text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
"aggubernur kepulauan riau, menimbang bahwa berdasarkangamanatkan bahwa kewajiban negara indonesia sebagai negara yang menandatangani konvensi untuk meratifikasi konvensi dan melakukan penyesuaian peraturan perundang undangan: bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada setiap manusia, bersifat universal dan langgeng untuk diperlakukan sama tidak diskriminasi, serta memperoleh penghidupan yang layak dalam rangka mencapai kesejahteraan: bahwa provinsi kepulauan riau mempunyai kepedulian, keseriusan dan kesungguhan untuk menghormati, melindungi, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yakni penyandang disabilitas secara utuh dan menyeluruh, sehingga diperlakukan sama, mempunyai kesempatan yang sama, memperoleh penghidupan yang layak guna mencapai kesejahteraan dan dapat menikmati pembangukepulauan ririau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah gubernur adalah gubernur kepulauan riau yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah wilayah provinsi kepulauan riau. dinas sosial adalah dinas sosial pemerintah provinsi kepulauan riepulauan riau. bupati walikota adalah bupati walikota provinsi kepulauan riauasas, tujuan dan ruang lingkupruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, meliputi kesamaan kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial bab iii kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha, masyarakat, dan keluarga atau orang tua kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, meliputi melaksanakan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah: menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan penyandang disabilitas, melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan,hak penyandang disabilitas: dan membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.gubernur.berikutalam8g.hak dan kesempatan bagian kesatu umum penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, kesehatan, olahhak bidang pendidikan sebagaimana huruf diatas, meliputi mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kecacatan dan kemampuannya, mendapatkan kemudahan, sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran, mendapatksetiap penyelenggaran satuan dalam bentuk kelas terpadu atau inklusi pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan sesuai jenis, derajat disabilitas dan kemampuan., atau inklusi, dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yangbagi penyandang disabilitas yang karena jenis dan atau derajat kecamatannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud padakewajiban penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi penyediaan guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi bidang pendidikan. prasarana dan sarana sesuai jenis dan derajat kecacatan peserta didik, dan cc. program kegiatan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi kelas inklusi. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sekolah terpadu dan inklusi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan gubernur. bagian kedudan masyarakat. pemerintah daerah maupun swasta dan atau masyarakat menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. pemerintah daerah dapat berkerjasama dengan badan hukum atau badan usaha dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan kualitas dan standar pelayanan yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan dan program:berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagiempatdisabilitasnya. pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada sebagai upayaketenagakerjaan penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, dan perusahaan sesuai jabatan dan kualifikasi yang diperlukanpemerintah daerah dan atau swasta dapat menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas, pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha,dan faktor lainbagian keenam usaha penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan dan penghidupan pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha,,: dan dukungan kelembagaaniatur dengan peraturan gubernur. bagian ketujuhpenyelenggara pelayanan umum berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas. gubernurdelapart) partai politik. dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerahmbilan bantuanmandangan disabilitas. perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam meliputi pendampingan, pembelaan, dan cc.bagian kesepuluh informasi penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi seluas luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan. penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha, dan anggota masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernurmerintah daerah, badan hukum atau badan usaha, dan masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk: fisik, dan non fisik: toilet, tempat minum, tempat telepon, peringatan darurat, dan :ramp: tempat duduk, dan tanda tanda. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman, dan dalam pertamanan dan pemakaman umum:gubernurpadamakaman umum. pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam hurufgubernur:penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh keringanan atau pembebasan pembiayaan rehabilitasi. persyaratan pemberian keringanan atau pembebasan pembiayaan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan gubenur. bagian kedua rehabilitasi medik rehabilitasi medik ditujukan untuk pencapaian kemampuan fungsional penyandang disabilitas, psikolog, fisioterapi, okupasi terapi:tentuan tentang tata cara pelayanantujukan untuk pemberian jaminan terhadap penyandang disabilitas dalam mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat, kemampuan, jenis dan derajat kecacatan. rehabilitasi pendidikan diselenggaratujukan untuk peningkatan keterampilan kerja penyandang disabilitas sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. rehabilitasi pelatihan diselenggara: penempatan, dantujukan untuk pemulihan dan pengembangkehidupa: bimbingan fisik: bimbingan sosial: bimbingan keterampilan,an diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab vii: bantuan finansial, bantuan fasilitas pelayanan:gubernurgubernur membentuk lembaga perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas daerah yang selanjutnya disingkat dengan unsur pemerintah daerah sekurang kurangnya (sepuluh) satuan kerja perangkat daerah kepala dinas sosial setiap kabupaten kotakomunitas penyandang disabilitas sekurang kurangnya (empat) oranggubernur dengan masa bakti selama (tiga) tahun. tugas dan fungsi lp3d2 meliputi,gubernurketentuan sankperaturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi. babtiga) tahun harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini. bab xii ketentuan penutup peraturan gubernur tentang teknislayanan kelas iii rumah sakit umum daerah provinsi kepulauantarif layanan kelas iii rumah rumah sakit umum provinsi kepulauan riauprovinsi kepulauan riau. tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan rumah sakit. akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap termasuk makan bagi pasien rumah sakit. sarana adalah fasilitas rsud yang meliputi dan tidak hanya berupa ruangan, akomodasi, air, listrik penerangan, pendingin ruangan (ac), pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan ruangan dan lain lain. pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk tujuan untuk kurun waktu sekurang kurangnya (satu) hari. pelayanan rawat intensif adalah pelayanan rawat inap yang diberikan ruangan icu, iccu, nica, picu, cucu dan unit detoksifikasi. pelayanan rawat sehari one day care odc)(satu) hari. pelayanan rawat bedah sehari adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan perawatan rawat inap. pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasiorang dengan hiv aids (dha), infeksi menular seksual ims) dan konsultasirehabiliasuhan keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat mandatorypengkajian keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. obat obatan adalah sediaan farmasi yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap dan atau dimintakan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya. alat dan dan pelayanan kesehatan lainnya. visite adalah kunjungan tenaga medis ruang rawat pasien dalam rangka memantau perkembangan perawatan dan atau pengobatan pasien berkenaonsultasi per telepon consulting phone) adalah tindakan konsultasi per telepon yang dilakukan oleh para tenaga keperawatan dan atau tenaga medis umum kepada para tenaga medis spesialis mengenai penanganan kondisi pasien terkini, dimana konsultasi dimaksud mengakibatkan perubahan pada protokol terapi atas pasien berkenaan. cyt adalah tindakan tidak terencana yang bersifat mendesak untuk dilakukan segera tidak dapat ditunda dalam rangka penyelamatan nyawa jiwa pasien. pasien rumah sakit adalah pasien yang mendaftar langsung atau dirujuk rumah sakit dan ditangani oleh dokter rumah sakit sebagai pasien rsud. pasien pribadi khusus adalah pasien yang dibawa oleh dokter tamu yang memiliki surat izin praktek rsud, untuk dirawat rsud dan perawatannya dilakukan oleh dokter tersebut. pasien baru adalah pasien yang baru pertama kali datang rsud untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. pasien lama adalah pasien yang pernah datang sebelumnya rsud untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. pasien rujukan adalah pasien yang diantar dirujuk dari sarana pelayanan kesehatan lainnya rsud. pasien miskin adalah pasien yang tidak mampu yang ditetapkan oleh aparat yang berwenangtanpa penjamin atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, dimana hal dimaksud menjadi jaminan pemerintah pusat daerah) sesuai ketentuan yang berlaku. bab asas dan tujuan penetapan tarif layanan kelas iii rsud dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan, serta penghormatan dan keseimbangan atas hak dan kewajiban. penetapan tarif layanan kelas iii rsud:alamnya. bab iii kebijbagian atau seluruh biaya atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan rumah sakit. bagian kedua komponen tarif komponen tarif yang ditetapkan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. komponen jasa sarana sebagaimana yang dimaksud pada merupakan imbalan yang diterima oleh rsud atas pemakaian akomodasi, obat dan bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan, sarana dan fasilitas rsudmeliputi jasa medik, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya. bagian ketigasud. besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan biaya operasional per unit layanan (unit cost satuan biaya)perhitungan besaran jasa sarana pada kelas iii lebih kecil dari unit cost. besar. besaran tarif layanan pada selain kelas iii diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur atas usulan direktur rsud. bagian keempat obat obatan, alat dan bahan medis habis pakai pemakaian obat obatan, alat dan bahan medis habis pakai tidak termasuk dalam komponen tarif sebagaimana terlampir, akan tetapi dibebankan kepada pasien secara langsung sesuai dengan harga yang berlaku. penggunaan obat berpedoman kepada daftar obat esensial nasional doen), formularium nasional dan formularium rsud. daftar obat, alat dan bahan medis habis pakai dapat disediakan oleh rsud yang mekanisme pengalamannya berpedoman kepada berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku. harga satuan obat, alat dan bahan medis habis pakai ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi het). bagian kelima pasien jaminan pasien kelas iii yang dijamin oleh pemerintah atau secara mandiri menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional jkn) mengikuti tarif yang telah ditentukan. tarif sebagaimana yang dimaksud pada merupakan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlakudan jenis pelayanan. tempat pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat. jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada terdiri atas pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik. bagian kedua kegiatan non pelayanan kegiatan non pelayanan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kegiatan penunjang lainnya. ketentuan dan besaran tarif untuk kegiatan non pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur atas usulan direktur rsud. bagian ketiga kegiatan pelayanan berdasarkan tempat pelayanan pelayanan rawat jalantarif pelayanan hemodialisa. pelayanan rawat inap, meliputi pendaftaran pasien, asuhan keperawatan: cc. akomodasi ruang perawatan, icu, kamar bersalin dan lain lain): visite, konsultasi spesialis, konsultansi khusus dan atau konsultasi dokter jaga, pelayanan hemodialisa. pelayanan rawat daruratdan tindakan medik.. bagian keempat kegiatan pelayanan berdasarkan jenis pelayanan pelayanan medik, meliputi pemeriksaan dan konsultasi: visite, tindakan medik, dan non operatif medical intervention. operatif kecil luar kamar operasi. operatif sedang kamar operasi operatif besar kamar operasi operatif khusus kamar operasi tindakan persalinan dan kebidanan pelayanan penunjang medik, meliputi pendaftaran pasien (hanya berlaku bagi pasien kiriman dari luar rsud): dan pemeriksaan patologi klinik dan mikrobiologi: patologi anatomi: radiodiagnostik dan atau kedokteran nuklir: diagnostik elektromedik, pemasaran jenazah dan medikolegal, pelayanan ambulance dan mobil jenazah, pelayanan penunjang medik lainnya. bagian kelima kelas perawatan kelas perawatan adalah kelas iii rsud. standar fasilitas dan jumlah tempat tidur kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur rsud dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab tarif kegiatan pelayanan bagian kesatu rawat jalan tarif pada pelayanan rawat jalankonsultasi antar poliklinik. pasien rawat jalan dapat saja diberikan pelayanan lain luar dari sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan indikasi medis seperti rehabilitasi medik, pelayanan hemodialisa, konsultasi psikologi dan penggunaan fasilitas lainnya. tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada tidak memandang kelas perawatan. tarif pelayanan rawat jalinap tarif pada pelayanan rawat inapbiaya lainnya. tarif akomodasi pada rawat inap adalah berbeda sesuai dengan kelas perawatan. tarif akomodasi setiap bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya dikenakan tarif sebesar dari tarif akomodasi ibunya. dalam hal ruang rawat inap kelas iii penuh, maka pasien dapat diucapkan ruang rawat darurat dan dikenakan tarif sebagaimana berlaku pada tarif kelas iii. tarif pelayanan rawat inapawat darurat tarif pada pelayanan rawat darurat terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan. tarif pada pelayanan rawat darurat merupakan pemeriksaan awal dan. tarif pelayanan rawat darueriksaan penunjang medik pasien yang menjalani pemeriksaan penunjang medik adalah pasien yang secara indikasi medis memerlukan pemeriksaan dimaksud, yang dapat saja berasal dari pasien rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, medical check dan ataupun pasien rujukan dari rumah sakit atau pemberi pelayanan kesehatan ppk) tingkat lainnya. jenis pemeriksaan penunjang medik meliputi pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan mikrobiologi: pemeriksaan laboratorium patologi anatomi: pemeriksaan radiodiagnostik dan atau kedokteran nuklir, pemasaran jenazah, dan pelayanan penunjang medik lainnya. tarif pada pemeriksaan penunjang medik terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan. tarif pemeriksaan penunjangtindakan medik tindakan medik meliputi tindakan medik non operatif, tindakan medik operatif terencana, diklasifikasikan dalam kategori kecil, sedang, besar dan khusus: tindakan medik operatif cyt, diklasifikasikan dalam kategori kecil, sedang, besar, dan khusus. tindakan persalinan dan kebidanan, dan tindakan medik gigi dan mulut. tarif tindakan medik terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan. jasa pelayanan tindakan poliklinik sama dengan jasa pelayanan tindakan kelas iii, kecuali apabila harus dilakukan kamar operasi dan dalam narkoba maka kelas tindakan medik non operatif naik menjadi kelas tindakan medik operatif kecil. besarnya biaya tindakan operatif pada organ dan lokasi area yang sama, yang dilaksanakan oleh lebih dari satu dokter, maka untuk dokter kedua dan seterusnya yang berbeda keahliannya akan dikenakan biaya tambahan sebesar per dokter dari jasa dokter pertama. bila dilakukan lebih dari satu macam tindakan operatif pada lokasi area yang berbeda oleh dokter ahli yang sama, maka perhitungan jasa pelayanannya sesuai dengan tindakan operatif yang dilakukannya. bila terjadi perubahan tindakan operatif dari rencana semula, kemudian mengarah tindakan yang lebih berat, maka jasa tindakannya menjadi jasa tindakan yang sesuai kelompok tindakan yang dilakukan tersebut. besaran jasa pelayanan anestesi untuk setiap kelompok tindakan besarannya ditetapkan sesuai dengan lampiran. besaran tindakan medik cyt dikenakan jasa pelayanannya lebih tinggi dari jasa pelayanan tarif biasa. tarif tindakanasuhan keperawatan asuhan keperawatan meliputi asuhan keperawatan self care, asuhan keperawatan partial care, cc. asuhan keperawatan total care, asuhan keperawatan intensive care, perawatan perinatologi level perawatan perinatologi level dan perawatan perinatologi level tarif asuhan keperawatan hanya meliputi komponen jasa pelayanan. tarif asuhan keperawatan tidak termasuk biaya obat obatan dan alat bahan medis habis pakai. tarif asuhan keperawhabilitasi medik tarif rehabilitasi medik terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan. tarif rehabilitasi medik tidak termasuk biaya obat obatan dan alat bahan medis habis pakai. tarif rehabilitasimasaran jenazah dan medikolegal tarif pemasaran jenazah dan medikolegal terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan. tarif pemasaran jenazah dan medikolofarmasi pelayanan farmasi meliputi pelayanan farmasi klinis dan pelayanan farmasi non klinis. tarif pelayanan farmasi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan. tarif pelayananmbagian jasa pelayanan jasa pelayanan pada hakikatnya merupakan hak dari para pemberi pelayanan meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga penunjang medik, tenaga penunjang non medik administrasi dan tenaga lainnya. proporsi pembagian sebagaimana dimaksud pada diatur melalui sistem remunerasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan gubernur dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. semua pembayaran kepada para pemberi pelayanan atas sudah termasuk pajak yang diwajibkan oleh pemerintah. bab vii keringanan dan pembebasan biaya pasien direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya dari tarif layanan untuk pasien miskin, pasien terlantar maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan. tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan biaya sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur atas usulan direktur rsud. bab viii pengelolaan tarif pengelolaan tarif layanan didasarkan pada ketentuan dan tata cara pengelolaan ketatausahaan keuangan rsudgubernur atas usulan direktur rsudlayanan melalui peraturan gubernur atas usulan direktur rsud. penyesuaian tarif layanan hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang hal pelayanan kesehatan yang baru (penambahan jenis layanan spesialis peralatan medis) maka teknis pelaksanaannya termasuk tarif layanannya dapat diatur dalam peraturan gubernur atas usulan direktur rsud. apabila terjadi hal hal darurat krisis moneter, maka direktur rsud dapat mengubah tarif layanan yang ditetapkan dengan peraturan gubernur atas usulan direktur rsud. dalam hal terjadi perubahan peraturan mengenai tarif layanan rumah sakit maka akan mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. perubahan sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur atas usulan direktur rumuperkembangannya rumah sakit pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal seperti halnya pelayanan kesehatan pada rumah sakit rumah sakit swasta lainnya. penerapan pola pengelolaan keuangan ppk) badan layanan umum daerah blue) menjadikan rumah sakit pemerintah dapat bergerak dengan lebih leluasa, dimana dalam pengelolaan keuangannya diberikan beberapa fleksibilitas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, terkadang manajemen rumah sakit pemerintah maupun swasta menerapkan tarif yang cenderung mahal dengan alasan untuk menutupi biaya operasional. maka pemerintah merasa perlu mengatur tentang tarif rumah sakit pemerintah terutama tarif kelas iii sesuai dengan undang undang nomor tahun yang menyebutkan . bahwa dalam melaksanakan ketentuan undang undang kesehatan nomor tahun tentang rumah sakit sehingga perlu menetapkan peraturan daerah tentang tarif layanan kelas iii rumah sakit umum daerah kepulauan riau. penetapan tarif layanan kelas iii rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan riaumempertahankan, meningkatkan dan atau mengembangkan kegiatan pelayanan kesehatan,idalamnya. il. demi s d cukup jelas rumah sakit umum daerah milik pemerintah daerah provinsi kepulauan riau terdiri daris d cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pemakaian obat obatan, alat dan bahan medis habis pakai yang dibebankan kepada pasien secara langsung adalah yang tidak termasuk dalam perhitungan unit cost. harga obat obatan, alat dan bahan medis habis pakai tersebut sesuai dengan harga yang berlaku rsud yang mengacu kepada harga pembelian rsud ditambah dengan keuntungan dan tidak melebihi het harga eceran tertingdengan rahmat tuhan yang bahasa gubernur kepulauan riau, menimbang: bahwa setiap orang ber ketika dihadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, mengembangkan budaya hukum masyarakat dengan tujuan terciptanya, kepatuhan hukum, maka perlu adanya bantuan hukum khususnya bagi masyarakat cc. bahwa ibeitasiirkan pertimbangan sebagaimana peraturan daerah tentang bantuan hukum, mending undang undang dasa publik undang undang nomor itn utang bantuan hukum lembaran negara republik indonesia tahun nomor tam bahan lomba ran negara pemerintahan daerah lembaran negara republik2015 nomor tambahan lembaran yarabantuan hukala jau. masyarakat adalah orang perseorangan atau sekeloffipokvorang ang memiliki identitas kependudukan yang sah proven tepi laut riau. masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau secolo mpok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau sura keterangan miskin dari lurah atau kepala desa. penerima bantuan hukum adalah ori perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadap pi,masalah uk dan keterbatasan secara ekonomi dan sosial tidak,i mampu menanggung biaya operasional berbicara. pemberi bantuan hukum adala lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyara katanya arg memberi layanan bantuan hukum yang telah memenyaukatnt peraturan perundang undangan. advokat adalah orang yafigsberprofesi memberi jasa hukum, baik dalam sama pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan tentu peraturan perundang undangan. bantuan hukum ad litik dalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidik penuntutan, dan atau persidangan. non mitigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum luar proses dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah provinsi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat apbd)manfaatan:perlindungan terhadap hak asasi manusia? menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk menjamin bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara optimal dan merata oleh penerimasbantuan hukum seluruh masyarakat. ae. bantuan bukunya tepi apa penerima bantuan hukum yang bantuan hukum sebagain ana dimaksud pada meliputi masalah hukum keperdataam,pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun bantuan, hukum sebagaimana dimaksud pada meliputi menerima "dari, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dari atau,melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukumatau organisasi kemasyarakatan. dalam penyelenggaraan bantuan hukum, gubernur menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. kerjacara dan syarat syarat teknis kerjasama diatur dalam peraturan gubernur. dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarat ogan yang bersifat non litigasi, pemerintah daerah dapat menjalin berjasa dengan perguruan tinggi dan lembaga kajian luput organisasi kemasyarakatan yang berorientasi kepada penegakan. dbid ang hukum. dilaksanakan untuk penanganan , bantuan hukum secara'litigasi, dan bantuan hukum tiga si. standar bantuan hulu sec litigasi dilaksanakan dalam penanganan 'tanda bantuan hukum dalam penanganan perkara pidana in:, penerima pengadilan saksi dan atau ahli: dengan permintaan penerima bantuan hukum: dan fatal ya, tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan perundang standar bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata bantuan hukum secara litigasi ngaran sebagaimana penerima bantuan hukum yang merupakan: penggugat p gelar perkarasdi. lingkungan pemberi bantuan hukum, pembuatan surah gug: tari: pendaftaranigugatan permohonan pengadilan: dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saattata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan penerima bantuan hukum yang merupakan: penggugat, atau dalam memberikan bantuan hukum, 'pemberi, bantuan hukum pembuatan surat kuasa, tenembuatan surat gugatan sitrat permohonan: pendaftaran gugatan menyampaikan permohonan pengadilan tata usaha negara: pendampingan, dan atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan meme siksaan disidang pengadilan tata usaha negara: penyiapan alatsbukti dan menghadirkan saksi, dan atau ahli, pembuatan surat,replika dan kesimpulan: penyiapan memori banding atau memori kasasi, dan atau tindakan, hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa fakultas hukum lingkup pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi pendampingan luar pengadilan, dan atau drafting dokumen hukum. tatacara pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. penerima bantuan hukum berhak: mendapatkan bantuan hukum secara cuma c ama: mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan buku dang, mendapatkan layanan yang sesuai "dengan, pris sip prinsip pelayanan penerima bantuan hukum wajib, ah mengajukan pemohon kas pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan ban lan umum: menyampaikan bukti informasi dan atau keterangan perkara secara benar kepada bar tuan hukum: dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. hukum berhak::sesuai deng kecuali ditentukan lainsdan uan annya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan kaa terhadap perkaranya syarat, tatacara pengajuan permohonan dan tata kerja ata pertama untuk meridapatk bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum arusupersyaratgan permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya ditayangkan dalam untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon. pemberi bantuan hukum dapat meminta emotionspemberi bantuan hukum dalam melakukan penilaian bahwa penerima bantuan hukum dapat atau tida knyandiberikan bantuan hukum, wajib melibatkan pemerintah daerah, ' dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja, pemberi bantuan hukum wajib memberikan, jawaban kepada pemohon, apakah bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pemohon bantuan hukum, tida dapat melengkapi, maka permohonan dalam hal kepada tertentu, pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada pemohon tanpa harus menunggu persyaratan permohonannya lengkap. pen akan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pemberi, bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dan tata kerja pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada gubernur. laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah perkara yang ditangani oleh pemberi bantuan hukum telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. tatacara pemberian bantuan hukum provinsi kepulauan riau diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab vii larangan pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta atu apapun kepada penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang,terkaitidengan pembiayaan bantuan hukum yang cnn, penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada,, anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi kepulauan ran sana biaya penyelenggaraan tian kum sebagaimana dimaksud dalam dianggarkan pada, p tiap tahun anggaran. biaya pelaksanaansbantuan' hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada# peluang bantuan hukum, dilakukan melalui mekanisme belanja langsung besarnya biaya dan mekanisme pembiayaan diatur dengan peraturanyang berhubungan dengan perkara tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah provinsiralihan peraturan gubernurketentuan penutup peraturan daerahprovinsi diet: kadi tanjungpinang (pada tanggal juli neta kepulauan riau, pada tanggal ul201 provinsi kepulauan riau,bantuan hukum umum meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan',sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yneriegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum". lam , pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan'tidak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access torjustice) dan kesamaan hadapan hukum (equality before the law jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan.perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya peraturan daerah, tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjamin warga masyarakat khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk. mendapatkan akses keadilan dan kesamaan hadapan hukum.0leh karena itu, tanggung jawab negara pemerintah daerah harus diimplementasikan melalui pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin selama iniapemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang 'reka provinsi kepulauan ria oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan daerah yang menjamin hak penduduk provinsi kepulauan riau untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum (legal aid) bagi penduduk yang tidak mampu. bahwasanya bantuan hukum merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan pemberian jasa hukum dan pembelaan (access legal counsel) bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang (justice for allsanksi. ii. penjelasan demi cukup jelas huruf p " yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah tempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional,patut, benar, baik, dan tertib. ta, huruf gan yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan dalam yang sama depan hukum sertaskewajibarmenjunjung tinggi yang dimaksud dengan asas kemanfaatan" adalah sehingga penerima bantuanhukunm merasakan manfaatnya. yang dimaksud dengan,"asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakateuuntuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan yang nafsu 'dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan f pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. rey dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap 'non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar persidangan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas (ac. cukup jelas dasa cukup jelas yang dimaksud 'dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis keuangan, #empat an tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan, yangudibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau doku en lain yang dikeluarkan oleh instansi yang wenang bdaerah tentang pajakriau otorita batam adalah otorita pengembangan daerah industri pulau batam. dinas pendapatan adalah dinas pendapatan daerah provinsi kepulauan riaalat alat berat adalah alat alat yang secara fisik jauh lebih besar dan lebih berat dari kendaraan bermotor pada umumnya, yang dapat bergerak berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen serta digunakan bukan pada jalan umum, tetapi kawasan pelabuhan, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan dan lain sebagaidan huruf hitamkendaraan atas air ialah semua jenis kendaraan atau alat angkutan atas air yang bentuknya tetap, berbendera indonesia digunakan untuk mengangkut orang, barang dan atau hewan yang berlayar perairan pedalaman, perairan pantai daerah. pajak kendaraan atas air selanjutnya disingkat pk a2) adalah pajak yang dipungut atas setiap, selama minimal (sembilan puluh) hari berturut turut dan kapal yang beroperasi wilayah provinsi kepulauan riau selama minimal (sembilan puluh) hari berturut turut dan belum dikenakan pajak daerah dari daerah lain. horse power tenaga kuda adalah daya yang dapat menghasilkan untuk memperoleh besarnya kekuatan mesin. tahun pembuatan kendaraan atas air adalah tahun pembangunan kapal. nilai jual kendaraan atas air adalah nilai jual kendaraan atas air yang diperoleh berdasarkan harga penilaian yang ditetapkan oleh tim penafsir harga kapal raksasa). pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat bbn kb adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor. bea balik nama kendaraan atas air selanjutnya disingkat bbn ka2) adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahanstasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umumpertamina daratan. stasiun pengisian bahan bakar minyak bunker selanjutnya disingkat sbb, berfungsi menyalurkan minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor depot pertamina langsung konsumen kapalpertaminaair bawahbumi. air permukaan adalah air yang berada atas permukaan bumi tidak termasuk air laut undang undangan perpajakan daerah surat setoran pajak daerah, yang selanjutnyaaparat pelaksana pemungutan adalah aparat dinas pendapatan daerah instansi penunjang lainnya adalah perangkat pemerintah daerah yang menunjang kelancaran pemungutan pajak pajak daerah. tim pembina pusat adalah instansi pemerintah pusat yang secara langsung membina dalam pemungutan pajakberdasarkan peraturan daerah ini, dan bentuk badan lainnya(yang selanjutnya disingkat pkb) adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, alat alat berat. objek pkb sebagaimana dimaksud pada adalah kenderaan bermotor yang berada diwilayah daerah provinsi kepulauan riau. dikecualikan sebagai objek pkb adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, alat alat berat dan alat alat besar yang tidak digunakan untuk kepentingan umum. wajib pkb adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, alat alat berat dan alat alat besa. untuk badan usaha adalah pengurus atau kuasanya.termasuk alat alat berat dan alat alat besa. dokumen impor untuk jenis. jenis bahan bakar kendaraan bermotor. jenis, penggunaan tahun pembuatanini,ini ditinjau kembali setiap tahun. dalam hal pengenaan pkb yangdimaksud dengan peraturan gubernur. dasar pengenaan pkb sebagaimana dimaksud dalam ini dilaporkan kepada menteri dalam negeri. tarif pkb ditetapkan sebesar (satu koma limalima persen) untuk kendaraan bermotor alat alat beratilayah pemungutan pkb yang terutang dipungut adalah wilayah daerah tempat kendaraan terdaftar. masagian kedua pajak kendaraan atas air objek pajak kendaraan atas air yang selanjutnya, disingkat pk a2) adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan atas air yang terdaftar dan atau beroperasi daerah. obyek pk edikecualikan sebagai objek pk a2 adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan atas air kepada, kapal negara kapal perang, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa. subjek pk a2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat angkutan atas air. wajib pk a2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki alat angkutan di kuasanya atau ahli warisnya untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. dasar pengenaan pk a2 dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan atas air. nilai jual kendaraan atas airek kendaraan atas air. tahun pembuatan kendaraan atas air. isi kotor kendaraan atas air. banyaknya penumpang yang diizinkan atau berat maksimum yang diizinkan. dokumen impor untuk jenis kendaraan atas air. perhitungan dasar pengenalan pk a2 dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai keputusan menteri dalam negeri. tari pk a2 ditetapkan sebesar (satu koma lima persen). besarnya pk a2wilayah pemungutan pajak adalah wilayah daerah tempat kendaraan atas air register dan atau terdaftar. masa pk a2objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya, disingkat bbn kb): untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean indonesia,bn kb sebagaimana dimaksud dalam adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga lembaga internasional dengan azas timbal balik cc. subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerahterhitung sejak penguasaandapat menerima penyerahan kendaraan bermoto. untuk badan usaha adalah pengurus atau kuasanya. orang atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor juga turut bertanggung jawab atas penyerahan bbn kb. dasar pengenaan pajak bbn kbini ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan keputusanperaturan gubernur. nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ini dilaporkan kepadabukan umum. (sepuluh persenlanjutnya ditetapkan 1y4arena warisan ditetapkanasa besarnya pajak bbn kbpendaftargian kedua bea balik nama kendaraan atas air objek pajak bea balik nama kendaraan atas air yang selanjutnya disingkat, bbn ka2)ini adalah pemasukan kendaraan atas ai:taraf internasional. dikecualikan sebagai obyek pajak bbn ka2 adalah penyerahan kendaraan diatas air kepada kapal negara, kapal perang, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga berharap internasional. penguasaan(dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan alat angkutan diatas air dalam hak milik, pada saat lampunya waktu (dua belas) termasuk leasing. subjek pajak bbn ka2 adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan atas air. wajib pajak bbn ka2 adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan atas aidasar pengenaan pajak bbn ka2 adalah nilai jual kendaraan atas air. besarnya tarif pajak bbn ka2 adalah untuk penyerahan pertama sebesar (nol sampai dua persen). untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar (satu persen). untuk penyerahan karena warisan sebesar (nol koma satu persen) dari nilai jual kendaraan atas air. besarnya pajak bbn ka2 terutang dihitudalam pajak bbn ka2 dipungut wilayah daerah kendaraan atas air register dan atau terdaftar daerah. apabila terjadi pemindahan alat angkutan diatas air dari daerah provinsi lain daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan bbn ka2 daerah asalnya berupa gross akte kapal daerah provinsi kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa termasuk leasing. pembayaran pajak bbn ka2 dilakukan pada saat pendaftaran. wajib pajak bbn ka2a2 ditetapkan dengan peraturan gubernur. bab pajak bahan bakar kendaraan bermotor obyek pajak bahan bakar kendaraan bermotor (yang selanjutnya disingkat pbb kb), bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ini adalah bensin, solar dan bahan bakar gasini tidak termasuk pajak pertambahan nilai. tarif pbb kb ditetapkan sebesar limapbb kb dipungut wilayah tempat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor atau spbu, sbb, arms dan psp berada. masa pbb kb adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh gubernur yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pbb kb yang terutang. pbb kb yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor tempat penyediaan bahan bakar kendaraan bermotopengambilan air pemukaan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. dikecualikan dari objcc. pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk yang diatur secara khusus oleh gubernur provinsi kepulauan riau. subj, memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaanadal.sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dengan peraturan gubernurtanah (dua puluh persen). air permukaan (sepuluh persen). pajak yang terutang dipungut wilayah provinsi kepulauan riau. khusus untuk wilayah kerja otorita batam pelaksanaan pemungutan pajak dapat bekerja sama dengan otorita batam. besarnya pajakambilan air bawah tanah dan atau air permukaan. besarnya pajaksurat pemberitahuan pajak daerah (speed) setiap wajib pajak wajibini disampaikan dinas pendapatan daerah paling lamauntuk kendaraan bermotor pindah dari luar daerah provinsi (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah provinsi. untuk pajak provinsi lainnya, speed disampaikan paling lambat tanggal bulan berikutnya rincian dari objek pajakbab vii penetapan pajak berdasarkan speed sebagaimana dimaksud padini ditetapkan dengan peraturan gubernur. dalam jangka waktu lima (lima) tahun terhitung saat terhitucc.viii keringanan dan pembebasan:pajak kendaraan atas aiatas air sebesar y4e (tujuh puluh persen) untuk provinsi dan tiga puluh persen) untuk kabupaten kota. pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar p46 (tiga puluh persen) untuk provinsi dan tujuh puluh persen) untuk kabupaten kota. pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan sebesar (tiga puluh persen) untuk provinsi dan (tujuh puluh persen) untuk kabupaten kotaiv biaya pemungutan bagian pertama umum untuk kegiatan pemungutan pajak pajak daerah provinsi diberikan biaya pemungutan. biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah. bagian kedua pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pkb dan bbn kb) alokasi biaya pemungutan pkb dan bbn kb terdiri dari tujuh puluh persen) untuk aparatur pemerintah daerah pelaksana pemungutan. tiga puluh persen untuk aparatur pemerintah daerah lainnya, terdiri dari dua koma lima persen) untuk tim pembina pusat. (tujuh koma lima persen) untuk kepolisian. dua puluh persen) untuk aparatur pemerintah daerah. bagian ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor pbb kb) alokasi biaya pemungutan pbb terdiri dari delapan puluh persen untuk aparatur pemerintah daerah pelaksana pemungutan, terdiri dari (empat puluh lima persen untuk dinas pendapatan daerah. tiga puluh lima persen untuk pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya. 20y6 (dua puluh persen) untuk aparatur pemerintah daerah, terdiri dari (lima persen) untuk tim pembina pusat. (lima belas persen) untuk aparatur pemerintah daerah. alokasi biaya pemungutan bagian aparatur pelaksana pemungutan dan aparatur pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bagian keempat anggaran biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dibebankan dan tercantum pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepulauan riau sebagai beban tetapmintaid atau dengan denda maksimumbab xixriau tentang pajak pajak provinsi yang diberlakukan secara mutasi mutans provinsi kepulauan riauttd smith abdullah diundangkan tanjungpinang pada tanggal november sekretaris daerah provinsi kepulauan riau, ttd eddy wijaya lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun nomor. seri penjelasan atas peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah provinsi kepulauan riau m cukup jelas cukup jelas dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakan dia kili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup cukup cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup cukupjelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasnol koma satu persen) dikalikan nilai jual yang berlaku. cukup jelas cukup jelascukup cukup jelas cukup jelas cukup:aod cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf bangka cukup jelas angka alokasi biaya pemungutandiberikan dengan penerbitan dan pengesahan stok dalam kegiatan pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap samgat) provinsi kepulauan riau. angka cukup jelas. huruf angka cukup jelas angka alokasi biaya pemungutandiberikan dengan penunjukan pt. pertamina sebagai wajib pungut. cukup jelas. anggaran tersebut dialokasikan sesuai dengan rencana penerimaan pajak daerah namun dalam pencairan anggaran tersebut didasarkan pada realisasi penerimaanjenerimaan daerah yang berpotensicukup jelas. hurufpertambapajakan roda dan berat kendaraan bermotor. cukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas.. cukup jelas. dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. cukup jelas. cukup jelas((nol koma satu persen) dikalikan nilai jual yang berlaku. cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adala.gukupjelas.. cukup jelas.... cukup jelas. cukup jelas. huruf angka1 cukup jelas angka. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas... cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. angka1 cukupjelas. angka2 cukupjelas. angka cukup jelas. huruf angka cukupjelas angka alokasi biaya pemungutan diberikan dengan penunjukan pt. pertamina sebagai wajib pungut. cukup jelas # derajat kesehatan masyarakat dan guna meningkatkan pelayanan publik dibidang penyediaan air bersih, maka perlu peningkatan daya guna aset pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu perusahaan daerah air minum tirta kepri, bahwa dengan telah diserahkannya aset perusahaan daerah air minum milik pemerintah provinsi riau yang berada pulau bintan kepada pemerintah provinsi kepulauan riau perlu menetapkan peraturan daerah provinsi kepulauan riau tentang pendirian perusahaan daerah air minum tirta kepri provinsi kepulauan ri, memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang pendirian perusahaan daerah air minum tirta kepri dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dprd adalah dprd provinsi kepulauan riau. gubernur adalah gubernur kepulauan riau. wakil gubernur adalah wakil gubernur kepulauan riau pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi kepulauan riau perusahaan daerah air minum provinsi kepulauan riau selanjutnya disingkat dam adalah perusahaan milik pemerintah daerah provinsi kepulauan riau yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum. organ adalah organ dam. dewan pengawas adalah dewan pengawas dam. direksi adalah direkssatugubernurgawai adalah pegawai dam yang diangkat diberhentikan oleh direksi. bab pendirian dengan peraturan daerah ini didirikan perusahaan daerah air minum tirta kepri provinsi kepulauan riau. bab iii maksud dan tujuan maksud dan tujuan pendirian dam ini adalah untuk menjalankan misi pelayanan masyarakat dalam bidang air minum, turut serta dalam pembangunan daerah provinsi kepulauan riau khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya: cc. mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab tempat kedudukan dan lapangan usaha bagian pertama tempat dan kedudukan dam sebagaimana dimaksud dalam bertempat dan berkedudukan tanjungpinang. bagian kedua ruang lingkup usaha dam dalam melayani masyarakat mempunyai ruang lingkup usaha: membangun dan memelihara dan menjalankan sistem penyediaan air minum: mengadakan penjualan air minum kepada masyarakat dengan sistem pendistribusian melalui kemasan, pipanisasi, mobil tangki secara merata dan efisien: cc. menyelengarakan pengaturan dalam proses pendistribusian kepada konsumen dengan merata dan adil, tertib dan teratur serta tidak memandang suku agama dan ras, hal hal lain sesuai dengan perkembangan dam. perusahaan daerah dapat membuka cabang diseluruh wilayah indonesia bab modal modal dam adalah sebesar rp.yang terdiri dari aset provinsi riau yang diserahkan provinsi kepulauan riau adalah sebesar dua puluh miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus ribu rupiah). hutang provinsi riau yang diserahkan provinsi kepulauan riau adalah sebesar dua miliar empat ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah). penyertaan modal provinsi kepulauan riau sebesarpencairan dana untuk penyertaan modal dan dari sumber dana lainnya ditetapkan melalui keputusan gubernur, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja dam. bab tarif air minum besarnya tarif air minum atau pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh dam dengan keputusan gubernur dan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii organ bagian pertama susunan organ dam yang dibentuk oleh pemerintah provinsi kepulauan riau didukung dengan organ dan kepegawaian organ sebagaimana dimaksud pada adalah terdiri dari: gubernur selaku pemilik modal dewan pengawas direksi susunan kepengurusan dan organisasi tata kerja dam diusulkan oleh direksi direktur dengan persetujuan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan perundangan dan berlaku setelah mendapat penetapan dan persetujuan dari gubernur bagian kedua dewan pengawas pada dam dibentuk dewan pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. dewan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan masyarakat konsumen yang diangkat oleh gubernur. batas usia dewan pengawas paling tinggi (enam puluh lima) tahun. persyaratan pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ini diatur dengan peraturan gubernurdiatas (tiga puluh ribu)esukeluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ingin tertulis dari gubernur dewan pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dam. dewan pengawas dalam menjalankan tugasnya berkewajiban memberikan pendapat dan saran kepada gubernur mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan rap serta perubahrap serta perubahan tambahan dan laporan laporan lainnya dari direksi: cc. mengikuti perkembangan perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada gubernur dengan disertai saran mengenai langkah langkah perbaikan, memberikan pendapat dan saran kepada gubernur, memberikan laporan kepada gubernur kepala daerah secara berkala (: melakukan tugas tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh gubernur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dewan pengawas wajib memperhatikan pedoman dan petunjuk gubernur dengan senantiasa memperhatikan efesiensi perusahaan, ketentuan dalam peraturan daerah ini serta ketentuan perundang undangan yang berlaku,. dewdianggap perlu sesuai dengan tugas direksi fungsi dan hal serta kewajibannya. keputusan rapat dewan pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat untuk setiap rapat dibuatnya berikutnya, sebagaimana yang dimaksud peraturan daerah ini. anggota dewan pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan sebagai mana dimaksud oleh gubernur meskipun jabatannya belum berakhir karena, meninggal dunia, permintaan sendiri: melakukan sesuatu atau bersifat merugikan perusahan daerah,, pemberhentian termaksud pada huruf dan dilakukan dengan surat keputusan gubernur. khusus dalam hal terduga diduga terdapat tuduhan tersebut dalam huruf ini. anggota dewan pengawas bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh gubernur pemberhentian sementara ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota dewan pengawas yang bersangkutan, direksi dan annya. jika anggota dew, dalam sidang itu,, cc. selambat lambatnya (satu bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf ini, gubernur mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota dewan pengawas yang bersangkutan, direksi dan dewni menjadi batal menurut hukum: jika sidang tersebut pada huruf ini tidak diadakan dalam waktu (satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan huruf ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh gubernur menjadi batal menurut hukum: jika keputusan gubernur huruf ini minggu setelah pemberitahuan keputusan termaksud diterimanya. penghasilan dewan pengawas berupa uang jasa. penghasilandari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku bagian ketiga direksi anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur berdasarkan persetujuan dprd provinsi kepulauan riau. jumlah anggota direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan: paling banyak (satu) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan (tiga puluh ribu), paling banyak (tiga) orangdiatas (seratus ribu): pengangkatan direksi dilakukan uji kelayakan fit and proper test) yang anggotanya dibentuk dengan keputusan gubernur: akademisi. persyaratan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan oleh gubernur perusahaan daerah sehari hari dipimpin oleh seorang direktur, dan dapat apabila perkembangan perusahaan sudah mengharuskan penggunaan direksi yang diatur oleh ketentuan perundangan direktur perusahaan daerah diangkat berdasarkan syarat syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang undangan: tidak pernah terlibat baik secara lanlebih dari tahun dan minimal tahun: persyaratan lainnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi kepulauan riau, syarat khusus mempunyai pendidikan formal minimal strata s1) diutamakan dari pegawai perusahaan sendiri yang dianggap mampu dan atau dari pegawai perusahaan daerah lain yang sejenis: diutamakan mempunyai pengalaman dibidangnya minimal selama tahun: berwibawa, jujur dan bertanggung jawab: direktur dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui dewan pengawas. anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul dewan pengawas dari pegawai perusahaan daerah sendiri atau dari pegawai perusahaan daerah lain yang memiliki kecakapan dan kemampuan serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan dan melalui fit and proper test. direktur dalam menjalankan perusahaan daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh gubernur. direktur mengawasi dan mengelola kekayaan perusahaan daerah. direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan daerah berdasarkan ketentuan ketentuan pokok kepegawaian perusahaan daerah. direktur mengusulkan kepada gubernur melalui dewan pengawas mengenai harta kekayaan perusahaan daerah yang tidak digunakan bermanfaat lagi untuk dijual atau dihapuskan. direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari gubernur dalam hal hal: mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari tahun: mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi, cc. mengadakan investasi baru yang bernilai lebih dari rp. memperoleh, memindahkan tanganan benda tak bergerak: menyertakan modal perusahaan lain: melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dengan persetujuan atau pengesahan gubernur. persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagai mana dimaksud ini diberikan oleh gubernur dengan pertimbangan dewan pengawas. dalam hal direktur tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dalam ini segala tindakan direktur tersebut dianggap tidak mewakili perusahaan daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi direksi. direktur mewakili perusahaan daerah dalam dan didiluar perusahaan daerah. direktur menerima gaji, penghasilan dan fasilitas fasilitas lainnya menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh gubernur atas usul dewan pengawas berpedoman kepada ketentuan ketentuan perundangan yang berlaku dan dengan memperhatikan kemampuan perusahan daerahdari jumlah penghasilan direksi dalam (satu) tahtotal biaya berdasarkan anggaran perusahaan tahun anggaran berjalanuti sakit cuti karena alas penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji: cuti megubernur yang berpedoman pada peraturan perundang undangan. seperti anggota direksi yang perusahaan daerah lainnyataubidang perusahaan daerkeping, perlukan izin gubernurnya. anggota direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh gubernur meskipun masa jabatan belum berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri: cc. melakukan sesuatu yang bersifat merugikan perusahaan daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara, sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar. khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam huruf anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh gubernur atas usul dewdewan pengawas dan anggota direksi lainnya disertai alasan alasan yang menyebabkan pemberhentian tersebut. dalam hal terjadi pemberhentianoleh dewan pengawas dalam satu, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh dewan pengawas, hasil keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud huruf diatas disampaikan secara tertulis kepada gubernur: jika sidang tesebut tidak diadakan oleh dewan pengawas dalam waktu (satu) bulan setelah pemberhentian sementara maka keputusan pemberhentian sementara oleh gubernur menjadi batal demi hukum:ireksi yang bersangkutan, dewan pengawas, dan anggota direksi lainnya, dalam hal gubernur tidak mengeluarkan keputusan selama tenggang waktu (satu) bulan pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum, jika keputusan gubernur tidak dapat disetujui direksi yang bersangkutan ataupun oleh dewhentian tentang keputusan tersebut diterima. menteri dalam negeri mengambil keputusan terhadap banding itu selamanya dalam waktu (dua) bulan sejak surat banding diterima. keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutannya, bab viii kepegawaian ketentuan ketentuan pokok kepegawaian perusahaan daerah ditetapkan dengan keputusan direktur berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku. penetapan pokok pokok penggajian dan penghasilan bagi pegawai perusahaan daerah ditetapkan oleh direktur atas persetujuan dewan pengawas. bab anggaran damajukan rancangan anggaran perusahaan daerah kepada gubernur untuk mendapat persetujuan. dengan mendengar pertimbangan dewan pengawas, gubernur mengesahkan rancangan anggaran perusahaan daerah dimaksud dalam ini. dalam hal gubernur tidak mengemukakan kebenaran keberatan atau penolakan atas rencana anggaran perusahaan daerahgubernur setelah mendapat pertimbangan dari dewan pengawas. bab tahun buku, perhitungan tahunan tahun buku padam adalah tahun taklim. setiap tahun direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang berisikangubernur melalui dewan pengawas menurut cara waktu yang ditetapkan oleh gubernur neraca dan laba rugi sebagaimana dimaksud ini audit oleh akuntan yang disetujui oleh gubernur selambat lambatnya (satu) bulan pemeriksaan dan pemeriksaan akuntan selesai, direksi mengirimkan hasil pemeriksaan akuntan maksud serta pandangan direksi tentang masa depan perusahaan daerahini disahkan oleh gubernur pengesahan mana berarti membenarkan direksi atas segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan itu. apabila dalam waktu (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, gubernur tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan. gubernur menyampaikan laporan kepada dewan perwakilan rakyat daerah hasil usaha perusahaan daerah setiap tahun buku selambat lambat (tiga) bulan setelah sahkan laporan tahunan. gubernur. bab penetapan dan penggunaan laba penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan dam ditetapkan sebagai berikut untuk dana pembangunan .i. yo, untuk pendapatan anggaran daerah pad) .ee. yo, untuk cadangan umum .ooemmna. ip) untuk kesejahteraan dan jasa produksi pegawai, termasuk direksi dan dewan pengawas mo. yo atas usulan dewan pengawas. cara mengurus serta penggunaan dana cadangan tujuan termaksud pada huruf ditetapkan oleh gubernur atas usul dewan pengawas. dimasuan anggaran yang bersangkutan. bab kerjasama antara perusahaan daerah dengan pihak ketiga kerjasama antara dam dengan pihak ketiga dilakukan oleh direksi dam denganterhadap perusahaan daerah dilakukan oleh gubernur. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ini, gubernur dibantu oleh sekretaris daerah. pembinaan umum terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh menteri dalam negeri secara fungsional dan segi non teknis (umum), pembinaan secara fungsional per air minum dilakukan oleh departemen pekerjaan umum. bab xiii tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi direksi serta serta semua pegawai perusahaan daerah atas tindakannya melawan hukum atau karen kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang diberikan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi, disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkandimaksud dalam ini ditetapkan oleh gubernur setelah mendengar pertimbangan dewan pengawas. bab xiv pembubaran pembubaran dam ditetapkan dengan peraturan daerah. gubernur menunjuk panitia pembubaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada dalam hal perusahaan daerah dibubarkan semua hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan daerah, sedangkan sisa lebih menjadi milik pemerintah daerah. pertanggung jawaban pembubaran oleh panitia pembubaran dilakukan olehsisa kekayaan dam setelah dilikuidasi menjadi hak pemerintah daerah. dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, maka penyelesaian kekayaan, direksi dan pegawai perusahaan daerah ditetapkan oleh gubernur bab ketentuan peralihan pengelolaan dam masih mengacu kepada peraturan daerah kabupaten daerah tingkat kepulauan riaukepulauan riau selama belum ditetapkannya pengelolaan dan manajemen yang baru, danepulauan riau. ditetapkan tanjungpinang, pada tanggal agustus gubernur kepulauan riau, smith abdullah diundangkan tanjungpinang pada tanggal sekretaris daerah provinsi kepulauan riau, eddy wijayarnur kepulauan riau nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepulauan riau tahun anggaran tahun beritanur kepulauan riau nomor tahun tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepulauan riau tahun anggara368t16menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan: lampiran14 rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja:pemerintah provinsi kepulauan riau disampaikan tersendiri dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) pemerintah provinsi kepulauan riau tahuseptember gubernur kepulauan riau, dto. smith abdullah diundangkan tanjungpinang pada tanggal oktober sekretaris daerah provinsi kepulauan riau, dto. eddy wijaya pembina utama madya ip. lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun nomor |
mainan, pemerintah provinsi kepulauan riau peraturan daerah provinsi kepulauan nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja sekretaris daerah, sekretaris dprd dan nas daerah prodi nsi kepulauan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kepulauan riau, menimbang bahwa susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dprd dan dinas daerah, yang pasarkan pada peraturan daerah provinsi kepulauan riau nomor tahun dansekretariat daerah, sekretariat dprd dan dinas daerahpembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsidan gubernur kepulanasepulauan riau. dinas daerah adalah dinas daerah provinsi kepulauan riaupada dinaskepulauan riau. asisten adalah asisten sekretaris daerah provinsi kepulauan riau. staf ahli adalah staf ahli gubernur kepulauan riau. kepala dinas adalah kepala dinas daerah provinsi kepulauan riau. kepala biro adalah kepala biro sekretariat daerah provinsi kepulauan riau. kepala upt dinas adalah kepala upt pada dinas daerperangkat daerahlingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau. bab iii sekretaris daerah bagian kesatu kedudukan, tugas pokok dan fungsiengmempunyai staf ahli asisten sekretaris daerah biro bagian sub bagianketiga staf ahli staf ahli mempunyai tugas membantu gubernur dalam hal, staf ahlisosial, kemasyarakatan dan sumber daya manusia staf ahli bidang ekonomi dan keuangmerintahan, hukum danhukum:kesejahteraan rakyatpemerintahan umum, hukum, dan kesejahteraan rakyat: pelaksanaan tugas lain bidang pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan rakyat yang diberikan gubernur atau sekretaris daerah. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri atas: biro administrasi pemerintahan umum: biro administrasi kesejahteraan rakyat biro hukumparagraf biro administrasi pemerintahan umum biro administrasi pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan desa dan kerjasama. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi pemerintahan umum mempunyai fungsi: penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pembinaan pemerintahan desa, cc. penyusunan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan bidang kerjasama: pelaksanaan fasilitasi, koordinasi bidang otonomi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya: penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang otonomi daerah, penyelenggaraan urusan ketatausahaan biro, penyelenggaraan tugas lain, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pemerintahan yang diberipemerintahan umum, membawahi bagian pemerintahan umum, terdiri dari sub bagian tata usaha biro: sub bagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan: sub bagian perbatasan wilayah: bagian otonomi daerah, terdiri dari sub bagian desentralisasi: sub bagian kerjasama antar daerah, sub bagian bina administrasi dan perangkat daerah bagian pemerintahan desa, terdiri dari sub bagian sarana dan prasarana pemerintahan desa kelurahan: sub bagian peningkatan kapasitas dan administrasi desa: sub bagian bpd dan lembaga kemasyarakatan: bagian pertanahan, terdiri dari sub bagian perizinan: sub bagian pengadaan lahan: sub bagian sengketa lahan. paragraf biro administrasi kesejahteraan rakyat biro administrasi kesejahteraan rakyatpendidikan dan kesehatan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang administrasi kesejahteraan rakyat: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi bidang pendidikan dan kesehatan: cc. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi bidang keagamaan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi bidang administrasi sosial: penyelenggaraan urusan ketatausahaan biro, pelaksanaan tugas lain bidang pendidikan dan kesehatan, keagamaan, sosial kemasyarakatkesejahteraan rakyat, membawahi bagian pendidikan dan kesehatan, terdiri dari sub bagian pendidikan: sub bagian kesehatan. bagian keagamaan, terdiri dari sub bagian keagamaan: sub bagian pembinaan mental dan spiritual. bagian administrasi sosial, terdiri dari sub bagian tata usaha biro: sub bagian pendataan dan evaluasi. paragraf biro hukum biro hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, penyusunan peraturan perundang undangan, pengkajian dan evaluasi produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan urusan ketatausahaan biro. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro hukum mempunyai fungsi penyusunan program dan pengendalian bidang hukum: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan peraturan dan perundang undangan: cc. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengkajian dan evaluasi produk hukum: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pelaksanaan bantuan hukum, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi produk hukum dari kabupaten kota: pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dokumentasi hukum: pelaksanaan sosialisasi dan dokumentasi hukum produk hukum nasional dan daerah: penyelenggaraan urusan ketatausahaan biro, ii.pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. biro hukum, membawahi bagian peraturan perundang undangan, terdiri dari sub bagian penyusunan perda: sub bagian penyusunan produk hukum lainnya: bagian pengkajian dan evaluasi produk hukum, terdiri dari sub bagian perumusan kebijakan kabupaten kota: sub bagian monitoring dan evaluasi kebijakan kabupaten kota. bagian bantuan hukum, terdiri dari sub bagian sengketa hukum dan ham, sub bagian penyidik pegawai negeri sipil: sub bagian penyuluhan hukum. bagian dokumentasi hukum, terdiri dari sub bagian pengundangan dan autentikasi: sub bagian inventarisasi dan informasi hukum, sub bagian tata usaha biro:administrasi perekonomian dan pembangunan: pelaksanaan tugas lain bidang administrasi perekonomian dan pembangunan yang diberikan gubernur atau sekretaris daerah. asisten perekonomian dan pembangunan terdiri atas biro administrasi perekonomian: biro administrasi pembangunan: biro perlengkapaniro administrasi perekonomian biro administrasi perekonomianadministrasi kerja sama ekonomi, kebijakan ekonomi, statistik ekonomi serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi perekonomian mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang administrasi perekonomian: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi bidang kerjasama ekonomi: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi bidang administrasi kebijakan ekonomi, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi bidang statistik ekonomi: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan: pelaksanaan tugas lain bidang administrasi perekonomian yang diberikan oleh gubernur, sekretaris daerah atau asisten ekonomi dan pembangunan. biro administrasi perekonomian, membawahi bagian kerjasama, terdiri dari sub bagian tata usaha biro: sub bagian kerjasama, sub bagian pembinaan bumi dan lembaga perekonomian. bagian kebijakan ekonomi, terdiri dari sub bagian makro ekonomi: sub bagian mikro ekonomi. bagian statistik ekonomi, terdiri dari sub bagian pendataan: sub bagian analisa dan pelapordan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang administrasi dan perencanaan, kebijakan pengadaan barang jasa dan e procurement, pengendalian pembangunan. untuk menyelenggar bidang administrasi pembangunan: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi bidang pembangunan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi bidang kebijakan pengadaan barang jasa dan procurement: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi bidang pengendalian dan pembangunan: pelaksanaan tugas lain bidang administrasi pembangunan, pengadaan barang jasa, e procurement pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang diberi, membawahi bagian administrasi dan perencanaan, terdiri dari sub bagian penyusunan program, sub bagian tata usaha biro. bagian kebijakan pengadaan barang asa dan procurement, terdiri dari sub bagian analisa kebijakan pengadaan barang ) asa: sub bagian procurement. bagian pengendalian dan pembangunan, terdiri dari sub bagian pengendalian kegiatan lembaga teknis daerah: sub bagian pengendalian kegiatan dinas daerah: sub bagian evaluasi dan pelaporan. paragraf biro perlengkapan biro perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pengamanan,dan pemanfaatan perlengkapan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro perlengkapan mempunyai fungsi penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan bidang penyelenggaraan pengelolaan barang: pelaksanaan administrasi barang perlengkapan dan pemberian ijin pemakaian aset sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku: cc. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan barang, pemantauan pelaksanaan program dan petunjuk pelaksanaan bidang pengelolaan barang: pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan bidang pengelolaan barang, mengkoordinasikan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan barang unit unit kerja lingkungan pemerintah provinsi, pelaksanaan tugas lainnya bidang perlengkapan yang diberikan oleh gubernur, sekretaris daerah atau asisten administrasi umum. biro perlengkapan, membawahi bagian administrasi, terdiri dari sub bagian perencanaan dan tata usaha barang, sub bagian tata usaha biro, sub bagian inventarisasi dan pengawasan. bagian pengadaan dan penyimpanan barang, terdiri dari sub bagian pengadaan perlengkapan dan alat tulis kantor, sub bagian pengadaan barang inventaris, sub bagian penyimpanan dan distribusi barang. bagian pemeliharaan barang, terdiri dari sub bagian pemeliharaan barang bergerak, sub bagian pemeliharaan barang tidak bergerak, sub bagian pemeliharaan fasilitas dan utilitas kantor. paragrafperlengkapan, umum sertaumum, humas dan protokol, serta organisasibidang umum, humas dan protokol, serta organisasi,bidang umum, humas dan protokol, serta organisasibidang umum, humas dan protokol, serta organisasi, pelaksanaan tugas lain bidang bidang umum, humas dan protokol, serta organisasi yang diberikan gubernur atau sekretaris daerah. asisten administrasi umum terdiri dari biro umum: biro humas dan protokol: biro organisasi:paragraf biro umum biro umumkeuangan sekretariat, urusan rumah tangga, tata usaha serta akomodasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan sekretariat: pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan: pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan dinamis daerah: penyelenggaraan urusan rumah tangga pimpinan: pelayanan administrasi kepada pimpinan pemerintah daerah: pelaksanaan tugas lainnya bidang umum yang diberikan oleh gubernur, sekretaris daerah atau asisten administrasi umum. biro umum, membawahi bagian keuangan terdiri dari sub bagian pembukuan dan pelaporan, sub bagian verifikasi: sub bagian perjalanan dinas. bagian rumah tangga, terdiri dari sub bagian rumah gubernur: sub bagian rumah tangga wakil gubernur. bagian tata usaha, terdiri dari sub bagian tata usaha gubernur: sub bagian tata usaha wakil gubernur, sub bagian tata usaha biro, kepegawaian dan sandi. bagian akomodasi, terdiri dari sub bagian umum dan transportasi: sub bagian akomodasi. paragraf biro humas dan protokol biro humas dan protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan bidang humas, dokumentasi dan protokolusunan program kerja bidang humas dan protokol: penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan masyarakat: penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan dokumentasi, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan protokol: penyiapan bahan dan petunjuk teknis bidang informasi dan komunikasi: pelaksanaan tugas lainnya bidang humas dan protokol yang diserahkan oleh gubernur, sekretaris daerah atau asisten administrasi. biro humas dan protokol, membawahi bagian humas, terdiri dari sub bagian publikasi: sub bagian media massa dan non media massa: sub bagian hubungan antar lembaga, bagian dokumentasi, terdiri dari sub bagian tata usaha biro: sub bagian peliputan dan dokumentasi: sub bagian percetakan dan penerbitan. bagian protokol, terdiri dari sub bagian acara dan protokol: sub bagian pelayanan tamu dan protokol internal: sub bagian penghubung dan protokol eksternal. paragraf biro organisasi biro organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, kelembagaan, analisa dan formasi jabatan, penataan kelembagaan, analisis jabatan, standarisasi dan urusan ketatausahaan biro. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro organisasi mempunyai fungsi penyusunan program dan pengendalian bidang organisasi: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah satuan kerja perangkat daerah: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan analisis jabatan: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan standarisasi, sistem, prosedur pelayanan dan administrasi: penyelenggaraan urusan ketatausahaan biro,administrasi umum. biro organisasi, membawahi bagian kelembagaan, terdiri dari sub bagian analisis pengembangan organisasi: sub bagian pembinaan organisasi kabupaten kota: sub bagian budaya dan kapasitas aparatur. bagian analisa dan formasi jabatan, terdiri dari sub bagian analisa jabatan: sub bagian pengembangan kinerja, sub bagian tata usaha biro. bagian tata laksana, terdiri dari sub bagian sistem dan prosedur, sub bagian standarisasi: sub bagian tata pelayanan umum. bab sekretaris dprd bagian kesatumembawahi bagian umum, bagian persidangan dan produk hukum: bagian humas, protokol dan perpustakaan bagian keuangan dan perencanaan. bagian umum, terdiri dari sub bagian tata usaha dan kepegawaian: sub bagian evaluasi dan pelaporan: sub bagian rumah tangga. bagian persidangan dan produk hukum, terdiri dari sub bagian rapat dan risalah: sub bagian produk hukum dan legislasi: sub bagian koordinasi kelengkapan dewan. bagian humas, protokol dan perpustakaan terdiri dari sub bagian protokol: sub bagian humas dan dokumentasi: sub bagian perpustakaan. bagian keuangan dan perencanaan, terdiri dari sub bagian perencanaan anggaran sub bagian verifikasi: sub bagian pembukuan dan pertanggungjawaban. bagan struktur organisasi sekretariat daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kepulauan riadaerah bagian kesatudaerah mempunyai fungsi penyusunorganisasi dinas dinas daerah, terdiri dari dinas pendidikan dinas kesehatan dinas pekerjaan umum dinas perhubungan dinas pertanian, kehutanan dan peternakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas pendapatan daerah dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas kelautan dan perikanan dinas pariwisata dinas kebudayaan dinas sosial dinas pertambangan dan energi dinas pemuda dan olah raga dinas komunikasi dan informatika dinas perindustrian dan perdagangan ag. dinas koperasi dan ukm bagan struktur organisasi masing masing dinassendi kan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas pendidikidiidikan sesuai dengan lingkup tugasnya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas pendidikan mempunyai fungsi: penetapan kebijakan operasionalccpemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi supervisi, fasilitasi dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional i. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangan provinsi koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, supervisi pelaksanaan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah dan tinggi pengawasan terhadap pemenuhandan tinggi oo. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangan provinsi pengngusulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pns antar kabupaten kota peningkatan kesejahteraan penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan bertaraf internasional pengusulanundang undangan dan evolusi pelaksanaan ujian nasional penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal skala provinsi fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah pelaksanaan tugas lain bidang pendidikan yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas pendidikan, terdiri dari sekretariat bidang pendidikan non formal dan informal bidang pendidikan dasar bidang pendidikan menengah dan tinggi bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikanmasyarakat: seksi pendidikan kursus dan pelatihan. bidang pendidikan dasar, terdiri dari seksi pembinaan sd: seksi pembinaan smp: seksi pembinaan pendidikan khusus layanan khusus. bidang pendidikan menengah dan tinggi, terdiri dari seksi pembinaan sma, seksi pembinaan smk, seksi pendidikan tinggi. bidang pengembangan sumber daya manusia pendidikan, terdiri dari seksi pendidikan tenaga kependidikan paud, nonformal dan informal: seksi pendidikan tenaga kependidikan pendidikan dasar: seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah. bab vii nas kesehatan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas kesehatsehatsehatan sesuai dengan lingkup tugasnya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas kesehatsehatan: cc. perumusan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengembangan kesehatan: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan: dan farmasi: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang promosi kesehatan dan kesehatan keluarga: pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kesehatan: penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan: i.sehatan yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas kesehatan, terdiri dari sekretariat: bidang pengembangan: bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan: bidang pelayanan kesehatan dan farmasi: bidang promosi kesehatan dan kesehatan keluarga,: bidang pengembangan, terdiri dari seksi bina tenaga teknis: seksi sarana dan prasarana kesehatan: seksi penelitian dan pengembangan. bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, terdiri dari seksi pencegahan penyakit: seksi surveilans dan pemberantasan penyakit: seksi penyehatan lingkungan. bidang pelayanan kesehatan dan farmasi, terdiri dari seksi pelayanan kesehatan: seksi farmasi, makanan dan minuman: seksi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. bidang promosi kesehatan dan kesehatan keluarga, terdiri dari seksi kesehatan keluarga: seksi promosi kesehatan: seksi gizi komunitas. bab vii nas pekerja aan umum bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah provinsi bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan perencanaan tata ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas pekerjaan umumkerjaan umumkerjaan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas pekerjaan umumkerjaan umum, cc. serta pembinaan teknis bidang sumber daya air: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang cipta karya, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang jasa kontruksi dan pengujian: penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang pekerjaan umum, pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain bidang pekerjaan umum yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas pekerjaan umum, terdiri dari sekretariat bidang bina marga bidang sumber daya air bidang cipta karya bidang perencanaan dan tata ruang program: sub bagian keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian: bidang bina marga, terdiri dari seksi pembangunan jalan: seksi pembangunan jembatan: seksi pemeliharaan jalan dan jembatan. bidang sumber daya air, terdiri dari seksi pembangunan prasarana sumber daya air, seksi operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. bidang cipta karya, terdiri dari seksi perumahan, pemukiman dan bangunan gedung, seksi penyehatan lingkungan pemukiman: seksi pengembangan air bersih dan air minum. bidang perencanaan dan tata ruang, terdiri dari seksi survey, investigasi dan penyiapan perencanaan program: seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi penataan ruang. bab pemerintah provinsi bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas perhubuhubuhubunghubunghubungan: cc.daralauudarhubungan yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas perhubungan, terdiri dari sekretariat: bidang perhubungan darat: bidang perhubungan laut: bidang perhubungan udarkepegawaian. bidang perhubungan darat, terdiri dari seksi angkutan darat: seksi prasarana dan teknik sarana, seksi keselamatan darat. bidang perhubungan laut, terdiri dari seksi angkutan laut, seksi pelabuhan: seksi keselamatan pelayaran. bidang perhubungan udara, terdiri dari seksi angkutan udara: seksi bandar udara: seksi keselamatan penerbangan. bab nas pertani an, kehutanan dan peternakan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pertanian dan kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang pertanian, kehutanan dan peternakan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas pertanian dan kehutannian, kehutanan dan peternanian, kehutanan, peternakan dan perkebunpenyusunan program bidang pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan: cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pertanian: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang kehutanan: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang peternakan: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang perkebunan: pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan dan peternakan: penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan dan peternaknian, ketahanan pangan, kehutanan, peternakan, ketahanan pangan dan perkebunan yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas pertanian, kehutanan dan peternakan, terdiri dari sekretariat: bidang pertanian: bidang perkebunan: bidang kehutanan: bidang peternakrtanian, terdiri dari seksi pengembangan produksi tanaman pangan: seksi pengembangan produksi tanaman hortikultura: seksi sarana, prasarana dan pemasaran pertanian. bidang perkebunan, terdiri dari seksi pengembangan dan perlindungan tanaman perkebunan: seksi pengembangan produksi perkebunan rakyat: seksi sarana, prasarana dan pemasaran perkebunan. bidang kehutanan, terdiri dari seksi pemanfaatan dan pengembangan kehutanan: seksi pengelolaan dan perlindungan hutan: seksi rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial. bidang peternakan, terdiri dari seksi produksi peternakan: seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat: seksi perizinan, pengolahan dan pemasaran. bab nas pendapatan daerah bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pendapatan daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas pendapatan daerapatan daerah sesuai dengan lingkup tugasnyambangan bidang pendapatan daerahpengolahan data pendapatan: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pajak daerah: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang retribusi, pendapatan lain lain dan dana bagi hasil: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengawasan dan pembukuan: pengaturan relokasi pendapatan asli daerah pad) yang terkonsentrasi pada kabupaten kota: pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah: pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis bidang pendapatan daerah: pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan pos pelayanan teknis dalam lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas pendapatan daerah, terdiri dari sekretariat: bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan data pendapatan: bidang pajak daerah, bidang retribusi dan dana bagi hasil: bidang pengawasan dan pembukuan: kantor pelayanan pajak daerah unit pelaksana teknis dinas: kelompok jabatan fungsional. bagiansistem informasi dan pengolahan data pendapatan, terdiri dari seksi pengembangan sistem informasi: seksi analisa sistem informasi: seksi hukum dan penyuluhan. bidang pajak daerah, terdiri dari seksi penerimaan pkb dan bbn kb, seksi penerimaan pajak daerah lainnya: seksi verifikasi dan keberatan pajak. bidang retribusi dan dana bagi hasil, terdiri dari seksi penerimaan retribusi: seksi penerimaan bagi hasil pajak, seksi penerimaan bagi hasil bukan pajak. bidang pengawasan dan pembukuan, terdiri dari seksi pengawasan dan penerimaan daerah, seksi pengawasan teknis administrasi dan operasional: seksi pembukuan dan pelaporan. bab xii pemerintah provinsi bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas kependudukan dan pencatatan sipipendudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnyapendudukan dan pencatatan sipil: cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pendaftaran dan pendataan kependudukan: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang informasi kependudukan dan pencatatan sipil: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang proyeksi dan perkembangan penduduk, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kotapendudukan dan pencatatan sipil yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri dari sekretariat: bidang pendaftaran penduduk: bidang pencatatan sipil: bidang pengelolaan informasi kependudukan: bidang penyerangan kebijakan dan pendayagunaan data kependudukan bidang pendaftaran penduduk, terdiri dari seksi indentitas penduduk, seksi perpindahan dan pendataan penduduk: bidang pencatatan sipil, terdiri dari seksi fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pencatatan sipil: seksi administrasi pencatatan sipil dan kewarganegaraan: bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, terdiri dari seksi pengolahan data administrasi kependudukan, seksi informasi dan pengembangan sumber daya siak, bidang penyerangan kebijakan dan pendayagunaan data kependudukan, terdiri dari seksi penyerangan kebijakan administrasi kependudukan: seksi penyajian dan pelayanan informasi: bab xii nas tenaga kerja dan transmit grasitenaga kerja dan transmigrastenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnyatenaga kerja dan transmigrasi: cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pembinaan hubungan industrial: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengawasan ketenagakerjaan: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang transmigrasi: pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi: penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang tenaga kerja dan transmigrasi:tenaga kerja dan transmigrasi yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi, terdiri dari sekretariat: bidang pembinaan hubungan industrial: bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, bidang pengawasan ketenagakerjaan: bidang transmigrasmbinaan hubungan industrial, terdiri dari seksi kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial: seksi syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial: seksi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, terdiri dari seksi pelatihan dan produktivitas, seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja: seksi data, informasi pasar kerja dan kerjasama. bidang pengawasan ketenagakerjaan, terdiri dari seksi pengawasan norma kerja: seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, seksi pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. bidang transmigrasi, terdiri dari seksi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi: seksi pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi. bab xiv nas kelautan dan peri sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas kelautan dan perikanankelautan dan perikanlautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnyaerencanaan bidang kelautan dan perikanan: cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daypengembangan produksi dan prasaranbina usaha kelautan dan perikanan: pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan: penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang kelautan dan perikanlautan dan perikanan yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas kelautan dan perikanan, terdiri dari sekretariat: bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan: bidang perikanan budidaya: bidang perikanan tangkap: bidang bina usaha kelautan dan perikansumber daya kelautan dan perikanan, terdiri dari seksi pengawasan dan penertiban: seksi pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan: seksi identifikasi dan penataan pemanfaatan: bidang perikanan budidaya, terdiri dari seksi pengembangan usaha budidaya, seksi sarana dan prasarana produksi: seksi pengendalian dan kesehatan lingkungan. bidang perikanan tangkap, terdiri dari seksi penataan pemanfaatan sumber daya ikan: seksi pengembangan usaha: seksi pengendalian perikanan tangkap. bidang bina usaha kelautan dan perikanan, terdiri dari seksi perizinan dan pengendalian usaha, seksi bina mutu, pemasaran, dan promosi: seksi penyuluhan dan penguatan usaha. bab nas pari sata bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang pariwisata sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas pariwisatariwisatariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas pariwisataariwisata: cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengkajian dan pengembangan pariwisata pariwisata: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang destinasi pariwisata: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pemasaran pariwisata: pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang pariwisata: penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata skala provinsi, penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah provinsi kepulauan riau:, penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala provinsi, i. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi: pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi: pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya: oo. pelaksanaan tugas lain bidang pariwisatapengkajian dan pengembangan pariwisata, bidang destinasi pariwisata: bidang pemasaran pariwisatgkajian dan pengembangan pariwisata, terdiri dari seksi sumber daya pariwisata: seksi data dan pengkajian: seksi kelembagaan pariwisata. bidang destinasi pariwisata, terdiri dari seksi obyek daerah tujuan wisata, seksi sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata: seksi standarisasi produk. bidang pemasaran pariwisata, terdiri dari seksi analisa pasar pariwisata: seksi sarana promosi dan kerjasama pariwisata, seksi informasi dan pengendalian jasa usaha pariwisata. bab xvi nas kebudayaan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas kebudayabudayabudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas kebudayaanbudayaan: cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang nilai budaya: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang adat dan tradisi, kesenian dan perfilman: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang sejarah dan cagar budaya, pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kebudayaan: penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang kebudayaan:: pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman, dvd, vcd skala provinsbudayaannilai budaya: bidang adat dan tradisi, kesenian dan perfilman: bidang sejarah dan cagar budaynilai budaya, terdiri dari seksi pengkajian dan pengembangan kebudayaan: seksi pengembangan bahasa dan sastra: seksi karakter dan pekerti bangsa. bidang adat dan tradisi, kesenian dan perfilman, terdiri dari seksi adat dan tradisi: seksi pengembangan pelestarian seni: seksi perfilman. bidang sejarah dan cagar budaya, terdiri dari seksi sejarah: seksi pelestarian cagar budaya: seksi inventarisasi dan pemeliharaan dokumen kebudayaan. bab xvi nas sisi bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang sosial sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas sosiasosiasosial sesuai dengan lingkup tugasnya. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas sosiabantuan dan pembinaansosial dan penanggulangan kemiskinan: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang rehabilitasi sosial: pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang sosial, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang sosial: isosial yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas sosial, terdiri dari sekretariat: bidang bantuan dan pembinaan: bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan: bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial: unit pelaksana teknis dinas: kelompok jabatan fungsional. sekretariat, terdiri dari sub perencanaan dan evaluasi, sub bagian keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian. bidang bantuan dan pembinaan, terdiri dari seksi bantuan: seksi pembinaan: seksi penyuluhan sosial. bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terdiri dari seksi pemberdayaan keluarga miskin dan komunitas adat terpencil: seksi pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat: seksi pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdiri dari seksi bantuan sosial dan penanggulangan bencana: seksi jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial pss): seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran. bidang rehabilitasi sosial, terdiri dari seksi kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia: seksi rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan dan korban penyalahgunaan napa, seksi rehabilitasi tuna sosial. bab xvi sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas pertambangan dan energmbangan dan energi sesuai dengan lingkup tugasnya.tambangan dan energi, cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang listrik dan pemanfaatan energi: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang minyak dan gas bumi: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan bidang pembinaan dan pengawasan: pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pertambangan dan energmbangan dan energi yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas pertambangan dan energi, terdiri dari sekretariat: bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral: bidang listrik dan pemanfaatan energi, bidang minyak dan gas bumi: bidang pengawasan pertambangan dan energi: unit pelaksana teknis dinas,rtambangan umum geologi dan sumber daya mineral, terdiri dari seksi pertambangan umum: seksi geologi dan sumber daya mineral. bidang listrik dan pemanfaatan energi, terdiri dari seksi kelistrikan: seksi pemanfaatan energi. bidang minyak dan gas bumi, terdiri dari seksi bina hilir minyak dan gas, seksi bina program minyak dan gas. bidang pengawasan pertambangan dan energi, terdiri dari seksi pengawasan pertambangan umum dan konservasi: seksi pengawasan ketenagalistrikan, bahan bakar minyak dan gas. bab nas pemuda dan olah raga bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas pemuda dan olah raga merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang pemuda dan olah raga sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas pemuda dan olah ragapemuda dan olah ragmuda dan olah raga sesuai dengan lingkup tugasnya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas pemuda dan olah raga mempunyai fungsi:muda dan olah raga, cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang olah raga: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang pemudmuda dan olah raga yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas pemuda dan olah raga, terdiri dari sekretariat: bidang olah raga bidang sarana dan prasarana, bidang pemud sub bagian keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian: bidang olah raga, terdiri dari seksi olah raga pendidikan: seksi olah raga prestasi: seksi olah raga rekreasi, bidang sarana dan prasarana, terdiri dari seksi sarana dan prasarana pemuda: seksi sarana dan prasarana olah raga, bidang pemuda, terdiri dari seksi pemberdayaan pemuda: seksi pengembangan organisasi: seksi kepemimpinan pemuda. bab nas koperasi dan usaha keci menengah bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi dinas koperasi dan usaha kecil menengah merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas koperasi dan usaha kecil menengperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas koperasi dan usaha kecil menengperasi dan usaha kecil menengah: cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang koperasi: perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis bidang usaha kecil dan menengah: perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis bidang fasilitasi pembiayaan dan pemasaran: pelaksanaan pengesahan badan hukum akte koperasi dari notaris dibidang koperasi dan usaha kecil menengah: penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang koperasi dan usaha kecil menengahperasi dan usaha kecil menengah yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas koperasi dan usaha kecil menegah, terdiri dari sekretariat: bidang koperasi: bidang usaha kecil dan menegah: bidang fasilitasi pembiayaan dan pemasarkoperasi, terdiri dari seksi pengembangan koperasi: seksi kelembag, seksi pengembangan sarana dan prasarana ukm. bidang fasilitasi pembiayaan dan pemasaran, terdiri dari: seksi permodalan dan jasa keuangan: seksi jaringan usaha dan pasar. bab xxi nas peri industri dan perdaganganperindustrian dan perdaga sesuai dengan lingkup tugasnyaindustrian dan perdagangan: cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang perindustrian: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang perdagangan dalam negeri: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang perdagangan luar negeri: pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan: penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang perindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangan yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan, terdiri dari sekretariat: bidang industri kecil dan menengah: bidang industri agro dan manufaktur, bidang perdagangan dalam negeri: bidang perdagangan luar negerindustri kecil dan menengah, terdiri dari seksi industri pangan: seksi industri kerajinan: seksi industri aneka industri. bidang industri agro dan manufaktur, terdiri dari seksi industri agro: seksi industri manufaktur, seksi industri unggulan berbasis teknologi tinggi. bidang perdagangan dalam negeri, terdiri dari seksi informasi harga, stok dan distribusi: seksi perlindungan konsumen: seksi usaha perdagangan dan bina pasar. bidang perdagangan luar negeri, terdiri dari: seksi pengembangan impor, seksi pengembangan ekspor: seksi kerjasama perdagangan internasional. bab xxi nas komuni kasi dan formatpemerintah provinsi bidang komunikasi, informatika, humas dan kelembagaan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: dinas komunikasi dan informatikmunikasi dan informatikmunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnyamunikasi dan informatika cc. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang postel dan analisa media massa, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang sarana komunikasi dan destinasi informasi: perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis bidang aplikasi dan telematika: pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang komunikasi dan informatikamunikasi, telematika, humas dan kelembagaan yang diserahkan oleh gubernur bagian kedua susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika, terdiri dari sekretariat: bidang postel dan analisa media, bidang sarana komunikasi dan diseminasi informatika: bidang aplikasi dan telematikaprogram, sub bagian keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian. bidang postel dan analisa media massa terdiri dari seksi postel: seksi standarisasi postel pengembangan jaringan: seksi monitoring dan penertiban. bidang sarana komunikasi dan diseminasi informatika terdiri dari: seksi humas, penerbitan dan publikasi: seksi penyiaran dan kelembagaan: seksi analisa dan pengkajian. bidang aplikasi dan telematika terdiri dari: seksi government, seksi pemberdayaan aplikasi dan telematika. bab xx,,,xiv eseloneri .b: staf ahli, asisten sekretaris daerah, dan sekretaris dprd provinsi, kepala dinas adalah jabatan eselon il.a kepala biro adalah jabatan eselon ii.b: sekretaris, kepala bidang, kepala bagian kepala unit pelaksana teknis dinas adalah jabatan eselon i.a kepala sub bagian dan kepala seksi adalah jabatan eselon iv.ataf ahlasistedewan perwakilan rakyat,, kepala bidang, kepala bagian dan kepala unit pelaksana teknisenaga ahli untuk menunjang pemantapan pelaksanaan kegiatan dan membantu dprd dalam menjalankan fungsinya, sekretaris dprd dapat menyediakan tenaga ahli: tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada adalah orang yang mempunyai keahlian kepakaran tertentu, jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan kebutuhan, kelayakan dan beban kerja alat kelengkapan dprd serta kemampuan sekretariat dprd. bab xvi tata kerja dalam melaksanakan tugasnya sekretaris daerah, sekretaris dprd, kepala dinas dan kepala birodaerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur: sekretaris daerah berkewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, unit pelaksana lainnya dan satuan polisi pamong praja, kepala dinas: setiap pimpinan satuan unit kerja lingkungan dinas daerah bertanggung jawab memimpin bawahannya masing masing dalam pelaksanaan tugas sehari hari: kepala dinasbab xxvi kepulauan riausekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan dinas daerah dilakukan secara terpisah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd): laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada dinas daerah selain disampaikan kepada pemerintah juga wajib disampaikan kepada gubernur.xvi ketentuan lai n lai rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sekretariat daerah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan dinas daerah ditetapkan dengan peraturan gubernur:xepulauan riau,sha anthro lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun nomor |
gubernur provinsi kepulauan riau peraturan daerah provinsi kepulauan riau nomor tahun lembaga penyiaran publik lokal televisi pendidikdukung keberhasilan program pembangunan kegiatan pemerintahan, pemerataan informasi dan kemasyarakatan, keberadaan televisi lokaldiberikan kewenangan untuk membentuk lembaga penyiaran publik televisi lokal: cc. bahwa provinsi kepulauan riau telah memiliki televisi lokal berbasis pendidikan dengan nama udara kepri cyber school television yang disingkat dengan kcs tv, atas dasar aspirasi masyarakat terjadi perubahan nama udara menjadi televisi pendidikan keprkepulauan riauprovinsipendidikan provinsi kepulauan riau yang selanjutnya disebut ppl pendidikan kepri dan merupakan badan hukum yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. bagian kedua kedudukan ppl pendidikan kepri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur kepulauan riau. ppl pendidikan kepri berkedudukan ibukota provinsi kepulauan riau. bagian ketiga tujuan ppl pendidikan kepri didirikan dengan tujuan: cc. pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat,perizinan untuk menyelenggarakan penyiaran, ppl pendidikan kepri wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari menteri komunikasi dan informatika republik indonesia. untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran ppl pendidikan kepri, permohonan izin disampaikaatur oleh peraturan perundang undangan. pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tata cara permohonan perizinan dan persyaratan permohonan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. bab kelembagaan bagian kesatu struktur lembaga struktur ppl pendidikan kepri terdiri atas dewan pengawas, dewan direksi, cc. stasiun penyiaran, dan sekretariat. bagan struktur kelembagaan ppl pendidikan kepridewan pengawas paragraf kesatu penetapan dewan pengawas dewan pengawas berjumlah (tiga) orang yang meliputi keterwakilan dari unsur pemerintah, unsur penyiaran dan masyarakat. pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas ditetapkan oleh gubernur. dewan pengawas diangkat dan ditetapkan setelah melalui tahapan seleksi calon dewan pengawas yang dilakukan oleh tim seleksi dan uji kepatutan dan uji kelayakan oleh dprd. tim seleksi calon dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur. gubernur menetapkan tata cara seleksi calon dewan pengawas. gubernur menyampaikan paling sedikit (lima) nama calon dewan pengawas kepada dprd untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan. dprd menyampaikan kepada gubernur nama nama calon dewan pengawas yang akan ditetapkan sebagaidewan pengawassebagai anggota, susunan kedudukan keanggotaan dewan pengawas ditetapkan melalui keputusan hasil rapat dewan pengawas yang ditetapkan dengan keputusan gubernur atas usul dewan pengawas. paragraf kedua persyaratan calon anggotabukan anggota partai politik paragraf ketiga tugsiaran, mutu dan kurogram umum tahunan ppl pendidikan kepri menetapkan pembagian tugas setiap direktur, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur dan dprd. bagian ketiga dewan direksi paragraf kesatu penetapan dewan direksi dewan direksi diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan dewan pengawas. dewan direksi berjumlah (tiga) orang yang terdiri dari (satu) orang direktur utama, dan (dua) orang direktur dewan direksi dipilih melalui seleksi yang dilakukan oleh dewan pengawas.paragraf kedua persyaratan calon direksi persyaratan untuk dapat diangkat menjadibukan anggota partai politik. paragraf ketiga tugas dewan direksi dewan direksi mempunyai tugas menyusuntelevisi keprimewakili lembaga dalam dan luar pengadilan, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, lembaga luar negeri, dan lembaga lainnyandidikan kepri: cc. asumsi ppl pendidikan kepri yang dipakaindidikan kepri yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada gubernur. bagian keempat tata cara pemberhentian dewan pengawas dan dewan direksi paragraf kesatu tata cara pemberhentian dewan pengawas anggota dewan pengawas ppl pendidikan keprppl pendidikan kepri, dipidana dengan ancaman masa hukuman serendah rendahnya panitia hock yang ditunjuk oleh pimpinan dprdbelum keputusan pemberhentian anggota dewan pengawas ditetapkandewan pengawasparagraf kedua tata cara pemberhentian dewan direksi anggota direksi berhenti apabila meninggal dunia,pendidikan kepri: dipidana dengan ancaman masa hukuman serendah rendahnya (dewan pengawaslima stasiun penyiar: d.jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memilki kecakapan manajerial:: enamilla dan kepala sub bagian adalah jabatan setara eselon va. sekretaris ppl pendidikan kepri secara administratif berada dibawah dewan direksi, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. sekretariat mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan tugas dewan pengawas, dewan direksi dan pengelolaan penyelenggaraan tugas administrasi ppl pendidikan kepri. ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sekretariat diatur dengan peraturan guberndalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin satuan organisasi lingkungan ppl pendidikan kepri menerapkan prinsip koordinasi, transparansi, bertanggungjawab, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi ppl pendidikan kepri serta dengan instansi atau pihak luar ppl pendidikan kepri sesuai dengan tugas masing masing., baik diminta maupun tidak diminta sebagai bahan evaluasi untuk tindaklanjut kebijakan yang akan diterapkan dalam pelaksanaannya.pendidikan kep yang diatur melalui peraturan gubernur. besarnya kekayaan ppl pendidikan keprprovinsi kepulauan riau. besarnya kekayaan ppl pendidikan kepri sebagaimana maksud pada ditetapkan oleh gubernur. bagian kedua pembiayaan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, ppl pendidikan keppendidikan kepri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. anggaran biaya operasional ppl pendidikan keprdewan pengawas, dewan direksi dan kepala stasiun berhak atas penghasilan sebagai gaji dan penghasilan lainnya yang sah sebagai penilaian beban kerja, prestasi dan representatif. penghasilan dewan pengawas, dewan direksi dan kepala stasiun diatur melalui peraturan gubernur berdasarkan peraturan perundang undangan. pegawai negeri sipil menerima penghasilan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku dan penghasilan tambahan sebagai beban kerja dan prestasi sebagaimana diatur melalui peraturan gubernur berdasarkan peraturan perundang undangan. bab vii rencana kerja dan anggaran ppl pendidikan kepri menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran jangka menengahstrategikerja dan anggaran tahunan kepada gubernurppl pendidikan kepri memberikan laporan keuanganpendidikan kepppl pendidikan kepribab kepegawaian pegawai ppl pendidikan kepri adalah aparatur sipil negara dan bukan aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban aparatur sipil negara dan bukan aparatur sipil negara ppl pendidikan kepbukan aparatur sipil negarpendidikan kepripendidikan kepri ditetapkan dengan keputusan gubernur. pembinaan pegawai lingkungan ppl pendidikan keppendidikan kepsi siaran dan bahasa siaran bagian kesatu isi siaran isi siaran ppl pendidikan kepri memuat mata acara dengan materi pendidikan, agama, pengetahuan, budaya, seni, pariwisata, olah raga, dan mata acara lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. isi siaran ppl pendidikan keprindidikan kepripendidikan kepripendidikan keprindidikan kepriisi siaran ppl pendidikan keprimelayudaerah lainnya danb ketentuan peralihan dewan pengawas dan dewan direksi ppl pendidikan keprpendidikan kepri belum terbentuk, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh kepala dinas pendidikan provinsi kepulauan riau dan pelaksanaan operasional dilaksanakan oleh kepala balai teknologi dan komunikasi dinas pendidikan provinsi kepulauan riau. lembaga penyiaran publik lokal televisi pendidikan provinsi kepulauan riau dapat bekerjasama dengan lembaga penyiaran publik tvri. bab xii ketentuan penutup kelembagaan, penatalaksanaan, kepegawaian dan manajemen pengelolaan ppl pendidikan kepri, efektif dilakukan selambat lambatnya tahun pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan gubernur nomor tahun yang mengatur kepri cyber school televisih.m. |
ea) peraturan daerah provinsi kepulauan riau nomor 5ensetelah perubahan rp. belanja modal semula rp. berkuranglpa tahun anggaran sebelumnya(investasi) pemerintdto smith abdullah diundangkan tanjungpinang pada tanggal september sekretaris daerah provinsi kepulauan riau dto eddy wijaya pembina utama madya nip. lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun nomor |
(9g pemberi ntah prodi nsi kepulauan riau peraturan daerah prodi nsi kepulauan nomor tahunk daerah, satuan poli pamong praja dan lembaga lain prodi nsi kepulauan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kepulauan au, menimbang .a. bahwayang pasarkan pada peraturan daerah kepulauan riau nomor tahun dan peraturan daerah kepulauan riaulembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun nomor dengan persetujuan bersama dewan perak lan rakyat daerah prodi nsi kepulauan dan gubernur kepulauan memutuskan menetapkan peraturan daerahkepulauan alembaga teknisinspektorat adalah inspektorat provinsi kepulauan riau. badan daerah adalah badan daerah provinsi kepulauan riau. sekretariat kopi adalah sekretariat kopi provinsi kepulauan riaukepulauan riau. rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan riau yang selanjutnya disebut rsud provinsi kepulauan riau adalah rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan riau. kantor penghubung adalah kantor penghubung daerah provinsi kepulauan riau. balai pendidikan dan pelatihan adalah balai pendidikan dan pelatihan provinsi kepulauan riau. satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja provinsi kepulauan riau sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi kepulauan riau. kepala badan daerah adalah kepala badan daerah provinsi kepulauan riau. inspektur adalah inspektur provinsi kepulauan riau. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan riau provinsi kepulauan riau. kepala satuan polisi pamong praja adalah kepala satuan polisi pamong praja provinsi kepulauan riau. sekretaris kopi adalah sekretaris kopi provinsi kepulauan riau. sekretaris kpid adalah sekretaris kpid provinsi kepulauan riau. kepala kantor penghubung adalah kepala kantor penghubung provinsi kepulauan riau. kepala balai pendidikan dan pelatihan adalah kepala balai pendidikan dan pelatihan provinsi kepulauan riau. eselon adalah tingkatan dalam jabatan strukturaldengan peraturan daerah ini dibentuk struk. bab iii inspektorat bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, inspektorat dipimpin oleh inspektur yangmpunyai fungsi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian: penyusunan rumusan dan penjabaran teknis serta pelaksanaan operasional dibidang pengawasan daerah: cc. pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah provinsi dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan: koordinasi yang meliputipengawasan daerah, pengawasan dan pembinalam pelaksanaan tugas dilingkungan pemerintah provinsi: pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu waktu dilingkunganinspektorat provinsi, terdiri dari sekretariat: inspektur pembantu bidang inspektur pembantu bidang ii: inspektur pembantu bidang iii: inspektur pembantu bidang iv: kelompok jabatan fungsional: sub bagian keuangan. inspektur pembantu bidang terdiri dari sub bidang sub bidang inspektur pembantu bidang ii, terdiri dari sub bidang sub bidang inspektur pembantu bidang iii, terdiri dari sub bidang sub bidang inspektur pembantu bidang iv, terdiri dari sub bidang sub bidang bab badan perencanaan pembangunan daerah bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya disebut bappeda merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan bappedppeda mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencanabidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup, perekonomian, sosial budaya, pemerintahan, serta pendataan, penelitian dan pengembanganppedasarana prasarana wilayah dan lingkungan hiduprekonomian dan sosial budayamerintahan: perumusan kebijakan teknis pendataan dan publikasi pembangunan: perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah, perumusan kebijakan teknis, penyiapan data program pembangunan daerah, mengkoordinasikan penyusunan rencana makro daerah kabupaten kota, i. pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang diserahkan oleh gubernur. bagian kedua susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari: sekretariat: bidang perencanaan, program dan pengendalian pembangunan: bidang perencanaan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup: bidang perencanaan perekonomian dan sosial budaya: bidang perencanaan pemerintahan dan kerjasama pembangunan: bidang pendataan dan publikasikeuangan: sub bagian umum dan kepegawaian: sub bagian penyusunan rencana kegiatan. bidang perencanaan, program dan pengendalian pembangunan, terdiri dari sub bidang perencanaan program: sub bidang monitoring dan evaluasi: sub bidang pelaporan. bidang perencanaan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup, terdiri dari sub bidang tata ruang: sub bidang sarana dan prasarana: sub bidang lingkungan hidup. bidang perencanaan perekonomian dan sosial budaya, terdiri dari sub bidang pengembangan perekonomian dan sumber daya alam, sub bidang pelayanan dasar dan sosial budaya: sub bidang pemberdayaan masyarakat. bidang perencanaan pemerintahan, terdiri dari: sub bidang pemerintahan umum: sub bidang pelayanan publik dan aparatur, sub bidang kerjasama dan pengawasan kebijakan pembangunan. bidang pendataan dan publikasi pembangunan, terdiri dari: sub bidang statistik dan pendataan: sub bidang informasi dan publikasi pembangunan. bab lembaga teknik daerah bagian kesatu kedudukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerahteknis daerah provinsi kepulauan riau terdiri dari badan daerah: rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan riau: kantor penghubung. bagian kedua badan daerah badan daerah merupakan unsur pendukung pemerintah provinsi,dalam badan: badan penanaman modal dan promosi daerah: badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan: badan perpustakaan dan arsip daerah: 9g.bagan struktur organisasi masing masing badkedudukan, tugas dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik selanjutnya disebut badan kesbangpol merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, badan kesbangpolkesbangpol mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesbangpolsatuan bangsa dan politik cc. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dan partai politik, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis kesatuan bangsa, pelaksanaan tugas lain bidang kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan oleh gubernur. susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik, terdiri dari sekretariat, bidang ideologi dan wawasan kebangsaan: bidang politik dalam negeri dan kewaspadaan dini: bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan: bidang ketahanan ekonomi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, terdiri dari sub bidang ketahanan biologi: sub bidang wawasan kebangsaan. bidang politik dalam negeri dan kewaspadaan dini, terdiri dari sub bidang fasilitasi kelembagaan partai politik, sub bidang kewaspadaan dini. bidang ketahanan, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, terdiri dari sub bidang ketahanan seni, budaya dan agama: sub bidang organisasi kemasyarakatan. bidang ketahanan ekonomi terdiri dari sub bidang ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian: sub bidang perilaku perekonomian masyarakat. paragraf badan lingkungan hidup kedudukan, tugas dan fungsi badan lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang lingkungan hidup: badan lingkungan hiduplingkungan hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang lingkungan hiduplingkungan hiduppengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengendalian kerusakan, pemulihan lingkungan dan penegakan hukum: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang tata lingkungan dan amdal: mengkoordinasikan kebijakan teknis dengan instansi terkait: pelaksanaan tugas lain bidang lingkungan hidup yang diserahkan oleh gubernur. susunan organisasi badan lingkungan hidup, terdiri atas sekretariat, bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah, bidang pengendalian kerusakan, pemulihan lingkungan dan penegakan hukum: bidang tata lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan: unit pelaksana teknis badanndalian pencemaran lingkungan hidup3. bidang pengendalian kerusakan, pemulihan lingkungan dan penegakan hukum terdiri dari sub bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan: sub bidang penegakan hukum lingkungan. bidang tata lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan terdiri daribadan pemberdayaan masyarakat dan desa kedudukan, tugas dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, badan pemberdayaan masyarakat dan desmberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desamberdayaan masyarakat dan desamberdayaan masyarakat dan desadesa dan kelurahan: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pelatihan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang usaha ekonomi masyarakat, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna: pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa: pelaksanaan tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diserahkan oleh gubernur. susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, terdiri atas: sekretariat, bidang pemberdayaan desa dan kelurahan: bidang pelatihan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat: bidang usaha ekonomi masyarakat, bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna,erdayaan desa dan kelurahan, terdiri dari sub bidang pengembangan desa dan kelurahan: sub bidang administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. bidang pelatihan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, terdiri dari sub bidang pelatihan dan pengembangan masyarakat: sub bidang kelembagaan dan sosial budaya. bidang usaha ekonomi masyarakat, terdiri dari sub bidang bina lembaga ekonomi desa, sub bidang pengembangan ekonomi masyarakat. bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna, terdiri dari sub bidang sumber daya alam: sub bidang teknologi tepat guna pedesaan. paragraf badan penanaman modal dan promosi daerah kedudukan, tugas dan fungsi badan penanaman modal dan promosi daerah adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang penanaman modal dan promosi daerah, badan penanaman modal dan promoromosi daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan promosinanaman modal dan promosi daerahdan promosi daerah:dan promosi daerah,,yang berhubungan dengan penanaman modal: pembinaanpelaksanaan tugas lainnya bidang penanaman modal dan promosi daerah yang diserahkan oleh gubernur. susunan organisasi badan penanaman modal dan promosi daerah, terdiri atas: sekretariat, bidang pembinaan penanaman modal: bidang pelayanan penanaman modal: bidang promosi:inaan penanaman modal, terdiri dari sub bidang pendataan, pengendalian dan pengawasan: sub bidang penyuluhan dan pembinaan. bidang pelayanan penanaman modal, terdiri dari sub bidang pengkajian dan pengembangan peluang investasi: sub bidang fasilitasi perizinan dan kerjasama penanaman modal. bidang promosi, terdiri dari sub bidang penyiapan bahan promosi: sub bidang publikasi dan pameran. paragraf badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kedudukan, tugas dan fungsi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan: badan kepegawaian,pegawaian, pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang: perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengadaan, mutasi dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku:laksanaanningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai negeri sipil daerah: pengelolaan data, informasi dan analisis potensi pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku: pelaksanaan tugas lainnya bidang kepegawaian yang diserahkan oleh gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. susunan organisasi badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, terdiri atas: sekretariat, bidang pengadaan pegawai: cc. bidang mutasi pegawai: bidang pengembangan pegawai: bidang kesejahteraan dan disiplin pegawai: balai pendidikan dan pelatihan: 9g.adaan pegawai, terdiri dari sub bidang formasi dan pengadaan: sub bidang simpeg. bidang mutasi pegawai, terdiri dari sub bidang mutasi: sub bidang pensiun. bidang pengembangan pegawai, terdiri dari sub bidang pengembangan karier pegawai: sub bidang pembinaan dan pengangkatan jabatan fungsional. bidang kesejahteraan dan disiplin pegawai, terdiri dari sub bidang kesejahteraan: sub bidang disiplin. balai pendidikan dan pelatihan, terdiri atas: sub bagian tata usaha, sub bidang pendidikan dan pelatihan struktural: sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. paragraf badan perpustakaan dan arsip daerah kedudukan, tugas dan fungsi bad daerah: badan perpustakaan rpustakaan dan arsip daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsiprpustakaan dan arsip daerah mempunyai fungsi pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian: penyusunan program dan pengendalian bidang perpustakaan dan arsipdan perawatan perpustakaan: perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perpustakaan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan dan perawatan arsip: penetapan pedoman pengelolaan perpustakaan dan arsip: 9g. pelaksanaan kerjasama dengan semua jenis lembaga perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pelestarian bahan pustaka dan arsip sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan: penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pengembangan perpustakaan dan arsip lingkungan kabupaten kota, i. pembuatan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanan teknis bidang perpustakaan dan arsip: pelaksanaan tugas lain bidang perpustakaan dan arsip yang diserahkan oleh gubernur. susunan organisasi badan perpustakaan dan arsip daerah, terdiri atas: sekretariat, bidang pengembangan dan perawatan perpustakaan: bidang pelayanan perpustakaan: bidang pengolahan dan perawatan arsip: unit pelaksana teknisdan perawatan perpustakaan, terdiri dari sub bidang pengembangan perpustakaan: sub bidang perawatan sarana perpustakaan. bidang pelayanan perpustakaan, terdiri dari sub bidang pelayanan naskah: sub bidang pelayanan non naskah. bidang pengolahan dan perawatan arsip, terdiri dari sub bidang pelayanan dan pengolahan arsip sub bidang penyimpanan, perawatan dan akuisisi arsip. paragraf badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kedudukan, tugas dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah: badan pengelolaan keuangan dan kekayauangan dan kekayaan daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keuangan dan kekayaanuangan dan kekayaan daerahan administrasi keuangan pemerintah provinsi kepulauan riau, cc. pembinaan pelaksanaan pengelolaan apbd dan anggaran bumi, pengumpulan data dan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah, penyiapan data dan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah: pelaksanaan evaluasi apbd dan perubahan apbd kabupaten kota se provinsi kepulauan riau, sesuai dengan ketentuan perundang undangan: penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah: penyusunan rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd: pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah bud) selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah ppid): penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan apbd: penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd: pengendalian pelaksanaan apbd: penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah,: penyajian informasi keuangan daerah: penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah: pelaksanaan tugas lain bidang keuangan dan kekayaan daerah yang diserahkan oleh gubernur. susunan organisasi badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, terdiri atas: sekretariat, bidang anggaran dan pembinaan keuangan daerah: bidang perbendaharaan: bidang administrasi keuangan dan pembiayaan: bidang pengendalian dan pemberdayaan aset dan investasi. sekretariat, terdiri dari: sub bagian pembinaan dan evaluasi: sub bagian keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian. bidang anggaran dan pembinaan keuangan daerah, terdiri dari sub bidang penyusunan apbd dan bina anggaran daerah, sub bidang bina dan evaluasi keuangan kabupaten kota, sub bidang pembinaan pengelolaan apbd dan anggaran bumi. bidang perbendaharaan, terdiri dari sub bidang pengendalian pelaksanaan anggaran sub bidang pengendalian pelaksanaan anggaran ii: sub bidang pengendalian pelaksanaan anggaran iii. bidang administrasi keuangan dan pembiayaan, terdiri dari sub bidang penerimaan daerah: sub bidang pembiayaan: sub bidang akuntansi dan informasi keuangan daerah. bidang pengendalian dan pemberdayaan aset dan investasi, terdiri dari sub bidang pengendalian aset: sub bidang pemberdayaan aset dan investasi: sub bidang administrasi aset. paragraf badan pemberdayaan perempuan dan perlu naungan anak kedudukan, tugas dan fungsi badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud badan, ekonomi perempuan, perlindungan anak dan perempuan: mengkoordinasikan, penyusunpemberian dukungan atas penyelenggaraan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan anak perempuan: pembinamelaksanakan tugas lain bidang pemberdayaan perempuan yang diserahkan oleh gubernur. susunan organisasi badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri atas: sekretariat, bidang perlindungan perempuan: bidang pengarustamaan gender: bidang pemberdayaan ekonomi perempuan: bidang perlindungan anak. sekretariat, terdiri dari: sub bagian program dan data: sub bagian keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian. bidang perlindungan perempuan, terdiri dari sub bidang penanganan tidak kekerasan dan training sub bidang pengembangan jejaring dan kerjasama. bidang pengarustamaan gender, terdiri dari sub bidang penguatan kelembagaan pug: sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan: bidang pemberdayaan ekonomi perempuan, terdiri dari sub bidang kesejahteraan keluarga: sub bidang usaha ekonomi dan kemitraan bidang perlindungan anak, terdiri dari sub bidang tumbuh kembang anak: sub bidang penanganan anak bermasalah khusus. bagian ketiga paragraf rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan tanj sungai nang kedudukan, tugas dan fungsi rsud provinsi kepulauan riau tanjungpinangpinangpinangpinangusaha pendidikan dan pelatihan: penyelenggaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya, penyelenggaran penelitian dan pengembangan kesehat: pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan gubernur dan atau kepala dinas kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. susunan organisasi susunan organisasi rsud provinsi kepulauan riau tanjungpinang terdiri dari: direktur, wakil direktur, bagian: bidang: instalasi instalasi: komite komite, staf medik fungsional dan staf fungsional lainnya: satuan pengendalian internal, dewan pengawas, direktur dibantu (tiga wakil direktur, terdiri dari: wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan: wakil direktur penunjang medik dan non medik, wakil direktur umum dan keuangan. wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan, terdiri dari: bidang pelayanan medik, bidang keperawatan: instalasi. bidang pelayanan medik terdiri dari:. bidang keperawatan, terdiri dari: seksi pelayanan keperawatan: seksi profesi dan pengembangan mutu keperawatan. instalasi terdiri dari instalasi rawat inap: instalasi rawat jalan: instalasi gawat darurat: instalasi bedah central, instalasi rehabilitasi: instalasi rawat intensif: instalasi jiwa. wakil direktur penunjang medik dan non medik, membidangi, bidang penunjang medik, bidang penunjang non medik: instalasi. bidang penunjang medik terdiri dari: seksi ketenagaan dan pengembangan penunjang medik, seksi pemeliharaan fasilitas penunjang medik, bidang penunjang non medik terdiri dari: seksi pendidikan, pelatihan dan perpustakaan: seksi sanitasi. instalasi terdiri dari: instalasi laboratorium klinik: instalasi radiologi: instalasi farmasi: instalasi gizi: instalasi kamar jenazah. wakil direktur umum dan keuangan, membidangi, bagian tata usaha: bagian perencanaan: bagian keuangan: instalasi bagian tata usaha terdiri dari: sub bagian tata usaha, sub bagian rumah tangga dan perlengkapan: sub bagian kepegawaian. bagian perencanaan, terdiri dari sub bagian penyusunan program dan perencanaan: sub bagian rekam medik, sub bagian informasi dan pemasaran. bagian keuangan terdiri dari: sub bagian penyusunan anggaran: sub bagian akuntansi dan verifikasi: sub bagian mobilisasi dana. instalasi yaitu instalasi pemeliharaan sarana. instalasi komi rumah sakit, staf fungsi onal, dan satuan pengendali internal dan dewan pengawas instalasi instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional rumah sakit umum daerah: instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional: komite rumah sakit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur, komite rumah sakit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan keputusan direktur, komite rumah sakit mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standard pelayanan profesi, memantau pelaksanaanstandar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi:, setiap rumah sakit daerah sekurang kurangnya memiliki komite medik dan komite perawatan:lainnya: staf medik fungsional merupakan kelompok profesi medik dokter dan dokter gigi)serta penelitian dan pengembangan instalasi dalam jabatan fungsional: kelompok stafgubernur, anggota staf medik fungsional bertanggung jawab kepada direktur melalui ketua staf medik fungsional: dalam hal anggota staf medik fungsional duduk dalam komite medik, maka secara ex officio bertanggung jawab kepada ketua komite medik sesuai bidang profesinya, staf keperawatan fungsional merupakan kelompok protes: dalam melaksanakan tugas, staf fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya. satuan pengawas internal satuan pengawas internal adalah satuan kerja independen yang bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya rumah sakit: satuan pengawas internal mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran satuan pengawas internal: menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan internal: menyusun jadwal, melaksanakan serta mengolah dan melaporkan hasil pengawasan internal: merekomendasikan tindakan atau sanksi terhadap temuan hasil pemeriksaan: memonitor memantau pelaksanaan tindaklanjut pengawasan: melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas satuan pengawas internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada direktur. dewan pengawas dewan pengawas terdiri dari (satu) orang ketua merangkap anggota dan (empat) anggota yaitu: dua orang dari unsur pemerintah provinsi: satu orang dari unsur masyarakat: satu orang dari unsur ahli kesehatan masyarakat, satu orang dari unsur profesi kedokteran kesehatan. dewan pengawas diangkat dan diberhentikan dengan penetapan gubernur atas usul sekretaris daerah: dewan pengawas bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah dewan pengawas mempunyai tugas sebagai berikutetika profesi dan peraturan perundang undangan. paragraf rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan tanj ung uban kedudukan, tugas dan fungsi rsud provinsi kepulauan riau tanjung uban uban uban uban mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan,serta pendidikan dan pelatihsusunan organisasi susunan organisasi rsud provinsi kepulauan riau tanjung uban terdiri dari bagian tata usaha: bidang pelayanan: bidang keperawatan: bidang keuangan: instalasi, komite medik. bagian tata usaha, terdiri dari subbagian perencanaan dan evaluasi program, subbagian umum, kepegawaian dan humas: subbagian administrasi rekam medik. bidang peranan, terdiri dari: seksi pelayanan medik, seksi penunjang medik. bidang keperawatan, terdiri dari: seksi pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan: seksi mutu dan etika. bidang keuangan, terdiri dari: seksi anggaran dan perbendaharaan keuangan: seksi verifikasi keuangan. instalasi dalam melaksanakan tugasnya, rsud provinsi kepulauan riau tanjung uban mempunyai unit pelayanan instalasi unitkepala rumah sakit melalui kepala bidang pelayanan medik. pelayanan instalasi rsud provinsi kepulauan riau tanjung uban, meliputwat intensif: instalasi farmasi: instalasi gizi: instalasi rehabilitasi medik, instalasi laboraturium: instalasi radiologi: instalasi pemasaran, instalasi binatu, instalasi sarana dan prasarana: instalasi elektromedik. pengaturan lebih lanjut mengenai instalasi, akan ditetapkan kemudian dengan keputusan gubernur sesuai dengan peraturan mengundang undangan. komite medik dalam melaksanakan tugasnya, direktur dibantu oleh komite medik gunak terdiri atas sekelompok tenaga medikkk akan ditetapkan kemudian dengan keputusan gubernur sesuai dengan peraturan perundang undangan. kantor penghubung paragraf kedudukan, tugas dan fungsi kantor penghubung merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang berkedudukan jakarta yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur secara teknis administratif melalui sekretaris daerah: kantor penghubung dipimpin oleh seorang kepala kantor yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. kantor penghubungvinsi dengan instansi pemerintah lembaga lembaga jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan aset pemerintah provinsi kepulauan riaukantor penghubung mempunyai fungsi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan: penyusunan program dan pengendalian bidang hubungan antar lembaga, protokoler serta promosi dan informasi: penghubung antara pemerintah provinsi dengan instansi pemerintah lembaga lembaga lainnya jakarta dan daerah lainnya: pelayanan terhadap kepentingan pemerintah provinsi jakarta dan daerah lainnya, pembinaan masyarakat, mahasiswa provinsi kepulauan riau jakarta dan daerah lainnya: pengelolaan aset pemerintah provinsi kepulauan riau jakarta dan daerah lainnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset pemerintah provinsi kepulauan riau jakarta dan daerah lainnya: pengelolaan anjungan provinsi kepulauan riauvinsi, kabupaten kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan gubernur,vinsi kepulauan riaupelaksanaan tugas lain bidang hubungan antar lembaga, protokoler, promosi dan informasi yang diserahkan oleh gubernur. paragraf susunan organisasi kantor penghubung, terdiri dari sub bagian tata usaha: seksi hubungan antar lembaga, seksi humas dan promosi: seksi protokol:, merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang undangan: satuan polisi pamong praja, dipimpin oleh seorang kepala satugubernur, keputusan gubernur dan produk hukum daerah lainnyagubernur, keputusan gubernur dan produk hukum, peraturan gubernur, keputusan gubernur dan produk hukum daerah lainnya, keputusan gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat kepolisian negara,atau produk hukum daerah lainnya, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh gubernur. bagian keduaatau produk hukum daerah lainnya: melakukan tindakan represif non yusticdproduk hukum daerah lainnyanyagubernur, keputusan gubernur dan produk hukum daerah lainnya. sebagian anggota polisi pamong praja ditetapkan menjadi ppn sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian ketiga susunan organisasi satuan polisi pamong praja, terdiri atas sekretariat: bidang penegakan peraturan daerah: bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: bidang sumber daya aparatur, bidang perlindungan masyarakat, kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi satuan polisi pamong pra:daerah, terdiri dari: seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan: seksi penyelidikan dan penyidikan: bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terdiri dari: seksi operasional dan pengendalian: seksi kerjasama, bidang sumber daya aparatur, terdiri dari: seksi pelatihan dasar, seksi teknis fungsional: bidang perlindungan masyarakat, terdiri dari seksi satuan lintas: seksi bina potensi masyarakat. bab vii lembaga lain bagian kesatu kedudukan dan susunan organisasi lembaga lainlain provinsi kepulauan riau terdiri dari badan pengelola perbatasan provinsi: badan ketahanan pangan: sekretariat kpid: sekretariat kopi. bagan struktur organisasi dan tata kerja lembaga laiatu badan pengelola perbatasan prodi nsi paragraf kedudukan, tugas dan fungsi badan daerah pengelola perbatasan adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang pengelola perbatasan daerah: badan daerah pengelola perbataspengelola perbatasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelola perbatasdaerah pengelola perbatasan perbatasan pemerintah provinsi kepulauan riau, cc. pembinaan pelaksanaan pengelola perbatasan: pengumpulan data dan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelola perbatasan: penyiapan data dan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelola perbatasan, potensi kawasan dan infrastruktur kawasan: pelaksanaan evaluasi pengelola perbatasan provinsi kepulauan riau, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelola perbatasan: penyusunan laporan pengelola perbatasan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola perbatasan: penyusunan kebijakan dan pedoman pengelola perbatasan: pelaksanaan tugas lain bidang pengelola perbatasan yang diserahkan oleh gubernur. paragraf susunan organisasi badan daerah pengelola perbatasan, terdiri atas: sekretariat, bidang pengelolaan batas negara: bidang pengelolaan potensi kawasan: bidang pengelolaan infrastruktur kawasanbatas negara, terdiri dari sub bidang pengelolaan batas, sub bidang pengelolaan lintas batas, bidang pengelolaan potensi kawasan, terdiri dari sub bidang potensi kawasan perbatasan: sub bidang penataan ruang kawasan perbatasan: bidang pengelolaan infrastruktur kawasan, terdiri dari sub bidang infrastruktur sosial dan ekonomi: sub bidang infrastruktur pemerintahan. bagian kedua badan ketahanan pangan paragraf kedudukan, tugas dan fungsi badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian provinsidan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian provinsidistribusi dan harga pangan, serta pengendalian aksesonsumsi dan penganekaragamkelembagaan pertanian,penyuluhan pertanian: penyusunan kebijakan dan pedoman ketahanan pangan: pelaksanaan tugas lain bidang ketahanan pangan yang diserahkan oleh gubernur. paragraf susunan organisasi badan ketahanan pangan, terdiri dari, bidang kelembagaan dan penyuluhan pertanian. kelompok jabatan fungsional sekretariat terdiri dari sub bagian perencanaan dan evaluasi: sub bagian umum dan kepegawaian: sub bagian keuangan. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan sub bidang ketersediaan dan cadangan pangan: sub bidang kerawanan pangan. bidang distribusi dan harga pangan sub bidang distribusi pangan: sub bidang harga pangan. bidang konsumsi dan keamanan pangan sub bidang konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan: sub bidang mutu dan keamanan pangan. bidang kelembagaan dan penyuluhan pertanian sub bidang kelembagaan pertanian: sub bidang penyuluhan pertanian. bagian ketiga sekretaris komi penyu aran indonesia daerah paragraf kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat kpi daerah merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif terhadap anggota komisi penyiaran indonesia daerah. sekretariat kpi daerah dipimpin oleh sekretaris komisi penyiaran indonesia daerah. sekretaris kpi daerah secara fungsional bertanggung jawab kepada kpipada menyelenggarakan fungsi penyusunan program sekretariat kpi daerah fasilitasi penyiapan program kpi daerah cc. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kpi daerah daerah. paragraf susunan organisasi sekretariat kpi daerah, terdiri dari sub bagian tata usaha, sub bagian hukum dan perizinan: sub bagian perencanaan dan kelembagaan: sub bagian komunikasi dan teknologi. bagian keempat sekretaris kopi paragraf kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat kopi merupakan bagian dari perangkat daerah secara teknis administratif berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. sekretariat kopi dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. kepala sekretariat kopi secara fungsional bertanggung jawab ketuapi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi. sekretariat kopi sebagaimana dimaksud padabidang olah raga, seni, budaya, mental dan rohani: penyelenggaraan kegiatan usaha dan batuan sosialekretariat kopi, terdiri dari bagian umum dan keuangan: bagian olah raga, seni, budaya, mental dan rohani: bagian usaha dan bantuan sosial. bagian umum dan keuangan, terdiri dari: subbab umum dan keuangan: subbab kerjasama. bagian olah raga, seni, budaya, mental dan rohani, terdiri dari: subbagian olah raga, seni dan budaya, subbagian mental dan rohani. bagian usaha dan bantuan sosial, terdiri dari: subbagian usaha dan kesejahteraan: subbagian bantuan hukum dan sosial. bab vii:eseloneri ng, pengangkatan dan pemberhentian bagian kesatu eselonering inspektur, kepala badan dan kepala satuan polisi pamong praja adalah jabatan eselon ii.a: direktur rsud provinsi kepulauan riau tanjungpinang, kepala sekretaris kopi, adalah jabatan eselon ii.b: kepala sekretariat kpi daerah, direktur rsud provinsi kepulauan riau tanjung uban, wakil direktur rsud provinsi kepulauan riau tanjungpinang, kepala balai, kepala kantor, sekretaris badan, sekretaris inspektorat, kepala bidang, inspektur pembantu dan kepala upt adalah jabatan eselon il.a: sekretaris, kepala bidang dan kepala bagian adalah jabatan eselon iii.a: kepala bagian dan kepala bidang dilingkungan rsud tanjungpinang dan rsud tanjung uban adalah jabatan eselon iii.b: kepala sub bagian, kepala seksi, seksi pengawas dan kepala sub bidang adalah jabatan eselon iv.a: bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian kepala badinspekturatuan polisi pamong prajadirektur rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan riaupengelola perbatasan provinsketahanan pangaoppikantorlagian, kepala bidang, inspektur pembantu bidang, sekretaris badan dan sekretaris inspektorat, kepala sub bidang, seksi pengawas dan kelompok jabatan fungsional: bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya inspektur, kepala badan, kepala satuan, direktur, sekretaris kopi, sekretaris kpid, kepala balai dan kepala kantorinspektorat, badan, rsud provinsi kepulauan riau, sekretariat kopi, sekretariat kpid, kantor, balai, satuan polisi pamong praja, dilakukan secara terpisah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah:ii ketentuan lai n lain rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas unit kerja organisasi inspektorat, badan, rsud provinsi kepulauan riau, sekretariat kopi, sekretariat kpi kantor, balai dan satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan gubernur,ii dan peraturan daerah nomor tahun susunan organisasi dan tata kerja badan narkotika provinsi, sekretariat komisi penyiaran indonesia daerah kpid) dan sekretariat kopi,dto sha anthro lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun nomor |
