatacara pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi. tujuan, untuk memberikan pedoman mengenai persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi, kepada pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten bandung: pejabat yang menangani bidang pengoperasian: notaris pembuat akta koperasi: masyarakat dan gerakan koperasi. bab iii persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian koperasi koperasi primer didirikan sekurang kurangnya oleh (dua puluh) orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. koperasi sekunder didirikan sekurang kurangnya oleh (tiga) koperasi primer yang telah berbadan hukum. koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri. pendiri dan atau kuasa para pendiri harus melaporkan pendirian koperasi kepada bupati cg. pejabat yenamg. pejabat yang membidangi pengoperasian bersama sama dengan dekopindadaerah ini, dapat mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi kepada bupati cg. pejabat y mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada bupati cg, pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri, dengan melampirkaneterai cukup::: daftar susunan pengurus, dilengkapi fotokopi ktp bukti diri lainnya yang sah: bukti setor modal, sekurang kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib dari para pendiri: rencana awal kegiatan usaha koperasi. surat keterangan domisili dari kepala desa kelurahan diketahui camat setempat. surat keterangan telah tercatat dari ketua dekopinda:" dari bupati cg. pejabat ymahasiswa harus disertai keterangan dari pimpinan yang bersangkutan, dan koperasi dilingkungan yayasan pondok pesantren disertai keterangan dari instansi pembina. koperasi sebagaimana dimaksud pada yang domisili keanggotaannya lebih dari kabupaten, dikarenakan fungsional dan domisilinya kabupaten bandung, maka pengesahan akta pendiriannya merupakan wewenang bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri. apabila permintaan pengesahan atas akta pendirian koperasi telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada,atas penolakan pengesahan sebagaimana dimaksud pada para pendiri koperasi dan atau kuasa para pendiripada terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada danbupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud pada dalam jangkaapabila keputusan pengesahan atas akta pendirian koperasi diberikan, bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian atas namabupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri, menyampaikan keputusan penolakan serta alasannya kepada pendiri dan atau kuasa para pendirikeputusan sebagaimana dimaksud pada merupakan putusan terakhirakta pendirianenyelesaian,g. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri,pada dan dalam hal rapat anggota menerima,nya syg. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri,:,. berita acara rapat anggotapada bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian memberikan tanda terima kepada pengurus koperasi atau kuasanya bupati cg. pejabat y, apabilpada makabersamaandan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam waktu yang bersamaanbupati cg. pejabat ysa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan,dimaksud pada tidak dipenuhkedudukan dan tugas pokok notaris pembuat akta koperasi notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya adalah pihak yang bertanggungjawab atas otentisitas dari akta akta yang dibuatnya. notaris sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri. akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta akta akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi harus dibacakan dan dijelaskan isinya oleh notaris pembuat akta koperasi kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum akta ditandatangani. pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam minuta akta sebagai dokumen negara dan disimpan kantor notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk dipegang oleh pihak pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang telah dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri oleh pengurus koperasi atau kuasanya untuk dimintakan pengesahannya. pembuatan akta akta sebagaimana dimaksud pada untuk koperasi primer dan sekunder yang kedudukan kantornya berada kabupaten bandung adalah kewenangan notaris pembuat akta koperasi sesuai dengan kedudukan kantor koperasi. penyerahan protokol bagi notaris pembuat akta koperasi yang berhenti dari jabatanya diatur sesuai dengan peraturan jabatan notaris yang berlaku. dalam hal pada wilayah kerja notaris sebagaimana dimaksud pada tidak terdapat notaris pembuat akta koperasi, maka protokol dimaksud diserahkan kepada notaris lainnya atas rekomendasi dari perkumpulan notaris yang berbadan hukum pada tempat kedudukan yang bersangkutan. notaris pembuat akta koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari lurah kepala desa tempat kedudukan koperasi dan diketahui oleh bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian. bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris pembuat akta koperasi. notaris pembuat akta koperasi wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta akta koperasi yang dibuatnya kepada menteri dengan tembusan kepada bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian paling lambat pada bulan februari tahun berikutnya. notaris pembuat akta koperasi dilarang mengadakan promosi yang menyangkut jabatan notaris pembuat akta koperasi: membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja notaris pembuat akta koperasi yang bersangkutan. apabila notaris pembuat akta koperasi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk surat teguran, surat peringatan: cc. mencabut kewenangannya untuk membuat akta keputusan rapat anggota: ataug. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri dapat membubarkan koperasi,::g. pejabat ypadag. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri, wajib mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi apabila tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, dalam jangkapernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada bupati cg. pejabat yg. pejabat y, bupati cg. pejabat y keputusan sebagaimana dimaksud pada merupakan putusan akhir. dalam hal bupati cg. pejabat ypadanyatakan batal demi hukum. bupati cg. pejabat ypada ditempelkan pada papan pengumuman yang terletak pada kantor kecamatan dan atkoperasi untuk kepentingan kreditur dan para anggota koperasi, terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran koperasi, yang selanjutnya disebut penyelesaian. penyelesaian pembubaran koperasi dilakukan oleh penyelesaian pembubaran,, penyelesaian ditunjuk oleh rapat anggota. pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh bupati cg. pejabat y, hak, wewenang dan kewajiban penyelesaian diatur dalam anggaran dasar,,g. pejabat yang membidangi pengoperasian atas nama menteri,membidangi pengoperasian, dan bila dipandangg. pejabat y: mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan: cc. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota, terutama yang diperlukan:: menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi: membagi sisa hasil penyelesaian kepada anggota. bupati cg. pejabat yang membidangi pengoperasian mengatur lebih lanjut pedoman penyelenggaraan, hak, wewenang dan kewajiban tim penyelesaian sebagaimana dimaksud pada,g. pejabat yg. pejabat ymembidangi pengoperasian. dalam hal terdapat sisa hasil penyelesaian, bupati cg. pejabat y dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian. bupati cg. pejabat ysurat pemberitahuan pembubaran koperasi diterima. kreditur yang mengetahui pembubaran koperasi melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud padaviig. pejabat yg. pejabat ysnya dihimpun dalam suatu daftar umum. daftar umum sebagaimana dimaksud pada terbuka untuk umum: dan setiap orang dapat memperoleh salinannya atas beban biaya sendiri. bab ketentuan peralihan koperasi yang pada saat berlakunya peraturan daerah ini telah memperoleh status badan hukum, tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan penyesuaian dengan ketentu lembaran daerah kabupaten bandung tahun nomor seri b),makassar nomor tahun tentang retribusi jasa pelabuhan, sejalan dengan upaya untuk memberikan pelayanan dibidang kepelabuhanan, perlu ditetapkannya retribusi jasa kepelabuhanan yang penyebarannya ditetapkan keretribusi jasa pelabuhan: pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang. badan usaha milik negara atau milik daerahruang, penggunaan sumber alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umumkan menjaga kelestarian lingkungan: wajib retribusi adalah pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi: wajib pungut adalah orang atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pemungutan retribusi tertentudaerah lingkungan kepentingan pelabuhan selanjutnya disebut dkp pelabuhota makassar:pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnyakapal adalah kead. kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah:. termasuk kapal pemerintah tni polri yang mengangkut barang dan hewan untuk kepentingan yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran:: angka: pandu adalah petugas pelaksana pemandu yaitu seorang pelaut autis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah: pemandu adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda agar oleh gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancer, penundaan adalah pekerjaan mendorong,mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, dolphin pelampung, pinggiran dari kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda: reklamasi adalah kegiatan penimbunan dan pengurungan pantai laut dengan teknik dan perhitungan serta analisa tertentu yang dilakukan oleh perseorangan, perkumpulan atau badan dengan tujuan untuk mendapatkan tanah daratan dan fasilitas pelabuhan dekat pantai perairan laut: pengerukan adalah pekerjaan penggalian dasar laut sungai atau pemindahan material dasar laut sungai pada kawasan perairan laut sungai:atan barang barang berharga: instalasi bawah air adalah instalasi kabel pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam dibawah laut dasar laut sea bed),pekerjaan bawah air adalah pekerjaan penyelaman dan pekerjaan bawah didalam rangka pengawasan, pemasangan bawah air pemasangan melodic protection) pembersihan saringan pengambilan air laut dibawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya. bab nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi jasa pelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa labuh, jasa penundaan dan pemanduan serta izin pembangunan dauntuk pihak iii, izin bangunan diatas air dan saluran pengambilan pembuangan air laut, izin reklamasi pengurungan, izin kerja pengurungan, izin salvage, izin pekerjaan bawah air pba), izin pelayaran, izin ekspedisi muatan kapal laut kobyek retribusi adalah pemberian jasa labuh, jasa penundaan dan pemandu8an,oleh pihak iii, izin bangunan dingsubyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayananjasa labuh. jasa penundaan dan pemanduan oleh pihak iii yang melaksanakan penundaan dengan menggunakan kapal tunda. selain milik pemerintah kota makassar oleh pihak iii, izin bangunan atas air saluran pengambilan dan pembuangan air laut izin reklamasi pengurutan kapal laut eml), izin jasa pengurusan transportasi jpt), izin dlr dan sewa perairan sebagai wajib retribusi. bab iii golongan retribusi retribusi biasa kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha danlabuh tunda dan pandu diukur berdasarkan jumlah per gt kunjungan, pergerakan jenis kapal dan waktu tertentu: tingkat penggunaan izin pengoperasian pelabuhan khusus, pelabuhan penyeberangan, izin penggunaan pelabuhan khusus, oleh pihak iii, izin bangunan jin usaha tally, depo peti kemas, izin dlr dan sewa perairan diukur berdasarkan per berkas permohonan dan atau luas per m', dan ukuran kapal yang menggunakan pelabuhan khususangsuran pinjaman, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa sebagaimana dimaksud menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan,mana tercantum dalam lampiran sampai dengan vii peraturan daerah ini, yang merupakan bagian dari peraturan daerah ini. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi retribusi jasa kepelabuhanan yang berhutang dipungut wilayah daerah. bab viii struktur dan besarnya tarif retribusi masa retribusi berhutang adalah sejak saat ditetapkannyatatacara pemungutan retribusi ditetapkan oleh walikota, bab tata cara pem pungutan pembayaran retribusi yang berhutang harus dilunasi sekaligus dimuka::ataudimaksud ini, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang berhutang: surat teguran dimaksud ini, dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. bab xterdimaksud pada dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud ini ditetapkan oleh walikota. bab xiv tata cara penyetoran retribusi yang dipungut seluruhnya wajib disetorkan kas daerah: tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ini ditetapkan oleh walikota. bab ketentuan pidana wajib retribusi yang tdak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah atau melanggar peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan (empat) kali lipat dari besarnya retribusi berhutang: tindak pidana dimaksud pada ini adalah pelanggaran: denda dimaksud ini disetor pada kas daerah. bab xvii penyidikan selain oleh pejabat penyidik umum polri penyelidikan dan penyidikan ataslingkungan pemerintah daerah. bab xvii ketentuan peralihanditetapkan dengan keputusan walikota, dengan berlakunya peraturan daerah ini semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan daerah initahun nomor seri nomor lampiran peraturan daerah kota makassar nomor tahun tarif dasar pelayanan jasa labuh besarnya keterangan tarif (untuk kapal angkutan dalam negeri kapal niaga rp. per gt kunjungan kapal bukan niaga dalam kelipatan untuk kapal angkutan per kunjungan luar negeri dalam kelipatan jasa labuh walikota makassar, ilham arief mikrajuddin lampiran peraturan daerah kota makassar nomor tahun tarif dasar pelayanan jasa pemandu lampiran iii peraturan daerah kota makassar nomor tahun tarif retribusi penumpang dan barang angkutan penyeberangrumah potong heweternakan dan kesehatan hewan, maka peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan perlu untuk diganti dankan dengannama,orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotongternak, jumlah ternak, jenis bahan asal hewan ternak besarnya tariff ditetapkan berdasarkan tariff pasar yang berlaku diwilayah kabupaten. dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif biaya sebagaimana dimaksud huruf meliputi biaya operasional langsung yaitubiaya listrik dan samituyang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atauhewan yang dipotong untuk keperluan keagamaan dan atau tetap diperiksa kesehatannya dan tidak dikenakan retribusi. struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan sebagai berikut pemakaian fasilitas rumah potong sapi kerbau , ekor hewan babi , ekor kambing domba , ekor pemeriksaan kesehatan ternak sapi kerbau , ekor sebelum dipotong ante mortem) babi , ekor kambing domba , ekor pemeriksaan ternak setelah dipotong sapi kerbau , ekor post mortem) babi , ekor kambing domba ,rumah potong hewadu walikota palembangizin tempat usaha, guna disesuaikanmim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur unsur satuan kerja perangkat daerah,yang memerlukan pertimbangan tekniadalah pegawai badan koordinasi penanaman modal daerah yang ditunjuk dan dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh kepala badan. pembinaan adalah serangkaian kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap tempat usaha baik ijin gangguan ringan maupun ijin gangguan berat dalam rangka penyelenggaraannya agar sesuai dengan peruntukanjin tempat usaha adalah ijijin tempat usaha berdasarkan undang undang gangguan finder ordonnantie) tahun nomor tahun nomor dan ijin gangguan adalah pemberian ijin tempat usahaatau pemerintah kota. ijin gangguan ringan adalah ijin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan dalam kota palembangstb tahun nomor dan nomortbl. tahun nomor dan nomorindeks lokasi yang selanjutnya disingkat adalah angka pengalihan dari lokasi tempat usaha. indeks gangguan yang selanjutnya disingkat adalah angka pengalihan dari gangguan tempatijin gangguan dimaksudkan sebagai arahan. pedoman dan pengawasan hari penyelenggaraan tempat usaha agar sesuai dengan peruntukannya. tujuan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan ijin gangguan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang perijinan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan dan legalitas tempat kegiatan usaha tersebut. bab iii perijinan setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas ijin gangguan harus mendapat ijin dari walikota. untuk mendapatkan ijin gangguan sebagaimana dimaksud dalam apabila diperlukan. pasphoto ukuran lembar. ijin gangguan diberikan atas nama pemohon. ijin gangguan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dari instansi teknis terkait melalui tim teknis. anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota disesuaikan dengan kompetensi kewenangan yang dimiliki oleh skpd terkait. setiap pemegang ijin gangguan diwajibkan memasang plat nomor dan memasang petikan surat ijin gangguan pada dinding depan yang mudah dibaca. bab jangka waktu jangka waktu berlakunya ijin gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak mengalami perubahan kegiatan, pimpinan maupun :uas tempat usaha, untuk pengendalian dan pengawasan terhadap jin gangguan sebagain hati dimaksud pada pemegang ijjdaftar ulangsurat ijin ganguan asli. photo copy dokumen lingkungan hidup. photo copy lunas pbb tahun terakhir. pas photo ukuran lembar. walikota dapat menetapkan ijin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya terhadap ijin gangguan. untuk ijin gangguan yang diberikan ijin bersyarat diwajibkan untuk melakukan perpanjangan ijin sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. untuk mendapatkan ijin bersyarat sebagaimana dimaksud pada pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota melalui bkpm. syarat pengajuan permohonan ijin bersyarat. ji. pasphoto ukuran lembar, ijin gangguan dapat dicabut apabila pemegang ijin jika ijin pangkuannya diperoleh secara tidak syah: tidak melakukan kegiatan kegiatan pokok sesuai ijin yang diberikan, tidak memenuhi ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam surat ijin pangkuannya: mengadakan perluasan (kapasitas, volume dan luas) tempat usahanya tanpa ijin dari walikota, memindahtangankan ijin tempat usahanya kepada pihak lain, tidak melakukan daftar ulang: dan memindahkan tempat usahanya. bab nama, objek dan subyek retribusi dengan nama retribusi ijin gangguan dipungut atas pelayanan pemberian ijin untuk tempat usaha dalam daerah. objek retribusi ijin ganguan sebagaimana dimaksud dalamjin gangguan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ijin gangguan ringan igr), meliputi, penginapan, dan pembuatan kiran kerajinan kayu, ruang pamer kendaraan mobil motor. warung telekomunikasi wartel), ,tempat cucian kendaraan bermotor tanpa bengkel dan salon. ijin gangguan berat igb), meliputi:, mengolah menyimpan barang yang mudah menguap'barang berbahaya: pengolahan lemak, damar, bungker, kelapa, sampah, jenis kecambah: pemotongan hewan, pengalihan, penyebaran, pengasapan dan pengawetan:,: penyewaan kereta, pompa mesin spbu), cucian bengkel salon kendaraan bermotor, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame: tempat pemeliharaan burung walet, hotel, diskotik dan bar. tidak termasuk objek retribusi ijadalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin tertentu dari pemerintah kotavlokasi, luas, koefisien dan frekuensi. bab ilketentuan retribusi untuk setiap pemberian ijin gangguan dikenakan retribusi. besarnya retribusi ijin gangguan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut retribusi ijin gangguan ringan golongan dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya sampai dengan meter persegi sebesar rp. .iiiw00vii dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari meter persegi, ditetapkan sebesar rp. perimeter persegi berizin. retribusi ijin gangguan berat rgb) ditetapkan berdasarkan variabel sebagai berikut luas ruangan tempat usaha lrt) dan fasilitas yang mendukungnya. indeks gangguan ig). indeks lingkungan il). tarif lingkungan tl). rumus rgb lrt dan fasilitas yang mendukungnya. besarnya tarif lingkungan tl) adalah sebagai berikut lingkungan industri kawasan industri rp. perimeter persegi lingkungan pertokoan rp. perimeter persegi lingkungan pasar rp. perimeter persegi lingkungan pergudangan rp. perimeter persegi lingkungan perumahan rp. perimeter persegi lingkungan sosial rp. perimeter persegi indeks lokasi il) adalah sebagai berikut jalan utama, indeks (dua) jalan sekunder, indeks (satu setengah) jalan lingkungan, indeks (satu) indeks gangguan ig) adalah sebagai berikut gangguan besar indeks (dua) gangguan sedang indeks (satu) luas ruangan tempat usaha lrt) adalah luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya yang diberikan ijin. indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan angka ditetapkan oleh walikota. apabila ijin gangguan berat: kekuatan mesin. izin kekuatan mesin ditetapkan rp. , izin kekuatan mesin ditetapkan rp. . 'izin cc. kekuatan mesin ditetapkan rp. , izin kekuatan mesin atas ditetapkan rp. . izin besarnya retribusi daftar ulang ijin gangguan ditetapkan sebesar (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada masa berlaku izin gangguan adalah (tiga) tahun dan dapat diperpanjangaraan pemberian ijin yang bersangkutan.,peraturan walikota. bab x,penagihan (l)orang atau badan yang menyelenggarakan ijin gangguan harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini. bab xxitempat usaha lembaran daerah kota palembang tahun nomor seribadan koordinasi penanaman modal daerano sekretaris daerah h.eddy santana putra lembaran daerah kota palembang! tahun nomor sem |
ny) provinsi banten bupati tangerangdalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah kepada masyarakat wilayah kabupaten tangerang perlu dilakukan perubahan atasrtambangan wilayah lautikerja yang membidangi pendapatan daerah kabupaten tangerang. kepala satuan kerja perangkat daerah adalah kepala satuan kerja yang membidangi pendapatan daerah kabupaten tangenegara20a. . 2020b20c. wilayah laut adalah wilayah paling jauh (empat) mil ukur dari garis pantai arah laut lepdihapus. betarif sebesar (nol koma lima belas persen) untuk total nop paling besar rp. (satu milyar rupiah): tarif sebesar (nol koma dua puluh persen) untuk total nop lebih dari rp. (satu milyar rupiah) sampai dengan rp. (lima milyar rupiah), atau tarif sebesar (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) untuk total nop lebih dari rp. (lima milyar rupiah). ketentuan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan pop bupati menerbitkan spot. bupati dapat mengeluarkan skpd spotdalam menerbitkan spot sebagaimana dimaksud pada dan dapat mendelegasikan kepada kepala satuan kerja. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: spot dan atau stats bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdiatur dengan peraturan bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang berhutang untuk paling lama (satu) bulan untuk skpd: dan paling lama akhir bulan agustus untuk spot. jika penentuan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada hurufmenyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah sebagaijika. jika penentuan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada huruf spot, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan objek pajak baru, menyebabkan perubahan jumlah pajak berhutang, maka spot dapat diterbitkan setelah bulan agustus dan pembayaran penyetoran pajak yang berhutang paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya spot: satuan kerja dan atau pihak pihak terkaitwajib pajak yang karena keadaannya tidak menyampaikan pop dan atau lampirdan atau lampiran poplt. bupati tangerang, ttd. hermansyahdaerah harus ditetapkan dalam suatu peraturan daerah. kabupaten tangerang sebagai pemerintahan daerah berdasarkan kewenangannya telah menetapkan peraturan daerah kabupaten tangerang nomor tahun tentang pajaknamun pada kenyataannya, peraturan daerah kabupaten tangerang nomor tahun tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten tangerang nomor tahun tentang pajak daerah, belum mampu mengantisipasi perkembangan dalam rangka pengelolaan dan penerimaan pajak daerah sertamateri, dan redaksional yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam peraturan daerah kabupaten tangerang nomor tahun tentang pajak daerah atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap peraturan daerah, yang meliputi perubahan terhadap ketentuan penetapan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan beberapa ketentuan lain yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. selain itu, perubahan terhadap peraturan daerah kabupaten tangerang nomor tahun tentang pajak daerah juga mengarah pada keberpihakan kepada wajib pajak. ii. demi cukup jelas yang dimaksud dengan paling besar rp. (satu milyar rupiah) adalah jumlah nilai sampai dengan batas rp. (satu milyar rupiah). yang dimaksud dengan lebih dari rp. (satu milyar rupiah) adalah jumlah nilai dari rp. (satu milyar satu rupiah). yang dimaksud dengan sampai dengan rp. (lima milyar rupiah) adalah jumlah nilai sampai dengan batas rp. (lima milyar rupiah). yang dimaksud dengan lebih dari rp. (lima milyar rupiah) adalah jumlah nilai dari rp. (lima milyar satu rupiahkantor pemuda dan olahragamberi ntah kabupaten bone dalam hal kepala kantor pemuda dan olahraga berhalangan menjalankan tugasnya, maka kepala kantor dapat menunjuk peraturan daerah kabupaten bone kepala sub. bagian tata usaha atau kepala seksi untuk mewakili. nomor tahun bab vii tentang ketentuan penutup pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pemuda dan olahraga hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini yang kabupaten bone berkaitan dengan pembentukan, organisasi dan tata kerja dilingkungan kantor pemuda dan olahraga akan diatur lebih lanjut dengan rahmat tuhan yang maha esa dalam peraturan bupati. bupati bone, menimbang: bahwa untuk mengoptimalkan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan daerah maka perlu dilakukankantor pemuda dan olahraga kabupaten bone, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam dalam huruf atas perlu membentuk peraturan daerah lembaran daerah kabupaten bone. tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pemuda dan olahragaundang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang berlakuilamana kepala kantor memandang perlu mengadakan republik indonesia nomor perubahan kebijakan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini maka hal tersebut diajukan kepada bupati untuk undang undang nomor tahun tentang pemerintahan mendapatkan keputus kelompok kantor pemuda dan undang undang nomor tahun tentang perimbangan olahraga, kepa sub, bagian ata sah, kepala seksi dan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah compos atan fungsional, wajib menerapkan prinsip lembaran negara republik indonesia tahun nomor koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor masing masing maupun antar satuan organisasi dalam kantor pemuda dan olahraga maupun dalam hubungan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah lainnya.tiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan kantor pemuda dan olahraga wajib mematuhi petunjuk dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman bertanggungjawab kepada atasan masing masing serta organisasi perangkat daerah lembaran negara republik menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomorpenyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dibidang pemuda dan olahraga: dengan persetujuan bersama pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dibidang pemuda dan olahraga: dewan perak lan rakyat daerah kabupaten bone penyusunan program pembinaan dan pengembangan dan dibidang pemuda dan olahraga, pengoptimalan fungsi sarana dan prasarana olahraga: bupati bone pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. bagian kedua memutuskan sub bagian dan seksi menetapkan peraturan daerah kabupaten bone tentang pembentukan organi sasi dan tata kerja kantor penjabaran tugas pokok sub. bagian dan seksi akan diatur lebih pemuda dan olahraga kabupaten bone. lanjut dengan peraturan bupati. bab bagian ketigamana dimaksud pada daerah adalah kabupaten bone: huruf peraturan daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat sebagian tugas kepemudaan dan keolahragaan sesuai bidang daerah sebagai badan eksekutif daerah keahlian. bupati adalah bupati bone: kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang kepala kantor pemuda dan olahraga adalah kantor pemuda dan fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah olah kabupaten bone: dan bertanggungjawab kepada kepala kantor pemuda dan antara kabupaten bone, kepala adalah kepala kantor pemuda dan olahraga olahraga. kabupaten bone kelompok jabatan fungsional adalah unsur pelaksana pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana kegiatan teknis ber babakpembentukdengan peraturan daerah ini dibentuk kantor pemuda dan olahraga pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. kabupaten bone. bab iii bab kedudukan, tugas pokok dan susunan organi sasi fungsi organi sasi susunan organisasi kantor pemuda dan olahraga terdiri dari kantor pemuda dan olahraga adalah unsur pelaksana pemerintah kepala daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kantor dan sub. bagian tata usaha, bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. seksi program, seleksi kepemudaan: seksi keolahragaan: kelompok jabatan fungsional. kantor pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok membantu bapa ang pemuda bagan stuktur organisasi kantor sebagaimana tercantum pad lampiranpada kantor pemuda dan olahraga mempunyai fungsi bab tugas pokok dan fungsi jabatan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan dibidang bagian pertama kepemudaan dan keolahragaan: pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepala kantor pemuda dan olahraga kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi program asal pengembangan anak remaja dan pemuda serta kegiatan keolahragaan: kepala kantor pemuda dan olahraga bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan perencanaan pembinaan dan pengembangan dibidang pemuda dan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan kegiatan olahraga, olahraga pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga: pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada lembagamasyarakat dalam rangka peningkatan, pembinaan dan kepala kantor pemuda dan olahraga mempunyai fungsi pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan dibidang penyusunan pedoman dan program kerja dibidang pemuda pemuda dan olahraga. dan olahraga, |
seerizinan dalam bidang perhubungan disusun oleh bagian hukum sekretariat daerah kabupaten bone sl$ span ngundangan peraturan daerah peraturan daerah kabupaten bone ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten bone. nomor tahun ditetapkan watampone tentang pada tanggal agustus perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten bone nomor tahun tentang retribusi perizinan bupati bone, dalam bidang perhubungan ttd dengan rahmat tuhan yang maha esa muh. idris align, bupati bone diundangkan watampone menimbang: bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten bone nomor pada tanggal agustus tahun tentang retribusi perizinan dalam bidang perhubungan lembaran daerah kabupaten bone nomor sekretaris daerah kabupaten bone, tahun tidak sesuai lagi perkembangan keadaan sekarang, makaandi abdullah amal tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten bone lembaran daerah kabupaten bone tahun nomor nomor tahun tentang retribusi perizinan dalam bidang perhubuoperasi kapal kapal sungai dan danau berlaku bulan dan undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara kapal penyeberangan didaftar ulang pidana lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan kembali lembaran negara republik indonesia nomor .| perhubungan taut dihapus. undang undang nomor tahun tentang pelayaran lembaran negara republik dihapus. indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia dihapus. nomor dihapus. pengukuran dan penerbitan surat tanda undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia lembaran negara kebangsaan kapal bagi kapal berukuran republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik tonase kotor kapal gross tobago kurang dari indonesia nomor gt. 1s d igt undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah s d gt. ,1s d gt lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran gt. ,1s d igtnerbitan surat izin usaha salvage dan atau nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pekerjaan dibawah air dan docking kabupaten maa dan didafto) sense rumah reopen dasi msaberlaku undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara jalur lintas angkutan jalzin angkutan penumpang dan izin angkutan selama perusahaan masih indonesia nomor barang berjalan. peraturan pemerintah nomor tahun tentang telekomunikasi lembaran izin usaha bengkel umum kendaraan selama perusahaan masih negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran berjalan negara republik indonesia nomor izin penggunaan jalan selain untuk hari kepentingan lalu lintashapus.us. pelayanan pemberian izin usaha angkutan selama masih menjalankan sewa usahanylalu lintas angkutan sungai,danau dan negara republik indonesia nomor penyeberangan surat rekomendasi rancang bangun dan uji coba peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemeriksaan kendaraan pengoperasian kapal sungai dan penyeberangan bermotor lembaran negara republik indonesia tahun nomor kapal sungai, danau ton setiap bulan dan didaftar tambahan lembaran negara republik indonesia nomor kapal penyeberangan ton ulang kembali izin tempat penumpukan barang (log pound), m2 ahn dan didaftar ulang peraturan pemerintah nomor tahun tentang prasarana lalu lintas jaring terapung dan keramba dalam kabupateperaturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan telekomunikane peraturan pemerintah nomor tahun tentang penggunaan spectrum frekuensi memutuskan:ubahan pertama atas peraturan daerah peraturan pemerintah nomor tahun tentang kepelabuhanan lembaran kabupaten bone nomor tahun tentang negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara retribusi perizinan dalam bidang perhubungan republik indonesia nomor kabupaten bbone nomor tahun tambahan lembaran negara republik indonesia nomor tentang retribusi perizinan dalam bidang perhubungan lembaran daerah kabupaten bone nomor tahun diubah sebagai berikut: peraturan daerah kabupaten daerah tingkat bone nomor tahun tentang penyedia pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten daerah tingkat ketentuan huruf angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bone tahun nomor pelayanan pemberian izin operasi angkutan sungai, danau dan peraturan daerah kabupaten bone nomor tahun tentang urusan penyeberangan dalan kabupaten.ketentuan huruf angka diubah, dihapus. huruf angka ubah dan ditambah (satu) angka yaitu angka huruf angka dihapus, angka dan diubah dan huruf angka dihapus sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut |
yang ada sektor pertambangan dan energi:cc. bahwa untukenergi yang bergerak dalam bidang eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, pemasaran dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi: bahwa pembentukan perusahan daerah mura energi sebagaimana dimaksud huruf diatas, perlunenergi. bab1earah adalah perusahaan daerah mura energi kabupaten musi rawas yang modal selisihnya merupakan kekayaan daerah yang dipindahkan yang selanjutnya disingkat mura energi. direksi adalah direksi mura energi. badan pengawas adalah badan pengawas mura energi. usaha pertambangan adalah segala kegiatan pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksploridaratkkerugian perusahaan daerah, cc. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan deamberhenti. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya tugasnya. terlibyang sebagaimana dimaksud pada terbukti melakukan perbuatan dituduhkan, bupati paling lama (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan: yang melakukan perbuatan pada huruf untuk membantu tugas tugas badan pengawas, dibentuk sekharush 50x untuk cadangan umum. j. untuk jasa prod ksi.n0 untuk dana pension, sosial dan pendidikan m rangka pengembangan perusahaan daerah. bab pembubaran,an kabupaten. pertanggungjawaban likuidasi oleh likwiditur dilakukan kepada bupati atas nama pemerintahantak,ah dan memanfaatkan unsur unsur yang terkandung didalam bahan galian, minyak dan gas tersebut. transportasi atau pengangkutan adalah segala usaha pemindahan hasil galian, minyak dan gas serta produk atau jasa lainnya dari suatu tempat tempat yang lain. penjualan atau pemasaran adalah segala kegiatan usaha penjualan dan pengolahan bahan galian, minyak dan gasnminyak dan gas bumi. bab pendirian dengan peraturan daerah ini didirikan perusahaan daerah mura energi mura energi). bab iii pendirian mura energmura energienergienergienergienergi bergerak dalam lapangan usaha minyak dan gas bumi: pertambangan umum: energi dan kelistrikan. mura energi bergerak dalam usaha pertambangan yang kegiatannya meliputi penylapangan usaha jasa, yang meliputi jasa penunjang minyak dan gas. jasa penunjang energi dan ketenagalistrikan. jasa penunjang pertambangan umum. dalam mengembangkan usahanya mura energi dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha milik negara bumn) band usaha milik daerah bumi) lainnya, koperasi, badan usaha swasta maupun degan badan usaha luar negeri. bab modal modesatu milyar rupiah), untuk pertama kalinya pemerintah kabupaten telah memisahkan kekayaan untuk model mura energi ini sebesar (tujuh ratus juta rupiah) terdiri dari: uang tunai sebesar (lima ratus juta rupiah). model aset sebesar (dua ratus juta rupiah). perubahan penyertaan model selanjutnya baik penambahan,pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dengan peraturan daerah. mura energi mempunyai cadangan umum yang ditetapkan menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. mura energkabupaten. bab pengurusan pengurus mura energi terdiri dari direksi. badan pengawas. bab direksi bagian pertamakapendidikan yang paling rendah,:antikan direksi atas usul dan saran badan pengawas. direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi.bertujuamenghasilkan dan hak hak direksit (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatanb,tbab musi rawas. jumlah badan pengawas paling banyak (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi kedua merangkap anggota. badan pengawas diangkat paling lama (dua) kali masa jabatanmenguntungkan dimasa yang akan datang. |
lembaran daerah kabupaten bandung j5. ga. nomor tahun peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun tentang pedoman badan usaha milik desa (bumdes)bahw:diantaranya dengan mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pedoman badan usaha milik desa bumdes)uga telah diubah dengaadan usaha milik desa nomor kmk. nomor tahun nomor skb m.kuku ix nomor kep. gbi tentang strategi pengembangan lembaga keuangan mikrodoman badan usaha milik desa (bumdes)desaajenis kekayaan desa dan lain lain kekayaan milik desa. komisaris adalah penasihat dari badan usaha milik desa bumdes) secara officio dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan. direksi adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional bumforce majeure adalah suatu kejadian luar kemampuan manusia seperti bencana alam, perang, huru hara. bab maksud, tujuan, strategi dan asas bumdes bagian kesatu maksud maksud dibentuknya bum:: menciptakan lapangan kerja:: meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan. bagian keempat asas bumdes bumdes dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi: pengayoman: cc. pemberdayaan: keterbukaan: akuntabilitas. bab iii pembentukan bumumdes dapat bekerjasama dengan bumdes lainnya, perusahaan milik daerah, swasta atau koperasi. kegiatan bumdes, pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga lembaga kemasyarakatandes. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdes yang dibuat oleh tim perumus dibuat berita acara anggaran dasar bumdes. secara umum dan art memuat hal hal pokok sebagai berikut nama dan kedudukan: asas dan tujuan: cc. kegiatan dan usaha: keanggotaan: hak dan kewajiban anggota: kepengurusan: hak dan kewajiban pengelola: rapat pengelola dan atau anggota (masyarakat beserta pemerintah desa): sumber permodalan:adan usaha milik desa. lembaga keuangan mikro lkm) yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah lkmbadan keswadayaan masyarakat ppn mandiri perkotaan bkm), unit pengelola kegiatan ppm mandiri pedesaan upk ppmdes) atau koperasi atau bank perkreditan rakyat bpr) sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. lumbung desa yang selama ini ada dapat masuk sebagai salah satu unit usaha pada badan usaha milik desa bumdes). bab jenis dan pengembangan usaha jenis usaha bumdes antara lain seperti: pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, pembayaran listrik desa, telepon, alat pesta dan jasa lain yang sejenis: penyaluran (sembilan) bahan pokok masyarakat desa, gas lpg dan bahan bakar atau sumber energi lainnya: cc. perdagangan sarana dan hasil pertanian yang meliputi hal bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis: industri kecil dan kerajinan rakyat: pasar desa: kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. usaha bumbab permodalan permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari pemerintah desa penyertaan modal pada bumdes dari kekayaan desa yang dipisahkan): tabungan masyarakat: cc. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenuntuk penambahan modal melalui bank pemerintah swasta sesuai dengan ketentuan peraturan per berupa persetujuan tertulis dari bpd setelah diadakan rapat khusus untuk itu. bab organisasi kepengurusan bumdes organisasi kepengurusan bumdes berada luar struktur organisasi pemerintahan desa. organisasi kepengurusan bumdes terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. direksi dan pengawas bumdes sebanyak banyaknya (tujuh) orang. masa bhakti direksi dan pengawas bumdes selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya (satu) masa bakti berikutnya. bagian kesatu persyaratan kepengurusan bumdes persyaratan kepengurusan bumdes adalah sebagai berikutyang sederajat: bertempat tinggal dan menetap desa sekurang kurangnya (dua) tahun::: komisaris pemerintah desa): direksi (unsur masyarakat desa): cc. pengawas (unsur bpd dan masyarakat desa). struktur organisasi bumcc. mengundurkan diri:direksi mempunyai fungsi dan tugas perumusan kebijakan operasional pengelolaan badan usaha milik desa: pengangkatan anggota pengelola badan usaha milik desa dengan persetujuan komisaris: cc. pengelolaan keuangan dan aset badan usaha milik desa: mengkoordinasikan seluruh tugas pengelola badan usaha milik desa baik kedalam maupun keluar: mewakili badan usaha milik desa dalam dan luar pengadilan:: mengikat badan usaha milik desa sebagai penjamin dengan persetujuan komisaris dan badan permusyawaratan desa: ii. penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik desa: penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan badan usaha milik desaraturan desa. syarat syarat untuk diangkat sebagai anggota direksi: bertakwa kepada tuhan yang maha esa warga negara indonesia bertempat tinggal desa sekurang kurangnya selama tahunusahaadan usaha milik desa kepada komisaris melaluides diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan dalam peraturan desa. bagian keempat pengawas pengawas: pemeriksaan aktifitas pengelolaan badan usaha milik desa pada aspek administrasi dan manajemen: penyampaian laporan pemeriksaan pengelolaan badan usaha milik desa kepada komisaris:komisaris. pengawas sekurang kurangnya (tiga) orang, terdiri dari unsur pemerintahan desa: profesional praktisi:: warga negara indonesia: syarat syarat lain yang ditentukan oleh komisarisdes dapat diberhentikan apabila telah berakhirdes: cc.:adan usaha milik desa sebagaimana diatur dalam anggaran dasar bumdes. komisariskomisaris: memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya: mengusahakan kekompakan dalam menjaga usaha dan pengurus bumdes sehingga menjadi lembaga desa yang potensial:viii bagi hasil pembagian hasil usaha dari pendapatan bumdes ditetapkan berdasarkan prosentase kontribusi penyertaan modal dari hasil pendapat bumdes dengan berpedoman kepada peraturan desa. besarnya bagi hasil usaha bumdes diarahkan untuk pengembangan modal usaha, disetor kas desa sebagai pendapatan asli desa dana pendidikan dan pelatihan pengelola bumdes tunjangan bagi pengurus yaitu komisaris, direksi, pengelola dan pengawas. bab kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintahan desa. kerjajangka waktu kerjasama maksimum tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. dalam rangka pengembangan bumdes, maka program program pemberdayaan masyarakat yang ada pedesaan dapat dikerjasamakan dengan bumdes. bab mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban direksi berkewajiban mengelola keuangan dan kekayaan bumdes: membuat laporan keuangan: membuat laporan semester dan laporan tahunan kepada komisaris: menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada pemerintahan desa. pengawas berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan bumdes termasuk pelaksanaan rencana kerja, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada komisaris secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan. laporan keuangan dan pembukuan bumdes serta hasil inventarisasi kekayaan bumdes diperiksa oleh pengawas, jika diperlukan dapat melibatkan jasa akuntan publik. pendapatan dalam hal modal bum: dalam hal bumdes menderita kerugian usaha dibebankan kepada pengelola sesuai dengan bagian modal yang dimiliki oleh masing masing pihak. hasil penyisihan keuntungan sebagai mana diatur pada huruf sebagai penerimaan yang sah yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran. dalam pengelolaan bumdes, maka kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah: buku kas harian: buku jurnal: buku besar: neraca saldo, laporan rugi laba: laporan rasio keuangan: laporan arus kas. dalam hal berakhirnya masa bhakti kepengurusan bumdes, maka wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dan aset bumdes kepada kepengurusan yang baru. pengurus bumdes yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi bum yang berlaku. dalam hal terjadi diluar ketentuan ini tidak termasuk dalam kejadian force majeure. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten melakukan pembinaan, pemberian pendampingan, pemberian pedoman, pelatihan, supervisi, sosialisasi pengelolaan bumdes. pola pendampingan bumdes meliputi pendamping teknis dari pemerintah atau pemerintah daerah: pendamping swasta yaitu dari konsultan: cc. pendamping sosial yaitu dari lembaga pendamping sosial masyarakat: pendamping teknis yaitu dari lembaga peneliti atau perguruan tinggi. camat melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan bumdes. pengawasan atas pengelolaan bumdes secara fungsional dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xii ketentuan peralihan bagi desa yang telah memiliki dan menetapkan peraturan desa tentang bumdes sebelum ketentuan dalam peraturan daerah ini diterbitkan maka harus segera menyesuaikan dengan peraturan daerah ini. bagi desa yang belum membuat peraturan desa tentang bumdes, setelah diundangkannya peraturan daerah ini, maka desa dimaksud segera membentuk peraturan desa tentang bumdes dengan berpedoman kepada peraturan daerah ini. setelah peraturan daerah ini diundangkan, bupati wajib melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan bumdes serta memfasilitasi proses transformasi lkm yang beralih menjadi bumdes. ketentuan peraturan daerah ini harus mulai dilaksanakan dan diberlakukan paling lambat (satu) tahun sejak diundangurung raya. kalimantanurungimulai dari: pertigaan batas antara kabupaten kapuas hulu dan kabupaten sintang provinsi kalimantan barat dengan kabupaten murung raya provinsi kalimantan tengah yang ditandai oleh tk.o1 dengan koordinat dan yang terletak pada batas kecamatan kalis kabupaten kapuas hulu dan kecamatan ambalan kabupaten sintango1antara kecamatan kalis danil.oo. tk. selanjutnya arah timur laut menyusuri punggung bukit idan tk. selanjutnya arah timur laut menyusuri punggung bukit ilir) sampai pada pertigaan batasan kabupaten mahakam ulu provinsi kalimantan timur yang ditandai oleh dan kecamatan long pariada pemain amnpammak? para af. esa, pataka anna maa tan nana pane man sasana . bana mar ma, anan pnb petala akan #basutawnjas sae tea wanua ee |
kena berita negara republik indonesia kemendagri. kabupaten takalar. kabupaten jeneponto. sulawesi selatan. batas daerahkalar dengan kabupaten jenepontoakalar dan kabupaten jeneponto provinsi sulawesi selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara kabupaten takalar dengan kabupaten jeneponto provinsi sulawesi selatan, bahwa penetapan batas daerah antara kabupaten takalar dengan kabupaten jeneponto provinsi sulawesi selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf telah disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten takalar dan pemerintah daerah kabupaten jenepontojenepontkalar dengan kabupaten jeneponto provinsi sulawesi selatan dimulai dari: pertigaan batas antara kabupaten takalar dengan kabupaten jeneponto dan kabupaten gowa yang ditandai oleh dan desa baturappe kecamatan biringbulu kabupaten goutarmenyusuri median line),bulukunyikelurahan rajanyaoo. abupenyangkalanabu selanjutnya arah tenggara sampai pada pbu dengan koordinat dan yang terletak pada batas desa penyangkalan kecamatan mangarabombang kabupaten takalar dengan desa tuju kecamatan bangkalan barat kabupaten jeneponto, dan pbu selanjutnya arah barat sampai padutimulai dari: gunung iau yang merupakan pertigaan batas antara kabupaten mahakam ulu dantandai olehlaut menyusuri median line) sungai anaol1daya menyusuri median line) sungai boh sampai pada dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah timur laut menyusuri median line) sungai oga uga: il. abu selanjutnya arah barat laut menyusuri median line) sungai oga uga sampai pada dengan koordinat dan o2' bt, selanjutnya arah timur laut menyusuri median line) sungai oga uga sampai pada dengan koordinat dan bt,oo.selanjutnya arah barat laudan selanjutnya arah timur laut menyusuri punggungan bukit sampai pertigaan batas antara kabupaten mahakam ulu provinsi kalimantan timur dengan kabupaten malinau provinsi kalimantan utara dengan negara malaysia. posisi abu dan sebagaimana dimaksud dalam bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama unsur sukabumi,t. che (aa maa |
kena berita negara republik indonesia kemendagri. kabupaten kutai kartanegmahakam ulu provinsi kalimantan timur dan kabupaten malinau provinsi kalimantan utara yang ditandai oleh10a dengan koordinat dan bt, il. 10a selanjutnya arah barat daya menyusuri punggung gunung sampai pada 10b dengan koordinat dan bt, 10boo.g 'tk selanjutnya arah timuraa. selanjutnya arah tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ab. selanjutnya arah tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ac. selanjutnya arah barat daya menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ad. selanjutnya arah tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ae. selanjutnya arah timur laut menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, af. selanjutnya arah timur menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ag. selanjutnya arah timur menyusuri punggung gunung sampai pada 30a dengan koordinat dan bt, ah. 30a selanjutnya arah timur menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ai. selanjutnya arah tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, aj. selanjutnya arah timur menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ak. selanjutnya arah tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, al. selanjutnya arah timur menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, am. selanjutnya arah tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, an. selanjutnya arah selatan menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ao. selanjutnya arah utara menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ap. selanjutnya arah barat daya menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ag. selanjutnya arah selatan menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ar. selanjutnya arah timur laut menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, as. selanjutnya arah tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, at. selanjutnya arah barat daya menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, au. selanjutnya arah selatan menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, av. selanjutnya arah barat daya menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, aw. selanjutnya arah barat daya menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, ax. selanjutnya arah barat daya menyusuri punggung gunung sampai pada dengan koordinat dan bt, dan ay. selanjutnya arah barat daya menyusuri punggung gunung sampai pada pertigaan batas kabupaten kutai kartanegara dengan kabupaten mahakam ulu dan kabupaten kutai barat yang ditandai oleh,yunan can tan lembam (at kera been manemmeyankmaryammeka gea hana ana mag asi per rei kanan haa maag adat petebatemaetan gene bam ha t anna dera u | hraekbaki tan mna layanan teen penebar tamara net mem seen dmy peak abm t j tenun dalam gran mara |
kena berita negara republik indonesia kemendagri. pengenaan. bea balik nama. pajak kendaraan bermotor. tahunyang belum tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini, ditetapkan olehan diatur dengan peraturan gubernur.menteri sebagaimana dimaksud dalamlebih lanjutjak peraturan menteri ini diundangkan#he h io its o001s jasronmartm josiivsar sni oon nad dan laman dane mba ioi, menolak mannnanaaaan hop ina pa. man sanca map cls pada lapi jas20ouammsoan iiiiiii ii) . 2e16ss0000 java assovmsian jadi ann ese loteslovattroat ian masa 100o lpml iesotumousmeayt iii iiininnn .e100050001 lo. mea maa nba aan (ll mma edits lis aan panas uan panas plp bande mpnmanape. rain darat jew nan aan anne mememmmemmama lol embomomen2212000, . nos sales aan ema amp |.h3171, ana amp fla nnannanaenaaa kaa ann aaa peak aaa pap leles ann le kiai man ereovlob ena pan aap kaa mimnpanepennpeaaasa kipas ae. mimipennyanepeppenaenaepeepeepenepenenepnepaepneyayaa epa aaa aaa sta asli banpt le hama aon ell antelop aan (la mpn vivi lis admin epa papan pan sasa plp banner iai hanan2n grovhdran nos sar nan amen too |. puan pan depan ups memanen lee lo. alami epeinepananepaenepaeneanepenayepenenepeeanpaaa pena aaa panduan sisa oon bandnya 2aii hama ket fla mnpannenaeaaaa pes bal panen epa epa pep 2a aaa asia aal ban mana debraserirt elli minas anbe ace mmnnnpana pero aep tipe alan panai pap insan bande aaa manmamapa.e avi temp aan mbak |. i130, jew aan opo mmbemam20000: .lp289, ane tms (fla anannanaeaaaa lil mapan epa sap pekan pena last lel rlo ban le kiai maan an ella pan pan penang aan maka naam epanepenepenenenenepaneaaeyanyaaa pep 2i2aaaaaa pama aset aaa ban lai hama aid ntinortrt anbe ape mpn purn trio ilk umimimeimnpaninepenainepepannenepaenepepaa apa aaa pama 2espn band i pas mantan pair nos 2aos2 ama meme mmemmamkema emb pea lo. s000 pan pan nun memanen ikan maan aan epa pemalu pannbany elia danny han rana ket (la ana dna lirik an), nannaenaenaepenepenepanepenenepnepaeaepaaaaa peak utama pan ieh asr band hama pts draft eni pan abah aaa aan epa avi nnipannyaneyeinenanena epa pep 2i2 ujan apa yaa hasan ban. hampa aia ini aaa mea enta mete lai, min pena papan ate pln ban aipi mana orasi jew apa nana pem ambon ooo dom3115225 pepe fla anannanaaaaaa laka eks naannaanaeneaeaenpaepaepaaepapaa peak2 aaaaaa panas asp lte ban mana area tinortrt luluh pab dab aal par da5nafas mana atau api epa epepenenanena epa epa uny apa: sit hal ban l pai haameaa den debat apan peel stan mana pamit lie eni pap aer bani pas mana papan peran ferrari pia maan amp |. ferrari |. superfast aan mmm mamma maa polo embemom |. nah lka pan da5nafas mapan kean lko rivi neaepanipenepanepepenanenaepeepenepenepenenepan upayanya epa 2i2aaaaaa aan spf ball ai han ann edm aia esper 21spa mapan umimininepmipipanepapanepeenepenepananepenenepaenepanepepanepepnepeeaepepanaaa naya aaa panmbpak anie ban yai harum eid mas mana nea shay min like menimpa aaa panas panai pln dana hannpanl astivowi honda word ama aan mememmamaanpeme ambon don ll. soo49 honda mop cnp maan meme memamah lol mbemoem .ii25, pad bana miss lea5 llplinaannnannnaa pan apa ara pp. nemeinenanenaneyanpanepenepenenenenepaneaeneya epa lama payment aaa ban sea hama serin iwh plan pan mag kua pens lina kerana laos drs nannannpanannpananetananepanenenan epa pena name asf bank hampa retret pgn masi puas hun amnnmnnnaai ken ari. mianaaannpaanaaaaanaa apa aaaa annae can pass band.o span magna pai2berani ll. honda comp gmo amanat menanam polo eempemmmemn oo:0oo .i kuala dab mag maan karo ria mapan eps epa saya aang aal ball ai haamenae dwi pekan pan ure pens lannnnnnn nanti kerana lada mapan epanannpananeyananepaeneanepenenepenenepeeapepaa pena namun aero ban yai hanunanne civ krt mua aan amalia hns amal ann ana paten lina asa asin mana penari panas ppi panai lari han esai honda honda cmc cites aaaaaamanaanpeman momboememememe logo2000 d.onn087300, lol. io17t 1acts jeyundal daa tom aan meme memmemma ema emblem pa. ee0p3501000 puma dek lan mea are kealaanau5 halnya bea alfa pemipannnannnennyeenenanenaepaepaepanepenenenenepanepeneyana epa layan papan slr ina aal all ii haamenansa eno dwh anda vencer pre mia peseteretetea apa renta oau mean aan ank aan hen mma perlu nishi ins lan panai uan pan lkg lvif bande maan arap jeyundal ornata aan lol mpe ooo: .iil3307 pda maa sena kep kealaunal daya nan yan (itu epa epa epa layan papan aal baby lai hama evan mea aids kesan per an aha nnnnnananntan kejam ala maya papannyanannyanineaenenanenenanenenenepeeanpenaa pena nenek eni bank hanunenane kac ereontet dal bni panen bpr karan mana data alan it: minannannaennanaepaeannaaaaa peak again pan ana his band kiai hama pkn ebetoelndwhi manan taipan apes. pus pez mmnnnnpanaa eeieasir omg pib alan jan rekan. hama ana uan spv band iai mandai rara lexus be5300h ultra luxury sx2 take ora naa amp a00 |. d16, han minaannaannaan kej tuna laa lan ana (ra menanti pena aaa panen rea aoi ban yai han two aka jesus roman seo luxury ax2 a t all below penetasan tema pen a02 eberaramana oan miss apanbenpse la mma bepovdsiriran sea nba aviv baliye mmimminanannnennpainenepneniaapanania ana uan sesat7 aal bande maan hdr dan a ant ost jesus daa aku asa mendanai klerus.oops500 executive a t kpa sor abu acne ena 0oo klerus is500 esport sk2 a tivkeasorabu gt) . hah cso klerus eos ecu tne yeon aang aan besama bea pad anh ape aaa pan uk maan aln mantap aaa ana ananappaap pnp pap apa dan mana para ibrani olah sad asep klaten mementaskan mendanai 100o, maserati situs sop ohh pom pon .n13002, ank asetat veer bantu vismo sta kentut nanas maa bea anh aria halaman mma kel ata ijo dan aapaiannpaa pap nan nan pena pan ssi dana mana pera ibrani olah pee aaa pap tata har aan apa daa panas eta ppa treat rani olah maserati pare mama memanen mna ena aah nama ooo mazda asin rhd (ce2000) bbatbegwbay lo, pad apa aaa hal aanapaianpaaaa (nia laser bari inn ian ana aman nnnpaa ana pena uap pan role bani mana erna rol mazda aer red (ce2as) pat apa veteran mera eps amat gan lee open bed (ce2ooo sea lana naa amanda mendanai mazda mks 2dr open rhd (ce2000) seatineserab . ll. maa aia minta tin masa pama uan isleivi senapan apa apa pap pan ole mada mana ran dan pole apa pena bei naa app apr lao mal daa maan etil olah mea aaa dance ali mama kronik lia upupupupupap pap aaa daa page ape aaa ada pala panas mclaren mmmmmmamamamamaman mana man dot make omg panah aoa menpoemememe ana pan upn dea mania papua asp asap nan papua pena spolu mania mana lola lola mercedes benz salon enam keset nas atas naa ana pan trd hanan nan ito btr hama pap aaa pap daa pan aia dana pas drill mercedes benz (w205jateng hana 2o2 oop mad i02s par oot mercedes ben2 rsa aman amendemen enam pso maha kuno mercedes benz oat tetesan mes apn atap aneh01252, mercedes ben ata ckd enosoenvatmtntntatatatasaaetetetetetetevavatamatas ama nekat nasa menata pan iei kena aib2ktp3 fat mana papan aaa daa papua opo daa pala retret mercedes benz cabriolet a20) aan man sat seen pangan aoo perak ono 2163ot mercedes ben2 amen elemen dod ena loop nd3113, han kmr eds atasan atasan maen kera hans ata ne. aan mer ada ben solat encer mba name menata tss sme ada pena teen maan masa manasi mendasari mercedes ben pes rat amanat dod memes oo: ha10125524332 mercedes benz tkd reserse merata hanna ata bn. aan men cad ben atas) ckd recent kemana masa naa pep eni eren msettetetetevevevasamesasaan nasa mna mercedes benz iw2is) ckd karen dad memkemee danos ann perak oem mercedes benar aman makanan kempen loh s1000 hmn01255, mer cad ben esa aster ata kera nas batara men 130p n101255 mercedes benz anatara mmm abs besaran b14. mercedes benz cop a33 mantan mama mesin efek mendasar mercedes ben2 aman mememmemnem made ema pon raha lemon i0125525932 mercedes benz (ml tkd eter uber nasa asma pon mep codes benz (mep codes ama atas ane menata ).i0125272532 mercedes ben (mercedesamg ima a20 emas man omega nash menbeseses ea2 so0oo, mercedes benz (mercedes cam mean nasa mendasar mercedes benz imercedesamg class (cik a t ahh nmnhamen lol kena haha aap aneh01252 mercedes benz (mercedes pens veteran maa. |.u10125525432 mercedes benz mer codes sam aaa team apn nata mercedes benz(mercedesamg tss ama kolam nasa nafas pasi ao:0oo, lal )tttt iii h .m11. imesceneseene. imercepesam gor rammgacau san voodoo| s238r7s000 imnscenes ene merge se2 coupe icon sasaooonoo) uses.s25. wal junscenes bene (mescebesam cabang ta) 2asmeoooo0| 1as5w25000 imencenes seng mercedes wayback alt cbu ona man immmcenes seni ato lar ekd aaaaaaaaaamaaaanmkan mem2erat imercenesmene leooatisesncsu i2020 cae9e0oo00o0| url imnscenes bene lez0smearaemu can20000000| ieorsemm (rssowemgot ohh mona lan tsi iporsemm sama aman gemar sanam eeeeee ssi, porsche imecarmansosi as1110120507732 iporsere oericargerago, ano20000o0| iporsenm jet carrera gis bol anaannmnamann2 oaanbena sana enam sooko, iporseue jeticamgemasgor . ie3800050001 t05. porsche isrrgracous iporsemm cayman rame omnmmamnnnnmmaann aan tenan sat no, asal on41s irotusrover jamosteoue sas1o0o000| asal irotusrovee team irovoma aan nnnmma ema nan eeee soal .2eg. (toyota. (carry a t asus tkd oncom ane ono ent96s1001000 agol. irovora |eameosiner da ruxumanumama .e000o0o0| sec0000 agil irovora |cameo svartaswrorummu sirop0oo| se5r7s. ag2l.ion2ss irovora . |oorowasimssegarrgreenmanaen |l.igesooo0o0| ta225000| agg. irovora oo. |corowssunssevorgreeumarxara) gol. .ooo.ooo ll. akses250o0 ygl. irovota . |corotaatms set nyeri ree2m rerun oo) .ooo0o |.dagooonoo| adsl irovora |orownosinvo execumverour wcsp1 anime) 1as20000o0| agg.y9125s irovora . peron royal salon psn anaraaendan nbemmensooor000| le1a.s2s. agz.ago201o1742 (rotor jumorscurmspmarceoro) .ol .ie0000001 te0050000 .gsl.o120101042 (toyota . sumo posisi ceded) mmmmamaaan a2enbemsam a03 peel all1on2ss (rotor (rovorasursasotasn l2g0sc00000| te1s25000 aso| (rotor ) imosisecunmseisimcexe asil.1012e102010 irorora imosaseayrpspimcemee o00000. .o10000001 .2s2l. (toyota . cut nsisi sekar) loc ane nenek toyota bios m t (nsp151r cemgkd) jenis mobil penumpang jeep lal uu u uvuvuv a uas kah (a.l1020270105 |aston malam (px 0ooooooooooooooo.l.202o ssa2 jampi tesi o7sa2 |api jeraomsian hrnomomom m m .l. |pmw drive201 go1 ckd a t aan . |puw jraxorivesopait ahkhnomomomm. |. i0000, |puw )o ixoxprwe2opera 00000000000oooooid gogo bmw drive ckd a t jaw) jooxppweeoram 000000ooooooo.l. can paw ) doaxprweeor go1e path sr30000001 s58650. cap |pmw ixe kdriweretamp 00ooooooooocoooo.l.? c1g 2pos4aso02 jmw ixaxprwe sora 00ooocooooo.l. jmw desxpmweasragn ro. imo ag2o54ase02 |auw roxorwessrewpasm 0000oooooooooooo.i. bmw drive40e |auw roxoriwesorayr pomnoooooonno mono ooomonno m1 . |aooseaeae jmw jesxorivesorgosckpasn oil. bmw naa bmw cbu juw jar appiweaorayn komodo . (nona |ervisneovrere oooooooii.20eo grogooooo| se8s00. oa7 aggnersasas (nona |ervaisno pesmarcunc . |o0e7s7so (nona |erv2orresmorcvrcm .iii.i.3go ss0000000| grass000 a0216markas (nona lervrm swpgoarcrp se5. can |aognerorem (nona lervrm owp2om pem .oooooooooo.i. 9eoooooo| |aogneraraes (nona |orvemaswpasancrp modulo.g000o |honda cr v rmi 2wd acid cas juvunpar (san me22 ordiakaait ohooomomom om. me1000000| s05950, rog177asas lurumpar oo) isawareeeerorat hyundai santa ardi astro can aon rasis jurunpar isammme2antara ohh. i. ro2177amors luvumpar oo) isawarepammaxear hyundai santa ajt lntunpar . neeson202wpa7 ooo.i. sosis0000| lao2n7users |rupa iruesomso2comm 2p00000| amors lntunpar . .(neeson202warm . oo. i. 3s9100. ct0 jurunpat muson2ocr di2wpm rayn .oil geo00000| ala02177 |tempat isawtarw22mmer dia kan . cas jntunpar . isammre22mmerpiare ain .ooooooooooo.i. |aggrasassas |suru jure mereka il. aag.la02na5 |isuzu . jure raman oo. i.22o cas aognasarsas |suru juc rer kamp oo. i. |isuzu ucr6y mu x (4k2) a t. aan . se0s9 |isuzu jure mus gan oo. 22o|. ,p00| roorasaseso |isuzu jucsermuntam ooo .i. se0900000| isuzu ucs6y mu x (4x4) |x020soars ira isrormar2oar 000ml. 201900p00| st0050. langs:o017s isrormargoarar gmgooooo| os5 |algojo1ous lanprovek (ranorrove .oooooooooo.i. os6 a024n5o77as |umum jursrodreapn hn. !. s1.| lurus. jusrosporraxearmuryga r antara o.ii.202o 2481p00000| iss |a02horses rumus |wsoorsormereaymtaomorawnna) .il 88s100. |lokus nx300 ukur 4k2 a t(agzior alto) . geass lulus (rekor srormaxgasmtagigorawnag .ii.geo 1073p00poo| .126p50. .g1 20245o67as ulkus (reaootuxu areadata awa .oil.go2o o7o49 lokus kiso f sport4k4 a t aan lulus rkasolukurtakgamt oo. 1579p00000| .ee |umum irsasorexaarmtaorgerarcoe) .il lokus ux200 f sport 4x2 a t (maa1or abb) 2co| |umum fuxgootuxu aeeamnmga mmorawee| .il.go2o cen aggensoasas jum juresomeeeapmmeamoraw kge) oo. s21850. (meeceoespenz |also . ooooooooooooo.l. (mmeceoes benz |ore2o0pesapapra ss350. ogx| |meeceoespenz o|ore200 apresagem . s00000000| (mence des pnz |ore2so ampera o.ii. 1a|. (merompeseenz joreesowrpesagero .i.202o s00000000| o7e (mecroesmenz |ore soo #actu antara) .sipil gogo |mercedes benz glc 4matic coupe (c253) cbu |merompeseenz joueesopamrmeeoro . oooooiooooo.i.202o (mercedes men |or400ammem)o ooo.i. mercedes benz gle coupe (c292) cbu naa mercedes benz gle 4matic iv167) cbu imeecroesmenz |orsaooarpacagerp .oil gogo mercedes benz mercedes amg a t (w463) cbu lama tan 2g2 |meeceoespenz merge desa6 alas pasa area .iii.go2o (mence des benz mero des amo lcs3a pano2sa) sr20000001 .a4 |meeceoespenz o(merge des ama gue ambon ange2e2)cau cas (meeceoespenz imercebesam6 lseaamarpaca ice .i.go2o (piece des benz bacaan .a7 |mmnsusisat outlander dalphev climate rat .oo.o.l. toro0ooo| 2g5 (minsupisut pase rosporpesldakarulmmame akan 4e1po0o0o| (mitsubishi pajero sport .4l dakar ultimate l 4x2 8a t (minsupisut (paserosrormesu dakanmuxa 4oro0ooo| |minsupismi |racers norma param angan s2e000000| ss0. mitsubishi pajero sport .4l dakar l 4k2b a t (minsupisut (paserosrormes lex kaum .iii.ii.g02o ge2000ooo| 380x00. |minsupis |racers torres lexeme kas . graooooo| mitsubishi pajero sport .5l exceed l 4x2 saat |z02201 |mirsusismi |paserosrorres lexeme rest .iil.go2o se20000oo| 380x00. mass |mimsupis jpaseros torres lawengangsmyn oil s00p00000| |ro2201 |minsupismi |paserosror pes lone lamar .ooiiiii.ii. |mirsupisul paserosporpdakarulmmamelekaba oo. gogo sesooooo| s51. |nissan . jnewnerearasexejan .ooooooooo.i. ses900000| (nissan new ter lasangyarn oo. #e000000| (nissan imewreeeav les (engan oil. sing00poo| |nissan .) (mer ra25axa .i. se0900000| arah50. (porsche imacamgotar anom. i. porsche macan .0l |rorscur imacansaorar oo.ii. (rescue imacansaoar e54900, porsche jayenge .ol |rorscur jearennesao ooo.l. roti order jewuaman ooo. .l. poo bong 2og004a2e40 isuzu. .oleosvetgaait oo. a12 isuzu lessvrtmamn om. |aoz0masa (room (rortunerososxearmicumes rspas hdi .i.iil.co2o sesi00000| 2og0m ag94s (room (romtunee24g#xemnidumesr spread) oo. sesi00ooo| toyota fortune 4x4 a t (gun1ssr sdtshd) (room (rortunerosv rzaxeaynioumes roma hd) . .ii.oeo sorpooooo| a17 (norm (romtunee24vr2sxearnkaun iss rpm . sisi000oo| sss50, toyota fortune srz 4x2 a t (tgn166r sdmk) (room jtanporuisergoosma .oooooooo.l. 1585p00p00| r023m (room uanperuisergoover kesan .mobil re1900000| toyota land cruiser troop carrier (4x4) m t (hzj78r rumus) ag2| intro |tanperuise r7045troop camber dyr sr ero| @tr000000| #s1550. aza intro jap cruise wadon ere mym rekan yg) 14s2000000| |rog2s5 norma . .(mte law . i. gr6150. a25 |rog2ss norm . |te7om roo came oo . gogo ivoteswaoen (merasa20sar b00000000| a27 ivoreswaoen (movie1star .ooooooooooo.i. s46000000| ras00000| |volkswagen tiruan airspace tsi jenis mobil penumpang minibus xc : woii m2null000s425552 jam lersracmvetou rer .e491000000| mental 0sort jam issorrousmaa r .h2291000, o1000s456452 jam issorxprv surga roots000000| small 0st jaw esoraranrusism oa r a02 .x3151000, solo0s0s4 jam baspevessram abal ane12100010001 2030s4553s2 jam baspevessingaa ne0n jam desprvessrapn cap leuevrouen issewisunsemengraam 1so0cbooo| jerimurotet. itralblater lau ara memang maan oo000| jermuroter trax turbo preman mat mane emn2251000, ipamatsu lartatopmreroorsamura) iti00000| 12n0. ipammatsu |.) jaytatomamteoors com) o0000.i|. seoooooo| seo0.oo0 cas oamunsu jeratomunmtoesampra stoooooo| boo121soloamunsu jeratoxatmnorscoom sooooooo| loamunsu jaratoxunemorsamony seoooooo| sesi0o00 loamunsu jerataratmnurscosan loamunsu jeratorunerisansan loamunsu jeratoxatmrirscoran :01000oo0| cat loamunsu jeratoxunerirsauean sooooooo| loamunsu lurtorspungsasaamanuam 1t000oo0| ipammatsu ilusi kat sara lor gandum2 enkemntes1 innnlan1 imam |. lukis lek mat soe main pandang ent3d000000| joamansu amaaaaaaamnaa aan amtommm12010000001 lpamansu man rana etomi1211000000 ipamarsu ina nanang emtkammt331000, jpamansu sar mpa aaaaanaamnn aan mantommmt221000000. ipamarsu isinya alor ama mandat entemman ipammatsu isinya mmt books amp anakan eentomeman oo000. .l. ipamatsu isinya rat aon linn anand nmmt131 ipammatsu isinya rsa raden eteemml mo000 ipamatsu isi kat aon pandang eammrlo inilah10000125649 ipatmans isinya 22k bps aman parama mentomemml ipammatsu mission a t more lonem ananben kemas110000001 ipammatsu |. isi rton mat mos raman amandemen mamma321000. ipammatsu |. termos rat sore komen mand maros100000| .l. ipammatsu |. termos bmt koor alami ambang kentut oo000. loamatsu ireriosisxa restoran gop) ipamatsu ireriosisxmyngrsoora amp) ipamatsu item sara tressru copa 1sso00ooo| ,s90, ipamatsu emas rmy press ru amp 18e000oo0o| ,s90, ipamatrsu item ssa tressru corsa 1s0000000| ,s90, little ipamarsu bemassxwmressruamesa i. ipamarsu ema rarrgesaru. govru) .ll. i1s2000ooo| ipamarsu dea isrmnesary ampar) i.1solo0ooo| sparsus person cross weimar oo0000.i.ii).po20 . s1110500605940 sparsus parsuncrossi20breast o000000. il. .1s9000000| s2110500605140 sparsus ieopancantocuneja t 000i.i).po20 . i91090000| sparsus ieopancaa tom iii l. sparsus ieopancaptomyr 000i l. sparsus icopancart2cungxgja t 000diisi).oeo io.dio90ooo| sparsus ieopancartowwewepwt .ii).oo20 . lsi sparsus ) icorancartouveevreayayn sparsus terpancar tower .) .2o20 l. sparsus ieosrancan2cvrgegast oo00.ii).o20 .i02000000| sparsus ieoseancaatem inn . sparsus ieosrancapi2 000i l. sparsus . ioosrancanr2cun nan rah. sparsus panga lebar annmnnh jorok oo ) joxwioerrtostisaxgp r.ss0.o0 jorok ) oxwessiarmisr bang jorok oo ) joxwessiammisr lgaxojapr jorok oo ) joxwessiarmisr lang 1ss000ooo| 174s00. jorok ) joxwessiarmis learn jorok oo ) oxwesronser usrcweyasn jorok ) oxwesronsanasruaurotarapayn jorok ) joxwesronsanasrpayr 1ss000000| ikona ) derrosama1eemrorp ikona ) errosamazesmrerp little ikona imonpamevruriser lusevrerp il. 2s0000000| ikona imonpameveurisseurerp .mo20 lnl. ikona ironpameveurissmterp .ii).m20 . ikona ironpamevrusisrcurerp, il.2o20 ikona imonpamevrusierscvrerp s21.4s0. ikona ironpamosiiopp4is em.eureka 11so9ooo| ikona ironpamosmiopp4is merck 1stoooooo| ikona ironpamoniiopp4isrsmevrekp 1es000ooo| ikona ironpamosiiopp4isr rsmrern 1st000ooo| ikona ironpamosiiopp4issmrckp 1sl000ooo| (mona) jazz grsisrsevreero) ikona kazzorsisrsmrer oo0000.ii).o20 . .1gg| (mona.) wkazzorsisrspuusevreero) oil .oo20 .210000000l (mona dial sen rana aan mmdemammi 00o.e11050 ikona wka2orsissmrerp) .ii).oo20 .i85090000| ikona jopysseyoarevr .iii).o20 . sos,s0.oo0 jali javunpat tea mat ommmmmnnama aan mmdewam nos tenet1050 . aos1n7tes7s jnyunpai jeramaveaaraar caps days1n7ao7s jnyunpai jeranpaveaargaymne a24 dapo1n7 juvunpai jeranavesaramt caps daosnrassrs javunpai jeramptaoapr daosnrasers javunpai jeramtaowr a21 |aos1n7sssr juyunon ipactassicosoresesmr sesoooooo| 40s,s00. asi jucunda jes2spi rse lam lancar saat sezon0ooo| sso, little lexus jimssoseoa raynseraraya) oo. .14s| nexus jimssoseoa raynseruwam i. .jadi lulus imssoseoa n ganti rasa| ooo. io.re1rooooool ,s50. .jpg| |urus jimssoseoa n ganti rangga| .ii).oo20 i.nes1o9ooo| mapa oo) lesmmrun(crisoojesatpnmamaa 21600000o| mapa esmmrun(crisoojssatpnmaman mapa oo) lesmmrun(crisoojssat.yaopmaa mapa o oesmmrun(crisoojesat. daopram .1g4| mapa oo) issumrun (ce2ooojssatmsscraw sasoooooo| mapa jesumrun(cr2sssjosatacecras 4soo0ooo| mapa jesumrun(cresssjssat apppram 40s000000| mapa jocaswanren ceeooosrat merbau so7voodoo| s22.8s0. mana oo) joraswangun ceeooosrat pna sa4voodoo| ss1. mana jocsoswanrmp creooojerat paragraf sosoooooo| s21. mapa jexsoswanrmp creooojerar darurat oo se2voodoo| sse.io0.oo0 c181 mapa o ) jocsswanrun cepasajerat pto:maa sesoooooo| .6s0. mapa jocsswangun ceoasayeran zero pam s3s, c183| mapa tocsswangun croasayeran zero pac as20000001 #sa,so0.o00 c1s4 mapa tocsswanrn cenasajru awp so2voodoo| sir.i00. mapa oce spancup(crosssjzvopirac as4000000| sis:7o0,oo0 cas5| mapa docs swonrup(crossazvonr ran sssoooooo| se2,s00.o00 cas1 mapa docs swoneup(crossayzvop.rae oo sesoooooo| s2e, .o00 mapa oesumrun(ceisooysratpnra rac oo 2es000000| mercedes benz icoooestameeseoyarcmu re01o00000| (mercedes benz imercepesam css more s2osa rc ,s00. (merge des benz iseemtersiscpias pvuancmu tez00ooo| soo,1o0. mercedes benz iseemtersiscpias pvu anime soo0000o| imercrbes benz ivosoava agama namu r277o00000| imercrbes benz ivosoavastaxwana rem r2s6000000| mercy des benz ivrorou ecr wamancmu siooooooo| sso,so0. little jum jeoorerse kemana t jii.i).oo2o . oo. jeoorers convermeiea r . i.z50000001 7e6,s0. jum jeoorers counteymana ? 00iii.oo2o i.z01000000| oo. jeoorers counteymanrsockpa t oo) oo.o.ii sewoooooo| jum before rematemapn nn. . sss.1s0. jum. vormeoorseworesa r .) .s250000001 ses.is0. jum. vormcooreeworesatsa t .) .21no900ool ,s0. jum) kormeoorseworksatusotusmana r seooooooo| t048: jum. born core works converge lea t .coll e00cbooo| sss:es0.o00 jum. borncooreeworesmatema t oo00000.ill il. s25000000l jminsusismi jecumsecrossis mars @eja t ooo.il 212000000l ,ss0. jmirsusismi dewanpers lebaran coat ooo0.iil i.is20900oo| jmirsusismi dewanpers lexcren loader ooooiil.oeo i.i12090000| jmirsusismi deeanperistasaxgar o0.iii.o2o i.i72o900ool| jmirsusism, deeanperistarsaxewr jminsusism peranperistowe layer astoooooo| jmnsugisu, ) dernier ist sport aka n os2s1 jmnsusisu, ) deeper isu spornaemyr oo00 jmirsusism dewanpers rate rarr |ios261 jminsusismi ieranpercrossis low r 20s000000| |ios2s1 jwnsugisui ) deranpercrossis lower :0s2s1 jmnsugisu ) deranpercrossis lusewayr 2ir000000| ,ss0. pusat uwmasisomyr pusat ) tuvmarvisgea tos2547es40 putusan uwmaveasgxoapn jurusan ) obermanosmancurcaya n ss20000001 jurusan ) obermanosuppercurgrapn s32,s00. little irevauir irene r2omelet .ii).oo2o l.g. t018s0. (suzuki pas nana lil edema denah: (suzuki jas inna membawa mah: ee. (suzuki pms nnn ran edema lusa mah: ee. isuzu, jarsroroagemyr .iii.a). .g50000001 suzuki ansor are anna leon suzuki jarssrorataxeafr xii isuzu, jarsroresaeat xxx.iii.a).o020 . isuzu, jansrorasoewt x.ik.a) . isuzu, jammassa wajah suzuki tanam nana dewan tenet: (suzuki para akn aram aan emnheonma (suzuki para alan akar edema low aenea: . (suzuki jarkansp mat lana din demam sus lent1050 (suzuki para amp anmnaaaaannamnaan mmndeoamm .e. isuzu) jarkasrarasjam isuzu, isesisyapysmpmr isuzu, temen isuzu obarasrarogar ,s00. isuzu ) obarasraraew irovora ) lasraroemyn bio ra aeea) irovora ) olasraro myr bicara gun) .21s| irovora ) lasrargamyr bio1 susan irovora ) jatemarpes gme kan irovora ) atemarps.sga r( gontor penuh t472, little itovora javana gan meter going) leo logoooo| itorora adanya gmy(messrmuam mna, ooo.il il. .1s20000oo| itorora |.) javana rransmoverm mesir a mpr3| 127000ooo| itovora javana veto r mesir cost) a7nogoooo| itovora oo) adanya verozmyr messrmamsra) 1ssoooooo| itovora javana m t(mesarmammna) cbooo.klien i.i12000000| itovora |.) javana 15veto r sesama cost) asmoooooo| itovora oo. javana 15vetozmyr mesarmamsra) .o.tools 1raoooooo| 1e5: itovora esoiraromors cara tommy i.i00000000| itovora esoirac mouse kyai2spw m 20000000o| irorora ) jesoirarom2ru catatan 20mm) 11s000000| itovora jesoirarogoru catatan2ra m i. itovora jessica core cabai2 ga m .2o20 i. itovora oo. empis reounenap) .). .ss2o000ool itovora oo. jempisuva tenaoremxann .ooo.iii. ,ss0. itovora nova venture roa r tango r method) ol) s20000000| sas4s0.o00 itovora oo. nova venture r2om r tailor.mp kn) ol) sisogoooo| s28.s0. irovora ) nova venture rows r(unse many) segoooooo| srs00.oo0 irorora ) nova venture roe myr r.m ya) sasoooooo| seo.is0. irovora ) ikwangmnova20 ga rmamormprs irovora ) ikwanammova20 gmyrmanm mormon men) 2s0000000| irorora ) ikwangmnova2oga r manormprn kd) oo seroooooo| ss7.os0.o0 irovora ) ikwangmnova2oomyrmeniormomm kn) oo sosoooooo| s201250. irovora ) ikwangmnova20va rmamisormprm kn) oo sos,so0.o00 irovora ) ikwangmmova20ovw r manis mpw kn) irovora ) ikwangmnovs24 ga r gamer monsun) irorora ) irwangmnova2samar( gumisormp ya) irovora ) irwangmnovs va r gunner mn myn) sisi00o0o| sat,ss0. irovora ) ikwangmmovs2s umr gumaeraua soso00o0o| sis, .gis| irovora ) deruusismysep a t evw sorak esw, sesogoooo| ss2,s00. irovora ) deruusis pna r euwseramyeaw toko00000| .gis irovora ) irusmis ga soo reg omn 1sno00o0o| irovora ) stevia1se0arms pi7o rmwwoko) 1s1o00o0o| irovora ) stevia1se myr mspirormweoko) irovora ) stevia corps pi7orauwyu ko) irovora ) ivowooa resor bessa star0ooo| se, little itovora irarisssevrgspisircmeuep) il. itovora irarsassmyrmspisimcmmyan) 201000000l ivotrswacen ieotreoamar liiihnn2020 . seo,4s0.oo0 ivotrswacen imu lmyangotwerstan .i.i). .x504000000| ivotrswacen imu lmvangoswarsiat iii.i).oo20 wong pala set mea rara emdemamn 00o.e11050 iwuuma jamak str turun rapat oo. i.a).oo20 iwuuma jamak asin tuxsecun bejat oo.ii.mo20 .200000000l sos jwuuma ) jatmazassercarejempr lwu lma rer sls aman amndemamm 00o. iwuuma |. jeonmerosas lac lux ah. .oid1 luma ) jeormeziseraxgemyr as1o00ooo| luma ) oeorrezisertuxcunejasn case iwuuma ) jeommeasirtuevnoryapn fwuuma ) jeoreziscaxgemyr ,s00, luma ) jeorrezis ltucdeemyr wuling form standard (4x2) m t its u303 m t its u303 (biofuel) m t its u333 m t its u347 m t its u347 m t its u347 rm t its u356 box m t its u356 m t its u356 mpu m t its u356 mpu m t its u356 mpu m t its u356 ram m t its u356 wtm t its u356b mpv mj its u370 king #fim t jenis mobil bus microbes lay mmm sar ann naa (pi evevetetotototototototororororavososataamaam mala masa top pretiosa perakaran eevetetotaetoretasetorasanmetaraamteratasmeaamnanan became nba enbeream22001000, ban disp mana lalapan aaa yel ara dvd ennninanimimimenepamaaeniyinenepepnenemeneneaepepepayene janji bagan lee pemesanan hi. (uso2r hrmlhds (il sby rnnmomoonanmemeaamememaammmmememeafenan mnbemmmer mama osn gan seventeen benamnmk aneka enberavamen0223000, mbm hino sar pkm ride ooanaaneaamaaanaaameemememaatanmnmnaemamemeememen mnbemeemat |. mmmenbem 2onl ina were 2rhkmtidss made ska erenevovorotosorosososatatasmsasaamnlo masa rara (hino sar pms naa antar atatanaaaanananmmaememamememalanaa enbeonemar pena bank iep asapaaanpa kelana aaa ale yup iminnnnpanimiimenepepaaeniaenenepepneneneeaeaepepepayene jen avis2v pii bagan res pas lela name nun kala (eyondal mpt cmmmemetatetatotetonotonanananananananma memanen mamemenfanan mnnbemnemah nh1083 p0.h32, lini annanaan lama memanen epa epa apa ann koe a0: asa min aau innnnune srt basa pena nach linda leher nan epa aaa nmp ips2 la. aoa dengan binnnek bea drs san dana keeneiei ntn liner annanaan pai aka. nnnnaaannpanepeaenepaiaeaepeniaepepanaeaepapniaepenanaaiaenepaeaiyn naam hinmanem ap: foto menu innen mp2 mem aia dak ewtotatatetotatamtammtormameaamammeamena bevammke era ernberavam sulu ann aan ema fee mnbonmmat |.,. aan keep uap lieierete annnnaaan pas lbr.nih nipainnpamineteninenepaneninepanninepepananenepaeninepenanaaenenepaeniy anime hanmangn av: menu himinnnn aorta isuzu |. north (xxi (on cmmneaaaennaemmemaememmaememalamn umum lan bank genesis ama pasi lir im aneanannaaan dri iinnnnaaaananinenepepaneaepeneanpapaaeneainenepepneneneaeaepepepayane janji bagan pas lela pemesanan bsa tissue para bakwan memendam bener soon on3033 p0nt10330, mem soal ubs daan eeteteretataraetetereaaama mera yaa nara dian led aka esa kea pan pra eks mor ipa kenyal seivjpi basa socieeleo meme mana) elo mk201261 (mitsubishi (coli diesel ket enoverorororatotosataama mna membawa soon penalaran mem2 mitsubishi (coli diesel fess ao) emetetorasatanametetoraaaama mna rara (mitsubishi, colt diesel besar kx2i mat mmmmammmmnlam2020 eme3g2, one2 (mitsubishi (coli diesel kesan eneveteratorasatasasataamaam mala masa yara rara (toyota dyna bus 4x2 m t (uso2rtrmlhds) nobel2020 e. begal ape ke ans mpa snn kel pem aah rio mup ate l2a panmemmaninini nya bei jpnn bam ece elo mence op aia hinaan mp 2ct elo toyota dyna bus long 4x2 m t (uss2r tkmrjds| .