hem asalyang berbunyi "yang berbunyi unit layanan pengadaan wajib dibentuk paling lambat padlayanan pengadalayanan pengadaanegai unsur penyelenggara pemerintahepulauan riau selaku pengguna anggaran pengguna barang. kepala badan layanan pengadaan adalah kepala badan layanan pengadaan provinsi kepulauan riadiangkat oleh pa, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang japengadaan yang selanjutnya disebut bberfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintkelompok kerja selanjutnya disebut pokja adalah tim kerja yang terdiri dari pegawai negeri sipil yang bersertifikat ahli pengadaan barang jasa, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang (tiga) orang dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang jasa dalam b melalui bab pembentukan perangkat daerah dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja badan layanan pengadaan pemerintah provinsi kepulauan riau. bab iii kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan ruang lingkup blp merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi bidang pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan. blp dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah gubernur dan bertanggungjawab kepada gubernur secara teknis administratif melalui sekretaris daerah. fungsi blp adalah sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang jasa pemerintah provinsi kepulauan riau. blp mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang jasa dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada blp mempunyai tugasngadaan pemerintah provinsi kepulauan riaupk, il. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang jasa lingkungan blpystem informasi managemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data dan survey harga, daftar kebutuhan barang jasa dan daftar hitam penyedia barang jasa: dan pelaksanaan tugas lain dibidang pengadaan barang jasa yng diserahkan oleh gubernur. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bikenakan sanksi. ruang lingkup pelaksanaan tugas blp meliputi pengadaan barang jasa melalui penyedia barang jasa. pengadaan barang jasa perundang undangan. bab susunan organisasi bagian kesatu perangkat organisasi badan layanan pengadaan, terdiri dari: kepala: sekretariat, pokja, dan kelompok jabatan fungsional. sekretariat, terdiri dari sub bagian administrasi dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumen, dan sub bagian umum dan keuangan. pokja, terdiri dari anggota anggota pokja yang dikelompokkan berdasarkan kebutuhan pekerjaan, jumlah dan anggota pokja ditetapkan oleh kepala badan layanan pengadaan. jabatan fungsional. bagan struktur organisasi badanerangkat organisasi kepala blp mempunyai tugas yaitu memimpin dan dikoordinasikan seluruh kegiatan blp, menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang jasa blp: cc. menyusun program kerja dan anggaran blp, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang jasa bblp:blp kepada gubernur, dan mengusulkan staf pendukung blp sesuai dengan kebutuhan. kepala blp sebagaimana dimaksud pada dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota pokja blp. sekretariat mempunyai tugas yaituboleh pokjas sebagaimana dimaksud dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota pokja. pokja sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas, yaitubblp: membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang jasa kepada kepala blp: memberikan data dan informasi kepada kepala bbhuruf tidak bisa diganggu gugat oleh kepala blp. anggota pokja blp dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan diluar blp. bablebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan gubernur. bab eselonering, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian bagian pertama eselonering kepala blp adalah jabatan eselon ii.a, sekretaris adalah jabatan eselon iii.a: dan kepala sub bagian adalah jabatan eselon iv.a bagian kedua persyaratan kepala dan sekretaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah, dan syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. pokja harus, memiliki integritas moral, disiplin,dan. bagian ketiga pengangkatan dan pemberhentian kepala blpsekretarilayanan pengadaanviii ketentuan lain lain rincian standar operasional prosedur badan layanan pengadaaralihan kelompok kerja badan layanan pengadaan akan dipilih oleh tim yang dibentuk oleh gubernur berdasarkan ketentuan dan perundang undangan. dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang badan layanan pengadaandalam hal terjadi perubahan peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang jasa pemerintah, maka ketentuan dan wajib mengacu kepada peraturan perundang undangan tersebujulumum provinsi kepulauan riau sebagai provinsi yang baru berusia tahun, dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian diatas rata rata pertumbuhan perekonomian nasional, kebutuhan belanja barang jasa yang cendrung meningkat, membutuhkan suatu lembaga yang menangani urusan pengadaan barang jasa pemerintah. agar proses pengadaan barang jasa dapat dilakukan secara professional, fokus, mandiri dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip prinsip dan etika pengadaan, maka manfaat ekonomi yang dapat diraih diantaranya adalah menurunnya tingkat kebocoran akibat kkn, kekurangcermatan perencanaan yang menyebabkan tingginya tingkat inefisiensi. dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang undanganberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembentukan badan layanan pengadaan provinsi kepulauan riau merupakan kebutuhan yang segera untuk direalisasikan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan khususnya dibidang pengadaan barang jasa pemerintlampiran peraturan daerah provinsi kepulauan riau nomor tahun tanggal juli bagan struktur organisasi badan layanan pengadaan subbab adm dan subbab subbab umum no l uod kepegawaian perencanaan, dan keuangan evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumen ia aaa gubernur kepulauan riau, dto muhammad sani |
daa nani kan walikota kendari provinsi sulawesi tenggara peraturan walikota kendari(l|gar dana alokasi umum tambahan dilaksanaktetapkan rincian jumlah dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan pada setiapadepengalokasian peraturan walikota ini mengatur tentang jumlah pengalokasian dau tambahan bantuan pendanaan pada setiap kelurahan. jumlah dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang dialokasikan dalam apbd kota kendari tahun anggaran sebesar rp. , (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah). alokasi anggaran yang bersumber dari dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan, tidak termasuk kelurahan wundumbatu. rincian alokasi dau tambahan bantuan pendanaan pada setiap kelurahan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dau tambahan bantuab iiidan penyaluran dau tambaha koordinasi ini: walikota kendari, ass umum jajak kap diundangkan kendari padatanggal ta. saras daerah kota kendari ekr dany lan. nes. bahwa umar nya berita daerah kota kendari tahun nomor lampiran keputusan walikota kendari nomor tahun tanggal . penetapan dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan tahun anggaran organisasi kelurahan pandai b19. (kelurahan gunung jati seh tar kelurahan kampung salo (kelurahan mangan dua isosoooooel cesisovotol 4g, r00000 (kelurahan kendari candi beisisocodool si. a00 kelurahan kesailampe stesimoou o0| 3ar.aro.c0000 kelurahan mata st1319. kelurahan puritan .dol kelurahan jati mekar a19. ,ool kelurahan kemarau kelurahan watu watu kelurahan sipuu kelurahan punggaloba non, kelurahan benua benua kelurahan sadohoa pena dena t815. moms 0gp kelurahan sana gg. ara kelurahan lahundape kelurahan madonna kelurahan keramba (kelurahan alabama galeri.cono0 (kelurahan anggilowu kelurahan wawombalata a19. kelurahan habibie amaradooool toko0co0tool asi kelurahan puuwatu a71a1g.c0on,o0|l kelurahan beli dalam set 81o. seraraoo0o0 kelurahan watulondo .00n00| kelurahan punggolaka kelurahan tobuuha kelurahan lalodati lara.co0.co kelurahan nadia kelurahan benda ren oco.oo0,co| 12rar0000o0l kelurahan anaiwoi aar819. 3gz. kelurahan pondambea secara0000 kelurahan wowawangsu sisooooe| arg. .co (kelurahan wua wua kelurahan bonggoeya nama urusan, bidang, unit dau tambahan kode organisasi sub unit jumlah ono paper kelurahan mataiwai kelurahan atawa! aaa doa kelurahan baruga bb1. seng0.0o0.o0 kelurahan leo lepa lari.co0.oo kelurahan watubangga (iii kelurahan wundudopi 3e4l81 scoop| go0oo.ooo.oo ace kelurahan kamu kelurahan paralel .b00. so0.0o00, kanon.oo kehwaban momoa a19. kelurahan lalalara b13, abe. kelurahan anduonohu san hinonooe kelurahan anggota alasan kelurahan rahandouna ser gaon000 sad itebrrahan matamu latacoooo s00 ugo, fisiurakan abe kelurahan lapau a00 kelurahan pudar s7l. b81319. kelurahan tali s6sslooodoo| sc00.o00oo0 sen kelurahan benua nira kelurahan popasia 33o.s59.00o.0o0 nano log kelurahan anggalomelai kelurahan namo kelurahan tobimsita kelurahan petuah kelurahan bungkutoko saru kelurahan samulo 3a1 ioc0o00o| ea kelurahan todo sa1a19. nggu maa anesrsoooool ton rat loose) tnaseane kendari, (g man para koordinasi walikota kendari not instalasi unit kerja para cc. pai ummu ka eka kapal how it bolkaraan k a |
verbal dikerjakan oleh dinas dikbud diterima penerimaan bagian hukum suratdinas dikbud surat dikirim oleh dinas dikbud diedarkan oleh dinas dikbudkota bima, os. no, jabatan para tanggal sekretaris daerah kota bima asisten pemerintahan dan kesejahteraan sosial setda kota bima han kepala dinas dikbud kota bima kabar, hukum setda kota bima gi &i &i mdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bimpengelolaan dan pelaporan penggunaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan dilakukan celah satuan pendidikan dan pemerintah daerah: bahwa dalam rangka memberi acuan dalam penggunaan dana bop sebagaimana dimaksud dalam huruf dipandang perlu diatur mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan pada pemerintah kota bima tahun anggarap kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis:: j ', dan dana bop kesetaraan atau program perpajakan dana bop paud dan dana bop kesetaraan yang diselenggarakan lembaga luar dinas dan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan: melakukan penyelewengan penggunaan dana bup paud dan dana bop kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan atau oo, menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik satuan pendidikan vpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan, pemerintah daerah membentuk tim bop paud dan dana bop kesetaraan daerah sesuai dengan kewenangannya. tin bop paud dancc. pelaksana. tim bop paud dan bop kesetaraan daerah sebagaimana dimaksud pada dan bertugas mengoordinasikan satuan paud dpaud dan dana bop kesetaraan, melakukan pemantauan pelaksanaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan, melakukan verifikasi dan validasi ras penerima dana bop paud dan dana bop kesetaraan: j'membuat laporan penggunaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan, melakukan monitoring pelaksanaan program dana bop paud dan dan bop dana kesetaraan. pembiayaan pelaksanaan tugas tim bop paud dan bop kesetaraan daerah sebagaimana dimaksud pada bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. dalam melakukan pengelolaan dana bop paud dan dana kesetaraan tim bop paud dan bop kesetaraan daerah dilarang: melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada satuan pendidikan: melakukan pemaksaan pembelian barang dan atau jasa dalam pemanfaatan dana bop paud dan dana bop kesetaraan,paud dan dana bop kesetaraanpaud dan dana bop kesetaraan, danfatau menghambat proses pencairan dan penggunaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan. tim bop paud danpemerintah daerah melakukan pelaporanil) satuan pendidikan melaporkan pengelolaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan kepada: dinas, dan kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui sistem aplikasi hh pengelolaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan. pelaporan pengelolaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud pada (l)cc. pengumpulan dokumen lain yang diperlukan dalam pelaporan. bab pembinaan, , edukasi, pelatihan, dan bimbingan teknis. fasal walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan sesuai dengan kewenangannya. bab ketentuan lain laindiselenggarakan oleh masyarakatviii ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, bagi peserta didik yang berusia lebih dari (dua puluh satu) tahun padasebagaimana dimaksud dalam untuk tahun anggaran yang diterima satuan! walikota bima, muhammad lutfi diundangkan kota bima pada tanggal apipelaksanaan komponen penggunsatuan pendidikan dalam merencanakan penggunaan dana bop paud dpaud dan dana bop kesetaraan sebagai berikut. penggunaan dana bop paud tabel komponen keterangan pelaksanaan kegiatan untuk pelaksanaan misalnya: pembelajaran dan pembelajaran dan pasir kinetik, bola bermain bermain yang dunia untuk tema alam apabila bahan atau semesta, peralatan tersebut kartu gambar binatang, tidak ada maka puzzle binatang untuk kegiatan tema binatang: pembelajaran dan pakaian adat, alat bermain pada tema musik tradisional tertentu tidak dapat untuk tema budaya, dilaksanakan. ava komponen keterangan peralatan masak, replika makanan untuk tema makanan, dan atau peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain. pelaksanaan kegiatan untuk mendukung misalnya: pendukung pelaksanaan penyediaan makanan pembelajaran dan pembelajaran dan sehat apabila peserta bermain bermain yang didik pada satuan apabila tidak pendidikan dipenuhi maka memerlukan makanan pembelajaran dan sehat: bermain tetap dapat penyediaan alat alat dilaksanakan, dan deteksi dini tumbuh apabila dipenuhi kembang untuk maka dapat mengukur tumbuh mendukung kembang peserta didik pelaksanaan satuan pendidikan: pembelajaran dan cc. pelaksanaan kegiatan bermain secara lebih pertemuan antara efektif, orang tua dan wali peserta didik atau kegiatan parenting, pembayaran honorarium pendidik: dan atau penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif. pemenuhan untuk kebutuhan misalnya: administrasi satuan satuan pendidikan |a. penyediaan alat alat pendidikan dalam memberikan administrasi satuan layanan pendidikan pendidikan, kepada peserta penyediaan obat didik dan pendidik. obatan, peralatan kebersihanatau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik, baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi: cc. penyediaan bahan atau peralatan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana, pembiayaan langganan daya dan atau jasa listrik, telepon, internet dan air: dan atau (penyediaan bahan atau peralatan lainnya yang dibutuhkan satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. penggunaan dana bop kesetaraan tabel pen komponen keterangan pelaksanaan untuk: misalnya: kegiatan penyediaan pengadaan dan operasional atau pemeliharaan alat pembelajaran pemeliharaan pembelajaran: bahan pengadaan dan pembelajaran pemeliharaan alat peraga peserta didik: pendidikan: penyediaan pengadaan modul buku: ataudalam proses program pembelajaran: pembelajaran, pelaksanaan dan atau evaluasi pembelajaran: kegiatan dan atau penyusunan penyediaan dan atau rencana dan pelaksanaan kegiatan evaluasi lainnnya dalam pembelajaran. operasional kegiatan pembelajaran. komponen keterangan pelaksanaan untuk misalnya: kegiatan melaksanakan pelaksanaan pendukung kegiatan yang kegiatan pembelajaran pembelajaran mendukung luar kelas: pelaksanaan pembentukan saka pembelajaran oleh widyabudaya bakti, peserta didik dan pelaksanaan pelaksanaan peningkatan kompetensi pembelajaran oleh pendidik: pendidik. pembayaran honorarium pendidik: dan atau penyediaan dan atau pelaksanaan kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. pemenuhan untuk kebutuhan misalnya: administrasi satuan pelaksanaan sosialisasi satuan pendidikan dalam dan publikasi, pendidikan memberikan penyusunan laporan layanan satuan pendidikan: pendidikanil. (: dan atau g . pembiayaan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan administrasi satuan pendidikan. ke. kebutuhan satuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan komponen penggunaan dana bop paud atau dana bop kesetaraan, dapat dibiayai melalui dana bop paud atau dana bop kesetaraan. dalam hal kebutuhan satuan pendidikan tidak sesuai atau luar dari komponen penggunaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan, maka pembiayaannya tidak dapat dilakukan melalui dana bop paud dan dana bop kesetaraan. dalam hal alokasi besaran dana bop paud d, maka pembiayaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan mengutamakan kebutuhan prioritas satuan pendidikan. lwaukota bima, muhammad lutfmatuan pendidikanggaran pendapatan dan belanja daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bima. pengelolaan dana bop paud db.j:fasal taman kanak kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak: dan bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.dil satuan pendidikan:paud sebagaimana dimaksud dalam dan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala dinas untuk setiap tahap penyaluran. penetapan penerima dana bop paud dan dana bup kesetaraan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan data pada dapodik tanggal maret untuk tahap penyaluran dan tanggal september untuk tahap penyaluran ii. tahap penyaluran dan penyaluril)memiliki nisn vang terdata pada dapodik. satuan biaya dana bop paud sebagaimana dimaksud pada pada (ll sebesar rp. (enam ratus ribu rupiah| setiap peserta endif setiap tahun.jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada merupakan jumlah peserta didik yang berusia (tujuh) tahun sampai dengan usia dua puluh satu) tahun pada tanggal juli pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan, satuan biaya dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud pada sebesar: (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap peserta didik pada program paket (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap peserta didik pada program paket dan rp. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap peserta didik pada program paket besaran satuan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud pada merupakan besaran untuk setiap tahun anggaran. ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. jumlah peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara paud sebagaimana dimaksud dalam danan disalurkan kepada satuan pendidikan penerimabab komponen penggunaan dana il), pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain, dan atau pemenuhan administrasi satuan pendidikan. komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pembiayaan untuk penyediaan: bahan pembelajaran, dan bahan alat permainan edukatif. komponen pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan: pembelajaran dan bermainray satuan pendidikan penyelenggara paud menentukan komponen penggunaan dana bop paudil) ditetapkan dalam ras berdasarkan prioritas kebutuhan pembiaya: pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran, dan atau: penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran peserta didik:ul)paud dan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam dan sertya fasal penggunaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan untuk pengadaan barang danfperaturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang mengatur mengenai pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikpaud dan dana bop kesetaraan dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerahpaud dan dana bop kesetaraan, kepala satuan pendidikan bertugas,aud dan dana bop pendidikan kesetaraan, kepala satuan pendidikan dilarang melakukan transfer dana bop paud dan dana bop kesetaraan rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan: membanggakan untuk kepentingan pribadi, meminjamkan kepada pihak lain: membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana bop paud dan uta |
(la s7hibah barang milik daerah kepada kementerian agama kota probolinggo berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah nomor nph.brg tanggal oktober dan berita acara serah terima nomor bast.bmd tanggal oktoaujenis barang kode barang spesifikasi teknis tahun jumlah harga perolehan peruntukan hibah perolehan nga pena walikota probolinggo, ttd, hadi zainal abidin |
dak baik arsydengan spot adalah surat yang digunakan oleh pemerintah daerah kota padangsidimputif. bab surat pemberitahuan objek pajak bagian kesatu penyampaian surat pemberitahuan objek pajak pendataan objek pbb dilakukan dengan menggunakan pop pop pbb p2. dppkad menyampaikan pop pop pbb kepada subjek pajak. dalam melakukan penyampaian pop pop sebagaimana dimaksud pada dppkad dapat dibantu petugas kecamatan, kelurahan desa, dan atau kepala lingkungan kepala dusun, lurah kepala desa, dan atau kepala lingkungan kepala dusun. bagan alur penyampaian pop pop pbbembalian pop pop pop pbb sebagaimana dimaksud dalam dikembalikan kepada kelurahan, selambat lambatnya (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pop pop pbb oleh subjek pajak. kelurahan sebagaimana dimaksud pada membuat laporan pengembalian pop pop pbb p2. laporan pengembalian pop pop pbb sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala dppkad dan temuannya disampaikan kepada kecamatan. kepala dppkad tidak dapat mengeluarkan spot dalam hal: pop. spot bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. penerbitan spot dilakukan oleh kepala dppkad. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan petunjuk pengisian spot diatur oleh kepala dppkad. penerbitan spot dilakukan secara: massal, atau individual. penerbitan spot secara massal sebagaimana dimaksudkan huruf dilaksanakan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak. penerbitan spot secara individual sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan atas permohonan wajib pajak. spot secara individual sebagaimana dimaksud berbentuk: salinan spot, spot objek pajak baru, spot mutasi, atau spot pembetulan. bagian kedua penerbitanapat diterbitkan dengan adanya: perubahan alam, perubahan peruntukan objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau cc. perubahan administrasi pemerintahan. spot objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada diterbitkan apabila belum terdaftar pada basis data database) pajak dppkad. spot sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak atau paling lama (lima) tahun terakhir sejak pendaftarankeliruan tulis, kekeliruan hitung, dan atau kesalahppkadppkad: spot ganda, objek pajak tidak ada dan atau hilangnya objek pajak, objek pajak subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum dibatalkan dengan putusan pengadilanppkadindividual dilakukan dengan tanda tangan basah atau cetakan tanda tangan. bagian keenam penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang berdasarkan pop pop pbb sebagaimana dimaksud dalam kepala dppkad menerbitkan spot pbb p2. penyampaian spot pbb dilakukan oleh dppkad. dalam melakukan penyampaian spot pbb sebagaimana dimaksud pada dppkad dapat dibantu petugas kecamatan, kelurahan desa, atau kepala lingkungan kepala dusun sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran pbb p2. jangka waktu penyampaian spot pbb adalah (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya spot pbb dari dppkad kepada petugas kecamatan, petugas kelurahan desa, atau kepala lingkungan kepala dusun. bagan alur penyampaian spot pbbujuh p2desappkad oleh kecamatadari: lembar (satu) untuk dppkad, lembar (dua) untuk kecamatan, dan lembar (tiga) untuk kelurahan desa. bab tanggal jatuh tempo pembayaran jangka waktu pelunasan pbb adalah (enam) bulan sejak tanggal penetapan yang tertuang dalam spot pbb oleh wajib pajak. bab pelaporan kelurahan desa menyampaikan laporan hasil penyampaian spot pbb kepada kecamatan. kecamatan membuat laporan spot pbb yang telah disampaikan dan yang tidak tersampaikan kepada dppkad. bab prosedur penerbitan spot secara individual, surat keterangan nop dan pembatalan ketetapan spot pbb bagian kesatu prosedur wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan spot pbb secara individual, surat keterangan nop, dan pembatalan ketetapan spot pbb secara tertulis kepada walikota melalui kepala dppkad dengan mengisi formulir yang telah disediakan. dppkadppkadikecualikan terhadap ketentuan dppkad harus melakukan peninjauan lokasi dalam rangka pemeriksaan atas permohonan penerbitan spot objek pajak baru dan pembatalan ketetapan spot pbb sebagaimana dimaksud pada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kepala dppkad untuk mengabulkan atau menolak permohonan.pbbbb p2:pbb p2. dalam hal permohonan ditolak, pemohon diberikan kesempatan mengajukan keberatan atas penolakan paling lama (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat penolakan. jawaban atas keberatan pemohon diberikan paling lama (empat belas) hari kalendekeputusan kepala dppkadpbb atau surat keterangan nop. dalam hal keputusan kepala dppkad mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf digunakan sebagai dasar: pembenahan pemutakhiran basis data pajak, dan penerbitan spot pbb secara individual. dalam hal keputusan kepala dppkad mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan sebagai dasar: pembenahan pemutakhiran basis data pajak, dan pembatalan spot pbb p2. bagian kedua persyaratanpbb secara individual: salinan spot pbb p2: fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah dari pemohon, surat kuasa bagi yang mengatakan, fotokopi spot pbb tahun sebelumnya, surat pernyataan spot pbb rusak atau hilang dari wajib pajak, dan lunas pembayaran pajak (tiga) tahun terakhir. spot pbb objek pajak barukelurahan desa, fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah, denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung, surat pengantar dari lurah setempat, dan surat keterangan dari pihak yang berwenang mengenai alasan penyebab pendaftaran objek pajak baru jika diperlukan. spot pbb mutasi objek subjek pajakfotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau hak atas tanah: dan denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung. spot pbb pembetulandan fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah. surat keterangan nop: fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, surat kuasa bagi yang mengatakan, fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah, fotokopi spot pbb tahun sebelumnya, dan tunas pajak (tiga) tahun terakhir. pembatalan ketetapan spot pbb p2: fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, surat kuasa bagi yang mengatakan, asli spot pbb tahun berkenaan, dan surat pengantar dari lurah kepala desahar san dengan aslinya padangsidimpuan, kemang ian hukum, eta kom) ttd. sana marzuki zulfeddi tas berita daerah kota padangsidimpuanjelaskan bahwanamun sampai dengan desember saat ini, masih belum ditetapkan kebijakan untuk melakukan pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil yang akan menduduki jabatbeberapa ketentuan dalamubah sehingga berbunyi sebagai berikutbagian,berdasarkan peraturan walikota tentang sistem kebijakan akuntansi pemerintah kota probolinggo, beberapa ketentuan dalam peraturan walikota probolinggo nomor tahun tentang pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan,berita daerah kota probolinggo tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan dalam angka diubah, angka angka dan angka dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut skpd pbb perkotaan tersebut dikurangkan dari saldo piutang pajak pbb perkotaan untuk kemudian diganti dengan besaran nilai nominal yang tercantum dalam std pbb perkotaan. terdapat penerbitan skpd pbb perkotaan yang menentukan atau mencantumkan jumlah pokok pbb perkotaan, jumlah kekurangan pembayaran pokok pbb perkotaan, besarnya sanksi administratif denda, dan jumlah pbb perkotaan yang masih harus dibayar. atas penerbitan skpd pbb perkotaan tersebut, umur piutang pbb perkotaan tetap dihitung dari tanggal spot pbb perkotaan. tata cara pemungutan, penetapan nilai nominal pbb perkotaan, penetapan jatuh tempo pembayaran, pengenaan denda atau sanksi administratif, pengurangan pbbperkotaan baik yang merupakan piutang pbb perkotaan ex. pelimpahan maupun piutang pbb perkotaanerkotaan. perhitungan umur piutang pbb perkotaan ex.perkotaan ex.perkotaan ex.wpj. kp. tanggal januari beserta laporannya. agar terdapat kepastian atas umur piutang pbb perkotaan pelimpahan, maka berdasarkan kelompok piutang pbb perkotaan per tahun sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima surat keputusan menteri keuangan nomor: ba37 wpj. kp. tanggal januari ditetapkan umur piutang pbb perkotaan, perhitungan kedaluwarsa piutang pbb perkotaan, dan kategori piutang pbb perkotaan, seperti yang tercantum dalam daftar bawah ini: rincian piutang pbb yang per kedaluwarsa tagih piutang piutang tunggakan rp) ") (taman 2o0n jasosssto or or kedatuaraa ketatvaraa tahun asrosasao foro1 kedatuaraa kadaluarsa tahun eogassano foto1 edatuarsa kedatvarsa o|akun2o0o esigaoran fororaora peta | kodatnarsa prana2oto ras7soda1s motor2o1s (tum |etahun tunggakan dihitung tahun) sampai dengan tahun (per tanggal batas cut pelimpahan piutang pbb perkotaan tanggal akhir tahun berkenaan dengan tahun penyusunan berkali ini hal hal yang dapat menangguhkan dan atau membatalkan menunda masa kedaluwarsa, masa penagihan piutang pbb perkotaan ex.perkotaanperkotaan dari kementerian keuangan republik indonesia kepada pemerintah kota adalah tanggal janu ba wpj. kp.perkotaan adalah terhitung sejak tanggal penetapan piutang pbb perkotaan atau sesuai dengan tanggal penerbitan spot pbb perkotaan, kedaluwarsa masa penagihan piutang pbb perkotaanperkotaan diterbitkan. bab iii pemutakhiran dan validasi data piutang pbb perkotaan pengelolaan terhadap piutang pbb perkotaan yang belum kedaluwarsa masa baginya per januari adalah sebagai berikut dilakukan pemutakhiran data piutang dengan melaksanakan validasi data piutang pbb perkotaan baik secara administratif maupun kesesuaian data wajib pajak dan objek pajak (asas keberadaan), pelaksanaan pemutakhiran data validasi data piutang pbb perkotaan dilaksanakan oleh bppkad cg. bidang pbb dan bpt, pelaksanaan pemutakhiran data validasi data piutang pbb perkotaan dapat dilakukan secara swakelola dengan membentuk tim validasi piutang pbb perkotaan dan atau menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan bidang keahliannya. walikota probolinggo, ttd, mukminprobolingkotaan adalah piutang yang timbul atas pendapatan pbb perkotaanperkotaan yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pbb perkotaan, pemotong pbb perkotaan, dan pemungut pbb perkotaerkotaanperkotaan, yang selanjutnya disingkat std pbb perkotaerkotaan, skpd pbb perkotaan, std pbb perkotaanspot pbb perkotaan, skpd pbb perkotaan. dihapus. dihapus. dihapus. ketentuan dalam huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab tujuan tujuan daripada penyusunan peraturan walikota ini, adalah menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan menetapkan ketentuan atas pengelolaan piutang pbb perkotaan ex. pelimpahan maupun setelah pelimpahan, menjelaskan kewajiban pemerintah kota terkaiterkotaan: dan cc. mengatur pelaksanaan, penghapusan piutang pbb perkotaan dengan penjelasan mekanisme, persyaratan, dan dokumentasi pendukung yang dipersyaratkan. ketentuan dalam huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut bab iii ruang lingkup ruang lingkup daripada peraturan walikota ini, adalah pengelolaan atas piutang pbb perkotaan ex. pelimpahan, pengelolaan atas piutang pbb perkotaan setelah sepenuhnya dikelola dan menjadi hak dan bagian dari pendapatan asli daerah kota, dihapus, ketatausahaan piutang pbb perkotaan dan biaya administrasi denda bunga atas keterlambatan pembayaran, dan prosedur pemutakhiran validasi dan penghapusan piutang pbb perkotaan. ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan walikota dapat menghapuskan piutang pbb perkotaanpermohonan kepala bppkad. permohonan penghapusan piutang pbb perkotaanbb perkotaan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada adalah spot pbb perkotaan: skpd pbb perkotaan, std pbb perkotaan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding pbb perkotaan, yang menyebabkan jumlah pbb perkotaan yang harus dibayar bertambah, dan kesalahan administrasi. piutang pbb perkotaan wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan pbb perkotaan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena wajib pajak dan atau penanggung pbb perkotaanperkotaanperkota konfirmasi. piutang pbb perkotaannyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak badan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan, wajib pajak dan atau penanggung pbb perkotaan tidak memiliki harta kekayaan lagi, penagihan pbb perkotaanketentuan dalam diubah,bppkadperkotaan yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pbb perkotaan yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bppkad menyusun daftar usulan penghapusan piutang pbb berdasarkan dokumen hasil penelitian konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam kepala bppkad menyampaikan daftar usulan permohonan penghapusan piutang pbb yang telah diteliti kepada walikota. ketentuan dalam lampiran diubah, sebagaimana2018 ketatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan bab pengakuan piutang dasar pengakuan piutang pbb perkotaan ex. pelimpahan adalah berita acara serah terima surat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor: ba37 wpj. kp.ketatausahaan, akuntansi pembukuan dan pelaporan atas piutang pbb perkotaan perlu ditetapkan batas cut off pengakuan piutang pbb perkotaan ex. pelimpahan, yaitu tanggal januari terhitung sejak tanggal batas cut off januari sebagaimana dimaksud pada angka pemerintah kota mempunyai kewenangan dan hak, yaitu secara penuh mempunyai hak untuk mengelola dan menerima pendapatan pbb perkotaanperkotaan tersebut, menerima secara penuh aset berupa piutang pbb perkotaan pelimpahan dari kementerian keuangan republik indonesia melalui kantor pelayanan pajak pratama probolinggoperkotaan ex. pelimpahan. pengukuran jumlah nominal saldo awal (per januari piutang pbb perkotaan ex. pelimpahan adalah berdasarkan pada nilai nominal piutang pbb perkotaanwpj. kp. tanggal januariperkotaanperkotaan ex. pelimpahan. pengurangan jumlah piutang pbb perkotaanbppkad setelah melalui prosedur dan dengan dilengkapi bukti dokumen sesuai ketentuan, b.erkotaan, dari hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data piutang pbb perkotaandiketemukan bukti pembayaran sebagian dan atau pelunasan jumlah piutang pbb perkotaanperkotaan dan telah mendapatkan persetujuan dari walikota:perkotaan tidak diketemukan, yang kemudian diusulkan penghapusan piutang pbb perkotaan kepada walikota. pengakuan atas piutang pbb perkotaanerkotaan, skpd pbb perkotaan: std pbb perkotaan, dan skpdperkotaan adalah tanggal penerbitan spot pbb perkotaan, dokumen sebagaimana dimaksud pada angkaerkotaan, jumlah piutang pbb perkotaan dapat berkurang antara lain disebabkan: terdapat pengurangan pokok pbb perkotaan dan atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan, pbb perkotaan berkurang. terdapat pembetulan spot pbb perkotaan, skpd pbb perkotaan dan atau std pbb perkotaan akibat dari kesalahan perhitungan dan atau sebab lainnya sesuai ketentuan, terdapatwajib pajak melakukan pembayaran sebagian dan atau pelunasan piutang pbb perkotaan, baik terhadap pelunasan pokok piutang pbb perkotaan maupun denda biaya administrasinya, walikota atau kepala bppkad dukperkotaan yang tercantum dalam spot pbb perkotaan, skpd pbb perkotaan dan atau std pbb perkotaan, terdapat usulan penghapusan atas piutang pbb perkotaan yang telah kedaluwarsa atau karena kondisi lainnya oleh kepala bppkadperkotaan oleh walikota berdasarkan usulan dari kepala bppkad, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka terhadap nilai piutang pbb perkotaan dapat terjadi perubahan yang disebabkan adanya: penerbitan std pbb perkotaan yang merupakan pengganti dari dokumen spot pbb perkotaan dan skpd pbb perkotaan, maka nilai nominal dari piutang pbb perkotaan yang tercantum dalam spot pbb perkotaayang mulai berlaku pada november pada menyatakan pengaturan unit layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik menjadi unit kerja pengadaan barang jasa dilakukan paling lama akhir bulan desember tahun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf unit kerja pengadaan barang jasa belum dapat dibentuk, karena dalam pembentukan lembaga tersebut masih harus melalui kajian, tahapan dan prosedur hukum serta pendampingan dan fasilitasi dari gubernur jawa timur selaku wakil pemerintah pusdengan ditetapkan peraturan walikota ini, unit layanan pengadaan kota probolinggo yang dibentuk berdasarkan peraturan walikota probolinggo nomor tahun tentang unit layanan pengadaan kota probolinggounit layanan pengadaan kota probolinggo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit kerja pengadaan barang jasa. peraturan walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkangan titik widayawati, sh, hum nip. i8berdasarkan keputusan pengelola barang kota probolinggo nomor kep tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna barangperaturan walikotakarena adanya pengalihan pengelolaan sekolah menengah atas sma) dan sekolah menengah kejuruan smk) dari pemerintah kota probolinggo kepada pemerintah provinsi jawa timur yang merupakan bagian dari pengalihan personel, sarana prasarana serta dokumen p2d)laksanakserta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan keuangan republik indonesia tahun dimana hasil inventarisasi dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kota probolinggo, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf perlu dibentuk peraturan walikota probolinggoperaturan walikota ini ditetapkan hasil inventarisasi barang milik daerah per desemberhasil inventarisasi sebagaimana dimaksud padacc.penetapan hasil inventarisasiatasaset tetap dan tidak kondisi baik (sora saldo per pat diketemukan dan kurang des baik desember 00an baik rusak berat tambah kurang aktiva tetap sncrsoonao juosersasooo jamsersoooo sesisomao dansersoooon mat alat berat e masalah angkutan abang ppa. na. alat pertanian dan peternakan alat alat kantor dan rumah tangga besa alat studio dan alat komunikasi atut be u i i alat alat persenjataan keamanan bangunan gedung buku dan perpustakaan lainnya nanas barang bercorak kesenian kebudayaan hewan ternak dan tumbuhan konstruksi dalam pengerjaan mea . dibawah kapitalisasi extra comp.) koreksi bertambah kurang catat jumlah nama bmd barang harga satuan total keterangan jenis koreksi kursi rapat tahun yang semula setelah ditelusuri ternyata ditemukan kondisi baik worden tahun yang semula setelah ditelusuri ternyata ditemukan kondisi baik koreksi berkurang lebih catat local arca network printer peralatan semula kondisi kurang baik setelah ditelusuri kondisinya rb, personal computer klasifikasi aset rusak berat aset tetap aset lain printer peralatan (dim) personal computer printer peralatan personal computer walikota probolinggo, ttd, mukmin |
bupati ogan teri}ig iur peraturan bupati ogan komering ilir nomor tahun 2ol9 tentang laporan harta kekayaan pei{yelenggara negara lingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ilir menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa rupa ti orbit komering ilir bahwa d*l*ry rangka mewujudkan pemerintahan yang baik good governance) yang bebas dari korupsi' kolusi' nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang' pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negaratermasukdilingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ilir untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada komisi pemberantasan kru pogan komering ilir; undang undang nomor2 tarun1959i'negara republik indonesia tarun ggg nomor tambal.afl lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun 2republiklndonesia nomor50); undang undang. . undang. undang nomor30 tahun2aoztentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (lembaran negara republik indonesia tahun oo2 nomor l37 tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor2 so.56 t9|lun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor intruksi presiden nomor tahun 2og o la l2ol6memutuskan. . memutuskan: menetap kan peraturan bupati tentang laporan harta kekayaan penyelenggaranegaradilingkunganpemerintah kabupaten ogan komering ilir bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ogan komering ilir ini, yang dimaksud dengan lakon adalah daftar seluma pejabatwajib lakon pemerintah kabupaten ogan komering ilir adalah pejabat lingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ilir yang wajib mengisi dan menyampaikan lakon bab penyampaian lakon pejabat wajib lakon lingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ilir yang wajib menyampaikan lakon terdiri dari atas ^a. bupati ogan komering ilir; wakil pati ogan komering ilir; pejabat eselon ii; kasubbag keuangan; pengurus barang dan jasa; bendahara pengeluaran; lakon sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada komisi pemberantasan korupsi melalui aplikasi filing lakon tanda terima penyampaian lakon disampaikan kepada asli untuk wajib lakon; fotokopi untuk kepala badan kepegawaian dan diklat kabupaten ogan komering ilir selaku administrator lakon pemerintah kabupaten ogan komering ilir. . wajib lhk ndi lingkungan pemerintah kabupatenogan komeringllirwajibmengisi dan menyampaikan kpt{ paling lambat (dua} bulan setelah menduduki jabatan untuk pertama kalinya; mengalami promosi atau mutasidaftar harta kekayaan melalui filing lakon penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan kembali lhk'n yang dimilikinya dengan mengisi lhk'n melalui filing lakon: setiap tahun mulai awal januari sampai dengan akhir maret mengalami promosi atau mutasi; dan pensiun'ogan komering ilir inspektur inspektorat kabupaten ogan komering ilir administrator lakon kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabu paten ogan komering ilir' user aplikasi lakon bidang pembinaan dan informasi kepegawaian' kasubbid pembinaan kepegawaiandan pensiun. tim pengelola lhk nsebagaimanadimaksuddalam(umempunyaitugas sebagai berikut koordinator lakon berkoord.inasidengan kdalamhalsebagaiberikut: a). penyampaian dalam pengisian; b). monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib dalam menyampaikan dan mengumumkan lakon; c). pemberian sosialisasi kewajiban lakon' ii. mengingatkan. .' ii. mengingatkan wajib lakon lingkungan instalasinya untuk mematuhi kewajibanpenyampaian dan pengumuman lakon' paten ogan komering ilir' ii. berkoordinasi dengan kpk mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib lakon; iii. pemberian sosialisasi kewajiban dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir lakon' user lakon melakukan pemutakhiran data kepegawaianwajib lakon lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi wajib lakon serta mend.ukungkelancarantugas administrator lakon. penyampaian registrasi citing lakon darurat kuasa mengumumkan harta kekayaanib kepada dire<tomt2l. inspektorat pemerintah kabupaten ogan komering ilirogan komering ilir' . inspektorat kabupaten ogan komering ilir menyampaikanlaporansetiapakhirta]runmengenaipelaksanaantugasdari koordinator, kepada bupati ogan komering ilir dengan pemberiru psi' bab sanksi (uwajiblhkp nyangberstatus pegawai negeri sipiljikatidakmenyalnpaikapil'jo. .pada dan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh inspektorat pemerintah kabupaten ogan komering ilir sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun 2o1o tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor tahun 2o1' bab vii ketentuan penutup ditetapkan agung pada tanggal fchruart al9 diundangkan agung pada tanggal nart sekretaris daerah berita daerah kabupaten ogan sering ilir tahun 2olg nomor bpp tolak (d) perd. affan bupati tentang i4{i.,tii lff'fa kekayaan penyelenggara negara linglatngan pemerintah abu aten ogan kiri#rq ilir' peserta sering il] paten ogan komering ilir husimerintah daerah menganggarkan dana alokasi khusus berdasarkanaka perlu merubah(apb des) tahun anggaran ketentuan lampiran romawi iii angkapang. diundangkan reklamasi pada tanggal ditetapkan reklamasi pada tanggal april ^t^i^t)a kabupaten kupang, tyobetlaha berita daerah kabupaten kupang tahun nomor lampiran peraturan bupati kupang nomor tahun tanggal april perubahan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran iii. kebijakan penyusunan apb desnanggulangan bencana, darurat dan mendesak des, dana desa, |
.2nv bupati gayo lues provinsi aceh peraturan bupati gayo lues nomor tahun tentang pemberian insentif pengelolaan barang miliebut , bahwa berdasarkan qanun kabupaten gayo lues nomor tahun tentang pengelolaan barang milik kabupaten menyatamk sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalamngelolaan barang milik kabupaten lembaran daerah kabupaten gayo lues tahun nomor peraturan.co peraturan bupati gayo lues nomor tahun tentang pedoman pengelolaan barang miliktentang pemberian insentif pengelolaan barang milik kabupaten gayo lueswakil bupati adalah wakil bupati gayo lues. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten gayo lues. barang milik kabupaten gayo lues yang selanjutnya disebut bmk adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja kabupaten gayo lues maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. pengelola barang milik kabupaten gayo lues yang selanjutnya disebut pengelola bmk adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik kabupaten gayo lues. badan pengelolaan keuangan kabupaten gayo lues yang selanjutnya disingkat bpk adalah satuan kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan bmk. pejabat ketatausahaan barang milik kabupaten gayo lues yang selanjutnya dapat disebut pub adalah kepala bpk selaku pejabat pengelola keuangan daerah ppid). pengguna bmk kuasa pengguna bmk adalah kepala satuan kerja perangkat kabupaten gayo lues. pengurus barang pengelola bmk yang selanjutnya disebut pengurus barang kabupaten adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan bmk gayo lues pada pub. pembantu pengurus barang pengelola bmk yang selanjutnya disebut pembantu pengurus barang kabupatenelola bmgayo lues selaku pengguna anggaran pengguna barang. pengurus hye pengurus barang pengguna bmk yang selanjutnya disebut pengurus barang kpk yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik kabupaten gayo lues pada pengguna bmk. pembantu pengurus barang pengguna bmk yang selanjutnya disebut pembantu pengurus barang kpkguna bmk. pengurus barang pembantu yang selanjutnya disebut pengurus barang unit adalah pengurus barang yang menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik kabupaten gayo lues pada kuasa pengguna bmk. bab pengelola bmk pengelola bmk gayo lues terdiri dari: bupati dan wakil bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan bmk, sekretaris daerah selaku pengelola bmk gayo lues, kepala badan pengelolaan keuangan kabupaten selaku pejabat ketatausahaan bmk pub,: pengurus barang pengelola bmk, pengurus barang pengguna bmk, pembantu pengurus barang pengguna bmk, dan pengurus barang pembantu pengurus barang unit). pengelola bmk sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan insentif. pemberian insentif pengelola bmk sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dibayarkan setiap bulannya. pemberian insentif pengelola bmk sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dibayarkan setiap enam) bulan sekali. pemberian insentif pada pengelola bmk sebagaimana dimaksud pada diberikan apabila pengurus barang pengguna bmk telah menyampaikan laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan. bab iii besaran insentif besaran insentif yang dibayarkan kepada pengelola bmk sebagaimana dimaksud pada pasai (i) berpedoman kepada saldo akhir audit badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri) tahun sebelumnya atau saldo awal tahun berkenaan yang tercantum pada neraca kpk. besaran insentif pengelola bmk sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab penganggaran dan pertanggungjawaban insentif pengelola bmk dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja kabupaten melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) bpk. pertanggungjawaban pembayaran insentif pengelola bmk januari kumail awal bupati gayo lues, muhammad aru diundangkan blangkejeren pada tanggal januari kumail awal sekretaris daerah kabupaten gayo lues, berita kabupaten gayo lues tahun nomor.s.: m!. |
geng hdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah bumbu, menimbang bahwauntuk meningkatkan pembelanjaan kepada tenaga non aparatur sipil negara dan perangkat desa non pegawai negeri sipil pemerintah daerah memberikan tunjangan hari raya sebagai wujud penghargaan dan pengabdian kepada daerah, bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaks uddalamhuruf perlumenetapkan peraturan bupati6682:beberapa kali terakhir):. peraturan daerah kabupaten tanah bumbu nomor tahun tentang anggaran pendapatandan belanjatentangpemberian gaji ketiga belas kepada tenaga non aparatur sipil negera dan perangkat desa non pegawai negeri sipiltahun bab ketentuan umum dalam peraturan bupatiini yang dimaksuddengan daerah adalah pemerintah kabupaten tanah bumbu, pemerintahan daerah adalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanolehpemerinta hdaerahdandewanperwakilanrakyatdaerahmenurutasasoto nomidantugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas luasnyadalamsystem pemerintahdisebut bupatiadalah bupati tanah bumbu. wakil kepala daerah yang selanjutnyadisebut wakil bupatiadalah wakilunsurpembantu bupatidan dprd dalampenyelenggaraanurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerah. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnyadisebut skpd adalah sekretariat, dinas, badan, dan kecamatan lingkungan pemerintah daerah. aparatur sipil negara yang selanjutnyadisingkat asn adalah pegawai negeri sipil pns) dan pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja ppp) yang diangkatolehpejabat pembina kepegawaiaandandiserahitugasdalamsuatujabatanpemerin tahataudiserahitugasnegaralainnyadandigajiberdasarkanp eraturanperundang undangan. pegawai negeri sipil daerah yang selanjutnyadisingkat pns adalah pegawai negeri sipil lingkup pemerintah kabupaten tanah bumbu. tenaga non ndan perangkat desa non adalah pegawaiyang gajinya bersumber dari apbd atau apbn, perangkat desaadalah kepala desa non pns, sekretaris desa non pns, ketua non pns, ketua non pns, sekretaris non pns, badan perwakilan desa non pns daerah, guru mengaji non pns baik desa kelurahan. gajiadalah honorarium, pahatan jasa yang diterimaoleh tenaga non asn, perangkat desa non sper bulan. anggaran pendapatandan belanja daerah yang selanjutnyadisingkat apbd adalahrencanakeuangantahunan pemerintah daerah yang dibahasdandisetujuibersamaoleh pemerintah daerah dengan dprd danditetapkandengan peraturan daerah. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud pemberian gaji bulan ketiga belasbermaksudsebagaiapresiasi pemerintah daerah atasprestasidanpengabdian pegawaikepada daerah, bangsawan negara. bagian kedua tujuan pemberian gaji ketiga belasbertujuanmeningkatkankesejaht ejaan tenaga non ndan perangkat desa non pns. bab iii pelaksanaan pemberian gaji ketiga belas gaji ketiga belasdibayarkanapabila apbd mencukupiuntukmelakukanpembayarangajiketigabel kepada tenaga non ndan perangkat desa non pns. pelaksanaan pemberian gaji ketiga belasdibayarkanbers aman denganpembayaran tunjangan hari raya bagi ndan pejabat negara. bab persyaratan dan besaran pemberian gaji ketiga belas tenaga non asn dan perangkat desa non pns harus memenuhi persyaratan berikut:an pegawai non pegawai aparatur sipil negara belummelaksanakantugaspokokorganisasisecarapenu hdanterusmenerus paling singkatselama (satu) tahunsebagaimanadimaksudpada huruf tunjangan hari raya dan atau gaji ketiga belasdapatdiberikanapabila: telahmenandatanganiperjanjiankerjadenganpejaba yang memilikikewenangansesuaiketentuanperaturanper undang undangandandalamperjanjiankerjadimaksudtelahd inyatakanberhakmenerima tunjangan hari raya dan atau gaji ketiga belas, atau telahditetapkanmenerima tunjangan hari raya dan atau gaji ketiga belasoleh penjabat pembina kepegawaiandalamsuratkeputusanpengangkatanse suaidenganketentuan peraturan perundang undangan. besaranpemberian gaji ketiga belassebesarpenghasilan sebulan yang diterimapadabulansebelumnyaoleh tenaga non ndan perangkat desa non pns. dalamhalterdapat tenaga non asn dan perangkat desa non yang terlanjur menerimalebihdaril(satu)penghasilanyang berupa gaji ketiga belas sebagaimanadimaksuddalam makakelebihanpembayarantersebutmerupakanutangdan wajibmengembalikankepada kas daerah. bab ketentuan penutup peraturan bupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan bupatiinidengan penempatannyadalam berita daerah kabupaten tanah bumbu. ditetapkan batulicin padatanggal mei bupati tanah bumbu, zairullah azhar diundangkan batulicin padatanggal mei pj, sekretaris daerah kabupaten tanah bumbu, ambo saka berita daerah kabupaten tanah bumbu tahun nomor |
s3 na: bela tag bupati gorontalo utara provinsi gorontalo peraturan bupati gorontalo utara nomor is tahun tentang pedoman umum pelaksanaan program pendamping keluarga dan desa ceria dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gorontalo utara, menimbang la.mana diamanatkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun db.. dan desa ceriadan desa, diperlukan pengaturan berupa pedoman umum pelaksanaan program pendamping keluarga dan desa ceria: lembaran negara republik indonesia nomor bn. las pendamping ceria terdiri dari: pd pkk dan . pkc.abupaten. piktcecamatan. pkc sebagaimana dimaksud pada huruf berjumlah paling banyak (dua) orang dan bertugas wilayah kerja tingkat desa. dalam melaksanakan tugasnya dan piktc dibantu paling banyak (dua) orang staf sekretariat. ketentuan mengenai tugas dan fungsi pendamping ceria sebagaimana dimaksud pada dijabarkan melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii pengangkatan dan pemberhentian pendamping ceria bagian kesatu pengangkatan pengangkatan pendamping ceria dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh dpmd. (l) dalam melaksanakan seleksi, dpmd membentuk panitia seleksi. jumlah panitia |seleksi sebagaimana dimaksud pada paling banyak berjumlah (sembilan) orang yang terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, akademisi dan profesionaldpmd melalui sekretaris daerah. series: hasil akhir seleksi terbuka pendamping ceria melalui berita acara penetapan. tag panitia seleksi mengumumkan hasil akhir seleksi melalui media cetak dan atau media elektronik setelah mendapatkan persetujuan bupatipengangkatan pendamping ceria kepada bupati untuk ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua persyaratan calon pendamping ceriacc.: per pmd hukum kak rca . ., tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota suatu partai politik,ceria sebagaimana dimaksud dalam meliputi: persyaratan khusus pkc: berdomisili wilayah desa berkenaan, berpendidikan paling rendah sma sederajatperencanaan pembangunan desa dan kegiatan pendampingan masyarakat desa minimal (satu) tahun, memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan komputer: dan bersedia menandatangani pakta integritas. persyaratan khusus piktc: berdomisili wilayah kecamatan berkenaan: berpendidikan paling rendah diri (diploma tiga)bidang perencanaan pembangunan desa, kegiatan pendampingan masyarakat desa dan penginputan dan pengolahan data minimal (dua) tahun: memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan komputer: bersedia menandatangani pakta integritas. ob. persyaratan'khusus pd, berdomisili wilayah daerah: berpendidikan paling rendah (strata satu) sederajat: berpengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan desa dan kabupaten, pendampingan pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat dan pengolahan data minimal tiga) tahun berusia minimal tahun dan maksimal tahun pada saat pendaftaran seleksi terbuka, dan bersedia menandatangani pakta integritas. bagian ketiga pemberhentian pendamping ceria berhenti karena: meninggal dunia: permintaan sendiri, dan cc. diberhentikan. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf fc), apabila: a. berhalangan tetap, melanggar pakta integritas, tidak memenuhi standar hasil evaluasi kinerja: dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal (lima) tahun:salinan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pendamping ceria yang berhenti. pengisian kekosongan tenaga pendamping ceria akibat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam diangkat pengganti antar waktu. ketentuan pengangkatan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. teman bab viii hak dan kewajiban pendamping ceria bagian kesatu hak setiap pendamping ceria mempunyai hak antara lain: hak pkiktd: mendapatkan penguatan kapasitas pendamping ceria, kansetiap pendamping ceria mempunyai kewajiban yang dilaksanakan secara berjenjang meliputi: kewajiban pkc: mematuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan:, melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan: .membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pendampingceria: dan,iktc: mematuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan: menyampaikan laporan pelaksanaan tugas piktckc wilayah kerjanya, menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pkc wilayah kerjanya, memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan atau kinerja pkc wilayah kerjanya, dand: mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan: melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan:koordinasi, pembinaan dan, penguatan terhadap pencapaian tujuan program, menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas piktc dan pkc, memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan atau kinerja piktc dan pkc, dan ka.penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf angka meliputi, bimbingan teknis pra tugas, dan bimbingan teknis lanjutan. ketentuan lebih lanjut tentang penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada! diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. atribut pendamping ceria sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf angka antara lain: lencana atau pin: papan nama, dan cc. baju seragam. tan tan ketentuan lebih lanjut mengenai atribut sebagaimana dimaksud pada diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pendampingan ra part dan pemanfaatan bantuan program bagian kesatu pendampingan ra part pendampingan ra part merupakan bentuk fasilitasi teknis dan pengadministrasian untuk membantu rts merencanakan masa depannya secara mandiri dengan tujuan: memberikan edukasi kepada masyarakat dan atau rts tentang pengelolaan keuangan khususnya mengetahui kapasitas harta dan hutang yang dimiliki: memberikan edukasi rts mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran keluarga dengan tepat, jelas dan terukur, cc. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran rts untuk mengatur prioritas keuangan keluarga, meningkatkan pemahaman rts dalam menentukan tujuan penggunaan keuangan secara periodik: membantu rts dalam perencanaan keuangan keluarga untuk memproteksi dan! meningkatkan kesejahteraan keluarga, membantu pemerintah daerah dalam membuat prioritas kegiatan dan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rts pada khususnya dar! penanggulangan kemiskinan daerah pada umumnya. fungsi pendampingan ra part: tag bagi rts: mengatur pendapatan dan prioritas pengeluaran keluarga, membantu mengatur alokasi pendapatan dan pengeluaran keluarga, cc. mengawasi pengelolaan keuangan keluarga yang baik dan terukur, merencanakan tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang, menjadikan hidup keluarga lebih tenang dan bahagia. bagi pemerintah desa dan kecamatan: membantu penggalian gagasan berbasis keluarga dalam perencanaan desas menguatkan proses partisipasi kelompok perempuan dalam perencanaan pembangunan desa: membantu pemerintah desa dalam menentukan prioritas program kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau rts dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa: mendorong mewujudkan rumah tangga memajukan desa, desa mensejahterakan rumah tangga. bagi pemerintah daerah: sebagai bagian dari proses analisis informasi dan data dalam menentukan program kegiatan selanjutnya: membantu opd dalam menilai pencapaian tujuan dan manfaat program kegiatan yang sudah berjalan atau diserahkan pada masyarakat: pmd hukum membantu perencanaan program kegiatan jangka pendek dan jangka menengah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa atau rts. bagian kedua pendampingan pemanfaatan bantuan program pendamping ceria wajib memperhatikan setiap bantuan program yang diterima oleh rts dan memasukkannya dalam ra part. ra part disusun dan ditandatangani oleh kepala rumah tangga menjadi dasar pendamping ceria melakukan pendampingan pemanfaatan bantuan program. ketentuan mengenai mekanisme pendampingan ra part dan pendampingan pemanfaatan bantuan program diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. babi pembinaan, evaluasi dan pelaporan bagian kesatu umum han pembinaan, evaluasi dan pelaporan dalam program pdc dimaksudkan untuk: membantu para pelaku dan pendamping pdc mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai, membantu para pelaku dan pendamping pdc untuk mengambil tindakan pencegahan dan perbaikan guna mencapai tujuan program, serta memberikan edukasi kepada semua stakeholder dari setiap pengamatan dan pengalaman yang didapatkan. bagian kedua mekanisme pembinaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan, evaluasi dan pelaporan program pdc dilakukan secara berjenjang. pembinaan, evaluasi dan pelaporan program pdc dapat menggunakan metode partisipatif dan atau konvensional. ketentuan mengenai: pembinaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati. bab koordinasi dan hubungan antar pihak bagian kesatu koordinasi koordinasi pengelolaan program pdc dilakukan antara para pelaku atau para pelaku dengan pihak lain. koordinasi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kewenangan, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab setiap organisasi, unit kerja dan pelaku pelaksanaan program pdc. pelaksanaan koordinasi antar pelaku dan pihak lain dalam program pdc bertujuan untuk: kan menciptakan dan memelihara efektivitas pelaksanaan pdc melalui sinkronisasi, penyerangan, kebersamaan dan kesinambungan antar berbagai lembaga (lintas sektor) daerah, b. mencegah konflik dan menciptakan efisiensi kegiatan pdc melalui kolaborasi program kegiatan lintas sektor: dan cc. menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipatif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pdc! bab xii pengendalian dan pengawasan pmd hukumtim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah selanjutnya disebut kpk kabupaten gorontalo utara adalah merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan daerahtim kerja pendukung pembangunan program prioritas pemerintah daerah selanjutnya disebut tkp5d adalah tim yang dibentuk dari komponen unsur masyarakat tertentu yang bertugas membantu dalam setiap penyelenggaraan program prioritas pembangunan pemerintah daerah. tim penggerak,fee ink isbn lan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program pdc dilakukan secara berjenjang oleh perangkat daerah terkait. perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: dpmd: inspektorat, camat: perangkat daerah terkait lainnya yang ditetapkan oleh bupati. dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah terkait melaporkan hasilnya secara tertulis kepada bupati. bab xiii pendanaan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan program pdc dapat bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah, b. anggaran pendapatan dan belanja desa(car ana aanul misuraniulama lavoro berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor penggerak pada masing masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program pkk!:keluarga ceria: adalah keluarga yang secara bertahap sanggup merencanakan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kebutuhan sosial lainnya guna mencapai kesejahteraan keluarga. desa ceria adalah desa yang secara bertahap mampu mensejahterakan masyarakatnya. rumah tangga sasaran yang selanjutnya disebut rts adalah masyarakat yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial dtk), rumah tangga penerima bantuan sosial dan rumah tangga penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat. klinik desa ceria yang selanjutnya disebut kdc adalah lembaga yang berbentuk sekretariat tingkat kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat penyehatan dan! inkubator percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan sistim data kemiskinan dan kesejahteraanlintas sektor. pendamping ceria adalah tenaga profesional yang dipilih dan diangkat melalui surat keputusan bupati sebagai pendamping program keluarga dan desa ceria yang terdiri dari pendamping daerah, pengelola klinik keluarga dan desa ceria dan pendamping keluarga ceria. pendamping daerah yang selanjutnya disebut adalah tenaga ahli yang bertugas melakukan fasilitasi, supervisi, monitoring dan kegiatan penguatan kapasitas program tingkat kabupaten. pengelola klinik keluarga dan desa ceria yang selanjutnya disebut piktc adalah tenaga profesional tingkat kecamatan yang bertugas melakukan fasilitasi, monitoring dan mengolah data keluarga ceria dan desa ceria tingkat kecamatan. pendamping keluarga ceria yang selanjutnya disebut pkctingkat desa. rencana anggaran pendapatan belanja rumah tangga yang selanjutnya disingkat ra part adalah dokumen perencanaan anggaran dan atau keuangan berbasis keluarga yang disusun dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perhitungan pendapatan dan belanja riil rumah tangga. . program pendamping keluarga dan desa ceria yang selanjutnya disebut pdc adalah program inovatif pemerintah kabupaten gorontalo utara untuk membantu dan. mendorong percepatan penanggulangan fee naa kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga dan desa. pendamping atau fasilitator program lintas sektor adalah semua tenaga pendamping yang ditugaskan atau ditempatkan kabupaten, kecamatan dan desa yang bertugas mendampingi atau memfasilitasi program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gorontalo utara. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dibentuk dengan maksud menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tata kelola manajemen, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengembangan program pdc. peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan program pdc dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pdc. bab il! ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi: pokok kebijakan program pdc: pelaku program pdc: pendamping ceria: pengangkatan dan pemberhentian pendamping ceria, . hamdan kewajiban pendamping ceria, pendampingan ra bpt dan pemanfaatan bantuan program: pembinaan, evaluasi dan pelaporan, koordinasi dan hubungan antar pihak: pengendalian dan pengawasan, dan j . pendanaan, cek aca ann nana program pdc dilaksanakan berdasarkan prinsip: terbuka, membantu, cc. sinergitas berjenjang:huruf adalah semua pihak terkait dapat ikutserta dan berpartisipasi dalam program pdc guna mencapai tujuan program untuk kepentingan pemberdayaan keluarga dan desa. yang dimaksud dengan prinsip membantu sebagaimana dimaksud pada huruf adalah program pdc bersifat memperkuat dan mendorong terwujudnya tujuan pemberdayaan desa dan keluarga. yang dimaksud dengan prinsip sinergitas berjenjang sebagaimana dimaksud pada huruf adalah program pdc diselenggarakan secara berjenjang dengan mengedepankan keterpaduan dan kolaborasi antar pelaku dan atau tenaga pendampingan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing masing (s5) yang dimaksud dengan prinsip kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah program pdc. yang dimaksud dengan prinsip kebudayaan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada huruf adalah program pdc harus bertumpu pada prakarsa, kemampuan masyarakat atau keluarga danpokok kebijakan program pdc cod bagian kesatu umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan daerah, pemerintah daerah membuat dan melaksanakan program pdc. program pdc berorientasi pada penguatan pendampingan program kegiatan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban faktor faktor penyebab kemiskinan serta upaya memenuhi hak hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat. bagian kedua tujuan, fungsi, sasaran, tahapan program pdc paragraf tujuan tujuan umum program pdc untuk membangun keluarga ceria. tujuan khusus program pdc untuk: memberikan penguatan program kegiatan yang berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan daerah. memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan sosial dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga produktif dan berkelanjutan: cc. mendampingi keluarga dalam menyusun ra part: mengolah dan menganalisis data bantuan sosial dan evaluasi ra pbr, mendorong partisipasi dan penguatan peran strategis keluarga dalam pembangunan desa guna mencapai tujuan sdg's desa: membangun keluarga dan desa ceria. paragraf fungsi fungsi program pdc untuk mensejahterakan rts yang menjadi terapi berkelanjutan dalam program pdc dengan cara: a. pendampingan dokumen ra part: fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan berkelanjutan: bagi penerima bantuan program pemerintah maupun non pemerintah: pengembangan data keluarga, khususnya yang menjadi kebutuhan dasar tersinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah terkait: mengawal daftar usulan kebutuhan dan hak hak untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan rts dalam perencanaan pembangunan desa menjadi usulan prioritas desa dan daerah, mengembangkan budaya literasi, peduli lingkungan dan kesehatan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat desa, menjalin komunikasi dan sinkronisasi program dan data hasil capaian program kegiatan kolaboratif lintas sektor organisasi perangkat daerah guna mencapai tujuan program pdc, membentuk forum dan sekretariat antar pelaku dan pendamping program lintas sektor baik tingkat desa, kecamatan dan daerah. paragraf3 sasaran sasaran program pdc adalah rts. paragraf tahapan pelaksanaan program pdc pelaksanaan program! pdc melalui tahapan: ann il. penyusunan grand desain program: rekrutmen pendamping ceria: pelatihan dan penguatan kapasitas pendamping ceria, penginputan dan pengolahan data ra part dan rts penerima bantuan program, pendampingan ra partits, pendampingan bantuan program rts, evaluasi dan pengembangan program. bnn bab pelaku program pdc pelaku program pdc terdiri atas: pelaku inti program pdc yaitu yang mengatur tentang kebijakan, tan manajemen evaluasi dan pengembangan program: dan yai pelaku pendukung program pdc yaitu mengatur tentang penyebaran informasi dan penguatan koordinasi serta kolaborasi program lintas sektor. struktur pelaku inti program pdc sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: va. dpmd: tops) opd piktc, pkc: dan unsur terkait lainnya. struktur pelaku pendukung program pdc sebagaimana yang dimaksud pada huruf terdiri dari: tan kpk: b. tp pkk, pns . tenaga asli atau pendamping program lintas sektor tingkat kabupaten, camat: pendamping program lintas sektor atau fasilitator program lintas sektor tingkat kecamatan: (ea nan kepala desa: kanan 0g. kaderatau fasilitator program lintas sektor tingkat desa, dan h. unsur terkait lainnya. rts sebagai sasaran program pdc secara otomatis menjadi pelaku program pdc. ketentuan mengenai tugas, fungsi" dan tanggung jawab pelaku program pdc sebagaimana dimaksud pada dan dan dijabarkan melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati kan bab ban kana pendamping ceria pendamping ceria merupakan tenaga profesional yang dipilih melalui. seleksi terbuka dan ditetapkan melalui surat keputusan bupati. eta |
rai wak muengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lebulangdilingkungan pemerintah kabupaten lebodewan perwakilan rakyat daerahrubahan atas peraturan atas peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tata cara pelaksanaan dinas luar negeri, peraturan daerah kabupaten lebong nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuanganketentuan dalam peraturan bupatiiubah sehingga berbunyi sebagai berikutdipindai dengan cam scanner sin tugas sebagaimana dimaksud pada busa ikan dan ditandatangani oleh: pati untuk atas nama bupati dan wakil bupati, bupati dan atau sekretaris daerah untuk sekretaris daerah, cc. ketua dprd untuk atas nama ketua dprd, wakil ketua dprd dan anggota dprd, apabila ketua dprd sedang melaksanakan dinas luar berhalangan tidak masuk kerja maka ketua dprd dapat menunjuk pejabat yang mewakili dengan surat tugas penunjukkan, bupati dan atau sekretaris daerah untuk kepala satuan kerja perangkat daerah skpd)bupati dan atau sekretaris daerah untuk pejabat eselon lingkungan sekretariat daerahkepala satuan kerja perangkat daerah skpd) untuk perjalanan dinas yang berlaku pada skpd berkenaan dan atau pejabat yang ditunjuk dengan surat tugas untuk mewakili kepala skpd apabila kepala skpd sedang melaksanakan dinas luar berhalangan tidak masuk kerja, kepala organisasi unsur pimpinan kelembagaan organisasi semi dan non pemerintah yang dibentuk secara resmi dan diatur dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk anggota organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan perjalanan dinas, dan bupati dan atau sekretaris daerah untuk kepala skpd dan atau pejabat yang ditunjuk yang menggunakan anggaran diluar skpd bersangkutan. surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencantumkan hai hal sebagai berikut dasar pelaksanaan tugas, pemberi tugas, pelaksana tugas, keperluan pelaksanaan tugas, tujuan pelaksanaan tugas, waktu pelaksanaan tugas, dan keterangan pembebanan biaya pelaksanaan tugas. dipindai dengan cam scanner dalam hal berdasarkan surat perintah tugas, surat perintah tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan spdtetap tube pada april kopi ansor diundangkan tube pada tanggal api sekretaris daerah kabupaten lebong, mustarani berita daerah kabupaten lebong tahun nomor apa nan pemerintah kabupaten lebong bagan biku meet ros kabupaten l.20ngpelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan rsud ratu alesha martapura yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah blue), perlu membentuk dewan pengawas dan pengangkatan sekretaris dewan pengawas pada rsud ratu alesha martapuraawas dan pengangkatan sekretaris dewan pengawas pada rsud ratu alesha marta. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: pemerintah daerratu alesha martapura yang selanjutnya disingkat rsud ratu alesha milik pemerintah kabupaten banjar yang menerapkan ppk blue. dewan pengawas adalah dewan pengawas pada rsud ratu alesha martapura. sekretaris dewan pengawas adalah sekretaris dewan pengawas pada rsud ratu alesha martapura. pejabat pengelola adalah pimpinan rsud ratu alesha martapura yang bertanggung jawab terhadap operasional rumah sakit yang terdiri dari direktur, wakil direktur, dan kepala bagian kepala bi. bab dewan pengawas dewan pengawas adalah organ yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan blue rumah sakit. dewan pengawas diangkat oleh bupati berdasarkan usulan dari direktur rsud ratu alesha. pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kesatu. jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dapatnilai aset menurut neraca lebih besar dari rp. (dua ratus miliar rupiah). anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur unsur: pejabat satuan kerja perangkat daerah skpd) yang berkaitan dengan kegiatan rsud ratu alesha, pejabat disud ratu alesharatu alesha. kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas yaitu: memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah masalah yang berkaitan dengan kegiatan rsud ratu aleshtidakyang bersangkutan mengundurkan diriratu alesharatu aleshariteria sebagaimana dimaksud masa jabatan anggota dewan pengawas pengganti sebagaimana dimaksud ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota dewan pengawas yang digantisud ratu alesh, mengikuti perkembangan kegiatan rsud ratu aleshratu alesha, melaporkan kepada bupati tentang kinerja rsud ratu zalechaj, memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan rsud ratu aleshb ratu alesharatu aleshasud ratu alesha. bab ketentuan lain lairatu alesha dan dibuat dalam rencana bisnis anggaran. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang telah menjabat sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sampai dibentuk dewan pengawadipandang perlu untuk menetapkandaerah. dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan dkecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam yan bad pak presiden republik indonesia pajak . pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarktermasuk pajak penghasilan yang bersifat final dan setoran akhir tahun. penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dengan imbangan sebagai berikut (delapan puluh person) untuk pemerintah pusat, (dua puluh persen) untuk pemerintah daerah tempat wajib pajak terdaftar: bagian penerimaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dibagi antara daerah propinsi dan daerah kabupaten kota dengan imbangan sebagai berikut: (empat puluh persen) untuk daerah propinsi, (enam puluh persen) untuk daerah kabupaten kota. pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing masing daerah kabupaten kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan pertimbangan faktor faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. bagian penerimaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam merupakan pendapatan daerah untuk masing masing daerah propinsi dan daerah kabupaten kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerumum dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih luas diperlukan adanya keselarasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. sehubungan dengan itu, dalam undang undang tahun sebagai perubahan ketiga undang undang tahun tentang pajak penghasilan ditambah ketentuan baru yaitu yang mengatur pembagian hasil penerimaan negara yang berasal daripenerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilalokasikan untuk daerah kabupaten dan daerah kota. demi cukup jelasdikaitkan dengan tempat wajib pajak terdaftar, karena terdapat hubungan yang erat dengan daerah tempat wajib pajak memperoleh penghasilan. pada umumnya wajib pajak orang pribadi dalam negeri terdaftar berdasarkan tempat tinggal (domisili), tempat usaha, tempat kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan (lokasi). dan . mulan ya na, snn kpo presiden republik indonesia dan cukup jelas s.dumah sakit dr. cipta mangunkusumo jakarta presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada era globalisasi dipandang perlu mengalihkan status satuan kerja instansi pemerintah menjadi badan usaha pelayanan yang secara otonom mengelola instalasinya, bahwa rumah sakit dr. cipta mangunkusumo sebagai salah satu unit pelaksana teknis departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pelayanan yang telah dicapai, dipandang perlu memiliki landasan kerja baru guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan, bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan rumah sakit dr. cipta mangunkusumo secara ekonomis dan diperolehnya manfaat yang sebesar besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara maka dianggap perlu mengalihkan status rumah sakit dr. cipta mangunkusumo menjadi suatu badan usaha pelayanan yang otonom, bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan ketentuan tentang pendirian perusahaan jawatan peran rumah sakit dr. cipta mangunkusumo jakartan aa)jawatan rumah sakit dr. cipta mangunkusumo jakarta. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan perusahaan jawatan adalah perusahaan jawatan rumah sakit dr. cipta mangunkusumo jakarta yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut peran,, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab bidang perumahsakitan. direksi adalah direksi peran yang bertanggung jawab atas kepengurusan peran serta mewakili peran baik dalam maupun luar pengadilandan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan sesuai mulan pkn ita nya ny kpo presiden republik indonesia yang telah ditetapkan. pemeriksaan an keadaan yang harus sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha. bab pendirian perusahaan jawatan dengan peraturan pemerintah ini didirikan perusahaan jawatan rumah sakit dr. cipta mangunkusumo jakartajasa pelayanan, jasa pendidikan dan jasa penelitian bidang kesehatanmulan pkn ita nya ny snn kpo presiden republik indonesia peran berkedudukan dan berkantor pusat jakarta. . peran didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. bagian ketiga sifat, maksud, tujuan dan kegiatan sifat kegiatan jasa peran adalah berfungsi sosial, profesional, dan etis dengan pengelolaan yang ekonomis serta tidak semata mata mencari keuntungan. maksud dan tujuan peran adalah menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta usaha lain bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam peran menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehat, pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian proyek proyek unggulan kesehatan yang sesuai dengan fungsinya sebagai rumah sakit pendidikan dan rujukan nasional, pelayanan kesehatan lainnya, pa) ap nya ny snn kpo presiden republik indonesia pendidikan, penelitian dan usaha lain dalam bidang kesehatanperan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam daerah berupa uang ataupun barang: berhak menerima pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan dan hasil usaha usaha lain yang sah: dapat menerima hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait. penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan rumah sakit dan usaha lain, bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak pnb). dalam rangka pengembangan usaha, peran dapat menerima hibah sesuai dengan:way pak presiden republik indonesia peran, yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh menteri keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama menteribagian keenam . bagian keenam pembinaan pembinaan keuangan peran dilakukan oleh menteri keuangan dan pembinaan teknis oleh menteri. pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menetapkan kebijakan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan untuk tercapainya pemerataan, efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan serta, penggunaan hasil usaha, serta kebijakan pengembangan lainnya. pembinaan oleh menteri, pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan. pedoman sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan peran, menteri keuangan dan atau menteribad pakperan:anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh menteri setelah mendapat: cc. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan jawatjawatanireksi yang bersangkutan dengan tembusan kepada menteri keuangan. keputusan pemberhentian dengan alasfan wap pak presiden republik indonesia anggota direksiireksi. anggotaurusan perusahaan jabatan struktural dan fungsional dalam instansi lembaga pemerintah pusat atau daerah: jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk: memimpin dan mengurus peran sesuai dengan tujuan perperan: mewakili peran dalam dan luar pengadilan, melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola peran sebagaimana yang telah digariskan oleh menteri: menetapkan kebijakan operasional peran: menyiapkan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran peran, yan bad pak presiden republik indonesia mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi peran sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi peran:: menetapkan . menetapkan hal hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai peran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yanng berlaku, menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala. dalam menjalankanperseorang atau beberapa orang pegawai peran, baik sendiri maupun bersama sama: atau yel lain ap nya ny sen. kpo presiden republik indonesia orang dan atau badan lain, yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut. anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak berwenang mewakili peran apabila terjadi perkara depan pengadilan antara peran dengan anggotapak presiden republik indonesia memuat evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang sebelumnya: posisi peran saat inioleh anggota direksi bersama dengan dewan pengawas disampaikan kepada menteri dan menteri keuangan paling lambat (enam puluh) hari sebelum rencana jangka panjang berlaku efektif. menteri . menteri keuangan menyampaikan pendapat mengenai rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri paling lambat (tiga puluh) hari sebelum rencana jangka panjang berlaku efektif. pengesahan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam dilaku: proyeksi keuangan, hal hal lain yang memerlukan pengesahan menteri. rencana kerja dan anggaran peran sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada menteri dan menteri keuangan, paling lambat (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan. menteri keuangan menyampaikan pendapat kepada menteri mengenai rencana kerja dan anggaran peran sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (lima belas) hari setelah tahun anggaran berjalan. rencana kerja dan anggaran peran sebagaimana dimaksud dalam disahkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan menteri keuangan paling lambat (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. men aa na, eat kpo presiden republik indonesia dalam hal rencana kerja dan anggaran peran belum disahkan oleh menterian. bagian kedelap, dan seorang antaranya diangkat sebagai ketua dewan pengawas. dengan peransetelah mendapat untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. yan bad pak presiden republik indonesia jawatrencana ewan pengawas yang bersangkutan dengan tembusan kepada menteri keuanganewan pengawas. pkn wap pak presiden republik indonesia dewan pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan peran yang dilakukan oleh direksi: memberi nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan ke: ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. an yang diusulkan olehmasalah yang dianggap penting bagi kepengurusan peran, cc: meminta penjelasan dari direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang malang ya na, kpo presiden republik indonesia menyangkut pengurusan perpelaksanamulan ita nya ny snn kpodan perhitungan pendapatdan hasil hasil yang telah dicapai, laporan mengenai kegiatan utama peran selama tahun anggaran: permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja peran, nama anggota direksi dan dewan pengawas peran: gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan dewan pengawas peran. alamsecara tertulis oleh direksi kepada menteri dan menteri keuangan. pendapat menteri keuangan mengenai laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam mulan naz ny) kpo presiden republik indonesia dankepada menteri. laporan tahunan yang telah diperiksa oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam disah sesuai dengan bidang tugasnya masing masingdan menteri keuangan. lapormalang pin ya na, snn kpo presiden republik indonesia kepegawaian pegawai peran adalah pegawai negeri sipil. direksi atas persetujuan menteri dapat mengangkat dan member hentikannya oleh menteri keuangan. bagian ketigabelas . bagian ketigabelas tuntutan ganti rugiganti rugiempatbelas ketentuan lain lain mulan ya na, sen. kpo presiden republik indonesia tata cara untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang oleh peran ditetapkan oleh menteri keuangan. pengadaan barang dan jasamengenaiturut mencampuri pengurusan dan pengelolaan peran. bab ivrumah sakit dr. cipta mangunkusumoklan yann het presiden republik indo kesia peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembentukan badan eksploitasi tambang negara sebagai badan pemerintahan sentral yang mengurus dan mengatur eksploitasi pertambangan. presiden republik indonesia. menimbang bahwarepublik indonesia umumnya, perlu diadakan sebuah badan pemerintahan sentral, yang khusus mengurus eksploitasi pertambangusahaan gula, peraturan pemerintah nomor tahun tentang perusahaan perkebunan, peraturan pemerintah nomor tahun tentang perusahaan perindustrian, memutuskan: menetapkan peraturan sebagai berikut: peraturan badan eksploitasi tambang negara. umumindonesia umumnya, maka diadakan sebuah badan eksploitasi pertambangan, dengan nama: badan eksploitasi tambang negara b.e.t.). badan explosi tambang negara, dengan singkat selanjutnya disebut: b.f.t., berkedudukan magelangf.t. lapang pekerjaan. dalam pokoknya pekerjaan b.f.t., dibagi atas: mengerjakan (mengexploiter) tambang tambang. mengatur produksi. mengatur penjualan hasil hasil tambang. mengatur keuangan. membuat rencana rencana. plan n17 tek presiden republik indo kesia kewajiban b.e.t. adalah: mengurus dan mengexploiter tambang tambang yang dulu diurus oleh balatentara jepang atau badan jepang. membuka dan mengexploiter tambang baru. mendatangkan dan mengusahakan perlengkapan perlengkapan pertambangan dari luar negeri. usaha usaha lainnya yang bersangkutan dengan tambang. segala sesuatunya dalam hal tersebut diatas menurut ketetapan dari kementerian kemakmuran. pimpinan. pimpinan b.f.t. dilakukan oleh suatu dewan pimpinan, terdiri atas suatu ketua, wakil ketua, penulis dan anggota anggota (yang menjabat kepala, wakil kepala, dan kepala bagian dari b.e.t.). anggota anggota dewan pimpinan diangkat atau diberhentikan oleh menteri kemakmuran. urusan pegawaianggota dewan pimpinan. pegawai b.e.t. baik pegawai tetap maupun bukan, dilarang berdagang hasil tambang, yang dibawah urusan b.e.t. maupun dengan langsung atau tidak. gaji anggota dewan pimpinan ditetapkan oleh menteri kemakmuran. pengawasan. pengawasan dan bantuan atas b.f.t. dijalankan oleh badan pengawasan dan pembantu b.p.p.). b.p.p. terdiri dari beberapa orang anggotadan dihentikan oleh menteri kemakmuran yang menetapkan pula honorarium para anggota b.p.p. b.p.p.baik pada b.f.t. pusat maupun b.f.t. cabang. bilamana perlu, menteri kemakmuran mengadakan b.p.p. cabang untuk cabang b.e.t. b.p.p. cabang, yang dimaksud dalam inipada b.e.t. daerahnya masing masing. aturan eri kemakmuran. man man dea na, tek presiden republik indo kesia keuangan. b.f.t. adalah badan hukum dan mulai berlangsung dengan berlakunya peraturan ini. keuangan b.f.t. terpisah dari dan tidak dimasukkan dalam keuangan negara. modal bekerja b.e.t. terdapat dari: modal pertama yang disediakan oleh pemerintah pada waktu b.e.t. berdiri. kekayaan perusahaan perusahaan yang dimaksudkan dalam pinjaman dengan mengingat penghasilan lain lain. b.e.t. dengan seizin menteri kemakmuran dibolehkan meminjam uang dari pihak yang ditunjukkan atau disetujui oleh kementerian kemakmuran. hasil keuntungan b.f.t. pada tiap tiap tahun dibagi seperti berikut: untuk negara. untuk cadangan cadangan. untuk cadangan istimewa. untuk cadangan keselamatan hidup para pegawai itu, misalnya sebagai: tunjangan sakit, tunjangan istirahat dan keperluan sosial lain lainnyaa) dan sub (c) telah tercapai jumlah masing masing oleh dewan pimpinan telah dipandang mencukupi keperluan b.e.t., maka bagian dari keuntungan dan keuntungannya bersih yang mestinya terbentuk kedua maksud tersebut seanteronya dipergunakan untuk negara. jikalau b.e.t. menderita kerugian, yang tidak dapat ditutup dengan cadangan yang telah ada, maka kerugian itu jika perlu ditutup oleh negara. aturan lebih lanjut tentang hal menjalankan pekerjaan keuangan b.f.t. ditetapkan oleh menteri kemakmuran. lain lain. dalam waktu satu bulan terhitung mulai hari berlakunya peraturan ini, yang bertanggung jawab atas perusahaan tambang, yang dulu diurus oleh balatentara jepang, atau badan jepang, sebagaimana dimaksudkan dalam sub (a) diwajibkan menyerahkan urusan dan segala harta benda perusahaan tersebut kepada b.e.t. ancaman hukuman. barang siapa dengan sengaja: merintangi atau mengganggu penyerahan yang dimaksudkan dalam tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam dihukum penjara selama lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyaknya rp. (tiga ribu rupiah). man n17 tapa, presiden republik indo kesia peraturan tersebut dalam ini dianggap sebagai kejahatan. terhadap badan hukum, yang dituntut dan dihukum ialah mereka yang bertanggung jawab dalam badan hukum itu. peraturan ini disebut: peraturan badan eksploitasi tambang negara dan mulai berlaku sejak diumumkan ditetapkan yogyakarta pada tanggal mei presiden republik indonesia soekarno menteri kemakmuran a.k. gani. diumumkan pada tanggal mei sekretaris negara, a.g. pringgodigdo man nyi ny) erat tek presiden republik indo kesia penjelasan peraturan pemerintah penjelasan umum. tindakan pertama dari kementerian kemakmuran terhadap perusahaanpemerintah republik indonesia pada umumnya, olehahulu diurus oleh jepang balatentara dan sakura). berhubung dengan ini pada tanggal oktober oleh menteri kemakmuran diumumkan maklumat tentang perusahaanrtanggal oktober tentang perusahaan, dimana dijelaskan bahwa pemerintah, dengan mengakui hak milik dari perseorangan (preman), menjalankan pengawasan hanya dengan maksudperihal: aturan mengawasi perusahaan yang tidak mempunyai pemimpin yang resmi. surat ini antara lain memuat aturan aturan sebagai berikut:,pimpinannya diserahkan kepada republik indonesia pengangkatan memberhentikan pegawai, kenaikan gaji, sedangkan penghasilan lain lainnya ditetapkan dalam penghabisan diluar kota jakarta, kekuasaan kementerian kemakmuran sebagai terdapatpada dalam peruntuk daerah masing masing, kecuali jika kementerian kemakmuran menunjuk sudiberi petunjuk, bahwa semua perusahaan yang ada tabungannya dan mempunyai kantor pusatmelani dea erat tek presiden republik indo kesia tindakan tingkat kedua. pun juga pengawasan ini sebagian besar diwakilkan kepada kepala daerah masing masing. keadaan demikian ini tidak mengherankan oleh karena pada waktu permulaan berputarnya roda pemerintahan republik belum lancar, suatu hal lagi yang menyebabkan terbesarnya usaha kementerian kemakmureksama dan secara teratur. setelah pada akhir bulan februari sebagiansatkan tadi. yang pertama kali meminta perhatiannya kementerian dilapangan perusahaan perusahaan lanjutan jepang, ialah perusahaan perusahaan yang didalam perekonomian masyarakat kita mempunyai kedudukan yang sentral, sepertinya pabrik pabrik gula, perusahaan perusahaan perkebunan, textile, tambang minyak, tambang tambang lainnya, pabrik pabrik rokok dsb. dengan nyata terbukalah, bahwa terhadap perusahaan perusahaan ini pertanggungan jawab dari pemerintahan tentang nasibnya tidak mengizinkan mengambil sikap yang "pasif" dengan jalan mengawasi, akan tetapi harus ditegaskan sikap yang "aktif" dengan jalan menyelenggarakan perusahaan perusahaan tadi. tindakan tingkat ketiga: menuju ke kesempurnaan. didalam usaha kementerian kemakmuran langsungnya perusahaan perusahaan tadi belum terjamin. pengawasan perusahaan oleh kementerian kemakmuran, yang (menurut bunyinya maklumat maklumat tersebut diatas) diwakilkan kepada kepala pemerintah daerah masing masing dijalankan olehnya menurut rencana dan kemampuannya sikap pengawasan saja, tetapi, dalam pengawasanpun tidak dapat bekerja secara rasional. atas pertimbangan pertimbangan bahwa: setelah tiba saatnya, perusahaan tidak cukup diawasi saja, akan tetapi harus diselenggarakan. untuk menyelenggarakan ini secara seksama, perlu diadakan uniformiteit. selain dari uniformiteit ini dengan dijalankan penyelenggaraan secara sentral. pula tercapai koordinasi dalam pembiayaan (finansieering), pemakaian alat alat dtambang yang mempunyai sifat kedaerahan, pada sesuatu saat akan diselenggarakan secara sentral oleh kementerian kemakmuran sendiri. dengan keluarnya, uang republik yang mempunyai akibat perusahaan perusahaan, n17 presiden republik indo kesia sekalipun yang mempunyai bank saldo besar, tetapi dari sebab rendahnya nilai uang jepang tidak begitu berarti lagi, mengalami kesukaran kesukaran yang hanya dapat dipecahkan secara sentral, tibalah saatnya untuk merencanakan pemusatan perusahaan tambang tambangnya perusahaan perusahaan tadi akan menuju ke kesempurnaan. kedudukan, usaha dan susunan badan eksploitasi tambang negara b.e.t.)oleh pemerintah adalah perusahaan perusahaan lanjutan perusahaan jepang setelah dikurangi dengan perusahaan yang dengan cara yang syah telah masuk dalam lingkungan usahanya jawatan sesuatu kementerian. walaupun penyelenggaraan perusahaan tambang tambang yang telah ada menjadi usahanya yang pertama dari badan eksploitasi tambang negara", badan ini akan memperluaskan pekerjaannya dengan membuka tambang tambang baru. modal bekerja yang dibutuhkan dalam usahanya pada permulaan akan didapatnya dari pinjaman bank dengan jaminan (garansi) dari pihak pemerintah. pimpinan dan pegawai pegawai direncanakan terdiri dari tenaga tenaga sejak berdirinya republik indonesia menjalankan pengawasan atau penyelenggaraan perusahaan perusahaan tadi dan oleh karenanya telah mempunyai pengalaman yang berharga didalam usaha usaha ini. badan pengawas dan pembantu dari b.e.t. didalam usaha sentralisasi, yang mengandung banyak hal yang menguntungkan, terdapat pula bermacam anasir yang dapat merugikan, sepertinya: kurangnya hubungan (kontak) pusat, kurangnyadilingkungan daerah masing masing. maka dari itu didaerah yang dipandang perlu dibentuknya badan pengawas dan pembantu yang selainnya berpedoman menghilangkan anasir anasir yang merugikan tadi, berkewajiban pula mencari dan memberi petunjuk tentang kemungkinan menyempurnakan usaha badan eksploitasi tambang negara" kepada pusatnya dan kementerian kemakmuran. susunan dan anggota anggota dari badan pengawas dan pembantu direncanakan demikian supaya dapat menjamin tercapainya tujuan tadi. pula dalam lapangan membuka perusahaan perusahaan baru badan ini akan banyak manfaatnya dalam memberi davies dan usul usul kepada kementerian kemakmuran. keuangan. keuangan badan eksploitasi tambang negara" b.e.t.) dipisahkan dari keuangan negara atas alasan alasan sebagai berikut: jika keuangan diurus dengan anggaran keuangan negara, azas dan sifat commersieel" yang tetap melekat pada usaha b.e.t." akan hilang. tata usaha anggaran keuangan negara menyesatkan berputarnya modal usaha yang cepat beredarnya seperti dalam badan ini. dalam praktik tata usaha keuangan negara, sering sering pengeluaran yang besar jumlahnya, dipandang tidak menghemat, sedangkan sebetulnya pemasukan uang sebagai hasil dari pengeluaran ini besar juga jumlahnya. walaupun keuangan untuk usaha badan ini terpisah dari keuangan negara, tetapi mea nag n17 snn het presiden republik indo kesia keuangan yang mengenai biaya untuk badan pengawas pengawas pembantu diambil dari anggaran keuangan negara. tindakan ini perlu untuk menjamin tetap eratnya perhubungan dari badan eksploitasi tambang negara dengan pemerintah, dan sifat dari badan ini sebagai usaha pemerintah. penjelasan demi se. cukup jelas. sebagai tempat kedudukan dipilihnya untuk sementara waktu magelang, oleh karena disitulah adanya jawatan geologi dan tambang, dengan nama b.e.t. harus ada hubungan yang erat untuk selesainya dapat bersama mengatasi kesulitan kesulitan yang b.e.t. akan jumpai. walaupun penyelenggaraan perusahaan perusahaan tambang tambang lanjutan jepang menjadi usaha pertama ari b.f.t., lapangan ini sebanyak mungkin akan diperluas hingga dapat mencukupi seperti tersebut dalam perlu dicatat, bahwa perkataan mengatur dalam ini sub. (b) sampai dengan (d) mempunyai arti yang longgar dan tidak berarti mengerjakan sendiri. untuk menegaskan lapangan pekerjaan sebagai termuat dalam maka disebutkan kewajiban b.e.t. dalam membantu usaha pemerintah untuk mengadakan pemberian dalam soal perusahaan perusahaan tambang lanjutan jepang. (b) sampai dengan (e) cukup jelas. ketua, wakil ketua, dan kepala kepala bagian bersama sama merupakan suatu dewan pimpinan, yang bertanggung jawab kepada menteri kemakmuran, dan bekerja maupun dalam menyelesaikan pekerjaan, atau dalam penyusun rencana rencana. cukup jelas. cukup jelas. dalam ini tegalan kedudukan b.f.t. sebagai badan pemerintah. hak dan kewajiban badan ini telah dijelaskan dalam sedang susunan seperti tersebut dalam menjamin tujuan badan ini. anggaran keuangan ditentukan oleh menteri kemakmuran, dengan diambilkan dari keuangan negara, untuk menjaga tetap sehatnya badan pengawas ini (netral kedudukannya). ini menegaskan sifat b.e.t. sebagai badan commersieel. man na, snn het presiden republik indo kesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam ini terlihatlah pemerintah dan pegawai bersama sama memikul pertanggungan jawab atas untung baginya badan ini. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
man pkn presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pencarian dan pertoloncarian dan pertolongan, mengingat undang undang dasar undang undang nomor tahun tentang penerbran lembaran negara nomor tahun tambahan lembaran negara nomor memutuskan pencarian dan pertolongan untuk selanjutnya disebut sar search and rescue) adalah usaha dan kegiatan yang meliputimencari kapal dan atau pesawat udara yang mengalami musibah, mean pa) nya ny dae presiden republik indonesia pelayaran ,musibah pelayar, potensi sar adalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi sar, unsur sar (sar unit sru) adalah potensi sar yang sudah terbina dan atau siap untuk digunakan dalam kegiatan operasi sar, operasi sar adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan para korban sebelum diadakan penanganan berikutnya, rangkaian kegiatan yang terdiri atas (lima) tahap yaitu tahap menyadari, tahap tindak awal, tahap perencanaan, tahap operasi dan tahap akhir penugasan, eval,, badan sar nasional yang selanjutnya disebut basarnas adalah instansi pelaksana tugas bidang pencarian dan pertolongan yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab bidang sar. bab pembinaan dan pengerahan potensi sar menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengerahan potensi sar. pelaksanaan pengerahan potensi sar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh basarnas. . san naz sen. kpo presiden republik indonesia pembinaan potensi sar sebagaimana dimaksud dalam meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penetapan kebijaksanaan umum, dan penetapan kebijakpelaksanaan kebijaksanasanaan yang telah ditetapkan bidang kegiatan pencairan dan pertolongan. dalam rangka pengerahan potensi sar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pendayagunaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengendalian. untuk meningkatkan efektifitas operasi sar, basarnas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sar. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalamluasi. tata cara pendidikan dan pelatihan potensi sar sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. mean pa) nya ny sen. kpo presiden republik indonesia . pengerahan potensi sar sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan jenis musibah yang terjadi. dalam pelaksanaan operasi sar, kepala basarnas dapat meminta pengerahan potensi sar kepada instansi organisasi yang mempunyai potensi sar. potensi sar yang memberikan bantuan atas permintaan kepala basarnas sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan biaya yang penggantian sesuai kemampuan keuangan negara. tata cara pengerahan potensi sar sebagaimana dimaksud dalam dan biaya penggantian sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. bab iii pelaksanaan operasi sar besarnya wajib melakukan siaga sar (dua puluh empat) jam terus menerus untuk melakukan pemantauan terhadap kejadian musibah pelayaran dan atau penerbangan. pelaksanaan siaga sebagaimana dimaksud dalam yang dapat digunakan selama (dua puluh empat) jam terus menerus. tata cara pelaksanaan siaga sar sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. pelaksanaan operasi sar didukung dengan fasilitas dan alat peralatan sar yang memadaisan nya ny sen. kpo presiden republik indonesia lingkungan kerja bandar udara dan atau kawasan keselamatan operasi penerbangan. . menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan penghentian atau selesai terhadap operasi sar dengan pertimbangandalamtata cara penghentian atau pernyataan selesai operasi sar sebagaimana dimaksud dalam dan perpanjangan pelaksanaan operasi sar sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. penanganan musibahsecar(clearance) dari negara yang bersangkutan. untuk mendapatkan izin (clearance) sebagaimana dimaksud dalam basarnas melakukan koordinasi dengankesatuan republik indonesia, terlebih dahulu wajib mendapat izin (clearance) dari negara republik indonesia. untuk mendapat izin (clearance) sebagaimana dimaksud dalam rescue coordination centre rcc) atau perwakilan negara yang bersangkutan indonesia melakukan koordinasi dengan basarnas atau san plan presiden republik indonesia perwakilan indonesia negara yang bersangkutan untuk kepengurusannyaunsur sar negara lain yang atas permintaannya sendiri membantu pelaksanaan operasi sar wilayah republik indonesia, maka biaya operasionalnya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah republik indonesiaketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. babefisiensidalam diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. bab ketentuan lain lain man pkn presiden republik indonesia dalam hal terjadi bencana dan musibah lainnya, potensi sar dapat dikerahkan untuk membantu penanggulangannya. bab vi. babpencarian dan pertolongan dinyatakan tetap berlaku, lembaran negara nomor tahun mean nn7 ny)transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negarabangsa. menyadari arti penting peranan tersebut, maka penyediaan jasa transportasi harus mencerminkan pelayanan angkutan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, dan selamat, serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. dalam rangka meningkatkan rasa aman bagi pengguna jasa transportasi khususnya angkutan laut dan udara, maka perlu ditunjang dengan kegiatan pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, dan andal. selain, perlu segera diganti dengan peraturan pemerintah yang baru, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang transportasi. atas dasar dasar tersebut atas, maka disusunlah peraturan pemerintah tentang pencarian dan pertolongan search and rescue) sebagai peraturan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang penerbangan dan undang undang nomor tahun tentang pelayaran. dengan peraturan pemerintah ini diharapkan, agar penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dapat lebih bermanfaat dengan berdasarkan pada asas kemanusiaan, tanggung jawab, keterpaduan, dan kesadaran hukum. . man ita nya ny)arana operasi sar antara lain pesawat udara, kapal, ambulance, peralatan sar, alat alat berat. yang dimaksud dengan prasarana operasi sar antara lain terminal, pelabuhan, bandar udara, depo pertamina, rumah sakit, lapa) nya ny snn kpo presiden republik indonesia . selama ini pelaksanaan pengerahan potensi sar telah dilakukan oleh badan sar nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan presidencukup jelas cukup jelas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masing masing instansi organisasi potensi sarsecepat mungkin. cukup jelasyang dimaksud dengan instansi organisasi yang mempunyai potensi sar antara lain instansi pemerintah (sipil, tni dan polri), organisasi kemasyarakatan dan swasta. cukup jelas cukup jelas san naz sen. kpo presiden republik indonesia cukup jelas . yang dimaksud dengan sarana penunjang antara lain genset dan komputer. cukup jelas cukup jelas pejabat yang berwenang daerah lingkungan kerja dan atau lingkungan kepentingan pelabuhan adalah pelaksana fungsi keselamatan pelayaran dan kepala kantor pelabuhan. pejabat yang berwenang daerah lingkungan kerja dankirakan korban dengan segala upaya telah menemukan suatu tempat yang dapat memberikan pertolongan. cukup jelas man ita nya nysarnas selaku koordinator sar. cukup jelas pengertian kemudahan dan prioritas yang diatur dalam ketentuan ini antara lain pengisian bahan bakar minyak, urusan kepabeanan, keimigrasian, pengisian air, dan pendaratan. cukup jelas pengertian pembagian wilayah tanggung jawab sar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah wilayah tanggung jawab unit pelaksana teknis basarnas. cukup jelas kegiatan pencarian dan pertolongan luar musibah pelayaran dan penerbangan bukan merupakan tugas pokok basarnas, namun demikian setiap saat basarnas siap membantu apabila diminta oleh instansi yang bertanggung jawab bidang tersebut. san wes presiden republik indonesia bencana . bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak atau secara berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan yang normal yang disebabkan oleh alam dan atau manusia yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan prasarana sarana, lingkungan dan atau fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. sedangkan yang dimaksud dengan musibah lainnya antara lain kejadian yang diakibatkan oleh jatuhnya benda antariksa dan kecelakaan transportasi darat. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor |
klgubahperiode" ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: (l) kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai negeri sipil. klan kan ya na, kpo presiden republik indonesias2) atau ijazah lain yang setara, pembina. klan na5 nya ny kpo presiden republik indonesia pembina tingkat golongan ruang iv b bagi yang memiliki ijazah doktor s3)." ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:" ketentuan dihapus. ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:yang dimilikinya, sekurang kurangnya telah (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya, dan yan can yaa ka) wat kpo presiden republik indonesia setiap.i1klan ya na, sen. kpo presiden republik indonesia kenaikan.:bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat golongan ruang i11 b, ijazah doktor s3) dan masih berpangkat penata muda tingkat golongan ruang il b bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi penata, golongan ruang iii c. klan kan ya na, kpo presiden republik indonesia kenaikan.egawai negeri sipil yang bersangkutan meninggal dunia:" ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: men tao nya ny eat kpo presiden republik indonesiaketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: dikecualikan dari ujian dinas, bagi pegawai negeri sipilsi" ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: klan ya na, presiden republik indonesia kenaikan. kenaikan pangkat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dinyatakan tetap berlakunaumumuntuk dapat lebihmaka peraturan pemerintah nomor tahun tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, perlu diubah sesuai dengan prinsip pembinaan pegawai negeri sipilmibina kenaikan pangkatnya. man na, snn kpo presiden republik indonesia huruf b dan ijazah magister s2)pokokdnamen, ann, nia daapn kpk, presiden republik indonesia lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tanggal pebruari daftar gaji pokok hakim gate talas bela sta alan jasa "re men kat teri cnn, hua presiden republik indonesia presiden republik indonesia, ttd. megawati soekarnoputri |
mulan sps aningkatkan kinerja perusahaan efek melalui peningkatan permodalan perusahaan efek dan untuk menjamin hak hak kepemilikan perusahaan efek pada bursa efek, maka perlu dilakukan perubahan terhadap. gelang nip yaa mw) 1g sen presiden republik indonesia. mengubah ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut perusahaan efek yang telah menjadi pemegang saham bursa efek tetapi kemudian tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota bursa efek atau tidak lagi menjadi anggota bursa efek,atau mengajukan permintaan penjualan saham dimaksud kepada bursa efek, dalam jangka waktu selambat lambatnya (dua belas) bulan sejak saat perusahaan efek tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bursa efek atau tidak lagi menjadi anggota bursa efek. dalam . mulan miss gan presiden republik indonesia 2gb. dalam hal kepemilikan saham belum beralih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam atau perusahaan efek mengajukan permintaan penjualan saham kepada bursa efek, bursa efek melelang saham dimaksud pada tingkat harga terbaik atau membeli kembali saham tersebut pada harga nominal. pelelangan dan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam jangka waktu selambat lambatnya (enam) bulan terhitung sejak lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam atau sejak bursa efek menerima pengajuan permintaan penjualan. dalam hal bursa efek memutuskan untuk melelang saham sebagaimana dimaksud dalam namun dalam jangka waktu (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam saham dimaksud tidak terjual, maka bursa efek membeli saham tersebut pada harga nominal. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar . gelang yaa mw) desa arwanuntuk meningkatkan kinerja perusahaan efek antara lain kualitas pelayanan, kualitas sumber daya manusia, ketaatan terhadap peraturan dan kualitas sistem back office. peningkatan kinerja perusahaan efek ini dapat dilakukan dengan memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional perusahaan efek melalui peningkatan permodalan perusahaan efek. peningkatan permodalan perusahaan efek. dengan adanya peningkatan permodalan bagi perusahaan efek, maka untuk melindungi kepentingan perusahaan efek yang saat ini telah memiliki saham bursa efek, maka jangka waktu pengalihan saham bursa efek yang dimilikinya kepada pihak lain perlu diperpanjang. . setan ni3 ny)1ltentara nasional indonesia soronaani oo golongan oo boron enam golongan oo tamtama poo bara oo (perwirapertama ' ) | perwiramenengah ' ) | perwiratinggi oo rai ira brigadir prajurit prajurit prajurit jenderal mayor letnan ua satu kepala kodrat kopra kor mm| sersan sersan sersan sersan pemain pembantu letnan letnan ks. yen dera jenderal jenderal keras kelasi kelasi dua satu epa dua satu kepala mayor letnan letnan satu mayor lone pertama laki.muda laki.madya laksamana ua satu kepala dua saru mars. mars.muda mars.madya marsekal pertama isi oa . jala lal 12s0000| 1s301s00| .5e5. .3s0200| 1as1. 1a77soo| .sss.so0| .s47. 1a| .s41. .5es.o00o| .64s. .7a5. .4sa. .5e1.s00| is| .ess.co0| .ca5.co0| .es4.s00| .8ss.c00| eso.40o0| .84s. .70a. .c00| 2a| .s5s.eo00| .s60. .s9a. .sas.so0| .000o| .s62.s00o| s.o44.c00o| 2s| .s20. .8se.coo| .s40.600o| .41s.s00| .a95. s.o29. s.s25. 2s| 2s20. .6s4.co0| .60o| .5as.co0| .60o| a2| .542400o| .78s. .10o| s.s05.c00| s.61s. a.sas. 2zo| s.s94. s.co0.coo| sil s.ass.o0o|a2| s.co0. s.s20. presiden republik indonesia, dr. susilo bambang yudhoyonomerintahan daerah,: bahwa sesuai dengan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain, dan sesuai dengan perkembangan daerah, daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, bahwa untuk menetapkan syarat syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sesuai ketentuan yang berlakusyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, tengah pusat, dan penggabungan daerah. pkn waybentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. pemekaran daerah adalah pemecahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus kepada daerah lain. dewan pertimbangan otonomi daerah adalah forum konsultasi otonomi daerah tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada presiden. bab tujuanpercepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi: percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah: percepatan pengelolaan potensi daerah, lan yan pak presiden republik indonesia peningkatan keamanan dan ketertiban: peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. bab iii. bab iii syarat syarat pembentukan daerah daerah dibentuk berdasarkan syarat syarat sebagai berikut:kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung suatu daerah propinsi, kabupaten kota yang dapat diukur dari: produk domestik regional bruto pdrb): penerimaan daerah sendiri. potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan cerminan tersedianya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari: lembaga keuangan: sarana ekonomi: sarana pendidikan, sarana kesehatan: sarana transportasi dan komunikasi: sarana pariwisata: ketenagakerjaan. klan pkn ya na, snn kpo presiden republik indonesia . sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat kegiatan institusi sosial dan budaya: sarana olah raga. sosial politik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik, organisasi kemasyarakatan. jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah. luas daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan luas tertentu suatu daerah. pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah yang dapat diukur dari keamanan dan ketertiban: ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan: rentang kendali, men ap nya ny snn kpo presiden republik indonesia propinsi yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari (tiga) kabupaten dan atau kota, kabupaten yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari (tiga) kecamatan: kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari (tiga) kecamatan. . cara pengukuran dan penilaian persyaratan pembentukan daerah, dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini. usul pembentukan daerah yang sudah memenuhi persyaratan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikutcara pengukuran dan penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada sama dengan cara pengukuran dan penilaian pembentukan daerah sebagaimana diatur dalam penghapusan daerah dilakukan apabila daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya. pan pak presiden republik indonesia . daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada digabungkan dengan daerah lain. penghapusan dan penggabungan daerah mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: kemampuan ekonomi, potensi daerah: sosial budaya, sosial politik: . sosial politik, jumlah penduduk. cara pengukuran dan penilaian penghapusan dan penggabungan daerah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini. bab prosedur pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerahusul pembentukan propinsi disampaikan kepada pemerintah menteri dalam negeri dan otonomi daerah dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan dprd propinsi dan dprd kabupaten kota yang berada dalam wilayah propinsi dimaksud, yang dituangkan dalam keputusan dprd: usul pembentukan kabupaten kota disampaikan kepada pemerintahpinsi, yang dituangkan dalam keputusan dprdberdasarkan rekomendasi pada huruf ketua dewan pertimbangan otonomi daerah pkn wat presiden republik indonesiambentukan suatumbentukmbentukan daerah tersebut beserta rancangan undang undang pembentukan daerah kepada presiden, apabila presiden menyetujui usul dimaksud, rancangan undang undang pembentukan daerah disampaikan kepada dpr ri untuk mendapat persetujuan. prosedur pemekaran daerah sama dengan prosedur pemain tukan daerah sebagaimana dimaksud pada prosedur penghapusan dan penggabungan daerah: usul penghapusan dan penggabungan daerah propinsi disampaikan oleh gubernur dengan persetujuan dprd propinsi kepada pemerintah menteri dalam negeri dan otonomi daerah: usul penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten kota disampaikan oleh bupati walikota melalui gubernur kepada pemerintah menteri dalam negeri dan otonomi daerah: cc. sebelum suatu daerah dihapus, masyarakat daerah tersebut diminta pendapatnya untuk bergabung dengan daerah yang berdampingan dan yang diinginkan yang dituangkan dalam keputusan dprd: daerah yang akan menerima penggabungan daerah yang dihapus, kepala daerah dan dprd membuat keputusan mengenai penerimaan daerah yang dihapus dalam daerahnyayan pak presiden republik indonesia berdasarkan rekomendasi pada huruf ketua dewan pertimbangan otonomi daerahnghapusan dan penggabungannghapusan dan penggabungnghapusan dan penggabungan daerah tersebut beserta rancangan undang undang penghapusan dan penggabungan daerah kepada presiden: apabila presiden menyetujui usul dimaksud, rancangan undang undang tentang penghapusan dan penggabungan daerah disampaikan kepada dpr ri untuk mendapatkan persetujuan. pemerintah atas inisiatif sendiri, berdasarkan hasil penelitian, menyarankan agar suatu daerah dihapus dan digabungkan dalam wilayah daerah lainnyapropinsi yang baru dibentuk, pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun apbd propinsi yang baru dibentuk, dibebankan kepada apbd propinsi induk, berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari propinsi yangbaru dibentuk, apbd kabupaten kota yang masuk dalam wilayah propinsi yang baru dibentuk dan dapat dibantu melalui apbn.kabupaten kota yang baru dibentuk, pembiayaan yang ny) nya ny kpo presiden republik indonesia diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun apbd kabupaten kota yang baru dibentuk, dibebankan kepada apbd kabupaten kota induk, berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari kabupaten kota yang baru dibentuk. segala biaya yang berhubungan dengan penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada apbn. bab vii. bab vii ketentuan lain lain untuk melakukan evaluasi tingkat kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonominya, daerah setiap tahun harus menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan huruf dan kepada pemerintah melalui menteri dalam negeri dan otonomi daerahumum. pembagian wilayah administrasi pemerintahantifpinsi yang didibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dimungkinkandiprosesdi. pasaran ita nya ny wap kpo presiden republik indonesiabegitu juga bagi daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota dapat dihapus apabila daerah daerah tersebut berdasarkan hasil penelitian tidak mampu melaksanakan otonominya. daerah yang dihapus digabungkan dalam satu atau beberapa daerah yang berdampingan yang diinginkan dari daerah yang dihapus tersebut. penghapusan dan penggabungan suatu daerah ditetapkan dengan undang undang. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan penerimaan daerah sendiri adalah penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagian daerah dari penerimaan. cukup jelas pan yan presiden republik indonesia cukup jelas . cukup jelas yang dimaksud dengan jumlah tertentu penduduk suatu daerah adalah besaran jumlah pendudukyang dimaksud dengan luas tertentu suatu daerah adalah besaran luascukup jelas cara pengukuran dan penilaian pembentukan daerah yaitu dengan memberikan bobot terhadap syarat syarat pembentukan daerah, dan menetapkan indikator, serta sub indikator. pada setiap indikator dan sub indikator diberi nilai atau skor untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu daerah dibentuk. pembentukan daerah sudahelah memenuhi ketentuan untuk dapat dibentuknya suatu daerah. pembentukan daerah tidakidak memenuhi syarat sesuai dengan skor untuk dapat dibentuknya suatu daerah. cukup jelas bad pak presiden republik indonesia . sebelum suatu daerah dihapus, kepada daerah diberi kesempatan paling lama (lima) tahun sejak penilaian untuk memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensi yang ada. apabila setelah jangka waktu tersebut ternyata daerah masih tidak mampu melaksanakan otonominya, daerah dimaksud dapat dihapus. propinsi yang dihapus sebagai daerah, wilayahnya digabungkan dalam satu atau beberapa propinsi yang berdampingan dan yang diinginkan dengan propinsi yang dihapus. kabupaten yang dihapus sebagai daerah, wilayahnya digabungkan dalam satu atau beberapa kabupaten yang berdampingan dan yang diinginkan dari kabupaten yang dihapus, dalam satu propinsi. kota yang dihapus sebagai daerah, wilayahnya digabungkan dalam satu atau beberapa kabupaten atau kota yang berdampingan dan yang diinginkan atau tetangga dari kota yang dihapus, dalam satu propinsi. cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan kemauan politik dari pemerintah daerah dan, pernyataan gubernur, bupati walikota yang bersangkutan, yang selanjutnya dituangkan secara resmi dalam bentuk persetujuan tertulis baik melalui kepala daerah dan dprd yang bersangkutan. mulan ita nya ny snn kpo presiden republik indonesia huruf dalam melaksanakan penelitian awal, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak manapun yang dapat mendukung pembentukan daerah dimaksud.lang na, kpo presiden republik indonesia pemerintah menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menyarankan kepada kepala daerah dan dprd yang bersangkutan agar daerah tersebut diusulkan untuk dihapus. . bantuan apbn kepada propinsi yang baru dibentuk disesuaikan dengan kondisi keuangan negarongkos jalan untuk pegawai negeri, yang melaksanakan perjalanan dinas. presiden republik indonesia. menimbang bahwa, yang ditetapkan menurut peraturan tentang gaji pekerja negeri penduduk jawa", sebagaimana peraturan peraturan itu diubah dengan osamu seizin tanggal dan pula peraturan peraturan ongkos jalan (uang jalan tetap) yang ditetapkan oleh jawatan jawatan berdasarkan dan maklumat gunseikan tersebut diatas, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan oleh karena itu perlu diganti dengan peraturan peraturan baru: memutuskan: pertama mencabut yang ditetapkan menurut peraturan tentang gaji pekerja negeri jawa", sebagaimana peraturan peraturan itu diubah dengan osamu seizin tanggal kedua menetapkan peraturan perjalanan dinas", yang dimuat sebagai lampiran peraturan ini. ketiga peraturan ini mulai berlaku pada tanggal april keempat terhadap penggantian biaya biaya perjalanan yang telah dibayarkan menurut peraturan lama, sebelum peraturan ini diumumkan, yang jumlahnya lebih dari jumlah menurut peraturan ini, tidak diadakan pemungutan kembali. ditetapkan yogyakarta pada tanggal me nasa presiden republik indo kesia lampiran. peraturan pemerintah nomor tahundimana yang dimaksud adalah pegawai, pegawai pembantu dan pekerja negeri. perjalanan ini tidak berlaku untuk: perjalanan perjalanan dinas anggota tentara republik indonesia angkatan darat, laut dan udara), yang mendapat penggantian ongkos perjalanan menurut peraturan yang ditetapkan oleh menteri pertahanan dengan penetapan bahwa jumlah jumlah penggantian itu tidak boleh melebihi jumlah jumlah menurut peraturan ini,menteri keuangan, beberapa jenis perjalanan dinas pegawai jawatan kereta api, polisi, untuk jawatan kereta api diadakan oleh kepala jawatan itu, dan untuk jawatan jawaban lain oleh kepala kantor urusan perjalanan. kepala kantor urus, dibayar menurut peraturan ini, baik sebagian maupun semuanya. perjalanan perjalanan dinas: perjalanan jabatan, perjalanan pindah. perjalanan jabatan adalah perjalanan perjalanan: pegawai negeri menurut peraturan peraturan yang berlaku atau menurut perintah yang berkuasa, dari tempat kedudukan atau tempat mereka berada untuk kepentingan dinas ketempat yang harus dikunjungi, dan kembali, pegawai negeri yang karena hendak mendapat surat keterangan tentang penyakitnya,, dari tempat majelis itu bersidang atau ketempat dokter itu memeriksa, dan kembali, cc. pegawai negeri yang diberi person sakit didalam negeri menurut peraturan peraturan yang berlaku: dari tempat kedudukannya ketempat person itu harus dijalankan menurut surat keputusan, dan kembali,diluar tempat kedudukannya: dari tempat kedudukannya atau tempat tinggalnya ketempat diobati atau dirawat, dan kembali, pegawai negeri yang mengikuti ujian jawatan yang ditentukan oleh pemerintah diluar tempat kedudukannya: dari tempat kedudukannya ketempat ujian diadakan, dan kembali, dengan penetapan, bahwa penggantian biaya perjalanan tidak diberikan untuk can nag tek presiden republik indo kesia: mereka yang diterima buat jawatan negeri: dari tempat tinggalnya ketempat kedudukan yang ditentukan,idalam hal ini harus dinyatakan, cc. pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannyaesuatu tempat hendak tinggal tetap didalam kepulauan republik indonesia, akan tetapi hanya buat satu kali saja. perjalanan pensiunan harus dilakukan dalam waktu satu tahun, dan yang mendapat tunjangan lain semacam itu, tiga bulan sesudah tanggal surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan, keluarga yang sykediamannya sesuatu tempat dalam kepulauan republik indonesia, akan tetapi hanya buat satu kali saja. untuk mendapat penggantian ongkos jalan, perjalanan harus dilakukan dalam waktu satu tahun terhitung mulai hari meninggalnya kepala keluarga yang bersangkutdimana dapat dipergunakan kereta api atu bus, yang menuju kebiaya perjalanan tidak akan diganti lebih dari pada yang harus dipikul oleh negeri,, tidak turut dihitung. perjalanan perjalanan dinas harus dilakukan dengan cepat. hal ini dipertimbangkan: buat perjalanan jabatan, oleh pemimpin yang memerintahkannya atau wakilnya, buat perjalanan pindah, oleh kepala kantor urussb.), yang dipakai dasar, sebagaimana tertera dalam daftar lampiran peraturan ini. yang disebut gaji dalam peraturan ini adalah gaji pokok, ditambah dengan gaji tambahan jika ada ,, yang bergaji, maka untuk menetapkan golongannya diambil gaji yang paling banyak. clean (ae tek presiden republik indo kesia pegawai negeri yang disamping jabatannya sendiri diperintahkan mewakili jabatan lain yang lebih tinggi, walaupun mendapat tunjangan sebagai tambahan gajirkas pegawai negeri, atau pegawai negeri yang mendapat person sakitumum diberikan penggantian biaya sebanyak jumlah jumlah menurut daftar lampiran peraturan in, dengan ketetapan, bahwa: untuk perjalanan yang dilakukan dengan kereta api atau lain kendaraan umumdikelas ,dan mereka dari golongan dapat menumpang dikelas untuk pengangkutan dengan perahu dsb. dari kapal kebarat dan sebaliknya, diberikan penggantian biaya yang sebenarnya dikeluarkan menurut kebiasaan didaerah masing masing, pegawai negeri wanita termasuk golongan diperbolehkan menumpang dikawal dalam kelas untuk perjalanan dinas dengan kendaraan lain, atau dengan berjalan kaki, diberikan penggantian biaya sebanyak jumlah jumlah dalam daftar lampiran peraturan ini. untuk menentukan jauhnya perjalanan dalam hal termaksud maka,ditempat itu. penggantian biaya tersebut dalam dan ini, tidak diberikan untuk perjalanan perjalanan dinas didalam tempat kedudukan pegawai atau tempat yang dikunjunginya. uang harian. untuk perjalanan dinas didapat dan diairi diberikan uang harian sebanyak jumlah jumlah termuat dalam daftar lampiran peraturan ini. uang harian tersebutdalam petak dan petak hanya diberikan, apabila kwitansi rumah penginapan (hotel) dilampirkan pada daftar ongkos perjalanan. buat hari naik kapal, baik dalam perjalanan pindah, maupun perjalanan jabatan, diberikan uang harian sebanyak jumlah dalam petak vang harian dibayar juga untuk hari sampai ditempatkan kedudukan baru buat perjalanan pindah termaksudditempat itu tidak sanggup meneruskan perjalanan yang telah dimulainya,dan karena itu terpaksa menghentikan perjalanannya, diberikan uang harian sebagai tunjangan untuk tinggal ditempat perhentian itu, buat paling lama hari, dengan penetapan, bahwa: can tek presiden republik indo kesia jika tidak dirawat dirumah sakit atau hotel, diberikan uang harian sebanyak jumlah didalam petak daftar lampiran peraturan ini, jika dirawat dirumah sakit atau hotel, diberikan biaya perawatan yang sebenarnya, menurut surat surat bukti, sebanyak banyaknya sejumlah uang harian yang ditetapkan dalam petak adapun uang harian termaksud dalam kalimat di, lebih dari hari tinggal disatu tempat, maka uang harian yang diberikan kepadanya dipotong buat tiap tiap hari yang lebih itu. jika pada waktu bepergian ketempat lain atau kembali kedidibawah ini: kepada pegawai negeri yang buat sementara waktu dipekerjakan atau mewakili sesuatu jabatan diluar tempat kedudukannya, diberikan uang harian sebanyak banyaknya buat bulan,telah berakhir, maka waktu ada didiluar tempat kedudukan perlu sekali, sedangkan tidak ada alasan untuk memindahkan pegawai yang bersangkutan, maka waktu termaksud dalam kalimat diatas, atas usul kementerian jawatan yang bersangkutan dapat diperpanjang oleh menteri keuangan dengan bulan lagi. jika perjalanan yang mulai didapditempat itu diberi uang harian sebanyak banyaknya buat hari bermalam. jika perjalanan yang dimulai didapditempat itu sebanyak banyaknya buat hari bermalam. jika pegawai negeri dalam perjalanan dinas disuatu tempat diidalam hal pegawai negeri dalam melakukan perjalanan pindah, atas perintah yang berwajib, tertahan ditengah perjalanan itu, untuk melakukan pekerjaan keperluan dinas, maka kepadanya selama tinggal ditempat itu, diberikanuang harian buat perjalanan jabatansb.) pembayaran itu dihitung menurut peraturan perjalanan (dienstregeling) kendaraan kendaraan tersebut. tunjangan pindah. kepada pegawai yang melakukan perjalanan pindah tersebut dalam huruf dan diberikan tunjangan pindah menurut petak daftar lampiran peraturan ini. penggantian ongkos bekasi dan perabot rumah tangga. aan tan na7 ky) tek presiden republik indo kesia untuk perjalanan dinas yang dilakukan dengan kereta api bus, kapal atau perahu diberikan penggantian ongkos bekasi yang sebenarnya dikeluarkan, menurut tarif kendaraan kendaraan tersebut tetapi tidak boleh melebihi ongkos bekasi sebanyak yang ditetapkan dalam daftar lampiran peraturan ini. untuk perjalanan pindah yang termaksud dalam huruf dan peraturan ini, selain dari ongkos termaksud ini, diberikan juga penggantian ongkos termasuk mobil dsb. menurut tari tari yang ditetapkan dalam daftar lampiran peraturan ini, dengan penetapan, bahwa dalam ongkos membungkus termaksud dalam petak petak dan termasuk juga ongkos pengangkutan dll. dari rumah ke stasiun atau pelabuhan dan sebaliknyaditempat kedudukan lama maupun ditempat kedudukan baru,daftar lampiran peraturan ini. jika perabot rumah tangga diangkut sesudah pegawai yang bersangkutan berangkat keem bulan sesudah pegawai itu berangkat. dalam hal pegawai negeri yang karena pindah kantor diwajibkan pula pindah rumah didalam kota tempat kedudukan, kepadanya diberikan penggantian ongkos pengangkutan perabot rumah tangga yangsesungguhnya dikeluarkan menurut bukti, akan tetapi setinggi tingginya separuh jumlah tersebut dalam petak ongkos perjalanan keluarga. untuk perjalanan pindah termaksud dalam huruf dan peraturan ini, diberikan penggantian ongkos perjalanan dan penginapan untuk keluarga yang syah dari pegawai yang bersangkutan yang turut pindah, dalam hal yang dimaksudkan dalam dan huruf, uang harian diberikan juga untuk keluarga yang syah. keluarga yang syah dalam peraturan ini adalah isteri (isteri isteri) atau suami yang syah, anak sendiri, anak tiri dan anak angkat. dalam hal pegawai yang bersangkutan telah bercerai dengan isterinya (suaminya), penggantian ongkos hanyalah diberikan untuk anak pegawai dari isteri (suami), anak laki laki yang berumur tahun atau lebih hanya diberi penggantian ongkos, apabila ia,, mempunyai cacat dan tidak dapat mencari penghidupan sendiri, anak perempuan yang tidak bersuami dantidak mempunyai penghasilan sendiri. anggaran keluarga yang ikut pindah harus diterangkan seorang demi seorang dalam daftar ongkos perjalanan:. uang harian dan penggantian ongkos bekasi berjumlah untuk isteri tiga perempat,untuk menetapkan penggantian ongkos tersebut, maka dalam hal termaksud dalam huruf peraturan ini, seorang janda dianggap sebagai kepala keluarga. nyi ny) presiden republik indo kesia hak untuk mendapat penggantian ongkos perjalanan bagi keluarga seperti tersebut diatas, hilang, apabila perjalanan keluarga tidak dilakukan dalam tempo selama lamanya bulan sesudah pegawai (kepala keluarga) berangkat. dalam tempo tersebut hak yang termaksud itu hilang pada: apabila pegawai (kepala keluarga) meninggal dunia, atau diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, terhadap mereka yang tidak lagi dianggap keluarga sah menurut peraturan ini. perjalanan jabatan yang berubah menjadi perjalanan pindah jika perjalanan jabatan termaksud: untuk sendiri, selain dari penggantian biaya buat perjalanannya dari tempat kedudukan ketempat bekerja, ongkos untuk perjalanan pindah dari tempat bekerja ketempat kedudukannya yang baru, penggantian ongkos untuk mengangkut keluarganya, perabot rumah tangga dan sebagainya menurut peraturan ini, dalam perjalanan pindah langsung darikeketempat kedudukan yang baru adalah perjalanan pindah. perjalanan sebelum ada perintah resmi jika perjalanan yang seharusnya dibiayai oleh negeri: uang mukakepada mereka yang boleh menuntut penggantian biayau aturan tersebut, boleh diberikan yang muka untuk ongkos kereta api atau kapaltek presiden republik indo kesia daftar ongkos perjalananidalam daftar ongkos perjalanan tidak boleh ada penghapusan penghapuskantor urus, pada idalam lingkungan jawatan kantornya tidak diadakan perjalanan perjalanan dinas yang tidak berlaku. dalam mempertimbangkan permintaan penggantian biaya perjalanan. kepala jawatan kantor wajib memeriksa dengan seksama, apakah perjalanan itu dilakukan dnegan cara sehebat hematnya, mengingat maksud perjalanan tersebut. pendapat (persetujuan) kepala jawatan kantor harus dinyatakan dalam daftar ongkos perjalanan. aturan yang termaksud dalam kalimat kedua diatas tidak berlaku terhadap daftar ongkos perjalanan residen kepala daerah) wali kota jakarta dan surakarta, dan penjabat penwaktu penuntutan penggantian biaya perjalanan yang tidak dituntut didalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan tentang hutang piutang negara, karena melewati waktu tidak akan dibayar. kepala kantor urusan perjalanan diberi kuasa:, mengadakan peraturan didalam hal hal yang tidak termuat dalam peraturan ini,badan pemeriksa keuangan negara,,, mengambil keputusan yang menyimpang dari peraturan ini, apabila didalam sesuatu hal peraturan ini menimbulkan rasa kurang adil, dan dalam hal yang luar biasa,ketentuan mengenai besarnyadimaksud dalam lampiran peraturan pemerintah nomor tahun yang didasarkan pada tarif dengan harga tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini sehingga perlu diubah menjadi tarif dengan persentase yo) dari harga jual bahan galian tertentu, baik yang dijual maupun yang dipergunakan sendiri,mean nya ny sen.man ita nya ny presiden republik indonesia lembaran negara nomor diubah, yaitu sebagai berikut mengubah . mengubahyang tercantummenjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini. ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikutangka dihitung dengan cara tarif dikalikan jumlah satuan dikalikan harga jual ttd. bondan gunawan man ita nya ny snn kpo presiden republik indonesia lembaran negara republik indonesiasumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimilki bangsa indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat undang undang dasar harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. manfaat yang diperoleh bangsa indonesia sebagai pemilik kekayaan sumber daya mineral, dari pengusahaan sumber daya tersebut diantaranya dalam bentuk iuran eksplorasi iuran eksplorasi royalti yaitu pembayaran kepada pemerintah sehubungan dengan pemanfaatan kandungan mineral yang berasal dari suatu wilayah pertambangan yang diusahakan sehingga pengusaha memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil dari kandungan mineral tersebut. sesuaitari atas jenis mineral bahan galian tersebut didasarkan atas suatu tarif harga tertentu (spesifik) yang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah tersebut. . man ita nya ny sen. kpo presiden republik indonesia demi angka cukup jelas angka dalam menentukan tarif turun eksplorasi iuran eksplorasi royalti yang baru, ditetapkan secara dinamis yaitu berdasarkan persentase yo) terhadap harga jual, dalam hal ini nilai yang diperoleh merupakan suatu tarif tertentu untuk setiap unit dalam bijih tertimbang. cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor |
men nayan na, wap! kpi presiden republik indonesia: ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: (l)tapan eselon sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan memperhatikan: kebutuhan organisasi, rentang kendali, kondisi geografis, man ya na, wat kpo presiden republik indonesia karakteristik. karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyara" diantara dan disisipkan (satu) baru yaitu yang berbunyi sebagai berikutketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: . man nif pa) nya ny eat dah presiden republik indonesia (l)jalu. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas nya ny eat dahlan ata na, wapapril eselon jenjang pangkat, golongan ruang terendah tertinggi pangkat gol ruang pangkat gol ruang pembina utama iv e pembina utama iv e pembina utama madya iv d pembina utama iv e pembina utama muda iv c pembina utama madya iv d pembina tk. iv b pembina utama muda iv c ila pembina iv a pembina tk. iv b ilb penata tk. iti d pembina iv a penata penata tk. tti d penata muda tk. tl b penata penata muda ill a penata muda tk. tl b presiden republik indonesia ttd. megawati soekarnoputri |
lskala dan daftar gaji pokok anggota tentara nasionalann mank1z sw,fisik (jt s.d. s.d. s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d rupiah) komponen kegiatan perencanaan s.d s.d s.d s.d.| 244s.a .16s.a. .94s.d (dalam pengawasan .35s.al 73s.a.l oosa.li.essa ia3sa. |konstruksi s.d. s.d. s.d. s.d. (dalam y6) keaslian ta.o0 s.d s.d .20s.d.|o.g0s.a. o.50s.a s.d (dalam s.dfisik (jt s.d. s.d. s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d rupiah) ema ole kegiatan perencanaan tesla. ig4osa.l3.02s.a.| .a. .a. konstruksi s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. (dalam y6) manajemen gasal joshua.loss.a.lo.19s.a. |konstruksi s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. (dalam yo) ll pengawasan disposal 9osa.l 30sa.l200s a. s.a. konstruksi s.d. s.d. s.d. s.d. (dalam y6) pengelolaan sa. iia2sa.loo3sa |o.sss.a. sa. kegiatan s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. (dalam yofisik (jt s.d. s.d. s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d rupiah) emo lol lotre kegiatan perencanaan 97asal oosa.| issa.|3ass.a.| .90s.a. konstruksi s.d. s.d. s.d. s.d. (dalam y6) pengawasan s70 i5s.a.| ig.10sa.|277s.a.l sa. .30s.a. |konstruksi s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. (dalam yo) pengelolaan sa. iia2sa.loo3sa|o.sss.a. s.a. kegiatan s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. (dalam yos.d. antara s.d. misal ambil 5y6 biaya perencanaan konstruksi rp. rp. pengawasan dilihat tabel fisik antara s.d. antara6 s.d. misal ambil biaya pengelolaan kegiatan o rp. rp. rp. wates, april bupati kulon progo cap ttd hasta wardoyo dan |
lampiran iii peraturan daerah kabupaten karawkarawang provinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten karawang nomor . tahun . tentang (nama peraturan daerah) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karaw. pada tanggal . bupati karawang,lembaran daerah kabupaten karawang tahun . nomor . noref peraturan daerah kabupaten karawang, provinsi jawa barat .(td nama nip vii. keputusan badan kehormatan dprd ra: ketua badan kehormatan dprd kabupaten karawang provinsi jawa barat keputusan badan kehormatan dprd kabupaten karawang, nomor . tahun . tentang judul keputusan pimpinan dprd) ketua badan kehormatan dprd kabupaten karawang, ttd nama nip bupati karawang, ttd celtica nurrachadiana iu. peraturan kepala daerah bupati karawang provinsi jawa barat peraturan bupati karawang nomor . tahun . tentang judul peraturan bupati) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karawang. pada tanggal bupati karawang, nama tanpa gelar dan pangkat) diundangkan . pada tanggal . sekretaris daerah kabupaten karawang, nama) berita daerah kabupaten karawangbupati karawang bupati. nama kabupaten) provinsi. nama provinsi) peraturan bersama bupati karawarawang dan bupati walikota.karawarawang dan berita daerah bupati walikota. nama kabupaten kota). ditetapkan . pada tanggal bupati karawang, bupati walikota. nama kabupaten., nama kabupaten karawang kabupaten kota) nama) nama) berita daerah kabupaten karawang tahun . nomor .pimpinan dprd kabupaten karawang provinsi jawa barat peraturan dprd kabupaten karawangarawangarawang. ditetapkan . pada tanggal . ketua dprd kabupaten karawang, (atau wakil ketua dprd)berita daerah kabupaten karawang tahun . nomor . salinan sesuai dengan aslinya sekretaris dprd kabupaten karawang ttd nama nip keputusan kepala daerah hz: bupati karawang provinsi jawa barat keputusan bupati karawang nomor . tahun . tentang judul keputusan bupati) bupatiarawangpimpinan dprd kabupaten karawang provinsi jawa barat keputusan dprd kabupaten karawang nomor . tahun . tentang judul keputusan dprd) pimpinan dprd kabupaten ttd nama nip |
lampiran iii peraturan gubernur kalimantan selatnetapan masyarakat lokal (perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis perikanan budidaya menetap wisata bahari pemukiman atas air) orang perseorangan kelompok kop surat untuk orang perseorangan kelompok) nomor nanananananaanananananan lampiran . berkas hal penetapan masyarakat lokal yth. gubernur provinsi kalimantan selatan kami yang bertanda tangan bawah ini, nama nannanananananananaaaaa ana jabatan kaanaanaannlananaaaan nama perusahaan kantor nnnanannanananaanan nana anna alamat nkaananaananananlanaaanaaaaaan ktp nannanananananananaaaaa ana nomor anananannananananan anna anna telp faks rakanananaanannaanaaaaaaaaa e mail nkaananaananananlanaaanaaaaaan bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha orang perseorangan kelompok dengan ini, menyampaikan persyaratan penetapan masyarakat lokal perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis, perikanan budidaya menetap, wisata bahari dan permukiman atas air) sebagai berikut: daftar nama orang pnankantan kanan anna anna posisi lokasi dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat, provinsi ananaannanan nan naannana nana angan kabupaten kota nananaanananaanan ana kecamatan knkaakennena sana nan nana desa kelurahan anaaaaaaanan ana nama perairan laut nnananannanan nana aan koordinat lokasi lintang branaanannnannanaan bujur branaanannnannanaan panjang bentangan nnaananaanananaaan aan jenis kegiatan paaaanananana anna aanbupati walikotaulir kegiatan izin lokasi perairan dan izin pengelolaan bagi masyarakat lokal (perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis, perikanan budidaya menetap, wisata bahari, permukiman diatas laut) pelaku usaha) nibdan warna biru laut, untuk pelaku usaha kelompok. dokumen rencana induk kegiatan letak geografis dan administrasi koordinat pengambilan air laut pnananananaanans luj lsl.oii.bt, koordinat polygon lokasi . lu ls.bt, dan letak administrasi loka . jjj. kondisi topografia, kecepatan dan arah gelombang, curah hujan, temperature, dan pasang surut kondisi sarana prasarana (jumlah dan atau luasan) gudang, alat tangkap, tempat sanitasi dan penyaluran limbah, air bersih, listrik, persamaan, hype, jembatan, jalan produksi, j . pompa air, pintu tambak, dan il. saluran pengairan kondisi sosial ekonomi jumlah penduduk, mata pencaharian, pendapatan penduduk per kapita, jumlah tenaga dari luar daerah yang pekerjaan, dan jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan. kondisi eksisting jenis ekosistem, luasan dan kerapatan tanaman, dan pemanfaatan lahan eksisting. status lokasi yang memuat peta situasi lokasi produksi dan produktivitas dokumen kelayakan teknis. aspek pasar dan pemasaran. aspek pengelolaan. aspek usulan biaya operasional dan pemeliharaan. dokumen rencana detail masterplan, perencanaan sarana dan prasarana yang memuat rencana struktur sarana dan prasarana, dan rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan. lampiran fotokopi kartu tanda penduduk, dan fotokopi npp gubernur kalimantan selatan, labirin noor |
lampiran iii peraturan daerah kabupaten boyolali nomor tahun tentang tata cara pembentukan peraturan daerah bentuk rancangan peraturan daerah bupati boyolali provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten boyolali nomor . tahun . tentang (nama peraturan daerah) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati boyolalitanda tangan nama (tanpa gelar) diundangkan boyolali pada tanggal sekretaris daerah kabupaten boyolali, tanda tangan nama (tanpa gelar) lembaran daerah kabupaten boyolali tahun . nomor . noref peraturan daerah kabupaten boyolali provinsi jawa tengah salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd nama (tanpa gelar) pangkat nip. bupati boyolali, seno samudra |
log pendaftaran izin pemohon log mengisi formulir permohonan secara dengan hak elektronik. tidak lengkap konfirmasi pendaftaran ditolak konfirmasi dengan diberikan dikirimkan via alasan penolakan. laman akses pemohon. lengkap pendaftaran diterima, pemohon mengisi kelengkapan isian formulir secara lebih detail. pencetakan izin untuk izin pra penelitian, izin penelitian, izin kkn dan izin pkl dapat dicetak sendiri oleh pemohon. untuk sup dan tdp dicetak oleh petugas pengolahan perizinan. bupati sukoharjo, ttd wardoyo wijaya |
lampiran peraturan bupati malang nomor: tahun tanggal januari tanggal . bulan.tahun masuk jumlah nilai rp) jumlah nilai rp) belanja hibah belanja bantuan sosial uang belanja hibah belanja bantuan sosial barangpekan perlu perlu ghazi4 pedoman hibah lam. pedoman hibah.docproposal senilai rp. .(.) dan berdasarkan hasil verifikasi telah disetujui sebanyak . proposal senilai rp. . l.), yang terdiri dari:apakah perlu perlu ghazi4 pedoman hibah lam. pedoman hibah.doc iii. format (aoa ini ., tanggal. bulan loan yang bertanda tangan bahwa ini: nama ann papua nan nan ann nanda ana nan nnn aaa aan ann nan aaa ann ana aan ann pan aan aaa pangkat nan wanara ara aaa aaa rapp para aaa aaa aaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan jabatan nana unit kerja nanal. nama ann pnp ann pen nan ane nen apa aan nan nan aaa nana ana aan ann ann aan nan aaa ana nan ktp ann nan nan nan nan ana nan papan aaa nan ann ana nan nan ann ann nan anak ann ann ana aaa annan nan nanang jabatan nnnnnnnnnnananananan anna nana nan anna nan nana nana nana nananaan alamat ann pnp papan nan ann nan aaa nan ann nan nan ann ann ann ana aaa ann ana namanyen (eaj.iu (eao: fotokopi rekening bank: surat pernyataan tanggung jawab:o. pekan perlu perlu ghazi4 pedoman hibah lam. pedoman hibah.docapakah perlu perlu ghazi4 pedoman hibah lam. pedoman hibah.doc. nakbupati malang, ttd. rendra kresna apakah perlu perlu ghazi4 pedoman hibah lam. pedoman hibah.doc |
lampiran peraturan bupati jepara nomor tahun tanggal januari contoh laporan petingginananaka. rincian anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran . pendapatan desa rpr eenannnaaan belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa rpr nana bidang pembangunan rp naik bidang pembinaan kemasyarakatan rp nana bidang pemberdayaan masyarakat rp nenek bidang tak terduga rp naik. jumlah belanja nnnnnannnannanaanaaaan surplus defisit rp ee. pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rp. san sesanatatananaanaa pengeluaran pembiayaan nnnnnnnaannlnnn. selisih pembiayaan (a b) rpr nenek format rincian anggaran pendapatan dan belanja desa tahun nc. rekan rp) (pendapatan lili pendapatan asli desa jalani| hasil usaha po000000000001 hip) (kosong parusipasidan going royong mpi) (akn ain pendapatan asli disayang li. pendapatan transfer lo. i|2lil dana desa daerah kabupaten kota alokasi dana desa |o000000000001 bantuan keuangan j1| |alil bantuan provinsi bantuan kabupaten kota kabupaten kota nan l.| pendapatan lainlain yang tidak mengikat lainlain pendapatan desayangsah l.| lo. .| dibelanya ho.) desa |ili| penghasilan tetap dan tunjangan |1l1| belanja pegawai: |o000000000001 user perangkat desa perangkat desa || tunjangan bpd operasional perkantoran belanja barangan jasa i alat tulis kantor ll| air, listrik,dan telepon lll motor loo ho.) pen|a. jalan desa( km) |b. jalan kabupaten kota km) |c. jalan provinsi km) |d. jalan negara km) |e. jembatan( buah) panti ordo jumlah)pembinaanpelaksanaan undang undang tahun berapa kali see desa berapa kali) daerah tentang desa berapa kali deh utamanya bupati walikota tentang desa berapa kali) pee desa see berapa kali) desa see kepala desa berapa kali) der tema dan kewajiban kewajiban masyarakat berapa masyarakat kali) masyarakat menyampaikan informasi kepada pemerintah desa ada tidak ekapamaai dan pelayanan yang adil ya tidak masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban ya tidak berbagai kegiatan desa ya tidak pemeran| masyarakat hidup beragama berapa kali pengembangan olah raga dan kesenian berapa kali) asam dan ketertiban masyarakat berapa kali sosialisasi mengenai lingkungan hidup beberapa kali) sosialisasi mengenai bahaya ketenagakerjaan berapa kali sosial keagamaan |a. majelis taklim jumlah) (( . remaja gereja jumlah) remaja budha jumlah) |h. remaja hindu jumlah) jumlah jumlah) bidang pemberdayaan masyarakat ' '' ' sub bidang kegiatan iii masyarakat budaya berapa kali) berapa kali berapa kali hidup berapa kali) keluarga berapa kali pemuda berapa kali erp raga berapa kali karang taruna berapa kali) masyarakat berapa kali beo berapa kali) petinggi tid belanja modal komputer melawan kursi mesin tik ho.) aaa lll lo. lo.| operasional bpd |o0000000000 belanja barangan jasa lebar lo. penggandaan konsumsi rapat i stanaranarenan po. |i|a| operasional rt belanja barangan jasa leak penggandaan konsumsi rapat |o0000000000 pen ill. ko. lo. desa perbaikan saluran irigasi belanja barangdanjasa | upahkeja io000000000001 bogor ho.) aaa belanja modal ll i semen ho.) material ast. ho. alle lo. lo.| pengaspalan jalan desa belanja barangan jasa: | upahkeja io000000000001 lhh bogor ho.) belanja modal: lll asp ho.) l pasar po. i ast. io. alle lo. lo.| kegiatan. ill. lo. lo. bidang pembinaan kemasyarakatan ketertiban belanja barangan jasa: honor pelatih konsumsi ho) ll bahan pelatihan aan alle lo. lo.| kegiatan. pol ill ho. lo.) bidang pemberdayaan masyarakat perangkat belanja barang dan jasa: honorpelatih lo. ll l konsumsi |. ho0000000001 ll bahampelatihan @steoranenm bo. ill oo. ho. bo. kegiatan. lo) ho. bidang tak terduga |. lo. |5l1l kegiatan kejadian luar biasa |. belanja barang dan jasa: honor lo. konsumsi lo. jaan at. iii. lo. bo.| kegiatan. doh. aan jumlah belanja |. boo000000000001 iii. lo. bo.| (sup busy berisi bo. iii. ko. bo. pembiayaan bo0000000001 penerimaan pembiayaan 3jalal imp lo. book0. .| pencairan dana cadangan hasil kekayaan desa yang dipisahkan sumba (rp) lo. bo.) iii. lo. bo.| pengeluaran pembiayaan lo. pembentukan dana cadangan |. penyertaan modal desa jumlah (rp) loo ho.) ill ho. boo.| disetujui oleh petinggi ttd format rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun na. kode uraian jumlah jumlah lebih ket. rekan anggaran realisasi kurang rp. rp. rp. pendapatan '1jil pendapatan asti desa 'alla| hasil usaha (pp lanang koes dan gotong royong amibesayamgsan aaa pendapatan transfer a|2li2lali| bantuan provinsi haa tan o aaa |3i pendapatan lainlain sumbangan dari pihak ke yang tidak mengikat oo desa yang sah olllbemapamn ea eranya : . .5x penyelenggaraan pemerintahan desa dan tunjangan |nilai| belanja pegawai: ' penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tunjangan kepala desa dan perangkat ( ruangan (2lal2| |operasional perkantoran |. lo. kids jasa | alat tulis kantor bendapos atribut pakaian dinas aan doo kebersihan perjalanan dinas i pemeliharaan lo. nan telepon lhl i motor lo. aston ill. lo. lo. lo. belanja modal |. lo. i komputer melawan kursi ll i mentor lo. bo. aaa lo. lo. operasional bpd |. lo. jasa ola io. i penggandaan lo. lo. konsumsi rapat |1l4| operasional rt rw |. jasa ola io. penggalan konsumsi rapat lo. lo. lo. ailee pembangunan desa esa irigasi kail asa li i upahkeja ll i honor ll. bo. aston belanja modal i semen material ast. ill ll. lo. lo. lo. reel desa bless jasa i upahkeja lll motor lo. belanja modal: |. lo. lol oll apa hoon l pasir aaa lll oo. ooh iamagaooeee ill ih. lo. lo. bidang pembinaan aan nisa ketentraman dan ketertiban bless jasa: honor pelatih lo. konsumsi bahan pelatihan i ast.eo loooooooo lll lll oo. ooh bidang pemberdayaan ban naa lol kepala desa dan perangkat elis jasa: honorpelatih konsumsi bahanpelatihan lo. eea lll lo) kegiatan. ol. lo. bol lll oo. noh bidang tak terduga |. lo. iss luar biasa bisa jasa: bonortm lo. l konsumsi lo. ana st.voodoo ppp pesanan isian belanja lll ll. (supp busy into il. lo. llr item bayar mis pembiayaan 3jalal supa lo. pen (ni cadangan ama doo pop yang pisahkan siuman r2) lo. lll pembiayaan bli sab cadangan bli sem desa siuman lo. ill lo. petinggi tid format rincian kegiatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (lpp desa) bidang penyelenggaraan pemerintahan banyaknya undangan. pesemasas bea beatingkat pendidikan:|c. musyawarah desa '' ) | |d. musrengbangdes |e. musyawarah bpdjumlah pos keamanan jumlah kecelakaan remaja ' ' |
. struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan jenis penyediaan jasa semi pelapukan menyatakan (rincian jasapelayanan o o ) | )jamuan tart rp) wow pelabuhan sungai dan penumpang lo ja. jasa kapal jasa tambat: oo) tambatan dermaga (besi, beton, danau: kapalangkutan lautluar negeri o) )) ) | ' ) per tperetmal rp. kapalangkutan laut dalam negeri ' )) ) | per tperetmal rp. kapalpelayanan rakyat kapal perintis per tperetmal rp. sem, i ) tambatan breathing, dolphin, pelampung: aia a ) kapalangkutan lautluar negeri ' ) ) ) | per tperetmal rp. aia kapalangkutan laut dalam negeri ' ) | per tperetmal rp. aia ai kapal pelayanan rakyat kapal perintis per tperetmal rp. eos e,, o,pihak tambatan pinggiran talud: ooh aia a ) kapalangkutan lautluar negeri ' ) ) | per tperetmal rp. aia kapalangkutan laut dalam negeri per tperetmal rp. ne. $a,p,,. nh, n.,a aia jasa kept: m) speed boats oo) persekalikepil rp. a ) speedboat pk2c 200pk persekalikepil rp. speedboat persekalikepil rp. aia kapas10 ogt persekalikepil rp. aia a8) kapal 102c20 oo persekalikepil rp. i kapal202c50 persekalikepil rp. aia kapal502c100 oo persekalikepil rp. aia am) kapal 1002c200 persekalikepil rp. u kapal2200 persekalikepil rp. jasa barang jasa dermaga untuk kegiatan bongkar muat umum: aa) barangekspordanimport ' ) ) '| )j per ton? rp. loh barangantarpulau ai) barangkebutuhanpokok ') ) | )j per ton? rp. leo barangselain kebutuhanpokok ) per ton? rp. hewan bberkakiempat) '' ) | per ekor rp. jemaat, barang, hewan dan kendaraan pada terminal untuk kepentingan sendiri teks): eeee produksi dan peralatan penunjang toman pendapatan jasa dermaga @ jasa penumpukan untuk barang, hewan dan parang serangan sudangtertutup per ton' per hari rp. lapangan per ton' per hari rp. penyimpanan hewan (berkakiempat) per ekor per hari rp. io) peti kemas (container) ukuran20': ai) peti kemas kosong ') ) | per unit per hari rp. peti kemas berisi )')''' ) | per unit per hari rp. koo jasa penumpang | pas tiket masuk orang: nia masuk tandamasuktetap ' ) | perorangperbulan rp. pas tiket masuk kendaraan (termasuk parkir): oo) tanda masuk harian: logo trailer, truk gandeng per kendaraan dan rp. sekali masuk. truk, bus besar per kendaraan dan rp. ana sekali masuk. pic up, mini vus, sedan dan jeep per kendaraan dan rp. sekali masuk. sepeda motor per kendaraan dan rp. sekali masuk. pengemuditkenek per sekali masuk. po) tanda masuk tetap: ho) trailer, rukgandeng '')) ) ) | perkendaraanperbulan rp. truk, busbesar ' ')') )| perkendaraanperbulan rp. pie up, mini vus, sedan dan jeep ''' perkendaraanperbulan rp. aa) sepeda motor oo) perkendaraanperbulan rp. si) gerobak, cikar, dokar, dan sepeda ')' ) | perkendaraanperbulan rp. inn mh. pelabuhan gudang barang '' ')) person m3 perhari rp. hood jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor person m3 rp. instalasi air bersih danlistrik '' )o| tee dari tarif dam ut, dari tarif pln hood. pelayanan pengisian air tawar dan minyak oa) oeppengisianairtawar ') ) | ) person m3 rp. pengisian minyak person kilometer rp. kepentingan penaamagasa pelabuhan ho) ruanganuntukkantor ' ) | perm2 bulan rp. tempat tunggu kendaraan bermotor ioi da2 per unit per hari rp. da4 ' o per unit per hari rp. rodabataulebih '' ) | per unit per hari rp. kegiatan perdagangan kantin perm2 bulan rp. ios oo perm2 bulan rp. jasa periklanan reklame: io) lahan tempat reklame ') ) | j perm2 per bulan rp. bangunan reklame '' ) | perm2 per bulan rp. jasa penggunaan perairan untuk bangunan lainnya per per tahun rp. pelabuhan penyeberangan pelayanan jasa kapal, barang esa lo. jasa kapal jasa tambat sandar: lo. h.il ll. dermaga beton besi bergerak mb) ll! dermaga kayu per per cal rp. kapalistirahatpadadermaga per per cal rp. s''''##'#'''# s . jasa barang barang muatandiataskendaraan perti m3 rp. jasa timbangkendaraan |. ho.| ll. kendaraanroda6 persekalitimbang rp. kendaraanrodaz6 li. rp. s'''"#####''# ss. lo. le. jasa penumpang pas tiket masuk orang: |. h.| ema pengantar penampang perorangan penjemput masuk itiihsskkonaranpiahikn tanda masuk karyawan pelabuhan perorangper bulan orang per bulan rp. ''''###### . pas tiket masuk kendaraan (termasuk parkir: .| la) tanda masuk pelabuhan tetap il.| saban gag perunitperbulan beroperasi pelabuhan tanda masuk pelabuhan harian .| ll. kendaraan roda2 preunit sekali masuk rp. li. il. kendaraan roda3 preunit sekali masuk rp. lo. ko. kendaraan roda4 preunit sekali masuk rp. lo. .|. kendaraan roda6 preunit sekali masuk rp. lo. kendaraan roda2z6 preunit sekali masuk rp. lok kendaraan berat roda karet preunit sekali masuk rp. lok |. kendaraan berat rodabesi preunit sekali masuk rp. lok. jas pemeliharaan dermaga |. lo. kendaraan roda2 preunit rp. lo. .|. kendaraan roda3 preunit rp. lo. kendaraan roda4 preunit rp. lo. hk. .|. kendaraan roda6 preunit rp. loo. kendaraan roda26 preunit rp. kendaraan berat roda karet preunit rp. kendaraan berat rodabesi preunit rp. pelabuhan lo. gudangbarang person m3 perhari rp. kantor instalasi air bersih balistik: air bersih per ton m3 ditambah dari tarif pln pelayanan pengisian ditawar dan minyak solo pengisianairtawar '')' ) | ) person m3 rp. solo pengisian minyak person kilometer rp. aan enam perang jasa pelabuhan ruangan untukkantor ' ) | o perm2 bulan rp. tempat tunggu kendaraan bermotor da2 per unit per hari rp. hood lh) per unit per hari rp. rodabataulebih ''))' ) | per unit per hari rp. kegiatanperdagangan hati perm2 bulan rp. ooh perm2 bulan rp. jasaperiklanan reklame: oo ho) lahan tempat reklame ' ' ) | perm2 per bulan rp. oo) bangunan reklame '' ) | perm2 per bulan rp. dan mah nan fera lainnya diatas dan atau bawah air bupati kayong utara, ttd hindi hamid |
formulir rekapitulasi capaian kinerja direktur kepala bidang kepala bagian rekapitulasi capaian kinerja direktur kepala bidang kepala bagian rsud pandan arang boyolali bulan. sasaran indikator bukti dukung nama nip pangkat 'grparrcis kinerja utama perbaikan apabila data kinerja ah. bos fathom| |o. . boyolali,.o.oo woo sekretaris daerah direktur kabupaten boyolali nama nip nine.dokter bidang bagian instalasi ruang bulan. kegiatan indikator kinerja pejabat alternatif bukti nama nip sasaran program ssu program penilai perbaikan dukung nine pangkat tenis kegiatan kegiatan sub atasan apabila target data kegiatan rencana realisasi capaian langsung tidak tercapai) kinerja dan lo. elo lo. #s|l lo. lo. lo. tan see boyolali, . direktur kepala bidang bagian instalasi ruang . nama nip nine. contoh formulir rekapitulasi capaian kinerja rsud pandan arang rekapitulasi capaian kinerja rsud pandan arang boyolali bulan. nama nip capaian kinerja pejabat penilai atasan nine pangkat rencana realisasi capaian langsung poo ho. pooh poo ho. poo. po. boyolali,.o.oo woo direktur rsud pandan arang, kabupaten boyolali nama nip nine. bupati boyolali, ttd seno samudra |
ala amb21b bu1 bmi sja lux ban 220p lal mama jos sbu lal batu 35lal 381x130 w38bat oalbakala lx15 nebula baa buka em) axis bl3 lis bm| aja sam ira ssb jatbbia stam33bala alt al58al awal s|alt ban al2nal3 ara wa, ob) oo) lam pyaloslay sae mens aka (am, bum ama mulai sape met lcc aaa aoa kalo ah1lc maealasalca mars a9emo mk3 hem eko alt mei oa), am, bo) bae hae bal catid| kata tax) omh (mob) lki imoioostal seal ora (ak, l444e gram imye6uoanahi ily names hal max, (muda ba) ma, laemxee1m4ra0medali mere teka esok alam aha mda, aa, shcahlll hass mesin3iao33m5 silam sh) kai maa mu). bo. open kec mori ama buldamlhalcllic |
ns yang terdapat pada daftar penerimaan tambahan penghasilan pada. (nama perangkat daerah). kabupaten boyolaliangkseno samudra |
lampiran peraturan bupati malang nomor tahun tanggal aprill. klinik ) . dipemkabi perlu perlu ghost lam izin jasa medik veteriner doe , urinalisis peralatan laboratorium mikroskop binokular , alat periksa darah )ii. rumah sakit), elektrokardiogram, nebulizer , mesin anestesi gas"malang, ttd. rendra kresna dipemkabi perlu perlu ghost lam izin jasa medik veteriner doe |
pegawai aan kanan teng rataan (sk bupati) mean amosaan room pemanenan kementan mood ema emmaaaan sono asma mmosaan moon) odoratum pewarta pan semua pemmamaneaun peer pama muat mantan snyanaaw meta rernatatamatas mms sumpanowanyampangn manamestan d00s00 setipatetegtanpeamaan serangan soo mangan srnaieman soo muram aman sejenisnya dalam daerah sonarunyvangawtu pemuatan tajam amnafman tnsoog bonwarum ang pewtategtankomngdensjam canadian sco0 honortum tim anearanremermum peran gary memesan aman wamomanemngjasn mnaroman a00 dewata mantan eco oaaaosata mnarosan sono00 ama mma sanook apapun hemat ata pemeran bermeriam paman oom) men belintas skpd ommurmonentpasosnemaswasamaat arahan 2anno00 stamina eno01 tears oma too0g pamarsengan eta masa amar cbooo pelamar dengan tawas mtemasmat norman 0nno00 peramal segan tawas mma yana 20nno00 peramal segan tawas rsonapeomat tanaman ronnooo holmium tim peyamatancampatestunabasan hem rangers soo peraturan daerah swara maan manopo eta amanat 7ono00 ema rana song00 (afpamontam timteuantentuantaa emang main soon aaaa enareroap once0 ema nge soo sartessfagmmmseaspys erangrpervup sep sak ora tan api men pemwtwara woman mal meter mmometmantear pom mmomtmantesi pom #mpmergomutatoar pom ono mpmergomunatoa pom soo men mal dagang pan (amampemareet paman bomamorerme woman a00 smmecermur pompa smmmecera paman ommearttan woman somtitearemancamtam man smatearpntemas woman pass paman pam sammmifattansampa man emo oosanereat torsameamr momo ton somapamataie man samar pan dos semar pon man noommattamtuane pom soo (oo mmtwamastaang pama soon ahaaaamaencama omar ame pama poo mal masuk ironi pratama osmerwwsore paman soo dhami poo dab paman soo pem yaman solo dosmemsomta paman soo opa samar paman mnc logam pam soo amamamanaga dhoom pan s0m0 opo paman amermacar paman pai ren orammmeangas anc onta pan samaran (be semalaman man hostage pan comma dang (ko pemmemmaca pang (bi pemnatamarmaoai pan met dbosmawap non dosa como man msk ironi pss paman pan poem paman omo dpommemaan pama powo pama ppmmmree paman poo smitamamam peta peovnbapanpecrntma sie untaneeraran pemerasan dranyatuma sem setup matan tata danu a10 sak karena mawamamngn snow (eonatammon aow masa yaa paman beenenden tanaman bam seomtanamamrmata dom emo comma pama pama p0amoramer oma pom sean fambawumanenan dae asam semmanmemaamm dae awam emmanmemarrmam pawai emmanmemarsamm paroki semanmemaramm dae aon emanmemi2omm doa paman ewmanmemiptomm doa anom emmanmemosntosam doa awam man ononameongameersoan damn as2o amomameomaanetrson amami ibu @nomateomanetrtoson dam area @nomateonoenamasaneursoan man aw00 @wonateonbenamasaneursom anom @nonateonoonamasanetrt00en anto sammamuwanpitan doa paman drama pas #ewaratumurtamtemaman doa amami #mracontertemawansam doa mermnsertenemansan mom sak ditonton tetmamtemaaan tao (bi ommamtenamngan dar sao memunmaman par poo batara poo man samaran teman damar 20an camatasamimonwmopasa attatasaunumngmermsata nano mmmersmroamara pohon dbotomame poo (bs amawansas pepatapewmng botaamun a00 (ko bewummanteonpaa dalam mah tangan team pro bemaramm pmr moon opa demam no00 ramalan omo kawumurtomerkaman saomooo emtsama par beumemtaosa woman (pe pamanitemensame comma pama nr000 (be pamuseng pama mammramung ara sno pom anon mammitamungart among ibu sowmitamungampatf anda pom asmooo hbs kammitamungperanzoen 2among hbs saumitamungpeans0en pom sromooo (pa kamamantenisen pmr a00 kmtengemona spo sakamoto doo tmtememmag sombong jon kowtengsaimm pati sea pom snsmmooo joo teutengsairmanaten pom sakamoto jos keumameron apo pom momo tio kowtamperamposa iman samulo tor amtamperpman20an saomooo amtampermman son mamamoo too emmumarto sana sombong jhoraumumerne amo jha sowmumeammargadaa pom komodo jha owmumempar20en pom samulo ihoommummaraoen santoso area pan bena jasraumantirae par soo jhokowmcantsampnsu engan 20soo jha kewmcantapanaoem pap sosok ihokommeantapnanen asoosoo (ho kammangito sop asoosoo nporammantag pap osoosoo kawanan pati pose 1sosok ipa amankan2en doa 2sosok jaa ammangepanaten asoosoo des rautampasnoson2 par osoosoo kewtampatampmm fee doa osoosoo jen kamtampamnasem osoosoo jas kamtampsipamnaten osoosoo joo tamsmenama pap aerosol kawsenengotengla damar demang cost0 towtuntamendin10emtek mang joo amavormnnram paman aes00 jorrawamu pan nano jaontamcoma amar also0 jaamtamm em#r 20ns00 jha meamotammpaxaa em#ar ans00 hommmmatsstoxao paman ses00 men man snreomnsts2owo1wa damar soo sarsomngssaowoxao damar 9soo sarsomtngasts2owoxaro teman 0as00 ios smrmabasansoxtsm amar maso0 ios smsputmasanpangasn em#@r some0 joo serunai a0meta mete ios mummumaneetammppxiso lor anersemengatsmmtoostam dame jia anersomengat sam t00s22m dame amersemengatsamt20x210 dame aso ios anersomenaiteci8mmttsxiso dem ios atersomenstreensmmttosxat0 meme iio hsersomensarsmmesoxton dame asersomensetearsmmoooxton dame ino emeammuangton pem jana joo enengtemmiramar dam dompu joomeareamam par jomamitesemama (on mamiroemang asma doonamncame poo too mermaungaam soo joommertamaran pap navbox monomer pae sooko jowommma joemtammotumg wow joo pumamaamceratan pam soo (oo mamommsattoan dae (on mammwamtaan pap fan tamammerserrao meme semamurmamsmumioen dae #mamekenotwarm semata muson tamenaamnsesuttasats kena (pen amatetmpamaan dae pan jaememtrasam poo poeawmmmae pam pesam semasa iommakattaratememm der eomaweapataman mer fan men pomamertsa sam doremi pam (poros esammantemowaarme dae ama (os atantemnsiasmamyat dae (po tantengirsmatyat dae soo (or mater22satya dae roasso ttantempasoratyaw dae naro mama serum mason skpd (po #monmtmamkmebeamerawan smmanacamta omataaa tanam posmammagg mamata a00 mmsmmparon mama sman omataaa tanam emas paman aow komando mama tewmuntosnttamustbnemuraamnta mmm kelurahan meoaramdantaya teng opeasonaigr angkatan solo (lb memammamteanetemnang opemomtw antar t20000 gafimmmmpaai sememangpenatat anata soo memramanmser0merasa mata oom aibarseropemownara mantan 200m) gafbamemtam temtarnan smamtaaantaremaa ammgitan soo panama mantoananterangteman bangtan mmamuspame mantan 0am0 mates pangan mmameeipoti mantan aro feat makan sampe anakan wow oma mantan pama patas taantepemama pangan poratmoe muatan opo sewa pagar emattamas mantan tom pan men mamantemnrosoratya dae rasa mamantemnrsonatya dae naoosoo (po aamantemmesanmaayam dag tattoo pom ematamamaty2 met (oo woman tipe mer poo par osemameawos met kel boemameara como mmameana metro bor marie s10505 taman ema mer medis s10005taman matt apa mete #ramai saosesmsamanammitotartinpa mur kos #mamre1yes20521taman omi pena mer tag marie 11rrs 10s01taman taeniata mer iban para: permainan mma tara mer apv mean mati art mer pari mermemnan mma tara mer sta names rertemnanemmatto tertimpa mer career a02 teman emas mer (an mesaontcemm amanansoam mer an0 esoonitem amsntooam mur ana esoonicemm amsnonooam mer 21m mestonicemat amontnsam 20ss0some mer mesooncemmamosamosmm mer como ian mesoonicemat amosomosmm mer stm mesaonitemmamonotooam mur asa ian mesaonicemm amonono0am mer ono mesoonicemm amonanooam mer mesoonicemat amttoitoitomm mer soo mesoronicemm dntiognatomm mur sak sera ran man nn) kawesemomt oememtam s0mm mer a00 nn) jpovanesemetspoyawsommatua macro pon vanesetetspoyamosmmxa mer soo jos vatesesetopoyaatammstr macro pos calon soem oementatacsmm mer jos ewwonswencemenaasoam capooowentementaattomm mer soo tanetenasoet pementamosmmi maen nn) doo antena damesstetaasammati" mer tametend dameseterdasoamati" mer (oo tanebena daessetaa tvmusic mar soo bos bowiesoseraso s0am mer owiesoseramti0mm mer a00 bos remworbusertasneosmm sssomm mer a00 emeerstatattooomm mer a00 pan remeorbamertattososmm dome soo paakomrasasom demam pas mowtamaserorsta dan te0oo owtsmmpatporetm sandar man (pr ommareramtesandar paman poo in) ng) dpantamdatngsam panca parmar page (pas amermasume man poo pan kersansumr man a00 paommente mas asa sop tren aan saamgamag pmr pro) (os merneermetartommeda 20mm anom (oo maamgteopat20mmt3 oma poto! (or ermserpmtat sro atumammuteemsa oma mom! sama bottemak tomo dame amo0g momamtremas aar pamong momamrammg aar pamong comma pam a00 desmametan aan asa saamamamaa tama ema param (sae matmatantnvu muatan gran dat down iis sememporemontemeenartemudansgeema mao somtmutmtjeganfansenarayan woo sonam royong pemeran sep emak serai teen imamtammanpamt pamer eamameangaa pa) pameran man men anthem mmammemmenaa mon man commtemoium doa sama woman tetamanpmerermmg kendaraan dinas roda kapasitas lebih dari penggunaan oman mama banajantanbkagnbamanysn meng penggunaan liter untuk jarak tempuh dengan kelipatan liter harga pasar kendaraan dinas roda dua penggunaan bbm liter untuk jarak semana ketan ter prana peka pan una kendaran jaan dan rendaman remaja skpd massa men dprd) liter per bulan per bulan par pemain mananmmarnsanam entmpetromemedamedaceut maan temon) (matan itumapaaemeamosar paman soon batam acuan kemana petang wgambatitesentandteamanan tan sangan ampat dana depan ami smamtupstotentanfpomotititamewarai oran lamo (mmm don pegemmatbamaangi oma among omamoanfonteuntan sgm daratan mantan loose jeantomanentian jerman swutafmen tema suntmamtedatgaensotmama alasan solo (posts besar samaran man song metana samoa ren ton. jimsarenyasatatemammantttam konstan tutawmdengenreputasinastonal perkonwutaai s.o00000| kematian tam sengon repot reenaftai pertonsutusi oanasarusaatamipaaepengatan pratayang sapaamposattuam sematmangwmttuma doeamattam| edatarngetam menetap mamingama mera 3n000 meumangmnsunipenamotanteputwangenndam perguruan saametogantrtatornaney seram te00om usman penemuan turunan penyebaran vapetara pariaman so000 dan jestosmattesasstafzenam memattantgtatpetamatem mnetatng tone (fe memattantagtat barang(rr0v1 matang (fo meattantagtattasitaa antang jena ingat penmyvan mba pecat omnarawang badamsasma (foam dranitegman bampdansmyangisat dranftegman orang dan ayang dawrahfomonai dam teguran bamesavangamtamgacan premi teman se00o00 panesatbanatargacat prem matan ta0n0000 dangtsfhanamosonsi drapftegman (fe ketepatan darat draf tentang eempatesardaean draf tentang pemaraatam asean gunakan (ho pemarttardaran poangieaman se00o00 pamoraasmat jomngiesian semaniatamaseat pomngiegisan (fa pemanitsardaean pomngiegisan ita bemainasonat poangieamn jis sindentardacran porneihesaan panitia kegiatan (fo baasewastanfempatpamean tempatan (pama wenorgantrtpanwta pemanategatan bertepatan (aa jasad pengaturan mag ampat swapeneonwanoanetaawamemi mmg robot dmpempatamewa sameattngitanfatesing kennavep soo swa dokumenasfpenbuatantpvtan stootmendeo pare (pp oasagotamenasitso rare soror sep maa sama oren man doo sammmaweraar mam ammmumoa damar 1so0 gamma dome pmr masa pmr dewasa pmr eommasag pmr mom pommnsog mar mom saman dame paman panomparsarsuwan sat bmuregser mar car anonaamiaanteruamen mar soon mamoserxotsaytantapi s0mom (pb anomtremetaman artemmme seen see aow bap "evo akan harta unanantangan pase amommtmmasmematena cemampruanaa amar tewowum pmr emowmomn pam sam amsmanam paman teammaraa pom amemmatpesam damar @amaomesermatrenam mar ago kamus mantoseemenpentuk mar b mmmntanitedesantermsor oma (pe smtmamemas ama memanterapater team aow (hp oaptnmosrana pasar2 rame smnamrreman era ramos smamamamtaroman serta eemammamositan san temtmanssinmanftsrstng etan smntenmantaeanfatwar verton solo eatemeagapanganpeamntaata (pp smmatama teman row sman teman (pesanan teman amo smammangomang teman anon sementara ona jasmaratae man ame samaran roman somos datang tan siluman pesan temapemermtanperan sep maa some tran b5. bintik kegiatan lainnya mandemmamam omar among ama pemain pama (pp memmesitemmangsa pam (fe amen tama a00 sanam bentet dertsantuman damar soo ciptaan tanaman raman damian era damai eaee memar dana (pp daratan psi vegan dantakara sense tanoe amanda mami mantra semangat cog aamanatmangenttammantamaya witandanmimpasa sarana memo mes anandensamempensastanfempe mama among mmmomismmsaaan pom roma mamomitngtantarangpi pom somos dmammomtsantorea pom aon bammetamaspiramesa atom aan dnn ngen mamusifpamn san mamnanasesuartemaran 00mm amami saras oom semoga ono ema wan mmm pesat mmm mmm |so| ueammeeama satuan mercato belanja satuan biaya latihan prapatan ' | seonsanisan goonganit sean servo0g oma gai pemasaran etenerangas jaman respon pemasaran ten tsattenmgat (mau tahun szo00 (jp pemutaran paman getngangunantamtr meter jaman yas00 daesmsitamantemaan peminatan daa atartemaar pinjaman taring memaimarantompsertarep dwmajamn cno00 memamaranpemer pomaramn moo0 memaimaran teman dmmajamen solo memamarammenmese dmmaraman omnooo (po dmemamarammesnts dommajamn moon pemasaran ewen dmmaramen omnooo pemasaran men esongampat amajamen amino0g jis ema ampas" powajaman soon pemamarampapx poamaramn pemamarantenpon dommaraman 1sno00 pemeimemantamera cameraman too0oo0 afemsimaran tenan drmsleseasena memaitaran kontrak nas emoatreara unajamen #tion00 pemasaran entanangnas piton2 unajamun omong pemasaran kendaraan oem arema enajamen srornoog pemasaran entaaanopemsortsamesaran unajamen royong kemitraan kencan permana pemutaran 37voor teknologi tingkat provinsi nasional untuk perorangan oat yaman 2eoo0g maa teolog emang amanat soo petani ting eowmsiusamarunturkatmpokisap. teknologi tingkat provinsi nasional untuk kelompok grup oom disana moo0 |ro| weamerama satuan marcampy peoammatamgani vuaompawtas amamtmmpant raompawas re0oo (le ommntampant jompo konon0 ina teknologi tingkat kabupaten untuk perorangan omar paman pmr paman ema paman soo leomaatmmpani ampar soo aamtmmpant angan s0o00 samammapantt samgat ooo0 n meja teknologi tingkat kabupaten untuk kelompok grup pofoomat omar dekat pompa reopen0 ommatamganti mma memeeeese berprestasi beregu kelompok tingkat nasional dan internasional (fo mmsatimermamat doom xo00eo0 (fe smmarnasonai draompawtas sammtatgmmima daomperas aransemen teka berprestasi perorangan (po mmamimemasonai meat matan admiral mmatproma dataran logo1 asean pelatih pada perlombaan tingkat nasional dan internasional (ph tingkattntermasional oo rangkai matataasona aman soo matpevmartamupaten sangat reboot0 kemasan angsa paaiaarmaan smatamsamen aman sano00 damian ano00 (lema paman (fe oavamaam damian 3anon0 omatmue paman nano0 emang yama ace jemamasitesiasapiarisarbmansaaiman paman 2at00 semaavaa aman ono con manga mnc men memmasanes aman semmsangtetaoti aman 19c00 semmasanges aman 1ns00 semmasanpetar mani 19s00 sesampai aman 19s00 semmasantamumeta mar dbumaam omar som0 phatemetan tempatan tmantesana ommatamas mata oma pama (comma pmtemetantae pertanda ommtomas mata ummat pama sna00 comma oma soo semata tomematantemur oma sawo hamamampemaatan smommmgenpananyan tamtismm 0x00 anak ramah gin dataran warisan kempi hanykesitan (he samommtorsatuan omar amomumgentaminatnafempartmsana jmpemaan mommmsanmomanwoer momen sa00 mmomtgaanga oma mampamamanporrmtep omar soo mopamanan ms vnsamunma ema comatus tente menamaiaata dea mmmrtortpamer dowmmatampsan 0x00 (ame powmtasmem emwnmaanymsaan marian m0s00 memmmaygemumwamemmet omentpomma emamporaams amazon soo sem tsunami kerangas omar board omar yao tampung pat ppm pompa popasamaana omar seto eng domani ampat ono atmmansemun omar soto ooomum pama sono ppsommontam pompa paman naa mate pebtamtaa omar poso pasmppeat dom moon amenomemas pertama dnastaar pama demam aman moon naa men esai pama asa oma aman moo0 damaseratamaaa biaya sewa kendaraan untuk bupati wakil bupati perjalanan bea tingkat perjalanan dinas uraian kegiatan satuan ya uang harian dalam daerah dan luar daerah yang tidak menginap perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari jam orang hari perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan kurang dari jam orang hari perjalanan dinas dalam daerah kurang dari jam| orang hari untuk kurir surat barang, setor uang, kirim laporan, dan kegiatan sejenisnya je. perjalanan dinas luar daerah tidak menginap uang harian perjalanan dinas wilayah jawa tengah yang memerlukan waktu untuk menginap jarak tempuh sampai dengan jarak tempuh lebih dari uang harian perjalanan dinas luar wilayah jawa tengah yang memerlukan waktu untuk menginap kepulauan riau sumatra selatan gg lampung uraian kegiatan satuan kok smasesang danamon hoon| sosok| mow| moon momo armor| 2soo| storm oam taangmm mom| sosok| aow| sono| simo| akovo| 2ss0ol 210m jensmmsaa jabatan mol o0soo| moon momo akovo| ngo0| wow hebat padatan moon sosok| stoo| onto0| simo| akovo| logo0| aom puvamaa juang som| also| mow| soo como| amor| 2stool mom jondmmrmue ornatum novo| soo| aow| moon mo akovo| 29so0| too panai moon aow| moon omo| novo| soo| mom saham tangan 2anon| m0500 mow| s0novo| momo akovo| 2ss0ol anom javana powo| 00soo| moon omo akovo| sns0| tamamantaat joanatmn among| soo| aow| solo| como arnold| soo| 20m tamamantenaa doanatmn among| sosok| stoo| snoop| momo 2mo0o| tokoh| w01m tamamanseman joan atom| ses0o| aow| soo smo| a1ov| 2ss0ol mom jetamamaaaae dome amon| o0soo| moon omo| akovo| sns0| wo tamamanam tomat amor| moon move| sns0| wow sumbatan jaangmml owl sosok| aow| sono mol amor| 210m hetmommo padatan proton| nomor| powo| sono| siamo kosovo| goo| sumbatan padatan cbooo| sosok| ow| moon momo armor| 2sso0| too sumeasaan jaan som| soo s00w| soo mol ancol mom sumestawa ornatum aroooo| soo| 3now| sono| also akovo| 2goo| uraian kegiatan satuan pesmmattam lompatan moon 00soo| moon omo akovo| ngo0| wo opera angan som| season| smo| soo simo| simo| ss0ol posamatam amngtmn| mol so0s00| aow| ancol soo novo| 2soo| mom taaramama emo tamatan saloon| asma| wool woo| mov| mom sama jangan somos| soto| t02000| tomo| stoo| 2soo| jabatan 30moon| romo| senior| some move| sosok| wo ammmntas jawatan samoa| 1a00s00| ssimo| solo| solo simo| mom enam jabatan s0moon| momo| moon woo| slovo| motor| 20m jessamataat jabatan saloon| o0soo| momo| snoop| omo slovo| sosok| too samaran jangan tomohon| ta00s00| romano| sono| momo slovo| 0s00| too dem tamatan somos| 1a00s00| memo| woo| mov| anom jessi jabatan 2among| sosok| moto| taxon| momo move s0soo| mom semtasesang jangan 3moon| taoosoo| ssimo| snoop| momo kosovo| 20co0| oam tamatan somos| 1s00500| promo| sono momo| mom jensmmsaat jangan 3moon| 1500soo| promo| sono| momo akovo| woo| mom hebat jabatan armor| 1s00soo| promo| moon promo| novo| om jammtami tamatan som| asma| solo| soo mov| m0sool mom jopuvamtarn jangan samulo| 1a0soo| tomo| aoo| momo move| woo| wow ossmmamur nama saloon| 1sosok| aboard| moon| soo saloon| sool uraian kegiatan satuan tea aman roro tomohon sosok momen orator| self omornfsono0n esa tanaman soon 1a0noon| sosok| promo| senior| soo| aow| onto0 (sam tanaman 3momo| somos| s0mo| stool somos mow| taman tam ioanammn 2ncov| tawon| sosok| nomo| 0novo| cool mow| moon tamamanteman panam none tonton| sosok| nomo| senior| soo aow| moon pertamamansemn bang 4momo| tomo| sosok| solo| soo solo show| soo tamamaimae javana momo 1london| soosool nomo| ssaooo school anom amo00 etamamana kanan save 1london| also| promo| l0novo| soo| mow| soo0 porsumstam tanam momo| 1somos| wool woo| school somos sow| soo poreoommo iaanammn 2av0o tonton| sool solo| s0novo| woo| m0) samapai ioanammn 2anon| tomohon| season| promo| l0novo| 0soo| aow| sno00 sumrasamm jang 4momo| 1solo| sosok tomo| school momo show| soo pessamatean juang 2mormon tomohon| sosok| promo| senior| seoul no0v sumattamas ana 2too tonton| cbooo| romo| asaooo| sosok| mom mno00 drama tanam 3momo| tomo| "soo| momo| school momo s00| pebammaattam jaansman 3sono 1common| cbooo| omo| 0novo| stool aow| senior panama pakaian 2mano temon| teolog| como| ebook| soo| ato0| amo00 opatpmatme jaman momo tomohon|. sool semi| sono| mol mom| room keteranganpesertpat diberikan uang saku dari skpd pengirim dalam belanja perjalanan dinas. dan peserta kegiatan tersebut hanya berhak mendapatkan uang saku rapat satu kali dalam satu hari. (empat puluh lima) menit. satuan biaya uang(pergi pulang) dan tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak bersifat rutin.seratus) orang pj. bupati blora, cap ttd. hwan sudrajatmodal sep mms semen aren dan senmanmsamatpanan ame s1s00o dentuman anta emma dame nomor0 sentmanmaatapenangatawmpan antar gempa masam ame sonoooooo entumanaempumawangatpenoai dame s0nooooeo emtumanaempmasman dame 2ensoooeo semtumannempmawserae dame 2tosoooeo enumanmanemputmaagati ame 2enooooeo emtuaanwdacmptmasmpanandoearan ame 0no0ooe0 tenuranusaempuemasupanganjep dame sonooooeo dentuman cmpt maspanen mess ame sonooooeo mentumantaempumasamenjmmmua dame onoooceo tenumanmanempemasmerun dame entunantwdacmputmatparongangengaaan ane keenan ampat mobi pementasan dan pengawasan umk sentuhan nda cmptmossaman gan temtaersampan| ane ens0ooe0 "ie tentumansaempemaarur dame a0nvooeo jia tentumanaempumasanepanean ame ssosoooeo iis temaandaempetmasuntpammg ame asnoooceo aja kebun tawar santan soo mentumanpenatemtetan ame remmoonooo memtumanungstarmoyarai dame sovooooeo dentuman cmptuntpepunataan tetang ame ososoooeo memaumanmaempeumrcsanti dame ataoooceo tes mentumannemptumrtemaagaran dame enumanmsaantomoaar ame 20moonooo rendaman eanftarasang ame rsomoonoo0 sep mma ran aman time tamtama "pe kecaman pam soo ammuramngwsurgaan moo msi pariaman pamor embrace pam cosmo muram pam ssooomo "le temutannfeeamosee ame amor esmamaw yam soon "pe memanas man mimmattomr ame 2coor mmsimamgaas ame cbooo mmm ama came smmsimamaman dame 2room mmanterama "le smaetamesee dame nasoomo yam 0soo home yam asroma mommstermmogum ame sosoooowo "fo mmameteametapae dame woo ommwarwatep pam row pomamuawvates pom woo "ho mamoarsates dame mo kom rencana nisan ptantemar empat sisoooro mempemtancwrtangupuronangenero dame 2osooano mempemtarmutaa dame a0sooko mememtarmar dame s0sooko mempeweramtendang ame sooooeo pagename pam wow meetamame cam oovoowo sep mma "hi mammeowgmmesarma ame among massa jaman soon pammmemaa memo imimanaampencapapentamar (pose some emg tao obamas paman sono pmamamesomtaa n0mo mmtearmaas man komodo poamarbapatawatibapai dow senior sembarangan tatanan dom soo possamamang pom solo merga pom 0moon tamangowndatanasta came soon "ho tamangmuna solo etamosare solo tammonrhesan ame bamboo oem como tamansari pom como tas tomarisma soo mamaamimaooem bamboo rmmmae oma ssmooo memanen como panama pam somos eng ame namo memmuncungtear ame sooko memmununetst ame komodo memiitustatatsar tomohon sep mma sea maen tomtammaamg pam sooosoo: mompemateran pam tomtememaman pam aaoosoo: otmarmmatm pom aooosoo (ba ntomtemostom pam aooosoo: emomomartasaw pam "fo ammamatana man aooosoo (ho papngengmaman pan alonso0: rame pama aaoosoo dao paman asean congo aamuperwose pom (ba lepas pom anconsoo: asem poco memepemdantesaman man x000s00: menempa paman pasos0 mmetencama woman sono00 marten paman songo "ha veomome pam semana pama rooosoo nmr pama aooosoo darumsoa pama noon0: mmaantommer 000p sommrmntanejema pam nomor mommermsemoar pam saomoov commerce pama soo dhoom pam 20mo00 merteartme pane enomooo pmerwrmum pam momo amors pama powo opameresa pam komodo mencabut monammwswasurowtm dalam voor menanumtemergaamenan oma too jis emuantatanaarwnn tenar perasan moon tio menanam pentru ejaan amar woo tia momen trs perang pengaman aman roro safiomemnamtermunbewartamm mommtunfany penn gmn nga tengaran santan too menutuntanyawusentanpowtmantnean matan taboo ommmpemate mean astro saamamna data (roorstun tin serangan ditonton esa asem oposmmam degan soo nak mata pemananganpemenaan monumen penanda peer ama roro apamenmtermun tema mena monumpemanpewaatsa matan mono mammtemmamnto tam door menantumpenan womermenaa men moon monmuumpeugnmetetomendasen metan soo sahamernam pts tart sep mama hetomwae atom masak poo mmm aman samulo anno aman komodo mmparaan man samo nmmpemwtasan man moon hmmgmtnaa man 20mo00 amentamoaamut man soo pama man solo muritesabumurma bemudanpmanan der man bamboo sumitenapetat man 20mon amitemarat man snoop amman dawan pamong asamtame paman ono aam saman sanook saman aman kanojo dpamamam paman tamu iis atom bumermati ema dandanan dee0 man como pormaaremapewat man como montemaat oman 20mon aaamomsee oman amo hitaman man 2soo sman samulo maarwmams domain como mamamntasaan sman omo pamaataam paman memahami man 20mo aamarmanm man solo porteamaa man 2smo batam man psm sep mamak man non ops pan solo pas foam como omammantems pom tomo pama pan omo mms novo dome pom atom mewempamasar pom mon ottoman pam pamong dtomeermeanem pom aston pasa pan among soamaneat woman moon gambar pam atom #enpatnsewaufmmmanan sto0m ewe moon mamontematar pam 2moon pama pom asma patmpasmpan pom ammetamntana sanepemosan oma damn atom comma som pom sep mma sea maen nek amasangemani omer bonobo psms pam moon pantas pama smmooo setan pom pama 0moon meme pama 2solo mom pama moon pama yoo pama moon "ho coneoromamone pam komodo param pam komodo bomameamosa pam momo "io tama megang ame 20moo0 ama pama nomor dhawan pam komodo meter came powo dpaotamo pam 2solo ttan ame komodo dememanposam pane komodo asam pama gemar came paoomooo opor pam ssomoov aaaaaa pama 20moon saman pama nomor abamamoe pama sowmooo pama moon asas pama komodo pem pama oom hama ame aamtntoamayumaa pam roooeoo ameamatatiamar amalan paman prabowo0 man ac000001 meteatetamtampanatan amen ampangemat ame annoooono amp makan pamit ame ssooooo sematttotmun poo siman emak maan pam solomon comma ana ooo seat tesetmaaaftamasan ema pan poo emang toman eoammtarae p2500000 senjata pam voodoo oametestampung pam poo sam pemotor terutama aan manganat solo00format surat pernyataan tanggungjawab mutlak kop skpd surat pernyataan tanggungjawab mutlak nomor yang bertanda tangan bawah ini nama donakananananaanan nip dknaannannanaaanasan jabatan sannanannananaskpd., tidak terdapat dalam peraturan bupati blora nomor tahun tentang standar biaya pemerintah. eeeeee (skpd blora, .o. kepala skpd . tanda tangan. nip. latar pj. bupati blora, cap ttd. hwan sudrajat con men bank ben dan hamatantnpemmapmmmumenerban (metana demam manpoirmraansemng damn rose monomaipomrgaisemang ammar wos00 hammmmmtmer daa mmomumaeneramatpmt makanan 1v0500 bmwaummeneraittpmti majas #0s00 (amatummeneramatpmm angjngatan baktun eneratatynpoatnftngamai abangan hamamumpeeeamnaam baar omampaamtmaatarsam amanat ama fesontun neng tua tebitnaf2ejaan krama pan bam dom pamitan 1wos00 aamamap mmm semantik ommumtn woo0 lpse paman 00s00 mmm temuan woo0 osampammrntssemtomasi ommmta baamaemsaatema mutan e0s00 omar team mms eos00 (p oaamoemman stasi dommutan mma ommumaan w0s00 saham tape imam kamu paman e0s00 mmmamnggaas mmm soo man s0s00 mmm temuan ass00 mma man woo dana yang dikelola uraian kegiatan satuan diatas rp. atas rp. atas s d rp juta s d s d rp. rp. s d lens rp. rp. pengadaan diatas juta s d juta orang paket pengadaan diatas juta s d juta orang paket pengadu. juta panitia pengadaan pekerjaan konstruksi ketua orang paket sekretaris orang paket anggota orang paket panitia pengadaan jasa konsultansi ketua orang paket sekretaris orang paket cc. anggota orang paket panitia pengadaan barang jasa lainnya ketua orang paket sekretaris orang paket cc. anggota orang paket ketua orang paket sekretaris orang paket honorarium pengelola keuangan dan barang daerah pada skpd pengguna anggaran orang bulan kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen kom) orang bulan ppt orang bulan petugas ketatausahaan keuangan ppkang bulan pengurus gaji kasir orang bulan pembuat dokumen orang bulan pencaataoramen orangutan sooko bendahara penerimaan orang bulan bendahara penerimaan pembantu orang bulan pengurus barang orang bulan pembantu pengurus barang orang bulan penyimpan barang orang bulan pengurus barang pada utd orang bulan tk sd, utd smp,sma, dan smk keterangan bagi pns yang melaksanakan tugas (lima) hari kerja, maka hari sabtu adalah hari libur kerja pemberian uang lembur ditetapkan sebagai berikut kerja lembur dilaksanakan untuk menyelesaikan tugas kedinasan yang mendesak, uang lembur diberikan kepada pns yang melakukan kerja lembur tiap tiap kali selama paling sedikit (dua) jam penuh, uang makan lembur dapat diberikan kepada pns, uangluskpdlingkup skpd penyelenggara, dandan jasa mak tangan amepamuwansng pom amepamuantes pom a00 amerpamuantear pom 2no00 (le amaroamra pom poo amepamsenanumngterarekatmanfawan man manomnttoytanpsmnbontaaetenetraromg mma asn ampapttontomptn bnfamatostterassam aman amor stop muat brnfamasetngtoracanng man japaatatme pan omarapaear paman poso omarapma pama os00 omarapscang paman also0 ammenarmtme pom asso0 umar pom debate paman comma pan cmmimemmerita voodoo jas cmmeomerum poin ooo0 asam pan too dpitommanma pam ss00 mah seo mangan bec pom pan soo (pe mememenear man voodoo memmerea woman ns00 (pp memmercang pom sosok dpeommaweser pam ato0 homomeasaa pan se00 mareneman paman tema pam hem pama sammamete pom sosok man (ko tameng bonobo temarstamata tangan pam soo (tem pgtametta angan pam soo lesemmeomuam also0 memwomartas pom ana ema assoc kemamarpan pama soo mematmoattmanazogam pam neo0 ibo sematwoattmanarsogam aos00 tematvoritatatogan pam also0 kematvoritata shogun pam sosok dkk tematmootasama pam assoc (les sematwotpamarenoam secolo semmantataran mar jerami pama soo ddatemam pama asso0 batangas pama poo poemmec as00 oom pan 2ss00 dasa pam soo man hpomsamsar soo |
an dea neo hukum. tng)):: kasubbag perundangan keraguan kepak portanggungjawaban pelaksana apbdrp. belanja pegawai belanja bunga rp. belanja hibah ro. belanja bantuan sosial belanja bantuan keuangan tidak terduga dao berani rp. eka pegawai rp. belanja barang dan jasa mpernahep( sisa lebih kurang pembiayaan anggarpadaoh. hiding diundangkan banjarmasin padatanggal juli eka daerah kota banjarmasin, zulfadli ghazali berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
dantuan operasional sekolah (bos) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarmasinoperasional sekolah bos)yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd)an ska otg bai kedua atas peraturan daerah kotanggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah(bos) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun np,pendidikan adalah dinas pendidikan kota banjarmasin. bos apbd adalah bantuan operasional sekolah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. bos apbn adalah bantuan operasional sekolah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. tim manajemen bos kota banjarmasin adalah unsur pelaksana kegiatan bantuan operasional sekolah dari dana bos pusat dan daerah dinas pendidikan kota banjarmasin. bab tujuan bantuan operasional sekolah (bos apbd) bos apbd digunakan sebagai dana pendamping bos apbn. secara umum program bos apbdapbdmembebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk ojz1usus naa swasta, bab iii sasaran program dan besaran bantuan. bos apbd terdiri dari (dua) katagori yaitu bos apbd non hibah adalah untuk sekolah sd sdb smp smp small negeri se kota banjarmasin, bos apbd hibah adalah untuk sekolah sd sdb smp small swasta dan mi m ts negeri dan swasta se kota banjarmasin. besaran biaya satuan bos apbd yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa ditetapkan pendanaannya awal bulan januari s d juli tahun berjalan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan anggarannya pada awal bulan mei oleh dinas pendidikan. penetapan pendataan sebagaimana dimaksud pada menjadi data tetap sekolah. apabila setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada jumlah siswa tidak mencapai jumlah sebagaimana ditetapkan, maka bos yang diterima sesuai dengan jumlah terhitung siswa. apabila jumlah siswa melebihi dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada maka bos yang diterima sekolah sebesar jumlah yang ditetapkan. penerima biaya bos apbd ditetapkan melalui keputusan walikota bos apbd juga diberikan dalam bentuk hibah kepada semua sekolah negeri dan swasta setingkat sd sdb mi dan smp small smp m ts ps. hibah bos apbd dapat diberikan setiap tahun, dan besarannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah. besaran biaya bos apbd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut sekolah penerima non hibah sederajat siswa pertahun rp. smp sederajat siswa pertahun rp. sekolah mandiri penerima hibah sederajat siswa pertahun rp. smp sederajat siswa pertahun rp. sekolah non mandiri penerima hibah sederajat siswa pertahun rp. smp sederajat siswa pertahun rp. nana bab waktu dan persyaratan penyaluran dana bos apbd syarat penyaluran sd sdb smp smp small sekolah negeri untuk penyaluran dana bos apbd sebagai berikut yang memuat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terdiri dari membuat raps sekolah dari dana bos apbn dan rka: foto copy nomor rekening bos apbd bank bpd kalsel: membuat pernyataan pakta integritas yang ditandatangani kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas pembina sekolah, membuat surat pengantar untuk proses penyaluran bos apbd triwulan s d dari sekolah, membuat laporan spj bos apbd yang diverifikasi oleh tim verifikasi dinas pendidikan sebelum dilakukan pencairan dana bos apbd oleh tim manajemen bos kota banjarmasin. membuat surat pengantar penyaluran dana triwulan s d yang ditujukan kepadabos apbd hibah semester satu: membuat nph perjanjian hibah dan laporannya terdiri dari surat pengantar sekolah yang: berita acara serah terima rangkap): surat pernyataan tanggung jawab rangkap) pakta integritas penerima hibah rangkap): surat pernyataan tidak terjadi konflik internal rangkap):, surat pernyataan pengembalian dana hibah rangkap):: rangkap untuk foto copy laporan spj yang sudah benar). syarat penyaluran sd sdb smp small swasta dan mi m ts negeri dan swasta untuk penyaluran dana bos.apbd hibah semester (dua) sebagai'berikuwtngn kabar. hukum kepala membuat proposal bos apbd hibah semester duakota banjarmasi membuat nph perjanjian hibah dan laporannya terdiri dari surat pengantar sekolah, berita acara serah terima rangkap), surat pernyataan tanggung jawab rangkap): pakta integritas penerima hibah rangkap), surat pernyataan tidak terjadi konflik internal rangkap): surat pernyataan pengembalian dana hibah rangkap),,l( rangkap untuk foto copy laporan spj yang sudah benar). proposal sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diverifikasi oleh tim manajemen bos kota banjarmasin dan mendapat persetujuan dari pengguna anggaran. bab penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan ketentuan penggunaan bos apbd memuat ketentuan umum dan ketentuan lainnya atur lebih lanjutlaporan spj bos apbd harus memenuhi ketentuanrmintaan pembayaran bos apbd non hibah dengan menggunakansistem ganti uangyang penyaluran setiap triwulan dan penggunaannya harus mengacu pada persentase belanja pegawai sebesar dan belanja barang dan jasa sebesar dari total anggarannya yang diterima pertriwulan, bagi sekolah yang menerima bos apbd, pengeluaran dan untuk pengeluaran dan mamak mena pertanggungjawaban yang sama dengan bos apbn dalam pelaporan yang asli) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan pemeriksaapabila terjadi pergantian pengelola bos apbd sekolah kepala sekolah dan bendahara bos) wajib dibuat berita acara serah terima, yang memuat laporan kondisi keuangan yang diserahterimakan dan progres kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian dan atau telah selesai pelaksanaannya. format berita acara serah terima sebagaimana lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bad ketentuan ketatausahaan penggunaan bos apbd memuat dokumen ketatausahaan meliputi dokumen bukti pengeluaran, dokumen pembukuan, dan dokumen pendukung lainnya. bab larangan penggunaan dana bos larangan penggunaan dana bos disesuaikan dengan petunjuk teknis nomor tahun tentang petunjuk teknis penggunaan dana bos apbn. dana bos yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal hal berikut disimpan dengan maksud digunakan::: s5.: membangun gedung ruangan baru:: menanamkan saham: 5g perundangan kabar. hukum ) kepala spptidak melakukan penganggaran belanja modal pada bantuan operasional sekolah pendamping tahun bab vii pelaporan dan pertanggungjawaban barang persediaan setiap (enam) bulan sekali, setiap sekolah penerima bos wajib menyampaikan laporan barang persediaan stok name) baik berupa barang pakai habis dan benda berharga yang kebolehannya melalui dana bos apbd dinas pendidikan kota banjarmasin. format laporan barang persediaan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab viiisecara berjenjangibawah naungan dinas pendidikan maupun kementerian agama kota banjarmasin. pengawasan fungsional internal dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian pendidikan dan kebudayaan, inspektorat provinsi kalimantan selatan dan inspektorat kota banjarmasinya. pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program bos apbd apbd, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. po. babpenerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang undang berlaku (mutasi kerja, penurunan pangkat dan pemberhentian),, ccagustus walikota bara, ibnu sina diundangkan banjarmasin pada tanggal agustus up. sekretaris mat banjarmasin, ikhwan noor chalketentuan umum kegiatan yang dibiayai dan dianggarkan dalam bos apbn tidak boleh dianggarkan lagi dalam bos apbd semua pemberian honorarium, hadiah dan lainnya dalam kepanitiaan tim agar dibuat surat keputusan kepala sekolah dengan mencantumkan besarnya honorarium sesuai standar belanja, dan memperhatikan pengeluaran dan peruntukan secara wajar. belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja pemeliharaan, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan minuman harus memperhatikan kebutuhan sekolah secara wajar. untuk belanja alat tulis kantor, sekolah hanya menganggarkan pada satu kegiatan, yaitu bagian tata usaha sekolah ketentuan belanja belanja pegawai jumlah honorarium yang dapat dibayarkan kepada setiap orang paling banyak maksimal (tiga) jenis tidak berdasarkan jumlah jenis kegiatan yang ditanganinya belanja pegawai yang bersumber dari dana bos hanya dapat dipergunakan untuk honorarium pengelola bos yang terdiri dari penanggungjawab kepala sekolah) bendahara bos unsur wali murid (salah satu ortu murid bukan pengurus komite) tidak ada jabatan lain yang termasuk dalam manajemen bos sekolah honorarium operasional sekolah penunjang kegiatan belajar mengajar, terdiri dari wakil kepala sekolah wali kelas pengelola lab pengelola perpustakaan ruang keterampilan pembina kegiatan ekstra kurikuler sekolah honorarium guru tidak tetap, dianggarkan dalam belanja barang dan jasa honorarium non pns, dengan satuan orang per bulan. honorarium bimbingan belajar siswa diluar jam pelajaran dan dilaksanakan sekolah, dengan satuan orang per hari (oh), dan tidak diberikan lagi uang transport. honorarium kegiatan ekstrakulikuler, yang personilnya merupakan pns maupun pegawai tidak tetap dengan pembayaran honorarium per bulan. honorarium panitia ujian nasional isbn dan uas). yang mendapat honorarium sebegai panitia ujian nasional, tidak berhak mendapatkan lagi honorarium sebagai pengawas ujian dan pemeriksa hasil ujian honorarium pengawas ujian dan pemeriksa hasil ujian dapat dianggarkan, sepanjang bukan termasuk dalam panitia ujian. honorarium panitia penyelenggara pendaftaran peserta didik baru ppdb)honorarium operator bsm, paling banyak orang dan tidak termasuk dalam penerima honorarium pengelola kegiatan sekolah. honorarium panitia penyusunan ras terdiri dari kepala sekolah, sekretaris nobulan, bendahara bos dan anggota paling banyak orang dan dibayarkan untuk kali kegiatan. belanja pegawai dilarang dianggarkan untuk honorarium panitia kegiatan try out latihan persiapan uas uan) honorarium penguji praktek olahraga muatan lokal, keterampilan, yang mengujinya pns dan ptt sekolah honorarium pengawas sekolah honorarium kepanitiaan dalam rangka hari besar nasional maupun keagamaan honorarium panitia kegiatan ekstrakulikuler, seperti classmeeting, pertama dan lain lain supervisi kepala sekolah dan atau wakil kepala sekolah (kecuali untuk smp terbuka) home visit, tatap muka, pembimbingan, dan ketatausahaan belanja barang dan jasa belanja transportasi dapat dianggarkan untuk mengikuti lomba resmi untuk guru dan siswa pemberian jam tambahan pelajaran sekolah pengambilan dana bos mengikuti sosialisasi workshop bos yang diselenggarakan instansi pemerintah, dan menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik narasumber kegiatan ekstrakurikuler dan keagamaan dari luar sekolah, dan dapat dibayarkan apabila narasumber tersebut tidak mendapat honorarium. membantu siswa miskin yang menghadapi biaya transport dari dan sekolah. pengawas ujian yang berasal dari sekolah lain. dilarang digunakan untuk mengikuti rapat menghadiri acara dan atau upacara pengawas sekolah pengambilan soal ujian, kecuali untuk aparat keamanan resmi kepolisian dan atau tni) belanja barang yang diberikan kepada siswa dapat berupa pakaian, sepatu, tas sekolah dan atribut kelengkapannya bagi peserta didik. uang transport untuk mengikuti lomba, upacara nasional dan keagamaan hadiah juara kelas dan kegiatan ekstrakurikuler buku pendamping penunjang kegiatan belajar siswa yang direkomendasikan oleh dinas pendidikan kota banjarmasin. belanja konsumsi, dapat dibayarkan untuk makan minum harian pegawai pns dan non pns) paling banyak rp. per hari, dengan satuan orang per hari (oh) dikalikan hari efektif sekolah sesuai kalender yang dikeluarkan dinas pendidikan kota banjarmasin. konsumsi rapat dinas yang diselenggarakan sekolah paling banyak rp. , orang. konsumsi kegiatan yang diselenggarakan sekolah paling banyak rp. , orang. ne) makan dan minum untuk keperluan tamu. belanja barang habis pakai terdiri dari belanja alat tulis kantor sesuai keperluan sekolah dengan ketentuan barang yang dibeli harus terperinci jumlah satuan. belanja bahan bahan pembersih, bahan praktek, bahan lab dirinci jumlah satuannya. belanja bahan dalam rangka acara keagamaan, kegiatan hari hari besar nasional dan hari jadi kota banjarmasin. belanja jasa, berupa honorarium guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap non pns), dengan satuan orang per bulan. jasa keamanan, jasa kebersihan cleaning service, jasa pramubakti, jasa satpam dengan satuan orang per bulan. belanja jasa kantor, berupa belanja telepon, listrik dan air dianggarkan dalam tahun anggaran, dengan memperhatikan akumulasi pembayaran rata rata per bulan. belanja surat kabar faksimili internet dibayarkan sesuai dengan biaya beban tetap per bulan. belanja internet pulsa untuk keperluan line. belanja buku dapat dianggarkan dalam belanja barang jasa apabila nilai satuannya bawah rp. baik berupa buku pegangan guru dan buku teks pelajaran, namun wajib dicatat dalam inventaris sekolah. belanja pemeliharaan buku koleksi, perabot perpustakaan berupa bahan dan jasa pihak ketiga untuk pemeliharaan buku buku, koleksi dan perabot perpustakaan tersebut. belanja pemeliharaan dan perbaikan atas barang dan atau bangunan sekolah yang sifatnya ringan, dengan memperhatikan kondisi dan keadaan mendesak. kegitan pemeliharaan bangunan sekolah harus membuat kelengkapan administrasi berupa rencana kerja, dan penunjukkan pekerja dengan standar upah yang berlaku masyarakat. jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sekolah yang dapat dianggarkan antara lain pc laptop, printer, ac, mesin fotokopi dan inventaris kantor lainnya belanja jasa penginputan data siswa dapat dibayarkan dengan satuan orang per bulan dengan memperhitungkan pelaksanaannya (tidak selalu bulan). belanja cetak dan belanja penggandaan dianggarkan secara terpisah (masing masing kode rekening). belanja pemeliharaan dapat dibedakan dalam belanja pemeliharaan gedung kantor belanja pemeliharaan peralatan perlengkapan sekolah belanja pemeliharaan jaringan peralatan listrik, telepon dan air. sekolah dapat menganggarkan bahan bahan untuk administrasi pendaftaran siswa baru, pendaftaran ulang dan kegiatan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan penunjang lainnya.belanja modal pengadaan barang modal dilaksanakan secara swakelola dan mengacu pada peraturan presiden nomor tahun belanja yang termasuk belanja modal adalah belanja barang yang nilainya sama dengan dan atau lebih dari rp. dan manfaat atas barang tersebut lebih dari bulan. barang yang manfaatnya lebih dari bulan namun nilai kebolehannya tidak sampai rp. per satuannya, dimasukkan dalam klasifikasi belanja barang dan jasa namun harus tercatat sebagai inventaris sekolah dan namun tidak tercatat dalam aset sekolah. pemeliharaan dan atau perbaikan barang atau bangunan, apabila merupakan peningkatan mutu dan kualitas diklasifikasikan sebagai belanja modal, dan nilai kebolehannya (jasa ongkos angkut, upah tukang) termasuk dalam hitungan nilai barang yang diadakan. belanja modal yang diadakan oleh sekolah dengan mempergunakan dana bos wajib dilaporkan setiap akhir tahun kepada walikota banjarmasin melalui dinas pendidikan kota banjarmasin, dan tercatat dalam inventarisasi sekolah. pengadaan yang dapat digunakan dengan menggunakan dana bos yang termasuk belanja modal berupa dekstop personal computer pc) laptop notebook mesin tik air conditioned ac) meja kursi printer alat peraga media pembelajaran peralatan uks peralatan olah raga peralatan kesenian mesin genset peralatan audio (mik pohon, ampla pair, speaker dll). setelah pengadaan atas terpenuhi, sekolah dapat menganggarkan belanja modal lainnya dengan memperhatikan ketersediaan dana dan kebutuhan yang mendesak dengan memprioritaskan pengadaan barang yang menunjang operasional sekolah. penetapan angka pengadaan barang yang termasuk belanja modal harus memperhatikan kualitas barang, ketersediaan, dan kewajaran harga. sekolah dapat membeli alat transport bagi siswa miskin (dipinjamkan) yang dianggarkan dalam belanja modal dan menjadi inventaris sekolah. walikota panjarmasinya ibnu sina page lampirr biaya, dae s203, erlamapsaawat u b honorarium pengelolaan dana bos apbd hibah( dasi total anggaran bos apbd yang diterima selama tahun jumlah total ia, tugas tambahan guru ket, penerima honor hanya dalam lingkup pns h sebagai tim manajemen bosapbd: penanggung jawab bos apbd: anu u . tepat sd mi smp mts negeri dan swasta pi, nilai pagu sig me. rp juta lang(o) maksirnai pi, nilai pagu dana diatas rp. juta s d rp. serta l ijo j jp. na! pagu dana diatas rp. juta s d rp juta pe, wah papi gara gata8 rp. harta s d rp. juta loc) menembak26250 pg, pagu dana diatas rp. juta s d rp juta eeeeee oa. smp sederajat: |. il. oo. oo.) omzet, diluar tupoksi, disesuaikan dengan jumlah rombel ko $ nan ''meter (p' mmx po. koordinator urusan sarana prasarana orang maksimal m mmm io. aaa ( e.spsederatat (tugastambehan) w oo om meme rpi so000 mm mo. a.a s pe mmm la.a.a.3jy ya . kegiatan pengawas harian sekolah maksimal . ihfengamas harian sederajat io macmelmpi o000 npaemanao0setan pe . )7e f uu titi vr' ' e re re ttt tb iv, kegiatan tim adiwiyata green school dara uwu w yap em. b. wakil kea o an uoo logo ris0000 intm pengelola pata basa sekadar ,. . jm. a penanggung jawab pendataan sekolah kenapa sekolah) obo o mas ras ut m. kegiatan pembina kegiatan keagamaan sekolah: femina keagamaan smp sederajat ooj ras membina keagamaan sederajat oouop maks ee: itoe hp, honorarium kegiatan sekolah khusus ns) o t hiinerpenceramehanama maks. ket. khusus sekolah mayoritas agama selain agama asam smg asi hal: page uju u ou ju .ere kegiatan mengelola perpustakaan ssh: p ketua perpustakaan smp sederajat oran) gb maks rp200000, j kena perpustakaan sederajat (orang) o ooo)o io j mes rp150. en. sederajat guy eng. jlealab. bahasa sd smp sederajat maks rp150. | miutimeia disp sederajat ob maks p ruang olahraga dan sarananya sdjsmp sederajat maks ren tampatjabaiah ee. eee )? ikeriataa tim kebersihan kamp sederajat maks jeratan tim kebersihan sd, sederajat t maksimal "nm ta. kegiatan kehumasan: ketua humas smp sederajat koordinator orang) oo ) 0b maks rp150000 i'm " mm. fe " iv. kegiatan pembinaan prestasi siswa pad maaaaamamaaemamamoem a peta sep sedekat o uuv v sesama pesona segera: asal jabarkan bidang kegiatan) te m . aan apbd kata prioritas w too ml l uu ai aan dari disdik sekolah negeri dari disdik kota banjarmasin bila melebihi pegawai dan kegiatan dari pagu dana bos apbn boleh sisa keletihan dana tersebut dianggarkan belanja pegawai bos yang belum mencukupi dana bo) seperti. (ea esa serangan u " www nan deretan orang minimal rentan pon saat orang maksimal kegiatan dari poin s d (aaa uty hal: page sandra) w ju j h bos apbd diterima selama tahun belanja barang dan jasa dana bos apbd wvvwowowowowowow w snkn ww utuh uu. ovwd otw (ea meamaatasaama| pembiayaan pengelolaan bisped www www ow ina kartika p5. fen disesuaikan harga pasar ketentuan yang berlaku 'eee ebe$be$ppp'('' g uma uj u baya cetak photo kegiatan: skala prioritas) jiwa tan disesuaikan harga besar reberbian yang margadisesuakan kebutuhan oki aing kesan term impian donasi |) ketat) uuid . e (uu, skt penyusun ras bos apbn dan apbd, me. aml gold undangan rapat tim penyusun ras bos apbn dan apbd, kasar.hoki tim penyusun ras bos apbn dan apbd, m native rapat tim penyusun ras bos apbn dan apbd. | u u bert biara cepat penyusunan ras bos apbn dan apbd, (ou undangan rapet pengesahan ras bos apbn dan apbd. #ovwvwix cmm jl. daftar hadir rapat pengesahan ras bos open dan apbd. u j u ja. aren rapat pengesahan ras bos apbn dan apbd. aa. l4a . berita acara pengesahan ras bos apbn dan apbd. o " m0, program kera sekolah lengkap dengan struktur organisasi uou u n0mor ending bos apedjapen yang dilegaikh pes tertekan guru tmgttiptt ketua komite satu berkas sebanyak buku dan disampaikan eat m m. jengger apdiitahunberkatan dan setelah disahkan oleh dinas a n nm" tm m j .,. jokentatantentuanerengiapan sama barubantam:| oo pembelian ember fiba kaus pembelian atribut kelas iv,v dan smp dan oan giat avi gan spies gat) deesetanhasapamr see, t hakegatan hut kemerdekaan t aegean hut hargamas u u uuu am: ( e.magetan tart tadi kota gangsa u e kegiatan hari besar rasonsilannya uw j ket. sewa mobil dan konsumsi co. kegiatan maut (ebi muhammad saw ( hresetanpetan joy gamatavpesotentareaan wv v nuu uvu vo uvu ouniuou o ou u u o eren teater siwa ( er, semua kegiatan sewa sudah masuk pajak ppn haid aon as tu u uvw w page keperluan siswa tan maks ket. dana transport dari bos apbd yang dikeluarkan jangan terdabling siswa yang menerima dana pip bsm dari pusat dan transport siswa miskin dari bos apbn esa " " " hi belanja jasa ponpes ' . (mie pegawai administrasi maks . h3. pegawai perpustakaan maks . eee 4penjaga sekolah. mob mas ( tam pegawai kebersihan maks . . na, sudut at. ,., met yp. penceramah tok maks ket. dibayar berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan) cc. mag saan jar obama moda dna are kakang bertanam dosa tenan osesntontamapasr ena diisukan harga pasar aan bantuan hibah dari bos apbd dan tahun dibeli smakyjan yang berlaku". . walikota rasa ibnu sina hal: pan lampiran iiiop sekolah berita acara serah terima yang bertanda tangan bawah ini nama nip jabatan selanjutnya disebut pihak pertama nama nip jabatan selanjutnya disebut pihak kedua berdasarkan surat keputusan walikota banjarmasin nomor . tanggal meneenenen, menyatakan pihak pertama menyerahkan jabatan sebagai kepala sd smp negeri meneneneenenneeen kepada pihak kedua sejak tanggal ., dengan keadaaan sebagai berikut realisasi keuangan sekolah sampai dengan ditandatanganinya berita acara serah terima jabatan ini sebesar penerimaan erp. saree oaveteetenen ennnananananana pengeluaran irp senasnsees0neteneanataenetnnantanaaann saldo erp. seen rnen0nntennen pemeran terdiri dari uang tunai rp. kas bank rp. pihak pertama bertanggung jawab terhadap segala pengelolaan uang sekolah terhitung sebelum ditandatanganinya berita acara ini dan tidak bertanggungjawab lagi apabila terjadi permasalahan sesudahnya. pihak kedua bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang sekolah dan hal hal yang ditimbulkannya setelah dilakukan penandatangan. nip. mengetahui kepala upt pendidikan kecamatan banjarmasin . walikota banjarmasin, sinaftar persedian barang pakai habis (per juni desember .) sekolah kode. ses garang persedian junydesemer s d juni desember ,,,,,,,,,, naa jenisbarang volume satuan hargasatuan |o7 niti oo uu ig ix jo aartuusaor o ovy ujv | u amplop besar o 7j t2kotak o1 7j7rp7500) rp40. amplop besar beres| olok o o1.oj rp125001 o o7 rp750. amplop kecil olkotkoooj7 rp3000| oo rp3002000| baterai keci sselby rp1 rp188. teater besar o o| 7j o6lobi oo o o o rp2s00| rp150. teuku this o 2pak o o o u u pisco| rp138. continues from 9t7t1l o o o o kota oo o7j rp100. rp2 ieontinuestrom 2x a2kota o o oj rp260 oo rp3 scope micapolio |o d2pak o o 7j rp20000| rp240000 ( tiket to selor uo o uou rp32500) rp. tiasoisks1z m8oo| j oeolbuah 7j rp200. rp12 ( isistapes o d2kota ooo o rp620) rp744001 karbon foto t2pak o oou rp22 ) rp1. ( u kertas hvs follow7ogi ooj asolrimooo o7j7 rp27500| rp4: uo ' kertas hvs folio7ogl o o 7200pak o oo oj rp13 rp3. uo7 kertas hvs quarto70) 200pak rp33 ) rp3. juo' kertas buram | 6opak o|oo o7 rp13500| rp310. ( kertas sampul cover oo) d2pak o o oo 7j rp15 )ooo7 rp180. kertas maximal eolrool o o rp15. rp300. takkan kei oo i20buah o o o jo rp2250| rp270000: ( tekan besar o 7j a20buah o uo rp4. ) o rp480. map snalhektar |o 200timur o j rp250| oo rp300. mapodner o 7j sebuah oo rp3. rp720. tpaperdeap o o|oo 936kotak oo| 7j rpt0000| rp360. penghapus besar sebuah o rp48. rp364. rita komputer t20bawah uu rp300001 rp1 ( pena selusin rp3 rp351 ( issue kotak besar oo o7j780fkotakoo oj rp300. tinta printer o u20buah oo oj rp25 rp3 tinta printer primer o o o) sibuk oo1o o7j7 rp555000) rp2. ( spidol boat marker | i20fbi o o o oo jo rp4s00| rp540. isro 20bio to pado0o| ras0. radio 20join rp3. rp360. stop map folio | o )umbro o o ooo j rp2oo| oo rp240000 too u p4s. tatar resersimangpemerrsin daun juve jvu uou temper www ( apud t t u u ( u 7jo sabun cuci tangan (oo sepucuk tt jojo tembersinkaa uvu j u u uju uju u uvu uou (" t wow tosatogatan o topattua ptt kepala sekolah sd smp pengelola pengurus barang sd smp walikota banjarmasin, ibnu sina |
ya. bea pik peraturan walikota banjarmasin nomor tahuantor arsip, perpustakaan dan dokumentasias):. ppm pad memutuskan menetapkan peraturan walikota banjarmasiantor adalah kantor arsip, perpustakaan dan dokumentasi kota banjarmasin: kepala kantor adalah kantor arsip, perpustakaan dan dokumentasi kota banjarmasin, sub bagian seksi adalah sub bagian seksi pada kantor arsip, perpustakaan dan dokumentasi kota a.a banjarmasin, kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pns kantor arsip, perpustakaan dan dokumentasilan lol bab tugas pokok dan fungsi bagian pertama unsur unsur organisasi unsur unsur organisasi kantor terdiri dari kantor arsip, perpustakaan dan dokumentasi sub bagian tata usaha: seksi pengolahan dan penyusunan arsip: seksi perpustakaan, seksi dokumentasi dan layanan informasi arsip. kelompok jabatan fungsional. bagian kedua kantor kantor arsip, perpustakaan dan dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan arsip, pengelolaan kepustakaan dan dokumentasi serta memberikan pelayanan informasi kearsipan, kepustakaan dan dokumentasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kantor arsip, perpustakaan dan dokumentasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dalam bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasipenyusunan arsikepustakaan, satwa pet ond perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi. pengelolaan urusan ketatausahaan. bagian ketiga sub bagian tata usaha sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi lingkunglaksanakan urusan umum, urusan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan, urusan rumah tangga, urusan keuangan, urusan kepegawaian serta melaksanakan tugas lainnya, melaksanakan urusan perencanaan dan melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi pengolahan dan penyusunan arsip mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan, pendataan, penataan, penyimpanan, perawatan, pengawetan reproduksi dan penilaian arsip daerah serta penyeleksian arsip in aktif. seksi perpustakaan mempunyai tugas pokok mengelola perpustakaseksi dokumentasi dan layanan informasi arsip mempunyai tugas pokok pelaksanaan dokumentasi, memberikan pelayanan dan penyusutan arsip daerah serta bimbingan dan kemasyarakatan arsip lingkungan pemerintah kota. apukantorkantor sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. setiap pimpinan satuan organisasiankantor berhalangan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas kepala kantor adalah seorang pegawai negeri sipil dalam lingkungan kantor yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan. kepala kantoeksi pada kantor dihimpun oleh kepala sub bagian tata usaha dan menyampaikan laporan tersebut kepada kepala dinas. aantor arsip, perpustakaan dan dokumentasi kota banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi. dah tan alan tameuatidak lagi mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan jadwal retensi arsip urusan keuangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaiuanguangan lingkungan pemerintah kota blitaruanganuuangpengelolaan apbd dana pinjaman: pengelolaan anggaran pilkada dan anggaran biaya bantuan pemilu dari apbd, pelaksanaan anggaran operasional pemilu: pemerintahan kelurahan: pemeriksaan keuangan, pengawasan keuangan: dan perpajakan. bab iii ketentuan peralihan penyusutan terhadap arsip keuangan yang tercipta sebelum peraturan walikota ini berlaku, berpedoman pad. pada saat peraturan walikota ini berlaku, makna: leg mei soe setor ann 2te ga? fis laki u. da: av) mo? pan jas 3is 3ls| desa5g5 leo) z|s tea ta) tt lan sia tag esa buru una er$ s8? nn: y35$ dan dani lengah tes pipa egi dien kena aan mana 5gp vsp3 m0, inn us? pengisi ras tesla bodi anna tps toba rao yep .n sr: sm) sis an: |s my) ogmanoor gia tps 2yye0 tunduk essa ceri se3be ets sus oop been an bor nb5 jas re3 pps pipa pes eissn fr3 uin reu slate bigoefukes belge pola task ww3up yss ppu 9g baru ? o split bit tit eta, tep lag sgy s$53p ali tan sa: 28d s$i35 2g sato? fog bal selain sis www is sil isis sal sis sil oo ao ihe pesek sektasasi tentara gp! jeng asa guy uus ar: pls jonny sis tn, pora ppp talk pre bis rer o$e dera ar) bara33 #$8r dp) s.s dp! jmpl in oo iii nge sem ie) ,,$uu3 sej ann mop sisa jal spa950 es2 spes kiss laga tok ta) d34s4353 lal isis ski ser sis s8355 sis sasa ke) s555 s555 as: fee lo23 gta pang tperrerr wb. bebas: uga huu #$$ pes dagnggag tpp fee dak te keji te: teng is gan av) gg. pa! tas ie) as) ha) gonna fu: per tn: tis ie) pasa resin sape sang enam sila da0 pada pati ari hati hate inai dea rena pena iku kuku lai keji keji oli poo poo mbp y|& tah nn nn ida (an asi to) in) poe desi tita bana abal pun ko) tuh gg. senna bug (#) kej be: nan poo zil sil ka" je) di di! uni opi bas bla tee anti as) pe. ine naik por ipb tali alis psi pet elle kal ke) mana bn itsi a35 powo02y subonoce loc pajang get aeeeeag laga : bera) sebe ser ajar else3 si. sepak sje338 suca |s#|ls sop kep) esp" kg) ks) ne) sl sig us53 gs8 os20| liana pan sni bal olga ss ta kala sells sikap es) ena aio ban ari hal sa) hula tah been aa seo aoa eni data bala eni tut "ad ing dai tara hg: nun diah . a.a long henri detik tah e.g igo una tik ega as) tel as) ae, s823 tip giga aga tepat induk (ea fit gp3 le3) ing ntt fit iag hse singa asah deni dau raat tea v8 tea pef baa b2nga tan |s lal asi keji teh reg mp3 o51 as) as) av) pd mana nina petikan lu) eno enam inai jagal keji eni ke. bat kes) ko) tan as) ana asi .b peka in) ko) ela eka bd ita kasa nan un) got deras lai sis nn: eni w " ie) res) 2ways0 www bab media earl raw seal ppp e. spip teng of: a53 uyb pp. bee pss sells s3$e sila yo) des rf$ della tn3 fa" ke, in) tuai kb35n2 ir, native panibasekat era benda pesbeeseees aa: ss. ua5 | ke) par asnosonepp sa: keris3 tes bsi esa pun tino gapyioo dipan alan mean mon po nlagntaa see tie inn tea egg ptk hn) tn: had panah sierra kembara tea s5. iran tip sn: nn: nani ari a33 sy) lag ka) wu) iis liris fis gas) www 2hjz| ne) www sil pan oase asu stroke mn. per kn3 see sabar? fat kab tn: suren sp? tgl dhani landai aan kangin bkb pose tk? is) tai ras nan: c9r9 as) ss) ga an: dl. kana see je) ria e525b s#|| p5$ spp naa isis ssi|l mui video po25g ateis3 dea pem tani angan tai haa tas tni bani uni b3n see pi? ha: pan pa3 na: sis nn: ke) av) . sah six ole www ae: is) sai a00 ro) les) tolong podoneketee 0o0a ga las tni pns ra: ayughasbiyak pnb335$ era eta pran spider3 ss p3g ertojes ep3 obeptt pahteriri apart tan e9ho kud yah span, ell oya top ye: sang :i|b mil s258 baya .p58o |( a53 te) as. tas) cas nnn tea kei bar er bn an lan ogah as) les) mang hang (sis ik sis bbb ij disita to, off flees ika sbb rea sea ren telan hua 22wp span pen variasi na. oei gala si, bing pra papas jan aga khas tbk skb te) see eka oo, 88br e38 www wib a99 #5h0s ie8$ pbr sang kog abu a33 fag8 $333a sort p.$ lis y|s sis #|z isis sim lee ong an pets haa arie versi 2a55p beta sep sni mata ten daa nana era cite yaa hung pia bharada nga jas) tarian ian hina sia bat peta pagi fp5b 2e, aa s3. e5a t53 yb3 sen aln ana t|g isis sain le) ag) akal maa oosugeras2 aaaaaa sada gur nan era dop pon bapak pekan fpb ala spbu so? $yo5 soko aka pra din peran batesii brp dd obb ess bs43 sia, ses jer |e3 ebj hina 9g? (de rg3 ena ns) als ac) as) | a| psi kep lg) amen panai tee a sen ke. ony $y9 39g opi gpp7rr23 kena eni lan isp ztepe were ega baba hana tag ann osis teki ian esa ide gia ian &) us. pes see feri gia tes ber perisa papa niat ati . eri ?p$ :ti9 pn. ocu . lari ta. ks) 1a (en ct sse j0020 20w p irw yyyy bakar panggang angan: pop kaba sbn dst bab nan tok era desa fppppp3 posse pp53 apps aap eas 505p eps batin pps cu995p3 y33wp a58 yes yo2 yag53 a53 raga tik lukis bebas eng ics ng bus ang y0y ja) oa. as) kw) lau) www ala te ja) pa. 0g, sat se) z|s igo) ia|s sil ta stasis def ote efg hopper copper popup syp sdn maa ini inn sini aan bak tpa y y urd sib bnn uda sun luh sites3i tipe pes ges isis sup saga$ aa: pokok seiya tee ber bis se" han kaka 2x3. sss3 san sebaik imperii paru iman ses fsf sess3 ps3 f55b98 span se8li 393p sisi| log eeee or8 ses|| ge9 tas sg: ka) ht) "ec no (en nn) is les) siri sir jh nona u8wl (es pma tester geneeesereepe pe? fpp ubk iris bnibanbggb kek tuw sunabunek muba abu ia 9epp esiiibeiiiisps ses v3p38 tissa was 2ski cagar see wp buah dari asir wwvwordi pie deegogei wu,gp oey wp) sll aon av) lp! ko) ra. av) le) |a sis sis spa "gp rem umm jauh tu ga: as) a58 seo stok tri s| g2. nia (r7 lan) fee) la" kan) for) sis ne 2gp ||forum koordinasi pimpinan daerah kota banjarmasin dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarmasin, ..:ditetapkan forum koordinasi pimpinan daerah kota banjarmasin: bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatas perlu ditapenjabat walikota banjarmasin sebagai ketua forum koordinasi pimpinan daerah. penjabat walikota adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri atas usul gubernur kalimantan selatan, yang melaksanakan tugas sehari hari walikota sampai dengan dilantiknya walikota yang baru. pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah adalah unsur pimpinan dprd kota banjarmasin..... sekretaris daerah yang selanjutnya disingkat sekda adalah sekretaris daerah kota banjarmasin sebagai sekretaris forum koordinasi. anggota tidak tetap forum koordinasi terdiri dari wakil walikota banjarmasin dan ketua pengadilan negeri yang ikut serta dalam pertemuan forum koordinasi apabila diperlukan walikota banjarmasin.. bab maksud dan fungsi forum koordinasi pimpinan daerahn penyelenggaraan pemerintahan umum dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia nkri).:unsur staf lintas instansi.unsur forum koordinasi forum koordinasi kota banjarmasin terdiri atas: walikota, pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, dandim, kapolresta, ajari. anggota tidak tetap forum koordinasi terdiri atas: wakil walikota banjarmasin,, kepala bagian tata pemerintahan, kepala bagian hukum, kasubbag pemerintahan umum pada bagian tape, kasubbag pemerintahan kecamatan dan kelurahan pada bagian tape, kasual pertanahan pada bagian tape:5) sekretaris daerah karena jabatannya bertindak sebagai sekretaris forum koordinasicc. menyusun dan menghimpun hasil pertemuan: mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui sekretariat forum koordinasi: memantau tidak lanjut hasil pertemuan forum koordinasi dan melaporkan hasilnya kepada walikota,pejabat yang ditunjukybencana sosial yang dihadapi oleh masyarakat. s5)apat diserahkan langsung setelah pelaksanaan rapat forum koordinasi. penyerahan sebagaimana diberikan kepada pimpinan instansi.9ta banjarmasin, thamrin diundangkan banjarmasin pada tanggal oktober erretarjs daerah kota banjarmasin, agus srono berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
a03 rsngelolaan keuangan dan asegelolaan keuangan dan asengelolaan keuangan dan asekabar, hukumdprd adalah dprd kota banjarmasin, bukan adalah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin: tapi atau tim anggaran pemerintah daerah adalah tim anggaran pemerintah daerah kota banjarmasin: skpd adalah skpd lingkungan pemerintah kota banjarmasin: kaban atau kepala badan adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin, sekretaris atau sekretaris badan adalah sekretaris pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin, kabid atau kepala bidang adalah kepala bidang pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin: kasubbid atau kepala sub bidang adalah kepala sub bidang pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin, kasubbag atau kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin, adalah pengguna anggaran pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin, ppk adalah pejabat pembuat komitmen pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin, ppt adalah ppt pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin, bud adalah bendahara umum daerah kota banjarmasin, oo. verifikator adalah verifikator pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin, petugas loket adalah petugas loket pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin: g trpengelolaan keuangan dan aseuntuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin. tujuanagar tugas dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien. (kasuhhag perundangan |. kata hukum kepala skpdgelolaan keuangan dan aseen banjarmasin lemtuhhag perundangan kabar hukum kepala skpd ola pembuatan laporan mutasi barang milik daerah asa kegiatan pelaksana kasubbid inv persyaratan keterangan kasubbid inv pad kabid aset kaban bukan kelengkapan pad laporan menyampaikan laporan mutasi barang dan menyerahkan bukan (dd berkas beserta mutasi bmd bidang aset daerah kelengkapannya skpd menerima dan mengoreksilaporan mutasi barang dari skpd, jika tidak laporan konsep benar diserahkan kasubbid inv pad jika tidak dikembalikan mutasi bmd laporan skpd skpd mutasi bmd memverifikasi dan menghimpun menjadi konsep laporan mutasi konsep konsep barang bmd. jika sesuai disampaikan kabid utk ditindaklanjuti laporan dengan menyusun konsep laporan mutasi bmd. jika tidak sesuai mutasi bmd mutasi bmd serahkan pelaksana inv pad untuk perbaiki memakai, memverifikasi konsep laporan mutasi barang milik konsep draft laporan daerah. jika sesuai disampaikan kaban, jika tidak sesuai laporan minggu| mutasi bmd serahkan kasubbid untuk perbaiki mutasi bmd sdh dipakai memakai, memverifikasi draft laporan mutasi barang milik daerah. draft laporan draft laporan jika sesuai disampaikan asisten, jika tidak sesuai serahkan mutasi bmd mutasi bmd kabid aset sdh dipakai sdh dipakai memakai, memverifikasi draft buku mutasi barang milik daerah. mpa draft laporan draft laporan jika sesuai diteruskan sekda. jika tidak sesuai serahkan mutasi bmd mutasi bmd kaban untuk perbaiki sdh dipakai sdh dipakai menandatangani draft buku mutasi barang milik daerah. mutasi bmd minggu mutasi bmd paul dipakai hdi draft buku buku mutasi walikota banjarmasin,&. mujahidin chesuthagengdangin keagttatam kekanak mana polangelolaan keuangan dan aset daerah terdiri dari sop pengelolaan surat masuk sop pengelolaan surat keluar sop pengusulan kenaikan pangkat sop pengusulan kenaikan gaji berkala sop penyusunan laki sop pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan perbaikan penghasilan sop pelaksanaan pembayaran up gu sop verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan up gu sop asistensi penyusunan rka sop penyusunan draft rancangan perda apbd sop rancangan penyusunan realisasi apbd pemerintah kota banjarmasin sop rancangan penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah skpd) sop pelaksanaan verifikasi dokumen surat perintah membayar spm) sop penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d) sop pembuatan daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sop pembuatan laporan mutasi barang milik daerahkelebihan dan kekurangan kaskelebihan dan kekurangan kaslebihan dan kekurangan kaselolaan kelebihan dan kekurangan kasbad pemerintah daerah adalah pemerintah kota banjarmasin. walikota adalah walikota banjarmasimasin. bidang perbendaharaan adalah bidang perbendaharaan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota banjarmasin. bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat bud adalah kepala bukan selakutersebut. uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh budinvestasi daerah jangka pendek adalah investasi daerahsaldo kas minimal yang selanjutnya disingkat skm adalah sejumlah kas yang disediakan rsud, yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintmerintah adalah bank umum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kalimantan selatd dalam rangka mengelola kelebihan kekurangan kas yang didasarkan pada perencanaan kas pemerintah daerah. kelebihan kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan atau diperkirakan saldo rsud melebihsudberdasarkan perencanaan arus kas dan skmahwa saldo kas diatas skm diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal. pengelolaan kelebihan kas bertujuan untuk meningkatkan pad melalui bunga, jasa giro, bagi hasil dari penempatan uang daerah dengan tingkat bunga yang berlaku, mendapatkan kepastibendahara umum daerah kepala bukan selaku ppid bertindak sebagai bud. dalam pelaksanaan tugasnya, kepala bukan selaku bud dapat menunjuk kepala bidang perbendaharaan sebagai kuasa bud dan mendelegasikan sebagian kewenangan bud kepada kuasa bud. penunjukan kuasa bud dan pendelegasian sebagian kewenangan bud kepada kuasa bud sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. wewenang bud dalam pengelolaan uang daerah,pemerintahsud, dan menyajikan informasi keuangan daerah. penarikan dana dari rsud bank pemerintah dilakukan atas perintah. bab pengelolaan kelebihan kas bagian kesatu jenis investasi kelebihan kas penempatan uang daerah atas kelebihan kas dapat dilakukan pada bank pemerintah yang sehat. penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada tidak mengganggu likuiditas pemerintah kota banjarmasin. bagian kedua penempatan uang daerah atas usul bud. bank pemerintah sebagaimana dimaksud padapemerintah yang berminat sebagai bank pemerintah mitra pemerintah daerah dalam penempatan uang daerah, mengajukan permohonan kepada walikota dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut surat permohonan menjadi bank pemerintahdan salinanluruhan paling kurang tergolong cukup baik. bud menelaah dokumen permohonan yang diajukan oleh bank pemerintahtelaahan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota untuk mendapatkan persetujuan tertulis. dalam hal walikota menolak permohonan bank pemerintah, bud menyampaikan penolakan dimaksud kepada pimpinan bank pemerintah dimaksud beserta alasan penolakannya. dalam hal permohonan bank pemerintah disetujui,. bud melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja bank pemerintah mitra pemerintah daerah dalam penempatan uang daerah. walikota membuat perjanjian dengan pimpinan bank pemerintah yang menjadi mitra pemerintah daerkerjaan, bentuk penempatan uang daerah bank: sanksi: keadaan kahar (force majeure), dan penyelesaian perselisihan. walikota dapat melakukan penempatan uang daerah bank pemerintah dalam bentuk overnight: deposit caliabunga, jasa giro, dan atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan uang daerah bank pemerintah dipindahbukuan rsud. bab pengelolaan kekurangan kaspemerintah. penarikan uang daerah dari rekening penempatan pada bank pemerintah harus berpedoman pada perjanjian pelaksanaan penempatan uang daerah pada bank pemerintah. bab mekanisme penempatan uang daerah investasi daerah jangka pendek pada bank pemerintah dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari rsud yang dilaksanakan oleh bud dengan persetujuan walikota. jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan pada bank pemerintah disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah. bud membuat usulan kepada walikota mengenai besaran nominal dana investasi daerah jangka pendek beserta bank pemerintah yang ditunjubara had diundangkan banjarmasin pada tanggal agustus an daerah kota banjarmasin, zulfadli ghazali berita daerah kota banjarmasin tahun nomorimiwakil ketua dewan pembina ketua dprd kota banjarmasin anggota dewan pembina ketua pengadilan negeri banjarmasindinas sosial kota banjarmasin kepala badan penanggulangan bencana daerah kota banjarmasin kepala satpol dan pemadam kebakaran kota banjarmasin kepala bagian hukum sembako banjarmasin kepala barenlitbangda kota banjarmasin kepala badan keuangan daerahbadan narkotika kota banjarmasinyagoktober walikota banjarmasin el, sina diundangkan banjarmasin. pada tanggal oktober sekretaris hamil kurang berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
ani netsosial dan tenaga kerdan tenaga kerjadan tenaga kerja kota banjarmasin,dinas sosial dan tenaga kerja kota banjarmasin, bidang sub bagian seksi dinas adalah bidang sub bagian seksi dinas sosial dan tenaga kerja kota banjarmasin, kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pns dinas sosialosial dan tenaga kerja kota banjarmasin. cita pelaut: sekretariat sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, ana sub bagian keuangan. bidang pembinaan kesejahteraan sosial seksi bimbingan dan penyuluhan sosial, seksi bina swadaya organisasi sosial, seksi kepahlawanan. bidang rehabilitasi sosial seksi rehabilitasi tuna wisma, tuna karya, dan tuna susila, seksi rehabilitasi penyandang cacat, seksi rehabilitasi anak nakal korban narkoba. bidang bantuan kesejahteraan sosial seksi pembinaan dan bantuan fakir miskin dan lanjut usia, seksi pembinaan sumbangan sosial. bidang pelatihan dan produktivitas kerja seksi perijinan dan sertifikasi, seksi pelatihan dan pemasangan, seksi produktivitas tenaga kerja. bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja seksi penyediaan dan penempatan tenaga kerja, seksi informasi pasar kerja dan bursa kerja, seksi pengembangan dan perluasan kerja. pe: bag bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan seksi pembinaan dan pengawasan norma kerja, seksi pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja, seksi pembinaan dan pengawasan norma kesehatan kerja. bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja seksi hubungan industrial kelembagaan ketenagakerjaan, seksi perselisihan hubungan industrial persyaratan kerja. unit pelaksana teknis, k.esejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja dan ketenagakerjaakan kaitihan dan pengembangan produktivitasmpatan tenaga kerja dan perluasdan pengawasan ketenagakerjrapan hubungan industrial dan persyaratan kerjaseluruh unit kerja serta menyusun perencanaan dan membuat laporan dinas. untuk menyelenggarakan tugas 'tersebut pada bagian sekretariat mempunyai fungsi penyelenggara kegiatan kepegawaian, perlengkapan, umum dan rumah tangga, pembina penyelenggara kegiatan administrasi keuangan, cc. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data, penyusunan rencana dan pembuatan laporecame andumum dan rumah tanggmbinaan kesejahteraan sosial bidang pembinaan kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial, membina organisasi sosial dan kepahlawanan untuk melaksanakan tugas tersebut pada bidang pembinaan kesejahteraan sosial mempunyai fungsi penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis, penyelenggara bimbingan masalah sosial, penyiapan bahan dan penyelenggara pembinaan terhadap swadaya organisasi sosial serta pemberian izin pendiriannya, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinabimbingan dan penyuluhan sosial mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan, penyuluhan permasalahan sosial serta penanggulangannya. rita seksi bina swadaya organisasi sosial mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat, organisasi organisasi sosial serta membuat surat izin dan akreditasi lembaga penyelenggara pelayanan sosial. seksi kepahlawanan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan pemberian penghargaan kepahlawanan. bagian kelima bidang rehabilitasi sosial bidang rehabilitasipenyandang tuna wisma, tuna karya, tuna susila, penyandang cacat, anak nakal, korban narkoba, dan bekas narapidana. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi penyiapan bahan, pembina dan pelaksana rehabilitasi penyandang tuna wisma, tuna karya, dan tuna susila, penyiapan bahan, pembina dan pelaksana rehabilitasi penyandang cacat, penyiapan bahan, pembina dan pelaksana rehabilitasi anak nakal, korban narkoba dan bekas narapidtuna wisma, tuna karya, dan tuna susilpada pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna karya dan tuna susila. beta seksi rehabilitasi penyandang cacatdan penyatuan kepada penyandang cacat fisik maupun cacat mental. seksi rehabilitasi anak nakal korban narkobkepada anak nakal, korban narkoba. bagian keenam bidang bantuan kesejahteraan sosial bidang bantuan kesejahteraanpembinaan dan bantuan fakir miskin, lansia serta mengendalikan, mengawasi sumbangan sosial dan undian. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bidang bantuan kesejahteraan sosial mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan pelaksana pemberian bantuan fakir miskin serta lanjut usia, penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksana pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta pemberian izin kegiatan sumbangan dan undian sosial.mbinaan dan bantuan fakir miskin dan lanjut usia mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, membina dan melaksanakan pemberian bantuan material maupun material kepada fakir miskin dan lanjut usia. isma kan seksi pembinaan sumbangan sosialserta membuat surat izin terhadap kegiatan sumbangan sosial. bagian ketujuhngumpulkan bahan, melakukan pembinaan, mengatur dan memberikan petunjuk teknis dalam peningkatan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bidang pelatihan dan produktivitas kerja mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan petunjuk teknis mengenai pelatihan dan pengembangan serta penyiapan tenaga kerja siap pakai, penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang perijinan dan sertifikasi tenaga kerja, penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk teknis penyediaan dan penggunaan tenaga kerja serta pengembangan produktivitas tenaga kerjaijinan dan sertifikasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan perijinan serta sertifikasi tenaga kerja. seksi pelatihan dan pemasangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dan pemasangan bagi tenaga kerja. ata seksi produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyediaan dan penggunaan tenaga kerja siap pakai serta pengembangan produktivitas tenaga kerja. bagian kedelapanpokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis tentang penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan lapangan kerja. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan petunjuk teknis serta penyediaan, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, penyelenggaraan, penyiapan dan petunjuk teknis pemanfaatan teknologi padat karya, tenaga kerja mandiri dan perluasan lapangan kerja: penyelenggaraan perizinan dan petunjuk teknis dibidang pelatihan, penyediaan serta penggunaan tenaga kerjanyediaan dan penempatan tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan antar kerja, mengumpulkan bahan pembinaan dan penempatserta penempatan tenaga kerja indonesia luar negeri. bana am). seksi informasi pasar kerja dan bursa kerja mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan informasi pasar kerja, peluang kerja, kesempatan kerja dan menyalurkan informasi kepada tenaga kerja. seksi pengembangan dan perluasan kerja mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pembinaan penerapan teknologi padat karya, perluasan lapangan kerja sistem padat karya dan pembinaan tenaga kerja mandiri. bagian kesembilan bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja serta norma keselamatan kerja. untuk melaksanakan tugas tersebut pada bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi penyelenggaraan, petunjuk .teknis dan pembinaan tentang pelaksanaan norma norma kerja serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan norma kerja, penyelenggaraan, petunjuk teknis dan pembinaan tentang keselamatan, kesehatan tenaga kerja serta melakukan pengawasan penanganan kecelakaan kerja: cc. penyelenggaraan, petunjuk teknis dan pembinaan terhadap kesejahteraan tenaga kerja, serta pertimbangan pemberian izin: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. danau lae seksi pembinaan dan pengawasan norma kerja mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, melakukan pembinaan serta pengawasan norma kerja. seksi pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, melakukan pembinaan dan petunjuk teknis pengawasan terhadap norma kecelakaan dan keselamatan. seksi pembinaan dan pengawasan norma kesehatan kerja mempunyai tugas mengumpulkan bahan, melakukan pembinaan dan petunjuk teknis pengawasan terhadap norma kesehatan. bagian kesepuluh ao.tersebut pada bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk teknis kelembagaan dan organisasi ketenagakerjaan, penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk teknis hubungan kerja antara pihak pengusaha dan tenaga kerja, penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai syarat syarat kerja, perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama dan peraturan perusahaan, penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk teknis serta penanganan perselisihan ketenagakerjaan, segkelembagaan ketenagakerjaan, lks lembaga kerja sama) tripartit dan bipartita. seksi perselisihan hubungan industrial persyaratan kerjaman bagian keduabelasaansebagai pejabat yang menjalankan tugas kepala dinas atau apabila kepala dinas dan sekretarielamar lofull sekretaris daerah kota banjarmasin, zulfadli ghazali berita daerah kota banjarmasin tahun nomor tah pmunikasi dan informatikomunikasi dan informatikaomunikasi dan informatika meliputi: kebijakan, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik: dan pusat data dan sarana informatikaop ariana asi inna man men teki ega gen bee fri oep irit ama ing se? s3a pokosbiii saosujii ses iai ssi isian nn: tang (f5 heel te) las 'a5 ||s| tema kmr ks) nd: ne) ne) sosis (al novel ogs s053 uk. obb dur apn aa: ig) na tia (e) a55 sta: ton aer olah s553 appa hang pku salin hun nun keras desa ais eps tar see jas ne) pur nsi pia keb ta) tee www nun mn: fe, 2g. ong pengeras efa agar ei psn sn: sea ant man sera epa kan ea upah een sbn tol lon ilir av) sgg hak pan bkb lir |a@ 338p peak oo. pv5 shingura5 swi goals yan pal nan nan mon bal pen pen pes ppp5pap3 ke) sia sis |al ts) js) ka) a | . klan an: ppetiati tia tea .g toge belgrade ben pan ape sep nan nan kena ann yp53 kpai yy8 a5g pena gen gesek oo. pbl bin| a08 nd. as) semi kw nicely ari e$$b atu s532p3 tps ksi3 log gel5 $ap pan mpe sisa (se ta) elo an: asu tri tatang sialan jan oa. engan na: lah rp3 setetes ego nan: s.| ts) pes ps. pa. (ep) ls $ isis pe: far olah js) ta) no) ne) i2yoga yoo kan po. ppa pet emosi sen pose s2. omi msn men eeb beres pas pso lol kmr end besi see nik lil ran jb. kobe pens oon see sana sae sni inn secara baya fps sen fbs 03b sri ila nun teman: 3iv| ja) is) in) in) nn) |& nn: feb fas gac la bana harun kk! eao pra united pada pama sebaran maan ben corona kena bag des to3 loop sek take ekb api 3ee dibeli eter dering step beer 2i3ip tee tpp$ rph es3 se38 gre tt" eut sb. plp got ef! 2ye nn ns) iii sis piece www www www www ist free bbb piala ifeefb eb$o lol telah bbb keji pen pistieteseere serta papa ooa ima palu parah hoon9i seats e2i ato 335p perkara 28k fn3 off sri bad kas ke) te: is) le) ye) se) 5less gs) ae js) sal nil dot anom dang kepang mri: pbb dana egr ben png o052 bana feb tek ses iles sa aan ss kas) les) pg, tai yee naa sng olrpybosse bang yaya men rejo una ata isolek is) pan 385i n38 s3 (s2 r58 pp. kes ne) sls ks) ka) ks) vai ja) ks) is ks) ja) gu) tera aa. s8 dit oio lan lab "ag nra ur atawa en: an) (si mn: dp) as) |