|,. bea see kas sama ke. apa bara aaa alma enter jan aset bacaan aas se, oleo meme oa. mana ole toyota. (toyota ace commuter mat cmoaranaememaamnamemeaeafeman opo mabememn t06, nba toyota rnb nota place long (ak analog masa panel erormmep02040, |toyota century a t jenis mobil bus bus jar io, o000oa ios los hino jaksjrkafcj(ak215) (hi. jecoinkannjb nnmommmdmm hoon (hi. jrkljsnl rhj (rk260) hino (irkesiskanei s14, (hino rmlesku nmmmmmmmmnmemnd m2020 .i30: (hino bnbjskasji mood fo. hino .oiirnsjspassi |suku ' (err9 bus volvo b8r jenis mobil barang beban pick # binti akan aan roa mali pada duel abi penevetomtetetsmutoranam sewoooooo| . .m3025330, chevrolet. (colorado double cabin high country eka ara |.zo2o| saooooool daihatsu |s4o1rpenmreti nomine memanen mam mama meme srooooool m3537 pangan bnn upaya asa petai rintirein mainan lalapan mianaeninaneneenenepaimiaepenanenepenainepeaeeepepaepepa |.2oo| ssooosoo| . m1 para bae bra knp pra san mana hasan lan anaminaneneepanpenepenenenepanepnepenepenepep pep panepayi loo ssoooooo| (daihatsu issn1rptmbeji ain loo saoooooo| . . . panai mibajekraha ank petra ehir lei inn dra nba hp. npanininimenepapaininenepepaaeninenepepapaenenea insan zoo snoooooo| .m10222451000 aga era rae min lapak haenananeneepaneaeeaeaaepaeaepeepe epa loo t0200ooo| ma104670, |. idatatsu (sa ora yaman memanen mam mama meme terooooool loss danau daa etetototatatatetototatmtamttetotmmmmmtotamnm |.200l snooosoo| .2m1 mdanatsu ora maan menanam amen mina mmmm |.2oeo t010000o0| . m10052851000 daihatsu (sa o2rp atm rei anonim memanen mam mamemememe meme memendam secoooool uas reserve pan yon std (ak eenotmtetetetetotometetsmutotanam |.2ool sssoosoo| . m1065330, sk idxkkio211yol stp gok2i mit maan ammad mmm mmm loo ssoooooo| (1s desk idxklobltydi std (skema aan bnnmememememmememnammememuem ss1000000| dpk anememenal solid emmtatatetetetetometetsmum |.z20| . pdfs .,(dxk10317yd1 .3t latd x2) m t nonton mmm loo t0eoooooo| mae25340, (pdfs |. (dxk1031tyd1 std (ak) mat mamemeniainaaemaanonmemaaamnmaamana |.2o20 tomooooool oli unas aras dah osn pst aki enototatatatammmttetetetotometetsmuanm |.2020l sroooooo| .m10222451000 esemka (bima mat aan loo ssoooooo| man esemka bima13m t loo soo0ooo| ford ,. (ford ranger diesel (sx8) mat oma loo sencooooo| pan real ana anger double cab base aka eenomntmanemmtetam |.oeo si200000| . u4455105, ford (ford rangerxlt dbl (akan a t loo) sesoooooo| . . hyundai 9k2 mat ame maan |.zo2ol resoooooo| men25730, pelan mana means age per kemana lil kala ja para hanpanann aan naenannaepanpenepeepeanenep pens ppp epa loo tonoooooo| .mak02925: isuzu jpersecabb mainan leo t0s0cbooo| pelan menara has apa pole pemeran lalu ann nneannna naeanaannaenn enne loo t02000000| . mr352265: bean sea bag ang perda fan lil kaa ban annpaaeepepeepaepeeaeai loo t0100ooo0| male01925000, sop s011ss assad suatu ama nee mama mmemammememaamamememanam loo togoooooo| peran panen p4gia pee memanen hal laps all laal ega mep annnannteenenenaneinepaepen epa loo senoooooo| a31 pelan mana nda ara pole pannaaanan lan aal ea lie inepunaennaannnen aan nama epa |.2o2o r20000000| . mr302710, isuzu pickup turbo nemenin amanat mamemaam loo res00ooo| . . isuzu, .room ih36 d mak (4k4) mat .ooooommommommomwnmmmmaa loo 2s200ooo| |. misal oooreon esok d:max bsa erenotatetototastototasmsenommsmnemnmn |.zoom 2esoooooo| isuzu |. (test d max rodeo akan nnmmmmemnnmmememm |.2o2o ssaoooooo| . . misal rereoemeal nie max poder aka etetetaemememmmmtoemmmmmnemmmmm |.2oo seoooooo| isuzu, .oom ih36 d max rodeo 215l akajayt ommmememmamen mna loo sesoooooo| isuzu |. (test d max rodeo 25l aai mat amamememmememnamememaaam leo sosoooooo| |. misal moon eso d:max akan enovetototatetototasmtototanmtonamasmnemnmn loo 2esoooooo| isuzu, |.ooiites6y d:max (akg) mat uan |.zo2ol #ssoooooo| mina bee epa aia loco r20000000| . o130, mahindra |boleh maxi truck plus cbc mdi bin (4x2) m t l.2o2ol ssooooool. mahindra (scorpio pikap bil awd rad nsa nal exa) mat woo l.zoom| . mahindra scorpio pikap swd bed nal (kat massa lol #s1000oo0| mazda |. |(bt double cabin 4x4 m tulsgrab ensure loo 205w00oo0| mitsubishi x2) m t tesooooool . o1335625, imitsubisan pun rak henotntovotatatatataammmtetetetetotometetsmutoranm |.200l mitsubishi rename mataram mtommmmmnemmum loo re5000000| . m1322265: mitsubishi rton exo eed akan aeemaraememenm maroon mmm |.zoom| .ooo| mitsubishi (triton gls kai mat hnnnnnnmmenoomememanemamememasa |.zoom| 2en00ooo| .|. mitsubishi l.(action ultimate aka memametetettatetewmtetetmumnm sisooosoo| me231751000 1l1oso imiesubisal rito (akp mat karena mmm m4132800: (mitsubishi (trio hdr anne namamu 2e10logo0| ssl imb ron eat aaraememema maan lol 2solo0o0| nissan ana akan mem meminta mama wmtetetaemnman |.2ooo| sesooosoo| nissan nagara bisa tol nnnnmmmommemmnewememana sre0soo| nissan anna wes aka eromwmimntntntatam mmtetetmtetetetemetetmuua sesoooooo| .m3342240: dijuluki anne akp) mat enam mmm mma event1 eenepemene1020251009, suzuki apa kam bab bmnmmmaamnammaamnememmmen org suluk ananda seen renanataammmmmnnam teteawmetenmuua mas ndk mma oem pemeran20 ols naa akn maa kaaaaraammamaammammaamammmnemmmammdm3320.nk nowiki page mea ang ine (kas oli pmn del mek imaminimininian pemimpin pemeneninianpeteneanapeaaaa loo sacooooo| .n1 isu nenek amen amemememinnnm mama nemu |.200l| s00000000| . m10522005000 suzuki |. (arus kpi mit ohh hnnnnnnmmmmtmtmtnoomememanemmememana |.zoom| ssooooool suzuki karya kak mmm nammmememunem s00000000| pen pen ana seal ala nanang empat ampat aia nan epa pup nsp |.20ol ssooosoo| suzuki iss pickup hinaan |.zoom| smoooooo| . . pesan mipeehatendn ben kha mini des ainpnpanannenineneneninenenenenenenenepenepepepepapaaeneanaa taat |.22ol ssoooooo| . m. gia kene tertata mata tetatatmemaata latam matan lema |.2o0o| sesosok| me2122101000 solo ois atau anne nenek menenmemmemmemmnsam loo tosoooooo| pcr mika aan all nnnnnnnnian belo ino lana ninenennnnn eni panas |.z2ol ssoooooo| . m10734151000 san aras des tab deretetaetetatatetetatamtetammnmmmsn |.2oo| ssooosoo| m1052075: tata isuperace plans |.2000o| #e000000| 220p data aah comma mttametetewmmtetmuaa |.2ooo r2000o0o| .mms133120: dea mea aaa pelan aaa usa bima ahir ae) oa hapapananpaa ana antara nan pup bap |.20ol sasoooso0| mmt024731000 tata . ikenonkt dek iii |.zoom| 2sonooooo| toyota hiruk double cabin weni memanen loo sesoooooo| toyota luka dob apn anne mem mememenaanemnememem loo sesooooo| toyota (hiruk double cabin aka aman ewen |.2o00 sesosok| toyota (hiruk pickup mat memegang |.2ooo| pimooosoo| toyota hiruk pik dsr nnmmmnennoamemenn mna #s20o0so0| . . nota ramen pik del mat era mentntntntntata mmtetetetetetetwmetetmuaan loo ssoooooo| 1m12822251000 toyota kimmel and.cruiser ak) mat (hito rio mbs) devevamsasana loo sessoosoo| toyota embel and.cruiser tor aka) mat god rtm evammsavanarm |.o2ol| rassoosoo| toyota double cabin jenis mobil barang beban blind van .|. daihatsu |. ss01rvbmreji blind van oooooooooamotanaamnaanmonmsaanmpemen2 fovmnne oto pen common02095, pakan milik range asalepam and penis aed laden elon tete look asal nnamininnepanaineaepeeaepaananeaepepaaaa eng pan cbv besi mnn ln2siro aaa mana tnsipar lip anna daa read sio2rbmreoi (blind van ever mendes rana mabes pena men eea jeda pan apa ana menantu nimiminaenneeneepeepenepenepaneyeenaeepeepenamepanenaeenenaaan mbp aan mbp palu pembom armenia bela shan ask mara des conan ata amen mane nenek moboroomeot suzuki jalisiovbvuak2) maan non nan piket abbr hanya kelnbepe menanti ateneo arp ve. miniminennpaninenipinenenenepamnainenaniyenenepay men aan pan orig ini utuh anime pun ana indian toyota enommome toyota place panel van (4x2) mat ema rnb daa anna one s2ooo wuling form .2bv (4x2) m t jenis mobil barang beban light truck (chasis) w u u u u uu. vvv asnsosineo jamo ieconany sentosa2es jamo jausoeramammpa jamo wu202 eder msn kanoman emban aon efek, sol.a5ng0s1222 fam wu202 motor oren ambon .2l. jump |. wu382r hamatus cargo) mmenmmmmnamamaam emban soon mme2631200000 oil 2sneoseses jamo jaweeeramammne jump. pu202 rne mod3 oli one ende aneh pon, .2ah. jamo .oi wu342rhkmohd3l (ii ecmanmnmmmammmmamn aman emban lag) sengosneso sumo. jwussranmompe( loi nanda lol rhoma da1 ssneosn7eo sumo paus rekmbadi mommmmnnmmamnnmmmnamammaam 22an soon mme25: la2| neo30149 jamo juussorammpaps 30m) lal santoso2e0 jump. use2ramngaper p30 mp4 hal nan m3200 las ss1cosreeo jump jauseeramumupamyt las| semen20eo jump jawsseramumupga lag| sensus21so jump. jwvesersmmutune n3kompi cargo) linn . . . 3s1issue0e0 jump jawaseriammpape d21| semesaness suatu parser nun nas000000| 20nsssnes0 isian nomor ambien mek soon mei mana like nan plan kelapa tea semessoees isuzu mmrmpss inn ansssosa2 puan aman aan amaaaannmmaamamaamankam omni 271iro0. l20| senesaoran paus nana anom dgn| semen3uses isuzu pesrsmeca pen melanie namakan sesi mana panen tulang tea 7a0so pursusisa jod dial mmmmnwmmamnamanaadnm embemmen oon anne l34| senen 7age jmirsumisai joovrpiese sera saat dgs jurrsusismi joourpimse lre hdk mey on, .s00. foisusismi jour dir shd orasi mata andaman ooo him otonom, la.) purrsusisai judul dial super nona eni memfonmen .). foirsusismi jour diri, super hoki gear p2) mat command andalan esa sman meme315901000, jwirsusisai joourpiese reni map purrsusismi joourpimse mera kepri poirsusismi jour dies peta kps (omt ooomemanmmmmnamanea emdemmen tebe .). purrsusismi judul drs pet lam anna audien oon mine fuirsusisai joo disel pet pss mat nona mengamen oon enam2225100, jursusisai joourpiese ller l420 jurrsusismi joourpimse mera mana puirsusismi dur dies pets canon emdemmem dana perrsusisa jod dial peta anna dod elemen konon erfenmen32onto juirsusisai olt disel petir kaa kanoman enbemmem soo en. jursusisai joourpiese revamp kekar jursusisai judul dial peta benny anda oon fan tee non mitsubishi colt diesel fetal ak2) mat oma mmm enmdeomemn seo ora mitsubishi colt diesel fe7as k(sk2) mat saat endeomsama pso ore woman mitsubishi lo) colt diesel pesan (k2) ever ember aduan aman ooo ). (mitsubishi (colt diesel besar kek eren ende eva mea mba aaa itu aia kean lainnya lead ande odnb arti arr e mpa enak sat pada yes cite leo hnn aaaa penemu aste atavivlol tata ultra cab cas amanat neamemmemaemamemademam enmdeomemem omn31230005000 tata |. ultra cab cas naa atasan demam enabeomsam21320005000 pane saa kep semua kan yme lan cam manga mienpanepennyaenaneeneepenpenepeepeeeneaimepenapanaeaeaya pen uji ana des ale aau asp keping temp arid maan area lan saat aau kel yamin lan yss pep mapa pko k i ae. miimannnenenenaeaneyenanenanepanepeenepanepenenepenapenanepaaya enya para atu aan aura pemenang melela men mba exeter kamu ae imm inna era pena ken ber kasur 1s, pic mimipamanininepemeeninepenpaepaaeepepaya men assa lari pap cite aeo7 hnn pa can menimpa cita ativivlel oli toyota |. (dyna 4x2 m t sa2r atk mods made enmdoomvmom ons43000, toyota rem ina ito long $x2 mat ser tam eren edema pena mma maa toyota |. dyna x2 m t(wu 202r temlhd3) .oooooomoooooomemekom learn non2122200, toyota rem ena kong marmer toyota |. (dyna 4x2 two sa2r atk mid acne aed enbeomsa2 pte mon toyota dyna1sohtekspedisi 4x2 m t (wus#2rtamtid3) ha321252 toyota rom dena extreme gear ema ema ena teo toyota ema ina segera two rate mti revotesamramm nanda ende pena mand mas hen321252 toyota ena kong ekspedisi mana akan ena meme mama ooo toyota |. dyna long ekspedisi hi gear 4x2 m t (uss2r tamtjds) |. toyota |. (dyna off road hi gear 4x2 m t (wus42rtkmtids) onnbnn mes3: dl. ee? toyota ena iso ak2 nusa aan mmm ade ena mma meme toyota rom ina long skp ram eat ama mesin man mes marapu netra kar ala ayi maan lebat sae man gdmbope kord haamneneniaya enak as ca lain lee nun cara pena input isi del judtrucks (rke 4x2r wb8350mm emak enmdeomemmeh ooo rpm m351040 jud trucks, ire 4k2r wbs 20mm sesat mane ende sena era here mud trucks rke sx2r wes 50mm eter ember adm iamanframa em351040 jud trucks,ire 4k2r wbs 2omm kan reset ende eva mod mas o2oo iud trucks ire 4x2r wbs850mm xed anatara ananmaaaenammsamamendema enadeomsaeh judtrucks (rke 4x2r wb8350mm xed act amat enmdoomvmmeh mnonghonmman jud trucks,ire #k2r wbsssomm vest atasan ade asn masa r00 0oo judtrucks ire ix2r wes some erat edema anfmsmmhamangranma jud trucks rke 4x2r wb3850mm act jenis mobil barang beban truck (chasis) lal soo mmbonbme sisa think room bbg (fg235th) tractor head (ax2) vemamatalemn embermreroee bela eronbammm3334300, mea asas pelan pat anis enda2 non 2aa ira mel sana ana ban del erie epa aas ata beer think rerata dea (ak erenetetmetetetotovmvasasmtetetotatatasatammmmmtanammmmlaman eebermvara21000000 nda eronbammmr363600 hino gsu jip jay mx) ,000j hino .o.o.coco (fosil1djg (po24sij) crm t meneaaemmmensemamntmema2 eenfummm106: |. d27, hino ifgsjjkb ggj (fg285)) ml n2020 ,000j llm hino erosi osjjke ggj (fg235t h) tractorhead (4x2) .i.|. |. |. hino osaka bgj (fg235jk) mx2) nommmmmmnmeommmmnt .i384: pasangan saya japupannpnneannepeaeaia kan ivan pnimininininiminimimininenimeninemenenememeasaenepabaay nba dahan ops pangeran manis hino |. ifgsjkiatjgi (fg24sjk) crm t ohooomomommmmmnt2020 l.i401000, s29, pan pas ani saya japipinnannnannnanaaaia haha kota kotor imimimimimiminininininenanaenenememeaeanneaabaaan aro maya dabannsn vivi pang abai minin asia pen eror kkb gol (pg23sil erovosmvemtoretasmetormammterammmenammmalen eal page pan pn aan saya jamininnannnannnpeaaaia kaki api koin kie petir inimimimiminineniniananananaenenepeaeaaepabaaaan hidup bnp dabnnno post asy pangan minin. a37 pena reteeeeedl erotevettetotmenmtetetammtoraammterammmtanamammalosenn ember peka indera m1021 hino ipgsjliajgj ax2) aramumomun mmi20290 pena pan aaa raya papupannannnanaeaeaaaia bahasa lgi mimimimimininennaenemeneneaeaenenabaaan aro mbp dabnnno pot asi ivirdw paing ey again minin hino ifgsumia d k2) kammmmnmmmmmnl20290 ,000j pekan nama a saya appannannnanananaaaia iho arga psp apa ianininenineninimeaeneeananananananeneneaeaaepabaay aro maya dabannupsf po aci pangan amin yee hino irasypia aag x2), pan pap aa a sala appnnnannnpnanpaaaaia kaki riri choir animiniaininimimemimeneneneneananananaemenepeaeaeapabaauan are maya dibantu ast aaa pangan minin hino oo eosjpiajgi (k2) atasan memnmensnmmmunt ama o20 round101: . pan pemda ope aaa sala jamupannpnnnananpaaaaia bag pen maa almimimininiananananamepeneaeaaeapabasan ade maya dabannopsp. iow pangan minin aan piano pena saya japinnnnpnnnannnaeaaaia kang fin bor haminninininininimeninenenennananaeneneneaeaaaepabaaan mbp dabangg view paing again aini hino ipgsjsia bul fax2) kanmamnmmmmmt20290 ,000j pan page pes anas sala apminnannnananaaaaaia iho ivan mamininininiminemimiminepeneananananaemenepeaeaeaepabaaaan aro maya datang ops asi vivi pangeran anis hino ifgsisiajgj ipg24sisir t hoomnmmmmmnlem2020 ,000j pan minat ana aaa kepala apupannpnnnpnanaeaaaia haheoefan asi ost imimimimimiminininineananananemepepeaeanaepabaaan are map dabangg pole asy pang cabai minin hino mon 2pula oat roman mmm mama mm33239005000 |. mea pee aaa sala ampannpnnnpnpnpaaaaia iho eta nii lihveasmti men data namemimemimememeneamemeaabaauan ade bap abab ops pangan minin hino solat tonton (oki mmamamamememamamemadmn non 02000000l oh3 . pos pin ema esa (plp sin) tron ton (ka rerata ona soap efek erondeormoren02500: pan ken sala japunnnnpnnnpnnnpeaaaia bike rear des lee mimimmininnininnananeneneneneananeaeaaan ade maya dabannnn ivia pang abai mimisan pete solo san pin aah naas (pl? gos tron ton (ok eren naa ooo poevepe ssovordeovorore2163200: sas pan tonton enamel nba soon escape erondemrmow2962200: (hino nomor sjtlamgj (fl260jt) tonton (6x2) nromonamammnamn eekemmm022000, solo sesi pin ana nan has (el tonton events one sss eee3 ererdemrmae2362200: (hino food sisi abg (fl235jw) tonton (ox2) nnmonamammnemn eekemmmes8: aki ssl pin aah mean (p2 oot tonton (ok rerata cbooo enne erordeormsore222200: (hino sisi (fl24 jw) tonton crm commonammmnemn eekemmm0051000, ana ana ane asir vas amumannpnnnpnaepaaaaia hihepertb pam bei koh haji ket memimiminianananaemememeaeaneapabaaan airdrp maya tabanan asa2edw pang x abai maan eat lan lol ssp pin mana ses tonton (oke xenon nba soon escape erondemsmso2323200: pekan mas peta kawasan easa iain kita buram uipanaanennanpanaeniaenenepepaneaeainenepepeaapanaaaatn aman bara leles aviv komune berisi anno lea pasa pas aman psa iman kabaret hen nanennnnpanainininenenepanenenipinenenepanapanapaneyn pai 2janan bara leon vivi memanen prime among lea lani san pai aan pms taat pad (aka aan soap nerve3sorordeovosn31215200: lol pos pin acak tractor her (na enam ana oop irene erordeorosn31 (hino oolong m2pli d mgi tonton (ska nnoronaaaraemammeanamammaemn rekemmme |,. psn pen aah tron ton (ka ennsototototototatntatatmmmnmmmnmmlomn nba ooo poeverke evordeororore loo: lal star think prod ojklesgi tractor head (gx) perosotan nba soap erenetab eror la9 hino .ooocoocolf coklb kgj tractor head (oka) ommmmsnmmunmama eenfummn .).( ols think ronde motegi (em260jm) tonton (ska) mat ernwmserenammamlamn ember pada ronpammm lsn aol iss pin nama naa nek tonton (oa enamel nba soon pernak ordo ols think eror skimxgi tonton (em285 jm) tonton crm rnmetalemn eberevara oo00o renpommm hino ifmsjkka mgj (fm260thi tractor head (6x4), ' | sas, .00o0ol tis, .000j hino .ocifmsjkkm mgj (fm260jm) tonton (gxa) .ercmmenemasmentmama eenfummm21: |. s11, hino ifmsjnid cgj tonton (ext) oo . ti1 .000j solo pena were solid (fm2600d) tonton (exa erenvevevesomtanemmmalerenn eraberanmm peta eren hino msn1d mgj tonton (ska) nnommmmmnmomomont. .i261: aol senapan ora pma nenek ana bem ssoaoo engine eren mma a200: hino |. pemain1d xgj (fm285jd) tonton (6x4) cr .ii, ss4, stan pin acak anthem (em250 jd) tonton (ka rename ane soon engine serena o0: k50 loss pena tetes onkdmgiw (em2fotw e.evomtorevetmetorevasmetosasmmmtanammmalorenn ember peka medemame solo sata pin (pm tonton (ora nanas ane soon engine eren ses pena efek yul akg tonton (gx) erevestetorevasmtetevaomtanemmmalorenn ember penta mede n21200 hino oiesielpd (6x) aammmmnmmmmmim20290 ,000j pkn maan parah saya aapininnannnannnaeanaia ketika rose road lio mimimiminininnanaenememeneaeannenabaaan apidrp dababnnnof p asi vivi paing e abai mini hino isgsjdka lgj isg260j| tractor head (4x2) | '| ,000j akn sps pin mamak ann (sg235u tpa top mea yak ananda bea create erondeomo313200: ls6 hino isgsjbippgj (sg2both) tractorhead (4k2) a01 selayar eaaammmmd aseibak (sg top han crm nanda ana best voodoo create erondemmow2122300: adm api pin erememmemdagojel tractor head (ak neto erabevanmmee peta enam3n3: page mas aa aa sala apupannpnnnpnnnpepaaia ken read aiv into amemimimimiminimiainananananananaepeneaeaaprbaan hidup bapa dibantu nbsp asy pangan amin pakan peta note asin esai japunnnnnnnnannepeanaia kau gak ira mininininininimininimemenenenenienanaeneneneneaeaenepabaaa api mbp dabannnn op asy pangeran ann hino jzsieppdxs (gx) kammmmnmmmmenim20290 ,000j pada mas maan saya aappinnannnannepeaaaia peran opihiheja ikan aininmimimininiminineinanananananaenenepeaeanaepabaaan aro maya dabannnn uej isi panjang ey abai aini hino j2ylewpdaks xa) akammmmammmenm2020 peg mao aal aia saya apupannpnnnpnnnpnaaaia pel noh are imimimimimimimemineninenanananemepemepeaaepabauan are maya dabannnn asi asin vivi paing e.abai ann suku ||) ioh sex) hmm pecahan mas aes aaa pirlo annnannnanananaaaia kel e piv aaanaenineneaimeneaenananananananaeaepeaeaeapaeaaana hidup maya bands pss pangan iman ion isuzu sun (tonton oke mmamamamammamememamememaamammntmn san psu ron ton (ska perosotan ane nos efek erondeotevore403300: pelan pens ansari aaa pirlo nnnannnananananaia ost meniminnnininiaenenenepimeaeneeananananananeneneaeaepaeaaan aro maya abandon bet aci pangeran macan aset eovto aaa pirdnerin mainan ever haininnnapepaaniaineneanpanaaeninenenenepanenepinenenepenpanaaaenn ass bank lee aviv memanen iii nun peta pag ester crew aaa pirdnerin minin antririte emiminineniaepanininineneanpanaainineneaepepanneneainenenepanapaan ann saban ana lee vivi pemimpin anunnno a0l1os 33olo sulu oma mama memememam mamememmemamam mam mmemamemmmemammemn |. maan ester ten aaa erdrerin minenaepaaaaa anti aipiininnnianpananiaininenennpanaaenininepenepannenepinenenepanpanapaneyn ami 2sinan amal aviv komune iii nun bae lag l0l1ss sosio tiruan maa aan mememmanemmememmememmmememammendenma enbommen .p. pelan ming penis ang ea a a pirlo rdr nanang si ma asn kasdam c2, hnimimmmmanaememeneaeanaaaaeaaaan arsip apa abannupgf. aooirdw panai minin isuzu o(tonton (ox2) nnnooonatananananaomnammeanamammenlemn rekemmm |. pen minas akses ange a aa aa pirlo r mumnnnannnanananaaaia kaa bale les koa pemimimimananaenememeneaeananapabaaan airdrp bap abang ops aside pang abai nia elo akan pen pen e aware pirlo rdr panananananananaaaia rsa aaalagalh hnimimimimiminianananemememeneaaepabauan are map babannu peta vivi pangan minang tee kdi pesan aah ron (sap eresosotototototatatatatasmmmmmam mma nba poenereke3serordeovovorw2223600: pelan maa aen e ang a aa aa pirlo rdr annannnananananaia ado liar can lagi deni pemmmnenimememeaeanapabauan sidrap maya abang opogcp aveidwi paing abai minin elo sea ron (oke karena ana bep cbooo energi erordeovororest23300: maras anne agar a aa aa pirlo rdr pemanas mao nimimimimimimimianananmemeneaeanaeapabauan airdrp bap abandon pelican birds pangan mania see elo l0l1ss s3aao visual ananda ipa enbummen t131200, setan psu anah masa nu) oevevototototototototototasmsavasmsmtatmtatmnnnnnmmmnmnmnlemn nba everest sevordeovovonne3 lal pelan maka ideas asa afi fin minin han dadi iain papan para ina ban sf as7 aaa trovi meme nss mpa menimbun eka pegagan panas keepup ante aaa peran: amin kala mana aaa jangan 2s2p mana dana. ipin dan mapan opo pikul reses ena kan dat enottetototototatatamtmtetotmtmtmsmnantatatasme maan eberevara l0oo rendah erobmmmer31 pena mas aster aaa aaa perdrerie mnineniaeaaaaan kaa. aha line ennanpanaaeeneneaepanaeeneneneaann nan aegean ara aan leto vivi meminta pia ann kran lol piston reses kai pat henetototototmtataetetetotmtmnanasatatatasmemmammmmtanammnlaman eebermraroee kelab eronbammm3333800, isuzu |. ojrsphpdin mmmmmimm2929 ,000j pena mafia anas hilir in mmiamnanaaaa pala dead lau lama pare eiga aka ao s irwin pmid ls aia perak oke isuzu |. invers4path (tractor head) 4x2) ' .o | ses000000l .000j isuzu, oo. pth (tractor head) (4x2) (ny oemammensnmmcuntmema eenfummn360, |. i68: isuzu psr hhnmommmmmmmmamamammmmmmommmm mnl pena mas area ev aaaaaa perdre menpan kaa. spor are eneaeneaepanneenenenenannnan aan arisan hanan are leto divisi memunete paint ann aaa kran isuzu snp hnnmmmmimammemaaamamama memanen . pele masa ester (aaa pirdreriv minin kaa syarak ei lhaninennanaananeneanpananaineneanaepannepenenenepanapanapeyn aan han ket divisi pemimpin naungan kan pisau reserse dena pony hmvovmvoetotovatmtmtormanmtetotammtormanmmtesmm manado erabevanmmer peka rede pen panas ana aa a a pirlo rdr nnananananananaia isl. memianninnnininiaeninenepemeneneeananananananaepepeaeaaepaeaaaan aro maya dibangun af aaa pangeran amin s7iao pisau reset zea (ro tony (ska .enomterevesetetorevasmetesasmmtanamammalerenn ember oop eka edema isuzu ifv lhpmxitrontonj xa) in) |. .oii. ,000j pena panas anas aaa aaa pirlo rdr paninnannnananananaia kaa ilk aed keira aih onder inamimimimemimenemememeaeaenenaabayaan hidup mbp dabangg a p view pangeran minin isuzu ||, jpz sen hp6: (tonton isxajin) hormon ml .000j peraga maan open e aaa pirlo rdr aninnannnananananaia kasi edo lee emimimimimiminininemianananemememeaeaneabaaua aro map dabannop6a i view pangeran minin isuzu (ifvesatitrontoni (sk) peraga mara onna e ken pirlo rdr annnnananananananaia isa pop imemimimiminenanaememememeaaeapabauan are bap abandon ps, vivi pang abai minin elo l112 isuzu |.oco tractor head) (4x2) ersenmmnsnmmmuntama enfumun316: . lol sera psu aah pas tractor header aan soon peron erordeosmvowr023100: bean panas ann bete pirlo rdr paninnannnananananaia crab spons lane ify amimiminininenenemememeaeanneaabayuan aaa mbp dabnnno asi vivi pangeran minin eee isuzu |gvz34khas (tractorhead) (6x9)in) |. oo) s25, .000j aio paul acak abs (reactor hadi (oke enamel ane soon engine erondemmoe1 8lo0: nico ||) dc260g29h xa) mat alm2020 s11, .000j pena maa bebas agar anpinnannnananananaia idris nab and msi hmimimimiminininananananaemeneneaeaaepaeaauan hidup maya abandon sop asi vivi pangeran minin elo nico ||. dc430g29ts (ax2)m t aammnmmammmmnlm2020 pekan mane pen lekas agar nninnannnannnananai resep pga emimimimininianananananepeneaeaneapabaaan ade maya dabangg ssf aaa vivi pangeran minin elo so11s7 jivpco scooogsats (ora mmmammamamamamememaamamementon pena maa anas bekas upnpinnannnannnpeaaai keperawanan mimimimimimimineanananananpepemeaeanaapaeaaan ade bapa tabanan ncp asin evi pangan mini elo pena maa ann annnnnannnannepeaaaia patok iva iiimimimimimimiminenenineananaaepenemeaeaaeapabaaan api nya danny oehepc pangan aan ali lola open enetototototasatmtatotatatmannmammmnmm non nba soon merek erordeotosn peran pns bea pia agar uanpinnannnannnaeanaia ppi ioi aimimimmimimimimimimimeneinnananananaepememeaeaaepabaaan are bap babies pet ioilwi pandan ann ore nico ||) indo14422 acara t namaammammmmniem2020 peran mande terdepan pera inda ende rt. selir emaninainimiminemimeaeneeananananananeaeneaeaaapreaaan hidup bayu babannopsa aaa evi pandan minin (mitsubishi |. jens17ml2 (sx2) mat menonaaaaaaemaaatanmemmnmemaammemnamamemenleemn rokemmm |. peran model aepaameledenda ende la. ana kanal iia mmimiimimininenimenananananananananaeeaeanaaaeaaan rdr bapa abang asordwi pan. minin ear elo mitsubishi |. (ens27ms (sai mat roontanaataoaemaatanaemammomemaammemnamammenlemn rokemmm312: pen pra ane mebel header j ar2 oppo asin sah cepat rim mememimnanananananaeaeneaeanannaaaeaan arie apa abandon evi pangan pena made kepada elok ada paa leaders int koin cao emas por minin pre ade maya abandon avvidwi pangan minin onard aeon aon lor pai erat ana bepooooo emerge3sorordeovovore2123300: pena mind ptrdebamebelenda mendes art. banana nani lao ala ekor imimimimimininininanananenemeneaeaaeareaasan ade bapa dabannos isi ordo pangan minin aon lola pai kong make kencana ana bepsooooo erke erordeovorore2163200: ios toto pai kaki ramen naa sss merek erondeosovor0100: mitsubishi |. (fusi fms17hs (ax2) m t comment rokemawe313000, |,. made kepada mel ata verde j ar2 onnanaaaa ask sci mor hal mimimimimmeninennananananaeaeneaeana pre arsip maya bangun aal evi pangan sennin ona eol lal imitsubisan oso emosi gear (ax2) mat renoometetototevatatammmmmtanammamamn enbermrara oo0oo penata eronbomeee mitsubishi ,.iso fmosfm ax2) mat .cococnemantnatasamamnmmansnmmmunt nana ernfumun .).i (mitsubishi ewe oso emosi gear (ak2) mat eneoetetotorevmatammmsmtanammamlamn berevavaoaoo00o nebula erobammm3333900 ann aon lola ems (ak tetesan aman eno poeveald someone (mitsubishi oso emosi gear (akp) mat. eeometetotorovatatammmmmtanammamlamn ekor nda eronbamen mitsubishi oifusofmesfsl4x2)m t . mitsubishi |. iso fmosfsl gear mx2i m t samaran eenfummn311: |. i04, mitsubishi ' ifusofnsi7tml2 k(ex2)im t .000j mitsubishi |. iso fns17ml2 (gx2) mat .menesmaammensnmsnuntnama eenfummmtt1: pe.id17, mitsubishi |. (fusi ens17ml2 super kong roman denda mna peran mode dtrdeb ane med ein int luna kini era bala lan iii amimimiminininininnanananeneneneaeaeneabaaaan nba dababns asia vivi paing abai minin mitsubishi just fns27ml kriya) nnoomommmnmmemmmmnt. . peran mode bere kena uin rt. nanah bali imimimimiminenininanananannemenemeaeaeaepabaa aro map dabannnn poso vivi paing abai minin mitsubishi |. iso ngawi (gx2) mat nenek mammmmanemmaemen mama ernfummn do. i52, peran made birds asbes ntt int. nanananaia koin ati ebiet lad alamimimimiminininananananaememeneaeaaeareauan aro maya tabanan asi ivw pangan amin free l1g1 mitsubishi |. iso fngifm (sx2) m t lo." nmmensnmmmunt ama refnum135: ,. mitsubishi ' ifusofngifm u(sx2) mit 56s, pena mande rdoba aed anie int. honnananaia kain tie ist ab. inimimimimimimiminenineniananaemeneneaeaaeabaaan aaa mbp dabangg pop aci ivirdw paing ey.abai minin mitsubishi ifusofngifsu(6x2)m t mosul2020 ,000j pena mande dtr abad asbes int. kaa era iso inimimimimimimimiminemineananaemenemeaeaeaeabaaan aro map dabangg poet2 view pangeran minin mitsubishi ifusofng2f iga mat perekam nie perda mebel aal int luna bikini nemimimiminininnananananamememeaeaaeabaauan hidup maya dabannsn ass vivi pangan minin pete imitsubisa song2f ux) ereveetetevatetetormasmetesammtanemmmalerenn ember peka enbemmm pena made border mebel inda aal ende art. mapan taken ati ahaimimimimimimineinananananananepeneaeaepabaaan are map tabanan pej avviwi pangan mia ado pena mande perdebatan pala int. ananananaia ken rih era ira. ahaimimimimimimiminemininineaanemenemeaeaneabaaan air mbp dabangg poet ivia pangeran minin mitsubishi iso fng2fl (xii mat nommommmnl2020 ,000j pengen mande dada asa pala int onnnnananaia bakar edi ava ilaalmimimimininininnanananememeneaeanaepabaaan api maya dabangg a j vivi pang e abai minin mitsubishi iso fyi 280t(4x2) anamammmammmmniem2020 ,000j ao12sn gas psu bsa isu bisa fusi pip (ak kanoman nba soon perak erondeotmsoe mitsubishi mitsubishi fusi fzy3w tka m t namnmmmmnlm2020 .000j pena mao path anang prof lannnpnnnpeaiai dayton lil erp bas nmimimimimimimimimepemanananaemepemeaeaaeapabaaan ade map bababnnn asi eiw pangan man: elo (renault poke trem ananda m001000000 pena maa pref aca eng prof lpnnnpnnnpeaaai iaaf per sab nmimimiminimimiminenininananananapepepeaeaaeapabaaan ade bap baba pi: evi panen. mana pens mas pasha arba nama prof hannnannnpeanaia baya mea das ay. nimimimiminenimepeneenanananananapenepeaeaaepabaaan are maya danny obo ass visi pangeran aan pena fde korps perth rah bia pede ln. ria pedia bri inininenanmananbaann jiran hanya leo vivi memanen eximia nun lea sel etataemmmmmtetommmnwenmmmmean ramen? jennette omar mmm tata tas ser aman mememamemmmemnamammenlemn a20 rekommmk |,, pena man pke hai ave ark evo iminnaananainininennnepanninininenenepanapaaaaaneyn jinak bara leeotsbvivi memanen ini among pete era tata oooobep eko aaaaaaaaeaaaatanaamnmemammeanamammnlmn rrkemmm2201000, ana aan damar mabes aio eenennte orasi mmp22105400, tata prima so25 sat anatara ora enbemmen2 oo153 p., pena area hii admin kari pee ere ipeaninnnnpanainininenepepanenepinenepepanapananayeyn amin ban leo aviv metode prime among san lea mng hai aaaminenepepeaaaa pad desa ala ipc ininininnpananainininenenepannineninenenepanapanapeneyn pai 2janan bara leo vivi memanen ini anon lea pena mag pke kepe hii admin peer hianainennpananeninenepepepaeneaeainenepepeapaaaaaann ajaran ban leles bdv komune nilai nona pen mng ra ep hii admin papar rent ret ape pbn morarure inimennnnpanninininenenepanapannapneyn pai sinan hama leo vivi memanen prime nun pee maga pke maa an pe hii kaa pee rej peranti ira inininennnepaanemiaenepepanapaenaaaayn banaanaaa les aviv penumpang pen mas bersamaan net baker anemia kef lptpeva asp aro jar veer. panimininimenanepaenineninenenepanpanapeneyn ass jiran hama leo bri pemanen iii nona lea jud trucks |. cde 6x2r we4300mm naaataaeananammmadenmn robommn2130: |. a01 jun momen sdi skor wes some resonansi sosok oeveteke evordeovovoneer33s00: www mw sai jup meus,. we4300mm mat mmmmnmemmnnlaa2 idaman ade jup sucks,. 6x22 wes100mm mma iguana nyaman on) jup meus,. 6x22 wes100mm ramalan iga bahan shs ena age jup euc ks, lepmasoexerwasioomm asal0ooo| ses7o0000 jup menos, .( wes 100mm mat mma akan teman pso ren dnnfomn jup nexus,.( we9o0omm bl. nmnnmenaalaa agama sss eta enam jup rocks leprasosxe rweseoomm m)r ss000ooo| so1s00000 jup sucks, . wesooomm cmn anna ggamnbamann$95ooo eta erna jup lepmasooxerwassoomm seo0ooo| loss00000 lup euc ks, lepmasoexe rwesroomm 0s000o0o| serta0n00 jup lepmasooxerwes1comm blm atogooooo| si1000000 jup buc ks, lepmasoexerwesroomm ass0o0o.ooo| loss90000 jup meus,. wbo100mm mmmmamenaaama agama namun$ lee ema jup buc ks, lepmasooxerwesroomm 2a7ooooooo| sir090000 jup nexus,. wbo100mm map ramen anggun been ios leah enam soon. ag1ss013ra9 jup rocks lepmasosxe res1comm mp7 astro00ooo| s99, lup ruc ks, lepmasoexerwaseoomm soo0ooo| sas. a01ss015280 jup rocks lepmasosxe rweseoomm oo asnoooooo| see, jup buc ks, |.) lepmasooxerwaseoomm mpr soroooooo| ss1s00000 jup bucks lepwasooxerwaseoomm mp0 astro00ooo| ses, jup bue ks, lepmasooxerwesooma ago00.o0o| sas200000 jun sucks,. 2x22 wbo100mm managemen one enam jup euc ks, lepmasooxerwesioomm sooko0ooo| jup buc ks, lepmasoexe rwasroomm mp0 asso00ooo| ses. jup ruc ks, lesesrosxarweasoomm mp0 senoooooo| 7es700000 jup ruc ks, lesesrosxarwaseooma mp0 s9o000o0o| tenor0o00 jup ruc ks, (ok norma map kanoman aga lehman22n00050001 jup |ekmasoaxerwaseoowm zoo sesoooooo| jup buc ks, . ekmasoaxerweseoowm mp7 .ooiiil sss00oo0o| jup ks, lekmesoaxerweseoomm, servo0ooo| jup buc ks, lekmasoaxerwes2comm mp7) 00o.civil sss00ooo| jup ruc ks, lekmasoaxerwes2comm sss00ooo| se7290000 jup ruc ks, lekmasoaxerweoooomm, s0oo00ooo| so7090000 jup buc ks, lekmasoaxerweoooowm sesoooooo| so1s00000 jup bucks, leorasosxerwessoomm blo ses000000| jup buc ks, leorasosxe rwessoomm srsoooooo| press00o00 jup rocks, ieorasosxerwessooma sesoooooo| te7290000 jup ruc ks. lowe mat annamaantem egg meme22200050001 te0, jup rules. joke gxa bag mpr araamamaantem egg mkm22500050001 ( ( o1s42 jup mos,. (ewe 6x42 wes omm mmmamenannlana oam benn n132200, o72so jup sucks,.|ow 6x42 we50901m mma anggun namun logo eta erna. jup meus,. (ewe 6x42 wbo100mm aman gan besar non nanda ls. lup rec ks, lownosoexa rwesioomm pro sisoooooo| tess00000 a01o1001640 jup buc lewnsroeramwesrooam sesoooooo| onset jup meus,. low aro 6x42 wb3700mm mat mmm aan sensasi. a51 s01o10o1sas jup rocks lowrsroora rwesooomm mp7 stogooooo| ra1n00000 jup nexus,. low aro 6x42 wb4300mm mmmmnenaaaa ane diss len enam jup low#orooxemwessoowm apr srr000000| jup euc ks, lopmesoexerwassooma sesoooooo| tass00000 jup buc opm2sooxerwassoomu seseooooo| reswtoopo0 jup euc ks, lopmesoexerwastoomm mpr sra00000o| jup shows,. 0x27 bst00 maa agama aman solo oop eta erna soon. jup ruc ks, okmososxerwessoomm 2also0ooo| ras00000 jup nexus,. 4x27 b39o0 bmt rmmmmnamenmnalan akan bom ,0o, jup euc ks, lokmososxerwessoomm mp7 aasoooooo| s7as00000 jup buc ks, lowrososxerwasaoomm mp7 .ioiiil sesoooooo| tra00000 jur buc lowngsosxan sang0000o| jup ruc ks, lowrssooxerwasaoomm mp7 sasoooooo| jup nexus,. low wb3400mm zaman ann bahan says ren dnfmansl jup buc ks, lowrssooxerwesaoomm mp7 . sasgooooo| st2100000 jup buc ks, lowrsrosaan 1ono0000o| jup rocks lownsrosxanwesagowm mpr 1ong0ooo| s19, volvo lemossosxeresmma t . ivory immesrosxarrswmmayn oo. x215000000| lara) ivory aman ara aaaaaaaaaaaaaamemaanem aga genemmn30100050001 221g| ivory tarakan naa aaaaaaaaaaaamaaanem momen330: st58, ja1s| ivory lemasooremesmmaph gss000oo0o| ivory lemasogarapr 000i 1o5000.o0o| 2a1a| ivory kam sra nnnoomomonnlen gmkmmn22200050001 2a1g| ivory iemxaoooreresmmtafr oil ivory inmkasooxogesmmmapr ivory immkasooxorwarsoomma r s21s000o0o| jas2| ivory lemkasooxertsmmapn ro1sg00o0o| asa ivory immgasooresmmtafr oi. jasa a0140125020 ivory iemkasoogamesmmmapn sass000o00| volvo fmx 6xot a t jenis alat berat alat besar con opo o o o o o oesmmomu aro sean lal sooosooora2 jemaat tewiooroweranortamen mature oo) 201m 3es0002o0| jon ocovosooasa2 isomer olewisorowemsmorrowek oo ) sesenogo| (il comosa00s2 loma jewanowowprsmorrower tenovoggn| los sovossnass2 sowa jewosiosopwsremorrowar oo si900na0n| (on oowsoongas jerome o jewariosapmeramepower | ssn0001o0)| jos sovsentos2 lows oo geboren4 c0macmoremwawneua rexatoog1| lal soossonsoo jess oo) oheosssnyensesorwaneg t0sr0000g0)| jin soeria07go ease jesorarerms jas locovoreros12 lenresenuan jaosceymmexcawaros dogs menata hee caterpillar excavator jas sovorarsow2 jeameepuas jaconyexcawme doa 00000p00) |contrato112 lesmeeeiuan iersejoumpmeuck dara s2g1 jan souza r0012 lenreeruar joosnpwaevomee aawpanagon| jas sonora leareermuws josessuwocese ion baseman| jae score20ata jenresemua o ) joraowyrorsuer doa se000001| |go |occovora2no12 jearsepuua jensopexeawmoar dogs arenas0ggn| lan sonegoarrs lnooeaw josocserosrorwuer do2ma sripoago0) las |o.concert0ars pos lorossswemeroreum dom sasanngnn jar oooseronsoo jomweae jenis pro jan sonseransas jomuenc loconpovsepeuwsowes ass0vog0n| jas sonceso0a9o eurostat jurgosoyresemar a0aso00n| jan |.sonoesong9o jeveowrae jurgoeoynenemar dogg a00000n40) jan soocoggo1rso ieoronewnowann inesosreaceok dar sowan)| lan sonoeoooroo jamu levoressopermewee doa ans0a00| lol so0serosa4o jaman jeowesorexcauaon t0s2000000) jar sonssroseso jurnal towsraneyexcrwon oo ) sesasogoo| dal so0soros9 jamak obewogwaseuvoaoee doa p20000000| iss covssrasosa jarraou lerotovesayexcsuwmor taraomann osa sooreroco4o jaman jeromwesoyexcavnor oo ) lao soororosseo jaran jeraromossyexcavmoe oo ) lor soosstoess human oleresosarnoramecammr tess000g0n| jsa soveapaasoo lem iserpmewmortaoee dog ssnsungnn jaslsovarongoo bca demosejexcawor lo. smo00gon) jan ooz20utas luomseren jwrtesyerueorareu dow pw00maw| hana desa ega lan corn amus jkoneuoo (ol coor1borneo ikoseuoo jewgooastvorasecaunoe oo) taxon0gon| lan soo2020240 ikomereu joissayauwozee panisoogn| las soo2o2s0so ikomarsu joeseysuwnozse penangan lao| soo2024519 ikomarsu olinrasyoum price 25w000n| jar so0z205s010 iromareu iecrssosesyexcammor sass00n9onl jas oon2puasa ikomarsu opeztooyexcavanoe map jaw oovzoo2sww9 ikomsreu ipcasosyexcavaorn 20m sas000oa0| ikomatsu excavator jas soo202see0 ikomsreu ircamerajexcwatoe dogs aang0nog0n| jas conzonossso isomers icsoocsesexcavaror satang0n| las sooko2sao ikomesu jwrssosjues mua) lal sonsogoao9 june loooryoowmweemaous siegnnogon| jica| sovesoon29o oma jeowasserywasutoapae roman joe sooseroo1g9 jusreacnoe oo) jusaryrammmeacror oo ) sriovogoo| live| sooarooro1a janseevrescuson durasi awosrarmmencroa oo ) jamu| sovsroora12 iunssevpercusan oo) juwesoppasmneaeror dogs santan jas) aovosratoov piewaormn hrreswoyememneeron sas000m0n| jua) s00e0200190 budaya ieerwssrsomow)roreurr luas| sovsrgongso ireresesa o orroowmeitpmeemmarenceman sasovono0| atas| some7s00212 merek iesoroumemeuoe jago| aonsortrass cwo leoroveseees commacror srowooawo| jae cono0000190. iewsowa grasepera ring0o0on| jenis sepeda motor sepeda motor roda jammiuia ooooofamya a22 nk31000001 tik t tit rti itb panen pagar keke meja ko72 mannaannnannpaanneann aaa ainepanannyenanepananepan anemia pga npsn. aoa mana sai ampas 2col vid maa pesan keke eksis hen kee mana leg aan art minpannnnnaeaaaa aaa pan ub panas sie sas evi panai sas anang brdvint oil ducati oom lbtistrada endure nenek semen 02220000o een202, .) (ducati ooooooremommh lultistrada likes peak comment semen anno pro ha. kee anak pada nusa elsa amannya dan ns lia ras minat nyenepaepepeaaa npl lana ppm aau basis lol han pini pepenenaa pay mela men page ker kain meja ko7 lalapan line ray mana psa pnnansn age ana sac aia ane rdo ide kesesatan ale emvevotatotasametotasammmtetammammnmnnm ena sewa end pasa omer iio1106 (du cat enam men emaaaaaamemenennaamnammaanaea meme beam2 o2o enn fonem nom317100: pada peep mana mrs ane maan iso ara dela una mimipannpaneyennyeneame epa pnp uan ppm age lol han hama pepnenasa rela slain pku keke keras hen .imipainenanenennenenanepeinepeaaenepami pap galau aoa pan 2acara anemia vdo pas peace kala leineean helm ke i menaanaaa vep lapan 3maniannaaeeanaa pap panas ul aia pan isi evi magna aan atrdvint oil magna pen lel beneran pada nan belts keset in minin pepananeaaaepay panai annan sas amin apa minang ran coll tol108 you cat mama sin nana ben anno nomor322200, nea naa peep nun elsa ane: maan psp lip iminanenanepanpenepenaenenaepnepaepennyeneeneyeaa pnp jajanan papanya sep lol harap alpina pepper g2plta ebe duku san psa kar anan maa a i das mama bam paul ana panen5227 oia mana sama pepabpe aa. cela lela pan pers aed hee hear kirin toh ska len ase minin a mimiepapanaiaenepepaeaiaeaenepepaaeaiaepepepepapaeanaepap aaa anaunnn lagi anime sac apa emiten n acg esa harley davidson nona anemia memanen memendam anno ol. .a319700, to1150 (harvey dansa iii aan memamemammammnanaemamemam pia red ooo pelan pku kamu rep sea penanaman lina ia. aninepeinepananeyenanepaninepaneneeneneenepeenepeaenepame papan pga uya ana bagan a07 mau 2acara nova don masa mua san bee katanya lava aria (mama pnp aaa naam lagi lol harap hama pemanas yan bela panen penarahee secara kirin toh saka belle lhinntimaaan mnenepapanainenenepepneaiainenepepaneneninenepepepanaeenupay penuaan annua aal anemia. apa amina coll harley davidson anna aman momen mnmmnanaamnmammemem fonem yahoo rod oran panas pku kane ara sea kena lal lina ia. npananepaanepananepenanepannepaepeenepepanepenaepeaannepami papan saudi pnaangr lagu. hari secara panen void men duku san sepele kar moh las asia mama pat: aman papua ana pemanen2cp asia avi mana sama pepenlpata oli bela pan lean pulp sen mereka dea ketan hdl lava aria pipa pas tri ipenenanaenepanepenepenepenepepamenaepnepanepennpenepaeepeaa pnp uan pnpamensal age harap halim papan rela (harley davidson ada anna aaaamamememmenmammnmmaanaemamememeambema anno png den pena puasa ape las his leo pala pan mana. sunan papan ear ella panas pen aal met etana pass ann tananntenannana far aannyeannyannenaneneenenenenepeenepeeneameepaeyay psa pnpanupa.x5 aoa ann za. aia amepapan napi man alania penuaan mar nipa hasan pesta per tru mennyanepenpepenanenaneanpanepennyenepaepea pnp uan ppm lagi lol harap hal aini pen aja bela keh pack pensi mc pasir hiro inn kene anennnnneneniainenepepananeninenepepepaannenepay name penuaan lau amin iaminume rs7 yaa enda pada sel mkepeteinis lia lia jie bearing pala ark mana sunan mana rain eller niall6t phone amanat mmm endorse pnb rnb eren cbooo aerea peka kevin lil nan pas ale aru. wananepaanaennenananepaepe panen pan ulama pnp .os sas lia mandi hama pen car bela eua pada asi mur. ipa eli l. iain a.a waiyanipannpeepenemenanepanepanepen yayasan laba pnpameaan sagi lol han halim pepnepen era abal nie peri merak iain (oa erie ahamiminennnanaenininenepepaenepinenepepepananeneneaay panai annenungp esl anime tau aaa iaminemineas jol ttl kelas maa aan emma anno rod momok pens peka ana sanam her l la meanannnaneaaaeanapaepaaenaeaeaaa paula2 ana planet laga lol harap sama pens aja lelo merana peka sel mcp kipas hasan ane pura rai nmimniyenipenepeepenamenaepanepaepennpenep eye pnp lanka pnpamena cage aulia harap halaman seat abal men pku unas hse annnannnenanntananntenannaaanaia aaneyenaneyanaenaenenanepepanepeinepennepani epa pga pnpanupi soal ana 2acacia american sctv itl ssl onda cma wat maa aan forum1000: nomor1000, nil167 o1049 phone aman naaaammeme mmm opo demo not mal peka iareteina sana rar la. wanyanepannpanaennenanenaepanepeenpenena ape naura log aul mandi hama papan kabel anak paksa ash ohs p ipa kia annannnannnannanyeepenenepa era nnyannyenepenepenepenenenanepanepanepennyenepaeneepeaa pnp laba pnpamep gis lola harap lima pemain indra abal manga versi teh maa inn irercrar heamiminennnnnaanipenenepepaanepenenepenpepaaeaeneaay panai panen sas anime sala iamimeme sastra edr coll honda amanat rrdenmnesah ses pnb rnb eror maan pearl ana sanam ber an) memanen epa paul ana pena asa akan mandar sama papan rasa lela panen peep marina kan misa ana pelet as) serta amin papan pena pep ulama ppang asf ags lol lga han hal mini pemimenija abal peka kel unas hse ann tanannnenaaaanaia yva lpajlanimepananenanenennenenanepenanepeaenepami papan pga uya pnpanun sup cage mana 2acara parepare .rank vid nee pasar kel aed sonar h.a isian keris robin rap aal. mania papan pan ula ana las evi magna sac aa ieee rain evi tol167 honda acne emo momen orang enak membeocomt 3ooo pukul kel hep tenis hasan deed lola aas inipamipenepenepenamenanaepeepennpeepepeaa pnp papan age hand halaiaia papan var alel lea peas ael ksh napas bln hiannannnnannnnnanyaeaeeneaaa ket lelang npaniyanepenepenepenanenanepanepaepen yen sepeda papua tanah papan sasis lol harap alpina papan ra2capa ebe a04 zo1167 honda0ooooooond cbeloooali bin a t enannmannammmammmnbean ele. |ro1re7 soo40 zona lermooopresamapr . honda .ooooooooo belooodli bin alt. remenmemnnenmemnmmamemmamamemuam enim fun . . e16a9 |xon jebpiooodlk bin a t aanmmommmmammnbean2020 o. go1167 |tonda.ooooooodebpmoodl2l pin a t nnmonanmemmeanammmamammn bean omn2225000001 |. lang |zo1re7 aa49 |mon jp1 m02msl alt aarammmommmemaamn bean mol32000001 lang (rorreraesao zona ipraoomeomiapr . 7o1re7 mona alpin02n2e12 aaammommmaammn bean mmi12100000| lang (rorrersseso zona iricoemeeroapr honda .oooooocon isoodkina t nmnmananmmmanaamamammmnben2020 hoon217000001 to100. la2a (tortor seal zona jetasooptsmayr teseooooo|l tessoooo0 honda . woong2lo a t nmnmanaanmmnmnammammmn bean mom322000001 . (honda nmnesad sensoadlin a t neanenanenmemnmmammamamememenen rendemen oh. . a40 soe40 |tonda.oooooiwilosobbloa t eanmonoanmemmeamammmemaammm bean mms317000001 |. laga honda 000voodoo ligopnollo a t ennmmnanmemmeamaamaamammm bean mom12000001 |. tik t tit rti itb pena pen uner anas asia. mennnnnanntanannnenanneanaan kaa amannya epepenepepanepenenepeaannepani pap pga ulama. a05 aoa ana scania anemia: dodo pena penuaan seacdnae pasta ins lil maan edgar.n pena pan sulap sear evi mana sac aaa annan aan print kawasaki amanat mamamememmmem maa mmemmempmem opo anno eren kawasaki mana mama memanen nama mmaanaeamamemambema2 ennfommm seo red omne solo pala dua span batan lia minnnannnannanyaneenpepa 12ra ipenenanenenenaepanepenepeepenenenanepanepaepennyen epa sepeda psp laba pnpamenar ots lol hal aini pepemee u7a ebe pena pen upn p dana asean minnnnnanntanannnenannanan pamenaepaninepananetanenepaeneanepeeneneenepeenepeenepane panen pga pnpannyan ann 2acara ane soto pala pure papa sen pasang ane aka mana aini epp aia eaepepepapaaepap anu anu. sasak pmii sac api aman eps elo kawasaki aman aaaanmamamemememamemmammnamamamnaemememambema2 o2o enn form non lele dua atas katana liat lina ane #nipennanaeanepanepenepenpenepepamenaepanepenepen pena pnp anak pnpamenar ses lgs harap hal mini penelope l7a alel panen pep n a dan una asin. ans nnananananntenanaanan amannya epeaenenenanepeenepeaaeneani papan pga aya pnpannna ups age han 2acara pemepamana 2rdo pena penuaan brandon para jas lil maan 122rb mana ana pan selai pala sale ala evi panai sas apn asa 2rain oil pns pare pers pasang ina maan inti sr iininepapanaiaenepepeneaipiaenepepaeneniaenepepepaaneaepay aan aaa anmunung asasi anemia. apa menembak. edv coll kawasaki ocean varian naam oli nomor png rod one ooo mana palu nach apa katana liat minnnannnannanyannaenepepa aaipenenananenenanepanepenepenepepenenanepanepaepennyeneaaeneyeaa pep laba pemanenan ots lol harap hal mini pepepeneas sta ebe kawasaki reverse ermvevetetetatamamamameme amanah yana pemravmm soon ente imron pala pers peraga aer pesan ine ana mana sapaan inti epapanaenepenaneaipiaeaepepaaaeaiaepepepepapaeaaepap aan aaa anmemunep asasi anime sac apa imimemoa era kawasaki anna ema aaaaaa mamememmemmemmama mmaanaemememeambema o2o enn form png eno merk png ini kaa lies inn pare panai pan mana mana ear ella perak makna taman pasi minnnnnannananntenannanann ipnanepannepananeyenanepainepaenepenenenanepeenepeaaeneaane pena psa uya anda lagu ole han 2acara amepamanoy: man puk epa sep helena hasan menanti amp epenepenamenanepanepaepen panen pnp pamen 2s22f ags lol harap hama penguasa. layan bela pala perayaan aaa pasang like ika annnnnnannnepapaan mimininepapanaeninenenepenenipinenepepaneneninenepepepananaeaepay age aia anmunong saga anemia aaa ammem eer coll kawasaki memanen memanen mama meme oli anno tss rod onmoeh pena pee naa gen mas pasi ak: mennaanntanntenanneanan el a mananepaanepananepenanepannepanepeaenenepenepeenepeaanaepan pena pga pnp aoa panai scania iamepane agro nana mpe kawasaki reserse perimeter amanah yana femravan osn ente imron osn pul sep sekali papan alias minnaannnanannenepeepa vcd iaipenenanaanenanepanepenepepepepmenaepanepaepennyenepaeepea pnp ul 2anak panin basis ati han halaman enzyme mba (kawasaki mata amen memanen mama memanen oli anno eos png red anno a22 oo,ooo tts pra masak mmm memanen mmanaemamemaam anne pia rod ooo panen pen upn p men ana pasi ans naam apnnanepananepananeyennepaeneyanenepaenenenenepeenepeaeneaane panen psa pnpansai out mana za. aia amepapan prod masa pump sep kel opa hasan mennnannnann annaeeepanaa (mpeenenaeanepaepenepenepenepenanenaepanepeepen penuaan ulang pagi lol harapan salahnya pemanas bela png pre pera mana panai ika animnnnyaninnnnepapan miminenepapananaenenepeneaiainenepepaeneninenepepepaannenepay name pnmenonop las anemia ama iamenenon yaa dvd it01218 (kawasaki maa maa mama mama anne rod ooo (kawasaki mam maan mama ammem maan olo erdenmvasa basa perak memaemsanmak ngoro indon (kawasaki reverse kso erasevesetatatatamaamamtama amanah yana merasa pede omrmndeaatanme psa puma kedepan kata lae mennaannnannanyanenennepa iaipenenananenaepaepanepenpenepenanenanepanepanepennyen epa epaper psp ilmiah pepameaaa spf ags lol han halim pepepepatan vaa abal maen peer aan pagina ina aniniminnnanienenenaaan (re laimininepapaneninenenenenaeaiainenepepaanepenenepepepananeneneaap panai annes kaca anime sala imminent coll ito o2r2 kim maa manado anno momok ,0o0 apn vera entitas emak yana seram nevada pelan peep uieeeirie ras amannya iss ps! maan ape bau lan papan age aul hand halim pepbpssaa bela alan ptm reno sama era savana mde panen omemaensan ooo ito ols pkm maan momen anom png rod emo ikta aan aan olu rdens panai memndensonmemeae ooo ape even eravetatosotatramamtomaatammm aman name perda mrondrasmvasm page masa akte ara pan amannya iss nannananenaenannanepenpenepenenenanepanepaepenn yen epepeaa pep ul 2tanah ppm basis harap sala papan kay misa peer panah annnnnnnnennnaneeneneaaaaa reel napananaaeneneaanaaienenepepaeaenenepenaepan epa anak annenong anime sala iaminemi erdrboll ikta amanat mama deras pos perak mnmnbeosanmrr2 maa cukup uce snn bala mennanenannnenepanaeaeaeanepaepaaeenaeaepea pnaulaaanaa panen sebagia mandar salman papan see2 ola lelo mal cukup aus kain aman nnanannan iss pala abunya genera ape pnp ula2lana pamen per sasis lol han halim ppen a2saya abal fan ptm rentetan muat enmtovototaeoostomusmmmmawmawmmanmpum2 wwdemm aoa eren mms pku san panai asam nama paa papan ul a annanaalesasa evi magma sala aan ag rdrlrt oil ikta sam mama ema xenon aaa perak membentak ooo pala cukup anu miras pan ananennnnnannnanpanpana (as soap naam anepaepenepen panen pnp ula2 ana ppm ags hand salahnya pepepepksa aya rela pala aaa puasa nan peretas ann lamanya say mania enannynepenpenepenaenenaneenepanepennyenepeepea prp jajanan penamaan gis harap islami pepper2rata mebel macro . moro guez votos rm t .ii).2o20o 4ees00000| imagery . iii vespa 3tiba t mrnmommmaammnben2020 omm3222000001 rosso1ores macro iveseasicetiesayisasr iso .iiooooi super sport eanmmnmenammmmammmnbean noni e0oo0o0| |. tes00. iso.iooooooi super sport go0 mp0 enmemnmanamemmamamemn ben ref logo000| |. (su2uki nama kenamaan mma enmemmamnmmaamemeamenen rendemen |. tik t tit rti itb eka psu evesesetosasmtasaaaamef lonem eenovotovatotatotmutammmawmmwmmawnwnapo2 wwe evan oommneasasmasabah mes mere kendkee arena aas mana visi aan pan uan sae panai sala irama as( rri ss7as sulu kki mama mmm olo rdenas perak memndeovonmeoeah suzuki naa nama memanen mama mma mmm meme bee o2g ennfommmet3cbooo red oma pala pada aed kea p telah lamaanannnannnann ann eneanena membeli epenapenepenanenanenepanepen yen epepeay npl tanah pnpameaan ags lol harap hal aini pemanas rar abal pala nan pen paa nee 2ra k boll ann tenanneananata dea iris innpanannyenaneyananenaepenenenenenepenenepeaeneaani panen psa uda pnpannyaa rote mana 2acara eme s2cdp tataran evevotototasasmetotasatammetetamanmmmn sem aras imron os199 sym amen new amanat memanen ema anno ket lanananannannanaanpaaaeaa ref epa epenpanepenanenannepanepen pena sepeda papan ulama atp ags lol han hal mini pemanas e.dra abal peg menu net bel i bll aman ana all mnyananntenann ana enenanenenanepena epa psa uan pnpannyan sale lagu han 2acara pamepapank solo peep lee orde ann lin luas. aaa pan ula aia ana evi magna sala hanya .ririn pagelaran mere ever inn nan urai lain avr apanaaenepenenipinenepepaanenipenepepepaaaeeaepap panai anmununi sasak anime apa iamimemoa coll nto15t root maan oot ananta aman mamenaaaan mma mamemeam ben anno! noma102900, gagal aaa pekepsea ket ira lannanannnna (lalu sana enananepenpenepenanenanepanepanepeenyenepaeepea npl ana pepamenanaase sasis lol harap alania papan cap ebe tegalkab pekan ensnteiaa har iss ann were rise kei ara maan panai papua ana penahan sas avi mana salman pena rasa lela malaga pere ben kelapa aman kei sea anaanannnpenaneaiaiaeaepepaaeaeaeaepepepaaeaepap aaa anaununan las kan anime sac apa iamimemiak ear erat horror comes tas anatara form png enne2 peranan uap lai kaa ann pala mas ari mana papan ashari lela pesan pks sersan sen tea kasi mainan (ea daa inn neaanepanena psa pnpanbaalal out han 2acara anemia salon mengekang pku bela rasa massa mennnannaanaa lena nad aaa eni pnp uan papan2 p p asia harap sala pen raya bel pala penerapan kas mbl mana iri pure arireriv erie amiminenntenainininenenepepanaenenepay pena anmununsal soal amin sa. apa iamemendya coll perma coat aan mem tag cone pegon perut ora lean kasi ol mama a02 daa lelo sx. amepaninenaninenanepeaepeaanepam panen pop ud lama penanda ses soal mana sana pameran cdr pga pku ena lean massa menimpa her daa sea ann annannpanepa ular perak goa mandi sala pepet sse ucla mag ane aaa peka seret asa kas lai menimpa daa urin oat. lannaipenaminanenaepanepenenyenepaae eye pnp ular sa eng lol han hal mini pemnbp ssa abal triomphe nona anatomi anno png dome paha peraga ende bebe manannnnnanaan jodoh mana pala panas able mana sala papan rar elev saan meme iererane act toa iyatul panen (lc. aan. ennpananntenannpaenenanenenenenenenepenenepeaeneaani panai psa anpannn kue age mui zac aia ampana dodo masalah peka pesannya esa kas lai memimmananannpaeaenaeaaaa mpg plinmnmnpanapenamenananepenepen pen epaeepeaa pnp ula2 ana pnas bagi ada harap sala pepbpssa ata abel pala pena prahara kak minnimennpannnepapan wma. lanimininnnnneinenininenepepneneninenepepepaannenepay name anmunun sas amin sas apa jaminan free edn coll perum iii raat anne done piro mpa panen acne mmm mmm rndermnevan loop neh eror pagar duku espanola kah las massa a22 menimpa mainan panen papua ana naam aoa hindi salman perak delia bela magadata pake saree up ieh toa kasi menimininannanyanepeapaaa hal lapas animeaninaneynepenpenepenemenanepanepanepennpenepaeeepeaa psp laba arpambng aca kos lokal han salman pemanen sua ebe maka penari edar kas mnainnennaannnnnaaaaan grup awanaiinennaanaenininenepepaanepinenepepepaaneneneaay panai penemu anime sa. apa aenea coll pena puasa ende urea aran li05 mennanannnnanaan jala ada ordo uan aaa panas ace lel mantap sala app asa cdr legal enda putri mpa vencer ann eni bomber veera name soon kereta orerondrormtorenn magma peka pesenoea ucap tea host menimpa daa urin luar laba2138 mmimimiminanpanepennnyeneaaepea pnp papan sel age adi mandar sala pepper rara abal anda per rentetan ann ville skins erenverastosmmmaanmnasmpoe made penanda omemnaensan perum aaaa sana motor tes naa anne meet piro mpa maaf say ona motoltm tes anne reni soap enak mnmnbeocoet maa aaa duku esenoea up sah tea kasi menimpa dlm. aaenanpenepanepanepenanenanpaepanepe pena pny namea sala pagi harap salaiaia pesepak ras bela death paksa acara teen kasi menimninannanyanepeemeaaa kimia enanepanepenepenepeneneanepanepaepennyenepaeneepea psp lana ppm sap ags ada harap slime persis abal maen pesarean para kain mbl mniminnaanaannanaaaa par anta akal naaenenenananiinenepepaneaenenepenaepan aaa apa antena seru anime sala iamemea par coll triumph naa raat ate aan ammataammnanamm olo rrdemnasooaa enak memneotone maa cukup seno naa massa a22 menimpa lola seakan plp dana papua ana pnp seru log harap salman pena sole bela pala pada seno tis toa kasi memiminnannnpanepeeaeaaa kali ada sei aka mapenipannyeepenanenaeanepanepennyenepae epa bau lama ana seed age adi han sala papua gng abal maan peka bisa kasi ol. pmieneanyanannnnana help dma winepanannyananepanaenanenennenennepenepeaeneaani panen psa uda pnpanbaa spl age ana acara anemia ag2sdo mea peep keripik need kamala memieannpannnnnana kaa sdr nnennannenaenaapaanpepaa pada ula nanga evi panai sac aaa aaa g2revert triomphe mama ser ral aan mmm orde moms oop perak membeoseme malaka cukup serba aseton kos menimimnanennpenepenaaaa lada ak dio ira ipa amipannpaepinamenaepaepenepennpenepa ape pnp ul ana ppm. p2f age ati harap sala papan 2rata mba mean aas ael aceh tea jnnanananannnnnann ana hafal pet aminannyanepenepenepenanenaenepaepennyen apa tanah penamaan ags lol harap sala pen rar abal tik t tit rti itb pala penuh acne las elia ll" wamena penetapan ape epepanepenaepeanaepan pep pop u a pnpanupi lagu mana sai pamekasan pseavlo ird mean pen pet atasan rsa iii aman aan pan sulap ser lahan evi mana sala aaa vino yamaha mam mmm memanen mmm mmm mememmampemem lol ende pnb ernboecemo bonobo (yamaha amanat ben anno sss png red ono cbooo mae lama peep diare pas apannnannnannanyaeaenepepa i .lsn pennnanaenaenaenanepenpenepennenaneanepaepennyen epa repeat psp laba ppm lons lol han halaman bela mane meme hut menara play elia a.n riv plnanannyananntenannananenanenenanenennetenanepeeneaepaneyay psa uda pnpannna soe hari zac aia amepanane es2rdo pers papar anne kanal liamnaannpannanaapa lilin epa epepaaea epa anu anaenunan sas eka meme sac apa aman iar elo yamaha memanen meme mammal mama meme mmemmammaamemamn mememeambemm o2o enn formil eno mana peep danar apa lisa anyer pas. amemenaeanenaepnepenepenepenmenaenepanepennpen epa pnp ulama ags lol han hal mini pepeaenr sla2ol7a rela mal kaa makna arun las elia ana epa epenanenenanepena epa papan pga uya anda bag han 2acara anemia 2nd pala pku kena rsa iia ann cri nan pan sulap evi mana ase2revert oil pala mere peneroei t ane ane anpapanaanepepanaiaenenepepaneaiaeaenepepaaneaiaenepepepaaaeeaepay anan ana anmemunop cas ela amin sa. apa iamimemopkas sirap coll ito1421 (yamaha mam mem mam memememeememmamma mma aemnmemeeam bee oli anno voodoo rod anno ooo png mana peas warner berapa apannnnannnann antasari ulapanpaepenanananena epa epenpenepenanenanepanepanepeneayeneaepepeaaah epa tanah pemanenan basis aoa harap slime pepper ale index dot gam rena bea aan yana pemravme arti omvondromrarmst pala mere peta 2ek o ian l linmnannnpannnepapa isa ananepapaneaepeaeaiaiaenepepaeneaeaeaepe pep nan aan namun meme sac api iamememongca ras era yamaha tanaman nama mmaanaeamememeambema2 o2o enn formil oop cbooo (yamaha maan meme mamma mma anom soap rod mna aoa dan (yamaha desa bala bovososmtososmtatamemtamtamumtammmammnmmmmnmnampe mode ema kanan mesh pee duku da2 pepe2 mas i fi lisa mapan epa anepaepen pena sepeda pranala2anak ppm log lol harap hauaiaia papan kabel maa pre peter rerendraa kpa ini j is .minennpananaenennaeneaiaeaenepepaaneninenepepepaanenepay atau aia anmunungn sasana amin apa iamimemope coll yamaha aan aan aman momen maan bem oli anno png rod oma pata menu benar nar las lai lia ann anaanaeaepaanpanan tetap ape enepanepepanepeanaepan pap pep pnp sagu mana scania pamepipan a5 radio maa pku dar opa def lina 1in2 ana pnp 2aie sas mandi sama papan lela meter peep diana epelaipas def iris lia vivi inap epaepnepenepepepepanenanepanepanepennpen epa pnp lana papan basis adi hand halaiaia papan kata mba yamaha bad lama amami oli anno ios png red nmr ooo nto1a21 yamaha amen mam memanen fomemem sao rod ooo masala meme ora anata las ale eiannnnnnnntananntenannaanan napanannpanann aan epa nepeneaanepaneyay psa uda papan soto ana hai nyaman esp mal pku dir app i fis lia nenenanaenaenanepenepenpenapenamenanepaepeepen eye epa ape pep ula2 ana pnpamean ags harap hama peppenepas alel mebel pare petar eren pali annannnnnnnannenetepepan i ial naminenepapanaineneteaeneaipinenepepneneninenepepepaannenepay panen anmununu amin apa eminem oa t edn coll yamaha maa mean mmm memanen anne rod ooo yamaha maa amanat olo rrdenmvas soap anak omomneovosmrorah pelan pku dar aed opa i fi lisa dis ape epa eneaepeaa pnaulaaanaa ppm sas ata mandi hauaiaia papan s.cat bela mea peta dian perez apa apanannnannnannpannyenepeneneaaas iis namanya epa epenpenepepenenaepnepaepen pena epepeaa psp ilmiah pnpamena npf age lol han halim pepepensas abal mabes laa petirdei erat kpai annannnnnnananeneanaaa ivo naenepnnanaineneneaenaeaienenepepaanepenenepepepaaeaeneaay panai annenunn anime sala imminent coll med plasa senna iki rin lina pac anak panna 2st sie mana. aaaa papan cari legal yamaha rare penataan anak name pereda mondok matan pep mia aperelrapas liapennnannannpannpenepeeaeaa npenenanaenaenaepenepenepenepennenaepanepanepennpenepa pep pnp ulama ags adi hand halaman rara abal iya maka nett paha demimtotosmtata memantau eren memanen (yamaha maa mama amen mama meme kanoman arak ooo yamaha ama mama mmm olu rem perak omemndeovosmeoeat mana pku derap kerap lisa mep pepepenaneaanepaepaepen panen papua ana ppm agg mandi hama papan klo pala plasa birahi pasa liapanannannnaneaneyenepenepepans aepenanenanenanepanepenepenepenenenanepanepaepennyeneaeepepea psp lana ppm cage lol harap halim pepper arap aba maa pas petra ashar ea: iannnimennnanieneneaaaaa enapinenepepanaa ieee enenepepan iain epenpepana panen apa annenunn sas anime sana iaminemi asap erdrboll yamaha mmm mama mama mna opo ndez pena omomngeotonmeeee (yamaha reverse drosmtesetetatatamamamamtema amanah name soon perda ormrondromrarmer makan peta muara kevin def iri lia ane acc nnpaipenenenanenanepaepenepenpenepepanenaepanepanepenenyenep eye psp ul 2ilmiah ppm onsu harap sel mini pemanas bela pep huge nas las hama imam epananepenanepanaepaepepanenenanepenaepeaenepani panen pep pnpansnan sas. mana za. pemepamanoy mua pea senar rsa ini aman lan aannnea panas ul a aan las evi panai soc ianapmnnga nano oli yamaha mat aan mememmmememmammememaemmem olo rdemnme oop pnb knmnbeocememe cbooo duku bian ap.pesepak bei lisa isl annpaepenaaenaeaepaepenepenepepepenanepaepaepanepen penepaepea pnp uan pamen ags au harap #alania pena ata bela mina pas danar repair liapanennnnnannanyan epa iss penamaan epanepanepennyeneeepeay pnp ul jajanan papan asp lol harap sala papan ras pupa mbe anand laju liat lalu anemia epaaepananepenanepannepaepepenepenanepenaepeannepani papan pga uda anda sala au mana sac aaa pamepipeoya solo musa pen epn pata besaran klan line asma lalapan pan selai ann eksis inti evi magna sac aaa ana antar idris ii01421 yamaha aan opo remas eren yamaha pam meme ammem memememememmammammamnaemamememam ben anno mmm red anno ooo mine pada diaper mas apannnnannnannanyeenenanepa isa lal nama enaneynepenepenepenenenaepnepaepennyenepaeeepea psp laba pnpanun pet one lol han salim papan 2sta mela mnc meme aman las eiannnnnnanntananntenann ana ala napannnpananntenanepananena anemia psa pnpansngk lagu ole mana 2acara eme nasa pers paper 2al area klan liamnaannnpannaaaa epenpepaaeaaepaa aal penenunan lacan anime sac aaa memanen elo yamaha ama mmm menemani mememmemmammaamemamaaemememambemm2 o2o ennfomme nomor aaa pada dana aed lisa iven hiainannanepenpenepepamenaepanepaepen penuaan npl ana ppm lagi lol harap selama pemanas. laya bela mcm peep banana las liat isra npananpanann ana ana epa enennepena epa nan psa ulama soal han zone pamepapane es.rdo pane 2nd rsa ini ann irrbaruris nan aaa pan ula ann evi panai sala anak saint oil pare pemeran xenon kpa ini annanennnaintepepa i a betranapaannepapanaaiaenenepeaneaiaiaenepepaneneaiaenepepepaaeaepay anan ataupun sasana anime ta. apa imminent rin poll yamaha mam menanam amen bem oli anno png den anak del alan ica liapannnnannnannanyeepenepepans snipamipenenenanenanenaneyanepenepenepenenenanepanepanepen panen epepeaa pnp jana pnpamenan ags lol lia harap halim papan raya eba a23 nba yamaha races cast wee reyeeraretesmeetmaeatmamammanemme hem name ero mrondrormrormh ooo masa mere pnp kela aed pen malah i aba ama iki maepapanenepaaeaiaeaeaepapaaeaiaeaepepepaaaaepaa nan anak sasak meme sac aaa manga coll zero engineering nana nama memanen menemani anno png anno zero engineering (zero engineering jenis sepeda motor sepeda motor roda gofsooma tomas rae tetap ana toon ena w tt: ambemnfon gap eren pevsovemeotmoarotememmenmmmsmdemae bentar mabuk anon pap were perosotan beat eta bentik0o pns pekan anoa ana (non mana ha. mana ananda ban esa menamiellananai ban ben macan cas sea lean sana eka. enam arena aan food20352000 inozomi pazabuisowc inozomi jawab2so han oom nenek andi erna monsoon| mem kenmbenmmt120825500 ols year erna dur ento .o| 19as0.oo0| mem komm bener onion itar eneasersovemeoaomh sako mnomvmeomtoatosmnmeatoasmmmrmemmmarm ment oma beserta ivia mag kmp omooomennenemamonmememarma ivia mmg bmp ooeoonmenntnenamenmememarma r0x10. mnt .h.n1 ivia mad anrmovomenntoenemmonmemmama re2s0. . ivia mad tor oooooamematomamonmemmtmarma 1sos000 ivia rima ooooootonemonamemmtmarma via format hnmoonmnmamemsanan war nrisosr is935, war nrisosk i3435, viva |grand samson superm t |. .2ooo 8p300, viva . new grand samson super m t .200o 0s05000) viva samson laksamana|| viva ambon super m t eoooonma .2oo .x00.ooo| anne jvrvamas vivamas samson nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor ( ameuraner orson,roof as000,0o0| a5000000f sn000o00of , jeyjarm 3soo0,loop pagos0good| s000p00| sa0ooo| jaj bar kau pus c00, a0000, so, ,00o| jagaakas p s5, e, ,ooo (sumo van ss0o0roof ss000, ,000of s5, ,o0o| elbow asoooooof .00of ,000000p s5, en.oooooof pass l aa ooo,roof s0, jaj busana a00, s00, ,000f jejeusmai p f30ooo,ooo| ,000o| jho|carcarrmer soon sono 50o0n.ooo| jiricompacrok a5, so, ,00of ji2jconeremepuue | . solo,ooo so000, ss, jaslcowerorsr p as0cbooo cbooo jialeane o o opo asongan s0000, ss, jasjbamkak osooooooop snoooooo to, jaslberek osooooooog iasoooooof s0,000o,ooo| ,000of ji7about lepas ,00of s5000000| pagooooog jasibump agoogoog 0good aso00n0, s000 unsur larbrck as000,oog 3s, ,ooo| a0, as, ,000o| geogr freeze osooooooo an00onn so, e5,000o,ooo| jerjaambenaan oo. o es000,roof a0, s0, ,00o| je2l lap pak o oma, ooooooas000000| sn.00roof jsj landasan terbang pastor,roof s5, ,roof seal loona oooowo a0, ,000f jesjmkrosus sooonooog yosooooog j2jami bus oas000,roof as0goo| w jejak ran jas mos jenazah asoonoo0| as000000| as000000| s5000o0o| p help primemover oo. e bam, sama |3premi mematok dnoonooo| a0000000| 40000ooo| soon0o| e5, to,o00o,ooo| jarfriverconmam |. oo. isoooooof tr0, t20, ,000f j32sur label 0o,ooo g0, ,00of jasisemrm rank o0o,roof s0, jaagsryuer oo oo, s0000, s5, jasjsmamon wagon ,0oof as0og0o0o| e5000oog jaslswerpek o o o soo eomooof tempa jarpmambua aooocoof s5, iss manca hydro sopo asoooooo so000000| sn.00botol j3sarana o poo0000roof ooo.roof ,00o| soon.ooo jaomeacrorarp a5, ,000f jaipmratek co, | solo0.ooo ja2jarum soon u penodaan to000, ts, jesiwng box oo asoooooo sono, assoc,ooo s5, | g0000,ooo| menteri dalam negeri republik indonesia, ttd muhammad tito karnavian |
ping berita negara republik indonesia kemendagri. kabupaten tulang bawang. kabupaten mesujiulang bawang dengan kabupaten mesujiulang bawang dan kabupaten mesuji provinsi lampung, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara kabupaten tulang bawang dengan kabupaten mesuji provinsi lampung, bahwa penetapan batas daerah antara kabupaten tulang bawang dengan kabupaten mesuji sebagaimana dimaksud dalam huruf telah disepakati oleh pemerintah kabupaten tulang bawang dan pemerintah kabupaten mesujimesujesujiulang bawang dengan kabupaten mesuji provinsi lampung dimulai dari: dengan koordinat dan yang merupakan simpul batas kecamatan rawa jitu timur kabupaten tulang bawang dengan kecamatan rawa jitu utara kabupaten mesuji provinsi lampung dan kecamatan sungai menang kabupaten ogan komering ulu selatan provinsi sumatera selatanidan desa gedung karya jituutardan desa sidang gunung tiga kecamatan rawa jitu utara kabupaten mesuji, pbcdefghj. abuk. pbu selanjutnya arah baratalang batu kecamatan mesuji timur kabupaten mesuji, bl. poprharjo kecamatan penawar tama kabupaten tulang bawang dengan kecamatan mesuji timur kabupaten mesuji, bstuvwxyzacdefhjkoprstuvwxyzn dc. abu selanjutnya arah barat daya menyusuri median line) jalan sampai pada dengan koordinat dan yang merupakan simpul batas batas desa bujuk agung kecamatan banjar margo kabupaten tulang bawang dengan umbul sungai buaya register desa talang batu kecamatan mesuji timur kabupaten mesuji dan desa indralaya jaya kecamatan way kenanga kabupaten tulang bawaota bengkulu. kabupaten seluma. provinsi bengkuludan berdasarkan kesepakatan antara kota bengkulu dengan kabupaten seluma, maka dilakukan perubahan batas daerah antara kota bengkulu dengan kabupaten seluma provinsi bengkulu karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, sehinggaperlu diganti, bahwa perubahan batas daerah antara kota bengkuluota bengkulu dan pemerintah kabupaten seluma dengan difasilitasi oleh pemerintah provinsi bengkulu dan disetujui oleh tim penegasan batas daerah pusat sebagaimana amanat huruf peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penegasan batasdbengkulu dengan kabupaten seluma provinsi bengkulu dimulai dari: o1 dan desa padang ular tanjung kecamatan talang empat kabupaten bengkulu tengah, pba selanjutnya arah tenggara sampai pada abu dengan koordinat dan yang terletak kelurahan bendungan kecamatan selebar kota bengkulu yang berbatasan dengan desa air kemuning kecamatan sukaraja kabupaten seluma, au selanjutnya arah tenggaralaut sampai pada pbu bts ail. pba selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bts bb selanjutnya arah barat laut sampai pada pbu bts cc selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bts doo. pbu bts du selanjutnya arah tenggarselanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bts p25p25 selanjutnya arah barat lautabts p26b. pbu bts p26c. pbabts ed. pbu bts e selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bts fe. pbu bts ff. pba selanjutnya arah selatan sampai pada pba ol1g. pba o11 selanjutnya arah barat daya sampai pada pbu bts gh. pbu bts g selanjutnya arah tenggara sampai pada pbu bts hdan ai. pbu bts h selanjutnya arah barat daya sampai pada abu tb10 dengan koordinat dan yang terletak kelurahan teluk sepang kecamatan kampung melayu kota bengkulu yang berbatasangaris pantai samudera hindia. posisi pbu, pba, , ana, o s ks tati a op ter naa ana ana kenapa eee haga arg ape png pemain koma atau daa hee ana hen ari aha pan hae deng kang ang ara aang ring enak ning hak bent anak malaga ena lana en: are ami balai span ala melani ang sahkan na, |
kena berita negara republik indonesia kemendagri. kota sorong.sorongdministratif soro. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kotaorong dengan kabupaten sorong provinsi papua barat dimulai dari: dengan koordinat dan yang terletak muara sungai harmon yang merupakanil.oo.g .laut menyusuri tepi jalan, kemudian arah utara menyusuri punggung gunung (ilir), kemudianbaratabd.ef.ghjkl. selanjutnya arah barat daymnoprst. selanjutnya arah utara menyusuri median line) sungai keasamanuvwxy. selanjutnya arah barat laut menyusuri punggung gunung figur), kemudianzbc. selanjutnya arah barat laut sampai pada dengan koordinat dan yang terletak pada batas kelurahan kaget distrik malaimsimsa kota sorong dengan kampung klasimigik distrik makron kabupaten sorong, bd. selanjutnya arah barat laut sampai pada dengan koordinat dan yang terletak pada batas kelurahan malam distrik kurung kota sorong dengan kampung klasimigik distrik makron kabupaten sorong, dan be. selanjutnya arah barat laut sampai pada dengan koordinat dan yang terletak pada batas kelurahan saka distrik kurung kota sorong dengan kampung batu lubang pantai distrik makron kabupaten sorongii bmnamnimnssssssmannesn aja kas anne nan agape nanah kan min naas dik learn rp! ana ape natal tai aang anda one atu mna ena kan dean nata era ea. anita eat sas nan gun, tek nek pan y tan kaa ooo juna gea lan |