aa walikota tasikmalaya, yang terdiri dari direktur utama dan para direkturlingkungan pasar adalah tempat sekitar area jongkok dan nama lain sejeni, yang berupa toko, kios jongkok dan nama lain sejenisnya. toko adalah tempat berjualan yang berbentuk bangunanpedagang pasar, yang selanjutnya disebut pedagang, adalah orang dan atau badan pemakai tempat berjualan yang berdasarkan izin pemakaian tempat berjualan mempunyai hak memakai tempat berjualan pasar untuk memperdagangkan barang dan atau jasa. izin pemakaian tempat berjualan adalah izin tertulis dari direksi atas pemakaian tempat berjualan pasaruntuk orangdari kendaraan jenis truck, pickup, sepeda motor, gerobak dan nama lain sejenisnyamaksud dan tujuan pembentukan peraturan walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan pasar yang dilaksanakan perusahan daerah pasar resik kota tasikmalaya. tujuan pembentukan peraturan walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada perusahaan daerah dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan pasar kota tasikmalaya, mewujudkan pengelolaan pasar secara profesional dan berdaya guna, cc. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang perdagangan barang dan atau jasa, dan mewujudkan area dan lingkungan pasar yang bersih, nyaman, tenteram dan tertib. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur hal hal sebagai berikut: wewenang pengelolaan pasar, jenis hak dan syarat pemakaian tempat berjualan: penyelenggaraan reklame, parkir dan pengelolaan sampah: sumber penerimaan, kewajiban dan larangan pedagang: pembinaan pedagang, pengawasan dan pengendalian: sanksi administratif, dan ketentuan penutup. bab wewenang pengelolaan pasar pengelolaan pasar dilaksanakan oleh perusahaan daerah, yang meliputi pasar cikurubuk: pasar pancasila, pasar padangan: pasar indihiang, pasar gegernoong,: pasar cimeti, pasar burung besi: pasar yang dibangun oleh perusahaan daerah, dan pasar lain yang diserahkan oleh pemerintah daerah. pengelolaan pasamelaksanakan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam direksi berwenang untuk menetapkan klasifikasi dan jenis pasar, tempat tempat sebagai pasar, cc. batas batas area dan lingkungan pasar: pembagian tempat dalam pasar: pengelompokan jenis barang dagangan: waktu kegiatan pasar (jam buka dan tutup pasar), jumlah kepemilikan tempat berjualan: dan jenis dan penggunaan fasilitas pasar. selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam direksi berwenang untuk mengatur penyelenggaraan reklame, tempat parkir dan bongkar muat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: mengatur pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mengatur pengelolaan fasilitas pasar: mengatur perizinan dan hak pemakaian tempat berjualan, mengatur dan menata kembali penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, desain bangunan dan peruntukan tempat dalam pasar: merombak dan atau menambah tempat berjualan dalam pasar, dan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan atau menutup pasar. bab jenis hak dan syarat pemakaian tempat berjualan bagian kesatu jenis hak pemakaian tempat berjualan jenis hak pemakaian tempat berjualan pasar adalah hak pakai dan hak guna usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai hak pakai dan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direksi. bagian kedua syarat pemakaian tempat berjualan setiap orang dan atau badan yang memakai tempat berjualan pasar, wajib memiliki izin pemakaian tempat berjualan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin pemakaian tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direksi. bab penyelenggaraan reklame, parkir dan pengelolaan sampah setiap penyelenggaraan reklame, parkir dan pengelolaan sampah area pasar dilaksanakan oleh perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii sumber penerimaan sumber penerimaan perusahaan daerah atas pengelolaan pasar, meliputi jasa penyediaan fasilitas pasar: hasil kerjasama, penyertaan modal, dan pendapatan lain yang sah. bab viii kewajiban dan larangan pedagang bagian kesatu kewajiban pedagang setiap pedagang berkewajiban menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya, menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban tempat berjualan serta lingkungan sekitarnya,: mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran tempat berjualan: menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat kebersihan: mematuhi waktu kegiatan pasar (jam buka dan tutup pasar), melaksanakan ketentuan pemakaian tempat berjualan, dan melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh direksi. bagian kedua larangan pedagang setiap pedagang dilarang:: cc.: mendirikan, menambah, merombak, memperluas dan atau mempersempit tempat berjualan: mengubah jenis barang dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan, menelantarkan tempat berjualan selama (tiga) bulan atau lebih: menyimpan kendaraan dan atau alat angkutan lainnya luar tempat yang ditentukan: mengotori dan atau merusak tempat berjualan dan fasilitas pasar lainnya, dan. bab pembinaan pedagang pembinaan pedagang merupakan tanggung jawab direksi, yang dilaksanakan dengan cara memfasilitasi pembentukan dan kerjasama organisasi para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain, baik dalam upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan barang dagangan yang dijual , higienis, takaran, kemasan, penyajian, penataan barang dagangan maupun dalam penggunaan fasilitas pasar, ccatau penyuluhan, memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat berjualan yang baru hasil pembangunan: dan atau memfasilitasi pemberian kredit modal usaha bagi pedagang. bab pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab direksi. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direksi. bab sanksi administratif setiap pedagang yang tidak menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban tempat berjualan serta lingkungan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak, sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran tempat berjualan, sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat kebersihan, sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak mematuhi waktu kegiatan pasar (jam buka dan tutup pasar), sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak melaksanakan ketentuan pemakaian tempat berjualan, sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh direksi i. mendirikan, menambah, merombak, memperluas dan atau mempersempit tempat berjualan, sebagaimana dimaksud dalam huruf mengubah jenis barang dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam huruf menelantarkan tempat berjualan selama (tiga) bulan atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam huruf oo. menyimpan kendaraan dan atau alat angkutan lainnya luar tempat yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam huruf mengotori dan atau merusak tempat berjualan dan fasilitas pasar lainnya, sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atauutupan sementara tempat berjualan, atau pencabutan izin pemakaian tempat berjualan. pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara tempat berjualan atau pencabutan izin pemakaian tempat berjualtujuh) hari kalender. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan olehterbitnya undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, sistem penyusunan formasi asn yang sebelumnya secara manual diubah menjadi sistem penyusunan formasi asn secara elektronik (e formasi asn), bahwa untuk menindaklanjuti perihal sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dilakukan perubahan atas peraturan walikota banjarmasin nomorrepublik indonesia nomor garaota satmnnesi! thamrin diundangkan banjarmasin padatanggal oktober plt. sekretaris daerah kota banjarmasin agus srono berita daerah kota banjarmasin tahun nomor kasubbid menugaskan jfu jft dan dokumen tim kerja penyusunan e formasi konsep format aparatur sipil negara untuk format isian (format format memproses pengisian format format data e formasi hari data sesuai hasil pendataan dalam aparatur sipil formasi sistem e formasi aparatur sipil |. negara aparatur sipil negara, dan mencetak dokumen negara formasi aparatur sipil negara dokumen dokumen format format islan staf menyerahkan dokumen format format format format format data e formasi format isian penyusunan e formasi islan data menit islan data aparatur sipil aparatur sipil! negara kepada formasi formasi negara telah tur sipil tur sipit kasubbid untuk dikoreksi aparatur sip aparatur sip dikoreksi kasubbid negara negara nota dinas, dokumen kasubbid membuat nota dinas dan format format dokumen menyerahkan dokumen format format isian data format format islan penyusunan e formasi aparatur formasi islan data sipil negara kepada kabid untuk aparatur sapi! adas dikoreksi negara negara nota dinas nota dinas, kabid meneliti, memakai nota dinas format format dokumen format format islan dan dokumen format format islan islan data format format| data e formasi penyusunan e formasi aparatur sipil formasi islan data aparatur negara dan menyerahkan kepada aparatur sipil formasi panah sekian untuk review negara maa nota dinas, nota dinas, dokumen dokumen format format isian sekian memakai nota dinas dan format format format format jala format review dokumen format format islan data menit isian data aparatur sipil isian penyusunan e formasi aparatur formasi formasi memata sipil negara aparatur sipil aparatur sipil dan dipakai sekian negara negara nota dinas, nota dinas, kaban menandatangani nota dinas dokumen dokumen dan memakai format format isian format format format format penyusunan e formasi aparatur sipil islan data islan data negara dan diserahkan kepada formasi formasi asisten administrasi aparatur sipil aparatur sipil negara negara nota din format format isian asisten administrasi memberi format format data e formasi aparatur sipil persetujuan nota dinas dan memakai islan data diskusi format format islan dan meneruskan formasi disetujui gan kepada sekda aparatur sipil negara dipakai asisten aan format format isian sekda memberi persetujuan nota data e formasi format format dinas dan memakai format format isian data menit aparatur sipil isian dan meneruskan kepada formasi negara telah walikota aparatur sipil disetujui dan aparatur sip dipakai sekda negara format format islan pala doa dokumen data e formasi menandatangani format format isian format format aparatur sipil formasi menit formasi aparatur sipil negara aparatur sis isian data negara telah pegawai (ditandatangani oleh negara walikota dokumen format format menyampaikan formasi pns kepada isian data perjalanan dinas elemen pan dan melalui gubernur formasi 3hari formasi pns var daerah hari aparatur sipil negara banjarmasin oktober pj| walikota banjarmasin thamrinpertimbangan bahwaindonesiapelayanan perizinan dan nonurusan jenis pelayanan kewenangan perizinan nonperizinan pemerintahan dan penanda tanganan penataan ruang ja. izin prinsip dinas penanaman ip): modal dan izin pelayanan terpadu penggunaan satu pintu pemanfaatan tanah ppt). pengesahan dinas penanaman rencana tapa modal dan site plan)jenis pelayanan dan penanda bo tanganan pekerjaan izin dinas penanaman umum mendirikan modal dan bangunan pelayanan terpadu imb): satu pintu ib. izin jalan masuk ijm), cc. izin usaha jasa konstruksi tjk): izin penyelenggara rain reklame permanen ipjp): izin galian izin badan pendapatan penyelenggaraan daerah reklame non permanen tanda daftar dinas penanaman tenaga teknik modal dan tttt) ijuk: pelayanan terpadu persetujuan satu pintu pemakaian tanah untuk reklame. oourusan jenis pelayanan | kewenangan pemerasan perizinan nonperizinan dan penanda bo tanganan kesehatan izin dinas penanaman mendirikan modal dan rumah sakit pelayanan terpadu tipe satu pintu dan tipe ib. izin mendirikan klinik, izin apotek, izin penyelenggara rain laboratorium kesehatan, izin penyelenggara rain optikal, izin penyelenggara rain salon kecantikan, izin penyelenggara rain sehat pakai air spa), izin operasional rumah sakit tipe dan tipe izin pedagang eceran obat: izin operasional klinik, ik. izin operasional o0o000000001 puskesmas ko. urusan jenis pelayanan kewenangan pemerataan perizinan nonperizinan dan penanda pen tanganan izin tanda dinas kesehatan penyekat tradisional, izin praktek tenaga kesehatan tradisionalurusan jenis pelayanan kewenangan no pemerintahan perizinan nonperizinan pemrosesan dan penanda tanganan izin dinas kesehatan operasional usaha memberantas hama pest control). dd. izin praktek ahli tenaga laboratorium medik ee. izin praktek tenaga gizi ff. izin kerja tenaga kefarmasipo. tangga. dan penanda tanganan pendidik. izin dinas penanaman operasional modal dan pendirian pelayanan terpadu pendidikan satu pintu non formal meliputi: lembaga kursus dan pelatihan lkp): pendidikan anak usia dini paud) sejenis, urusan jenis pelayanan kewenangan no 'pemerintahan perizinan nonperizinan pemrosesan dan penanda .| tanganan a s tempat dinas penanaman penitipan modal dan anak pelayanan terpadu tpa): satu pintu kelompok bermain koper): pusat kegiatan belajar mengajar pkb):dan penanda tanganan perhubunganptp izin dinas perhubungan insidentil,izin dispensasi oo. jalan. ana aan semeaksan pemerintahan perizinan nonperizinan dan penanda tanganan,ji. rekomendasi pemakaian ruang pengawasan jalan, keterangan uji petik emisi gas buang. urusan i o jenispelayanan kewenangan pemerataan perizinan nonperizinan pemrosesan dan penanda tanganan ketenagakerjaan ja. izin operasi dinas penanaman lift tol), modal dan izin tempat pelayanan terpadu penampungan satu pintu calon tenaga kerja indonesia tki): cc. akte izin pesawat uap tipu)"tt urusan jenispelayanan kewenangan pemrosesan pemerintahan perizinan nonperizinan dan penanda t: apa rusak denan onp nan pemrosesan dan penanda tanganan rekomendasi dinas tenaga kerja kepada dan transmigrasi swasta dalam penyelenggara pameran bursa kerja, rekomendasi perizinan tempat penampungan. koperasi, usaha ja. izin usaha dinas koperasi, kecil, koperasi usaha kecil, dan dan menengah simpan menengah pinjam b.izin unit simpan pinjam koperasi penanaman ja.urusan jenis pelayanan kewenangan 'pemerintahan perizinan nonperizinan dan penanda tanganan perdagangan la. surat izin dinas penanaman usaha modal dan perdagangan pelayanan terpadu sup): satu pintu ib.: satu pintu tanda daftar perusahaan tdp), tanda daftar gudang tdg,lingkungan (lain dinas penanaman hidup perlindungan modal dan dan pengelolaan pelayanan terpadu lingkungan satu pintu hidup meliputi: izin penyimpanan sementara limbah industri atau usaha suatu kegiatan. urusan jenis pelayanan kewenangan pemerintahan perizinan nonperizinan dan penanda tanganan izin dinas penanaman penyimpanan modal dan 1mba a1r pelayanan terpadu tpl) satu pintu kependudukan kartu keluarga dinas dan pencatatan, surat keterangan tempat tinggal skt)) kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, sg. kutipan akta pengakuan anak: kutipan akta pengesahan anak:ring lain pemerintah kabupaten tanjung jabung timur peraturan bupati tanjung jabung timurhitungdto darmin berita daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun nomor |
jdih.binjaikota.go.idasli yang sah setelah perubahan rp. pendapatan . jdih.binjaikotaberkurang rp. jumlah dana bagi hasil bagi hasil bukan pajak setelah perubahan dana alokasi umum semula rp. berkurangotonomi khusus setelah perubahan rp. bantuan . jdih.binjaikota.go.id bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya semula rp. berkurang rp. jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan daerah lainnya setelah perubahan rp. dana insentif daerah semula rp. bertambah berkurangbertambah berkurang rp. jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten kota dan pemerintah desa partai politik setelah perubahan rp. belanja tidak . jdih.binjaikotasiapa tahun anggaranrp. penerimaan . jdih.binjaikota, pemerintsalinan engan aslinya kepala hukum walikota binjai, daerah kota binjai ttd eni, diundangkan binjai pada tanggal oktoperaturan gubernur banten nomor tahunperaturan daerah provinsi banten nomor tahun tentang tanggung jawab sosial, kemitraan, dan bina lingkungan perusahabanten. pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah daerah kabupaten kota wilayah provinsi banteperseroan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang berlokasi dan melaksanakan kegiatan usaha daerah,tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkunganperusaha sama. mitra tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan yang selanjutnya disebut mitra baskbl perusahaan adalah perusahaan yang melaksanakan program baskbl yang bersinergi dengan program pemerintah daerah. sekretariat tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan yang selanjutnya disebut sekretariat baskbl perusahaan adalah sekretariat yang berada pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi banten yang bertugas sebagai fasilitasi penyelenggara baskbl perusahaanmaksud disusunnya peraturan gubernur ini yaitu untuk mensinergikan penyelenggaraan program baskbl perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan daerah. peraturan gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: terintegrasikannya penyelenggaraan program baskbl perusahaanperusahaan, sejarahnya penyelenggaraan program baskbl perusahabaskbl perusahaan daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini terdiri atas: penyelenggaraan baskbl perusahaan, kelembagaan, cc. penghargaan, pembinaan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, dan penutup. bab iii penyelenggaraan baskbl perusahaan bagian kesatu perencanaan perencanaan penyelenggaraan program baskblbaskbl perusahaan meliputi: sosial, yang difokuskan pada pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan sosial, pendidikan, yang difokuskan pada pembangunan rehabilitasi ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, penambahan sarana dan prasarana, beasiswa, dan pelatihan kemitraan dengan perusahaan, kebudayaan, yang difokuskan pada perkembangan seni dan budaya serta pariwisata, kesehatan, yang difokuskan pada pembangunan rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, keagamaan, yang difokuskan pada pembangunan rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah, pemberdayaan masyarakat, yang difokuskan pemberdayaan umkm ikm, infrastruktur, yang difokuskan pada pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan, sarana dan prasarana sanitasi serta air bersih: dan lingkungan, yang difokuskan pada bantuan bibit pohon, pembangunan tempat pembuangan sampah. bagian ketiga mekanisme dan prosedur mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program baskbl perusahaan, yaitu: penawaran program kegiatan baskbl perusahaan kepada perusahaan yang dilakukan oleh forum baskbl perusahaan, pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program kegiatan melalui tim fasilitasi dan sekretariat baskbl perusahaan maupun duta baskbl perusahaan banten, penyusunan rencana kerja sama program kegiatan baskbl perusahaan, penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerja sama program kegiatan baskbl perusahaan, pelaksanaan program kegiatan baskbl perusahaan dilakukan atau ditunjuk oleh perusahaan, dan pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi. bab kelembagaan bagian kesatu tim fasilitasi dan sekretariat baskbl perusahaan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan baskbl perusahaan, dibentuk tim fasilitasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tim fasilitasi dibantu oleh sekretariat baskbl perusahaan. tim fasilitasi sekretariat baskbl perusahaan sebagaimana dimaksud pada bertugas dan mempunyai fungsi membantu gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring baskbl perusahaan daerah. pembentukan susunan keanggotaan tim fasilitasi dan sekretariat baskbl perusahaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian kedua mitra tjiskbl perusahaan dalam rangka mengakselerasi pembangunan provinsi banten, daerah melibatkan perusahaan dalam pelaksanaan program baskbl perusahaan sebagai mitra baskbl perusahaan. mitra baskbl perusahaan sebagaimana dimaksud pada menyepakati program baskbl perusahaan dalam naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerja sama. dalam pelaksanaan program baskbl perusahaan sebagaimana dimaksud pada mitra baskbl perusahaan berkoordinasi dengan tim fasilitasi dan sekretariat baskbl perusahaan. bagian ketiga forum baskbl perusahaan setiap perusahaan daerah wajib menjadi kepengurusan dan atau anggota forum baskbl perusahaan, sertbagian keempat duta baskbl perusahaanbaskbl perusahaan. duta baskbl perusahaanbaskbl perusahaan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh tim fasilitasi dan sekretariat baskbl perusahaan. babdan atau medali. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan atas usul dan pertimbangan ketua tim fasilitasi dan sekretariat baskbl perusahaan yang ditandatangani oleh gubernur. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap tahun pada saat pelaksanaan musrenbang oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. bab pembinaan dan pengendalian untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program baskbl perusahaan, tim fasilitasi dan sekretariat baskbl perusahaan melakukan pembinaan dan pengendalian. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembinaan terhadap mitra baskbl perusahaan dalam pelaksanaan program baskbl perusahaan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan, dan pembinaan terhadap forum baskbl perusahaan dalam membangun kesepahaman dan kemitraan dengan dunia usaha. pengendalian sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan baskbl perusahaan, dan pengendalian terhadap evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan baskbl perusahaan. bab vii evaluasi dan pelaporan tim fasilitasi dan sekretariat baskbl perusahaan melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program baskbl perusahaan kepada gubernur. dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada tim fasilitasi dan sekretariat baskbl perusahaan menghimpun masukan dari mitra baskbl perusahaan dan duta baskbl perusahaan. duta baskbl perusahaan melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksana tugas dan fungsinya kepada gubernur melalui tim fasilitasi dan sekretariat baskbl perusahaan. bab viii pembiayaan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program baskbl perusahaan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi banten. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk: pelaksanaan gathering, tim fasilitasi: forum baskbl perusahaan, duta baskbl perusahaan, penghargaan, dan pembinaan dan pengendalian. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada berada pada badan. pembiayaan untuk melaksanakan program baskbl perusahaan dibebankan pada dana baskbl perusahaan. |
walikota binjai provinsi sumatera utara peraturan walikota binjai nomor tahun tentang indikator kinerja utama pemerintah kota binjai tahun walikota binjaisebutkan bahwa walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kota dan satuan kerja perangkat daerah skpd) serta unit kerja mandiri dibawahnya, bahwa untuk memperoleh informasi kinerja dan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis pemerintah kota binjai, perlu diatur indikator kinerja utama pemerintahbinjai nomor tahun tentang pembentukan perangkat daerah lembaran daerah kota binjai tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang indikator kinerja utama pemerintah kota binjairangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kota binja. jdih.binjaikota.go.id indikator kinerja utama key performance indicator) adalahlingkunganperangkat daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama lingkungan masing masing. bab iii penggunaan iku iku digunakan pemerintahektifitas pelaksanaan peraturan walikota ini: badan perencanaan pembangunan daerah dan bagian organisasi sekretariat daerahdaerah. bab imemompa mba walikota binjai, daerah kota binjai, berita daerah kota binjai tahun nomor jdih.binjaikota.go.id |
netrnur kalimantan utara nomor tahun sebagaimana lagi sehingga dipandangjangan kinerja pegawai kementerian dalam negerilembaran negara republik indonesia tahun nomor memutuskan: menetapkanpelaksana tugas yang selanjutnya disingkat plt. adalah pelaksana tugas yang diperintah ditunjuk berdasarkan surat keputusan surat perintah dari gubernur untuk melaksanakan tugas tugas kedinasan pada jabatan yang ditunjuk sampai dengan dilantiknya pejabat definitif atau pejabat definitif melaksanakan tugas kembali. ketentuan diubah menjadi (dua) baru yaitu dan sehingga selengkapnycons dan pnscons dan pns yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan tidak hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut badan kepegawaian daerah, pnsns pindahandua belas, pns dipekerjakan yang beralih status menjadi pns pemerintah provinsi kalimantan utara dan memiliki masa kerja kurang dari (enamdiantara dan disisipkan (satu) baru yaitu yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: plt. diberikan tambahan penghasilan. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada plt. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat (satu) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas. ketentuan mengenai tambahan penghasilan bagi plt. sebagaimana dimaksud pada yaitu: pejabat satu tingkat atasyang setingkat dengansatu tingkat dibawah jabatan yang ditangkapnyadari jabatan definisinya, pelaksana yang merangkapsebagai pelaksana. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dikecualikan dari ketentuan huruf bagi pnsdikecualikan dari ketentuan huruf bagi pns dipekerjakanemas hanan gubernur jawa barat peraturan gubernur jawa barat nomor mix.segera disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit,, bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas perlunelayan danmelaksanakan penyusunan bahan sertifikasi dan manajemen mutu pengembangan dan pemajuan slogan ikan nila dan mas, melaksanakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan nila dan mas, melaksanakan pengujian teknologi inovasi dan pemajuan stok ikan nila dan maspelaksanaan produksi dan distribusi ikan nila dan masmelaksanakan pengelolaan produksi dan distribusi pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan mas, melaksanakan pengembangan produksi induk dan benih unggul ikan nila dan mas, melaksanakan kerjasama kemitraan bidang pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan masnila dan mas, melaksanakan penerapan teknologi inovasi pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan mas, melaksanakan pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan mas melalui penerapan sistem mutu, cara pembenihan ikan yang baik pib) cara budidaya ikan yang baik bib) dan cara karantina ikan yang baik ckb), melaksanakan pengelolaan sarana dan prasaranadua balai pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lele jengkol paragraf umum balai pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lele jengkolpatin dan lelepatin dan lele jengkolpatin dan lele jengkol:patin dan lele, menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lele, menyelenggarakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lele, menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan patin dan lelepatin dan lele unggul berwawasan lingkungan: menyelenggarakan pengendalian lingkungan sumberdaya perairan dan pengawasan sumberdaya induk ikan patin dan lele, menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama dan penyakit ikan patin dan lelepatin dan lele:patin dan lelealaipatin dan lele jengkol sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala: subbagian tata usaha, cc.patin dan lele jengko, cc.patin dan lele: pelaksanaan pengujian ikan patin dan lele::, melaksanakan pengelolaan pengujian pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lelepatin dan lele: melaksanakan teknis pengelolaan kualitas induk dan benih ikan patin dan lele, melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan patin dan lele, melaksanakan penyusunan dokumen pelepasan varietas baru ikan patin dan lele, melaksanakan pengujian sarana dan prasarana pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lelepatin dan lele, melaksanakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan patin dan lele, il. melaksanakan pengujian teknologi inovasi pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lelepatin dan lelepelaksanaan produksi dan distribusi ikan patin dan lelemelaksanakan pengelolaan produksi dan distribusi pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lele, melaksanakan pengembangan produksi induk dan benih unggul ikan patin dan lele, melaksanakan kerjasama kemitraan dibidang pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lelepatin dan lele, melaksanakan penerapan teknologi inovasi pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lele, melaksanakan pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lele melalui penerapan sistem mutu, pib bib dan ckb, melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan leleiga balai pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem singapura paragraf umum balai pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem singapurgurame dan filemgurame dan filem singapurgurame dan filem singapurnila dan masproduksi dan distribusi ikan gurame dan filem, menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem, menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem, menyelenggarakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem, menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan gurame dan filemgurame dan filemgurame dan filem, menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama dan penyakit ikan gurame dan filem,pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem,gurame dan filemgurame dan filem singapuragurame dan filem singapuragurame dan filem. seri .), memutuskan: menetapkan peraturan gubernur tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unitelautandan perikanan provinsi jawa barat. kepala dinas adalah kepala dinas kelautandan perikanan provinsi jawa barat. unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat utd, adalah unsur pelaksana teknis pada dinas kelautandan perikanan provinsi jawa barat.gurame dan filem, pelaksanaan pengujian: melaksanakan pengelolaan pengujian pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filemgurame dan filem, melaksanakan teknis pengelolaan kualitas induk dan benih ikan gurame dan filem, melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan gurame dan filem, melaksanakan penyusunan dokumen pelepasan varietas baru ikan gurame dan filem, melaksanakan pengujian sarana dan prasarana pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filemgurame dan filem, melaksanakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaaninduk ikan gurame dan filem: il. melaksanakan pengujian teknologi inovasigurame dan filempelaksanaan produksi dan distribusimelaksanakan pengelolaan produksi dan distribusi pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem, melaksanakan pengembangan produksi induk dan benih unggul ikan gurame dan filem, melaksanakan kerjasama kemitraan bidang pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem, melaksanakan distribusi calon induk induk ikan gurame dan filemgurame dan filem, melaksanakan penerapan teknologi inovasi pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem, melaksanakan pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem melalui penerapan sistem mutu, pib bib dan ckb: melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana: oo.mpat balai pengembangan ikan air payau dan laut wilayah selatan pangandaran paragraf umum balai pengembangan ikan air payau dan laut wilayah selatan pangandaranselatanselatan pangandaranselatan pangandaran:n laut,selatan pangandaran:ikan air payau dan laut wilayah selatan pangandar,,cc., melaksanakan kerjasama kemitraan dibidang pemajuan stok ikan air payau dan laut, melaksanakan distribusi hasil ikan air payau dan laut,erapan teknologi inovasi ikan air payau dan laut, ji.lima balai pengembangan ikan air payau dan laut wilayah utara sungaibuntu paragraf umum balai pengembangan ikan air payau dan laut wilayah utara sungaibuntuutarautara sungaibuntuutara sungaibuntu, produksi dan distribusi ikan air payau dan lautri laut:: gg.utara sungaibuntukepala balai adalah kepala utd lingkungan dinas kelautandan perikanan provinsi jawa barat. subbagian tata usaha adalah subbagian tata usaha pada balai lingkungan dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa barat. seksi adalah seksi pada balai lingkungan dinas kelautandan perikanan provinsi jawa barat. sub unit pelayanan adalah sub unitaragraf kepala balai kepala balai pengembangan ikan air payau dan laut wilayah utara sungaibuntu::: melaksanakan kerjasama kemitraan bidang pemajuan stok ikan air payau dan laut: melaksanakan distribusi hasil ikan air payau dan laut:gembangan teknologi inovasi ikan air payau dan laut,oo.nam balai pelabuhan perikanan wilayah selatan cilauteureun paragraf umum balai pelabuhan perikanan wilayah selatan cilauteureunselatan cilauteureun. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada balai pelabuhan perikanan wilayah selatan cilauteureun: menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pelabuhan perikanan wilayah selatan dan penyelenggaraan pelabuhoperasional pelabuhan dan kesyahbandaran, tata kelola dan pelayanan usaha, menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis bidang pelabuhan perikanan wilayah selatanselatan,selatan, menyelenggarakan pemeriksaan log book pelabuhan perikanan wilayah selatan, menyelenggarakan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar pelabuhan perikanan wilayah selatan, menyelenggarakan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan pelabuhan perikanan wilayah selatan, menyelenggarakan pengawasan pengisian bahan bakar pelabuhan perikanan wilayah selatanselatan, il. menyelenggarakan fasilitasi penyuluh pelabuhan perikanan wilayah selatanselatan, menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, dan publikasi pelabuhan perikanan wilayah selatannyelenggarakan inspeksi pembongkaran ikan pelabuhan perikanan wilayah selatan, menyelenggarakan pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan wilayah selatanselatan cilauteureunparagraf kepala balai kepala balai pelabuhan perikanan wilayah selatan cilauteureunselatan, menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang pelabuhselatan, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usahabidangj .:selatan, melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan pelabuhan perikanan wilayah selatanselatan, melaksanakan penyuluhan kegiatan pelabuhan dan penangkapan ikan, melaksanakan pengendalian sumber daya ikan perairan laut wilayah selatanlaksanakan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan shi) pelabuhan perikanan wilayah selatanselatan, il. melaksanakan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor pelabuhan perikanan wilayah selatan, melaksanakan pemeriksaan log book pelabuhan perikanan wilayah selatanselatan, melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar pelabuhan perikanan wilayah selatan: melaksanakan kegiatan kesyahbandaran lainnya pelabuhan perikanan wilayah selatan sesuai peraturan perundang undangselatan, melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha pelabuhan perikanan wilayah selatan, melaksanakan perkarantinaan ikan pelabuhan perikanan wilayah selatanselujuh balai pelabuhan perikanan wilayah utara muara case paragraf umum balai pelabuhan perikanan wilayah utara muara casesertautara muara case. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada balai pelabuhan perikanan wilayah utara muara caseyusunan program kerja balai pelabuhan perikanan wilayah utara muara case,, alokasi sumberdaya ikan danoperasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha, menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelabuhan perikanan wilayah utarautara:utara, menyelenggarakan pemeriksaan buku harian kapal log book) pelabuhan perikanan wilayah utara, menyelenggarakan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar pelabuhan perikanan wilayah utara, menyelenggarakan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan pelabuhan perikanan wilayah utara, menyelenggarakan pengawasan pengisian bahan bakar pelabuhan perikanan wilayah utarautara, il. menyelenggarakan pembinaanganan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan pelabuhan perikanan wilayah utarautara, menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, dan publikasi pelabuhan perikanan wilayah utarautara, menyelenggarakan inspeksi pembongkaran ikan pelabuhan perikanan wilayah utara, menyelenggarakan pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan wilayah utarauuutara, menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelabuhan perikanan wilayah utarautara muara case: seksi tata kelola dan pelayanan usaha, sub unit pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional. paragraf kepala balai kepala balai pelabuhan perikanan wilayah utara muara caseutarautara muara case,utara, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, tata kelola dan pelayanan usahasaran pertimbangan mengenai bidang pelabuhutara, melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan pelabuhan perikanan wilayah utarautara, melaksanakan pembinaan kegiatan pelabuhan dan penangkapan ikan: melaksanakan pengendalian sumber daya ikan perairan laut wilayah utarautara, melaksanakan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan shi) pelabuhan perikanan wilayah utarautara, il. melaksanakan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor pelabuhan perikanan wilayah utara, melaksanakan pemeriksaan buku harian kapal log book) pelabuhan perikanan wilayah utarautara, oo. melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar pelabuhan perikanan wilayah utara, melaksanakan kegiatan kesyahbandaran lainnya pelabuhan perikanan wilayah utara sesuai peraturan perundang undangan, gautara, melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha pelabuhan perikanan wilayah utara, melaksanakan perkarantinaan ikan pelabuhan perikanan wilayah utarautar: il.delapan balai pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan cirebon paragraf umum balai pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan cirebon mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, meliputi pengujian, penerapan mutu, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan cirebon. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada balai pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan cirebon mempunyai fungsi: penyelenggaraan penyusun dan penyelenggaraan pengujian dan penerapan mutu hasil perikandan penerapan mutu, menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, menyelenggarakan sertifikasi produk hasil perikanan, menyelenggarakan pelayanan informasi dan publikasi bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, menyelenggarakan pengujian dan penerapan mutu keamanan hasil perikanan serta bimbingan teknis sertifikasi kelayakan pengolahan: menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan, menyelenggarakan supervisi, monitoring, dan evaluasi penerapan teknologi pengujian dan mutu keamanan hasil perikanan: menyelenggarakan pengembangan dan fasilitasi penerapan standar nasional indonesia produk hasil perikanan pada skala usaha kecil menengah, menyelenggarakan ketatausahaan balaiujian dan penerapan mutu hasil perikanan, oo. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenaiujian dan penerapan mutu hasil perikanan cirebon sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala, subbagian tata usaha, seksi pengujian, seksi penerapan mutu, sub unit pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional. paragraf kepala balai kepala balai pengujian dan penerapan mutu hasil perikananujian dan penerapan mutu hasil perikanan, meliputi pengujian serta penerapan mutuujian dan penerapan mutu hasil perikanan, meliputi pengujian serta penerapan putunyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidangyiapan bahan pengujian, dan pelayanan pengujian laboratorium mutu hasil perikananmutu hasil perikanan, pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanmutu hasil perikanan, melaksanakan pengelolaan pengujian mutu hasil perikanan, melaksanakan pengujian bahan baku dan produk akhir, melaksanakan penyiapan bahan bimbingan serta penyebarluasan pengujian mikrobiologi, kimia, dan organoleptik, melaksanakan penyiapan bahan pengembangan metode pengujian, melaksanakan sistem mutu laboratorium, melaksanakan pengawasan terhadap penerapan sistem mutu melaksanakan pengujian bahan sertifikasi hasil olahan usaha kecil lembaga sertifikasi produk hasil perikanan pro hp)gujian mutu hasil perikanoo.enerapan mutu seksi penerapan mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penerapan mutu, meliputi pelaksanaan sistem manajemen mutu dan pengawasan mutu hasil perikanan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penerapan mutu mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penerapan mutu hasil perikanan, pelaksanaan penerapan mutuerapan mutu: melaksanakan penyusunan program kerja seksi penerapan mutu, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penerapan mutu hasil perikanan, melaksanakan pengelolaan penerapan mutu hasil perikanan, melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan teknologi pengolahan hasil perikanan, melaksanakan pengawasan mutu melalui kegiatan monitoring hasil perikanan pada proses produksi, pengolah dan distribusi, melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan dokumen sistem mutu, melaksanakan sistem sertifikasi produk hasil perikanan, melaksanakan penerapan diversifikasi produkerapan mutu hasil perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah,, sumberdaya ikan adalah potensi seluruh jenis ikan:aut adalah kumpulan air asin yang luas sekali permukaan buku yang memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua, kelautan adalah hal hal yang berhubungan dengan laut: dan badan air lainnya) perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah kegiatan untuk melakukan pengolahan hasil perikanan yang selanjutnya memasarkan hasil perikanan dimaksud, pemajuan stok ikan adalah upaya meningkatkan jumlah populasi atau ketersediaan jenis ikan melalui penyebaran ikan perairan umum, pengembangan ikan air payau dan laut adalah usaha pengembang biakan ikan atau organisme air payau dan laut lainnya,pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dilakukan sejak pra lestarian perikanan perairan umum dan ikan hias adalah upaya untuk mencegah terjadinya kepunahan terhadap berbagai jenis ikan asli indonesia yang merupakan kekayaan plasma nutfah sebagai sumber kehidupan untuk menjaga keberadaannya secara berkelanjutan baik sekarang maupun yang akan dating sebagai sumber kehidupan. wilayah pesisir dan lautbab utd lingkungan dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa barat utd lingkungan dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa barat, terdiri dari: balai pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan mas, wanayasa, balai pengembangan dan pemajuan stok ikan patin dan lele jengkol, meliputisembilan balai pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias diserang paragraf umum balai pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias diserang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional, dan pengembangan ikan hias serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada balai pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias diseranglestarian perikanan perairan umum serta pengembangan ikan hias, menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis bidang pelestarian perikanan perairan umum, dan pengembangan ikan hias, menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan potensi perikanan perairan umum daratan, menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan ikan endemik dan langka, meliputi penerapan teknologi dan pemuliaan, menyelenggarakan standar operasional prosedur bidang konservasi dan pengawasan perikanan perairan umum daratan, menyelenggarakan konservasi perikanan perairan umum daratan, menyelenggarakan pengawasan perikanan perairan umum daratan, menyelenggarakan pengelolaan dan pemajuan stok ikan introduksi dan ikan endemik perairan umum daratan, menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan ikan hias meliputi penerapan teknologi, pemuliaan dan penangkapan ikan hias, menyelenggarakan standar operasional bidang pengembangan ikan hias, menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi produksi ikan hias, menyelenggarakan sistem manajemen mutu, bib dan ckb ikan hias, oo. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama penyakit ikan ikan hias, menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui latihan, magang, percontohan kontes, pameran dan publikasi teknis pengembangan ikan hias, menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pengembangan ikan hiasestarian perikanan perairan umum dan ikan hias, menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenailestarian perikanan perairan umum dan ikan hias diserang sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala, subbagian tata usaha, seksi pelestarian perikanan perairan umum, seksi pengembangan ikan hias, sub unit pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional. paragraf kepala balai kepala balai balai pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias diserang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraanmembina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai:nyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidanglestarian perikanan perairan umum seksi pelestarian perikanan perairan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelestarian perikanan perairan umum, meliputi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan induk dan benih ikan perairan umum. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pelestarian perikanan perairan umum mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pelestarian perikanan perairan umum, pelaksanaan pelestarian perikanan perairan umuestarian perikanan perairan umum: melaksanakan penyusunan program kerja seksi pelestarian perikanan perairan umum, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pelestarian perikanan perairan umum, melaksanakan pengelolaan pelestarian perikanan perairan umum, melaksanakan identifikasi dan verifikasi plasma nutfah perairan umum daratan, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan perairan umum daratan, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian dan pengawasan perairan umum daratan, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengendalian dan pengawasan keramba jaring apung kja) perairan umum daratan lintas kabupaten kota, melaksanakan penyebaran ikan perairan umum, melaksanakan pencetakan benih dan calon induk ikan endemik dan langka, melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan publikasi potensi perikanan perairan umum daratan, melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan perlindungan potensi perikanan perairan umum daratan, melaksanakan pengawasan dan perlindungan potensi perikanan perairan umum daratan, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian perikanan perairan umum daratan, melaksanakan penyusunan bahan pemanfaatan kawasan perairan umum daratan, melaksanakan pengelolaan induk dan benih ikan spesifik lokalitas dan plasma nutfah perairan umum daratan, melaksanakan produksi dan distribusi benih ikan perairan umum daratan, melaksanakan kerjasama kemitraan bidang konservasi perairan umum daratan, melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi konservasi perikanan perairan umum, melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan umum daratan, melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan perairan umum darusunan bahan saran pertimbangan mengenai pelestarian perikanan perairan umumparagraf seksi pengembangan ikan hias seksi pengembangan ikan hias mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan ikan hias, meliputi pengelolaan kualitas induk dan benih, pengembangan produksi, pengelolaan sarana prasarana dan pemajuan stok ikan hias. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan ikan hias mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan ikan hias, pelaksanaan pengembangan ikan hiaskan hias: melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengembangan ikan hias, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan ikan hias, melaksanakan pengelolaan pengembangan ikan hias: melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian ikan hias, melaksanakan tatalaksana produksi dan bimbingan penerapan teknologi ikan hias, melaksanakan teknis pengelolaan kualitas induk dan benih ikan hias, melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan hias, melaksanakan penyusunan dokumen pelepasan varietas baru ikan hias, melaksanakan pengujian sarana dan prasarana ikan hiassistem manajemen mutu pengembangan ikan hias, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis produksi dan distribusi ikan hias, melaksanakan pengembangan produksi induk dan benih unggul ikan hias, melaksanakan kerjasama kemitraan bidang pengembangan ikan hias, oo. melaksanakan distribusi calon induk induk ikan hias, melaksanakan penyusunan dokumen sertifikasi ikan hias, melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi teknologi ikan hias, melaksanakan pengembangan teknologi inovasi pengembangan ikan hias, melaksanakan pengembangan ikan hias melalui penerapan bib dan ckb, melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana produksi ikan hipengembangan ikan hiasbagian kesepuluh balai pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan pengubahan paragraf umumselatan pengubahaselatan: menyelenggarakan konservasi dan pengawasan pesisir dan pulau pulau kecil wilayah selatan:selatan pengubahapelaksanaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi, dan sub unit pengembangan dan pemajuan stok ikan lele jatisari, balai pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem singapura, meliputi sub unit pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem kokoh: dan sub unit pengembangan dan pemajuan stok ikan gurame dan filem mongol. balai pengembangan ikan air payau dan laut wilayah selatan pangandaran, meliputi: sub unit pengembangan udang galah american, dan sub unit pengembangan udang, ikan air payau dan laut cikalong. balai pengembangan ikan air payau dan laut wilayah utara sungaibuntu, meliputi sub unit pengembangan bandeng dan udang balangan. balai pelabuhan perikanan wilayah selatan cilauteureun, balai pelabuhan perikanan wilayah utara muara case,meliputi: sub unit pelabuhan perikanan eretan, sub unit pelabuhan perikanan bonnet, sub unit pelabuhan perikanan iprage, dan sub unit pelabuhan perikanan bawakan. balai pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan cirebon, meliputi sub unit pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan losari, sub unit pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan cijeungjing, sub unit pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan palabuhanratu, dan sub unit pelayanan penyimpanan dan pembekuan ikan karangsong. balai pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias diserang, meliputi: sub unit pelestarian perikanan perairan umum kaliber, sub unit pelestarian perikanan perairan umum dirancang, dan sub unit pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias cigadog. balai pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan pengubahan, dan balai pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara cirebon.melaksanakan pengelolaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil,:: j . melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan:oo.:pengendalian dan pengawasancc.,ga.sebelas balai pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara cirebon paragraf umumutara cireboutara, menyelenggarakan konservasi dan pengawasan pesisir dan pulau pulau kecililutarautara cirebousunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup balai, menyelenggarpenyusun:pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utarmelaksanakan pengelolaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang pengendalian dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil:,, melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan,pengendalian dan pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerahbidangil.:lairta instansi lain luar balai sesuai dengan tugas pokok masing masing. kepala balaibalaibalaiditetapkan oleh gubernur. bab iii tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja bagian kesatu balai pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan mas wanayasa paragraf umum balai pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan mas wanayasnila dan masnila dan mas wanayasnila dan mas wanayasnila dan mas, penyelenggaraan pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan mas meliputi pengujian serta produksi dan distribusi:nila dan mas, menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan mas, menyelenggarakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan mas, menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan nila dan masnila dan masnila dan mas, menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama dan penyakit ikan nila dan masnila dan mas. nomor sernila dan mas wanayasnila dan maspelaksanaan pengujian ikan nila dan masmelaksanakan pengelolaan pengujian pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan masnila dan mas, melaksanakan teknis pengelolaan kualitas induk dan benih ikan nila dan mas, melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan nila dan mas, melaksanakan penyusunan dokumen pelepasan varietas baru ikan nila dan mas, melaksanakan pengujian sarana dan prasarana pengembangan dan pemajuan stok ikan nila dan mas, melaksanakan penggunaan dan pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan, |
tn)ti, provinsi jawa tengah tahun yang diajukan oleh: nama utico pekerjaan ketua aliansi kawal demokrasi pilkada pati app) atau aliansi kotak kosong 'untuk pati yang bermartabat alamat tambahmulyo rt. rw. kelurahan tambah mulyo, kecamatan gabus: nama awang didik setiawan pekerjaan sekretaris gerakan masyarakat pati geram pati) alamat ngawen, rt. rw. kelurahan ngawen, kecamatan margorejo, pati: nama dido goes soeharto pekerjaan bendahara gerakan masyarakat pati geram pati) alamat pasukan rt. rw. kelurahan pasukan, kecamatan tangkis, pati: nama suharto pekerjaan wakil ketua gerakan masyarakat pati geram pati) alamat dukuh running rt. rw. tambaharjo, pati, nama moh. hadi alamat sidomulyo rt. rw. kelurahan sidomulyo, kecamatan gunungwungkal, kesemuanya warga negara indonesia, penduduk kabupaten pati. yang tergabung dalam gerakan masyarakat pati geram pati) alias aliansi merdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid kotak kosong untuk pati yang bermartabat yang beralamat logo ayu gabus, pati: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari memberi kuasa kepada haris azhar, s.h., m.a., nurkholis hid, s.h., ll.m., sri suparyati, s.h., ll.m., dan yati andriana, s.h., keseluruhannya adalah advokat yang tergabung dalam tim advokasi gerakan masyarakat pati geram pati) yang beralamat kantor kontras, jalan kramat nomor kentanomor ump! i11 bertanggal maret memberi kuasa kepada dr. umar ma'ruf, s.h., sp. n., hum., fajar sushi a.k. arif, s.h., m.h., denny suwondo, s.h., m.h., devi rinaldi, s.h., dan anang purnomo, s.h., para advokat dan advokat magang yang bharyanto, s.h., m.m., si. pekerjaan bupati pati alamat rt. rw. desa kelurahan race kecamatan batangan, kabupaten pati, jawa tengah: nama saiful arifin pekerjaan wiraswasta alamat jalan nangka ujung nomor desa kelurahan cite utara, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan, merdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigopebruari bukti fotokopi pengumuman nomor kpu. kab. tentang daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati pati peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun bukti p 3a fotokopi kronologi pembatalan kegiatan jalan santai pendukung kotak kosong, bukti p 3b foto kegiatan aliansi kotak kosong untuk pendidikan pemilih, pemantauan dan pelaporan pilkada bukti p 3c fotokopi kronologi pembatalan deklarasi app aliansi kawal demokrasi pilkada pati) oleh kapolres pati dan panas kabupaten pati: bukti p 4a: bukti p 4bcmerdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid bahwa hingga penetapan rekapitulasi perhitungan suara tahap akhir pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun ditetapkan oleh memohon, pihak terkait tidak pernah menerima putusan maupun pemberitahuan baik dari bawaslu kabupaten pati maupun dari bawaslu provinsi sebagai lembaga pengawas pemilihan yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan massive yang dilakukan oleh pihak terkait. dengan demikian, argumentasi pemohon sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi karena tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan bukti bukti yang sah. bahwa mengenai perhitungan suara yang dianggap benar oleh pemohon, pihak terkait memberikan tanggapan dengan argumentasi sebagai berikut: bahwa dalil pemohon sebagaimana pokok permohonan huruf yang pada pokoknya menyebutkan angka pemilih yang golput adalah sebesar suara merupakan dalil yang mengada ada dan tidak sesuai fakta yang ada. pemohon dalam dalil huruf guo tidak menyebutkan rincian perhitungan darimana dan atas dasar apa. sebab berdasarkan bukti bukti berupa keputusan yang resmi ditetapkan oleh memohon, tidak pernah ada penyebutan angka golput sebagaimana diuraikan oleh pemohon guo. bahwa dalil pemohon pada pokok permohonan huruf huruf dan huruf bukan merupakan fakta hukum. pemohon hanya sebatas berantai andai dan tidak mendasarkan argumentasinya sesuai kaidah hukum yang benar dengan disertai alat bukti yang sah. dalil pemohon yang demikian sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan huruf dan huruf yang pada pokoknya mengasumsikan penambahan jumlah perolehan suara kolom kosong dengan menjumlahkan perolehan suara kolom kosong, suara tidak sah dan angka golput merupakan argumentasi yang menyesatkan dan tidak berlandaskan aturan hukum. argumentasi yang dibangun oleh pemohon justru menunjukkan bahwa pemohon tidak memahami kaidah demokrasi yang sebenarnya. perolehan suara pihak terkait yang telah ditetapkan oleh memohon secara sah merupakan murni suara rakyat kabupaten pati. sebaliknya, argumentasi pemohon guo tidak lain sebatas permainan angka dan mencederai demokrasi. berdasarkan hal tersebut, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold maka sudah sepatutnya argumentasi pemohon ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa pemohon dalam pokok permohonan huruf pada pokoknya menyatakan bahwa menurut perhitungan pemohon, perolehan suara pihak terkait sebanyak (tiga ratus ribu) suara, sedangkan kolom kosong mendapatkan (tujuh ratus ribu) suara. jika perolehan pihak terkait dan kolom kosong diakumulasikan maka jumlah pengguna hak pilihnya adalah sebanyak (satu juta) pemilih. namun anehnya, pemohon mendalilkan pengguna hak pilih sebanyak (satu juta tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam). pemilih. argumentasi pemohon yang demikian sangat tidak logis dan menunjukkan bahwa pemohon hanya sebatas mengarang jumlah angka. sebab pemohon tidak menguraikan darimana pemohon mendapatkan perhitungan seperti yang dihasilkannya tersebut. dengan demikian, sepatutnya dalil pemohon ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa. pemohon dalam pokok permohonan terbukti gagal membangun argumentasi hukum yang baik dan benar. pemohon justru mengemukakan dalil dalil yang tidak relevan dengan pokok permohonan. oleh sebab itu, cukup beralasan hukum bila mahkamah konstitusi menolak dalil dalil pemohon seluruhnya. bahwa pokok permohonan pemohon tidak secara rinci dan jelas menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dan tidak juga memuat penjelasan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. bahkan pemohon dalam posisinya sebatas mengemukakan argumentasi subyektif yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan mencederai demokrasi. bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana pihak terkait sampaikan tersebut atas, maka dalil dalil pemohon adalah tidak benar, mengada ada dan tidak beralasan hukum. karenanya haruslah ditolak dan tidak dapat diterima. petit berdasarkan dalil dalil pihak terkait sebagaimana diuraikan tersebut atas, pihak terkait mohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan menjatuhkan putusan dengan amarukti pt salinbukti pt salin(satu) pasangan calon, bukti pt fotokopi pengumuman nomor kpu kab v1 tanggal juni tentangpengumuman nomor kpu kab tanggal septemberbukti pt fotokopi data agregat kependudukan kabupaten pati dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pati tanggal maret bukti pt fotokopi. surat keterangan domisili nomor tanggal maret dikeluarkan oleh pemerintah desa winong kecamatan pati kabupaten ph, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldivide bukti bukti tmerdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoidydiumumkan oleh memohon berdasarkhari kamis, tanggal februari pukul wib (vide bukti bukti td, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold i3 k kosong untuk masyarakat, (belum dilepas) bukti p 4defg(belum dilepas) bukti p 4h rangkuman dokumentasi laporan pelanggaran pilkada kabupaten pati pasangan calon haryanto syaiful arifin pasangan tunggal oleh forum komunikasi lsm penegak demokrasi kabupaten pati lsm pkp, lsm ppn, lsm apbn, lsm ganesha, lsm komando, lsm laskar kalijaga was,), bukti fotokopi hasil temuan pelanggaran prapilkada kabupaten pati oleh forum komunikasi lsm penegak demokrasi kabupaten pati: bukti ralat pendaftaran lembaga pemantau dalam negeri pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun (bukti fisik tidak ada) merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukti video dokumentasi kasus kasus pilkada pati, bukti fotokopi berita acara pengambilan banner, bukti formulir kesaksian dapil ii, ill, dan terkait penerimaan uang (money politic). dapil kecamatan yaitu: kecamatan margorejo desa ngawen, kecamatan pati kota desa yaitu: puri, kutoarjo, sidoharjo, kebohongan, dan tambahardjo kec. gembong desa yaitu: pohgading, gembong, wonosekar, semirejo, siti luhur kec. tlogowungu desa yaitu: tlogosari, tanjungsari, tamansari, tlogorejo, gumo dan babak dapil terdiri dari kecamatan gunungwungkal dapil iii terdiri dari sedari jaksa, batangan, tangkis dapil terdiri dair kecamatan winong dapil terdiri dari kecamatan tambakrejo bukti fotokopi penerimaan laporan nomor lp pbw!!! atas nama awang didik setiawan:eksepsi tentang legal standing pemohon a1. pemohon bukan pemantau yang terdaftar bahwa benar berdasarkbertanggal oktober pada pemilihan kepala daerah kabupaten pati hanya terdapat pasangan calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon yaitu paslon haryanto, s.h., m.m., si. dan saiful arifin. (bukti ta merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa sebagaimanayarat pemantau yang bisa menjadi pemohon dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati walikotaatau walikota dan wakil walikota. bahwa para pemohon yang menyatakan diri sebagai gerakan masyarakat pati geram pati) alias aliansi kotak kosong untuk pati yang bermartabatpati untuk pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun sebab sampai dengan ditutupnya masa pendaftaran pemantau tidak ada lembaga pemantau dalam negeri yang mendaftar.(bukti tc bahwa.permohonan yang diajukan oleh para pemohon mengatasnamakan gerakan masyarakat pati seram pati) alias aliansi kotak kosong untuk pati yang bermartabat, merupakan anggota masyarakat dan atau lembaga swadaya masyarakat lsm) yang bukan pemantau pemilihan. bahkan gerakan masyarakat pati geram pati) bukan merupakan badan hukum, ormas lsm yang terdaftar pada kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten pati. bahwa geram pati juga bukan merupakan organisasi yang pernah dan atau berpengalaman melakukan pemantauan. (bukti tf terhadap dalil pemohon tentang kedudukan hukum (legal standing) pada romawi ii, dapat kami tanggapi dan bantah sebagai berikut: bahwa tidak benar kpu kabupaten pati tidak akomodatif terhadap pemohon sehingga pemohon tidak terdaftar dan tidak terakreditasi sebagai pemantau. kpu kabupaten pati sudah bersungguh sungguh melaksanakan tahapan pendaftaran pemantau dan mensosialisasikan tata cara pendaftaran pemantau dengan melakukan langkah langkah sebagai berikut: menyusun dan menetapkan surat keputusan nomor pts kpu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldengan dilengkapi contoh formulir pendaftaran pemantau dalam negeri untuk memperoleh akreditasi dari kpu kabupaten pati. (bukti tc melaksanakan sosialisasi dalam bentuk penayangan iklan pendaftaran pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun cahaya, radio harbor fm, radio pst fm, radio pas fm, radio pop fm, dan radio suara pati fm. kpu kabupaten pati juga sudah melaksanakan pengumuman pendaftaran pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun laman web kpu kabupaten pati. (bukti tc membuka proses pendaftaran dan memberikan konsultasi kepada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai lembaga pemantau termasuk kepada pemohon, tetapi sampai akhir masa pendaftaran bahkan sampai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten, pemohon tidak pernah mendaftar sebagai pemantau. tidak benar pemohon pernah datang kpu kabupaten pati untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau, yang benar pemohon datang untuk berkonsultasi dan pemberitahuan , terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kampanye dan keberadaan saksi untuk kotak kosong, sebagaimana ditulis pemohon dalam buku tamu. (bukti tf bahwa meskipun kehadiran pemohon bukan spesifik untuk mendaftarkan diri dan atau meminta formulir pendaftaran pemantau, tetapi memohon seringkali menyampaikan informasi tentang masa pendaftaran pemantau dan syarat syarat manjadi pemantau. bahwa memohon juga pernah memberikan materi sosialisasi kepada pemohon, diantaranya adalah specimen surat suara untuk mendukung kegiatan sosialisasi. hal itu membuktikan bahwa pemohon mendukung upaya memohon memberikan sosialisasi dan pendidikan politik. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa pemohon telah mengetahui adanya tahapan pendaftaran pemantau. bahwa pemohon adalah organisasi dan atau individu individu yang melek informasi, sehingga tentu bukan hal yang sulit untuk mengakses informasi pendaftaran pemantau dari berbagai media termasuk dari website kpu kabupaten pati, yang didalamnya juga tercantum suratyang dilengkapi contoh formulir. bahwa dengan demikian pemohon memang tidak berkehendak untuk mendaftar sebagai pemantau, dan telah terbukti pemohon tidak terdaftar dan tidak terakreditasi sebagai pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun sehingga dengan demikian pemohon tidak mempunyai legal standing sebagai pemohon dalam perkara guo. permohonan tidak memenuhi syarat perbedaan selisih perolehan suara untuk bisa mengajukan permohonan bahwa sebagaimana ketentuan nomor tahun yang ditegaskan dalam pmk nomor tahun pasangan calon atau pemantau terdaftar dan terakreditasberita acara serah terima data agregat kependudukan per kecamatan dak semester tahun jumlah penduduk untuk seluruh wilayah kabupaten pati adalah jiwa, yang tersebar kecamatan (bukti tb. dengan rincian sebagai berikut: dalaman as) asma dalaman seed| asana| anon dalaman ase| asn 10m merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold margoyoso sehingga berdasarkan ketentuan nomor tahun juncto pmk nomor tahun sebagaimana telah disebutkolom kosong dengan pasangan calon terpilih berdasarkan penetapan suara oleh memohon sejumlah paling banyak sebesar (setengah proses). bahwa keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kabtd. yang didasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungantanggal pebruariserta diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kabupaten pati, telah menetapkan jumlah perolehan suara sah baik yang mencoblos pasangan calon maupun kolom kosong adalah (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara, dengan rincian: pasangan calon bupati dan wakil bupati sdr. haryanto, s.h., m.m., si. dan sdr saiful arifin, dengan perolehan suara sebanyak (lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kolom kosong dengan perolehan suara sebanyak (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) suara. bahwa batas maksimal perbedaan perolehan suara antara kolom kosongnomor tahunkolom kosong adalah: suara suara suara. ptanstaa peranan haryanto, sh, mm, semsammamm bahwa. berdasarkan penghitungan tersebut, pemohonkolom kosong sebesar suara atau lebih dari suara atau melebihi batas maksimal. bahwa sedemikian permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil terkait legal standing dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan nomor tahun d. bahwa keputusan kpu tanggal februari diumumkan pada hari kamis, tanggal februari pukul wib. sehingga hari. kerja merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold sejak hari kamis tanggal februari adalah hari kamis, tanggal februari hari jum'at, tanggal februari dan hari senin, tanggal februari pukul wib. (vide td bahwa berdasarkan info pengajuan permohonan perkara pilkada serentak yang ada dalam laman mahkamahkonstitusi.go.id, pemohon mengajukan permohonan ini pada hari selasa, tanggal februari pukul wib, yang berarti telah lewat hari dari batas akhir pengajuan permohonan yaitu hari senin, tanggal pebruari pukul wib. (bukti tf bahwa dengan demikian pengajuan permohonan perkara ini telah lewat waktu dari yang ditentukan dalam nomor tahun dan pmk nomor tahun sehingga sudah sepatutnya permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima. permohonan salah alamat bahwa permohonan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan. sesuai dengan ketentuan nomor tahun dinyatabagaimana dinyatakan sendiri oleh pemohon terkait dugaan apa yang disebut perbuatan curang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massifbahwa oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. permohonan tidak jelas kaburdalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pati tahun berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk mlf i11 tanggal maret memberi kuasa kepada rm. armada mangkunegaran, s.h., m.h., hery achmad kuncoro, s.h., ayub permata wijaya, s.h., m.h., ani widi, s.h., dan pranata aditya, s.h., advokat pada mangkunegaran law firm yang beralamat ruko taman buah nomor jalan taman buah boulevard, kompleks puri beta ciledug, kota tangemerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu golsehingga permohonan pemohon ini tidak sesuai dengrmohonan pemohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima: il. dalam pokok perkara pendahuluan gambaran umum pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun secara singkat gambaran umum pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun dapat memohon jelaskan sebagai berikut: pelaksanaan pemilihan bupati bupati dan wakil bupati pati tahun sudah berjalan sesuai peraturan perundangan undangan. semua tahapan bisa dilaksanakan sesuai peraturan perundangan, termasuk dari sisi tahapan. kpu kabupaten pati dua kali melakukan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon, tetapi pada akhirnya pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun hanya diikuti satu pasangan calon. pemilihan yang hanya diikuti satu pasangan calon dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi pemilih. jika dibandingkan dengan pemilihan pemilu sebelumnya, jumlah partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun relatif baik. dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt sebesar jumlah pemilih yang hadir menggunakan suaranya tps sejumlah atau sosialisasi adanya pilihan kolom kosong bagi pemilih yang tidak setuju pada pasangan calon juga relatif dipahami masyarakat, dibuktikan dengan adanya tps yang perolehan suara kolom merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kosong lebih besar dibandingkan perolehan suara pasangan calon. pelaksanaan tahapan pendaftaran dan penetapan calon pelaksanaan pencalonan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik, dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. syarat untuk dapat mengusulkan pasangan calon atau mencalonkan diri sebagai pasangan calon adalah: mamakasiatan tangga maa pen syarat dukungan bakal pasangan calon juli ast perseorangan |(pemuliaan pendaftaran pasangan calon sept da. (penelitan penyartanoyaratoaon 000w2016 |pmmtmmantatpetn 1tonga era nc" calon dari partai politik gabungan partai okt politik kes persyaratan calon dilawan kpu okt kabupaten pati partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan mengusung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati paling sedikit memiliki dari jumlah kursi dprd kabupaten merdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid pati hasil pemilu tahun yaitu paling sedikit memperoleh (sepuluh) kursi: atau. partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilu tahun yaitu paling sedikit (seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara sah. ketentuan ini hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi dprd kabupaten pati pada pemilu tahun (bukti ta pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan paling sedikit (enam koma lima) dari jumlah pemilih pemilu terakhir pemilu presiden dan wakil presiden tahun kabupaten pati, yaitu sebesar (enam puluh tujuh ribu lima belas) pemilih. disamping itu sebaran pendukung, paling sedikit harus yang tersebar setengah jumlah kecamatan kabupaten pati yaitu (sebelas) kecamatan, (bukti ta pendaftaran pasangan calon tahapan pencalonan. secara garis besar tahapan kegiatan pencalonan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun adalah sebagai berikut: pengumuman penyerahan dokumen syarat dukungan. pengumuman penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan selama (empat belas) hari dimulai tanggal juli sampai dengan agustus penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sedangkan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada kpu kabupaten pati waktunya selama (lima) hari yaitu mulai tanggal s.d agustus merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa sampai dengan batas waktu penutupan penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan tanggal agustus pukul wib, tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen dukungan kepada kpu kabupaten pati. pengumuman pendaftaran pencalonan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dilakukan selama (tujuh) hari, dimulai tanggal s.d agustus pendaftaran pasangan calon jadwal waktu pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah tanggal s.d september pada tanggal september pukul wib, gabungan dari (delapan) partai politik mendaftarkan haryanto, sh, mm, sebagai bakal calon bupati dan saiful arifin sebagai bakal calon wakil bupati, yang diterima oleh ketua dan seluruh anggota kpu kabupaten pati. (delapan) partai politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati: haryanto, sh, mm, dan saiful arifin adalah: calon taran pengusung larangan perjuangan gerindra partai keadilan haryanto,sh,mm, bahtera atm september demokrat dan partai saiful arifin asongan golongan karya nurani rakyat partai persatuan pembangunan merdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid kebangkitan bangsa jumlah kursi sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal pasangan calon ternyata hanya (satu) bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik gabungan partai politik. oleh karena itu melaksanakan ketentuan undang undang kpu kabupaten pati pada tanggal september telah menetapkan surattigapengaturan penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan, penundaan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran pasangan calon dan pendaftaran pasangan calon adalah sebagai berikut: tanggal september menetapkan penundaan tahapan pemilihan tanggal s.d. september sosialisasi penundaan dan perpanjangan pendaftaran pasangan calon. tanggal september s.d. oktober pendaftaran pasangan calon. dalam tahapan perpanjangan masa pendaftaran tersebut terbit surat kpu nomor kpu ix tanggal september substansi surat edaran tersebut adalah: apabila dalam satu daerah terdapat (satu) pasangan calon yang telah mendaftar pada masa pendaftaran tanggal s.d. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold september sedangkan partai politik atau beberapa partai politik lainnya yang belum ikut mendaftar, perolehan kursinya tidak mencapai sekurang kurangnya atau perolehan suaranya tidak mencapai sekurang kurangnya maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda. apabila dalam satu daerah telah mendapat (satu) pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya pada tanggal s.d. september sedangkan partai politik atau beberapa partai politik lainnya belum mendaftar, namun perolehan kursinya mencapai sekurang kurangnya atau atau perolehan suaranya mencapai sekurang kurangnya maka gabungan partai politik yang pasangan calonnya telah diterima, pendaftarannya tidak bisa ditarik kembali. apabila terdapat namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran tanggal s.d. september dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran. bersamaan terbitnya surat edaran nomor kpu ix tersebut, kpu kabupaten pati dipandang belum secara maksimal mensosialisasikan terhadap tahapan perpanjangan pendaftaran, oleh karena itu, kpu kabupaten pati diminta untuk mengulang penetapan penundaan tahapan, sosialisasi perpanjangan pendaftaran dan masa perpanjangan pendaftaran calon. terkait dengan terbitnya surat edaran tersebut maka kpu kabupaten pati menerbitkanmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldempatdua keputusan kpu kabupaten pati tersebut mengatur tentang perbaikan penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan sebagai berikut: penetapan penundaan tahapan pemilihan yang dilakukan pada tanggal september sosialisasi perpanjangan pendaftaran calon selama (tiga) hari yaitu dari tanggal september sampai dengan oktober sedangkan perpanjangan waktu pendaftaran bakal pasangan calon juga selama (tiga) hari dari tanggal s.d oktober setelah kpu kabupaten pati memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mendaftarkan bakal pasangan calon melalui masa perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon, ternyata tidak ada bakal pasangan calon yang didaftarkan kepada kpu kabupaten pati. pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan dijadwalkan tanggal sampai dengan oktober waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon bupati dan wakil bupati pati sendiri mengalami penundaan beberapa kali. hingga akhirnya dilaksanakan pada tanggal sampai dengan oktober rsud raa secondo pati pukul sampai dengan selesai (bukti ta penelitian dokumen syarat calon merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold penelitian dokumen syarat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pati tahun dilakukan tanggal oktober dihadiri oleh tim pokja pencalonan termasuk dari unsur polres pati dan dinas pendidikan kabupaten pati. dalam melakukan penelitian verifikasi kpu kabupaten pati tidak hanya melakukan penelitian secara administratif saja tetapi juga melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan dinas instansi lembaga pendidikan yang mengeluarkan dokumen persyaratan calon, untuk diadakan penelitian atas kebenaran isi dokumen tersebut kesimpulan hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan calon secara substansial baik syarat bakal calon bupati maupun syarat bakal calon wakil bupati sudah memenuhi syarat, tetapi secara format masih perlu perbaikan pada syarat tim kampanye (bukti ta pemberitahuan hasil penelitian syarat calon kpu kabupaten pati menyampaikan hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon melalupersyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada pimpinan partai politik pengusung bakal calon bupati dan wakil bupati serta bakal calon bupati dan wakil bupati pati. penyampaian hasil penelitian dokumen syarat calon dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh pimpinan partai politik pengusung, tim kampanye dan dinas instansi terkait (bukti ta perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon. pada tanggal oktober sekretaris tim kampanye bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pati haryanto, sh, mm, dan saiful arifin) menyerahkan perbaikan dokumen syarat pencalonan bakal pasangan tersebut (bukti ta perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold jadwal waktu pelaksanaan penelitian perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dimulai tanggal sampai dengan oktober berdasarkan hasil penelitian ulang perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi syarat calon oleh kpu kabupaten pati, seluruh dokumen persyaratan bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat. penetapan pasangan calon berdasarkan hasil penelitian tahap pertama dan penelitian tahap kedua terhadap pemenuhan syarat bakal calon bupati dan wakil bupati pati tersebut, kpu kabupaten pati menetapkan bakal calon bupati haryanto, sh, mm, dan bakal calon wakil bupati saiful arifin sebagai calon bupati dan wakil bupati pati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahundilaksanakan dalam rapat pleno terbuka pada hari senin tanggal oktober rapat pleno terbuka dihadiri oleh bakal pasangan calon, ketua dan sekretaris partai politik pengusung, tim kampanye, tim penghubung, panas pemilihan, desk pilkada, forkopimda dan dinas instansi terkait serta ppk. penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati menjadi calon bupati dan wakil bupati sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun dituangkan dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pati, nomor pts kpu kab karena pasangan calon yang ditetapkan hanya (satu) pasangan calon, maka kpu kabupaten pati menetapkan pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang ditetapkan melalui keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kab merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldtersebut diumumkan oleh kpu kabupaten pati melalui laman kpu kabupaten pati, papan pengumuman serta melalui media massa (vide ta pengundian nomor urut pasangan calon bahwa dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun pemilihan bupati dan wakil bupati pati hanya diikuti oleh (satu) pasangan calon, oleh karena itu, tahapan pengundian nomor urut pasangan calon tidak dilaksanakan oleh kpu kabupaten pati. sengketa tata usaha negara pemilihan bahwa setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati ditetapkan sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun melalui surat keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kab tanggal oktober tidak ada pihak yang mengajukan permohonan sengketa bawaslu provinsi jawa tengah atau panitia pengawas pemilihan kabupaten pati pemutakhiran data, penyusunan dps dan dpt daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dp4) kabupaten pati bahwa kpu kabupaten pati mengundudari sistem informasi data pemilih dalih). data hasil sinkronisasi untuk seluruh wilayah kabupaten pati adalah jiwa, tersebar kecamatan, yang terdiri dari laki laki jiwa, perempuan jiwa, dengan rincian sebagai berikut: aja ora merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldaiptertanggal oktober pokoknya menerangkan bahwa hanya ada satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah kabupaten pati, dengan partai politik yang mengusulkan: pdip, partai gerindra, partai demokrat, pkb, partai golkar, pks, partai hanura, dan ppp. (bukti bahw, dan sejumlah individu serta merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold gembong jowunomuora aras soap| son0a jaman | 2ns0e| ners jawa sawo) asas tom sarana) owner sarana data pemiliyang diunduh dari sistem informasi data pemilih dalih) kemudian disusun menjadi data pemilih dengan basis tps. jumlah tps yang ditetapkan dalam rekapitulasi data pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun adalah dalam data pemilih jumlah tps hasil penyusunan (videpati untuk merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara dps) dalam wilayah kabupaten pati, dengan hasil sebagai berikut: nama jml jumlah pemilih batangan luwak dukuhseti gabus gembong sunungwun taken ll.total bahwa dalam proses penyusunan daftar pemilih sementara pada tingkat kecamatan dalam wilayah kabupaten kota pati tidak terdapat kejadian khusus dalam rapat pleno terbuka tingkat kecamatan. bahwa kpu kabupaten pati telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara dps yang dihadiri oleh ppk, panas kabupaten pati, dan tim kampanye pasangan calon pada tanggal oktober model a1. kwk (ba penetapan dps) dimana jumlah dps adalah jiwa, yang terdiri dari laki laki dan perempuan, sesuai dengan berita acara komisi pemilihan umum nomor ba kpu kab. pati (bukti tb bahwa dalam rapat pleno tersebut tidak terdapat masukan dari tim kampanye pasangan calon maupun panitia pengawas pemilihan kabupaten patpu kabupaten patiyang ditandatangani ketua kpu kabupaten pati dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pati, diperoleh konfirmasi pemilih sesuai dengan database kependudukan siak) atau dp4 sebanyak (bukti tb bahwa setelah penetapan, dps diumumkan oleh pps pada tanggal november sampai dengan november kpu kabupaten telah memerintahkan pps untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pemilih dalam dps yang tidak terdapat dalam database kependudukan sesuai dengan hasil koordinasi kpu kabupaten pati dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pati. pemberitahuan tersebut menjelaskan bahwa: nama pemilih tersebut tidak ditemukan dalam database kependudukan kabupaten pati. agar pemilih tersebut segera mengurus ktp elektronik atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pati. agar melaporkan kepemilikan ktp elektronik atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pati paling lambat tanggal desember bahwa kpu kabupaten pati akan mencoret dari dpt terhadap pemilih yang tidak ada dalam data base kependudukan dan sampai tanggal desember tidak melaporkan memiliki ktp elektronik atau surat keterangan dari. dinas merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pati. (bukti tb penyusunan daftar pemilih tetap dpt) jumlah dpt yang ditetapkan oleh kpu kabupaten pati berdasarkan berita acara kpu kabupaten pati nomor ba kpu kab. pati xipati dan masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pati, sebagaimana tercantum dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap formulir model kwk (bukti tb dpt tersebut kemudian diumumkan secara online melalui laman kpu kabupaten pati sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa kelurahan. dpt juga diumumkan kantor desa kelurahan dan tempat strategis lainnya desa kelurahan yang ada wilayah kabupaten patiihan, dan pemangku kepentingan lainnya. pada tahap penyusunan dpt, panas kabupaten pati dan tim pasangan calon bupati dan wakil bupati pathari selasa pati berita acara nomor ba kpu kab. pati x11 tanggal enam desember tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan disp) merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dan penetapan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun diperoleh daftar tabel rekapitulasi dpt per kecamatan seperti bawah ini: jml jumlah pemilih nama des jml kecamatan like tps l# p batangan luwak dukuhseti gabus gembong sunan taken jakenan juwana kayen margorejo a8s| margoyoso pati pucakwangi sukolilo tambakrejo tayu tlogowungu tangkis wedarijaksa winong sosialisasi pemilihan dan kampanye sosialis pemilihan sosialisasi pada pelaksanaan tahapan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun kpu kabupaten pati telah melaksanakan kegiatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik yang dilaksanakan sendiri maupun berkerjasama dengan masyarakat, instansi terkait, ormas, parpol, media, dan berbagai lsm yang ada kabupaten pati dalam bentuk: tatap muka, komisi pemilihan umum kabupaten pati mengadakan sosialisasi dengan bentuk tatap muka dengan sasaranberbagai kalangan kelompok pemilih, antara lain adalah sebagai berikut: sosialisasi tahapan dan anggaran pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun dilaksanakan pada tanggal juni peserta sosialisasi dari pengurus partai politik, ormas, lsm serta dinas instansi yang ada kabupaten pati. sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan tahapan dan anggaran pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun kepada peserta sosialisasi harapannya adalah agar peserta sosialisasi berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait dengan tahapan dan anggaran sebagai informasi awal penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat (bukti tc sosialisasi tata cara pencalonan, syarat pencalonan dan syarat calon dilaksanakan pada tanggal juli peserta sosialisasi dari pengurus partai politik, ormas, lsm, dinas instansi serta tokoh masyarakat yang ada kabupaten pati. tujuan diadakan sosialisasi ini agar tata cara pencalonan, syarat pencalonan dan syarat calon bisa dimengerti dan difahami kepada peserta sosialisasi yang selanjutnya nantinya informasi terkait dengan pencalonan tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. sosialisasi dengan sasaran kelompok pemilih disabilitas dilaksanakan pada tanggal agustus kegiatan ini dilaksankan dengan tujuan memberikan pemahaman informasi kepada kelompok disabilitas agar nantinya para penyandang disabilitas ini tetap menggunakan hak politiknya meskipun fisik mereka kurang sempurna, pada sosialisasi ini juga dilakukan simulasi tata cara pemberian suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold sosialisasi temu tokoh dan ngaji demokrasi dilaksanakan pada tanggal september peserta sosialisasi dari anggota dprd kabupaten pati, pengurus partai politik, ormas, lsm serta dinas instansi, serta tokoh masyarakat yang ada kabupaten pati. dengan sosialisasi, temu tokoh dan ngaji demokrasi, diharapkan masing peserta mau dan mampu menggerakkan masyarakat kabupaten pati untuk menggunakan hak memilihnya secara cerdas dengan pertimbangan yang rasional. dengan banyaknya tokoh tokoh dari berbagai elemen masyarakat yang mempunyai komitmen untuk menyukseskan pemilihan tersebut, akan berbanding lurus dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat (vide tc sosialisasi bagi kelompok pemilih perempuan dilaksanakan pada tanggal oktober peserta sosialisasi berasal dari berbagai organisasi perempuan yang ada kabupaten pati dengan tujuan memberikan pendidikan politik bagi kelompok pemilih perempuan, harapannya adalah agar para peserta sosialisasi menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun (vide tc sosialisasi tatap muka yang difasilitasi oleh perguruan tinggi impala dilaksanakan pada tanggal november kegiatan yang difasilitasi pihak impala tersebut menghadirkan peserta sosialisasi dari kalangan mahasiswa dan pemilih pemula. tujuannya adalah agar peserta sosialisasi berperan aktif dalam ikut serta menyebarluaskan informasi pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun dengan pertimbangan bahwasanya para peserta ini mampu menyampaikan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dengan tata bahasa akademik yang mereka kuasai (vide tc sosialisasi tatap muka dengan peserta dari kelompok pemilih pemula dilaksanakan pada tanggal desember sosialisasi ini bertujuan memberikan pencerahan kepada para pemilih pemula yang berasal dari siswa siswi yang sudah memiliki hak pilih pada penyelenggaraan pemilihan, disamping itu juga kpu kabupaten pati juga beranggapan bahwa para kelompok pemilih pemula ini belum tercemar dengan warna warni perpolitikan sehingga harus segera mungkin mendapatkan pencerahan lebih awal (vide tc sosialisasi tatap muka yang difasilitasi oleh pimpinan daerah muhammadiyahyang difasilitasi oleh pimpinan cabang nahdlatul ulama'dengan warga binaan lembaga pemasyarakatan kabupaten pati, tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilihan kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan, harapannya adalah agar mereka juga bisa mendapatkan informasi pemilihan yang nantinya akan diterapkan dalam menggunakan hak pilihnya (vide tc pertunjukkan tradisional: selain mengadakan sosialisasi tatap muka, kpu kabupaten pati juga mengadakan sosialisasi dengan bentuk pertunjukan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kesenian tradisional yang dilaksanakan beberapa kecamatan, tujuannya dipaksakan sosialisasi dengan pertunjukan kesenian tradisional adalah, agar masyarakat mudah memahami informasi, karna kesenian tradisional berupa pertunjukan ketoprak adalah kesenian yang melekat pada kultur masyarakat kabupaten pati (vide tc launching tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal agustus peserta dari badan penyelenggara, forkompinda, pengurus partai politik, ormas, tokoh masyarakat dan dinas instansi (vide bukti jalan sehat dan senam: kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal september kegiatan ini dilaksanakan halaman stadion joo kusumo yang diikuti oleh badan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun pengurus partai politik, dinas instansi dan masayarakat (vide tc talk show radio dan televisi: kpu kabupaten pati bekerjasama dengan media media elektronik kabupaten pati baik radio maupun televisi, untuk menyebarluaskan informasi tentang penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun (vide tc khutbah jum'at, kpu kabupaten pati juga menjalin kerjasama dengan pimpinan cabang nahdlatul ulama kabupaten pati dan pimpinan daerah muhammadiyah kabupaten pati dengan mengadakan naskah khutbah jum'at. tujuannya adalah naskah khutbah jum'at tersebut disampaikan pada jamaah sholat jum'at sebelum dipaksakan pemungutan suara (vide tc merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold sebagai narasumber dalam acara acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi instansi lain: selain mengadakan sosialisasi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh kpu kabupaten pati, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kpu kabupaten pati terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas instansi terkait salah satunya menjadi narasumber kegiatan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun yang diselenggarakan oleh dinas instansi dimaksud: mobil keliling: kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal dan februari tahun adapun materi sosialisasi tersebut adalah mengingatkan kepada masyarakat tanggal pelaksanaan pemungutan suara dan tata cara menggunakan hak pilih dengan color satu kali pada foto pasangan calon atau color satu kali pada kolom kosong tidak bergambar. (vide tc kerjasama dengan pihak ketiga universitas, sekolah sma, ormas) dalam menyelengarakan sosialisasi, kpu kabupaten pati juga bekerjasama dengan lembaga lain yang ada kabupaten pati. kegiatan ini sangat besar manfaatnya dalam penyebaran informasi pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun karena tidak semua kegiatan sosialisasi bisa dilaksanakan sendiri oleh kpu kabupaten pati karena keterbatasan waktu penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun (vide tc j)) sosialisasi tingkat kecamatan dan tingkat desa kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan dilaksanakan kecamatan dan sosialisasi tingkat desa desa dan kelurahan. kegiatan tersebut dilaksanakan masing masing kecamatan dan desa sebanyak satu kali dengan mengundang peserta untuk sosialisasi tingkat kecamatan adalah orang tokoh merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold simpatisan aliansi kotak kosong dari sekitar desa, kecamatan se kabupaten pati: bahwa berdasarkan juncto pmk sebagaimanaip pati dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah penduduk kabupatenroskipun berdasarkan penghitungan resmi kpu kabupaten pati ditemui selisih suara melampaui dari jumlah penduduk, namun, praktik kecurangan yang terstruktur, massif dan meluas yang diduga dilakukan oleh pasangan calon tunggal harus dijadikan pertimbangan utama untuk menerima permohonan ini: praktik kecurangan yang terstruktur, massif dan meluas berupa keterlibatan polisi yang melarang kegiatan kegiatan, satpol terkait pelarangan dan pengambilan alat peraga, bawaslu dan panwascam terkait memanipulasi jumlah laporan, mengizinkan pihak terlahir mencabut laporan terhadap dirinya, mobilisasi pns pemda pati hadir dalam debat cabup serta keberpihakan kpps pada saat hari (bukti s.d. s.d. bahwa par dan kendati secara formal tidak mendapatkan akreditasi dari kpu sebagai pemantau resmi, namun keberadaanya dan aktivitasnya untuk mendorong proses demokratisasi dan pemilu yang jujur dan adil telah mendapatkan pengakuan baik secara lokal maupun nasional. aliansi juga berhasil mengumpulkan bukti bukti kecurangan dan pelanggaran pilkada seluruh dapil. (bukti p 3a s.d. dan bukti bahwa tidak terdaftarnya pemohon sebagai pemantau pemilu yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold masyarakat disetiap desa dan untuk kegiatan sosialisasi tingkat desa mengundang peserta ketua dan ketua yang ada desa tersebut, materi sosialisasi adalah tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun (vide tc penyebaran alat peraga, selain mengadakan sosialisasi dengan berbagai bentuk kegiatan, kpu kabupaten pati juga menyediakan alat peraga sosialisasi, tujuannya adalah agar masyarakat mudah mengingat tanggal pelaksanaan sosialisasi, tata cara pemberian suara serta segala informasi terkait pelaksanaan pemilihan. alat peraga sosialisasi yang disediakan oleh kpu kabupaten pati adalah sebagai berikut: pamflet leaflet kalender specimen surat suara kaos payung plakat pin spanduk tentang tata cara mencoblos baliho tentang tata cara mencoblos pemantau tahapan pelaksanaan pendaftaran pemantau. kpu kabupaten pati melaksanakan tahapan pendaftaran pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun dengan melakukan hal hal sebagai berikut: sebagaimana diamanatkan ketentumerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kabupaten pati menerbitkan keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kab tanggal meialam pedoman teknis tersebut kpu kabupaten pati menambahkan contoh format pendaftaran untuk memudahkan bagi lembaga pemantau dalam negeri dalam proses pendaftaran guna memperoleh akreditasi dari kpu kabupaten pati. sebagaimana ketentuanngumumkv1 tanggal juni perihal pendaftaran lembaga pemantau dalam negeri pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun kpu kabupaten pati melakukan audiensi dengan organisasi keagamaan, diantaranya pengurus cabang nahdlatul ulama pada tanggal mei dan pimpinan daerah muhammadiyah pada tanggal mei kpu kabupaten pati melakukan kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun kepada masyarakat dalam bentuk tatap muka yang pada kesempatan tersebut juga menyampaikan materi terkait dengan penerimaan pendaftaran pemantau. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dalam kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi panas kabupaten pati, kpu kabupaten pati juga menyampaikan informasi terkait dengan pendaftaran pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun kpu kabupaten pati bekerjasama dengan media elektronik, radio dan televisi melalui iklan layanan masyarakat, terkait dengan penerimaan pendaftaran pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun sebagaimanadiamanatlakukan ralat pengumumtanggal september perihal ralat pendaftaran lembaga pemantau dalam negeri pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun berkirim surat kepada direktur pimpinan media elektronik, baik televisi maupun radio pada tanggal november nomor kpu kab x1 perihal revisi materi iklan pendaftaran pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun hasil pelaksanaan penerimaan pendaftaran pemantau. pada saat pelaksanaan penerimaan pendaftaran pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun ada merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold beberapa elemen masyarakat, baik perorangan, maupun organisasi kemasyarakatan yang melakukan konsultasi terkait dengan kegiatan pemantauan antara lain: pada tanggal juni ada satu orang yang melakukan konsultasi terkait pemantau, yaitu sdr. kasihan rasyid dengan alamat randukuning pati lor. pada tanggal juni ada satu orang yang melakukan konsultasi terkait pemantau, yaitu sdr. karin dengan alamat desa mintobasuki. pada tanggal agustus ada (dua) orang yang melakukan konsultasi terkait pemantau, yaitu sdr subsidi dengan alamat tangkis dan sdr kawaii dengan alamat karanglegi pada pukul dengan mengisi buku tamu. pada tanggal agustus ada satu orang yang melakukan konsultasi terkait pemantau, yaitu sdr. rahim dengan alamat getaran, pati. pada tanggal agustus ada satu orang yang melakukan konsultasi terkait pemantau, yaitu sdr. aris zainal umam dengan alamat dukuhseti. pada tanggal september ada satu orang yang melakukan konsultasi terkait pemantau, yaitu sdr. agung widodo dengan alamat puri indah pati. pada tanggal desember ada (empat) orang yang melakukan konsultasi terkait pemantau, yaitu sdr anton (lsm pkp pati), awang didik lsm apbn pati), hadi waluyo lsm ppn), niken ayu lestari (pucakwangi) pukul wib. pada tanggal desember ada satu lsm yang melakukan konsultasi terkait pemantau, yaitu forum komunikasi peduli pilkada pati trijoko dan utico) dengan alamat kudukeras, juwana. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pada masa pendaftaran lembaga pemantau dalam negeri dari tanggal juni s.d. januari tidak ada lembaga pemantau yang mendaftar untuk memperoleh akreditasi dari kpu kabupaten pati. (vide tc kampanye tahapan pelaksanaan kegiatan kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun kpu kabupaten patidilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: persiapan pelaksanaan kegiatan: rapat rapat kpu kabupaten pati., tim kampanye pasangan calon, dinas instansi terkait pada tanggal oktober membahas tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye bukti tc rapat bersama antara kpu kabupaten pati bersama anggota ppk divisi kampanye pada tanggal oktober membahas tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye diwilayah kerja panitia pemilihan kecamatan (vide tc dan tim kampanye pasangan calon pada tanggal oktober membahas persetujuan desain dan materi alat peraga kampanye, penambahan alat peraga kampanye, penentuan jadwal kampanye dan penentuan tanggal rapat umum terbuka (vide tc do'a bersama dan ikrar damai yang diselenggarakan oleh kpu kabupaten pati pada tanggal oktober yang dihadiri oleh pasangan calon, ketua dan sekretaris partai pengusung, ketua dan sekretaris merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold tim kampanye, forkompinda, ketua desk pilkada, dinas instansi terkait, camat, tokoh agama dan ketua ppk se kabupaten pati (vide tc rapat bersama antara kpu kabupaten pati bersama dengan kapolres pati, dan. dim pati, ka. satpol pp, ka. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. pati, ka. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. pati, ketua tim kampanye pasangan calon, dan ketua panitia pengawas pemilihan kabupaten pati pada tanggal februari membahas persiapan pelaksanaan kampanye terbuka dan penertiban alat peraga kampanye (vide tc rapat koordinasi dengan anggota panitia pemilihan kecamatan divisi yang membidangi kampanye pada tanggal februari membahas tentang penertiban alat peraga kampanye (vide tc pengadaan bahan kampanye dan apk alat peraga kampanye) tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pati mengajukan desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye kepada kpu kabupaten pati. selanjutnya kpu kabupaten pati melakukan koreksi bersama dengan tim kampanye. setelah melalui koreksi desain bersama tim kampanye, kpu kabupaten pati segera mengadakan bahan kampanye serta alat peraga kampanye. bahan kampanye serta alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh kpu kabupaten pati adalah sebagai berikut: alat peraga kampanye baliho baliho merupakan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh kpu kabupaten pati berdasarkan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold desain yang diajukan oleh tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pati tahun alat peraga kampanye ini berjumlah (lima) buah dan dipasang (lima) titik yang letaknya strategis wilayah kabupaten pati, agar masyarakat mudah mengakses visi serta misi pasangan calon. spanduk alat peraga kampanye spanduk disediakan kpu kabupaten pati berjumlah (empat ratus enam) sesuai dengan jumlah desa kabupaten pati. alokasi spanduk adalah untuk masing masing desa mendapat (satu) spanduk. umbul umbul kpu kabupaten pati memfasilitasi alat peraga kampanye berupa umbul umbul sebanyak (empat puluh dua) diperuntukan masing masing kecamatan mendapat (dua) buah umbul umbul. bahan kampanye flyer kpu kabupaten pati memfasilitasi bahan kampanye flyer sebanyak buah kepada pasangan calon diperuntukkan masing masing kepala keluarga yang ada kabupaten pati. leaflet leaflet yang difasilitasi oleh kpu kabupaten pati kepada pasangan calon sebanyak buah diperuntukkan masing masing kepala keluarga yang ada kabupaten pati. pamflet bahan kampanye ini difasilitasi oleh kpu kabupaten pati sebanyak buah diperuntukkan masing masing kepala keluarga yang ada kabupaten pati. distribusi dan pemasangan alat peraga kampanye, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pendistribusian alat peraga kampanye dilaksanakan oleh kpu kabupaten pati. alat peraga tersebut tersebar semua wilayah kabupaten pati. alat peraga kampanye yang didistribusikan terdiri dari: baliho visi misi baliho visi misi berjumlah (lima) buah terpasang (ima) wilayah eks pembantu bupati masing masing (satu) buah. umbul umbul umbul umbul disediakan sebanyak (empat puluh dua) terpasang (dua puluh satu) kecamatan, masing masing kecamatan (dua) buah. spanduk spanduk disediakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten pati sebanyak (empat ratus enam) buah terpasang dimasing masing desa kelurahan diwilayah kabupaten pati. serah terima alat peraga kampanyeterakhir dengan undang undang nomor tahun kpu kabupaten pati telah memfasilitasi pengadaan serta pemasangan alat peraga kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun kewajiban kpu kabupaten pati dalam memfasilitasi pengadaan serta pemasangan alat peraga kampanye tertuang dalam berita acara komisi pemilihan umum kabupaten pati nomor ba kpu kab. pati xl yang ditanda tangani oleh ketua kpu kabupaten pati selaku pihak penyedia dan pemasangan alat peraga kampanye serta tim penghubung pasangan calon yang bertindak atas nama merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pasangan calon yang disaksikan oleh panitia pengawas pemilihan. (vide tc monitoring pelaksanaan kampanye selain memfasilitasi pengadaan serta pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada pasangan calon, kpu kabupaten pati juga melakukan monitoring pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati pati tahun adapun kegiatan monitoring adalah sebagai berikut: monitoring pelaksanaan konsolidasi dan pengukuhan team sukses haryanto arifin tingkat desa kabupaten pati. monitoring pelaksanaan kampanye rapat umum pada tanggal februari halaman stadion joo kusumo dengan jumlah peserta simpatisan pasangan calon. penertiban alat peraga kampanye setelah berakhirnya masa kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun tahapan selanjutnya memasuki masa tenang dimana tidak ada lagi aktifitas kampanye yang lakukan oleh pasangan calon, selain itu juga wajibkan untuk menertibkan alat peraga kampanye baik yang fasilitasi oleh kpu kabupaten pati maupun yang adakan oleh pasangan calon. kegiatan penertiban alat peraga kampanye lakukan mulai tanggal sampai dengan tanggal februari oleh kantor satuan polisi pamong praja bekerjasama dengan polres pati, kodim kpu kabupaten pati, panitia pengawas pemilihan kabupaten pati dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pati. pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldpatiangan adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan luwak adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan dukuseti adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan gabus adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan gembong adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan gunungwungkal adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan taken adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan jakenan adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan juwana adalah sebanyak tps j)) jumlah tps kecamatan kayen adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan margorejo adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan margoyoso adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan pati adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan pucakwangi adalah sebanyak tps oo) jumlah tps kecamatan sukolilo adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan tambakrejo adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan tayu adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan tlogowungu adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan tangkis adalah sebanyak tps merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold terakreditasi juga disebabkan oleh kpu kabupaten pati yang sangat tidak akomodatif terhadap pemohon yang hendak mendaftarkan diri menjadi pemantau pemilu kabupaten pati. hal ini dikuatkan dengan kejadian ketika pemohon hendak mendaftar menjadi pemantau pemilu, tidak dilayani dengan baik oleh kpu kabupaten pati, dan hanya meminta kepada pemohon untuk melihat website kpu kabupaten pati, bahwa berdasarkan pengumuman kpu kabupaten patitahun tertanggal september pada poin angka secara jelas disebutkan bahwa pengambilan formulir pemantau pemilu dapat dilakukan kpu kabupaten pati. (bukti bahwa dalam aktivitasnya untuk mendorong proses demokratisasi dan pemilu yang jujur dan adil, para pemohon telah melakukan kegiatan kegiatan pendidikan demokrasi berupa sosialisasi pilkada tahun pengawalan regulasi kpu pilkada, diskusi publik dengan warga untuk pemantauan pilkada tahun namun seringkali terjadi pelanggaran pelanggaran (bukti p 4a s.d. 4h) berupa dipaksa bubar, dilarang berkegiatan, perusakan alat peraga, yang mana hal ini mengakibatkan hilangnya hak penggugat untuk berkumpul, berpendapat dan memberikan informasi kepada masyarakat, dan secara otomatis dipersulit untuk berpartisipasi (memantau) pada kegiatan pra dan saat serta sesaat proses pesta demokrasi yaitu pilkada pati: bahwa para pemohon adalah kelompok pro demokrasi yang menyaksikan dan menerima laporan dari anggota masyarakat yang memiliki hak suara, yang menyaksikan dan bahkan mendapatkan bukti bukti berbagai pelanggaran dan kejahatan selama masa kampanye dan pada hari disaat dilaksanakan pemilihan berupa money politic (politik uang), keberpihakan aparat dan keberpihakan petugas pilkada pati. (bukti kegiatan politik uang ini juga telah dilaporkan bawaslu kabupaten pati (bukti bahwa para pemohon juga secara terorganisir telah melakukan upaya upaya pemantauan pilkada pati melalui pelaporan pelaporan dugaan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold jumlah tps kecamatan wedarijaksa adalah sebanyak tps jumlah tps kecamatan winongpati1 kwk beserta laporannya. selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung tidak ada kejadian khusus. namun sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kpu kabupaten pati melakukan pemindahan tps tps terdampak banjir. hal tersebut dilakukan sehari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps, serta diputuskan dalam rapat koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon, panas pemilihan kabupaten pati, polres pati, dandim kejaksaan negeri pati dan dinas instansi terkait. (dalam wilayah kabupaten patiati tahun sesuai dengan model da merdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoidbahwa tidak ada kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kecamatan. (vide td pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten pati pati dihadiri oleh saksi saksi pasangan calon dan panas pemilihan kabupaten pati, sebagai berikut: wisnu wijayanto saksi pasangan calon haryanto, sh, mm, dan saiful arifin. ahmadi panas pemilihan kabupaten pati. moh. rifai, panas pemilihan kabupaten pati. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten pati diperoleh hasil sebagai berikut: pasangan calon haryanto, sh, mm, dan saiful arifin memperoleh suara. kolom kosong tidak bergambar))uara sah jumlah suara tidak sah jumlah surat suara oo)pati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahuti dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun model db1 kwk beserta dengan laporannya. kpu kabupaten patias pemilihan kabupaten pati. bahwa tidak ada kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kabupaten pati. (vide td tanggapan terhadap pokok permohonan bahwa hal hal yang telah memohon uraikan dalam eksepsi dhuruf pokok permohonan dimana berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal pebruaridan keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kab tanggal februari merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gol. hasil perolehan suara adalah sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati sdr. haryanto, s.h., m.m., si. dan sdr saiful arifin sebanyak (lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara, kolom kosong sebanyak (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) suara. sehingga total suara sah adalah sejumlah (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara.(vide td. bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon pada huruf pokok permohonan yang menyatakadan meluas. bahwa dalil pemohon pada huruf angka pokok permohonan yang menyatakan adanya, adalah dalil yang mengada ngada. hal ini karena setiap tps terdapat pengawas tps yang dikoordinasikan oleh panwaslih. dalil pemohon ini juga terbukti tidak benar, sebab pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten tidak terdapat rekomendasi dari panas pemilihan masing masing tingkatan. (vide td bahwa tidak benar dalil pemohon pada huruf angka pokok permohonan yang menyatakan apa yang disebut. sebab surat suara yang tidak digunakan terpakai dimasukkan dalam sampul khusus dan tersegel. jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan terpakai dari tps, berdasarkan formulir model db1 kwk adalah sebanyak (vide tduruf angka pokok permohonan yang menyoal keterlibatan aparat daerah yakni satpol kabupaten pati yang pemohon sebut sebagai upaya untuk menghalang halangi kampanye aliansi kotak kosong dalam bentuk menurunkan, merobek, merusak dan menyita alat alat kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih kotak kosong, hal itu sangat jelas luar kewenangan memohon. bahwa meskipun demikian, untuk mendapatkan kejelasan terkait dalil pemohon ini, memohon telah melayangkan surat meminta penjelasan kepada satpol kab pati dan telah dijawab dalam surat plt. kepala satuan polisi pamong praja kabupaten pati nomor tanggal maret yang antara lain dinyatakan: satpol melakukan kegiatan penerbitan reklame berupa spanduk, baliho, banner yang dipasang wilayah kabupaten pati yang tidak berizin dan lokasi yang dilarang termasuk yang berhubungan dengan pemilukada satpol melakukan pengambilan alat peraga kotak kosong bersama tim tehnis perijinan reklame berdasarkan peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman reklame kabupaten pati, dimana dalam bab iii tata cara pembongkaran reklame, bagi reklame yang tidak memiliki ijin, tim berhak melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan lebih dahulu. (bukti tf bahwa dengan demikian tindakan satpol bukan didasarkan kepada siapa yang memasang reklame, spanduk atau banner, tetapi tergantung kepada alasan administratif apakah reklame tersebut telah dipasang sesuai dengan peraturan daerah. (bukti tf bahwa demikian juga terkait dalil pemohon pada huruf angka pokok permohonan yang menyoal intimidasi terhadap apa yang pemohon sebut para aktivis aliansi kotak kosong dan pendukung dan simpatisan kotak kosong, seperti teror berupa pengepungan rumah salah satu warga aktivis selama 2x24 jam, adalah luar kewenangan memohon, dan seharusnya pemohon laporkan itu pada aparat penegak hukum. bahwa mengenai dalil pemohon pada huruf angka pokok permohonan tentang tidak berjalannya peran bawaslu (mungkin yang dimaksud panwaslih) dalam proses pengawasan pilkada tentunya itu subjektivitas dari pemohon dan perlu dihadirkan bukti terkait hal itu. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold memohon melihat panwaslih kabupaten pati beserta jajarannya sampai pengawas tps telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. bahwa demikian juga apabila pemohon meyakini dugaan tersebut, terdapat mekanisme untuk melaporkan perilaku penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. bahwa mengenai tuduhan pemohon tentang massanya pengaruh praktik pembagian uang atau moneypolitic yang ditemukan seluruh dapil kabupaten pati kecamatan) sebagaimana dinyatakan pada huruf angka pokok permohonan, menurut memohon adalah tidak benar sebab hal tersebut dibuktikan dengan perolehan suara kolom kosong tidak bergambar yang perolehan suaranya lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon tps (vide td dengan rincian sebagai berikut: perolehan suara tps yang menangkan kolom kosong tidak bergambar perolehan suara kosong pati pati wetan spa pati kidul pati lor baru mampir gajahmati merdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid tuyonare maen ena bangunan satire beta atap winong sea margoyoso bulumanis kidul tea colek kidul see kaler era loan kertomulyo semu bea tanjungrep wardoyo a25 merdeka bari jakarta tab, fax ema seketat@mahkartahkonsiua god ngemplak kau anon kayen tangkap bati sea sukorejo baturaja beb suko apes kedumuyo tambakrejo angkatantor | karangan kebo mereka jakarta to, toke o21) fax ust) ema sekretaretomake mahone luar boi mantan mangunrekso sinomwidodo hm, dmmtmmb aan, lton tambakrejo tangki mojoagung ' | pasukan aga |. tangkis nang juwana bajomulyo gembong semirejo wedarijaksa panggungroyom sma wedarijaksa sya tayu pakis sape sendangreo pak margorejo muktiharjo gunungwungkal gunungwungka | | gabus gabus total suara bahwa lebih dari itu seandainya ada money politics seharusnya dilaporkan panwaslih. terkait hal ini memohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari panwaslih untuk menindaklanjutinya. bahwa tidak benar dalil pemohon pada huruf angka pokok permohonan yang menyatakan massanya surat undangan pemilihan yang tidak dibagikan oleh kpps dan sisa surat suara dicoblos secara tidak sah oleh kpps untuk menguntungkan pasangan calon yang ada. bahwa surat undangan c6) yang tidak dibagikan oleh kpps sejumlah dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia, pindah alamat, tidak urangan dan politik uang kepada panitia pengawas pemilihan umum kabupaten pati sebagaimana diatur dalam perundang undangan. (bukti bahwa apa yang dilakukan oleh para pemohon adalah bentuk dari kebangkitan warga dan pertanggung jawaban penggugat atas situasi daerah domisili mereka untuk mensukseskan pilkada pati) secara jujur dan adil, dan melawan segala bentuk pelanggaran dan kejahatan pilkada: bahwa upaya yang dihadapi baik berupa pelanggaran dan kejahatan pilkada, terjadi disaat saat sebelum dilakukan pemungutan suara, yang berarti jauh setelah masa pendaftaran pemantau pilkada dibuka dan ditutup, dan oleh karenanya hak dan kewajiban untuk melawan (menerima laporan warga dan membawanya mekanisme yang disediakan seperti panitia pengawas) kejahatan kesehatan tersebut tidak semata mata ditentukan oleh status terdaftar atau tidak, terlebih lebih pati tidak ditemukan adanya lembaga pengawas: bahwa oleh karena itu, menurut pemohon, pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pemantau pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pmk nomor tahun dan peraturan perundang undangan. il. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan tahun dan pmk: bahwasih dalam tenggang waktu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold ditemui, dll dan terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan dikembalikan kepada kpu.