imo ang kemendagri. kabupaten raja ampatraja ampraja ampraja ampat dengan kabupaten sorong provinsi papua barat dimulai dari: muara sungai jarum yang ditandai olehlaut menyusuri median line) sungai jarummedian line) sungai sampai pada dengan koordinat o2'median line) sungai dainiaiil.oo.dandagri. kabupaten sorong selatanrong selatansororong selatan dengan kabupaten sorong provinsi papua barat dimulai dari: dengan koordinat dan yang merupakan pertigaan batas kampung week distrik four kabupaten sorong selatan dengan kampung klasik distrik saya timur kabupaten sorong dan distrik ayaman kabupaten maybrat, selanjutnya arah barat laut menyusuri median line) sungai klasiklemakwilly distrik howard kabupaten sorongbatas distrik sawit kabupaten sorong selatan dengan kampung tarautarabuk distrik howard kabupaten sorong, il. selanjutnya arah tenggara menyusuri punggung gunung (girlyang ditandai dengan tuguooabddistrik kabut kabupaten sorong, aefg. selanjutnya arah barathijk. selanjutnya arah tenggarl. selanjutnya arah timurm. selanjutnya arah tenggaran. selanjutnya arah barato. selanjutnya arah timur lautpr. selanjutnya arah baratst. selanjutnya arah barat dayau. selanjutnya arah selatanvwxyazdan baaif kabupaten sorong selatan dengan distrik botanibengkulu selatan. kabupaten seluma. provinsi bengkuengkuluengkulu selatan dengan kabupaten seluma provinsi bengkulu dimulai dari: dengan koordinat dan yang merupakandan kecamatan pino raya kabupaten bengkulu selatan provinsi bengk10dan il. selanjutnya arah barat daya menyusuri median line) sungai sampai pada bs s1garis pantai samudera hindi iata kamalunjukan penjabat sekretarisgisi kekosongan sekretaris daerah provinsi, kabupaten kota dilakukan penunjukan penjabat sekretaris daerah provinsi, kabupaten kota, bahwa dalam penunjukan penjabat sekretaris daerah provinsi, kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penunjukan penjabat sekretarunjukan penjabat sekretarunjukan penjabat sekretaris daerah. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: penjabat sekretaris daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah provinsi, kabupaten kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretariskepala daerah pemerintah daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat daerah. bupati atau wali kota adalah kepala daerah pemerintah daerah kabupaten atau kota. hari adalah hari kerja. penunjukan penjabat sekretaris daerah dilakukan dalam hal: jangka waktu (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui, dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan. penunjukan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi, dan gubernur menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten kota. penunjukan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (lima) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf penjabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh menteril.a kementerian dalam negeri: memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan iv cpenjabat sekretaris daerah kabupaten kota yang ditunjuk oleh gubernur.b pemerintah daerah provinsi, memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat golongandalam penunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf direktur jenderal otonomi daerah mengajukan usulan nama calon penjabat sekretaris daerah kepada menteri melalui sekretaris jenderal. pengajuan usulan nama caloprovinsi, dan laporan tertulis perkembangan pengisian sekretaris daerah provinsi definitif. berdasarkan pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada dan menteri menetapkan usulan penjabat sekretaris daerah provinsi dengan keputusan menteri paling lama (empat) hari terhitung sejak diterimanya kelengkapan dokumen usulan secara lengkap. keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur paling lama (satu) hari terhitung sejak ditetapkan. penunjukkan yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf ditindaklanjuti oleh sekretaris daerah provinsi dengan mengusulkan secara tertulis calon penjabat sekretaris daerah kabupaten kota. usulakabupaten kota, dan cc. laporan tertulis perkembangan pengisian sekretaris daerah kabupaten kota definitif. gubernur menetapkan usulan penjabat sekretaris daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan gubernur paling lambat (empat) hari terhitung sejak diterimanya kelengkapan dokumen usulan secara lengkap. keputusan gubernur mengenai penunjukan penjabat sekretaris daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri dan bupati wali kota paling lambat (satu) hari sejak ditetapkan. penjabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh menteriprovinsigubernur selaku pejabat pembina kepegawaian melantik penjabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh menteri paling lambat (tiga) hari setelah keputusan menteri diterima. dalam hal gubernur tidak melantik penjabat sekretaris daerah provinsi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada menteri melantik penjabat sekretaris daerah provinsi. penjabat sekretaris daerah kabupaten kota yang ditunjuk olehupati wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian melantikpaling lambat (tiga) hari setelah keputusan gubernur diterima. dalam hal bupati wali kotagubernur melantik penjabat sekretaris daerah kabupaten kota. dalam hal gubernurmenteri melantik penjabat sekretaris daerah kabupaten kota. penjabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam menjabat dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah provinsi definitif.menjabat dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan dan atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah kabupaten kota definitif. ketentuan mengenai masa jabatan penjabat sekretaris daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada berlaku secara mutasi mutans terhadap masa jabatan penjabat sekretaris daerah kabupaten kotakemendagri. pelimpahan penugasan urusan pemerintahan. lingkup kementerian dalam neger pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kementerian dalam negeri tahun perlu dilakukan penyesuaian lokasi dan alokasi kegiatan dekonsentrasi kementerian dalam negeri provinsi dki jakarta dan provinsi sulawesi utara, bahwaperlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kementerian dalamketentuan huruf pada lampiranmbangan kompetensi jabatan fungsional operator sistem informasi administrasi kependudukan. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahunmbangbab tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional operator sistem informasi administrasi kependudukan bagian kesatu umum untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional operator siak dibentuk tim penilai. tim penilai berkedudukan di: tim penilai pusat, tim penilai instansi, dan tim penilai kabupaten kota. tim penilai pusat sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan penilaian terhadap operator siak penyelia kementerian dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. tim penilai instansikementerian dalam negeri dan pemerintah daerahpemerintah daerah kabupaten kota. tim penilai pusat terdiri darirektorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil selaku sekretaris merangkap anggota, danpusat berjumlah gasal paling sedikit (sembilan) orang. tim penilai pusat atas nama menteri. tim penilai pusat sebagaimana dimaksud pada bertugas: membantu direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipilpada tim penilai pusat bertugas: meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan setiap usul angka kredit yang diajukan oleh direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipildirektur bina aparatur kependudukan dan pencatatan sipilinstansi terdiri dari: kepala disdukcapil provinsi atau yang disebut dengan nama lain selaku ketuinstansi berjumlah gasal paling sedikit (sembilan) orang. tim penilai instansi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. tim penilai instansi sebagaimana dimaksud pada bertugas: membantu gubernur melalui sekretaris daerah provinsi dalam melakukan penilaian jabatan fungsional operator siak untuk menetapkan angka kredit:tim penilai instagubernur melalui sekretaris daerahkabupaten kotakabupaten kota berjumlah gasal paling sedikit (sembilan) orang. tim penilai kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati wali kota. tim penilai kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada bertugas: membantu bupati wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten kotabupati wali kota melalui sekretaris daerah, dan memberikan rekomendasi kepada bupati wali kotamasa jabatan tim penilai pusat, instansi, dan kabupaten kota melekat dengan masa jabatan struktural atau jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam dan tata kerja tim penilai pusat, instansi, dan kabupaten kotpusat, instansi, dandan mengangkat pengganti tim penilai sementara. masa kerja pengganti tim penilapusat, instansi, dan kabupaten kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan oleh ketua tim penilai. sekretariat tim bertugas: memeriksa kelengkapan bahpejabat yang berwenangak. tata cara penilaian angka kredit terdiri daricc.paling sedikit (dua pertiga) dari jumlah anggota tim penilai. hasil penilaian angka kredit dimuat dalam berita acara pak yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim penilai yang hadir. berkas berita acara pak diserahkan kepada sebagai dasar penetapan keputusan pak. keputusan pak bersifat final dan ditandatangani oleh. keputusan pak sebagaimana dimaksud pada yaitu: untuk jabatan fungsional operator siak yang dinilai oleh tim penilai pusat, asli disampaikan kepada kepala badan kepegawaian negara, dan untuk jabatan fungsional operator siak yang dinilai oleh tim penilai instansi dan kabupaten kota, asli disampaikan kepada kepala badan kepegawaian daerah, dan cc.pusat, instansi, dan kabupaten kota yang dapat dinilai angka kreditnypemangku jabatan fungsional operator siak sesuai dengan jenjang jabatan dan tugas pokok, dan atau jabatan setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah yang telah dilaksanakan berdasarkan surat perintah. pelaksanaan unsur dan sub unsur kegiatan yang tidak disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan, tidak dapat diberikan angka kredit. tim penilai melakukan penilaian terhadap kegiatan untuk pengisian dupa dalam sidang, berpedoman pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi mengenai jabatan fungsional operator siak. tata cara penilaian dan pak meliputi: operator siak mengajukan dupa dan berkas pendukung kepada atasan langsung, setelah disetujui atasan langsung, dupa dan berkas pendukung dikembalikan kepada operator siak, operator siak mengajukan dupa dan berkas pendukung kepada pejabat pengusul pak melalui pimpinan unit kerja, pejabat pengusul pak mengajukan dupa dan berkas pendukung kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menyerahkan dupa dan berkas, dan pak disampaikan kepada kepala badan kepegawaian negara daerah atau kepala kantor regional badan kepegawaian negara, denganpejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan pejabat lainnya yang dianggap perlu. bab inentangan: diklat operator siak terampil, diklat operator siak mahir, dan diklat operator siak penyelia. pendidikan dan pelatihan teknis. pengembangan kompetensi lainnya meliputi: seminar, lokakarya workshop, bimbingan teknis, pembelajaran elektronik (e learning):didikan dan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukan bagi: pns yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional atau pengangkatan pertama, pns pengalih jabatan, pns yang disesuaikan atau passing, dan pns yang promosi. pendidikan dan pelatihan penentangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukan bagi: operator siak terampil, operator siak mahir, dan operator siak penyeliapengembangan kompetensi jabatan fungsional operator siak sebagaimana dimaksud dalam diselenggarapengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakanketentuan mengenai: materi pengembangan, dan tenaga pengajar dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi jabatan fungsional operator siak, berpedoman padahuruf yang diterbitanalisis kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional operator siak, memenuhi unsur: klasifikasi pendidikan sumber daya aparatur yang ada wilayah tersebut, dan sumber daya aparatur yang pernah mengikuti pelatihan dan pengembangan dan bimbingan teknispendanaan pendanaan pelaksanaan kegiatan tim penilai dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional operator siakpat dibebankan padaistem informasi. pencabutan.untuk penyempurnaan guna meningkatkan fungsi sini. penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. satuan kerja pelaksana adalah perangkat kabupaten kota, unit pelaksana teknis, desa kelurahan,ak akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan satuan kerja pelaksana untuk mendapatkan akses terhadap pusat data, pusat data cadangan dan siak sesuai dengan izin yang diberikanidentitas tunggal yang selanjutnya disingkat nit adalah adalah nomor identitas penduduk yang bersifat tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia yang berada luar negeri. menteri adalah menteri yang membidangisiak bertujuan untukdan mutakhir data. bab ruang lingkuppusat data, data cadangan, pusat data cadangan, dan jaringan komunikasi data. selain unsur siak sebagaimana dimaksud pada juga terdapat unsur penunjang meliputi: pusat pengembangan siak, dan pusat bantuan layanan dan call center. bagian kesatu basis data basis data sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan sistem basis data sangat besar dan terpusat. sumber basis data sebagaimana dimaksud pada berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. basis databasis data sebagaimana dimaksud pada memuat: data wilayah, dan data perseorangan. basis data sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui perekaman data menggunakan siak. basis data sebagaimana dimaksud pada terdapat pusat data dan pusat data cadangan kementerian. basis data sebagaimana dimaksud pada dapat diakses oleh satuan kerja pelaksana sesuai dengan peruntukannya. basis data sebagaimana dimaksud pada dilakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. perekaman sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh satuan kerja pelaksana tempat perekaman data kependudukanabupaten kota, cc. nama dan kode wilayah kecamatan atau nama lainnya, nama dan kode wilayah desa kelurahan atau nama lainnya, dan nama dan kode wilayah perwakilan republik indonesia luar negeri. data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: data pendaftaran penduduk, dan data pencatatan sipil. data pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: data keluarga, biodata penduduk, biodata wni luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan data biometrik. data pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: kelahiran, lahir mati, cc. perkawinandata keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: data keluarga penduduk, dan data keluarga wni luar wilayah negara kesatuan republik indonesia. data keluarga penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari elemen data: nomor kk, nama kepala keluarga, alamat: nomor rukun tetangga, nomor rukun warga, dusun atau sebutan lainnya, kode pos, dan nomor telepon. data keluarga wni luar wilayah negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari elemen data: nomor kk, nama kepala keluarga, alamat: kode pos negara, dan nomor telepon negara. biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari data untuk: wni: dan orang asing. biodata penduduk untuk wni sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari elemen data: nik nit, alamat sebelumnya, cc., golongan darah, agama, kepercayaan terhadappenyandang cacat, xx. pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, zz. nik ibu: aa. nama lengkap ibu, ab. nik ayah, ac. nama lengkap ayah, ad. nama ketua rukun tetangga, ae. nama ketua rukun warga, af. nomor kk, ag. gelar agama, ah. gelar akademis, ai. gelar bangsawan, aj. nomor kode provinsi, ak. nomor kode kabupaten kota, al. nomor kode kecamatan: dan am. nomor kode desa kelurahan. biodata penduduk untuk orang asing sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari elemen data: nomor kk, nik, nama keluarga, nama pertama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal bulan tahun lahir, golongan darah, agama, kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, oo. nik ibu kandung, nama ibu kandung, nik ayah, nama ayah, alamat keluarga, kewarganegaraan, kebangsaan, tanda tangan, gelar agama kepercayaan, gelar akademis, gelar bangsawan, zz. tanda tangan, aa. asal kedatangan, ab. tujuan kedatangan, ac. nomor paspor, ad. tanggal terbit paspor, ae. tanggal berakhir paspor, af. dokumen imigrasi, ag. nomor dokumen imigrasi, ah. tempat dokumen imigrasi diterbitkan, ai. tanggal dokumen imigrasi diterbitkan, aj. tanggal berakhir dokumen imigrasi, ak. tempat kedatangan pertama, al. tanggal kedatangan pertama, am. nama sponsor, an. alamat sponsor, ao. tipe sponsor, ap. nomor rukun tetangga sponsor, ag. nomor rukun warga sponsor, ar. kode pos sponsor, as. telepon sponsor. at. nomor kode provinsi, au. nomor kode kabupaten kota, av. nomor kode kecamatan: dan aw. nomor kode desa kelurahan. biodata wni luar wilayah negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari elemen data: nama kepala keluarga, alamat indonesia, cc. kode pos indonesia, rukun tetangga indonesia, rukun warga indonesia, telepon indonesia, nomor kode provinsi indonesia, nomor kode kabupaten kota indonesia, nomor kode kecamatan indonesia, nomor kode desa kelurahan indonesia alamat luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, il. nama kota luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, nama provinsi atau negara bagian luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, namanegara, oo. kode pos luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, jumlah anggota keluarga, telepon luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, nomor kode negara, nomor kode kantor perwakilan republik indonesia, nama lengkap, nik nit, alamat sebelumnya, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, jenis kelamin, zz. tempat lahir, aa. umur, ab. tanggal bulan tahun lahir, ac. akta lahir, ad. nomor akta kelahiran, ae. golongan darah, af. agama, ag. kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, ah. status perkawinan, ai. akta perkawinan, aj. nomor akta perkawinan, ak. tanggal perkawinan, al. akta perceraian, am. nomor akta perceraian, an. tanggal perceraian, a0. status hubungan dalam keluarga, ap. kelainan fisik dan mental, ag. penyandang cacat, ar. pendidikan terakhir, as. pekerjaan, at. nik ibu, au. nama ibu, av. nik ayah, aw. nama ayah, ax. gelar akademis, dan ay. gelar bangsawan. data biometrik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sidik jari tangan, iris mata, dan cc. pasfoto. data biometrik sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. data kelahirempat dilahirkan, tempat kelahiran, hari, tanggal, bulan, tahun lahir, waktu kelahiran, jenis kelahiran, j . urutan anak, penolong kelahiran, il. berat bayi lahir, panjang bayi lahir, domisili kelahiran bayi, oo. nik nit ibu, nama lengkap ibu, kewarganegaraan ibu, tempat lahir ibu, tanggal, bulan, tahun lahir ibu, pekerjaan ibu, alamat ibu:aa. tempat lahir ayah, ab. tanggal, bulan, tahun lahir ayah, ac. pekerjaan ayah, ad. alamat ayah, ae. nik nit pelapor, af. nama lengkap pelapor, ag. tempat lahir pelapor, ah. tanggal, bulan, tahun lahir pelapor, ai. pekerjaan pelapor, aj. alamat pelapor, ak. nik nit saksi al. nama lengkap saksi am. kewarganegaraan saksi an. tempat lahir saksi ao. tanggal, bulan, tahun lahir saksi ap. pekerjaan saksi ag. alamat saksi ar. nik nit saksi ii, as. nama lengkap saksi ii, at. kewarganegaraan saksi ii, au. tempat lahir saksi ii, av. tanggal, bulan, tahun lahir saksi ii, aw. pekerjaan saksi ii, ax. alamat saksi ii, ay. nomor akta kelahiran, az. tanggal akta kelahiran, ba. jenis pencatatan kelahiran, bb. nama petugas pelayanan, bc. nomenklatur, nama, nip: bd. tanda tangan pejabat pencatatan sipil, be. nomor surat keputusan kepala dinas, bf. tanggal pelaporan kelahiran dari luar negeri, dan bg. nomor surat keterangan pelaporan kelahiran dari luar negeri. data lahir mati sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari elemen data: lamanya dalam kandungan, jenis kelamin, cc. tanggal lahir mati, jenis kelahiran, urutan anak, tempat dilahirkan, penolong kelahiran, sebab lahir mati, yang menentukan kematian, j . tempat kelahiran, nik nit ibu, il. nama lengkap ibu, kewarganegaraan ibu, tanggal, bulan, tahun lahir ibu, pekerjaan ibu, alamat ibu,tempat lahir ayah, tanggal, bulan, tahun lahir ayah, xx. pekerjaan ayah, alamat ayah, zz. nik nit pelapor, aa. nama lengkap pelapor, ab. tempat lahir pelapor, ac. tanggal, bulan, tahun lahir pelapor, ad. pekerjaan pelapor, ae. alamat pelapor, af. nama petugas pelayanan, dan ag. nomor surat keterangan lahir mati. datasuami sebagai anak ke, status kawin suami sebelum perkawinan ini, perkawinan suami yang ke, istri suami yang (bagi yang poligami), nik nit ayah dari suami, nama lengkap ayah dari suami, kewarganegaraan ayah dari suami, 'agama kepercayaan ayah dari suami, uu.zz. nik nit ibu dari suami, aa. nama lengkap ibu dari suami, ab. kewarganegaraan ibu dari suami, ac. agama kepercayaan ibu dari suami, ad. nama organisasi kepercayaan, ae. tempat lahir ibu dari suami, af. tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari suami, ag. alamat ibu dari suami, ah. pekerjaan ibu dari suami, ai. nik nit istri, aj. nomor istri, ak. nomor paspor istri, al. nama lengkap istri, am. kewarganegaraan istri, an. tempat lahir istri, ao. tanggal, bulan, tahun lahir istri, ap. alamat istri, ag. pendidikan terakhir istri, ar. agama kepercayaan istri, as. nama organisasi penuh kepercayaan, at. pekerjaan istri, au. istri sebagai anak ke, av. status kawin istri sebelum perkawinan ini, aw. perkawinan istri yang ke, ax. nik nit ayah dari istri, ay. nama lengkap ayah dari istri, az. kewarganegaraan ayah dari istri, ba. agama kepercayaan ayah dari istri, bb. nama organisasi kepercayaan, bc. tempat lahir ayah dari istri, bd. tanggal, bulan, tahun lahir ayah dari istri, be. alamat ayah dari istri, bf. pekerjaan ayah dari istri, bg. nik nit ibu dari istri, bh. nama lengkap ibu dari istri, bi. kewarganegaraan ibu dari istri, bj. agama kepercayaan ibu dari istri, bk. nama organisasi kepercayaan, bl. tempat lahir ibu dari istri, bm. tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari istri, bn. alamat ibu dari istri, bo. pekerjaan ibu dari istri, bp. nik nit saksi bg. nama lengkap saksi br. kewarganegaraan saksi bs. agama kepercayaan saksi bt. nama organisasi kepercayaan, bu. tempat lahir saksi bv. tanggal, bulan, tahun lahir saksi bw. alamat saksi bx. pekerjaan saksi by. nik nit saksi ii, bz. nama lengkap saksi ii, ca. kewarganegaraan saksi ii, cb. agama kepercayaan saksi ii, cc. nama organisasi kepercayaan, cd. tempat lahir saksi ii, ce. tanggal, bulan, tahun lahir saksi ii, cf. alamat saksi ii, cg. pekerjaan saksi ii, ch. tanggal pemberkatan perkawinan, ci. hari, tanggal, bulan, tahun melaporkan perkawinan, cj. waktu melaporkan perkawinan, ck. agama kepercayaan, cl. nama organisasi kepercayaan, cm. nama lembaga peradilan, cn. nomor putusan penetapan pengadilan, co. tanggal putusan penetapan pengadilan, cp. nama pemuka agama pemuka kepercayaan, cg. izin perwakilan bagi wna nomor, cr. jumlah anak yang telah diakui dan disahkan, cs. nama anak, ct. nomor, tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak, cu. nama notaris, nomor dan tanggal, bulan dan tahun akta notaris mengenai perjanjian perkawinan, cv. nomor akta kawin, cw. tanggal akta perkawinan, cx. tanggal cetak kutipan akta perkawinan, cy. nama petugas pelayanan, dan cz. nomenklatur, nama, nomor induk pegawai, tanda tangan pejabat pencatatan sipil. data pembatalanperkawinan suami yang ke, istri suami yang (bagi yang poligami), oo. nik nit ayah dari suami, nama lengkap ayah dari suami, kewarganegaraan ayah dari suami, agama kepercayaan ayah dari suami,nik nit ibu dari suami, nama lengkap ibu dari suami, kewarganegaraan ibu dari suami, agama kepercayaan ibu dari suami, nama organisasi kepercayaan, cc. tempat lahir ibu dari suami, tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari suami, alamat ibu dari suami, pekerjaan ibu dari suami, nik nit istri, nomor istri, nomor paspor istri, nama lengkap istri, kewarganegaraan istri, il. tempat lahir istri, tanggal, bulan, tahun lahir istri, alamat istri, pendidikan terakhir istri, agama kepercayaan istri, nama organisasi penuh kepercayaan, pekerjaan istri, ss. perkawinan istri yang ke, nik nit ayah dari istri, nama lengkap ayah dari istri, kewarganegaraan ayah dari istri, agama kepercayaan ayah dari istri, xx. nama organisasi kepercayaan, tempat lahir ayah dari istri, zz. tanggal, bulan, tahun lahir ayah dari istri, alamat ayah dari istri, pekerjaan ayah dari istri, nik nit ibu dari istri, nama lengkap ibu dari istri, kewarganegaraan ibu dari istri, agama kepercayaan ibu dari istri, nama organisasi kepercayaan, tempat lahir ibu dari istri, tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari istri, alamat ibu dari istri, pekerjaan ibu dari istri, il. tanggal perkawinan secara agama yang dibatalkan, nomor akta dan tanggal perkawinan yang dibatalkan, nomor, tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan, oo. alasan pembatalan, nama pengadilan, nomor putusan penetapan pengadilan, tanggal putusan penetapan pengadilan, nama petugas pelayanan, nomenklatur, nama, nomor induk pegawai, tanda tangan pejabat pencatatan sipil, dan tanggal pelaporan perkawinan jika akta perkawinan terbit luar negeri. data perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari elemen data: nik bekas suami, nomor bekas suami, nomor paspor bekas suami, nama lengkap bekas suami, kewarganegaraan bekas suami, tempat lahir bekas suami, tanggal, bulan, tahun lahir bekas suami, alamat bekas suami, pendidikan terakhir bekas suami, agama kepercayaan bekas suami, pekerjaan bekas suami, perceraian suami yang ke, nik nit bekas istri, nomor bekas istri, nomor paspor bekas istri, nama lengkap bekas istri, kewarganegaraan bekas istri, tempat lahir bekas istri, tanggal, bulan, tahun lahir bekas istri, alamat bekas istri, uu. pendidikan terakhir bekas istri, agama kepercayaan bekas istri, pekerjaan bekas istri, xx. perceraian istri yang ke, yang mengajukan perceraian, nomor akta kawin, aa. tanggal akta kawin, ab. tempat pencatatan perkawinan, ac. nomor putusan pengadilan, ad. tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan, ae. nama pengadilan, af. tempat kedudukan lembaga peradilan, ag. nomor, tanggal, bulan, tahun surat keterangan panitera pengadilan yang menyatakan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ah. hari, tanggal, bulan, tahun melapor, ai. domisili perceraian, aj. nomor akta perceraian, ak. nama petugas pelayanan, al. nomenklatur, nama, nomor induk pegawai, tanda tangan pejabat pencatatan sipil, am. nama dan tanda tangan pelapor, dan an. tanggal pelaporan perkawinan jika akta perkawinan terbit luar negeri. data pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari elemen data: nik nit suami, nomor suami, cc. nama lengkap suami, kewarganegaraan suami, tempat lahir suami, tanggal, bulan, tahun suami, alamat suami, pendidikan terakhir suami, agama kepercayaan suami, nama organisasi kepercayaan, pekerjaan suami, perceraian yang ke, perkawinan yang ke, istri yang (bagi yang berpoligami), oo. nik nit istri, nomor istri, nama lengkap istri, kewarganegaraan istri, tempat lahir istri, tanggal, bulan, tahun istri, alamat istri, pendidikan terakhir istri, agama kepercayaan istri, xx. nama organisasi kepercayaan, pekerjaan istri, perceraian yang ke, aa. perkawinan yang ke, ab. jumlah anak, ac. yang mengajukan pembatalan perceraian, ad. nomor akta perkawinan, ae. tanggal, bulan, tahun akta perkawinan, af. tempat pencatatan perkawinan, ag. nomor akta perceraian, ah. tanggal, bulan, tahun akta perceraian, ai. nomor putusan pengadilan, aj. tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan, ak. nama pengadilan, al. kedudukan lembaga peradilan, am. tanggal, bulan, tahun pelaporan perceraian jika perceraian terjadi luar negeri, an. nama petugas pelayanan, dan a0. nomor surat keterangan pembatalan perceraian. data kematianggal, bulan, tahun lahir, tempat lahir, agama kepercayaan, pekerjaan, alamat, anak ke, hari, tanggal, bulan, tahun kematian, waktu kematian, sebab kematian, tempat kematian, yang menerangkan kematian, nik nit ayah, nama lengkap ayah, kewarganegaraan ayah, tanggal, bulan, tahun lahir ayah, pekerjaan ayah, alamat ayah, nik nit ibu, nama lengkap ibu, kewarganegaraan ibu, tanggal, bulan, tahun lahir ibu, pekerjaan ibu, aa. alamat ibu: ab. nik nit pelapor, ac. nama lengkap pelapor, ad. tanggal, bulan, tahun lahir pelapor, ae. pekerjaan pelapor, af. alamat pelapor, ag. kewarganegaraan saksi ah. nik nit saksi ai. nama lengkap saksi aj. tanggal, bulan, tahun lahir saksi ak. pekerjaan saksi al. alamat saksi am. kewarganegaraan saksi ii, an. nik nit saksi ii, a0. nama lengkap saksi ii, ap. tanggal, bulan, tahun lahir saksi ii, ag. pekerjaan saksi ii, dan ar. alamat saksi ii. data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari elemen data: nik nit, nama lengkap anak angkat, cc. tempat lahir anak angkat, tanggal, bulan, tahun lahir anak angkat, jenis kelamin anak angkat, alamat anak angkat, agama kepercayaan anak angkat, nomor akta kelahiran anak angkat, tanggal, bulan,nik nit ibu kandung, nomor ibu kandung, nomor akta perkawinan, nama lengkap ibu kandung, kewarganegaraan ibu kandung, tempat lahir ibu kandung, tanggal lahir ibu kandung, alamat ibu kandung, ss. agama kepercayaan, pekerjaan ibu kandung, nik nit ayah kandung, nomor ayah kandung, nomor akta perkawinan, nama lengkap ayah kandung, kewarganegaraan ayah kandung, zz. tempat lahir ayah kandung, aa. tanggal lahir ayah kandung, ab. alamat ayah kandung, ac. agama kepercayaan ayah kandung, ad. pekerjaan ayah kandung, ae. nik nit ibu (orang yang mengangkat), af. nomor ibu (orang yang mengangkat), ag. nomor akta perkawinan ibu (orang yang mengangkat), ah. nama lengkap ibu(orang yang mengangkat), ai. kewarganegaraan ibu (orang yang mengangkat), aj. nomor paspor ibu (orang yang mengangkat), ak. tempat lahir ibu (orang yang mengangkat), al. tanggal lahir ibu (orang yang mengangkat), am. alamat ibu (orang yang mengangkat), an. agama kepercayaan ibu (orang yang mengangkat), a0o. pekerjaan ibu (orang yang mengangkat), ap. nik nit ayah (orang yang mengangkat), ag. nomor ayah (orang yang mengangkat), ar. nomor akta perkawinan ayah (orang yang mengangkat): as. nama lengkap ayah (orang yang mengangkat), at. kewarganegaraan ayah (orang yang mengangkat), au. nomor paspor ayah (orang yang mengangkat), av. tempat lahir ayah (orang yang mengangkat), aw. tanggal lahir ayah (orang yang mengangkat), ax. alamat ayah (orang yang mengangkat), ay. agama kepercayaan ayah (orang yang mengangkat), az. pekerjaan ayah (orang yang mengangkat), ba. nomor penetapan pengadilan, bb. tanggal, bulan, tahun penetapan pengadilan, bc. nama pengadilan, bd. kedudukan pengadilan, be. petugas pelayanan, bf. nomenklatur, nama, nomor induk pegawai, tanda tangan pejabat pencatatan sipil, bg. nomor surat keterangan pengangkatan anak warga negara asing oleh wni luar negeri, bh. nama perwakilan yang menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak, bi. tempat dikukuhkan surat keterangan pengangkatan anak, bj. tanggal dikukuhkan surat keterangan pengangkatan anak, dan bk. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota yang mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak. data pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari elemen data: nik nit, anak ke, nomor akta kelahiran, nomor ibu, nama lengkap ibu, oo. kewarganegaraan ibu, tanggal, bulan, tahun lahir ibu, pekerjaan ibu, alamat ibu: nik nit ayah (yang mengakui anak), nama lengkap ayah (yang mengakui anak), kewarganegaraan ayah (yang mengakui anak), tanggal, bulan, tahun lahir ayah (yang mengakui anak), pekerjaan ayah (yang mengakui anak), alamat ayah (yang mengakui anak): nik nit saksi zz. nama lengkap saksi aa. kewarganegaraan saksi ab. tempat lahir saksi ac. tanggal, bulan, tahun lahir saksi ad. pekerjaan saksi ae. alamat saksi af. nik nit saksi ii, ag. nama lengkap saksi ii, ah. kewarganegaraan saksi ii, ai. tempat lahir saksi ii, aj. tanggal, bulan, tahun lahir saksi ii, ak. pekerjaan saksi ii, al. alamat saksi ii, am. nomor putusan penetapan pengadilan, an. tanggal putusan penetapan pengadilan, a0. nama pengadilan, dan ap. kedudukan lembaga peradilan. data pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf, terdiri dari elemen data: nik nit anak anak, anak ke, nomor akta kelahiran anak kandung, nomor ibu kandung, nama lengkap ibu kandung, kewarganegaraan ibu kandung, tanggal, bulan, tahun lahir ibu kandung, pekerjaan ibu kandung, alamat ibu kandung, nomor akta perkawinan buku nikah, nik nit ayah kandung, nama lengkap ayah kandung, kewarganegaraan ayah kandung, tanggal, bulan, tahun lahir ayah kandung, xx. pekerjaan ayah kandung, alamat ayah kandung, zz. nomor akta perkawinan buku nikah, aa. nik nit saksi ab. nama lengkap saksi ac. kewarganegaraan saksi ad. tempat lahir saksi ii, ae. tanggal, bulan, tahun lahir saksi af. pekerjaan saksi ag. alamat saksi ah. nik nit saksi ii, ai. nama lengkap saksi ii, aj. kewarganegaraan saksi ii, ak. tempat lahir saksi ii, al. tanggal, bulan, tahun lahir saksi ii, am. pekerjaan saksi ii, an. alamat saksi ii, a0. nomor putusan penetapan pengadilan, ap. tanggal putusan penetapan pengadilan, ag. nama pengadilan, dan ar. kedudukan lembaga peradilan. data perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari elemen data: nik nit, nomor kk, cc. nama lama, nama baru:nik nit orangtua wali (bagi yang dibawah umur),, il.oo. alamat orangtua wali (bagi yang dibawah umur), nomor putusan pengadilan, tanggal bulan tahun, putusan pengadilan, dan nama pengadilan kedudukan lembaga peradilan. data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari elemen data: nik nit, nomor kk, cc. nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahir, jenis kelamin, alamat, agama kepercayaan,il. kewarganegaraan lama, kewarganegaraan baru, nama suami atau istri, oo. nik suami atau istri, nomor paspor, nomor avidafit, nomor keputusan presiden, tanggal bulan tahun keputusan presiden, nomor berita acara sumpah, tanggal bulan tahun berita acara sumpah, nomor keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, dan tanggal bulan tahuta peristiwa penting lainnykelahiran, jenis kelamin lama, jenis kelamin baru, tempat kelahiran, tanggal kelahiranetulan aktyang akan dibetulkan ditarik, tempat kelahiran, tanggal kelahiran, alamat, agama kepercayaan, jenis kelamin, j . kewarganegaraan, nik nit orangtua wali (bagi yang dibawah umur), il.alamat orangtua wali (bagi yang dibawah umur)atalan akta sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari elemen data: nik nit, nomor kk, akta yang dibatalkan, nomor akta yang dibatalkan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahirbulan tahun putusan pengadilan, nama pengadilan, dan kedudukan lembaga pengadilan. dalam hal terdapat penambahan selain elemen data sebagaimana dimaksud dalam dan dan sampai dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pada pusat data, server cadangan pada pusat data cadangan, perangkat penyimpanan data pada pusat data dan pusat data cadangan, perangkat tape backup pada pusat data dan pusat data cadangan, perangkat keras jaringan komputer pada pusat data, pusat data cadangan dan satuan kerja pelaksana, komputer kerja pada pusat data, pusat data cadangan dan satuan kerja pelaksana, perangkat keras pendukung catu daya (power supply) pada pusat data dan pusat data cadangan, perangkat pendukung satuan kerja pelaksana antara lain printer, alat pemindai, alat perekam pasfoto, alat perekam sidik jari tangan, alat perekam tanda tangan, alat perekam iris mata, alat pembaca dan atau penulis ktp el, alat pencetak ktp el, dan perangkat pendukung lainnya. perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu perangkat perekam pasfoto, perekam sidik jari tangan, perekam iris mata, perekam tanda tangan, alat pembaca dan atau penulis ktp el serta alat pencetak ktp el melalui proses uji kualitas dan kompatibilitas oleh melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil. perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sistem operasi berlisensi dan sistem operasi dengan sumber terbuka, program pendukung berlisensi dan dengan program pendukung sumber terbuka, cc. sistem basis data berlisensi dan sumber terbuka, sistem pengamanan anti virus dan perangkat pengaman jaringan, program aplikasi siak, dan sistem aplikasi biometrik ktp eljaringan tertutup, dan cc. media jaringan tertutup atas jaringan publikpejabat administrator yang membidangi: pusat data dan pusat data cadangan, dan pengelolaan data siakpejabat pengawas yang membidangi: pusat data, pusat data cadangan, aplikasi siak, jaringan komunikasi data, pengolahan data kependudukan, dan penyajian data kependudukancc. manajer pusat pengembangan siak, manajer pusat pelayanan bantuan dan call center, supervisor pelayanan bantuan, supervisor pelayanan call center, administrator basis data siak, administrator aplikasi siak, administrator perangkat keras pusat pengembangan siak, administrator jaringan pusat pengembangan siak, administrator perangkat keras pusat data, administrator perangkat keras pusat data cadangan, administrator jaringan pusat data, administrator jaringan pusat data cadangan, administrator pengelolaan data siak, administrator pengelolaan siak satuan kerja pelaksana, instruktur pelatihan siak, verifikator aplikasi siak pada satuan kerja pelaksana, operator aplikasi siak pada satuan kerja pelaksana, dan tenaga pendukung operasional siak. manajer pusat pengembangan siak sebagaimana dimaksud dalam huruf melekat pada pejabat administrator yang membidangi pengkajian dan pengembangan siak. manajer pusat pengembangan siak sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk bertanggung jawab terhadap operasional perangkat pusat pengembangan siak, pengkajian dan pengembangan siak. manajer pusat pelayanan bantuan dan call center sebagaimana dimaksud dalam huruf melekat pada pejabat administrator yang membidangi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. manajer pusat pelayanan bantuan dan call center sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk bertanggung jawab terhadap operasional pusat pelayanan bantuan dan call center. supervisor pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf melekat pada pejabat pengawas yang membidangi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. supervisor pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud pada bertugas: mengidentifikasi permasalahan layanan bantuan yang digunakan secara komprehensif, memantau terhadap kinerja layanan bantuan secara optimal, dan melakukan pengawasan terhadap beroperasinya layanan bantuan yang digunakan. supervisor pelayanan call center sebagaimana dimaksud dalam huruf melekat pada pejabat pengawas yang membidangi sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. supervisor pelayanan call center sebagaimana dimaksud pada bertugas: mengidentifikasi permasalahan layanan call center yang digunakan secara komprehensif, memantau terhadap kinerja layanan call center secara optimal, dan melakukan pengawasan terhadap beroperasinya layanan call center yang digunakan. administrator basismbangan siak. administrator basis data siak sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan pemeliharaan integritas data dan sistem basis data, melakukan pengamanan dan pengawasan sistem basis data, memantau akses dan optimalisasi kinerja terhadap basis data, menyimpan data cadangan dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya, melakukan pemulihan basis data, dan membuat dan menonaktifkan hak akses atas persetujuan pejabat pengawas yang membidangi aplikasi siak. administrator aplikasi siak sebagaimana dimaksud dalam huruf melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi aplikasi siak. administrator aplikasi siak sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan pemeliharaan integritas sistem aplikasi siak, melakukan pengamanan dan pengawasan aplikasi siak, memantau akses dan optimalisasi kinerja terhadap aplikasi siak, menyimpan cadangan aplikasi siak dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya, melakukan pemulihan aplikasi siak, membuat dan menonaktifkan hak akses atas persetujuan pejabat pengawas aplikasi siak, dan melakukan pemutakhiran versi aplikasi siak atas persetujuan pejabat pengawas yang membidangi aplikasi siak. administrator perangkat keraspengembangan siak. administrator perangkat keras pusat pengembangan siak sebagaimana dimaksud pada bertugas: menginventarisasi perangkat keras pusat pengembangan siak, mengidentifikasi permasalahan perangkat keras pusat pengembangan siak yang digunakan secara komprehensif, cc. memantau kinerja perangkat keras pusat pengembangan siak secara optimal, mengawasi terhadap pemeliharaan dan pengamanan beroperasinya perangkat keraspada bertugas: menginventarisasi jaringan pusat pengembangan siak, mengidentifikasi permasalahan jaringan pusat pengembangan siak yang digunakan secara komprehensif, cc. memantau kinerja jaringan pusat pengembangan sia secara optimal, mengawasi pemeliharaan dan pengamanan beroperasinya jaringanperangkat keras pusat data. administrator perangkat keras pusat data sebagaimana dimaksud pada bertugas: menginventarisasi perangkat keras pusat data, mengidentifikasi permasalahan perangkat keras pusat data yang digunakan secara komprehensif, cc. memantau kinerja perangkat keras pusat data secara optimal, mengawasi pemeliharaan dan pengamanan beroperasinya perangkat kerasperangkat keras cadangan. administrator perangkat keras pusat data cadangan sebagaimana dimaksud pada bertugas: menginventarisasi perangkat keras pusat data cadangan, mengidentifikasi permasalahan perangkat keras pusat data cadangan yang digunakan secara komprehensif, cc. memantau kinerja perangkat keraskerasjaringan pusat data sebagaimana dimaksud dalam huruf melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi jaringan pusat data. administrator jaringan pusat data sebagaimana dimaksud pada bertugas: menginventarisasi perangkat jaringan pusat data, mengidentifikasi permasalahan perangkat jaringan pusat data yang digunakan secara komprehensif, cc. memantau kinerja perangkat jaringan pusat datajaringanjaringan pada pusat data cadangan. administrator jaringan pusat data cadangan sebagaimana dimaksud pada bertugas: menginventarisasi perangkat jaringan pusat data cadangan, mengidentifikasi permasalahan perangkat jaringan pusat data cadangan yang digunakan secara komprehensif, cc. memantau kinerja perangkat jaringanpengelolaanlolaan data siak. administrator pengelolaan data siak sebagaimana dimaksud pada bertugas: menjaga akurasi dan konsistensi data penduduk dalam basis data kependudukan, melakukan verifikasi dan validasi data, dan melakukan pengolahan data untuk penyajian dan pemanfaatan data berskala nasional. administrator pengelolaan siak satuan kerja pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf melekat pada satuan kerja pelaksana yang membidangi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. administrator pengelolaan siak satuan kerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan pengelolaan operasional siak satuan kerja pelaksana, melakukan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak satuan kerja pelaksana, melakukan pengelolaan perangkat jaringan satuan kerja pelaksana, melakukan pelaporan penyajian data satuan kerja pelaksana melalui aplikasi siak, melakukan pelaporan permasalahan operasional siak pada pusat layanan bantuan, dan melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan layanan adminstrasi kependudukan melalui aplikasi siak pusat. instruktur pelatihan siak sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu aparatur sipil negara yang telah mengikuti pelatihan bidang siak. instruktur pelatihan siak sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan pelatihan operasional siak, mengawasi pelaksanaan pelatihan operasional siak, dan cc. memberikan penilaian ujian pelatihan operasional siak. verifikpengelolaan informasi administrasi kependudukan. verifikator aplikasi siak pada satuan kerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan verifikasi dan validasi antara formulir layanan administrasi kependudukan dengan hasil input operator siak, memberikan persetujuan atau penolakan hasil input operator siak, dan cc. memberikan persetujuan atau penolakan proses pencetakan dokumen kependudukan. operoperator aplikasi siak pada satuan kerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan melakukan pencetakan dokumen kependudukan. tenaga pendukung operasional siaktenaga pendukung operasional siak sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat keras, perangkat jaringan komputer, perangkat pendingin ruangan, perangkat catu daya listrik dan alat pemadam kebakaranalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam dan belum dapat dipenuhi oleh menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan dan belum dapat dipenuhi oleh gubernur dan bupati wali kota, pengisian sumber daya manusia dilakukan dengan cara: mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia, dan mempekerjakan pegawai negeri sipil dari lembaga pemerintah lainnya perangkat daerah lainnya, perguruan tinggi ataubagian keempat pemberi dan pemegang hak akses menteri selaku pemberi dan pemegang hak akses siak sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri memberikan mandat kepada direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil sebagai penanggungjawab pemberi dan pemegang hak akses. hak akses siak sebagaimana dimaksud pada terdiri dari hak akses untuk penyelenggara dan satuan kerja pelaksana. penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: sekretaris direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil, direktur pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan cc. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf satuan kerja pelaksana sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf sumber daya manusia penyelenggara dan satuan kerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada dan dilarang menggunakan hak akses pada saat tidak menjabat. direktur pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf melaporkan perubahan hak akses penyelenggara kepada direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil. kepala satuan kerja pelaksana melaporkan perubahan hak akses sebagaimana dimaksud pada kepada atasan langsung. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan digunakan sebagai penunjukan kepada pemegang hak akses baru. bagian kelima lokasi basis data lokasi basis datnam pengelolaan basis data pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil. pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: sistem operasi, sistem basis data, sistem pengamanan perangkat lunak dan perangkat pengaman jaringan, aplikasi siak, sistem biometrik, dan program pendukung. bagian ketujuh pemeliharaan basis data pemeliharameliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara penambahan, pembaharuan dan penghapusan data dalam basis data. pemeliharaan perangkat keraskerasserver, rak server dan perangkat jaringan komputer, perangkat penyimpanan data, perangkat penyimpanan data cadangan, perangkat jaringan komputer, dan perangkat komputer. pemeliharaan perangkat keraskomputer, perangkat jaringan komputer, perangkat perekaman biometrik, perangkat pencetakan dokumen kependudukan, perangkat pemindai dokumen, dan perangkat perekaman tanda tangan elektronik. pemeliharaan perangkat lunaklunakaplikasi siak, cc. sistem basis data, sistem biometrik, sistem monitoring, dan sistem pendukung lainnya. pemeliharaan perangkat lunakdan sistem pendukung lainnya. pemeliharanilaian terhadap kondisi jaringan komunikasi data, melakukan uji unjuk kerja jaringan komunikasi data yang digunakan, melakukan konfigurasi dan optimalisasi jaringan komunikasi data, melakukan pembaruan dan peningkatan fungsi terhadap sistem penunjang jaringan, melakukan pemecahan masalah jaringan komunikasi data, dan melakukan penggantian perangkat jaringan komunikasi data yang fungsinya tidak optimal. pemeliharaan pusat data dan pusat data cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan terhadap: perangkat pendingin ruangan, perangkat pemadam kebakaran, cc. catu daya listrik dan pembangkit listrik cadangan, perangkat penyimpanan daya listrik, perangkat penyimpan data monitoring, dan kebersihan ruangan. pemeliharaan data cadanganbagian kedelapan pengamanan basis data pengamanmanan basis datacara berkala, memastikan sistem data cadangan berfungsi dengan baik, cc. melakukan penggantian kata kunci secara berkala, menyusun rencana dan melakukan uji coba sistem pemulihan data cadangan server basis data, menerapkan sistem manajemen pengguna basis data, dan membuat hak akses untuk setiap level pengguna basis data. pengamannempatan perangkat keras pada bangunan dengan konstruksi kuat, tahan gempa, dan bebas dari banjir, memberikan nomor seri dan stiker label pada perangkat keras: dan cc. memasang kamera pengawas pada ruangan perangkat keras. pengamanmasangan antivirus yang diperbaharui secara berkala pada server dan komputer kerja, melakukan pemasangan perangkat pengaman jaringan, cc. menerapkan sistem manajemen pengguna perangkat lunak, membuat hak akses untuk setiap level pengguna perangkat lunak, pengguna perangkat lunak wajib merahasiakan dan menyimpan dengan baik kode otorisasi dan kata kunci, dan menutup aplikasi layanan pada saat tidak digunakan. pengamanaudit berkala jaringan komunikasi data, melakukan identifikasi ancaman, pola, batas normal dan beban aktivitas jaringan komunikasi data, cc. menerapkan sistem keamanan jaringan komunikasi data, melakukan pengujian sistem jaringan komunikasi data, dan melakukan evaluasi sistem keamanan jaringan komunikasi data. pengamanada posisi dengan konstruksi kuat, aman, tahan gempa, dan bebas dari banjir, memiliki alat pendeteksi logam, cc. memasang peralatan identifikasi personil berupa identifikasi biometrik untuk akses area sensitif', menerapkan penggunaan kartu akses, dan memasang kamera pengawas. pengamanan data cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara antara lain: menempatkan data cadangan luar pusat data dan pusat data cadangan yang aman, dan menempatkan data cadangan pada ruangan dengan kondisi suhu dan kelembapan yang memenuhi standar. bagian kesembilan pengawasan basis data pengawaswasan basis data sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara antara lain: memantau perubahan dan aktifitas mengakses basis data, mengawasi penggunaan hak akses basis data, dan memastikan pengelola basis data tidak menyalin data media luar server basis data kecuali untuk kepentingan lembaga. pengawascc. memastikan perangkat perekaman data biometrik yang digunakan pada satuan kerja pelaksana memenuhi standar alat perekaman biometrik, dan memastikan perangkat pencetakan ktp el yang digunakan satuan kerja pelaksana memenuhi standar alat pencetakan ktp el. pengawasastikan masa dukungan perangkat lunak masih berlaku, dan memastikan jumlah lisensi perangkat lunak yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. pengawas, dan cc. merumuskan langkah tindak lanjut mengatasi permasalahan dan kebutuhan jaringan komunikasi data. pengawasmastikan penerapan prosedur operasi standar pengelolaan pusat data dan pusat data cadangan, memastikan penerapan sistem pelaporan mingguan dan bulanan berdasarkan kompilasi dari laporan harian, dan melakukan rapat pengelola pusat data dan pusat data cadangan (satu) bulan sekali. selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan juga pengawasan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan dengan cara antara lain: memastikan setiap sumber daya manusia yang mengakses sistem dan basis data telah mendapatkan hak akses dari pemegang hak akses, memastikan setiap sumber daya manusia yang mengakses lokasi sistem dan basis data teregistrasi secara biometrik, cc. memastikan setiap sumber daya manusia telah menandatangani pakta integritas dan perjanjian menjaga kerahasiaan (non disclosure agreement), dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam dan terhadap penyimpangan prosedur kerja bawahannya. bagian kesepuluh perangkat pendukung perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari perangkat: pendingin ruangan, catu daya listrik, cc. pemadam kebakaran, penyimpan daya listrik, kamera pemantau, peralatan identifikasi personil, pemantau kondisi ruangan, meliputi antara lain pemantau suhu, pemantau kelembaban, pemantau asap dan pemantau api, dan elektrikal mekanikal. bagian kesepuluh tempat pelayanan tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada satuan kerja pelaksana atau tempat pelayanan lainnya yang tersambung dengan server siak. bagian kesebelas pusat data dan pusat data cadangan pusat data dan pusat data cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dalam pengelolaan kementerian. pusat data dan pusat data cadangan sebagaimana dimaksud pada menggunakan referensi standar pusat data yang memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan manusia, fisik, kelistrikan, mekanik, manajemen energi dan manajemen keberlangsungan kegiatan. pusat data dan pusat data cadangan sebagaimana dimaksud pada memiliki kebutuhan tata ruang paling sedikit meliputi ruang masuk, area bongkar muat, area persiapan perangkat, ruang server, ruang pusat operasi, dan ruang pendukung. penyelenggaraan pusat data dan pusat data cadangan diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. menteri melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil membangun pusat data dan pusat data cadangan. pusat data cadangan merupakan pusat data pengganti sementara. pusat data cadangan sebagaimana dimaksud pada berfungsi untuk pemulihan pusat data jika terjadi keadaan kahar. keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada disebabkan karena kejadian luar biasa dan bencana. bagian keduabelas data cadangan data cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk menjamin ketersediaan data apabila terjadi kegagalan fungsi data utama. bagian ketigabelas jaringan komunikasi datadiatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. selain jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada terdapat jaringan komunikasi data yang menghubungkan: tempat pelayanan pada satuan kerja pelaksana, penyelenggara dan tempat pelayanan lainnya pusat data dan atau pusat data cadangan, pusat pengembangan siak tempat pelayanan pada satuan kerja pelaksana, penyelenggara dan tempat pelayanan lainnya, dan direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil, pusat data, pusat data cadangan dan pusat pengembangan siak. pengatur jaringan komunikasi data pada pusat data dan pusat data cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat saling menggantikan redundant. jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam bersifat tertutup dan terjamin keamanannya dengan dilakukan enkripsi end end. penggunaan jaringan publik dari tempat pelayanan lainnya pusat data atau pusat data cadangan menggunakan virtual private network atau mobile connectivity service milik direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil. tipe jaringan komunikasi data yang disediakan yaitu terestrial dan satelit. jenis jaringan komunikasi data terestrial sebagaimana dimaksud pada yaitu tembaga, fiber optik, dan radio. jenis jaringan komunikasi data satelit sebagaimana dimaksud pada menggunakan very small aperture terminal sat). bagian keempatbelas pusat pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan pusat pengembangan siak sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tempat: penelitian dalam rangka pengembangan siak, pengembangan hasil pengkajian siak, uji coba hasil penelitian dan pengembangan siak, dan simulasi hasil pengembangan siak. lokasi pusat pengembangan siak sebagaimana dimaksud pada berada pada pusat data atau luar pusat data. pusat pengembangan siak mempunyai perangkat keras, perangkat lunak dan basis data yang menyerupai pusat data dan dilengkapi dengan sarana penunjang pekerjaan lainnya. bagian kelimabelas pusat bantuan pelayanan dan call center pusat bantuan pelayanan dan call center sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari unsur: sekretariat direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipiunsur sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri mengenai pembentukan tim pusat bantuan pelayanan dan call center. keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ditandatangani direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil. bab iii pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan pengkajian dan pengembangan siak, dilakukan oleh: kementerian melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil untuk skala nasional, pemerintah daerah provinsi melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk skala provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk skala kabupaten kota. kementerian melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil, melakukan pengkajian terhadap seluruh unsur siak sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah provinsi melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota melakukan pengkajiankajian siak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan. gubernur menyampaikan usulan pengkajian siak daerah provinsi kepada menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil. bupati wali kota menyampaikan usulan pengkajian siak daerah kabupaten kota kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada gubernur. usulan pengkajian siak sebagaimana dimaksud dalam dan paling sedikit memuat: proposal, dan hasil kajian. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: latar belakang, tujuan, cc. signifikansi terhadap pelayanan administrasi kependudukan, deskripsi bentuk pengembangan, dan transferabilitas pengembangan yang diusulkan. proposal pengkajian siak sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk hardcore dan softcopy atau media lainnya. hasil kajian siak sebagaimana dimaksud pada huruf berupa rekomendasi penyempurnaan siak yang akan ditindaklanjuti oleh kementerian. menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil membentuk tim pengkajian siak terhadap semua aplikasi yang telah ada atau yang akan dikembangkan oleh daerah. susunan tim pengkajian siak sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur sekretariat dan direktorat lingkungandipimpin oleh sekretarismelakukan inventarisasi, evaluasi, dan uji manfaat terhadap semua aplikasi yang telah ada atau yang akan dikembangkan oleh daerah. hasil inventarisasi, evaluasi, dan uji manfaat sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil melalui ketua tim pengkajian siakrekomendasi sebagaimana dimaksud pada tim pengkajian siak membuat daftar hasil inventarisasi, evaluasi, dan uji manfaat yang telah diterima atau ditolak oleh menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada kementerian melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil mengembangkan seluruh unsur siak sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota melakukan pengembangan siakbasis data kependudukan. bab pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan pengelolaan siak meliputi: perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, cc. sistem dan basis data, dan sarana dan prasarana. pengelolaan siak sebagaimana dimaksud pada sesuai petunjuk teknis yang mengatur standar operasional prosedur. bab pengelolaan data kependudukan basis data hasil pelayanan melalui siak menghasilkan data kependudukan. data kependudukan sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh kementerian yang meliputi: pengolahan data, dan penyajian data. hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk berbagai keperluterdiri dari: pembersihan data, pemadaman data, dan cc. pengolahan data lainnya. pembersihan data sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: data ganda, data yang tidak dapat diadjudikasi, kesalahan perekaman, status data siap cetak namun terdapat elemen data yang tidak lengkap, data anomali, dan data penduduk nonaktif. pembersihan data sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: satuan kerja pelaksana, dan pengelola pusat. pembersihan data bagi satuan kerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: kepala satuan kerja pelaksana mengajukan surat permohonan pembersihan data kepada kementerian melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil, dan kepala satuan kerja pelaksana mengajukan daftar data penduduk yang akan dibersihkan dan mengunggah surat permohonan melalui aplikasi. pembersihan data bagi pengelola pada pusat data sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: pejabat pengawas pusat data melakukan pengecekan surat permohonan dan daftar data penduduk dari satuan kerja pelaksana yang akan dibersihkan: pejabat pengawas pusat data melakukan pengecekan data yang akan dibersihkan dengan data yang ada dalam basis data untuk skala nasional, cc. pejabat administrator pusat data memberikan persetujuan pembersihan data penduduk sesuai dengan surat permohonan, dan pejabat pengawas pusat data melakukan penyalinan histori data dan pembersihan data setelah mendapat persetujuan dari pejabat administrator pusat data. tata cara pembersihan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada sesuai petunjuk teknis yang mengatur standar operasional prosedur. pemadaman data sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan upaya menyandingkan dan menyesuaikan data lembaga pengguna dengan data siak. pemadaman data sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan (satu) kali. data hasil pemadaman dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga pengguna. pengolahan data lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan. penyajian data sebagaimana dimaksud dalam huruf disajikan berupa: data agregat kependudukan, data kependudukan bersih, cc. profil data kependudukan, dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu. penyajian data agregat kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk semester pertama pada tanggal juni dan untuk semester kedua pada tanggal desember. penyajian data kependudukan bersih sebagaimana dimaksud pada huruf diakses oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten kota secara daring. penyajian profil data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan data kependudukan bersih semester pertama. penyajian daftar penduduk potensial pemilih pemilukepada gubernur, bupati wali kota dan kepala satuan kerja pelaksana dalam pelaksanaan siak. gubernur melakukan pembinaan kepada bupati wali kota dalam pelaksanaan siak. bupati wali kota melalui kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota dan kepala unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota melakukan pembinaan kepada kepala desa lurah dalam pelaksanaan siak. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dan meliputi sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan siak. bab vii monitoring, evaluasi, dan pelaporan menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan siak satuan kerja pelaksana. gubernur melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan siak untuk skala provinsi. bupati wali kota melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan siak untuk skala kabupaten kota. monitoring, evaluasi, dan pelaporan, evaluasi, dan pelaporanbupati wali kota menyampaikan laporan pengelolaan siak daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam kepada gubernur pada bulan oktober. gubernur menyampaikan laporan pengelolaan siak daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam dan hasil rekapitulasi laporan daerah kabupaten kota kepada menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil pada bulan november. bab viii pendanaan pendanaan pelaksanaan siak kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. pendanaan pelaksanaan siak daerah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. pendanaan pelaksanaan siak daerah kabupaten kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. bab sanksi administratif menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil mengenakan sanksi administratif dalam bentuk pemutusan jaringan komunikasi data dan menonaktifkan penggunaan aplikasi siak kepada satuan kerja pelaksana yang melanggar ketentuan dan bab ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, kementerian menerapkan siak dengan sistem informasi terpusat yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahu,dokumen kependudukan. penduduk rentan. pendataan dan penerbitan. pencabutan.duduk rentan administrasi kependudukan perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pendataan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang undangan dan kebutuhan hukum dalam pemenempati kawasan hutan adalah penduduk yang tinggalguasai dan menggunakan tanah negara adalah penduduk yang menguasai dan menggunakan secara langsung tanah negara baik yang terdaftar sebagai aset maupun belum terdaftar. kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau kebijakan pertanahantaan dan penerbitan dokumen kependudukan bagibab penyelenggara: bencana skala nasional, bencana skala provinsi, dan cc.sdukcapil kabupaten kotamenteri melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan daerah kabupaten kota wilayah terkena dampak bencana. sumber daya pada disdukcapil provinsi dan disdukcapil kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada antara lain peralatan rekam cetak ktp el. direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil melaporkan hasil pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada kepada menterprovinsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten kota wilayahnyasdukcapil kabupaten kota. dalam hal disdukcapil kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada tidak mampu melaksanakan tugasnya, pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan oleh disdukcapil provinsi. pelayanan oleh disdukcapil provinsi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah kabupaten kota wilayahnya, daerah provinsibab iii pendrban bencana alam dan atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan sesuai dengan skala bencana.sdukcapil provinsi dan disdukcapil kabupaten kotasdukcapil provinsi dan disdukcapil kabupaten kotababsdukcapil kabupaten kota atau upt disdukcapil kabupaten kotasdukcapil kabupaten kotasdukcapil kabupaten kotababsdukcapil kabupaten kota atau upt disdukcapil kabupaten kota. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap:tata cara pelaksanaan pendataan komunitas terpencil yang tempat tinggalnya menetapkomunitas terpencil yang memiliki pola hidup berpindah pindahdalam hal lokasi pendataan penduduk komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam dan tidak dapat dilakukan pengecekan biometrik, disdukcapil kabupaten kota melakukan perekaman secara offline. perekaman secara offline sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: penduduk mengisi diisikan formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, operator disdukcapil kabupaten kota melakukan perekaman biometrik secara offline, berdasarkan data dalam formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, disdukcapil kabupaten kota menerbitkan septi, operator siak disdukcapil kabupaten kota melakukan peninggalan data penduduk hasil perekaman offline sebagaimana dimaksud dalam huruf kantor disdukcapil kabupaten kota, dan berdasarkan hasil peninggalan data sebagaimana dimaksud dalam huruf disdukcapil kabupaten kota melakukan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. babsdukcapil kabupaten kota atau upt disdukcapil kabupaten kota. tata cara pelaksanaan pendatapencantuman alamat dalam pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan desa tempat perekaman dilakukundang undangan, hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan dokumen kependudukan berupa septi dengan alamat desa tempat perekaman dilakukanerbitan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga, ktp el, kartu identitas anak dan kutipan akta pencatatan sipil bagi penduduk yang menduduki kawasan hutan, tanah negara dan atau tanah dalam kasus pertanahan dilakukan setelah status tanah yang ditempati memiliki kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan masing masing kabupaten kota:kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang agraria dan penataan ruang, dinas kabupaten kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial,ehutanan, dinas kabupaten kotaatau sebutan lainnya lurah wali kota. septi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf berlaku sampai diterbitkannya dokumen kependudukan bagi yang bersangkutan. bab vii jenis dan spesifikasi formulir dan surat keterangan jenisterdiri atas: formulir data penduduk pada wilayah terkena bencana dengan kode fr formulir pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dengan kode fr formulir rekapitulasi hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dengan kode fr dan bangko septi dengan kode br. jenis dan spesifikasi formulir serta bangko sebagaimana dimaksud pada meliputi: bahan baku kertas hvs ukuran cc. warna putih jumlah rangkap (satu) rangkappra pemerintah kabupaten kota. dinas kependudukan dan pencatatan sipil surat keterangan pengganti tanda identitas foto nomor s.coco moon anna 2x3 yang bertanda tangan bawah ini saya jabatan san aaa menerangkan bahwa tempat tanggal lahir nia semann neha nan anak onnokebsmn yan beton ooh end papan dak dena aneka asa akan dadanya jenis kelamin laki laki perempuan status perkawinan kawin belum kawin janda cerai mati janda cerai hidup duda cerai mati duda cerai hidup kepercayaan jenis rentan adminduk bencana alam komunitas terpencil co) bencana s0sia1 co) orang terlantar kawasan hutan, tanah negara dan atau kasus pertanahan alamat tempat tinggal saat desa kelurahan ann aaa kecamatan dena anne aka kabupaten kota senna panen ann nnn pandan pan aaaa ann nana naagin penduduk tersebut atas benar benar telah didata dalam basis data kabupaten kota demikian surat keterangan pengganti tanda identitas ini kami buat khusus sebagai pengganti identitas sementara kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum. surat keterangan pengganti tanda identitas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota petunjuk pengisian surat keterangan pengganti tanda identitas (septi) br nik: diisi dengan nomor induk kependudukan nik) bagi yang telah memiliki. nama lengkap: diisi sesuai dengan nama lengkap penduduk tersebut pada saat dilakukan pendataan. contoh abdul rahman tempat, tanggal lahir: diisi sesuai dengan tempat, tanggal lahir penduduk tersebut pada saat dilakukan pendataan. contoh jakarta, desember umur diisi sesuai dengan umur yang bersangkutan pada saat dilakukan pendataan. contoh tahun jenis kelamin:status perkawinan: diisikan dengan angka pada kolom yang telah disediakcontoh paguyuban ngesti tunggal, dapat ditulis dengan pangestu. pekerjaan: diisi sesuai dengan pekerjaan penduduk tersebut pada saat dilakukan pendataan. alamat asal: diisi sesuai dengan alamat asal penduduk tersebut pada saat dilakukan pendataan. jenis rentan adminduk: diisikan dengan memberikan check list pada kolom yang telah disediakan disesuaikan dengan jenis penduduk rentan. alamat tempat tinggal saat ini: diisi sesuai dengan alamat saat ini penduduk tersebut pada saat dilakukan pendataan. rt rw: diisi sesuai dengan alamat rt rw penduduk tersebut tinggal pada saat dilakukan pendataan. desa kelurahan: diisi sesuai dengan alamat desa kelurahan penduduk tersebut tinggal pada saat dilakukan pendataan. kecamatan: diisi sesuai dengan alamat kecamatan penduduk tersebut tinggal pada saat dilakukan pendataan. kabupaten kota: diisi sesuai dengan alamat kabupaten kota penduduk tersebut tinggal pada saat dilakukan pendataan. nn: im: (a9) paus sig mmpengisian formulir data penduduk pada wilayah terkenaprovinsi dimana pemohon bertempat tinggal. kabupaten kota diisi sesuai dengan kabupaten kota dimana pemohon bertempat tinggal. nama kecamatan diisi sesuai dengan kecamatan dimana pemohon bertempat tinggal. nama kelurahan desa diisi sesuai dengan kelurahan desa dimana pemohon bertempat tinggal. nama diisi sesuai dengan nama rt rw pada saat dilakukan pendataan nama diisi sesuai dengan nama rt rw pada saat dilakukan pendataan. bencana alam sosialkepala keluarga diisi sesuai dengan nama kepala keluarga pada saat dilakukan pendataan. nama anggota keluarga diisi sesuai dengan nama penduduk korban bencana per keluarga) kolom jenis kelamin bisatanggal, bulan dan tahun lahir diisi sesuai tanggal bulan dan tahun lahir dari masing masing anggota keluarga bersangkutketerangan kondisi korban: diisi sesuai kondisi korban pada saat dilakukan pendataan dengan mencekik pilihan didalam table antara lain meninggal, mengungsi dan tidak diketahui. lannnnnannan nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn kanan nan mea add metnnnnnnnnnnn asian nnnnnnnn aonnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn kebinnnnnannan cnn nknnannnn keringanan kanan bau ehh bebbbeekked snnnnbannne sen heri pon ham maa bis3 isis! ali tell jadwal) loo ea leo lilitpenduduk rentan adminduk diisi sesuai dengan memberikan check list pada kolom sesuai jenis rentan nomor diisi sesuai dengan nomor penduduk yang dimiliki pada saat dilakukan pendataan. dan apabila penduduk yang didata tidak memiliki maka tidak ditulis kosong) nama kepala keluarga diisi sesuai dengan nama kepala keluarga pada saat dilakukan pendataan. nama penduduk (per keluarga) diisi sesuai dengan nama penduduk per keluarga yang ada dalam kk. alamat pendataan diisi sesuai dengan alamat tempat tinggal penduduk pada saat dilakukan pendataan. alamat asal sebelum pendataan diisi sesuai dengan alamat tempat tinggal penduduk sebelum mengungsi sebelum dilakukan pendataan sesuai ktp el. keterangan tentang status kependudukan yang bersangkutan diisi sesuai pilihan jawaban pada saat dilakukan pendataan.lengkap diisi sesuai dengan nama lengkap penduduk pada saat dilakukan pendataan. nik diisi sesuai dengan nik penduduk pada saat dilakukan pendataan, apabila belum memiliki nik maka kolom nik kosong. tempat lahir diisi dengan nama kabupaten kota tempat lahir penduduk. tanggal bulan tahun lahir: diisi sesuai dengan tanggal bulan tahun lahir penduduk. apabila tidak diketahui maka diisi dengan umur saat ini apabila nama organisasi dimaksud relatif panjang, maka penulisannya dapat disingkat. pendidikan diisi sesuai dengan pendidikan yang bersangkutan. jenis pekerjaan diisi sesuai pekerjaan yang bersangkutanpengisian biodata f1 diisi dengan pilihan jawaban pernah dan belum pernah pada saat dilakukan pendataan. jenis dokumen hilangkepemilikan dokumen kependudukansao bat dini aga itabupaten kota. rentan adminduk nama provinsi diisi sesuai dengan nama provinsikabupaten kota. kabupaten kota diisi sesuai dengan nama kabupaten kota pada saat dilakukan pendataan. jumlah penduduk yang data diisi sesuai jumlah penduduk per kabupaten kotaabupaten kota pada saat dilakukan pendataan. szl, igecamatan. pengisian pelaporan rekapitulasi hasil pendataan penduduk rentan admindukper kecamatan. jumlah penduduk yang data diisi sesuai jumlah penduduk per kecamatanecamatan pada saat dilakukan pendataan. menteri dalam negeri republik indonesia, ttd muhammad tito karnavian |