(bukti td bahwa kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pada kpu nomor kpu pada tanggal pebruari perihal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. bahwa guna memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, terkait formulir model c6 kwk, kpu telah menentukan pedoman: dalam hal formulir model c6 kwksetelah memastikan bahwa pemilih tersebut: meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui atau sebab sebab lainnya, pengembalian formulir model c6e kwk dilaksanakan hari sebelum pemungutan suara, dimulai paling cepat pukul wib dan paling lambat pukul wib dan dicatatkan pada berita acara model kwk yang diisi bersama sama oleh pps dan kpps, bahwa" hal tersebut harus dimaknai bahwa pemilih perlu menunjukkan ktp apabila petugas kpps ragu bahwa orang tersebut adalah pemilih yang telah terdaftar dalam sept. terkait dengan tuduhan pemohon adanya suara tersebut dicoblos secara tidak sah oleh panitia untuk menguntungkan pasangan calon yang ada , dapat dipastikan hal itu tidak terjadi dikarenakan surat suara yang tidak gunakan sebanyak tiga ratus empat lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh) masukan dalam sampul khusus segel dan catat dalamdb1 kwk). selain itu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps panwaslih kabupaten pati sudah menugaskan pengawas tps dan ppl untuk melakukan pengawasan. bahwa terkait dalil pemohon pada huruf angka pokok permohonan yang menyatakan adanyayang difasilitasi kpu kabupaten pati perlu memohon jelaskan dan tanggapi sebagai berikut: bahwa tujuan debat terbuka penanaman visi misi pasangan calon berdasarkan bab iii huruf angka keputusan kpu nomor pts kpu adalah, menyebarluaskan profil, visi, misi serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih, memberikan informasi yang komprehensif kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya: dan menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik debat terbuka talkshow. berdasarkan hal hal tersebut diatas, bahwa memohon telah melakukan upaya agar masyarakat secara luas dapat melihat program debat penanaman visi misi pasangan calon melalui penyiaran secara langsung (live) bekerja sama dengan tvri jawa tengah dan siarkan secara tunda oleh cahaya televisi dan simpang serta siarkan secara langsung (live) oleh lima radio yang ada pati yaitu: harbor fm, suara pati fm, pas pati, pop pati dan pst pati dengan tujuan agar masyarakat kabupaten pati dapat melihat dan mendengar secara langsung agar dapat melihat pemaparan visi, misi, dan program kerja serta memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasangan calon (vide tc hal itu juga sesuai dengan bab iii huruf angka huruf keputusan kpu nomor pts kpu bahwa debat publik atau terbuka atau talkshow siarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran swasta serta dapat siarkan ulang pada massa kampanye, bahwa benar memohon telah menyampaikan undangan dengan jumlah terbatas kepada sejumlah pihak, yaitu forkominda, pendukung pasangan calon, skpd terkait, ppk, panas kecamatan, ormas lsm, penyandang disabilitas, dan anggota dprd kabupaten pati. bahwa hal itu tidak bertentangan dengan bab iii huruf angka huruf keputusan kpu nomor pts kpu yang menjelaskan bahwa setiap debat publik debat terbuka atau talkshow dapat hadirkan penonton : merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa benar ada pns yang menjadi pimpinan skpd diundang dalam debat terbuka. hal tersebut tidak melanggar keputusan kpu nomor pts kpudasarkan bab iii huruf angka huruf keputusan kpu nomor pts kpu undangan yang dapat hadir dalam kegiatan debat publik debat terbuka atau talkshow meliputi: kpu provinsi kip aceh dan atau kpu kip kabupaten kota selaku penyelenggara, tim kampanye masing masing pasangan calon, tamu undangan kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kota, kru media penyelenggara penyiaran: pers tim peliputan: dan tamu udangan lainnya. (vide tc bahwa. undangan yang hadir dalam acara debat terbuka diharuskan bersikap pasif sebagaimana diatur dalam tata tertib dan rundown. bahkan dalam tata tertib debat terbuka pada angka diatur, tamu undangan tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye yang mengganggu jalannya debat . dalam angka tata tertib debat terbuka juga diatur, pendukung pasangan calon hanya diperbolehkan bertepuk tangan pada awal dan akhir sesi debat. selama debat berlangsung, tidak boleh diperbolehkan memberikan tepuk tangan, kecuali diminta oleh pihak penyelenggara . selanjutnya pada angka tata tertib diatur, selain panelis, semua hadirin tidak diperkenankan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terhadap pasangan calon . undangan. dengan demikian jelas undangan yang hadir tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan debat terbuka yang dapat menguntungkan pasangan calon selama kegiatan berlangsung. (vide tc. bahwa pihak pihak yang diundang dalam program debat terbuka juga sudah memperhatikan adanya kelompok lain yang berpotensi tidak setuju pasangan calon, antaranya adalah anggota dprd yang berasal dari partai politik yang tidak mengusung pasangan calonpati tahun hal itu membuktikan bahwa memohon sudah memperhatikan ketentuan dalam bab iii huruf angka huruf keputusan kpu nomor pts kpu yang mengatur bahwa jumlah undangan dan tim pendukung yang hadir pada kegiatan debat publik debat terbuka atau talkshow memperhatikan azas keseimbangan dan ketertiban acara, (bukti tc pembatasan undangan sudah diantisipasi dengan siaran secara live televisi dan radio. peserta juga diharuskan mentaati tata tertib dan rundown sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan debat terbuka pinjaman visi misi. (vide tc i. bahwa kegiatan debat terbuka dengan menghadirkan audiens seperti ini dilakukan oleh semua kpu yang menyelenggarakan pilkada kabupaten kota provinsi yang bersangkutan. bahwa dengan demikian tidak benar kegiatan ini dimaksudkan untuk ajang pengerahan perangkat daerah secara massif untuk kepentingan paslon. bahwa terkait dengan dalil pemohon pada huruf huruf huruf dan huruf pokok permohonan perlu memohon tanggapi sebagai berikut: bahwa tidak benar dalam pilkada kabupaten pati tahun ini angka pemilih yang tidak hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah (tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh) pemilih. bahwa berdasarkan db1 kwk jumlah daftar pemilih tetap adalah (satu juta tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam) pemilih dan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap adalah (tujuh ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh) pemilih sehingga jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah (tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan) pemilih. (vide td bahwa memohon telah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada ini. kehadiran pemilih tps adalah hak pemilih, bukan wajib pemilih. bahwa dalil pemohon yang menyatakan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pemilih pilkada kabupaten pati tidak memilih pasangan calon tunggal yang ada , adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak rasional. tentunya tidak otomatis apa yang disebut sebagai mereka yang golput dan suara tidak sah adalah merupakan mereka yang tidak setuju dengan paslon yang ada. bahwa dengan demikian perhitungan pemohon untuk kolom kosong yang berdasarkan hasil rekapitulasi sebesar kemudian menjadi adalah hitung hitungan yang mengada ada. bahwa berdasarkan uraian tanggapan memohon atas, maka memohon dengan ini menolak dalil pemohon pada huruf pokok permohonan yang menyatakan kualitas dan legalitas pilkada kabupaten pati mengalami kemunduran dan penting untuk diajukannya sengketa pemilihan umum pemilihan kepala daerah kabupaten pati, karena ternyata pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pati tahun telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan tidak terdapat apa yang oleh pemohon disebut sebagai perbuatan curang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan meluas.bupati dan wakil bupati pati tahun adalah sebagaimanatanggal februari dengan perolehanharyanto, sh, kosong suara sah tidak sah mm, dan saiful arifpencalonan bukti ta fotokopi salindalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun tanggal oktober tahun bukti ta fotokopi salinan keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kab. tentang jumlah minimal kursi dan suara sah partai politik peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pati tahun sebagai persyaratan partai politik dan atau gabungan partai politik mengajukan bakal pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun tanggal agustus bukti ta fotokopi salinan keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kab. tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu presiden dan wakil presiden tahun sebagai merdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid dasar penghitungan jumlah minimum dukungan, persentase dukungan, jumlah minimum syarat dukungan dan persebaran dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun tanggal mei bukti ta fotokopi salinan keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kab tentangtiga atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pati nomor pts kpu kab ivpu nomor kpu ix tanggal september perihal perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon dalam pilkada tahun tanggal september fotokopi salinan keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kab tentang perubahanempat atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pati nomor pts kpu kab iv tentang pedoman merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbupati, haryanto, sh, mm, ms.i, tanggal oktoberwakil bupati, saiful arifin, tanggal oktoberbukti ta fotokopsyarat pencalonan dan persyaratan calon: bukti tapemutakhiran datasj44 baikie tanggal juli tentang daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dp4) pemilihan kepala daerah secara serentak tahun merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold32 ba v tanggal mei tentang data agregat kependudukan per kecamatan dak2) semester tahun bukti tb fotokopi berita acara nomor ba kpu. kab. pati tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran php) dan penetapan daftar pemilih sementara dps), tanggal oktober fotokopi berita acara nomor ba kpu kab. pati x1 tentang rapat pleno revisi rekapitulasi daftar pemilih potensial non ktp elektronik pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun tanggal november bukti tb fotokopi.a tanggal november bukti tb fotokopi surat nomor kpu. kab xi perihal pemberitahuan kepada pemilih untuk mengurus e ktp, tanggal november bukti tb fotokopi berita acara kpu kabupaten pati nomor ba kpu kab. pati x1tanggal desember sosialisasi dan kampanye bukti tc fotokopi berita acara nomor ba kpu kab. pati perihal rapat pleno penutupan pendaftaran merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pemantau dalam negeri dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun tanggal januari bukti tc fotokoptanggal mei fotokopi screenshot publikaslaman website kpu kabupaten pati, tanggal mei bukti tc kumpulan dokumen pengumuman dan sosialisasi pendaftaran pemantau dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun fotokopi pengumuman nomor kpu kab vi tentang pendaftaran lembaga pemantau dalam negeri pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun tanggal juni fotokopi bukti siar iklan layanan masyarakat tentang pendaftaran pemantau di, cahaya tv, radio harbor fm, radio pst fm, radio pas fm, radio pop fm, dan radio suara pati fm: video iklan pengumuman pendaftaran pemantau dalam negeri cahaya tv, radio harbor fm, radio pst fm, radio pas fm, radio pop fm, dan radio suara pati fm: screenshot pengumuman pendaftaran dan akreditasi merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldharyanto, sh, mm, msi dan enam ratus tujuh puluh lima) saiful arifin ratus enam puluh dua) mega tujuh empat ratus tiga puluh tujuh) bahwa menurut pemoho dan meluas,. hal ini dikarenakan karena kotak kosong dalam perundang undangan hanya sebagai alternatif suara pada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. situasi ini tidak serta merta memberikan jaminan pada seseorang atau sekelompok orang untuk bisa mewakili secara keorganisasian yang diakui oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. akibatnya suara kotak kosong tidak dijamin haknya untuk turut serta dalam penghitungan:: adanya keterlibatan aparat daerah yakni satpol kabupaten pati untuk menghalang halangi kampanye aliansi kotak kosong, menurunkan, merobek merusak dan menyita alat alat kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih kotak kosong (bukti p 4a s.d. dan bukti intimidasi yang dilakukan secara massif kepada para aktivis aliansi kotak kosong dan pendukung dan simpatisan kotak kosong, seperti merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold lembaga pemantau dalam negeri laman kpu kabupaten pati, tanggal juni fotokopi pengumumantanggal september screenshot ralat pengumuman syarat pendaftaran lembaga pemantau dalam negeri laman kpu kabupaten pati, tanggal september fotokopi surat kpu kabupaten pati nomor kpu kab x1 tanggal november tentang revisi materi iklan pendaftaran pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun fotokopi laporan pelaksanaan kegiatan penerimaan pendaftaran pemantau dalam negeri pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun bukti tc kumpulan dokumen pelaksanaan sosialisasi: fotokopi laporan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tahapan, anggaran, dan pencalonan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati dengan tema mewujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun yang akuntabel dan transparan tahun yang dilaksanakan pada tanggal juni fotokopi laporan tentang penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tata cara pencalonan, syarat pencalonan dan syarat calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun mewujudkan pilkada yang bermartabat dan berintegritas yang dilaksanakan pada tanggal juli fotokopi laporan penyelenggaraan disabilitas kabupaten pati yang dilaksanakan pada tanggal agustus fotokopi laporan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi temu tokoh dan ngaji demokrasi mewujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun yang berintegritas dan bermartabat yang dilaksanakan pada tanggal september fotokopi laporan tentang penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun kepada pemilih pemilih perempuan menuju terwujudnya pemilih yang berintegritas dan bermartabat yang dilaksanakan pada tanggal oktober fotokopi sosialisasi bagi pemilih pemula kabupaten pati terwujudnya pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun yang dilaksanakan pada tanggal desember fotokopi buku naskah khutbah jumat dan laporan sosialisasi penyusunan naskah khutbah jumat muhammadiyahbuku naskah khutbah jumat dan laporan sosialisasi penyusunan naskah khutbah jumat pc.laporan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun lembaga pemasyarakatan kabupaten pati, yang dilaksanakan pada tanggal februari merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold fotokopi laporan sosialisasi jalan sehat, senam, dan donor darah pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun yang dilaksanakan pada tanggal september fotokopi surat kpu nomor. kpu. kab tanggal februari perihal pelaksanaan sosialisasi mobil keliling: foto kegiatan talk show, video kegiatan sosialisasi dengan bentuk pertunjukan kesenian tradisional yang dilaksanakan beberapa kecamatan dan kegiatan launching tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun fotokopi surat kpu kabupaten pati nomor kpu. kab. pati. x1 tanggal november perihal sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun bukti tc salinan keputusan kpuoktober bukti tc kumpulan dokumen pelaksanaan fasilitasi kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun fotokopi surat kpu kabupaten pati nomor und x tanggal oktober perihal undangan, dan daftar hadir rekor pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tahun pada tanggal oktober fotokopi surat kpu kabupaten pati nomor kpu. kab. pati. tanggal oktober perihal persiapan kampanye dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold daftar hadir rapat kerja persiapan kampanye tanggal oktober perihal undangan, dan daftar hadir rapat koordinasi persiapan kampanye dalam dan nomor kpu. kab. pati tanggal oktober perihal doa bersama dan penandatanganan deklarasi pemilihan kepala daerah berintegritas dan damai, dan daftar hadir doa bersama dan penandatanganan deklarasi pemilihan kepala daerah berintegritas dan damai pada. tanggal februari perihal undangan rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi penertiban alat kampanye pada tanggal februari fotokopi surat kpu kabupaten pati nomor kpu. kab. pati. tanggal februari perihal undangan, dan daftar hadir rapat koordinasi penertiban apk pada tanggal februari fotokopi berita acara nomor ba kpu kab. pati x1 tentang pemasangan alat peraga kampanye, tanggal november fotokopi berita acara nomor ba kpu kab. pati merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold xi1 tentang penyerahan bahan kampanye, tanggal desember bukti tc kumpulan dokumen pelaksanaan debat publik penanaman visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati pati tahun fotokopi surat kpu kabupaten pati nomor kpu. kab. pati. x11 tanggal desember perihal persiapan kampanye debat publik, dan daftar hadir rapat koordinasi persiapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun dalam bentuk debat publik pada tanggal desember fotokopi surat kpu kabupaten pati nomor kpu. kab. pati. tanggal januari perihal undangan, dan daftar hadir persiapan pelaksanaan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati pati tahun pada tanggal januari fotokopi undangan debat terbuka penanaman visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati pati tahun dan daftar hadir undangan debat publik talk show pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun pada, tanggal februari rundown talk show pilkada pati dan tata tertib debat publik calon bupati dan wakil bupati dalam pilbup pati tahun video rekaman pelaksanaan kegiatan debat terbuka, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi bukti td kumpulan fotokopi berita acara rekapitulasi hasil dan perolehan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun model daa kwk satu paslon) dan sertifikat merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan dmodel da1 kwk) beserta lampiran seluruh kecamatan kabupaten pati, yakni kecamatan, batangan luwak dukuhseti gabus gembong gunungwungkal takenbukti td fotokopi salinanbukti td fotokopiformulir model db kwk) tanggal pebruari bukti td hasil rekapitulasi pengembalian formulir model c kwk yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun model db. kwk satu paslon): lain lain bukti tf fotokopi surat kesbangpol kabupaten pati nomor tanggal maret perihal keterangan organisasi kemasyarakatan: bukti tf fotokopi tanda terima permohonan online dari mahkamah konstitusi nomor online pan.online pokok perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun tanggal februari bukti tf fotokopi surat satuan polisi pamong praja nomor tanggal maret perihal klarifikasi: bukti tf fotokopi buku tamu kpu kabupaten pati: bukti tf fotokopi surat kepolisian negar republik indonesia daerah jawa tengah resor pati nomor res pati tanggal maret perihal jawaban surat kpu pati nomor kpu. kab tanggal maret fotokopi surat kpu kabupaten pati nomor kpu. kab tanggal maret perihal permohonan informasinomornjabaran unsur perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sebagaimana dimaksud nomor yang menjadi dasar kewenangan mahkamah konstitusi guo berhubungan dengan dan nomor dan nomor menyatakan perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara kpu provinsi danfdan nomor guo, terdapat (dua) syarat kumulatif untuk mendefinisikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan , yaitu: perselisihan antara kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota dan peserta pemilihan: dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldihak terkait memandang perlu untuk menguraikan definisi dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan karena merupakan unsur yang harus terpenuhi sebagai syarat lahirnya dasar atribut kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana permohonan pemohon. apabila kedua syarat tersebut secara kumulatif terpenuhi, maka mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon. sebaliknya, bilamana kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidaklah dapat dikatakan telah lahir kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon guo. bahwa terkait syarat yang pertama yaitu adanya perselisihan antara kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota dan peserta pemilihan, pihak terkait uraikan dengan argumentasi sebagai berikut: peserta pemilihannomor php.bup xv adalah perkara antara gerakan masyarakat pati geram pati) dil. selaku pemohon dengan kpu kabupaten pati selaku memohon dan pihak terkait. gerakan masyarakat pati geram pati) dil., bukan merupakan peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dan nomor sehingga perkara nomor php.bup xv guo tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam nomor karena merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukan perkara perselisihan antara peserta pemilihan dengan kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota. bahwa syarat yang kedua yaitu adaihak terkait uraikan dengan argumentasi sebagai berikut: syarat selisih suara signifikan sebagai ambang batas maksimal dapat diperkarakan mahkamah konstitusi diatur dalam nomorsehinggperkarakan mahkamah konstitusi adalah huruf nomor yaitu selisih suara maksimal sebanyak dari suara sah.mendapatkan (lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara. sedangkan kolom kosong memperoleh (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) suara. sehingga antara pihak terkait dengan kolom kosong terdapat selisih sebanyak (tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas) suara dari total suara sah sebanyak (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara. prosentase selisih suara antara pihak terkait dengan kolom kosong adalah sebanyak dari suara sah. dengan demikian, perkara nomor php.bup xv tidak memenuhi syarat selisih suara signifikan yang dapat mempengaruhi calon terpilih sebab selisih perolehan suara antara merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold teror berupa pengepungan rumah salah satu warga aktivis selama jam. (keterangan saksi saksi): tidak berjalannya bawaslu sebagai lembaga formal untuk melakukan pengawasan pilkada bawaslu) dan untuk menindaklanjuti laporan warga dan aliansi yang mendapati praktik kecurangan, intimidasi, pengrusakan dan money politic. (bukti massanya praktik pembagian uang atau money politic yang ditemukan seluruh dapil kabupaten pati kecamatan) (bukti massanya surat undangan pemilihan yang tidak dibagikan oleh panitia kpps dan suara tersebut dicoblos secara tidak sah oleh panitia untuk menguntungkan pasangan calon yang ada. (keterangan saksi saksi):bupati yang difasilitasi kpu. (saksi dan bukti video). bahwa berdasar hasil rekapitulasi suara oleh kpu, ditemukan bahwa angka pemilih yang golput adalah sebesar orang, bahwa jatau bahwa jika total suara golput (sebanyak ditambahkan dengan suara kotak kosongbahwa penghitungan suara menurut pemohon adalah setidaknya sebagai berikut: rol. wemapasanganaan peranan sum haryanto, sh, mm, msi dan saiful arifin merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pihak terkait dengan kolom kosong lebih dari dari suara sah yang merupakan ambang batas maksimal sebagaimana diatur huruf nomor bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat syarat sebagaimana dimaksud dan guo, maka mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor php.bup xv guo. sebab unsur perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan dalam nomor yang menjadi dasar lahirnya kewenangan mahkamah konstitusi tidak terpenuhi. ilpati tahun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dengan alasan: bahwa sebelum secara rinci menguraikan mengenai legal standing pemohon, terlebih dahulu pihak terkait perlu menerangkan kondisi faktual dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahunjunctoemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati hanya diikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal) saja, yaitu pasangan calon haryanto, s.h., m.m., si saiful arifin pihak terkait). bahwa oleh karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon, maka ketentuan hukum sebagai pedoman berbicara mahkamah konstitusi merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold secara khusus mengacunomor bahwa pmk nomor dan pmk nomor merupakan aturan khusus (lex specialis) darsecara teoretis, berlaku asas lex specialis derogat legi generali. bahwa pemohon terbukti salah dan tidak memahami teori hukum yang benar dalam menguraikan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dengan mengacu pmk nomor sebagaimana diubah dengan pmk nomor secara teoretis, pmk nomor juncto pmk nomor merupakan aturan hukum yang bersifat umum (lex generalis) sebagai. sedangkan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, mahkamah konstitusi telah menerapkan aturan yang bersifat khusus yakni pmk nomor juncto pmk nomor oleh karena bersifat lebih khusus, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali maka aturan hukum yang digunakan sebagai pedoman berbicara dalam memeriksa dan memutus perkara guo adalah pmk nomor juncto pmk nomor dalil dalil dan argumentasi hukum pemohon merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold yang tidak cermat dan tidak berlandaskan aturan hukum yang benar tersebut sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh mahkamah konstitusi. bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum pemohon, pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor menyatakan bahwa: pemohon sebagaimana dimaksudpu kip kabupaten kota yang mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan .berdasarkan uraian pihak terkait pada poin ke poin ke dan poin ke tersebut atas, dapat disimpulkan bahwasannya yang dapat mengajukan permohonan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun adalah: pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pati pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari kpu kabupaten pati bahwa mengenai kedudukan pemohon apakah termasuk pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun pihak terkait uraikan sebagai berikut:pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pati adalah pasangan calon haryanto, s.h., m.m., saiful arifin pihak terkait) yang diusung oleh gabungan partai politik, terdiri dari partai demokrasi indonesia perjuangan, partai gerakan indonesia raya, partai demokrat, partai kebangkitan bangsa, partai golongan karya, partai keadilan sejahtera, partai hati nurani rakyat, dan partai persatuan pembangunan. bahwa berdasarkasangan calon bupati dan wakil bupati pati haryanto, s.h., m.m., saiful arifin pihak terkait) yang diusung oleh gabungan partai politik guo ditetapkan sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun dengan (satu) pasangan calon. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa kpu kabupaten pati tidak pernah menetapkan nama nama pemohon guo sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pati pati tahun sehingga pemohon tidak merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun sebaliknya, berdasarkan uraian pihak terkait pada huruf dan tersebut atas, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun hanya pasangan calon haryanto, s.h., m.m., saiful arifin pihak terkait). bahwa dalil pihak terkait tentang kedudukan pemohon yang bukan merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun juga dibenarkan dan diakui oleh pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun (vide permohonan pemohon halaman romawi dua il) huruf c). bahwa oleh karena pemohon bukan merupakan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo mahkamah konstitusi. bahwa mengenai kedudukan pemohon apakah termasukpihak terkait uraikan sebagai berikut: bahwa berdasarkan pengumuman kpu kabupaten pati nomor kpu kab v1 tanggal juni tentang pendaftaran lembaga pemantau dalam negeri pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun (bukti pt pendaftaran pemantau pemilihan dilaksanakan mulai tanggal juni hingga tanggal januari kantor kpu kabupaten pati pada jam kerja dictum pengumuman huruf tentang waktu dan tempat pendaftaran). bahwa berdasarkan pengumuman nomor kpu kab tanggal september tentang ralat(bukti pt kpu kabupaten pati melakukan ralat pengumuman tentang pendaftaran lembaga pemantau pemilihan dalam negeri yang pada pokoknya mengubah waktu pendaftaran, semula tanggal juni hingga tanggal januari menjadi tanggal juni hingga tanggal januari bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada satu pun lembaga pemantau pemilihan dalam negeri yang mendaftar dan mendapatkan akreditasi kpu kabupaten pati. bahwa berdasarkan(bukti pt kpu kabupaten pati telah menyampaikan rekapitulasi pendaftaran dan akreditasi pemantau serta lembaga survey pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun yang menyatakan bahwa tidak ada lembaga pemantau pemilihan dan lembaga survey yang terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari kpu kabupaten pati pada pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan pemeriksaan pendahuluan, pemohon telah mengakui bahwa dirinya bukandemikian halnya keterangan prinsipal pemohon juga menegaskan bahwa prinsipal bukanlah lembaga pemantau pemilihan yang terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari kpu kabupaten pati. prinsipal juga tidak pernah memiliki pengalaman sebagai pemantau pemilihan kabupaten pati maupun daerah lain. bahwa dalam permohonannya, pemohon bahkan telah mengakui jika pemohon bu (vide permohonan pemohon halaman romawi dua ii) huruf gjermohonan halaman romawi dua ii) huruf yang pada pokoknya menilai bahwa pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemantau pemilihan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. pemohon tidak lain hanya sebatas mengemukakan argumentasi subjektif tanpa disertai bukti yang sah. dalil yang demikian sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa oleh karena pemohon tidak merupamaka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara guo. dengan demikian, cukuplah beralasan bagi mahkamah konstitusi untuk menolak atau tidak menerima permohonan pemohon. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, pemohon perkara nomor php.bup xv terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan di. mahkamah konstitusi karena tidak memenuhi syarat menjadi pemohon sebagaimana dimaksud pmk nomor yang diubah dengan pmk nomor angka pmk nomor dan angka pmk nomor dalam hal ini, pemohon tidak merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pati dan pemohon juga tidakbahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan nomor salah satu syarat dapat diajukannya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan mahkamah konstitusi adalah jikalau terdapat selisihnomor juncto pmk nomor pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati apabila memenuhi ketentuan selisihsyarat pengajuan perselisihan hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati mahkamah konstitusi sman kecoa jumlah penduduk banyak dari total suara sah hasil pemilihan bahwa mengenai ketentuan apakah permohonan pemohon memenuhi syarat selisih suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon serpih, pihak terkait uraikan sebagai berikut: bahwa(bahwa berdasarkan fakta jumlah penduduk kabupaten pati guo, makmohonkan mahkamah konstitusi adalah huruf juncto huruf pmk nomor yaitu selisih suara maksimal sebanyak dari total suara sah. bahwasebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pati mendapatkdaftar perolehan suara pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun para men dan saiful arifin berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati tersebut atas, maka selisih suara pihak terkait dengan kolom kosong adalah sebanyak tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas) suara, dengan perhitungan: perolehan suara pihak terkait perolehan suara kolom kosong selisih suara prosentase selisih suara dari total suara sah adalah bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut atas, maka pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud huruf juncto huruf pmk nomor bahwa pemohon hanya dapat mengajukan permohonan mahkamah konstitusi apabila selisih suara pihak terkait dan kolom kosong tidak lebih dari (nol koma lima persen) dari total suara sah, yaitu sebanyak (tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma delapan belas) suara, dengan perhitungan: (tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma delapan belas) merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa secara faktual, selisih suara antara pihak terkait dengan kolom kosong sebesar (tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas) suara. oleh karena selisih suara pihak terkait dan kolom kosong jauh melebihi ambang batas maksimal dari total suara sah suara), maka. bahwa pemohon dalam permohonannya tidak mampu menguraikan secara rinci, jelas dan berlandaskan aturan hukum yang benar mengenai kedudukan hukumnya sebagai pemohon dalam perkara guo. pemohon justru menyampaikan dalil dalil dan argumentasi hukum yang tidak ada kaitannya dengan obyek yang dipermasalahkan. oleh sebab itu mahkamah konstitusi sepatutnya menolak dan mengesampingkan argumentasi hukum pemohon yang tidak rinci, tidak jelas dan tidak berdasarkan aturan hukum yang benar tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan huruf pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor((selanjutnya disebut pmk nomor bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah pihak terkait sampaikan atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing sebagai pemohon dalam perkara guo dengan alasan: pemohon bukan peserta pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun pemohon bukan lembaga pemantau pemilihan yang terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari kpu kabupaten pati: dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold suara pilih berdasarkan angka kpu kabupaten pati. bahwa berdasarkan temuan temuan tersebut atas, pemohon memandang bahwa kualitas dan legalitas pilkada kabupaten pati mengalami kemunduran dan pemohon menganggap penting untuk diajukannya sengketa pemilihan umum pemilihan kepala daerah kabupaten patdalam provisi mengabulkan legal standing dari para pemohon: dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, membatalkanpukul wib, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati pati tahun yang benar menurut pemohon sebagai berikut: wol. wamaparangan gatal parutan sara haryanto, sh, mm, msi dan saiful arifin suara berdasarkan angka kpu kabupaten pati. memerintahkan kepada kpu kabupaten pati untuk melaksanakan putusan ini ataucc. permohonan pemohon tidak memenuhi syarat selisih suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih: bahwa oleh karena pemohon tidak memiliki legal standing sebagai pemohon, maka sepatutnya mahkamah konstitusi menolak dan tidak menerima permohonan pemohon guo. ii. tenggang waktu pengajuan permohonan menurut pihak terkait,telah dasawarsa, yakni melewati batas waktu maksimal yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dengan alasan: bahwa berdasarkan ketentuan nomor juncto pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor atau pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomormemohon mengumumkan perolehan suara hasil pemilihan. bahwaditetapkan oleh memohon pada hari kamis tanggal februari pukul wib. sehingga batas waktu (tiga) hari kerja sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan jatuh pada hari selasa tanggal februari pukul wib. bahwa pemohon mendaftarkan permohonan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari selasa tanggal februari pukul wib. sehingga permohonan pemohon diajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan. bahwa oleh karena permohonan pemohon diajukan telah melewati batas waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold undangan, maka mahkamah konstitusi sudah sepatutnya menolak dan tidak menerima permohonan pemohon guo. iv.guo tidak jelas. argumentasi hukum terkait ketidakjelasan permohonan pemohon guo, pihak terkait uraikan sebagai berikut: identitas pemohon dan memohon tidak jelas bahwa berdasarkan pmk nomor sebagaimana diubah dengan pmk nomor yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain memuat identitas pemohon, permohonan juga harus memuat identitas memohon dan alamat memohon. bahwa terkait identitas pemohon, pemohon dalam permohonannya menyebutkan keseluruhannya warga negara indonesia, penduduk kabupaten pati yang tergabung dalam gerakan masyarakat pati geram pati) alias aliansi kotak kosong untuk pati yang bermartabat yang beralamat logo ayu gabus, pati. penyebutan identitas pemohon sebagaimana tersebut atas adalah tidak jelas. pemohon tidak menerangkan bentuk hukum kelompok yang oleh pemohon dinamakan geram pati tersebut merupakan badan hukum atau non badan hukum. pemohon juga tidak mencantumkan legalitas formil keberadaan kelompok yang oleh pemohon dinamakan geram pati guo. alamat pemohon juga tidak jelas. dengan adanya pencantuman nama kelompok geram pati sebagaimana tersebut atas, maka terdapat alamat pemohon ganda. pertama, alamat pemohon secara individu dan yang kedua alamat pemohon atas nama kelompok. padahal alamat pemohon secara individu dan kelompok jauh berbeda. sehingga mengakibatkan alamat pemohon kabur'tidak jelas. alamat pemohon atas nama geram pati yang disebutkan dalam permohonan . beralamat logo ayu gabus, pati juga merupakan penyebutan alamat yang tidak rinci dan jelas. pemohon tidak menjelaskan nama desa, nama kecamatan dan nama kabupaten alamat pemohon. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dengan demikian terbukti pemohon tidak jelas dalam menyebutkan alamat pemohon pada permohonannya. disamping itu, permohonan pemohon bahkan menguraikan mengenai identitas pemohon dengan penjelasan yang berbeda beda. pada identitas pemohon, pemohon menyebutkan pemohon adalah kelompok geram pati (vide permohonan halaman pada permohonan pemohon halaman huruf pemohon menyebutkan pada pokokny dan sejumlah individu serta simpatisan aliansi kotak kosong. pada permohonan pemohon halaman huruf pemohon menyebutkan bahw. berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, nampak bahwa pemohon dalam menyebutkan identitasnya tidak jelas, tidak konsisten dan tidak benar sesuai kaidah hukum yang berlaku. sehingga sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa terkait identitas dan alamat memohon, pemohon dalam permohonannya menyebutkan komisi pemilihan umum komisi independen pemilihan kabupaten pati, berkedudukan jalan kol. munandar nomor pati, muktiharjo, margorejo, kabupaten pati, jawa tengah penyebutan identitas memohon sebagaimana dalam permohonan guo adalah tidak benar dan tidak jelas. pertama, mengenai nama memohon, kabupaten pati tidak ada komisi independen pemilihan. sedangkan pemohon menyebutkan nama memohon adalah komisi pemilihan umum komisi independen pemilihan . penyebutan yang demikian (nama memohon) secara hukum mengakibatkan tidak jelasnya identitas memohon. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kedua, alamat dalam kop surat resmi memohon adalah jalan kolonel munandar nomor pati. tidak beralamat seperti yang disebutkan oleh pemohon dalam permohonan guo. sehingga terdapat perbedaan antara alamat memohon secara resmi dengan alamat memohon sebagaimana disebutkan oleh pemohon guo. secara administratif, berdasarkan surat keterangan domisili nomor yang dikeluarkan oleh pemerintah desa winong kecamatan pati kabupaten pati tanggal maret (bukti pt pada pokoknya menerangkan bahwa kantor komisi pemilihan umum kabupaten pati berada jalan kolonel munandar nomor turut wilayah desa winong kecamatan pati kabupaten pati. bukan desa muktiharjo kecamatan margorejo kabupaten pati seperti dalil permohonan pemohon guo. perbedaan yang demikian mengakibatkan permohonan pemohon tidak benar dan tidak jelas dalam penyebutan alamat memohon. berdasarkan uraian tersebut atas, nyata bahwa permohonan pemohon guo tidak jelas dawenangan mahkamah konstitusi bahwa dan pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor pada pokoknya menyebutkan bahwa pemohon dalam menjelaskan kewenangan mahkamah konstitusi sekurang kurangnya memuat uraian mengenai dasar hukum kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara, uraian mengenai objek perkara perselisihan hasil pemilihan dan pernyataan pemohon mengenai kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan. bahwa dalam permohonan pemohon mengenai kewenangan mahkamah konstitusi, pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek perkara perselisihan hasil pemilihan. dalam hal ini pemohon tidak menyebutkan objek berupa keputusan memohon yang dimohonkan pembatalan. dengan demikian, objectumlitis yang menjadi kewenangan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold mahkamah konstitusi tidak terpenuhi. karenanya permohonan pemohon haruslah ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa pemohon juga salah dalam menggunakan dasar hukum kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon guo. pemohon mengacu pada pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor sebagai salah satu dasar sumber kewenangan mahkamah konstitusi. padahal terdapat aturan khusus yaitu pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor dalam hal perselisihan hasil pemilihan dengan satu pasangan calon. berdasarkan hal tersebut, permohonan pemohodudukan hukum legal standing) pemohon bahwa terkait uraian mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon diatur secara rinci pada pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor bahwa uraian kedudukan hukum pemohon guo tidak menjelaskan kedudukan pemohon apakah pemohon berkedudukan sebagai peserta pemilihan berdasarkan keputusan memohon sehinggdengan demikian uraian permohonan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan huruf pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor sehingga menyebabkan permohonan pemohon tidak jelas kabur. bahwa pemohon juga tidak menguraikan mengenai keputusan memohon terkait penetapan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati tahun (vide huruf pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor bahwa pemohon tidak menguraikan secara rinci disertai dasar hukum yang benar mengenai selisih suara signifikan sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan mahkamah konstitusi. pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah penduduk kabupaten pati, berapa jumlah perolehan suara hasil pemilihan berdasarkan keputusan memohon dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold berapa ambang batas maksimal selisih suara yang dapat diajukan permohonan mahkamah konstitusi. dengan demikian, permohonan pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan huruf pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor bahwa berdasarkan ketentuan huruf pmk nomor sebagaimana diubah pmk nomor permohonan pemohon terkait kedudukan hukum (legal standing) pemohon harus disertai pernyataan bahwnamun permohonan pemohon guo sama sekali tidak menyertakan pernyataan tersebut. oleh karena itu, permohonan pemohon sepatutnya dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa pemohon dalam permohonannya pada halaman romawi dua ii) huruf telah salah dalam mengutip dan menyebutkan ketentuan peraturan perundang undangan. pihak terkait menguraikan kesalahan pemohon guo sebagai berikut: pemohon menyebutka. merupakan penyebutan yang tidak benar. peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun adalahbukan seperti dalil pemohon guo. konsekuensi yuridis adanya penyebutan yang salah sebagaimana uraian tersebut atas mengakibatkan ketidakjelasan maksud dan isi yang hendak disampaikan oleh pemohon. dalil yang tidak jelas tersebut sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa dalil permohonan pemohon halaman romawi dua ii) huruf.c pada pokoknya mengutip keputusan memohon nomor pts kpu kab tentang penetapanpati tahun tertanggal oktober . merupakan dalil yang salah dan tidak beralasan hukum. menurut bukti yang dimiliki oleh pihak terkait, keputusan nomor pts kpu kab ditetapkan oleh memohon tanggal oktober tidak tanggal oktober seperti yang didalilkan oleh pemohon. dengan demikian dalil pemohon tidak jelas dan tidak beralasan hukum, karenanya haruslah ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa berdasarkan uraian pihak terkait tersebut atas, terbukti bahwa pemohon tidak jelas dalam menguraikan kedudukan hukum (legal standing) pemohon. oleh karena itu, permohonan pemohon sepatutnya ditolak atau tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. pemohon tidak jelas dalam menguraikan pokok permohonan bahwa berdasarkan pmk nomor sebagaimanapemohon dalam pokok permohonannya sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon. pemohon juga tidak mampu memberikan penjelasan disertai dengan alat bukti yang sah mengenai kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh memohon dalam menetapkan penghitungan suara hasil pemilihan. permohonan yang demikian merupakan permohonan yang tidak jelas kabur. bahwa pemohon dalam pokok permohonannya juga tidak memberikan penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut pemohon dengan disertai landasan hukum dan alat bukti yang sah. sebaliknya, pemohon dalam pokok permohonannya justru mengemukakan argumentasi hukum yang tidak benar, mengada ada dan tidak sesuai fakta hukum. oleh karena itu, permohonan pemohonokok permohonan huruf huruf huruf dan huruf tidak jelas darimana sumbernya, bagaimana perhitungannya, dan atas dasar hukum apa pemohon menyampaikan argumentasi tersebut. terlebih pada pokok permohonan huruf pemohon nampak tidak cermat. diksi dan angka angka yang disampaikan oleh pemohon dalam dalilnya tersebut tidak bisa dipahami secara logis dan obyektif. sehingga berakibat permohonan pemohon tidak jelas. polita dan petit permohonan tidak jelas dan tidak sinkron bahwa petit permohonan pemohon angka tidak diuraikan secara rinci, jelas dan lengkap pada posisinya. bahwa petit pemohon guo pada pokoknya meminta kepada mahkamah konstitusi untuk menetapkan perolehan suara pihak terkait sebanyak (tiga ratus ribu suara), kolom kosong sebanyak (tujuh ratus ribu suara), dan total pengguna hak pilih sebanyak (satu juta tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam suara). bahwa petit pemohon guo sungguh tidak berlandaskan logika matematis yang benar. jika pemohon mendalilkan perolehan suara pihak terkait sebanyak dan perolehan kolom kosong sebanyak maka seharusnya jumlah pengguna hak pilih secara matematis adalah sebanyak pemilih dengan perhitungan teramat tidak logis jika pemohon mendalilkan berdasarkan perhitungannya, total pengguna hak pilih adalah sebanyak (satu juta tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam suara). petit pemohon yang tidak jelas dan tidak logis tersebut sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa petit pemohon guo juga tidak dilandasi uraian yang rinci dan jelas dengan disertai bukti bukti yang sah. petit pemohon guo seolah hanya menyalin polita pemohon dalam pokok permohonan huruf oleh sebab itu, sepatutnya dinyatakan petit dan polita pemohon tidak sinkron, tidak jelas dan tidak beralasan hukum. sehinggapenyebutan pemohon tidak konsisten dan tidak jelas bahwa dalam identitas pemohon, selanjutnya pemohon dan kuasa hukumnya akan menyebut dirinya dengan sebutan pemohon . namun faktanya, ada terminologi lain yaitu para pemohon dan penggugat. bahwa kata para pemohon" terdapat dalam permohonan:petit angka bahwa kata penggugat terdapat dalam permohonan halaman paragraf teratas (turut huruf permohonan). bahwa penggunaan kata para pemohon dan penggugat tanpa disertai penjelasan rujukannya menunjukkan pemohon tidak cermat dan mengakibatkan permohonan pemohon tidak jelas kabur. oleh karena itu sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh mahkamah konstitusi. bahwa berdasarkan uraian pihak terkait atas, pemohon dalam menyusun dalil dalil permohonan terbukti tidak dilandasi teori hukum yang benar. dalil pemohon tidak dibangun dengan tata bahasa yang baik, runtut dan sesuai kaidah hukum. karenanya, dalil dalil pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak dapat dimengerti dan menimbulkan penafsiran ganda. sehingga sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa berdasarkan segala hal yang telah pihak terkait sampaikan tersebut atas, cukup beralasan menurut hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak jelas, tidak sesuai kaidah hukum yang benar dan karenanya harus ditolak dan tidak dapat diterima. dalam pokok permohonan bahwa mohon segala yang telah pihak terkait sampaikan dalam eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dan terulang kembali secara mutasi mutans dalam keterangan pihak terkait dalam pokok permohonan ini. bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon pada pokok permohonannya, kecuali hal hal yang diakui secara tegas oleh pihak terkait. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa berdasarkan pmk nomor sebagaimana telahterhadap dalil pemohon mengenai selisih suara, pihak terkait memberikan tanggapan dengan argumentasi hukum sebagai berikut: bahwa pemohon dalam pokok permohonan tidak menjelaskan secara detail tentang hal hal yang menurut pemohon menyebabkan adanya perbedaan perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon dengan perhitungan suara versi pemohon. bahwa pemohon pada dalil pokok permohonan huruf sebatas menyampaikan bahwa menurut pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. namun pemohon tidak mampu menjelaskan pelanggaran yang dianggap terstruktur, sistematis dan massive tersebut dilakukan dimana, oleh siapa, kapan dan dengan cara bagaimana. bahwa bilamana pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati pati, maka wajib bagi pemohon untuk membuktikan bahwa pelanggaran yang dimaksud pemohon benar benar telah diproses oleh institusi yang berwenang. sebab mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran telah diatur secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang undangan. mahkamah konstitusi dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dalam pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. berdasarkan ketentuan nomor. bahwa dalil dalil permohonan pemohon tidak lain hanya sebatas argumentasi subjektif pemohon dan mengada ada. oleh karena itu |
salinan nc ridore kepulauan, provinsi maluku utara, tahun diajukan oleh: nama drs. muhammad hasan bay, m.m.: eng alamat jalan nusantara, kelurahan indonesiana, penny inna: kecamatan tidore, inlerearti! nama mochtar sangat, s.ip.: alamat kelurahan mereka, kecamatan tidoreedd merah, sh., m.m., sebastian syamsul, sh., mh., dan drs. hasan basri, sh., mh., advokat kuasa hukumdari law firm eddie merah, samosir partners yang berkantor gedung thamrin city lantai blok a26 nomor jalan kebon kacang raya, tanah abang, jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa nomor ems&p xi1 tanggal desember . pemohon: terhadap: komisi pemilihan umum kota tidore kepulauan, beralamat kota tidore kepulauan: dalam hal ini memberi kuasa kepada muhammad kontras, s.h., m.h., advokat kuasa hukum pada kantor muhammad kontras, s.h., m.h. dan rekan, yang beralamat jl. baru kelurahan taxon, kecamatan ternate selatan kota merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ternate, nomor telepon email: berdasarkan surat kuasa khusus nomor adv mknama capt. ali ibrahim, m.h.: alamat gujarati kelurahan gujarati, kecamatan tidore selatan, kota tidore kepulauan provinsi maluku utara: nama muhammad senin, s.e.: alamat kelurahan rum, kecamatan tidore utara, kota tidore kepulauandrs. baginda siregar, s.h., achmad david, s.h., imran ahmad, s.h., m.h., saleh arifin, s.h., husni jumat, ag., gusti faisal, dan sholihin pure, advokat kuasa hukum pada kantor baginda siregar and associates, beralamat jalan rasamala nomor utan kayu selatan, mataraman, jakarta timur, nomor telepon,sanjurisprudensidalam perkara ago: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwaselainyang telah dikemukakan, beberapa undang undang dan peraturan kpu yaitu: undang undang pemilihan umum nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah peraturan kpu (pkpu) nomor tahun dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang pedoman pelaporan dana kampanye pemilu: terdapat penegasan yang jelas bahwa, tidak dibenarkan adanya praktek suap atau money politics dalam pemilihan umum : bahwa berdasarkanterkait money politicsdengan hanya memberikan penjelasan lisan bahwa money politics tidak diatur dalam ketentuan perundang undangan pemilukada, serta permohonan keberatan dan mengajukan pembatalan pemohon terhadapjuga tanggapi: berita acara penetapan nomor ba kpu xii tanggal desember dan keputusidaftarkan pemohon kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari sabtutanggal desember, dugaan perbuatan suap atau money politics yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (tiga) pada pemilukada kota tidore kepulauan tanggal desember yang dilakukan secara sistemik, terstruktur, dan massif dan telah dilaporkan sesuai ketentuan pidana suap money politics (videbukti namun tidak disikapi oleh bawaslu, gakumdu, serta penyidik kepolisian polres tidore kepulauan sebagaimana mestinya, maka sikap tersebut merupakan perbuatan melawan hukum: bahwa, terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon kepada kpu (vide bukti tentangtidak ditanggapi oleh kpu kota tidore kepulauan, maka sikap tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum: bahwa, terhadap kejahatan money politics tindak pidana suap dan sikap penyelenggara pemilukada kota tidore kepulauan, memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sehingga terhadap berita acara penetapan nomor iba kpu xsepatutnya majelis hakim mahkamah konstitusi mendiskualifikasi danmembatalkan calon walikota dan wakil walikota terpilih nomor urut (tiga) atas nama capt. ali ibrahim, m.h. dan muhammad seinen, s.e.: bahwa, atas tindakan suap atau money politics dan sikap penyelenggara pemilukada kota tidore kepulauan dimaksud mempengaruhi keterpilihan pemohon, petithkamah konstitusi majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara ini, memutus perkara agpenetapan nomor iba kpu xii tanggal desember dan keputusan komisi pemilihan umum kota tidore kepulauan nomor74ndiskualifikasi pasangan calon nomor urut (tigts kpu tdrs. muhammad hasan bay, m.m. dan mochtar sangat, s.ip. sebagai walikota dan wakil walikota, kota tidore kepulauan terpilih,apat pleno penetapan calon walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan nomor baiviii tanggal agustus keputusan komisi pemilihan umum kota omapusmnor munrunon sets merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tanggal agustus tentang penetapan pasangan calon walikotadan wakil walikota kota tidore kepulauan: berita acara rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon walikota wakil walikota kota tidore kepulauan tahun nomor baikie1 tanggal agustus keputusan komisi pemilihan umumwalikotadan wakil walikota kota tidore kepulauan tahunwalikotadan wakil walikota kota tidore kepulauan tahun bukti penerimaan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasilkan rincian penghitungan peron ehan tingkat kota dalam pemilihan walikotadan wakil walikota kota tidore kepulauan tahun berita acara penetapan nomor ba kpu xi1 tanggal desember tentang penetapan pasangan calon terpilih walikotadan wakil walikota kota tidore kepulauan periode pada pemilihan tahun surat pengajuan keberatanplenorekapiltulasiperhitungansuara mor kb sanjay sangat xi1 tanggal desember tentang keberatan pemohon: surat pernyataan money politics nasrul hak, iramiasamornna 900m. pee merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id eeremeamaa taj (ariematan nero pate seminsartn eeremete era naramarsuanan taj eetremete yara para fa taj pas (erntemauan ore peosktabilamaana, eetremeen parama aki taji jemtrameren ore pemesan ra, raja jestremeea tere rameenara rasis, paj par enetremelean year femsamatan fa) jemremasn foerpistab imam ane sepak aek aman) ras jeuniemaman year patesiaratamnmi ngarot alam ay, anno pan (easiamsuan eror poto alias, penammentaam aja jason sananamn gaj pan (eumpomaman money poa tag marga tanpa pala japanese gaj seatfamaisan were pos amanat saran eeegepn aka ramen atambua mare anak, persela rakaneaa, gaji eoatremeten yara fan amarah saj seni kemasan horor potsidmmala peka, jaj eetremeta tera fameakenaaaa eremita tara napasuanan ja| (emi pesan horor poles fame, berita acara serah terima surat laporan money dimata merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo keliling berita koran maluku utara post tanggal desember tentang laporan pemohon kepada panas kota tidore kepulauanterkait money politics: keliling berita koran maluku utara post tanggal dan desember tentang sikap tolak menolak penanganan laporan money politics suapantara bawaslu kota tidore kepulauandengan pihak polres kota tidore kepulauanterhadap laporan pemohon, tanda terima surat dari bawaslu propinsi maluku utara owmamosonanai. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa permohonan pemohon perihal money politicstidak dapat dikualifikasikan sebagai perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasilsebab dalam materi permohonan pemohon hanya mendalilkan terkait dengan pelanggaran pelanggaran kejahatan pemilu money politics) yang semestinya tunduk pada kewenangan panas dan badan peradilan umum,jo., jokemudian berdasarkan ketentuan huruf angkaegasperlu diulang money politcsdalam pemilihan walikota dan wakil walikota yang merupakan tugas dan wewenang panitia pengawas panas) dan penegak hukum lainnya untuk menyelesaikannya. dengan demikian mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ago, ii. keberatan tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan ketentuan tahun juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tentang mahkamah konstitusiendudukrs. muhammad hasan bay, dan mochtar oamamsr berdasarkan tabel atas, maka selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalahlebih besar dari yo). dengan demikian pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), dalam perkara guo, karena permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, iii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara oleh memohon pada tanggal tanggal desember pukul wit,pukul wib, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa ternyata permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul bride register permohonan, bahwa berdasarkan uraian tersebut diundang undang: iv. permohonan pemohon kabur obscura libel) bahwa permohonan pemohon sangat kabur obscura libel), karenaberikut bukti bukti atau saksi yang mendukung dalil dalil dalam permohonannya memohon. bahwa selanjutnya nomor tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mengatur perihal:komisi pemilihan umum memohon dan hasil yang benar menurut pemohon. dalam penjelasan ini menyebuthasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon, bahwa didalam perkara guo pemohon hanya menguraikan perihal pelanggaran money politics, dengan demikian sangat beralasan mahkamah tidak dapat menerima permohonan pemohon: dalam pokok permohonan bahwa memohon menolak dengan tegas dalil dalijawaban dalam pokok permohonan ini, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara oleh komisi pemilihan umum kota tidore memohon) tertanggal desember (vide bukti t g)terbukti selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait sebanyak (delapan koma sembilan persen), oleh karena itu pemohon tidak memiliki kualitas untuk menggugatpemohon menyampaikan permohonan keberatan atas tindakan suap atau money politicsyang diduga dilakukan secara sistemik, terstruktur dan massif oleh pasangan calon nomor urut (tiga) yaitu calon walikota capt. ali ibrahim, m.h. dan calon wakil walikota muhammad seinen, s.e. atau tim sukses pasangan calon dimaksud pada pemilukada kota tidore kepulauan tahun dengan objek permohonan, berupa:bukti yang diterima oleh pemohon pada hari senin tangal desember sesuai dengan bukti tanda terima dari kpu kota tidore kepulauan dengan form model db5 kwk tentang penyampaibukti berita acara penetapan nomor ba kpu xii tanggal desember tentang penetapan pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan periode pada pemilihan tahun (bukti dan surat keputusan kpu kota tidore kepulau(bukti p 7c), adapun uraian gugatan permohonan keberatan pemohon adalah sebagai berikut: bahwa, pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (dua) dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota pada pemilukada) kota tidore kepulauan yang memenuhi syarat berdasarkan berita acara nomor kts kpu tk tanggal agustus merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mahkamah konstitusi terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara oleh memohon. dan atau pemohon tidak memenuhi syarat wajib (dua persen) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan nomor tahun bahwa proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota tidore kepulauan tahun berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat. dan tahapan rekapitulasi penghitungan suarayang seluruh form kwk ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon (tc), bahwa sebagai peserta pemilihan walikota dan wakil walikota tahun seluruh pasangan calon nomor urut1, dan telah diberikan hak untuk menempatkan saksi saksi tps, ppk, dan kpu, tidak terkecuali pemohonseharusnya mengajukan keberatan atau melaporkannya kepada panas kota.. oleh karena itu memohon telah menerbitkan surattidore kepulauan tahun bukti ta),idore kepulauan tahun yang dibuat oleh termohonvide putusan kpudan perolehan suara tanggal desemberdan masif tsm)memohon.bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh pemohon dimana telah terjadi pelanggaran yang bersifat sitistimatis, terstruktur dan masif adalah tidak berdasar, oleh karenanya sangat beralasan bagi mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon, berdasarkan alasan alasan hukum sebagaimana diuraikan oleh memohon tersebut diatas, mohon mahkamah yang mulia berkenaan memutuskelah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undangidore kepulauan tahun tanggal desember pukul jika, sebagai berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berita acara form model db kwk pada tanggal desembererita acara model c kwk,,kota tidore kepulauan tahunkeberatan hasil pemilukada kota tidore kepulauan tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa permohonan tidak mencantumkan dan menjelaskan kesalahan penghitungan suara dari memohon, dan penghitungan yang benar menurut pemohon: berdasarkan dalil pemohon halaman dan poin dan telah keluar dari prinsip sengketa perselisihan hasil pemilu sebagaimana ketentuan nomor tahun juncto pmk tentang perubahan atas pmk bahwa pada halaman nomor pemohon mendalilkan ketentuan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sebagai berikut:merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id korupsi, penyuapan, tindak pidana atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan merujuk pada ketentuan tersebut, dimana gubernur, bupati, dan walikota adalah pejabat politik daerah yang terkait konstitusi sebagaimana presiden kepala negara. bahwa dalil pemohon ini tidak relevan dalam sengketa php yang dimohonkan pemohon. pihak terkait bukan presiden atau wakil presiden: bahwa pemohon mendalilkan putusan mahkamah konstitusi php.d viii hari rabu, tanggal juli tentang sengketa pemilukada kotawaringin barat tahun sebagai dalil kewenangan mahkamah untuk memeriksa perkara php. kot xiv yang dimohonkan pemohon pasangan calon walikota dan wakil walikota tidore kepulauan nomor (bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt pihak terkait berpendapat bahwa putusan atas tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan kewenangan mahkamah konstitusi. dengan berbagai pertimbangan antara lain: pertama, sengketa php kotawaringin barat pasangan calon hanya ada dua, yaitu calon nomor urut sugianto dan eko soemarno dan calon nomor urut ujang iskandar dan bambang purwanto. sementara dalam sengketa ago kota tidore kepulauan, pasangan calonnya ada tiga, yaitu: pasangan calon nomor urut drs. hamid muhammad dan abdurrahim sarana, s.h., pasangan calon nomor urut drs. muhammad hasan bay, m.m. dan muchtar sangadji, s.ip. serta pasangan calon nomor urut capt. ali ibrahim, m.h. dan muhammad senin, s.e.: kedua, pada putusan kotawaringin barat, mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut sugianto dan eko soemarno maka secara otomatis pasangan calon nomor urut dapat ditetapkan sebagai pemenang, karena hanya tersisa satu pasangan calon. sementara dalam perkara ago terdapat tiga pasangan calon, ketiga, pemohon dalam perkara ago yang meminta kepada majelis mahkamah konstitusi untuk ditetapkan sebagai pemenang sementara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suaranya, bahkan sama sekali tidak memasukkan dalam permohonannya pada perkara agaan rea bahwa berdasarkan data kependudukan yang bersumber dari komisi pemilihan umum kota tidore kepulauan, jumlah penduduk kota tidore kepulauan adalah (seratus tiga ribu dua ratus empat puluh lima) jiwa, sehinggadalahberdasarkan keputusan komisi pemilihan umumsebagai berikut: nama paslon peroleh persen mor suara case yo) urut drs. hamid muhammad dan abdurrahim amman jarang drs. muhammad hasan bay, m.m. dan aman aga capt. ali ibrahim, m.h. dan muhammad amas jas bahwa pihak terkait memperoleh suara sebanyak (dua puluh enam ribu tiga ratus empat belas) suara sementara pemohon memperoleh suara sebanyak (dua puluh satu ribu dua puluh empat) suara. sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar (lima ribu dua ratus sembilan puluh) suara (bukti pt s.d.bukti pt bahwa perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar (dua persen) antara pemohon dengan pihak terkait sebagai dasar mengajukan permohonan adalah (kurang dari sama dengan lima ratus dua puluh enam suara), bahwa dengan demikian pemohonago karena selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah sebesar (lima ribu dua ratus sembilan puluh) suara, atau sebesaperolehan suara diumumkan oleh memohon pada tanggal desember pukul (enam belas nol delapan). dengan demikian, batas waktu bagi pemohon untuk mengajukan permohonan adalah paling lambat pada tanggal desember pukul (enam belas nol delapan), bahwa berhubung tidak ada keberatan dari pasangan calon walikota dan wakil walikota atas keputusan memohon, maka ditetapkan pasangan calon terpilih dengan(bukti pt bahwa pemohon mendaftarkan permohonan mahkamah konstitusi pada hari saat tanggal desember pukul (empat belas nol enam). menurut pihak terkait, permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu(dasawarsa) yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, bahwa dalam persidangan pendahuluan, pada hari jumat tanggal januari hadapan majelis mahkamah konstitusi, pemohon mendalilkan pengajuan permohonannya berdasarkan penghitungan ketentuan hari kerja. menurut pihak terkait, alasan pemohon tersebut adalah tidak berdasar. bahkan hari sabtu sebagai hari pendaftaran permohonan adalah tidak termasuk sebagai hari kerja nasional. sehingga alasan pemohon bertentangan dengan dalil yang dibuatnya sendiri sebagaimana tercantum halaman nomouraian permohonan keberatan pemohon halaman s.d. halaman poin s.d. tidak sedikit pun ada menyinggung atau mempersoalkan perhitungan atau selisih suara pemilukada kota tidore kepulauan sebagaimana surat11a) pengajuan permohonan kepada mahkamah dapat dilakukansecara tegas pemohon menyatakan dalam halaman permohonannya tidak dalam hal perihal sengketa hasil perhitungan perolehan suara,namun permohonan ini diajukan atas dugaan kejahatan pidana suap atau money politics:b) angka permohonan pemohon haruslah menguraikan secara jelas mengenai pokok permohonan, namun pemohon justru mengajukan permohonan dugaan adanya money politics dan mengesampingkan perihal sengketa hasil perhitungan perolehan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo suara yang menjadi syarat penilaian pengajuan permohonan mahkamah konstitusi: bahwa dugaan terjadinya praktek suap atau money politics telah dilaporkan oleh pemohon kepada sentra gakkumdu kota tidore kepulauan dan setelah dilakukan pembahasan internal gakkumdu disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana money politics sebagaimana yang dilaporkan pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memiliki dasar hukum (bukti pt bahwa permohonan tentang pihak dalam sengketa papua yang diajukan oleh pemohon bertentangan dengan ketentuan papua mahkamah konstitusi yaitu: pertama, berdasarkan pmk tahun angka menyebutkan:. memohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. kedua, bertentangan dengan nomor tahun huruf sengketa pemilihan terdiri atas peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. berdasarkan nomor tahun gakkumdu, sebagai terkait ii, polisi sebagai terkait iii tidak termasuk sebagai penyelenggara pemilu, bahwa berdasarkan pada fakta fakta yang telah diuraikan diatas, permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscura libel) sehingga permohonan pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima, ii. dalam pokok permohonan bahwa dalam pokok permohonan pemohon halaman halaman poin sama sekali tidak mendalilkan mengenai selisih suara, tetapi mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terkait terkait il, terkait iii, terkait dan memohon. persoalan perbuatan melawan hukum tidak termasuk kewenangan mahkamah konstitusi tetapi merupakan kewenangan peradilan umum, bahwa berdasarkan hal tersebut atas, permohonan pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dalil pemohon terhadap pihak terkait tentang adanya money politics yang dilakukan secara sistemik, terstruktur dan massif adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasarkan bukti hukum yang benar. tidak ada bukti gakkumdu, bawaslu, dkpp, dan putusan pengadilan yang mendukung atau membuktikan dalil pemohon. bahkan berdasarkan db2 kwk tidak ada catatan yang menyebutkan terkait melakukan hal yang didalilkan pemohon (bukti pt bahwa berdasarkan ketentuan nomor tahun bagian keempat, tindak pidana pemilihan, maka dalil dalil pemohon tidak memenuhi syarat undang undang, berbunyi: : tindak pidana yang dimaksud harus melalui proses dan tahapan mulai dari kepolisian, kejaksaan dan putusan pengadilan, itupun harus mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan. sebagaimana diatur dalam yangfiaan dimaksud pada harus sudah diterima kpu propinsi, kpu kabupaten kota, dan peserta pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan: bahwa dalil dalil yang diajukan pemohon hingga keluarnya surat keputusan memohoitidak ada putusanwalikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan, dan keputusan komisi pemilihan umum daerah kpud)pemilihan walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan, bahwa,rabuidore kepulauan nomor pts kpu t tahun tertanggal desember (vide bukti yang surat keputusannya diserahkan oleh kpu kota tidore kepulauan kepada pemohon pada hari senin tanggal desember (vide bukti bahwa, selain pemohon mengajukan keberatan atas pleno rekapitulasi perhitungan suara, pemohon juga mengajukan keberatan dengan surat nomor kb sanjay sangat xii tanggal desember (bukti terhadapnamun terhadap keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari kpu kota tidore kepulauan, oleh karena itu pemohon merasa perlu untuk mengajukan gugatan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk diperiksa guna memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, kemudian gugatan permohonan pemohon, masih dalam batas tenggang waktu (tiga) hari kerja pengajuan gugatan atau permohonan, bahwa,telah terjadi tindak pidana suap atau money politicsyang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif pada pemilukada walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan tahun yang perbuatan tersebut dilakukan oleh calon walikota dan wakil walikota dan atau oleh team sukses pasangan nomor urut (tiga) dengan cara: melakukan penyuapan atau money politics dengan uang kurang lebih (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana perbuatan dimaksud dilakukan oleh calon wakil walikota kota tidore kepulauan yaitu saudara muhammad seinen, s.e. alias aya erik kepada kepala kepala desa dan kelurahan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang menunjukkan terkait melakukan tindak pidana pemilihan umum atau money politics, bahwa permohonan diskualifikasi yang didalilkan oleh pemohon mengenai telah terjadi money politics secara sistematis, terstruktur dan massif, mengacu pada putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tertanggal juli menurut pihak terkait adalah keliru, banyak permohonan dalam php mahkamah konstitusi yang memohon salah satu pasangan calon untuk didiskualifikasi dengan tuduhan melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur dan massif. tetapi bilamana dalil dalil yang dikemukakan tidak berdasar fakta fakta hukum yang kuat maka mahkamah konstitusi telah menolak permohonan tersebut: sebagai contoh, pihak terkait menunjuk perkara nomor php.d xi perihalpada amarputusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dimana pada petitumnya pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar salah satunya adalah sebagai berikut: mendiskualifikasi pasangan calon nomorurut1 atasnya drs. hi. kepri contoh dan suriansyah korompot, s.h., dantidakdapatmengikuti pemungutan suara ulangtersebutkarenatidakmemenuhisyarat (bukti pt bahwa satu hal yang sangat menarik dalam perkara tersebut menurut keterangan saksi ahli prof dr. saudi isra, sh, banyak pemohon yang mendalilkan money politics atau pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif terhadap pihak lawan yang dia sendiri melakukan. seperti pepatah hilang akal muncul akal tidak dapatkota tidore kepulauan tahun tanggal agustus berita acara rapat pleno penetapankeputusan komisi pemilihan umum kota tidore kepulauan nomor pts kpu tktanggal agustustanggal desember pukul waktu indonesia bagian timur, pt model db kwkkota tidore kepulauan tahun pt7 kwk daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan tahuu kota tidore kepulauan kecamatan tidore utara), pt model da kwk sertifikat rekapitulasi hasil dan hoc gara pena sar sanutaratidoret ba vii1 kota tidore kepulauan kecamatan tidore timurtimurtimur: pt model da kwk berita acara rekapitulasi hasil dengan kan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahunselatanb ppk xi1 kota tidore kepulauan kecamatan oba tengah tengahoba selatanecamatan obakota tidore ikamsantmartomaamotsesaoba xi11 kota tidore kepulauan kecamatan oba:obapt berita acara pembahasan sentra gakumdu kota tidore kepulauan terhadap laporan nomor lp pws adi ateidore kepulauan tahun pt putusan mahkamah konstitusi php.d xi amatamanoiadalah permohonan keberatan terhadap keputusan kpup5).kota tidore kepulauan diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan memohon nomor pts kpu tk tahun2015bukti pt dvide bukti pt pada hari rabu sampai dengan hari sabttelah melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum.antara lain: kepala desa bringin jaya muhammad judd), kepala desa ake tomato hasan abubakar), kepala desa ake dotilou taher ibrahim), kepala desa ake tobololo muda ali), kepala kelurahan ake lamo assad bayan), kepala desa theme amin adnan), kepala desa aksi idrus hi. thalib), kepala desa yeh smit tidore), kepala desa lola saleh abu), kepala desa tapi iwan hi. badar), kepala ikona( rudolf tumiwa), kepala desa taun kili sarapan), kepala desa fanaa muda wahid) kecamatan oba tengah berdasarkan surat pernyataan saudara nasrul hak, s.h., kepala desa sela palopo tanggal desember (bukti dan rekaman percakapan saudara nasrul hak, s.h. dengan saudara muhammad judd kepala desa bringin jaya (bukti dan transkrip rekaman (videbutti 10a), bahwa selain kejadian kejahatan money politics atau pidana suap kecamatan oba tengah, hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (tiga) kecamatan oba utara berdasarkan pengakuan pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat oba utara antara lain: saudara jordan bilo warga desa ake kolang yang memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan diberi uang sejumlah rp. (seratus ribu rupiah) dari saudara nitrat kaur pembangunan desa akekolano tim sukses pasangan calon nomor urut desa ake kolang) dimana uang tersebut disampaikan berasal dari pasangan calon nomor urut untuk memilih pasangan calon nomor urut pada pemilukada kota tidore kepulauan tanggal desember (bukti saudari rut makausiwarga desa ake kolang (bukti atas rekaman pembicaraan yang bersangkutan dengan saudara nyong yang mengaku menerima uang sejumlah rp. (dua ratus ribu rupiah) dari saudara dengki membeli sekretaris tim sukses desa ake kolang pasangan calon nomor urut sebagaimana bukti bukti p 12a) serta transkrip rekaman pembicaraan bukti p 12b), saudara samin satu warga kelurahan sofia memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan menerima penyampaian dari saudara musa haji ketua rto3 rwo2 kelurahan sofia kecamatan oba utara kota tidore kepulauan) bahwa yang bersangkutan menerima uang sejumlah rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara abdullah laser anggota dprd kota tidore kepulauan dari partai nasdem, partaiukung pasangan calon nomor urut untuk dibagi bagikan kepada pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut yaitu saudara capt. ali ibrahim, m.h. dan muhammad senen, s.e. (bukti saudara paman sleman warga dusun sukma, kelurahan grading, kecamatan oba utara, kota tidore kepulauan menerima penyampaian dari saudara usman kapal tetangga yang bersangkutan menerima uang sejumlah rp. (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara ramli tamil tim sukses dari pasangan calon nomor urut untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut pada pemilukada kota tidore kepulauan tanggal desember (bukti saudara amin harun sara l imam masjid sofia, warga kelurahan sofia, kecamatan oba utara kota tidore kepulauan) menyatakan bahwa saudara ridwan wahab warga kelurahan sofia kecamatan oba utara kota tidore kepulauan, menyampaikan kepadanya bahwa yang bersangkutan menyerahkan uang sebesar rp. lima juta rupiah) kepada saudari hajar wahab adik perempuan dari saudara ridwan wahab dari pasangan calon nomor urut untuk dibagi bagikan kepada ibu ibu rto8 rwo4 kelurahan sofia untuk memilih pasangan calon nomor urut pada pemilukada kota tidore kepulauan tahun (bukti dimana pernyataan yang bersangkutan didasarkan atas bukti rekaman pembicaraan antara saudara saksi amin harun dan saudara ridwan wahab (bukti p 15a) berikut bukti transkrip rekaman pembicaraan dan terjemahan (bukti p 15b): saudara ikal dukomalamo warga desa akekolano menyatakan bahwa saudara nur mustafa menyatakan kepadanya terminal mobil pelabuhan sofia pada hari jumat tanggal desember sekitar jam wit bahwa masih tersisa uang sejumlah rp. (tiga puluh juta rupiah) yaitu sisa uang dari uang serangan fajar yang terima dari pasangan calon nomor urut yaitu saudara capt. ali ibrahim, m.h. dan muhammad senen, s.e., sambil memperlihatkan tas dan menyerahkan uang sejumlah rp. (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara gunawan sleman yang saat itu berada bersama saudara saksi. kemudian saksi menjelaskan bahwa selain dari saksi saat itu ditempat tersebut ada juga saudara satu jumat (bukti bahwa selain saksi saksi yang telah memberikan pernyataan diatas terdapat sejumlah saksi di: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan tidore, kecamatan tidore timur, cc. kecamatan tidore selatan, kecamatan oba utara, dan kecamatan oba selatan memberikan pernyataan bahwa mereka menerima uang rata rata sejumlah rp. sampai dengan rp. dari pasangan calon nomor urut dan atau tim suksesnya untuk memilih pasangan calon nomor urut pada pemilukada kota tidore kepulauan tanggal desember sebagaimana tabel rekapitulasi pernyataan dibawah ini: nama nama penerima pemberi cang warga kode uang uang yang kecamatan bukti diterima marina salim saleh rp. kel. seri, kec. kes ubin abdullah talib hasen rp. kel. gamtufkange ra randi talib hasen rp. kel. gamtufkanga kata kasa juanda biarawati singa rp. kel. topo maan samsudin haji singa rp. kel. topo kls bea talib jumat samsul rp. kel. jika coba lam konter badarrudin bati amir rp. kel. jika coba jaman antar mayang asyik hi. adam rp. kel. mafututu mengenai dili basal pee hanafi guna mahmud rp. kel. jika bobo dam kantata ibrahim adam sirajudin rp. kel. tongowai kec. miss pesan mean paya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yuli map irham rasi rp. desa nama kec. jaman fatima amin muhammad rp. desa nama kec. jaman salubia ibrahim rp. desa nama kec. nona bakri ibrahim rp. desa nama kec. basa hari serif irham rasi rp. desa nama kec. kes ena mani agung irham rasi rp. desa nama kec. comma riw irham rasi rp. desa nama kec. asma jaman iskandar irham rasi rp. desa limfa kec. jaman faisal irham rasi rp. desa nama kec. aan jom suhardi suri yong rp. desa limfa kec. lam juri mahar sajian rp. desa malala kec. najwa sajian rp. desa malala kec. jaman ami jamuan firdaus maka risky harun rp. desa malala kec. usman kapal ramli rp. dusun sukma kel. tamil grading kec. oba sarjana soraya rp. dusun sukma kel. budiman manik grading kec. oba bahwa, atas perbuatan tindak pidana money politics penyuapan dimaksud terdapat bukti permulaan yang cukup dan telah dilaporkan oleh pemohon kepada: panitia pengawas pemilihan umum kota tidore kepulauan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id gakkumdu penegak hukum terpadu) kota tidore kepulauan: kepolisian resort kota tidore kepulauan: serta badan pengawas pemilihan umum maluku utara, untuk dilakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan(bukti (bukti bukti namun: laporan yang disampaikan kepada pihak bawaslu, gakumdu kepolisian, kejaksaan) dan bawaslu yang temuannya juga disampaikan kepada pihak terkait lainya, tidak diproses sebagaimana mestinya , bahwa pihak panitia pengawas pemilu kota tidore kepulauan terkait laporan tindak pelanggaran kejahatan pemilukada selalu bersikap pasif, dan atas sikap tersebut dapat diduga dan dinilai tidak bekerja, atau tidak memahami, atau sengaja membiarkan penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan berlangsung tanpa diawasi atau penegakan aturan yang semestinya, dugaan tersebut diperkuat dengan adanya pasangan calon walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan pada pemilihan umum kepala daerah tahun ada yang belum melaporkan atau tidak melengkapi audit dana kampanye sebagaimana apa yang diatur dalam ketentuan syarat calon walikota dan wakil walikota yang semestinya sudah dimasukkan pasangan calon kepada kpu pada batas waktu tanggal desember bahwa, merujuk kepada bukti bukti yang diajukan pemohon, kejahatan money politicsyang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (tiga) dilakukan secara sistemik, terstruktur dan massif, sistemik karena dilakukan oleh pasangan calon dan team sukses, terstruktur karena melibatkan kepala kepala desa dan lurah, kemudian dinilai massif karena dilakukan beberapa tempat pada beberapa kecamatan yang berbeda: suap atau money politics, yang saat ini lebih besar dampak negatifnya terhadap kelangsungan demokrasi dan tatanan social masyarakat utamanya kota tidore kepulauan dan indonesia pada umumnya: bahwa, pemilukada adalah merupakan implementasi dari suatu system demokrasi yang seharusnya terlaksana secara baik, sehingga dapat menjadi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kota tidore kepulauan. sekalipun sy' tindak pidana money politics s,, mahkamah konstitusi berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,hasil pemilihan umum:merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddaftar barang yang dikenai pemungutan pajak penghasilan bahwalum dapat mengakomodir kebutuhan penyesuaian mewjanandpkasgoi aim sistem klasifikasi bmuh semen god thi lain lainuntuk pengendara sepeda motor lain lain lain lain dari karet atau dari plastic:permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari cm: marmer, travertine dan alabaster granit batu lainnya batu calcaratus lainnya lain lain lain lain marmer, travertine dan alabaster marmer lain lain batu calcaratus lainnya granit lembaran tebal dipoles lain lainlain lain patung dan barang keramik ornamental lainnya dari porselin atau keramik cina lain lain lain laingelas minum stewart, selain keramik kaca dari kristal timbal gelas minum lainnya, selain keramik kaca mmujanomonka barang kaca lainnya dari kristal timbal barang hanyaman kisi, dari platina lain lainbahan bakar padat lain lain peralatan lainnyapompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak, elevator cairan. pompa sentrifugal lainnya pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi m3 jam dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi mm, dioperasikan secara elektrik lain lain dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi pompa lainnya, elevator cairan pompa, kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak. meja anon atehood yang memiliki sisi horizontal maksimum tidak melebihi dilengkapi dengan saringan kabinet laminar inflow lain lain tidak dilengkapi dengan saringan cocok untuk keperluan industri lain laintidak dilengkapi dengan saringan memiliki hood dengan sisi horizontal maksimum tidak melebihidengan kapasitas pendinginan tidak melebihi dengan kapasitas pendinginan melebihi tetapi tidak melebihitipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi lain lainain lain lemari pendingin, tipe rumah tangga tipe kompresi dengan kapasitas tidak melebihi lain lain lain laiifa lain lain lain lain lain lain perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya: pompa panas lain lain pendingin minuman dispenser air dingtipe rumah tangga lain lain tipe rumah tangga mesin pencuci piring:mesin pencuci piring dari dengan laptop termasuk notebook dan subnotebook men konon lain lain sel primer dan baterai primer. mangan dioksida mempunyai volume bagian luar tidak melebihi cm' zinc carbon lain lain zinc carbon lain lain litium sel primer dan baterai primer lainnya mempunyai volume bagian luar tidak melebihi cm?pangkas rambut peralatan penghilang rambutelup, listrik pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air,microwave ove perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel smartphone telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya lain lain aparatus untuk perekam atau reproduksi suara. aparatus lainnya menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor compact disc player swujankemencou tib lain lai lain lain lain lain laser disc player lain lain lain lain: lain lainlain lain lain lain, barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam catatan subbox pada bab ini lain lain lain lain aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau bereproduksi suara portabel lain lain lain lainlain lain lain lain mavjakamontbud gu:monitor tabung sinar katodmonitor lainnyproyektormempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar dengan ukuran diagonal inci atau lebih lain lainlain lain, berwarna dioperasikan dengan baterai lain lain, sumber cahaya light emitting diode led). lampu filamen lainnya, tidak termasuk lampu ultra violet atau infra merah tungsten halogen bola lampu reflektor lainnya lain lain lain lain, dengan daya tidak melebihi dan untuk voltase melebihi volt bola lampu reflektor lainnya www jain kemenkes.g6.ia dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya tidak melebihi lain lain, untuk penerangan rumah tangga lain lain lampu tabung, selain lampu ultra violet fluoresen, katoda pijar lain lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen lampu fluoresen kompak swaballast lain lain sumber cahaya light emitting diode led) lampu light emitting diode led) dilengkapi dengan dasar tipe sekrup lain lain traktor (selain traktor dari pos traktor berporos tunggal dengan tenaga tidak melebihi dioperasikan secara elektrik maupun tidak untuk keperluan pertanian lain lain untuk keperluan pertanianatas salju, mobil golf dan kendaraan semacam itu mobil golf (termasuk golf bugy) dan kendaraan semacam itu lain lain kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api dengan kapasitas silinder tidak melebihi lain lain gokart all terrain vehicles atv) ambulansmean tent berpenggerak empat roda lain lain lain lain dengan kapasitas silinder melebihi tetapi tidak melebihi cc:lain lain ambulans mobil jenazah van tahanan karavan sedan: berpenggerak empat roda lain laimui kamen lain lain lain lain berpenggerak empat roda lain lain kendaraan lainnya, hanyavjatomonto2a, ina ann dengan kapasitas silinderlain lainjdih.kemenkenkenenkashktkemonte puorjaikomenkoumwnjansemontalkks1l1mewjankomonta :sansonontolifuhanya dengan motor listrik untuk penggeraktidak melebihi lain lain moved atau sepeda roda dua bermotor www jdih.kemenkeu6id skuter kaki bertenaga penggerak, pocket motorcycles sepeda motor dan skuter motor lainnyalain lain sepeda motor motocross moved atau sepeda roda dua bermotor pocket motorcycles sepeda motor lainnya (dengan atau tanpa kereta samping), termasuk skuter motorlain lain dengan motor listrik untuk penggerak lain lain skuter kaki, sepeda self balancing, pocket motorcycles sepeda motor lainnya sepeda roda dua, dengan motor listrik bantu tidak melebihi dan dengan kecepatan maksimum tidak melebihi km jam sepeda roda dua lainnya lain lain lain lain kereta samping lain lain yacht dan kendaraan air lainnya untuk pesisir atau olah raga, sampan dan perahu yang dapat dikembangkan (termasuk lambung kaku yang dapat dikembangkan) dilengkapi atau dirancang untuk dilengkapi dengan motor, berat tanpa muatan (bersih) (tidak termasuk motor) tidak melebihi tidak dirancang untuk digunakan dengan motor dan berat tanpa muatan (bersih) tidak melebihi lain lain perahu layar, selain dapat dikembangkan, dengan atau tanpa motor bantumuwidih.kemenkeu perahu motor, selain dapat dikembangkan, tidak termasuk perahu motor tempellain lain dengan panjang tidak melebihi lain lain kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya. lain lain untuk gulungan film dengan lebar dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex slr)) 6l1 lain lain lain lain untuk gulungan film dengan lebar kurang dari dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex slr)) lain lain lain lain,lain lain dioperasikan secara elektrik lain lainjam lainnya. beker dioperasikan secara elektrik lain lain won anksi kementerian isian sopo nin9iy30213lain lain lain lain kronometer kapal lain lain piano, termasuk piano otomatis:bermotordari kayu lain lainkayu lain lain tempat duduk dari tanaman beruas, other, bambu atau bahan semacam itu dari bambu dari rotan lain lain tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu, dengan rangka logam fume cupboard lain lain jantamontiat baby walker fume cupboard lain lain perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, other, bambu atau bahan semacam itu dari bambu dari rotan lain lain fume cupboard lain lain bagian dari kayu lain lain lain lain alas kasur:uff dari karet atau plastik seluler, disaring maupun tidak dari karet seluler, disaring maupun tidak dari plastik seluler, disaring maupun tidak dari bahan lainnya, eiderdown dan duet (comfort) lain lain kuliner dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan dirancang untuk digunakan semata mata dengan sumber cahaya light emitting diode led) lain lain lampu sorot lain lain lain lain vidio komen kia lain lain lampu sorot kuliner dengan lampu fluoresen lain lain kuliner listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau kuliner berdiri dirancang untuk digunakan semata mata dengan sumber cahaya light emitting diode led) kuliner untuk ruang operasi lain lain lain lain kuliner untuk ruang operasi lain lain lighting string dari jenis yang digunakan untuk pohon natal dirancang untuk digunakan semata mata dengan sumber cahaya light emitting diode led) lain lain kuliner dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya fotovoltaik, penerangan eksterior lainnya lain lain lain lainkuliner dan alat kelengkapan penerangan non elektrik dari tipe minyak bakar lain lain lampu badai lampu penambang dan lampu penggal papan selancar layar lain lain tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya tongkat golf, lengkap mwjantonenebdi bola lain lainjoran penggulung tali pancingsetengah persen) pos tarif uraian barang kopi, digongseng atau dihilangkan kafeina maupun tidak, sekam dan kulit kopi: pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun. kopi, digongseng tidak dihilangkan kafeina tidak ditumbuk arabica robusta lain lain ditumbuk dihilangkan kafeina tidak ditumbuk ditumbuk teh, diberi rasa maupun tidak. teh hitam (difermentasi) dan teh difermentasi sebagian, dikemas langsung dalam kemasan tidak melebihi daun lain lain teh hitam lainnya (difermentasi) dan teh lainnya yang difermentasi sebagian daun lain lain sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging, darah atau serangga: olahan makanan berasal dari produk ini. dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lain lain daging, sisa daging, darah atau serangga lainnya yang diolah atau diawetkan. olahan homogen mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lain lain dari hati binatang dari unggas dari pos dari kalkun dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lain lain daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin lain lain unggas dari spesies gallus domesticus mma moment fat kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lain lain lain lain dari babi paha dan potongannya dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lain lain bahu dan potongannya dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lain lain lain lain, termasuk campuran lenchon meatri binatang jenis lembu dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lain lain lain lain, termasuk olahan dari darah binatang kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran olahan dari darah lain lain ikan diolah atau diawetkan: kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang herring dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lain lain sarden, marginella dan rising atau surat sardentuna, cakalang dan bonita sarda spp.) dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran tuna lain lain lain lain tuna setengah masak lain lain makarel: dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lain lain sirip hiu siap untuk dikonsumsi langsung lain lain dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran lain lain lain lain mua semenaikan diolah atau diawetkan lainnya sosis ikan bakso ikan krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. kepiting dalam kemasan kedap udara untuk penjualan ecerlain lain lain lain bakso udang udang diberi tepung kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao. permen karet, dilapisi gula maupun tidak lain lain parties dan drop mengandung obat coklat putih lain lain lunak, mengandung gelatin lain lain coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao. bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkusan langsung, dengan isi melebihi kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang lain lain lain lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang diisi tidak diisi lain lain mengandung kakao atau lebih tetapi tidak melebihi dari menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya lain , conscious, diolah maupun tidak. pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain mengandung telur lain lain rice vermicelli (termasuk bihun) soun mie lainnya wnvjdi kemenkegpte lain lain pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak diisi dengan daging atau sisa daging diisi dengan ikan, krustasea atau moluska lain lain pasta lainnya rice vermicelli (termasuk bihun) soun mie instan lainnya lain lain mengandung kakao lain lainlain lain gandum bungur lain lain olahan nasi, termasuk nasi belum matang lain lainroti kering roti jahe dan sejenisnya biskuit manis: wafel dan wafer biskuit manis tidak mengandung kakao mengandung kakao wafel dan wafer wafel wafer rusak, roti panggang dan produk panggang semacam itu tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah lain lainnjainkemenkoddikeringkan, dilapisi atau kristalisasi). kopi instan dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari lain lain lain lain olahan dengan dasar ekstrak, esensi atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi tongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran lain lain olahan kopi dengan dasar ekstrak, esensi atau konsentrat: campuran bahan penyedap dan campuran bumbu: tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan. kecap tomato ketchup dan saus tomat lainnya lain lain saus dan olahan daripadanya saus cabe krim dan lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak. olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. lain lain tempe vwujdikomerkovlapia gplain lain lain lain bir tanpa alkohol lain lain minuman dengan bahan dasar susu uht diberi rasa minuman susu kedelai minuman berbahan dasar air kelapadari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat, grape must selain dari pos minuman fermentasi (wine) pancar minuman fermentasi (wine) lainnya, grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol dalam kemasan atau kurangalam kemasan lebih dari tetapi tidak lebih darimenjantomondsake (minuman fermentasi dari beras) coconut palm today dalam kemasan atau kurang lain lain shandy dengan kadar alkohol tidak melebihi menurut volumenya lain lain larutan madu dalam air minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus sayuran atau jus buah, selain jus anggur segaretil alkohol yang tidak denaturasi dengan kadar alkohol kurang dari menurut volumenya:andy lain lain wiski dalam kemasan lebih dari lain lainsopi manis dan cardinal dengan kadar alkohol tidak melebihi menurut volumenya lain lainmenjansomontalfa10yo (sepuluh persen) codepreparat manipur dan pemikir lain lain bubuk, dipadatkan maupun tidak lain lain preparatronin kemenkes sni:lain lain gemuk dan minyak pelumas minyak pelumas untuk tekstil minyak pelumas lainnyaatau dalam bentuk atau kemasan semacam itu. pewarna dalam setlain lain lain lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen lain lain meja kemenkeslain lain sabun dalam bentuk lain lain lain dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang lain laibahan aktif permukaan organik (selain sabun):bahan aktif permukaan organik anionik, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak lain laindiperoleh dari mineral mengandung abituren lain lain dalam bentuk cair preparat lainnya mengandung minyak silikon lain lain lain lain dalam bentuk cair preparat lainnya mengandung minyak silikon lain lain poles dan krim, untuk alas kaki, perabotan, lantai, coachwork, kaca atau logam, pasta dan bubuk menggosok dan preparat semacam itutersebut maupun tidak), tidak termasuk malam dari pos poles, krim dan preparat semacam itu untuk alas kaki atau kulit samak poles, krim dan preparat semacam ituitu untuk coachwork, selain poles logam pasta dan bubuk menggosok serta preparat menggosok lainnya mewjantomontaiak lain lain poles logam lain lain lilin, paper dan sejenisnya. lem olahan dan perekat olahan lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain,ferro cerium dan paduan piroforik lainnya dalam segala bentuk, barang dari bahan mudah terbakar sebagaimana dirinci dalam catatan bab ini. bahan bakar cair atau gas dicairkan dalam kemasan dari jenis yang digunakan untuk pengisian atau pengisian ulang pemantik gas untuk sigaret atau pemantik semacam itu dan dengan kapasitas tidak melebihi cm3perangkat makan dan perangkat dapur dari melamin lain lain botol makan bayi lain la kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil, manik manik: tali sepatu tali sepatu lain lain lain lam dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji bijian gesper, ring jalan, kait dan stopper kabel lain lain ban bertekanan, baru dari jenis yang digunakan pada bus atau lori dengan lebar tidak melebihi memiliki lebar tidak melebihi mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi inchi memiliki lebar tidak melebihi mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter melebihi inchi memiliki lebar melebihi tetapi tidak melebihi lain lain lain lain jankamontob dari jenis yang digunakan pada sepeda motor dari jenis yang digunakan pada sepeda roda dua dari jenis yang digunakan pada kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan dari jenis yang digunakan pada kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi inchicocok untuk pelek dengan diameter melebihi inchi, dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos atau forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos atau lain lain lain lain, cocok untuk pelek dengan diameter melebihi inchi lain lain dari jenis yang digunakan pada kendaraan dari bab dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos atau lain lain ban dalam, bus atau lori dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)bus atau lorroda dua lain lain dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos ataumotor dari jenis yang digunakan pada kendaraan lain dari bab cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi cocok dipasang pada ban dot untuk botol minuman dan semacamnya sumbat untuk kegunaan farmasivumijein.komenwehif sarung tangan, kitten dan mitt dari jenis yang digunakan untuk tujuan medis, bedah, kedokteran gigi atau kedokteran hewan dari karet alam divulkanisasi dari karet divulkanisasi lainnya lain lain dari karet alam divulkanisasi dari karet divulkanisasi lainnya lain lain lead apron lain lainplastik atau bahan tekstil tas sekolahlembaran plastik atau dari bahan tekstil dengan permukaan luar dari lembaran plastik dengan permukaan luar dari bahan tekstil lain lain barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil lain lain lain lain dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil tas rias, dari lembaran plastik tas bowling lain lain lain lain dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton lain lain barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi. ovj comment gaibulu artifisial dan barang terbuat dari padanya. lain lain tas olahraga bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu. dari kayu tropis lain lain perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu. dari bambu papan roti, tahunan dan papan semacam itu sumpit lain lain dari kayu tropis lain lain: perabotan dari kayu yang tidak termasuk bab patung kecil dan ornamen lainnya dari kayu tropis lain lain lain laintenunan sejajar, dalam bentuk lembaran, merupakan barang jadi maupun tidak (misalnya, mat, mating, tirai). mat, mating dan tirai dari bahan nabati dari bambu dari rotan lain lain lain lain dari bambu, dan bagiannya lain lain, dan bagiannya lain lain sumjinkemenker coc keranjang, barang anyaman dan barang lainnya,dari bahan nabati dari bambu tas untuk bepergian dan koper amplop untuk botol lain lain dari rotakabut untuk sembahyang dari bahan tekstil lainnya dari kapas kabut untuk sembahyang lain lain lain lain kabut untuk sembahyangpenutup lantai dari serat kelapa (cair) lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi dari wol atau bulu hewan halus dari bahan tekstil buatan dari bahan tekstil lainnya dari kapas dari serat juta lain lain lainnya,lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi dari kapas monicinkementebgpua dari serat juta lain lain lainnya, bukanbut untuk sembahyang dari nilon atau poliamida lainnya turf lain lain kabut untuk sembahyang lain lain dari bahan tekstil buatan lainnya turf lain laieset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos atau karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos atau lain lain lain lain keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor padarpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum. dari kapas kabut untuk sembahyang lain lain dari serat juta lain lain lain lain wmujatikomenkdu ghe kabut untuk sembahyanglain lain linoleat, dipotong menjadi bentuk maupun tidak, penutup lantai yang terdiri dari lapisan atau penutup atas dasar tekstil, dipotong menjadi bentuk maupun tidak. linoleat lain laikapas dari serat buatandari kapas dari serat buatan dari serat sintetik enusnsonendi dari bahan tekstil lainnya dari kapas lain laigaun dari kapas dari serat buatan dari bahan tekstil lainnya kemejabahan tekstil lainnya mmnjinkomentovbtia preparat agarbatti" dan bau bahan lainnya yang dibakar bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan lain lain lain lain preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak lain lainlarutan lensa kontak atau mata buatansabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan sabun lainnya termasuk sabun mandifilm lainnya, untuk fotografi berwarna (polikrom) dengan lebar melebihi tetapi tidak melebihi dan panjang tidak melebihi selain untuk slide lain lain bak mandi, bak mandi dengan pancuranbak mandi, bak mandi dengan pancuran, bak cuci dan wastafel bak mandiperangkat bangunan dari plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.monrjdh.kemono994 rok dalamrok dalam dan petticoat dari serat buatan dari bahan tekstil lainnya dari wol atau bulu hewan halus dari kapas dari sutra lain lain celana dalam dan party dari kapas dari serat buatan dari bahan tekstil lainnya gaundari kapas untuk pria atau anak laki laki untuk wanita atau anak perempuan dari bahan tekstil lainnyaserat sintetik dari bahan tekstil lainnya dari wol atau bulu hewan halus lain lain track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan. track suit dari serat sintetik dari bahan tekstil lainnya mwvjshsomontebaga pakaian renang wanita atau anak perempuan dari serat sintetik lain lain dari bahan tekstil lainnya lain lain pakaian digunakan untuk pelindung dari api lain lain dari bahan tekstil lainnya dari wol atau bulu hewan halus lain laiparty home dan tight lainnya dari kapas lain lainkapas sarung tangan selamdari kapas lain lain www jdih.kemenkeudari sutraramilain lais11 dari sutra dari rami lain lain jain kemenkes. li. setelan dari wol atau bulu hewan halus dari serat sintetik dari bahan tekstil lainnya dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional lain lain dari sutra dicetak dengan proses batik tradisional lain lain lain lain ensemblelain lain jas dan blazerkapas pakaian terusan berpenutur depan dan bertali lain lain dari serat sintetik dari bahan tekstil lainnya dari sutra lain lain. setelan dari wol darimenhan semena ensemble dari wol atau dari bulu hewan halus dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional lain lain dari serat sintetik bahan tekstil lainnya dari sutra lain lain jas dan blazergau dicetak dengan proses batik tradisional lain lain rok dan rok terpisahicetak dengan proses batik tradisional. dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional barong tagalog lain lain dari serat buatan barong tagalog lain lain dari bahan tekstil lainnya mensihsanont abu dari wol atau bulu hewan halus lain lain dicetak dengan proses batik tradisional barong tagalog lain lain blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas dari bahan tekstil lainnya pakaiasutra lain lain lain lain dari kapas dari bahan tekstil lainnya dari serat buatan dari serat buatan dari bahan tekstil lainnya gaulain lain dari kapas: dicetak dengan proses batik tradisional lain lain dari serat buatan mejantenonatalain lain garmen dan aksesori pakaian bayi. dari kapas t shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu setelan, celana dan barang semacam itu lain lain dari serat sintetik setelan, celana dan barang semacam itu tgarmen, dibuat dari kain dari pos atau dari kain dari pos atau pakaian pelindung kerja pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api lain lain untuk pria atau anak laki lakiwanita atau anak perempuan lainnytrack suit, ski suit dan pakaian renang: garmen lainnya. pakaian renang dari kapas pakaian untuk olahraga anggar atau gulat kain ihram jnonont lain lain dari serat buatagarmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas pakaian untuk olahraga anggar atau gulat makna sarung lain lain dari serat buatasarungsembahyang (makna) dari wol atau bulu hewan halus lain lain sarung lain lain, dari wol atau bulu hewan halus lain lainssiere dari kapas lain lain dari bahan tekstil lainnya lain lain middle dan party middle dari kapas dari bahan tekstil lainnya corselette dari kapas dari bahan tekstil lainnya lain lain dari kapas mena tolandi perlengkapan atletik lain lain dari bahan tekstil lainnya perlengkapan atletik lain lain saputangan. dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional lain lain dari bahan tekstil lainnya dari sutra atau sisa sutra dicetak dengan proses batik tradisional lain lain dari serat artifisialdari kapas lain lain sub bab barang tekstil sudah jadi lainnya selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.tradisional lain lain selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik dari kain bukan tenunan lain lain selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya dari kain bukan tenunan lain lain linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur. linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan meja omenkeiaa linen untuk tempat tidur lainnya, dicetaktempat tidur lainnyalinen untuk meja, lainnya dari kapas: dicetak dengan proses batik tradisional lain lain dari serat buatan dari serat tekstil lainnyalain lain dari kapas dari serat buatan dari bahan tekstil lainnya dari lena lain lain tirai (termasuk gorden) dan keras dalam tirai atau bed balances. rajutan atau kaitan dari serat sintetik dari bahan tekstil lainnya dari kapas lain lain lain lain dari kapas dari serat sintetik dari bahan tekstil lainnya barang perabotan lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos penutup tempat tidur rajutan atau kaitan lain lailain lain rajutan atau kaitanmmnjaiikomanaakaian dan aksesori pakaian (termasuk sarung tangan, kitten dan mitt) sarung tangan, celemek, celemek dada bayi lain lain alat kelengkapan untuk perabotan, coachwork atau sejenisnya lain lainbarang industri lain lain tempat makanan unggas kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil, manik manik, tali sepatu tasbih pakaian selam (wet suit) barang lain dari karet divulkanisasi selain karet keras. dari karet seluler lapisan untuk pakaian atau aksesoris pakaian ubin lantai dan ubin dinding lain lain lain lain penutup lantai dan mat mat ubin lain lain penghapuswuvjain komenkob bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya terpal, owning dan keras matahari, tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu): layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft: barang keperluan berkemah. tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu) dari serat sintetik dari bahan tekstil lainnya dari kapas lain lain layar matras bertekanan udara dari kapas lain lain lain lain dari bukan tenunan lain lain dari kapas lain lain barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian. kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu bukan tenunan selain kain gempa dari kain gempa lain lain lain lain lain lain kipas dan handscreen lain lain sub bab iii pakaian bekas dan barang tekstil bekas: rag pakaian bekas dan barang bekas lainnya. raglain lain rag bekas atau baruatau payung semacam itu lain lain mempunyai tangkai teleskopik lain lain wig, jenggot, alis dan bulu mata palsu, cemara dan sejenisnya, dari rambut manusia atau bulu hewan atau dari bahan tekstil: barang dari rambut manusia tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain. dari bahan tekstil sintetik wig lengkap lain lain mnjinsanondi dari rambut manusia dari bahan lainnya ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik, kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak, keramik untuk finishing. ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain barang dari subbox dan dengan koefisien penyerapan airlebih dari tetapimelebihi menurut beratnya yang permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang darilain lain kotak sigaret ornamental dan sabak barang keramik lainnya. dari porselin atau keramik cinalai lain lain kaca tidak berkarat lainnya cermin kaca, dibingkai maupun tidak, termasuk kaca spion. lain lain tidak dibingkai dibingkai lain lain gelas minum lainnya, selain keramik kaca lain lainaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi per kelvindalam suhu antara sampai lain lain barang kaca lainnya lain lain manten biaktau dibalut dengan logam mulia maupun tidak bagian lain lain dari logam tidak mulia yang dibalut dengan logam mulia manset dan kancing kerah bagian lain lain lain lain angle perhiasan imitasi lainnya bagia disepuh atau dilapisi dengan aluminium lain lain kawat baja dipilin untuk beton pra tekancair peralatan lainnya: lain lain dari besi tuang, tidak enamel perangkat dapur sabak lain lain dari besi tuang, enamel dari besi stainless perangkat dapur wnjankonente sabak lain lain dari besi (selain besi tuang) atau baja, enamel lain lain, menggosok pot dan bantalan gosok atau memoles, sarung tangan dan yang sejenisnya menggosok pot dan bantalan gosok atau memoles, sarung tangan dan yang sejenisnya lain lain perangkat santer dan bagiannya bejana solain lainpemanas air tenaga matahari surya bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal lain lainmesin otomatis penuh mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi lain lain mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi lain lain lain lain dioperasikan secara elektrik mem jahit tipe rumah tanggaperalatan lainnya lain lain ball valve: lain lain katup pintu, dioperasikan secara manual, dari besi atau baja metamanifold valve lain lain vacuum cleaner. dengan motor listrik terpasang dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumperalatan lainnya memoles laparatus penata rambut atau pengering tangan elektro termal pengering rambut aparatus penata rambut lainnya aparatus pengering tangan setrika listrik dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel industri lain lain oven lainnya: pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar rice cooker lain lain peralatan elektro termal lainnya pembuat kopi atau teh pemanggang roti lain lain ketel lain lainentntenenidi pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak pengeras suara tunggal, dipasang pada rumahnya tipe box speakeroptik tidak terekam dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputerpenglihatan malam kamera perekam video kamera televisi kamera web monitor dan proyektor, tidak digabung dengan apparatus penerima televisi, apparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aptidak dirancang untuk dipasang video display atau layar set top box yang mempunyai fungsi komunikasi eewtantemnt dari tembagaonduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi dilengkapidiisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter melebihlain lain dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi lain lainonduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi untuk voltase melebihi tetapi tidak melebihi kabel diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter kurang dari lain lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas lain lain kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi. hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel)mewjahtonenduhlain lain hanya dengan motor listrik sebagaimvjinsomonteskulit samak, dari kulit komposisi koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 25cmatau dari kulit komposisi barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari dirancang khusus untuk digunakan dalam olahraga sarung tangan baseball dan softball lain lain lain lain, aksesori pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu. pakaian dan aksesori pakaian lain lainlain lain dari bahan tekstil lainnya dari kapas dari serat juta lain lain lain lainkelam", schumacks", karaman" dan kabut tenunan tangan semacam itu lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi dari wol atau bulu hewan halus menhan temani lain lain lain lain lain lain mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) coach, bus atau minibus bermotor, untuk pengangkutan orang atau lebih dengan g.v.w. melebihi lain lain coach, bus atau minibus bermotor lainnya dengan g.v.w. tidak melebihi lain lain lain lain, dengan g.v.w. melebihi lain lain kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang. damper dirancang untuk penggunaan bukan dijalan raya.v.w. melebihi tetapi tidak melebihi lain lain, hanya dengan.mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel).v.w. melebihi ton tetapi tidak melebihi ton g.min moment f3.lain lain gv. ww. melebihi tetapi tidak melebihi lain lain g.v.w. melebihi ton gesin piston pembakaran dalam cetus api .v. tidak melebihi ton lain lain lori (truk) berpendingin kendaraan pengumpul sampah mempunyai. v.w. melebihi ton g 10t munjsinkomonkdudgia f3.tetapi tidak melebihi ton gv.w. tidak melebihi 620t lain lain g.v.w. melebihi tetapi tidak melebihi lain lain g.v.w, melebihi ton v.w. tidak melebihi lain lain lori (truk) berpendingin uwwjih momentg v.w. tidak melebihi eotor listrik untuk penggerak lain lain, g.v.w. tidak melebihi jansamonk truk pick up kendaraan roda tiga lain lain lain lain g.v.w. melebihi tetapi tidak melebihi v.w. melebihi tetapi tidak melebihi g.v.w. melebihi tetapi tidak melebihi g.v.w, melebihi lain lain lain lain g.v.w. tidak melebihi gy.w. melebihi tetapibagian dan aksesori kendaraan bermotor dari pos sampai dengan roda dan bagian serta aksesorisnya roda dengan ban terpasangmelebihi tetapi tidak melebihi completely knocked down moved atau sepeda roda dua bermotorlainnya. kacamata pelindung sinar matahari lain lainriwuwjainikemenba lain lain dioperasikan secara elektrik lain lain instrumen musik bersenar lainnya (misalnya, gitar, biola, harpa). lain lain instrumen musik tiup (misalnya, organ keyboard berpita, akordeon, klarinet, trompet, bag pipe), selain organ fairground dan organ jalanan mekanis. instrumen brass wind lain lain, suling pemikat dari segala jenis: boneka, dikenakan pakaian atau tidak bagian dan aksesori garment dan aksesorisnya,peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak anak lain laiwnjginkomentofiaski salju dan perlengkapan ski salju lainnya ski pengencang ski (pengikat ski) lain lain barang dan perlengkapan untuk tenis meja meja lain lain raket tenis, bulu tangkis atau raket semacam itu, bersenar maupun tidak raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak lain lain bola, selain bola golf dan bola tenis meja barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik atau atletik: pensil putar atau pensil dorong:bolpoin memiliki tubuh terutama dari plastik pensil (selain pensil dari pos crayon, inti pensil, pastel, arang gambar, kapur tulis atau gambar dan kapur penjahit. pensil dan crayon, dengan inti dimasukkan dalam selubung pensil hitam lain lain sisir, jepitan peraih rambut dan sejenisnya,ri pos dan bagiannya. men korona sisir, jepitan berapi rambut dan sejenisnya dari karet keras atau plastik dari karet keras dari plastik lain lain lain lain tusuk rambut hiasan dari alumunium dari besi atau baja dari plastik lain lain bagian dari plastik dari besi atau baja dari alumunium lain lain:: bagiannya selain kaca bagian dalam. termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap sanitasi tower (pad) dan tampon santer, serbet (popok), pemberat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun. barang sekali pakailain lain sanitasi tower (pad) lain lain, rajutan atau kaitan lain lain monopoli, bipod, tripod dan barang semacam itu. dari plastik dari karbon dan grafit dari besi dan baja dari aluminium dari kayu lain lain mevjintonensduptigandum dan mesin. gandum durum lain lain lain lain lain lain layak untuk dikonsumsi oleh manusia biji gandum tanpa cangkang lain lain lain lain lain lain tepung gandum atau tepung mesin. tepung gandum telah difortifikasi lain lain kacang kedelai, pecah maupun tidak. lain lain daftar ekspor:muai dari pos andalusia, cyanide dan sillimanite, divaksinasi maupun tidak: millie: tanah charlotte atau tanah dinas. bentonit tanah liat tahan api tanah liat lainnya fuller's earth hujan komentumbuk petite lain lain ditumbuk petite lain lain barium sulfat alam (barit)))lain lain magnesia leburan, magnesia singer lain lain gips, anhidrat:: asam borat alam mengandung h3bo: tidak lebih dari dihitung dari berat kering. felspar, leucine: nepheline dan nepheline senate, fluorspar. felspar kalium felspar, natrium felspar lain lain fluorsparwjankemenkdbakbia lain lain dari bahan tekstil lainnya lain lain kabut untuk sembahyang lain lain lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi dari wol atau bulu hewan halus lain lain dari bahan tekstil lainnya lain lain kabut untuk sembahyang lain lainrpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos atau lain lain dari bahan tekstil lainnya lain lainatau lain lain karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum. lain lainalas kaki lainnya menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut dilengkapi pelindung jari dari bukan logam lain lain lain lain menutupi lutut lain lain alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik. alas kaki olahraga bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju lain lain menutupi mata kaki men jantomond vermikulit, permit dan klorit, tidak dikembangkan diskrit, epsomit (magnesium sulfat alam) diskrit epsomit (magnesium sulfat alam) lain lain pasir micronized zirkbijih besi dan konsentrasinya, selain pirit besi digongseng tidak aglomerasi hematit dan konsentrasinya lain lain aglomerasikonium dan konsentrasinya. bijih zirk antrasit batu bara abituren batu bara bahan bakar lain lain batu bara lainnya kemenag.b. plt kepala bagian ffiministrasi kementerian nin97 non sepatu selamraga bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju lain lainalas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit menutupi mata kaki lain lain sepatu bowling lain lain alas kakilain lainsepatu bowling lain lain,dilengkapi pelindung jari lain lain alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi alas kaki lainnya.wnwjaih.selenidabab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: pajak pertambahan nilai, yang selanjutnya disingkat ppnkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan; tentara nasional indonesia;perusahaan pelayaran niaga nasional; perusahaan penangkapan ikan nasional; perusahaan penyelenggara jasa pelabuhan nasional; perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional; badan usaha angkutan udara nasional; pihakyang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional; badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum; badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum; dansurat keterangan tidak dipungut, yang selanjutnya disingkat std, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut ppn atas impor dan atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan dan atau pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu. rencana kebutuhan impor dan perolehan, yang selanjutnya disingkat skip, adalah daftar alat angkutan tertentu yang direncanakan untuk diimpor dan atau diperoleh, yang digunakan untuk memperoleh fasilitas tidak dipungut ppn. laporan realisasi impor dan atau perolehan adalah laporan yang memuat informasi realisasi impor dan atau perolehan alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut ppn. surat keterangan tidak dipungut pengganti, yang selanjutnya disingkat std pengganti, adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk mengganti std dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan std. perusahaan pelayaran niaga nasional adalah badan hukum indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjianpenangkapan ikan nasional adalah badan hukum indonesia atau badan usaha indonesia yang menyelenggaryang menggunakan kapal untuk kegiatan memuat dan mengangkutkelautan dan perikanan. perusahaan penyelenggara jasa pelabuhan nasional adalah badan hukum indonesia yang menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan antara lain jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuhangkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional adalah badan hukum indonesia atau badan usaha indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera indonesiapenyelenggara sarana perkeretaapian umum adalah badan hukum indonesia yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum berupa kendaraan yang dapat bergerak jalan relpenyelenggara prasarana perkeretaapian badan hukum indonesia yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa, serta telah memiliki surat izin usaha dari menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. adalah umum yang bab persyaratan alat angkutan tertentu yang atas iparpihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan:,impor dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional; suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara, yang diimporatan tertentu yang atas penyerahanserahkan kepada menyelenggarak,serahkan kepada dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional; suku kadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara, yang kementerian yang urusan diperolehdalam daerah pabean tidak dipungut ppn; jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan jasa perawatan dan perbaikan kapal;; dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara; danpndan huruf atau penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan dengan menggunakan std. std sebagaimana dimaksud pada merupakan std yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahanhuruf dan huruf penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan ataudiberikan dengan menggunakan std. std sebagaimana dimaksud pada merupakan std yang berlaku untuk periode: sejak januari sampai dengan desember tahun impor, perolehan, dan atau pemanfaatan, dalam hal permohonan untuk memperoleh std diajukan sebelum tahun taklim dimaksud; atau sejak tanggal penerbitan std sampai dengan desember tahun penerbitan std, dalam hal permohonan untuk memperoleh std diajukan dalam tahun taklim dimaksud. std untuk pemberian fasilitas tidak dipungut ppn sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dihampiri dengan skip. wajib pajak yang melakukan impor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu, atau yang melakukan pemanfaatan atau menerima penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu harus memiliki std sebagaimana dimaksud pada dan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor, menerima penyerahan, dan atau melakukan pemanfaatan. taklim dilakukan wajib pajak diberikan std sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:pn untuk (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; tidak mempunyai utang pajak kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak maupun cabangnya terdaftar, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau menganggur p;pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; memiliki kegiatan usaha utama pengusaha bidang pelayaran niaga, penangkapan ikan, penyelenggara jasa pelabuhan atau penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dalam hal pemohon std merupakan; dan telah menyampaikan laporan realisasi impor dan atau perolehan atau laporan realisasi skip, yang sudah menjadi kewajibannydalam hal pemohon std merupakan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf huruf dan huruf bab iii tata cara wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf huruf huruf huruf dan hurufkepada direktur jenderal pajak elektronik melalui laman direktorat jenderal secara pajakama dan atau ppn yang terutang; informasi terkait dokumen pemesanan barang, dokumen pengiriman, dan atau dokumen pembayaran; identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalam hal permohonan std diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf dan huruf nomor kontrak atau surat perintah kerja, dalam hal permohonan std diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf nomorpermohonan std diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf dan identitas pengurus yang mengajukan permohonan atau pejabat dengan jabatan minimal setingkat administrator yang mengajukan permohonan dalam hal permohonan std diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf huruf dan huruf berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderalhuruf dan huruf dan atau secaradokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada berupa: fotokopi dokumen inavoice; bill lading, air way bill, atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan pembayaran atau dokumen pengakuan utang dalam hal melakukan impor alat angkutan tertentu; fotokopi dokumen: pemesanan barang; performa inavoice; dan atau kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan, dalam hal menerima penyerahan alat angkutan tertentu; fotokopi dokumen penunjukan berupa kontrak atau surat perintah kerja, dalam hal impor dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf fotokopiatau surat kuasa khusus, dalam hal wajib pajak, menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan std: pejabat yang berwenang dengan jabatan minimal setingkat administrator, untuk permohonan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf huruf dan huruf atau pengurus atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, untuk permohonan std oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf dan huruf berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada kepala kantor pelayananhuruf dan huruf dan atau dalam:jangka waktu paling lama (lima) hari kerja setelah permohonan std diterima lengkap. std :sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diterbitkan atas sebagian atau seluruh alat angkutan tertentu sebagaimana yang dimohonkan, yang disetujuialat angkutan tertentu, std diterbitkan atas bagian ppn yang belum sebagaimana dimaksud dalam angka huruf sampai dengan huruf mengajukan permohonan std sebagaimana dimaksud dalam kepada direktur jenderal pajak secara elektronik melalui laman direktorat jenderal pajak. dalam hal permohonan std sebagaimana dimaksud padapermohonan std dihampiri dengan skipomorizin usaha angkutan udara, izin usaha penyelenggaraan sarana dan atau izin usaha prasarana perkeretaapian umum; identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalam hal pemohon adalah wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf nomor perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal pemohon adalah wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf jenis jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan permohonan std; periode yang diajukan permohonan std; dan identitas pengurus yang mengajukan permohonan std. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal pajakdan atausecara dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada berupa: fotokopi surat perizinan berusaha yaituhuruf huruf dan huruf fotokopi surat izin usaha atau kegiatan angkutanfotokopi surat izin penyelenggaraan sarana dan atau prasarana perkeretaapian umumhuruf fotokopisurat kuasa khusus, dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan std. dalam;sebagaimana dimaksud dalamskip sebagaimana dimaksud pada d pengurus atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftardan atau dalamjjangka waktu paling lama (lima) hari kerja setelah permohonan std diterima lengkap. dalam hal permohonan stdstd ;sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diterbitkan dengan dihampiri skip atas seluruh atau sebagian alat angkutan tertentu yang terdapat dalam skip sebagaimana dimaksud pada yang diberikan persetujuandan atau pemanfaatan, std diterbitkan atas bagian ppn yang belum.dapat menyampaikan dokumen pendukung melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal terjadi keadaan kahar antara lainatau instansi yang berwenang. kewajiban dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan penyampaian paling, lambat (satu) bulan setelah berakhirnya penetapan keadaan kahar atau penetapan keadaan tanggap darurat. wajib pajak dapat mengajukan permohonan perubahan skip yang menjadi lampiran std sebagaimana dimaksud dalam kepada direktur jenderal pajak melalui saluran elektronik pada laman direktorat jenderal pajak. wajib pajak dapat mengajukan permohonan perubahan skip, dalam hal terdapat: perubahan, penambahan, atau pengurangan jenis alat angkutan tertentu; penambahan atau pengurangan jumlah alat angkutan tertentu; perubahan, penambahan, atau pengurangan pelabuhan, dalam hal impor; dan atau perubahan, penambahan, atau pengurangan pengusaha kena pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu, dalam hal penyerahan. berdasarkan permohonan perubahan skip sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal pajak: menerbitkan dalam hal perubahan, permohonan memenuhi seluruh atau sebagian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam skip atau tidak memproses permohonan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam secara otomatis melalui laman milik direktorat jenderal pajak,: segera setelah permohonan disampaikanperubahan skip. berdasarkan. permohonan perubahan skipkip perubahan, dalam hal permohonan memenuhi seluruh atau sebagian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paling lama (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. skip perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf harus dimiliki sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor dan atau menerima penyerahan. skip perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf merupakan pengganti atas skip sebelumnya dan menjadi lampiran dari std sebagaimana dimaksud dalam dan memuat daftar seluruh alat angkutan tertentu yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut ppn. penerbitan skip perubahan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan tanpa mengubah std yang masih berlaku. wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam yang telah diterbitkan std yang dihampiri skip sebagaimana dimaksud dalam harus menyampaikan laporan realisasi impor dan atau perolehan secara elektronik melalui laman direktorat jenderal pajaklaporan realisasi impor dan atau perolehan disampaikan kepada direktur jenderal pajak c.q. kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. laporan realisasi impor dan atau perolehan sebagaimana dimaksud pada dibuat untuk periode sesuai dengan masa berlakunya std sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun taklim berikutnya. dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada tidak melakukan impor dan atau perolehan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut ppn, laporan realisasi impor dan atau perolehan tetap harus disampaikan. dalam hal terdapat kesalahan penerbitan std, kepala kantor pelayanan pajak atas nama direktur jenderal pajak dapat menerbitkan std pengganti. penerbitan std pengganti sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak. kesalahan penerbitan std sebagaimana dimaksud pada meliputi:, pada std sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan kesalahan tulis pada std sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf permohonan penggantian std sebagaimana dimaksud pada disampaikan langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar secara tertulis, dengan disertai alasan penggantian dan harus dihampiri std yang telah diterbitkan. berdasarkan permohonantd pengganti, dalam hal permohonan disetujui; atau surat penolakan dengan menyebutkan alasan, dalam hal permohonan tidak disetujui, paling lama (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. std pengganti sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak tanggal mulai berlakunya std yang dilakukan penggantian. atas penerbitan std pengganti sebagaimana dimaksud pada wajib pajak wajib membayar ppn terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang undangan pada saat penerbitan stddalam hal wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan namun tidak lengkap dokumen pendukung permohonan sebagaimana dimaksud dalam dandalam hal diperoleh data dan atau informasi yang wajib pajak tidak berhak menunjukkan bahwa memperoleh fasilitas tidak dipungut ppn yang terdapat dalam 1std,atas pembatalan std sebagaimana dimaksud pada dan wajib pajak wajib membayar ppn terutangppn terutang atas impor dan atau perolehan alat angkutan tertentu yang telah mendapat fasilitas tidak dipungut ppnwajib dibayar, apabila dalam jangka waktu (empat) tahun sejak saat impor dan atau perolehan alat angkutan tertentu tersebut: digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya. dikecualikan dari kewajiban membayar kembali ppn sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal: alat angkutan tertentu tersebut dipindahtangankan dari pusat cabang atau sebaliknya dan atau antar cabang; atau wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka huruf huruf huruf dan huruf melakukan. pemindahtangananatau kapal tongkang untuk digantikan dengan kapal dalam jenis yang sama dengan ukuran atau kapasitas yang lebih besar, yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. ppn sebagaimana dimaksud pada terutang pada saatembayaran ppn sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan oleh: wajib pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf atau wajib pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf pembayaran ppndibayar sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dikreditkan yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang. wajib pajak wajib membayar ppn terutangyang tidak atau kurang dibayar, dalam hal: wajib pajak melakukan impor alat angkutan tertentu, menerima penyerahan alat angkutan tertentu, melakukan pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu dan atau menerima penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut ppn sebelum memiliki std; wajib pajak melakukan rapor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut ppn, melebihi jumlah alat angkutan tertentu yang disetujui dalam std untuk setiap impor atau penyerahan atau jumlah yang disetujui dalam skip atau skip perubahan; atau wajib pajak melakukan impor atau menerima penyerahan barang dengan menggunakan fasilitas tidak dipungut ppn, yang tidak termasuk dalam jenis alat angkutan tertentu yang tidak dipungut ppn atas impor atau kebolehannyahuruf dan hurufkepala kantor pelayanan pajak, menerbitkan: surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam hal pembayaran dilakukan setelah saat terutang atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam hal kewajiban pembayaran ppn sebagaimana dimaksud dalam dan tidak dipenuhi. wajib pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam hams mencantumkan informasi nomor std yang menjadi dasar pemberian fasilitas tidak dipungut ppn pada dokumen pemberitahuan pabean bidang impor. pengusaha kena pajak yang melakukan: penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan atau penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentuharus mencantumkan informasi nomor std yang menjadi dasar pemberian fasilitas tidak dipungut ppn dan diberikan keterangan ppn tidak dipungut sesuai dengan nomor tahun pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada harus memastikan bahwa alat angkutan tertentu dan atau jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang diserahkan terdapat dalam std yang dimiliki oleh pihak yang menerima penyerahan. pengusaha yang telah mendapatkan std dan melakukan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam tidak wajib memungut dan menyetor ppn terutang atas pemanfaatan jasa kena pajak tersebut. alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf serta huruf sampai dengan huruf yai contoh format: permohonan std untuk setiap impor atau penyerahan, sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran huruf permohonan std, sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran huruf skip yang dilampirkan pada permohonan std sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran huruf std yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta tata cara ketatausahaan std untuk setiap impor atau penyerahan, tercantum dalam lampiran huruf std sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta tata cara ketatausahaan std, tercantum dalam lampiran huruf skip yang menjadi lampiran std sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran huruf std pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf tercantum dalam lampiran huruf surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf tercantum dalam lampiran huruf skip perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tercantum dalam lampiran huruf laporan realisasi impor dan atau perolehan sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam lampiran huruf surat pembatalan stdstd yang telah diterima oleh kepala kantor pelayanan pajak sebelum berlakunya peraturan menteri ini, namun belum diselesaikan sampai dengan berlakunya peraturan menteri ini, diproses berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. std yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku std tersebut. terhadap std yang telah diterbitkan dan berlaku berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. ketentuan terkait penggantian atau pembatalan std mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri inibelum berlakunya peraturan menteri ini, penyelesaian permohonannya dilakukan berdasarkan peraturan menteri nomor pmktelah berlakunya peraturan menteri ini, pengajuan dan penyelesaian permohonan perubahan skip dilakukan berdasarkan peraturan menteri ini. wajib pajakmenyampaikan laporan skip sesuai dengan peraturan menteri ini. badan usaha angkutan udara niaga nasionalianggap sudah mengajukan permohonan std atas pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu dan diberikan fasilitas tidak dipungut ppn atassampai dengan tanggal desember babytitik kristiani nip lampiran peraturan menterikeuangan republik indonesia nomoricena pajak terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai pmk. alat angkutan tertentukapal tongkang: nama barang kapal angkutan laut kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan kapal penangkap ikan, termasuk kapal untuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan atau mengawetkan ikan kapal pandu kapal tunda kapal tongkang alat angkutan bawah air,serta pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang yang pertahanan, tentara nasional indonesia, dan kepolisian negara republik indonesia. suku cadang, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran, dan alat keselamatan manusia: kelompok nama barang hull part hull equipment hatch and mantle mast post rigging authoring and motoring life saving equipment and boat david owning and canvas work ladder and star way rail sanction and david daylight and removable plate gate hole ramp door deck machinery parts for winless motoring inch catatan boat inch steering gear lift handling hoist handling crane derrick bow thruster hydraulic pump unit refrigerating plant bulkhead accommodation lining and ceiling deck covering inflation door side shuttle and window sanitasi equipment commissary equipment painting and catholic protection marine paints catholic protection marine growth prevention system impress current catholic protection ventilation and air conditioning shift air conditioning system mechanical ventilation natural ventilation hull piping system water ballast system ballast control system fuel oil filling and transfer line deck wash system kelompok nama barang belge and supper water service system steam and exhaust piping system fire fighting system compressed air system voice tube navigation equipment navigation equipment communication equipment flag and book distress signal navigation light magnetic compass gyro compass steering control doppler sonar echo founder radar system radio direction finder mecca navigator koran receiver central clock system horn control system window wiper anemometer and demoscope loading computer machinery part ii. parts and equipment for main propulsion diesel main propulsion steam gas turbine main propulsion unit shifting and propeller shifting breaking stern tube propeller and its accessories clutch and gearbox parts and equipment for steam generating plant fitting and accessories steam and generating plant uptake and tunnel burner control parts and equipment for main generator engine turbine auxiliary generator engine turbine emergency generator engine electric generating plant condensing equipment part for main condensed auxiliary condensed kelompok nama barang main condensed vacuum pump gland exhaust fan and gland steam condensed pumps parts and equipment for main feed water pump centrifugal pump axial pump rotary pump reciprocating pump air compressor, reservoir and fan parts and equipment for main auxiliary starting air compressor control and ship service air compressor emergency starting air compressor air reservoir force draft fan gland exhaust fan boiler hood exhaust fan control air dryer parts and equipment for feed water heater heat exchanger lubricating oil cooler drain cooler fuel oil heater fresh water cooler distilling plant and other heat exchanger machinery's accessory machinery piping system main auxiliary steam system drain and condensate system feed water system fuel oil filling transfer and service system lubricating oil system sea water service system starting control and service air system belge water system valve for sea water system valve feed water fuel oil lubricating oil condensate fresh water and air pressure safety valve pressure vacuum relief valve kelompok nama barang automatic remote control and instrumentation navigation control engine monitoring system cargo monitoring system steam plant monitoring system miscellaneous devices fire and gas detector fire fighting apparatus related instrumentation and control engine handling hoist environment protection equipment others heating coil perifer electric part iii. lighting equipment electric ship light emergency light portable lamp switch receptacle and combination outlet box interior communication equipment parts for common battery automatic exchange telephone system loudspeaking system general alarm fire alarm calon cq2 alarm transceiver system engine order telegraph shaft revolution and rudder angle indicator radio telegraph and telephone radio equipment lifeboat portable radio equipment radio beacon vhr radio telephone satellite communication system weather facsimile antenna multicoupler ships telephone broadcasting radio receiver television receiver and antenna stereophonic tape player electric cable and its related accessories electric cable and tools switchboard battery charging system electric motor and motor control kelompok nama barang group starter panel main emergency switchboard cargo part iv. cargo handling machinery parts for cargo handling machinery, such as: cargo home cargo pump cargo heater cargo measuring equipment inert gas generator plant tank cleaning equipment butter worth heater self uploading cargo control system cargo control and pressure and temperature measurement instrumentation cargo tank liquid level indicator and alarm system portable cargo measurement system sistem persenjataan senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada alat angkutan air dan alat angkutan bawah airalat penangkapan iran alat penangkapan ikan yang melekat pada kapal penangkap ikan ii.dan badan usaha angkutan niaga nasional pesawat udara: nama barang pesawat udara suku cadang,: kelompok article suku cadang rangka pesawat komponen pesawat udara dan perlengkapan kursi, brake unit, wheel asy, landing gear, dll airframe parts, aircraft component, and related accessories composite ban luar dan dalam pesawat udara (baru dan vulkanis) aircraft new tires, recreated tires and tubes, pneumatic rubber mesin torak pesawat udara dan suku cadangnya aircraft and gasoline, reciprocating engine and related parts mesin turbin pesawat udara dan suku cadangnya, baling baling aircraft gas turbine, jet engine, and related parts, propeller rocket engine and related parts mesin roket pendorong pesawat udara dan suku cadangnya aircraft auxiliary power unit apu) and related parts mesin bantu pesawat udara dan suku cadangnya engine accessories aircraft reciprocating engine, gas turbine engine, jet engine, rocket engine, and auxiliary power unit apu) perlengkapan mesin terbang untuk jenis mesin torak, jenis mesin gas turbin, mesin jet, mesin roket dan mesin bantu friction bearing anti mounted bantalan bantalan anti gesekan tanpa penopang bearing plain mounted bantalan bantalan luncur tanpa penopang bearing mounted bantalan bantalan dengan penopang kelompok article alat pendingin dan alat pendingin udara, peralatan pemanas dan peralatan tekanan udara refrigerator and air conditioning, heating and pressuizing equipment for aircraft kipas, peralatan sirkulasi udara dan peralatan peniup angina untuk pesawat udara fans, air circular and blower equipment for aircraft alat pemadam kebakaran pesawat udara dan perlengkapannya fire fighting and equipment and related accessories peralatan kemanan dan keselamatan untuk pesawat udara safety equipment accessories and and rescue related beserta perlengkapannya peralatan untuk sistem instalasi perlengkapannya, rak serbet dispenser dan katup pembersih bowl lumbung pictures and accessories dispenser tower rack, flush valve, sink dan pipa space heating equipment and domestic water heater peralatan pemanas ruang dan tangki penyimpanan air panas untuk pesawat udara storage tanks for aircraft pipe and tube for aircraft house and tubing for aircraft pipa dan selang untuk pesawat udara miscellaneous fitting for house, pipe and tube for aircraft macam macam sambungan pipa selang yang terbuat dari karet dan metal untuk pesawat udara crews sekrup bold baut studi baut tanam nuts and washed mur dan ring kunci paku dan pasak nails, keys and ping rivers paku keling mastering devices alat alat pengencang packing and gasket material material untuk packing dan gasket cod, flat, and wire spring bermacam macam pegas rings, ships and space ring, shim and space radio and television communication including video entertainment system peralatan komunikasi radio dan televisi, termasuk sistem video entertainment untuk pesawat udara peralatan radio dan navigasi untuk pesawat udara radio and navigation equipment for aircraft handset, intercommunication and publik address system such microphone and speakers for aircraft peralatan komunikasi dalam pesawat udara kelompok article peralatan radar untuk radar equipment for aircraft pesawat terbang modul modul elektronik electronic modules antenna, penghantar gelombang beserta peralatannya konduktor serat optik tabung antennas wave guide and related equipment fibre optic conductors kabel serat optik fibre optic cables rakitan: kabel serat optik fibre optic cables assemblies and harness peralatan serat optik fibre optic devices sambungan serat optik fibre optic interconnect perlengkapan serat optik dan suku cadangannya fibre optic accessories and supplies perangkat serat optik fibre optic kits and sets motor listrik motors electrical generator, starter generator dan suku cadangnya untuk pesawat udara generators and starter generator, electrical parts for aircraft fuel cell power unit beserta dan fuel cell power unit component accessories komponen perlengkapannya electrical alat pengubah arus listrik, berputar maupun yang tidak berputar converter, rotating and non rotating batteries, rechargeable baterai pesawat udara yang dapat diisi kembali electrical vehicules, light and fibers, electrical portable, hand lighting equipment, electrical lamp ballast, lamp holder, starters and its related accessories pesawat lampu marapu udara, ballast, pegangan starter dan lampu, perlengkapannya aircraft alarm and signal system alarm pesawat dan sistem signal navigational cockpit instrument instrument navigasi kokpit flight instrument instrument pesawat udara automatic pilot machine such pengontrol otomatis seperti komputer pengendali pesawat dan suku cadangannya peralatan roll, yaw and pitch computer and aircraft gyro and related parts engineer instrument instrumen mesin liquid and gas flow, liquid level and mechanical motion alat ukur instrumen cairan dan gas serta alat ukur mekanis and measuring instrument pressure, temperature, humidity, measuring and controlling instrument instrumen pengukur dan pengendali tekanan, suhu, dan kelembapan kelompok article perlengkapan kabin, kursi, sarung kursi, lapis dinding untuk pesawat udara household finishing, seat cover, wallpaper for aircraft tirai, key dan garden pada pesawat udara deaneries wings and shades for aircraft peralatan dapur pesawat udara pemanas, pembuat kopi, pendingin dan lain lain) beserta perlengkapan pelayanannya kontainer khusus pesawat terbang, pengikat kargo dan peralatannya food cooking, baking and serving equipment oven, coffee maker, refrigerator, etc) for aircraft specialized shipping, stroke container, cargo tie down and equipment bahan metal miscellaneous, fabricated, non metallic materials bermacam macam pabrikan bukan untuk suku cadang batang dan batang kecil dan besar dari baja bars and rods, iron and steel alumunium papan papan identifikasi dan tanda tanda sign, identification, plates alat alat ukur presisi untuk pesawat udara precision and measuring tools for aircraft peralatan simulasi dan pelatihan training aids and operation training devices and related parts pendukung penerbangan, teknisi dan awak cabin, beserta suku cadangannya aircraft maintenance and repair shop specialized equipment peralatan untuk perawatan dan perbaikan khusus pesawat. udara electrical and electronic properties measuring and testing instruments peralatan khusus untuk pengukuran dan pengetesan elektronik pesawat terbang flush motor motor membilas vanishes, paints, sealing compound, adhesive and related products senyawa pernis, perekat, perekat dan produk terkait cat, oil, greaves, lubricating and hydraulic oli, gemuk, pelumas dan hidraulik soap, cleaning agent and related product sabung, agen pembersih dan produk terkait kelompok article buku, regulasi, instruksi manual, peta aeronautika dan publikasi lain yang mendukung book, regulation, instruction manuals, aeronautical maps and other publication software perawatan dan perbaikan khusus untuk pesawat udara aircraft maintenance and repair shop specialized software senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada pesawat udara yang diimpor atau diperoleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tentara indonesia, dan kepolisian negara republik indonesia yang pertahanan, nasionalkereta api: iii. nama barang kereta api suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian: kelompok nama barang sarana kereta api lokomotif diesel electric dc dc lokomotif diesel electric ac dc lokomotif lokomotif diesel electric ac ac lokomotif listrik lokomotif diesel hidrolik kelompok mekanisme sub komponen suku cadang mesin lokomotif engine main frame assembly main frame equipment list balance shafts, idle shafts gears camshaft, crossroads, gear bearing sectional cover, crankcase inspection opening cover, generator end main frame crankshaft main bearing switch, pressure timing plate fuel linkage and governor drive drive, governor fuel control linkage lever, fuel linkage governor, over speed over speed extension link over speed trip device engine control governor equipment list engine control governor electric kelompok nama barang engine control governor mekanik governor mounting linkage, engine control engine control module ecm) fuel oil, tube oil piping equipment list fuel oil, tube oil, water piping fuel filter pressure bias governor air line kit pump motor, fuel booster power plant mounting equipment list alternator generator alignment power plant mounting end forward cover equipment list forward end cover with tube oil pump drive drive, breathe water pump crankcase vibration damper pump connection water pump, gear mounting, tube oil valve tube oil relief power assembly equipment list connecting rod cylinders, push rods rocker assemblies with fuel pump mounting nozzle, fuel injection piston rings pump, fuel injection turbocharger and intercooler exhaust stack installation inlet discharge water header intercooler air intake manifold turbocharger rotor turbocharger installation water tube oil piping manifold equipment list manifold, exhaust turbocharger assembly intercooler assembly kelompok nama barang crank case assembly gear case assembly cover front end cover crank case inspection lipstick assembly menbalance shaft idle shaft gears cylinder liner assembly connecting assembly piston assembly cover will hub backing ring pump gear mounting tube oil filtercooling system cooler drive with cooling plat kelompok nama barang voit cooling unit cooler joint variable speed fan with mueller water thank water inlet header discharge headerfuel systempump with motor fuel filter asy pre fuel tank tube oil system tube oil asy tube oil filter element tube oil cooler tube oil pipe system publication preliminary pump asy oil pump relay valve oil pressure switch low oil switch sistem kontrol lokomotif cdc pdc control miscellaneous equipment bar cable clean bus arrangement contractors interlock kelompok nama barang magnet valve reverse switch control group equipment list control group compartment with doors covers panel relay terminal board voltage regulator cards resistor dynamic brake tortothrottle valve photograph gto inverter ac dc, ac ac, dc dc kit additional adapter base asm bolt bracket brk switch asm pushing filter cable card modules cover circ brk circuit breaker clamp compressor arr panel conn connector const dia const dia kelompok nama barang const dia cont sup cont inti cont intl control modules cover cover circ brk cpl coup deal brightstar sir deal load did panel disel engine diode diode asm display modules door match toggle element equipment list gta exhausted blr motor flex air duct ftg cnd strain rel ground block holder home ind plate interlock control kit, retrofit single kit, connector kit kit, connector cps conn kit kit, connector d7up conn kit kit, connector db25 kit kit, connector jumper kit kit, connector lot ewt kit kit, connector scm kit kit, retrofit kit, retrofit bkt gp32 kit, retrofit cont kit, retrofit rev dp32 knife with spot lamp eng lamp socket match lens light asm misc loadmeter lockwasher module module circuit nut panel kelompok nama barang panel asm press rectifier power block reference item kit misel relay tesis pnl resistor reverse rotary switch schematic electrical screw sensor shunt sonalert sona support asm switch switch dpd vco switch pressure switch spot switch spot red temp probe terminal thrive traction inverter trans asm vakum switch evs washed narrow wire shield drain wire, lock wire cable ac dc, ac ac, dc dc kit accessories sistem transmisi listrik: lokomotif excited, traction, generator: aux, field coins armatur gear case brush holder carbon brush bearing auxiliaries traction generator and auxiliary power auxiliary generator excited gear unit power take off traction generator rectifier traction motor: housing kelompok nama barasistem transmisi hidrolik: lokomotif turbo transmission:ion scavenger pump transmission suspension elektrik instrument pressure switch gardan shaft asy gardan shaft join coupling sistem pengereman: lokomotif air brake system: air compressor and spare partbrake double check valve with rubber packing kelompok nama baraslack adjusted emergency brake inner parts distributor valve hand brake and brake mechanism: rigging hand brake lever sand laser bogie assembly bagi: lokomotif truck equipment list axis alternator bolster truck frame brake rigging coil spring journal bearing accessories axle alternator) bearing with journal housing motor suspension sand pipe arrangement snubbed, horizontal snubbed, vertical spring rigging traction motor traction motor accessories traction motor gear case fabricator wheel, axle, gear journal bearing bogie accessories wheel and axle assembly: combined wheel set axle drive gear journal bearing bearing axle box journal box and spring assembly swing bolster assembly kelompok nama barangrubber block air spring disc. brake brake pad block rem brake shoe link copper shock absorber kit antimonida banka tin pen dan bbrake accessories bodi: lokomotif under frame and platform: car body traction motor cable connector couple arrangement power plant mounting uncompling arrangement lever cable clubs steel train line jumper acceptable platform signal light arrangement sido steps hand rail way side battery acceptable platform equipment list battery box arrangement cover bell, locomotive cable champs, steel cable clears couple, draft gear yoke kelompok nama barang fuel home arrangement fuel tank fuel tank arrangement pilot arrangement platform platform signal light arrangement sand home arrangement side step handal arrangement village tank arrangement traction motor air duct end) traction motor air duct middle) traction motor cable connection training jumper receptacles coupling arrangement lever aside receptacles battery body accessories nose cab assembly, roof flap engine nose cab equipment list cover arrangement door match handshake handshake rigging light operators cab assembly operator cab equipment list control console, long hood lead control console, short hood lead controller daylight signal arrangement dome light arrangement door match, compartment control door match engine, nose, operator radiator cab door match, locker door match, operator cab door match, roof door seal arrangement engine gage panel kelompok nama barang fire extinguisher arrangement foot switch arrangement handshake rigging headlight operator cab accessories operator's seat arrangement speed recorder speed recorder arrangement switch, keadaan switch, sander transmitter driver vigilante control panel window arrangement window wing window wiper arrangement auxiliary cab equipment list operator cab accessories arrangement control console engine gauge panel sliding window window wing dome light arrangement control match hours arrangement switch sander dead man engine cab blower unit signal middle front rear engine cab equipment list air compressor drive shaft automatic fire extinguisher blower traction motor) blower unit braking resistor, dynamic rectifier door match engine cab engine cab accessories exhaust cover arrangement coupling flexible compressor end) flexible coupling engine end) tube oil cooler tube oil filter tube oil piping arrangement water piping arrangement kelompok nama barang engine cab accessories radiator cab equipment list air compressor radiator fan drive air compressor piping crossover walk arrangement daylight signal arrangement diverted valve door match eddy current clutch ecc) engine arrangement air intake exhausted blower expansion arrangement tank fire extinguisher arrangement gear unit hatch cover arrangement headlight magnet valve main reservoir radiator arrangement radiator cab radiator fan arrangement radiator coolant guard radiator cab accessories cab heather air conditioned water cooler spare parts and accessories air brake equipment list air brake equipment air compressor filter air compressor arrangement air diger air filter, centrifugal brake cylinder horn valve, application brake valve, automatic drain valve, bell valve, brake valve, check valve, check stained valve, control valve, double check kelompok nama barang valve, emergency brake valve, horn valve, magnet valve, pilot valve, relay valve, safety valve, banding valve, vent air brake equipment accessories exterior bingkai jendela kaca jendela poly carbonate acrylic pelat baja pintu kawat las kunci kunci pelat baja kembang baja kanal pipa baja cat rubber below ram pengaman jendela silicon dealer tools exterior accessories accessories interior: kursi plate alumunium module grp rak barang list karet selling fan exhaust fan melamin plastic hard board module levator module floor stainless steel module grp module closet module renoir lavatoiy installation alat perangkai otomatis lokomotif, kereta automatic couple asy couple body knuckle rel rubber draft gear kelompok nama barang couple accessories alat bantu lokomotif safety auxiliary: fire extinghuiser day light arrangement signal head light asy fire signal device with fuse radio locomotive water treatment for engine coming system socotrae perangkat pelacak posisi lokomotif) indicator speed auxiliary seed meter auxiliary connection electric locomotive cable wire terminal connection citing parts general purpose hardware compression fitting copper tubing fitting general purpose conduct fitting locomotive cable wire pipe fitting terminal connections terminals battery kallilog spareparts and accessories couple electric mcb matching cable electric couple asy mesin penyegar udara lokomotif a10 motor compressor blower kondensor compressor evaporator expansion valve filter driver low high pressure cut out switch discharge pass valve contractor relay circuit breaker kelompok nama barang kereta kereta rel diesel krd) diesel rail car) listrik krl) electric rail car) diesel elektrik kode) diesel electric rail car) tmc track motor car) penumpang kelas eksekutif kl) passenger coach executive class) kereta penumpang kelas bisnis k2) passenger coach business class) penumpang kelas ekonomi k3) passenger coach economic class) kereta makan km) dining coach), kereta makan pembangkit kmp) dining power coach) kereta pembangkit bp) power cars) kereta bagasi baggage cars) penumpang kelas spesial passenger coach special class) kereta khusus special purpose cars) kereta tidur sleep cars) gerbong terbuka gb, yaitu yyw, zzo, ttw, kkb, dan lain sebagainya gerbong tertutup gt) yaitu gw, ggw, gr, dan lain sebagainya gerbong datar gd), yaitu ppw, kpk, dan lain sebagainya gerbong tangki silinder gk) gerbong kereta inspeksi inspection train) kereta peralatan khusus kereta penolong rescue train) kereta ukur measurement train) kereta derek crane train) kereta pembangunan dan perawatan construction and maintenance track car) sunting vehicle suku cadang light rail transit lrt) komponen suku cadang railway engine diesel mesin application sub kelompok mekanis engine kelompok nama barang main frame assembly crank case assembly gear case assembly cover front end engine control governor elektrik engine control governor mekanik engine control module ecm) fuel pump with motor card modules control modules display module module circuit traction inverter ac dc, ac ac, dc dc kit accessories coil spring bogie accessories brake shoe brake accessories body accessories rectifier blower rectifier eddy current clutch ecc) main reservoir radiator coolant radiator cab accessories spare part and accessories air dryer equipment air brake accessories poly carbonate acrylic kawat las ram pengaman jendela silicon dealer tools exterior accessories module grp module closet elektrik couple asy cover crank case inspection lipstick assembly mekelompok nama barang balance shaft idle shaft gears cylinder liner assembly connecting rod assembly piston assembly cover will hub backing ring pump gear mounting tube oilturbo super charger engine mechanism accessoriesair intake system accessories tube oil system accessories cooling system: cooler drive with cooling plat voit cooling unit cooler joint variable speed fan with mueller water tank water inlet header discharge header kelompok nama barangcooling system accessories fuel system:filter asy pre fuel tank fuel system accessories tube oil system: tube oil asy tube oil filter element tube oil cooler tube oil pipe system preliminary publication pump asy oil pump relay valve oil pressure switch low oil switch resistor dynamic brake sistem kontrol thrusteskelompok nama barang throttle valve photograph gto inverter high voltage relay snubbed asy voltage decider distribution board dc dc converter converter control board reverse input popularity module chopper module double pulse board chopper control board dynamic voltage limitation rectifier module hmi display ccd collector current device) sister transmisi listrik traction, excited, aux, generator field coins armatur gear case brush holder carbon brush power take off gear unit bearing auxiliaries traction motor housilgbt lgbt driver power supply module control board mother board contractor control converter interface converter filter capacity kelompok nama barang control relay sistem transmisi hidrolik turbo transmissionor parts selection scavenger pump transmission suspension electric instrument pressure switch gardan shaft asy gardan shaft joint coupling sistem pengereman air brake system air compressor and spare partsdouble check valve with rubber packiemergency brake inner parts distributor valve dual chamber air dryer kelompok nama barang electronic control unit brake control unit magnet valve block brake unit block brake unit with spring parking brake anti skid valve pulse generator speed sensor brake pipe coupling brake pad pipe seamless for brake control valve kit isolation cock overhaul kit slack adjusted overhaul kit basic valve body overhaul kit kit overhaul slack adjusted brake device for kkb air brake system accessories hand brake and brake mechanism rigging hand brake lever sand laser hand brake bellcrank triangle linkage hand brake and brake mechanism accessories bogie assembly bogie bogie kits bolsterless bogie casting component bogie ancilaiy component pipe ransom pins and buses safety hunger tube disc bogie assembly accessories wedge wheel and axle assembly: combined wheel set axle drive gear journal bearing bearing axle box kit overhaul bearing journal box and spring assembly inner spring outer spring kelompok nama barang swing bolster assembly:pegas daun air spring disc. brake brake pad block rem link copper shock absorber kit antimonida banka tin pin bradjusted spring axle box housing bolster anchor rubber bolster spring bottom center plate center plate winner center plate stunning conical bonded rubber spring guide rubber hunger bracket rubber buffer rubber for side bearer side bearer housing swing link traction rod upper center plate wearing plate asy rotary show absorber connection link safety hunger kit maintenance bogie stang dead lengkap mur bolt and nut for kkb a * kelompok nama barang pin and bush for kkb center pin assembly for kkb hunger assembly for kkb swing bolster assembly accessories bodi under frame and platform car body traction motor cable connector couple installation power plant mounting coupling lever installation cable champs steel train line jumper receptacle signal light platform arrangement side steps hand rail way side battery receptacle channel steel a36 ss400 sm400 sm490 plate space cortez span sus plate high strength grade plate ss400 spec spec under frame and platform accessories lantai: pelat baja gelombang united undersea coating pelat baja kembang floor accessories exterior: bingkai jendela kaca jendela pelat baja ss400 pintu kunci kunci pelat baja kembang baja kanal ss400 pipa baja cat rubber below load breaker switch lbs) acrylic reuben apron plat jembatan box semboyan hand grip polycarbonate exterior accessories kelompok nama barang accessories interior: kursi plate alumunium rak barang lis karet ceiling fan exhaust fan melamin plastic hard board single double leaf engine door flush valve ceiling speaker hand shower gas spring cable heated cabinet cold storage inflation material microwave read lamp left karpet floor vinyl floor double book lonem stainless steel frame rollerblind module levator: module floor stainless module grp resin geliat mat strand modul closet fishing toilet system non fishing toilet system modul renoir stainless steel toilet tangki trl asy leher angsa asy fishing tank asy modul toilet modul renoir modul wastafel shower kran alat perangkai otomatis automatis couple asy couple body knuckle rubber draft gear twist lock kelompok nama barang alat bantu safety auxiliary: fire extinghuiser fire light signal arrangement head light asy fire signal device with fuse safety auxiliary accessories indicator speed auxiliary: speed meter auxiliary connection electric terminal connection fitting parts indicator speed auxiliary accessories couple electric mcm matching cable male female connector cable shoe ramping equipment couple electric accessories peralatan simulasi dan pendukung pelatihan masinis alat bantu keselamatan manusia b9a remaining equipment rescue tools kendaraan evakuasi alat bantu evakuasi sarana b9b mesin penyegar udara bio air conditioned compressor motor blower evaporator kondensor coil expansion thermostatic valve filter driver low and high pressure cut out switch discharge pass valve contractor timer relay mini circuit breaker mcb) coil evaporator motor fan kondensor fan evaporator blower receiver tank low frequency relay lfr) low voltage relay lvr) phase sequence relay phc) connector plug casting air conditioned kelompok nama barang air conditioned accessories senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada kereta api serta. bll prasarana kereta api peralatan untuk perbaikan pemilih arahan jalur kereta api hand tie temper machine spare parts and htt), accessories multi tie temper machine mtt), spare parts and accessories ballast profiling machine, spare parts and accessories ballast compact machine, spare parts and accessories ballast cleaning machine, spare parts and accessories rail welding machine, spare parts, level charm sering, straightening and accessories universal purpose machine, spare parts and accessories track recording car, spare parts and accessories hidrolik samping machine, spare parts and accessories track for excavator maintenance track motor car, spare parts and accessories rail jack track gauge measurement device rail optic rail fabricator mactrack rail ultrasonik test thickness ultrasonik indicator toolkit engine roller for sliding bridge manual jack hydraulic jack kelompok nama barang hand inch inch machine air impact french torsion french installation tool for boats river cutter trolley air compressor machine, spare parts and accessories pneumatic boring machine pneumatic riveti machine band saw machine flame cutting machine boring machine welding machine, spare parts and accessories well shear cutter pantry crane over hed and mobile crane riset samping machine grinding machine profil electric heater furnace for riset electric generator welding generator riset heater furnace pneumatic hammer hammer head sniper) driving die for riset blasting machine bending machine pulling machine track) abbrasive cutting rail machine waterways level) echo sounding devices wireless spark painting paint thickness meter hygrometer dew point calculator magnetic steel thermometer right strength bolt duck bolt riset ordinary bolt drift pins steel grid paint drill bits reader special steel water pump kelompok nama barang tackle block steel reinforcement pneumatic concrete breaker bubut roda bubut umum mesin tes pegas bogie cam industry equipment soil investigation equipment accelerometer cbr test (in place) cone penetration sindir) ton test cone penetration sindir) ton test cone penetrometer core drilling dcp test dynamic cone penetration test) density gauge field van test geolistrik hand boring bor tangan inclinometer boring machine bor mesin pocket penetrometer rubber balloon soil compact spt hammer test strain gauge tape extensometer soil laboratory aggregate crushing value automatic ekstrover cbr test lab) climatic chamber compression test consolidation test pedometer density moisture direct shear double probe density hydrometer laboratory water bath automatic proton soil mixer soil volume change meter speedy moisture tester selling test test steve trivial kelompok nama barang unconvined test violating table soil color contrast laboratory oven ballast testing los angeles abrasi ball bearing for abrasi testing machine geodetik equipment theodori total station lighting equipment hammer test digital equipment measurement civil geodetik engineering software tool kit electric hermit well machine sharing rail cutter abrasi portable measuring device jack hammer section rail shear french tipon elastomer jembatan telon chan block kawat tali baja heat hot riset (sanger) iron blower (dapur keling) drop hammer (tiang dan palu baja perancah) cordes dan impact aksesoris forklift excavator dongkrak rolling: stock peralatan perawatan prasarana) multi tie temper unimal compact multi tie temper mark production switch temper marisa b45 dgr bridge inspection car rail road loader gitar kgt v ___ kelompok nama barang double acting loader via car road rail vehicle gemar v2r telescope railway crane row krc 800n multitasker railway crane row krc forklift dosa movable crane rough terrain crane nl) ground generating radar system track and turnout measuring tools inspection and measurement data management and analysis software turnout geometry measurement trolley sheepfoot samping roller ultrasonik with track motor trolley rail grinding machine track motor car elevated bucket truk vehicle maintenance gerbong datar ultrasonik portable portable electronic straightness measures horizontal hydraulic rail bender concrete crack detector bridge inspection vehicle maintenance maintenance part for rolling stock air compressor arc welding machine battery charger cut shaw diesel fuel tank and dissenting drill press bench mounted drill press floor mounted electro hydraulic compact pump electronic diagnostic and repair set digital multimeter lab power supply kelompok nama barang dps funktinsgenerator digital oscilloscope, tft display cable knife electrical s scissors magnetic pick up tool telescope inspection mirror dust brush tweeted plc extract ordering lever ordering iron set, with cards ordering wire and ordering paste ordering pump multimeter crack detection set crack detection (magnetic flaw detector) notebook fork lift large fork lift medium fork lift reach truck generator set great dissenting equipment great gun gender bench mounted gender7 floor mounted hacksaw hidraulis press high pressure washed home ramping device hydraulic operation hydraulic pump and motor late sp250x160ce lifting jack lifting table scissors lpg torch cutting machine killing machine oil drain disunting equipment palet truck part washed small part washed ultrasonik pipe heading cutting portable genset radial drilling machine set hidraulis pump tap and die troll, pushtype kelompok nama barang drill electric sabre saw metal cutting impact french pneumatic gender electric nut screw driver light pneumatic nut screw driver light battery nut screw driver medium battery trenches set open danes isolated handle water pump pier pier internal retaining ring pier external retaining ring hacksaw with blades hammer steel mallet dernier measuring tape steel ruler torque trenches adjustable hexagon tool boxes hand carry type trenches set open andper isolated handle water pump pier kelompok nama barang pier internal retaining sing pier external retaining ring hammer steel mallet cable cutter bolt cutter tin ship hack saw with blades mikrometer dernier measuring tape steel ruler chief and punches torque trenches hexagon tool boxes hand carry tool trolley tool wire ramping set ordering set contacts termometer voltcraft thermometer stinger system peralatan perawatan bogie peralatan komunikasi movable working platform peralatan pengecatan drying oven peralatan perawatan bearing maintenance part for mtt mark cable, .m sport o.6m cable, m,i2 mlf o,5m s co cable, m12.m f s.cond cable,ml2 m pig .cond jupiter digital module jupiter analog module cable, m12 m f network cable, lldin a diode cable, lldin.a trans cable, lldin.a trans cable, .m din diode cable, j1939 resistor m12 output speed cond cable,m12.f pig s co signal conditioned. m,i2 cable,m lldin i diode sender, temp, asy, 1oo pressure duce asy, soo plug.in relay, 24v kelompok nama barang break out box connector m12 t jupiter scanner board jupiter module jii j42 pic module asy jam box, h.bridge driver projector lamp, bullet cable,m12 sipil 1om contact block (no no) contact block limit switch asy long adj operating lever amp fuse miniature lamp potensiometer linear transducer linear transducer magnet line fuel filter filter element o ring kit coil, splendid valve pressure transducer, splendid coil coil, do5 24vdc, din seal kit pilot valve, 24vdc, do3 col, 24vdc, d03 home assembly dc,hydraulic fitting coil standard tie tie standard clamp rotary aktuator push pull air valve air cyl single acting switch, neutral humphreys valve hyd motor front hydraulic motor motor hydra lic multi.section gear pump piston pump (rexroth) linear aktuator asy receiver, double barrel orb o.ring assortment kit, seal, cart. valve tubing, plastic seal kit cyl, rod valve, relay regulator kelompok nama barang air single pilot valve press red valve asy n,c.modulation element air valve k series cab control valve splendid valve way brake shoe carbide samping tool carbide samping tool hook, insert machining filter element line hyd filter air line filter element desiccant cartridge filter, fuel fuel filter element engine oil filter water filter air filter primary air filter secondary filter element windshield wiper blade windshield wiper blade filter element maintenance part for samping machine type csm piston rod piston piston bearing bush piston rod complete hexagon bolt samping disc hexagon nut bush o ring gasket string felt ring hexagon socket screw spring key annular gear groove nut locking plate adjusting screw kelompok nama barang throttle guide bush screw plug without bundle spring steel ball universal joint round nut v ring minum adjusting ring space sleeve spring washed samping arm bolt connecting rod bolt washed distributor piston detector cap nut packing ring valve body sealing and camping ring spiral strap tube home ripple screw pushing s treated joint carrier axle slide bearing pressure spring shaft sealing ring circle fitting disc split pin pneumatic cylinder slider guide bolt press.liner pin castle nut axial thrust washed nut screw plug sealing ring intermediate ring tension sleeve running disc flat fabricator ripple feeder rod slide plate space ring deep groove ball bearing kelompok nama barang bearing support space bush roller countersunk head screw lange shaft nut tapped roller bearing gear wheel nilon ring clutch half temperature switch transmitter chord wheel cover fixing bolt block cheese head screw flat spiral spring steel chord rope clamp countersunk screw potensiometer cable pulley shaft lipstick carrier complete tension spring, stainless bracket slide rorelaykelompok nama barangrotary encoder vibration element housing bearing+tension sleeve pull cable tension spring split paper socket camping pin cylinder mushroom shaped pressure piecediode pr.circuit board complete chart pieces tachometer limit switch air homepacking nozzle assembling auxiliaries maintenance part for samping machine type csm distributor cap nut packing ring valve body sealing and camping ring kelompok nama barang spiral trap tube home ripple screw pushing s threaded joint piston rod piston piston piston spiston rod complete bearing bush disc space sleeve hexagon nut spring washed samping arm bolt connecting rod bolt washed bush bearing washed split spin hexagon socket screw hexagon bolt samping way limitation pin buffer stop nut lock nut cylinder universal joint round nut with grilled holes cover samping o ring gasket string felt ring guide bush mushroom shaped pressure piece throttle screw plug screw plug without bundle spring steel ball carrier kelompok nama barang axle slide bearing pressure spring shaft sealing ring circle fitting disc spring pin pneumatic silinder slider guide bolt press.liner castle nut axial thrust washed sealing ring spring key intermediate ring tension sleeve running disc flat fabricator ring slide plate space ring deep groove ball bearing feeder rod bearing support space bush roller countersunk head screw lange running wheel tapped roller bearing locking plate shaft nut gear wheel nilon ring clutch half rotary encoder rubber bush spring element vibration element drawn house bearing+tension sleeve pull cable tension spring split paper socket camping annular gear packing nozzle assembling auxiliaries mushroom shaped pressure piece pressure transducer kelompok nama barangprop. control valve temperatur switch transmitter hydraulic motor rope clamp chord wheel fixing bolt block cheese head screw flat spiral spring countersunk screw potensiometer roller transmitter cable pulley shaft dip stick carrier complete tension spring, stainless bracket slide rod steel chorautomatic output pushbutton led module switch head lange for contact element kelompok nama barang contact element fluorescent lamp fluorescent tube inverter diode pr.circuit board complete adaptor seal kit support cylinder valve fuse tachometer limit switchseal ring minum adjusting ring v ring samping tyne clamp roller filter cartridge oil filter profile packing fuel filter air filter element air filter cartridge v belt air filter charging filter filter solid state relay relay relasi safety relay wiper blade time relay relay pol. relay module operational amplifier relay base level.cord air home cartridge with drying agent maintenance part for samping machine type sel ring samping tyne samping tyne long kelompok nama barang seal kit minum adjusting ring v ring fitting disc gasket oil filter fuel filter air filter element air filter cartridge v belt set clamp roller filter cartridge charging filter filter wiper blade relasi safety switch relay relay module relay impulse relay operational amplifier time relay transistor level.cord cartridge with drying agent axle bearing bush space ring disc castle nut split pin connecting rod bolt bush washed schnorr lock washed hexagon nut flat fabricator ripple pin rubber ring nut samping arm bolt space sleeve dist.washed spring washed hexagon bolt hexagon socket screw annular gear locking plate groove nut spring key locking screw kelompok nama barang cap nut piston rod piston piston screw piston rod bush cover straight pin threaded pin multipoint head cap screw plain bearing bush piston rod complete lock nut cylinder universal joint circle round nut with grilled holes throttle guide bush screw plug without bundle spring steel ball q ring string felt ring distributor packing ring valve body sealing and camping ring screw spiral strap tube screw pushing s threaded joint crater rubber disc carrier control rod pressure spring shaft sealing ring pneumatic cylinder slider guide bolt grease ripple lifting hook coupling bolt felt strip press.liner axle bracket single pressure gauge check throttle terminal kelompok nama barang compression home needle bearing axial cylinder roller bearing running wheel lange tapped roller bearing shaft nut dis deep groove ball bearing gearwheel nilon ring screw plug clutch half rotary encoder rubber bush spring element house bearing+tension sleeve pull cable brake block asbestos free split paper socket camping pin air cylinder packing profile packing nozzle sealing ring assembling auxiliaries recording paper recording pen cartridge cage spring pin damperprop. servo valve reducing valve switch thermo.transducer chord wheel fixing bolt block cheese head screw plat spiral spring steel chord kelompok nama barang rope clamp countersunk screw potensiometer cable pulley shaft dip stick carrier complete tension spring, stainless angle joint bracketdiode luminous material pr.circuit board complete recorder pen tachometer limit switch air home dling governor dling control valve pressure regulator non return valve maintenance part for marisa wiper with startup kelompok nama barang kidscreen wiper fellows induction proximity detector increment encoder filter cartridge primary air filter secondary air filter belt belt set belts set fuel filter water separation oil filter fuel filter relay flat fuse circuit breaker filter filter cartridge cartridge space washed ring socket roller ring bearing thrust roller bearing tailing tool tool power grip belt pulley li'agneticplug ventilation plug pipe crewed push connection oil level glass gasket o ring filter cartridge for hr82 copper washed power grip belt oil can she pressure switch hu39 press, glass feeder wheel int, axle touching wheel feeder wheel ext, axle lightning nut lock washed input zeiss lock handle kelompok nama barang key cylinder screenwriter holder door lock silent block entered brake shoe insert split pin key valve isolation valve ctrl on off drain valve pneumatic valve air control valve pneumatic distributor circuit selector pe98 regulator pressure switch transmitter remote flex cable remote flexball cable articulation remote power relay replace dist. plug manipulator thermostat rel.pb. led minimus home thermostatic valve air valve pressure reducing valve n s6rie press. limitation valve pressure reducing valve cyl. nut roller axle limit switch body 2or2 head for limit switch lever for limit switch cylinder. roller bearing coupling power grip belt pulley potensiometer magnetic plug roller bearing summer ui\, bush dessicatif cartridge feeder wheel int. axle touching wheel feeder wheel ext. axle kelompok nama barang pneumatic cylinder conrad head connecting rod head induction proximity detector jalan rel dan jembatan kereta api rail plate and bolt for rail joint kawat las elektroda dan hermit untuk sambungan rel switch turn out rail mastering sleeper bridges steel bridges ballast batu pecah aspal untuk peron dan perlintasan racun rumput slab track waterproof system drainage system environmental protection system testing connection system strengthening earth quake resistance support rounding upgrade tunnel concrete bridge composite bridge lrb seismic bearing camping device girder concrete pintu hand rail sistem proteksi petir flashbut welding rel stasiun bangunan depo balai yasa tempat perawatan workshop pss operation control centre traction power subsection equipment room pss equipment room) kelompok nama barang fasilitas stasiun kereta api sistem tayangan jadwal kamera cctv jaringan online vending machine automatic gates system kartu tiket ka) automatic locker karcis tiket kereta api perangkat audio video untuk pelayanan dan informasi sistem alarm alarm system) sistem keamanan security system) peralatan mobilisasi (lift, escalator, translator, dan peralatan pendukungnya) peralatan back catu daya peralatan penerangan stasiun sistem persinyalan kereta api: signal diesel generator power qubicle signal power qubicle battery charger inverter peralatan telekomunikasi panel lokal dan pusat) rack modul aside spare vital processor interlocking vpi) sistem persinyalan vpi) saldo sistem persinyalan saldo) font size solid state disgrace sistem persinyalan westrace) relay interlocking system mis drs genealogi gl sinyal mekanik train operation control sistem centralized traffic control sistem peringatan dini suku cadang peralatan workshop saluran fisik (saluran perkapalan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi) sistem proteksi dan rounding diagnostic persinyalan dan operas! peralatan perawatan persinyalan kelompok nama barang peralatan platform screen door sistem persinyalan elektrik industrial computer untuk maintenance sistem kelistrikan sistem instalasi listrik aliran atas qhc) gardu listrik ocs overhead contact line system) sistem gardu traksi sistem distribusi daya listrik peralatan dan perawatan instalasi listrik sarana kelistrikan suku cadang peralatan workshop peralatan pemantauan dan pengendali catu daya listrik aliran bawah third rail system) peralatan komunikasi remote control suku cadang komponen kendaraan khusus pemelihara laa sistem proteksi peralatan laa sistem telekomunikasi kereta api sistem radio microwave digital analog kereta api sistem antena parabola sistem catu daya peralatan digital analog multipleks train dispatching system sistem pengaturan perjalanan kereta api) remote control supervisor system sentral telepon tomat kereta api toka) jaringan tele kereta api saluran fisik gsm r system clock system suku cadang peralatan workshop jaringan telekomunikasi peralatan telekomunikasi perawatan sistem proteksi dan rounding tools measurement telekomunikasi kelompok nama barang suku cadang pendukung traindispatching system saluran fiber optik suku cadang pendukung interface saluran fiber optik suku pendukung saluran tembaga cadang kabel suku cadang peralatan balai yasa radio link equipment spare unit power supply equipment spare unit pcm multiplex spare unit train dispatching spare unit supervisor system spare unit test equipment system spare unit training workshop facilities equipment digital transmitter tx) transmission analyzer rx) spectrum analyzer channel set radio communication tester microwave repeater checker microwave counter frequency portable oscilloscope liter module rtu input module test box test box tool kit v.s tester atenuator set bit error tate set emc probe level meter signal generator fmp3 mobile radio set) power meter audio generator power supply swr multimeter lcr meter logic probe pulse tester kelompok nama barang mechanical facilities workshop peralatan khusus untuk pengujian dan pemeliharaan suku cadang peralatan workshop mesin cnc komponen mesin cnc mesin pcb maker komponen pcb maker mesin kalibrasi komponen mesin kalibrasi alat braking kabel komponen alat braking kabel komponen traindispatching simulator peralatan tempat perawatan sarana peralatan angkat komponen peralatan angkat sarana alat bongkar pasang bearing roda alat bongkar pasang roda peralatan bubut roda load bogie test spring test tool kit alat ukur dimensi alat pemeriksa keretakan alat pemeriksa kelistrikan alat ukur diameter roda alat ukur profil roda alat ukur temperatur bearing alat ukur berat sarana alat uji kebocoran sarana alat ukur ketinggian peralatan perangkai alat uji pengereman alat ukur tekanan roda alat ukur waktu alat ukur temperatur udara alat kalibrasi battery charger tool diagnosa test load test bench test peralatan pesawat angkut sistem udara tekan instalasi pencucian peralatan mesin perkakas instalasi pengisian bahan bakar atau sumber tenaga !* kelompok nama barang pembangkit listrik cadangan peralatan pengelasan alat ukur kekasaran permukaan vibrograf ride index alat ukur jarak keping roda back back gauge alat ukur kebisingan sound level meter alat ukur keausan knuckle peralatan evakuasi turbocharger rotor balancing mesin undercutting machine test bench injection pump cordes power tool governor test mesin bubut roda mesin press roda mesin oven alat pemeriksaan kekasaran permukaan benda automatic load bank suku cadang peralatan third conductor rail rail fishplate expansion joins ramps mid points anchor terminal kabel power feed insulator huckbolt support bracket coverboard system protective cover alat kerja khusus third rail system rail end drill jig power feed rail drill jig mid point anchor rail drill jig expansion joint adjustment tool power feed cutting mask ramp cover cutting jig rail setting gauge rail track gauge structure gauge insulator setting jig tanah untuk prasarana perkeretaapian sesuai dengan berdasarkan rencana induk perkeretaapian tanah untuk jalan rel tanah untuk stasiun tanah untuk depo tanah untuk balai yasa tanah untuk terdapat perawatan workshop tanah untuk pss tanah untuk signaling equipment room tanah untuk telecommunication equipment room tanah untuk operation control center tanah untuk power equipment room contoh format permohonan std untuk setiap impor atau penyerahan nomor lampiran hal permohonan surat keterangan tidak dipungut ppn (std) untuk setiap impor dan atau penyerahanmengajukan permohonan untuk diberikan surat keterangan tidak dipungut pajak pertambahan nilai atas impor atau penyerahan* alat angkutan tertentu sebagai berikut: pajak pertambahan nilai yang terutang rp) nilai impor harga jual*) rp) nama jenis alat angkutan tertentu kuantitas keterangan alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dark nama alamat npp (khusus impor, npp tidak perlu diisi)nomor dokumen pemohon terlampir disampaikan: dst. petunjuk pengisian contoh format permohonan std untuk setiap impor atau penyerahan nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon std. lampiran, diisi jenis usaha diisi berdasarkan jenis usahanyatidak perlu diisi. dipilih pada salah satu kotak. tabel rincian alat angkutan tertentu. diisi dengan nomor urut. diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh. diisi dengan jumlah unit alat angkutan tertentu. diisi dengan nilai impor atau harga jual (coret yang tidak perlu)npp kolom kolom kolom kolomagar dicantumkan dalam kolom mi. kolom diisi dengan nilai ppn yang terutang dalam satuan rupiah. dalam hal ppnppn yang terutang dalam valuta asing tersebut. diisi dengan keterangan: kegunaan alat angkutan tertentu bersangkutan; kurs yang digunakan sesuai keputusan menteri keuangan yang berlaku; dalam hal impor, disebutkan juga kantor pelayanan bea dan cukai tempat penyelesaian dokumen impor yang dilakukan; dan hal hal lain yang perlu dijelaskan. kolom yang contoh: nilai impor harga 4wal*) pajak pertambahan nilai yang terutang rp) nama jenis alat angkutan tertentu kuantitas keterangan rp) alat angkutan tertentu unit kegunaan: kantor pelayanan bea dan cukai: sesuai dengan: inavoice no: tanggal: b l no: tanggal: kurs usd1= rp. sesuai keputusan menteri keuangan nomor: tanggal: usd100) (usd10) totdapat dibuat dalam beberapa halaman lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan std dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon stdpermohonan std nomor lampiran hal permohonan surat keterangan tidak dipungut ppn (std) yang berlaku sampai dengan desemberperaturan menteri keuangan nilai nomor juncto: yang merupakan: perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan deengan izin usaha nomor perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, nomor npp nama atari dengan mengajukan permohonan untuk diberikan surat keterangan tidak dipungut pajak pertambahan nilai atas: impor atau penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana terlampir; dan pemanfaatan atau penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu. untuk periode pemohon terlampir disampaikan: dst. petunjuk pengisian format permohonan std nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon std. lampiran, diisi.nya sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha. dipilih pada salah satu kotak. diisi dengan nomor izin usaha, penyelenggaraan, atau kegiatan. diisi dengan nomorpemohon std merupakan pihak yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional. diisi dengan npp badan usaha angkutan udara niaga nasional yang melakukan penunjukan. diisi dengan nama badan usaha angkutan udara niaga nasional yang melakukan penunjukan. dibubuhi tanda pilih (tanda cek) pada kotak, sesuai dengan fasilitas ppn yang dikehendaki. diisi dengan tahun yang diajukan permohonan stdskip yang dilampirkan pada permohonan std rencana kebutuhan impor dan perolehan (skip) yang diajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas tidak dipungut ppn r(dat angkutan tertentu nomor kuantitas kode keterangan per satuan total . . . . .pengusaha kena pajak nama jenis aat angkutan tertentu. . . . . . . . total pemohon, jabatan petunjuk pengisian contoh format skip yang dilampirkan pada permohonan std diisi dengan identitas pemohon std yang mengajukan skinama alamat nppisi dengan keterangan lain yang dianggap perluisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu. diisi dengan tempat dan tanggal pengajuan skip. diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan. contoh format std untuk setiap impor atau penyerahan dan tata cara ketatausahaan std contoh format stduntuk satu kalip.naillataunama alamatbidang pertahanan,jenis usahadiisi dengan nomor surat permohonan std. diisi dengan tanggal surat permohonan std. npp tentara nasional dipilih pada salah satu kotak. tabel fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai. kolom diisi dengan nomor urut.kolom kolom kolomsehingga bentuk keseluruhan tabel menjadi sebagai berikut: nilai pajak pertambahan nilai yang terutang rp) impor harga jual*) nama jenis alat angkutan tertentu kuantitas keterangan rp) unit nama alat angkutan tertentu sesuai dengan: inavoice no: tanggal: b l no: tanggal: kurs u$d1= rp. sesuai keputusan menteri keuangan usd (usd200) nomor:. tanggrflditerbitkannya std. contoh: jakarta, oktopilih pada salah satu kotak. ii. tata cara ketatausahaan std untuk setiap impor atau penyerahan penerbitan std sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka impor, dibuat dalam (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut: untuk pemohon std;dalam rangka penyerahan, dibuat (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut: untuk pemohon std; untuk pengusaha kena pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu, melalui pemohon std; untuk kepala kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu terdaftarcontoh format std dan tata cara ketatausahaan std contoh format std,perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan a|~| pihak yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional; dan:\s\\m petunjuk pengisian contoh format stddiisi dengan nomor surat permohonan std. diisi dengan tanggal surat permohonan std. dipilih pada salah satu kotak. dipilih pada salah satu kotak, sesuai dengan fasilitas tidak dipungut ppn yang disetujui untuk diberikan. diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya std. contoh: jakartaii. tata cara ketatausahaan std penerbitan std sebagaimana dimaksud dalam huruf dihampiri skip yang memuat daftar alat angkutan tertentu dan atau jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang disetujui oleh kepala kantor pelayanan pajak atas nama direktur jenderal pajak untuk diberikan fasilitas tidak dipungut ppn, dan dibuat dalam (tiga) rangkap, dalam hal penerbitan std dilakukan secara manual, dengan peruntukan sebagai berikut: untuk pemohon std; untuk setiapli. pelayanan pajak penerbit std dan untuk pengusaha kena pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu melalui pemohon std. dalam hal impor berada beberapa kantor dan atau penyerahan diterima dari beberapa pengusaha kena pajak, std dapat fotokopi; dan untuk kepala kantor pelayanan pajak penerbit std sebagai arsip. contoh format skip yang menjadi lampiran std rencana kebutuhan impor dan perolehan (skip) nomor . . (diisi petugas kpp) tanggal . . (diisi petugas kpp) nomor std . (diisi petugas kpp)nama jenis alat angkutan tertentu kpc kpu dan pelabuhan nomor kuantitas kode keterangan per satuan totalpengusaha kena pajaktotal petunjuk pengisian contoh format skip yang menjadi lampiran std diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman skip, dicantumkan pada setiap halaman. diisi dengan nomor skip sesuai tata cara penomoran yang berlaku oleh kantor pelayanan pajak. diisi oleh kantor pelayanan pajak dengan tanggal skip. diisi oleh kantor pelayanan pajak dengan nomor std yang melampirkan skip yang bersangkutan. diisi dengan identitas pemohon std yang mengajukan skip diisi dengan nama pemohon. diisi dengan alamat pemohon. diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon.beri keterangan tdp oleh kantor pelayanan pajak jika permohonan disetujui, dan keterangan dipungut ppn jika permohonan bagian ininama alamat nppberi keterangan tdp oleh kantor pelayanan pajak jika disetujui, dan keterangan dipungut ppn jika fasilitas tidak dipungut atas alat angkutan dimaksudcontoh format std pengganti std penggantiuntuk setiap~~|[~]nama alamat diisi dengan alamat pemohon std.tentara nasional.npp bidang pertahanan, jenis usahatabel fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai. kolom diisi dengan nomor urut. kolomkolomrlangtd pengganti, dalam hal std yang diterbitkan merupakan std untuk satu kali impor penyerahan. ii. std pengganti kementerian keuangan republik indonesia direktorat;hisnama alamat nppdipilih pada kotak yang tersedia, sesuai dengan fasilitas tidak dipungut ppn yang disetujui untuk diberikankota dan tanggal diterbitkannya std. contoh: tubanpenolakan penerbitan std, std pengganti, atau skip perubahan kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak kantor pelayanan pajak. surat penolakan penerbitan std std pengganti skip perubahan nomor: ket tlk berdasarkan permohonan wajib pajak nomor kami sampaikan bahwa wajib pajak: tanggal nama npp alamat tidak dapat diterbitkan surat keterangan tidak dipungut std) std pengganti skip perubahan karena: permohonan tidak lengkap; wajib pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan std sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor . pmk. barang kena pajak yang dimohonkan fasilitas tidak dipungut ppn tidak sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor . pmk.ajak pertambahan nilai untuk (tiga) masa pajak terakhir; mempunyai utang pajak; belum menyampaikan laporan realisasi impor, perolehan, dan atau pemanfaatan yang sudah menjadi kewajibannya; dan atau lainnya, demikian untuk dimaklumi. a.n direktur jenderal pajak kepala kantor hq0 petunjuk pengisian contoh format surat penolakan penerbitan std, std pengganti, atau skip perubahan diisi dengan nama kantor pelayanan pajak. disesuaikan dengan jenis permohonan yang diterbitkan surat penolakan. diisi dengan nomor surat penolakan sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku. diisi dengan nomor surat permohonan. diisi dengan tanggal surat permohonan. diisi dengan identitas pemohon std. diisi dengan nama pemohon. diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon ataualamat diisi dengan alamat pemohonkota dan tanggal diterbitkannya surat penolaurat penolakan. nama npp contoh format skip perubahan halaman . dari . rencana kebutuhan impor dan perolehan (skip) perubahan nomor . . (diisi petugas kpp) tanggal . . (diisi petugas kpp) skip perubahan nomor skip yang diubah . . nomor std . . nama alamat npp .lat angkutan tertentu kuantitas nomor kode keterangan per satuan total semula menjadi semula menjadi semula menjadispesifikasi teknis kegunaan, merk, tipe, ukuran, kapasitas) pengusaha kena pajak kuantitas nomor total per satuan keterangan menjadi semula menjadi semula semula menjadi total pemohon, jabatan petunjuk pengisian contoh format skip perubahan diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman skip perubahan yang dicantumkan pada setiap halaman skip. diisi dengan nomor skip perubahan sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku oleh kantor pelayanan pajak. diisi dengan tanggal skip perubahan oleh kantor pelayanan pajak. diisi dengan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan skip perubahan. diisi dengan urutan skip perubahan. contoh: perubahan (satu). diisi dengan nomor skip yang dilakukan perubahan. diisi dengan nomor std yang melampirkan skip yang dilakukan perubahan. nomor std yang melampirkan skip adalah sama dengan nomor std yang melampirkan skip perubahan.lat angkutan semula direncanakan untuk diimpor sebanyak unit. karena adanya tambahan kebutuhan, alat angkutan ditambah menjadi unit. maka tabel skip perubahan: nama jenis alat angkutan. tertentu jasa kena pajak tertentu kuantitas semula menjadi unit unit alatangkutantas alat angkutan semula direncanakan untuk diterima penyerahan sebanyak unit. karena kebutuhan, alat angkutan harus ditambah menjadi unit. maka tabel skip perubahan: nama jenis alat angkutan tertentu jasa kena pajak tertentu kuantitas semula menjadi unit 200unit alatangkutan diisi dengan kota dan tanggal pengajuan skip perubahan. diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon perubahan skip. contoh format laporan realisasiimpor dan atau perolehan halaman . dari laporan realisasi impor dan atau perolehan nama alamat npp nomor std: . realisasi impor bkp pajak pertambahan nilai nilai impor nama jenis alat angkutan tertentu kuantitas nomor nomor pib kode spesifikasi teknis keterangan satuan total . . . . . . . . . . . . . . . . . total realisasi perolehan bkp nomor faktur pajak pajak pertambahan nilai harga jual pengusaha kena pajak nama jenis alat angkutan tertentu spesifikasi teknis kuantitas nomor keterangan satuan total . . . . . . . . . . . . . . . . . total .* petunjuk pengisian contoh laporan realisasi impor dan atau perolehan diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman laporan dan dicantumkan pada setiap halaman. diisi dengan nomor std yang dilaporkan realisasinya. diisi dengan identitas wajib pajak yang menyampaikan laporan:nama alamat npp diisi dengan nomor urut. diisi dengan nomor pemberitahuan impor barang atas impor alat angkutan tertentu, yang telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan direktorat jenderal bea dan cukai yang diimpornilai impor per satuan, dalam mata uang rupiah. diisi dengan nilai impor total, dalam mata uang rupiahnomor urut. diisi dengan nama dan nppnomor faktur pajak atas penyerahan alat angkutan tertentuharga jual per satuan. diisi dengan harga jual totaltempat dan tanggal laporan realisasi impor dan atau perolehan. diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan. contoh format surat pembatalan stdnomor: ket btl sehubungan diperolehnya data informasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak berhak untuk memperoleh surat keterangan tidak dipungut, atas surat keterangan tidak dipungut pajak pertambahan nilai nomor . tanggal., yang diberikan kepada wajib pajak: nama npp alamat dibatalkan. a.n direktur jenderal pajak kepala kantor surat ini ditujukan kepada: pemilik std; direktur jenderal bea dan cukai; petunjuk pengisian ;contoh format surat keterangan pembatalan std diisi dengan nama kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan std. diisi dengan nomor surat keterangan pembatalan std sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku. diisi dengan nomor std yang dibatalkan. diisi dengan tanggal std yang dibatalkan. diisi dengan identitas pemilik std. diisi dengan nama wajib pajak pemilik std. npp diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemilik std. alamat diisi dengan alamat wajib pajak pemilik std. diisi dengan kota dan tanggal surat keterangan pembatalan stdbubuhi tanda pilih pada kotak penerima surat keterangan pembatalan std: direktur jenderal bea dan cukai; pemilik std; dan lainnya, jika ada. namastd pengganti dan std yang dibataldapat dikreditkan; kolom keterangan (apabila tersedia) diisi dengan nomor std pengganti atau nomor surat pembatalan std; dan masa dan tahun pajak diisi dengan masa pajak dan tahun pajak dilakukannya impor atau penyerahan alat angkutan tertentu. atas alat angkutan tertentu yang impor dan atau penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai namun digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangantidak dapat dikreditkan;alat angkutan tertentu yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan sesuai dengan std nomor . tanggal . ; dan masa dan tahun pajak diisi dengan masa pajak dan tahun pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan alat angkutan tertentu. ibagian administrasi kementerian oo. 's*$ titin kris^ dati syarianegeri surab: a.a3 ku tanggal april telah mengajukan..usat bahasa; t? rif laboratorium; dan tarif penggunaan sarana dan prasarana, gedung dan asrama. tarif laya dan tarif penggunaan sarana dan prasarana, gedung dan asramakeuangan republik indonesia tarif penggunaan sarana dan prasarana, gedungpasa1pengguna jasa menteri keuangan republik indonesia[a.ahmad sae nip lampiran peraturan center! keuangan republik indonesia nomor pmk tentang tarif layanan badan layanan umum universitas negeri suara pada kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi center! keuangan republik indonesia tarif layanan.jenis layanan satuan tarif keterangan (dalam rupiah) layanan akademik tarif pendaftaran dan seleksi masuk mahasiswa baru tes tulis jalur seleksi lokal per calon mahasiswa tes per calon keterampilan wawancara mahasiswa per alur seleksi lokal pilihan prodi program magister per calon mahasiswa program doktor per calon mahasiswa program pengembangan per calon profesi guru p3g) mahasiswa kependidikan dengan per calon kewenangan tambahan mahasiswa kkt) program pascasarjana dan profesi uang kuliah program pascasarjana magister per mahasiswa per semester doktor per mahasiswa per semester sumbangan pengembangan pendidikan spp) program profesi program per mahasiswa pengembangan profesi per semester guru p3g) kependidikan dengan per mahasiswa kewenangan tambahan per semester kkt) menteri keuangan republik indonesia jenis lay progam pengenalan akademik ppa) program profesi satuan program pengembangan per mahasiswa profesi guru p3g) kependidikan dengan per mahasiswa kewenangan tambahan kkt) program lapangan profesi pengenalan ppl) program program pengembangan profesi guru p3g) wisuda mahasiswa program pascasarjana dan profesi: program pasca sarjana program pengembangan profesi guru p3g) program kependidikan dengan kewenangan tambahan kkt) akademik lainnya legalisasi ijazah dan transkrip sarjana dan diploma ijazah dan transkrip magister per mahasiswa per mahasiswa per mahasiswa per mahasiswa per lembar per lembar tarif 'd .,. keterangan rul '1a dibayarkan sekali pada saat daftar ulang mahasiswa baru dibayarkan sekali pada saat daftar ulang mahasiswa baru ii. menteri keuangan republik indonesia jenis layanan satuan ijazah dan transkrip per lembar doktor sertifikat pendidik per lembar denda keterlambatan per hari per pengembalian buku buku perpustakaan penggantian kartu tanda per mahasiswa mahasiswa layanan penunjang akademik. layanan pusat bahasa layanan tes test english per peserta per proficiency tep) untuk tes mahasiswa sarjana dan diploma test english per peserta per proficiency tep) untuk tes mahasiswa pascasarjana test english per peserta per proficiency tep) untuk tes umum test english per peserta per proficiency tep) untuk tes privat test english for per peserta per communication tec) tes lay pelatihan test english per peserta per proficiency tep) paket treatment untuk mahasiswa sarjana dan diploma unesa test english per peserta per proficiency tep) paket treatment untuk mahasiswa pascasarjana unesa tar keterangan [(dalam rupiah) kali tatap muka dan kali tes kali tatap muka dan kali tes menteri keuangan republik indonesia jenis layanan satuan test english per peserta per proficiency tep) paket treatment untuk umum test english per peserta per proficiency tep) paket treatment untuk privat top treatment per peserta per paket tep preparation per peserta per mahasiswa diploma paket unesa level dan kelas pagi tep preparation per peserta per mahasiswa pascasarjana paket unesa level dan kelas pagi tep preparation per peserta per mahasiswa diploma paket unesa level dan kelas sore tep preparation per peserta per mahasiswa pascasarjana paket desa level dan kelas sore tep preparation per peserta per mahasiswa diploma paket desa level iii kelas pagi tarif keterangan l(dalam rupiah) kali tatap muka dan kali tes kali tatap muka dan kali tes kali tatap mukaanan satuan tep preparation per peserta per mahasiswa paket pascasarjana unesa level iii kelas pagi tep preparation per peserta per mahasiswa sl diploma paket unesa level iii kelas sore tep preparation per peserta per mahasiswa paket pascasarjana unesa level iii kelas sore test english per peserta per proficiency tep) paket preparation privat conversation class cc) per peserta per level elementary paket conversation class cc) per peserta per level intermediate paket tarif keterangan (dalam rupiah)tb . menterikeuangan republik indonesia jenis layanan satuan conversation class cc) per peserta per level advanced paket general english ge) per peserta per level elementary paket general english ge) per peserta per level intermediate paket general english ge) per peserta per level advanced paket academic skill writing per peserta per paper) paket academic skill per peserta per presentation seminar paket workshop) tarcenter! keuangan republik indonesia layanan satuan house training iht) per peserta per level presentation skill paket house training iht) per peserta per level esp paket house training iht) per peserta per level business english paket teaching english per peserta per young learners tel) paket level states aa. teaching english per peserta per young learners tel) paket level movers bb. teaching english per peserta per young learners tel) paket level flyers satuan cc. teaching english per peserta young learners tel) per paket level toddlers dd. pelatihan test per peserta english for per paket communication tec) ee. pelatihan belts per peserta per paket layanan terjemahan terjemahan abstrak per lembar terjemahan per lembar ijazah transkrip sertifikat karya tulis akta terjemahan jurnal per lembar, ttd. bambang bojonegoro salinan sesuai den kepala biro n"r.: ::. achmad safe i;'n nip |
telah diatur dalam.ak memenuhi alokasi dana desa; bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemenuhan alokasi dana desa oleh daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenaiundaan dan atau pemotongan penyaluran dana transfer urn dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan mengingat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk alokasi dana desa,keuangan ten alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat add adalah pendapatan desa yang bersumber dari dtu yang diterima kabupaten kota dalam apbd kabupaten kotaasian pelaksanaan anggaran. surat perintah pencairan danab ruang lingkup penundaan dan atau pemotongan dana perimbangan kabupaten kota yang memiliki desa wajib memenuhi addsebagaimana dimaksud pada terdiri dari: dtu, yang terbagi atas dbh dan dau;dtu yang diterima kabupaten kota dalam apbd merupakanqnganggaran alokasi dana desa pemerintah daerah kabupaten kota yang memiliki desa mengalokasikan add paling sedikit (sepuluh persen) dari dtu. dtu sebagaimana dimaksud pada sebesar dtu yang dianggarkan dalam apbd atau perubahan apbd tahun anggaran berjalan. dtu sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk: dbh cukai hasil tembakau; dbh sumber daya alam kehutanan dana reboisasi; dan tambahan dbh minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus. bab penetapan dan penyampaian peraturan bupati wali kota mengenai pembagian add; rincian pembagian add per desa; besaran penghasilan tetap untuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan mekanisme penyaluran add. rincian pembagian add per desa sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan memperhatikan: pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnypenghasilan tetap untuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mekanisme penyaluran add sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan memperhatikan ketersediaan dana untuk penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.kepada menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan, menteri dalam negeri, dan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasiiterima direktorat jenderal perimbangan keuangan paling lambat hari kerja terakhir minggu kedua bulan april tahun berjalan. penyampaialam bentuk arsip data komputer dan atau file portable document format pdf)penyampaian bentuk file portable document format pdf) sebagaimana dimaksud pada dikirimkan melalui surat elektronik (email resmi direktorat jenderal perimbangan keuangan. babi tata cara penundaan dan atau pemotongan dau dan atau dbh bagian pertama evaluasi besaran add direktorat jenderal perimbangan keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhanevaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menghitung pemenuhan besaran adddalam hal direktorat jenderal perimbangan keuangan tidak menerimadyang ditetapkan dalam peraturan bupati wali kota mengenai pembagian add per desaterhadap (sepuluh persen)dalam belanja bantuan keuangan yang dianggarkan dalam apbd tahun anggaran berjalanyang telah dievaluasi pada tahun anggaran sebelumnya terhadap (sepuluh persen) dtu yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian apbn. data jumlah desa sebagaimana dimaksud dalam dan bersumber dari kementerian dalam negeri. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal perimbangan keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada: bupati wali kota yang menganggarkan add kurang dari (sepuluh persen) dari dtu yang diterima kabupaten kota yang bersangkutan; dan bupati wali kota yang belum menyampaikan peraturan bupati wali kota mengenai pembagian add per desa. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: jumlah desa daerah kabupaten kota bersangkutan; besaran dtu yang dianggarkan dalam apbd tau ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian apbn; besaran dan persentase add dari dtu yang ditetapkan dan yang seharusnya ditetapkan dalam peraturan bupati wali kota mengenai pembagian add per desa; dan selisih kurang add dari add yang seharusnya ditetapkanberdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud padakepada direktorat jenderal perimbangan keuangan untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua penundaan penyaluran dtu dalam hal berdasarkan surat pemberitahuansampai dengan tanggal mei tahun berjalan dan berdasarkan hasil evaluasi belum memenuhi besaran minimal add; atau menyampaikan peraturan bupati wali kota dan dalam kurun waktu sampai dengan tanggal mei tahun berjalan, dan berdasarkan hasil evaluasi masih belum memenuhi saran minimal add, direktorat jenderal perimbangan keuangan menyusun keputusan menteri keuangan mengenai penundabesaran add yang seharusnya ditetapkan; besaran selisih kurang add; jenis dan besaran dtu yang ditunda; waktu penundaan penyaluran dtu; dan penyaluran kembali dtu yang ditunda. dalam hal tanggal meida hari kerja berikutnya. dalam hal pemerintah daerah kabupaten kotahuruf besaran penundaan penyaluran dtu sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan penyaluran kembali dtu sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setelah rekomendasi penyaluran kembali dtu yang ditunda diterbitkan oleh kpa bun pengelolaan dtu. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf mengikuti ketentuan yang diatur dalam jenis, besaran, dan waktu penundaan penyaluran dtu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan: untuk dau, dilaksanakan mulai penyaluran dau bulan juni paling sedikit sebesar (satu pertiga) dari selisih add hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan atau paling banyak sebesar (dua puluh lima persen) dari dau yang akan disalurkan pada bulan berkenaan; atau untuk dbh, dilaksanakan pada penyaluran dbh triwulan iii secara sekaligus sebesar selisih add hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan dalam hal besaran penundaan sebagaimana dimaksud pada tidak mencukupi untuk menutup selisih kekurangan add, penundaan penyaluran dtu memperhitungkan besaran proporsi dau dan dbh dengan besaran dtu yang disalurkannundaan penyaluran dtu. berdasarkan keputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah kabupaten kota: menyampaikan peraturan bupati wali kota mengenai pembagian add per desa dengan besaran add sesuai dengan keputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada atau menyesuaikan besaran add dalam perubahan peraturan bupati wali kota mengenai pembagian add per desa dengan menambahkan jumlah selisih kurang add sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan bagaimana dimaksud padapada diterima direktorat jenderal perimbangan keuangan paling lambat tanggal agustus tahun berjalan. dalam hal tanggal agustustau perubahan peraturan bupati wali kota mengenai pembagian add per desa sebagaimana dimaksud pada pada hari kerja berikutnya. tata cara penundaan penyalurerdasarkan peraturan bupati wali kota dan perubahan peraturan bupati wali kota mengenai pembagian add per desa yang disampaikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal perimbangan keuangan melakukan evaluasi kembali atas pemenuhan besaran add. evaluasi sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan yang diatur dalam dan bagian ketiga penyaluran kembali dtu yang ditunda dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah kabupaten kota telah memenuhi besaran minimal add, direktorat jenderal perimbangan keuangan menyalurkoleh kpa bun penyaluran todd berdasarkan rekomendasi kpa bun pengelolaan dtu sebagaimana dimaksud dalam penyaluran kembali dtu yang ditunda sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara sekaligus rekening kas umum daerah pada penyaluran dtu periode berikutnya. tata cara penyaluran kembali dtuagian keempat pemotongan dtu dalam hal berdasarkan evaluasi kembaliataudan belum memenuhi besaran minimal add, direktorat jenderal perimbangan keuangan menetapkan besaran dtu yang akan dipotong. jumlah dtu yang akan dipotong sebagaimana dimalrnud pada memperhitungkan jumlah dtu yang telah ditunda. dana hasil pemotongan dtu sebagaimana dimaksud pada disalurkan rkd.pada dilakukan secara proporsional berdasarkan: besaran add yang ditetapkan dalam peraturan bupati wali kota mengenai pembagian add per desa; atau alokasi formula dana desa tahun berjalan yang tercantum dalam peraturan bupati wali kota mengenai penetapan dana desa setiap desa, dalam hal tidak terdapat peraturan bupati wali kota mengenai pembagian add per desa. berdasarkan hasil penghitungan jumlah dtu yang akan dipotong dandalamjenis dan jumlah pemotongan penyaluran dtu; besaran add setiap desa; dan penyetoran dana hasil pemotongan dtu rkdmengenai pemotongan penyaluran dtu sebagaimana dimaksud dalam kpa bun penyaluran todd melakukan: pemotongan dtu; dan penyetoran dana hasil pemotongan dtu rkd. pemotongan dtu sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan secara sekaligus pada periode berikutnya sebesar dtu yang ditunda pengaturannya pada periode sebelumnya. pemotongan dtu yang diterbitkan bersamaan dengan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar penyaluran dtu periode berkenaan. pemotongdana hasil pemotongan dtu sebagaimana dimaksud pada dicatat dalam akun penerimaan transit hasil pemotongan dau atau dbh. bagian kelima penyetoran dana hasil pemotongan dtu rkd kpa bun penyaluran todd melakukan penyetoran dana hasil pemotongan dtu sebagaimana dimaksud dalam huruf rkd secara sekaligus berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan dtu sebagaimana dimaksud dalam penyetoran dana hasil pemotongan dtu rkd sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan besaran pembagian add untuk setiap desa yang tercantum dalam keputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyetoran dana hasil pemotongan dtu rkdetoran dana hasil pemotongan dtujakarta menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk penyetoran dana hasil pemotongan dtuesa menyampaikan lembar konfirmasi atas penerimaan penyetoran dana hasil pemotongan dtu sebagaimana dimaksud dalam kepada kpa penyaluran todd dan pemerintah daerah kabupaten kota konfirmasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentukfile portable document format pdf) melalui surat elektronik (email resmi direktorat jenderal perimbangan keuangan. pemerintah desa melakukan pencatatan dan penganggaran dana hasil pemotongan dtu yang diterima rkd sebagaimana dimaksud dalam dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran berjalkpa bun penyaluran todd melakukan ketatausahaan, akuntansi, dan pelaporan atas: dana hasil pemotongan dtu sebagaimana dimaksud dalam huruf dan penyetoran dana hasil pemotongan dtu rkd sebagaimana dimaksud dalam huruf ketatausahaan, akuntansi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketan untuk tahun anggaran diterima oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan aprillembar konfirmasi penerimaan penyaluran sans! alokasi dana desa (add) rekening kas desa telah terima dari untuk keperluan dengan rincian tanggal diterima kop surat pemerintah desa kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran transfer daerah dan dana desa, direktorat jenderal perimbangan keuangan penyaluran dana hasil pemotongan dau dan atau dbh sebagai pemenuhan add . kab. kota . jumlah terbilang (dengan huruf) keterangan dana tersebut telah diterima pada: nomor rekening nama rekening nama bank . . . . . tanggal . . stempel materai rp. . . petunjuk pengisian uraian diisi tahun berkenaan diisi nama kabupaten kota yang melaksanakan pemenuhan addketerangandan diberi stempel diisi nama penanda tangan (kepala des. ~ kepala bagian mfn.i'.s.' as~ ~kementerian |
bupati karo provinsi sumatera utara peraturan bupati karo nomor tahun je20 tentang rencana umum penanaman modal kabupaten karo tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo, menimbangiteg. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang rencana umum penanaman modal kabupaten karoebut dpmpptsp adalah dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten karo. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu selanjutnya disingkat kepala dinas pmpptsp adalah kepala dinas kabupaten karo. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten karoumum penanaman modal kabupaten karoii. bab maksud dan tujuan penyusunan rusakkabupaten karo guna meningkatkan penanaman modal dan kesejahteraan kepada masyarakat.karo bab iii sistematika rencana umum penanaman modal kabupaten karo dengan peraturan bupati ini ditetapkan rusak tahun sistematika rusak sebagaimana dimaksud dalam disusunan. tahapmpptsp melaksanakankabupaten. pelaksanaan rusak dievaluasi secara berkala oleh kepala dinas pmpptsp dengan melibatkan organisasi perangkat daerah. evaluasi sebagaimana dimaksud dalamk vol? karo, terkecil brahmana diundangkan kabanjahe pada tanggal mnk sekretaris daerah kabupaten karo, kamera"perkalian purba berita daerah kabupaten karo tahun nomor .h lampiran peraturan bupati karo nomor: tentang rencana umum penanaman modal kabupaten karo tahun rencana umum penanaman modal tahun pemerintah man, kabupaten karo kata pengantar puji syukur kita lanjutkan kepada allah s.w.t, tuhan yang maha esa, atas rahmat dan karunia nya sehingga penyusunan rancangan draft perlu rencana umum penanaman modal rupa) dapat diselesaikan dengan baik. rancangan draft perlu rupa merupakan salah satu produk yang harus dipenuhi oleh konsultan dalam proses pelaksanaan pekerjaan rencana umum penanaman modal kabupaten karo . rancangan draft perlu rupa bertujuan menguraikan tentang pendahuluan, azas dan tujuan, visi dan misi dasar penanaman modal kabupaten karo, arah kebijakan penanaman modal kabupaten karo, peta panduan road map) implementasi rusak, serta pelaksana sesuai dengan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dump2tsp) kabupaten karo sebagai pengguna jasa. kami selaku pelaksana pekerjaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian rancangan draft perlu rupa ini. selanjutnya kami tetap mengharapkan bantuan dan kerja sama dari semua pihak sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. medan, tim penyusun rencana umum penanaman modal kabupaten karo tahun pemerintah menu, kabupaten karo lampiran peraturan bupati kata pengantar daftar isi kekar pon enamel maksud, tujuan dat sajak.ooooooooooomooooooooooooccial3 ruang lingkup kegiatan. kajian dalam ruang lingkup kegiatan oom dasar hukum moon ena alur kerangka berpola.oooooooo.oooooooo.voodoo.omoomooomo asas penanaman modal dan pelayanan terpadu sato pia emmesmaenmaasaan tujuan penanaman modal dan pelayanan terpadu sate pdl see emo mesa ekses asmmabesesasasasasaas wr: visi dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu kabupaten karo tahun moon misi dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu kabupaten karo tahun .oco.oo.organ arah kebijakan penanaman modal moon iv arah kebijakan penanaman modal kabupaten karo. iv prinsip dan acuan mo. oo. tahapan pelaksanaan rusak.ooo.voodoo.co.oooooomusson pelaksanaan. oom vii lampiran peta panduan road map) implementasi kabupaten karo lampiran rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan rencana umum penanaman modal kabupaten karo tahun (ar sena. selanjutnya perencanaan sektoral diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.karo telah menetapkan salah satu misi pembangunan dalam upaya pembangunan ekonomi yakni memberdayakan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan kelompok usaha bersama yang bertumpu pada potensi diri dan teknologi tepat guna. pemberdayaan dan penguatan kapasitas lembaga ekonomi berbasis masyarakat ini diharapkan dapat terintegrasi secara baik dengan keberadaan lembaga ekonomi lainnya, sehingga dari keterpaduan ini dapat mendorong tumbuhnya iklim ekonomi yang lebih sehat, yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh yang baik bagi bertumbuhnya kegiatan kegiatan ekonomi yang lebih variatif. dengan semakin beraneka ragamnya aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam wilayah suatu daerah, tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maupun nilai investasi daerah yang dimaksud! bnn karo tahun tore (naa kebijakan tersebut harusadapun kebijakan penanaman modal antara lain yaitu perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur, pariwisata, energi, perikanan, dan kelautanpromosi penanaman modal. arah kebijakan penanaman modal yang meliputi (tujuh) elemen utama diatas, antara lain(@quick wins and low hanging fruits): fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, fase iii pengembangan industri berskala besar, fasemana kan radio sai petri senaerkait hal tersebut atas, pemerintah kabupaten karo c.g dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten karo pada tahun anggaran ini akan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal rupa) kabupaten karo. maksud, tujuan,dansasaran maksud dan tujuan dari kegiatan jasa konsultansi penyusunan rencana umum penanaman modal rupa) kabupaten karo ini adalah agar tersedia dokumen rupa yang menjadi acuan pembangunan bidang penanaman modal bagi pemangku kepentingan kabupaten karo. adapun sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan rencana umum penanaman modal rupa) kabupaten karo adalah sebagai berikut disusunnya rupa kabupaten karo, memanfaatkannya rupa kabupaten karotsp kabupaten karo, terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal rupa nasional rupa provinsi sumatera utara rupa kabupaten karoaro). kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal rupa) kabupaten karo berada dalam lingkup wilayah administrasi kabupaten karo, provinsi sumatera utara. kajian dalam ruang lingkup kegiatan ruang lingkup penyusunan rencana umum penanaman modal rupa) kabupaten karo ini meliputi kajian kualitatif dan kuantitatif. ruang lingkup dalam rupa kabupaten karo ini mengikuti kaidah yang diatur dalam peraturan presiden nomor tahun tentang rencana umum penanaman modal rupa), yaitu fate ear tan vzs ai, nan melaksanakan koordinasi, mengumpulkan data informasi dan konsultasi dengan opd instansi terkait. melaksanakan identifikasi potensi daya saing dan potensi pengembangan penanaman modal kabupaten karo. pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakan penanaman modal kabupaten karo. pembahasan terkait dengan roadmap (peta panduan) dari implementasi rupa kabupaten karo, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan daerah baik dalam jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang pembahasan terkait dengan rencana fasilitasi proyek yang strategis dan cepat menghasilkan. sistematika penulisan naskah rencana umum penanaman modal rupa) mengacu kepada peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor tahun sementara itu, tahap pengerjaan pembuatan rencana umum penanaman modal kabupaten karo ini terdiri dari persiapan dan survei pendahuluan meliputi persiapan dasar dan persiapan teknis pada tahap awal pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari pemantapan rencana kerja dan pola pelaksanaan pekerjaan, pengumpulan data dan informasi. survei lapangan survei lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat data sekunder dan data primer. data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi opd badan terkait, baik pemerintah maupun swasta, sedangkan data primer diperoleh dari kegiatan survei langsung lapangan. analisis data kajian tentang potensi pengembangan penanaman modal kabupaten karo kajian dan analisis dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh kabupaten karo,jangka panjang. perumusan rencana umum penanaman modal menari bbm nyai mar pemerintah masa, kabupaten karo perumusan rencana umum penanaman modal meliputi rencana umum, program dan kegiatan pengembangan, rencana keterpaduan dengan dokumen rtrw, rencana promosi, dan rencana pengawasan pengendalian kegiatan penanaman modal. diskusi agar konsep dan rencana umum penanaman modal kabupaten karo dapat disusun dengan sempurna, maka forum diskusi adalah cara yang baik untuk mendapatkan masukan, saran dan transfer pengetahuan. sedangkan lingkup substansi terdiri atas (empat) tahapan, yaitu, penyiapan naskah akademis. pelaksanaan kajian akademis dilakukan dengan kajian potensi pengembangan penanaman modal kabupaten karo. kajian dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh kabupaten karonjutnya, harus dicek apakah pemerintah kabupaten karo telah mempunyai sektor unggulan prioritas dan telah ditetapkan oleh kementerian teknis terkait sebagai sektor unggulan prioritas daerah (sebagai contoh: pertanian, peta panduan roadmap) industri unggulan prioritas, atau peta panduan roadmap) industri kompetensi inti daerah), pemerintah daerah dapat menggunakan sektor unggulan prioritas dimaksud gunakaro. kemudian, dilakukan identifikasi isu isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal tingkat provinsi sumatera utara dan kabupaten karo, sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan permasalahan. pembahasan. dalam tahapan pembahasan dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis serta memperhatikan draft rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten karo tahun karena rusak bersifat rencana jangka panjang yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus, dan berkelanjutan. konsep rusak dibahas melalui rapat koordinasi dan konsultasi publik uji publik dengan instansi teknis terkait dan atau para pihak yang berkepentingan bidang penanaman modal serta dikoordinasikan oleh been kang amuk mara bentar instansi yang mempunyai kewenangan urusan bidang penanaman modal kabupaten karo. penyiapan rumusan rupa kabupaten karo. sebagai perumusan naskah rupa kabupaten karo, rupa beserta naskahnya, dengan substansi outline sekurang kurangnya memuat sebagai berikut: bab pendahuluan, memuat latar belakang dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, masukan, keluaran) dan sistematika penulisan. bab potensi dan realitas, memuat potensi dan kondisi umum penanaman modal kabupaten karo, kontribusi penanaman modal bagi pembangunan kabupaten karo ekonomi dan sosial budaya), kondisi kelembagaan penanaman modal kabupaten karo, dan isu strategis terkait penanaman modal wilayah kabupaten karo. bab iii visi dan misi rencana umum penanaman modal, memuat visi dan misi. bab arah kebijakan penanaman modal kabupaten karo, memuat gambaran mengenai arahan operasional kebijakan penyelendalam rupa. bab indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang, memuat analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (karo) dan sintesis hasil analisa (butir butir dasar arahan skenario) bab kebijakan dan strategi penanaman modal kabupaten karo, memuat kebijakan dan strategi penanaman modal kabupaten karo yang disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.karo, memuat target penyelenggaraan penanaman modal wilayah kabupaten karo hingga tahun bab viii penutup, memuat kesimpulan dari hasil penyusunan rencana umum penanaman modal kabupaten karo. bea k00 tanah a03 us: pemerintah maa, kabupaten karo penyiapan draft rancangan peraturan bupati kabupaten karo tentang rupa kabupaten karo. selanjutnya, dalam rangka perumusan naskah rusak sebagai lampiran yang tak terpisahkan dengan peraturan bupati kabupaten karo, pemerintah kabupaten karo menyusun naskah dimaksud menggunakan referensi naskah akademis tersebut. naskah rusak terdiri dari: bab pendahuluan, babi asas dan tujuan, ball visi dan misi, bab arah kebijakan penanaman modal kabupaten karo, bab peta panduan roadmap) implementasi rusak, bab pelaksanaan, lampiran peta panduan roadmap) dan rencana realisasi proyek. paten karo tahun pemerintah scap, kabupaten karokaro dapat dilihat pada tabel berikut: tabel dasar hukum rencana umum penanaman modal kabupaten karo aspek legalitas data dan informasi terkaitundang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan unp ane inaitentang pengadaan barang jasa pemerintah, heat |. peraturan presiden nomor tahun tentang rencana umum presiden penanaman modal lembaran negara republik indonesia tahun san. peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang |. menteri pedoman nomenklatur dinas penanaman modal dan pelayanan keputusan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten kota, menteri peraturan daerah kabupaten karo rencana pembangunan jangka panjang kabupaten karo tahun draft peraturan daerah kabupaten karo tentang rencana tata ruang perda wilayahalur kerangka pikir dalam kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal rupa) kabupaten karo ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini. rencana umum penanaman modal kabupaten karo tahun ie: pemerintah merana, kabupaten karo rencana umum penanaman modal kabupaten karo latar belakang latar belakang dari kegiatan rencana umum penanaman modal kabupaten karo:arah kebijakan penanaman modal yang meliputi elemen utama merupakan langkah strategis maksud tujuan sasaran teridentifikasinya kondisi umum dan isu maksud dan tujuan dari kegiatan jasa strategis penanaman modal kabupaten konsultansi pembuatan rencana umum karo, penanaman modal disebutkan untuk terumuskannya visi, misi, tujuan dan menyiapkan suatu dokumen perencanaan sasaran penanaman modal kabupaten berupa rencana umum penanaman modal karo, kabupaten karo sebagai dasar pedoman, arah terumuskannya strategi dan kebijakan kebijakan, dan kerangka acuan penanaman modal kabupaten karo. pengembangan investasi kabupaten karo sesuai rencana tata ruang wilayah. data analisa data primer dan data sekunder indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan rtrw, rpm, dll) peluang dikaitkan dengan aspek pendekatan, yaitu aspek demand, supply, dan service area hasil perencanaan tersusunnya rencana umum penanaman modal kabupaten karo gambar diagram kerangka pikir bencana umum penanaman modal kabupaten karo tahun pemerintah ara, kabupaten karo konsepsi dasar dari penyusunan rupa kabupaten karo ini memiliki beberapa tahapan sesuai dengan peraturan kepada badan koordinasi penanaman modal bkpm) republik indonesia nomor tahun terdiri atas penyusunan naskah akademik, pembahasan, dan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang rupa kabupaten karo, dan kemudian (@pencarian pp rupa (@penyusunan kabupaten rancangan karo melalui . perlu rupa perlu fp. kabupaten karo kabupaten pembahasan karo rumusan naskah akademis rupa dn kabupaten karo naskah f0. akademis rupa kabupaten karo ditetapkan melalui peraturan bupati kabupaten karo. gambar konsepsi dasar penyusunan rupa kabupaten karo asas penanaman modal kabupaten karo dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagain berikut asas keterbukaan: asas akuntabilitas, rencana umum penanaman modal kabupaten karo tahun kh" pemerintah mena, kabupaten karo. berdasarkan aturan pemerintah kabupaten karo berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal kabupaten karo berdasarkanencana umum penanaman modal il kabupaten karo tahun senar bab iii visi dan misi dasar penanaman modal kabupaten karo investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi institusi keuangan akan mengalir sektor perusahaan. apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang barang modal, pengeluaran tersebut dinamakan investasi. investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. investasi pada hakikatnya merupakan aktivitas penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan masa mendatang. umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu: investasi pada financial assets,, dan lainnya. atau dilakukan pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya investasi pada real assets, diwujudkan dalam bentuk pembelian assets produktif, pendirian pabrik, pembukaan industri, dan pembukaan perkebunan. artinya, investasi menjadi komponen penting dalam konteks ekonomi makro kabupaten karo, sebab aktivitasnya yang mampu mengakumulasi modal, penambahan stock gedung, dan peralatan lainnya, berdampak pada peningkatan output potensial kabupaten karo dan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. peningkatan pdrb perkapita, peluang peningkatan penyerapan tenaga kerja, merupakan salah satu dari banyak manfaat penanaman modal yang sehat. bea ari rabarmah han uap ente namun investasi yang tidak sehat dapat berdampak. mega terhadap ekonomi makro nasional, regional, maupun lokal, beberapa investasi yang tidak sehat adalah: the law capital accumulation,. aglomerasi atau proses konglomerasi dari hulu sampai hilir yang dalam jangka panjang mampu menciptakan iklim pasar monopoli dengan peningkatan penguatan akuisisi sumberdaya produksinya privatisasi bumn bumi, yaitu aktivitas yang menyerupai the law capital accumulation, atau, dalam hal ini yang diakuisisi adalah bumn atau bumi yang dibangun oleh pemerintah demi kepentingan publik. dengan pendekatan pasar persaingan sempurna, praktek investasi yang tidak sehat berpotensi terjadi dimana dimana, dampak terburuknya dari kegiatan investasi yang tidak sehat adalah, adanya ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas penanaman modal, dimana investasi berubah menjadi price maker bukan mekanisme pasar. visi adalah cara pandang jauh depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatifpenetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategik serta langkah penting dalam perjalanan organisatahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional). misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai nilai yang dapat diperoleh. santa can inn ena kabupaten karo memiliki banyak potensi dan peluang mass sebagai salah satu daerah yang baru berkembang provinsi sumatera utara, kabupaten karo diarahkan menjadi daerah pertanian, pariwisata dan energi untuk dieksploitasi oleh investor, untuk itu pemerintah kabupaten karo harus jeli terhadapmewujudkan kabupaten karo sebagai tujuan utama untuk berinvestasi bagi para investor sesuai dengan visi bupati dan wakil bupati karo terpilih yakni terwujudnya masyarakat sejahtera yang berdaya saing dan berkarakter dengan menjunjung tinggi nilai nilai budaya karo , berdasarkan visi diatas, penjelasan kata kuncinya adalah sebagai berikut sejahtera adalah kondisi masyarakat kabupaten karo yang secara lahir danmenurunnya tingkat kemiskinan serta meningkatnya indeks pemerataan pendapatan, dan menurunnya tingkat kejahatan baik kriminal maupun narkoba. berdaya saing adalah kemampuan daerah untuk berkompetisi terkait pencapaian misi pembangunan daerah. berkarakter adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat dan estetika. nilai nilai budaya karo adalah nilai nilai yang diwariskan oleh nenek moyang berupa tatanan perilaku, kekerabatan (merga silima, takut sitepu, tutur siwalan), musyawarah (tunggu) untuk terwujudnya ketentraman batin (sangat, bertuah bayak, sebuah juah). dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misikabupaten karo tahun ike kabupaten karo berdasarkan gambaran misi yang demikian, misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya dalam lima misi sebagai berikut: misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai budaya. ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, religius, produktif dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal serta berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi. misi meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata, pemanfaatan secara efesien dan efektif ditujukan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta memiliki daya saing guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. misi meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. ditujukan untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai serta konektivitas wilayah guna mengakselerasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis potensi agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) . misi membangun pemerintah daerah yang profesional dan kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. serta mewujudkan pemerintahan kabupaten karo yang bersih, bertanggungjawab (profesional), taat asas (peraturan dan perundangan) dan responsif. misi meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kis) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. ditujukan untuk meningkatkan penanganan penanggulangan bencana melalui koordinasi antar lembaga pemerintah dan semua program harus terintegrasi kedalam kebijakan daerah serta sinkronisasi program pusat dan daerah, dengan kabupaten tamu mereka ita melibatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan senlikboad dampak yang terjadi. dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dpmptst) kabupaten karo sebagai dinas pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan wilayah penanaman modal dan perijinan menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal kabupaten karo melalui suatu visi dan mipemerintah kabupaten karo untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikutmisi yang diemban oleh dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten karo dalam menunjang pelaksanaan visi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu: mengembangkan sistem informasi pelayanan perijinan melalui teknologi it). merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi. meningkatkan pelayanan prima melalui dpmptsp. ari fate taleb 1i pemerintah aise, kabupaten karo meningkatkan kualitas sumber daya manusia sdm) kearah aparatur yang professional, jujur, dan akuntabel. meningkatkan informasi investasi yang akurat. mendorong terwujudnya iklim investasi yang lebih kondusif dan peningkatan peluang investasi. perumuscritical point dalam penyusunan rupa. hal ini mengingat bilamana visi dan misi penanaman modal tidak dijabarkan secara teknokrat dan partisipatif dalam tujuan dan sasaran, maka arah kebijakan penanaman modal mengalami kesulitan dalam operasionalisasinyananaman modalperumusan tujuan penanaman modal kabupaten karo tahun dan keterkaitannya dengan misi pembangunan kabupaten karo tahun disajikan pada tabel berikut: tabel tujuan penanaman modal kabupaten karo misi mengembangkan sistem informasi peningkatan iirasbru tur dan pelayanan perijinan melalui teknologi sumber energi. ga. membangun sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasis teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas. merumuskan kebijakan yang menstimulasi peningkatan kapasitas dan mendorong pertumbuhan investasi. kapabilitas umkm. pembentukan bumi sebagai agen pertumbuhan ekonomi. kabupaten karo tahun pemerintah map, kabupaten karo meningkatkan pelayanan prima meningkatkan nilai tambah melalui tan melalui dpmptsp peraturan dan aturan yang mempermudah investasi. menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aktivitas investasi. meningkatkan kualitas sumber daya menciptakan sdm profesional dalam manusia sdm) kearah aparatur yang mendukung jaminan berusaha serta professional, jujur, dan akuntabel. keamanan berinvestasi. meningkatkan informasi investasi yang menyusun data base informasi potensi akurat dan peluang investasi kabupaten karo. meningkatkan minat investor terhadap profil dan kinerja umkm mendorong terwujudnya iklim menciptakan iklim penanaman modal investasi yang lebih kondusif dan yang produktif berdaya saing. peningkatan peluang investasi. meningkatkan daya tarik dan minat investasi kabupaten karo sumber hasil analisis, tahuyang telah ditetapkan. berdasarkan masing masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. hasil perumusan sasaran penanaman modal kabupaten karo tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, penanaman modal kabupaten karo visiengembangkan peningkatan tersebarnya upaya pemenuhan sistem informasi infrastruktur dan kebutuhan sarana dan pelayanan sumber energi. prasarana infrastruktur yang perijinan melalui layak dan proporsional. teknologi it). rencana umum penanaman modal ii kabupaten karo tahun bentar who besaran membangun sistem tersedianya materi promosi informasi dan investasi yang update, holistik, promosi yang efektif tematik, spasial, dan serta berbasis komprehensif. teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas. merumuskan menstimulasi meningkatnya aksesibilitas kebijakan yang peningkatan umkm terhadap sistem mendorong kapasitas dan produksi penanam modal yang pertumbuhan kapabilitas umkm berdaya saing. investasi. pembentukan bumi terlembagakannya profil dan sebagai agen kinerja bumi sebagai materi pertumbuhan bargaining dengan investor. ekonomi meningkatkan meningkatkan nilai terintegrasikannya antara pelayanan prima tambah melalui pemberian kemudahan, fasilitas, melalui dpmptsp peraturan dan aturan dan insentif bagi penanam modal yang mempermudah tahun dengan arah investasi. kebijakan ipjp, rpm, dan renstra permendagri tahun dalam kerangka ekonomi makro daerah. meningkatnya efisiensi perijinan dari aspek waktu, lembaga yang melayani, biaya, persyaratan. menjagadayadukung meningkatnya kapasitas dan dan daya tampung kapabilitas lembaga yang lingkungan dari berwenang dalam memitigasi, aktivitas investasi. mengendalikan, memulihkan, daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi. meningkatkan menciptakan sdm meningkatnya efektivitas kualitas sumber profesional dalam koordinasi antara skpd dalam daya manusia mendukung jaminan hal perencanaan, pelaksanaan tea pemerintah mesh, kabupaten karo (sdm) kearah berusaha serta pengawasan penanaman modal. aparatur yang keamanan professional, jujur, berinvestasi. dam akuntabel. meningkatkan menyusun database tersedianya data dan informasi informasi informasi potensi dan potensi daerah secara investasi yang peluang investasi komprehensif dan rinci. akurat kabupaten karo. terbangunnya media komunikasi antara penanam modal dengan pemerintah kabupaten karo melalui forum penanam modal investor) dalam menyusun kebijakan penanganan dampak kebijakan makro meningkatkanminat terintegrasinya umkm investor terhadap kedalam sistem produksi profil dan kinerja penanam modal. umkm mendorong menciptakan iklim meningkatnya kapasitas terwujudnya iklim penanaman modal lembaga kelembagaan investasi yang yang produktif penanaman modal dalam lebih kondusif dan berdaya saing. menegakkan hukum. peningkatan meningkatkan daya percetakannya kebijakan peluang investasi. tarik dan minat pemerintah kabupaten karo investasi dalam mengelola pangan, kabupaten karo infrastruktur, pariwisata dan energi yang bisa mengakomodasi kepentingan pma, mdn, umkm. sumber hasil analisis, tahun dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten karo, yang memiliki tugas dalam membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan apa rur nano. fungsi dari dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten karo adalah:bidang promosi, deregulasi dan pengembangan penanaman modal, membawakan: seksi perencanaan pengembangan penanaman modal, seksi deregulasi, seksi promosi penanaman modal, bidang pengawasan, pengaduan dan standarisasi, membawakan: seksi pengawasan dan pengendalian, seksi informasi dan pengaduan, seksi standarisasi: bidang pengolahan data, teknologi informasi, membawakan: seksi pengolahan data, seksi teknologi informasi, seksi dokumentasi. bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu, membawakan: seksi pelayanan perijinan usaha, seksi pelayanan perijinan non usaha, seksi pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal usaha, upt dinas, kelompok jabatan fungsional. una kar gabah (ai pemerintah merah, kabupaten karo kepala dinas sekretaris dinas subbagian umum subbagian keuangan subbagian dan kepegawaian perencanaan evaluasi danpelaporan bidang bidang pengawasan, bidang pengolahan bidangpelayanan promosi deregulasi pengaduan dan data, teknologi terpadu satupintu dan pengembangan standarisasi informasi penanaman modal seksi perencanaan seksi pengawasan dan seksi pelayanan pengembangan pengendalian perijinan usaha penanaman modal seksi deregulasi seksi informasi dan seksi teknologi seksi pelayanan pengaduan informasi perijinan non usaha seksi promosi seksi standarisasi seksi dokumentasi seksi pelayanan penanaman modal perijinan dan non perijinan penanaman modal usaha utd kelompokjabatan fungsional gambar bagan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten karo rencana umum penanaman modal kabupaten karo tahun |
camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerjalokasi dana desalokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam untuk memberikan alokasi dana desa. tujuan penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dalamtetapkan (sepuluh persen)cciva.geografis besaran. (1l)kvx) kv2x) kv3x) (o, kv4x)) besaran add desa dihubungkan dengan rumus sebagai berikut: dpx add keterangan dpx add yang diberikan kepada desa secara proporsional nilai bobot desa untuk desa add add proporsional add add add keterangan add add yang diberikan kepada setiap desa add add yang diberikan secara merata kepada setiap desa add add yang diberikan secara proporsional sesuai dengan bobot variabelwww.asyarakat. stimulan, dan bentuk lainnyasy, terkecil brahmana diundangkan kabanjahe pada tanggal. akan plt. syarah kabupaten karo, ai lengan. jernih tarigan nan berita daerah kabupaten karo tahun nomor |
da! san lapa setdakal. karo rim 3r7ers hore ham . ane pan aa, nabati bupati karo nige provinsi sumatera para peraturan bupati karo nomor tahunnanggulangan bencana yang menyebut, bahwa dalam rangka penanganan bencana erupsi gunung sinabung, pemerintah pusat tidak lagi menyalurkan anggaran sewa rumah melalui dana siap pakai untuk warga relokasi tahap (mandiri) yang belum menempati hunian tetap karena fasilitas pendukung belum selesai dibangun tahun bahwa berdasarkan berita acara rapat tanggal september bertempat ruang rapat bupati karo terkait dengan usulan sewa rumah bagi warga desa yang terdampak erupsi gunung sinabung, diputuskan anggaran sewa rumah untuk warga relokasi tahap (mandiri) sebagaimana dimaksud dalam huruf ditampung dalam apbd kabupaten karo tahun anggaran mandiri) korban bencana erupsi gunung sinabungan (mandiri) korban bencana erupsi gunung sinabung kabupaten karo. "al bab sii'warga relokasi mandirarga relokasi tahap (mandiri) adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk direlokasi secara mandiri diluar zona merah dengan prinsip build back better. pengganti sewa rumah adalah uang yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada warga relokasi tahap (mandiri) sebagai pengganti atas biaya sewa rumah yang telah dikeluarkan oleh warga yang belum menempati hunian tetap karena fasilitas pendukung belum selesai dibangun tahunkaro. "bab ii. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi maksud dan tujuan) kriteria lokasi dan penerima bantuan, dan penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban. babi maksud dan tujuan maksudpedoman yang merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi dalam penanggulangan bencana. tujuankepastian hukum. pai bab kriteria lokasi dan penerima bantuan bagian kesatu kriteria lokasi dalam rangka penanganan korban bencana erupsi gunung sinabung pemerintah daerah menetapkan kebijakan relokasi korban bencana melalui relokasi tahap (mandiri) bagi warga yang berasal dari desa desa berastepu kecamatan simpang empat, desa gambar kecamatan simpang empat, desa kuta tanggal kecamatan naman teran, dan desa gurukinayan kecamatan payung. bagian kedua kriteria penerima bantuan dalam proses pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah menyediakan dan memberikan hibah kepada korban bencana erupsi gunung sinabung dalam bentuk uang sebagai penganti biaya sewa rumah kepada warga relokasi tahap (mandiri) korban erupsi gunung sinabung. kriteria . kriteria penerima hibah biaya penganti biaya sewa rumah sebagaimana dimaksud pada diberikan khusus bagi warga yang belum menempati harian tetap karena fasilitas pendukung belum selesai dibangun. penerima hibah pengganti sewa rumah sebagaimana dimaksud pada adalah warga sebanyak kepala keluarga kk) yang ditetapkan melalui keputusan bupati. bab penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bagian kesatu penganggaran hibah pengganti sewa rumah untuk relokasi tahap (mandiri) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada kelompok masyarakat pada bakpao selaku skpd. hibah pengganti sewa rumah sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk uang. besaran hibah pengganti sewa rumah yang akan dibayarkan disesuaikan dengan besaran dana sewa rumah yang telah direalisasikan melalui dana siap pakai dsp) sebesar rp. empat juta dua ratus ribu rupiah) per kepala keluarga kk) per tahun. . bagian kedua pelaksanaan dan ketatausahaan pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada adalah kepala pelaksana bpbd kabupaten karodan. tata cara pencairan penyaluran penyerahan hibamekanisme penyaluran pengganti sewa rumah dalam bentuk uang dilakukan melalui pengajuan surat permohonan dari penerima hibah kepada bupati yang direkomendasikan melalui permohonan pencairan dana dari kepala pelaksana bpbd yang dilengkapi dengan persyaratan dan lembar verifikasi (self assessment). persyaratan penyaluran pengganti sewa rumah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: nph: fotokopi kartu tanda penduduk ktp), fotokopi kartu keluarga kk): fotokopi buku tabungan rekening bank masing masing kepala keluarga, surat perjanjian sewa menyewa rumah periode tahun sampai dengan tahun selama (satu) tahun, surat keterangan kematian surat keterangan ahli waris dari kepala desa bagi kepala keluarga yang sudah meninggal dunia, surat pernyataan tanggung jawab mutlak penerima sewa rumah, surat kuasa jika dikatakan oleh penerima kepada ahli waris,. surat keterangan dari lurah kepala desa camat jika terjadi pemuda gan terkait identitas penerima dalam proses administrasi, dan akuntansi tanda penerimaan (bermaterai yang telah ditandatangani penerima hibah. bpbd kabupaten karo membentuk tim yang memiliki tugas untuk memverifikasi kelengkapan berkas dan syarat syarat administrasi serta membuat lembar verifikasi (self assessment). ppid menerbitkan surat perintah membayar spm) dan surat perintah penyediaan dana sp2d). tata cara dan mekanisme pemberian hibah berupa uang sebagai pengganti sewa rumah dengan melalui transfer dari rekening kas umum daerah rsud) kepada rekening penerima hibah. format akuntansi tanda penerimembar"ii bagian ketiga pelaporan dan pertanggungjawaban kepala pelaksana bpbd kabupaten karo wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan uang pengganti sewa rumah. penerima hibah bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang pengganti sewa rumah sesuai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlalow karo. sik merebut brahmana diundangkan kabanjahe pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten karo, kamppras kevin purba berita daerah kabupaten karo tahun nomor !! lampiran peraturan bupati karo nomorppa bung kabupaten karo format naskah perjanjian hibah daerah naskah perjanjian hibah daerah (nph) dalam bentuk uang antara pemerintah kabupaten karo dengan penerima pengganti sewa rumah tahun nomor nomor pada hari apf sc#m0w bilah sc. tahun dya ribu sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini nama ir. martin sitepu jabatan kepala pelaksana instansi bpbd kabupaten karo alamat jl. jamin ginting nomor kabanjahe yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten karo yang selanjutnya disebut pihak pertama. ii. nama alamat desa roocomeserememunsn semasa taaeatnanan rekan int renn letusan oam kabupaten karo yang selanjutnya disebut pihak kedua. akanasa jumlah dan tujuan hibah pihak pertama menyerahkan dana hibah daerah kepada pihak kedua, berupa uang sebesar rp. (empat juta dua ratus ribu rupiah). hibah sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk pengganti sewa rumah. penyaluran hibah penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sekaligus untuk masing masing penerima. penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah rekening pihak kedua. ' |alokasi.enetapsesuaikan dengan daftar desa penerima dan besaran alokasi dasarrumus keterangan.enetapan besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada disesuaikan denganngan kinerja terbaik.enetapan besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengdaftar desa penerima alokasi kinerja kabupaten karo sebagaimana dimaksud pada adalah desa rumah kabanjahe kecamatan kabanjahe, desa kaban kecamatan kabanjahe, desa kemaren kecamatan kabanjahe, desa sakura kecamatan kabanjahe, desa raya kecamatan berantai, desa. desa barusjahe kecamatan barusjahe, desa serdang kecamatan barusjahe, desa tigapanah kecamatan tigapanah, desa kutabale kecamatan tigapanah, desa sakit kecamatan tigapanah, desa negeri kecamatan juhar, il. desa perbulan kecamatan laubaleng, desa buluh pancur kecamatan laubaleng, desa lorong kecamatan simpang empat, oo. desa pintu besi kecamatan simpang empat, desa berastepu kecamatan simpang empat, desa perteguhen kecamatan simpang empat, desa bulanbaru kecamatan simpang empat, desa tanjung merah kecamatan kutabuluh, desa kutabuluh kecamatan kutabuluh: desa konsol kecamatan merdeka, desa naman kecamatan naman teran, desa sukatepu kecamatan naman teran, desa kutagaluh kecamatan tiganderket, desa tiganderket kecamatan tiganderket, zz. desa narigunung kecamatan tiganderket.bupatiiiidisalurkan, dan .ak.pada disampaikan oleh kepala desa kepada bupati c.g. kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa melalui camat paling lambat (tujuh) hari setelah dana desa terima rkddan pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah melalui camat dengan melampirkansemester dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa semester ii.julifebruarir bnn ati karo, (ea iri sim. pterkelin brahmana diundangkan kabanjahe pada tanggal april sekretaris der 8paten karo, amp #kevin purba berita dae |. pasaribu lo. il. kandidat lo. il. kemaren lau simo lo. |. rumah kabanjahe sakura sumber mufakat . |. |. jumlah .1i ii. kecamatan berantai alokasi alokasi jumlah paru il. |l oo. . i gurusinga lo. io. lau lumba |. raya rumah berantai i. . |. semua jaya io. oma ts3 iii. kecamatan . iii. kecamatan barusjahe alokasi alokasi jumlah barusjahe barusjulu bulanjahe bulanjuu tribun penamaan persadanta ' ' pertumbuhan | humanis sarimanis semangat serdang sikap siraman sukajuu sukamaju tanimbar tangkidik ' tanjung barus |o telah iv. kecamatan . iv. kecamatan tigapanah alokasi alokasi jumlah ajibuhara |o |ajijahe jajijuu jajimbelang betah busurnya |o kacinambun kubusimbelang | kutabale ' ' kutajuu |o kutakepar kutambelin gambar lakrimal |o leparsamura manukmulia menawari salt seberapa singa suka suka bayak suka sipilihen |o sukadana |o m311000| sukamaju tigapanah ) | telah kecamatan . kecamatan merek alokasi alokasi jumlah jajimembah |o bandar tungging |o dekan gringsing kodon kodon merek mulia |o nagalingga nagara ' negeri tungging |o pancur batu pengamatan partisi lama partisi tempe remaja sibolangit situnggaling sukatani . tungging telah vi. kecamatan . vi. kecamatan munte alokasi alokasi jumlah bandar merah sets7a000| oeis000| barung kerap biaknampe o7321000 habuluhmamah 5l gunung manupag o gunung serbu 5iurubenua kaban tua kineppeh t6 so| kuta berat sif kuta sudah s2l kotabaru mun sal nagari parimbalang gof pertumbungh o u sarimunte sarimembah s7130. so| selayar singgamanik sukaraja tanjung beringin oma u u 1s: vii. kecamatan . vii. kecamatan juhar alokasi alokasi jumlah bata mamak sets7a000| berulang buluh pancur gunung juhar s61.57a so.s16 jang ou jo juhar ginting juhar ginting saratoga juhar merangin angin juhar tarigan 000p sol keriuhan s61 | ketawareh sal hidup ea1s7a000 kutagugang ha| kutambelin lau kidupeh sol lau linga w s61 .000p meeting s61 | naga sol nameh s61 ramosus s61 | ya22. 000p pasar baru u79 pemantik genderang so1 57a000 .000p suguhan se1 57a | se. 25i sukababo ama viii. kecamatan . vih. kecamatan tigabinanga alokasi alokasi jumlah batu mamak bunga baru gunung kem kem kuala kuta bangun | kuta suara | kuta galah | kuta berat kuta baru punti ' ' | kuta raya lau kapur j13| liang persegi pergendangen pertumbuhan similar simpang pergendangen basename sersraool tesenooo| esn02000 suka julu oma ut009. i s015. ix. kecamatan . ix. kecamatan laubaleng alokasi alokasi jumlah batu rangka |o buluh pancur during rukun kinangkong kutambelin lau baling lau parade lau peranggunen | lingga muda kartu bal bal pelarut perbulan pintu angin rambah mampu tanjung gunung telah kecamatan . kecamatan mardingding alokasi alokasi jumlah bandar para eats7a000| bukit makmur kuta cengkih alau gara tau kesumat lau mulga 5lau pakam a17 dalam penguat solar satu mardingdng u2a1 rio bunga tanjung parah o561 www oma ota58: | xi. kecamatan payung alokasi alokasi jumlah batukarang te1 s75000| bimbang o 28i gurukinyah a62. payung rimokaya ut1 selandia s61 | s5 sukamara el ujung payung omar xii. kecamatan . xii. kecamatan simpang empat alokasi alokasi jumlah bertanding eat s7a000| berastepu bulanbaru | belajar sumber 5e157a. seraya u235 kutategah selling o8. .000p solinggajaa u3 nangbelawan ndokeumsirga perteguhen s61 000p pintu besi s61 | u rumbia s61. berbakti a17 s0 solligapancur borong s61 soma t3 xiii. kecamatan . xiii. kecamatan kutabuluh alokasi alokasi jumlah buah raya gunung meriah sinabung kuta mae 7a000 a08 kutabuuh kutabuluh gunung belas buluh liang merdeka so| murid negeri jahe pola tebu 000p rih tengah s61 sabang abang his tanjung merah hujung celeng sel 57a000 ya08 oma t2 xiv. kecamatan dolar alokasi alokasi jumlah 2bola kubu coba melas sampar a57 suguhan s7ujung sampan u jo65 oma xv. kecamatan . xv. kecamatan merdeka alokasi alokasi jumlah 2beam o 53singel jarangnya merdeka sada peraih o03: semangat p semangat gunung selubung teran s61 | o soo0 xvi. kecamatan naman teran alokasi alokasi jumlah eni sung site s61 3i kebanyakan s61 | kuta tanggal kutagugung kutambein putar naman as3o00 desai sekarang garang | semacam sukawati sukandebi sal suatu ama t1 xvii. kecamatan . xvii. kecamatan tiganderket alokasi alokasi jumlah gunung melawan | po00000000000000 jandimeriah | po000000 kutagaluh |. kutakepar |. | poo0ooo kotabaru | po00000000 mardingding | po00000000 nariganungl | po000000 narigunungll penamaan | po000000005 terbagi | po0000005 sukatendel susuk tanjung belang | po000000 po0 tanjung merasa | po00000000000 p00 tanjung pulo | po00o00222 temurun | po000000000 tiganderket |. umat so4450. jumlah total bupati karo,kode uraian volume cara anggaran realisasi sisa catatan tenaga bupati upah rekening uraian keluaran keluaran pengadaan keluaran kerja ket rp, rp, rp. orang hari is8z07| |pendapatan lo. lo. lol pendapatan transfer lo. lo. lo. lo. loo. lo. dana desa |. lo. lo. lo. loo. loo. |. tahappertama |. lo. lo. lo. lo. loo |. i tahapkedua |. lo. lo. |. lo. lo. loo |. i tahapketga lo. lo. |. |. loo jumlahpendapatan ll. lo. lo. lo. lo. loo. termg i wsssssnbisan and bennnnnnn ben ben benang benang bnn desa pamiagaa penyelenggaraan pemerintahan kegiatan. oo) dst bidang pelaksanaan jemmmampea lil kegiatan. oo) steel bidang pemberdayaan tema lil kegiatan. stan bidang pembinaan lil kegiatan. jastesee bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa kegiatan. jdstaeeee ole ipsum o)o| surplus defisit ' ole pembiayaan penerimaan pembiayaan ipa jdstaee pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dsa modal awal pengembangan usaha leste jumlahpembiayaan loo oo jumlah (pendapatan belanja pembiayaan) disetujui oleh, (desa),(tanggal, gdiisidenganjumlah anggaran kolom diknanaanannannanaa nana aan anna ana ana ana jabatan bnanaanannannanan nana anna ana ana ana aan alamat knanaanannannanaa nana anna ana cooooeen (5s) selaku kpa penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa alamat bnanaanannannanaa nana anna anna anananasasaran jumlah total rumah buruk stunting lamar oo.) usia bulan (normal) (resiko stunting) (terindikasi stunting) lomwmar oo. ko. ipersasrause lama maman |menpaparpanmemmumpi free lama koma bubersalinmendapatlayanan pemeriksaan kali tsunami (kek rest mendapat kunjungan rumah bulanan rumah tangga ibu hamil memiliki aksesairminumaman |rumantanccatsumamnyam banyak jmemurisammankesematan janarusisc12 dapa sas asa lengkap oo |musang rat bapa rute ema bulan pivrurpanyang oggi badan kali dalamsetahun kunsunganrumahbagianak gizi buruk kurang stunning (o 2tahun) rumah ngga ko 2th memiliki akses airminumaman rumantanocaanax o 27u memliki anak janeiro 27usammankesematan anak bura fakta kelahiran orang tua pengasuh mengikuti parenting bulanan paud) ena matantemmamema neng sasaran tingkat konvergensi lam lo. lo. jabar 2sun koo. (tora ina kat edge nasib esa po. bidang kegiatan total alokasi dana jemanapemsanaunanprsa po. jemangpem berpayaanmasyaa kar logo00000000000.eco.sea uraian jumlah dokumen keterangan bersama ini disampaikan dokumen persyaratan melampirkan penyaluran tahap ., kertas kerja dengan rincian sebagai berikut: (worksheet) natataaanaaanaaa s)$ penghitungan nnaananananannln berkas rincian dana dst desa setiap desa dan daftar rekening kas desa) diisi tanda tangan (bupati) diisi nama penanda tangan (bupati).ie.coobnanaanannannanaa nana anna anna ana ana aan nama rekening knanaanannannanaa nana nana ana ana aan nama bank knanaanannan nana nana anna anna ana ana ana beneeletakaeen, tanggal .iii.iii.uu. materai rp. menananananaaananaaana petunjuk pengisian lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa rekening kas desa diisi nama desa dan kabupaten penerima penyalurandesa kecamatan ..i jiidesa yang tahun penyaluran dari rsud tayl yang penyerapan dana akan anggaran sisa dana desa yang anggaran kembali berikutnya canlis nama lee.(tahun naa realisasi penyaluran kembali tahun sisa dana yang akan pmk k rkd berikutnya apbd disetor kembali keppres) tahun berikutnya) kumulatif sisa dana desa setor rsud senannnenan pihak. jk. namanip pejabat bukan nama nip pejabat ppn bupatkkaro, terkecil brahmana |