aa nan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang formula dan buku yang gunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ma kelantan pan tes enya sang uya tia. msn has gay tr: p5) ter team nan thn map mua ora, ka. ujar gi titi pap salinan mas menteri dalam negeri republik indonesirahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri, menimbang:ber(olahcarbon required yang selanjutnya disingkajenis dan spesifikasi formulir dan buku dalam pendaftaran penduduk bagian pertama jenis formulir jenis formulir yang digunakan dalam pendaftaran penduduk terdiri atasformulir surat pengantar pindah luar negeriwni. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pencatatan biodata penduduk wni yang datang dari luar negeri karena pindah. formulir dengan kode dan kode sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka digunakan untuk perubahan biodata penduduk wniwniorang asing yang memiliki izin tinggal tetap, baik untuk penerbitan nomor baru atau penerbitan karena perubahan susunan anggota keluargarkawinan campuranwnidalam satu desa kelurah, daerah tujuan. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah nkri, dalam satu kabupaten kota. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah nkenduduk wni yang akan pindah luar negeri. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pendaftaran wni yang datang dariorang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, pendaftarannya dilakukanyang berubah status menjadi izin tinggal tetaptaan penduduk pelintas batas antar negaradu.halaman (dua) lembartig (dua) bentuk: bentuk formulir: bahan baku kertas hvs ukuran folio x33 cm) jumlah halaman (dua) lembar jumlah rangkap (empat) rangkap bentuk lipat: bahan baku karton manila ukuran x140 bentuk persegi panjang melipat ketebalan micron tampak luar bagian atas terdapat tulisan surat keterangan pindah luar negeri dengan warna dasar merah, bagian bawah dengan warna dasar putih. tampak dalam hasil print out dengan warna dasar putih jumlah rangkap (satu) rangkap surat keterangan pindah luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk pelaporan penduduk perwakilan republik indonesia luar negeri.security ukuran x65 bentuk persegi panjang laminasi mmx73samping kiri lambang garuda dituliskan: republik indonesia: surat keterangan tempat tinggal: dan kartu tinggal sementara temporary residential card).: kartu ini wajib dibawa pada saat berpergian dalam wilayah nkri: bila berpergian tidak membawa kartu ini dikenai denda administratif sesuai dan nomor tahun tentang administrasi kependudukan. warna dasardepan hijau 9g. tampak belakang polos warna dasar belakang hijau muda ilbagian ketiga jenis buku jenis buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk terdiri atasuku dengan kode bk kode bk dan kode bk sebagaimana dimaksud dalam angka angka dan angka digunakan untuk pendaftaran penduduk desa kelurahan. buku dengan kode bk sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pendaftaran penduduk kecamatan. buku dengan kode bk sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pendaftaran penduduk kabupaten kota. buku dengan kode bk sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pendaftaran penduduk luar negeri. buku dengan kode bk sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pendaftaran penduduk penduduk pelintas batas.formulir db iii jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam pencatatan sipil bagian pertama jenis formulir jenis formulir yang digunakan dalam pencatatan sipil terdiri ataskelahiran bagi penduduk wni. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pencatatan kelahiran bagi penduduklahiran wni luar wilayah negara kesatuan republik indonesiorang asing. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pencatatkawinan wnidata perkawinsebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pelaporan pencatatceraian wni luar negeri. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk data percerairceraian wni luar negeri yang digunakan oleh luar domisili dan bagimatian wni. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pencatatan pengangkatan anak wilayah negara kesatuan republik indonesincatatan pengesahan anak. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pencatatan perubahan nama. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari wna menjadi wni wilayah negara kesatuan republik indonesia,pelaporan status kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pencatatan perolehan kewarganegaraan untuk penduduk pemukim keturunanstatus kewarganegaraan dari wni menjadi wna luar negeri, perwakilan republik indonesia luar negeri. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil. formulir dengan kode sebagaimana dimaksud dalam angka digunakan untuk pencatatan pembatalan akta pencatatan sipilhvs ukuran folio x33 cm) cc.bagian ketiga jenis buku jenis buku yang digunakan dalam pencatatan sipil terdiri atascc.bercc. jumlah lembar berbuku (duagian kelima catatan pinggir jenis catatan pinggir terdiri atas: akibat pembatalan perkawinan pada register akta dan kutipan akta perkawinan, dengan kode cp akibat pembatalan perceraian pada register akta dan kutipan akta perceraian, dengan kode cp akibat perceraian pada register akta dan kutipan akta perkawinan, dengan kode cp perubahan status kewarganegaraan dari wna menjadi wni, dengan kode cp akibat perubahan status kewarganegaraan dari wni wna, dengan kode cp akibat penegasan status kewarganegaraan republik indonesia bagi orang pemukim keturunan asing, dengan kode cp akibat perolehan status kewarganegaraan republik indonesia bagi anak kewarganegaraan ganda sebelum terbitnya undang undang nomor tahun dengan kode cp akibat perolehan status kewarganegaraan republik indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun dengan kode cp pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, dengan kode cp pengakuan anak pada register dan kutipan akta kelahiran yang berdasarkan surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologisnya, dengan kode cp pengesahan anak pada register dan kutipan akta kelahiran yang berdasarkan akta perkawinan orang tua, dengan kode cp pengesahan anak pada register akta perkawinan, jika pencatatan pengesahan dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan orang tua, dengan kode cp pengesahan anak pada register dan kutipan akta kelahiran, jika pengesahan anak dilakukan setelah pencatatan perkawinan orang tua, dengan kode cp perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan kode cp perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan kode cp dan jenis catatan pinggir pembatalan akta catatan sipil pada register akta pencatatan sipil, dengan kode cp redaksi penulisan catatan pinggir sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari peraturan menteri ini. bab ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan menteri ini, makadan butir dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman administrasi desagamawan fauzi salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, perwira pembina utama maya iv nip. aiv ban lampirformulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk (a3) formulir kelengkapan pencatatan biodata penduduk wnikuasa pengisian biodata penduduk warga negara indonesia yang bertandatangan bawah inimemberikan kuasa kepada(a3) surat pernyataan perubahan data kependudukan warga negara indonesia yang bertandatangan bawah ini nama lengkap pan ann ppn pnn nanda nan pnn nna para alamat rumah nan ann ann ann nan aaaaaa aaa para canaan menyatakan bahwa data status kependudukan saya telah berubah, mengenai pendidikan terakhir pekerjaan agama perubahan lainnya, sebutkan. woo adapun perubahannya adalah sebagai berikut |.) pendidikan terakhir semula 2ercocorannnnnnnannnnnnnnnnnnaan menjadi . wanna dasar perubahan :.oo.ooooooo oo. no, loka tlk pekerjaan semula sarcereranannnnnnnnnnnnnaanakaknnnnnnnnnnnnaaan, menjadi ho. one nan nnknnnn anna dasar perubahan :.oo.ooo woo mo. linn tin agama semula sereenenanannnnnnnnnnnnnnnnkakaknakannnnnnnnnan, menjadi lo.oooiicoco nan nnnnnnnnnnnnnnnnnaan dasar perubahan :.cbooo wooomooo. linn tlk. perubahan lainnya, sebutkan.ocooooo. woo mna. semula sareereranannnnnnnnnnnnnnnnkakakannannnnnnnnnaan, menjadi h.oooiooo ian nnnnnnnnnnnnnnnnnakaka dasar perubahan :.oooooooooo bintan tlk.biodata penduduk untuk perubahan data warga negara indonesia data wilayah kode nama propinsi kode. nama kabupatenkota kode nama kecamatan p kode nama keluruhanesa ii. data keluarga nama kepala keluarga (&& & && kartu keluarga an, alamat kepada nama dusun dukuh kampung lingkungan banjar nagari ''' ''' kodepos teen ill. data individu namatengkap gelar dasar akademis,sebutkan gelar kebangsawanan, sebutkan: "leela keagamaan, sebutkan :| untuk pencatatan gelar lebih lanjut, mohon dapat mengisi formulir pencatatan gelar. kopi open mamatsebaumnya nama dusun dukuh kampung lingkungan banjar nagari kode pos teen, nomor paspor tanggal berakhir paspor lille jenis kelamin laki aki perempuan tempatan tanggal lahir itttttt umurjasfajo (5s ja:le ja jess je jas: jas (tjo (i2jo tidak tahu agama kepercayaan islam kristen katolik hindu budha khong cucu penuh kepercayaan, sebutkan lainnya, sebutan status perkawinan belum kawin kawin cerai hidup |cerai mati akta perkawinan buku nikah tidak ada ada nomor akta perkawinan buku nikah aaa. tanggal perkawinan lille akta perceraian surat cerai tidak ada jada nomor akta perceraian surat cerai naa tanggal perceraian status hubungan dim keluarga kepala keluarga jika pemohon kepala keluarga, tidak perlu mengisi yang lain) |suami isteri anak menantu cucu orang tua mertua famili lain pembantu lainnya kelainan fisik dan mental tidak ada jada penyandang cacat cacat fisik cacat netra buta cacat rungu wicara cacat mental jiwa cacat fisik dan mental cacat lainnya pendidikan terakhir tidak belum sekolah tidak tamat sd sederajat tamat sd sederajat slip sederajat lta sederajat |diploma akademi diploma ii s. muda diplomat strata strata strata i!! jenis pekerjaan jenis pekerjaan jenis pekerjaan jenis pekerjaan umum penata busana profesi selain pegawai belum tidak bekerja mekanik negeri dan mandiri mengurus rumah tangga tukang gigi pelajar mahasiswa seniman dosen pensiunan tabib guru pegawai negeri sipil para pilot tentara nasional indonesia perancang busana pengacara kepolisian penterjemah notaris perdagangan imam masjid arsitek petani pekebun pendeta akuntan peternak pastur konsultan nelayan perikanan wartawan dokter industri ustadz mubaligh bidan konstruksi juru masak perawat transportasi promotor acara apoteker karyawan swasta anggota dpr ri psikiater psikolog karyawan bumn anggota dpd penyiar televisi karyawan bumi anggota bpk penyiar radio karyawan honorer presiden pelaut buruh harian lepas wakil presiden peneliti buruh tani perkebunan anggota mahkamah sopir buruh nelayan perikanan konstitusi pialang buruh peternakan anggota kabinet kementrian paranormal pembantu rumah tangga duta besar pedagang tukang cukur gubernur perangkat desa tukang listrik wakil gubernur kepala desa tukang batu bupati biarawati tukang kayu wakil bupati wiraswasta tukang sol sepatu walikota lainnya tukang las pandai besi wakil walikota tukang jahit anggota dprd propinsi penata rambut anggota dprd penata rias kabupaten kota iv. data orang tua nama lengkap ayah data administrasi nama ketua rt) nama ketua rw") na. diisi oleh petugas pernyataan demikian formulir ini saya isi dengan sesungguhnyamengetahui, pemohon, kepala desa lurah. joo foto pemohon nama nama: nip. mengetahui, mengetahui, camat. nama: nip. nik sas biodata penduduk warga negara(a3) surat kuasa pengisiformulir kelengkapan pencatatan biodata penduduk orang asingpernyataan perubahan data kependudukan penduduk orang asing yang bertandatangan bawah ini nama lengkap sure name nan ann nae epa aaa pare paa aaa ann aaaaaa ppp aaa apa panas aaa number population identity kaka alamat rumah family address nnn ane era aaa aaa aaaaaa para aaaananaaanaaapaaa menyatakan bahwa data status kependudukan saya telah berubah, mengenai status pendidikan terakhir last education agama religion pekerjaan occupation perubahan lainnya others, sebutkan.ooo woo. www mana adapun perubahannya adalah sebagai berikut status pendidikan terakhir last education semula first nan nan nnnnaaaa nan yunnana aaa paa aan aaaaaa aaa aaaaaa aaa aaaaaa aan aaa aaaaaa menjadi become senar.oriiinnennnnnnnnnnanannnnannnnn kanak kanan dasar perubahan :.oooooooooo oranannnnnnnnnnnn agama religion semua reise .ooo jnnnaskaakannnnnnnnnnn, jadi become he. # ## x#&xw0m mna dasar perubahan :.ooo woo lennnnnnnnnnnnnn tlk pekerjaan occupation semua reise .ooo jnnnaskaakannnnnnnnnnn, jadi become he. # ## x#&xw0m mna dasar perubahan :.cbooo woo senna teen perubahan lainnya others, sebutkan.voodoo wooomommmnn) semua reise .ooo jnnnaskaakannnnnnnnnnn, jadi become he. # ## x#&xw0m mna dasar perubahan :.ooo voodoo linnperubahan biodata penduduk orang asing (foreigner biodata change form) data wilayah region data kode propinsi code province naa kode kabupaten kota code regency municipality pat. kode kecamatan code sub district aaa. kode kelurahan desa code village nama dusun dukuh kampung sub village pat data keluarga familia data kartu keluarga family card number nama kepala keluarga family head name kaa. alamat keluarga family address ll) data individu personal data nik number population identity ded gelar tite jenis kelamin sex laki laki male perempuan female tanggal lahir date birth agama religion islam christian catholic hindu buddhism khong cucu others, sebutkan golongan darah blood type ljasjjo parle ja jess je mass jas none status perkawinan marital status married (single divorce other status hubungan dlm keluarga relationship familia members kepala keluarga head familia orang tua parent suami husband mertua parent law istri wife famili lain relative anak child housemate menantu child law lainnya others cucu grand child pendidikan terakhir education elementary bachelor junior high school master senior high school dr diploma others pekerjaan occupation perdagangan dan industri trading and industry kehutanan forestry pertambangan dan energi mining and energy pekerjaan umum public work pertanian farming keagamaan religion bank dan keuangan bank and financial kesehatan dan sosial health and society pariwisata tourism transportasi dan komunikasi transportation and communication kebudayaan dan pendidikan culture and education lainnya others data keimigrasian immigration data nomor paspor passport number tanggal paspor passport issued lille tanggal berakhir paspor date expire lille dokumen imigrasi immigration documents kartu ijin tinggal terbatas kita) limited stay permit card kartu ijin tinggal tetap kitap) permanent stay permit card nomor dokumen registernumber tanggal penerbitan date issue lille tanggal berakhir date expire lille tempat kedatangan pertama first place arrival tanggal kedatangan pertama first date arrival lille nomor surat keterangan catatan kepolisian sick) police report number data sponsor sponsor data tipe sponsor type sponsor organisasi internasional international organization pemerintah government perusahaan company perorangan personal tanpa sponsor none declaration makna kena anakan verify that the statements made applicant, foto photo this form are true, complete and correct. applicant understand that any false statements may have consequences. tanda tangan signature nama name not write this space off cial use only kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil nama nip ( a tanggal entri data surat kuasa pengisian perubahkk: nik sas biodata penduduk orang asingformulir permohonan kartu keluarga (kk) barunna anna ieee ana p kabupatenkota propinsi kode pos teen ctttttt karena membentuk rumah tangga baru lainnya karena kartu keluarga hilang rusak orang daftar anggota keluarga pemohon (hanya diisi anggota keluarga saja) nama lengkap ci) clip lil illlililiiiiti ct) clilllititlililililititi lilit ili lilit tt) li) ci) clip ititlililiiliiti caeli lilit ili lilit tt) li) ct) clilllititlililililititi ki) cit tt) li) ci) clip lil illlililiiiiti ct) clilllititlililililititi cti celeittitilitltiitiii mengetahui pemohon, camat kepala desa lurah tanggal pemasukan data cti formulir permohonan perubahan kartu keluarga (kk)aaa ann eren aaa ina ieee eme eyes jae eee elemen ann iee ieee elebi kabupaten kota aepropisi lo 7o7o. wat kode pos tttt telepon tttttittilengkap cetittttitttttttt) lo citttttitttttttt) bli kti ctl tttttttttitti ill a11111111111111 till a111111111111111 a111111111111111 a111111111111111 ci) v v ei mengetahui pemohon, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab kota camat kepala desa lurah tanggal pemasukan data kti formulir permohonan kartu keluarga (kk) barunennnana aaa aaa dari aaa ieee aaa eeb kabupaten! kota propinsi kode pos jaan reneng daftar anggota keluarga pemohon (hanya diisi anggota keluarga saja) kama lengkap kti cilittttttttt cit1t11ttttttti victim kti ctlttttttttttttti cicit11111t11t1i ##p#? ##pfe kti cilittttttttt cit1t11ttttttti victim kti cilik kti cilittttttttt kti cet tilt tttt vengetanu:jae ieee w w w w p nan neeneeeren janin nan ana eres ina ieee ibs kabupaten kota posisi kode pos teen ctttttittil) orang daftar anggota keluarga pemohon (hanya diisi anggota keluarga saja) nama lengkap nsn uiiiiiioooo .a nsn uiiiiiioooo .a nsn uiiiiiioooo .a ci) cilititititttitittti juli citttit1tttt1ttt cti lilit tititititititi dll ci) cilititititttitittti juli celititttttttittti lo mengetahui pemohon, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil tanggal pemasukan data formulir permohonan kartu keluarga (kk) baruann ann iii ibi k5, nan aan kabupatenkota cttaaaaaa pop a kode pos teen www pe (oli) ang daftar anggota keluarga pemohon (hanya diisi anggota keluarga saja) kama lengkap uitttttttttttttti ct) cilitittitititittlitiiti ill kti lilit itiiititttittti jli uitttttttttttttti eri ci) cilitittitititititiiti ill kt) lilit ititittittttittti jli ct) cilitittititittittlitiiti ill uitttttttttttttti eri ct) ciltittititittittlitiiti koo ill kti kcielittitlititttittti koo uud ati mengetahui pemohon,keren aaa eae p d p eren aaa eren cet kabupaten kota ampas kode pos little telepon tittitititi|tangkap kti ciitittittitttttitttiti koo jli kti cilitittitititittlititti koo dll kti cilitittitititittlititti koo dll kti cilitittitititittititi koo dll kti lilit ittititilttittiti dji kti lilit ittititilttittiti dji kti lilit ittititilttittiti dji mengetahui pemohon, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab kota. tanggal pemasukan data sn. lili ktp ann eeeeeeeeeeeeeeeebbd ann aan jne oo pemohon, dead ket: cap jempol tanda tangan mengetahui, mat.oooooooooo wo# woman kepala desa lurah.oooooooo woo nip. nip. gunting disini annaktp ann ann eeeeeeeeeeeeeeeebd nnnnnnninanennan oo lil ena pemohon, bidang lem (nana nana) pad ket: cap jempol tanda tangan mengetahui, mat.ooooooooc wco www woman kepala desa lurah.oooooooo woo nip. nip.mohon kip ann bee cw. wvl vuo vw ctl naagunting disini all allah all all hhrmohonan ktp ann ieee bee u vu u v vw oo."non y wv kesuparemeota jw kecamatan desarewnasa ttg y d mewowumarag &&&&&& formulir permohonan pindah datang wni dalam satu desa kelurahan mna nana yunnana aan data daerah asal lemak mamakeptaratarga ct amat dusumbukumampung kare mceanoron nana ngt www data daerah tujuan status nomor numpang membuat baru nomor tetap bagi yang pindah kemerarurewaa aaa nik kapal keluarga nama kepala keluarga tagaikosaangan ttd amat cd dusumutun kampung desatawatan aras c kecamatan keluarga yang datang masa berlaku ktp s d til lili teritori teri eror til itlaileillii iisurat keterangan pindah datang wni dalam satu desa kelurahan nnnanaanaaakendi hnn kencana tiri teliti & & dikeluarkan oleh a.n. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kepala desa lurah kecamatan vw desa kewenangan. ott formulir permohonan pindah wni antar desa kelurahan dalam satu kecamatan nana esananananan nan anannnaaan aman pesltllti itrawaran ttg o surat keterangan pindah wni antar desa kelurahan dalam satu kecamatan sana nana nan anna nana anna aman pas ( : mmwnumpang membuat baru nomor tetap bagi yang tidak pindahti lil atlet tpi hallii dea dna dna tetesround kaeuratemtora www kecaman desire cat e w dusdurwa kam p & & & & & & & & & t formulir permohonan pindah datang wni antar desa kelurahan dalam satu kecamatan anna nana data daerah asal keramas camat wiki dusun dukuhampung pertuanan cad, (uv metres reg ptt wicpamoton nama lengkap u u v vo v vovovovww data daerah tujuan status nomor bagi yang pindah numpang membuat baru nomor tetap nomor katu kepada peta nik kepala kotanya nama kepala keluarga tanggai kedatangan ttd camat ass dusun dukuh kampung kecamatan ( ria yp keluarga yang datang masa berlaku ktp s d til pena dna teh men deaewaaan ttg u t surat keterangan pindah datang wni antar desa kelurahan dalam satu kecamatan nnnnna nana nana data daerah asal leml a keluarga yang datang masa berlaku ktp s d lilit inner kena kena titin til ltelitltlitl dikeluarkan oleh a.n. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kepala desa lurah mantan formulir permohonan pindah wni antar kecamatan dalam satu kabupaten kota nennnanan nana nantlililellitili dna dna iii till iii iisurat keterangan pindah wni antar kecamatan dalam satu kabupaten kota sanamnanananana nana aan dusumbukumiti |). teliti titi titkecamatan formulir permohonan pindah datang wni antar kecamatan dalam satu kabupaten kota anna nana data daerah asal remererewasa (mt dusunlbukuhi kampungoo dusun dukuh kampung keluarga yang datang masa berlaku ktp s d titi titel phil hlhiliihiahi titi tile phil hlhiliihiahi title dna mengetahui petugas registrasi kepala desa lurah pemohonsurat keterangan pindah datang wni antar kecamatan dalam satu kabupaten kota nana amanatoo) dusun duku kampung keluarga yang datang nama masa berlaku ktp s d kena dna tune toer oto) dan kecamatan formulir permohonan pindah wni antar kabupaten kota atau antar provinsi nana data daerah asal mamarapatakataga cotttttttttaa 7jv7jvuvuv vujantanan nana nana kena iii teliti elite iii kena tell i .?g pemohon petugas registrasioo. kecaman formulir permohonan pindah wni antar kabupaten kota atau antar provinsimenanannenaaaanannaaaaaar iiiiiiiiii iii dna dna dna pena menesan ttg o w surat keterangan pindah wni antar kabupaten kota atau antar provinsi nol annnnananan nana ancaman aman pesan s mmdna iii ob iii obeca matan pw formulir permohonan pindah datang wni antar kabupaten kota atau antar provinsi snnnannannan nana data daerah asal manakepatratrga tttt t a a m a jvmuvuuvuuvuvvvid dna tani senna til lilit til tri erie teritori eni teritori iii lelet elttlittt mengetahui petugas registrasi kepala desa lurah pemohonformulir permohonan pindah datang wni antar kabupaten kota atau antar provinsi san nannannanan anna nana data daerah asal dusun' dukungdusumbukuh kampung keluarga yang datang nama masa berlaku ktp s d bill lerllilie iii dan denim dna iin i# dan denim dna iii mengetahui petugas registrasi camat pemohon keterangan diisi oleh petugas: lembar dibawakecamatan pesmewnawn ttg www surat keterangan pindah datang wni antar kabupaten kota dan antar provinsi samaran nananaananiitietlaitlaililiei dna dna dna dna dna dna dna dna teliti tete oo. dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecam y formulir permohonan pindah wni yang bertransmigrasi antar desa kelurahan nana nana data daerah asalannnnannnnannak tidak pindah numpang membuat baru nomor tetap status lil"iii iii ?' iii i$pesmewaaa ttg o w w surat keterangan pindah wni yang bertransmigrasi antar desa kelurahan snanana nana aaaaahi hei lele iii "iii iii iikec formulir permohonan pindah datang wni yang bertransmigrasi antar desa kelurahan andna tpi iii ehi teliti tpi iii hell telittawaaan ttg o d surat keterangan pindah datang wni yang bertransmigrasi antar desa kelurahan aan anna nana nana nama kepala keluarga ama keluarga yang datang nama masa berlaku ktp s d kan senna dna iii illeililtil i1| iii illeililtil i1| tien han dna dna dikeluarkan oleh a.n. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kepala desa lurah kaca desire lurah ttg formulir permohonan pindah wni yang bertransmigrasi antar kecamatan dalam satu kabupaten kota ana naa data daerah asal dusun dukuh kampungananannananananan anna dusun hukum iii thi ihi dna aaa dna aaa dea dna aaa dea iii thi ihmeewaaan ttg surat keterangan pindah wni yang bertransmigrasi antar kecamatan dalam satu kabupaten kotaananananan annalaktante iiliilieileilellell iii lilin iii ehhhhih rosi iii lha dnamatnana data daerah asal dusunbukuh kampung lo, kotor raporeta nik kepala keluarga nama kepala keluarga dusunbukuh kampung keluarga yang datang nama masa berlaku ktp s d teliti .? pena teliti .? pena teliti .?b pena mengetahui pemohon petugas registrasi kepala desa lurahdesmrewamnnnannnnnnnana aan data daerah asal dusun dukuhan nik kepada keluarga nama kepala keluarga dusun dukuh kampung keluarga yang datang masa berlaku ktp s d dan dna pena pen pena dna lil lll ilellelitil pena dna pena dyang bertransmigrasi antar kabupaten kota atau antar provinsi nomor liderann formulir permohonan pindah wni yang bertransmigrasi antar kabupaten kota atau antar provinsi samaran annanananannanananana"iii dna dna tile lilin e g iii dna petugas registrasi pemohonyang bertransmigrasi antar kabupaten kota atau antar provinsi nomor . co.idpro uud kaauraremcora amalan dermaga ttg w w mw hwovumang formulir permohonan pindah wni yang bertransmigrasi antar kabupaten kota atau antar provinsi sana ana aan data daerah asal ema amarapaarauga cottttttta a j434jvjvuvjv vvv vvu camat dd perataan ct mna gm besutan seo (ud cesar tere mucpometon mama lengkap wwwnnnnnanenannanaananaaan amanah kd derafotunan po kacamata were petill lilit ' till tile lili ' till lilit dna till tile obrovinsi vvv v vv v ovwd kasuparemora w w w kecamatan desareuusamn gta p w w dusumurumaspng p & & & & & dt surat keterangan pindah wni yang bertransmigrasi antar kabupaten kota atau antar provinsi anna nenek anna data daerah asal camat cos dusun' dukuh kampung peranan awas (voa meter cttttttttti wucpamoton nana lengkap p vuu7 vov v vov vananaananannananaaaan damage pasa : &: desttwanan p uu d ora kacamata santos cita remeliti .? teliti .? teler .? teler topround kaeuparewcora matan pesmeewuaan (ott dusuwpurua kamma c & & & & & & mv v w w tmaran nanannanaa nana ananda aan data daerah asal mamakapsta kanada ( tt & v amat www kd dusun' dukuh kampung teman tt) cttttttttti mwcpamobor u nama tangkap v uvu uvuuvuvuuvuvuuvuvuouvovovtt nik kepala keluarga nama kepala keluarga targsatredaangan mama sos dusunbukut kampung kecamatan keluarga yang datang masa berlaku ktp s d biru teror oh) dna buru teror oh) dna biru teror oh) lil illilltelili mengetahui pemohon petugas registrasi kepala desa lurahkasuparemkora kecamatan vw pesan (ott ww www dusun c & & & & & & & &na nanannanan nana aan nana aan data daerah asal kemelaratan (mg ttu mana kepatarotga c & tttt a a jmujvuuvuuvuouvuouvvvvv camat cs kempes mesin wucpamoton nama langka v u u u u uvu uvu uvu vuv d data daerah tujuan status nomor bagi yang pindah numpang membuat baru nomor tetap nik kepala keluarga tee nama kepala keluarga tangga kedatangan cat ttd mar ei kecamatan ( ama ch keluarga yang datang masa berlaku ktp s d han dna lil iii yet teritori eriietro o yet dna mengetahui pemohon petugas registrasi camat keterangan diisi oleh petugas, lembar dibawa dan diarsipkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. lembar untuk pemohon lembar diarsipkan kecamatan. kop dinas kependudukan dan pencatatan sipil) kecamatan surat keterangan pindah datang wni yang bertransmigrasi antar kabupaten kota atau antar provinsi sana nana nana kena han otr han ill! 1ill ilelill11 iii dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kop dinas kependudukan dan pencatatan sipil) province regency city kecamatan vsego sampang punalasan pindah pekerjaan occupation keamanan security perumahan housing lainnya (sebutkan) pendidikan education kesehatan healthy keluarga family other (mention) the reason moving destination moving address mito sampang uuuuvu u v a sub village regency city province post code phone klasifikasi pindah dalam satu desa kelurahan one village moving classification antar desa kelurahan between village antar kecamatan between district (pisioleh oo! diisi oleh tinggal terbatas) sponsor's name (aedmporarys oren oat tinggal tetap) kep. keluarga dan seluruh angg. keluarga head family and all the family member filled she ftinid shek number population identity name expire rof spc psgc until dikeluarkan oleh pemohon kepala dinas kependudukan dan the applicant pencatatan sipil published head population and civil registration kop dinas kependudukan dan pencatatan sipil) province regency city kecamatan smage sampang uuu u u apekerjaan occupation keamanan security perumahan housing lainnya (sebutkan) alasan pindah han the reason moving pendidikan education kesehatan healthy keluarga family other (mention) destination moving address samaran u uvuvuvuvuv v sub village regency city province post code phone klasifikasi pindah antar kab kota between regency city moving classification antar provinsi between province disioleh aa. diisi oleh tinggal terbatas) sponsors name daneniborary)isi oleh tinggal tetap) kep. keluarga dan seluruh angg. keluarga head family and all the family member filed therapa: d shek number population identity name expire rof spc psgc until pelaporan daerah tujuan paling lambat hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang skpd) daerah asal. reporting the purpose territory not late for weekdays from the information moving letter published the origin territory) dikeluarkan oleh pemohon the applicant kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal published head population and civil registration origin territory) data daerah tujuan purpose territory data number population identity applicants nan applicant's name pemohon daerah asal diisi oleh tinggal tetap) family card number the origin territory filled the foreigner who stay permanently) pemohon daerah asal diisi oleh tinggal tetap) head family name filled the foreigner who stay permanently) status numpang join the family card bagi yang pindah membuat baru making new family card diisi oleh tinggal tetap) nomor tetap permanent family card number card number status for the moving one filled the foreigner who stay permanently) arrival date alamat vitae mang pun sub village regency city province post code phone keluarga yang datang family who arrive masa berlaku nik nama kitasikitap s d shek number population identity name expire spc psgc until dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah tujuan memohon published the applicant head population and civil registration purpose territory) keterangan note filled the official filled moving between regencyicity between province #) spc temporary stay permit card and psgc permanent stay permit card ##) roof relationship family members provinsi kabupaten kota kecamatan :ct c u u uv uvuuuvuuvuva desa kelurahan ine surat pengantar pindah luar negeri nomor "): yang bertanda tangan bawah ini, menerangkan bahwa nik "rana panah nomor kartu keluarga nama kena sorga jenis kelamin jkakitaki perempuan tempat lahir . tanggal lahir jom: ll) lilit) agama sistem kristen jkatnotik jurnal juara jeong cucu penuh kepercayaan lainnya (sebutkan) .cbooo woo mmm status perkawinan ketum kawin |kawin gerai hidup gerai mati desa kelurahan jd. bee, kode desa kel. kecamatan perdlemal kode kecamatan kode pos ciliata nomor telepon hp. lelilililliilit pindah negara (nama negara) . . .# ea, kode negara penanggung jawab :| alasan pindah pekerjaan keamanan keluarga pendidikan kesehatan lainnya (sebutkan) .voodoo. wo oo rencana pindah tanggal tgl.: bin. ll) thn. bidang pekerjaan industri perdagangan keuangan perbankanikan pendidikan kebudayaan keagamaan da2 jasa dan lainnya (sebutkan) pengikut anggota keluarga krennnennnannnlanananananaanaannaaanaanaaaa jenis tempat tanggal status hubungan kelamin lahir lahir dengan l p pemohon bermaksud pindah luar negeri. surat pengantar ini dibuat untuk keperluan pengurusan surat keterangan pindah luar negeri span). pemohon, pas foto lurah kepala desa, 3x4! mengetahui tea camat, nip. catatan nip. surat pengantar ini rangkap (dua) lembar untuk dinas kependudukan dan pencatatan sipil. lembar arsip desa kelurahan. diisi oleh petugas #) hanya untuk anak pemohon yang berusia dibawah tahun atau belum memiliki ktp dan terdaftar dalam kartu keluarga kk) yang sama dengan pemohon. . . . logo pem. kab kota nama pemerintah kabupaten kota fa nama instansi pelaksana provinsi lol kabupaten kota surat keterangan pindah luar negeri nomor yang bertanda tangan bawah ini menerangkan bahwa nik cliliitilliil lille nang midi ranah nomor kartu keluarga ciilitlitiiliili nang lepas kerang jenis kelamin pakar tari perempuan tempat lahir naa mm. tanggal lahir tgl. bin. thn. agama ajistam (ajikristen (aikatnorik pafuinau (suara e|kong cucu |peng kepercayaan (aj lainnya (sebutkan) .oooooccoooocooo woo. status perkawinan (ajpetum kawin (a|kawin (cerai hidup baterai mati alamat sebelumnya (di indonesia) desa kelurahan cool ode desa kel. kecamatan pooh mmg kode kecamatan kode pos lili nomor telepon claim itl negara tujuan $hmeehies kode negara penanggung jawab . diri alasan pindah pekerjaan keamanan keluarga pendidikan kesehatan lainnya (sebutkan). rencana pindah tgl.: bin. thn. deli bidang pekerjaan industri perdagangan pertanian peternakan perikanan (pariwisata 'a| kehutanan perkebunan |e| keagamaan transportasi komunikasi 'a| pertambangan energi keuangan perbankan jan pendidikan kebudayaan pekerjaan umum konstruksi kesehatan sosial jasa dan lainnya (sebutkan) pengikut anggota keluarga "") perang bagi pemohon dan pengikut terdaftar dalam kartu keluarga yang sama jenis hubungan kelamin tempat lahir tanggal lahir dengan lip pemohon bagi pemohon dan pengikut terdaftar dalam kartu keluarga yang berbeda kelamin dan dan kepala keluarga dengan lip tanggal lahir nama kepala keluarga pemohon a s a yang bersangkutan bermaksud pindah luar negeri. ka. dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pemohon, petugas, spin nil ims nip. nip. catatan surat keterangan ini rangkap (empat#) hanya untuk anak pemohon yang berusia dibawah tahun atau belum memiliki ktp. surat keterangan pindah luar negeri bentuk lipat) tampak luar bagian atas surat keterangan!pindah luar negeri lipatan tan m kode tampak dalam (hasil print out melalui siak) nama provinsi nama kabupaten kota surat keterangan pindah luar negeri nomor :. bagian atas nama lengkap dkk aan nomor kartu keluarga .ooooooooo oom nama kepala keluarga .ooo woo women jenis kelamin donanantanantenannna nana nana nana nana nana nana nana naa tempat tanggal lahir nkanaananaa aan agama dkk status perkawinan donnanananannen nana nana nana aan ana aan lipatan 40mm alamat sebelumnya (di indonesia) kelurahan desa donnanannnannen ana tanna nana ana ana kecamatan donnanannnannenn nata nana aan anna anna kode pos danannanannen nana nana ana ana anna aaaaaa negara tujuan dekan anna rencana tanggal pindah oo. woo oom bidang pekerjaan dekan aan bagian bawah jumlah pengikut orang .nama pengikut. lip) nik: .voodoo no, pan .nama pengikut. (lip) nik woo. no, nnn pas fot kepal. pemegang dinas kependudukan dan pencatatan sipil, nik. diisi jika pemohon dan pengikut terdata dalam yang berbeda omset spesi kasi bahan baku karton manila ukuran bentuk persegi panjang melipat ketebalan micron tampak luar bagian atas terdapat tulisan saat angan pindah lar dengan warna dasar merah. bagian bawah dengan warna dasar putih. tampak dalam polos dengan warna dasar putih naa logo nama pemerintah kabupaten kota pem kab kota nama instansi pelaksana provinsi kabupaten kota surat keterangan datang dari luar negeri nomor "): yang bertanda tangan bawah ini, menerangkan bahwa nik nomor kartu keluarga kk) aan jenis kelamin taki laki perempuan tempat lahir tanggal lahir 2g: clc sn: tm.: lil) status perkawinan belum kawin kawin gerai hidup gerai mati golongan darah lala jas kalo ja ab tidak tahu agama islam kristen jkatnotik hijau yudha |kong cucu penuh kepercayaan lainnya (sebutkan) .ooo. woo nama ibu kandung p u nama ayah kandung p ww www www alamat sekarang tujuan (di indonesia) desa kelurahan p a kode desa kel. kecamatan kode kecamatan kode pos telp. hp. alan dokumen perjalanan peserta tema pajuammya meme ama tanggal kedatangan ta: cl) sn: ci) mm: ll) pindah dari negara kode negara alamat terakhir luar negeri p alamat sebelumnya (di indonesia) desa kelurahan p kode desa kel. kecamatan kode pos no, telp. mhp. alasan pindah dari luar negeri pekerjaan keamanan keluarga pendidikan kesehatan lainnya (sebutkan) .voodoo wo. wo omo bidang pekerjaan kegiatan ll) industri perdagangan keuangan perbankan luar negeripendidikan kebudayaan keagamaan jasa dan lainnya (sebutkan) pengikut anggota keluarga jenis hubungan kelamin tempat lahir tanggal lahir dengan l p pemohon bnn nny,yn, "bm jgn aaaaaa a m) jet eighth ai a bermaksud memperoleh dokumen kependudukan. ka. dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemohon, nip. catatan nip. surat lembar untuk arsip desa kelurahan lembar untuk arsip rt rw diisi oleh petugas ) hanya untuk anak kandung pemohon yang berusia dibawah tahun atau belum memiliki ktp. provinsi province ja o kabupaten kota regen gy city ja formulir pendaftaran orang asing tinggal terbatas registration form for limited stay nomor "): yang bertanda tangan bawah ini number population identity nama lengkap pemohon full name jenis kelamin lakistarit male perempuan female sex tempat lahir . place birth tanggal lahir lt) uii lilit date birth tgl bin thn nationality kode negara status perkawinan ketum kawin single jkawiru married jera divorced marital status bidang pekerjaan perdagangan industri span1 keuangan occupation trading industry bank finance kehutanan'keagamaan lainnya (sebutkan). religion others number and date passport tgl bin tnn masa berlaku paspor ltj lilit expire date passport tgl bin thn kita number dikeluarkan tanggal ltj lilit issued tgi bin thn diizinkan tinggal indonesia sampai tanggal ll) ll) permitted stay indonesia untilmengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan tempat tinggal. mengetahui ka.hanya untuk anak pemohon yang berusia dibawah tahun. kode surat keterangan tempat tinggal (skt) tampak depan trend sini rat keterangan tempat tingga ma mm : wt tampak belakang (hasil print out melalui siak) nama provinsi province nama kab. kota regency city nomor skt maan nan aaa an) nik number population identity ellilitlilliiiiiiili nama name jenis kelamin sex tempat dan tanggal lahir place and date birth kewarganegaraan nationality pekerjaan occupation pas foto alamat address kelurahan desa village kecamatan district nomor kita kita number pilitliiiliii masa berlaku s.d expire date : pemegang holder kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, 3nm spesi kasi bahan baku kertas security ukuran 90mm x65 bentuk persegi panjang melipat tertutup laminasi mmxdisamping kiri lambang garuda dituliskan republik indonesia surat keterangan tempat tinggal, dan kartu tinggal sementara temporary residential card) kartu ini wajib dibawa saat bepergian dalam wilayah nkri sesuai bila bepergian tidak membawa kartu ini dikenai denda administratif sesuai nomor tahun tentang administrasi kependudukan warna dasar depan hijau model warna rgb, red green blue tampak belakang hasil print out melalui siak warna dasar belakang hijau muda model warna rgb, red green blue kode provinsi province cop o kabupatenkota regency city formulir pendaftaran orang asing tinggal tetap registration form for permanent stay nomor "): yang bertanda tangan bawah ini nik culiulitltittttttttttl) number population identity nama lengkap pemohon full name jenis kelamin juki takdir male perempuan female sex tempat lahir naa, place birth tanggal lahir row inovi date birth kewarganegaraan eee nationality kode negara status perkawinan belum kawin single taj kawin married gerai divorced marital status bidang pekerjaan perdagangan industri jean keuangan occupation trading industry bank finance's| pertanian peternakan perikanan kit kebudayaan pendidikan agriculture ranch fishery culture education keagamaan lainnya (sebutkan) .oooooooo religion others tgl. skt cllilitlittittiti lt) uii list number and date skt tgl bin thn masa berlaku skt s.d. kki expire date temporary residential card tgl bin thn no, tgl. tinggal tetap kitap) cliltititttittitiii lit number and date migration document tgl bin thn masa berlaku kitap s.d. expire date migration document tgl bin thn tgl. paspor clliittitttltit lii lilit number and date passport tgl bin thn masa berlaku paspor little expire date passportformulir ini dipergunakan untuk memperoleh kartu keluarga kk) dan kartu tanda penduduk ktp) orang asing. mengetahui kepala#) hanya untuk anak pemohon yang berusia dibawah tahun. kode provinsi province . . kabupaten kota reg ncy city formulir keterangan pindah luar negeri nomor "): yang bertanda tangan bawah ini, menerangkan bahwa nik lilit ili itl iii ti) number population identity nama lengkap pemohon full name applicant jenis kelamin juakiari male perempuan female sex tempat lahir ''open''''' place birth tanggal lahir jrowoo inanis date birth kewarganegaraan .''ppp'p em, nationality kode negara alamat terakhir indonesia address kelurahan desa! village koo kode desa kel. kecamatan district kode kecamatan kode pos postal code telp. phone number ciiliitititlit ttl pindah negara .''ppp'p em, migrate state kode negara bidang pekerjaan (di indonesia) peran angan industri bank keuangan occupation trading industry bank finance (ajle) keagamaan lainnya religion othersyang bersangkutan bermaksud pindah luar negeri. petugas, pemohon, applicant nip. catatan formulirdesa kelurahan. lembar untuk pemohon. diisi oleh petugas. #) hanya untuk anak pemohon yang berusia dibawah tahun. pesta logo kode pem kali kota nama pemerintah kab kota nama instansi pelaksana pan provinsi lls kabupaten kota ): kecamatan nawa desa kelurahan :| lal surat pengantar permohonan penerbitan buku pas lintas batas nomor "): yang bertanda tangan bawah ini, menerangkan bahwa womorinduk kependudukan m9: sai aan jenis kelamin jtakiaki perempuan tempat lahir p tangga lahir tgl. bin. thn. pesawat p cl: kecamatan p pekerjaan p u ud status perkawinan ketum kawin kawin gerai hidup |cerai mati kewarganegaraan p agama sistem kristen jikatnoik hijau juara ikon cucu penuh kepercayaan lainnya (sebutkan) .cbooo. nomor kartu keluarga asi pengikut anggota keluarga ") jenis nama lengkap kelamin tempat lahir tanggal lahir keterangan l p surat pengantar permohonan ini dipergunakan untuk pengurusan penerbitan buku pas lintas batas. mengetahui camat, kepala desa lurah, nip. nip. keterangan surat pengantar ini rangkap (tiga) lembar untuk kantor imigrasi pos lintas batas, lembar untuk arsip kecamatan: lembar untuk arsip desa kelurahan. diisi oleh petugas #) hanya untuk anak yang berusia dibawah tahun atau belum memiliki ktp dan terdaftar dalam kartu keluarga kk) pemohon pemohon sebagai orang tua atau wali). t060 nama pemerintah kabupaten kota kode pem kali kota nama instansi pelaksana ken provinsi #ll ja kabupaten kota #llj koo kecamatan lil desa kelurahan ''' lokasi tempat pemeriksaan imigrasi formulir pendataan penduduk pemilik buku pas lintas batas nomor "): yang bertanda tangan bawah ini, menerangkan bahwa nomor induk kependudukan nik) ana ann jenis kelamin taki aki perempuan tempat lahir tanggal lahir tgl bin thn desaflurahan kecamatan status perkawinan ketum kawin kawin gerai hidup cerai mati kewarganegaraan agama lo) kalisat kristen jkatnoik hindu juara kong cucu penuh kepercayaan lainnya (sebutkan) .ooooomaa nomor tanggal pas lintas batas tgl bin tahun masa berlaku pas lintas batas tgl bin tahun tanggal keluar wilayah nkri tgl bin tahun tanggal masuk wilayah nkri cin tgl bin tahun keperluan kunjungan keluarga |tugas pemerintah kegiatan sosial budaya lainnya (yg disepakati oleh kedua negara) perdagangan perbatasan sebutkan .voodoo.oooneaaan nomor kartu keluarga ann ann aaa pengikut anggota keluarga "") jenis nama lengkap kelamin tempat lahir tanggal lahir keterangan l p aan yang bersangkutan telah memiliki buku pas lintas batas untuk dicatat kedalam buku pendaftaran penduduk pelintas batas. penduduk, petugas pendaftar penduduk, nip. catatan formulir pendataan ini rangkap (dua) lembar untuk dinas kependudukan dan pencatatan sipil tdk, lembar untuk arsip desa kelurahan. diisi oleh petugas ) hanya untuk anak yang berusia dibawah tahun atau belum memiliki ktp dan terdaftar dalam penduduk ybs.( penduduk dimaksud sebagai orang tua atau wali). anik ku) wi: :: si: o. kau (ey) ca. koo xej silet ku) ku) nn: an: tesla na: al. ks) bs" nn: k48: ?o8 tn: ali g ) ra: in: ke) kap) ke) hb: kis) ki) bal tn: d0. an: iar ban ni: |?s (s3 mar: up) mi: bala ina cg! sih sa: (ss) ke) cs. isl kn) cso02 ara ta: sas ko) na. si: s5: la) xej xej olm koi xej sell ly) ku) ss: lg. (ey) fav) ko) te)) sj ly) seller jan) ht) tag a23 ss ke) kou) sis ka) k a02 (e) (o) ku) mo) jot tni (ep) nusa js) agar aer (sr power om5 ss0ozm petunjuk pengisian formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk petunjuk petunjuk tata cara pengisian formulir biodata penduduk untuk perubahan data warga negara indonesia (f untuk kolom isian, harap diisi dengan huruf cetak dengan menggunakan tinta hitamuntuk nama propinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan desa atau yang sejenis, nama kepala keluarganomor kartu keluarga kk) diisi jika pemohon sebagai anggota baru dari keluarga yang sudah mempunyai kartu keluarga kk) alamat keluarga diisin. data individu nama lengkap diisi dengangelaruntuk pencatatan gelar lebih lanjut, mohon dapat mengisi formulir pencatatan gelar. ktp open (jika sudah memiliki dokumen tersebut) diisi dengan nomor ktp atau open yang saat ini masih berlaku. alamat sebelumnya ditulis dengan alamat tetap terakhir pemohon sebelum tempat tinggalnya sekarang. ditulis secaranomor paspor diisi dengan nomor paspor yang dimiliki dan masih berlaku. tanggal berakhir paspor diisi dengan tanggal berakhir paspor yang dimiliki dan masih berlaku. jenis kelamin lingkar kode angka pada formulir sesuai dengan jenis kelamin pemohon. tempat lahir diisi dengan kabupaten kota tempat pemohon lahir, sesuai dengan yang tercantumapabila nama tempat lahir dalam surat kenal lahir atau akte kelahiran tertulis nama kecamatan desa kelurahan kampung, maka dituliskan terlebih dahulu nama kabupaten kota selanjutnya dituliskan nama tempat lahir yang tercantum dalam surat kenal lahir akte kelahiran. contoh bantul desa tegal sari, kecamatan kretek). tanggal lahirumur. ditulis sesuai dengan umur pemohon sampai dengan tanggal saat pengisian formulir. akta kelahiran surat kenal lahir lingkar angka pada formulir sesuai dengan kondisi kepemilikan dokumen kelahiran yang dimiliki, memiliki dokumen kelahiran atau tidak. jika jawaban tidak langsung pertanyaan mengenai golongan darah. nomor akta kelahiran surat kenal lahir diisi dengan nomor akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dimiliki golongan darah. lingkar angka pada formulir sesuai dengan golongan darah yang dimiliki pemohon. agama kepercayaan lingkar angka pada formulir sesuai dengan agama kepercayaan yang dianut pemohon. apabila pemohon adalah penganut kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, maka harus dituliskan nama organisasi penuh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dimaksud. status perkawinan lingkar angka pada formulir sesuai dengan status perkawinan pemohon. jika statusnya belum kawin langsung pertanyaan mengenai status hubungan dalam keluarga. jika statusnya kawin langsung pertanyaan mengenai akta perkawinan buku nikah. jika statusnya cerai hidup langsung pertanyaan akta perceraian surat cerai. akta perkawinan buku nikah lingkar angka pada formulir sesuai dengan kondisi kepemilikan dokumen perkawinan yang dimiliki, memiliki dokumen perkawinan atau tidak. nomor akta perkawinan buku nikah diisi dengan nomor akta perkawinan buku nikah yang dimiliki tanggal perkawinan diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya akta perceraian surat cerai lingkar angka pada formulir sesuai dengan kondisi kepemilikan dokumen perceraian yang dimiliki, memiliki dokumen perceraian atau tidak. nomor akta perceraian surat cerai diisi dengan nomor akta perceraian surat cerai yang dimiliki tanggal perceraian diisi sesuai dengan tanggal putusan perceraian dari pengadilan agama atau pengadilan negeri status hubungan dalam keluarga diisi sesuai dengan status pemohon dalam hubungannya dengan kepala keluarga. jika pemohon kepala keluarga, diisi kolom kepala keluarga dan tidak perlu mengisi yang lain. sedangkan yang bukan kepala keluarga mengisi sesuai dengan pilihan. misal: jika pemohon adalah kepala keluarga tersebut maka beri tanda silang pada kotak pilihan jika pemohon adalah isteri, maka beri tanda silang (x) pada kotak pilihan kelainan fisik dan mental lingkar angka pada formulir sesuai dengan kecacatan yang dimiliki pemohon. penyandang cacat. apabila ada memiliki kecamatan, maka lingkar angka pada formulir sesuai dengan jenis kecacatan yang dimilikinya. pendidikan terakhir lingkar angka pada formulir sesuai dengan pendidikan terakhir yang dimiliki pemohon. jenis pekerjaan. lingkar angka pada formulir sesuai dengan jenis pekerjaan yang dimiliki pemohon. iv. data orang tua nik ibu diisi nomor induk kependudukan ibu kandung pemohon. nama lengkap ibu diisi nama ibunik ayah diisi nomor induk kependudukan ayah kandung pemohon. nama lengkap ayah diisi nama ayahdata administrasinama kepala desa lurah atau camat diisi dengan nama kepala desa lurah atau camatkepala desa lurah atau camat adalah pegawai negeri sipil pns). nama lengkap ketua rukun tetangga rt) dan ketua rukun warga rw) setelah formulir diisi secara lengkap, pemohon menuliskan dengan lengkap nama ketua dan ketua tempat pemohon berdomisili. petunjuk tata cara pengisian formulir perubahan biodata penduduk orang asing (foreigner biodata change formregion data untuk nama propinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan desa serta nama dusun kampung dukuhfamiliy data nomor kartu keluarga family card number diisi sesuai dengan nomor kartu keluarga yang masih berlaku nama kepala keluarga family head namealamat keluarga family addressi. data individu personal data nomor nik number population identity diisi oleh petugas nama keluarga family name diisi nama keluarg diletakkan belakang nama yang bersangkutan. nama pertama first name diisi nama pertgelar titlejenis kelamin sex beri tanda silang pada kotak sesuai dengan pilihan jawaban. tempat lahir place birth diisi dengan kabupaten kota tempat pemohon lahir, sesuai dengan yang tercantum ktp atautanggal lahir date birthktp open (jika sudah memiliki dokumen tersebut) diisi sesuai dengan nomor ktp atau open yang saat ini masih berlaku. kewarganegaraan nationality ditulis sesuai dengan kewarganegaraan pemohon agama religion beri tanda silang pada kotak sesuai pilihan jawaban. golongan darah blood type beri tanda silang pada kotak sesuai pilihan jawaban status perkawinan marital status beri tanda silang pada kotak sesuai pilihan jawaban. status hubungan dalam keluarga relationship family members diisi sesuai dengan status pemohon dalam hubungannya dengan kepala keluarga misal: jika pemohon adalah seorang istri dari kepala keluarga tersebut maka beri tanda silang pada kotak pilihan pendidikan terakhir last education beri tanda silang pada kotak sesuai pilihan jawaban. jenis pekerjaan occupation beri tanda silang pada kotak sesuai pilihan jawaban. iv. data keimigrasian immigration data datang dari coming from ditulis dengan nama negara tempat asal dari pemohon tujuan kedatangan purpose visit ditulis dengan maksud kedatangan indonesia nomor passport passport number diisi dengan nomor passport yang dimiliki dan masih berlaku. tanggal paspor date issue diisi dengan tanggal diterbitkannya paspor yang dimiliki dan masih berlaku. tanggal berakhir passport date expire diisi dengan tanggal berakhir paspor yang dimiliki dan masih berlaku. dokumen imigrasi immigration documents beri tanda silang pada kotak sesuai dengan kondisi kepemilikan dokumen imigrasi yang dimiliki, kita atau kitap. nomor dokumen register number diisi dengan nomor kita atau kitap yang dimiliki tempat diterbitkan place issue diisi sesuai dengan tempat diterbitkannya kita atau kitap. tanggal penerbitan date issue diisi dengan tanggal penerbitan dari kita atau kitap yang dimiliki dan masih berlaku. tanggal berakhir dokument date expire diisi dengan tanggal berakhir kita atau kitap yang dimiliki dan masih berlaku. tempat kedatangan pertama first place arrival diisi sesuai dengan tempat kedatangan pertama kali indonesia tanggal kedatangan pertama first date arrival diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan pertama kali indonesia nomor surat keterangan catatan kepolisian sick) police report number diisi dengan nomor sick yang dimiliki data sponsor sponsor data alamat sponsor sponsor address ditulis dengan alamat tetap terakhir pemohon.kelurahan desa, kecamatan, kabupaten kota dan propinsi. nama sponsor sponsor name diisi dengan nama lembaga atau perorangan yang mensponsori kedatangannya indonesia. tipe sponsor type sponsor beri tanda silang pada kotak sesuai dengan tipe sponsor yang mensponsori kedatangannya indonesia. vi. data administratif nama petugas diisi oleh petugas pendaftar yang berada desa kelurahan atau petugas lainpetugas adalah pegawai negeri sipil pns). tanggal entri data diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pendaftaran (pencatatan) data identitas penduduk yang bersangkutan.kepala instansi yang membidangi pendaftaran penduduk setelah formulir diisi secara lengkap, kepala instansi yang membidangi pendaftaran pendudukpetugas pendaftar entri data setelah formulir diisi secara lengkap, petugas pendaftar membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang sudah tersedia dan menuliskan nama jelasnya.log mertua tatacara pengisian formulir permohonan perubahan kartu keluarga (kk) warga negara indonesia|o8 mertua tatacara pengisian formulir permohonan perubahan kartu keluarga (kk)|o6:tanggal berakhir kitap diisi dengan tanggal berakhirnya kitap yang dimilikgikutce anak (og mertua suaka. tatacara pengisian formulir permohonan perubahan kartu keluarga (kk)sountuk arsiparsip tata cara pengisian formulir permohonan kartu tanda penduduk (ktp) orang asingorang asingpetunjuk pengisian formulir permohonrn: fo| bola sofa jof7loo desa kelurahan pondok kelapa cc. kab kota jakarta timur kecamatan provinsi dki jakarta duren sawit ora #fajslsfo| ram fefafejefafafsfais nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jalar sofia lol kofelofa posafar sofa ffi fofelofa posesa kelurahan pasir maliki kab kota kodepos jobs team jofafafefofofofzfa belle kspopepapapopoa pele lapopars| 2masmroro pop deo elev sepele pepe papapapapamami yohtoba jgpp) petpeerer nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. cmn: oli kon fofefon fcode fafcfe|h offssele fsfofelepepofspefapapofaaf smasmaroro pop dgn dna ega aglar bola bola fifacc. kab kota jakarta timur kecamatan pondok kelapa provinsi dki jakarta tbc eoepeperere nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. con jaja for folk pole jalan pori pofefofa jofifada dusun dukuh kampung aaa kode pes jago sja teen pof2fafefofofof2jagrsama belle popepapapope pele epopagah 2masmroro pop deo tabel sepeda pep pepaya papa yoga er en: (afi fof2a forza fof7 (scars dp) pepe ever nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. con: of pon fofefofapwomen: (rs ton ffe:1g. gede jofofeh) livoli pers io) teleloporolelaerror eea er , dgnlon: for fifa sofa jof7 folidilafafspo| "om fafafefefalefsfala nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. con: for fifa jofegp) pelerpporeeren jeff fspofelepepops pegagan forlap masmaroro | pop dgn esa dengan ago anfor lola sofa ldesa kelurahan pondok kelapa cc. kab kota jakarta timur koto pos dilafafspof| "om fafafefefalefsfala nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. conan: lola boga toe fictrllelet pelefepepopa papan gasan ajal bole ole loe kolon ljslsfo| fifafefafafsfa nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bor eprrbprpeepeper: raja fof7 lola los foff:, gede ato fofofza| lolos kode pos jelofsin jo| rae jofzfefzfofofofafsofz jppp)w petpeerer nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. con: iso jon fofefojinfo pfafcfe|h offsifa sofa jalafafspo| "om fafefefahsfsfala nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. con: (sofa jofelofa se)loss pole offsa denganpeta ame lelslohelepepefs joss #masmaroro | pop febepekefahepspekefafapa apalah mam papa ago goja fals pel hole fifa for paglslsfo| ras |fea fafefafafsfafs nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. cewe jalar troli kofelofatri jelas pola lemon lofsepolafofsja) desa kelurahan pasir maliki kab kota kodepos jajofsfa teen) |feel2jojofolejpal label jepapopspapapapapapah masaraja bola ola ljoo desa kelurahan pondok kelapa cc. kab kota jakarta timur ora jajafspo| "om pofefafefefafafsfafa nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jaja bola kota lofspolafofaog: bec err pips2 lolo gps) peeepppepwere belle popepapapope pele epopagah 2masmroro pop deo elev pepet pepet pee papapapap mami yohmes) (ee nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. con: for toba jokofoe|h offs er torsi) pepperreferrer belle popepapapope pele epopagah 2masmrorouan ata lelslohelepepefs joss #masmaroro | pop dns dengan cia ega ma were dns dns cia egasofa ola jon jajofjafkab kota jakarta timur ore #fajalspo| rem fefafajefafafsfa nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. con: skor lon poles offseli frlsbofn lola poles fifa| jolo desa kelurahan pasir maliki kab kota kecamatan cimahi utara provinsi er ti) ceepooolel:tabel sepeda pep pepaya papa yogacar gi) ceper nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. con: fo? toba joo:gede jofofeah lofoforl joncool pelefopsepopa papar galeispoen pel pspelealepefeheel pola smasmaroo pepeponi jaja fsfofn fofapofja jonno) ceper nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jali islami oli kofefopesan kena kena deo:usun dukuh kampungtabel sepeda pep pepaya papa yogaofz ofzfs) desa kelurahan pondok kelapa cc. kab kota jakarta timur gpp) pendek per nik pemohon ditulis nik pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. con: for poli jofefofa josrn: sofa fofaofelpadjofofea| lofofor er io|ago gogo belia fspoprpapapopsa pola apopapah pmasmugoro pop dgn dgnjofafof7ren rr, |
nis kan "se komisi pemilihan umuyempurnaan pengelolaan belanja pemilihan umumsehingga berbunyi sebagai berikut:kepala daerah dan wakil kepala daerah wilayah kabupaten kota. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:provinsi, sekretariat bawaslu provinsi, anggota pokja bawaslu provinsikhusus untuk honorarium ketua dan anggota kpu provinsi dan kabupaten kota diberikan sepanjang tidak duplikasi dengan uang kehormatan berdasarkan peraturan kpu.perhitungan honorarium dan atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tercantum dalam lampiran i.ail.a, il. .a, il. .a, dan iihatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat inflasi masing masing daerah dan mempertimbangkan besaran honorarium dan atau uang lembur pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden sebelumnyanyesuaikan harga yang berlaku setempat. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutilakukan oleh sekretaris daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam halsatu daerah yang sama diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama, pelaksanaan pemilu dilakukan dengan pendanaan bersama. pendanaan bersama sebagaimana dimaksud pada mencakup pembayaran honorarium, uang lembur, perlengkapan kpps tps, pengangkutan, pembiayaan pemutakhiran data pemilih dan perjalanan dinas. honorarium sebagaimana dimaksud pada meliputi pembayaran honorarium kepada kpu kabupaten kotauang lembur sebagaimana dimaksud pada meliputi pembayaran uang lembur kepada kpu kabupaten kota, ppk, pps, petugas pemutakhiran data pemilih, bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan dan petugas pengawas pemilu lapangan desa kelurahan. perlengkapan kpps tps sebagaimana dimaksud pada meliputi bantalan dan alat mencoblos, tanda pengenal, lem, tali, spidol, ballpoint, pemasangan dan pembongkaran kotak dan bilik suara, tanda khusus (tinta pemilukada) dan template penyandang cacat. pengangkutan sebagaimana dimaksud pada meliputi pengangkutan dari kabupaten kota kecamatan ppk), dari kecamatan desa kelurahan pps), dari desa kelurahan kpps (tps) dan pengangkutan sebaliknya. pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada meliputi cetak formulir pemutakhiran data pemilih. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada meliputi perjalanan dinas yang dilakukan oleh kpu kabupaten kota, ppk, pps, bawaslu kabupaten kota dan bawaslu kecamatan. diantara dan disisipkan (dua) baru, yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: provinsi dan kabupaten kota yang melakukan pendanaan bersama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan menetapkan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing masing pemerintah daerah. penetapan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan secara proporsional sesuai dengan beban kerja. beban kerja masing masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada disepakati bersama dan ditetapkan dalam keputusan gubernur. gubernur menetapkan standar honorarium dan atau uang lembur penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan besaran nilai yang sama dan berlaku untuk seluruh kabupaten kota wilayahnya. dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemerintah kabupaten kota wilayahnya dapat membantu pendanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur.pemilihan bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota, pemerintahketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: rencana kebutuhan biaya kpu provinsi dan bawaslu provinsi sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran iii.a dan lampiran iv.atercantum dalam lampiran v.a dan lampiran vi.a peraturan menteri ini. rencana kebutuhan biaya kpu provinsi atau kpu kabupaten kota dan bawaslu provinsi atau kabupaten kota pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: rkppidppidrkppidppid,rka ppid.a peraturan menteri ini. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala skpd atau sekretaris daerah menyusun dpa ppidketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dpppidppiddpppidppiddpa ppid sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam lampiran viii.a peraturan menteri ini. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:yang tercantum dalam dpa ppidketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ppipu kabupaten kota atau ketua bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota. diantara dan disisipkan (satu) baru, yakni yang berbunyi sebagai berikut: pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam termasuk kebutuhan pendanaan yang menjadi kewajiban provinsi pada kabupaten kota. kewajiban pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada untuk kebutuhan kpu kabupaten kota disalurkan oleh kpu provinsi kepada kpu kabupaten kota. kewajiban pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada untuk bawaslu kabupaten kota disalurkan oleh bawaslu provinsi kepada bawaslu kabupaten kota. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ppidangamawan fauzi saling dengan aslinya pit) kiu kesra naa sh, (uv b) nur tal lampu ran i.a peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal: desember standar penetapan pergi tangan honorary dan uang lembur osman sanga ketenangan lalbendahara bendahara pembantu org org bin sda pelaksana org org blln sda bendahara pembantu punk org org bin sda anggota org org bin sda mat pangan keterangan volume satuanmasa kerja paling ketua org org paket lama bulan anggota org org paket sda lintas org org paket sda petugas pemutakhiran data org org bin masa kerja paling pemilih lama bulan: dapat lebih dari satu orang sesuai dengan rasionalisasi jumlah pemilih bawaslu provinsi masa kerja paling ketua org org bin lama bulanlor org bin sda pembantu tenaga pendukung org org bin sda anggota pokja bawaslu org org bin masa kerja paling kabupaten kota lama bulan mat pangan keterangan volume satuan lal bawaslu kecamatanmasa kerja paling koordinator sekretaris org org bin lama bulan bendahara pembantu punk org org bin sda tenaga pendukung org org bln sda anggota pokja bawaslu org org bin masa kerja paling kecamatan lama bulan petugas pengawas pemilu org org bin masa kerja paling lapangan desa kelurahan lama bulan uang lembur kpud kpu provinsi org bin paling lama hari setiap bulan kpu kabupaten kota org org bin sda ppk org org bin sda pps org org bin sda petugas pemutakhiran data org org bin sda bawaslu bawaslu provinsi org org bin paling lama hari setiap bulan bawaslu kabupaten kota org org bin sda bawaslu kecamatan org org bin sda pengawas pemilu lapangan desa kelurahan org org bin sda menteri dalam negeri, ttd gamawan fau cap salin dengan aslinya pity hukum ken) nia sh, lpg sana kat (iv b) lampiran il1.a peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal desember pemilu gubernur dan wakil gubernur como. belanja hibah kpu provinsi |. tahun anggaran . jadwal pelak harga jumlah santan") satuan barang cetakan penggandaan menaaaaantanaan aan cetak surat suara termasuk penggandaan kertas pemilih surat suara pss ponnnnnllnlnnlnnlanall. penggandaan formulir manannnnnnnnnnnannnanannananan formulir kwk tps ibr paket anannnnnnknnnnnnnnn formulir kwk pkt ibr paket anannnnnnknnnnnnnnn formulir kwk tps ibr paket anannnnnnknnnnnnnnn formulir kwk pps ibr paket nnnanknnanannnnannakka formulir kwk ppk ibr paket nnnanknnanannnnannakka formulir kwk kab kota ibr paket anannnnnnknnnnnnnnn formulir kwk prov ibr paket anannnnnnknnnnnnnnn formulir pemutakhiran data pemilih tps ibr paket nnnnnnnnnnnnnnnnnanlnnkannnn penggandaan jenis dan peraturan perundang undangan menannanananianannsankaannaaan provinsi prov eks paket nnnnnnnnnnnnnnnkkkkaa. kabupaten kota kab kota eks paket nnnnnnnnnnnnnnnkkkkaa. ppk ppk eks paket nnnnnnnnnnnnnnnkkkkaa. pps pps eks paket nnnnnnnnnnnnnnnkkkkaa. kpps tps tps eks paket nnnnnnnnnnnnnnnkkkkaa. cetak kartu pemilih pemilih pss ponnnnnllnlnnllnaaalkk. cetak kartu pemilih tambahan pemilih pss span cetak formulir pemutakhiran data pemilih lbr pss ponnnnnllnlnnlnnlanall. cetak berita acara dan sertifikat penghitungan suara lbr pss ponnnnnnnnnnnnnnanalaa. perlengkapan kpps tps enankkanananananakakaanaaan bantalan dan alat mencoblos tps tps nnnnnnnnnnnnnnnkkkkkna. sampul dan segel tps tps nnnnnnnnnnnnnnnkkkkkna. tanda pengenal, lem, tali, spidol, ball point tps tps nnnnnnnnnnnnnn sticker kotak suara tps ibr tps anannnnnnnnnnnnnnka pemasangan pembongkaran kotak dan bilik tps tps lan lan pipa pen nun ppp panen nen gembok kotak suara tps tps anannnnnnnnnnnnnnka tanda khusus (tinta pilkada) tps botol tps anannnnnnnnnnnnnnka template penyandang cacat tps kotak surat suara tps pengangkutan pp) kenanaaankkknnnanana nana dari provinsi kab kota kpud) kab kota anannnnnknnnnnnnnna dari kab kota kec. ppk) ppk anannnnnknnnnnnnnna dari kec. desa kel pps) pps anannnnnknnnnnnnnna dari desa kel kpps (tps) tps anannnnnknnnnnnnnna pemeliharaan mananannnnnnnnannnnnannanaaanan kantor inventaris bln ananannnnknnnnnnnnan kendaraan roda dan pkt bin anannnnnknnnnnnnnna halaman kpu provinsi jadwal volume uraian pelak harga jumlah santan") unit satuan mamamumaaawawaan inn : in. bbm kendaraan roda dan mananannnnnnnnannnnnannanaaanan roda unit bln ananannnnknnnnnnnnan roda unit bln anannnnnknnnnnnnnna pelayanan administrasi perkantoran kennnnnnnanananananaaan aan kpu provinsi mnnannnnannnnannannnnnannaalannnnnnnnnnnannnnnnnllkaka dokumentasi publikasi kab kota bln kkb anannnnnknnnnnnnnna akuntan publik pkt paket anannnnnknnnnnnnnna kpu kabupaten kota knnannnnannnnnannnnnnnnnnnninnnannnannnnnnnnnnannnnannnaan dokumentasi publikasi kab kota bin kkb ananannnnknnnnnnnnan akuntan publik pkt paket anannnnnknnnnnnnnna alat tulis kantor atk) ppk bln d kb ananannnnknnnnnnnnan listrik telp. air ppk bln d kb ananannnnknnnnnnnnan sidang rapat biasa ppk bln d kb anannnnnknnnnnnnnna alat tulis kantor atk) desa kel bln d kb ananannnnknnnnnnnnan sidang rapat biasa desa kel bln d kb ananannnnknnnnnnnnan alat tulis kantor atk) tps d kb ananannnnknnnnnnnnan listrik telp. air tps d kb ananannnnknnnnnnnnan uang makan tps 0x org d kb anannnnnknnnnnnnnna tenda, meja kursi tps d kb anannnnnknnnnnnnnna pembentukan ppk, pps dan kpps anananaannllanssaanlssaa administrasi pembentukan ppk, pps dan 0rgx ket org desa kel. org sx) peresmian ppk, pps dan kpps 0rgx ket org desa kel. org sx) nnnnannnnnannnnlnllllkaa. pengamanan pencetakan, penyimpanan pemilih pss annnnannnnnannnnnanllnnknna pendistribusian persiapan pemungutan suara kennnnnnnanananananaaan aan penetapan daftar pemilih sementara dps) dan pemilih dpt daftar pemilih tetap dpt) danannnunnannnnnanannnnnaaaaaaan sortir surat suara pemilih surat suara pss nnnnnnnnnnannaan penerangan penyuluhan sosialisasi pemilih dpt nenek maker pelatihan dengan kpu kab kota kennnnnnnanananananaaan aan maker pelatihan kab kota maker pelatihan org ananannnnknnnnnnnnan biaya panitia kab kota maker pelatihan ananannnnknnnnnnnnan advokasi hukum provinsi pkt paket nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannlnnn halaman kpu provinsi jadwal volume uraian pelak harga jumlah santan") unit satuan rapat kerja mnnanannnnnnnnennnnnannanananan dalam rangka maker knnannnnnnnnnananananannaaaaaan dengan kpu kab kota (di kab kota) org klx. nan ann anna ann ana dengan ppk (di kecamatan) org klx nnnnnnnnnannnnnnnnnnnaaan dengan pps (di kecamatan) org klx. annnnannnnnannnnnanllnnknna supervisi persiapan pelaksanaan pilkada 0rgx klx. nnnnannnnnnnnnnnnnlakanan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi pusat org dalam rangka maker sosialisasi bintik knnannnnnnnnnananananannaaaaaan dengan kpu kab kota (di kab kota) org manannnananaaana nananaaaaaaaan dengan ppk (di kecamatan) org manannnananaaana nananaaaaaaaan dengan pps (di kecamatan) org manannnananaaana nananaaaaaaaan supervisi persiapan pelaksanaan pilkada (di tps) org manannnananaaana nananaaaaaaaan dalam rangka validasi data pemilih org pencalonan mnnanannnnnnnnennnnnannanananan penelitian keabsahan pencalonan dan pengumuman pada pkt paket sarana pemeriksaan kesehatan pasangan calon pkt paket ananenanannnnnnnnlnnlnkaapaket annnnnnnnnnnannnnnnnllkaka kpu kabupaten kota kabupaten pkt paket nnnnnnnnnnnnnnnannnnn ppk kecamatan pkt paket nnnnnnnnnnnnnnnannnnn pps desa pkt paket nnnnannnnnnnnnnnnnlakanan proses perhitungan suara kennnnnnnanananananaaan aan pelatihan operator komputer kab kota org nana operator komputer org kec anna rapat pleno penghitungan suara pkt paket nana audit dan pengumuman dana kampanye pkx paket nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannlnnn tan jumlah dan dan men www lho wolprovinsi ketua, ega sen saling dengan aslinya tanda tangan pit. ker hukum lenga: ta lama lengkap kepmen alah ana ea, sh. msi menteri dalam negeri pmb geryagkat iv b) tes g08 gamawan fauzi halaman kpu provinsi lampiran il. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal desember pemilu gubernur wakil gubernur ocean belanja hibah panas provinsi .o.o.cbooo tahun anggaran . uraian jadwal volume harga jumlah pelaksanaan") unit satuan satuan ath ih5 i5h barang cetakan dan penggandaan knnanannanananaa kanan ancaman panas provinsi prop pernak panas kabupaten kota kab kota peninanknannnnnnan panas kecamatan kecamatan peninanknannnnnnan pemeliharaan mnnanannnnnnnnennnnnannanananan kantor inventaris pkt bln paket kenanaaankkknnnanana nana kendaraan roda dan pkt bln paket kenanaaankkknnnanana nana bbm kendaraan roda dan mananannnnnannenaanaaaaaaaaaaan roda unit bin nnknnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaa roda unit bln kenanaaankkknnnanana nana pelayanan administrasi perkantoran knnanannanananan kanan ancaman panas provinsi menananananaaanaaaaaaaaaaaan alat tulis kantor atk) bln bln pennnnannnnkankanknn sidang rapat koordinasi bln bln pennnnannnnkankanknn panas kabupaten kota enakkakanknnanakakanaaaan alat tulis kantor atk) kab kota bln pennnnannnnkankanknn sidang rapat koordinasi kab kota bln pennnnannnnkankanknn panas kecamatan menananaanananaaaaaaaaaaaan alat tulis kantor atk) kecamatan bln pennnnannnnkankanknn sidang rapat koordinasi kecamatan bln pennnnannnnkankanknn maker pelatihan kananannantaeannaaaaaaanaan maker pelatihan dengan panas kab kota (di provinsi) anakan biaya pelaksanaan maker kab kota org perannnnnknnntnkanknk biaya panitia prop. prov peninanknannnnnnan maker pelatihan dengan panas kecamatan (di provinsi) anakan biaya pelaksanaan maker kecamatan org perannnnnknnntnkanknk biaya panitia kab kota pernak kegiatan kelompok kerja penyelesaian kasus mean pokja penyelesaian kasus provinsi prop pokja org bln perannnannnkankankann halaman panas provinsi jadwal volume harga jumlah pelaksanaan") unit satuan satuan o ath i5i53 pokja penyelesaian kasus kab kota kab kota pokja org bln pennnnannnnkankanknn pokja penyelesaian kasus kecamatan kec. pokja org bln pennnnannnnkankanknn sewa gedung kantor di: knnanannanananaa kanan ancaman provinsi kab kota bln pennnnannnnkankanknn kabupaten kota kab kota bln pennnnannnnkankanknn kecamatan kab kota bln pennnnannnnkankanknn perjalanan dinas panas dalam rangka konsultasi inspeksi knnanannanananaa kanan ancaman perjalanan dinas panas provinsi enakkakanknnanakakanaaaan konsultasi bawaslu org jakarta dennnnnnenannnnnnnnnnnnn inspeksi kab kota org kab kota peninkktannnlnnnanperannnnnknnntnkanknk perjalanan dinas panas kabupaten kota anakan konsultasi bawaslu org jakarta penannnnnanantnkknnnan konsultasi provinsi org kab kotakab kota pennnnannnnkankanknn perjalanan dinas panas kecamatan enakkakanknnanakakanaaaan konsultasi kab kota org kab kota perannnnnknnntnkanknk inspeksi desa kel org desa kel (selektif) kec. pennnnannnnkankankcake dit lg, tanda tangan saling dengan pit. kerabngiro huk nama jelas) tr) oanydubya, su. msi menteri dalam negeri pmb gryagkat ivo) tes gamawan fauzi halaman panas provinsi lampiran il. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal desember pemilu bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota woo. belanja hibah kpu kabupaten kota. tahun anggaran co. jadwal memaksa harga jumlah naan?) satuan . mm. barang cetakan penggandaan menaaaaaan tenan aanaaannan cetak surat suara termasuk penggandaan kertas pemilih surat suara pss menakannnnnnananaaaanaaan penggandaan formulir enkkkkananananannknkaaanan formulir kwk tps ibr paket lan nan pipa ppp pen ende epppppep formulir kwk pkt ibr paket nnnnnnannnnnnnkannknaa formulir kwk tps ibr paket lan inap pun ppp pen pnp pppppep formulir kwk pps ibr paket lan tanpa pun ppp pede dpn pepppepi formulir kwk ppk ibr paket nnknnnanannnnnnnnnknnnk formulir kwk knanananan lbr paket nnanananaananannaananaa formulir kwk kananaaaan ibr paket lang pun anu ppp dead ppp pep formulir kwk kanaaaaan ibr paket nnnnnnanannnnnnnanlnnka penggandaan jenis dan peraturan perundang undangan enankkkkanananaaknkaananan kabupaten kota kab kota eks paket lang ppn ppp pen pnp pepppppep ppk ppk eks paket lang ppn ppp pen pnp pepppppep pps pps eks paket lang ppn ppp pen pnp pepppppep kpps tps tps eks paket lang ppn ppp pen pnp pepppppep cetak kartu pemilih pemilih cetak kartu pemilih tambahan pemilih cetak formulir validasi data pemilih lbr pss nlnnnnnnlnnnnlkan cetak berita acara serta sertifikat hasil penghitungan lbr pss nnnnnnnnntnknnnnnnnn suara kepada saksi perlengkapan kpps tps penananananknananananankkkaa bantalan dan alat mencoblos tps tps lang ppn ppp pen pnp pepppppep sampul dan segel tps tahap tps anna tanda pengenal, lem, tali, spidol, bali point tps tps nnkannnnnannnlnnnnnnnnnnna sticker kotak suara tps ibr tps anna pemasangan pembongkaran kotak dan bilik suara tps tps nnnanknnknnknnknnnnnnnnnnnnn gembok kotak suara tps tps anananannknknnnnannnnkann tanda khusus (tinta pilkada) tps botol tps anananannknknnnnannnnkann pengangkutan kenankkknanana tanaka dari kab kota kec. ppk) ppk tahap ppk anananannknknnnnannnnkann dari kec. desa kel pps) pps tahap pps anananannknknnnnannnnkann dari desa kel kpps (tps) tps tahap tps anananannknknnnnannnnkann pemeliharaan mananannnnnannenaanaaaaaaaaaaan kantor i inventaris bln anananannknknnnnannnnkann kendaraan roda dan pkt bln paket lang ppn ppp pen pnp pepppppepbbm kendaraan roda dan mananannnnnnnnannnnnannanaaanan roda unit bln anananannknknnnnannnnkann roda unit bln anananannknknnnnannnnkann pelayanan administrasi perkantoran knnannnnannnnnannnnnnnnnnnnnan kpu kabupaten kota mnnnnnnnnnnannannnnaanananaaaaan alat tulis kantor atk) bln bln anananannknknnnnannnnkann listrik telp. air bln bln anananannknknnnnannnnkann sidang rapat biasa bln bln anananannknknnnnannnnkann pengamanan kantor bln bln anananannknknnnnannnnkann biaya pelelangan pengadaan pkt paket barang jasa kenanknknana natal penyusunan dokumen hasil evaluasi kab kota bln kkb anananannnknnnnnnnnnnn dokumentasi publikasi kab kota bln kkb anananannknknnnnannnnkann akuntan publik pkt paket anananannknknnnnannnnkann alat tulis kantor atk) ppk .x bin d kb nnnnnnnnnnnnnnnnnkknkannnnn listrik telp. air ppk bln d kb anananannknknnnnannnnkann sidang rapat biasa ppk bln d kb anananannknknnnnannnnkann alat tulis kantor atk) desa kel bin d kb nnnnnnnnnnnnnnnnnkknkannnnn sidang rapat biasa desa kel .x bin d kb nnnnnnnnnnnnnnnnnkknkannnnn alat tulis kantor atk) tps d kb nnnnnnnnnnnnnnnnnkknkannnnn listrik telp. air tps d kb lan pnp ppp ppp ppn pneppeenn uang makan tps org d kb nnnnnnnnnnnnnnnnnkknkannnnn tenda, meja kursi tps d kb anananannknknnnnannnnkann pembentukan ppk, pps dan kpps nnnanananannnanannan nanaanaaan administrasi pembentukan ppk, pps dan kpps org kec org desa kel. org sx) inn peresmian ppk, pps dan kpps 0rgx ket 0rgx desa kel. 0rgx sx) inap aaa enn aaapanan pengamanan pencetakan, penyimpanan pemilih pss anananannknknnnnannnnkann pendistribusian persiapan pemungutan suara kanuanaanannanananaaanaaanaan penetapan daftar pemilih sementara dps) dpt dan daftar pemilih tetap dpt) pemilih pemanenan sortir surat suara pemilih suratsuara pss nnnnnnnnntnnnnnnnnnanannnnnann penerangan penyuluhan sosialisasi pemilih dpt nnananananannnnnananananaaaaann maker pelatihan mnnanannnnnnnnennnnnannanananan maker pelatihan maker pelatihan org anananannknknnnnannnnkann biaya panitia maker pelatihan anananannknknnnnannnnkann advokasi hukum kabupaten kota pkt nnnnnnnnnnnnnnnnnnanaannnnrapat kerja annnunnnnanananananaaanananaann maker: pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnanaaaan dengan ppk (di kecamatan) org klx nnnnnnannnnnnnnnnannnn dengan pps (di kecamatan) org klx nnnnnnannnnnnnnnnannnn supervisi persiapan pelaksanaan pilkada org klx inap aaa enn aaapanan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi pusat org dalam rangka maker sosialisasi bintik nnanananannnanannnnnnannnnanan dengan ppk (di kecamatan) org anananannknknnnnannnnkann dengan pps (di kecamatan) org anananannknknnnnannnnkann supervisi persiapan pelaksanaan pilkada org manakknnnannna nana dalam rangka validasi data pemilih org pencalonan mananannnnnannenaanaaaaaaaaaaan penelitian keabsahan pencalonan dan pengumuman pkt paket tan kan ppn pandan pipa pemeriksaan kesehatan pasangan calon pkt paket nnnannnnknnknnnnnnnnnnnnnnnkabupaten kota kabupaten pkt paket nakal ppk kecamatan pkt paket nnnannnnnnnkknknnannnnnnan pps desa pkt paket nnnannnnnnnkknknnannnnnnan proses perhitungan suara knnnannnanananananananannanaan pelatihan operator komputer kab kota hari org anna operator komputer org hari kec annnanannnnnnnnnnannan rapat pleno penghitungan suara pkt paket anna audit dan pengumuman dana kampanye pkt paket nana jumlah denda bina 'o www alikabupaten kota ketua, len lg, tanda tangan salina dengan aslinya poker biro hukum nama lengkap selamatan te, menteri dalam negeri grey kat (vb) nda a31 gamawan fauzi halaman kpu kabupaten kota lampiran ii. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal desember pemilu bupati walikota dan wakil bupati wakil walikota oo. belanja hibah panas kabupaten kota oom annenatan tahun anggaran |. volume uraian pelat, harga satuan jumlah unit satuan nn. barang cetak dan pengadaan kanananananannanananaananan penggandaan panas kabupaten kota kab kota peranknnanakannnaaaan panas kecamatan kecamatan pengkakknlanlnnkn pemeliharaan sanannnnnnnnnanannnannannaaaaaan kantor inventaris pkt bln paket lan nada pnp ppa pede pen pan kendaraan roda dan pkt bln paket lan nada pnp ppa pede pen pan bbm kendaraan roda dan menanannnnnnnananaaenaaannnaaan roda unit bln pnp ppp ppp enppppp pena roda unit bin nnnnnnnnnnnnnnnnknnknnnnnnnnnn pelayanan administrasi perkantoran keakanannnananaanaanaan panaspanas kecamatan manankankankankanan annamenananeneteneeeenlaaaaaan maker pelatihan dengan panaskegiatan kelompok kerja penyelesaian kasus keakanannnananaanaxo bln penlakilanlan halaman panas kabupaten kota volume del ada harga satuan jumlah unit satuan poo u u u vu sewa gedung kantor di: keakanannnananaanaanaan kabupaten kota kab kota bln pengkakknlanlnnkn kecamatan kec. bln pengkakknlanlnnkn perjalanan dinas dalam rangka konsultasi inspeksi keakanannnananaanaanaainspeksi kecamatan org kecamatan (selektif) peranknkankn cc.ranknkankn inspeksi desa kel oketua, salina dengan aslinya iro hukum tanda tangan sial nama jelas) ara non ranjau sh, m.si dalam d3 kat (iv b) menteri dalam negeri gamawan fauzi halaman panas kabupaten kota lampiran il.a peraturan menteri dalam negeri nomor: tahun tanggal desember pemilu gubernur dan wakil gubernur belanja kpu provinsi .aoeoeaninetataa tahun anggaran . jadwal volume uraian memaksa harga jumlah naan") unit satuan aan honorarium dan uang lembur kntananananntanaaaaaaanaan honorarium menantannnnnnnneaaeeaaaaan kpu provinsi menintteeeeeannaaaananan ketua org bln nnannnnknnnnnnnnnnnnka anggota org bln nnannnnknnnnnnnnnnnnka sekretariat kpu provinsi menintteeeeeannaaaananan sekretaris org bln nnannnnknnnnnnnnnnnnka kabar org bln nnannnnknnnnnnnnnnnnka kasual org bln nnannnnknnnnnnnnnnnnka bendahara org bln nnannnnknnnnnnnnnnnnka pelaksana org bln nnannnnnnnnnnnnan tenaga pendukung org bln nnannnnknnnnnnnnnnnnka kpu kab kota menintteeeeeannaaaananan ketua org bln kab kota nnannnknnnnnnannnan anggota org bln kab kota nnannnknnnnnnannnan sekretariat kpu kab kota menantanannnnaeeaaeeeeaaaan sekretaris org bln kab kota nnannnknnnnnnannnan kasual org bln kab kota nnannnknnnnnnannnan bendahara org bln kab kota nnannnknnnnnnannnan pelaksana org bln kab kota nnannnknnnnnnannnan tenaga pendukung org bln kab kota nnannnknnnnnnannnan ppk kenaatnnanaentnanaaaaaaaan ketua org bln kec. nnannnnknnnnnnnnnnnnka anggota org bln kec. nnannnknnnnnnannnan sekretariat ppk menantanannnnaeeaaeeeeaaaan sekretaris org bln kec. nnannnnknnnnnnnnnnnnka bendahara org bln kec. nnannnknnnnnnannnan anggota org bln kec. nnannnknnnnnnannnan ketua org bln pps nnannnnknnnnnnnnnnnnka anggota org bln pps nnannnnknnnnnnnnnnnnka sekretariat pps menantanannnnaeeaaeeeeaaaan sekretaris org bln pps nnannnnknnnnnnnnnnnnka urusan teknis penyelengg. org bln pps nnannnknnnnnnannnan urusan keuangan org bln pps nnannnknnnnnnannnan ketua org paket tps nnannnnknnnnnnnnnnnnka anggota org paket tps nnannnnknnnnnnnnnnnnka lintas org paket tps nnannnnknnnnnnnnnnnnka halaman kpu provinsi jadwal volume memaksa harga jumlah naan") unit satuan aan sa) kelompok kerja knnnanannnnnnanananananananaanan pokja kpu provinsi org bln pokja prov. nnannnnknnnnnnnnnnnnka pokja kpu kab kota org bln pokja kab kota nnannnknnnnnnannnan petugas pemutakhiran data org bin pps annnnnnnannnnnlnnlnnnnnan uang lembur menannanannaaateeeenaaaan kpu provinsi hr) org bln prov nan nnnnnnnnannnnnnnnanaaanaaaan kpu kab kota hr) org bln kab kota nan nnnnnnnnannnnnnnnanaaanaaaan cc. ppk hr) org bin kecamatan pps hr) org bin tps petugas pemutakhiran data hr) org bin pps il. pembelian pengadaan barang dan jasa kntananananntanaaaaaaanaan barang cetakan dan penggandaan knnanananannana nan nananananaaaan cetak surat suara termasuk penggandaan kertas pemilih surat suara pss nana penggandaan formulir meninanknnnanananannnkaaan formulir kwk tps ibr paket nnnnnnknnnnnnnnnkna formulir kwk pkt ibr paket nnnanknnannnnannnnaknn formulir kwk tps ibr paket nnnnnnknnnnnnnnnkna formulir kwk pps ibr paket nnnnnnknnnnnnnnnkna formulir kwk ppk ibr paket nnnanknnannnnannnnaknn formulir kwk kab kota ibr paket nnnnnnknnnnnnnnnkna formulir pemutakhiran data tps ibr paket nnnnnnknnnnnnnnnkna pemilih penggandaan jenis dan peraturan perundang undangan kenanankannanannaaanankakaanaan provinsi prov eks paket nnannnknnnnnnannnan kabupaten kota kab kota eks paket nnannnknnnnnnannnan ppk ppk eks paket nnannnknnnnnnannnan pps pps eks paket nnannnknnnnnnannnan kpps tps tps eks paket nnannnknnnnnnannnan cetak kartu pemilih pemilih pss nana cetak kartu pemilih tambahan pemilih pss nana cetak formulir pemutakhiran data pemilih pemilih nnnnnnnknkknnnnnnaan cetak berita acara dan penghitungan pemungutan suara pemilih nnnnnnnknkknnnnnnaan perlengkapan kpps tps kenanankannanannaaanankakaanaan bantalan dan alat mencoblos tps tps nnannnnknnnnnnnnnnnnka sampul dan segel tps tps nnannnnknnnnnnnnnnnnka tanda pengenal, lem, tali, spidol, tps tps menaaanannalalaanaaaaaaan sticker kotak suara tps xx. ibr tps anna pemasangan pembongkaran kotak dan tps tps nana gembok kotak suara tps tps nnannnnknnnnnnnnnnnnka tanda khusus (tinta pilkada) tps botol tps nnannnnknnnnnnnnnnnnka template penyandang cacat tps tps anna kotak suara tps tps nnnnanannnnnnnnnlnnknnnnnnan pengangkutan menandakan nana nana dari provinsi kab kota kpud) kab kota nnannnknnnnnnannnan dari kab kota kec. ppk) ppk nnannnnknnnnnnnnnnnnka dari kec. desa kel pps) pps nnannnnknnnnnnnnnnnnka dari desa kel kpps (tps) tps nnannnnknnnnnnnnnnnnka halaman kpu provinsi jadwal volume memaksa harga jumlah naan') unit satuan aan naa in. pemeliharaan sanannnnnnnnnnnanaaanaaaaaaaaaan kantor inventaris prov xx. bln prov nnannnknnnnnnannnan kendaraan roda dan pkt xx. bln paket nnannnnknnnnnnnnnnnnka bbm kendaraan roda dan manannennnenanaannaanaanaananann roda unit xx. bln nnannnknnnnnnannnan roda unit xx. bln nnannnknnnnnnannnan pelayanan administrasi perkantoran knnannnnanannnnnnnnnnnnnananan kpu provinsi snnnnnnannnnannannnnnaanana naa alat tulis kantor atk) blbenananaanaaenekkkakaaaanaaan penyusunan dokumen hasil evaluasi prov xx. bln kkb nnanannnnnnnnnnan dokumentasi publikasi prov xx. bln kkb anna akuntan publik pkt paket nnannnnknnnnnnnnnnnnka kpu kabupaten kota knnannnnanannnnnnnnnnnnnananan alat tulis kantor atk) bixx. bln kkb nnnnennnnnnnnnnnlakanannnnnnn dokumentasi publikasi kab kota bln kkb nnannnnknnnnnnnnnnnnka akuntan publik pkt paket nnannnnknnnnnnnnnnnnka alat tulis kantor atk) ppk bln d kb nnannnnknnnnnnnnnnnnka listrik telp. air ppk bln d kb nnannnnknnnnnnnnnnnnka sidang rapat biasa ppk bln d kb nnannnnknnnnnnnnnnnnka alat tulis kantor atk) desa kel bln d kb nnannnnknnnnnnnnnnnnka sidang rapat biasa desa kel bln d kb nnannnnknnnnnnnnnnnnka alat tulis kantor atk) tps d kb nnannnnknnnnnnnnnnnnka listrik telp. air tps d kb nnannnnknnnnnnnnnnnnka uang makan tps org d kb nnannnnknnnnnnnnnnnnka tenda, meja kursi tps d kb nnannnnknnnnnnnnnnnnka pembentukan ppk, pps dan kpps menannnanannnnnannanaanysanaa administrasi pembentukan ppk, pps dan kpps 0rgx ket 0rgx desa kel.t org tps) de. peresmian ppk, pps dan kpps 0rgx ket 0rgx desa kel.t org tps) ann ann nna ann enam pengamanan pencetakan, penyimpanan pendistribusian pemilih pss nnannnnnnnnnnnnan persiapan pemungutan suara kanunnanannnnananananaaauanaaann sortir surat suara pemilih surat suara pss nana penerangan penyuluhan sosialisasi pemilih dpt ornnnnnnnnananannanaaanaaann maker pelatihan dengan kpu kab kota mnnnnnnnnnnnannnnnnnnaaaaaaaaaan| maker pelatihan kab kota . maker pelatihan xx. org annnnnnnannnnnlnnlnnnnnan biaya panitia kab kota maker pelatihan nnannnknnnnnnannnan advokasi hukum prov pkx nnnnnnnnnnnnnnnnanannlnnan rapat kerja kanunnanannnnananananaaauanaaann dalam rangka maker kenanannnnnanannnanaaannnnnnan halaman kpu provinsi jadwal volume memaksa harga jumlah naan") unit satuan aan dengan kpu kab kota (di kab kota) org klx ann ann nna ann enam dengan ppk (di kecamatan) org klx ann ann nna ann enam dengan pps (di kecamatan) org klx ann ann nna ann enam supervisi persiapan pelaksanaan pilkada 0rgx klx pan inn ann nan ann enam perjalanan dinas dalam rangka konsultasi pusat org dalam rangka maker sosialisasi bintik kenununnnananananannnanannanaan dengan kpu kab kota (di kab kota) org menananannnnnan nana dengan ppk (di kecamatan) org menananannnnnan nana dengan pps (di kecamatan) org menananannnnnan nana supervisi persiapan pelaksanaan pilkada (di tps) org kenanaaannnnnan nana dalam rangka validasi data pemilih org pencalonan sanannnnnnnnnanannnnnnanaaaaaaan penelitian keabsahan pencalonan dan pengumuman pkt paket nana pemeriksaan kesehatan pasangan calon pkt paket nanax. pkt proses perhitungan suara kanunnanannnnananananaaauanaaann pelatihan operator komputer kab kota hari 0rgx anna operator komputer org hari kec anna rapat pleno penghitungan suara pkx klx paket anna audit dan pengumuman dana kampanye pkx paket nnnnnnnnnnnnnnnnnanannlnnan tan jumlah oo) ons inn xprovinsi ketua, salin ses lya dengan aslinya pit. biro hukum tanda tangan aset nama jelas) ipa non ian ya. hl. msi menteri dalam negeri pmb cya kat (iv b) gamawan fauzi halaman kpu provinsi lampiran iv.a peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal: desember rencana kebutuhan biaya bawaslu provinsi pemilu gubernur dan wakil gubernur .o.ooo. belanja panitia pengawas provinsi |. tahun anggaran .i. jadwal volume uraian pelaksanaan harga jumlah n") unit satuan ammammmuawaasnny honorarium dan uang lembur kennaanatetannanakanaanan honorarium menanam panitia pengawas pilkada provinsi menankankakakaaaaaaa ketua bln org peranknkankn anggota bln org peranknkankn sekretariat panitia pengawas pilkada provinsi menankankakakaaaaaaaanitia pengawas pilkadapanitia pengawas pilkada kabupaten kota manankankankankanan anna sekretaris bln org peranknkankn bendahara bln org peranknkankn tenaga pendukung bin org penkknnnnanknnnnnnanan panitia pengawas pilkada kecamatan menankankakakaaaaaaa ketua kec. bln org peranknkankn anggota kec. bln org peranknkankn sekretariat panitia pengawas pilkada kecamatan menankankakakaaaaaaa sekretaris bln org peranknkankn bendahara .x bln org perankan tenaga pendukung bln org penkknnnnanknnnnnnanan 9g. petugas pengawas pemilu lapangan bln org penkkakilllan halaman panas provinsi jadwal volume pelaksanaan harga jumlah n") unit satuan spt aaaaaaananan kelompok kerja menankankakakaaaaaaa pokja kpu provinsi bln org peranknkankn pokja kpu kab kota bln org peranknkankn pokja kpu kecamatan bln org peranknkankn uang lembur manaaaaaaananana tatanan tanaman panas provinsi hr) org bln prov nnnnnnnanaanannnnnnnaaan panas kab kota hr) org bln kab kota nnnnnaananannnnn nana panas kecamatan hr) org bln kecamatan pengawas pemilu lapangan hr) org bln tps pembelian pengadaan barang dan jasa kanananannan anna aanananaaan barang cetakan dan pengadaan snnnnananan nana kanan nana penggandaan panas provinsi prop penkkkknnnannkknnnaan panas kabupaten kota kab kota peranknkankn panas kecamatan kecamatan peranknkankn pemeliharaan kantor inventaris prop x. bln prov peranknkankn kendaraan roda dan pkt x. bin paket penkknnnnanknnnnnnanan bbm kendaraan roda dan roda unit x. bin pengkakknlanlnnkn roda unit bln perannknnanatannnnnakan pelayanan administrasi perkantoran snnnnananan nana kanan nana panas provinsi menananaananannaaaaaaaaaaan alat tulis kantor atk) .x bin perleananannnnnnnnann sidang rapat koordinasi .x bin pennnnnnnankknnnan panas kabupaten kota menankankakakaaaaaaa alat tulis kantor atk) kab kota .x bin perleananannnnnnnnann sidang rapat koordinasi kab kota bln pennnnnnnankknnnan panas kecamatan menananaananannaaaaaaaaaaan alat tulis kantor atk) kecamatan .x bln pennnnnnnankknnnan sidang rapat koordinasi kecamatan .x bln pennnnnnnankknnnan maker pelatihan kananakananaakkananaaaaaan maker pelatihan dengan panas kab kota (di provinsi) menankankakakaaaaaaa biaya pelaksanaan maker kab kota ' x org penananannnataknanankn biaya panitia prop. prov perannnnnnkknnnaannaan halaman panas provinsi jadwal volume pelaksanaan harga jumlah n") unit satuan nn aaaaaaanny maker pelatihan dengan panas kecamatan (di provinsi) menankankakakaaaaaaa biaya pelaksanaan maker kecamatan org penananannnataknanankn biaya panitia kab kota perleananannnnnnnnann kegiatan kelompok kerja penyelesaian kasus bekanaakaakenneakaaaaan pokja penyelesaian kasus provinsi prop pokja org bln pennnnnnnankknnnan pokja penyelesaian kasus kab kota kab kota pokja org bln pennnnnnnankknnnan pokja penyelesaian kasus kecamatan kec. pokja org bln pengkakknlanlnnkn sewa gedung kantor di: bekanaakaakenneakaaaaan provinsi provinsi bln peranknkankn kabupaten kota kab kota bln peranknkankn kecamatan kecamatan bln peranknkankn perjalanan dinas panas dalam rangka konsultasi inspeksi menankankakakaaaaaaa perjalanan dinas panas provinsi menankankakakaaaaaaa konsultasi bawaslu org jakarta peranknkankn inspeksi kab kotapengkakaatannnnkkonsultasi provinsilankakatananknnn inspeksi desa kel org desa kel (selektif) kec. pengkakknlanlnnkn sanagan dar ketua, saling dengan aslinya tanda tangan pit. kpraenbiro hukum ka) nita nama jelas) kai menteri dalam negeri nan peta pangkat iv o) ser incisa halaman panas provinsi gamawan fauzi lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal: desember pemilu bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota .i.io oosit belanja kpu kabupaten kota wo. mount tahun anggaran oo. uraian jadwal vorm harga jumlah pelaksanaan") unit satuan satuan rr, honorarium dan uang lembur kntananananntanaaaaaaanaan honorarium kpu kab kota penanaman ketua org bln kab kota nanannnnnnnnknnnnnnn anggota org bln 0x kab kota nanannnnnnnnknnnnnnn sekretariat kpu kab kota sekretaris org bln 0x kab kota nanannnnnnnnknnnnnnn kasual org bln 0x kab kota nnanananannnnnnnnnn bendahara org bln kab kota nanannnnnnnnknnnnnnn pelaksana org bln 0x kab kota nanannnnnnnnknnnnnnn tenaga pendukung org bln 0x kab kota nanannnnnnnnknnnnnnn ketua org bln kec. anpppppnnn pede pada anggota org bln kec. anpppppnnn pede pada sekretariat ppk mentan sekretaris org bln kec. anpppppnnn pede pada bendahara anpppppnnn pede pada anggota org bln 0x kec. anpppppnnn pede pada pps knnannanannananaananaanaanaan ketua org bln pps anpppppnnn pede pada anggota org bln pps anpppppnnn pede pada sekretariat pps mentan sekretaris org bln pps anpppppnnn pede pada urusan tek. penyelenggara org bln 0x pps nanannnnnnnnknnnnnnn urusan keuangan org bln pps nanannnnnnnnknnnnnnn ketua org paket 0x tps anpppppnnn pede pada anggota org paket tps anpppppnnn pede pada lintas org paket tps anpppppnnn pede pada kelompok kerja meakananaaanaanaaaaaaaan pokja kpu kab kota org bln pokja kab kota nanannnnnnnnknnnnnnn petugas pemutakhiran data org bln pps nnanannnnkkkknnaan uang lembur kenanaaaanaaanana tatanan kpud kab kota hr) org bln kab kota nnnnanananananananananaaa ppk hr) org bln kecamatan nnnnanananananananananaaa cc. pps hr) org bln tps nnnananananananannnanaa halaman kpu kabupaten kota volume jadwal harga uraian jumlah pelaksanaan") unit satuan satuan petugas pemutakhiran data (10hr) org bln pps nnnnnnannnannnnnnnnnnn il. pembelian pengadaan barang dan jasa enantanananaamaananan barang cetak dan penggandaan kenanaaaanaaanana tatanan cetak surat suara termasuk penggandaan kertas pemilih surat suara pss dannnnanaannnnnnnannaaaaaaanan penggandaan formulir pennnnkankananaaaannakaaaan formulir kwk tps ibr paket nun popup pede ppp pede formulir kwk pkt lbr paket nun popup pede ppp pede formulir kwk tps ibr paket nun popup pede ppp pede formulir kwk pps ibr paket nun popup pede ppp pede formulir kwk ppk ibr paket manananaana saat formulir kwk kab kota ibr paket nun popup pede ppp pede formulir pemutakhiran data pemilih tps ibr paket nun popup pede ppp pede penggandaan jenis dan peraturan perundang undangan menanananananeenlkalnnannaan kabupaten kota prov eks paket nanannnnnnnnknnnnnnn ppk kab kota eks paket nanannnnnnnnknnnnnnn pps ppk eks paket nanannnnnnnnknnnnnnn kpps tps pps eks paket nanannnnnnnnknnnnnnn cetak kartu pemilih pemilih pss #ref! menanankannanananannananaanan cetak kartu pemilih tambahan pemilih pss #ref! manunanannnnnnnnanaaaaaaanan cetak formulir pemutakhiran data pemilih pemilih pss nnnnnnnnnnkkklla cetak berita acara dan penghitungan pemungutan suara pemilih pss nnnnnnnnnnkkklla perlengkapan kpps tps enunankankanannaanankaaanan bantalan dan alat mencoblos tps tps anpppppnnn pede pada sampul dan segel tps tps anpppppnnn pede pada tanda pengenal, lem, tali, spidol, tps tps kanaannnannanka aan sticker kotak suara tps ibr tps anpppppnnn pede pada pemasangan pembongkaran kotak dan tps tps ppn ppp pena pepppppedapi gembok kotak suara tps tps anpppppnnn pede pada tanda khusus (tinta pilkada) tps botol tps anpppppnnn pede pada template penyandang cacat tps tps sanam kotak suara tps tps anpppppnnn pede pada pengangkutan menananananaa laman dari kab kota kec. ppk) ppk nnnnnnnnnnnnnlanknnknnannan dari kec. desa kel pps) pps anpppppnnn pede pada dari desa kel kpps (tps) tps anpppppnnn pede pada pemeliharaan snnnnnnnnnnnnnnanannannannanann kantor inventaris bln nanannnnnnnnknnnnnnn kendaraan roda dan pkt bln nanannnnnnnnknnnnnnn bbm kendaraan roda dan menanntentenemennnanaaaaaan roda unit bln nanannnnnnnnknnnnnnn roda unit bln nanannnnnnnnknnnnnnn halaman kpu kabupaten kota volume jadwal harga uraian jumlah pelaksanaan") unit satuan satuan pelayanan administrasi perkantoran knnannnnanannnnnnnnnnnnnananan kpu kabupaten kota knnannnnanannnnnnnnnnnnnananan alat tulis kantor atk) bln bln nanannnnnnnnknnnnnnn listrik telp. air bln bln nanannnnnnnnknnnnnnn sidang rapat biasa bln bln nanannnnnnnnknnnnnnn pengamanan kantor bln bln nanannnnnnnnknnnnnnbln kkb anpppppnnn pede pada dokumentasi publikasi kab kota bln kkb anpppppnnn pede pada akuntan publik pkt paket nnnnnnnnnnnnnlanknnknnannan alat tulis kantor atk) ppk bln d kb nnnnnnnnnnnnnnnknnnnnnnnnnn listrik telp. air ppk bln d kb nnnnnnnnnnnnnnnknnnnnnnnnnn sidang rapat biasa ppk bin d kb nnnnnnnnnnnnnlanknnknnannan alat tulis kantor atk) desa kel bin d kb nnnnnnnnnnnnnnnknnnnnnnnnnn sidang rapat biasa desa kel bin d kb nnnananknnnnnnnnnnnnknan alat tulis kantor atk) tps d kb anpppppnnn pede pada listrik telp. air tps d kb nnnananknnnnnnnnnnnnknan uang makan tps xx. org d kb nnnnnnnnnnnnnnnknnnnnnnnnnn tenda, meja kursi tps d kb anpppppnnn pede pada pembentukan ppk, pps dan kpps nnnnnanannanananaana naaaaanaa administrasi pembentukan ppk, pps dan kpps org ket org desa kel. org tps) inn peresmian ppk, pps dan kpps ( 0rgx ket 0rgx desa kel.t org tps) nan ann nan nan nana ane lenan pengamanan pencetakan, penyimpanan pendistribusian pemilih pss anpppppnnn pede pada persiapan pemungutan suara kanannananannananananananananaana penerangan penyuluhan sosialisasi pemilih dpt sman maker pelatihan sanannnnnnnnnanaanaaaaaaaaaaaaan maker pelatihan maker pelatihan xx. org nanannnnnnnnknnnnnnn biaya panitia maker pelatihan nanannnnnnnnknnnnnnn advokasi hukum kabupaten kota pkx nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnakn rapat kerja mananananannanananaananananaaan maker: pananannnnnnnnnnnnnnnanananaaan dengan ppk (di kecamatan) org klx nan ann nan nan nana ane lenan dengan pps (di kecamatan) org klx nan ann nan nan nana ane lenan supervisi persiapan pelaksanaan pilkada 0rgx klx nnnnnnnnnnnnnnnnknnknnanaan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi pusat org dalam rangka maker sosialisasi bintik kenanannnnnanannnanaaannnnnnan halaman kpu kabupaten kota volume jadwal harga uraian jumlah pelaksanaan") unit satuan satuan dengan ppk (di kecamatan) org nana dengan pps (di kecamatan) org nana supervisi persiapan pelaksanaan pilkada org sanam dalam rangka validasi data pemilih org pencalonan sanannnnnnnnnanaanaaaaaaaaaaaaan penelitian keabsahan pencalonan dan pengumuman pkx paket nnnannnnnnnnnlnnkknlnnanaaa pemeriksaan kesehatan pasangan calon pkx paket ppn popup pnp pppppppeda pengumuman pasangan calon resmi desa kel. pkt durasi paket na. pkt proses perhitungan suara mananananannanananaananananaaan pelatihan operator komputer kab kota hari 0rgx sanam operator komputer org hari kec sanam rapat pleno penghitungan suara pkx klx paket sanam audit dan pengumuman dana kampanye pkx paket nnanannnnnnnnnnnnnnnnnannnnn tan jumlah imakabupaten kota sen das ketua, lai del salinan les hnn dengan aslinya pit. iro hukum tanda tangan ke) nama lengkap key ate barulah kai njrudyan, sh, menteri dalam negeri kat (iv b) nge gamawan fauzi halaman kpu kabupaten kota lampiran vi.a peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal desemberbelanja panitia pengawas kabupaten kota mo. onta tahun anggaran oo. uraian jadwal volume harga jumlah pelaksanaan") unit satuan satuan honorarium dan uang lembur kencana tatanan panganan honorarium menananananannananaaanaaaan bawaslubawaslu kabupaten kota menankankakakaaaaaaa sekretaris bln org peranknkankn bendahara bln org pengkakntanknnkn tenaga pendukung bln org peranknkankn panitia bawaslu kecamatan menananaananannaaaaaaaaaaan ketua kec. bln org peranknkankn anggota kec. bln org penkknnnnanknnnnnnanan sekretariat bawaslu kecamatan menananaananannaaaaaaaaaaanetugas pengawas pemilu lapangan bin org pernkknlnnllnnknnkaan kelompok kerja menankankakakaaaaaaa pokja kpu kab kota bln org peranknkankn pokja kpu kecamatan bln org peranknkankn panas kab kota hr) org bln kab kota nnnnnnananananananna nana panas kecamatan hr) org bln kecamatan pengawas pemilu lapangan hr) org bln tps il. i(pembelian pengadaan barang dan jasa kencana tatanan panganan pengadaan barang dan jasa snnnanannananan anna anaaanan penggandaan panas kabupaten kota kab kota pengkakknlanlnnkn panas kecamatan kecamatan pengkakknlanlnnkn pemeliharaan kantor inventaris prop bln prov pengkakknlanlnnkn kendaraan roda dan pkt bln paket perlakuan halaman panas kabupaten kota jadwal volume harga jumlah pelaksanaan") unit satuan satuan bbm kendaraan roda dan roda unit xx. bln pengkakknlanlnnkn roda unit xx. bln pengkakknlanlnnkn pelayanan administrasi perkantoran snnnanannananan anna anaaanan bawaslubawaslu kecamatan menananaananannaaaaaaaaaaankankkknannankknananakkan maker pelatihan dengan bawaslupenyelesaian kasus oleh kelompok kerja mekalanelakklnkkbln pengkakknlanlnnkn sewa gedung kantor di: mekalanelakklnkkanaan kabupaten kota kab kota bln perannknnanatannnnnakan kecamatan kec bln pengkakknlanlnnkn perjalanan dinas bawaslu kabupaten kota menankankakakaaaaaaa konsultasi bawaslu 0rg jakarta peranknkankn inspeksi kecamatan 0rg kecamatan (selektif) peranknkankn cc. inspeksi desa kel 00rg kab kota peranknkankn inspeksi desa kel 0al, ketua, salina dengan aslinya pat iro hukum tanda tangan (aa nama jelas nip tea stan sh, menteri dalam negeri kat (iv b) gamawan fauzi halaman panas kabupaten kota lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal: desember logo daerah prodi nsi kabupaten kota pejabat pengelola keuangan daerah (rka ppid) tahun anggaran . urusan pemerintahan pengguna anggaran nama nip cc. jabat1halaman . rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah formula rka ppid tahun anggaran . urusan pemerintahan ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pejabat pengelola keuangan daerah kode rekening lal pend atan lalat pendapatan asli daerah lalim1| pajak daerah lir hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sahkan laila lain lain pendapatan asli daerah yang sah l4l2 dana perimbangan dana bagi hasil pajak bukan pajak bana lokasi umum dana alokasi khusus lain lain pendapatan daerah yang sah |413t1| pendapatan hibah dana darurat dana bagi hasil pajak dari provinsi isi bertanya i5sl1| belanja tidak langsung i5sflilifl belanja pegawai belanja bunga isl1 il3 bertanya bsi i5| belanja hibah i5r1| belanja bantuan sosial il1lel belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan kpd prov kab kota dan desa iblis| belanja tidak terduga i2l belanja langsung belanja peg belanja barang dan jasa belanja modal surplus (berisi:| rel pembiayaan lebih penerimaan pembiayaan lelaki1| sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya lpa) lebih21 pencairan dana cadangan l6el1| hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan lel1| penerimaan pinjaman daerah lebih5si| penerimaan kembali pemberian pinjaman delle| penerimaan piutang daerah lel2l pengeluaran pembiayaan lel2| pembentukan dana cadangan |l6el2| penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pembayaran pokok utang l6el2141 pemberian pinjaman daerah po) pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (siapa) kemauan media naw awnnadan aan iliturmia ala van anyuriiain ) rka ppid provinsi kabupaten kota tahun anggaran oi. urusan pemerintahan organisasi rincian anggaran belanja tidak langsung too too loo 3o o0 jalal jemwamean oo major| belanja hibah pemilu kdh wkd lia |o7|o1| belanja hibah kepada kpu provinsi kabupaten kota |alo7jo2| belanja hibah kepada bawaslu provinsi kabupaten kota litt keterangan tanggal pembahasan catatan hasil pembahasan dst nama jabatan tandatangan dst menteri dalam negeri, at) salin sesi dengan aslinya pekan iro hukum gamawan fauzi tea kai mob pembiakyagkat (iv b) lin fense8 rka skpd hal: 10f lampiran vii peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal desember daerah prodi nsi kabupaten kota dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah c(dpa padi) pengguna anggaran nama nip jabatan mpr rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja halaman . dpa ppid tahun anggaran .: urusan pemerintahan organisasi pendapatan alif pendapatan asli daerah 4lil1i| pajak daerah retribusi daerah lain lain pendapatan asli daerah yang sah dana perimbangan 4l2l1| dana bagi hasil pajak bukan pajak 4l2l2| dana alokasi umum dana kasi khusus 413p lain lain pendapatan daerah yang sah dana penyeimbang dari pemerintah bana darurat han tal|benda belanja tidak langsung 5l1l1| hanja awal belanja bunga hanya bs5l2l1| belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal surplus (defisit):| ' pemerataan 6el1| penerimaan pembiayaan 6el1l1| sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 6l1| pencairan dana cadangan |3t hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 6l1|4t penerimaan pinjaman daerah 6l1|5i penerimaan kembali pemberian pinjaman 6el1|l6| penerimaan piutang daerah 6l2| pengeluaran pembiayaan 6l2|l1|emeayaan neo rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah per tri wulan ih ii dot oo)ren menyetujui, saling dengan aslinya peaoraenriro hukum kepala skpd sana embiankyagkat (iv b) kena . (nama lengkap) . ban nip nnviimem caknan ampandnn formulir munuviniin lklanuanaan anuuanain dpa ppid prodi nsi kabupaten kota tahun anggaran .: rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung tawa .j . . nadi aaa lilalof belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah jo7foi1l belanja hibah kepada kpu provinsi kabupaten kota jo7fo2| belanja hibah kepada bawaslu provinsi kabupaten kota iit iii iit iii iii citt rencana penari kan dana per tri wulan tanggaltani menteri dalam negeri, salina kan dengan aslinya pil kpr ph hukum se. gamawan fauzi andr sh, pemegaryagkat (iv sig ind a08 dpa skpd2. habupaten poso dengan kabupaten sigposo dengan kabupaten sigi provinsi sulawesi tengah dimulai dari: tk.77h dengan koordinat dan yang terletak pada pertigaan batas antara desa susu saluang kecamatan susu kabupaten parigi moutong dengan desa rejeki kecamatan palolo kabupaten sigi dan desa sedia kecamatan lore utara kabupaten poso, tk.77h selanjutnya arah barat dayatongselatantongdodoltorobarri kecamatan lore tengah kabupaten poso dengan desa pilimakujawdanpertigaan dengan kabupaten luwu utara provinsi sulawesi selatanorowal. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kabupaten morowalorowali dengan kabupaten morowali utara provinsi sulawesi tengah dimulai dari muara koro mulai yang ditandai dengan dengan koordinat dan yang terletak pada bataskoro mulpunggung bukit, selanjutnyabarat daya menyusuri median line) anak koro pontang, selanjutnyselatan menyusuri median line) koro pontang sampai pada dengan koordinat dan yang terletak pada batastenggardan selanjutnya arah selatan menyusuri koro pontang sampai pada dengan koordinat dan yang terletak pada pertigaan dan desa nusa kecamatan nusa kabupaten luwu timur provinsi sulawesiii.retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan dengandan surat direktur jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan nomor pk perlu dilakukan penyesuaian terhadapdalam (satu) tahun. ketentuan diubahketentuan diubahsal#kjt biaya rata rata pengawasan dan pengendalian. keterangan rpm retribusi pengendalian menara telekomunikasi. kjm koefisien jenis menara. kjt koefisien jarak tempuh. nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut koefisien jenis menara jenis menara nilai koefisien bed sana men koefisien jarak tempuh lokasi kawasan menara nilai indeks bpaantaa e3 biaya rata rata pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar rp.per menara per tahun. penjelasan (contoh perhitungan agar disesuaikan dengan kondisi dan sbu daerah). deskripsi biaya jml banyak jumlah ket hari jumlah menara frekuensi kunjungan menara per tahun jumlah rata rata kunjungan per hari menara per hari keterangan misalkan,75x2) hari. tim terdiri atas orang belanja perjalanan dinas (biaya rata rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara) rp. 50hari orang rp. belanja bahan habis pakai per tahun pembelian rp. tahun rp. atk total rp. belanja per tahun biaya rata rp. rata pembulatan pengawasan rp. dan pengendalian atau tarif retribusi per tahun total tea belanja dibagi jumlah mena bupati rawas, h.h gunawan diundangkan lubuklinggau pada tanggal sekretaris daerah kabupmtepi musi rawas, islands yad lembaran daerah kabupaten musi rawas tahun nomor aa. noref peraturan daerah kabupaten musi rawas provinsi sumatera selatan mura |
. walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang izin usaha industri dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbang:dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang izin usaha industri, peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang izin usaha industri,orangan atau korporasiadalah nilai tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk, modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatcc. industri besar. industri kecil, industri menengahndustri kecildalam merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik. industri menengah merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:ndustri besar merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: memperkerjakan paling sedikit (dua puluh) orang tenaga kerja, dan memiliki nilai investasi lebih dari rp. (lima belas milyar rupiah)dikecualikan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada dan bagi:industri kecilberdasarkanwalikotawalikota berwenang memberikan iui menengah dan iwalikotaterpadu satu pintu. gubernur jawa tengah berwenang memberikan iui besar untuk industri selain sebagaimana dimaksud pada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan kriteria pemberian iui. dalam hal norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian iustandar pelayanadalam rangka pendalaman struktur dan peningkatan daya saing industri, kepala perangkat daerkebijakan penanaman modal pintuapabila berbadan hukum), surat keterangan domisili tempat usaha dariengan peraturan walikota. walikotengan peraturan walikota. walikot walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannyawalikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakanwalikotengan peraturan walikota. bab pelaporan kepalawalikota. walikota melaluimbekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan iui secara berjenjang kepada menteriada saat peraturan daerizin usaha industri lembaran daerah kota pekalongan nomor tahun serilembaran derah kota pekalonganriva dalam lembaran daerah kota pekalongan. ditetapkan pekalongan ada tanggal mei walikota pek: ngan, salary mahfud kesizin usaha industri umukegiatan usaha industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan atau nilai investasi diklasifikasikan menjadi: industri kecil, industri menengah, dan industri besar dan pendataan industri. izin usaha industri diberikan sesuai dengan kewenangan dan klasifikasi industri. dalam hal ini, walikota hanya berwenang memberikan izin usaha industri menengah dan izin usaha industri kecil yang lokasi industrinya berada pada wilayah kota pekalongan. kewenangan ini kemudian didelegasikan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. pengaturan dalam perda ini bertujuan serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian izin usaha industri;ampai dengan tahun anggaran sebesar rp42. (empat puluh dua miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah). penyertaan modal pada dam a.m. nasir diundangkan putussibau pada tanggaldamdamdam melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran ii. demi cukup jelas. (l)42. (empatlima miliar rupiah). tahun anggaran (lima miliar rupiah). tahun anggaran (lima miliar rupiah). cukup jelas. cukup jelas. rp2. rp2. rp2. rp2. rp2. rp2. rp2. rp2. rp2. rp2. rp5. rp5. rp5hap) bupati poso provinsi sulawesi tengah peraturan daerah kabupaten pos(dua) orang, panitia pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama (empat belasapabilasecara tertulisjikagian kelima penyaringan melalui seleksi ujian paragraf penetapan calon yang berhak mengikuti seleksi calon perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam dan berhak mengikuti seleksi ujian. calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dilarang mengundurkan diri. calon perangkat desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diumumkan kepada masyarakat. paragraf materi ujian materi ujian calon perangkat desa disiapkan oleh tim penguji. materi ujian sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ujian tulis, dan ujian praktek. materienam mekanisme penetapan calon perangkat desa calon perangkat desa yang dapat diangkat menjadi perangkat desa adalah (dua) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi pertama dan kedua dalam hal terdapat lebih dari (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi kedua sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama. materi ujian ulang sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk ujian tulis. tim penguji menyampaikan berita acara hasil ujian kepada panitia pelaksana paling lambat hari setelah pelaksanaan ujian selesai. panitia pelaksana menyampaikan berita acara hasil penjaringan dan penyaringan kepada kepala desa paling lambat hari setelah diterima berita acara hasil ujian dari tim penguji. bab pengangkatan perangkat desa hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat paling lambat (tiga) hari. konsultasi kepada camat sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis dengan melampirkan berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringansetelah menerima hasil rekomendasi dari camat, paling lama (tiga) hari kepala desa menetapkan surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desapada pelaksana teknis, dan (tiga) orang ditempatkan pada sekretariat desa. status staf perangkat desa sebagaimana dimaksud padadan pengucapan sumpah janji perangkat desa , diawali dengan ucapan atah parawisesa untuk penganut agama hindu,etapan calon perangkat desa kepala desa menyampaikan laporan hasil penetapan calon perangkat desa kepada camat paling lambat (tiga)netapan calon perangkat desa kepada bupati paling lambat harilakukan pekerjaan usaha yang biayanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desanggar disiplintau dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan lembaga adat dengan sanksi adat tingkat beratterlebih dahulu dikonsultasikanketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa akan diatur dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan kepada camatsanksi administratif perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam hurufketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap pemberhentian perangkat desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya atau disipliner. bab xii biaya penyelenggaraan penjaringan dan penyaringancalon perangkat desa sampai dengan pelantikan perangkat desa dibebankan pada apb desa. bab xiii penghasilan perangkat desa perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. penghasilan tetap perangkat desa dianggarkan dalam apb desa yang bersumber dari alokasi dana desa. selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada perangkat desa menerima tunjangan dan penghasilpenghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab xivvi ketentuan penutupoleh karena ituyang dimaksud paling singkat (satu) tahun terakhir adalah tidak ada catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan kartu keluarga denjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pelaksana untuk mendapatkan calon perangkatlaksana terhadap calon perangkat desa baik dari segi administrasi dan atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yanglulus seleksi administrasi dan mendapat nilai tertinggi pertama dan kedua dalam ujian seleksi. hari adalah hari kerja. bab perangkat desa perangkat desa terdiri atas sekretariat desa:struktur organisasi perangkat desa (l)sunurusan. dalam hal terdapat (tiga)dalam hal terdapat urusandalam menjalankan tugasnya, masing masing kepala urusan dapat dibantu oleh seorang staf dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan desa.paling sedikit (dua) seksi. dalam hal terdapat (tiga) seksi, terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. dalam hal terdapat (dua) seksi, terdiri dari seksi pemerintahan, dan sertabab tahapan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa bagian kesatu tahapan pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penjaringan, cc. penyaringan, dan penetapan. bagian kedua persiapan paragraf panitia pelaksana kepala desa membentuk panitia pelaksana calon perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada berjumlahpanitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ketua: sekretaris: dan cc. anggota. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa tidak diperbolehkan menjadi panitia pelaksana. panitia, menyusun jadwal kegiatan, cc. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, melaksananjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada panitia pelaksana bersifat mandiri dan tidak memihak serta menjamin terlaksananya proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dengan aman, tertib, dan demokratis. tata tertib penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya memuat ketentuan umum, penjaringan bakal calon,kepala desa membentuk tim penguji yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. tim penguji sebagaimana dimaksud padatim penguji sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ketua: sekretaris,edalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada tim penguji bersifat mandiri dan tidak memihak serta menjamin terlaksananya proses ujian calon perangkat desa dengan aman, tertib, dan demokratis. paragrafserta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang, bersedia diangkat menjadi perangkat des, bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, sehat jasmani dan rohani, il. mempunyai pemahaman bidangdiatas kertas segel atau bermaterai cukupbermaterai cukup, surat pernyataan sanggup bertempat tinggal wilayah desa selama menjabat sebagai sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan untuk jabatan kepala dusun bertempat tinggal didusun wilayah kerjanya dibuat oleh yang bersangkutan diftar riw hidup, fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenangmenjadi perangkat desa diatur dalam peraturan bupati bagian ketiga pencalonan perangkat desa kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa melalui panitia pelaksana. proses penjaringan dan penyaringaperangkat desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (dua) orang calon paragraf calon perangkat desa dari pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri menjadi perangkat desdapatkan tunjangan perangkatperangkat desa dikembalikan instansi induknya. paragraf calon perangkat desa dari anggota bpd anggota bpd yang mencalonkan diri menjadi calon perangkat desa harus mendapatkan izin dari bupati selama menjadi bakal calon, anggota bpd tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya calon terpilih perangkat desa. dalam hal bpd yang mencalonkan diri terpilih sebagai perangkat desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan bpd sejak ditetapkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. paragraf calon perangkat desa dari perangkat desaperangkat desa yang mendapat izin sebagaimana dimaksud pada dibebastugaskan dari jabatannya sejaktugas perangkat desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada dirangkap oleh perangkat desa lainnya sebagai pelaksana harian yang ditetapkan dengan surat perintah tugas dengan tembusan kepada camat. surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. dalam hal perangkat desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada terpilih dan diangkat dalam jabatanparagraf penjaringan dan pendaftaran bakal calo panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon perangkat desa dengan cara mengumumkan atau mensosialisasikan pelaksanaan seleksi perangkat desa melalui, menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa. pengumuman sebagaimana dimaksud pada hurufjabatan yang akan diisi, persyaratan, ketentuan pendaftaran, dan tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran. pendaftaran bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama (tujuh) hari. jumlah bakal calon perangkat desa hasil penjaringan paling sedikit (dua) orang dan apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ditutup bakal calon perangkat desa kurang dari (dua) orang, panitia pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran paling paling rendah (dua) orang anggota panitia. dalam hal bakal calon perangkatan keempat penelitian kelengkapan administrasi panitia pelaksana melakukan penyaringan bakal calon perangkat desa melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasterkait apabila terdapat dokumen yang meragukan dan dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. hasilpersyaratan kurang dari |
aptengah menimbang bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pen wujudkan ketersedian, menerjang kanan, kebermutuan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan kabupaten hulu sungai tengah, diperlukan regulasi yang memberikan kepastian dalam koordinasi dan sinkronisasi sumberdaya pendidikan, pembiayaan pendidikan infrastruktur pendidikan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada diserang ge, pemerintahan desa, dan atau masyarakat. bagian kedua pendidikan , sanggar kegiatan belajar,merintah daerahsistem pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.kurikulum pendidikan informal untuk muatan lokal mengacu pada kurikulum pendidikan formaldaerahatas tanggung jawab pemerintah daerah. wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. setiap wargyang berusia lebih15 (lima belas) tahun yang belum lulus program wajib belajar dapat menyelesaikan pendidikannya diluar tanggungan pemerintah. setiap warga usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan program wajib belajar yang bermutu. orang15 (lima belas) tahun pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar. orangdengan ketentuan perundang undangan , dan bentuk lain yang sederajdengan ketentuan peraturan perundang undanganerta sarana dan prasarana dari pemerintah. pemerintah daerah menjamin keberhasilan penuntasan program wajib belajar. pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana, pendidik,, dan evaluasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. pemerintah daerahkeberlanjutan. pemerintah daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan wajib belajar. pemerintah daerahdaerahdengan ketentuan peraturan perundang undangan. pendirian satuan pendidikan daerah, pemerintahan desa,isasi yang ditetapkan pada badan standar nasional pendidikan. standarisayang ada dimasyarakat sesuai dengan ciri khas dan kearifan lokal untuk mengembangkan potensi serta keunggulan daerah. muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. muatan lokal sebagaimana dimaksud pada harus mempunyai karakteristik daerah. karakteristik daerah sebagaimana dimaksud pada dapat berupa keagamaan, keterampilan, kebudayaan, kesenian maupun keolahragaanketentuan mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati.daeraherah, pemerintahan desa, dan masyarakat bertanggungjawab terhadap dana yang dikelolanya. pemerintah daerah sesuai dengan peraturan bupati. pemerintahan desnya. alokasi bantuan pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan,daerahdaerahinaspenghargaan dan hukuman,, dan jalur pendidikandaerah bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikandaerahds, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,standar pembiayaan,dan standar penilaian pendidikan mengacu pada badan standar nasional pendidikan. pemerintah daerahdaerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang sistem penjaminan mutupendidikan bab xihdaerahy: dantiga komite sekolahberjumlah paling sedikit orang dan paling banyak15 orang. anggota komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam yang terdiri dari dari orangkomite sekolah dapat memohon dukungan dana dan fasilitas lain dari pemerintah daerah ataupun pihak lain yang tidak mengikat untuk peningkatan peran dan fungsi nyadaerah,kompetensi pendidik dan kependidikan. sertifikat kompetensi pendidik tenaga kependidikan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan perguruan tinggi yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang undangta sumbangdan atau swasta. paragraf biay,sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati(l) pengawas sekolah adalah tenaga fungsional pada dinas pendidikan kabupaten hulu sungai tengah tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansama di,), dan dapatdaerahdisetorkanol1umumuntuk itu perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional pada ddan nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bupati walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturalam tersebut juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk menetapkan penyelenggaraan pendidikan. undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah juga menyebutkan pulatuk itulah maka pemerintah daerah kabupaten hulu sungai tengah berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat hulu sungai tengah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, mandiri,unggul dan bermartabat. untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebutkarena itu, diperlukan peraturan daerah sebagai dasarhulu sungai tengah maupun masyarakat dan stakeholder lainnya. ii. demi, yang selanjutnya disingkat adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten hulu sungai tengahsarjana, magister,spesialis,pendidikanpeserta didik. bab maksud, tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan bagian kesatu maksud maksud penyelenggaraan pendidikan meliputi:berkarakter dan bertanggungjawab dengan basis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif, cc. menatayang mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik. bagian kedua tujuankeluaran pendidikan serta berkorelasiajiban dan hak warga daerah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah bagian kesatu kewajiban dan hak warga setiap warga daerah yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. setiap warga daerah mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. warga daerah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau socdaerah. setiap wargmenjamin terlaksananya masyarakat belajartanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip prinsip kesetaraan jenderyang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. pemerintah daerahdaerah berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan formal dan no |
sie !fl.kky. keuangan bupati tanjung jabung timur, were atlet rapi wcsp now t0oos wol wed way o3|cc april lembaran daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun nomor.v. noref peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi: elah diteliti kebenarannya hukum dan perundang undangan mohd, idris, sh.,mh pembina (iv b), bahwatarif pelayanan pendidikan dan pelatihan komponen biaya jenis pelayanan operasional dan upt jasa rp) bimbingan praktek laboratorium kesehatan mhs mgg mhs mgg d.iii mhs mgg mhs mgg mhs mgg mhs mgg mhs mgg mhs mgg mhs mgg mhs mgg evaluasi praktek laboratorium kesehatan per kali mhs narasumber d.iii mhs narasumber mhs narasumber mhs narasumber mhs narasumber penelitian wawancara dalam bupati banjar, ttd h.khalilurrahman bagian hukum setda kab. banjar lan lampiran xii peraturan daerah kabupaten banjar nomor tahun tanggal januari formula perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi contoh perhitungan,agar disesuaikan dengan kondisi dan sbu daerah) deskripsi biaya jumlah banyak jumlah jumlah menara frekuensi kunjung menara per tahun jumlah rata rata kunjungan per hari menara per hari keterangan misal untuk menara menara yang berlokasi dalam kota dapat dikunjungi menara perhari untuk yang sedang menara perhari dan untuk yang jauh menara perhari. sehingga secara rata rata dilakukan kunjungan menara perhari. jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara (75x2) hari tim terdiri atas orang belanja perjalanan dinas (biaya rata rata pertahun untuk seluruh kunjungan menara) belanja bahan habis pakai pertahun pembelian atk jaan rp. total belanja pertahun rp. rata rata pengawasan dan rp. pengendalian atau tarif pembulatan retribusi pertahun total belanja dibagi jumlah menara) bupati banjar, ttd khalilurrahmankesehatan. bagian hukum setda kab. banjardengan tambah angka sehingga berbunyi sebagai berikutketentuan dalam diubah sehingga berbunyi sebagai berikutrehabilitasi medik dan perawatan. dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana s dan mobil jenazah, pelayanan persalinan polindes, pemeriksaan laboratorium puskesmas: tindakan medik, penunjang medik, general check up, pelayanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah il. tindakan usg, tindakan ekg, laboratorium entomologi, oo. obat obatan dan bahan alat kesehatan habis pakai, bagian hukum setda kab. banjar usaha usaha pencegahan dan lain lain bentuk pelayanan kepada umum, dan jasa pengujian pemeriksaan ttu dan tpm. ketentuan dalam paragraf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut paragraf cara mengukur tingkat penggunaparagraf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikuthabis pakai. retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar (dua juta empat ratus tigretribusiengan peraturan bupati. bagian hukum setda kab. banjar pada lampiran diubah, dengan menambah angka romawi pemeriksaan laboratorium kesehatan daerumum bahwa.l lampiran peraturan daerah kabupaten banjar nomor tahun tanggal januari xi. pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah bahan jasa pelayanan jasa sarana tarif eamesemas aamatangangan tds jeamuaartotant lasso kekeruhan morbidity |cob os nitrat cr sisa color tpp kimia makanan bagian hukum setda kab. banjar bahan jasa jasa toksikologi tarif rp) pelayanan sarana rp) napa methamphetamine napa canabinoieda mikrobiologi to. angka kuman mpn koliform mpn coli tinja salmonella nigella vitro cholera stapylococcus bta per slide malaria mikroskopis mikrofilaria mikroskopis hepatitis aglutinatif bs ag) hepatitis antibodi bs ab) drl sifilis) ihv rheumatoid faktor raf ast dhf patologi hematologi analyzer hemoglobin hb) (waktupendarahan) (waktupembekuan) jb. kimia klinik karbohidrat glukosasewaktu glukosapuasa glukosa jam pp) a1c bagian hukum setda kab. banjar bahan jasa pelayanan jasa sarana lemak tarif rp) rp) rp) rp) kolesterol total hdl cholesterol ldl cholesterol globulin bilirubin total bilirubin derek slot ast sept alt alkali phosphatase gamma ggt ldh ck mb ck nac cpk telur cacing natrium na) kalium klorida ci) kalsium ca) paspor besi fe) raisa pemeriksaan kesehatan per surat kesehatan untuk pemberian surat keterangan sehat dokter biaya sampling darah per satu kali kegiatan per pertama bagian hukum setda kab. banjar |
na: pemerintah kabupaten melawi ena aaa tss san ol, maa nanas gan peraturan daerah kabupaten melawi nomor tahun tentang pengembangan pariwisata daerah kane apa sag" wat pan pan kana mea ah, sa aan taat "ena pel nyi mun v? lagi ue: ban sea lan makan ann g5 . "ata hee beban pan para bagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi opa tan gate aia aga alah pata tahun sar fan train agile bunyi sit papan ana aan none dan aan pat aka c n' sat naga opp hook ran ana cnp aga sen dan tno tan mega emang e & sep a13 tap roh xp: apa let pat ketua kan sang kang braga anna dang aa, matah meat ska san ann kap under rana aga bupati melawi provinsi kalimantan barat peraturan daerah kabupaten melawi nomor tahun tentang pengembangan pariwisata daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati melawi, menimbang 'a. bahwa keadaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya peninggalan sejarah dan purbakala maupun seni dan budaya yang dimiliki oleh kabupaten melawi, merupakan sumber daya dan modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah, bahwa potensi pariwisata kabupaten melawi harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan pariwisata pada khususnya yang tidak mengutamakan padkabupaten melawi perlukan langkah langkahjgembangan pariwisate aan undang undang nomor tahun tentang app kepariwisataan lembaran negara republik indonesia tahun tuba nomor tambahan lembaran negara republik bada dan era ganlaroita, mor tang cagar der bea undang undang nomor tahun tentang agi tpa ann sen paha au, lembaran negara republik indonesia tahun pa, nomor tambahan lembaran negara republik indonesia kong pena nomor undang undang. undang undang og. pemerintahan daerah daratan kena bli mel tahun nomor tambahan energi eentang perubahan kedua atas undang undang si sobek tentang pemerintahan daerah tahun nomor embangan pariwisata daerah bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata adalah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten melawbangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, objek dan daya tarik wisata yang disingkat otw adalah segala sesuatu menjadi sasaran pariwisata. puti ti, kawasan pengembangan pariwisata adalah suatu kawasan yang dalamnya terdapat beberapa objek dan daya tarik wisata. ken bona, rencansanserang skala prioritas pengembangan pariwisata menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata daerah. hak dag bab iukaa ya, daerah, menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata daerah, 'd.pengembangan pariwisata daerah mempunyai fungsi pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, sikdan pemanfaatan kawasan otw, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi kawasan, penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata, penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota. pengembangan pariwisata daerahsecara lebih mendetail. pengembangan pariwisata daerah berlaku dalam jangka waktu tahun sampai dengan tahun. pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksudkan:melihara keadaan ketertiban dan ketentraman. garis garis strategi mengembangkan pariwisata daerah adalah sebaga" a33 berikut: pel nee menumbuhkan. ben ran menumbuhkan dan meningkat harakat melawi terutama yang meme kabupaten esa pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam meningkatkan kualitas kehidupan bang: meningkatberlaku, menjadikan kabupaten melawi sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional d permintaan pasar dengan kontes yang tersedia, menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antarngembangan pariwisata,: pengembangan pasar pariwisata. bagian pertama penetapan kawasan pengembangan pariwisata (kpp) sia kawasan pengembangan pariwisata daerah dibagi dalam (empat) kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: b:. serah kawasan pengembangan pariwisata dengan tema wisata alam igayaitu danau, kun hutan, wisata alam wisata budaya dan wisata buatan: aaa hak menata kawasan. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten melawi terutama yang bergerak dibidang paerjuisata terhadap peran penting pariwisata dalan meningkatkan kualitas kehidupan beramdan kelembagaan yang secara turun temurun ciprakdekan gan dipelihara, meningkatan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan igoman secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan pra terhadap norma dan nilai nilai berlaku, menjadikan kabupaten melawi sebagai daerah tujuan wisata masa dan internasional dan orientasi pengembangan wah permana alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan keras perjensata lain sebagai pendamping, berdasarkan kesimbergn permintaan pasar dengan kontes yang tersedia, mendapatkan hubungan yang harmonis antar manusa canpenetapan kawasan pengembangan pariwisata., bagian pertama gr penetapan kawasan pengembangan pariwisata (kpp) kawasan pengembangan pariwisata daerah dibagi dalam tempat kawasan pengembangan. kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada #va akan adalah sebagai berikut: aan. dengan wisata alam mencakup wilayah otw yaitu danadanau mencakup wilayah otw yang ada kabupaten melawi: cc.seluruh peninggalan sejarah yang ada kabupaten melawi,, tugu, kraton, makam dan rumah adat mencakup wilayah otw. peta kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksudkanan undangan yang berlaku. bagian kedua usaha pariwisata usaha pariwisata digolongkan kedalam: usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata. paragraf usaha pariwisata usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan jasa pak pelayanan, dan jasa penyelenggaran pariwisata. usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis jenis usaha jasa. jasa biro perjalanan wisata: jasa impresario: cc. jasa informasi pariwisata: jasa konsultan pariwisata. pemerintah daerah dapat menempatkan jenis usaha pariwisat bidang seni dan olahraga. penyelenggar (l) usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan usaha konsultasi kegiatan pembangunan dan mengelola objek serta objek dan daya tarik wisata dapat dikelompodan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisatakontes(l) usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan pengelolaan dan penyediakan dalam diarahkan mencapai sasaran kualitas tertentu sesuai kontesdengsanga penyediaan sarana wisata tirta. api pemerintah penyediaan dan pelayanan makan dan minum. usaha penyediaan makan minum sebagaimana dimaksud l)bahan khusus atau sebagaiserta lainnyasebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mem jalur jalur wisata baru. bagian ketiga sumber daya manusia pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatan profesionalisme bidang pariwisata. peningkatan profesionaldan swasta. bagian pembinaan, pengawasan, pengamanan dan penyediaan fasilitas. pengelolaan perkan undangan yang berlaku, b.penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang perkmoney changer. bagian keenam lingkungan perkembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan perundangan undangan yang berlaku, usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan naarkembangan pasar pariwisata perk. peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyrakat. tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata dapat disediakan dan diusahakan oleh swasta. pengembangan produk pariwisata dan pasar pariwisata dapat dilakukan oleh perseorangan, koperasi dan badan hukum. bab pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rida terbentuk program pengembangan pariwisata mapun bersama sama pengendalian pelaksanaan rida diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam diselenra ara hara pelaksanaan dan pengendalian sebagai mana yang dimaksud dalam po, arga dilaksanakan oleh dinas organisasi perangkat daerah yang. z017 span bulan melawi, panji diundangkan nanga pinoh pada tanggal januari zo18 sekretaris daerah kabupaten melawi aan tea ro, ivo titus mulyono lembaran dae kabupaten melawi tahun mamo noref. peraturan daerah kabupaten melawi, provinsi kalimantan barat |
ptwilayah batam serta pulau pulau kecil sekitarnyan nyiatam. bab pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebasa3 ny) nyi sat presiden republik indonesia dan pulau galang barualam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batota batam. bab ketentuan peralihanhak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan otorita pengembangan daerah industri pulau batam dan hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan pemerintah kota batam yang berada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam sebagaimana dimaksud pada beralih kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan yan pan "aa n97 ray, presiden republik indonesia pelabuhan bebas batam sesuai dengan peraturan perundang undangan. hak hak yang ada diatas hak pengelolaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. untuk perpanjangan pembaharuan hak setelah hak sebagaimana dimaksud pada berakhir, akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab iii ketentuan penutupotorita pengembangan daerah industri pulau batam dan pemerintah kota batamatam ditetapkan paling lambat pada tanggal desember sebelum terbentuknya badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kota batam dengan otorita pengembangan daerah industri pulau batam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. yan aa na,atamatam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. letak geografis batamatamatam dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. selain itu dengan posisi batamatam juga tersedia lahan, infrastruktur dan industri pendukung yang memadaiatampan aa na, sat presiden republik indonesia d cukup jelas. cukup jelas. hak pengelolaan yang menjadi wewenang pemerintah kota batam beralih kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam setelah terjadi pelepasan hak pengelolaannya oleh pemerintah kota batkknfungsi dan efektifitas lembaga kerja sama tripartit diperlukan adanya keseimbangan komposisi antarunsur dan kecukupan jumlah keanggotaan serta kesempatan yang lebih luas untuk menjadi anggota, bahwag sen het. beberapa ketentuan dalamlembaga. lan aw) nun taat kp. lembaga kerja sama tripartit sektoral, yang selanjutnya disebut lks tripartit sektoral,pemerintah, organisasi pengusaha sektor usaha tertentu, dan serikat pekerja serikat buruh sektor usaha tertentupaling banyak (empat puluh limakomposisi. man, gen sen het pekerja serikat buruh masing masing paling banyak (lima belas) orang. komposisi keterwakilan lks tripartit nasional sebagaimana dimaksud pada dengan perbandingan (satu) unsur pemerintdannasionalmea nag n17frangg@terikat pekerja serikat buruh. ketua lks tripartit nasionaleanggotaan lks tripartit propinsi terdiri dari unsur perangkat pemerintah propinsisusunan keanggotaan lks tripartit propinsi terdiri dari: ketua merangkap anggota, dijabat oleh gubernurnun kp.eberapapaling banyak (dua puluh tujuhpropinsi, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja serikat buruh masing masing paling banyak (sembilan) orang. komposisi keterwakilan lks tripartit propinsi sebagaimana dimaksud pada dengan perbandingan (satu) unsur perangkat pemerintah propinsin17 sen het ketentuan dihapus. ketentuan huruf huruf huruf dan huruf diubah dan ditambah (satu) baru sehingga berbunyi sebagai berikut: . untuk dapat diangkat dalam keanggotaan lks tripartit propinsiinstansi pemerintah propinsi terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah propinsipropinsian yan ata n17 sen het keanggotaan lks tripartit kabupaten kota terdiri dari unsur perangkat pemerintah kabupaten kotaketentuan. susunan keanggotaan lks tripartit kabupaten kota terdiri dari:kabupaten kota yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah kabupaten kota yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan, dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuha nag nx) snn hetkota sebagaimana dimaksud pada dengan perbandingan (satu) unsur perangkat pemerintah kabupaten kotahuruf dan hurufkabupaten kotakan sen het kabupaten kota yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan dan atau instansi pemerintah kabupaten kota terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten kotakotalks tripartit kabupaten kotasusunan keanggotaan terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang sin mewakili unsur pemerintah perangkat pemerintah daerah propinsi perangkat pemerintah daerah kabupaten kota, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja serikat buruh. jumlah anggota lks trigaf2it jufikkhoral. nasional, lks tripartit sektoral propinsi dan lks tripartit sektoral kabupaten kota dalam susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada paling banyak: (lima belas) orang anggota untuk lks tripartit sektoral nasional, (dua belas) orang anggota untuk lks tripartit sektoral propinsi, (dua belas) orang anggota untuk lks tripartit sektoral kabupaten kota. diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab yang berbunyi sebagai berikut: bab ketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, lks tripartit yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun. bagi lks tripartit yang telah terbentuk sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini dapat menjalankan tugasnya sampai terbentuknya lks tripartit sesuai dengan peraturan pemerintah ini. mea nag sen hetyumum upaya yang ditempuh untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam penyusunan kebijakan pemerintah. dengan upaya tersebut, maka kebijakan yang ditetapsejalan dengan prinsip kebersamaan maka keseimbangan peran masing masing unsur dalam lks tripartit perlu diwujudkan dalam bentuk keterwakilan masing masing unsur dalam komposisi keanggotaan. oleh karena itu maka ketentuan komposisi perbandingan yang semula diubah menjadi dalam rangka meningkatkan efektifitas, peran dan fungsi lks tripartit maka dibutuhkan jumlah keanggotaan yang cukup, sehingga jumlah keanggotaan lks tripartit perlu ditambah dengan tetap memperhatikan karakteristik perekonomian serta kemampuan penganggaran. dalam kenyataannya tidak semua unsur dapat memenuhi persyaratan administrasi keanggotaan khususnya persyaratan pendidikan, sehingga diubah menjadi serendah rendahnya sekolah menengah atas sma) sederajat. dengan . nyi ny) sat dengan perubahan peraturan pemerintah ini, maka diharapkan lks tripartit dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan optimal. peraturan pemerintah ini antara lain memuat: perubahan komposisi dan jumlah keterwakilan keanggotaan lks tripartit, perubahan persyaratan keanggotaan lks tripartit, cc. penambahan bab ketentuan peralihan. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor |
mean, wissen wat cpi jasa tirta, adalahsesuai deng. ny) wat presiden republik indon. (men dag cpi presiden republik indonesiarangka melaksanakandalam rangka pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada meliputi wilayah sungai kali brantas dan wilayah sungai bengawan solo secara utuh dari hulu sampai hilir. wilayah kerja perusahaanpada meliputi wilayah sungai kali brantas, pada (empat puluh) sungai yaitu kali brantas, kali among, kali lesti, kali metrobeserta prasarana sumber daya air yang telah diserahoperasikan kepada perusahaan. wilayah . men, "ar n17 presiden republik indonesia wilayah sungai bengawan solo, pada (dua puluh lima) sungai yaitu sungai bengawan solo, lawas, beserta prasarana sumber daya air yang telah diserahoperasikan kepada perusahaan. perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usul menteri teknis dan pertimbangan menteri. bagian ketiga tugas dan tanggung jawab tugas dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan pengusahaan sumber daya air pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pelayanan sumber daya air dalam rangka pemanfaatan sumber daya air permukaan oleh pengguna, pemberian jaminan pelayanan sumber daya air kepada pengguna melalui pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan prasarana sumber daya air yang memberikan manfaat langsung, dan cc.usahaan sumber daya air. tugas dan tanggung jawabdalam meliputi: pelaksanaan operasi atas prasarana sumber daya air yang telah diserahoperasikan kepada perusahaan, pelaksanaan. men, "ar nya ny) gua presiden republik indonesia pelaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputi pemeliharaan rutin, berkala, dan perbaikan kecil prasarana sumber daya air yang telah diserahoperasikan kepada perusahaan, cc. pelaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputi pemeliharaan rutin, berkala, dan perbaikan kecil sumber air yang telah diserahoperasikan kepada perusahaan, membantu pemerintah menjaga dan mengamankan sumber air dan prasarana sumber daya air untuk mempertahankan kelestariannya sesuai dengan kemampuan perusahaan, pemeliharaan darurat sumber air dan prasarana sumber daya air yang telah diserahoperasikan kepada perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaanpemantauan evaluasi kuantitas air dan evaluasi kualitas air pada sumber air yang menjadi tanggung jawab perusahaan, penyebarluasan hasil pemantauan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada pengguna sumber daya air, masyarakat, dan pemilik kepentingan, bersama pengelola sumber daya air lainnya, dangunaan sumber daya air. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sesuai dengan standar operasi dan pemeliharaan yang ditetapkan oleh menteri teknis. pengusahaan sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan tetap mengutamakan prinsip keselarasan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air. pelaksanaan . elang ba) "ar nya ny) presiden republik indonesia pelaksanaan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada wajib memprioritaskwilayah kerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pembinaan teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri teknis. perusahaan melakukan pemeliharaan darurat sumber air, prasarana sumber daya air, dan prasarana lain wilayah kerja pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan kemampuan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. perubahan terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada dan baik berupa penambahan maupun pengurangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam:. man peta n17 wat cpi presiden republik indonesiaterhadapyang telah diserahoperasikan kepada perusahaan dalam rangka menjalankan pelayanan umum yang menjadi tugas pemerintah pada wilayah sungai kali brantas dan bengawan solo, pemeliharaan, dan pengamanaset pemerintah selain prasarana sumber daya air. presiden republik indonesia terhadap aset pemerintah yang telah diserahoperasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengusahaan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air,. man ba) n17 eat cpi presiden republik indonesia apabila penugasan sebagaimana dimaksud pada menurut kajian secara finansial tidak layak bagi perusahaan. mulan "ar n17 presiden republik indonesiaperusahaan berkedudukan dan berkantor pusat kota malang provinsi jawa timur. n17 eat cpi presiden republik indonesiasumber daya airkegiatan usaha utam, sumber daya energi, jasa konsultansi, jasa konstruksi, ekobisnis, pusat pelatihan, usaha pertanian, jasa penyewaan, dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikuasai perusahaan. bagian ketiga. n17 eat cpi30. (tiga puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian: sejumlah rp15. (lima belas miliar rupiah), berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perusahaan umum perum) jasa tirta surat menteri keuangan nomor mk. perihal penetapan modal perum jasa tirta per januari keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang penetapan modal perusahaan umum perum) jasa tirta per januari sejumlah rp2. (dua miliar lima ratus juta rupiah), berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor kmk. skor tentang otorisasi anggaran belanja pembangunan tahun dan sejumlah rp13.. yan ya ny) wat presiden republik indonesia. n47 ny, ny) wat presiden republik indonesia. man peta n17 wat cpi presiden republik indonesiasebagai pelaksana tugas anggota direksiberakhir masa jabatan tersebut dapat diangkat oleh menteri sebagai pelaksana tugas anggota direks. eat cpi presiden republik indonesia dalam hal seluruh jabatan direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan menteri belum mengangkat penggantinya, semua anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat diangkatya ny) wat presiden republik indonesia. ben presiden republik indonesi. n13 ba) "ar n17 cpi presiden republik indonesia. man ba) n17 wat cpi presiden republik indonesiadilakukan dengan ketentuan, cc. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf. man pelan presiden republik indonesiamen, wissen presiden republik indonesia. mean n17 cpi presiden republik indonesiapipa ba) "ar cpimean ny) wat cpi presiden republik indonesia. men, "ar n17 presiden republik indonesiamean n17 cpi presiden republik indonesia. taka cpi presiden republik indonesian13 ba) "ar n17 presiden republik indonesia pembagian tugas dan kewenangan setiap anggota direksi ditetapkan oleh menteri.. men, pan cpi presiden republik indonesiawat. "ar nya ny) wat presiden republik indonesiaman pemain presiden republik indonesi. man ba) n17 kunberakhir masa jabatan tersebut dapat diangkat oleh menteri sebagai pelaksana tugas anggota dewan pengawasseluruh jabatan anggota dewan pengawassudah harus mengangkat anggota dewan pengawas untuk. tan wat cpitersebut dapat diangkat oleh menteri sebagai pelaksana tugas anggota dewan pengawas olehlan pan presiden republik indonesiany). yan ya ny) wat presiden republik indonesiasan n13 ba) "ar presiden republik indonesia. mean cpi: mengusulkan auditor eksternal kepada menteri, membuat. lan "ar nya ny) wat presiden republik indonesiasetiap anggota dewan pengawas wajib dengan itikad baik, penuh kehati hatian,. ya ny) presiden republik indonesia. man "ar n17 presiden republik indonesia. ya ny) wat presiden republik indonesia. sea n47 ny, presiden republik indonesiapaling sedikit. men, "ar n17 presiden republik indonesia. pkn, ya ny) presiden republik indonesia. n13 ba) "ar n17 cpi presiden republik indonesia direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada dewan pengawas paling lamcc. ny) wat cpi presiden republik indonesia. san n13 ba) "ar n17 presiden republik indonesiasuai deng"ar n17en, mesin wat presiden republik indonesia. yan ya ny) wat presiden republik indonesia. mulan "ar wat presiden republik indonesia. man pan ka)anggota direksi pada badan usaha milik negara lain, atau anggotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.. man "ar n17 wat cpi presiden republik indonesiasesuai dengtentang. ba) "ar n17 wat presiden republik indonesia, akuntabel. distribusi presiden republik indonesia cc. akuntabel,,presiden wilayah bintainn4z taintan., ulang pun ya ny uin presiden republik indonesibintabintan dan rencana tata ruang wilayah kota tanjung pinang. pada saat peraturan pemerintah ini mulaibintan dan pemerintah kota tanjung pinangintayan n4z ny) tar wn mta n4intaintan menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. letak geografisintan dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. selain itu dengan posisi bintaintaintauan way, jasa penyelenggaraan lokakarya atau seminar, cc. jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan pengembangan kompetensi, penjualan bahan ajar pendidikan dan pelatihan, jasa sewa sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan, dan jasa pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara, manajemen, dan akuntansi yang berasal dariperjanjiankonsumsi, akomodasi, dan atau transportasi. biaya konsumsi, akomodasi, dan atau pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor pembentukan auditor terampil per peserta pembentukan auditor ahli per peserta pindah jalur per peserta penentangan ketua tim per peserta penentangan pengendali teknis per peserta penentangan pengendali mutu per peserta pendidikan dan pelatihan teknis substansi auditorii. jasa penyelenggaraan lokakarya atau seminar lokakarya (workshop) hari per peserta lokakarya (workshop) hari per peserta lokakarya . jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif lokakarya (workshop) hari per peserta seminar hari per peserta ill. jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan pengembangan kompetensi penilaian potensi psikosis laporan pendek per orang psikosis laporan panjang per orang penilaian kompetensi assessment center hari per orang assessment center hari per orang pengembangan kompetensi development center per orang team building per orangper paket digital jasa sewa sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan aula gedung umum per jam pegawai purnabhakti badan per jam pengawasan keuangan dan pembangunan aula gedung umum per jam pegawai purnabhakti badan per jam pengawasan keuangan dan pembangunan ruang . jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif ruang kelas perjam fasilitas outbound per orang paket laboratorium komputer unit) per jamwilayah karimukarimukarimun. dengan peraturan pemerintah ini, kawasan karimukarimun sebagaimana dimaksud pada meliputi sebagian dari wilayah pulau karimun dan seluruh pulau karimun anak. yan n4z wat presiden republik indonesiakarimukarimun.karimunkarimuulang pkn wkarimukarimun menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. letak geografis karimurimurimun dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. selain itu dengan posisi karimukarimukarimucukup jelas. yan uan w. jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas obat dan makanan meliputi penerimaan dari: jasa pendaftaran dan evaluasi, jasa inspeksi sarana produksi produk impor, jasa sertifikasi, jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa pelatihan laboratorium, jasa uji profisiensi, penjualan baku pembanding dan hewan uji, dan kerjasama penelitian bidang obat dan makanan dengan pihak lain.inspeksi sarana produksi produk impor dan jasa kalibrasi berupa kalibrasi in situasa pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf yang berkaitan dengan kejadian luar biasa atau bencana dikenakan tarif sebesar rp0, (nol rupiah). seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas obat dan ma obat dan ma. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kalibrasi in situ adalah kalibrasi yang dilakukan tempat peralatan tersebut berada. . a cukup jelas. yang dimaksud dengan kejadian luar biasa atau bencana adalah yang sesuai denganjenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif jasa pendaftaran dan evaluasi obat dengan zat aktif baru, produk biologi, per item kombinasi baru. obat baru atau produk biologi yang sudah per item terdaftar dengan indikasi dan atau sosiologi baru,bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, dan kekuatan baru. obat baru atau produk biologi dengan per item kekuatan, bentuk sediaan, besar dan jenis kemasan lain yang didaftarkan bersamaan dengan nomor atau obat copy dengan nama dagang. per item obat copy dengan nama dagang yang per item memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi). obat copy dengan nama generik. per item obat copy dengan nama generik yang per item memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi). obat dengan bentuk sediaan baru atau per item kekuatan baru yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik. perubahan mutu dan atau penandaan yang per item mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik. obat dengan perubahan pendaftar per item produsen dan perubahan komposisi. variasi. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif variasi yang memerlukan evaluasi aspek per item mutu dan atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik. variasi yang memerlukan evaluasi mutu per item dan atau penandaan yang tidak mempengaruhi aspek keamanan, variasi ukuran kemasan, perubahan desain kemasan. evaluasi permohonan obat pengembangan per item baru. evaluasi permohonan uji klinik. per item evaluasi permohonan uji bioekivalensi. per item evaluasi iklan obat. per versi per iklan pra registrasi. per item registrasi ulang (setiap tahun). per item registrasi ulang obat generik per item (setiap tahun). obat tradisional baru, obat tradisional per item dengan bentuk sediaan baru, indikasi baru sosiologi dan dosis baru, yang mengandung implisit bukan dari tanaman indonesia. obat tradisional baru, obat tradisional dengan indikasi baru, bentuk sediaan baru, sosiologi dan dosis baru, yang mengandung implisit dari tanaman indonesia, dalam bentuk sediaan: pil, tablet, kapsul, cream, gel, salep, per item supossitoria, cairan obat dalam. pajangan, serbuk, param, rilis, dodol, per item tabel, cairan obat luar. produk fitofarmaka. per item obat herbal berstandar. per item evaluasi dokumen uji pra klinik per item evaluasi dokumen uji klinik. per item suplemen . jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif suplemen makanan baru, suplemen per item makanan dengan indikasi baru, bentuk sediaan baru, sosiologi dan dosis baru. obat kuasi baru, obat kuasi dengan indikasi baru, bentuk sediaan baru, sosiologi dan dosis baru: dengan bahan aktif seperti method, per item camphor, methyl salisilat dan sejenisnya. dengan bahan aktif selain method, per item camphor, methyl salisilat dan sejenisnya. pra registrasi obat tradisional, obat herbal per item berstandar, fitofarmaka, suplemen makanan, dan obat kuasi. pendaftaran ulang, pendaftaran khusus untuk eksporyang bukanndaftaran . jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pendaftaran variasi penambahan rasa, warna, jenis kemasan, perubahan komposisi formularubahan klaim pada penandaan yang per item tidak mempengaruhi aspek khasiat dan keamanan. perubahan klaim pada penandaan yang per item mempengaruhi aspek khasiat dan keamanan. perubahan nama pabrik atau nama pemberi lisensi dengan perubahan status kepemilikan: obat tradisional mengandung implisit dari tanaman indonesia dalam bentuk sediaan: pajangan, serbuk, param, piles, per item dodol, tabel, cairan obat luar. pil. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifperubahan nama importir, dengan per item perubahan status kepemilikan. evaluasi iklan obat tradisional, obat herbal per versi per berstandar, fitofarmaka, suplemen media makanan, dan obat kuasi. krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, per item minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki dan lain lain). dreams, emission, notions, gels and oils for the skin (hands, face, feet, etc)). masker wajah (kecuali produk feeling per item mengelupas kulit secara kimiawi). face mask with the exception chemical feeling products). alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk). per item minted bases liquids, passes, powers). bedak untuk rias wajah, bedak badan, per item bedak antiseptik dan lain lain. make up powers, after bath powers, genic powers, etc.). sabun mandi, sabun mandi antiseptik dan per item lain lain. toilet soaps, deodoran soaps, etc.). parfum. parfum, toilet waters dan eau cologne. per item perfume, toilet waters and eau cologne). sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, per item minyak, gel dan lain lain). bath and shower preparations (salts, forms, oils, gels, etc.)). sediaan depilatori. per item depilatories). deodoran dan anti perspirant. per item deodoran and anti perspirants). sediaan rambut. per item hair care product). sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan per item kental, dan lain lain). shading products (dreams, foam, lotion, etc)). sediaan rias mata dan sediaan rias wajah. per item make product for eye and make product). sediaan pembersih rias wajah dan mata. per item product for removing from the face and the eyes). sediaan perawatan dan rias bibir. per item products intended for application the lips). sediaan perawatan gigi dan mulut. per item products for care teeth and the mouth). sediaan untuk perawatan dan rias kuku. per item products for nail care and make up). sediaan untuk organ kewanitaan bagian per item luar. products external intimate hygiene). sediaan mandi surya dan tabir surya. per item sunbathing products). sediaan. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa per item berjemur. products for tanding without sun). sediaan pencerah kulit. per item skin widening products). sediaan anti wrinkle. per item anti wrinkle products). pendaftaran ulang kosmetik. per item kosmetik yang sudah terdaftar, dengan per item perubahan nama dan atau alamat produsen dan pemberi lisensi, dengan perubahan status kepemilikan. kosmetik yang sudah terdaftar, dengan per item perubahan nama dan atau alamat distributor dengan perubahan status kepemilikan. variasi yang memerlukan evaluasi per item penandaan yang mempengaruhi aspek manfaat keamanan. variasi yang memerlukan evaluasi per item penandaan yang tidak mempengaruhi aspek manfaat keamanan. perubahan formula atau komposisi per item termasuk persentase bahan bermanfaat sejenis dan bahan tambahan tanpa merubah spesifikasi produk. perubahan nama produsen tanpa per surat perubahan status kepemilikan. perubahan nama dan atau alamat per surat distributor tanpa perubahan status kepemilikan. produk pangan khusus dan olahan tertentu per item. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif produk susu dan hasil olahannya. per item produk susu fermentasi, susu pasteurisasi, per item krim. produk daging, unggassirup. per item coklat bubuk, coklat instan, coklat padat, per itemjagung per itemrempah rempah, per itemevaluasi perubahan produk: perubahan nama dan atau alamat per surat perusahaan importir distributor. perubahan nama dagang, perubahan per item desain kemasan, perubahan dan atau penambahan isi berat bersih, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu dan lain lain perubahan sejenisnya. perubahan. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif perubahan produk berupa perubahan komposisi, pencantuman dan atau perubahan informasi nilai zi, perubahan dan atau penambahan klaim dan lain lain perubahan sejenis untukper item dalam kaleng, buah sayur dan hasil olahannya dalam kaleng. produk pangan hasil rekayasa per item genetik,. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifpendaftaran ulangil.il. jasa. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif ii. jasa inspeksi sarana produksi produk impor evaluasi dokumen pra inspeksi. per item audit sarana. per orang per hari evaluasi dokumen hasil inspeksi luar per item negeri iii. jasa sertifikasi sertifikasi cara pembuatan obat yang baik pob): baru. per sertifikat per bentuk sediaan perubahan: nama perusahaan, nama alamat. per sertifikat per bentuk sediaan fasilitas produksi non steril yang per sertifikat sudah ada. per bentuk sediaan fasilitas produksi steril yang sudah per sertifikat ada.). sediaan perpanjangan sertifikat pob (setiap per sertifikat tahun). per bentuk sediaan sertifikasi cara distribusi obat yang baik cdot): pedagang besar farmasi pbf): vaksin dan produk biologi lainnya. per sertifikat narkotika. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif narkotika. per sertifikat obat lainnya. per sertifikat pedagang besar bahan baku farmasi per sertifikat bbb) pedagang besar farmasi penyalur bahan baku obat pbf pbb). perubahan (nama perusahaan, alamat, per sertifikat gudang, penambahan kantor). perpanjangan sertifikat cdot (setiap per sertifikat tahun). sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik cdot): industri obat tradisional per sertifikat per bentuk sediaan industri bahan baku obat tradisional ekstraobat tradisional: per sertifikat au, per bentuk sediaan perubahan . jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifsertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik: industrimenengah. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif perpanjangan sertifikasi per tahun. per sertifikat per bentuk sediaan sertifikat cara pembuatan pangan yang baik: industri besarmenengahkecil per jenis pangan surat persetujuan pendaftaran produsen per surat bahan tambahan pangan. sertifikasi ekspor dan impor: surat keterangan impor: bahan baku. per item produk produk . jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif produk pangan. per item produk bahan tambahan. per item produk surat keterangan ekspor. per item certificate free sale, certificate produk pharmaceutical product, health certificate). surat keterangan penerapan pob. per surat surat keterangan hygiene sanitasi. per sertifikat per jenis pangan iv. jasa pengujian uji fisika: tablet, kapsul, pil: uji organoleptik. per pengujian uji kekerasan. per pengujian uji ketegasan. per pengujian uji waktu hancur tablet atlet per pengujian kapsul pil. uji waktu hancur tablet atlet per pengujian kapsul pil salut enterica. uji diskusi. per tahap pengujian uji keseragaman bobot. per pengujian serbuk padat: uji organoleptik. per pengujian uji makroskopik. per pengujian uji. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif uji mikroskopik. per pengujian uji keseragaman bobot. per pengujian mujizat larut dalam air. per pengujian uji zat larut dalam pelarut organik per pengujian (eter, kloroform, dan lain lain). uji daya serap. per pengujian uji kesempurnaan pelarut. per pengujian uji kadar air secara destilasi. per pengujian uji kadar air secara titrasi. per pengujian gravimetri (termasuk penetapan per pengujian susut pengeringan). destruksi kering (kadar abu sisa per pengujian pemijahan). destruksi basah (kadar abu sisa per pengujian pemijahan). destruksi kering dengan microwave per pengujian (kadar abu sisa pemijahan). destruksi basah dengan microwave per pengujian (kadar abu sisa pemijahan).rotasi optik. per pengujian uji fluoresensi. per pengujian cc. semi. semi solida: uji bobot jenis. per pengujian uji kekentalan. per pengujian uji suhu beku. per pengujiankeseragaman bobot. per pengujian uji isi minimum. per pengujian uji partikel logam (dalam salep per pengujian mata). uji bobot tuntas. per pengujian cairan: uji bobot jenis. per pengujian uji kejernihan larutan. per pengujian uji volume perpindahan. per pengujian uji penetapan volume injeksi dalam per pengujian wadah. uji kekentalan (viskositas). per pengujian uji osmosis cairan infus injeksi. per pengujian uji rotasi optik. per pengujian uji indeks bias. per pengujian uji dengan kertas lakmus per pengujian indikator universal. uji. uji dengan meter. per pengujian ujijarak destilasi. per pengujian uji partikel asing dalam injeksi. per pengujian ekstraksi cair cair, komponen. per pengujian ekstraksi cair cair, komponen per pengujian kali pengulangan. ekstraksi cair cair, komponen atau per pengujian lebih. ekstraksi cair cair, komponen, per pengujian kali pengulangan. ekstraksi padat cair spe). per pengujian ekstraksi padat cair dengan per pengujian immunoaffinity column. destilasi tunggal. per pengujian destilasi bertingkat. per pengujian uji kimia: uji reaksi warna. per senyawa reaksi hidrolika dengan enzimatik. per senyawa reaksi hidrolika dengan asam basa. per senyawa uji batas logam berat. per pengujian uji volumetrik, kecuali argentometri. per pengujian uji volumetrik argentometri. per pengujian uji volumetrik dengan potensiometer per pengujian (kecuali argentometri). uji. uji volumetrik argentometri dengan per pengujian potensiometer. uji spektrofotometri uv. per pengujian uji spektrofotometri vis. per pengujian uji spektrofotometri uv vis dengan per pengujian privatisasi. il. uji spektrofotometri per pengujian uji spektrofotometri dengan privatisasi. per pengujian uji spektrofotometri infra merah. per pengujian oo. uji spektrofotometri serapan atom. per senyawa uji ics. per senyawa uji ics ms. per senyawa uji kimia fisika: uji kromatografi kertas dimensi. per pengujian uji kromatografi kertaengan per pengujian densitometer. uji kromatografi gas. per pengujian uji kromatografi gas dengan privatisasi. per pengujian uji kromatografi gas dengan spektor per pengujian massa. uji kromatografi gas dengan spektor per pengujian massa diprivatisasi. uji. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif uji kromatografi gas dengan spektor per pengujian massa spektor massa. uji kromatografi gas dengan spektor per pengujian massa spektor massa diprivatisasi. il. uji kromatografi cair. per pengujian uji kromatografi cair dengan privatisasi. per pengujian uji kromatografi cair dengan spektor per pengujian massa. oo. uji kromatografi cair dengan spektor per pengujian massa diprivatisasi. uji kromatografi cair dengan spektor per pengujian massa spektor massa. ga. uji kromatografi cair dengan spektor per pengujian massa spektor massa diprivatisasi. uji kromatografi cair persepsi gel. per pengujian uji kromatografi cair dengan detektor per pengujian else. uji elektroforesis. per pengujian uji elektroforesis kapiler. per pengujian uji elisa. per pengujian uji dengan smoking machine. per pengujian uji kondom: uji daya letup. per pengujian uji kebocoran kondom. per pengujian uji dimensi kondom. per pengujian uji jumlah pelumas dalam kondom. per pengujian uji. uji kerapatan kemasan. per pengujian uji identifikasi spermatosid. per pengujian uji penetapan kadar spermatosid. per pengujian uji mikrobiologi: potensi dan stabilitas: uji efektivitas pengawet. per pengujian uji koefisien fenol. per pengujian uji potensi antibiotik. per pengujian uji stabilitas cara penyaringan. per pengujian uji stabilitas langsung. per pengujian sampel pangan: uji angka lempeng total pangan. per pengujian uji angka kapang khamir pangan. per pengujian uji angka koliform pangan. per pengujian uji angka enterobacteriaceae pangan. per pengujian uji angka enterococcus pangan. per pengujian uji staphylococcus aureus pangan. per pengujian uji angka bakteri aerob pedofil per pengujian pembentuk spora dalam makanan dan minuman. uji bacillus cereus pangan. per pengujian uji clostridium perfringens pangan. per pengujian uji coli pangan. per pengujian uji. uji enterobacter sakazakii pangan. per pengujian uji listeria monocytogenes pangan. per pengujian uji mpn koliform pangan focal koliform per pengujian pangan. uji mpn coli pangan. per pengujian uji salmonella pangan. per pengujian uji staphylococcus aureus pangan. per pengujian uji staphylococcus faecalis pangan. per pengujian uji embrio cholerae pangan. per pengujian uji embrio parahaemolyticus pangan. per pengujian sampel kosmetik: uji angka lempeng total kosmetik. per pengujian uji angka kapang khamir kosmetik. per pengujian uji bacillus anthracis kosmetik. per pengujian uji candida albicans kosmetik. per pengujian uji clostridium perfringens kosmetik. per pengujian uji clostridium tetani kosmetik. per pengujian uji efektivitas pengawet kosmetik. per pengujian uji pseudomonas aeruginosa kosmetik. per pengujian uji staphylococcus aureus kosmetik. per pengujian sampel obat tradisional: uji angka lempeng total obat per pengujian tradisional. uji. uji angka kapang khamir obat per pengujian tradisional. uji bacillus anthracis obat tradisional. per pengujian uji clostridium perfringens obat per pengujian tradisional. uji clostridium tetani obat tradisional. per pengujian uji coli obat tradisional. per pengujian uji pseudomonas aeruginosa obat per pengujian tradisional. uji salmonela obat tradisional. per pengujian uji staphylococcus aureus obat per pengujian tradisional. uji biologi, biokimia klinik, farmakologi: uji potensi vaksin polio bets). per pengujian uji potensi dan stabilitas vaksin polio per pengujian bets). uji potensi vaksin campak bets). per pengujian uji potensi dan stabilitas vaksin campak. per pengujian uji potensi vaksin bcg. per pengujian uji potensi dan stabilitas vaksin bcg. per pengujian uji kapasitas vaksin bcg. per pengujian uji identifikasi vaksin bcg. per pengujian uji potensi vaksin pertussis. per pengujian j . uji potensi vaksin tetanus. per pengujian uji potensi vaksin difteri. per pengujian uji. il. uji potensi vaksin rabies. per pengujian uji potensi vaksin hepatitis secara per pengujian vivo. uji potensi vaksin hepatitis secara per pengujian vitro. oo. uji potensi anti serum tetanus. per pengujian uji potensi anti serum difteri. per pengujian ga. uji potensi vaksin influenza. per pengujian uji pirogenitas. per pengujian uji iritasi kulit. per pengujian uji iritasi mata. per pengujian uji sensititasi. per pengujian uji toksisitas akut. per pengujian uji toksisitas abnormal vaksin. per pengujian uji toksisitas khas vaksin pertussis per pengujian mwt). uji toksisitas khas difteri tetanus. per pengujian uji toksisitas khas tetanus. per pengujian aa. uji injeksi sistematik. per pengujian bb. uji endotoksin bakteri. per pengujian cc. uji mikrobakterium vaksin bcg. per pengujian dd. uji iritasi mukosa vagina kelinci. per pengujian ee. pembacaan ulang preparat nvt (second per pengujian reading) tipe ff. pembacaan ulang preparat nvt (second per pengujian reading) tipe atau gg. sertifikasi kelulusan produk vaksin per pengujian bets) uji. uji bioteknologi. uji identifikasi gen sisipan pada gmo. per sampel uji identifikasi dna spesifik spesies per sampel hewan. uji identifikasi dna spesifik spesies per sampel tanaman. uji identifikasi dna spesifik spesies per sampel bakteri. jasa kalibrasi kalibrasi in situ. autoclave tekanan. per unit autoclave temperatur. per unit disintegration tester. per unit dissolution tester temperatur. per unit dissolution tester kecepatan putaran per unit (rpm). inkubator per titik ukur laminar air flow cabinet hitung partikel. per unit laminar air flow cabinet kecepatan aliran per unit udara. waterbath. per titik ukur lemari asam. per unit oven per titik ukur meter. per unit pressure gauge bar. per unit spektrofotometer ketepatan fotometrik. per unit oo. spektrofotometer ketepatan panjang per unit gelombang. tanur (muscle furnace) per unit ga. timbangan . jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif g . timbangan analitik. per unit timbangan mikro. per unit timbangan semi mikro. per unit timbangan presisi (top loading). per unit alat dikalibrasi poin: batu timbang e2. per unit batu timbang f1. per unit alat gelas. per titik ukur pipet piston. per titik ukur termohigrometer. per unit termokopel recorder. per chanel termometer cairan dalam gelas per unit vi. jasa pelatihan laboratorium pelatihan teknis analisis sediaan farmasi dan per orang pangan secara mikrobiologi. pelatihan teknis analisis obat dan makanan per orang dengan instrumen. pelatihan good laboratory practice. per orang pelatihan jaminan mutu hasil pengujian. per orang pelatihan pembuatan baku kerja per orang laboratorium. vii. jasa uji profisiensi mikrobiologi. per parameter kimia pangan. per parameter obat. per parameter narkotika dan psikotropika. per parameter bahan. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif bahan kimia obat dalam obat tradisional. per parameter kosmetik. per parameter viii. penjualan baku pembanding dan hewan uji baku pembanding dalam rangka pengembangan: baku pembanding farmakope indonesia. per vial asean reference standard ars). per vial hewan percobaan: mencit. per ekor tikus. per ekor marmut. per ekosumber daya genetik hewan dan pembibitgenetik hewan dan pembibitan ternak. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: sumber. presiden republik indonesiahewan asli adalah sdg hewan yang asal usulnya murni berasal dari indonesia. sdg hewan lokal adalah sdg hewan hasil persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembangbiak pada lingkungannya. sdg hewan introduksi adalah sdg hewan yang dimasukkan dari luar negeri, baik yang sudah maupun yang belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan indoneenih. presiden republik indonesiabiaktandardisasi benih dan atau bibit adalah proses spesifikasi teknis benih dan atau bibit yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak, dengan memperhatikan syarat mutu genetik, syarat kesehatan hewan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memberi kepastian manfaat yang akan diperolepenetapan . presiden republik indonesia penetapan rumpun atau galur dari sdg hewan adalah pengakuan pemerintah terhadap sdg hewaneksplorasi adalah serangkaian kegiatan pencarian dan pengumpulan sdg hewan yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, inventarisasi, dan evaluasingaturan sdg hewan dan pembibitan ternak bertujuan untuk: menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sdg hewan, mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sdg hewan, cc.hewan dan pembibitan ternak. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi: penguasaan sdg hewan, pengelolaan sdg hewan, cc. pembibitan ternak, pemasukan dan pengeluaran sdg hewan, benih, dan atau bibit ternak, dan sistem dokumentasi dan jaringan informasi sdg hewan dan pembibitan ternak. babi. presiden republik indonesia bab penguasaan sdg hewan sdg hewan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. penguasaan sdg hewansebaran asli geografis sdg hewan. penguasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan melalui pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi atas sdg hewan. penguasaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk sdg hewan yang: sebaran asli geografisnya lebih dari (satu) provinsiaturan sdg hewan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengelolaan sdg hewan secara nasional hewan, tata cara kerjasama pengelolaan sdg hewan hewan, pendanaan untuk pengelolaan sdg hewan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan perjanjian pemanfaatan sdg hewan yang bersifat internasional. . presiden republik indonesia pemerintah daerah provinsilintas kabupaten kota dalam (satu) provinsi. pemerintah daerah kabupaten kotadalam (satu) wilayah kabupaten kota. pengaturan sdg hewan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dan meliputi: pelaksanaan pengelolaan sdg hewan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sdg hewan, dan cc. pendanaan untuk pengelolaan sdg hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. inventarisasi dan dokumentasi sdg hewan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sdg hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal. bab iii pengelolaan sdg hewan bagian kesatu umum pengelolaan sdg hewan dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian sdg hewan. sdg . presiden republik indonesia sdg hewan sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwamenteri menetapkan jenis satwa liar tidak dilindungi yang dilarang untuk dimanfaatkan. pemanfaatan dan pelestarian sdg hewan yang berasal dari satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi dilakupengelolaan sdg hewdalam hal tertentu, pengelolaan sdg hewan dapat dilakukan oleh masyarakat, badan usaha, atau lembaga internasional. pengelolaan sdg hewan oleh lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah atau badan usaha indonesia. lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada hanya dapat melakukan kerja sama setelah memperoleh izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengelolaan sdg hewan berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam negeri. pengelolaan sdg hewan dapat dilakukan luar negeri apabila: belum dapat dilakukan dalam negeri, untuk. presiden republik indonesia untuk mempercepat bagian tertentu dari proses pengelolaan sdg hewan, dan atau cc. sesuai dengan perjanjian internasional. pengelolaan sdg hewan luar negeri sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan sdg hewan. bagian kedua pemanfaatumber daya genetik asli indonesia.indungi usaha pembudidayaan dan pemuliamenteri. presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. menteri menetapkan sistem budi daya untuk menghasilkan hewan peliharaan, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium. pemerintah daerah provinsi menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan sdg hewan wilayah provinsi. pemerintah daerah kabupaten kota: menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan sdg hewan wilayah kabupaten kota, mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan lahan penggembalaan umum untuk budidaya sdg hewan, dan cc.usaha pembudidayaan sdg hewan asli dan hewan lokal. . presiden republik indonesisetiap orang. presiden republik indonesia bioetika hewan:keamanan hiizin dari menteri. ketentuan lebih lanjut mengenaiatur dengan peraturan menteri. pemuliaan sebagaimana dimaksud dalambadan usaha, dan masyarakat. dalam . presiden republik indonesiadisasi, sertifikasi, dan akreditasi. pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota harusstatus populasi tidak aman sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan menteri. bagian ketiga pelestarian sdg hewan paragraf umum sdg hewan asli dan sdg hewan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan. apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestariupaya penyelamatan sdg hewan. apabila . presiden republik indonesia apabila terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahharus melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sdg hew, pemerintah daerah provinsi, cc. pemerintah daerbadan usaha indonesia, lembaga pendidikan asing, lembaga penelitian asing, badan usaha asing, dan warga negara asingindonesia sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh izin eksplorasi dari menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. eksplorasi. presiden republik indonesia eksplorasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan asing, lembaga penelitian asing, badan usaha asing, dan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh izin eksplorasi dari menteri dan izin penelitialaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada harus bekerjasama dengan peneliti atau lembaga penelitian dalam negeri. pengajuan permohonan izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam dan harus disertai: identitas pemohon, rencana kegiatan eksplorasiprovinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannyaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin eksplorasi sdg hewan diatur dengan peraturan menteri. . presiden republik indonesia dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalamdilaku.apabilringatan dini dan tindakan tanggap darurat. dalam. presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai peringatan dini dan tindakan tanggap darurat diatur dengan peraturan menteriketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan pelestarian sdg hewan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. bab pembibitan ternak bagian kesatu umum kebijakan pembibitan nasional ditetapkan oleh pemerintah. pembibitan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan benih dan bibit ternak, peredaran benih dan bibit ternak, pengawasan benih dan bibit ternak, dan atau kelembagaan pembibitan. pembibitan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pembibitan ternak asli, ternak lokal, dan ternak introduksi. bagian kedua. presiden republik indonesiamerupakan tanggung jawab pemerintah. penyediaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui: pengadaan dalam negeri, dan atau pemasukan dari luar negeri. pengadaan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kegiatan: produksi benih dan atau bibit, penetapan wilayah sumber bibit, dan penetapan dan pelepasan rumpun atau galur. pemasukan benih atau bibit ternak dari luar negeriproduksi benih dan atau bibit dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota. benih . presiden republik indonesia, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota harus memproduksi benih dan atau bibit. dalam memproduksi benih dan atau bibit sebagaimana dimaksud pada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota dapat mengikutsertakan masyarakat. pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kotayang telah dilepas. pembinaan oleh pemerintdanwajib memiliki izin usaha pembenihan dan atau pembibitan dari pemerintah daerah kabupaten kota. ketentuan . presiden republik indonesiaatur dengan peraturan menteri. paragraf wilayah sumber bibit wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh menteriberdasarkan usulan dari bupati atau gubernur. wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada dapat merupakan. penetapan wilayah sumber bibitsebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan usulan dari: bupati apabila wilayah yang akan ditetapkan berada dalam satu wilayah kabupaten, dan gubernur apabila wilayah yang akan ditetapkan berada pada lintas kabupaten dalam satu provinsi. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada menteri. presiden republik indonesia paragraf penetapan dan pelepasan rumpun dan galur apabilabupati atau gubernur sesuai dengan kewenangannya harus mengusulkan kepada menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak. usulan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: bupati apabila sebaran asli geografisnya berada dalam satu wilayah kabupaten, dan gubernur apabila sebaran asli geografisnya berada pada lintas kabupaten dalam satu provinsiberdasarkan usulngusulan, penilaian dan penetapan rumpun dan atau galur ternak diatur dengan peraturan menteri. presiden republik indonesiaerdasarkan permohonrmohonan, penilaian, dan pelepasan rumpun atau galur ternak diatur dengan peraturan menteri. bagian ketiga peredaran benih dan bibit ternak setiap benih atau bibit yang diedarkan. presiden republik indonesia dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam belum ada, menteri menunjuk lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbenihan atau pembibitan untuk menerbitkan sertifikat layak benih atau bibit. menteri dalam menunjuk lembaga sebagaimana dimaksud pada harus didasarkan pada kompetensi sumber daya manusia, peralatan, dan penguasaan metodologi yang sahih. sertifikat layak benih atau bibitapabila standar sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, menteri menetapkan persyaratan teknis minimal. pengedaran benih atau bibit yang tidak: menyertakan sertifikat layak benih atau bibit, keterangan pemenuhan persyaratan teknis minimal benih atau bibit:. presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peredaran serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan menteri. bagian keempat pengawasan benih dan bibit ternak menteri, gubernur, bupatimenteri. bagian kelima kelembagaan pembibitan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota. presiden republik indonesia, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pembentukan lembaga pembenihan dan atau pembibitan diatur dengan peraturan menteri. bab pemasukan dan pengeluaran sdg hewan dan benih atau bibit ternak bagian kesatu pemasukan dan pengeluaran sdg hewan paragraf pemasukan sdg hewan pemasukan sdg hewan introduksi harus memperoleh izin dari menteri. dalam hal sdg hewan sebagaimana dimaksud pada berupa satwa liar, izin pemasuk. presiden republik indonesia paragraf pengeluaran sdg hewan pengeluaran sdg hewan harus mendapat izin dari menteri. dalam hal sdg hewperjanjian pemasukan dan pengeluaran sdg hewan pemasukan dan pengeluaran sdg hewan dilakukan melalui perjanjian alih sdg hewan. perjanjian alih sdg hewan sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara pemerintah indonesia dengan pemerintah negara asing atau lembaga internasional. pemerintah negara asing atau lembaga internasional yang akan melakukan alih sdg hewan harus memenuhi persyaratan: menyiapkan rancangan persetujuan atas dasar informasi awal, kesepakatan bersama, dan perjanjian alih sdg hewan, bekerjasama dengan lembaga penelitian indonesia, memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang sistem nasional penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. perjanjian alih sdg hewan dapat dilakukan setelah persetujuan atas dasar informasi awal telah disetujui. . presiden republik indonesia rancangan perjanjian alih sdg hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang disiapkan oleh pemerintah negara asing atau lembaga internasional diajukan kepada menteri untuk memperoleh persetujuan. berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada menteri melakukan evaluasi. evaluasi sebagaimana dimaksud pada pelaksanaannya dilakukan oleh komisi sdg yang dibentuk oleh menteri. keanggotaan komisi sdg sebagaimana dimaksud pada berasal dari wakil wakil kementerian dan atau lembaga pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya berkaitan dengan pengelolaan sdg hewan. menteri menolak atau menyetujui rancangan perjanjian alih sdg hewan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan hasil evaluasi komisi sdg. penolakan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis oleh menteri kepada pemerintah negara asing atau lembaga internasional. bagian kedua pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak pemasukan benih dan bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi: persyaratan mutu, persyaratan kesehatan hewan, kebijakan kewilayahan bibit, dan ketentuan peraturan perundang undangan bidang karantina hewan. pemasukan benih dan. presiden republik indonesia pemberian izin sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari menteri. dalam hal pemasukan benih dan bibit ternak merupakan benih dan bibit yang berasal dari rumpun atau galur baru, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah mendapatkan saran dan pertimbangan komisi bibit ternak yang dibentuk menteri. benih dan atau bibit asal pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada sebelum diedarkan harus terlebih dahulu dilakukan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam pengeluaran benih dan atau bibit dari wilayah negara kesatuan republik indonesia dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan mempertimbangkan kepentingan nasional. pengeluarizin sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemasukan dan pengeluaran benih dan atau bibit ternak diatur dengan peraturan menteri. bab sistem dokumentasi dan jaringan informasi sdg hewan dan pembibitan ternak menteri, dan pembibitan ternak. penyelenggaraan . presiden republik indonesia penyelenggaraan sistem dokumentasi dan jaringan informasi untuk kepentingan pemanfaatan dan pelestarian sdg hewan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diselenggarakan bersama menteri pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian terkait, serta gubernur, dan bupati walikota. sistem dokumentasi dan jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada dan harus dapat diakses oleh masyarakat. bab vii ketentuan penutup sdg hewan yang sudah ditetapkan atau dilepas sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan sah. dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur sdg hewan dan pembibitan ternakumum dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, bangsa indonesia mempunyai landasan hukum untuk mengelola sumber daya genetik sdg) hewan dan pembibitan ternak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, dan ekonomi. undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, antara lain mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai pengelolaan sdg hewan dan pembibitan ternak dalam peraturan pemerintah. sdg hewandg hewan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota berdasarkan sebaran asli geografis sdg hewan yang bersangkutan. sdg hewan dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian. pemanfaatan sdg hewan dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan, sedangkan pelestarian sdg hewan dilakukan melalui konservasi dalam habitatnya dan atau luar habitatnya serta upaya lain seperti konservasi lekat lahan. pemanfaatan sdg hewan salah satunya digunakan sebagai materi genetik untuk pembentukan benih atau bibit. pemerintah menetapkan kebijakan pembibitan ternak untuk mendorong ketersediaan benih atau bibit ternak bersertifikat dan melakukan pengawasan dalam pengadaan dan peredarannya dalam rangka pembangunan peternakan berkelanjutan. penyediaan dan pengembangan benih atau bibit ternak dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. pemerintah berkewajiban membina para pelaku usaha pembenihan dan atau pembibitan untuk menjamin ketersediaan benih atau bibit ternak yang bermutu dalam jumlah yang memadai secara berkelanjutan. pemerintah . presiden republik indonesia pemerintah menetapkan wilayah sumber bibit dan wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu rumpun dan atau galur dengan mutu tinggi dan menjaga keragaman dalam jenis (variation within species) untuk sifat produksi dan atau reproduksi. agar pemanfaatan dan pelestarian sdg hewan serta pembibitan ternak dapat terlaksana dengan baik, diperlukan adanya suatu sistem dokumentasi dan jaringan informasi sdg hewan dan pembibitan ternak. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penguasaan dalam ketentuan ini mencakup kewenangan penetapan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan atau pengawasan. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas huruf b. presiden republik indonesia huruffpengetahuan tradisional adalah bagian atau substansi dari hasil kegiatan (proses) intelektual termasuk keterampilan, inovasi, dan praktik praktik dari masyarakat asli dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisional yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan sdg hewpengelolaan sdg hewan dilakukan untuk: menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sdg hewan secara adil dan merata, menjamin . presiden republik indonesia menjamin kelestarian agar keberadaan dan keanekaragamannya dapat dipertahankan, dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. cukup jelas. cukup jelas. pelarangan dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan pemanfaatan sdg hewan yang berasal dari satwa liar tidak dilindungi, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau merugikan kesehatan dan mengganggu kehidupan sosial budaya. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hal tertentu adalah: apabila masyarakat atau badan usaha telah memiliki, memanfaatkan, dan atau melestarikan sdg hewan secara turun temurun dengan kewajiban memberitahukan kepada, dan atau apabila masyarakat atau badan usaha mempunyai kemampuan untuk melakukan pengelolaan sdg hewan. badan usaha adalah perorangan peternak atau perusahaan peternakan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia. cukup jelas. . presiden republik indonesia pengajuan izin untuk melakukan pemuliaan harus dilengkapi dengan rencana dan peta perjalanan (road map) kegiatan pemuliaan yang menjelaskan tentang arah, tujuan, sasaran, materi, dan metoda yang akan dilaksanakan. cukup jelas. pemanfaatan sdg hewan adalah pemanfaatan secara berkelanjutan dengan cara dan pada laju yang tidak menyebabkan penurunan keberadaan dan keanekaragamannya, sehingga potensinya dapat dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang. pemanfaatan berkelanjutan sdg hewan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pelestarian, menghindari atau memperkecil dampak yang merugikan bagi keanekaragamannya, dan memperhatikan praktek budaya tradisional. yang dimaksud dengan kesejahteraan hewan (animal welfare) adalah kondisi nyaman bagi hewan ketika dilakukan kegiatan yang meliputi: penangkapan dan penanganan hewan, penempatan dan pengundangan hewan, cc. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan, pengangkutan hewan, penggunaan dan pemanfaatan hewan, dan pemotongan penyembelihan dan mematikan hewan yang tidak menimbulkan rasa sakit, takut, dan stres. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia cukup jelas. eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran merupakan pengadopsian hewan dari kehidupan liar dalam lingkungan kehidupan sehari hari manusia. dalam arti yang sederhana, domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap satwa liar. perbedaannya, apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, seperti seleksi (perbaikan keturunan), serta perubahan perilaku sifat dari satwa liar yang menjadi objeknya. cukup jelas. sistem budidaya paling sedikit meliputi pengaturan mengenai penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan unit pelaksana teknis daerah dapat berupa unit pelaksana teknis pusat atau unit pelaksana teknis daerah. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. agar tidak punah maka sdg hewan yang penyebaran dan populasinya terbatas harus dijaga kelestariannya. penyakit eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada suatu wilayah atau daerah. yang dimaksud dengan perkembangan populasi yang tidak terkendali adalah berkembangnya sdg hewan tersebut menjadi hewan yang bersifat invasive atau menjadi invasive alien species. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud bioetika hewan adalah etika dan moral yang timbul sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang hi. huruf cukup jelas. rekayasa genetik adalah suatu teknik mengubah susunan genetik hewan ternak pada level molekuler dna. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya cukup jelas. cukup jelas. pelestarian sdg hewan merupakan manifestasi dari pendekatan kehati hatian, yang meliputi: menjaga agar tidak punah, memperhatikan status populasi dari tiap tiap sdg hewan agar dapat berkembang dan dalam status aman, memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan, mengembangkannya menjadi bibit unggul yang lebih adaptif dan produktif untuk dipergunakan sebagai bahan baku untuk program pemuliaan, melindungi kawasan habitatnya, dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestariannya melalui berbagai program dan insentif"lembaga penjamin adalah orang perorangan yang berdomisili indonesia atau luar negeri,serta orangegiatan konservasi in situ dapat dilakukan habitat aslinya maupun kawasan pemukiman masyarakat secara lekat lahan. huruf yang dimaksud dengan konservasi lekat lahan adalah kegiatan mempertahankan keanekaragaman lahan petani tempat sdg hewan dipelihara, dimanfaatkan, dipilih dan diperoleh, diperbaiki mutunya dan dilestarikan sebagai unsur dari sistem pertanian. huruf c. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud denganluar habitat alaminya, yang dapat digunakan untuk merakit rumpun atau galur baru. monitoring dan evaluasi dilakukan juga untuk mengetahui status populasi sdg hewan setelah dilakukan konservasi. yang dimaksud dengan peringatan dini (early warning) adalah tindakan sistematis dari pemerintah berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu untuk menetapkan bahwa status sdg hewan terancam, disertai dengan tindakan operasional dalam rangka penyelamatan sdg hewan tersebut. yang dimaksud dengan tindakan tanggap darurat adalah tindakan cepat dan tepat berdasarkan justifikasi ilmiah dan bersifat objektif terhadap situasi yang mengancam kepunahan sdg hewan. cukup jelas cukup jelas penetapan kawasan pelestarian konservasi in situ dilakukan untuk menjamin keberadaan, kemurnian, dan keragaman sdg hewan asli dan lokal. kawasan pelestarian sdg hewan perlu ditetapkan keterkaitannya dengan tata ruang sebagai antisipasi terhadap dampak dari pembangunan. cukup jelas. . presiden republik indonesia kebijakan pembibitan nasional dimaksudkan untuk mendorong ketersediaan benih dan atau bibit bersertifikat dan melakukan pengawasan dalam hal pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan. cukup jelas. cukup jelas. tanggung jawab pemerintah dalam ketentuan ini dimaksudkan agar pemerintah menjamin ketersediaan benih dan atau bibit untuk keperluan masyarakat. cukup jelas. yang dimaksud dengan produksi benih dan atau bibit ternak adalah kegiatan menghasilkan benih dan atau bibit ternak hasil pemuliaan, dan atau pelepasan rumpun dan atau galur baru. penetapan wilayah sumber bibit, penetapan dan pelepasan rumpun atau galur lokal dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya benih dan atau bibit ternak yang berasal dari rumpun atau galur asli atau lokal. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. keikutsertaan masyarakat dimaksudkan agar upaya pelestarian rumpun atau galur ternak asli atau lokal oleh pemerintah lebih efektif. . presiden republik indonesia produksi benih dan atau bibit bertujuan untuk menjamin ketersediaan benih dan atau bibit sebagai sarana utama dalam usaha budidaya ternak secara berkelanjutan. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi rumpun atau galur ternak asli atau lokal dari kepunahan. cukup jelas. penetapan wilayah sumber bibit bertujuan untuk memberikan kepastian perkembangan dan kemurnian rumpun atau galur ternak, serta kepastian berusaha bidang pembibitan ternak. dapat merupakan seluruh pulau, bagian dari pulau, atau gugusan pulau. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia pelepasan rumpun atau galur bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap: kepemilikan pemerintah, perorangan, badan usaha, asosiasi atau komunitas, atas rumpun atau galur ternak yang dihasilkannya, dan pengguna rumpun atau galur baru tersebut. suatu rumpun atau galur dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan pelepasan, rumpun atau galur tersebut. suatu rumpun atau galur dianggap unik apabila rumpun atau galur tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan rumpun. suatu rumpun atau galur dianggap seragam apabila sifat utama atau sifat penting pada rumpun atau galur tersebut terbukti seragam. suatu rumpun atau galur dianggap stabil apabila sifat sifatnya tidak mengalami perubahan setelah diperbanyak atau dikembangbiakkan. pemberian nama rumpun atau galur ternak tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat sifat rumpun atau galur ternaklum ada adalah: seluruh indonesia belum ada lembaga yang telah terakreditasi, telah ada lembaga yang terakreditasi namun kemampuannya tidak menjangkau untuk semua rumpun atau galur ternak, atau telah ada lembaga terakreditasi namun tidak dapat menjangkau seluruh wilayah indonesia. lembaga dalam ketentuan ini adalah lembaga pemerintah atau swasta yang independen yang ruang lingkup pekerjaan dan atau tugasnya berkaitan dengan sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. cukup jelas standar benih atau bibit dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur dan menguji mutu benih atau bibit ternak dan kesehatannya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada pengguna benih dan atau bibit. cukup jelaspenyimpanan misalnya container untuk menyimpan semen beku dan embrio. yang dimaksud dengan pengemasan misalnya kotak yang dipergunakan untuk mengemas anak ayam umur sehari. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas izin dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan usaha dan mencegah masuknya sdg hewan yang tidak memenuhi standar dan atau keperluan bahan penelitian dan pengembangan. cukup jelas izin pengeluaran dimaksudkan untuk: mencegah pengeluaran sdg hewan secara ilegal, mencegah penguraian sdg hewan, melaksanakan pembagian keuntungan (benefit sharing) dan perlindungan hak serta pengetahuan tradisional, dan atau memperoleh devisa yang lebih optimal. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia yang dimaksud dengan alih sdg hewan adalah pengeluaran sdg hewan dari indonesia luar negeri. huruf persetujuan atas dasar informasi awal atau pada adalah terjemahan dari prior informed consent (picistem dokumentasi dan jaringan informasi dilaksanakan dalam rangka melindungi dan mengembangkan potensi sdg hewan sebagai bahan baku pemuliaan ternak dan untuk menghindari erosi genetik menuju kepunahan keanekaragaman sdg hewan serta untuk mewujudkan usaha peternakan berkelanjutandalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten pasir terdapat aspirasi masyarakat kabupaten pasir yang menginginkan perubahan nama kabupaten pasir menjadi kabupaten paser, bahwa perubahan nama tersebut diusulkan oleh gubernur kalimantan timur melalui surat nomor pem. tanggal maret atas usulan bupati pasir nomor praja. xii tanggal desember setelah memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pasir sebagaimana tertuang dalam, bahwa. m. kan nw) sen het. nama kabupaten pasir sebagai daerah otonom dalam wilayah provinsi kalimantan timur diubah menjadi kabupaten pasepasir dapat digunakan bersama sama dengan nomenklatur kabupaten paser dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemerintah kabupaten paser bersama kabupaten paser(umum kabupaten pasirirmuncul aspirasi masyarakat setempat yang menginginkan adanya perubahan nama dari kabupaten pasir menjadi kabupaten paser. keinginan perubahan nama menjadi kabupaten paser dilandasi oleh latar belakang sejarah bahwa wilayah yang sekarang menjadi wilayah kabupaten pasir pernah terdapat suatu kerajaan yang bernama kerajaan paser. berdasarkan . n17 snn het presiden republik indonesia berdasarkan aspirasi masyarakat kabupaten pasir tersebut, bupati pasir melalui surat nomor: praja. xi tanggal november kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pasir menyampaikan permohonan persetujuan perubahan nama kabupaten pasir menjadi kabupaten paser. dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pasir telah menyikapi permohonan bupati pasir dengan memberikan persetujuannya melalui. atas dasar persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pasir selanjutnya bupati pasir melalui surat nomor praja. xii tanggal desember meneruskan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pasir kepada gubernur kalimantan timur, dan kemudian gubernur kalimantan timur melalui surat nomor pem. tanggal maret menyampaikan usulan kepada menteri dalam negeri mengenai perubahan nama kabupaten pasir menjadi kabupaten pase.. (ldan cc.4y o dari jumlah penduduk dari jumlah penduduk.akil., putih masing masing (empat) lembar, .(lcc.(la), dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: .(la) bakal,akil, suratj .la) apabila . (ll. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:lb), dan (1c), diubah, antara dan disisipkan (satu) yakni (2a), dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(ll. (llb), dan diubah, dan ditambah (empat) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: lb) dalam hal..s5),cc. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri,. pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan,.la), dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: i. antara dan disisipkan (empat) yakni z,, ketentuan dan tata cara pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, ketentuan dan tata cara pengunduran .bgofnanananananananana nana aan ana tempat dan tanggal lahir ndanaananananaaana aan aan ana aan aan agama ananaananan nana nana naa nan anna aan ana jenis kelamin ndanaananananaaana aan aan ana aan aan jabatan nnananananaana aan ana aan anna alamat ndanaananananaaana aan aan ana aan aan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati walikota wakil walikota") . je) sejak saya mendaftarkan diri didaftarkan sebagai pasangan calon gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati walikota wakil walikota ) pada tanggal penlaaeaneeee ) kelan j.se pada tanggal . joc (eemannanannanannnnnannnla jp) keterangan coret yang tidak perlu ) nama daerah tempat yang bersangkutan menjabat tanggal mendaftar # #) nama daerah tempat pencalonan 4x) nama jabatan nama lengkap salinan sesuai dengan aslinya presiden republik indonesia,waskita karya perlu melakukan restrukturisasi dan atau revitalisasi dengan penerbitan saham baru, bahwa restrukturisasi dan atau revitalwaskita karya luar rapat umum pemegang saham nomor kep mbu tanggal november sebagaimana telah diubah dengan keputusan nomor kep mbu tanggal april yang menyetujui restrukturisasi dan atau revitalisasi perusahaan perseroan persero) waskita karya dengan cara menerbitkan saham baru yang diambil bagian oleh perusahaan perseroan persero) perusahaan pengelola ase. . dalam rangka restrukturisasi dan atau revitalisasi perusahaan perseroan persero) waskita karya,waskita karya dengan cara menerbitkan saham baru dengan nilai nominal per lembar saham sebesar rp26. (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). saham baru sebagaimana dimaksud pada tidak diambil bagian oleh negara sehingga mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan saham negara pada perusahaan perseroan persero) waskita karya. .sebagai bagian dari program restrukturisasi dan atau revitalisasi perusahaan perseroan persero) waskitpaling sedikitseroan menjadi paling banyak (sembilan puluh sembilan persen).agaimana dimaksud padinvestasi pemerintah sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang investasi pemerintah, bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang investasi pemerintah dan mengatur pelaksanaan investasi pemerintah dalam rangka penugasan, perlu mengubahpresiden republik indonesia .d2. beberapa ketentuan dalam. presiden republik indonesiketentuan . presiden republik indonesia ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dan huruf tidak perlu dilakukan apabila investasi pemerintah dilakukan untuk kegiatan dalam rangka: pelaksanaan penugasan berdasarkan undang undang, penyelamatan perekonomian nasional, dan atau cc. pelaksanaan program pemerintah yang mendesak. pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan berdasarkan penugasan dari presiden atau menteri keuangan selaku bendahara umumumum dalam rangka melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara agar terselenggara tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah, telah ditetapkan dasar hukum pengelolaan investasi pemerintah yang dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang investasi pemerintah. ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang investasi pemerintah dimaksud antara lain mengatur bahwa investasi pemerintah dapat dilaksanakan setelah melalui penelitian dan persetujuan dari badan investasi pemerintah serta memerlukan kajian kelayakan dan rekomendasi dari komite investasi pemerintah. dalam perkembangannya, terdapat undang undang yang mengamanatkan penugasan khusus kepada badan investasi pemerintah untuk melaksanakan investasi pemerintah. investasi pemerintah yang ditugaskan kepada badan investasi pemerintah tersebut merupakan program yang disepakati oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang harus dilaksanakan oleh badan investasi pemerintah. selain diamanatkan dalam undang undang, penugasan khusus kepada badan investasi pemerintah untuk melaksanakan investasi pemerintah juga dapat diberikan oleh pemerintah, yang dalam hal ini oleh presiden atau menteri keuangan selaku bendahara umum negara. agar. presiden republik indonesia .d2 agar badan investasi pemerintah dapat melaksanakan investasi pemerintah sebagai penugasan khusus yang diamanatkan dalam undang undang dan atau oleh presiden atau menteri keuangan selaku bendahara umum negara secara efektif, diperlukan dasar hukum yang memadai bagi badan investasi pemerintah untuk melaksanakan penugasan khusus dimaksud. dengan dasar hukum tersebut, maka pelaksanaan investasi pemerintah dimaksud oleh badan investasi pemerintah dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui penelitian dan persetujuan dari badan investasi pemerintah serta tidak diperlukan kajian kelayakan dan rekomendasi dari komite investasi pemerintah sebagai pelaksana kewenangan supervisi pengelolaan investasi pemerintah. untuk itu, terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang investasi pemerintah perlu dilakukan perubahibu kota kabupaten aceh timur berkedudukan langsa, bahwa dengan terbentuknya kota langsa sebagai daerah otonom berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota langsa, maka perlu dilakukan pemindahan ibu kota kabupaten aceh timur dari wilayah kota langsa, bahwa berdasarkan usulan gubernur provinsi nanggroe aceh darussalam dan bupati aceh timur, dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten aceh timur, serta hasil kajian tim pemerintah, wilayah kecamatan idi rayeuk layak menjadi ibu kota kabupaten aceh timur, bahwa.kecamatan idi rayeuk wilayman pin na5 pun jeli presiden republik indo kesi. dengan peraturan pemerintah ini, ibu kota kabupaten aceh timur dipindahkan dari wilayah kota langsa wilayah kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur. . na5 pun jeli presiden republik indo kesia kecamatan idi rayeuk mempunyai batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan peudada, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan darul ikhsan dan kecamatan idi tunong, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan darul aman. batas wilayah kecamatan idi rayeusegala biaya yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota kabupaten aceh timuraceh timur dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat. selain . na5 kang jeli presiden republik indo kesia selain biaya pemindahan sebagaimana dimaksud pada biaya pemindahan juga dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi nanggroe aceh darussalam dan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah neaceh timur dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana ibu kota kabupaten aceh timur. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar. men na5 jelipiumum sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, kabupaten aceh timuraceh timuraceh timur. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota langsa, kota langsa telah menjadi daerah otonom yang merupakan pemekaran kabupaten aceh timur, namun pusat penyelenggaraan pemerintahan ibu kota kabupaten aceh timur masih berkedudukan wilayah kota langsa. oleh karena itu, untuk. man pin na5 pun presiden republik indo kesia untuk meningkatkan fungsi pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, maka pusat penyelenggaran pemerintahan ibu kota kabupaten aceh timur perlu dipindahkan lokasi dalam wilayah aceh timur. sejalan dengan hal tersebut, pemindahan pusat pemerintahan dari kota langsa kecamatan idi rayeuk telah mendapatkan persetujuan dari dprd kabupaten aceh timur dengan keputusan nomor tahun tanggal agustus tentang persetujuan penetapan pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten aceh timur dan usulan bupati aceh timur dengan surat nomor tanggal agustus perihal penetapan pusat pemerintahan ibu kota kabupaten aceh timur, serta surat gubernur provinsi nanggroe aceh darussalam nomor tanggal september perihal penetapan pusat pemerintahan ibu kota kabupaten aceh timur. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . ann naa na5man yan jelianuari ran "ib dn manbeinekasaka iondandiamanga da. selat malaka 'o" dpi ejaan peta ann aan han kec. darul aman stang gadbantaku dilaik badak. tea era ttg sii bpa break, wna mangun dia aeg keterangan peta lokasi ibukota kabupaten aceh timur pusat ibukota kabupaten provinsi nanggroe aceh darussalam aceh timur jalan negara skala jalan kabupaten batas administrasi kecamatan wilayah administrasi kec. idi rayeuk presiden republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya sekretariat negara ttdman ann naa presiden republik indo kesia |
man, gebak dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang sa. bahwa berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa kertas babak tanggal juni telah disetujui pengalihan seluruh piutang kertas basuki rachmat kepada kertas babak menjadi piutang indhasana kepada kertas babak, pengalihan kepemilikan saham kertas babak oleh kertas basuki rachmat kepada indhasana dan negara republik indonesia secara proporsional, dan konversi sebagian piutang indhasana kepada kertas babak menjadi penyertaan modal indhasana pada kertas babak, bahwa pengalihan piutang, pengalihan kepemilikan saham, dan konversi sebagian piutang menjadi penyertaan modalbak,. . man,bakdua koma sembilan puluhdelapan belas ribu tiga ratus) saham, berdifusi menjadi (nol koma delapan puluh empatenam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) saham. jumlah nilai nominal saham negara sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp531. (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari seluruh jumlah nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor sebesar rp63. (enam puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah). perubahan struktur kepemilikan saham negara republik indonesia pada kertas babakman, gkenavigkenavigasian sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang pelayaran, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang kenavignavigasian. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:sarana. aradio pantai adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran.dinas bergerak pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun pantai dengan stasiun stasiun kapal atau antarstasiun stasiun kapal atau antarmeteorologuku petunjuk pelayaran,alur laut kepulauan indonesiaerangka kapal adalah setiap kapal yang tenggelam, kandas,sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, pelayanan meteorologi, alur dan perlintasan, bangunan atau instalasi perairan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air, sistem informasi kenavigasian, dan sumber daya manusia. kenavigasian diselenggarakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, mendorong kelancaran kegiatan perekonomian, menandai batas wilayah dalam rangka menjaga kedaulatan, memantapkan pertahanan dan keamanan negara, serta memperkukuh persatuan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara. pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dalam penyelenggaraan kenavigasian. tanggung jawab dalam penyelenggaraan kenavigasian sebagaimana dimaksud pada meliputi: alur pelayaran, sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, pemanduan, dan pemberian pelayanan meteorologi. . penyelenggaraan kegiatan kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri. menteri dalam menyelenggarakan kegiatan kenavigasian sebagaimana dimaksud pada membentuk distrik navigasi. distrik navigasi sebagaimana dimaksud pada berfungsi: melaksanakan kegiatan kenavigasian, dan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha. bab alur dan perlintasan penyelenggaraan alur pelayaran dilaksanakan oleh pemerintahizin dari menteri. alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam meliputi: alur pelayaran laut, dan alur pelayaran sungai dan danau. alur. alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada hurufsungai dan danau sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: alur pelayaran sungai, dan alur pelayaran danau. untuk penyelenggaraan alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri wajibuntuk penyelenggaraan alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam huruf menterialur pelayaran laut sebagaimana dimaksud dalam dimuat dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran. alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam dimuat dalam peta sungai dan danau serta buku petunjuk pelayaran sungai dan danau. . alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud dalam diumumkan oleh instansi yang tugas dan tanggung jawabnya bidang pemetaan laut. alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam diumumkan oleh menteri. alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan klasifikasi yanguntuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar pada perairan tertentu, menteri menetapkan sistem rute sebagaimana dimaksud dalam huruf yang meliputi: skema pemisah lalu lintas laut,nakhoda yang berlayar wilayah perairan indonesia wajib melaporkan identitas dan data pelayarannya kepada menteri melalui stasiun radio pantai. laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi: data statik berupa nama kapal dan tanda panggilan (call sign), maritime mobile services identities misi),, bobot kapal, dan panjang kapal, dan data dinamik berupa tujuan berlayar dengan waktu tiba, kecepatan, dan haluan kapal. sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada menggunakan: sistem identifikasi otomatis automatic identification system ais), sistem manual peralatan radio komunikasi, dan sistem monitoring pergerakan kapal jarak jauh long range identification and tracking ships lit)terdekat. wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: perairan alur laut kepulauan indonesia, jalur traffic separation scheme tss), area ship ship transfer sts), dan perairan yang telah ditetapkan ship reporting system srs). informasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: nama kapal, tanda panggilan (call sign), maritime mobile services identities misi), dan international maritime organization imo) number, pelabuhan tujuan dan pelabuhan sebelumnya (nama pelabuhan dan negaranya), posisi kapal saat menyampaikan informasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran. menteri mengawasi lalu lintas kapal asing yang melintasi alur laut kepulauan indonesia. menteridalam menetapkan tata cara berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri harus mempertimbangkan: kondisi alur pelayaran, kepadatan lalu lintas, ukuran dan sarat (draft) kapal, dan kondisi cuaca. . ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan alur pelayaran laut dan alur pelayaran sungai dan danau serta pemanfaatan alur laut kepulauan indonesia diatur dengan peraturan menteri. bab iii sarana bantu navigasi pelayaran bagian kesatu umum pada alur pelayaran laut ditempatkan sarana bantu navigasi pelayaran. sarana bantu navigasi pelayaran terdiri atas: jenisfasilitas alur pelayaran sungai dan danau. bagian kedua jenis dan fungsi jenis sarana bantu navigasi pelayaran terdiri atas: visual, elektronik: dan @ediblean batas batas alur pelayaran yang aman, menandai. menandai garis pemisah lalu lintas kapal, menunjukan kawasan dan atau kegiatan khusus perairan, dan batas wilayah suatu negara. visual sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menara suar, rambu suar, cc. pelampung suar, dan tanda siang. elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: global positioning system gps), differential global position system dps), radar beacon, radio beacon, radar surveillance, dan medium wave radio beacon. audible sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib ditempatkan pada daerah berkabut atau pandangan terbatas. bagian ketiga persyaratan dan standar sarana bantu navigasi pelayaran penyelenggaraan sarana bantu navig, dan pencegahan gangguan, perlindungan, dan pengamanan penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran. . pada lokasi atausarana bantu navigasi pelayaran diatur dengan peraturan menteri. bagian keempatperencanaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jangka panjang, untuk jangka waktu (lima belas) tahun sampai dengan (dua puluh) tahun, jangka menengah, untuk jangka waktu (sepuluh) tahun sampai dengan (lima belas) tahun, dan jangka pendek, untuk jangka waktu (lima) tahun sampai dengan (sepuluh) tahun. menteri. sarana bantu navigasi pelayaran yang pengalamannya dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam danizin usaha pokok dari instansi berwenang, bukti penguasaan tanah,, izin pekerjaan bawah air atau salvage, dan rekomendasi dari distrik navigasi setempat terkait dengan aspek teknis. persyaratan , hasil survey hidrografi, kondisi pasang surut, dan kekuatan arus: tata letak dermaga, dimensi kapal yang akan keluar dan masuk, dan ataumenteri, dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap, mengeluarkan izin pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran kepada pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dankegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengaturan: jarak tampak, karakteristik lampu, cc. warna lampu, dan bentuk atau jenis sarana bantu navigasi pelayaran. pengaturan jarak tampak sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jenis sarana bantu navigasi pelayaran, dan faktor koefisien daerah tropis dan subtropis. pengaturan karakteristik lampu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: irama atau periode lampu, dan lokasi atau daerah tertentu. pengaturan . pengaturan warna lampu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jenis bahaya navigasi, dan bentuk atau sosok benda. pengaturan bentuk atau jenis sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: lokasi atau daerah tertentu: dan kedalaman perairan. kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: perawatan, dan perbaikan. perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kegiatan:kegiatan: penggantian bola lampu dan slasher, penggantian struktur menara, cc. pengukan secara berkala dan sewaktu waktu. kegiatan pemeliharaan secara berkala dilakukan setiap (tiga) bulan sekali. kegiatan ., atau peristiwa alam. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran dan tata cara penerbitan izin pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran oleh badan usaha diatur dengan peraturan menteri. bagian kelima zona keamanan dan keselamatan sarana bantu navigdan keselamatan sarana bantu navigasi pelayaran sekitar bangunan atau instalasi sarana bantu navig sarana bantu navigasi pelayarinstalasi atau bangunan sarana bantu navigasi pelayaranmenteri, dandan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan sistem sarana bantu navigasi pelayaryang melaksanakan kegibagian keenam , mengubah sarana bantu navigasi pelayaran, merusak, menghancurkan, atau menimbulkan cacat sarana bantu navigasi pelayaran, memindahkankerusakanatau hambatan sarana bantu navigasi pelayaran wajib melaporkan kepada menteri. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada menteri wajib menyiarkan kerusakan dan atau hambatan sarana bantu navigasi pelayaran seluruh kapal melalui stasiun radio pantai dan dimasukkan dalam berita pelaut indonesia. penyiaran sebagaimana dimaksud pada meliputi: nama lokasi,, jarak tampak, elevasi: dan kondisi sarana bantu navigasi pelayaran. bagian ketujuhketentuan . ketentuan mengenai jenis dan tarif biaya pemanfaatan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. babdalam wajib menyesuaikan dengan kelas jpada . pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannysungai dan danau yang berlayar menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dikenakan biaya pemanfaatan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah. pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten . ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dan pengawasannya diatur dengan peraturan menteri. bab telekomunikasi pelayaran bagian kesatu umum pada alur pelayaran diselenggarakan sistem telekomunikasi pelayaran. telekomunikasi pelayaran terdiri atas: sarana, jenis,pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera dan keselamatan, serta persyaratan tanda waktu standar. bagian kedua . bagian kedua sarana, jenis, dan fungsi sarana telekomunikasi pelayaran terdiri atas: stasiun radio pantai, dan national data centre ndc) untuk long range identification and tracking ships lit). jenis telekomunikasi pelayaran terdiri atas: global maritime distress and safety system mass), vessel traffic service vts), ship reporting system srs): dan long range identification and tracking ships lit). global maritime distress and safety system mass) sebagaimana dimaksud pada huruf berfungsi untuk: pemberitahuan tentang adanya musibah marabahaya (letting): komunikasi untuk koordinasi sar,: dan komunikasi antar anjungan kapal. vessel traffic service vts) sebagaimana dimaksud pada, perlindungan lingkungan,. ship reporting system srs) sebagaimana dimaksud padacc.padagian ketiga persyaratan dan standar peralatan telekomunikasi pelayaran penyelenggaraan telekomuniktelekomunikasi pelayaran, dan pencegahan gangguan, perlindungan, dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran. pada lokasi atau bangunan tertentu darat maupun perairan berdasarkan pertimbangan teknis kenavigasian wajib dibebaskan dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan telekomuniktelekomunikasi pelayaran diatur dengan peraturan menteri. bagian keempat. bagian keempat, dan kegiatan pengoperasian telekomunikasi pelayaran. jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksud padacc. jangka pendek yaitu atas (lima) tahun sampai dengan (sepuluh) tahunmenteri. kegiatan pengadaan telekomunikasi pelayaran untuk kepentingan badan usaha dilakukan oleh badan usaha. telekomunikasi pelayaran yang pengalamannya dilakukan oleh badan usahadalam huruf,,, menggunakan emisi pancaran untuk telegrafi, j3e dan g3e untuk telepon, dan f1b untuk panggilan angka pilih,, spesifikasi peralatan, dan hasil survey termasuk gambar lokasi dan instalasi dari tim direktorat jenderal. menteriberupa penyelenggaran vessel traffic services vts) pada lokasi yang belum terlayani oleh sistem vessel traffic services vts) pemerintah, merupakan satu kesatuan dari jaringan sistem vessel traffic services vts) dan dioperasikan bekerjasama dengan operator satuan pelayanan telekomunikasi pelayaran setempat. pengadaan stasiun vessel traffic services vts) pada lokasi sebagaimana dimaksud pada merupakan lokasi dimana lalu lintas pelayaran sangat padat dan mempunyai bahaya kenavigasian yang sangat tinggi. kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penetapan dinas jaga, jadwal waktu siaran, dan cc. menjaga keandalan. pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa menjaga tetap berfungsinya stasiun radio pantai. kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: perawatan, dan perbaikan. kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembersihan debu, pengecekan catu daya, kalibrasi peralatan, pengecekan panel panel,padapenyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dilaksanakan dengan menggunakan sistem jaringan. sistem cc.ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan tata cara pemberian izin pengadaan telekomunikasi pelayaran oleh badan usaha diatur dengan peraturan menteri. bagian kelima . bagian kelima zona keamanan dan keselamatan telekomuniktelekomunikasi pelayaran sekitar bangunan atauada zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada dilarang membangun instalasi atau bangunan lainnyatelekomunikasi pelayar, dan menyalahgunakan fungsi telekomunikasi pelayaran. tindakan . tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan atau hambatan pada telekomuniktujuhpada harus terdaftar pada kuasa perhitungan indonesia. perhitungan dan pembayaran biaya pemanfaatan telekomunikasi pelayaran untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dari kapal darat atau sebaliknyamenteri. untuk , cc. memiliki tenaga ahli bidang radio elektronika, dan: atau (sepuluh) unit kapal untuk badan hukum indonesia lainnya. menteriketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kuasa perhitungan diatur dengan peraturan menteri. bagian kedelapan.bahaya mayday mayday mayday ,),,merintah yang didahului prioritas (etat priority). ,komunikasi segera pan pan pan meliputi: informasi minta pertolongan terhadap orang yang sakit atas kapal,',,,.ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiaran berita marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda waktu standar diatur dengan peraturan menteri. bab pelayanan meteorologi pemerintah wajib memberikan pelayanan meteorologi paling sedikit meliputi: pemberian informasi mengenai keadaan cuaca dan laut serta perkiraannya, kalibrasi dan sertifikasi perlengkapan pengamatan cuaca kapal, dan ccpelayanan meteorologi sebagaimana dimaksud pada merupakan pelayanan jasa informasi cuaca kelautan dan dilaksanakan oleh stasiun meteorologi maritim. pelayanan jasa informasi cuaca kelautan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: informasi cuaca pelayaran, informasi cuaca pelabuhan, dan informasi cuaca khusus. informasi . informasi cuaca kelautan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pengguna jasa. setiap stasiun meteorologi maritim wajib melakukan kerjasama dengan stasiun radio pantai setempat. informasi cuaca pelayarrairan indonesia. informasi cuaca pelabuhlabuhan dan perairan sekitarnya. informasi cuaca khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa informasi cuaca harian dan mingguan yang berupa: data cuaca olahan, dan atau prakiraan cuaca yang disiarkan bagi pengguna jasa yang memerlukan layanan khusus sesuai permintaan. informasi cuaca pelayaran dan informasi cuaca pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib disampaikan kepada: syahbandar, dan kapal yang sedang berlayar melalui penyiaran umum (broadcast) dari stasiun radio pantai setiap hari pada waktu yang tetapkan. informasi . informasi cuaca khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat disampaikan langsung pengguna jasa dan atau melalui peralatan telekomunikasi. kalibrasi dan sertifikasi perlengkapan pengamatan cuaca kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kegiatan: pemberian bimbingan pengamatan cuaca, sosialisasi tentang pentingnya cuaca untuk keselamatan pelayaran kepada nakhoda atau petugas pengamat cuaca kapal, pemberian buku instruksi dan log books kapal untuk keperluan pengamatan cuaca, dan pengambilan data hasil pengamatan kapal.menteri.menteri. membangun, memindahkan, dan atau membongkar bangunan atau instalasi yang berada sungai dan danau, harus mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. menteriada setiap bangunan atau instalasi alur sungai dan danau wajib: dipasang fasilitas alur pelayaran tertentu, dan ditetapkan zona keamanan dan keselamatan berlayar. pemasangan fasilitas alurmenteri menetapkan zona keamanan dan keselamatan berlayar pada setiap bangunan atau instalasimenterimenteri melakukan pembongkaran atas biaya pemilik bangunan atau instalasi. , dan penetapan zona keamanan dan keselamatan berlayar bangunan atau instalasi perairan diatur dengan peraturan menteri. bab viii pengerukan dan reklamasi bagian kesatu.berlayar (dumping area)teknis kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud padaberupa rekomendasi mengenai kesesuaian dengan tata ruang dari gubernur dan atau bupati walikotapekerjaan pengerukan alur pelayaran sungai dan danau harus mendapat izin dari: menteri untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran kelas gubernur. gubernur untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran kelas ii: dan bupati walikota untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran kelas iii. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pekerjaan pengerukan diatur dengan peraturan menteri. bagian kedua.izin sebagaimana dimaksud dalam dan diajukan oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan: berbentuk badan hukum:: menteri, pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta wilayah perairan terminal khusus: gubernur, pada pelabuhan pengumpan regional, dan bupati walikota, pada pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau. izikerjaan reklamasi diatur dengan peraturan menteri. bab pemanduanperairan tertentu, menteri menetapkan perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa. penetapan perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria: faktor luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar, dan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar. kriteria faktor luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar meliputi:kriteria. kriteria faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayarsebagaimana dimaksud pada dan diberi nilai pembobotan. perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan dalam: perairan wajib pandu kelas perairan wajib pandu kelas ii, dan cc. perairan wajib pandu kelas iii. pembagian kelas sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan pelaksanaan pemanduan perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud dalamberijazah pelaut ahli nautika, mempunyai pengalaman berlayar sebagai nakhoda paling sedikit (tiga) tahun, lulus pendidikan dan pelatihan pandu yang diselenggarakan oleh pemerintah, danmenteri. pelayanan pemanduan bagi kapal dengan sarat (lima belas) meter atau lebih luar perairan pelabuhan dilakukan oleh petugas pandu laut dalam. petugas . petugas pandu dapat ditetapkan sebagai petugas pandu laut dalam setelah lulus pendidikan pelatihan pandu laut dalamada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu, kapal berukuran tonase kotor (lima ratus gross tonnage) atau lebih wajib dipandupenyelenggaraan pemanduan pada perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam dan pada perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhandalam hal pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam tidak memenuhi persyaratan, pengelolaan dan pengoperasian pemanduan dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan terdekat yang memenuhi persyaratan setelah memperoleh izin dari menteri. persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyediakan petugas pandu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam menyediakan sarana bantu dan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan, dan memberikan pelayanan pemanduan sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan.. badan usaha pelabuhan yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan wajib membayar persentase dari pendapatan yang berasal dari jasa pemanduan kepada kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. . biaya pemanduan sebagaimana dimaksud dalam tidak dikenakan bagi: kapal perang, dan kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kelas perairan wajib pandu, tata cara penetapan perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, pendidikan dan pelatihan petugas pandu, kewajiban petugas pandu, dan penyelenggaraan pemanduan diatur dengan peraturan menteri. bab kerangka kapal pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya. asuransi kapal sebagaimana dimaksud pada termasuk asuransi atas kewajiban mengangkat kerangka kapalmenteri menetapkan tingkat gangguan keselamatan berlayar. .stasiun radio pantai dan berita pelaut indonesia. pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pengangkatan kembali sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pemilik kapal. posisi kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada yang belum dipasang sarana bantu navigasi pelayaran yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal, pemilik kerangka. dalam hal pemerintah menpemerintah. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik, wajib diangkat oleh menteri dan kerangka kapal dan atau muatannya menjadi milik negara. untuk kepentingan keselamatan pelayaran, bekas lokasi kerangka kapal yang telah disingkirkan diumumkan oleh menteri melalui stasiun radio pantai dan berita pelaut indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan kerangka kapal dan atau muatannya diatur dengan peraturan menteri. bab. setiap pelaksanaan kegiatan salvage sebagaimana dimaksud pada harus mendapat izin menteri. pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada harus mendapat izin menteri. kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. badan usaha. teknis: memiliki tenaga penyelam yang bersertifikat, memiliki paling sedikit (satu) unit kapal kerja, dan memiliki peralatan kerja, paling sedikit berupa peralatan scuba, peralatan potong, dan peralatan penyelaman. izin. izin usaha sebagaimana dimaksud pada berlaku selama badan usaha masih menjalankan kegiatannya dan memenuhi persyaratan. sertifikat penyelam sebagaimana dimaksud dalam huruf angka diberikan oleh menteri setelah dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan penyelam. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan salvage dan atau pekerjaan bawah air, tata cara pemberian izin usaha salvage dan atau pekerjaan bawah air, dan pendidikan dan pelatihan penyelam diatur dengan peraturan menteri. bab xii sistem informasi kenavigasian menteri menyelenggarakan sistem informasi kenavigasian. sistem informasi kenavigasian sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: kapasitas sarana bantu navigasi pelayaran, kapasitas telekomunikasi pelayaran, kondisi alur dan perlintasan, kapal negara bidang kenavigasian, sumber daya manusia bidang kenavigasian, kondisi angin, arus, gelombang, dan pasang surut, dan rintangan pelayaran atau bahaya navigasi baru baik bawah atau atas permukaan laut. sistem informasi kenavigasian sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan, pengolahan, cc. penganalisaan, penyajian, penyebaran, dan penyimpanan data dan informasi. dalam. dalam kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kenavigasian sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan instansi terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. sistem informasi kenavigasian ditujukkenavigasian. pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi kenavigasian menggunakan teknologi satelit yang telah dibangun dalam struktur sistem informasi pelayaran. bab xiii petugas sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran bagian kesatusarana bantu navigasi pelayaran yang dikeluarkan oleh menteri. sertifikat. sertifikat pendidikan dan pelatihan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sarana bantu navigasi pelatihan tingkat dasar, dan sarana bantu navigasi pelatihan tingkat terampilsarana bantu navigsarana bantu navigasi pelayaran diatur dengan peraturan menteri. bagian kedua petugas telekomunikasi pelayaran pengoperasian dan pemeliharaan telekomuniktelekomunikasi pelayaran yang dikeluarkan oleh menteri. sertifikat pendidikan dan pelatihan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: operator radio global maritime distress and safety system mass): sertifikat. sertifikat operator radio terbatas ort): sertifikat operator radio umum oru), sertifikat operator radio elektronika tingkat (sre ii), dan sertifikat operator radio elektronika tingkat (sre i). teknisi telekomunikasi pelayaran ttp): ttp tingkat iii, ttp tingkat ii, dan ttp tingkat vessel traffic service operator: vessel traffic service basic, dan vessel traffic service advancetelekomuniktelekomunikasi pelayaran diatur dengan peraturan menteri. pengoperasian peralatan stasiun radio pantai dan stasiun radio kapal dilakukan oleh petugas yang telah memiliki sertifikat paling rendah sertifikat operator radio umum oru). bab xiv. bab xivatau dikenai sanksi administratif berupa: peringatan, pembekuan izin, atau cc. pencabutan izin. nakhoda yang tidak melaporkan semua informasi sebagaimana dimaksud dalam atau dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, atau pembekuan sertifikat kepulakenavigasikegiatan kenavigasian mempunyai peranan penting dalamperairan indonesia yang dinilai riskan terhadap keselamatan berlayar, sesuai kondisi dan situasi perairan indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan hukum internasional. kegiatan kenavigasian diselenggarakan untuk mewujudkan keselamatan bernavigasi perairan indonesia dengan mewujudkan ruang dan alur pelayaran yang aman bernavigasi, keandalan, dan kecukupan sarana dan prasarana kenavigasian, pelayanan meteorologi, sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan teknologi yang tepat guna. dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebutwujudkan pelayanan dan keselamatan berlayar. untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian seluruh perairan indonesia, pemerintah membentuk distrik navigasi. distrik navigasi disamping berfungsi melaksanakan kegiatan kenavigasian perairan indonesia juga melakukan pengawasan terhadap sebagian kegiatan kenavigasian yang dilakukan oleh badan usaha. penyelenggaraan . penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran disesuaikan dengan ketentuan internasional baik persyaratan dan standarisasi sarana dan prasarana maupun kualifikasi sumber daya manusia. fungsi lain dari kegiatan kenavigasian sangat strategis baik dari sisi politis, ekonomis, dan pemantapan pertahanan keamanan. selain untuk menandai batas wilayah kedaulatan negara dalam rangka negara kesatuan republik indonesia nkri) dan pemantapan pertahanan dan keamanan, juga berfungsi mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan perekonomian. pemerintah dalam hal ini dapat melimpahkan sebagian penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran kepada badan usaha. dalam upaya menjamin keamanan dan keselamatan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran terhadap gangguan fungsi sarana oleh pihak lain ditetapkan zona zona keamanan dan keselamatan sekitar instalasi dan bangunan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran. dengan upaya ini diharapkan navigasi sebagai proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik titik lain dengan aman dan lancar dapat terwujud. untuk mewujudkan alur pelayaran yang aman bagi lalu lintas pelayaran diperlukan kegiatan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi. dalam peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai pemanduan kapal untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar pada perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa. dalam penyelenggaraan pemanduan pada peraturan pemerintah ini telah ditetapkan sebagai pelaksana pemanduan adalah penyelenggara pelabuhan. penyelenggaraan pemanduan juga dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan atau pengelola terminal khusus. kapal wajib berlayar alur pelayaran sehingga penataan dan pengaturan ruang serta alur pelayaran mutlak diperlukan sekaligus mengantisipasi musibah kecelakaan kapal seperti tabrakan, kandas, tenggelam yang kemungkinan akan terjadi dan keamanan perairandan keamanan perairan dan kelestarian lingkungan selain untuk kepentingan pelayaran, perairan dapat pula dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lainipa, perikanan dan kelautan. guna menunjang kepentingan tersebut, pendirian bangunan dan instalasi perairan harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan keselamatan dan keamanan perairan, kelestarian lingkungan serta perlindungan terhadap bangunan dan instalasi tersebut. dalam upaya mendukung operasional pelayaran dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung rumusan kebijakan pelayaran, pemerintahtelekomunikasi. data informasi pelayaran tersebuttelekomunikasi. jaringan informasi pelayaran ini menggunakan teknologi satelit yang telah terpasang dan akan dikembangkan pada distrik navigasi. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka perlu menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kenavigasian yang merupakan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang pelayaran. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cc. mengarahkan pergerakan kapal, dan pelaksanaan hak lintas damai kapal kapal asing. cukup jelas. keikutsertaan badan usahtinggi ruang bebas bawah bangunan yang melintas atas sungai untuk kepentingan kapal sungai disesuaikan dengan klasifikasi alur pelayaran sungai. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan waktu tiba adalah estimated time arrival eta)informasi lain meliputi perubahan cuaca, adanya bahaya navigasi baru (seperti kerangka kapal dan timbulnya pulau baru diperairan), adanya kapal kandas atau tubrukan, dan adanya pencemaran dilaut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf sarana bantu navigasi pelayaran visual pada siang hari dikenal dari: warna, tanda puncak, bentuk bangunan, dan kode huruf dan angkanya. sarana bantu navigasi pelayaran visual pada malam hari dikenal dari irama dan warna cahaya. huruf sarana bantu navigasi pelayaran elektronik dipergunakan untuk menyampaikan informasi melalui sistem elektromagnetik lainnya untuk menentukan arah dan posisi kapal. huruf. huruf sarana bantu navigasi pelayaran audible dipergunakan untuk menyampaikan informasi mengenai posisi sarana bantu navigasi pelayaran melalui suarcegahan gangguan, perlindungan,. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kegiatan pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran meliputi: pengadaan untuk lokasi baru, atau pengadaan untuk penggantian. . yang dimaksud dengan kepentingan tertentu adalah pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran untuk penandaan alur pelayaran menuju terminal khusus. lokasi tertentu antara lain wilayah terminal khusus, kegiatan pengerukan, dan lokasi kerangka kap, serta berbagai keragaman atas dan bawah permukaan laut, antara lain kerangka kapal alur pelayaran. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. biaya pemanfaatuntuk keperluan meminta pertolongan antara laindengan percobaan berlayar adalah dalam rangka pembangunan dan perbaikan kapal. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota dalam perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran yaitu: pemerintahpemerintah provinsi, dan cc. pemerintah . cc. pemerintah kabupaten kotabangun antara lain memasang iklhuruf yang dimaksud dengan band medium frequency adalah ruang frekuensi dengan batas terendah (tiga ratus kilohertz) dan batas tertinggi khz (tiga ribu kilohertz). yang dimaksud dengan band high frequency adalah frekuensi dengan batas terendah mhz (tiga megahertz) dan batas tertinggi hz(tiga puluh megahertz). yang dimaksud dengan band very high frequency adalah ruang frekuensi dengan batas terendah mhz (tiga puluh megahertz). huruf yang dimaksud dengan list radio determination and special service stations adalah daftar stasiun radio yang menyelenggarakan dinas pelayaran dalam penentuan dan dinas pelayaran khusus, dalam penentuan posisi kecepatan, dan atau informasi lain yang berhubungan dengan beberapa parameter yang berlaku, dengan menggunakan propagasi gelombang radiojasa informasi cuaca kelautan ditujukan untuk kepentingan transportasi pelayaran, perikanan, wisata laut, pertambangan, pertahanan dan keamanan, pencarian dan penyelamatan, serta pelestarian lingkungan. cukup jelas. kerjasama dimaksudkan dalam rangka mengumpulkan data cuaca dari kapal dan menyebarluaskan informasi cuaca pelayaran. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . yang dimaksud dengandalam setiapcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan fasilitas alur pelayaran tertentu antara lain rambu, pos pengawas, halte, pencatat skala tinggi air, dan bangunan penahan ari (navigator), dan att1 (ship engineer)ship engineer, teknik geodesi, dan juru ukur. cukup jelasduan luar perairan pelabuhan adalah pelayanan jasa pemanduan yang dilaksanakan: luar wilayah perairan wajib pandu, perairan pandu luar biasa yang berada dalam wilayah teritorial indonesia, dan perairan pandu luar biasa yang berada pada alur yang sempit dan rawan kecelakaan tubrukan kapal. petugas pandu laut dalam disebut juga deep sea pilot. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . yang dimaksud dengan dapat dilimpahkan adalah untuk memenuhi kebutuhan sesuai persyaratanhuruf cukup jelas dan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran. cukup jelas.p&i club). cukup jelas. cukup jelas. . yang dimaksud dengan pemilik kapalpelaporan antara lain mencakuppekerjaan bawah air tidak termasuk kegiatan pembudidayaan dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional kecil. . pelaksanaan kegiatanhat jasmani adalah tidak buta warna, tidak cacat pendengaran, dan tidak gaghoota lhokseumawe dan wilayah kabupaten acehkawasan kilang arun kota lhokseumawe dan kawasan dewantara serta kawasan jamuan kabupaten aceh utara, provinsi aceharuarun lhokseumawe. dengan peraturan pemerintah ini ditetapkan kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe. kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam memiliki luas (dua ribu enam ratus dua puluh dua koma empat puluh delapan hektar) yang terletak dalam kawasan kilang arun kota lhokseumawe provinsi aceh seluas (seribu delapan ratus empat puluh koma delapan hektar), kawasan dewantara kabupaten aceh utara provinsi aceh seluas (lima ratus delapan puluh dua koma nol delapan hektar), dan kawasan jamuan kabupaten aceh utara provinsi aceh seluas (seratus sembilan puluh sembilan koma enam hektar). . to. presiden republik indonesia kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam memiliki batas sebagai berikut: pada kawasan kilang arun kota lhokseumawe: sebelah utara berbatasan dengan selat malaka: sebelah timur berbatasan dengan desa blang pulo, desa blang panyang, desa muria paloh, tan dan desa padang sakti kecamatan muara satu, dan desa ujung blang kecamatan banda sakti kota lhokseumawe: sebelah selatan berbatasan dengan desa ujung pacu dan desa batuphat barat kecamatan muara satu kota lhokseumawe, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan pelabuhan desa blang kalung nameh dan desa ujung pacu kecamatan muara satu kota lhokseumawe, pada kawasan dewantara kabupaten aceh utara: sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, sebelah timur berbatasan dengan jalan pelabuhan desa ujung pacu dan desa blang kalung nameh kecamatan muara satu kota lhokseumawe, sebelah selatan berbatasan dengan desa paloh gading kecamatan dewantara kabupaten aceh utara dan desa ujung pacu kecamatan muara satu kota lhokseumawe, dan sebelah barat berbatasan dengan desa paloh lada, desa ambon tunong, desa ambon baroh, desa kedua krueng dukuh, dan desa bangka jaya kecamatan dewantara kabupaten aceh utara, pada. ebi tn ta, presiden republik indonesia pada kawasan jamuan kabupaten aceh utara: sebelah utara berbatasan dengan desa cot lambing dan desa babah buloh kecamatan sawang dan desa jamuan kecamatan banda baro kabupaten aceh utara, sebelah timur berbatasan dengan desa jamuan kecamatan banda baro dan desa tepi reuse kecamatan sawang kabupaten aceh utara, sebelah selatan berbatasan dengan desa tepi reuse dan desa meunasah pulo kecamatan sawang kabupaten aceh utara, dan sebelah barat berbatasan dengan desa buntut dan desa babah buloh kecamatan sawang kabupaten aceh utaraarun lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri: zona energi, dan zona pariwisata. gubernur aceh menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe dalam jangka waktu (sembilan puluh) hari sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. badan. maaarun lhokseumawe. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam melakukan pembangunan kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawearun lhokseumawekawasan ekonomi khusus arun lhokseumawearun lhokseumawearun lhokseumaweon rkappiui bidang hukum dan han dang undangan, jika: inn nya giovanni jaman liumum dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian wilayah kota lhokseumawe dan wilayah kabupaten aceh utara, provinsi aceota lhokseumawe dan wilayah kabupaten aceh utara sebagai kawasan ekonomi khusus. wilayah arun lhokseumaweota lhokseumawe dan wilayah kabupaten aceh utara bertumpu pada lokasi geografis aceh yang dilintasi oleh sea lane communication loc), yaitu selat malaka. karena berada pada kawasan selat malaka tersebut, maka kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe mempunyai keunggulan komparatif untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global (global production network) atau rantai nilai global (global value chain). selain itu, kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe terletak berdekatan teluk benggala yang merupakan salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif (large marine ecosystem) dan memungkinkan pengembangannya menjadi basis pengembangan industri perikanan tangkap. disamping itu, kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe akan dikembangkan sebagai kawasan basis industri pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, minyak atsiri, dan lain lain. keunggulan geostrategi wilayah kota lhokseumawe dan wilayah kabupaten aceh utara adalah merupakan bagian dari kerjasama regional yaitu indonesia malaysia thailand growth triangle imt gt), asean, dan indian ocean rim association ora). kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe akan berkembang bersamaan dengan pengembangan wilayah beberapa negara kawasan asia selatan seperti india dan myanmar serta dengan tiongkok melalui revitalisasi ekonomi laut jalur sutra (maritime silk road). dengan demikian maka kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe berada pada pasar perdagangan asean dan asia selatanpipa) mengusulkan pembentukan kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawearun lhokseumawearun lhokseumawe olehtelah mendapat persetujuan dari walikota lhokseumawe dan bupati aceh utara dan diajukan oleh gubernur acearun lhokseumawearun lhokseumaweroa bae presiden republik indonesia badan usaha pembangun dan pengelola kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawertamina persero), pt. pupuk iskandar muda, pelabuhan indonesia persero), dan perusahaan daerah pembangunan aceh yang mengusulkan kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe. cukup jelas. cukupjelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor p3. gta ide beli indonesia lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang . kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe s0 8530e 55site oke paine eye men peta mana kawasan ekonomi khusus arun lhokseumawe mm. nama ama aan maan aan man peran ter skala selat malaka legenda kawasan kilang arun: pa. kawasan dewantara: kawasan jamuan: aan ae . e batas administrasi kabupaten kota! nan ag dim batas administrasi kecamatan aaaaaa ban (lan nee nanya sungai dna mengananne basa nga tara han total luas wilayah: bea medan sen iho bee mutasi tarsus, head mengangkat ep. pan maa radar &. ketam da, amal pameran syara nya ta, na, tep tapi nan ann aceh utara adi megan msm kutamakmun musang nana sumber: peta rupa bumi indonesiati bidang perekonomian, bln bidang hukum dan koja dang undangan, hot tgl inn ma) ilvannaz jaman ch, maa suk |
kan salaksanaan kerja sama daerah. babi . (kan ata tau sn kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daer. (kan yan ata sen het presiden republik indonesia: dan pihak ketiga. bagian ketiga. man ny) sen het presiden republik indonesia. mea nag kan taat presiden republik indonesiamenteri. pelaksanaan perjanjian kerja . man, tar sen nx) sen het presiden republik indonesiagubernur bupati wali gubernur sebagaimana dimaksud pada temuannya disampaikan kepada menteri dan menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen terkait. surat bupati wali . mea nag n17 taat presiden republik indonesiabupati wali kota. man, tar sen presiden republik indonesiaprovinsi. n17 snn het presiden republik indonesia. man yan nag tau snn het presiden republik indonesiamenteri lembaga pemerintah non departemen,: dan menyusun . kan sen het presiden republik indonesia sama antardaerah provinsi atau antarmenter. mea nag kan sen het presiden republik indonesiaberlakunya peraturan pemerintah ini, kerja sama antardaerahpemerintah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama antardaerah yang ada sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, diselesaikan sesuaikkn era). mann n17 sat presiden republik indonesia. n17 sat presiden republik indonesia. kan tek presiden republik indonesia. mea nag sen het presiden republik indonesia. menteri dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengembangan pariwisata bal, bahwa berdasarkan surat dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor tu. dpr ri ii tanggal februari dewan perwakilan rakyat republik indonesia telah menyetujui rencana penambahan penyertaan modapenilaian yang dilakukan dengan menggunakan nilai pasar yang wajerbitan surat izin mengemudi, pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator, cc. penerbitan surat tanda nomor kendaraan, penerbitan surat tanda coba kendaraan, penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor, penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor, penerbitan surat mutasi kendaraan luar daerah, penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak, penerbitan . penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, penerbitan surat keterangan lapor diri, penerbitan kartu sidik jari inanis card), dan il. denda pelanggaran lalu lintaspidana denda berdasarkan putusan pengadilaerbitan surat izin mengemudi sim):(khusus penyandang cacat) baru per penerbitan perpanjangan . jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif perpanjangan per penerbitan pembuatan sim internasional baru per penerbitan perpanjangan per penerbitan pelayanan ujian keterampilan per ujian mengemudi melalui simulator penerbitan surat tanda nomor kendaraan stok) kendaraan bermotor roda roda per penerbitan atau angkutan umum kendaraan bermotor roda atau per penerbitan lebih pengesahan surat tanda nomor per pengesahan kendaraan stok) tahun penerbitan surat tanda coba per penerbitan kendaraan stack) per kendaraan penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor nkb) kendaraan bermotor roda atau per pasang roda kendaraan bermotor roda atau per pasang lebih penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor bpk) kendaraan bermotor roda atau roda baru. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif baru per penerbitan ganti kepemilikan per penerbitan kendaraan bermotor roda atau lebih baru per penerbitan ganti kepemilikan per penerbitan vii penerbitan surat mutasi kendaraan per penerbitan luar daerah viii penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak senjata api non organik tni polri izin penggunaan untuk prajurit per kartu tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan purnawirawan untuk kelengkapan tugas polisi khusus satuan pengamanankartu untuk olah raga buku pas buku pas baru per buku buku . buku pas pembaruan per buku izin penggunaan untuk olah raga tembak reaksi per surat izin target per surat izin berburu per surat izin untuk koleksi buku pas buku pas baru per buku buku pas pembaruan per buku izin menyimpan per surat izin untuk bela per buku izin penggunaan per kartu senjata peluru palet buku pas per buku izin penggunaan per kartu senjata . senjata peluru gas buku pas per buku izin penggunaan per kartu izin kepemilikan dan per kartu penggunaan semprotan gas izin kepemilikan dan per kartu penggunaan kejutan listrik bahan peledak komersial produksi per surat izin izin pemusnahan per surat izin kembang api. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif izin produksi per surat izin izin pemusnahan per surat izin penerbitan surat keterangan catatan per penerbitan kepolisian penerbitan surat keterangan lapor diri pemegang kartu izin tinggal tetap per kartu pemegang kartu izin tinggal per kartu terbatas penerbitan kartu sidik jari indonesia per kartu automatic fingerprint identification system card inanis cardpemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisatainduk pembangunan kepariwisataan nasional tahun. presiden republik indonesian adalah hasil kewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk dpn, dan esp. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiai. presiden republik indonesia bab pembangunan kepariwisataan nasional pembangunan kepariwisataan nasionalnasional sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan ripparnas. ripparnasnasional dalam kurun waktu tahun sampai dengan tahun visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada hurufpembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ditempuh melalui (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan: destinasi. pasi presiden republik indonesia. presiden republik indonesia sasaran pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pembangunan kepariwisataan nasionalparnas. presiden republik indonesia ripparnas menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional. ripparnas sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi. ripparnas dan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada dan, sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri. indikator sasaran pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. . presiden republik indonesia arah pembangunan kepariwisataan nasionalyang meliputi pembangunan: dpn, pemasaran pariwisata nasional, industri pariwisata nasional, dan kelembagaan kepariwisataan nasional. bab iii pembangunan dpn bagian kesatu umum pembangunan dpn sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kewilayahan pembangunan dpn. presiden republik indonesia bagian kedua kewilayahan pembangunan dpn kewilayahan pembangunan dpn sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: dpn, dan espn. dpnprovinsi dan atau lintas provinsiespnespn . pasi presiden republik indonesia espnn dan espn. presiden republik indonesiadan keunggulan daya saing internasional. kewilayahan dpn sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: (lima puluh) dpn yang tersebar (tiga puluh tiga) provinsi, dan (delapan puluh delapan) espn yang tersebar (lima puluh) dpn. peta kewilayahan dpn sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran dan lampiran iii yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. arah kebijakan pembangunan dpn dan espn meliputi: perencanaan. presiden republik indonesia perencanaan pembangunan dpn dan espn, penegakan regulasi pembangunan dpn dan espn, dan cc. pengendalian implementasi pembangunan dpn dan espn. strategi untuk perencanaan pembangunan dpn dan espnn dan espn, dan menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan dpn dan espn. strategi untuk penegakan regulasi pembangunan dpn dan espn sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah terhadap penerapan rencana detail dpn dan espn. strategi untuk pengendalian implementasi rencana pembangunan dpn dan espnespn sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan presiden. bagian ketiga. presiden republik indonesian. presiden republik indonesiann. presiden republik indonesiacc.n. . presiden republik indonesian. pasi presiden republik indonesiagembangkan dan meningkatkan kualitas: kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan dpnn,. . presiden republik indonesiann, dan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan dpn. presiden republik indonesian. presiden republik indonesia ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata dpnnn, dan cc. pengendalian. presiden republik indonesiannn swasta, mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan, dan mendorong. presiden republik indonesia. pasinasional bagian kesatu umum pembangunan pemasaran pariwisata nasional meliputi: pengembangan . presiden republik indonesia. presiden republik indonesianasionalindonesianasionalnasional. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasionindonesia dalam negeri, dan penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata indonesia luar negeri. strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata indonesiaindonesia dan badan promosi pariwisata daerah. strategi. presiden republik indonesia strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata indonesiaindonesia luar negeri, dan menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata indonesia luar negeri. penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata indonesianasional bagian kesatu umum pembangunan industri pariwisata nasionalcc.. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia bab pembangunan kelembagaan kepariwisataan nasional. presiden republik indonesiakementeriakementerian. presiden republik indonesiaindonesia: dan cc. menguatkan kemitraan antara badan promosindonesia: dan menguatkan kemitraan antara gabungan industrbagian ketiga. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiann. presiden republik indonesia meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata indonesi. presiden republik indonesia bab vii indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional rincipemerintah ini. indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang ipjp) dan rencana pembangunan jangka menengah rpm). dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasionalmelakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ripparnas. pengawasan. presiden republik indonesiakerja sama yang telah dilakukan antar pemerintn sebagaimana dimaksud dalam tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjibangsa bangsa dunia, khususnya dalam (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa bangsa duniadunia, perekonomian bangsa bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi tingkat masyarakat lokal. bagi indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan. presiden republik indonesiaindonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar, yang membentang dan tersebar lebih dari (tujuh belas ribu) pulau. sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, menjadi industri ataunasional. presiden republik indonesiaindonesinasnasional. ripparnasb. presiden republik indonesiawasan pengembangan pariwisata nasionalkuta, pantai pangandaran, pantai kerupuk aanseribu, perairan laut kepulauan wakatobi, dan sebagainya. kolam air dan dasar laut, contoh: taman laut bunaken, taman laut wakatobi, taman laut dan gugusan pulau pulau kecil raja ampat, atol pulau makanan,rinjani, taman nasional komodo, taman nasional bromo tengger semeru, dan sebagainya. perairan. presiden republik indonesia perairan sungai dan danau, contoh: danau toba, danau maninjau, danau sentani, sungai musi, sungai mahakam, situ panggang, dan sebagainya. perkebunan, contoh: agro wisata gunung mas, agro wisata batu malang, dan sebagainya. pertanian, contoh: area persawahan jatiluwih, area persawahan ubud, dan sebagainya. bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya, contoh: gua jatijajar, gua gong, karst gunung kidul, karst maros. presiden republik indone, perkampungan suku badui, desa sade, desa penghiburan, dan sebagainya. museum, contoh: museum nasional, museum bahariharapan sapi, paola, pemakaman toraja, ngawen, pasar terapung, kuil, dan sebagainya. kesenian, contoh: angklung, sasando, reog, dan sebagainya. huruf c. presiden republik indonesiawasan trans studio, taman impian jaya ancol, taman mini indonesia indahcontoh: kawasan nusa dua resort, kawasan tanjung lesung, dan sebagainya. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan rekreasi dan olahraga senayan, kawasan padang golf, dan area sirkuit. presiden republik indonesiab. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiab:f. presiden republik indonesianasional adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan indonesia sebagai negara. contoh: indonesia ultimate diversity, wonderful indonesia(lima puluh) dpn: banda aceh weh dan sekitarnya terendah islam indonesia indonesian terendah mecca nias simeulue dan sekitarnya unnamed surfing capital the world world unnamed surfing capital medan toba dan sekitarnya the most favorite city lake toba pearl sumatra the world's finest aquatic centre mentawai siberut dan sekitarnya discovered islands indonesia padang. presiden republik indonesia padang bukittinggi dan sekitarnya the soul minangkabau pekanbaru rupat dan sekitarnya pekanbaru heritage rupat the longest white sandy beach island jambi kerinci selat dan sekitarnya muaro jambi city heritage batam bintan dan sekitarnya family fun days year natuna anambas dan sekitarnya best discovered beach island palembang babel dan sekitarnya musi: river mystery land sriwijaya bengkulu enggano dan sekitarnya home the biggest flower earth krakatau ujung kulon dan sekitarnya journey the ring fire ujung kulon: home the rare javanese tiger jakarta kepulauan seribu dan sekitarnya enjoy jakarta jakarta living colorful bogor halimun dan sekitarnya raffles botanical garden bandung ciwidey dan sekitarnya bandung: art deco city bandung: great shopping city pangandaran nusakambangan dan sekitarnya visit indonesia's alcatraz: nusakambangan island semarang. presiden republik indonesia semarang karimunjawa dan sekitarnya eco island resort karimunjawa solo sangiran dan sekitarnya home java man borobudur yogyakarta dan sekitarnya capital world heritage the smiling jogja bromo malang dan sekitarnya volcano the desert surabaya madura dan sekitarnya fascinating madura culture surabaya gateway eastern java ijen alas purwa dan sekitarnya natural volcanic wonders bali nusa rombongan dan sekitarnya the last paradise bali: island the gods the world's best island morning the world the inspiration island lombok dan sekitarnya lombok: pearl eastern indonesia lombok: bali's little sister moyo tambora dan sekitarnya paradise found komodo ruteng dan sekitarnya komodo, the real wonder the world selimut maumere dan sekitarnya amazing (three) colour lake sumba. presiden republik indonesia sumba dan sekitarnya indonesia's best homeland alor lembata dan sekitarnya traditional whale hunting kupang rotendao dan sekitarnya spoiled, retouched indonesia home floresiensis, the indonesian hobbit pontianak singkawang dan sekitarnya gateway borneo sentrum betung karimun dan sekitarnya journey indonesia's amazon palangkaraya tanjung puting dan sekitarnya tanjung puting, adventure great apes long bagun kelak dan sekitarnya exciting rafting unnamed jungle river tenggarong balikpapan dan sekitarnya journey heart borneo perawan kayan mengarang dan sekitarnya great diving, wonderful people banjarmasin martapura dan sekitarnya river gems makassar takabonerate dan sekitarnya makassar: historic heritage city toraja lorelindu dan sekitarnya there life after death the world's most unique funeral culture togean gorontalo dan sekitarnya indonesia's newest ecotourism destination manado bunaken dan sekitarnya finest diving and snorkeling asia finest. presiden republik indonesia finest under water world kendari wakatobi dan sekitarnya marine and coastal wonders halmahera morotai dan sekitarnya the spice island discovered chain islands eastern indonesia ambon bandaneira dan sekitarnya ambon: dutch heritage site hidden island life and musical culture sorong raja ampat dan sekitarnya world best dive destination the last best place best underwater biodiversity world most beautiful diving destination manokwari fak fak dan sekitarnya home cenderawasih home the bird paradise biak numfor dan sekitarnya gateway fascinating irian jaya sentani wamena dan sekitarnya amazing musical, festival the jungle timika lorentz dan sekitarnya snow the tropics merauke wazir dan sekitarnya discover indonesia's most eastern provinces eco wild life park adventureyogyakarta, monumen nasional jakarta, tugu khatulistiwa, jam gadang, jembatan sungai musi, dan sebagainya. contoh ikon secara internasional adalah candi borobudur, komodo, toraja, toba, tanjung puting, dan sebagainya. woasaran pembangunan kepariwisataan nasional sasaran strategis pembangunan kepariwisataan nasional sampai dengan tahun dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut: indikator kondisi sampai dengan tahun tahun kunjungan wisman (juta) kunjungan wisnu (juta penerimaan devisa dari wisman us$ milyar pengeluaran wisnu (triliun) pdb pariwisata auto sumber peparnas (neraca satelit pariwisata nasional)indikasi geografdikasi geografis. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksudkanmohonan . mea nag n17 taat presiden republik indonesia permohonan adalah permintaan pendaftaran indikasi geografisrodusen adalah pihak yang menghasilkan barang, termasuk indikasi geografis dan terdaftar sebagai konsultan hak kekayaan intelektual direktorat jenderal. kuasa adalah konsultan hakri adalah hari kerja. buku persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama. pemakai indikasi geografis adalah produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan buku persyaratan terkait dan didaftar direktorat jenderindikasi geografis. bab ii. man, can sen taat presiden republik indonesia bab lingkup indikasi geografis bagian pertama umum tanda sebagaimana dimaksud dalam angka merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis. barang sebagaimana dimaksud pada dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka tanda sebagaimana dimaksud pada dilindungi sebagai indikasi geografis apabila telah terdaftar dalam daftar umum indikasi geografis direktorat jenderal. indikasi geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum. tanda sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam buku persyaratan. bagian kedua indikasi geografis yang tidak dapat didaftar indikasi geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya bertentangan dengan peraturan perundang undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya, cc. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, atau telah menjadi generik. bagian ketiga. kan ata nyi ny) sen het presiden republik indonesia bagian ketiga jangka waktu perlindungan indikasi geografis indikasi geografis dilindungi selama karakteristik khas danbab iii syarat dan tata cara permohonan permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap (tiga) kepada direktorat jenderalmohon sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: lembaga yang mewakili masyarakat daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas: pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri: atau pedagang yang menjual barang tersebut, lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau kelompok konsumen barang tersebut. permohonan sebagaimana dimaksud dalam harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut: tanggal, bulan, dan tahun, nama. kan sen het presiden republik indonesia nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, dan cc. nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri: surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti pembayaran biaya. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas: nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya, nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis, cc.dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.: uraian tentang batas batas daerah dan atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis, uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian. man sen het presiden republik indonesia label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis. uraian tentang batas batas daerah dan atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada huruf harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. bab tata cara pemeriksaan bagian pertama pemeriksaan administratif direktorat jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dantelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan direktorat jenderal memberikan tanggal penerimaan. dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratlengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam berita resmi indikasi geografiskepada direktorat jenderal tidak dapat ditarik kembali. bagian kedua . man, tar sen sat presiden republik indonesia bagian kedua pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal akan meneruskan permohonan kepada tim ahli indikasi geografis. tim ahli indikasi geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam angka dan dalam hal tim ahli indikasi geografis mempertimbangkan bahwa permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada tim ahli indikasi geografis menyampaikan usulan kepada direktorat jenderal agar indikasi geografis didaftarkan daftar umum indikasi geografis. pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada dikenakan biaya. biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan. dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada permohonan dianggap ditarik kembali. dalam hal tim ahli indikasi geografis menyetujui suatu indikasi geografis dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam tim ahli indikasi geografis mengusulkan kepada direktorat jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan indikasi geografis tersebut termasuk buku persyaratannya dalam berita resmi indikasi geografis. dalam . man taat presiden republik indonesia dalam hal tim ahli indikasi geografis menyatadirektorat jenderal dan memberitahukannya kepada pemohon atau melalui kuasanya. dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada, direktorat jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada tim ahli indikasi geografis. tim ahli indikasi geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal tim ahli indikasi geografis menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal mengumumkan indikasi geografis dan buku persyaratan, berdasarkan usulan keputusan sebagaimana dimaksud pada dalam berita resmi indikasi geografis. dalam hal tim ahli indikasi geografis tidak menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal menetapkan keputusan untuk menolak permohonan. dalam. yan sen het presiden republik indonesia dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari direktorat jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam dan kepada pemohon atau melalui kuasanya dengan menyebutkan alasannyadalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuanbiaya untuk mengajukan permohonan banding komisi banding merek harus dibayarkan pada saat mengajukan permohonan banding tersebut. bagian ketiga pengumuman dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya indikasi geografis untuk didaftar maupun ditolak, direktorat jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis. dalam hal indikasi geografis disetujui untuk didaftartanggal penerimaan, indikasi geografis dimaksud, dan abstrak dari buku persyaratan. dalam hal indikasi geografis ditolakdan nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan selama (tiga) bulan. bagian keempat. man sen het presiden republik indonesia bagian keempat keberatan dan sanggahan selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam terhadap indikasi geografis yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan kepada direktorat jenderal dalam rangkap (tiga), dengan membayar atau ditolak berdasarkan peraturan pemerintah ini. keberatan sebagaimana dimaksud pada dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya. dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada dan atau, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. pemohon atau kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada kepada direktorat jenderal dalam waktu paling lama (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud. bagian kelima pemeriksaan substantif ulang dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam tim ahli indikasi geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap indikasi geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan. pemeriksaan . melani nag kan tau snn het presiden republik indonesia pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada diselesaikan dalam waktu paling lama (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalamatau melalui kuasanya bahwa indikasi geografis ditolak. dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan terhitung sejak diterimanyatidak dapat diterima,jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak dibutuhkannya hasil pemeriksaan substantif ulang,enam tim ahli indikasi geografis tim ahli indikasi geografis merupakan lembaga non struktural yang melakukan penilaian mengenai buku persyaratan, dan memberikan pertimbangan rekomendasi kepada direktorat jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan atau pengawasan indikasi geografis nasional. anggota . kan yan nag sen het presiden republik indonesia anggota tim ahli indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan bidang indikasi geografis yang berasal dari: perwakilan dari direktorat jenderal, perwakilan dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan atau departemen terkait lainnya,kompeten. anggota tim ahli indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk masa jabatan selama (lima) tahun. tim ahli indikasi geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota tim ahli indikasi geografispemakaian dan pengawasan indikasi geografis bagian pertama pemakai indikasi geografis pihak produsen yang berkepentingan untuk memakai indikasi geografis harus mendaftarkan sebagai pemakai indikasi geografis direktorat jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. produsen . n17 tau snn het presiden republik indonesia produsen sebagaimana dimaksud pada harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh direktorat jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang. dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal mendaftarkan produsen pemakai indikasi geografis dalam daftar umum pemakai indikasi geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada berita resmi indikasi geografis. bagian kedua pengawasan terhadap pemakai indikasi geografis setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap pemakai indikasi geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada direktorat jenderal bahwa informasi yang dicakup dalam buku persyaratan tentang barang yang dilindungi indikasi geografis tidak dipenuhi. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada harus memuat bukti beserta alasannya. dalam waktu paling lama (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada tim ahli indikasi geografis. dalam waktu paling lama (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada tim ahli indikasi geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada direktur jenderal, termasuk tindakan tindakan yang perlu dilakukan oleh direktorat jenderal. . kan pkn kan sat presiden republik indonesia dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal memutuskan tindakan tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan pembatalan terhadap pemakai indikasi geografis terdaftar. dalam hal direktorat jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap pemakai indikasi geografis terdaftar, pemakai indikasi geografis terdaftar akan dicoret dari daftar umum pemakai indikasi geografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan indikasi geografis. keberatan terhadap pembatalan pemakai indikasi geografis terdaftar sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan melaluidalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak dibutuhkannyahapusan pemakaian indikasi geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa pemakai indikasi geografis yang bersangkutan. dalam hal penghapusan sebagaimana dimaksud pada maka pemakai indikasi geografis terdaftar akan dicoret dari daftar umum pemakai indikasi geografis dan kemudian akan dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan indikasi geografis. dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak dibutuhkannya penghapustiga. kan sen het presiden republik indonesia bagian ketiga pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis tim ahli indikasi geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis wilayahapat dibantu oleh tim teknis pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan. tim teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari: lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik tingkat daerah maupun ditingkat pusat, dan atau lembaga swasta atau lembaga pemerintah non departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam melaksanakan inspeksi pengawasan yang berkaitan dengan barang barang yang dilindungi olehselalu diperbaharui dan dimonitor oleh tim ahlidapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi pemakai indikasi geografis. tim teknis pengawasvi. (kan ata n17 sen het presiden republik indonesia bab indikasi geografis atau melalui perwakilan diplomatik negara asal indikasi geografis indonesipemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga terhadap permohonan dari luar negeri. dalam hal permohonan dari luar negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan direktorat jenderal menetapkan keputusan bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar dan melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal menolak permohonan dari luar negeri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan atau tidak dipenuhi. penolakan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada pemohon melalui kuasanya atau perwakilan diplomatiknya indonesia dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan tersebut. ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan, dan sanggahan serta permohonan banding dalam peraturan pemerintah ini berlaku secara mutasi mutans terhadap permohonan dari luar negeri. permohonan dari luar negeri yang didaftar diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. bab vii . (kan yan ata n17 sen het presiden republik indonesia bab vii perubahan dan berakhirnya perlindungan bagian pertama perubahan dan penarikan kembali permohonan perubahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan hanya dapat diajukan selama permohonan belum diumumkan dalam berita resmi indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam penarikan kembali terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan hanya dapat dilakukan sebelum direktorat jenderal memutuskan pendaftaran indikasi geografis. dalam hal permohonanrubahan buku persyaratan setelah pendaftaran pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap buku persyaratan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau adanya perubahan mengenai batas geografis. permohonan perubahan terhadap buku persyaratan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada direktorat jenderal dengan menyampaikan alasan dan perubahannya. dalam hal permohonan perubahan buku persyaratan sebagaimana dimaksud pada dapat diterima, direktorat jenderal melakukan pengumuman mengenai perubahan buku persyaratan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis. terhadap. elang nag sen het presiden republik indonesia terhadap perubahan buku persyaratan diberlakukan ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam serta keberatan dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal direktorat jenderal menolak permohonan perubahan buku persyaratan, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding kepada komisi banding merek. pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud. bagian ketiga berakhirnya perlindungan indikasi geografis setiap pihak, termasuk tim ahli indikasi geografis dapat menyampaikan kepada direktorat jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis telah tidak ada. dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada bukan berasal dari tim ahli indikasi geografis, direktorat jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada tim ahli indikasi geografis dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut. dalam waktu (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada tim ahli indikasi geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah langkah yang harus dilakukan kepada direktorat jenderal. dalam. nun kp. presiden republik indonesia dalam waktu (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal mempertimbangkan hasil keputusan tim ahli indikasi geografis tersebut dan tindakan tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan indikasi geografis. dalam hal direktorat jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap indikasi geografis, direktorat jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam atau melalui kuasanya dalam waktu paling lama (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut. dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak dibutuhkannya hasilumuman sebagaimana dimaksud pada harus menyatakan pembatalan indikasi geografis dan berakhirnya pemakaian indikasi geografis oleh para pemakai indikasi geografis. keberatan terhadap pembatalan indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan kepadabab viii banding indikasi geografis permohonan banding dapat diajukan kepada komisi banding merek oleh pemohon atau kuasanya terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan permohonan . far snn het presiden republik indonesia permohonan banding sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada komisi banding merek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dan dengan membayar biaya. ketentuan mengenai permohonan banding indikasi geografis berlaku secara mutasi mutans ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang merek serta peraturan pelaksanaannya. bab pelanggaran dan gugatan bagian pertama pelanggaran indikasi geografis pelanggaran indikasi geografis mencakup: pemakaiantidak memenuhi buku persyaratan, pemakaian suatu tandadilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud: untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh indikasi geografis, untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut: atau untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis, cc. pemakaian. man, gea taat presiden republik indonesia cc. pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu, pemakaian indikasi geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan, peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada: pembungkus atau kemasan, keterangan dalam iklan, keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut, informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan), atau tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut. bagian kedua gugatan pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang merek. gugatan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh: setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis, lembaga yang mewakili masyarakat, atau lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk indikasi geografis berlaku secara mutasi mutans ketentuan undang undang nomor tahun tentang merek. bab x. yakini sat presiden republik indonesia bab pemakai terdahulu indikasi geografis dalam hal adanya pemakaian suatu tanda sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang merek, apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis atas barang sejenis atau yang sama suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan indikasi geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk jangka waktu (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai indikasi geografis dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan indikasi geografis terdaftar. dalam hal suatu tanda sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang merek telah terdaftar atau dipakai sebagai merek sebelum atau pada saat permohonan suatu indikasi geografis atas barang sejenis atau yang sama dan tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai indikasi geografis, maka pemakaian tanda sebagai merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan indikasi geografis tetap dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan indikasi geografis terdaftar. bab ketentuan penutupelang nag eradikasi geografis umum dalam kehidupan sehari hari masyarakat mengenal atau menyebut nama suatu barang yang diikuti dengan nama tempat atau daerah asal barang tersebut. pengungkapan tersebut dikenal sebagai indikasi geografis dan merupakan hal baru indonesia, meskipun hal tersebut sudah lama berkembang negara negara eropa. sebagaimana halnya dengan merek, indikasi geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara negara anggota world trade organization. ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam trade related intellectual property rights tri ps) khususnya article sampai dengan article untuk melaksanakan kewajiban tersebut, undang undang nomor tahun tentang merek telah mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi geografis akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. berdasarkan pertimbangan tersebutpelaksanaan undang undang nomor tahun tentang merek mengenai indikasi geografis. indikasi geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang. penunjukkan . penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai. perlindungan hukum atas indikasi geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. maksud pendaftaran indikasi geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. adapun ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam buku persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut, selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. buku persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud. pemilik indikasi geografis adalah pemohon dan kelompok masyarakat daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai indikasi geografis sehubungan dengan keperluan bisnis usahanya. sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam buku persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam buku persyaratan tersebut, dapat memakai indikasi geografis terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai pemakai indikasi geografis direktorat jenderal. sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya indonesia memiliki sistem perlindungan indikasi geografis yang memadai. dilindungi . melalui perlindungan indikasi geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. samping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan indikasi geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil daerah tersebut. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan tanda tertentu lainnya adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut. contoh kata minang mengindikasikan daerah sumatera barat. gambar rumah adat toraja, mengindikasikan daerah toraja sulawesi selatan. yang dimaksud dengan pertanian mencakup juga: kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. sedangkan yang dimaksud dengan barang lainnya mencakup antara lain bahan mentah dan atau hasil olahan dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang. yang dimaksud dengan daftar umum indikasi geografis adalah suatu buku yang memuat indikasi geografis yang terdaftar pada direktorat jenderal. suatu nama, indikasi atau tanda yang telah terdaftar sebagai indikasi geografis tidak dapat didegradasi, dianggap sebagai nama barang, dan selanjutnya menjadi milik umum. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf b. huruf cukup jelas. huruf apabila suatu indikasi geografis digunakan sebagai nama varietas tanaman tertentu, nama indikasi geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varietas tanaman yang bersangkutan saja. contoh: nama kata cianjur telah dikenal sebagai nama salah satu varietas tanaman padi. oleh karenanya, kata cianjur tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai indikasi geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan daerah cianjur. hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang menyesatkan. walaupun demikian, kata cianjur dapat digunakan sebagai indikasi geografis bagi varietas tanaman lain ataupun barang lainnya, misalnya: salak, markisa, tauco, dan sebagainya. huruf indikasi yang bersifat generik adalah indikasi tentang suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari hari, dan karenanya tidak dilindungi. contoh: tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon, dan sebagainya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan lembaga antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah produsen setempat. huruf b. huruf yang dimaksud dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk itu adalah lembaga pemerintah daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan, seperti pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kotembedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama adalah membandingkan suatu barang dengan barang lain yang sama. misalnya: beras tertentu yang dibandingkan dengan beras yang lain. huruf uraian mengenai lingkungan geografis setempat dapat mencakup antara lain uraian tentang: suhu tertinggi, terendah, dan rata rata, tingkat curah hujan, kelembaban udara, intensitas sinar matahari, ketinggian, dan atau jenis kondisi tanah. huruf cukup jelas. huruf f. huruf uraian mengenai tradisi dan sejarah yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis mencakup antara lain uraian mengenai tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama berkaitan dengan proses produksi barang yang berasal dari daerah tersebut. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi barang yang diajukan permohonannya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan abstrak dari buku persyaratan adalah informasi ringkas yang menggambarkan hal hal penting mengenai barang yang akan dilindungi dengan indikasi geografis. keseluruhan isi buku persyaratan dapat diperoleh direktorat jenderal. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan indikasi geografis nasional adalah indikasi geografis yang berasal dari dalam negeri. yang dimaksud dengan melakukan penilaian mengenai buku persyaratan adalah melakukan pemeriksaan substantif terhadap usulan buku persyaratan yang diajukan oleh pemohon. yang dimaksud dengan ahli yang memiliki kecakapan bidang indikasi geografis adalah orang yang mempunyai keahlian antara lain bidang: pertanian, geologi, meteorologi, kelautan, kehutanan, makanan, minuman, dan atau bidang bidang lainnya yang berkaitan dengan indikasi geografis. cukup jelas. cukup jelas. tim teknis penilaian dapat berjumlah lebih dari (satu) tim teknis. cukup jelas. cukup jelas. . yang dimaksud dengan badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang berkompeten untuk melakukan penilaian dan pengawasan mengenai kualitas mutu suatu barang. contoh: badan pengawasan obat dan makanan bpom), yang berkompeten untuk melakukan penilaian, pengujian, dan atau pengawasan barang berupa obat atau makanan. sucofindo, yang berkompeten untuk melakukan pengujian mutu suatu barang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengawasan dapat dilaksanakan disepanjang mata rantai produksi dan pendistribusian barang. para ahli yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pengawasan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi (conflict interest) sehubungan dengan indikasi geografis yang akan diawindikasi geografis secara tanpa hak mencakup antara lain: penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap indikasi geografis tertentu, seperti: penggunaan kata ala , bentuknya sama dengan, serupa, dibuat dengan cara yang sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis sepadan dengan kata kata tersebut. huruf cukup jelas. huruf . huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tanda telah dipakai adalah tanda yang tidak terdaftanyederhanakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak, perlu mengatur kembal. dalam peraturan pemerintah, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). pengawasan .termasuk bentuk usaha tetap yang memerlu, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub ibunya. nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut: (dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, (empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, (tiga persen) untuk pelaksanempatmemiliki kualifikasi usaha, dan (enam persen) . (enamtidak memiliki kualifikasi usaha.sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang atau sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda. pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalambesarnya pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada adalah: jumlahatau jumlah penerimaandalam hal pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa. jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. . dalam hal terdapat selisih kekurangan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan pajak penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa. dalam hal nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang pajak penghasilan yang bersifat final, dengan syarat nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada merupakan piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang ph. dalam hal piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada dapat ditagih kembali, tetap dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan undang undang ph. penyedia jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha jasa konstruksi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan ketatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal januari diatur: untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal desember pengenaan pajak penghasilsetelah tanggal desember pengenaan pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah inagar kondisi usaha jasa konstruksi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi, perlu diberikan perlakukan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu dengan dikenakan pajak yang bersifat final. perlakuan tersendiri tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan sehingga tidak menambah beban administrasi wajib pajak maupun direktorat jenderal pajak, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang bergerak bidang usaha jasa konstruksi dalam memenuhi kewajiban perawakannya. dalam rangka memberikan perlakuan tersendiri tersebut dyang mengatur bahwa ketentuan mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tertentu diatur dengan peraturan pemerintah, maka perlu mengatur kembali pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan peraturan pemerintahperaturan pemerintah ini mengatur mengenai tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas usaha jasa konstruksi dan kewajiban pemotong pajak untuk memotong pajak penghasilan atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang diterima oleh penyedia jasa. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. . a huruf yang dimaksud dengan kualifikasi usaha adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "pemotong pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak sebagai pemotong pajak penghasilan. huruf yang dimaksud dengan "bukan merupakan pemotong pajak antara lain badan internasional yang bukan subjek pajak dan perwakilan negara asingw)pan yua pet iivaluta asing pasar perdana internasional dalam rangka membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. aman (p3 n4z ny) snn pet presiden republik indonesia nilainaf ny yua pet dalam valuta asing, dalam valuta asing, mewakili perusahaan penerbit sbs indonesia dalam dan luar pengadilan, dan menunjuk . ny presiden republik indonesia cc.nafefisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,sebagaimana telah diganti dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perusahaan umum perum) pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan umum perum) pegadaian menjadi perusahaan perseroan persero),ubahan bentuk badan hukum.yang telah diganti dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perusahaan umum perum) pegadaian dan kewajiban perum pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban perusahaan perseroan persero), seluruh karyawan tetap perum pegadaian menjadi karyawan tetap perusahaan perseroan persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, seluruh karyawan tidak tetap perum pegadaian menjadi karyawan tidak tetap perusahaan perseroan persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, dan hak . presiden republik indonesia hak dan kewajiban antara perum pegadaian dengan karyawan perum pegadaian menjadi hak dan kewajiban antara perusahaan perseroan persero) dengan karyawan perusahaan perseroan persero). maksud dan tujuan perusahaan perseroan persero) sebagaimana dimaksud dalam untuk melakukan usaha bidang gadai dan didunia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas berupa: penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan didunia, dan pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi. selain melaksanaka: jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman, dan optimalisasi sumber daya perusahaan perseroan persero). . presiden republik indonesia yang tercatat dalam perum pegadaian. modal perusahaan perseroan persero) sebagaimana dimaksud pada sebesar modal negara republik indonesia yang tercatat dalam neraca penutup perum pegadaian. neraca penutup perum pegadaian sebagaimana dimaksud dalam dan neraca pembuka perusahaan perseroan persero) ditetapkan oleh menteri negara badan usaha milik negara berdasarkan hasil audit. audit sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh menteri negara badan usaha milik negara. pendirian perusahaan perseroan persero) sebagaimana dimaksud dalam dilakukan olehkerjaan umum dan kimpraswilkerjaan umum dan kimpraswpekerjaan umum dan kimpraswil kabupaten bantaeng: sekretariat adalah sekretariat pada dinas pekerjaan umum dan kimpraswil kabupaten bantaeng, bidang adalah bidang pada lingkup dinas pekerjaan umum dan kimpraswil kabupaten bantaeng, sub bagian adalah sub bagian pada lingkup dinas pekerjaan umum dan kimpraswil kabupaten bantaeng, seksi adalah seksi pada lingkup dinas pekerjaan umum dan kimpraswil kabupaten bantaeng, unit pelaksana teknis daerah utd) adalah utd pada dinas pekerjaan umum dan kimpraswkerjaan umum dan kimpraswil kabupaten bantaeng. bab struktur organisasi struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan kimpraswbina marga: seksi perencanaan jalan dan jembatan seksi pembangunan jalan dan jembatan seksi operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang pengairan: seksi pembangunan seksi operasi dan pemeliharaan seksi bina manfaat bidang perumahan dan pemukiman: seksi bangunan dan rumah daerah seksi perumahan dan pemukiman seksi bina air bersih dan limbah bidang tata ruang: seksi perencanaan dan penataan ruang seksi perizinan bangunan seksi pengawasan bangunankerjaan umum dan kimpraswil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas merumuskan konsep,kerjaan umum dan kimprasw. penyusunan rencana strategis dinas penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan kimpraswil pembinaan, mengkoordinasikanpimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya rincian tugas kepala dinastupoksi menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas, menyelenggarakan pengaturan, pembinaan pembangunan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian bangunan kebinamargaan dan keciptakaryaan: @d. menetapkan kebijakan bangunan kebinamargaan dan keciptakaryaanj, menyelenggarakan perizinan atas pemanfaatan penggunaan ruang sesuai peruntukannya, menyelenggarakan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan menengah kabupaten dengan mengacu kepada ipjp dan rpm nasional dan propinsi, menyelenggarakan pembiayaan pembangunan bangunan kebinamargaan dan keciptakaryaa. mengarahkan pelaksanaan program kerja dinas. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan. j . mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja lingkungan dinas. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati::@d.tupoksi sunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan anggaran:tupoksinyusunan kebijakan teknis bidang bina marga, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang, mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang bina marga: pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang bina margabina marga. penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan: melaksanakan verifikasi rencana desain pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan: melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan penyajian data dan informasi terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan: melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran serta penyimpanan data terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasanfungsinya tupoksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang bina marga bertanggung jawab kepada kepala dinas paragraf seksi perencanaan jalan dan jembatan seksi perencanaan teknisnyusunan perencanaan teknis serta program, pengelolaan serta pemutakhiran data dan leger jalan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perencanaan teknis mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis bidang bina marga, penyusunan program bidang bina marga, pengelolaan dan pemutakhiran data bidang bina marga: pengelolaan dan pemutakhiran data leger jalan:rencanaan teknis bertanggung jawab kepada kepala bidang bina marga rincian tugas kepala seksi perencanaan teknis sebagai berikut menghimpun dan menyiapkan baha perencanaan teknis jalan dan jembatan: menyusun rencana program jalan dan jembatan, mengelola data jalan dan jembatan, pemutakhiran data leger jalan. paragraf seksi pembangunan jalan dan jembatan seksi pembangunan peningkatmenyelenggarakan pembinaan, survey, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatpeningkatan jalan dan jembatan mempunyai fungsi pengumpulan dan penganalisaan data pembinaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan sebagai bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan survey jalan dan jembatan: mengkoordinasikan, pengawasan jalan dan jembatan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan rincian tugas kepala seksi pembangunan peningkatan jalan dan jembatan sebagai berikut melaksanakan pembinaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan: menyusun rencana survey dan melaksanakan survey jalan dan jembatan: tupoksi melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan jalan dan jembatanmbangunan peningkatan jalan bertanggung jawab kepada kepala kepala bidang bina margambinaan, survey, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pemeliharaan jalan, perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan bencana alam. dalam menyelenggarfungsi pembinaan terhadap kondisi jalan dan jembatan, pelaksanaan survey terhadap data jalan dan jembatan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan, pelaksanaan penanggulangan bencana alam.rincian tugas kepala seks operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai berikut melaksanakan pembinaan terhadap kondisi jalan dan jembatan: melaksanakan survey data jalan dan jembatan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam.bagian keempat bidang pengairan bidang pengairupoksi teknisdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengairan mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang pengairan: pembinaancc. mengkoordinasikan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengairan, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pengairairan sebagai berikut, menyusun kebijakan teknis bidang pengairan, cc. membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya: menelaah dan menganalisis data dalam rangka menyusun rencana program dan perumusan kebijakan teknis pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta bina manfangairan bertanggung jawab kepada kepala dinas. paragraf seksi pembangunan seksi pembangunan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, rawa dab pantai serta pengendalian banjir. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembangunan mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pada pembangunan peningkatan jaringan irigasi, rawa dan pantai serta pengendalian banjir, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pembangunan jaringan irigasi, rawa dan pantai serta pengendalian banjir, pelaksanaan survey untuk kegiatan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan pantai serta pengendalian banjir: pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan peningkatan jaringan irigasi, rawa dan pantai serta pengendalian banjir, tupoksi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan peningkatan jaringan irigasi, rawa dan pantai serta pengendalian banjir, rincian tugas kepala seksi pembangunan sebagai berikut menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pembangunan peningkatan jaringan irigasi, rawa dan pantai serta pengendalian banjir: membina dan mengelola penyusunan rencana tahunan dan pelaksanaan program kegiatan dinas, melaksanakan survey dan pendataan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan pantai serta pengendalian banjir, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan jaringan irigasi, rawa dan pantai serta pengendalian banjir, melaksanakan pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan:pembangunan bertanggung jawab kepada kepala kepala bidang pengairan. paragraf seksi operasi dan pemeliharaan seksi operasi dan pemeliharaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan tugas operasi, pemeliharaan pengairalam serta pengelolaan ipar. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi operasi dan pemeliharaan mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pada operasi dan pemeliharaan pengairan: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengairan: pelaksanaan survey untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan: pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas operasi dan pemeliharaan pengairan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang operasi dan pemeliharalaksanaan penanggulangan bencana alam, i. pelaksanaan pengelolaan ipar rincian tugas kepala seksi operasi dan pemeliharaan sebagai berikut menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pada operasi dan pemeliharaan pengairan: melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengairan: melaksanakan survey untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan: tupoksi melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas operasi dan pemeliharaan pengairan melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang operasi dan pemeliharaan, melaksanakan inventarisasi kondisi bangunan pengairan, melaksanakan pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, melaksanakan penanggulangan bencana alam: ii. melaksanakan pengelolaan iparoperasi dan pemeliharaan bertanggung jawab kepada kepala kepala bidang pengairan paragraf seksi bina manfaat seksi bina manfaatmenyusun program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil perdesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, administrasi, pengawasan perijinan air permukaan, dan sumber air, rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bina manfaat mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan program pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil perdesaan, pelaksana, pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan hidrometri: pelaksanaan pembinaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil perdesaan: pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil perdesaan, pelaksanaan administrasi pengawasan perijinan air permukaan dan sumber air, pelaksanaan rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan pada alur sungai: pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan pengairan. pelaksanarincian tugas kepala seksi bina manfaat sebagai berikut melaksanakan penyusunan program pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil perdesaan, tupoksi melaksanak: melaksanakan pengelolaan hidrologi dan hidrometri, melaksanakan pembinaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil perdesaan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil perdesaan, melaksanakan administrasi pengawasan perijinan air permukaan dan sumber air: melaksanakan rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan pada alur sungai: melaksanakan pelatihan dan penyuluhan pengairan.bagian kelima bidang perumahan dan pemukiman bidang perumahan dan pemukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas merencanakan merasionalisasi, member tugas, member petunjuk, menyela, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang perumahan dan pemukiman meliputi bangunan dan rumah daerah, perumahan dan permukiman serta bina air bersih dan limbah. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perumahan dan pemukiman mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang perumahan dan pemukiman: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan dan pemukiman meliputi bangunan dan rumah daerah, perumahan dan pemukimanserta bina air bersih dan limbah: mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perumahan dan pemukiman: rincian tugas kepala bidang perumahan dan pemukiman sebagai berikut: merencanakan operasional rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya: melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan rencana pengembangan dan pengawasan, melaksanakan survey terhadap penataan bangunan dan rumah daerah: melaksanakan pendataan dan pengumpulan data informasi yang berhubungan dengan bidang uan dalam hal penataan bangunan dan rumah daerah perumahan dan pemukiman serta bina air bersih dan limbah: melaksanakan pendataan terhadap program ketersediaan air bersih dan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait, menyusun estimasi anggaran pemeliharaan rutin dan rencana tahuncek pelaksanaan tugas bawahannya.umahan dan pemukiman bertanggung jawab kepada kepala dinas. paragraf seksi bangunan dan rumah daerah seksi bangunan gedung dan rumah daerah dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan teknik pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum, renovasi, pemeriksaan keamanan dan keselamatan bangunan gedung dan pemerintah serta bangunan umum: dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bangunan gedung dan rumah daerah mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang bangunan gedung dan rumah daerah, pelaksanaan bantuan teknik: pelaksanaan pengawasan teknik pembangunan bangunan gedung dan rumah daerah: pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanabidang bangunan gedung dan rumah daerah: melaksanakan bantuan teknik: melaksanakan pengawasan teknik pembangunan bangunan gedung dan rumah daerah: melaksanakan perencanaan teknik, melaksanakangunan gedung dan rumah daerah bertanggung jawab kepada kepala bidang perumahan dan pemukiman. paragraf seksi perumahan dan pemukiman seksi perumahan dan pemukiman dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pelaksanaan pendataan, pembinaan, pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan saluran drainase gorong gorong dan jalan lingkungan perdesaan serta perumahan massal beserta lingkungannya. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perumahan dan pemukiman mempunyai fungsi tupoksi penyusunapelaksanaan pendataan dibidang pembangunan rehabilitasi saluran drainase dan jalan lingkungan perdesaan, pelaksanapelaksanapelaksanamelaksanakan pendataan dibidang pembangunan rehabilitasi saluran drainase dan jalan lingkungan perdesaan, melaksanakmelaksanakmelaksanakperumahan dan pemukiman bertanggung jawab kepada kepala bidang perumahan dan pemukiman. paragraf seksi bina air bersih dan limbah seksi bina air bersih dan air limbahrumahan dan permukiman yang meliputi pembinaan, pendataan, survey, dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian d. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bina air bersih dan air limbah mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan dan pendataan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah: pelaksanaan survey sumber mata air bersih, pelaksanaan investigasi: pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana air bersih dan air limbah: tupoksi pelaksanarincian tugas kepala seksi bangunan gedung dan rumah daerah sebagai berikut melaksanakan pembinaan dan pendataan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah: melaksanakan survey sumber mata air bersih: melaksanakan investigasi, melaksanakan perencanaan teknis sarana dan prasarana air bersih dan air limbah: melaksanakina air bersih dan air limbah bertanggung jawab kepada kepala bidang perumahan dan pemukiman bagian keenam bidang tata ruang bidang tata ruangbidang tata ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan dan pengendalian tata ruang. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang tata ruangda seksi danda seksi dan pejabat non structural dalam lingkup bidang. rincian tugas kepala bidang tata ruangrumuskan kebijakan teknis rencana terperinci mengenai peruntukan tanah sesuai dengan rencana induk kota, merumuskan kebijaksanaan teknis rencana peletakan (site plan) dan rencana khusus pusat kota, daerah pertokoan, daerah perdagangan, pusat lingkungan, daerah industry dan bangunan bangunan lainnya yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan kota: merumuskan kebijakan teknis rencana kopling dari tiap penggunaan tanah dan garis besar bentuk bangunan termasuk rencana jalan, rio, saluran air terbuka, saluran air hujan, jalur hijau dan garis bangunan: tupoksidan pengembangan kota: mengumumkan dan menyebar jawab masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan: melaksanakan pemantauan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap pembangunan sarana dan prasarana umum, fungsi kawasan, pemanfaatan penggunaan lahan, melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran ii. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan: mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya, melaksanakan tugas lainnyatata ruang bertanggung jawab kepada kepala dinas. paragraf seksi perencanaan dan penataan ruang kepala seksi perencanaan dan penataan ruangmenghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data, informasi perkembangan tata ruang wilayah kota, dan kecamatan, melaksanakan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan teknis survey dan pemetaan dalam rangka penataan ruang serta perencanaan tata ruang, melakukan pemantauan serta evaluasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perencanaan dan penataan ruang mempunyai fungsi penyiapan data, pengolahan data dan pendokumentasian data serta informasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan kecamatan: pelaksana: pelaksanaan pemantauan serta evaluasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah: rincian tugas kepala seksi perencanaan dan penataan ruang sebagai berikut melaksanakan pendataan, mengolah data dan mendokumentasikan data serta informasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan kecamatan: melaksanak, melaksanakan pemantauan serta evaluasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerahencanaan dan penataan ruang bertanggung jawab kepada kepala bidang. tupoksi paragraf seksi perizinan bangunan seksi perijinan bangupengendalian dan penelitian pendirian bangunan imb. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perijinan bangunan mempunyai fungsi pelaksanaan pengendalian dan penelitian pendirian bangunan imb pelaksanapelaksanaan administrasi perijinan. rincian tugas kepala seksi perijinan bangunan sebagai berikut melaksanakan pengendalian dan penelitian pendirian bangunan imb melaksanakcc. melaksanakan pengelolaan administrasi perijinanijinan bangunan bertanggung jawab kepada kepala bidang paragraf seksi pengawasan bangunan seksi pengawasan bangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan penertiban bangunan dan penggusuran serta usulan pembongkaran bangunan bangunan liar. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengawasan bangunan mempunyai fungsi pelaksanaan pengendalian pengawasan bangunan, pelaksanaan penertiban bangunan penggusuran dan pembongkaran bangunan bangunan liar. rincian tugas kepala seksi pengawasan bangunan sebagai berikut melaksanakan pengendalian pengawasan bangunan: melaksanakan penertiban bangunan melaksanakan penggusuran dan pembongkaran bangunan bangunan liar.nya kepala seksi pengawasan bangunan bertanggung jawab kepada kepala bidang tupoksikerjaan umum dan kimpraswkerjaan umum dan kimpraswil sesuai kebutuhan setiap tahunnya, melaksanakan program kerja yang telah disusun pada upt dinas pekerjaan umum dan kimpraswil: melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia pada dinas pekerjaan umum dan kimpraswil: mengkoordinir hasil kerja dinas pekerjaan umum dan kimpraswilpp, okok pokok pengelolaan keuangan daerahmelaksanakan peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerahpaten bantaeng drs, haeng,pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdeslu diatur klasifikasi nilai jual obyek pajak nop) pbb p2, bahwa efisiensi dan penyederhanaan proses administrasi dari berbagai besaran tingkatan nilai jual obyek pajak nop), maka perlu dilakukan pengklasifikasian nilai jual obyek pajak nop) sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dansebagaimana telah diubah menjadipendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bantaeng.yek pajak sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. dokumentasi dan informasi hukum|an dokumentasi dan informasi hukum| nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar penetapan nop bangunklasifikasipengelompokan nilai jual bumi nilai jual obyek pajak .000s d .000s d rp m2) bumi rp m2) dokumentasi dan informasi hukum| rp m2) bumi rp m2) .000s d1. .000s d977. s73.000s d655. .900s d4. dokumentasi dan informasi hukum rp m2) bumi rp m2) 550s a760 410s d550 170s d240 klasifikasi nilai jual obyek pajak bangunan untuk obyek pajak sektor perdesaan dan perkotaan bangunan rp m2) bangunan rp m2) .000s d .000s d8. bangunan rp m2) bangunan rp m2) dokumentasi dan informasi hukum| s d s d s dupati bantaeng menimbang bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten bantaeng perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil serta untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, maka perlu membentuk pemerintdokumentasi dan informasi hukum|adalah tanda legalitas kepada sesizin usaha mikro dan kecil izin usaha mikro dan kecilmberian izin usaha mikro dan kecil. camat berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerahmberian izin usaha mikro dan kecil. bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada. pembinaan sebagaimana dimaksud pada berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis. pengendalian sebagaimana yang dimaksud padadaerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan mengenai pemberian izin usaha mikro dan kecildokumentasi dan informasi hukum| pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan berpedoman pada peraturan perundang undangan. dalam hal tertent bab benda naan pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan pelimpahan kewenangan izin usaha mikro dan kecili bupati bantaeng cap ttd. nurdin abdullah diundangkan bantaeng pada tanggal, juliperdagangan, perindustrian, pertambangan dan energ pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten bantaeng bupati adalah bupati kabupaten bantaeng sekretaris adalah sekretaris daerah kabupaten bantaeng. bab struktur organisasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, struktur organisasi dinas perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energirdagangan: seksi pengawasan barang dan jasa seksi pasar dan distribusi barang seksi promosi ekspor dan impor bidang perindustrian seksi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan seksi industri logam, mesin dan elektronik seksi aneka industri bidang pertambangan dan energi: seksi pertambangan dan geologi seksi minyak dan gas seksi kelistrikan unit pelaksana teknis dinas utd) kelompok jabatan fungsional. tupoksi bab iii tugas pokok dan fungsi bagian pertama kepala dinas tugas pokok kepala dinas adalah memimpin melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan bupati. untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kepala dinas mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan perdagangan. penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pertambangan umum meliputi pengelolaan air bawah tanah. inventarisasi energi dan sumber daya mineral, survey dasar geologi, penanggulangan bencana alam geologi,pengelolaan kawasan kars dan pengusahaan pertambangan umum. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. cc. pembinaan terhadap utd dan cabang lingkup tugasnya pengelolaan administrasi umum meliputi penatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, peralatan, dan perlengkapan dinas. bagian kedua sekretariat sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang membantu kepala dinas tugasnya adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi umum kepada semua satuan organisasi dalam lingkup dinas perdagangan perindustrian pertambangan energi. untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretaris dinas mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana program pembinaan dan pengembangan, perdagangan, industri, pertambangan dan energi. pengelolaan administrasi kepegawaian. pelaksanaan urusan keuangan. pelaksanaan urusan umum meliputi urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan pengawasan kebersihan dan keamanan kantor. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kepegawaian dan tata naskah kepegawaian, statistics dan laporan kepegawaian serta penyusunan daftar susunan pegawai, cuti pegawai dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi. tupoksi untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sub bagian kepegawaian dan umum mempunyai fungsi menyusun bahan usulan tambahan pegawai berdasarkan kebutuhan dan jenis pendidikan. menyiapkan usulan kenaikan pangkat ukp) dan kenaikan gaji berkala kgb), pensiun pegawai sesuai dengan data kepegawaian. menyusun daftar susunan pegawai dsp) dan daftar urut kepangkatan duk)dan urusan gaji. melayani permohonan cuti, pengusulan baris, kartu, aspen, karpet dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. melaksanakan pencatatan administrasi kepegawaian agar tercapainya tertib administrasi. mempersiapkan kartu penjagaan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, daftar keluarga kp4) menyimpan surat surat dan berkas para pegawai secara sistematis untuk memudahkan dalam penemuan kembali bila diperlukan. mencatat dan mengagenda surat masuk dan surat keluar ii. mencatat dan memberi nomor surat keluar dalam buku dan dokumen penting lainnya, dengan cara mengelompokkan menurut isinya untuk memudahkan pencarian sewaktu waktu mengurus dan menyalurkan barang inventaris dan alat tulis kantor kepada masing masing unit sesuai dengan permintaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. memberikan kode barang inventaris kantor sebagai dasar dalam pembukuan dan pengecekan untuk tertib administrasi barang inventaris serta membuat kartu inventaris dan barang kib) dan kartu inventaris ruang kir). melaksanakan pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan barang inventaris. melaksanakan pembukuan barang inventaris kantor baik yang keluar maupun yang masuk. menyiapkan pengurusan perjalanan dinas,pemeliharaan pengaturan kendaraan kendaraan dinas. menata dan menyimpan berkas, memelihara, memisahkan arsip aktif dan intip serta penyusunan atau penghapusan arsip melaksanakan urusan rumah tangga dan keamanan kantoryiapan penyusunan rencana dan laporan program kegiatan rutin dan pembangunan lingkungan dinas perdagangan, perindustrian pertambangan dan energi kabupaten bantaeng. untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi: pengelolaan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program. penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan bidang perdagangan, perindustrian dan energi. tupoksi penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatankerja sama lintas sektoral bidang perdagangan, perindustrian dan energi. penyiapan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan rutin dan pembangunan dinas perdagangan perindustrian pertambangan dan energi kabupaten bantaeng. paragraf sub bagian keuangan sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sub bagian keuangan mempunyai fungsi: mempersiapkan data dalam rangka penyusunan anggaran belanja aparatur dan publik mempersiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran belanja aparatur dan publik melakukan pemeriksaan kebenaran realisasi anggaran belanja aparatur dan publik mempersiapkan bahan guna pertimbangan dalam pengusulan bendaharawan. mempersiapkan daftar gaji, mengatur dan melaksanakan pembayaran gajhagian tugas dinas bidang perdagangan. untuk menyelenggarakan tugas bidang perdagangan mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekspor daerah dan pengendalian impor. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemberdayaan usaha kecil dan menengah penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen pemberian perizinan dan menyelenggarakan pelayanan umum pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi, monitoring, dan memfasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok serta pelaporpengawasan barang dan jasa seksi pengawasan barang dan jasaawasan barang dan jasa, serta evaluasi kegiatan bidang pengawasan barang dan jasa tupoksi untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pengawasan barang dan jasa mempunyai fungsi pemantauan dan pengawasan distribusi sembilan bahan pokok pemantauan dan pengawasan barang strategis cc. pengawasan barang dalam keadaan terbungkus bkd). sosialisasi undang undang metrologi legal dan undang undang perlindungan konsumen penyuluhan dan pengawasan penggunaan alat alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya. bimbingan teknis kepada pengusaha dan separator alat alat ukur,takar. pengumpulan dan pengelolaan data alat alat ukur,takar,timbangan dan perlengkapan serta data yang berkaitan dengan kemetrologian. melaksanakan sistem tera ulang alat http. i. melaksanakan monitoring dan evaluasi. paragraf seksi pasar dan distribusi barang seksi pasar dan distribusi barangsanaan pembinaan pengembangangan pasar dan distribusi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pasar dan distribusi barang. untuk, menyelenggarakan tugas tersebut seksi pasar dan distribusi barangasar dan distribusi barang penyiapan pemberian bimbingan teknis pasar dan distribusi barang penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sha dan sarana pelaksanaan pelatihan keterampilan teknis manajemen usaha bagi pengelola pasar penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan pasar dan distribusi barang peningkatan kerjasama dengan dunia usaha bidang usaha perdagangan. paragraf seksi promosi ekspor dan impor seksi promosi ekspor dan importembangan promosi ekspor dan import: untuk menyelenggarakan tugas seksi promosi ekspor dan importromosi ekspor dan import, melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha untuk melakukan transaksi dan pemasaran ekspor, melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebaran informasi tentang jasa penunjang perdagangan seperti pemanfaatan surat keterangan asal, dumping: tupoksi mengembangkan sistem jaringan informasi ekspor untuk mempercepat arus informasi kepada dunia usaha baik dalam negri mau pun luar negri, pengembangan produk ekspor yang memiliki peluang pasar yang menggunakan kandungan lokal tinggi dan menyerap tenaga kerja yang banyak meningkatkan kegiatan promosi dan penerobosan pasar potensial pameran dagang internasional, penyebar luasan bahan publikasi ekspor, pengiriman misi dagang pelaksanaan pembinaan, pengaturan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi pengembangan pasar legal regional dan distribusi, dan pasar lelang lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negri dan ekspor peningkatan kerja sama dengan dunia usaha bidang usaha perdagangan bagian keempatbidang perindustrian: untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang perindustrian mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan dalam merumuskan kebijaksanaan teknis bidang industri hasil pertanian dan kelautan: pelaksanaan penyiapan bahan dalam perumusan kebijaksanaan aneka industri: pelaksanaan penyiapan bahan dalam perumusan kebijaksanaan teknis pengendalian pencemaran limbah industry: pemberian perizinan dan pelayanan umum: penyelenggaraan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pelaporan bidang perindustrian dan memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya. paragraf seksi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan seksi hasil pertanian, perikanan dan kehutananhasil pertanian, perikanan dan kehutanan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi hasil pertanian, perikanan dan kehutananhasil pertanian, perikanan dan kehutanan penyiapan bimbingan dan pembinaan teknis usaha kecil dan menengah hasil pertanian, perikanan dan kehutanan tupoksod. penyiapan dan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang hasil pertanian, perikanan dan kehutanan. analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama lintas sektoral dengan dunia usaha bidang hasil pertanian, perikanan dan kehutananindustri logam, mesin dan elektronik seksi industri logam, mesin dan elektronikindustri logam, mesin dan elektronik. untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi industri logam, mesin dan elektronikindustri logam, mesin dan elektronik penyiapan bimbingan dan pembinaan teknis usaha kecil dan menengah industri logam, mesin dan elektronikpenyiapan dan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang industri logam, mesin dan elektronik. analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama lintas sektoral dengan dunia usaha bidang industri logam, mesin dan elektronikaneka industri seksi aneka industri dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan aneka industri. untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi aneka industrianeka industri. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi bidang aneka industri. penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi penerapan standar, pengawasan mutu dan inovasi teknologi tupoksi penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang aneka industri. analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama lintas sektoral dengan usaha bidang aneka industri. pelaksanaan pelatihan keterampilan teknis, manajemen usaha bagi pengusaha pengrajin industri kecil. memfasilitasi permodalan bagi industri kecil untuk penambahan modal. sosialisasi penggunaan garam beryllium. pengawasan dan monitoring garam beryllium bab bidang pertambangan dan energi kepala bidang pertambangan dan energi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pertambangan umum minyak dan bumi serta listrik dan pemanfaatan energi. untuk menyelenggarakan tugas tersebut kepala bidang pertambangan energi mempunyai fungsi: penyiapan barang perumusan kebijaksanaan teknis bidang pertambangan umum meliputi pengolahan air bawah tanah abt), inventarisasi energi dan sumber daya mineral,survey dasar biologis penanggulangan bencana alam biologi, pengolahan kawasan kars dan pengusaha pertambangan umum. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian perizinan. penyiapan barang perumusan kebijaksanaan teknis bidang listrik dan pemanfaatan energi. penyelenggaraan pelayanan umum. pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin meliputi aspek teknis, keselamatan keamanan layanan dan lingkungertambangan dan geologi seksi pertambangan dan geologi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang pertambangan umum meliputi: pengawasan teknis dan pengusahaan pertambangan dan air bawah tanah, pengolahan data penyidikan bahan galian serta mempublikasikan data tersebut kepada pihak pihak terkait, mengevaluasi laporan kegiatan teknis pertambangan dandilapangan. untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pertambangan dan geologi mempunyai fungsi: menyusun rencana kegiatan seksi pertambangan dan geologi. mengawasi kegiatan teknis pertambangan dan air bawah tanah, eksplorasi, eksploitasi dan konservasi.lapangan. tupoksi menghimpun dan memutakhirkan data pertambangan dan air bawah tanah kabupaten bantaeng. melakukan pengelolaan data penyelidikan bahan galian serta mempublikasikan data tersebut kepada pihak pihak terkait. melakukan penyelidikan dan eksplorasi bahan galian dan mineral serta air bawah tanah. menyiapkan bahan bahan dalam rangka pelayanan perizinan pertambangan dan air bawah tanah. melakukan pendataan produksi bahan galian dalam rangka penyusunan neraca sumber daya mineral. melakukan pembinaan usaha dalam rangka pengembangan usaha pertambangan dan air bawah tanah. melakukan bimbingan teknis tentang mekanisme dan tata cara pelaporan hasil kegiatan usaha pertambangan dan air bawah tanah. melakukan pengawasan dan penertiban usaha pertambangan dan air bawah tanah tentang penerapan peraturan dan perundang undangan yang berlakukebijaksanaan lebih lanjut. paragraf seksi minyak dan gas seksi minyak dan gas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok bidang minyak dan gas meliputi: pemantauan dan pengawasan minyak dan gas distribusi migas, pengamanan teknis, keselamatan dan kesehatan kerja k3) usaha minyak dan gas. untuk melaksanakan tugas tersebut seksi minyak dan gas mempunyai fungsi menyusun rencana kegiatan seksi minyak dan gas. melakukan pengawasan dan pemantauan distribusi minyak dalam rangka pemenuhan kebutuhan migas kab. bantaeng. melakukan pengawasan dan pemeriksa kualitas migas dalam rangka pengendalian dan perlindungan konsumen. menghimpun dan pemutakhiran data data migas dan perusahaan migas kab. bantaeng. melakukan pembinaan usaha migas dalam rangka pengembangan usaha, keamanan, ketertiban dan pelayanan umum. memberikan bimbingan teknis pencegahan terhadap bahaya kebakaran. melakukan pengawasan dan penertiban usaha minyak dan gas tentang penerapan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. menyiapkan bahan bahan dalam rangka pelayanan usaha migas. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada subdiv pertambangan dan energi sebagai bahan penentuan lebih lanjut. tupoksi paragraf seksi kelistrikan seksi ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang ketenagalistrikan meliputi: pengawasan teknis dan pengusahaan, ketenagalistrikan, pengolahan data penyelidikan potensi sumber daya energi listrik baru dan terbarukan serta mempublikasikan data tersebut kepada pihak pihak terkait,mengevaluasi laporan kegiatan ketenagalistrikan, pengamanan teknis, keselamatan dan kesehatan kerja k3) usaha kelistrikan untuk melaksanakan tugas tersebut seksi ketenagalistrikan mempunyai fungsi: menyusun rencana kegiatan seksi listrik dan energi. melakukan pengawasan dan penertiban usaha listrik dan energi tentang penerapan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. melakukan penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah rukh). menyiapkan bahan bahan dalam rangka pelayanan perizinan usaha listrik dan energipenentuan kebijaksanaan lebih lanjutrdagangan, perindustrian, pertambangan dan energdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi sesuai kebutuhan setiap tahunnya, melaksanakan program kerja yang telah disusun pada upt dinas perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi, cc. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia pada dinas perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi, mengkoordinir hasil kerja dinas perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energibantuan kepada mahasiswakualitas sumber daya manusia khususnya masyarakat kabupaten bantaeng, dipandang perlu memberikan bantuan kepada mahasiswa kabupaten bantaeng, bahwa untuk memenuhi maksud pada hurufantuan kepada mahasiswa kabupaten bantaeng.ntuan adalah pemberian bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka kelancaran proses pendidikan mereka. mahasiswa adalah orang yang belajar perguruan tinggmenganggarkan bantuan kepada mahasiswa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. pemberian bantuan kepada mahasiswa diperuntukkan kepada mahasiswa yang telah memasuki tahap penyelesaian study. bagi mahasiswa yang akan memperoleh bantuan dari pemerintah daerah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada bupati bantaeng. persyaratan permohonan bantuan bagi mahasiswa dalam rangka penyelesaian study tahap akhir sebagaimana tersebut pada adalah dengan melampirkan berkas dokumen berikut: asli dan salinan kartu penduduk dan atau kartu keluarga, asli dan salinan kartu mahasiswa, proposal judul laporan skripsi disertasi yang telah disetujui, surat rekomendasi dari himpunan pelajar dan mahasiswa bantaeng pmb): pembayaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran khusus pada satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) selama anggaran dalam dpa masih tersedia. besarnya bantuan dalam satu tahun anggaran yang berikan kepada mahasiswa yang telah memasuki tahap penyelesaian study atur sebagai berikut mahasiswa program diploma minimal d.ii diploma dua) rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mahasiswa program strata rp. (satu juta rupiah) mahasiswa program strata rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) bantuan kepada mahasiswa diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud pada peraturan bupati ini. mahasiswa yang dapat diberi bantuanpusat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap mahasiswa yang mendapatkan bantuan wajib menandatangani surat pernyataan pemanfaatan dana. bantuan kepada mahasiswa dibayarkan langsung oleh bendahara pengeluaran khusus setelah proposal yang diajukan mendapat disposisi persetujuan dari bupati dan disposisi pembayaran dari pejabat pengelola keuangan daerah ppid) dengan mekanisme pembayaranttd nurdin abdullah diundangkan bantaeng pada tanggal juli sekretaris kabupaten bantaeng drs. muhammad yasin, mt. pangkat pembina utama muda nip berita daerah kabupaten bantaeng tahun nomorokumentasi dan informasi hukumlainnya kabupaten bantaenglanggulangan bencana daerah kabupaten bantaeng dan kepala bagian organisasisupardyempurnaan substansimaka dipandang perlu melakukan peninjauan kembalibantaeng tentang perubahan peraturandiubahuang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan uang transport lokal. dokumentasi dan informasi hukum uang transport dari dan menuju tempat tujuan dipergunakan untuk membiayai keberangkatan dari terminal stasiun bandara pelabuhanrminal stasiun bandara pelabuhanketentuan dalam diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutuntuk perjalanan dinas dalam provinsiketentuan dalam dipenjualan produksi hasil usaha daerah bupati bantaengstruktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten bantaenga,b,dan hurufretribusi penjualan produksi hasil usaha daerahroduksi hasil usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, bab perubahan tarif retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah dengan peraturan bupati inistruktur besarnya hasil retribusi|done. dokumentasi dan informasi hukum| kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bantaeng. upt adalah uptyang menyelenggarakan pendidikan non formal dan sejeni adalah tenaga professional, paud adalah pendidikan anak usia dini. dikemas adalah pendidikan masyarakat. kepala utd adalah kepala skb. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada skb. wakil kepala bidang adalah wakil kepala urusan pada skb formal pada dinas pendidikan dan kebudayaan yaitu sanggar kegiatan belajar. sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud padadokumentasi dan informasi hukum| bagian kedua kedudukan skb sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan sebagai unit yang membantu dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan non formal sejenis. skb sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinaspada dinas pendidikan dan kebudayaan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pelaksanaan tugas skb sebagaimana dimaksud pada diatur oleh kepala dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii susunan organisasi susunan organisasi skb satuan pendidikan non formal sejenis terdiri dari: kepala skb, wakil kepala skb, urusan tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional atau pamong belajar. bagan susunan organisasi skbwewenang, tugas dan fungsi skb bagian kesatu wewenang skb sebagai satuan pendidikan non formal sejenis memiliki hak dan wewenang, yaitu mengubah organisasi skb sesuai dengan kebutuhan sebagai satuan pendidikan, diantaranya kepala skb adalah pejabat fungsional non struktural dan pamong belajar adalah pejabat fungsional bertugas membentuk dan melaksanakan pembelajaran (guru non formal), menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah (paud dan dikemas) yaknmemperoleh fasilitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta anggaran operasional yang memadai, dan dokumentasi dan informasi hukum memperoleh pembinaan hingga dapat mencapai standar nasional pendidikan dan terakreditasi. skb sebagai satuan pendidikan non formal dalam melaksanakan operasional dan pembiayaan program yang diselenggarakan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua tugas dan fungsi skb sebagai satuan pendidikan non formal sejenis mempunyai tugas membantu dinas dalam atau menyelenggarakan program pendidikan non formal pnf)kb mempunyai fungsi, meliputi. uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada meliputicketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan uraian tugas kepala skb dan pejabat lainnyuraian tugas bagian kesatu kepala skb skb sebagai satuan pendidikan non formal sejenis dipimpin oleh seorang kepala skb adalah pamong belajar skb yang diberi tugas tambahan sebagai kepala skb yang mempunyai tugas membantu kepala dinas pendidikan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang undangan. dalam menyelenggarakan tugas, kepala skb mempunyai fungsi, meliputi dokumentasi dan informasi hukum penyusunan kebijakan teknis, penyelenggaraan program dan kegiatan upt, cc.pt, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, dan pelaksanaan administrasi skb, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. uraian tugas kepala skb, meliputiper semester dan tahunan, melaksanakan pengembangan organisasi sesuai dengan kebutuhan, melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan menuju organisasi pembelajar yang efektif: j . melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidika,bagian kedua wakil kepala skb wakil kepala bidang pembelajaran mempunyai tugas membantu kepala skb dokumentasi dan informasi hukum dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi skb dibidang pembelajaran, pembinaan dan pengabdian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dengan garis besar tugasnya adalah sebagai berikut mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat, mengkoordinirbagian ketiga kepala urusan tata usaha urusan tata usaha dipimpin oleh kepala urusan tata usaha mempunyai tugas membantu kepala skb dalamyang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan uraian tugas, meliputrdinya yang ditugaskan oleh pimpinan. dokumentasi dan informasi hukum bagian keempat kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsionkb. ruang lingkup tugas pamong belajar skb, meliputijabatan, pengangkatan dan pemberhentian bagian kesatu jabatan kepala skb adalah dijabat oleh pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala skb sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kepala urusan tata usaha dipimpin oleh kepala urusan tata usaha adalah jabatan fungsional pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. wakil kepala skb adalah pamong belajar yang ditunjuk oleh kepala skb berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan merupakan penugasan yang diserahi tanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi skb selain jabatan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dikembangkan dan atau diisi dengan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan pada skb berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian kepala skb dan kepala urusan tata usaha, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dan okumentasi dan informasi hukum bab vii pendidik pendidik utama skb, adalah pamong belajar yang memiliki tugas, yaitu: pembentukan rombongan belajar, pembelajaran, cc. pembimbingan, dan pengabdian. pamong belajar sebagaimana dimaksud pada adalah pns yang diangkat dalam jabatan fungsional dan atau fungsional tertentu. kepala skb dapat mengangkat tenaga pendidik spesifik yang tidak dimiliki oleh pamong belajar skb dengan memanfaatkan tenaga masyarakat yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. keberadaan tenaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada bersifat kontrak dan pengabdian yang direkrut untuk menjadi pendidik dan pengelola program program skb. sumber penganggaran pendidik dan tenaga kependidikan dapat diambil dari dukungan masyarakat, pihak ketiga atau dukungan pemerintah dan atau pemerintah daerah, dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang undangan. jenis jenis tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam dan antara lain sebagai berikut pengasuh pendidikan anak usia dini paud) bagi yang mengasuh dan mendidik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan paud sejenis, instruktur kursus dan pelatihan bagi yang melakukan pendidikan dan pelatihan pada program kursus, pelatihan, dan kewirausahaan, dan tutor kekasaran dan kesetaraan bagi yang melakukan pembelajaran rombongan belajar kekasaran dan kesetaraan. selain tenaga sebagaimana dimaksud pada skb dapat menerima tenaga pengabdian dari skpd instansi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh skb. ketentuan lebih lanjut yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan pada skb berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan dan petunjuk teknis satuan pendidikan non formal skb. bab vii tata kerja kepala skb dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala dinas, serta menerapkan sistem pengendalian internal lingkungan skb. kepala skb, wakil kepala skb, kepala sub bagian tata usaha, pejabat fungsional dan seluruh aparatur sipil negara pada skb, melaksanakan tugas dan fungsi sesuaiokumentasi dan informasi hukum kepala skb, wakil kepala skb, kepala sub bagian tata usaha dan seluruh aparatur sipil negaradengandalam pelaksanaan kebijakan teknis skb. kepala skb, wakil kepala skb dan kepala sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap satuan organisasi bawahnya serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan atau sesuai kebutuhan. kepala skbkb. bab vrubahan status utd sanggar kegiatan belajar kabupaten bantaeng menjadi satuan pendidikan belajar bantaeng berita daerah kabupaten bantaengkepala skb wakil urusan tata usaha kelompok jabatan fungsional atau pamong belajar bantaeng boneka nurdin abdullah dokumentasi dan informasi hukum| |
lauuraian tugas, fungsi dan tata kerja lingkup dinas pertanian dan peternakpertanian dan peternak, bupati adalah bupati bantaeng: dinas adalah dinas pertanian dan peternakan:tanaman pangan adalah tanaman penghasil bahan pangan utama meliputi padi, palawija jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan umbi umbian, holtikultura adalah kelompok tanaman sayur sayuran, buah buahan, dan bunga bungaan tanaman hias), bidang adalah bidang pada lingkup dinas pertanian dan peternakan kabupaten bantaeng: sub bagian adalah sub bagian pada lingkup dinas pertanian dan peternakan kabupaten bantaeng, seksi adalah seksi pada lingkup dinas pertanian dan peternakan kabupaten bantaeng: unit pelaksana teknis daerah utd) adalah utd pada dinas pertanian dan peternaktanian dan peternakan kabupaten bantaeng. bab struktur organisasi struktur organisasi dinas pertanian dan peternaktanaman pangan: seksi perbenihan, sarana dan prasarana tanaman pangan seksi pengembangan produksi dan perlindungan tanaman seksi bina usaha dan pembinaan kelembagaan petani tanaman pangan bidang hortikultura: seksi perbenihan, sarana dan prasarana holtikultura seksi pengembangan produksi dan perlindungan tanaman holtikultura seksi usaha dan pembinaan kelembagaan petani holtikultura tupoksi bidang peternakan: seksi pembibitan, sarana dan prasarana peternakan seksi produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan seksi kesehatan hewan bidang pengelolaan lahan dan air pla): seksi perluasan areal, sarana dan prasarana seksi pengelolaan lahan dan konservasi seksi perluasan areal, sarana dan prasaranartanian dan peternak dan peternakusunan rencana strategik bidang pertanian dan peternakan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas pertanian dan peternakan: pembinaan, pelaksanaan, mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian tugas dinas pertanipertanian dan peternakan sebagai berikut mengkoordinasikan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dinas pertanian dan peternakan: mengkoordinasikan perumusan dan penyelenggaraan rencana strategis dan program kerja dinas pertanian dan peternaktanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten, menyelenggarakan bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten, menyelenggarakan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. menyusumenetapkan dan mengawasi tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten, menetapkan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten, menetapkan sasaran areal tanam dtupoksi memetakan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten dan mengawasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.pertanian dan peternaktupoksitupoksitanaman pangan bidang tanaman pangananaman pangan sebagai berikut menyusun kebijakan teknis bidang. membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan usaha bidang menilai prestasi kerja para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan kariernya kepala bidang tanaman pangan bertanggungjawab kepada kepala dinas paragraf seksi perbenihan, sarana dan prasarana tanaman pangan seksi perbenihan, sarana dan prasarana tanaman pangtupoksi (b) melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan perbenihan, sarana dan prasarana tanaman pangan, (c) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan perbenihan, sarana dan prasaranatanaman pangan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan perbenihan, sarana dan prasaranaerbenihan, sarana dan prasarana tanaman pangan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha perbenihan, sarana dan prasarana tanaman pangan paragraf seksi pengembangan produksi dan perlindungan tanaman pangan seksi pengembangan produksi dan perlindungan tanampangan, (c) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan produksi dan perlindunganpangan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan produksi dan perlindunganroduksi dan perlindungan tanaman pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha produksi dan perlindungan tanaman pangan paragraf seksi bina usaha dan pembinaan kelembagaan petani tanaman pangan seksi bina usaha dan pembinaan kelembagaan petani bidang tanaman pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok tupoksipanganpangan:pangan: dantanaman pangan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan bina usaha dan pembinaan kelembagaan petanibina usaha dan pembinaan kelembagaan petani tanaman pangan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan bina usaha dan pembinaan kelembagaan petani tanaman pangan bagian keempat bidang hortikultura bidang hortikulturhortikulturarincian tugas kepala bidang hortikultura sebagai berikut: merencanakan merasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya merumuskan program kerja bidang hortikultura cc. menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanak. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan membina kerjasama dengan balai pengawasan dan sertifikasi benih bps), balai benih (bb) dan pengusaha bibit benih dalam pengaturan pola pengadaan dan penyaluran benih bermutu tupoksi membina bimbingan dan pembinaan penangkap benih dalam memproduksi benih bermutu hortikultura merumuskan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket tekhnologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan memantau pengadaan dan peredaran, bimbingan dan peredaran bimbingan, penggunaan, pupuk dan memberi bimbingan penggunaan benih bermutu tingkat usaha taniperkantoran dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan. dan fungsinya kepala bidang hortikultura bertanggungjawab kepada kepala dinas paragraf seksi perbenihan, sarana dan prasarana holtikultura seksi perbenihan, sarana dan prasarana(b) melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan perbenihan, sarana dan prasarana holtikultura, (c) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan perbenihan, sarana dan prasarana holtikultura, (d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangholtikultura pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan perbenihan, sarana dan prasarana holtikultura pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana holtikultura pemanfaatan potensi dan alokasi lahan perbenihan, sarana dan prasarana holtikultura pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha perbenihan, sarana dan prasarana holtikultura tupoksi paragraf seksi pengembangan produksi dan perlindungan tanaman holtikultura seksi pengembangan produksi dan perlindungan tanamanhortikultura: (c) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan produksi dan perlindungan tanaman hortikultura,hortikultura pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan produksi dan perlindungan tanaman hortikultura pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana tanaman hortikultura pemanfaatan potensi dan alokasi lahan produksi dan perlindungan tanaman hortikultura pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha produksi dan perlindungan tanaman hortikultura paragraf seksi bina usaha dan pembinaan kelembagaan petani holtikultura seksi bina usaha dan pembinaan kelembagaan petani holtikultura bidang tanamanhortikulturahortikultura,hortikultura:pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan bina usaha dan pembinaan kelembagaan petani holtikultura cc. pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan petani holtikultura tupoksi pemanfaatan potensi dan alokasi lahan bina usaha dan pembinaan kelembagaan petani holtikultura pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan bina usaha dan pembinaan kelembagaan petani holtikultura bagian kelima meliputi pembibitan, sarana dan prasarana, penyebaran dan pengembangan ternak serta kesehatan hewan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang peternakan mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis bidang peternakan penyelenggaraan program kegiatan bidang peternakan pembinaan, mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang peternakan penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam bidang peternakan rincian tugas kepala bidang peternakan membina dan mengembangkan kegiatan usaha peternakan serta pemasaran hasil hasilnya menyelenggarakan pembinaan pengembangan dan bimbingan usaha dan pemodelan menyelenggarakan penyebarluasan sistem informasi, promosi dan melakukan analisis serta evaluasi sistem pemasaran menata dan meningkatkan tekhnik budidaya pengelolaan sumber benih bibit dan peningkatan tekhnik pembibitan buatan melaksanakan upaya atau tugas lain yang dapat meningkatkan usaha peternakan memberi pembinaan kedan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner memantau kesehatan hewan untuk perkembangan dan permasalahannya membangun suatu pelayanan peternakan terpadu, pos pengobatan hewan, rumah potong hewan dan laboratorium type untuk penyelidikan dan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteriawai, virus, dan penyakit hewan serta prediksi. dan membangun rumah potong hewan rph) ternak besar, rumah potong hewan rph) unggas, pasar hewan. melaksanakan bimbingan pengawasan sediaan biologis, rarmasetik dan premis dalam perbedaan tingkat apotikdan tokoh obat hewan melaksanakan bimbingan teknis rehabilitasi hewan kritis kawasan peternakan dan pembinaan produk pangan asal hewan pembinaan hygiene dan sanitasi usaha peternakan, pembinaan residu para komoditi peternakan tupoksi melaksanakan penanggulangan penyakit penyakit hewan oo. melaksanakan kegiatan administrasi teknis usaha ternak membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan gg. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannyparagraf seksi pembibitan, sarana dan prasarana peternakan seksi pembibitan, sarana dan prasarana peternakan bidang peternakan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok: (a) melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan bidang peternakan: (b) melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan bidang peternakan, (c) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan pembibitan, sarana dan prasarana peternakmbibitan, sarana dan prasarana peternakan bidang peternakan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan bidang peternakan pelaksanaan kebijakan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan bidang peternakan pemanfaatan potensi dan alokasi lahan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan bidang peternakan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembibitan, sarana dan prasarana peternakan bidang peternakan. paragraf seksi produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan seksi produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternak, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan: (b) melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan: (c) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan: dan, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan tupoksi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan pelaksanaan kebijakan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan pemanfaatan potensi dan alokasi lahan produksi,bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan paragraf seksi kesehatan hewan seksi kesehatan hewkesehatan hewan bidang peternakan, (b) melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan kesehatan hewan bidang peternakan: (c) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan kesehatan hewkesehatan hewan bidang peternakan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan kesehatan hewan bidang peternakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana kesehatan hewan bidang peternakan pemanfaatan potensi dan alokasi lahan kesehatan hewan bidang peternakan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan kesehatan hewan bidang peternakan. bagian keenam bidang pengelolaan lahan dan air (pla) bidang pengelolaan lahan dan air pla) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan, pengolahan lahan dan air, sarana dan prasarana pengelolaan lahan, konservasi dan kelembagaan petani pemakai air, serta merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pengelolaan lahan dan air irigasi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pla mempunyai fungsi: penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air. pelaksanaan kebijakan bidang perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air. tupoksi penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air terhadap para petani pemakai airpengelolaan lahan dan air pla) sebagai berikut: penyiapan perumusan kebijakan dibidang perluasan kawasan tanaman pangan, perluasan kawasan hortikultura, perluasan dan perluasan kawasan peternakan. penyiapan pelaksanaan kebijaknyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dimberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatlaksanaan urusan tata usaha bidang pengelolaan lahan dan air penyiapan perumusan kebijakanlaksanaan kebijakiapan perumusan kebijakanlaksanaan kebijakan nyan bidang. pengembangan sumber air, rehabilitasi dan optimasi air, iklim dan konservasi serta kelembagaan. paragraf seksi pengelolaan air dan kelembagaan petani pemakai air seksi pengelolaan air dan kelembagaan petani pemakai air: (b) melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan pengelolaan air dan kelembagaan petani pemakai air bidang pengelolaan lahan dan air, tupoksi (c) melaksanakan analisis kebutuhanmbinaan tata pemanfaatkesehatan hewan bidang pengelolaan lahan dan air pemanfaatan potensi dan alokasi lahan pengelolaan air dan kelembagaan petani pemakai air bidang pengelolaan lahan dan air pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan air dan kelembagaan petani pemakai air bidang pengelolaan lahan dan air. paragraf seksi pengelolaan lahan dan konservasi seksi pengelolaan lahan dan konservasilahan dan konservasi bidang pengelolaan lahan dan air, (b) melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan pengelolaan lahan dan konservasi bidang pengelolaan lahan dan air: (c) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan pengelolaan lahan dan konservasilahan dan konservasi bidang pengelolaan lahan dan air pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan pengelolaan lahan dan konservasialokasi lahanpengelolaan lahan dan konservasi bidang pengelolaan lahan dan air tupoksi paragraf seksi perluasan areal, sarana dan prasarana seksi perluasan areal, sarana dan prasaranaluasan areal, sarana dan prasarana bidang pengelolaan lahan dan air: (b) melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan perluasan areal, sarana dan prasarana bidang pengelolaan lahan dan air, (c) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan perluasan areal, sarana dan prasaranarluasan areal, sarana dan prasarana bidang pengelolaan lahan dan air pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan perluasan areal, sarana dan prasaranaperluasan areal, sarana dan prasarana bidang pengelolaan lahan dan air pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan perluasan areal, sarana dan prasarana bidang pengelolaan lahan dan air bagian ketujuh unit pelaksana teknis daerah unit pelaksana teknis daerah utd) dipimpin oleh seorang kepala utd yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dinas pertanian dan peternaktanian dan peternakan sesuai kebutuhan setiap tahunnya, melaksanakan peningkatan usaha dan produksi pertanian dan peternakan, mengendalikan usaha dan produksi pertanian dan peternakan unit pelaksana teknis, melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia dan teknik pengelolaan pertanian dan peternakan: mengkoordinir hasil pertanian dan peternakan unit pelaksana teknis, melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. tupoksipertanian dan peternakproduksi pertanian dan peternakan, memberikan petunjuk pada petani dan peternak tentang cara mengelola pertanian dan peternaktupoksesaran nilai pasar hasil eksploitasi mineral bukan logam dan batuan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantaeng menimbang bahwa untuk menghitung besaran pajak mineral bukan logam dan batuan diperlukan adanya dasar pengenaan pajak sesuai peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah kabupaten bantaeng: bahwa peraturan bupati bantaeng nomor tahun tentang harga penetapan besarnya nilai pasar hasil eksploitasi bahan galian golongan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar yang berlaku saat ini sehingga perlu diadakan peninjauan: cc. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan besaran nilai pasar hasil eksploitasi mineral bukan logam dan batunetapan besaran nilai pasar hasil eksploitasikabupaten bantaeng, dppkad adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bantaeng: pajak pengambilan dan dan pengolahpengolahan mineral bukan logam dan batuanhitung. bab nama, omarmer: batu tulis, nitrat, batu setengah permata, obsidian, batu kapur: oker, batu apung: pasir dan kerikil, batu permata, pasir kuarsa, bentonit, permit: dolomit, prostat: feldspar, aa. talk, garam batu (halte): bb. tanah serap (fuller art) grafit, cc. tanah diatom: granit andesit, dd. tanah liat gips, ee. tawas (alum): kalsit, ff. tras, oo. kaolin: gg. parasit: leuit: hh. zeolit, magnetit, ii. basal mika,ya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. subjektuan, wajibntuan: dalam hal pemakaian mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajaknya, maka pemungutan dapat dilakukan melalui pengguna mineral bukan logam dan batuan yang bersangkutan, baik terhadap pemilik bangunan pribadi maupun terhadap pelaksana proyek proyek pemerintahdalam daerah. tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar adalah jangka waktu (satu) bulan kalender. bab besarnya nilai pasar nilai pasar mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebagai berikut jenis mineral bukan logam nilai harga nilai kena pajak dan batuan m3) rp) batu gunung rp. rp. kerikil dan galian bukit rp. rp. kerikil sungai rp. rp. batu kali rp. rp. kerikil sungai anak rp. rp. batu pecah rp. rp. pasir urung timbunan rp. rp. pasir anak rp. rp. pasir tak diajak rp. rp. bahan timbunan pilihan rp. rp. tasirtu) rp. rp. situ, batu, kerikil, royalti rp. rp. tanah liat galian mineral bukan logam dan batuan yang nilai pasarnya tidak tercantum diatas harganya dapat ditentukan berdasarkan harga rata rata dilokasi eksploitasi:harga pasar ttd h.m. nurdin abdullah diundangkan bantaeng pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupatenban drs. muhammad yasin, pangkat pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten bantaeng tahun nomor |
kementerian keuangan. pembebasdiberikan pembebasan bea masukmbebasan adalahyang mendapatkan pembebasan yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang mendapatkan pembebasan. nomor induk perusahaan pembebasan yang selanjutnya disingkat kiper pembebasan adalah nomor identitas yang diberikan kepada perusahaan yang mendapatkan pembebasdengan mendapatkan pembebasan. hasil produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku asal impor dengan mendapatkan pembebasanpemenuhan periode pembebasan, impor, dan kebenaran pengisian laporan pertanggungjawaban, (waste scrap). terhadap hasil produksi yang wajib diekspor sebagaimana dimaksud dalam diberikan pembebasan. terhadap sisa proses produksi (waste scrap) dari hasil produksi sebagaimana dimaksud paday60 (lima persen) atau lebih,. terhadap hasil produksi, termasuk hasil produksi rusak atau reject, yang tidak diekspor atau tidak dilaporkan sampai dengan periode pembebasan selesai, berlaku ketentuan sebagai berikut: jaminan dicairkan sebesar bea masuk atas bahan baku yang terkandung dalam hasil produksiterhadap bahan baku, termasuk bahan baku rusak atau reject, yang sampai periode pembebasan selesai tidak diolah, tidak dirakit, tidak dipasang, tidak diekspor, atau tidak dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, berlaku ketentuan sebagai berikut: jaminan dicairkan sebesar bea masuk atas bahan bakuri bahan baku yang hasil produksinya diekspor. dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada tidak diserahkan dalam jangka waktuditolak, berlaku ketentuan sebagai berikut: jaminan dicairkan sebesar bea masuk atas bahan baku yang belum dipertanggung jawabkan atau yang ditolak pertanggung jawabannyaviisekali dalam (satu) tahun sejak tanggal surat keputusan penerbitan kiper, hasil produksi dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi atas fasilitas pembebasan yang telah diberikan dan pertanggungjawaban penyelesaian bahan baku. dalam hal berdasarkan hasil audit ditemukan selisih fisik bahan baku yang melebihi jumlah bahan baku sebagaimana tercantum dalam laporan bahan baku yang sudah dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan wajib membayar bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang undangan bidang kepabeanan. pelaksanaan audit dalam periode tertentu tidak menghilangkan: kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada periode audit dimaksud, dan tidak menghilangkan proses pencairan jaminan atas pemberitahuan pabean impor yang diluar periode audit dimaksud. bab viii sanksi bagian pertama pembekuan dan pencabutan kiper pembebasan, tidak menyampaikan laporan pertanggung dapatkan persetujuan perubahan data kiper pembebasan,dan atau tidak terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan.sebagaimana dimaksud dalam melakukan subkontrak tanpa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam melakukan subkontrak tanpa memenuhi persyarat. terbukti telah melakukan tindak pidana bidang kepabeanan berdasarkan putusan pengadilan,il.enuhi persyaratan mempunyai reputasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kiper pembebas. dalam rangka pencabutan kiper pembebasan, dapat terlebih dahulu dilakukan audit kepabeanan. bagian kedua denda perusahaan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit (seratus persen) dan paling banyak (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar, dalam hal perusahaan: tidak membongkar dan atau menimbun bahan baku yang mendapat pembebasan lokasi yang tercantum dalam kiper pembebasan atau lokasi lain yang telah mendapat persetujuan kepala kantor wilayah atau kpu, sebagaimana dimaksud dalam dan tidak melakukan sendiri seluruh pengolahan, perakitan, dan atau pemasangan sebagaimana dimaksud dalam tidak mengekspor hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam atau tidak melaporkan sampai dengan periode pembebasan sebagaimana dimaksud dalam tidak mengolah bahan baku dengan mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan batas periode pembebasan, laporan pertanggungjawaban ekspor tidak disampaikan atau ditolak sebagaimana dimaksud dalam tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam dan atau ditemukan selisih fisik bahan baku melebihi laporan bahan baku yang sudah dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam denda sebagaimana dimaksud dalam merupakan denda yang ditetapkan secara berjenjang sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai sanksi administrasi berupa denda bidang kepabeanan. bab ketentuan lain lain perlakuan perpajakan atas impor bahan baku oleh perusahaan yang memperoleh kiper pembebasan sesuai peraturan perundang undangan bidang perpajakan. perlakuan cukai atas impor barang kena cukai oleh perusahaan yang memperoleh kiper pembebasan sesuai peraturan perundang undangan bidang cukai. perlakuan bea keluar terhadap hasil produksi yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas pembebasan sesuai peraturan perundang undangan bidang kepabeanan. perusahaan yang telah menerima fasilitas pembebasan, tidak dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan untuk kawasan berikat. dalam hal perusahaan akan memanfaatkan fasilitas kepabeanan untuk kawasan berikat, perusahaan harus beralih dari penerima fasilitas pembebasan menjadi perusahaan penerima fasilitas kepabeanan untuk kawasan berikat sebagaimana dimaksud padamperoleh pembebasan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh kiper pembebasmbebasselesai. dalam hal kiper dibekukan, ketentuan mengenai kewajiban badan usaha untuk melakukan realisasi ekspor dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban tetap berlaku. dalam hal kiper dicabut, jaminan atas bahan baku yang belum dipertanggungjawabkan dicairkan. dalam hal badan usaha yang telah memiliki kiper, tetapi belum memiliki kiper pembebasan, berlaku ketentuan sebagai berikut: atas bahan baku yang diimpor oleh badan usaha yang telah memiliki kiper sebelum berlakunya peraturan menteri ini dengan mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, badan usaha tersebut wajib menyelesaikan pertanggungjawaban paling lama pada tanggal maret terhadap fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor yang diterimanyaatas bahan baku yang diimpor setelah berlakunya peraturan menteri keuangan ini dengan mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, badan usaha yang telah memiliki kiper memperoleh fasilitas pembebasan dan wajib menyelesaikan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan menteri keuanganalaporan pertanggungjawabmbebasan dan pemberian kiper pembebasan serta perubahan kiper pembebasan, cc. tata cara pembekuan dan pencabutan kiper pembebasan, tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan pembebasan, tata cara penyampaian laporan pertanggung jawaban, penyusunan elemen data konversi, dan format laporan tata cara monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan kiper pembebasanyangpembebas.bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi yang tidak menjadi bagian integral dari hasil produksi. bab penetapan kiper pembebasanmenuhi persyaratan sebagai berikut: mempunyai reputasi yang sangat baik, tidak pernah menyalahgunakan fasilitas bidang kepabeanan selama (satu) tahun terakhir, tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan atau jenis barang selama (satu) tahun terakhir dalam kegiatan impor dan ekspor, tidak mempunyai tunggakan utang bea masuk dan pajak dalam rangka impormbebaskiper pembebasan untuk jangka waktumbebasmbebasan dimaksud. bab iii pembebasan bagian pertama permohonan pembebasan untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor wilayah atau kpu yang menerbitkan kiper pembebasan dengan melampirkan: rencana impor yang mencantumkan perkiraan jumlah dan nilai kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam periode pembebasan dan daftar pelabuhan tempat pembongkaran, rencana ekspor yang mencantumkan perkiraan jumlah dan nilai hasil produksi yang dihasilkan dalam periode pembebasan, penjelasan tertulis mengenai masa produksi, yaitu jangka waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan produksi, ijin impor dari instansi terkait dalam hal atas pemasukan bahan baku tersebut diberlakukan ketentuan pembatasan, konversi,: dan kontrak ekspor.hurufsegala biaya yang timbul akibat permintaan pengesahan konversi sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada perusahaan. atas permohonan untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada kepala kantor wilayah atau kpueputusan mengenai pembebasan yang menetapkan rincian jenis dan jumlah bahan baku yang diberikan pembebasan, periode pembebasan, pelabuhan tempat pembongkaran, dan jangka waktu berlakunya keputusan mengenai pembebasan tersebutgian kedua periode pembebasan periode pembebasan sebagaimana dimaksud dalam merupakan periode yang diberikan kepada perusahaan untuk melaksanakan realisasi ekspor. periode pembebasan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam jangka waktu: a.paling lama (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean imporab impor, jaminan, pemeriksaan pabean, dan pengolahan, perakitan, dan atau pemasangan bahan baku bagian pertama impor bahan bakunomor keputusan mengenai pembebasan pada kolom pemenuhan persyaratan fasilitas impor. bagian kedua jaminan perusahaan wajib menyerahkan jaminan kepada direktorat jenderal bea dan cukai selama: periode pembebasan sebagaimana dimaksud dalam dan b.bentuk, waktu, dan tata cara penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai peraturan perundang undangan bidang kepabeanan. bagian ketiga pemeriksaan pabean sepanjang dapat diyakini bahwa jenis barang yang diimpor sesuai dengan barang yang tercantum dalam keputusan mengenai pembebasan sebagaimana dimaksud dalamseluruh impor atas pemberitahuan impor barang yang diajukan oleh perusahaanbidang kepabeananmbebasbagian keempat pengolahan, perakitan, dan atau pemasangan bahan baku perusahaan harus menyerahkan konversi sebagaimana dimaksud dalam huruf sebelum mulai memproduksi, dalam hal: perusahaan memproduksi hasil produksi baru, dan atau perusahaan melakukan perubahan konversi atas hasil produksi sebelumnya. kegiatan pengolahan, perakitan, dan atau pemasangan bahan baku pada barang lain sehingga mengubah sifat utama dan atau bentuk bahan baku sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan sendiri oleh perusahaan. dalam hal perusahaan tidak melakukan sendiri seluruh pengolahan, perakitan, dan atau pemasangan sebagaimana dimaksud padambebasdalam hal perusahaan tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana dimaksud padaekspor hasil produksi semua hasil produksi yang berasal dari bahan baku yang mendapatkan fasilitas pembebasan,dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional, jumlah hasil produksi yang berasal dari bahan baku dengan mendapatkan fasilitas pembebasan yang wajib diekspor sebagaimana dimaksud dalam dapat diubah dengan peraturan menteri. bab pertanggungjawaban perusahaan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan ekspor sebagaimana dimaksud dalam dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala kantor wilayah atau kpu secara berkala paling lama (enam) bulan sekali selama dalam periode pembebasan. dan atau dokumen yang membuktikan adanya transaksi ekspor, laporan pemeriksaan ekspor, dan daftar konversi dari pemakaian bahan baku yang dimintakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan terhadap perusahaan yang tidak menyerahkan konversi sebagaimana dimaksud dalam bahan baku yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi hasil produksi dimaksud tidak diberi pembebasan.a. bahwa dalam rangkainternasiona1of3 peraturan menteri keuangan nomoretapkanpenetapan agen penjual sebagaimana dimaksud dalam dilakupenetapan agen penjual sebagaimana dimaksud dalam untuk pertama kali dalam tahun anggaran berjalan didasarkan pada: urutan peringkat terbaik anggota panel hasil beauty contest sebagaimana dimaksud dalam huruf dan negosiasi fee sebagaimana dimaksud dalam huruf penetapan agen penjual sebagaimana dimaksud dalam untuk yang kedua dan seterusnya dalam tahun anggaran berjalan, dilakukan melalui seleksi agen penjual,pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi (beauty contest), negosiasi feepresentasi (beauty contest)keuangan ini atau proses seleksi yang telah dilaksanakan dan berpedoman pad20f3 peraturan menteri keuangan nomor3of3telah ditetapk pmk.o2 bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu, perlu mengatur kembali pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat1of4 peraturan menteri keuangan nomor pejabat tertentu adalah pejabat lingkungan pemerintah pusmenteri dan pejabat tertentu,tim dokter menteri dan pejabat tertentu adalah tim dokter menteri dan pejabat tertentu yang dibentuk berdasarkan keputusan menteri kesehatan. menteri dan pejabat tertentumenteri dan pejabat tertentu. pelaksanaan pelayanan kesehatan menteri dan pejabat tertentu mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh menteri kesehatan. layanan kesehatan menteri dan pejabat tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan tugas dan wewenang tim dokter menteri dan pejabat tertentukesehatan luar negeri, pelayanan ambulans, dan pelayanan evakuasi sakit, cc. tindakan medis dari yang ringan sampai yang memerlukan keterampilan khusus dan mengandung risiko, pelayanan rehabilitasi medis,menteri dan pejabat tertentu rumah sakit pemerintah swasta yang ditunjuk tim dokter menteri dan pejabat tertentu atau pilihan menteri dan pejabat tertentu, pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan oleh dokter spesialis, cc. pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis diagnostik dan terapi (operasi kecil, sedang, besar,turan menteri keuangan nomoryang ditunjuk tim dokter menteri dan pejabat tertentu atau pilihan menteri dan pejabat tertentu3. (tiga juta rupiah) per dua tahun, protes gigi maksimal senilai rp3. (tiga juta rupiah) per duaadalahmenteri dan pejabat tertentu sebanyak (satu) kali dalam (satu) tahun, tidak termasuk keluarganya sesuai dengan biaya pelayanan medik yang dialihkanmenteri dan pejabat tertentu danmenteri dan pejabat tertentu diberikan sesuai nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran, sedangkan untuk keluarganyatransportasi yang menggunakan angkutan udara, biaya komunikasi, hal hal lain yang ditentukan oleh tim dokter menteri dan pejabat tertentu, dan hal hal lain selain angka sampai dengan angka ditentukan oleh akses persero). menteri dan pejabat tertentu yang memerlukan pelayanan kesehatan luar negeri harus mendapat rekomendasi dari tim dokter menteri dan pejabat tertentu. dalam keadaan gawat darurat, menteri dan pejabat tertentuiuraperaturan menteri keuangan nomormenteri dan pejabat tertentukegiatan pelayanmenteri dan pejabat tertentu diberhentikan dari jabatannya, menteri dan pejabat tertentumenteri dan pejabat tertentu dari jabatannya tersebut ditetapkan. kementerian negara lembaga harus memberitahukan pergantian menteri dan pejabat tertentu kepada akses persero) paling lambat (tujuh) hari kerja setelah pelantikan menteri dan pejabat tertentutim dokter menteri dan pejabat tertentu. standar operasional prosedur yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan menteri dan pejabat tertentu:mk. per. htmlukomisi yudisial, hakim mahkamah konstitusi, dan hakim agung mahkamah agung, mengingatl1of peraturan menteri keuangan nomor pmk. per. htmevakuasi sakit, pelayanan kesehatan luar negeri, dan pelayanan ambulanspemeriksaan penunjang diagnostik, cc. tindakan medis dari yang ringan sampai yang memerlukan ketrampilan khusus dan mengandung risiko, pelayanan rehabilitasi medis:rumah sakit pemerintah swasta, pengobatan dan perawatan oleh dokter spesialis, cc. pemeriksaan penunjang diagnostik, peraturan menteri keuangan nomor pmk. per. htm tindakan medis diagnostik dan terapi (operasi kecil, sedang, besar,1. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, protes gigi maksimal senilai rp1. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) permeliputi(satu) kali dalam setahun, tidak termasuk keluarganyatermasuksesuai nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran, sedangkan untuk keluarganya diberikankomunikasimemerlukan pelayanan kesehatan luar negeri harus mendapat rekomendasi dari rumah sakit rujukan. rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada merupakan rumah sakit pemerintah tipe atau rumah sakit swasta yang ditentukan oleh akses persero). dalam keadaan gawat3of peraturan menteri keuangan nomor pmk. per. htmkepada akses persero). turu,ganti diberhentikan dari jabatannya, makasurat keputusan diganti diberhentikan dari jabatannya. sekretariat jenderal pkepada akses persero) paling lambat (tujuh) hari kerja setelah pelantikunit pelayanan kesehatan yang ber. penyediaan dan pencairan dana iuran jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tahun anggaran diatur sebagai berikut: akses persero) mengajukan kebutuhan iuran kepada menteri keuangan, berdasarkan pengajuan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada huruf menteri keuangan cg. direktorat jenderal anggaran, direktorat jenderal perbendaharaan dan akses persero) melakukan perhitungan terhadap kebutuhan dana tersebut, penyediaan anggaran dana iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dibebankan pada bagian anggaran bendahara umum negara pencairan dana iuran jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah ditetapkan dalam apbn dilaksanakan secara proporsional. standar prosedur operasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelayaneraturan menteri keuangpmk. per. htmnuuntuk masing masing daerah tahun anggaran adalah merupakan perkiraan. alokasi dbh sdaertambangan panas bumi tahun anggaran berjalan. perkiraan alokasi dbh sda pertambanganpanas bumi sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar rp284. (dua ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah). perkiraan alokasi dbh sda pertambangan panas bumbh sda pertambangan panas bumi dilaksanakan secara triwulanan berdasarkan realisasi penerimaan dbh sda pertambangan panas bumi pada tahun berjalan. penyaluran dbh sda pertambanganbh sda pertambangan panas bumi tahun anggaran penyaluran dbh sda pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada selanjutnya akan diperhitungkan dengan realisasi penerimaan dbh sda pertambangan panas bumi triwulan iii dan triwulan iv. penyaluranpanas bumipanas bumi10f4 peraturan menteri keuangan nomor per. htmtotal awa barat provinsi kab. bandung kab. bekasi kab bogor kab. ciamis kab. cianjur kab. cirebon kab garut kab. indramayu kab. karawang kab. kuningan kab majalengka kab. purwakarta kab. subang kab. sukabumi kab sumedang kab. tasikmalaya kota bandung kota bekasi peraturan menteri keuangan nomor kota bogor kota cirebon kota depok kota sukabumi kota cimahi kota tasikmalaya kota banjar menteri keuangan, agus martowardojo peraturan menteri keuangan nomor |
peraturan menteri keuangan nomor rmsdbh sda pertambangan umum) untuk masing masing daerah tahun anggaran adalah merupakan perkiraan. perkiraan alokasi dbh sda pertambangan umum tahun anggarandimaksud pada adalah sebesar rp8. (delapan triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut turun tetap laurent) sebesar rp134. (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah), dan royalty sebesar rp8. (delapan triliun seratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). perkiraan alokasi dbh sda pertambangan umum tahun anggaranbh sda pertambangan umum dilaksanakan secara triwulanan. penyaluran dbh sda pertambangan umumagu perkiraan alokasi dbh sda pertambangan umum. penyaluran dbh sda pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan dengan realisasi penerimaan dbh sda pertambangan umum triwulan iii dan triwulan iv. penyaluran dbh sda pertambangan umupi tan.oo.o.ooo 20f2atur pedoman umum dan alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dana alokasi khusus tahun anggaran dipandang perlu mengubahiubah sebagai berikut: ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dak bidang pendidikan dialokasikan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas sd sdb dan smp small yang rusak sedang dan berat, pembangunan ruang kelas baru (rkb) termasuk perpustakaan dan mutu bangunan ditingkatkan menjadi kelas yang semula kelas dan memperhatikan indeks kejahatan konstruksi ikk) masing masing daerah, serta memenuhi kebutuhan sarana peningkatan mutu1of4 peraturan menteri keuangan nomor pmk. per. htm, sedangkan dana untuk operasional dan pemeliharaan op) jaringan irigasi dialokasikan dari apbdcc., meliputicc.,raturan menteri keuangan nomorcc.i:::, pengembangan sarana prasarana keamanan hutan, dan cc.cc.peraturan menteri keuangan nomorjalan, markajalan, dan cc. pagar pengamanketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: koreksi dak tahun anggaran untuk kabupaten kota selain kabupaten indramayusuatu daerah tidak mendapat alokasi dak untuk bidang yang sama pada tahun anggaran koreksi yang dilakukan tidak harus dilakukan pada bidang yang sama, namun diserahkan kepada daerah sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta prioritas daero.voodoo |
peraturan menteri keuangan nomo dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan, menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuanlaksanaan investasi pemerintah yang antara lain mengatur mengenai pelaksanaan investasi dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga melalui pembelian saham, bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi badan investasi pemerintah untuk melaksanakan investasi pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dengan mengubah ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pelaksana. ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pelaksanaan investasi pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: investasi dengan cara pembelian saham dilakukan atas saham yang diterbitkan oleh perusahaan. perusahaan sebagaimana dimaksud pada merupakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan atau badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas. pembelian saham didasarkan pada analisis penilaian saham, analisis portofolio, dan analisis risiko yang dibuat oleh badan investasi pemerintlof2 peraturan menteri keuangan nomo per. htm materialis akbar berita negara republik indonesia tahun nomor |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.