bupati karo provinsi sumatera utara peraturan bupati karo nomor. tahun. tentang perhitungan nilai sewa reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karo nomor tahun tentang pajak reklame, telah ditetapkan peraturan bupati karo nomor tahun tentang ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame, bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerahsehingga perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi preklame (mberian izin dan teknis penyelenggaraan reklame berita daerah kabupaten karo tahun nomor memutuskan menetapkanreklame dasar pengenaan dan tarif pajak dasar pengenaan pajak adalah nsr. dalamjangka waktu penyelenggaraan, jumlah media reklame yang dipasang, ukuran media reklame, lokasi penempatan. lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan pada klarifikasi jalan dengan parameter jalan nal.oooooooooooooomwbnenaaaan jalan ovi si.iooooocooooooooom#w#o mma jalan kabupaten.cbooo wo. wo.ooonenanneeajenis reklame dikali jangka waktu dikali jumlah media dikali ukuran dikali lokasi penempatan. perhitungan nsr sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: reklame papan bando baliho billboard mini billboard.u , meter hari reklame megaton videotron large electronic display led). rp. , meter hari cc. reklame wall painting branding. rp. , meter hari reklame neon box shop sign. rp. , meter hari reklame neon sign pole sign. rp. , meter hari reklame merek usaha (hasil produk). rp. , meter hari reklame merek toko (non produk). rp. , meter hari reklame kain banner umbul umbul. rp. , meter hari reklame melekat poster stiker. rp. , lembar bulan reklame selebaran.ikeeeeeeee rp. , lembar reklame berjalan kendaraan. rp. , meter hari reklame suatu.oooooooooomcccemeea rp. , hari reklame a.oooiiiii.ioioieaae rp. , bulan reklame apung imanen.ie rp. , hari oo. reklame apung tidak permanen. rp. , hari reklame peragaan.ee rp. , hari bab ii. 3ab iii tarif dan tata cara perhitungan pajak asal tarif pajak reklame ditetapkan sebesar dari nilai kontrak reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang diselenggarakan sendiri dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf asalretensi an penutup fasal dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, peraturan bupati nomor tahun tentang ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklameada tanggal apt bupati karo, terkecil brahmana diundangkan kabanjahe pada tanggal pit sekretaris daerah kabupaten karo, ampelas (elit purba berita daerah kabupaten karo tahun nomor. |
remas bupati karo provinsi sumatera utara peraturan bupati karoatur,diaturransferngelolaan transferransfer desa adalah bagian dari belanja daerah kabupaten karo berupa dana desa, alokasi dana desadan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat bhpdrtransfer desa meliputi: dana desa, alokasi dana desa:dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. bab ruang lingkup pengelolaan transfer desa ruang lingkup pengelolaan transfer desa sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini meliputi penganggaran transfer desa pengalokasian dan penggunaan transfer desa penyaluran transfer desa pelaporan dan pertanggungjawaban transfer desa pemantauan dan evaluasi transfer desa penundaan dan pemotongan transfer desa bab iii penganggaran bagian kesatu penganggaran transfer desa dalam apbd kabupaten transfer desa dalam apbd kabupaten dianggarkan menurut besaran dana desa yang ditetapkan dalam peraturan presiden tentang rincian apbn setiap tahun anggaran, besaran alokasi dana desa paling sedikit (sepuluh keseratus) dari dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus untuk kabupaten karo yang ditetapkan dalam peraturan presiden tentang rincian apbn setiap tahun anggaran, besaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit (sepuluh keseratus) dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. dana desa dan alokasi dana desakepada desa dan rincian objek belanja bantuan keuangan kepada desa yang dirinci nama desa penerima. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bagi hasil, objek belanja bagi hasil kepada desa dan rincian objek bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dirinci nama desa penerima. besaran transfer desa untuk masing masing desa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua. bagian kedua penganggaran transfer desa dalam apb desa transfer desatransfer desa dianggarkan pada kelompok pendapatan jenis pendapatan transfer. penganggaran transferpengalokasian dan penggunaan pengalokasian dan penggunaan transfer desa diatur dengan peraturan bupati. bab penyaluran bagian kesatu penyaluran penyaluran transfer destransfer desadana desa danaragraf dana desa dan alokasi dana desa penyaluran dana desa dan alokasi dana desa dilakukan, tahap paling cepat bulan agustus dan paling lambat bulan november tahap sebesar (enam puluh keseratus), tahap sebesar (empat puluh keseratus). penyaluran dari rsud rkd untuk dana desa dilakukan paling lama (tujuh) hari kerja setelah diterima rsud. paragraf . paragraf bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah penyalur dan paling lambat bulan juli, tahap sebesar (empat puluh keseratus) paling cepat bulan agustus dan paling lambat bulan november. penyaluran tahap sebagaimana dimaksud huruf pasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah yang telah disalurkan pada tahap dan mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahap kedua persyaratan penyaluranperaturan desa mengenai apb desa kepada bupati, laporan realisasi penyerapan dan capaian output transfer desa tahun anggaran sebelumnya,laporan realisasi penyerapan dan capaian output transfer desa tahap dari kepalamintaan penerbitan spp dan spm, surat pengantar dari camat,keseratus) dan rata rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50y6bakpao kabupaten karo dengan meliputi asli rekening koran rkd, salinan keputusan kepala desa mengenai penunjukan bank pengelola rkd. bagian ketiga pencairan kepala dpmd mengaddan kepala dpmd memerintahkan penerima transfer desa untuk melengkapi dan atau memperbaiki,penerima transfer desa mengambil sp2d kuasa bud dengan menunjukkan ktp dan stempel desabab vi. bab pelaporan dan pertanggungjawaban bagian kesatu pelaporan laporan realisasi penyerapan dan capaian output transfer desa tahun sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian output transfer desa tahappaling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan,paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan. bagian kedua pertanggungjawaban penerima transfer desa bertanggung jawab penuh secara formil dan material atas penggunaan transfer desa pertanggungjawaban penggunaan transfer desa sebagaimana dimaksud pada meliputi: laporan penggunaan transfer desa, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan transfer desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang undangan, bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan. bab vii pemantauan dan evaluasi bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa transfer desa rkd. dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa transfer desa rkd ditemukan sisa transfer rkd lebih dari (tiga puluh keseratus), bupati meminta. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa transfer desa rkd tersebut dan atau, meminta aparat pengawasan fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. sisa transfer desa lebih dari (tiga puluh keseratus) sebagaimana dimaksud pada dihitung dari transfer desa masing masing yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa transfer desa tahun anggaran sebelumnya. kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa transferransferransferundaan dan pemotongan bagian kesatu penundaan bupati menunda penyaluran transferpenyaluran transfer desa tidak dilakukan. dalam hal sampai dengan bulan agustus. bupati menyalurkan kembali transfer desabupati melakukan pemotongan penyaluran transfer desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran transfer desa sebagaimana dimaksud dalam huruf masih terdapat sisa transfer desa rkd lebih dari (tiga puluh keseratus). pemotongan penyaluran transfer desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada penyaluran transfer desa tahun anggaran berikutnya. bab ketentuan lain lain bendahara desadaritransfer desa jernih tarigan berita daerah kabupaten karo tahun nomor |
reindeks kesulitan geografis desa kabupaten karo tahunsumber danbab iii tata cara penghitungan pembagian dana desarincian dana desa kabupaten karo tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada adalah rp. (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). . rincian dana desa untukkaro dengan jumlah desa sebagaimana yang desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kementrian keuangan. c.g direktur jenderal perimbangan keuangan. . alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam hurufkabupatenketentuan lebih lanjut mengenai indeks kesulitan geografis desa diatur dengan peraturan bupati. rincian dana desa untuk,bupati kepada kepala ppn selaku kpa penyaluran dak fisik dan dana desa. laporantabel referensi danetapan prioritas penggunaan dana desapelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desae.pengadaan.contoh model prioritas penggunaan dana desa dengan mempertimbangkan tipologikepala desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada bupatikhusus bagi desa yang direlokasi dan akandesa. desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari desa berkerah: desa semacam, desa sukameriah, desa gurukinayan, desa berastepu, desa kutatonggal, desa gambar, desa sukamaju:, desa sekarang garang, desa kuta gunung dusun iii lau kabar), desa mardingding, desa kuta tengah, desa pintu besi, desa seraya, dan desa tiga pancurmeningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan,jek pembangunan, pelaksanaan dana desa diutamakan dengan skema padat karya tunai (cash for work). pelaksanaan dana desa dengan skema padat karya tunai (cash for work) sebagaimana dimaksud pada untuk biayadana desappn selaku kpaperaturan perundang undangannyaata kabanjahe padetanggai maret ina ari karo, brahmana diundangkan kabanjahe pada tangga # area aia. sekretaris daunan kabupaten karo, fan fu) l ( kam yperkelin purba taro berita daerahengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo, menimbang: bahwadalam rangka kebutuhan dan dalam rangka 'pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah pascabencana erupsi gunungapi sinabung kabupaten karo telah ditetapkanahwa2019telah habis masa berlaku: peraturan..merupakan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten karo serta pihak yang terkait dalam kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung kabupaten karo. rencana24pr| bupati karo, terkecil brahmana diundangkan kabanjahe pada tanggal #pri sekretaris dae kabupaten karo, kamperasterkelin purba berita daerah kabupaten karotahun nomor lampiran peraturan bupati karo nomor tahun tentang peraturan bupatikata pengantar dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali pascabencana erupsi gunungapi sinabung kabupaten karo provinsi sumatera utara diperlukan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diwilayah erupsi gunung sinabung. sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana adalah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah terdampak, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan peran berbagai pihak yang menyediakan sumber daya. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten karo dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana daerah bpbd) kabupaten karo dan berkoordinasi dengan bnpb ditingkat nasional serta bpbd provinsi sumatera utara ditingkat provinsi. untuk efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diwilayah erupsi gunung sinabungyang didasarkan kepada hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana. rencana tersebut merupakan acuan dalam menyampaikan persepsi dan langkah penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dari seluruh pihak yang terkait. sesuai dengan sifat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana, maka penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunung sinabung tahun 2023diwilayah kabupaten karo ini dilakukan melalui suatu proses koordinasi pemerintah kabupaten karo dengan kementerian lembaga dari sektor terdampak, pemerintah provinsi sumatera utara dan badan penanggulangan bencana nasional bnpb)namun demikian sebagaimana halnya suatu dokumen perencanaan, maka rencana terbuka untuk direvisi apabila dikemudian hari dinilai perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang terkini demi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. akhir kata kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya pada seluruh pihak yang terkait yang telah memberikan bantuan dan fasilitasi demi tersusunnya dan ditetapkannya rencana ini. ringkasan eksekutif rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunungapi sinabung kab. karo tahun sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, disebutkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah daerah terdampak, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. untuk itu telah ditetapkanjakarta tanggal juli oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb) serta perubahan kesatu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunung sinabung kabupaten karo provinsi sumatera utara yang ditetapkan jakarta tanggal april oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb). selanjutnya pada tanggal mei kabanjahe telah ditetapitinggalkannya status gunungapi sinabung menjadi awas disertai dengan bertambahnya area yang harus dikosongkan dalam radius sisi tenggara dan selatan dari puncak kawah gunung sinabung menyebabkan jumlah pengungsi terus bertambah. selain penanganan darurat bencana, telah dilakukan penanganan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap warga yang direlokasi sesuai dengan rekomendasi pmb. rencana ini disusun sebagai tindak lanjut atas dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunungapi sinabung kabupaten karo, provinsi sumatera utara yang telah disusun sebelumnya. penyusunan rencana aksi ini diperlukan mengingat peningkatan aktivitas erupsi gunung sinabung yang terus terjadi dan sampai saat ini masih dalam status siaga (level iii) serta mengakibatkan perluasan cakupan daerah terdampak bencana. kerusakan yang diakibatkan erupsi gunungapi sinabung tersebut berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum wilayah terdampak bencana. mengingat erupsi gunungapi sinabung sampai saat ini masih terus berlangsung, maka penghitungan dampak erupsi secara pasti sulit dihitung. hasil perhitungan sementara kerusakan dan kerugian akibat erupsi gunungapi sinabung sejak september hingga mei (sebelum ditetapkan status awas) diperkirakan rp1, triliun, terdiri dari nilai kerusakan sebesar rp578, miliar dan nilai kerugian sebesar rp1, triliun. kerusakan dan kerugian sektor ekonomi produktif meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, perikanan, ukm, dan industri adalah yang paling besar, yaitu lebih dari rp1, triliun. sedangkan kerusakan dan kerugian sektor permukiman sebesar rp505, miliar, infrastruktur rp83,93miliar, sosial rp53, miliar, dan lintas sektor rp18, miliar. namun berdasarkan kondisi terkini dari hasil kajian dan penghitungan untuk pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dibutuhkan dana sebesar rp1. , . penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi dan banjirlahar hujan gunung sinabung direncanakan dalam tiga tahap, yaitu: tahap relokasi dilakukan sisa sebanyak sudah selesai dilaksanakan untuk (tiga) desa terdampak yaitu desa berkerah, semacam dan sukameriah. tahap kedua, dilakukan secara mandiri untuk (empat) desa yakni desa berastepu, gurukinayan, gambar dan kutatonggal sebanyak dan pemenuhan kebutuhan relokasi mandiri untuk dan sektor infrastruktur, serta sektor sosial ekonomi, dan tahap ketiga pemenuhan kebutuhan relokasi untuk warga tiga desa dan satu dusun, yang berasal dari desa sekarang garang kk, desa sukamaju kk, desa mardingding dan dusun lau kabar kk. dari seluruh nilai kebutuhan, sektor permukiman dan sektor infrastruktur merupakan hal prioritas,sumber pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi gunungapi sinabung berasal dari apbd, apbd provinsi, apbn k l dan csr.mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara dan undang undang nomor tahun tentang tentang perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang undang dimaksud. setiap kementerian lembaga sesuai dengan seringnya akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada pemerintah kabupaten terkait sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatannya masing masing dan alokasi pendanaannya. seluruh rangkaian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak perencanaan kegiatan termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan termasuk pengawasan baik yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan atau pemerintah daerah sampai kepada langkah pengalihan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi kepada program pembangunan yang berkelanjutan pada daerah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. pemantauan diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifpelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. bab pendahuluan latar belakang gunung sinabung terletak dataran tinggi karo, kabupaten karo, provinsi sumatera utara, indonesia merupakan gunung api strato dengan ketinggian dpl. semenjak tahun gunung sinabung dalam kondisi stabil, akan tetapi aktif kembali pada tahun dengan erupsi erupsi kecil. setelah itu erupsi pada tanggal agustus terjadi erupsi cukup besar dan status gunung sinabung naik menjadi tingkat awas (level iv) serta mengakibatkan sekitar jiwa mengungsi. selain mengakibatkan ribuan pengungsi, bencana erupsi gunung sinabung juga telah mengakibatkan kerugian besar pada empat kecamatan kabupaten karo naman teran, simpang empat, payung dan tiganderket) khususnya sektor pertanian (ekonomi). sesuai dengan surat kepala pusat vulkanologi, mitigasi bencana dan geologi pmb) nomor bgl.v tanggal april merekomendasikan desa yaitu desa sukameriah kecamatan payung, desa semacam dan desa berkerah kecamatan naman teran yang harus direlokasi. pemerintah kabupaten karo menetapkan relokasi tahap sebanyak penerima hunian tetap hutan) dan penerima lahan usaha tani lut) sisa dan telah selesai dilaksanakan menggunakan dana siap pakai dsp) bnpb tahun dan pada tahun untuk memenuhi tuntutan masayarakat, pemerintah provinsi sumatera utara membangun hunian tetap hutan) tambahan untuk kk. pada pelaksanaan relokasi tahap ini masih terdapat beberapa kebutuhan pada beberapa sektor rehabilitasi dan rekonstruksi. berdasarkan surat kepala pusat vulkanologi, mitigasi bencana dan geologi pmb) nomor bgl.v tanggal juli merekomendasikan masyarakat yang tinggal diluar radius dari kawah gunung sinabung yaitu desa yaitu desa gurukinayan kecamatan payung, desa kutatonggal kecamatan namanteran, desa berastepu dan desa gambar kecamatan simpang empat. pemerintah kabupaten karo bersama bnpb menetapkan relokasi tahap dilaksanakan dengan cara relokasi mandiri. pada tahun relokasi tahap mandiri) sebanyak telah selesai dilaksanakan tersebar hamparan berkelompok dan mandiri tersebar. selanjutnya pada tahun dilaksanakan relokasi tahap mandiri) lanjutan sebanyak dimana saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan hutan sekitar hamparan berkelompok dan tersebar. pembangunan infrastruktur dasar permukiman hamparan hamparan relokasi tahap mandiri) juga sudah selesai dilaksanakan dengan beberapa kebutuhan hamparan yang belum terpenuhi sepenuhnya. berdasarkan surat kepala badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor bgl.v tanggal juli perihal perkembangan tingkat aktivitas level awas) gunung sinabung sampai tanggal juli pukul wib rekomendasi untuk masyarakat yang berada dalam jarak kurang dari dan luar sektor selatan tenggara dan tenggara timur tetapi berada dalam krb iii berpotensi terkena hujan abu lebat dan lontaran material vulkanik, yaitu yang berada desa sukamaju, desa sekarang garang, desa mardingding dan dusun lau kabar desa kuta gunung agar direlokasi lokasi yang aman, pemerintah kabupaten karo menetapkan relokasi tahap iii kembali dilaksanakan sisa sebanyak dan dilaksanakan pada tahun pada pelaksanaan relokasi tahap mandiri) dan tahap iii sisa) masih terdapat permasalahan yaitu masyarakat yang berdomisili diluar desa tetapi memiliki aset (rumah dan atau lahan usaha tani) dalam wilayah desa yang direlokasi, saat ini dalam tahap verifikasi dan belum mendapat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. selain penanganan relokasi, sesuai dengan surat kepala badan geologidiatas, saat ini ada (lima) desa yang dievakuasi non relokasi) dan ditempatkan hunian sementara antara) atau diberikan sewa rumah yaitu desa tigapancur, desa seraya, desa pintubesi, desa kutatengah dan desa kuta gunung sebanyak kk. masyarakat dari (lima) desa ini jika status gunung sinabung turun sudah dikembalikan desanya masing masing sehingga membutuhkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. sementara itu desa desa lain kabupaten karo yang terdampak bencana erupsi gunung sinabung terutama abu vulkanik dan lahar dingin sepanjang sungai lau bonus juga membutuhkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. kebutuhan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini untuk penanganan relokasi tahap relokasi tahap ii, relokasi tahap iii, evakuasi non relokasi) dan daerah terdampak: penanganan evakuasi non relokasi) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan sektor ekonomi: dandengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat bencana erupsi gunungapi sinabung dan kebutuhan kebutuhan relokasi yang telah dilaksanakan, maka perlu penyesuaian terhadap dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunungapi sinabung yang telah disusun sebelumnyaksud dan tujuan maksudmemperbaharui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunung sinabung sesuai dengan perkembangan yang ada. menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunungapi sinabung yang disusun oleh pemerintah kabupaten karo dan dibahas bersama pemerintah provinsi sumatera utara dan pemerintah pusat. memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya mengenai rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber apbn, apbdgood governance). tujuansebagai dasar penganggaran bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk ambil bagian dalam pelaksanaan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunungapi sinabung kabupaten karo. ruang lingkup secara umum penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan per tahapan relokasi sesuai rekomendasi pmb agar dapat berjalan dengan terarah dan terukur. sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi relokasi tahap sisa) untuk desa sukameriah, desa berkerah dan desa semacam:, relokasi tahap mandiri) untuk desa gurukinayan, desa berastepu, desa gambar dan kutatonggal: relokasi tahap iii sisa) untuk desa sekarang garang, desa sukamaju, desa mardingding dan dusun lau kabar desa kutagugung, penanganan non relokasi evakuasi) untuk desa tigapancur, desa seraya, desa pintubesi, desa kutatengah dan desa kutagugung, penanganan daerah terdampakuntuk desa sukatepu, desa kutambelin, desa gung pinto, desa kebanyakan, desa putar, desa sukandebi, desa ndesketi, desa naman, desa batukarang, desa payung, desa imbang, desa rio kayu, desa ujung payung, desa selandia, desa bertanding, desa pertengahan, desa lorong, desa susuk, desa sukatendel, desa tiganderket, desa tanjung merasa, desa gunung melawan, desa jadi meriah, desa kotabaru, desa terbagi, dan desa temurun serta desa desa lainnya kabupaten karo. relokasi tahap mandiri) untukgurukinayan, desa berastepu, desa gambar dan kutatonggal, relokasi tahap iii sisa)sekarang garang, desa sukamaju, desa mardingding dan dusun lau kabar desa kutagugung, beberapa aspek penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sasaran serta perguruan tinggi: aspek permukiman, terdiri dari relokasi, perbaikan prasarana lingkungan daerah bencana dan daerah relokasi, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat serta pendampingan terhadap masyarakat yang direlokasi: aspek infrastruktur, terdiri dari perbaikan sarana prasarana umum, pembangunan kembali sarana prasarana umum, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat: aspek sosial, terdiri dari pemulihan konstruksi sosial, pemulihan kearifan lokaldan tradisi masyarakat, pemulihan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, aspek ekonomi, terdiri dari pemulihan ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan perdagangan: aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan dan peningkatan kegiatan yang meliputi tata pemerintahan, ketertiban, keamanan dan keuangan. sistematika penulisan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung kabupaten karo provinsi sumatera utara tahun terdiri dari enam bab yaitu,dan kejadian bencana, bab iii review kebutuhan pemulihan pascabencana bab ini menguraikan evaluasi dan kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca:rehabilitasi dan rekonstruksimerupakan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunungapi sinabung. |
rms bupati karo provinsi sumatera utara peraturan bupati karo, menimbang bahwa dalam angka peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, bahwa agar rencana keuangan tahunan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam huruf sinkron dengan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah sekaligus dalam rangka pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diamanatkan oleh peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa maka perlu disusu. peraturan bupati karo nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati karo nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa, peraturan bupati karo nomor tahun tentang tata cara penyusunan peraturan desa, peraturan bupati karo nomor tahun tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa desa, peraturan bupati karo nomor tahun tentang pedoman pembangunan desa,tentuan penyusunaerah dengan pemerintah desa, pokok pokok, hal hal khusus lainnya. uraian . uraian pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. |
ras),agi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam untuk memberikan addagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: menambah pendapatan desa, b.imaksud,. add terdiri dari add merata sebesar (enam puluh keseratus) dan add proporsional add) sebesar (empat dengan. variabel sebagaimana dimaksud pada dengan koefisien dan indeks sebagai berikut: jumlah penduduk geografisvl1x) kv2x) kv3x) (o, kv4x))dan peningkatan kapasitas masyarakat soni ape rupa) rahman diundangkan kabanjahe pada tangga api fla sekretaris kai h kabupaten karo, nip ali seed kampong selainarameter perencanaan pembangunan daergaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dengan pendekatan teknokrat, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas, bahwa dalam menentukan prioritas dan alokasi anggaran yang berorientasi pada proses sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan parameter yang jelas dan terukameter perencanaan pembangunan daerarameter perencanaan pembangunan daerndekatan teknokrat adalah pendekatpendekatan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.b ruang lingkup (d)) ruang lingkup parameter pembangunan daerah kabupaten karo adalah: parameter alokasi anggaran berdasarkan kapasitas riil, parameter usulan teknokrat, parameter usulan musrenbang desa dan kecamatan, parameter usulan pokok pokok pikiran dprd, dan parameter usulan direktif kepala daerah. parameter alokasi anggaran berdasarkan kapasitas riil sebagaimana dimaksud pada huruf adalah alat ukur untuk menentukan pendanaan prioritas pembangunan. parameter usulan teknokrat sebagaimana dimaksud pada huruf adalah alat ukur untuk menentukan usulan teknoratik yang akan diakomodir pada program dan kegiatan prioritas. parameter usulan musrenbang desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah alat ukur untuk menentukan usulan masyarakat melalui musrenbang desa dan musrenbang kecamatan yang akan diakomodir pada program dan kegiatan prioritas. parameter usulan pokok pokok pikiran dprd bagaimana dimaksud pada huruf adalah alat ukur untuk menentukan usulan pokok pokok pikiran dprd berupa saran dan pendapat atau usulan kegiatan yang akan diakomodir pada program dan kegiatan prioritas. parameter usulan direktif kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah alat ukur untuk menentukan usulan direktif kepala daerah yang akan diakomodir pada program dan kegiatan prioritas. bab iii parameter alokasi anggaran dan usulan kegiatan perhitungan kapasitas riil berupa proyeksi keuangan daerah dilakukan oleh badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten karo dan dikonsultasikan dengan bappeda kabupaten karo. kapasitas riilsebagaimana dimaksud pada dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga dan prioritas keempat dengan kriteria prioritas pertama dialokasikan untuk belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, dan prioritas keempat dialokasikan untuk membiayai belanja pemerataan pembangunan kecamatan. besaran alokasi prioritas pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf diperhitungkan dengan klasterisasi belanja operasional dan belanja tupoksi pada masing masing perangkat daerah dengan kriteria tertentu berdasarkan kebutuhan riil perangkat daerah. kriteria tertentu berdasarkan kebutuhan riildua sebagaimana dimaksud huruf adalah paling tinggi 60yo dari kapasitas riil setelah dikurangi alokasi anggaran untuk prioritas pertama. alokasi anggaran prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada adalah untuk membiayai kebutuhan pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan distribusi untuk memenuhi usulan kegiatan: usulan teknokrat sebesar 26y6o: usulan hasil musrenbang desa dan kecamatan yo, usulan pokok pokok pikiran dprd sebesar 24y6 26y6, dan direktif kepala daerah sebesar 26y4. usulan sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan rpm kabupaten karo berdasarkan scoring dan ratitigatiga sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh perangkat daerah kepada bappeda dengan penjelasan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan dengan target capaian yang terukur. besaran alokasi prioritas keempatempat sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan analisisdalam hal terjadi perubahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah maka dilakukan penyesuaian parameterperaturan bupati ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi e planning. dalam rangka penyusunan rancangan awal dan rancangan rkd sebelum diterimanya usulan yang bersumber dari hasil musrenbang, pokok pokok pikiran dprd dan direktif kepala daerah maka program kegiatan berdasarkan kapasitas riil disusun berdasarkan kajian teknokrat dalam hal setelah tersusunnya dokumen rancangan rkd yang telah memuat usulan yang bersumber dari usulan teknokrat, hasil musrenbang, pokok pokok pikiran dprd dan direktif kepala daerah tetapi masih ada kewajiban mengakomodir program kegiatan yang bersifat mandatory spending atau kewajiban memenuhi target standar pelayanan minimal maka dapat dilakukan rasionalisasi usulan sebagai mana ketentuan secara proporsional dengan tetap memperhatikan scoring masing masing usulan. dalam hal terdapat usulan yang memiliki skor yang sama maka dalam penentuan pendanaan dilakukan melalui mekanisme desk (rapat) antara bappeda dengan perangkat daerah terkait yang dituangkan dalam berita acara. khusus kegiatan fisik yang mendapatkan skor tertinggi dan akan didanai harus melampirkan alas hak pembebasan lahan atau sebutan sebelum dilaksanakannya musrenbang rkd tingkat kabupaten ka28an karo, hana kevin brahmana "ar oo, diundangkan kabanjahe pada tanggal api sekte karisma merah kabupaten karo, (ifa eni sampekemampuan keuangan daerah dan kebutuhan riil perangkat daerah deskripsi kemampuan keuangan daerah atau kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah dikurangikeuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam pendanaan prioritas pembangunan. prioritas pembangunan yang dimaksud dibagi kedalam empat yaitu sedangkan belanjamelihat pengertian belanja wajib dan mengikat diatas identik dengan belanja operasional dan belanja tupoksi perangkat daerah yang bersifat rutin dan terus menerus dalam rangka menjamin tetap terselenggaranya pelayanan publik. prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. visi dan misi kepala daerah sesuai dengan janji kampanye selanjutnya menjadi visi misi pemerintah daerah yang dituangkan dalam rencana jangka menengah daerah rpm) dan dijabarkan setiap tahunnya dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd). berdasarkan pengertian diatas maka prioritas kedua dialokasikan kepada prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam rkd setiap tahunnyadalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah terdapat urusan pemerintah yang merupakan urusan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan. beberapa urusan diantaranya memiliki standar pelayanan minimal yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang undangan untuk dicapai. prioritas keempat dialokasikan untuk pemerataan pembangunan kecamatan. pemerataan pembangunan wilayah perlu menjadi perhatian untuk memastikan setiap masyarakat kabupaten karo mendapatkan keadilan pembangunan. pada prinsipnya dengan adanya dana desa dan dana kelurahan kesenjangan pembangunan sudah dapat diminimalisir namun pemerintah kabupaten perlu tetap memperhatikan pemerataan pembangunan yang bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menutupi ketimpangan pembangunan. perhitungan kapasitas riil perhitungan kapasitas riil dilakukan melalui analisisn pembangunan daerah. pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap apbd dan laporan keuangan daerah. perhitungan kapasitas riil ini dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten karo. hasil analisis pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan kapasitas riil keuangan daerah sekurang kurangnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut emaratanastipaeran oo empapaman pasar pasa asu emmusipasran oma kekayaan daerah dipisahkan amsampanyanesan bagi hasil pajak bukan pajak dawaatorastumun dana bagi hasil pajak dari prov dan pemda lainnya bantuan keu dari prov atau pemda lainnya belanda pegawai belanja bagi hasil kepada pemerintah desa belanja bantuan keuangan kpd provinsi kab kota dan pem. des pem rmaanpembiataan peneeroaranpemsrataan pembayaran pokok hutang penyertaan modal bank sumut penyertaan modal (investasi) dana bergulir belanja langsung poin belanja yang sudah ditentukan peruntukannya tabel dapat breakdown atau disesuaikan dengan kebutuhan alokasi belanja operasional belanja operasional adalah belanja untuk terpenuhinya kebutuhan rutin perangkat daerah dengan kriteria sebagai berikut belanja yang bersifat mengingat yaitudaerah yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan internal perangkat daerah. belanja yang sifatnya pasif spending (beban tetap) bersifat rutin dan harus terpenuhi setiap tahun anggaran yang termasuk belanja operasional adalah program dan kegiatan sebagai berikut program pelayanan administrasi meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran perkantoran penyediaan jasa tersedianya jasa untuk memenuhi kapasitas istri, komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya bulan belanja listrik, internet dan penggunaan daya air dan listrik air dan listrik dan air air pengguna penyediaan jasa tersedianya jasa untuk memenuhi pemeliharaan dan pemeliharaan dan perizinan unit kewajiban pembayaran jumlah perizinan kendaraan kendaraan perpajakan kendaraan kendaraan dinas dinas operasional dinas operasional dinas untuk memenuhi pembayaran honor jumlah pengelola penyediaan jasa tersedianya jasa orang keuangan yang pengelola keuangan administrasi keuangan administrasi keuangan bulan tidak diakomodir yang tidak diakomodir dalam tpp dalam tpp untuk memenuhi jumlah tenaga penyediaan jasa tersedianya jasa kebersihan orang kebutuhan petugas kebersihan kebersihan kantor kantor bulan kebersihan kantor kantor penyediaan jasa untuk memenuhi tersedianya jasa perbaikan jumlah aset pada perbaikan peralatan unit belanja service peralatan kerja opd kerja peralatan kantor untuk memenuhi penyediaan alat tulis tersedianya alat tulis kantor jenis kebutuhan alat tulis jumlah pegawai kantor kantor dan besaran opd untuk memenuhi kebutuhan barang penyediaan barang cetakan dan jumlah cetakan dan tersedia anya barang cetakan jenis penggandaan (belanja kebutuhan penggandaan fotcopy dokumen barang cetakan rutin), spanduk, leaflet dll untuk memenuhi jumlah penyediaan peralatan kebutuhan tersedianya peralatan dan kebutuhan peralatan dan perlengkapan unit peralatan dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor kant perlengkapan kantor kantor untuk memenuhi jumlah penyediaan peralatan tersedianya peralatan rumah kebutuhan peralatan kebutuhan unit rumah tangga rumah tangga tangga peralatan rumah termasuk instalasi listrik angga untuk memenuhi jumlah kebutuhan penyediaan bahan tersedianya bahan bacaan kebutuhan bahan bahan bacaan bacaan dan peraturan dan peraturan perundang buah bacaan dan buku perundang und und dang hanya penerbit undangan undangan peraturan perundang undangan kecuali bag. humas untuk memenuhi jumlah kebutuhan makanan kebun tuhan penyediaan makanan tersedianya makanan dan kotak dan minuman makanan dan dan minuman minuman kantor rapat tidak dean opd terencana dan tamu pam front (tidak rutin) pasaman ton rapat rapat koordinasi terlaksananya rapat rapat untuk memenuhi jumlah dan konsultasi luar koordinasi dan konsultasi bani kebutuhan perjalanan kebutuhan daerah luar daerah kan dinas perjalanan dinas penyediaan jasa tersedianya jasa pendukung untuk memenuhi malah ada ujung administrasi teknis orang membayar honor jum pegawai administrasi teknis perkantoran bulan pegawai tidak peta tidak tetap perkantoran peg program peningkatan sarana dan prasarana meningkatnya sarana dan aparatur aparatur untuk memenuhi pemeliharaan terpeliharanya gedung kebutuhan jumlah dan rutin berkala gedung kantor unit pemeliharaan ukuran gedung kantor rutin berkala gedung kantor kantor pemeliharaan lih end untuk memenuhi jumlah rutin berkala crpennaranya kendaraan unit kebutuhan operasional kendaraan kendaraan dinas operasional kendaraan operasional operasional dinas operasional disiplin aparatur aparatur pengadaan pakaian adanya pakaian dinas untuk memenuhi dinas beserta beserta perlengkapannya stel kebutuhan pakaian jumlah asn perlengkapannya danny dinas asn penentuan besaran belanja operasional ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut belanja operasional ditentukan dengan perhitungan index belanja operasional opd dikali total belanja operasional. total belanja operasional dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun sebelumnya. perangkat daerah menyusun rincian belanja operasional dan ditelaah kembali oleh tim penyusun rkd untuk penyesuaian rincian dan anggaran. indeks belanja operasional perangkat daerah adalah sebagai berikut bagian pemerintahan umum bagian otonomi daerah bag adm pemdes kel bagian hukum dan hak asasi manusia bagian perekonomian dan sumber daya alam bagian administrasi kesejahteraan rakyat bagian administrasi pembangunan bagian pengadaan barang dan jasa bagian umum dan perlengkapan bagian organisasi bagian humas dan protokol badan perencanaan pembangunan daerah ' ) | oygomram alokasi belanja tupoksi belanja tupoksi adalah yang sifatnya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi opd dan terpenuhinya kebutuhandengan kriteria bersifat rutin dan harus terpenuhi setiap tahun anggaran belanja difokuskan untuk pelaksanaan urusan yang ditangani skpd dan bersifat pelayanan eksternal. memiliki dampak terhambatnya pelayanan eksternal maupun terjadinya gejolak sosial atau politik apabila tidak dilaksanakan. yang termasuk belanja tupoksi adalah sebagai berikut dinas pendidikan program pendidikan anak usia dini kegiatan diklat tutor dan penyelenggara paud formal dan nonformal kegiatan apresiasi gtk paud dan dikemas berprestasi dan berdedikasi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun kegiatan penyelenggaraan lomba lomba, pembinaan minat, bakat dan kreativitas tingkat sekolah dasarkegiatan penyelenggaraan olimpiade o2sn kabupaten karo tingkat sekolah dasar kegiatan sosialisasi penggunaan dak bagi sekolah sekolah dasar kegiatan penyelenggaraan ujian akhir sekolah tingkat sekolah dasar kegiatan penyelenggaraan lomba lomba,pembinaan minat,bakat dan kreativitas tingkat sekolah menengah pertama kegiatan penyelenggaraan olimpiade o2sn kabupaten karo tingkat sekolah menengah pertama kegiatan penyelenggaraan ujian akhir sekolah tingkat sekolah menengah pertama kegiatan penyelenggaraan lomba adiwiyata tingkat sekolah menengah pertama kegiatan penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah bos) program pendidikan non formal kegiatan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup kegiatan pemberian bantuan operasional satuan pendidikan non formal kegiatan penyelenggaraan kursus pendidikan non formal kegiatan penyelenggaraan dan keikutsertaan pelaksanaan hari aksara internasional hai) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan penyediaan bantuan operasional bagi tim sertifikasi guru pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah dinas kesehatan. penyediaan jasa pelayanan pasien pelayanan kesehatan penduduk miskin monitoring, evaluasi dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat.program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah pencegahan dan penanggulangan hiv aids pencegahan dan penanggulangan penyakit dbd dan malaria pencegahan dan penanggulangan tuberculosis program standarisasi pelayanan kesehatan kalibrasi alat kesehatan rumah sakit umum program upaya kesehatan masyarakat. peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana penanganan tidak dikenal pelayanan pasien umum pelayanan pasien terlantar dan tidak mampu program pengadaan ,yediaan alat kesehatan kab kota dan provinsi program peningkatan pelayanan badan layanan umum daerah pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah rumah sakit umum akademi kebidanan program peningkatan pelayanan badan layanan umum daerah pelayanan pendidikan badan layanan umum daerah akademi kebidanan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang program kerjasama pembangunan karya bakti tentara nasional indonesia tni) tni manunggal masuk desa tmd) dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimrogram pengelolaan areal pemakaman pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman swakelola) satuan polisi pamong praja program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan penertiban bangunan dan kegiatan yang menyalahi peraturan daerah penertiban pedagang kaki limgamanan kunjungan kerja pejabat daerah dan tamu pemerintah kabupaten karo badan kesatuan bangsa, politik dan lintas program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal peningkatan sdm kewaspadaan dini daerah program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan penyediaan bantuan operasional forum forum pengembangan wawasan kebangsaan dinas sosial program pemberdayaan fakir miskin,komunitas adat terpencil kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pks) lainnya operasional penyaluran bantuan kesejahteraan sosialelompok usaha bersama kue) program pengembangan wawasan kebangsaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman j . dinas ketenagakerjaan dan koperasi ukmrogram peningkatan kualitas kelembagaan koperasi peringatan hari ulang tahun hut) koperasi program peningkatan kesempatan kerja penyiapan tenaga kerja siap pakai program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum tentang keselamatan dan kesehatan kerja dinasringatan hari ibu peringatan hari kartini fasilitasi dan pengembangan forum anak partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak puspa) program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pelaksanaan pug jambore anak il. dinas ketahanan pangan program peningkatan ketahanan pangan rapat dewan ketahanan pangan pemantauan dan analisis neraca bahan makanan penyusunan skor pola pangan harapan program peningkatan mutu dan keamanan pangan pengembangan sertifikasi pengawasan batas maksimum residu bmr) produk pangan segar pembinaan mutu dan keamanan pangan dinas lingkungan hidup program pengembangan kinerja persamaan peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persamaan penyediaan sarana dan prasarangkajian dampak lingkunganrogram pengelolaan ruang terbuka hijau pemeliharaan rth dinas kependudukan dan pencatatan sipil program penataan administrasi kependudukan pemanfaatan data kependudukan penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat oo. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan jambore ttg tingkat provinsi dan ttg tingkat nasional program peningkatan peran perempuan perdesaan merasionalisasi tim penggerak pkk merasionalisasi dharma wanita persatuan dwp)dinas pengendalian penduduk dan program keluarga berencana penyelenggaraan bhakti sosial terpadu tni kb kes penyelenggaraan hari keluarga pelayanan terpadu pkk kb kes pembentukan dan pembinaan kampung program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr pembentukan pusat informasi konseling remaja program kesehatan reproduksi remaja kebyar genre dinas perhubungan program peningkatan pelayanan angkutan kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang dinas komunikasi dan informatika program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa pemeliharaan rutin berkala alat studiorogram optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi penyediaan dan pengembangan e government pengadaan sistem keamanan jaringan informasi dan komunikasi dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu program peningkatan promosi dan kerjasama investasi penyelenggaraan pameran investasi program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah pengembangan sistem pelayanan perijinan secara on line program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi penyusunan database potensi investasi kabupaten karo program peningkatan pelayanan publik monitoring, evaluasi dan pelaporan ptsp dinas kepemudaan dan olahraga program peningkatan peran serta kepemudaan seleksi dan pembinaan peserta paskibraka pemerkosa kabupaten kota layak pemuda program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga penyelenggaraan kompetisi olahraga pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat fasilitasi penyelenggaraan kegiatan event event olahraga dalam dan luar daerahdinas pariwisata dan kebudayaan kab. karo progam pengelolaan kekayaan budaya penampilan kesenian karo program pengembangan pemasaran pariwisata pelaksanaan promosi pariwisata pada festival danau toba pelaksanaan promosi pariwisata pada kegiatan prs pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri penyelenggaraan festival bunga dan buah dinas kearsipan dan perpustakaan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan pengembangan koleksi perpustakaan dinas perikanan pengembangan budidaya perikanan pendistribusian bibit ikan dan pakan dinas pertanian program peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan) pengawasan pupuk dan pestisida program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan) pameran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian demonstrasi plot komoditi unggulan program peningkatan kesehatan masyarakat veteriner kesmavet) dan pasca panen pengawasan penerapan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal asuhoperasian rumah potong hewan dinas perindustrian dan perdagangan program pengembangan industri kecil dan menengah pameran promosi ikm pada tingkat nasional pameran promosi ikm pada tingkat regional dan lokal operasional dekranasda kabupaten karo program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri monitoring harga sembilan bahan pokok program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan merasionalisasi dan pengembangan metrologi legal, ukur, takar, timbang dan pengawasan http) bagian pemerintahan umum program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penilaian kecamatan terbaik program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah rapat koordinasi pemerintahan aa. bagian kemasyarakatan dan bina pemerintahan desa dan kelurahanesa bb. bagian hukum dan hak asasi manusia program penataan peraturan perundang undangan penyusunan program pembentukan perda fasilitasi pelaksanaan saham cc. bagian humas dan protokol program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihan formal program kerjasama informasi dan media massa penyebarluasan informasi melalui spanduk penyebarluasan informasi melalui konfrensi pers penyebarluasan informasi melalui iklan media massa penyebarluasan informasi melalui pers release dd.evaluasi pelaksanaan pembangunan ee. bagian perekonomian dan sumber daya alam program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. pengendalian inflasi daerah ketatausahaan badan usaha milik daerah ff. bagian administrasi kesejahteraan rakyringatan hari besar nasional hut ri) peringatan hari besar nasional hari anti narkoba) peringatan hari besar nasional hari pahlawan) peringatan hari besar nasional hari sumpah pemuda) peringatan hari besar nasional hari olahraga nasional) peringatan hari besar nasional hari pendidikan nasional) peringatan hari besar nasional hari kesaktian pancasila) peringatan hari besar nasional hari kebangkitan nasional) peringatan hari besar nasional hari nusantara) peringatan hari besar nasional hari hari lvri) gg. bagian umum dan perlengkaprehabilitasi sedang berat mobil jabathh. bagian tata usaha ii. bagian otonomiyelenggaraan pemerintahan daerah ppd)t lembaga pemerintah non departement luar negeri program penataan daerah otonomi baru peringatan hari otonomi daerah peringatan hari jadi kabupaten karo fasilitasi kerjasama daerah ji. bagian organisasi program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kk. bagian pengadaanrogram penataan peraturan perundang undangan merasionalisasi unit layanan pengadaan ulp) kabupaten karo sekretariat dprd program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah pembahasan ranperdapelantikan anggota dprd kegiatan medical check mm. kecamatan program pengembangan wawasan kebangsaan peringatan hari besar nasional hut proklamasi ri) program peningkatan peran perempuan perdesaan pemberdayaan tim penggerak pkk program perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa monitoring dan evaluasi ranperdes program pengembangan pemasaran pariwisata penyelenggaraan event wisata daerah nn. inspektorat daerah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merasionalisasi penilaian dan penetapan angka kredit program peningkatan hasiltindak lanjut hasil pengawasan tim saber pungli pemeriksaan reguler seluruh skpd revi atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah oo. badan perencanaan pembangunan daerah program pengembangan data informasi penerapan dan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (e planning) indeks kepuasan layanan masyarakat program kerjasama pembangunan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah kawasan danau toba pembinaan administrasi program air minum dan penyehatan lingkungan sanitasi pembinaan administrasi program kota tanpa kumuh koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah pembinaan administrasi kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman program perencanaan pembangunan daerah penyusunkoordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban kpj) akhir masa jabatan koordinasi penyelenggaraan forum skpd penyelenggaraan konsultasi publik penyusunan perubahan rkd pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah penyusunan rancangan perubahan rpm pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah sid) pengembangan sistem inovasi daerah koordinasi perencanaan bidang ekonomi koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia dan sosial budaya koordinasi perencanaan bidang penelitian dan pengembangan pp. badan pengelola pendapatan, keuangan dan asebertanggungjawabad pemeliharaan basis data pbb p2 penerbitan dan penyampaian spot, dkp, dan stats pbb p2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun penyusunan pelaporan tahunan bmd evaluasi kinerja keuangan peningkatan manajemen kas daerah pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah gg. badan kepegawaian daerahteknis tugas dan fungsi bagi pns daerah seleksi penerimaan calon pns pemberian penghargaan bagi pns yang berprestasi penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah penataan administrasi kepangkatan pns seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama pengangkatan sumpah janji pns penilaian potensi dan kompetensi jpt dan administrator penyelenggaraan ujian dinas seleksi penerimaan aparatur sipil negara rr. badan penanggulangan bencana daerah program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam koordinasi dan merasionalisasi penanganan bencana terkait masalah masalah strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan program penanganan pasca bencana penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi program dan kegiatan untuk memenuhi belanja tupoksi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan keterdesakan yang disepakati oleh bappeda dan perangkat daerah yang dituangkan dalam berita acara. penentuan besaran belanja tupoksi ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut belanja tupoksi ditentukan dengan perhitungan index belanja tupoksi opd dikali total belanja tupoksi. total belanja tupoksi dengan memperhatikan trend realisasi anggaran tahun sebelumnya. perangkat daerah menyusun rincian belanja tupoksi dan ditelaah kembali oleh tim penyusun rkd untuk penyesuaian rincian dan anggaran. indeks belanja tupoksi perangkat daerah adalah sebagai berikut bagian administrasi kesejahteraan rakyat bagian pengadaan barang dana tengan umum dan perlengkapan kecamatan dolar har eeemmarmamaman aon jar badan perencanaan pembangunan daerah ' | dojsomar oo) kan kaka tbrkelin brahmanapengurutan usulan kegiatan yang akan dialokasikan pada prioritas pembangunan daerah deskripsi dalam pencapaian visi misi kepala daerah yang sudah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah diperlukan suatu strategi dalam pencapaiannya yang kemudian dijabarkan setiap tahunnya dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd). indikator keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut selalu mengalami dinamika sehingga dalam perkembangannya juga strategi yang digunakan harus mengikuti dinamika tersebut sehingga tetap melihat perkembangan yang aktual atau isu terkini. isu terkini tersebut selalu muncul dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sehingga harus dianalisis dan diperhatikan masukan masukan dengan melalui pendekatan pendekatan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. pendekatan yang sudah atur adalahitu melalui pendekatan teknokrat, pendekatan partisipatif, pendekatan politis dan pendekatan atas bawah, bawah atas. pendekatini sebagian besar dilakukan oleh perangkat daerah yang menggunakan metode dan teknik tertentu unutk mencapai tujuan. pendekatan eknokratik memperhatikan standar pelayanan minimal maupun spk yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang undangan atau petunjuk dari pemerintah atasan. sehingga dalam pintu masuk usulan dalam perencanaan pembangunan yang disusun diberikan ruang untuk usulan teknokrat. pendekatan partisipatif adalah yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. pendekatan ini memberikan ruang kepada pihak pihak diluar struktur organisasi untuk berpartisipasi dalam kebangunan dan memiliki karateristik yang mirip dengan pendekatan bawah atas dimana cenderung usulan yang masuk melalaui jalur musrenbang secara berjenjang mulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten. dengan demikian dalam peraturan bupati ini diberikan satu parameter khusus untuk usulan yang berasal dari hasil musrenbang. pendekatan politis adalaholitis ini bukan hanya mengakomodir visi misi kepala daerah tetapi juga mengakomodir janji politik anggota dprd maupun penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses setiap tahunnya. dengan demikian pada peraturan bupati ini diberikan ruang untuk usulan politis yang dibagi kedua bagian yaitu usulan kepada daerah dan usulan pokok pikiran dprd. pendekatan atas bawah dan bawah atas adalahini memiliki karateristik yang hampir sama dengan pendekatan partisipatif yaitu melibatkan kelompok kelompok kepentingan dalam perumusannya. parameter usulan kegiatan dalam prioritas pembangunan usulan setiap kegiatan yang akan diakomodir pada rkd mengikuti standar operasional prosedur sop) sebagaimana dibawah ini kegiatan keterangan ana gegana rama (erigamisf oro tpanaengapan (wati| waktu masyarakat oem kecamatan bupati input kelengkapan 'aki output mulai pemetaan program rpm kab terang, pemetaan program s5. tpf usulan kegiatan peng berjalan. pemetaan program, renstra sesuai renstra tahun mma usulan kegiatan sesuai renstra tahun rencana, draft draft rancangan awal rkd awal rkd tanpa draft awal rkd lampiran konsultasi publik draft awal rkd awal rkd senja musrenbang desa prioritas pembangunan | hari daftar hadir, awal rkd), form daftar nobulan rapat, hadir, nobulan rapat, berita berita acara, foto acara), komputer dan kamera| dan video, usulan musrenbang desa mna militerisasi kewenangan usulan musrenbang desa hari usulan musrenbang kabupaten pemakan bec man . sementara |. dea menentukan perangkat daerah usulan musrenbang desa hari usulan musrenbang usulan musrenbang desa desa sesuai perangkat daerah skoringoleh perangkat daerah, kana usulan musrenbang desa hari usulan musrenbang penentuan pagu dan target sesuai perangkat daerah desa sesuai perangkat daerah aan pasitskoring musrenbang kecamatan hari daftar hadir. hasil musrenbang desa menjadi prioritas pembangunan, nobulan rapat, |hasil musrenbang kecamatan usulan musrenbang desa berita acara foto ditambah usulan musrenbang sesuai perangkat daerah dan video, usulan kecamatan, dilaksanakan setelah hasil scoring, form daftar musrenhang musrenbang desa semua selesai hadir, nobulan rapat, kecamatan yang (pada kecamatan tersebut berita acara), komputer bahan diakomodirsdi dan kamera . tahun rencana pen scoring oleh perangkat daerah usulan musrenbang desa dan usulan musrenbang kecamatan yang belum desa dan kecamatan diakomodir tahun rencana ang belum yang diakomodir tahun rencana yang sudah disaring perangkat daerah scoring oleh bappeda dan. at usulan musrenbang desa dan. usulan musrenbang ranking kecamatan yang beku desa dan kecamatan diakomodir tahun rencana yang bekam yang sudah disaring diakomodir tahun perangkat daerah rencana yang sudah disaring perangkat daerah dan bappeda forum perangkat daerah tp . y y rancangan awal rkd, rancangan senja, menentukan usulan musrenbang usulan musrenbang desa dan rancangan rkd, desa dan kecamatan yang masuk) kecamatan yang belum daftar hadir, menjadi senja perangkat daerah diakomodir saham rencana nobulan rapat, yang sudah disaring berita acara, foto perangkat daerah dan dan video bappeda. rancangan awal senja, form daftar hadir, nobulan rapat, berita acara), komputer dan kamera mengusulkan pikir dan mta brantas pembangunan usulan pikir direktif bupati scoring sementara militerisasi pikir dan direktif teri usulan pikir sementara usulan pikir penolakan kewenangan desa bupati menentukan perangkat daerah lose usman pikir dan direct usulan hoki sesuai usulan pikir direktif bupati bupati perangkat daerah tahun rencana dan scoring tahun rencana yang belum diakomodir dan direktif bupati scoring oleh perangkat daerah usulan pikir sesuai usulan hoki sesuai sekalian menentukan pagu dan perangkat daerah tahun perangkat daerah target rencana yang belum tahum rencana yang diakomodir dan direktif bekam diakomodir bupati yang sudah disaring musrenbang kabupaten tan rancangan senja rancangan rancangan akhir dprd desk rkd, usulan pikir sesuai senja, rancangan perangkat daerah tahun akhir rkd, daftar rencana yang belum hadir, nobulan diakomodir yang sudah rapat, berita acara, disaring, form daftar hadir, foto dan video nobulan rapat, berita acara), komputer dan kamera penetapan rkd sau akan tool penetapan senja nan rkd, rancangan akhir senja selesai parameter usulan teknokrat usularameter usulan teknokrat adalah sebagai berikut persyaratan utama iamungewantagasmn gemmmamtam ket usulan wajib memenuhi keempat parameter ii. scoring bappeda diisi oleh bappeda tidak sesuai sesuai sangat sesuai rkd sesuai sesuai rose menuang wenang senang sewing yang mendukung prioritas nasional mendukung mendukung mendukung mendukung mendukung rose tuang wenang sang sewing yang mendukung prioritas provinsi mendukung mendukung mendukung mendukung mendukung damar menuang tentang swa sepotong yng mendukung lainnya yang sudah ditetapkan mendukung mendukung mendukung mendukung palang tabung param merta yang mendukung inovasi) mendukung mendukung mendukung mendukung parameter usulan musrenbang desa dan kecamatan usulan musrenbang desa dan kecamatan adalah usulan yang berasal dari masyarakat dan kelompok kepentingan dengan pendekatan partisipatif dan bawah atas. parameter usulan musrenbang desa dan kecamatan adalah sebagai berikut: persyaratan utama |ramamammmamnamt 20jan | aam uut ket usulan wajib memenuhi parameter ii. scoring oleh kecamatan, opd teknis dan bappeda diisi oleh kecamatan (bobot mendukung pengembangan potensi lokal sangat tidak tidak kurang sangat mendukung kecamatan mendukung mendukung mendukung mendukung sangat tidak tidak kurang sangat mendukung kepentingan lintas desa mendukung mendukung mendukung mendukung mendukung meningkatkan mendukung pemberdayaan sangat tidak tidak kurang sangat mendukung masyarakatsangat tidak kurang sangat efisiensi dan efektifitas (memecahkan masalah tidak efisien efisien dan efisien dan efisien dan efisien dan dan isu strategis kabupaten) dan efektif efektif efektif efektif efektif sangat tidak kejelasan penerima manfaat al tidak jelas kurang jelas jelas sangat jelas jelas diisi oleh bappeda (bobot tingkat kesesuaian dengan prioritas awal sangat tidak kurang sangat tidak sesuai sesuai rkd, sangat mendukung, lainnya yang sudah ditetapkansangat bs) mendukung inovasi) mendukung mendukung mendukung mendukung total skor nilai akhir bobot nilai akhir bobot nilai akhir bobot cj) iii. skala prioritas usulan yang sudah berulang skor skor tahun dst tahun skor output rating secara keseluruhan rating per perangkat daerah parameter usulan pokok pokok pikiran dprd usulan pokok pokok pikiran dprd adalah usulan yang berasal dariarameter usulan pokok pokok pikiran dprdngkat kesesuaian dengan prioritas rkd sangat tidak tidak sesuai klainnya sangat tidak tidak kurang mendukung sangat yang sudah ditetapkan mendukung mendukung mendukung mendukung sangat tidak tidak kurang sangat mendukung daya saing daerah iptek danefisiensi dan efektifitas (memecahkan masalah dan isu sanga tidak tidak efisien kurang efisien dan sangat strategis kabupaten efisien dan dan efektif efisien dan efektif efisien dan strategis kabupaten) efektif efektif efektif kejelasan penerima manfaat sangat tidak jelas tidak jelas kurang jelas dias sangatjetarameter direktif kepala daerah direktif kepala daerah adalah usulan program kegiatan terkini hasil kunjungan lapangan maupun pertemuan dengan stakeholder untuk mengatasi masalah tertentu yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang sudah tertuang rpm. parameter direktif kepala daerahdak tingkat kesesuaian dengan prioritas rkd anga tidak sesuai sangat lainnya yang sudah ditetapkan mendukungmendaku sangatpmb berlanjut sangat tidak tidak kurang mendaku, sangat pembangunan berkelanjutan mendukung mendukung mendukung mendukung mendukung tidak efisiensi dan efektifitas (memecahkan masalah dan anga ica tidak efisien urang efisien dan anga isu strategis kabupaten) efisien dan dan efektif efisien dan efektif efisien dan efektif efektif efektif kejelasan penerima manfaat sangat tidak jelas tidak jelas kurang jelas todas sangatielengolahan oleh aplikasi) kompilasi dan penentuan usulan yang diakomodir bere titi lte loh catatan: jika terdapat irisan usulan antara usulan teknokrat, musrenbang, pokok pikiran dprd dan direktif kdh maka diambil skor tertinggi output usulan dapat filter berdasarkan secara keseluruhan pintu usulan (teknokrat, musrenbang, pokok pikiran dprd dan direktif kdh) perangkat daerah anggota dewan pengusul penentuan usulan yang diakomodir berdasarkan rating tertinggi dari masing masing pintu usulan sesuai dengan kemampuan riil keuangan yang telah dipilah untuk usulan yang beririsan dipetakan berturut turut berdasarkan usulan teknokrat, musrenbang, pokok pikiran dprd dan direktif kdh (8s. bupati karo, (in lica net nan tana mala terkecil brahmana mna an p7, nan lampiran iii peraturan bupati karo nomor tahun tanggal api tentang parameter perencanaan pembangunan daerah kabupaten karo parameter pemerataan pembangunan kecamatan deskripsi pembangunan selayaknya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada pusat kota maupun daerah perbatasan. pada kenyataannya pembangunan lebih pesat daerah daerah pusat pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat yang berada wilayah sekitarnya otomatis dapat menikmati layanan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat lain. dalam skala nasional dapat dilihat bahwa pembangunan pulau jawa cenderung lebih pesat diikuti dengan pusat pusat layanan sehingga masyarakat pulau jawa lebih dapat menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur yang lebih baik. dalam skala lokal kabupaten karo jika tidak ada tindakan maka hal ini juga akan mengakibatkan daerah tertinggal semakin tertinggal. secara alami pusat pusat pertumbuhan seperti kabanjahe dan berantai akan lebih maju dibandingkan dengan daerah yang rentang kendali jauh seperti berdinding dan lau baling. namun bukan hanya jarak yang harus menjadi perhatian sehingga dalam peraturan bupati ini terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam mengalokasikan anggaran pemerataan pembangunan kecamatan, yaitu jumlah penduduk jika dianalogikan pembagian jatah makanan maka daerah yang memiliki penduduk besar sewajarnya mendapatkan jatah yang lebih besar. untuk jumlah penduduk diberikan bobot dari anggaran yang dialokasikan untuk pemerataan pembangunan. penduduk miskin keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan menekan angka kemiskinan sehingga indikator penduduk miskin sewajarnya diberikan porsi yang lebih besar. dengan demikian intervensi pembangunan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar akan dapat menekan angka kemiskinan kabupaten karo sehingga pada peraturan bupati ini bobot penduduk miskin diberikan infrastruktur daerah yang memiliki infrastruktur banyak atau lebih luas pasti membutuhkan anggaran yang lebih besar. hal ini untuk menjamin terlaksananya aktifitas masyarakat khususnya dalam mobilisasi hasil hasil pertanian. bobot untuk infrastruktur diberikan luas wilayah semakin besar luas suatu wilayah kecamatan tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar sehingga dalam peraturan bupati ini luas wilayah diberikan bobot parameter kegiatan yang masuk dalam rencana kerja pembangunan daerah untuk pemerataan pembangunan kecamatan berdasarkan kajian teknokrat dan memperhatikan usulan musrenbang, pokok pokok pikiran dprd dan direktif kepala daerah yang belum diakomodir dengan perhitungan alokasi anggaran sebagai berikut mami angan) smua ser) mmm mmm meta cet ian eea mma dem dono man man diatas adalah contoh alokasi anggaran sebesar (tiga puluh milyar rupiah). alokasi anggaran akan ditentukan oleh besaran kemampuan keuangan daerah dan perkembangan keempat indikator yang telah ditetapkan. karo, men saga non apibeberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang pengelolaan transfer des. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati karo nomor tahun tentang pengelolaan transfer desaan alokasi dana desa dilakukan, tahap paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni, dan cc. tahap iii paling cepat bulan juli: tahap sebesar (dua puluh keseratus): tahap sebesar (empat puluh keseratus), dan tahap iii sebesar (empat puluh ke dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyaluran bhpdrd dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuandan paling lambat minggu keempat bulan juni,dan tahap iii sebesar 40y6 (empat puluh keseratus) paling cepat bulan juli. dihapusiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:peraturan desa mengenai apb desa kepada bupati, dihapus cc.dantahun anggaran sebelumnyel. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap(2a) penyaluran transfer desa tahap iiisampai dengan tahap iiiiikepala bakpao kabupaten karo dengan meliputi: asli rekening koran rkd,dan salinan keputusan kepala desa mengenai penunjukan bank pengelola rkd. ketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala dpmd melaksansampai dengan (2a), kepala dpmd memerintahkan penerima transfer desa untuk melengkapi dan atau memperbaiki,dandihapusketentuan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: laporan realisasi penyerapan dan capaian output transfer desa tahun anggaran sebelumnya, dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output transfer desa sampai dengan tahap ii.:danketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bupati menunda penyaluran transferii, penyaluran transfer desa tidak dilakukan. dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan juni menyalurkan kembali transfer desahaa bupati karo provinsi sumatera utara peraturan bupati karo nomor tekunengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo, menimbang bahwa pendidik dan tenaga kependidikan honorer merupakan dan diberikan imbal jasa berupa penghasilan dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang undangan, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan honorer sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah kabupaten karo menganggarkan honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan honor2018.karo wakil bupati adalah wakil bupati karo dinas pendidikannegeri yang didirikan oleh pemerint honorer adalah guru yang mengajar pada satuan pendidikan tk, dan smp negeri kabupaten karo. tenaga. tenaga kependidikan honorer adalah serta tenaga dengan sebutan lain yang bertugas pada satuan pendidikan tk, dan smp negeri kabupaten karo. jasa pendukung adalah honorarium tambahan yang diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan honorer. petunjuk teknis ini merupakan pedoman dalam pembayaran dan pertanggungjawabankabupaten karo tahun anggaran pembayaran honorarium jasa pendukung bagi pendidik ') dan tenaga kependidikan honorer bertujuan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer satuan pendidikan tk, dan smp negeri kabupaten karo. pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan pada kriteria dan urutan: masa kerja, usia. ketentuan lebih lanjut mengenaipendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer dialokasikan untuk pembayar. pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada bersifat sementara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. besaran honorarium jasa pendukungesar rp. , ( tiga ratus ribu rupiah) per (satu) orang per (satu) bulan. tata. tata cara pembayaran dan pertanggungjawabi bupati karo, terkecil brahmana diundangkan kabanjahe pada tanggal mei sekretaris rah kabupaten karo, kamera kevin purba beritadaerah kabupaten karo tahun nomor lampiran peraturan bupati karo nomorbab pendahuluan latar belakang guru adalah pendidik yang merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, dimana guru memegang peranan yang sangat vital dalam penyelengaraan pendidikan formal pada khususnya. demi terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogi, profesionalisme, kepribadian dan sosial. kondisi guru kabupaten karo untuk beberapa tahun terakhir ini, antara jumlah yang pensiun dan meninggal dunia lebih banyak dibanding dengan pengangkatan penempatan baru. hal ini mengakibatkan sebagian besar sekolah negeri kekurangan guru. mengingat kebutuhan sekolah untuk menjamin proses pembelajaran tetap berlangsung pengangkatan tenaga honorer tidak dapat dihindari. undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan dinyatakan bahwtenaga kependidikan terdiri atas:, keamanan, dan tenaga dengan sebutan lain. keberadaan tenaga kependidikan pada sekolah negeri kabupaten karo sebagian besar berstatus honorer hal ini terjadi karena formasi untuk jabatan ini tidak dilakukan pengangkatan. gaji tenaga honorer dianggarkan sekolah paling banyak dari total dana bos yang diterima sekolah. hal ini ini sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana bos peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun dampak dari aturan ini maka gaji yang diterima tenaga honorer berkisar antara s.d per bulan, sesuai dengan dana yang tersedia. sehingga semakin banyak tenaga honorer disuatu sekolah maka gaji yang diperoleh setiap tenaga honorer semakin kecil. padatertulisberdasarkan aturan ini bupati karo memungkinkan menetapkan kebijakan untuk menanggulangi kekurangan imbalan jasa yang diterima oleh tenaga honorer sekolah. hal ini diperjelas pada huruf kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam: rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten kota. mengacu pada gubernur sumatera utara nomor keputusan tentang penetapan upah minimum provinsi ump) sumatera utara tahun besar upah minimum kabupaten karo ditetapkan per bulan. jika dibandingkan dengan gaji yang diterima tenaga honor sekolah dipandang kurang dari cukup serta perlu ditambah dari sumber penghasilan lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. dalam hal ini bupati karo dan didukung pokok pikiran dari dprd kabupaten karo pada tahun menetapkan kebijakan berupa pemberian honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang dianggarkan dari apbd kabupaten karo tahun pemerintah kabupaten karo dalam hal ini melalui dinas pendidikan melaksanakan pemberian bantuan honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan kabupaten karo. untuk itu, agar pelaksanaan pemberian bantuan honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan perundang undangan perlu disusun petunjuk teknis pembayaran honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan kabupaten karo. prinsip dan etika pembayaran honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan prinsip efektif, efesien, transparan, terbuka, adil dan akuntabel. tujuan pemberian honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk: meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang bertugas pada satuan pendidikan tk, dan smp negeri kabupaten karo, menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar tetap berjalan efektif pada satuan pendidikan tk, dan smp negeri kabupaten karo, meningkatkan kinerja dan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan honorer dalam melaksanakan tugas, meningkatkan komitmen dan tanggungjawab pendidik dan tenaga kependidikan honorer dalam mengemban tugas sebagai pendidik yang profesional, sasaran kegiatan sasaran kegiatan pemberian honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah: pendidik dan tenaga kependidikan honorer non pns) yang bertugas pada satuan pendidikan tk, dan smp negeri yang berada wilayah kabupaten karo dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan. masing masing pendidik dan tenaga kependidikan menerima sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) per setiap bulan sebanyak (dua belas) bulan yaitu terhitung sejak bulan januari s.d desember kriteria calon penerima honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan syarat dan ketentuan calon penerima honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan: persyaratan umum warga negara indonesia, berusia maksimal (enam puluh) tahun, tidak pernah sedang dikenai sanksi berkaitan dengan pelanggaran hukum dan atau tata tertib sekolah serta kode etik guru pada umumnyabab mekanisme pembayaran honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan sumber data data calon penerima adalah bersumber dari data yang diajukan oleh kepala sekolah, yang didukung oleh bukti administrasi sebagai persyaratan. sumber dan alokasi dana pembiayaan honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan bersumber dari dana apbd kabupaten karo tahun sesuai dengan dpa skpd dinas pendidikan, nomor: dpa bakpao tanggal januari honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan diberikan sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) per orang, per bulan selama (dua belas) bulan sejak januari s.d desember tata cara dan syarat syarat pembayaran dinas pendidikan mengumumkan, menginformasikan dan menyampaikan adanya honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada kabupaten karo. kepala sekolah mengajukan nama calon penerima yang memenuhi syarat umum dan khusus dengan melampirkan: pengangkatan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan honorer, surat keputusan pembagian tugas mengajar pada tahun berkenaan, surat keterangan aktif melaksanakan tugas dari kepala sekolah yang diketahui oleh pengawas sekolah, daftar hadir guru pada bulan berkenaan yang diketahui oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, surat pertanggungjawaban mutlak spt dari masing masing pendidik dan tenaga kependidikan penerima yang diketahui oleh kepala sekolah sesuai formulir pakta integritas dari kepala sekolah yang bersangkutan sesuai formulir kepala sekolah bertanggungjawab mutlak terhadap pengajuan nama nama calon penerima yang diusulkannya, dinas pendidikan akan melakukan verifikasi berkas calon penerima, bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan kemudian akan ditetapkan melalui surat keputusan bupati karo sebagai penerima honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan. apabila pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima mengundurkan diri atau berhalangan tetap, dapat digantikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan lain yang belum ditetapkan sebagai penerima. penggantian penerima ditetapkan melalui surat keputusan bupati. formulir kop sekolah surat pernyataan tanggungjawab mutlak (spam) saya yang bertanda tangan bawah ini: nama jabatan (isi sesuai dengan pengangkatan saudara) unit kerja kabupaten karo menyatakan benar telah melaksanakan tugas sebagai knanamana sesuai dengan pembagian tugas yag ditetapkan oleh kepala sekolah kelengkapan berkas pendukung usulan pembayaran honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer adalah benar dan sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya. kerugian negara akibat kesalahan, kelalaian dan keadaan saya atas kelengkapan berkas sebagi bukti keaktifan pelaksanaan tugas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sayakeronenssesekansay senen resimen kepala sekolah yang membuat pernyataan pipa nanas formulir kop sekolah evo eeeeee pakta integritas kepala sekolah saya yang bertanda tangan bawah ini: nama nip jabatan unit kerja menyatakan bahwa tenaga honorer sekolah tempat saya bertugas terdiri dari pendidik guru (diurutkan berdasarkan masa kerja, nama pendidik guru tmt masa usia jumlah jam kerja tatap muka tenaga kependidikan(diurutkan berdasarkan masa kerja nama tenaga tugas tmt masa usia jumlah kependidikan non jabatan kerja jam guru kerja www tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan) tersebut atas melaksanakan tugas secara aktif sesuai dengan surat keputusan pembagian tugas yang ditetapkan oleh kepala sekolah. kerugian negara akibat kesalahan, kelalaian dan keadaan saya atas data data tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya, dan bersedia menerima sanksi baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. demikian pakta integritas kepala sekolah ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. kepala sekolah, yang membuat pernyataan materai eno mekanisme pencairan bantuan kepala dinas pendidikan sebagai pengguna anggaran pa) menyalurkan honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui transfer rekening bank. honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan dibayarkan setelah pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas, sesuai dengan ketersediaan dana pada kas dinas pendidikan. penghentian pembayaran pembayaran honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan dihentikan apabila pendidik dan tenaga kependidikan penerima memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut: meninggal dunia akan dihentikan pada bulan berikutnya, mencapai batas usia (enam puluh) tahun akan dihentikan pada bulan berkenaan. tidak melaksanakan tugasmelakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan atau dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pelaporan, pemantauan dan sanksi pelaporan dinas pendidikan melalui kasual keuangan membuat laporan yang berisi dokumen dokumen, berupa: surat keputusan bupati tentang penetapan penerima honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan, fotokopi sp2d penarikan bantuan, fotokopi rekening koran buku bank dinas pendidikan yang menunjukkan pembayaran dimaksud telah masuk rekening masing masing guru penerima, pemantauan dinas pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk melihat pelaksanaan program pemberian honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan berjalan dengan baik, tepat tujuan dan sasaran. sanksi sanksi diberikan kepada, jika hasil pemantauan dan laporan dari aparat pengawas fungsional baik internal maupun eksternal dan dilakukan verifikasi ternyata ditemukan ada manipulasi data, maka pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembalikan seluruh honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan kesalahan tersebut. bupati karo, nko terkecil brahmanaketentuan pelaksanaanya pertanggungjawaban dana operasi bagaimana tertuang dalam berita acara rapat nomor ba tapi tanggal februari. bab ketentuan umum dalam peraturan bupatiini yang dimaksuddengan daerah adalah kabupaten karozas otonomidan adalah bupati karo. dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karo yangselanjutnyadisingkatdengan dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yangberkedudukansebagaiunsurpenyelenggara pemerintah daerah. pimpinan dprd adalahpejabatdaerah yang memegangjabatanketuadan wakil ketua dprd kabupaten karo. anggota dprd adalahpejabatdaerah yang memegangjabatan anggota dprd kabupaten karo. anggaran pendapatandan belanja daerah, yang selanjutnyadisingkat apbd adalahrencanakeuangantahunandaerah yang ditetapkankomunikasilnsentifadalahuang yang diberikansetiapbulanuntukpeningkatankinerjakepada pimpinan dan anggota dprd. tunjangan reses adalahuang yang diberikansetiapdisebutdo adalahdana yang diberikansetiapbulankepada pimpinan dprd untukmenunjangkegiatanoperasional yang berkaitandenganrepresentasi, pelayanan, dankebutuhan lain gunamelancarkanpelaksanaantugaskomunikasiintensifdiberikansetiapbulanuntukpeningkata nkinerjakepada pimpinandan anggota dprd. besarantunjangankomunikasikepada pimpinan dan anggota dprd setiapdana operasionaldan wakil ketua dprd sebesar rp. rp. dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pemberian dana operasionalsebagaimanadimaksudpada dilakukansetiapbulandenganketentuan (delapanpuluhpersen) diberikansecarasekaligusuntuksemuabiayaataudisebutlumpsum danpertanggungjawabanpenggunaan dana operasionaldibuktikandenganlaporanpenggunaan dana operasional,dan (duapuluhpersen) diberikanuntukdukungandanaoperasionallainnyadanpertanggun gjawabanpenggunaandana operasionaldisertaidenganbuktipengeluaran yanglengkapdansah. bab. bab ketentuan penutup peraturan bupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkandanberlakus urutsejaktanggal januari agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan bupatiinidenganpenempatann area bupati karo provinsi sumatera utara peraturan bupati karoalokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dimasukan dalam anggaran kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang undangdau tambahan belum dianggarkan dalam apbd tahun anggaran bupati wali l:elit purba berita daerah kabupaten karo tahun nomor |
tren, rms bupati karo provinsi sumatera utara peraturan bupati karo nomor tahun tentang perubahankedua 09 tah tentang perubahanberdasarkanketentuan pasa (3c) peraturan presiden nomor tahun tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisiksebagaimanatelahdiubahdengan peraturan presiden nomor tahun 2018bahwaberdasarkanketentuan (a) peraturan menteri keuangan nomor pmk. 2017daerahprovinsi kabupaten kota yang telahmenetapkankegiatanpenggunaan dbh sebelum peraturan menteriiniberlaku, melakukanpenyesuaiankegiatanpenggunaan dbh berdasarkan peraturan menteriinidenganmenetapkanperaturan kepaladaerahmengenaiperubahanpenjabaran apbd ataumelalui apr perubahantahunanggaranberjalansesuaidengan! undang undangan, bahwaberdasarkansuratusulandaribeberapaperangkatdaerah perihalpergeserananggaranantarobjekdanrincianobjeksertaber dasarkantelahditetapkan keputusan sekretaris daerah kabupaten karo nomor kep tapi tentang persetujuanatas pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan lingkungan pemerintah kabupaten karo tahun anggaran dan keputusan pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten karo nomor bakpao sk tentang persetujuanatas pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan lingkungan pemerintb,huruf dwihuruf perlu menetapkan peraturan bupatiperaturan bupati nomor tahun 2018tentang tata cara pembagiandan penetapan rincian dana desa setiap desarp. pendapatanbupati karo, menimbang bahwa dalam rangkapemerintah menyalurkan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desdana desa, penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa mengacu pada prioritas penggunaan dana desa dengan berpedoman pada pedoman teknis kegiatan yang ditetapkan oleh bupatikegiatan yang dibiayai dari dana desarincian daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskalpedoman teknis kegiatan yang dibiayai dartimdanruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: prioritas..ftar kegiatpada didasarkan padaangunan...pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasarerdayaan masyarakat.s. desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dapat menerima alokasi afirmasi. desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan seluruh besaran alokasi afirmasi yang diterimah.afirmasi sebagaimana yang.osedur penetapcontoh kegiatan dalam kecamatan namanteran, desa semacam kecamatan namanteran: desa sukameriah kecamatan payung, desa gurukinayan kecamatan payung, desa berastepu kecamatan simpang empat, desa kuta tanggal kecamatan namanteran, desa gambar kecamatan simpang empat, desa sukamaju kecamatan namanteran, desa sekarang garang kecamatan namanteran, desa mardingding kecamatan tiganderket, dan dusun lau kabar desa kutagugung kecamatan namanteran. bagi. sesuai dengan daftar kewenangan desa. desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud padarioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerahlengkapi denga, dan laporan realisasicopy kertas kerja berdasar apb desdalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilaporkan luar mekanisme pelaporan berkala dengan bentuk dan waktu yang bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang adenetapan prioritas penggunaan dana desa dapat dilakukan meliputi: menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan dana desa, membuat.serta kantor staf presiden dengan alamat gedung utama, biro hubungan masyarakat dan kerja sama lantaaga sekretaris kabupaten karo, pangan (setda kamp ras porsb.,mesa yang diputuskan dalam musyawarah desacamat harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat desa. tahap reviterkecil'brahmana lampiran iiicontoh contoh kegiatan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desani dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: rak untuk tempat mainan anak, ...wisata, aa. pelatihan pengelolaan desa t)#letusan gunung berapietusan gunung berapi, b)akibat letusan gunung berapiletusan gunung berapi, dan pelatihan masyarakat desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana letusan gunung berapi. pemulihan setelah terjadinya bencana letusan gunung berapitpb desa tahun untuk review oleh bupatikaro tahun format laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran desa kecamatan ttobembangunan desa bangunan desa pemberdayaan masyarakat desa penyelengaraan pemdes pembinaan kemasyarakatan penanggulangan bencana, keadaan darurat kepala desa. kanan aanjaminan persalinan tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo, menimbang bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah terjadinya komplikasi secara dini baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka pemerintah kabupaten karo menyelenggarakan program jaminan persalinan, bahwa program jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus tepat sasaran sehingg menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan danakabupaten karo pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara uruso. dinas adalah dinas yang membidangi urusan kesehatan kabupaten karo kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten karooleh pemerintah yang bertujuan memberikan kepastianjaminan kesehatan yang menyeluruh untuk warga negara indonesia agar dapat hidup sehat, sejahtera dan produktif. kartu indonesia sehat yang selanjutnya disingkat kis adalah jaminan kesehatan kepada warga miskin agar bisa mendapatkan pelayanan secara gratis. tarif klaim adalah besaran pembayaran klaim oleh dinas kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujuksuaikan dengan tarif indonesian case based groups ina cbg) tahun regional babpemerintah kabupaten karo. jampersal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten karo sebagaimana yang dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten karo. dinas kesehatan kabupaten karo dalam melaksanakan jampersal sebagaimana dimaksud pada membentuk tim pelaksana kegiatan. bab ruang lingkup kegiatan jampersalkeluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir, bab kriteria rumah tunggu kelahiran kriteria penyelenggaraan program rtk daerah, meliputi rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa yang layak hun serta pendampingnya (suami keluarga kader kesehatan), lokasi rtk bisa dijangkau kurang dari (tigapuluh) menit perjalanan puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau rumah sakit umum daerah atau rumah sakit swasta, mempunyai ruangan tidur dan perlengkapannya, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan listrik bab perjanjian sewa menyewa penetapan rtk dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa antara pihak pemilik rumah bangunan dengan dinas kesehatan kabupaten karo, jangka waktu sewa menyewa ditetapkan tidak melewati (satu) tahun anggaran, besaran uang sewa ditentukan berdasarkan tipe rumah yang akan disewa, bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam dan besaran uang sebab vii penggunaan dan pemanfaatan dana jampersal bagian kesatu dana jampersalatau rumah sakit umum daerah swasta, rujukan ibu hamil bersalin reesiko tinggi atas indikasi medis (bila diperlukan)esiko tinggi, pelayanan pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir serta skrining hipotiroid kongenital shk) bayi baru lahir bbl) serta pelayanan antennata (anc) dan pelayanan nifas (pnc) bagi ibu hamil re sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, dukungan managemen pengelolaan jampersal dinas kesehatan kabupaten karo, pemanfaatan dana jampersal bagian kedua pemanfaatan dana jampersal terdiri dari biaya sewa rtk selama (satu) tahun termasuk meleleh, belanja langganan daya (biaya listrik, air dan kebersihan): biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping selama rtk (makan dan minum), biaya jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan, biaya penyediaan barang habis pakai, biaya jasa pengiriman spesimen, biaya transportasi dan atau perjalanan dinas ibu hamil, ibu nifas,bayi baru lahir, tenaga kesehatan dan pendamping dari rumah rtk maupun rtk fasilitas kesehatan dan sebaliknya baik dalam maupun luar kota, terdiri dari: biaya transportasi atau pembelian bahan bakar sewa kendaraansewa kendaraan untuk pergi pulang dari rumah sakit rtk, biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kenda, baik dalam maupun luar wilayah. biaya operasional dinas kesehatan dalam mendukung pelaksanaan rtk, yang terdiri dari: biaya sosialisasi tingkat kabupaten dan kecamatan yang berupa honor pengarah, honor narasumber, honor pendukung, transport peserta, biaya makan dan minum, biaya pembelian alat tulis kantor, pencetakan dan penggandaan, biaya honor tim pelaksana jampersal daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan. bab viii kriteria dan persyaratan penerima manfaat dana persalinan dana jampersal bagian kesatu kriteria penerima manfaat miskin dan kurang mampu berdasarkan surat keterangan miskin dan kurang mampu dari kepala desa atau dinas sosial sesuai dengan kriteria keluarga miskin dan kurang mampu yang berlaku, tidak mempunyai jaminan pembiayaan oleh jkn kis, atau jaminan kesehatan lainnya. bagian kedua persyaratan penerima manfaat surat pengantar pengajuan klaim (dari pimpinan puskesmas) rekapitulasi pelayanan persalinan daftar kunjungan pelayanan persalinan daftar bukti pelayanan persalinan (surat pernyataan peserta) yang ditandatangani peserta nomor telepon dan alamat lengkap peserta surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan penerima manfaat miskin dan kurang mampu serta tidak mempunyai jaminan pembiayaan oleh jkn kis, atau jaminan kesehatan lainnya pantograf buku kesehatan ibu dan anak kia) bagian ante natal care anc) persalinan dan post natal care pnc) surat keterangan lahir fotokopi kartu keluarga kk) atau surat keterangan dari kepala desa yang berisikan nama anggota keluarga formulir pengajuan klaim bab sistem rujukan bagi fasyankes puskesmas yang tidak bisa menolong persalinan, persalinan diarahkan fasyankes puskesmas) terdekat yang bisa menolong persalinan dan rumah sakit yang telah diadakan kontrak kerja sama. bagi ibu hamil resiko tinggi persalinan dirujuk rumah sakit daerah yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan persalinan setelah diadakan kontrak kerja sama. bab standar satuan harga standar satuan harga yang meliputi kegiatan rtk adalah sebagai berikut: biaya sewa rtk terlampir) operasi persalinan secara) untuk resiko tinggi periksa kehamilantanpa usg kali periksa kehamilan usg kali control post ganti perban kali control post tanpa ganti perban kali aja bara lah pada serta bayi baru lahir terlampir)asuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten karo. bagian kedua pengajuan pencairan dana dinas kesehatan mengajukan pencairan dana jampersal kepada skpddilaksanakan setelah peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan jaminan persalinan ini undangan. bagian kedua pengajuan pengalaman dana dinas kesehatan membayar biaya persalinan atas klaim yang diajukan oleh puskesmas dan rumah sakit setelah berkas klaim diterima dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam untuk rumah sakit biaya persalinan disetor langsung bagian keuangan rumah sakit. untuk puskesmas setelah menerima pembayaran biaya persalinan oleh dinas kesehatan, dana persalinan tersebut setor kembali kas daerah dan oleh puskesmas dapat dimanfaatkan kembali dengan cara dinas kesehatan menetapkan dalam bentuk program program dan kegiatan pada rka dpa skpd dinas kesehatan. bagian ketiga monitoring dan pelaporan monitoring pelaksanaan jampersal dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatandto terkecil brahmana diundangkan kabanjahe pada tanggal juli plt. sekretaris daerah kabupaten karo dto jernih tarigan berita daerah kabupaten karo tahun nomor lampiran peraturan bupati karo nomor tanggal tentang pelaksanaan pedoman jaminan persalinan sewa rtk kabupaten karo per tahun sewa sewa mantap) bulbupati karo, terkecil brahmana lampiran peraturan bupati karo nomor tanggal tentang pedoman pelaksanaan jaminan persalinan tahun anggaran tarif klaim biaya persalinan normal dan resiko tinggi serta bayi baru lahir rumah sakit deskripsi tarif kelasilatasi karet ringan) persalinan vaginal dengan sterilisasi dilatasi karet sedang) persalinan vaginal dengan sterilisasi dilatasi karet berat) persalinan vaginal ringan) persalinan vaginal sedang) persalinan vaginal berat) neonatal, bbl22499 dengan sindroma aspirasi ringan) neonatal, bbl dengan sindroma aspirasi sedang) neonatal, bbl dengan sindroma aspirasi berat) neonatal, bbl22499 dengan kongenital infeksi perinatal ringan) neonatal, bbl22499 dengan kongenital infeksi perinatal sedang) neonatal, bbl22499 dengan kongenital infeksi perinatal berat)tambahan penghasilan pnsdiluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan perundang undangb. bab tunjangan hari raya pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd serta pns diberikan tunjangan hari raya. tunjangan hari raya bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd serta pnsling cepat (sepuluh) hari menjelang hari raya. dalam halsetelahapbd kabupaten karo. bab iii gaji ketiga belas pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns, dan calon pns diberikan gaji ketiga belas. . gaji ketiga belas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns dan calon pda bulan juli. dalam hal gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksudpbd kabupaten karo. bab ketentuan lain lain pns sebagaimana dimaksud dalam dan termasuk pns yang diperbantukan pada instansi pemerintah luar pemerintah kabupaten karo yang gajinya dibayarkan pada pemerintah kabupaten karo. pns sebagaimana dimaksud dandalam halg, bupati karo, brahmana diundangkan kabanjahe pada tanggal mci sekretaris daerah kabupaten karo, kamera kevin purba berita daerah kabupaten karo tahun nomor |
reldua ratus satu miliar dua ratus delapan juta dua ratus delapanengan jumlah desa daerah. jumlah desaalam dan dihitung dengan rumus. daftar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mendapatkan alokasi afirmasi kabupaten karo berdasarkan perhitungan direktorat jenderal perimbangan keuangan sebagaimanaalokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud padaftar desa yang mendapatkan alokasi kinerja kabupaten karo berdasarkan perhitungan dari menteri keuangan c.g direktorat jenderal perimbangan keuangan adalah desa gurusinga kecamatan berantai, desa sempajaya kecamatan berantai, desa barusjahe kecamatan barusjahe, desa tigapanah kecamatan tigapanah, desa berkah kecamatan tigapanah, desa dekan kecamatan merek, desa nagalingga kecamatan merek, desa pertumbungen kecamatan munte, desa kaban tua kecamatan munte: desa pergantian kecamatan juhar, desa similar kecamatan tigabinanga, il. desa bal bal pelarut kecamatan laubaleng, desa batu rangka kecamatan laubaleng, desa kuta cengkih kecamatan mardingding, oo. desa mardingding kecamatan mardingding, desa. desa rio kayu kecamatan payung, desa imbang kecamatan payung, desa ujung payung kecamatan payung, desa rumbia kecamatan simpang empat, desa ndokumsiroga kecamatan simpang empat, desa linggajulu kecamatan simpang empat, desa kuta male kecamatan kutabuluh: desa ujung celeng kecamatan kutabuluh, desa rih tengah kecamatan kutabuluh, desa kutabuluh kecamatan kutabuluh, dan zz. desa narigunung kecamatan tiganderketkan rumus keterangan. capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf angkdana desa sebagaimana dimaksud.,dalam disampaikan oleh kepala desa kepada bupati c.g. kepala dpmd melalui camat paling lambat (tujuh) hari setelah dana desa terima rkdkpao melalui camat dengan meliputiivketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati mengenai pedoman teknis kegiatan yang dibiayai daritanggal mesanksi administratif kepala desa yang tidak menyampaikan peraturan desa mengenai apb des dan laporbab viii.b.dalam melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk tim rekonsiliasi sisa dana desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati. babuntuk desa prioritas pada tanggal peraturan bupati ini diundangkan yang belum bersifat wajib dan bersifat wajib untuk seluruh desa pada tanggal januari rak karo, sape nam nah terkesan brahmana diundangkan kabanjahe rsa pada tanggal april pen tab kabupaten karo, lam beras terjalin purba berita daerahbesarrose, kacariba s0o kandidat s00000p ketan s00000| sallam simple s05000 rumah kabamahe o w o52 sakura sos a a65000 sumber muak o6862 s0o000 ut se5. oma ii. kecamatan berantai alokasi alokasi jumlah bow era sos0| o95 gurunya o052 s00000 t15: 5alau lumba s00000| 822000p raya s00000| rumah berasa o662 80o000| | oi semua jaya oma u iii. kecamatan . iii. kecamatan barusjahe alokasi alokasi jumlah baru o ee2s0goo| aso0o000| st7i. barumun tis. bulanjahe | s44. bulanjuu tribun penampil u3375 persadanta se000 pertumbukeh humanis o032 so| varians semangat beruang sik hal siraman sukajuu u3 sss t26 ho| sukawati | artalimbau his tangkidik hoftanjung barus duma t3: iv. kecamatan . iv. kecamatan tigapanah alokasi alokasi jumlah ajibuhara | lajijahe | jajijuu ajimbelang betah busurnya kacinambun |o kubusimbelang kutabale |o kutajulu kutakepar |o kutambelin | gambar | lakrimal | leparsamura | manukmulia |o s1417000| menawari | salt | seberapa | singa |o suka | yr0: suka bayak suka sipilihen |o sukadana sukamaju |o tigapanah kecamatan . kecamatan merek alokasi alokasi jumlah afimembah e2s00000| bandar tungging ait t13243 dekan s0o. tah kodon kokoh u682 t0a377 ame r20, o00 muta raya o032 s00. | nagalingga naga o052 s00. negeri tanggung ts. pancur batu s2f pengamatan ao t35 partibilama partisi tempe h5l regni ho| sibolangit | t30 situnggaing t29 hi8| sukatani hoftongging 85g oma ta vi. kecamatan . vi. kecamatan munte alokasi alokasi jumlah bandar meriah | barung kerap | biaknampe buluhnaman gunung manupag | gunung saribu | gurubenua ' |o kaban tua | kimeppen | kuta berat | kuta sudah |o kotabaru | munte | negeri |o parimbalang |o pertumbungen sarimunte | sinembah |o selayar | singgamanik | sukaraja |o tanjung beringin jumlah vii. kecamatan . vii. kecamatan juhar alokasi alokasi jumlah batu mamak u p jos2728000| belang ssa buluh pancur gunung juhar bayang soko k00 juhar ginting ust juhar ginting saratoga | :35b juhar merangin angin a o00 t26640 juhar tarigan | to. sol keriuhan ketawa kidupeh us. kutagugang s00. hia| kutambelin | t06 hsl lau kidupen | laliga | s1 000p ar7i meeting se7000 tia bis naga hol niger namosuro ta0 pasar baru soa pemantik o652 genderang pas tos 2ai suguhan sukababo s00000 oma os70. ts70. ts: viii. kecamatan . viii. kecamatan tigabinanga alokasi alokasi jumlah batu mamak o04190000| bunga baru u gunung kem kem kala o32 s00. ss2a8 t18 kata tangan o00 kuta suara o682 a0: kata galon kuta berat o052 ho| kuta baru pani hi| kuta raya u052 s0000 t11 sallam kapur sallimang t28 haf persegi ast3aoo0 pergendangen o682 salo00 pertumbuhan | ari similar o682 os6000 his| simpang pergendangen t03 ho| suka juu t20 ix. kecamatan . ix. kecamatan laubaleng alokasi alokasi jumlah batu rangka buluh pancur | during rukun | kinangkong | kutambelin | lau baling lau parade | lau peranggunen | lingga muda | kartu | bal bal pelarut perbulan pintu angin |o rambah mampu | tanjung gunung | jumlah kecamatan . kecamatan mardingding alokasi alokasi jumlah bandar purba oeo.i96000| bukit makmur s00000| kuta cengkih halau garut s00000p 5lau kesumat w sol lau mulga s00000| 5lau pakam ke3a0o0| belas pengaya s00000| j7. solar sou 800000p www mardingdng s00000| sif rio bunga s00000| tanjung parah | xi. kecamatan payung alokasi alokasi jumlah batukarang sos u jo1255000 imbang tense0oo| gurukinyan o682 | h se1000p payung s00000| sa rimokaya uo062 s00000| | selain 800000p e1 .000p t23 sukamara o662 s0o000 ujung payung o662 oma a32 g28 xii. kecamatan . xii. kecamatan simpang empat alokasi alokasi jumlah bertanding o ee2s000o0| jos1207000| bersatu lo00 t7t. bulanbaru b00. asah sit 55gambar o terkaya kutategah o032 | eling r20, solinggjua | aoseooo slb62 hol nangbelawan o2tes.o00 ndokumsirga o06000 b66 pintu besi oo. t01956 rumbia a5| surgawi a6a hioligapancur borong u632 s00000 3s tol a76 sma as228e t285 t2: xii. kecamatan . xiii. kecamatan kutabuluh alokasi alokasi jumlah bintang merah ea732000| buah raya s00000| 1a t22 gunung merah o662 800000p rimbun kuta mae s00000| a0se000| kutabuluh | b48 kutabuluh gudang s00000 b1 822000p belas buluh s00000| "liang merdeka w o65 sol mourir s00000 negeijahe o082 s0o000 pola tebu 53f rih tengah o652 s00000| a0s6000 siabangabang a0 h5| tanjung merah | t61 hol ujung celeng oma | t. t2034 xiv. kecamatan dolar alokasi alokasi jumlah pa es2 soo oa6. bola u662 s00000| sa kubu coba 800000p s4 mela 000p t28 sampun s00000 uo sugih o682 s00000| sulung sampun o662 oma u15 000s: xv. kecamatan . xv. kecamatan merdeka alokasi alokasi jumlah cinta rakyat |o deram | konsol |o jarangnya merdeka ' ' |o sada peraih | semangat |o semangat gunung ujung teran |o jumlah xvi. kecamatan naman teran alokasi alokasi jumlah berkah | gung pinto |o kebanyakan |o kuta tanggal | kutagugung | kutambelin putar |o naman |o dekati |o sigaranggarang |o semacam |o sukamaju |o sukandebi | sukatepu | jumlah xvii. kecamatan . xvii. kecamatan tiganderket alokasi alokasi jumlah gunung melawan |o jandimeriah |po kutagaluh kutakepar |po kotabaru |o mardingding |po narigunungl ' narigunungll ' ') ) | penamaan terbagi ') sukatendel ' ' | susuk tanjung belang |o tanjung merasa |o tanjung pulo |o temurun | tiganderket jumlah shucapaian tenaga rekening keluaran keluaran pengadaan rp. rp. rp, orang hari o 002oo ola leg |eenoapaan pendapatan transfer |bahasa aaj. . . wamapkbua yoo |dumuampenoapaan lil loo oll (eetamasantuantecsa oo bidang penyelenggaraan les 265yiesinsisinn ann dennnnnnn dnnnnan bendungan penuangan dengan dengan dengan kegiatan. istemememooo000o feraamanpaman desa kegiatan. jdstareemem bidang pemberdayaan masyarakat kegiatanueeos. l01 aaa bidang pembinaan masyarakat kegiatanssemu. loo doo dstereoemun bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa kegiatanswovsw. jostawmaes poo doo mw. m5. jeemsiayan doo penerimaan pembiayaan penyertaan modalnya poo poo doo i modalawal pengembangan usaha n a sj. ass. jaumuampem8saya mw. asas jumlah (pendapatan belanja pembiayaan) disetujui oleh, (desa),(tanggal,6diisi dengan jumlah anggaran kolom nnnaannnannnannnannnana nana nana anna aaaa jabatan bupati. alamat donnnananannnaanaan anna ana nan nana nana njo. selaku kpa penyaluran dak fisik dan dana desa alamat donnnananann nana aan aaa naa nana anna nana annaaaananaananaanaa aadn. ialah dokumen bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap disertai kertas pananannannn (), berkas kerja(worksheet) dengan rincian sebagai penghitungan berikut: rincian dana desa anna s5), setiap desa dan pena aaannalnl daftar rekening kas dstburuk stunting lama lo. lo. do.) usia bulan (normal) (resiko stunting) (terindikasi stunting) lemas .| prriksamkaliselama kehamilan mendapatdanmeminumpilfeselamagohari ibubersalinmendapatlayanan pemeriksaan nifas3 kali hamil (kek rest mendapatkunjungan rumah bulanan rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minuman |o7o rumah tanggai hamil jambanlayak |memurisammankese haan lol anak usia bulan mendapatimunisasi dasar lengkap dimmbangberatbadanrutnsemapbulan diukurpanjang tinggibadan kalidalamsetahun lan kunjungan rumah bagi anak gizi buruk kurang stunting (o 2tahun) rumah tanggaanako memiliki akses airminumaman rumah tangga anak memiliki jambanlayak los anak 2thiamin kesehatan anak mbulanaktakelahiran orang tua pengasuh mengikuti parenting bulanan paud) tabel tingkat konvergensi desa diktator eat tingkapnkonvergensi sasaran tingkat konvergensi ibu hamil yoo .| anak bulan lo. total tingkat konvergensi desa po. bidang kegiatan total alokasi dana bipanapem bangunan esa |ewangpem ber dayaanmasyarakat |. .|kaaaaanannan nana anna anna aan aan nama rekening knanaanannan nana anna aan aan nama bank baaaaanannannanaana nana anna aan aan ana benaeletasaeaen, tanggal .diisi.i ju. materai rp. 0stnama desa dan kabupaten penerima penyaluran pemotongan dana desa diisi tahapan penyaluran diisi tanggal dana diterima diisijumlah dana yang diterima (dalam angka) diisijabatan penanda tangan (kepala desa) diisi tanda tangan (kepala desa) diisi nama penanda tangan (kepala desa) can abon pub ro, ying tee werken brahmana |
sei has tridengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karosebutkan bahwa rencana kerja pembangunan daerahlam tahun berjal:provinsi sumatera utara nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerah provinsi sumatera utara tahudiubah sehingga secara keseluruhan lampiran . |
bupati karo provinsi sumatera utara: bahwadasar pengaturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru perlu disesuaikanendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten karri pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formalujian nasional yang selanjutnya disingkat nilai adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil yang telah ditempuh. sertifiklas prestasi belajar, nilai ujian sekolah berstandar nasional yang selanjutnya disingkat isbn adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil isbn yang telah ditempuh, sertifikat hasil ujian sekolah berstandar nasional yang selanjutnya disebut hubs adalah surat keterangan yang berisi nilai isbnidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal sekolah. program kejar paket setara adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara sd, kantor kementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten karoprestasi adalah dokumen resmi yang diterbitkan lembaga pemerintah atau lembaga swasta vang diakui pemerintah sebagai pengakuan terhadap prestasi. sertifikat kejuaraan adalah dokumen resmi yang diterbitkan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang diakui pemerintah sebagai pengakuan terhadap prestasi kejuaraan, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang berkebutuhan khusus yang. secara signifikan mengalami kelainan penyimpangan (fisik, mental,. jalur zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan pembagian wilayah ketersediaan anak usia sekolah daerah tersebut, jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing masing sekolah, akses transportasi dan jarak domisili calon peserta didik sesuai kartu keluarga sekolah tujuan. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. lembaga penjaminan mutu pendidikan adalah lembaga penjaminan mutu pendidikan sumatera utara. bab azas dan tujuan ppdb dilakukan berdasarkan asas: non diskriminatif. non diskriminatif,: objektif,,baik prosedur maupun hasilnya, dan berkeadilan, artinya suap warga negara berusia sekolah mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan,. non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada (l)gaturan penerimaan peserta didik baru dalam peraturan bupati imi bertujuan: mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, sebagai dasar penetapan zonasi: sebagai pedoman bagi kepala dinas untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan ppdb: dprestasi dan perpindahan orang tua wali. ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan ppdb: ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. h4): seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran: dl. pengumuman penetapan peserta didik baru: dan ce.c.! penetapan pengumuman hasil proses seleksi ppdb. sumuran pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana lainnya pada melalui papan pengumuman sekolah maupun media pendaftaran(!) ppdb dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring)bagian kedua rombongan belajar paragraf jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar jumlah peserta didiksmptigaparagrafenam rombongan belajar dan paling banyak (dua puluh empat) rombongan belajar dengan masing masing tingkat paling banyak (empat) rombongan belajar. dengan masing masing tingkat paling banyak sebelas) rombongan belajar. ketentuan mengenai jumlah rombongan belajar dan jumlah daya tampung sekolah dalam melaksanakan ppdb ditetapkan dengan keputusan, bagian. bagian ketig:tanijm,pasaicu.)b,. menambah ruang kelas baru. bagian keempat ketentuan zonasi ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan berdasarkan: ketersediaan anak usia sekolah daerah tersebut: b.jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing masing sekolah, dan c.akses transportasi dan jarak domisili calon peserta didik sesuai kartu keluarga sekolah tujusebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan kesepakatan dan hasil rapat kelompok kerja kepala sekolah dan musyawarah kerja kepala sekolah,ilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah provinsi atau kabupaten kota. penetapan.,jimay45hal jalur prest.,:uyahalur prestasi dengan kuota paling banyak lima persena(lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah(l)maka dinas pendidikan membuat laporan tertulis kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah. bagian keenam seleksi ppdb seleksi calon peserta didik baru kelas (satu) atau bentuk jain yang. sederajat yang sederajatprestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua wali. seleksi cala(i) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal!isbn lebih isbn. isbn lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan melakukan perangkingan isbn yang tertera dalam susun dengan ketentuan sebagai berikut: a,untuk calon peserta didik tamatan atau bentuk lain yang sederajat dilakukan dengan menjumlahkan isbn mata pelajaran bahasa indonesia, matematika dan ipa, untuk calon peserta didik tamatan program paket dilakukan dengan menjumlahkan isbn mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, ipa, ips dan kn: selanjutnya hasil penjumlahan isbnapabila terdapat jumlah isbn yang sama sebagaimana dimaksud pada maka dilakukan seleksi isbn tertinggi berdasarkan urutan mata mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut: a.untuk calon peserta didik tamatan atau bentuk lain yang sederajat, isbn tertinggi diurutkan dari isbn mata pelajaran bahasa indonesia, isbn mata pelajaran matematika dan isbn mata pelajaran ipa: b.untuk calon peserta didik tamatan program paket isbn tertinggi diurutkan dari isbn mata pelajaran bahasa indonesia, isbn mata pelajaran matematika, isbn mata pelajaran ipa, isbn mata pelajaran ips dan isbn mata pelajaran kn, selanjutnya hasil isbnncapai daya tampung. seleksi calon peserta didik baru kelas (tujuh) atau bentuk jain yang sederajat dengan jalur prestasi berdasarkan isbnakan urutan mh il, ni, juara harapan dan tingkat internasional: juara il, ol, juara harapan dan tingkat nasional: juara il, tingkat provinsi:dan atau juara ii, tingkat kabupaten kota, kemudian diurutkan dan rangking sesuai dengan tingkat juara sampai batas barulah daya tampung, apabila. apabila terdapat calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota (dua koma persen),an peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi berdasarkan isbn dari kuota paling banyak 5y4a lima persen),jalur perpindahan tugas orang tua wali dengan memperhatikan bukti perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dalam apabila terdapat calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota paling banyak (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam pasai maka seleksiyangkan urutan mata pelajaran dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamdelapanndiketahui disetujui dinas pendidikan atau kementerian agama asal dan dinas pendidikan atau kementerian agamsd.fulus.: dan lulus.(l) dan maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui dapodik.i pelaksanaan ppdb melalui laman dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dar evaluasipemerintah daerahperaturan bupati ini. dinas pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat wilayahnya, dan kepala sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada panitia ppdb dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan buah ini. bab sanksi (l)pendidikan berupa: teguran tertulis:il. teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak: pembebasan tugas:b vii. bab ketentuan lain lain bagi sekolah yang kekurangan daya tampung setelah pengumuman penetapan peserta didik baru dilaksanakan, melaporkan kekurangan secara tertulis kepada dinas pendidikan untuk perpanjangan pelaksanaan ppdb,tanggal. mai ta. bupati.karo, terkecil brahmana diundangkan kabanjahe pada tanggal mei sekretaris kabupaten karo, kamerazonasi penerimaan peserta didik baru kabupaten karo zonasi sekolah dasar d1. kabanjahe sdn kel. kampung dalam kabanjahe kel, kemaren kel. gung negeri karate kabanjahe kel. lau rimba sdn kel. gung negeri kabanjahe kel. gung leto kel. kampung dalam kabanjahe kel. gung leto kel. gung negeri kel. lau rimba kel. padang mas sdn kel. padang mas kabanjahe kel, gung negeri kel, lau rimba kel. gung leto kabanjahe kel. kampung dalam sdn kel. padang mas kabanjahe kel. gung negeri kel, lau rimba kel. gung leto sdn desa kemaren kabanjahe kel. kampung dalam kel. gung negeri sdn kel. padang mas kabanjahe kel. lau rimba kel. gung negeri sdn kel. kampung dalan kabanjahe kel. gung leto: kel. padang mas sdn desa sumbu sumbul desa berhala desa sumber mufakat sdn lau simo. aan simo simpang singa desa pasaribu sdn kel. gung negeri simp. katapel kel. gung leto kel, padang mas. kel. lau rimba kabanjahe desa rumah kabanjahe sdn desa sakura sakura desa lebar sakura sdn nan kandidat desa kandidat kaban sdn desa sumbul kemaren desa kemaren kel. kampung dalam sdn kel. gung leto kabanjahe kel. padang mas kel. gung negeri kel. lau rimba kel. kampung dalam sdn kel. kampung dalam kabanjahe kel. gung negeri desa kemaren percontohan kel. gung negeri simpang sdn desa lingga sdn desa berbakti, desa doku surau surga sdn lingga julu desa lingga julu sdn sdn desa bertanding, desa tiga bertanding pancur sdn desa berastepu, desa tigaserangkai gambar, desa kutatengah sdn desa berastepu, desa tigaserangkai gambar, desa kutatengah desa perteguhen, desa pertanahan seraya, desa pintumbesi, desa lorong sdn gajah peta gajah, desa doku sdn desa berbakti, desa doku surbaktui surga sdn sdn nangbelawan. sdn nanebelawan desa nangbelawan sdn desa berastepu, desa berastepu pintumbesi desa rumbia sdn merdeka kampung merdeka desa merdeka sdn cintarakyat desa cinta sdn cintarakyat desa cinta sdn ujung desa ujung teran, desa teran deram sdn sadap arah desa sada peraih dolar san, dolar esa umum sampan padat dolar raya sdn. desa melas asam tongkol desa suguhan ampun sdn. bukit sdn. kubucolia desa kubucalia sdn munte munte desa munte, desa tanjung munte sdn sdn desa parimbalang, desa pertumbungen pertumbungen sdn desa selayar, desa gunung selayar manupag munte parimbalang desa kotabaru, desa oto gunung saribu, desa kakatua sarimunte sdn desa tanjung beringin, desa bungancole biak nampak sdn kutaabarii desa kotabaru sdn desa sinembah, desa sarmembah singgamanik sdn berkah desa buluhnaman sdn singgamanik desa singgah sdn berkah. sdn berkah desa buluhnaman sdn desa negeri, desa kutasuah negeri sdn desa kineppen, desa bandar tune haa kimeppen meriah sdn desa sukaraja, desa sukaraja bandar meriah benua sdn desa barung kerap, desa barung kerap biaknampe sdn demsnepan sdn desa kutagerat, desa kutagerat sukaraja desa kampung jawa, desa juhar sdn juhar puskesmas sdn juhar desa juhar merangin angin desa genderang, desa sdn berulang, desa juhar juhar ginting, desa juhar ginting sada niaga sdn desa negeri, desa batu biaknamp mamak dan para desa kutagugung desa keriuhan, desa gurung sdn desa juhar, desa meeting, keriuhan desa kutambelin, desa simpang pergendanga sdn desa kidupen, desa pasar kidupen baru sdn lau desa lau lingga lingga desa juhar ginting, desa sdn juhar ipar ginting sada niaga sdn pemain desa pemantik sdn sukababo desa sukababo sdn desa jadi, desa namo siro, sdn jadi sdn desa kutabuluh kutabuluh kutabuluh sdn desa kutabuluh kutabuluh sdn naa sdn bintang meriah. sdn bintang meriah desa bintang meriah sdn aan bintang meriam desa bintang meriah sdn sabang abang desa sabang abang sdn tata laubuluh desa laubuluh desa negeri jahe, desa sdn: gunung meriah, desa pola payanderke tebu buah desa buah raya aya sdn desa tanjung merah, desa ahe liang merdeka, desa yang rihtenga sdn kutahruhih gunung desa kutabuluh gunung sdn ujungdeleng desa ujungdeleng payung sdn desa payung, desa selandia sdn desa gurukinayan, desa gurukinayan simp. nagara sdn desa gurukinayan, desa gurukinayan simp. nagara negeri batukarang desa batukarang negeri batukarang desa batukarang negeri batuk desa batukarang sdn batulesrang desa batukarang sdon44834 rimokayu desa rio kayu sdn desa imbang, desa ujung imbang ujung payung sdn desa dekan, desa mulia sdn merek esa gringsing, desa bnn simpang nagara sdn opera sdn tap partisi lama desa partisi lama sdn desa pancur batu, desa rawang nagalingga, desa aek pop sdn sibolangit desa sibolangit sdn merek situnggaling. sdn merek desa merek situnggaling, situnggaling desa merek, desa berbantuan sdn desa sinembah, desa suka ajincmbah mandi sdn sdn desa gringsing, desa simpang nagara simpang nagara sdn kodon kodon desa kodon kodon desa sdn remaja mandi sdn pertiwi tempe desa pertiwi tempe sdn aek desa aek hutang, desa hutang nagalingga desa utara: naman teran sai guitar desa kebanyakan desa kutagugung natal danang mean naa desa kebanyakan sekarang garang desa kutagugung nan sukanahs desa sukamaju kuta desa semacam desa berkerah semacam desa sukameriah desa sukandebi sukandebi desa sukatepu dekati desa dekati naman desa naman gung mama aan dig: sipnyane desa sekarang garang li. kutarnbelin desa kutambelin li. tigapanah ton oto desa tigapanah sdn suka desa suka dame dame sdn desa ajibuhara ajibuhara desa ajimbelang sdn desa busurnya busurnya sdn desa manuk mulia manuk mulia desa lakrimal seberapa desa seberapa ton prosa suka desa suka sdn suka. desa kuta kejar desa ajijahe sdn desa ajijulu ajijahe desa ajibuhara desa ajimbelang sdn desa kutakepar kutakepar sakit desa sakit sdn desa simp. menawari degan mp desa menawari menawari desa busurnya baru sdn suka desa suka maju mai desa kaban tua aju desa tahun kuta sdn suka sdn singa desa singa desa kubu simbol sdn kubu kubu simbang desa sakit simbang desa kuta kejar sdn suka sdn nan ailiulu desa ajijulu sdn sdn suka desa suka dame dame sdn sdn tigapanah desa tigapanah sdn desa tigabinanga jln. tigabinanga tigabinanga kotacane sekitar sdn tiga bisanya desa tigabinanga sdn desa tigabinanga jln. tigabinanga juhar sekitar sdn sdn ban sdn desa tigabringin, desa kuta tigabinanga galuh, desa kuta raja sdn date snn sdn oo . sdn sdn ari sdn tan sdn gunung. sdn sdn desa kutambarupunti, desa kutambarupunti sukajulu sdn desa pertumbuhan, desa simbang siap. persegi sdn sdn sdn kem oot (on sdn desa peramban, desa simp. tigabinanga gunung sdn batumamak desa batu mamak sdn indi berdinding mardingding desa berdinding sdn tanjung paman desa tanjung parah sdn lau sdn aek . sdn oenanapa sdn sdn sdn lau desa lau kasuma kasuma sdn laga sembah bala desa bukit makmur bukit makmur sdn kendi pola tebu desa kendi pola tebu pare o4304i lau esa lau mulga sdn lau nota ortu sdn lau sss ata sdn lau sdn kmt kuta kendi desa kuta kendi is. dpn lau desa lau pakam barus jahe aan desa tiga jumpa sdn sdn sdn tanjung barus. sdn baa sdn sdn sdn sdn tangkidik desa tangkidik sdn buluh belang desa buluh belang sdn tuturan dara desa desa tanjung barus sdn nara tanjung sdn pertumbuhan desa pertumbuhan sukamaju desa sukamaju sdn sdn bulanjahe desa bulanjahe sdn ulanjulu desa bulanjulu siraman tambunan sdn gita sdn ora desa tanimbar tanimbar tiganderket jandimeriah desa jandimeriah sdn sdn desa tiganderket, desa tiganderket temurun sdn o4uses desa terbagi terbagi sdn sukatendel desa sukatendel tayang mera sdn maa tipanderket desa tiganderket sdn tan tiganderket desa tiganderket sdn marking ding desa mardingding kura desa kuta kejar i1. sdn gunung melawan. sdn desa gunung melawan, gunung melawan desa susuk sdn narigunung desa narigunung sdn kutagaluh desa kutagaluh san desa penamaan desa tanjung anjung sdn desa dulu, desa semangat berasal! il. sdn dulu gunung, desa dulu pasar sdn desa semua jaya, desa lau pemeran lumba desa berantai, kel. tambak lau lumba, kel. meratapi bundling sdn desa raya, raya, simp. berantai kopi sdn kel. bundling kel. berantai bundling sdn kol, gunting sdn desa jarangnya, desa berantai konsol, desa lau lumba desa rmh berantai, kel. g0: tambak lau mulga, kel. abi bundling sdn kel. bundling kel. berantai bundling sdn berasa kel. bundling sdn gd. desa jarangnya, desa berantai konsol, desa lau lumba sdn desa gurusinga, perumahan gurusinga desa kopi sdn desa semua jaya, desa lua pemeran lumba manga desa rmh berantai, kel. oei tambak lau mulga, kel. bundling sdn dulu desa dulu, desa semangat gunung sdn kel. bundling kel, berantai bundling bertingkat desa raya, desa kopi lau baling sdn during desa during rukun, desa lau rugi parade sdn desa kinangkong, desa kimangkong tanjung balai sdn lau baling. dale (pesawat bong sdn lau desa lau baling, desa baling martel s5. perbulan desa perbulan damneraya desa sampelnya sdn desa lingga muda, desa lingga muda prima sdn desa mbalmbal pelarut pelarut sdn buluh desa buluh pancur, desa pancur rambah mampu sdn sdn buluh desa buluh pancur, desa pancur rambah mampu sdn perbulan desa perbulan sdn lau sdn toy payambelang desa gamblang, desa pintu anti sdn desa galunggung, desa galunggung payambelang zonasi sekolah menengah pertama sekolah zonll, desa lebar sakura desa pasaribu desa busurnya desa kaban desa kubu simbang. desa kemaren desa sumber mufakat desa sakura desa katapel desa rumah kabanjahe desa lebar sakura il. desa pasaribu desa busurnya desa kaban desa kubu simbang desa sakit smp negeri kabanjahe desa kandidat desa lausimomo desa kutagerat desa gurubenua desa sukaraja desa banungkersap desa biaknampe desa bandarmeriah desa kineppen desa negeri kutasuah desa buluhnaman berkah kecamatan munte) desa sukamaju desa kakatua desa rumbia desa pasaribu kel. laucimbdesa lebar sakura desa pasaribu desa busurnya desa kaban smp negeri berantai kel. bundling kel. bundling kel, tambak lau mulga kel. tambak lau mulga s5. desa jarangnya desa lau lumba desa semua jaya desa dahulu desa semangat gunung desa deram. desa deram desa cinta desa merdeka desa sada peraih desa konsol desa rumah berantai desa melas kecamatan dolar) desa suguhan kecamatan dolar) desa semangat raja payung desa dolar desa bulan baru desa kopi desa gurusinga desa raya smp negeri berantai kel. bundling1l kel. bundling kel. tambak lau mulga kel. tambak lau mulga desa jarangnya desa lau lumba desa semua jaya desa dahulu desa semangat gunung desa deram desa cinta desa merdeka desa sada peraih desa konsol desa rumah berantai desa melas desa suguhan desa semangat raja payung desa dolar desa ujung teran desa bulanbaru desa raya desa kopi smp negeri berantai desa raya desa kopi desa gurusinga desa kaban desa ajijahe desa ajijulu desa ajibuhara desa ajimbelang desa ujung aji desa berkah kecamatan tigapanah) desa seberapa kel. bundling kel. bundling kel. tambak lau migas kel. tambak lau mulga desa jarangnya desa lau lumba desa rumah berantai . desa rumah berantai desa sumber mufakat desa sempajaya smp negeri payung desa batu karang desa rio kayu desa payung desa jadi meriah desa selandia baru smp negeri satu atap desa gurukinayan payung desa ujung payung desa imbang desa payung desa selandia baru dusun sebentuk smp negeri tiganderket desa tiganderket desa tanjung merasa desa kotabaru desa mardingding kecamatan tigandeket) desa susuk desa sukatendel desa perkamen desa kuta kejar kecamatan tiganderket) desa nari gurung desa terbagi desa temurun desa jadi merah desa selandia lama desa selandia baru desa gunung seriawan susuk) smp negeri kutabuluh desa kutabuluh smp negeri terbuka desa kutabuluh gunung kutabuluh desa sinabung desa buah raya desa bintang meriah desa tamale desa laubuluh desa sabang abang desa murid desa tanjung malang desa tabung pulo desa kutagaluh kec. tigederket) desa nari gunung smp negeri satu atap desa liang merdeka desa tanjung merah desa ujung celeng. s5. desa pola tebu kutabuluh payanderket desa negeri jahe . desa negeri jahe smp negeri munte desa gunung manupag desa munte desa parimbalang desa pertumbungen desa selayar desa tanjung beringin desa sukababo desa kutagerat smp negeri munte dea mere berkah desa sinembah desa selayar desa singgansanik desa gunung manupag smp negeri tigabinanga desa bunga baru desa gunung desa kuala desa kuta suara desa kuta galon galuh kecamatan tigabinanga) desa lau kapur desa pergendangen desa similar desa simpang pergendangen peramban desa tiga bidang j1. desa kem kem desa kuta raya desa kite teras desa tigaberingin desa jadi desa kidupen desa namosuro desa laulingga desa ketawaren desa naga desa buluh pancur kec. juhar) pasar baru desa kuta great kecamatan smp negeri tigabimanga tigabinanga) desa liang desa persegi desa pertumbuhan desa bintang meriah bunga baru desa suka julu kecamatan tigabinanga) desa pala tebu desa kuta cengkih. desa kuta cengkih desa similar desa kutambelin kecamatan laubaleng) desa batu mamak desa lau iman kecamatan tigabinanga smp negeri juhar desa batu mamak desa berulang desa buluh pancur kecamatan juhar) desa juhar ginting desa juhar merangin angin desa juhar tarigan desa ketawaren desa lau lingga desa naga desa negeri ll. desa genderang desa juhar ginting sadanioga smp negeri juhar desa pergantian desa suguhan desa sukababo desa sarimunte desa kotabaru desa gunung saribu smp negeri juhar desa gunung juhar desa jadi desa keriuhan desa kidupen desa kutagugung desa kutambelin desa lau kidupen desa meeting betung) desa namosuro desa pasar baru smp negeri tigapanah desa kutajulu desa menawari desa seberapa desa sukadana desa tigapanah desa sinembah desa remaja desa sukatani desa gambar desa busurnya desa dekan desa manuk mulia . desa manuk mulia tee desa miliar smp negeri tigapanah desa kuta bale desa kuta kejar desa manuk mulia desa menawari desa suka desa sakit desa tigapanah desa busurnya desa remaja smp negeri tigapanah desa kacinambun desa kuta mielin desa lau iman desa singa desa sukamaju desa semacam sisa) desa berkerah sisa) desa sukameriah sisa) desa kubu simbang smp negeri merek desa bandar tungging tambunan desa dekan desa gringsing desa kodon kodon desa merek desa nagara desa negeri tungging desa miliar desa sibolangit desa situnggaling desa tungging desa pangambaten smp negeri satu atap desa nagalingga merek desa pancur batu desa pertiwi lama desa pertibitembe desa pengamatan smp negeri barusjahe desa barus jahe desa tribun desa persadanta desa sarimanis desa sukajulu desa tangkidik desa tanjung barus desa asam smp negeri barusjahe desa humanis ida desa siraman. desa siraman desa tanimbar desa remaja desa tambunan smp negeri barusjabe desa bulan jahe desa bulan julu desa pertumbuhan desa sukamaju desa suka julu kecamatan barusjahe) desa tigapanah smp negeri satu atap desa penamaan barusjahe desa serdang desa sikap desa tangkidik desa sarimanis smp negeri satu atap desa bukit dolar desa kubucolia desa melas desa ujung sampun desa sampun desa suguhan kecamatan dolar) desa dolar smp negeri naman teran desa gung pinto desa kebanyakan desa kuta gunung desa kuta mielin desa kuta desa naman desa ndeskari desa sekarang garang desa suka lalu desa suka demi desa sukatepu smp negeri desa berastepu simpang empat desa gambar desa kuta tengah desa lingga desa lingga julu desa nang belawan desa kuta tangga smp negeri desa bertanding simpang empat desa gajah desa seraya desa doku surga desa perfeguhen desa berbakti . desa berbakti desa tiga pancur desa lorong desa imbang ujung payung desa naman desa suka demi desa sukatepu desa dekati desa gung pinto desa pintu besi smp negeri laubaleng il. desa buluh pancur desa during rukun desa kinangkong desa kutambelin desa lau baling desa lau parade desa lau peranggunen penangguhan) desa lingga muda desa martel desa bal bal petariim il. desa perbulan desa rambah mampu desa payambelang desa rambah gelanggang desa tanjung gunung smp negeri mardingding desa bandar purba desa lau kasuma desa lau pakam desa lau penghulu desa tumbukan desa rambembelang desa pasaran desa janji motogp desa kutakendit plateau desa kuta cengkih desa kutambelin kecamatan laubaleng smp negeri mardingding desa bandar purba desa lau kasuma desa mardingding desa tanjung parah desa lau garut desa bukit makmur desa aek nauli desa rio bunga desa batu rangka desa pintuangin . desa pintuangin desa sampelnya desa lau migas desa kutakendit plateau desa kuta cengkih 1s. desa kutambelin kecamatan laubaleng smp negeri mardingding desa kuta cengkih desa lau mulga desa lau ski desa buluh pancur desa rambah mampu desa batu rangka desa kutakendit plateau desa kutambelin kecamatan laubaleng) desa perbulan desa bal bal pelarut tan karo, terkecil brahmana |
oriyang selanjutnya disingkat bhpdrd,.hpdrhpdrd sebagaimana dimaksud dalam untuk memberikan add dan bhpdrhpdrd sebagaimana dimaksud dalam adalahdan bhpdrd sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pengelolaan keuangan add dan bhpdran bhpdrd digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali. bab iii. bab iii pengalokasian dan pembagian add pengalokasian add tahun ditetapkan sebesar rp. (tujuh puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu duadd besaran add kabupaten dihubungkan dengan rumus sebagai berikut: add kab dak) keterangan add kab alokasi dana desa kabupaten dana perimbangan dak add terdiri dari add merata sebesar (sembilan puluh keseratus) dan add proporsional add) sebesar (se90x (add kab penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah desa).angka kemiskinan, dan d.tingkat|jumlah penduduk angka kemiskinan kv3 4d. tingkat kesulitan geografis besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan rumus: vl1x) kv2x) kv3x) (o, kv4x)) keterangan dx: nilai bobot desa untuk desa vlbab perhitungan bhpdrd alokasi bhpdrdempat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enambhpdrd bhpdrdm bhpdrdpxi1001 total realisasi pajak retribusi dari seluruh desa keterangan bhp bagi hasil pajak proporsional yang diberikan kepada desa bab penganggaranvii penyaluran bagian kesatu penyalurana.tahap sebesar (enamapril dan paling lambat minggu keempat bulan oktober. bagian kedua persyaratan penyaluranh.50y6 dengan ketentuan sebagai berikut tahap paling lambat minggu kedua bulan juni, tahap paling lambat minggu ketiga bulan oktober. b.agian ketiga pencairan kepala desa menyampaikan kelengkapan berkas permohonan penyaluran kepada bupati c.g. kepala dpmd melalui camat. kepala dpmd melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam adalah yang dimaksud dalam dan setelah berkas permohonan dinyatakdalam disampaikan kepada kuasa bud untuk diterbitkan sp2dadd dan bhpdrd bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan add dan bhpdrd yang diterima sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viii penggunaan bagian kesatu penggunaan add. penggunaan add ditetapkan dalam apb desa pergunakan untuk mendanalan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. penggunaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desnggunaan untukuntuk pembinaan kemasyarakatan desuntukuntuk penanggalbagian. bagian kedua penggunaan bhpdrd kegiatan yang didanai oleh bhpdrbhpdrd yang ditetapkan dalam apb desa dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam bab pemantauan dan evaluasi bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penggunaan add dan bhpdrd. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui penilaian kegiatan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran kegiatan add dan bhpdrd setiap tahap. bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas add dan bhpdrd yang penggunaannya sudah ditentukan dengan peraturan bupati. bab pertanggungjawaban penerima add dan bhpdrd bertanggung jawab penuh secara formil dan material atas penggunaan add dan bhpdrd. pertanggungjawaban penggunaan add dan bhpdrd sebagaimana dimaksud pada meliputi: laporan penggunaan add dan bhpdrd, bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan. bab sanksi bupati menunda penyaluran add dan bhpdrd dalam hal bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam dan b. dan bhpdrd. bupati menyalurkan kembali add dan bhpdrdterdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. dalam. dalam hal penundaan penyaluran add dan bhpdrd sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, add dan bhpdrd tidak dapat disalurkan lagi rkd dan menjadi sisa add dan bhpdrd rsud. bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai add dan bhpdrd bhpdrxdd dan bhpdran bhpdrdxiii ketentuan lain lain kaur keuangani kabanjahe pada tanggal. april ka, rup karo, set sana nterkeljn brahmana diundangkan kabanjahe sea page tanggal feel kreta heh kabupaten karo, ruh aji sekda" kamera je. as.osc00o| ir80s6000| t2000000| sx00000| ess00000| sos7i000| bol busurnya kubu simbang | jkutabale his lebar sakura umar b32 t.t9a kecamatan merek jumlah siap desa sekdes (non perangkat dan jumlah add dab dpy io ago 226s03000| tadoonoo| te000000| secondo| so0noo| season0oo| tos o00| merek ti mula raya o32200. | i10208. nagalingga |. nagara dowumtar o1rumah vii. kecamatan munte total siap desa sekdes (non perangkat dan jumlah add dab dpy olcunung saribu | kakatua jkinepen dowumtah t1200.ta5 bol juhar giving bubar merangin angin juhar tarigan keren t45 it| ketawaren | his lau kidupeh jaslnaga pij pasar bau 22f permanen i 1a5 esi sukababs jumlah t0. b18 t.b88e poster t39 parade oo. peliaubaleng lingga muda umar aso ts0. bs9celah migas (lau benguk aau sou to. .000p dowumrai too.suguhan bubar|#eup karo, te) dau man: perkelinbrahmana tearumah kabanjahe isumbermufakat ii. kecamatan berantai isempajaya ii. kecamatan barusjahe (ipenampen (pertumbuhan irumamis iv. kecamatan . iv. kecamatan tigapanah ibunuraya ' ikubusimbelang ikutabale kecamatan merek merek inagalingga nagara vi. kecamatan . vi. kecamatan simpang empat seraya jingga ilinggajulu vii. kecamatan munte (gunung saribu i(kakatua ' ikineppen viii. kecamatan . viii. kecamatan juhar ijuharginting |ijuharperangin angin ' ijuhartarigan ix. kecamatan tigabinanga ikutabangun ikutagaloh ikutagerat kecamatan . kecamatan laubaleng (lauperadep ilaubaleng ilingamuda xi. kecamatan mardingding ilaumulgap ilaupengulu (lau solo xii. kecamatan payung islands jujungpayung xiii. kecamatan . xiii. kecamatan dolar desa bagi hasil bukit dolar kubu coli melas sampun |suguhan ujung sampun xiv. kecamatan merdeka desa bagi hasil cinta rakyat deram konsol jarangnya merdeka |sada peraih semangat (semangat gunung ujung teran xv. kecamatan naman teran desa bagi hasil berkerah gung pinto kebanyakan kuta tanggal kutagugung |(kutambelin putar (idaman indeskati sekarang garang semacam sukamaju sukandebi sukatepu xvi. kecamatan . xvi. kecamatan tiganderket (mardingding inarigunungii ' ipenampen xvii. kecamatan kutabuluh |kutabuluh gunung (laubuluh liangmerdeka karo, lampiran iiisurat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan bertindak untuk dan atas nama alamat dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap. desa. kecamatan. tahun anggaran sebesar alokasi dana desa rp.(terbilang) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah rp.(terbilang) dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan sesuai dengan rencana penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang kami ajukan serta telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran(desa),(tanggal, bulan,tahun) kepala desa. materai pat let stang mupatikaro, ana aka nterkeliw brahmana na, namlaporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran alokasi dana desa dan bhpdrd tahap . tahun anggaran pemerintah desa . kecamatan . kabupaten karo pagu desa: rp. uraian keluaran rekening output output pengadaan dana r0. pendapatan | ea. pendapatan transfer |ad dan bhpdrd tahappertama | tahapkedua belanjabantuankedesa ieameremdnamanememamn kegiatan. loo stamesows aan bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan. aan stoseeoos bidang pemberdayaan masyarakat ole kegiatan. ole stareemeso ole bidang pembinaan masyarakat ' ' kegiatan sm. ole stones bidang penanggulangan bencana, iekkanomumammaeakba kegiatan. ole stones pembiayaan www penerimaanpembiayaan penyertaan modal desa ole modalawal pengembangan usaha awalan www juta hem biaya ole jumlah lemmmmanmaramwm| loo loo loo disetujui oleh, (desa),(tanggal, bulan,tahun) kaur keuangan desa. kepala desa. bepatikaro, eni van naa semen seret! brahmana |
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang cara central rubber fonds termaksud dalam "central rubber fonds ordonnantie melaksanakan tugasnya termaksud dalam ordonansi tersebut presiden republik indonesia, menimbang bahwa berdasarkan central rubber fonds ordonnantie lembaran negara tahun central rubber fonds menyelenggarakan tugasnya menurut peraturan peraturan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan ordonansi tersebut, bahwa dianggap perlu untuk menegaskan bahwa central rubber fonds" pertama tama harus membiayai pekerjaan pekerjaan termaksud dalam ordonansi tersebut atas yang diselenggarakan oleh lembaga lembaga institut institut) yang dimiliki (dibentuk sendiri oleh) central rubber fonds" sendiri: mengingat akan undang undang dasar sementara republik indonesia dan central rubber font ordonnantie lembaran negara tahuncara "central rubber fonds" termaksud dalam "central rubber fonds ordonnantie (lembaran negara tahun melaksanakan tugasnya termaksud dalam ordonansi tersebut. central rubber fonds" termaksud dalam central rubber fonds ordonnantie lembaran negara tahun dalam melaksanakan tugasnya termaksud dalam sub ordonansi itu, pertama tama membiayai lembaga lembaga, yang dimilikinya dan atau diadakannya sendiri untuk menyelenggarakan pekerjaan pekerjaan termaksud dalam sub ordonansi itu, dan jika dipandang perlu, font diperkenankan membantu membiayai lembaga lembaga yang sejenis yang tidak dimilikmenteri pertahanan, ttd. sadjarwo diundangkan pada tanggal april menteri kehakiman, ttd. jody gondokusumo penjelasan dengan central rubber fonds ordonnantie lembaran negara tahun diadakan suatu badan hukum yang disebut central rubber fonds" selanjutnya disebut dana dan yang antara lain bertugas untuk menjamin lanjutannya pekerjaan pekerjaan yang ditujukan kepada perbaikan pasaran dan pemakaian karet yang dihasilkan indonesia. dalam melaksanakan tugasnya itu dana tersebut mengindahkan ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan ordonansi tersebut. menurut ordonansi itu dana dengan mengindahkan syarat syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah memberikan uang kepada perserikatan perserikatan atau lembaga lembaga yang melakukan pekerjaan pekerjaan untuk memajukan pasaran dan pemakaian karet, dan berdasarkan dana hanya dapat melakukan pengeluaran pengeluaran lain daripada termaksud dalam tadi, jika pengeluaran lain itu ditetapkan dalam peraturan pemerintah. dana memperoleh keuangan yang diperlukannya dari pemungutan uang sokongan, iuran 1uran yang harus dibayar kepada dana oleh para penghasil karet indonesia baik oleh penghasil karet rakyat maupun oleh penghasil karet perkebunan besar. tiap tiap tahun ditetapkan besarnya iuran itu oleh menteri pertanian. sampai kini dana biasanya membiayai pekerjaan pekerjaan untuk memajukan pasaran dan pemakaian karet, yang diselenggarakan oleh dua yayasan, yakni rubberstichting" yang berkedudukan nederland dan yayasan intro bogor. kini terdapat suatu pendirian bahwa dana hanya bertindak semata mata sebagai bendaharawan iuran iuran yang diperoleh dari penghasil karet indonesia dan tidak dapat mempunyai (memiliki) sendiri lembaga yang melakukan pekerjaan pekerjaan untuk memajukan pasaran dan pemakaian karet. pendirian itu memang sesuai dengan cara penggunaan keuangan dana dan pula sesuai dengan sejarah lahirnya dan perkembangan usaha usaha lapangan perbaikan pasaran dan pemakaian karet. akan tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa central rubber fonds ordonnantie itu dan tidak memungkinkan dana mendirikan dan membiayai suatu lembaga sendiri yang menyelenggarakan pekerjaan pekerjaan untuk memajukan pasaran dan pemakaian karet. dan itu tidak melarang dana memiliki lembaga sendiri dan tidak mengharuskan dana hanya membiayai lembaga lembaga yang berdiri tersendiri terlepas dari dana. dengan peraturan pemerintah ini pemerintah bermaksud dengan tegas menetapkan bahwa pekerjaan untuk memajukan pasaran dan pemakaian karet pertama tama harus diserahkan kepada lembaga yang diadakan dan dimiliki oleh dana sendiri. baru, kalau keadaan tidak mengizinkan, maka dana diperkenankan membantu pembiayaan lembaga lembaga yang sejenis yang tidak dimilikinya. dengan demikian kedudukan dana lebih dapat mempertimbangkan usahanya secara yang lebih sesuai dengan keperluan keperluan yang nyata nyata dari para penghasil karet indonesihusus kepada para jaksa republik indonesia presiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu diadamaret memutuskan menetap, sebagai berikut kepada para jaksa tiap tiap bulan diberikan tunjangan khusus untuk penyelesaian soal soal kejaksaan luar peradilan seperti tersebut bawah ini jaksa agung muda. .oo. rp. kepala jawatan resepsi pusat. rp. cc. jaksa kejaksaan agung pengawas kejaksaan p.n. kepala kejaksaan p.n. jakarta. rp. kepala kejaksaan p.n. kepala kejaksaan p.n. kepala kejaksaan p.n. iii kepala muda jawatan resepsi pusat. rp. kepala kejaksaan p.n. iv. rp. jaksa tingkat jaksa yang telah menjabat pangkat sekurang kurangnya tahun. rp. jaksa yang baru diangkat .ooistttaa rp. jaksa muda tingkat jaksa muda tingkat ii. rp. jaksa muda tingkat iii jaksa muda tingkat peraturan, ttd. leyman wiriadinataefisiensi, daya saing dan pengembangan usaha perusahaan perseroan persero), bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan perusahaan perseroan persero), maka dipandang perlu untuk menegaskan mekanisme kerja organ perusahaan perseroan persero) sesuai dengan prinsip perseroan terbatas, bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu untuk menyempurnakan pengaturan yang berkaitan dengan perusahaan perseroan persero)sahaan perseroan (persero). babi ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: menteri keuangan adalah menteri yang mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada perusahaan perseroan. perusahaan perseroan, untuk selanjutnya disebut persero, adalah badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun yang berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun yang seluruh atau paling sedikit saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung., sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. setiap penyertaan modal negara dalam modal saham perseroan terbatas ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang memuat maksud penyertaan dan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal tersebut. setiap . min niz cpi presiden republik indonesia setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam yang meliputi penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah. pelaksanaan penyertaan modal negara dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. terhadap persero berlaku prinsip prinsip baik pasar dalam negeri ataupun internasional: dan memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam bab ii. maan cpi presiden republik indonesia bab organ persero bagian kesatu rapat umum pemegang saham menteri keuangan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusigian . yan ya cpi presiden republik indonesia bagian kedua direksi direksi adalah organ persero yang bertugas melaksanakan pengurusan persero untuk kepentingan dan tujuan persero, serta mewakili persero baik dalam maupun luar pengadilan. direksi bertanggungjawab atas pengurusan persero sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas.dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud dalam dan rapat umum pemegang saham meminta pendapat komisaris atau pihak lain yang dipandang perlu. s5) jumlah . min cpi presiden republik indonesia (s5)dalam melaksanakan tugasnya direksi wajib. anggota direksi persero dilarang memangku jabatan rangkappada instansi lembaga pemerintah pusat dan daerahrapat umum pemegang saham dapat memberhentikan anggota direksi sebelum habis masa jabatannya apabila. men cpi presiden republik indonesia melakukan tindakan yang merugikan persero atau terlibat dalam tindakan lain yang merugikan persero)cc.. rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan komisaris, disampaikan kepada rapat umum pemegang saham untuk mendapatdalam rencana . man cpi presiden republik indonesia rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat: rencana kerja yang dirinci atas misi perseroapat umum pemegang saham. jl) direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada rapat umum pemegang saham paling lambat (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan. rapat umum pemegang saham mengesahkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalamtidak disahkan oleh rapat umum pemegang sahammengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan. rapat . yan cpi presiden republik indonesia rapat umum pemegang saham melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam kepada komisaris dalam hal persero selama dua tahun berturut turut dinyatakan sehat. bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan persero kepada akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan sebagaimana ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. tingkat kesehatan persero ditetapkan setiap tahun. tingkat kesehatan sebagaimanadimaksud dalam dibedakan atas sehat, kurang sehat dan tidak sehat. pembedaan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan dan sifat penugasan persero. ketentuan lebih lanjut tentang penetapan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri keuangan. . tan ka) nya ny) sat cpi presiden republik indonesia persero yang sehat selama (dua) tahun berturut turut dapat mempersiapkan diri dan mengambil langkah langkah untuk menjadi persero terbuka. bagian ketiga komisaris (l)termasuk pelaksanaan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran perusahaan, ketentuan anggaran dasar serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. komisaris melakukan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas.apat umum pemegang sahammin cpi presiden republik indonesia komisaris dalam melakukan tugasnya berkewajiban: memberikan pendapat dan saran kepada rapat umum pemegang sahamapat umum pemegang saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan persero, melaporkan dengan segera kepada rapat umumdalam anggaran dasar persero. pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. komisaris diangkat dari tenaga yang memilihbidang usaha persero tersebut serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. min cpi presiden republik indonesia (l) jumlah komisaris disesuaikan dengan kebutuhan persero dan paling sedikit (dua) orang, serta salah satu diantaranya diangkat sebagai komisaris utama. komisaris diangkat untuk jangka waktu yang sama dengan direksi dan dapat diangkat kembali. pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi rapat umum pemegang saham dapat memberhentikan komisaris sebelum habis masa jabatannya, apabila komisari) atau dipindah(l) komisaris mengadakan rapat (satu) bulan sekali dan sewaktu waktu apabila dianggap perlu. dalam hal dianggap perlu, komisaris dapat meminta direksi untuk menghadiri rapat komisaris. min cpi presiden republik indonesia . komisaris persero dilarang untuk memangku jabatan rangkap yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan perserourusan perusahaan(l) untuk membantu pelaksanaan tugasnya, komisaris dapat mengangkat sekretaris atas beban persero. jika dianggap perlu komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat mempekerjakan tenaga ahli dalam waktu tertentu atas beban persero. segala biaya yang diperlukan oleh komisaris untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi beban persero dan secara jelas dimuat dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan. bab iii satuan pengawasan intern (l) pada setiap persero dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan. yan cpi presiden republik indonesia satuan sero serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada persero yang bersangkutan serta memberikan saran saran perbaikannya. atas permintaan tertulis komisaris, direksi memberikan keterangan mengenaipersero terbuka terhadap persero terbuka berlaku ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. man pia presiden republik indonesia . ketatausahaan kekayaan negara yang tertanam dalam persero terbuka dilakukan oleh menteri keuangan yang mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero terbuka. jl) menteri keuangan sebagai pemegang saham persero terbuka dapat memberikan kuasakanb . man cpi presiden republik indonesia bab ketatausahaan penyertaan modal negara dalam persero (l) menteri keuangan menyelenggarakan ketatausahaan setiap penyertaan modal negara berikut perubahannya dalam modal saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam dan penyertaan penyertaan yang dilakukan oleh persero. pelaksanaan sehari hari dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh direktorat jenderal pembinaan badan usaha milik negara. bab ketentuan lain lain dividen yang menjadi hak negara wajib disetorkan kepada bendahara umum negara segera setelah ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. jl) badan usaha yang bukan persero dapat dialihkan bentuknya menjadi persero. man cpi presiden republik indonesia pengalihan . pengalihan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam menjadi persero harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:, telah menyusun neraca penutup dan neraca likuidasi yang diaudit oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau akuntan publik yang ditunjuk oleh menteri keuangan, telah menyusun neraca pembukuan untuk disahkan oleh menteri keuangan. bagi persero tidak berlakudikuasai negara, segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri. pegawai persero merupakan pekerja perseromin cpi presiden republik indonesia bidang ketenagakerjaan. . selain organ persero, pihak lain manapun dilarang turut melakukan atau campur tangan dalam pengurusan persero. bab vii ketentuan peralihan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, seluruh dokumen yang berkenaan dengan kegiatan persero yang selama ini dikelola oleh menteri yang membawahi dan bertanggung jawab atas bidang teknis persero berdasarkan kewenangan yang diperoleh berdasarkantelah selesai diserahkan kepada menteri keuangan dan untuk selanjutnya dikelola sesuai deng: wat postentuan tentang perusahaan perseroan persero) dalamann pin ny, ny) r04perusahaan perseroan persero) dimana negara memiliki sebagian atau seluruh sahamnya, sebagai salah satu bentuk usaha negara sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tidak terlepas dari pemikiran diatas. persero sangat berperan dalam perekonomian nasional sebagai penyedia barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi maupun untuk keperluan proses produksi. berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja persero telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dan upaya yang demikian akan terus dilakukan sehingga memungkinkan persero mampu berperan sebagai badan usaha yang sehat dan efisien serta mampu pula meningkatkan sumbangan bagi pembangunan ekonomi indonesia dan meningkatkan sumbangan bagi negara baik dalam bentuk dividen yang menjadi bagian negara sebagai pemegang saham maupun dalam bentuk penerimaan pajak bagi negara. perkembangan ekonomi dunia telah menumbuhkan persaingan pasar yang makin ketat, yang dalam berbagai kesepakatan yang dicapai berbagai forum yakni general agreement tariff and trade, general agreement trade services, asean free trade area, asean framework agreement services dan kesepakatan perdagangan bebas apec. berdasarkan . dat pos presiden republik indonesia berdasarkan penilaian terhadap hasil hasil yang telah dicapai dewasa ini, dan sesuai dengan kecenderungan perdagangan bebas dan era globalisasi tersebut, sudah tiba saatnya bagi persero untuk diberi peluang seluas luasnya untuk mengembangkan usahanya sehingga persero tersebut dapat menjadi badan usaha yang lebih maju dan mandiri. kebijaksanaan untuk meningkatkan kemandirian persero dimaksud termasuk juga memberi kemungkinan bagi persero untuk menjual saham kepada masyarakat (go public). bagi persero yang memenuhi persyaratan sehat yang kriterianya ditetapkan oleh menteri keuangan, perlu ditetapkan suatu kerangka aturan yang lebih memungkinkan persero untuk memanfaatkan potensi dana yang ada pada masyarakat melalui pasar modal, kesempatan untuk memasuki pasar modal baik dalam maupun luar negeri juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi persero sehingga lebih mampu bersaing dalam maupun luar negeri dalam era globalisasi. peraturan pemerintah ini disusun sepenuhnya berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana termaktub dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, hanya saja peraturan pemerintah ini memberi pengaturan pengaturan khusus yang berkaitan dengan karakter persero sebagai perseroan terbatas yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara, sedang mengenai organ persero tidak terdapat perbedaan yakni terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris. dalam peraturan pemerintah nomor tahun dikenal adanya menteri teknis yang berwenang melakukan pembinaan bidang usaha badan usaha milik negara sekaligus berperan sebagai kuasa pemegang saham. seiring dengan telah dikeluarkannya undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, maka mekanisme kerja kehidupan perseroan termasuk pembinaannya didasarkan pada ketentuan undang undang tersebut. hal ini berlaku pula bagi persero yang pada dasarnya berbentuk hukum perseroan terbatas. oleh sebab itu, dalam peraturan pemerintah ini mekanisme kerja persero diatur berbeda dari ketentuan mengenai hal tersebut yang ada dalam peraturan pemerintah nomor tahun berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, mekanisme . yan cpi presiden republik indonesia mekanisme kerja persero dilakukan oleh organ perseroan, yakni rapat umum pemegang saham, komisaris dan direksi. sementara itu, menteri keuangan berkedudukan sebagai rapat umum pemegang saham bila seluruh saham persero dimiliki oleh negara. sedangkan para menteri teknis sesuai fungsi pemerintah dan berdasarkan pembagian tugas yang berlaku, mempunyai kewenangan penentuan kebijakan pengaturan usaha dan produk yang dihasilkan baik barang maupun jasa, yang berlaku umum baik bagi badan usaha milik negara maupun usaha swasta. dengan demikian maka fungsi pembinaan badan usaha milik negara sebagai bagian dari mekanisme kerja kehidupan perseroan dilakukan oleh menteri keuangan dalam hal yang bersangkutan bertindak selaku rapat umum pemegang saham atau oleh rapat umum pemegang saham dalam hal menteri keuangan berkedudukan sebagai pemegang saham, dan hal ini dilakukan dengan memperhatikan kebijaksanaan umum dari menteri yang berwenang mengenai bidang usaha badan usaha milik negara. demi angka cukup jelas angka yang termasuk dalam pengertian penyertaan modal secara langsung dalam hal ini adalah penyertaan dalam modal saham persen ro. tidak termasuk sebagai persero adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh persero. angka cukup jelas . min cpi presiden republik indonesia dan pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan negara dalam modal saham perseroan terbatas hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara dalam modal perseroan terbatas tersebut. pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal dari suatu perseroan terbatas dapat dilakukan antara lain untuk maksud sebagai berikut: pendirian suatu perseroan terbatas baru atau turut serta dalam perseroan terbatas yang bukan persero yang telah berdiri, penambahan kapasitas suatu perseroan terbatas, restrukturisasi permodalan perseroan terbatas. dengan ketentuan ini maka setiap penambahan penyertaan modal negara kedalam perserosero perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. cukup jelas cukup jelas maksud dan tujuan persero adalah meningkatkan nilai persero. hal ini akan dicapai apabila persero yang bersangkutan. wat pos presiden republik indonesia berdaya saing kuat baik pasat dalam negeri maupun internasional. jika keuntungan usaha sebagai hasil kinerja persero dapat meningkatkan nilai persero yang bersangkutan maka hal ini akan memberikan manfaat bagi pemegang saham, karyawan dan kreditor. meskipun persero didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan namun dapat pula persero didirikan untuk melaksanakan penugasan khusus yakni persero yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas. disamping itu, dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugaskan suatu persero melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum. termasuk dalam fungsi tersebut adalah pelaksanaan program kemitraan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi. kuasa dimaksud diberikan kepada direktur jenderal pembinaan badan usaha milik negara karena secara teknis yang membantu menteri keuangan selaku pemegang saham adalah direktur jenderal pembinaan badan usaha milik negara. namun demikian dalam hal dipandang perlu tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada perorangan lain atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. cukup jelas cukup jelas . dat pon presiden republik indonesia sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas direksi bertanggungjawab terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk kepentingan perseroan. apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, maka bertanggungjawab penuh secara pribadi, dan jika hal itu menyebabkan kerugian kepada perseroan, maka atas nama perseroan, pemegang saham yang memenuhi syarat tertentu dapat mengajukan gugatan pengadilan negeri terhadap anggota direksi tersebut. lebih jauh, dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut maka setiap anggota direksi, kecuali dapat membuktikan sebaliknya, secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut. sesuai asas kolegial, maka direksi masing masing secara tanggung renteng bertanggungjawab penuh atas pengurusan persero. karena sifat tanggungjawab direksi tersebut, maka masing masing anggota direksi perlu mengetahui konsekuensi dari kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengurusan perusahaan. oleh sebab itu kebijaksanaan persero dalam aspek pengurusan perusahaan ditetapkan dalam rapat direksi. direksi bekerja dengan sistem perwakilan kolegial, tetapi masing masing anggota direksi berwenang mewakili persero asal saja keputusan yang mengikat perusahaan mengenai hal tersebut masih berada dalam lingkup kebijaksanaan yang ditetapkan dalam rapat direksi. dalam hal anggaran dasar untuk hal hal tertentu menentukan bahwa perusahaan dapat diwakili oleh direktur utama atau oleh direktur utama beserta seorang anggota . lan ya pon presiden republik indonesia anggota direksi yang lain, maka hal tersebut dimungkinkan asal saja asas perwakilan kolegial tersebut tetap dipegang teguh. hal ini perlu karena sesungguhnya direktur utama sama halnya dengan anggota direksi yang lain mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang setara.pendapatan komisaris dibutuhkan mengingat tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam mengelola persero serta memberikan nasihat kepada direksi. sehingga komisaris dalam hal ini sepatutnya mengetahui kinerja direksi dan kondisi persero tersebut. demikian pula rapat umum pemegang saham bila perlu dapat meminta pendapatan dari pihak lain yang dipandang perlu misalnya menteri yang membawahi sektor dari persero yang bersangkutan. ketentuan ini tidak berlaku bagi pengangkatan anggota direksi pertama kali pada saat pendirian persero. cukup jelas . wat pon presiden republik indonesiacukup jelas sesuai dengan ketentuan dalam hal menteri keuangan bertindak sebagai rapat umum pemegang saham maka pemberhentian anggota direksi sebelum habis masa jabatannya juga ditetapkan oleh menteri keuangan. huruf dalam pengertian "tidak melaksanakan tugasnya dengan baik",. pan dag pon presiden republik indonesia rencana jangka panjang persero sangat diperlukan sebagai penentu arah jangka panjang (lima) tahunan yang akan menjadi pegangan manajemen persero dalam menjalankan pengurusan perusahaan. rencana jangka panjang akan memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai beserta kebijakan dan program kerja untuk mencapai sasaran jangka panjang dimaksud. cukup jelas cukup jelas cukup jelas rencana kerja dan anggaran perusahaan akan memuat rencana kerja perusahaan yang meliputi misi, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan anggaran perusahaan baik pendapatan, pengeluaran, investasi serta proyeksi keuangan perusahaan yang keseluruhannya menggambarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan dalam satu tahun anggaran. huruf dan yang dimaksud dengan program kegiatan dalam ketentuan ini adalah program yang mendukung pengembangan usaha persero dan atau program program sosial yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. huruf proyeksi keuangan yang dimaksud adalah proyeksi keuangan pokok yang meliputi neraca, laporan rugi laba dan laporan arus kas. huruf d. wat pos presiden republik indonesia huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas kewenangan rapat umum pemegang saham ini dapat dilimpahkan jika persero dinyatakan sehat selama (dua) tahun berturut turut atau untuk persero terbuka cukup jelas dalam hal ini rapat umum pemegang saham dapat menetapkan akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan pemeriksaan perhitungan tahunan persero. ketentuan ini untuk memperjelas segi segi administrasi yang melingkupi persero sebagai badan usaha milik negara. karena ketatausahaan kekayaan negara yang tertanam dalam persero dilakukan oleh menteri keuangan, dan menteri keuangan mewakili pemerintah dalam kedudukannya sebagai pemegang saham atau rapat umum pemegang saham maka untuk ketertibannya, dalam hal bukan akuntan publik yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan perhitungan dilakukan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan yang merupakan badan pemerintah. . wat pos presiden republik indonesia tingkat kesehatan dimaksud merupakan hasil pengurusan oleh direksi cukup jelas ketetapan menteri keuangan mengenai tingkat kinerja didasarkan pada kriteria ekonomis dan kriteria lain yang perlu diperhatikan. termasuk dalam kriteria ekonomis adalah ukuran ukuran reliabilitas, likuiditas dan solvabilitas rls) dengan bobot tertentu. sedangkan indikator lain adalah menyangkut pelaksanaan peran strategik persero dalam cakupan makro baik ekonomis, sosial dan lain lan yang pada umumnya juga berkaitan dengan penugasan penugasan dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas persiapan menjadi persero terbuka memerlukan upaya dan waktu yang cukup besar, oleh sebab itu bagi persero yang sehat (dua) tahun berturut turut dapat mulai mempersiapkan diri mengambil langkah langkah nyata untuk menjadi persero terbuka sehingga pada saatnya nanti segala sesuatunya dapat berjalan lancar. komisaris dalam melaksanakan tugasnya wajib dilandasi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha perseroan. wat pos presiden republik indonesia apabila karena kesalahan atau kelalaian komisaris timbul kerugian pada persero, maka atas nama persero pemegang saham yang memenuhi syarat tertentu dapat mengajukan gugatan pengadilan negeri terhadap komisaris. cukup jelas,apat umum pemegang saham, dalam anggaran dasar, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian komisaris, rapat umum pemegang saham dapat meminta pendapat pihak yang dipandang perlu antara lain menteri yang membawahi sektor dari persero yang bersangkutan. dalam hal saham persero seluruhnya dimiliki negara maka pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan dengan keputusan menteri keuangan. cukup jelas . wat pon presiden republik indonesia cukup jelas anggota komisaris yang telah menyelesaikan masa kerjanya dapat pertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya. ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, khususnya ketentuan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang komisaris. huruf dalam pengertian "tidak melaksanakan tugasnya dengan baik', termasuk pula apabila anggota komisariengandalam rangka melakukan tugas pengawasan, komisaris diwajibkan mengadakan rapat (satu) bulan sekali dan sewaktu waktu apabila dianggap perlu oleh . wat pos presiden republik indonesia oleh salah seorang anggota komisaris dan atau direksi, dengan maksud agar komisaris lebih sering bertemu sehingga tugas pengawasan menjadi lebih cermat. cukup jelas larangan untuk memangku jabatan rangkap bertujuan agar tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan tugas pengawasan yang dijalankan oleh komisaris. cukup jelas yang dimaksud dengan dalam waktu tertentu dalam ketentuan ini adalah bahwa tenaga ahli tersebut hanya digunakan untuk kepentingan tertentu dan tidak berlangsung secara terus menerus. untuk pelaksanaan tugas komisarilihat penjelasan cukup jelas yang dimaksud dengan ketatausahaan dalam hal ini adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui posisi keuangan negara dalam badan usaha milik negara. cukup jelas . wat pos presiden republik indonesia dividen yang menjadi bagian negara sebagai pemegang saham wajib disetorkan rekening bendahara umum negara setelah jumlah yang akan disetorkan tersebut ditetapkan oleh menteri keuangan yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham negara pada persero. penetapan jumlah tersebut berdasarkan perhitungan pengeluaran yang menjadi beban negara dalam kaitannya dengan berbagai program yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penyetoran dividen dilakukan sekaligus, dan tidak boleh diangkut. termasuk dalam golongan badan usaha ini adalah perum dan perseroan terbatas bukan persero, yaitu perseroan terbatas milik negara yang didirikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun atau perseroan terbatas lainnya. maksud syarat ini adalah agar usaha negara yang bersangkutan mempunyai dasar yang sehat dan untuk mengetahui nilai sesungguhnya dari kekayaan negara yang telah ditanam dalam badan usaha yang bersangkutan. untuk memberi keleluasaan pada persero dan persero terbuka dalam melaksanakan usahanya, maka ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pengadaan barang dan jasa, penjualan dan pengalihan barang barang yang dimiliki dikuasai negara, dinyatakan tidak berlaku bagi persero dan persero terbuka. dengan ketentuan ini maka peraturan perundang undangan lain yang akan ditetapkan kemudian yang mengatur dengan ketentuan yang sama seperti huruf dan huruf ini, juga tidak diberlakukan bagi persero. . pan wat presiden republik indonesia dengan status ini maka peraturan mengenai kesejahteraan pegawai seperti jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian, ataupun hari tua diatur oleh persero baik melalui program jamsostek maupun dana pensiun. agar supaya direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri dan tidak dicampuri oleh pihak pihak luar, maka tidak diperbolehkan adanya campur tangan terhadap pengurusan perseroseroserodan instansi pemerintah tidak dibenarkan membebani persero dengan segala bentuk pengeluaran dan sebaliknya perserodengan ketentuan ini maka seluruh dokumen yang berkenaan dengan kegiatan persero yang selama ini dikelola dan berada berbagai instansi selain departemen keuangan, segera dialihkan kepada departemen keuangan. . min wattangerang, kabupaten daerah tingkat cianjur, dan kabupaten daerah tingkat garut dalam wilayah propinsi daerah tingkat jawpuluh) kecamatan. . nya ny bad dah presiden republik indonesia membentuk kecamatan misoka kabupaten daerah tingkat tangerang, yang meliputi wilayah: desa misoka, desa solar, desa cikasangka, desa pesanggrahan, desa muncul: desa kuya, desa cikar, desa cempaka, desa cibugel: j . desa renang, desa cimande, desa sepanjang, desa sumurbandung. membentuk kecamatan takokak kabupaten daerah tingkat cianjur yang meliputi wilayah desa pasawahan, desa bungbangsari, desa sindangresmi, desa sindanghayu, desa simpang, desa sukagalih. membentuk kecamatan tanggung kabupaten daerah tingkat cianjur, yang meliputi wilayah desa kubang, desa tanggung, desa pagennaneuh, desa pasirjambu, desa lemahduhur, desa himalaya, desa bojongpetir. membentuk kecamatan agrabinta kabupaten daerah tingkat cianjur, yang meliputi wilayah desa pusakasari: desa lahir: desa. nya ny way dah presiden republik indonesia desa purabaya, desa sukamara, desa bojongkaso, desa bunisari: desa wanasari. membentuk kecamatan naringgul kabupaten daerah tingkat cianjur, yang meliputi wilayah desa naringgul, desa balegede, desa wangunjaya, desa mekarsari, desa diserang. membentuk kecamatan selai kabupaten daerah tingkat garut, yang meliputi wilayah desa selai, desa kerapuhan, desa amida, desa putrajaya, desa ciawi. membentuk kecamatan leuwigoong kabupaten daerah tingkat garut, yang meliputi wilayah desa margarita, desa margahayu, desa dungusiku, desa karangsari: desa karanganyar, desa leuwigoong, desa sindangsari. membentuk kecamatan cikalong kabupaten daerah tingkat garut, yang meliputi wilayah desa mekarsari: desa maroko, desa simpang: desa karyamutkti, desa sandang. . nya ny bad dah presiden republik indonesia membentuk kecamatan banjarwangi kabupaten daerah tingkat garut, yang meliputi wilayah desa banjarwangi, desa talagasari, desa desa bojong: desa daging, desa padahurip, desa kedondong, desa wangunjaya, desa tanjungjaya. membentuk kecamatan talempong kabupaten daerah tingkat garut, yang meliputi wilayah desa selai, desa sukamaju, desa sukamulya, desa mekarmutti: desa sukalaksana, desa mekarmulya. (l) pusat pemerintahan kecamatan misoka berkedudukan desa misoka. pusat pemerintahan kecamatan takokak berkedudukan desa takokak. pusat pemerintahan kecamatan tanggung berkedudukan desa tanggung. pusat pemerintahan kecamatan agrabinta berkedudukan desa agrabinta. pusat pemerintahan kecamatan naringgul berkedudukan desa naringgul. pusat pemerintahan kecamatan selai berkedudukan desa selai. pusat pemerintahan kecamatan leuwigoong berkedudukan desa leuwigoong. pusat pemerintahan kecamatan cikalong berkedudukan desa karyamutkti. pusat pemerintahan kecamatan banjarwangi berkedudukan desa banjarwangi. pusat pemerintahan kecamatan talempong berkedudukan desa sukamulyaperubahan batas batas wilayah kecamatan, pengaturannya ditetapkan oleh menteri dalam negeri. . klan ya na, snntimur dan wilayah kabupaten daerah tingkat malang pada umumnya dan khususnya wilayah kecamatan batu, maka tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat wilayah kecamatan batu, bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah kecamatan batu telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan,ttbatubab ii. mulan na, wat kpo presiden republik indonesia bab pembentukan membentuk kota administratif batu dalam wilayah kabupaten daerah tingkat malang, propinsi daerah tingkat jawa timur. tujuan pembentukan kota administratif batuatu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten daerah tingkat malang. dalam rangka mempercepat dan memperlancar pengembangan wilayah kota administratif batu,batu. . malang ya na, eat presiden republik indonesia pemerintah kota administratif batu menyelenggarakan fungsi fungsi,timur pada umumnya dan wilayah kabupaten daerah tingkat malang pada khususnya. bab penataan wilayah (l) wilayah kota administratif batu berasal dari seluruh wilayah kecamatan batu, yang terdiri dari kelurahan temas, kelurahan sisir, kelurahan ngaglik, kelurahan songgokerto, desa. yel lain tao nya ny) sen kpo presiden republik indonesia desa pesanggrahan, desa beji: desa sidomulyo, desa punden, desa tepung, desa junrejo, desa wonorejo, desa torongrejo, desa oro oro obo, desa sumberejo, desa pandanrejo, desa bumiayu, desa bulukerto, desa gunungsari, desa tulungrejo, desa sumbergondo. sebagian wilayah kecamatan karangploso, yang terdiri dari desa giripurno, desa pendem. sebagian wilayah kecamatan dau, yaitu desa dadaprejo. untuk. yel lain n4z n47 presiden republik indonesiaatu ditata menjadi (tiga) kecamatan yaitu kecamatan bumiayu, yang meliputi desa punden, desa sumbergondo, desa gunungsari: desa bulukerto, desa bumiayu, desa tulungrejo, desa pandanrejo, desa giripurmo. kecamatan batu, yang meliputi kelurahan songgokerto, kelurahan ngaglik, kelurahan sisir, kelurahan temas, desa sumberejo, desa sidomulyo, desa pesanggrahan, desa oro oro obo. kecamatan. kecamatan junrejo, yang meliputi klan ya na, wat presiden republik indonesia desa torongrejo, desa beji, desa tepung, desa junrejo, desa wonorejo, desa dadaprejo, desa pendem. pusat pemerintahan kota administratif batu sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan kota batu. pusat pemerintahan kecamatan bumiayu sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan desa bumiayu. pusat pemerintahan kecamatan batu sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan kelurahan sisir. pusat pemerintahan kecamatan junrejo sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan desa junrejo. (l) wilayah kecamatan karangploso adalah wilayah kecamatan karangploso setelah dikurangi dengan desa giripurno dan pendem sebagaimana dimaksud dalam huruf wilayah kecamatan dau adalah wilayah kecamatan dau setelah dikurangi dengan desa dadaprejo sebagaimana dimaksud dalam huruf bab v. mulan pin ita nya nybattutimur dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten daerah tingkat malang, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. bab vii. bab vii wat presiden republik indonesia ketentuan peralihan (l) susunan organisasi pemerintahan wilayah kecamatan battu. segala peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tingkat malang yang berlaku bagi pemerintah wilayah kecamatan batu sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini tetap berlaku bagi pemerintah kota administratif batalang atas nama gubernur kepala daerah tingkat jawa timur. bab viii ketentuan penutup (l) dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, kecamatan batu. yanketentuan mengenai besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional, bahwa sehubungan dengan itu dan untuk memenuhi aspek keadilan, dipandang perlu menetapkan kembali besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan dengan peraturan pemerintah.. klan ya na, kpo presiden republik indonesia besarnya persentase nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak berhutang sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan, adalah sebagai berikutketentuan sebagaimana diatur dalam hurufbri, dan para pensiunan termasuk janda dan mudanya, yang penghasilannya semata mata berataklimnomor tahun tentdengan memperhatikan keadaan perekonomian nasional pada umumnya, aspek keadilan dan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari potensi yang ada tanpa harus menambah beban mereka yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah persentase nilai jual kena pajak ditetapkan. klan ya na, kpo presiden republik indonesia demi dengan ketentuan ini, maka persentase nilai jual kena pajak, dibedakan dari obyek pajak lainnya yaitu besarnya tidak (dua puluh keseratus) melainkan sebesar (empat puluh keseratus). para pegawai negeri, anggota abri, dan para pensiunan. karena itu apabila mereka memiliki, menguasai, atau memanfaatkan obyek pajak perumahan maka nilai jual obyekteknologi pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun: bahwa dengan perkembangan teknologi dapat dikurangi jumlah, bahaya dan atau daya racun limbah bahan berbahaya dan beracun, serta upaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dengan memanfaatkan teknologi tersebut dapat pula berdampak positif terhadap pembangunan sektor ekonomi dan lingkungan, bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas, dipandang perlu menyempurnakan peraturan pemerintah nomor tahunklan kan ya na, kpo sehingga seluruhnya berbunyi:. limbah. presiden republik indonesiapenghasil limbah adalah. manfaat limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan atas limbah b3. pemanfaatan limbah adalah suatu proses, daur ulang dan atau perolehan kembali dan atau penggunaan kembali, yang mengubah limbah menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis. pengumpul limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah dari penghasil dan manfaat limbah dengan maksud menyimpan sementara sebelum diberikan kepada pengolahgolahan. man ya na, sen kpo presiden republik indonesia. pengangkut limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah b3. pengangkutan limbah adalah suatu proses pemindahan limbah dari penghasil manfaat dan atau pengumpul dan atau pengolah limbah termasuk tempat penimbunan akhir dengan menggunakan alat pengangkut." ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi: (l) penghasil limbah wajib melakukan pengolahan limbah b3. penghasil limbah dapat menyerahkan limbah yang dihasilkannya kepada manfaat limbah yang telah memiliki izin. penghasil limbah yang tidak mampu melakukan pengolahan limbah yang dihasilkan, sedangkan limbah tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka penghasil limbah tersebut wajib menyerahkan limbah yang dihasilkannya kepada pengolah limbah b3. dan manfaat limbah yang bersangkutan. (s5) penyerahan. klan naz kpo presiden republik indonesia (s5) penyerahan limbah oleh penghasil limbah sebagaimana dimaksud dalam dapat medan manfaat limbah kepada pengolah limbah b3. pengumpul limbah dilarang melakukan kegiatan pengumpulan apabila pengolah limbah belum tersedia, kecuali dengan izin kepala badan pengendalian dampak lingkungan. ketentuan yang berlaku bagi penghasil limbah berlaku terhadap manfaat limbah b3. penghasil dan manfaat limbah dapat bertindak sebagai pengolah limbah b3. apabila penghasil dan manfaat limbah juga bertindak sebagai pengolah limbah b3, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab iii tentang pengolahan berlaku baginya." ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi:. pa) tao nya ny sen. kpo presiden republik indonesia jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah b3, cc.pimpinan instansi pembina dan gubernur kepala daerah tingkat yang bersangkut" ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi:cc. nama pengangkut limbah yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan kepada pengolah limbah b3, mean tao nya ny kpo presiden republik indonesia pengumpulgubernur kepala daerah tingkat yang bersangkutan." ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi: (l) setiap badan usaha yang melakukan kegiatan: pengumpulan dan atau pengolahan limbah wajib memiliki izin dari kepala badan pengendalian dampak lingkungan, pengangkutan limbah wajib memiliki izin dari menteri perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari kepala badan pengendalian dampak lingkungan, cc. pemanfaatan limbah wajib memiliki izin dari pimpinan instansi pembina yang bersangkutan, setelah mendapat rekomendasi dari kepala badan pengendalian dampak lingkungan. ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh kepala badan pengendalian dampak lingkungan, huruf ditetapkan oleh menteri perhubungan, dan huruf ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina yang bersangkutan. yan na, wat kpo presiden republik indonesia kegiatan. kegiatan pengolahan limbah yang terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh rekomendasiolah limbah, jumlah dan karakteristik limbah yang dikumpulkan, diangkut atau diolah, alat pencegahan pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah b3." pin wat presiden republik indonesia ketentuan. ketentuan diubah sehingga seluruhnyamengenai dampak lingkungan yang diajukan kepada kepala badan pengendalian dampak lingkungan bersama dengan permohonan rekomendasi sebagai dimaksud dalam keputusan mengenai permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh kepala badan pengendalian dampak lingkungan selambat lambatnya (tiga puluh) harirekomendasi sebagaimana dimaksud dalam klan ya na, wap kpo presiden republik indonesia ketentuan. ketentuan diubah sehingga seluruhwajib dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan diajukan kepada kepala badan pengendalian dampak lingkungan, dan persetujuan atas dokumen tersebut diberikan oleh kepala badan pengendalian dampak lingkungan. syaratsebagaimana telah disetujui oleh kepala badan pengendalian dampak lingkungan menjadi syarat dan kewajiban yang harus dicantumkan dalam dan oleh karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a." man ya na, snn kpo presiden republik indonesia ketentuan. ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi: (dl) impor limbah dilarang, kecuali diperlukan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai bagian pelaksanaan upaya pemanfaatan limbah b3. pengangkutan limbah dari luar negeri melalui wilayah negara republik indonesia, wajib diniaga limbah ditetapkan oleh menteri perdagangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri perindustrian dan kepala badan pengendalian dampak lingkungan." ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi: (lan n4z wat kpo presiden republik indonesia pengawasan.olah termasukbadan pengendalian dampak lingkungan. pengawasan pengangkutan limbah dilakukan oleh dan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh menteri perhubungan." ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi: (l)manfaatanb3, men tao nya ny sen. kpo presiden republik indonesia melakukan. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan." ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi: (l) penghasil, manfaat, pengangkut, dan pengolah limbah bertanggung oleh kepala badan pengendalian dampak lingkungan." ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi: penghasil, manfaatkepala badan pengendalian dampak lingkungan atau pihak ketiga atas permintaan kepala limbah klan ya na, presiden republik indonesia yang bersangkutan."umum secara global dapat diamati telah berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan yang dapat mengurangi jumlah, bahaya dan atau daya racun limbah b3. teknologi pengelolaan lingkungan ini perlu memanfaatkan daya upaya mengelola limbah b3, sehingga limbah dapat dikendalikan. pemanfaatan teknologi pengelolaan lingkungan ini harus dapat mendorong perkembangan dan penerapan teknologi bersih, sehingga dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh suatu proses. berkurangnya limbah suatu proses pada gilirannya akan mengurangi biaya pengolahan limbahsehingga biaya pengolahan limbah juga dapat ditekan,. klan ya na, snn kpo presiden republik indonesia. men tao nya ny watt kpo presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "pengolah limbah belum tersedia" adalah pengolah limbah yang lokasi kegiatannya berada daerah yang sama dengan lokasi kegiatan penghasil dan atau manfaat limbah b3, sehingga lebih baik limbah yang dihasilkan penghasil dan atau manfaat limbah itu dikumpulkan lebih dahulu oleh pengumpul limbah b3. kegiatan pemanfaatan limbah akan menghasilkan limbah yang mempunyai risiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan baik. karena itu pemanfaatan limbah juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku bagi penghasil limbah b3. cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas klan ya na, snn kpo presiden republik indonesia angka . angka cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia . cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka kenyataan menunjukkan bahwa dewasa ini terdapat industri yang menggunakan limbah sebagai bahan baku. antara bahan baku tersebut berasal dari dalam negeri, sedangkan kekurangannya diimpor. man na, eat kpo presiden republik indonesia yang. yang dimaksud dengan "penambahan kekurangan bahan baku" disini adalah bahwa bahan baku limbah yang diimpor itu jumlahnya adalah sekedar untuk mencapai kelayakan ekonomis untuk dilakukan pemanfaatan. namun demikian, perlu diambil langkah untuk pada suatu saat tertentu menghentikan impor limbah b3. hal ini berarti bahwa pada saat yang ditentukan pemanfaatan limbah hendaknya semata mata menggunakan limbah sebagai bahan baku yang berasal dari dalam negeri. cukup jelas ekspor limbah hanya dapat dilaksanakan apabila ada pernyataan tertulis dari instansi yang berwenang dari negara tujuan ekspor limbah bahwa negara tersebut mempunyai fasilitas pengolahan limbah yang layak sehingga tidak menimbulkan risiko bahaya bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia. pertimbangan dari menteri perindustrian menyangkut hal hal yang berkaitan dengan volume kebutuhan penambahan kekurangan bahan baku berupa limbah yang perlu diimpor. pertimbangan dari kepala badan pengendalian dampak lingkungan menyangkut hal hal yang berkaitan dengan pengendalian dampak negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan impor dan pemanfaatan limbah tersebut. pertimbangan pertimbangan tersebut atas, disampaikan kepada menteri perdagangan satu kali dalam setahun. yang dapat mengimpor limbah hanyalah importir produsen dan jumlahnya tidak melampaui kapasitas produksi yang senjatanya dalam satu tahun. klan ya na, kpo presiden republik indonesia angka yan na, eat kpo presiden republik indonesia ., bahwa peleburan kedu. babi. tdan perusahaan perseroan persero) perkebunan xxxi dinyatakan bubar dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan dari perusahaan perseroan persero) perkebunan dan perusahaan perseroan persero) perkebunan xxxi beralih kepada persero. dalam pengalihan sebagaimana dimaksud dalamdan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan perusahaan perseroan persero) perkebunan xxiii pada proyek proyek pengembangan propinsi bengkulu. bab il. klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia:proyek transmigrasi iii (karet) dan tree crops processing project cpp) pabrik kelapa sawit,sumatera selatan, penarikan. yel lain tao nya ny eat kpo presiden republik indonesiaxxiii propinsi bengkulu, danxxxi. besarnya modal perserodan perusahaan perseroan persero) perkebunan xxxiv. man ya na, eat kpo presiden republik indonesia. tas tao nya ny wat kpo presiden republik indonesiapresiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan tingkat upah minimum regional umr) yang berlaku serta untuk mengurangi beban pekerja yang memperoleh upah minimum regional, perlu diatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan sampai dengan sebesar upah minimum regionalumum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dari waktu waktu ditetapkan sampai dengan besarnya upah minimum regional umr) yang merupakan patokan upah minimal yang harus diberikan kepada pekerja. upah minimum regional yang jumlahnya melebihi penghasilan tidak kena pajak tkp) dari pekerja yang bersangkutan akan berakibat dikenakannya pajak penghasilan atas upah pekerja tersebut. hal ini dapat mengurangi maksud peningkatan kesejahteraan pekerja tersebut. oleh karena itu bagi pekerja yang menerima upah sampai dengan sebesar upah minimum regional, pajak penghasilan yang terutang atas upahapabila kepada pekerja diberikan penghasilan melebihi upah minimum regional, maka pajak penghasilan atas seluruh penghasilan pekerja tersebut tetap dihitung dan dibayar seperti biasa, yaitu menggunakan penghasilan tidak kena pajak tkp) sebagai dasar perhitungan. cukup jelasmenampung aspirasi yang berkembang dewan perwakilan rakyat dipandang perlu untuk mengubah ketentuamengubah ketentuan d, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: me, maka keanggotaan dan atau kepengurusan yang bersangkutan hapus secara otomatisngajukan permohonan melalui atasan langsung dan apabila diizinkan maka yang bersangkutan melepaskan jabatan negeri. bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam yang melepaskan jabatan negeringajukan permohonan melalui atasan langsung diberhentikan tidak dengan hormat. selama satu tahun.sebelum jangka waktu (satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam berakhirumum untuk lebih menjamin sikap netral dan tidak memihak dalam kehidupan politik, maka status keanggotaan dan atau kepengurusan pegawai negeri sipil dalam partai politik yang telah ada, dengan berlakunya peraturan pemerintah ini perlu dinyatakan secara lebih tegas, yaitu dihapuskan secara otomatis. disamping itu, pemberian uang tunggu kepada pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap kali (satu) tahun dan tidak boleh lebih dari (lima) tahun dinilai dapat mengganggu konsentrasi pegawai negeri sipil dalam mengesehubungan dengan hal tersebut, maka pemberian uang tunggu dibatasi hanya untuk jangka waktu (satu) tahun saja. jangka waktu (satu) tahun ini dinilai cukup bagi pegawai negeri sipil untuk menjalani masa penyesuaian. sehubungan dengan hal hal tersebut atas dipandang perlu untuk mengubahdemimen wat presiden republik indonesiasuap,mbaca surat menteri keuangan tanggal september pkn:, surat dewan pengawas keuangan tanggal oktober menimbang bahwa buat kepentingan pengurusan tata keuangan yang tepat adalah perlu, sekali ini menyimpang lagingingat surat keputusan wakil tinggi mahkota indonesia dulu tanggal september yang dimuat dalam staatsbladhinggalunasan dan pembayaran pengeluaran pence luaranternyata pembuatan kalimat kalimat dari beberapa peraturan gaji militer tidak sempurna: bahwa perlu diadakan perubahan tambahan dalam peraturan gaji militer tersebut: mengingat peraturan pemerintah tahun lembaran negara tentang penetapan gaji tentara angkatan darat, yang telah ditambah diubah berturut turut menurut peraturan pemerintah tahun lembaran negara dan peraturan pemerintah tahun lembaran negaruntuk mengubah menambah peraturan pemerintah tahun (lembaran negara peraturan pemerintah tahun tersebut atas diubah ditambah sebagai berikut alam baris ketiga antara perkataan perkataan "ini" dan "dalam," ditambah perkataan: "kecuali." alam baris kedua perkataan perkataan diganti dengan: peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak hari diundangkan, sertamenteri keuangan, ttd. ong eng die diundangkan pada tanggal april menteri kehakiman, ttd. jody gondokusumo penjelasan bahwa ternyata kalimat kalimat dari beberapa peraturan gaji militer peraturan pemerintah tahun lembaran negara adalah kurang sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan keragu raguan atau kesulitan kesulitan, berhubung dengan hal mana maka perlu diadakan perubahan tambahan seperti tercantum dalam peraturbedrijfsreglementeringsverordening textielbedrijven presiden republik indonesia, menimbang: bahwa berhubung dengan perkembangan perusahaan perusahaan tekstil dianggap perlu, bahwa peraturan peraturan yang telah ada mengenai pembatasan perusahaan tekstil, juga berlaku terhadap perusahaan rajut yang mempergunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tenaga manusia: mengingat: bedrijfsreglementeringsverordening textielbedrijven staatsblad sebagai sejak dirubah dan ditambah), bedrijfsreglementerings ordonnantie staatsblad mendengar: dewan peraturan pembatasan perindustrian umum: mendengar pula: dewan menteri dalam rapatnya yang ke pada tanggal pebruari memutuskan menetapkan sebagai berikut bedrijfsreglementeringsverordening textielbedri even staatsblad sebagai sejak telah.dirubah dan ditambah terakhir dengan lembaran negara diubah sebagai berikut harus dibaca bremeri tiap perusahaan atau bagian dari perusahaan dimana dibuat barang rajutan dengan mempergunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tenaga manusia atau mesin"menteri perekonomian ttd. i.j. kasino diundangkan pada tanggal maret menteri kehakiman ttd. leyman wiriadinata penjelasan peraturan pemerintah tahun tentang perubahan "bedrijfsreglementeringsverordening textielbedrijven menurut: bedrijfsreglementeringsverordening textielbedrijven seperti bunyinya sekarang, maka peraturan termaksud tidak berlaku terhadap perusahaan rajut yang tidak mempergunakan tenaga penggerak mekanis. dengan pengecualian itu dimaksudkan agar jangan menukarkan pengusaha pengusaha terkecil, yang dianggap kurang memadamkan peraturan termaksud, sedangkan usahanya tidak berapa berarti. dimasa dahulu perusahaan perusahaan rajut sekecil itu tidak berapa banyaknya. akan tetapi pada waktu yang terakhir jumlah perusahaan yang mempergunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tenaga manusia teristimewa yang membuat tali sepatu dan kaos kaki meningkat sedemikian rupa hingga sudah mulai menimbulkan kekacauan dalam sektor tekstil. agar dapat mengadakan pengawasan yang tepat terhadap perusahaan perusahaan termaksud, serta penguasa1 perkembangannya, maka dianggap perlu untuk menunjukkannya kepada peraturan pembatasan. maksud itu tercapai dengan mengubah perkataan dari "bedrijfsreglementeringsverordening textielbedrijven seperti dimaksudkan. dengan demikian tidak dikenakan peraturan termaksud ialah usaha merajut sebagai kerajinan rumah tangga dengan mempergunakan alat alat pembantu yang tidak merupakan mesin bergerak. lembaran negara republik indonesia tahun nomor dan tambahan lembaran negara nomor |
ptn k, daya saing dan pengembangan usaha perusahaan umum perum), bahwa dalam rangka meningkatkan, daya saing dan pengembangan usaha, maka dipandang perlu untuk menegaskan otonomi yang lebih luas kepada manajemen dalam melakukan pengurusan perusahaan umum perum) yang menjadi wewenangnya, bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang perusahaan umum perum) dengan peraturan pemerintah: mengingat dan. dat pos. babi ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: perusahaan umum yang selanjutnya disebut perumm.,menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan kewenangannya meliputi bidang usaha perum. . min cpi presiden republik indonesiamupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolakeuangan perum dalam melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang usahanya dan atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. kegiatan tertentu dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri keuangan. (l) menteri keuangan menyelenggarakan ketatausahaan setiap penyertaan modal negara dalam perum. menteri keuangan menetapkan kebijakan pengembangan usaha perum, dan mendelegasikan kewenangan pembinaan sehari hari pelaksanaan kebijakan tersebut kepada menteriuntuk kepentingan pengembangan perum sebagaimana dimaksud dalam menteri keuangan dan menteri dapat mengadakan pertemuan sewaktu waktu sesuai keperluan. ketatausahaan . yan cpi presiden republik indonesia (s5) ketatausahaan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam dan kebijakan pengembangan usaha perum sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh direktur jenderal pembinaan badan usaha milik negaraserumm. perumum didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar. babi . man n17 cpi presiden republik indonesia bab pendirian dan anggaran dasar bagian pertama pendirian perum didirikan dengan peraturan pemerintahum, penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan dalam modal perum, anggaran dasar perum, dan penunjukan menteri keuangan selaku wakil pemerintah dan pendelegasian wewenang menteri keuangan kepada menteri dalam pelaksanaan pembinaan sehari hari perum sebagaimana dimaksud dalam setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan pemerintah. perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam meliputi penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara. bagian kedua . min pia presiden republik indonesia bagian kedua anggaran dasar anggaran dasar memuat sekurang kurangnyapenetapan peraturan pemerintah tentang perubahan anggaran dasar perum. penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat oleh perum ditetapkan dengan peraturan pemerintah. perum wajib memberitahukan rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam kepada para kreditor tertentu. . min cpi presiden republik indonesia jl) pengurangan penyertaan modal negara bagi perum yang mengerahkan dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam wajib diberitahukan kepada kreditor sebelum hal tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah sesuai dengan ketentuan pengurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam (l) tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. bab iii penggunaan laba setiap tahun buku, perumyang wajar lainnya. 459oa sumbangan ganti rugi. penetapan . min cpi presiden republik indonesia penetapan prosentase pembagian laba bersih perum sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuanganb direksi jl) kepengurusan perum dilakukan oleh direksi jumlah anggota direksi perum paling banyak (lima) orang, dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utamaselain . man cpi presiden republik indonesia (s5) selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalamireksi diangkat dan diberhentikan oleh menteri keuangan berdasarkan usul dari menteri. anggota direksi diangkat untuk masa jabatan (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali. menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan, tidak melaksanakan tugasnya dengan baim: terlibat dalam tindakan yang merugikan perumyan sat cpi presiden republik indonesia(l)menteri keuangan. kewenangan menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilimpahkan kepada menteri direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perum untuk kepentingan dan tujuan perum serta mewakili perum baik didalam maupun diluar pengadilan. setiap anggota direksi berhak mewakili perum, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. anggota direksi tidak berwenang mewakili perum apabila terjadi perkara depan pengadilan antara perum dengan anggota direksi yang bersangkutan, anggota . man ny, ny) cpim. dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili perummenteri keuangan mewakili perumm. anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini: direksi yang berlaku. direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan perum. . yan cpi presiden republik indonesia tata cara penjualan, pemindah tanganan, atau pembebanan atas aktiva tetap perumtetapkan oleh menteri keuangankeuanganmungkin. min wat cpi presiden republik indonesia evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang sebelumnya, posisi perum s5) bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana diatur dalam dan ditetapkan oleh menteri keuangkerja dan anggaran perusahaandimulai untuk memperoleh pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dimaksudwat pos presiden republik indonesia dalam an sebagaimana dimaksud dalam dapat dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada menteri. bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkan oleh menteri keuangmyan wat cpi presiden republik indonesia . laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan dewan pengawas, dan(d) harus disebutkan alasannya secara tertulis. (l)(l) direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunanuntuk perum yangatas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan secara tertulis kepada menteri keuangan, untuk disahkan. man cpi presiden republik indonesia dalam . dalam hal kewajiban setelah mendapat pengesahan menteri keuangandilakukan oleh menteri keuangandireksi wajib menyampaikan laporan berkala kepada dewan pengawas, dengan tembusan kepada menteri keuangan dan menteri. bab . pipa ba) nya ny) cpi presiden republik indonesia bab dewan pengawas pada setiap perum dibentukm. dewan pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan perum oleh direksi termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, ketentuan ketentuan dalam peraturan pendirian perum, kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan pedoman yang disusun oleh menteri dalam rangka menjabarkan kebijakan tersebut, ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta memberi nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan perumyan niz n47 ny, cpi presiden republik indonesia mengikuti . mengikuti perkembangan kegiatan perumumum, melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam peraturan pendirian perum: memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengurusan perummin cpi presiden republik indonesia atau perum dinyatakan pailit. . dewan pengawas perumdari menterium dan paling sedikit (dua) orang, serta salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua dewan pengawas. menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan menterimin ya ny) cpi presiden republik indonesia pengawas: tidak .m, terlibat dalam tindakan yang merugikan perumewan pengawas berakhir. (l) dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dewan pengawas perumm, memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perumm, meminta direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan min to, sat cpi presiden republik indonesia direksi untuk menghadiri rapat dewan pengawas perum, menghadiri .anggaran dasaranggaran dasar atau keputusan rapat pembahasan bersama, melakukan tindakan pengurusan perum dalam hal direksi tidak ada, memberhentikan sementara direksi, dengan menyebutkan alasannya, hal hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perum. tata cara pemberhentian sementara direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur lebih lanjut oleh menteri keuanganmiaya perum. naa san nya ny) cpi presiden republik indonesia . semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dewan pengawas dibebankan kepada perum dan secara jelas dimuat dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan. bab satuan pengawasan intern (l) pada setiap perumm serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada perumwat pos presiden republik indonesia ketentuan lain lain pengadaan barang dan jasa perumtentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. pinjaman luar negeri dilakukan perum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. selain organ perum, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan perum. bagi perum tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri. pegawai perum merupakan pekerja perumwat pos presiden republik indonesia bidang ketenagakerjaan. . dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan perum: menteri secara berkala mengadakan pertemuan dengan menteri keuangan, menteri dan atau menteri keuangan sewaktu waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari direksi dan atau dewan pengawaslan ya pos presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13tahun tentang perusahaan umum (perumisamping itu perkembangan ekonomi dunia telah menumbuhkan persaingan pasar yang makin ketat, sehingga perlu diambil langkah langkah nyata untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi nasional. dalam hubungan ini, perum sebagai salah satu bentuk badan usaha milik negara tidak bisa terlepas dari keadaan dimaksud diatas. berdasarkan penilaian terhadap hasil hasil yang telah dicapai dewasa ini, sudah tiba saatnya perum diberikan peluang luas untuk mengembangkan usahanya untuk menjadi badan usaha yang maju dan mandiri agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi perekonomian indonesia. demi angka cukup jelas angka cukup jelas ya dat pos presiden republik indonesia angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas perusahaan umum dibedakan dengan perusahaan perseroan karena sifat usahanya. sifat usaha perumm demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu perum harus mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. dengan ketentuan ini maka perum dapat melakukan kerja sama usaha atau joint venture dengan badan usaha lain, maupun membentuk anak perusahaan. cukup jelas menteri keuangan melaksanakan ketatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan atau ditetapkan sebagai modal perum. dan sebagai suatu badan usaha maka menteri keuanganpan wat pon presiden republik indonesia menteri keuangan selaku pengelola kekayaan negarayang dimaksud pembinaan sehari hari yang kewenangannya didelegasikan oleh menteri keuangan kepada menteri adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi kegiatan operasional perum baik yang dilakukan oleh direksi maupun dewan pengawas berdasarkan kebijakan pengembangan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan maksud agar perum yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna serta dapat berkembang dengan baik. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas peraturan pemerintah tentang pendirian perum sekaligus menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal negara dalam perum. wat pon presiden republik indonesia dengan ketentuan inn perum memperoleh status badan hukum setelah peraturan pemerintah pendirian perum berlaku. huruf cukup jelas. huruf pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal dalam perum dapat berupa uang tunai atau bentuk lainnya dan disebutkan jumlah atau nilai nominalnya. pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal dari suatu perum dapat dilakukan untuk: pendirian suatu perum, penambahan kapasitas suatu perum, restrukturisasi permodalan perum. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas dengan ketentuan ini maka setiap penambahan penyertaan modal negara dalam perum,um, perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah.reditor tertentu adalah perbankan dan lembaga usaha pembiayaan. cukup jelas cukup jelas penyusutan dalam ketentuan ini tidak termasuk penyusutan yang masuk komponen biaya (depresiasi dan amortisasi). penyusutan disini adalah selisih biaya hilangnya nilai suatu barang dengan nilai penyusutan yang masuk dalam komponen biaya. wat pon presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud kepengurusan adalah kegiatan pengelolaan perum dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai suatu badan usaha.huruf dalam pengertian "tidak melaksanakan tugasnya dengan baik"memanfaatkan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu yang wajar yang ditentukan maka keputusan tetap dapat diambil. cukup jelas cukup jelas dat pos presiden republik indonesia cukup jelas anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota direksi dalam melakukan tindketentuan anggaran dasar perum atau ketentuan ketentuan yang telah digariskan oleh dewan pengawas, menteri keuangan ataupun menteri danrencana jangka panjang selain memuat evaluasi atas rencana jangka panjang sebelumnya, asumsi yang dipakai, serta analisa untuk mengetahui posisi perusahaan, juga harus memuat tentang sasaran, strategi kebijakan perusahaan serta semua program kerja untuk mencapai sasaran dimaksud. penting untuk selalu diperhatikan mengenai keterkaitan dari semua unsur tersebut diatas yakni agar strategi, kebijakan dan program kerja dimaksud jelas terlihat keterkaitannya satu dengan yang lain.si indonesia bersama instansi pemerintah yang berwenang. wat pon presiden republik indonesia cukup jelas kewajiban tersebut hanya kepada badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau akuntan publik yang ditunjuk oleh badan tersebut. ketentuan ini untuk memperjelas segi segi administrasi yang melingkupi perum sebagai badan usaha milik negara. karena ketatausahaan perum dilakukan oleh menteri keuangan, dan pada prinsipnya menteri keuangan mewakili pemerintah dalam pembinaan serta pengawasannya maka untuk ketertibannya, pemeriksaan perhitungan tersebut ditetapkan hanya oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan yang merupakan badan pemerintaum. direksi dan dewan pengawas mempunyai tanggung jawab akan kebenaran isi perhitungan tahunan perum dan laporan tahunan pada umumnya. yang dimaksud dengan laporan berkala adalah laporan triwulan dan laporan semester mengenai kinerja perusahaan. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kepengurusan perum dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai badan usaha. pada intinya dewan pengawas harus mengetahui posisi dan kondisi perum dan melaporkannya kepada menteri dan menteri keuangan disertai pendapat, saran dan penilaian atas perum yang dialaminya. cukup jelas wat pos presiden republik indonesia cukup jelas anggota dewan pengawas diharuskan mengetahui seluk beluk manajemen. anggota dewan pengawas harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya baik untuk rapat rapat maupun peninjauan lokasi lapangan. cukup jelas cukup jelas setelah selesai masa jabatannya dan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi atas kinerjanya, anggota dewan pengawas dapat diangkat kembali, dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang pencalonan dan pengangkatan dewan pengawas. cukup jelas cukup jelas wat pos presiden republik indonesia huruf dalam pengertian "tidak melaksanakan tugasnya dengan baik" termasuk pula apabila anggota dewan pengawahadir maka keputusan dapat diambil tanpa kehadirannya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tenaga ahli yang disewa hanya dalam jangka waktu tertentu terbatas, tidak untuk selama masa jabatan dewan pengawas. wat pos presiden republik indonesia untuk pelaksanaan tugas dewan pengawacukup jelas semua temuan satuan pengawasan intern perlu mendapat tanggapan sehingga masalahnya tidak menjadi berlarut larut, dan dalam kaitan ini maka direksi wajib menetapkan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern. sepanjang perum mendapat alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), maka perum wajib tunduk kepada ketentuan tentang pelaksanaan apbn. dalam hal perum menggunakan dana sendiri atau pinjaman perbankan, maka perum tidak perlu tunduk pada ketentuan pelaksanaan apbn. wat pos presiden republik indonesia cukup jelas. agar direksi dapat mengurus perum secara mandiri dan tidak dicampuri pihak luar, maka tidak diperbolehkan adanya campur tangan pengurusan perumumuminstansi pemerintah tidak dibenarkan membebani perum dengan segala bentuk pengeluaran. dan sebaliknya perum tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran departemen instansi pemerintah dalam pembukaannya. cukup jelas dengan status ini maka pengaturan mengenai kesejahteraan pegawai seperti jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian ataupun hari tua diatur oleh perum baik melalui program jamsostek maupun dana pensiun. min cpi presiden republik indonesia huruf pertemuan dimaksud akan sangat bermanfaat bagi perum. pertemuan rapat pembahasan bersama perlu diadakan menjelang pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dan menjelang pengesahan laporan tahunan. huruf keterangan ini dalam bentuk laporan tertulis ataupun lisan. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor |
camarmakam nama zico leonard djagardo simanjuntak tataimj tuh jakarta barat sebagai 0n0 mal iiiiizi l. pemohon nama joshua satria collins pekerjaan penulis alamat jalan kalibata timur nomor pancoran, jakarta selatan sebagai m0. pemohon ilpr: mendengar keterangan ahllangkah apapun sesuai dengan keinginan mahkamah kehormatan dewan semata:: bahwasebagai contoh, sebagaimana dilansir dalam situs detik.com yang terhormat politikus pdip sedot) (bukti anggota komisi iii dpr f pdip arteria dahlan tidak terima lima komisioner komisi pemberantasan korupsi selama rapat tidak pernah memanggil anggota dewan perwakilan rakyat dengan sebutan 'yang terhormat' pada beberapa waktu lalu. beliau menganggap bahwa hal tersebut merupakan sikap tidak menghormati anggota dewan. hal ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat mengingat tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa tindakan lima komisioner komisi pemberantasan korupsi tersebut tidak dapat dikategorikan merendahkan kehormatan dewan sebagaimana dapat kita lihat dalam kolom komentar halaman website komisi iii ke kpk kami tak dipanggil yang terhormat (bukti bahwa contoh kasus atas menunjukkan multitafsirnya pengertian dari merendahkan kehormat' ' isi pembahasan. apa lukman edy, si): yang dicermati oleh pak arif wibowo tadi gitu, bener kan, kecuali pemerintah: punya niat menghapus baru saya no| jenis rapat ' ' isi pembahasanatas,s.h.,m.h.): jadi kita naikkanno| jenis rapat isi pembahasana dan no| jenis rapat isi pembahasan danadiskriminasi madonna lalu, jadi ini setiap orang pak ketua, s.h.):no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasano| jenis rapat isi pembahas.contempt parliament. nah. kalau tidak ada no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasanseperti ini, atas,s.h.,m.h.): pemanggilan dan permintaan keterangan sampai dengaini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan guo,yangmelanggarnya hak para pemohon untuk terlindung dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu bahwa parmaksud dno| jenis rapat ' isi pembahasati adrien ppp wak tapi 245nyai oono| jenis rapat isi pembahasang kami usulkan tapi bahwa ini no| jenis rapat ' ' isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasmontes tungkuri dan atas, s,h., m,h,): pengecualian hak imunitas. iketuarapat: baik, yang ketiga no| jenis rapat ' ' isi pembahasan2.5jtitmd3, yang menyatakan, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam mahkamah kehormatan dewan bertugasterhadapzico leonard djagardo simanjuntak, adalah perseorangan warga negara indonesia.dan kompetisi debat hukum. pemohon merasa kebebasannya untuk berpendapat kritis dan mengeluarkan pendapat kepada dpr dibatasi dengan berlakunya huruf md3. dengan adanya tugas tambahan mahkamah kehormatan dewan untuk membawa setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan dpr dalam jalur hukum dan atau lainnya sebagaimana diatur dalam huruf md3 tersebut, menimbulkan rasa ketakutan bagi pemohon dalam membuat atau melontarkan kajian atau pikiran kritis maupun dalam mengikuti perlombaan karena adanya ancaman akan diproses secara hukum kepada pemohon bahwa pemohon ii, joshua satria collins adalah perseorangan warga negara indonesia sebagai penulis yang bergerak membuat tulisan kritis bidang hukum. pemohon saat ini juga.pemohon merasmd3nya. bahwa berdasarkan seluruh uraian atas, para pemohon yang merupakan warga negara indonesia, sebagai mahasiswa pemohon dan penulis pemohon ii), para pemohon yang aktif membuat kajian dan tulisan kritis terhadap permasalahan hukum yang ada masyarakat dan kepada dpr serta mengikuti berbagai kompetisi hukum telah.ahkamah berpendapat paraara pemohon mendalilkan huruftugas mahkamah kehormatan dewan yang terdapat dalam huruf.l md3md3 tugas mahkamah kehormatan dewan yang terdapat dalam huruf md3 bertentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan yang dianut oleh indonesia sebagai negara hukum:huruf md3:serta. membuka ruang penafsiran yang begitu lebar sehingga mahkamah kehormatan dewan remidiumdikarenakan penerapan pidana akan mengurangi atau bahkan menghilangkan hak asasi manusia seseorang,. bahwa pada dasarnya hukum pidana lahir sebagai mekanisme penegakkan social order masyarakat. berlakunya hukum pidana dijadikan sebagai langkah terakhir (last resort) ketika dalam ada individu yang merusak social order dan sudah tidak bisa dipulihkan, bahwa dalam perkembangan sistem hukum pidana, semakin berkembang paradigma restoration justice. penggunaan hukum pidana sebisa mungkin diminimalisir dan restoration justice dioptimalkan. hal ini dikarenakan secara facto, pemberlakuan hukum pidana tidak mampu memulihkan keadaan masyarakat kembali kepada keadaan sebelum tindak pidana terjadi. sekalipun social order ditegakkan, namun keadaan batiniah jiwa masyarakat tidak dapat dipulihkan. diatasnya kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dimiliki oleh para pemohon bahwa para pemohon memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana ditegaskan dalam uud bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, para pemohon aktif membuat kajian, tulisan, maupun perlombaan bidang hukum sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam kerangka demokrasi indonesia. selain itu, pemohon juga pernah mengumpulkan berbagai mahasiswa dalam suatu forum diskusi online untuk: membahas berpotensi melakukan langkah apapun sesuai dengan keinginan mahkamah kehormatan dewan semata,.md3: bahwa ketentuan huruf md3: ii.rubidium dikarenakan penerapan pidana akan mengurangi atau bahkan menghilangkan hak asasi manusia seseorang:i., bahwa adanya ancaman pemidanaan terhadap para pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, tentunya membatasi para pemohon untuk berpikir dan mengeluarkan argumen kritis sebagai bagian dari hak asasi. hal.ini adalah mengawal dan mengkritisi perjalanan dewan perwakilan rakyat. bahwa tugas majelis kehormatan dewan dalam huruf md3i3.8j menimbang bahwa untuk mendukung dalilnyadua mahkamah pada tanggal mei i3.rta mendengar dan membaca keterangan presiden, dpr, serta ahli para pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa ternyata pokok permohonan para pemohon telah diputus oleh mahkamah yaitu. oleh karena itu, dalam mempertimbangkan permohonan guo mahkamah merujuk pada putusan dimaksud. amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi tanggal juni antara lain menyatakan: d.dengan merujuk pada putusan mahkamah tersebut maka terhadap dalil permohonan para pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma huruf md3 ternyata merupakan norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. oleh karena itu, norma huruf md3 tidak berlaku lagidinyatakan kehilangan objek, maka pokok permohonsaiful anwar permasalahan bangsa, dalam hal ini perihal dewan perwakilan rakyat sebagai wakil rakyat, bahwa adanya ancaman pemidanaan terhadap para pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tentunya membatasi para pemohon untuk berpikir dan mengeluarkan argument kritis sebagai bagian dari hak asasi, bahwa adanya pembatasan ini adalah mengawal dan mengkritisi perjalanan dewan perwakilan rakyat. bahwa kebebasan berpendapat merupakan elemen penting dalam menjamin berjalannya negara yang didasarkan hukum. hal ini tentunya menjadi sesuatu yang tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam uud bahwa dalam peningkatan kualitas diri, diperlukan adanya pengawasan dan kritik dari luar. max weber pernah mengatakan sebuah pengembangan kualitas yang terutama dari kesadaran untuk mendengarkan dan mendapatkan kritikan dan masukan daripada pihak manapun: bahwa tugas majelis kehormatan dewan dalam hurufbahwa sore kieerkegaard pernah mengatakan, sekali negasi terhadap masukan, berarti selamanya menolak perubahan. sehingga, dengan adanya sikap menolak kritik dan masukan tersebut, telah membuat kebebasan berpendapat terhambat dan perkembangan dewan perwakilan rakyat itu sendiri terhenti,ukti halaman website nicolas submissions bukti halaman website josuasatria bukti halaman website http: fogcussion jakarta bukti halaman website kpk tak panggil anggota dpr yang terhormat politikus pdip sedot bukti halaman website response protes anggota komisi iii ke kpk kami tak dipanggil yang terhormattanggal mei serta menyerahkan keterangan tertulisnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: sony maulana kumbang, s.h., m.h. legal consistency penerapan suatu prinsip dan pendekatan hukum yang konsisten merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang undangan. konsistensi prinsip dan pendekatan hukum ini terlihatpada ketepatan dan kesesuaian perumusan kalimat kalimat pengaturan yang menjadi isi dalam suatu kelompok pengaturan, dan ketepatan dan kesesuaian kelompok kelompok pengaturan yang membangun struktur pengaturan dari peraturan perundang undangan tersebut. rektor dalam tulisannya, functional nature legal systemmenegaskan, bahwa dalam rangka menciptakan suatu iklim sistem hukum yang baik sangat perlu diperhatikanterjaminnya konsistensi pengaturan dalam suatu peraturan perundang undangan. pengaturan pengaturan dalam suatu peraturan perundang undangan secara keseluruhan haruslah dianggap sebagai sebagai satu kesatuan integra yang saling melengkapi satu sama lain. oleh karena itu, seluruh struktur yang terbangun dari kelompok kelompok pengaturan yang masing masing kelompok pengaturan tersebut berisi kalimat pengaturan dalam suatu peraturan perundang undangan harus memiliki ruang lingkup yang cukup, tepat, dan bersesuaian. keadaan ataspermasalahan dalam perkara guo merupakan undang unddapat (dua puluh tiga) point perubahan yang dilakukan oleh undang undang ini terhadap ketentuan ketentuan dalam oleh karena merupakan peraturan perundang undangan perubahan, maka penilaian mengenai legal constituency perlu mengacu kepada undang undang yang diubahnya, yaitu terkait dengan permasalahan dalam perkara guo, terdapat (empat) point perubahan yang dilakukan oleh terhadap beberapa ketentuan dalam bab iii bagian kedelapan paragraf tentang mahkamah kehormatan dalam sebagai kelompok pengaturan, paragraf ini berisi yaitu mulai dari sampai dengan bab iii bagian kedelapan paragraf tentang mahkamah kehormatan dalam secara garis besar berisi pengaturan sebagai berikut. mahkamah kehormatan dewan merupakan alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap yang dibentuk oleh dpr dengan tujuan pembentukannya, menentukan, bahwa mahkamah kehormatan dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan dpr tentang kode etik dpr dalam rangka melakukan tugas tersebut, mahkamah kehormatan dewan berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain selanjutnya, sebanyak yaitu dari sampai dengan adalah ketentuan ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan mahkamah kehormatan dewan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dpr. mahkamah kehormatan dewan bisa langsung melaksanakan kewenangan tersebut atau berdasarkan partisipasi masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok atau organisasi dan berikutnya adalah ketentuan ketentuan mengenai hukum acara dari penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dpr tersebut paragraf diakhiri dengan ketentuan mengenai pembentukan peraturan dpr sebagai peraturan yang mengatur lebih lanjut tata cara pembentukan mahkamah kehormatan dewan, tata cara pengenaan sanksi, tata cara pembentukan panel, dan tata cara sidang pelanggaran kode etik dpr diatur dalam peraturan dpr sebagai satu kelompok pengaturan, paragraf berisi ketentuan ketentuan yang secara keseluruhan membangun satu kesatuan pengaturan (de integra) yang saling melengkapi satu sama lain. paragraf yang berisi (tiga puluh satu) dalam memiliki ruang lingkup pengaturan yang cukup, tepat, dan bersesuaian.adalah anggota dpr yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan masalah sosial berupa berkurangnya kehormatan dan keluhuran martabat dpr. sementara, mahkamah kehormatan dewan merupakan lembaga pelaksana (implementing agency) yang sengaja dibentuk, diberi tugas, fungsi dan wewenang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan ketentuan tersebut. konsisten dengan pengaturan pengaturan tersebut, masyarakat baik perseorangan maupun kelompok atau organisasi diatur dalam paragraf undang undang ini bukan sebagai pihak yang perilakunya menyebabkan masalah sosial berupa berkurangnya kehormatan dan keluhuran martabat dpr, tetapi sebagai pihak yang bisa membantu mahkamah kehormatan dewan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang untuk menegakkankehormatan dan keluhuran martabat dpr. terkait dengan permasalahan dalam perkara guo, dalam angka melakukan perubahan atas perubahan itu, terutama berupa, mengakibatkan hilangnya pijakan bagi keberadaan pengaturan dalam selanjutnya, yaitu: pertama, pengaturan pengecualian dari pengaduan dan dasar bagi pengaturan mengenai pengaduan masyarakat telah alpa dalam memberikan perhatian atas terjaminnya konsistensi pengaturan dalam mengatasi permasalahan ini. kedua,'mengakibatkanbukan lagi hanya anggota dpr yang melakukan pelanggaran. huruf memposisikan masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok atau organisasisebagai pelaku peran tambahanyang perilakunya menyebabkan berkurangnya kehormatan dan keluhuran martabat dpr, dan (bahkan) anggota dpr. dan mahkamah kehormatan dewan sebagai lembaga pelaksana (implementing agency) yang menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya sangat bergantung dari pengaduan pelanggaran anggota dpr dari masyarakat justruditugaskan sebagai wakil atau kuasa dari dpr atau anggota dpr terhadap masyarakat. perubahan yang dilakukan oleh sehingga terdapat penambahan tugasenunjukkan keadaan dalam memberikan perhatian atas terjaminnya konsistensi pengaturan dalam mengatasi permasalahan yang dituju.dr. fernando malangsebagai salah satu tugas sebuah organ dalam mahkamah kehormatan dewan dpr adalah sebuah kemunduran rasionalitas (akal budi). kemunduran ini terutama disebabkan oleh absennya pandangan dan nilai pembuat undang undang akan etika dalam ruang publik yang demokratis. kehormatan, secara etimologis dalam khasanah barat, itu dimaknai juga sebagai kejayaan, kemasyhuran, keterkenalan lat.: honored). tidak semata mata merujuk pada rasa hormat . kehormatan oleh karena itu tidak otomatis berbasis pada etika. sekali lagi, tidak otomatis berbasis pada etika. bisa merujuk pada rasa psikologis, seperti hasrat kuasa. ketika kita berbicara etika, etika dalam perspektif klasik kantin justru mengharapkan suatu sikap yang tak bersyarat, dalam arti setiap sikap etis itu tidak mengharapkan balasan apa apa, baik itu dalam bentuk yang menyenangkan seperti pujian dari orang lain, atau dalam bentuk yang tak menyenangkan, seperti ancaman sanksi. etika kantin oleh karena itu menuntut dalam diri tiap individu untuk senantiasa mengikuti kata hatinya yang rasional. ini karena akal budi (rasionalitas) menuntun tiap individu untuk bersikap moral. tentu saja, pandangan etika kantin semacam itu hanya dapat dipahami dan dijalankan oleh individu individu yang kukuh dalam pendirian etnisnya. sementara etika itu tidak melulu bekerja ruang ruang privat sifatnya. etika tidak melulu ditentukan secara otonom oleh tiap individu. individu individurmohonan pengujian atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dpr dan anggota dpr:itu tidak hidup secara isolasi. semuanya terhubung satu sama lainnya ruang ruang publik. oleh karena itu, ruang publik yang diisi oleh individu individu semestinya juga diisi oleh etika. habermas adalah filosof yang mengingatkan hal ini, karena menurut hemat saya, kewarasan akal budi ruang publik pun musti diselenggarakan, bukan hanya ruang pribadi yang otonom sifatnya. mengapa demikian? habermas mengingatkan bahwa ruang publik yang majemuk (plural) itu musti diisi oleh dialog yang demokratis, dan ini mensyaratkan adanya suatu prosedur yang etis atau berbasis pada moralitas. dialog yang demikian oleh karenanya, menurut habermas, tidak menuntut semata mata pada suatu solusi yang substansial. solusi substansial, menurut hemat saya, adalah sebuah masalah kritis masyarakat yang demokratis. mengapa demikian? ini karena menurut rawas, dalam masyarakat yang demokratis, sudah ada ragam konsensus yang tumpang tindih. oleh sebab itu, setiap kepentingan tidaklah mudah disatukan. bahkan di.masa pascamodern, menurut channel mouse dan kawan kawan, demokrasi mengalami perubahan yang radikal, yang semula berusaha mengadakan konsensus, namun karena masa kini, tengah dunia yang sudah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu berkat teknologi informasi, demokrasi justru harus mampu mengadakan sensus. dengan kata lain yang sederhana, jika dulu kita bermusyawarah untuk mufakat, masa kini, kita bermusyawarah untuk yang tidak mufakat. sisipan yang tidak itu merefleksikan sebuah semangat baru bahwa kita justru bermusyawarah untuk membahas hal hal yang tidak dimufakati. kalau sudah dimufakati, buat apa kita bermusyawarah? sinilah, menurut saya, relevansi usaha kodifikasi etika, dalam arti etika tidaklah senantiasa dianggap sebagai urusan otonom. etika bisa pula bekerja ruang publik. namun, sebagaimana dikatakan oleh habermas, usaha ini tak otomatis diakhiri dengan solusi yang substansial. oleh karena itu saya mengkritik tuntutan diadakannya kewenangan langkah hukum dan atau langkah lain yang bersifat memaksa. ini justru malah bertentangan dengan hakekat etika itu sendiri. kewenangan yang memaksa itu saya makna sebagai usaha untuk mencari solusi yang substansial. hal ini yang membuat saya meyakini setiap kodifikasi etika tak boleh dicemari oleh semangat yang berlawanan dengan hakekat etika itu sendiri. saya pun meyakini, yuridifikasi etika pun tak boleh dicemari oleh semangat buruk itu. menuntut diadakannya kewenangan langkah hukum dan atau langkah lain yang bersifat memaksa, itu adalah sebuah refleksi nyata yuridifikasi etika yang berlawanan dengan hakekat etika itu sendiri. jika itu yang terjadi, saya khawatir apa yang disampaikan oleh franz manis suseno akan mungkin terjadi, tatkala hukum yang berlaku itu belum tentu dapat dibenarkan secara etis. apa yang legal, belum tentu menjamin moralitas negara, sementara eksistensi negara itu legitimasi juga dari segi etis. kekhawatiran pribadi saya ini akan semakin membesar tatkala kita memahami bahwa hukum, misalnya dimaknai oleh austin, sebagai perintah. apa yang dikatakan oleh austin itu ada benarnya, apalagi jika kita kembali kepada ide derita tentang sifat koersif dari hukum, karena pada hakekatnya hukum tak bisa ditafsirkan secara majemuk. dengan kata lain, dalam konteks penegakan hukum, hukum tak akan tegak jikalau tak bisa ditafsirkan secara tegas. dengan demikian, yuridifikasi etika akan semakin berorientasi pada solusi substansial apabila kewenangan memaksa ini diterima. solusi substansial dalam hukum, celananya, tidak selalu berwajah etis, karena saya membayangkan semangat etis dalam kodifikasi etika lembaga tersebut akan musnah, karena terserap oleh semangat koersif kewenangan hukum tersebut. jika itu yang terjadi, mengadakan wewenang sebagaimana dinyataurut hemat saya adalah sebuah pikiran yang justru menguatkan kehormatan lembaggapa demikian? itu karena pembuat undang undang, secara sengaja atau tidak sengaja, mengimani kehormatan itu sebagai kejayaan, kemasyhuran, keterkenalan . pembuat undang undang, entah sengaja atau tidak sengaja, menghindari suatu tafsir beradab masa masa kini, bahwa kehormatan tidaklah demikian. kehormatan ruang publik,di masa kini, justru berbasis pada rasionalitas yang bermoralapril dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal april sertauu.yang muliakarena permohonan pemohon adalbisapada tanggal april dan menyerahkan keterangan tertulis beserta lampirankebebasan untuk berpendapat kritis sebagai bagian dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat kepada dpr telah dibatasi dengan berlakunya huruf md3. bahwa penambahan tugas mkd untuk membawa setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan dpr kedalam jalur hukum dan atau langkah lainnya(vide, perbaikan permohonan hlm. poin bahwa para pemohon menganggap ketentuan dan huruf dan md3 secara keseluruhan bertentangan dengan uud negara republik indonesia tahunanggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umemohon para pemohon: pemohon bahwa pemohon adalah mahasiswa fakultas hukum yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi indonesia dan juga aktif membuat berbagai kajian kritis yang ditulis pada halaman website namun setelah website tersebut telusuri, tidak ditemukan tulisan dalam bentuk kajian kritis yang ditulis oleh pemohon terkait dengan kedudukan lembaga dpr maupun terhadap anggota dpr ri. bahwa kedudukan pemohondengan guo md3 pemohon pemohon adalah penulis yang bergerak menulis tulisan kritis dibidang hukum sebagaimana dapat dilihat dalam halaman website pemohon juga saat ini aktif sebagai pengurus ngo yang memiliki fokus membahas permasalahan hukum yang ada. (vide, perbaikan permohonan hlm. poin bahwa pemohon sama sekali tidak dikurangi, tidak dibatasi, dan tidak dilanggar hak konstitusionalnya sebagai penulis. bahwa dpr dalam hal ini terbuka terhadap siapapun yang ingin menyampaikan aspirasinya. dpr. tidak membatasi, menghalangi, maupun mengurangi kebebasan untuk menyampaikan pendapat karena hal ini dijamin oleh peraturan perundang undangansebagai mahasiswa dan penulis tidak menguraikan kerugian kerugian yang bersifat kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya guo md3. bahwa kerugian yang didalilkan pemohon sama dengan dalil yang dikemukakan pemohon perkara nomor dan pemohon perkara nomor yaitu hanya mengemukakan kekhawatiran dari asumsi asumsi saja tidak dilandasi dengan alasan yang dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional yang diakibatkan berlakunya guo md3. bahwa pada dasarnya kritik dan pendapat sebagai sebuah aspirasi masyarakat kepada lembaga dpr tidak dihalangi dan tidak dikurangi juga tidak dilanggar dengan berlakunya guo md3. pemohon tetap dapat melakukan kritik dan pendapatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, karenanya tidak ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya guo md3.selain tidak menguraikan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang terjadi, pemohon juga tidak menjelaskan mengenai keterkaitan adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian pemohon dengan berlakunya guo md3. bahwa pemohon sesungguhnya belum pernah mengalami proses hukum yang akan dialami sebagai akibat langsung dari berlakunya gudengan jelas kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang terjadi pada pemohon. bahwa apa yang didalilkan pemohon sama sekali tidak dapat dinamai apakah akan terjadi atau tidak masa mendatang dengan dikabulkannya permohonan dalam perkara guo. dengan demikian tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual juga tidak bersifat potensial yang dialami pemohon dengan berlakumengenai keterkaitan antara kerugian yang didalilkan pemohon dengan guo md3. pemohon sesungguhnya belum pernah mengalami proses hukum yang akan dialami akibat langsung dari berlakunya guo. bahwa dengan pemohon tidak menguraikan kerugian konstitusional yang nyata, makancaman untuk diproses secara hukum sebagaimana yang didalilkan pemohon tidak mungkin akan terjadi apabila setiap pikiran kritis dalam setiap tulisan yang dibuatnya maupun dalam program kerjanya dilakukan dengan tanggungjawab.(legal standing) para pemohon sebagaimana diuraikan .gtidak diperlakukan sewenang wenang dalam suatu proses hukum sesuai dengan prinsip pembagian kekuasahak untuk mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalamtegaskan dalam uuddalam angka atas, berpotensi dilanggar dengan berlakunya undang undangtahun tahun keterangan perbandingan dpr dalam dpr dalam keduanya ditujukan melaksanakan melaksanakan untuk melaksanakan wewenang dan wewenang dan wewenang dan tugasnya, berhak tugasnya, berhak tugas dpr memanggil pejabat memanggil setiap frasa pejabat negara, pejabat orang secara tertulis negara, pejabat pemerintah, badan untuk hadir dalam pemerintah, badan hukum, atau warga rapat dpr. hukum, atau warga masyarakat secara masyarakat tertulis untuk hadir diganti menjadi dalam rapat dpr.negara, pejabat memenuhi panggilan pemerintah, badan dpr sebagaimana hukum,perbedaan negara dan atau perlakuan mengenai pejabat pemerintah hak yang digunakan sebagaimana oleh dpr dalam dimaksud pada melaksanakan tidak hadir wewenang tugasnya memenuhi panggilan dalam fungsi setelah dipanggil pengawasan. (tiga) kali berturut turutsebagaimana perbedaan warga masyarakat dimaksud pada substansial, karena sebagaimana tidak hadir hak panggil paksa dimaksud pada setelah dipanggil dpr dilakukan tidak hadir setelah (tiga) kali berturut dengan tahun tahun keterangan perbandingan dipanggil (tiga) kali turut tanpa alasan menggunakan polri berturut turut tanpa yang patut dan sah, panggil paksa hanya alasan yang sah, dpr dpr berhak dapat dilakukan berhak melakukan melakukan apabila setiap orang panggilan paksa panggilan paksa tidak hadir setelah dengan dengan dipanggil (tiga) kali menggunakan menggunakan berturut turut tanpa kepolisian negara kepolisian negara alasan yang patut republik indonesia. republik dan sah indonesia. tidak ada panggilan paksa tahun mekanisme sebagaimana mengatur dimaksud pada mekanisme tata cara dilaksanakan panggilan paksa, dengan ketentuan dimana sebelumnya sebagai berikut: tidakmengatur hal paksa sebagaimana menjalankan yang sama mengenai dimaksud pada panggilan paksa sandera terhadap setiap tidak dipenuhi sebagaimana orang yang dapat tanpa alasan yang dimaksud pada dilakukan oleh polri sah, yang kepolisian dalam menjalankan bersangkutan dapat negara republik panggil paksa. disandera paling lama indonesia dapat (tiga puluh) hari menyandera setiap sesuai dengan orang untuk paling ketentuan peraturan lama (tiga puluh) perundang undangan hari tidak ada amanat ketentuan lebih tahun peraturan delegasi lanjut mengenai sangat memahami pemanggilan paksa bahw. adalah sebagaimana polri. sehingga dimaksud pada ketentuan teknis harus perbandingan peraturan perkapolri, bukan kepolisian negara dengan,(pemohon zico leonard djagardo simanjuntaksebagaimana dapat dilihat dalam halaman website (buktihingga kompetisi debat hukum: bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut, pemohon haruslah berpendapat kritis dan seluas luasnyayang ada indonesia. hal ini tentunya menjadi kewajiban pemohon sebagai mahasiswa untuk mampu berpikir kritis dan mencari solusi dari permasalahan bangsa: bahwa kebebasan pemohon untuk berpendapat kritis sebagai bagian dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat kepada dewan perwakilan rakyat telah dibatasipasaly1)" o7to.anergo, kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian potensial, bahwa pemohon ii, joshua satria collins adalah penulis yang bergerak membuat tulisan kritis bidang hukumsebagaimana dapat dilihat dalam halaman website (bukti pemohon juga saat ini, bahwa selain membuat tulisan, penulis pernah membuat forum diskusi online yang bertajuk dpr sebagai wakil rakyat, sudah pepatah ? . dalam forum ini,para peserta mendiskusikan beragam permasalahan yang menyangkut dewan perwakilan rakyatdan membuat banyak masyarakat mempertanyakan fungsi dewan perwakilan rakyat yang tidak sesuai dengan konsepnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. bahkan, diskusi ini telah sampai pada tahap mempertanyakan apakah dewan perwakilan rakyatmerupakan lembaga yang tepat untuk menjadi wakil rakyat (bukti bahwahal ini tentunya berkaitan dengan profesionalitas yang harus dimiliki oleh pemohon dalam melakukan pekerjaannya:b.,negara republik indonesia tahuniiidalam perkara nomor puu xviitu caleg (sabar dalam sebelumnya yang barusno| jenis rapat ' ' isi pembahasan yang. ergo, kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian potensiallanggarnya konsep pembagian kekuasaan dalam sistem negara hukum bahwa indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kepada supremasi hukum (supremacy law): bahwa negara hukum menekankan kepada konstitusionalitas kekuasaan yang ada pada setiap cabang kekuasaan, bahwa cabang kekuasaan indonesia adalah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial, no| jenis rapat isi pembahasanhjno| jenis rapat isi pembahasanll. sana usulan pak. henry tadi bisa selaras dengan. gagasan kita no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasan. tahun tentang bantuan timbal balik dalam. masalah pidana. ini kan. kaitannya kalau penegak hukum. negara lain no| jenis rapat isi pembahasah.doss apakah sudah dikoordinasikan iskandar dengan polri? latar belakangnya prasetyo,s.h.,m.h ada, antara lain nanti kita akan : kenapa peraturan kelembagaan karena pemkab itu tidak ada cantolannya pak, cantelan hukumnya tidak .ada karena bersifat internal. tetapi kalau no| jenis rapat isi pembahasan. itu, terus kita membuat lembaga ini seperti no| jenis rapat ' isi pembahasandi.no| jenis rapat isi pembahasan.sistem ketatanegaraan kita. betapa malunya kita, bayangkan bikin pansus dilindungi. oleh uud datang tempat ini tidak bahwakemuka: bahwa mahkamah kehormatan dewan adalah alat kelengkapan daripada dewan perwakilan rakyat yang merupakan cabang kekuasaan legislatif, bahwa sebagaimana baron montesguieu kemukakan, kewenangan atau tugasutama daripada cabang legislatif adalah dalam fungsi pembentukan undang undangberdasarkan pemaparan atas, telah jelaslahisi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasan hukum formil, kelembagaan, plus.no| jenis rapat !'isi pembahasan.ll.itu tidak mau datang itu.. bukan dengan no| jenis rapat isi pembahasifpnasdem (drs. saya tidak setuju dengan ini nanti no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasanmakanya hotmaulana dia bisa digazeling. ini apa? kalau hutauruk,s.h.,m. saya lebih cenderung kalau m.,m.h.):. setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. ini kan no| jenis rapat isi pembahasno| jenis rapat isi pembahasan dea 1nd m.m.,insip pembagian kekuasaan yang dianut oleh indonesia sebagai negara hukum.bahwa frasa langkah lainnya membuka ruang penafsiran yang begitu lebar sehingga mahkamah kehormatan dewan berpotensi melakukan no| jenis rapat ' ' isi pembahasan. itu peraturan kapolri, saya kira masukan masukan bapak ibu tadi juga no| jenis rapat isi pembahasan: negara dan pejabat pemerintah. terima kasih no| jenis rapat isi pembahasan lo.no| jenis rapat isi pembahasan. bagaimana demokrasi yang kita pahami masa lalu dan jadi: nafas hidup kita berubah seketika ketika kita no| jenis rapat isi pembahasano| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasan. apa, dipaksa, kalau no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat ' ' isi pembahasanon: nama ir. sri bintang pamungkas, msize., pekerjaan dosen honorer pada departemen teknik industri, mean fakultas teknik, universitas indonesia area kewarganegaraan indonesia alamat jalan merapi rt rw kelurahan cibubur, kecamatan ciracas, jakarta timur, dki jakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor map sbp mk bertanggal juli memberi kuasa kepada muhammad anwar, s.h., m.h., agus salim, s.h., m.h., dan narrow, s.h., kesemuanya advokat pada kantor hukum map law firm, berkantor menara batavia, lantai jalan kh. mas mansyur,pihak terkait pt. aspen persero),meriksa bukti bukti pemohon dan pihak terkait pt. aspen persero), membaca kesimpulan pemohon dan presiden. merdeka sarat jakarta teb, fax mv pada tanggal april kemudian diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal mei yang menguraikan sebagai berikut: tentang pemohon pemohon adalah mantan atau pensiunan pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut pns) selaku perorangan warga negara indonesia dan orang indonesia asli, bersama ini mengajukan permohonan uji materi undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara ( bahwa pemohon juga mengamati adanya potensi sejumlah perorangan yang mempunyai kepentingan sama, sehingga pemohon juga memohon sekiranya dapat diterima untuk mewakili mereka dalam perkara uji materi nomor terhadap uud ini. pemohon juga memperhatikan adanya perorangan lain yang mempunyai kepentingan sama sedang mengajukan permohonan yang sama, sehingga oleh karena itu, apabila dimungkinkan, memohon agar para pemohon ini dapat digabungkan dalam satu perkara uji materi nomor terhadap uud ini. adapun dalil dalil pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut: ii. kewenangan mahkamah konstitusi dan kepentingan hukum pemohon kewenangan mahkamah konstitusi bahwa berdasarkan: dan uud huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang sudah diubah dengan undang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pension fund, indonesia dikenal sebagai lembaga dana pensiun pegawai negeri. khusus untuk uang pensiun pegawai negeri, pengeluaran dana apbn apbd untuk pembayarannya mendapat perlakuan yang sifatnya khusus. perlakuan khusus tersebut, antara lain, meliputi: pengelolaan oleh institusi khusus, seperti pt. aspen, tabungan dan asuransi pegawai negeri, atau pt. sabri, asuransi angkatan bersenjata ri, yaitu lembaga. hak tagih terhadap pembayaran pensiun atas adalah hak tagih atas gaji pegawai negeri sendiri, sebelum yang bersangkutan pensiun, yaitu iuran yang dipotong pada setiap bulan: ditambah dengan dana lain dari pemerintah, seperti bermacam macam subsidi dan gaji ketiga belas. keseluruhannya itu merupakan hak milik pensiunan pegawai negeri. tentang ketentuan dalam bisnis dan perdata, maupun antara swasta dan swasta (private business). dalam dunia bisnis pada umumnya, hak tagih atas pelanggaran batas waktu pembayaran utang atau piutang yang jatuh tempo bisa diikuti dengan hukuman berupa denda bagi yang berutang, hal mana umumnya disebutkan dalam perjanjian. denda itu bisa berupa pengenaan bunga atas jumlah pokok yang terutang selama pokok terutang belum dilunasi, atau berupa penalty yang sifatnya merdeka barat jakarta fax emaildunia bisnis, ada pula istilah dasawarsa, yang menurut kitab undang undang hukum perdata, adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjielanjutnya pada kitab undang undang hukum perdata, juga disebutkan, bahwa mereka yang menguasai sesuatu kebendaan untuk seorang lain, begitu pula para ahli warisnya orang orang itu, tidak sekali kali dapat memperoleh sesuatu dengan jalan dasawarsa, meskipun dengan lewatnya waktu yang berapa saja lamanya. dicontohkan dari tersebut, demikian pun seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan segala orang lain yang memegang suatu benda berdasarkan suatu perjanjian dengan pemiliknya, tidak dapat memperoleh benda itu dengan jalan dasawarsa. pelaksanaan oleh pt. aspen dalam nomor khususnya pada tertulis kata kata semacam denda sebagai akibat dari hak tagih yang dasawarsa tetapi tidak ada penjelasan terhadap tersebut tentang maksudnya, sebagai berikutinterpretasi atau penjelasan atas tersebut yang disampaikan oleh petugas aspen secara lisan adalah sebagai berikut: apabila hak tagih atas uang pensiun mengalami dasawarsa, maka pembayarannya dibatasi dengan suatu angka maksimum yang ekivalen dengan pembayaran selama (lima) tahun. dari interpretasi atas terdapat ketidaksadaran, mengenai (lima) hal, yaitu: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mau menunjukkan pihak yang berutang adalah pihak lain, padahal sesungguhnya adalah negara daerah, yaitu sebagai pihak yang menyimpan atau menguasai uang pensiun milik pensiunan pegawai negeri, bahwa dalam kaitannya dengan penagihan utang, yang dikenai hukuman adalah justru yang menagih utang, bukan yang berutang, sehingga, pihak yang berutang, selain telah menikmati bunga simpanan, juga mendapat tambahan keuntungan sebesar pokok terutang dari sisa pembayaran yang (lima) tahun, berikut bunganya, tidak ada kejelasan tentang dari mana waktu yang (lima) tahun diambil sebagai angka maksimum pembayaran, selain bahwa (lima) tahun itu adalah lamanya periode pemerintahan, yang tidak adakaitannya dengan saat dimulainya utang piutang, tidak ada kejelasan tentang undang undang yang tertulis dalam tersebut, selain menunjukkan bahwa peraturan dalam tersebut tidak berlaku mutlak. khusus tentang pembayaran uang pensiun, pt. aspen tidak seharusnya membuat interpretasi sendiri, karena istilah istilah, baik dasawarsa atas hak tagih maupun jatuh tempo tidak dikenal dan tidak berlaku pada pembayaran uang pensiun. hak tagih terhadap pembayaran pensiun atas harus bersifat penuh tidak mengenal arti dasawarsa, karena jasa yang diberikan oleh pegawai negeri sudah dipenuhi seluruhnya oleh pegawai negeri sebelum masa pensiun dinyatakan mulai berlaku. pensiun pegawai negeri yang disimpan oleh negara daerah adalah seluruhnya menjadi hak milik pensiunan pegawai negeri, yang setiap bulan harus dibayarkan. hak tagih atas pembayaran pensiun dengan begitu tidak mengenal waktu:dengan demikian, juga tidak mengenal istilah jatuh tempo. demikian pula tidak pernah merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ada perjanjiannyterhadap hak tagih. pertunangannya dengan uud samping pada tersebut atas, masih ada dua lagi yang merupakan turunan dari menyebutkan tentang tertundanya kedaluwarsa pada dan menyatakan bahwa ketentuan pada tersebut tidak berlaku untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman oleh negara daerah. dengan begitu, apabila dinyatakan gugur maka dengan sendirinya dan juga harus gugur, karena itu pemohon berpendapat, bahwa yang bertentangan dengan uud tidak hanya sekedar saja, tetapi secara keseluruhan. nomor tersebut tidak berlaku atau dilarang dimasukkan, khususnya dalam ranah yang bersangkut paut dengan pembayaran uang pensiun sehubungan dengan keuangan negara atau apbn, karena dalam hal hal yang berkaitan dengan pembayaran uang pensiun itu tidak dikenal istilah hak tagih yang dasawarsa dan jatuh tempo : nomor juga telah bertentangan detentang negara dan keuangan korporasi. nomor tersebutseperti pelayanan kesehatan dan pelayanan umum merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid lainnya yang layak. lebih khusus lagi uud yang menyebutkanketentuan itu masih diperkuat juga dengan yang menyebutkan: setiap orang berhak memperolehntulah situ termasuk para pensiunan pegawai negeri. tidak sedikit kejadian yang menunjukkan, bahwa sesudah pensiun,sulitnya hidup para mantan pegawai negeri tersebut. nomor tersebut juga bertentangan dengan dasar dasar pikiran yang terkandung pada berikut ini, antara lain: uud yang menyatakan, bahwa tiap tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan uud tentang hak hak asasi manusia, khususnya dan yang menyatakan tentang hak mempertahankan hidup dan kehidupan, hak mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak atas, serta hak mendapat kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. lebih khusus adalah dan yang memberikan hakuntuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya. secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, samping hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada bawah kekuasaannya. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. hukuman yang dijatuhkan kepada pemohon berdasarkan nomor tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud dalam banyak bidang kehidupandan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang sudah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun serta huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimanrbendaharaan negar: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, jika majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, pemohon memohon putusan yang seadil adilnya. menimbang bahwa untuk menguatp 1a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon, bukti p 1b fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon sebagai kepala keluarga, bukti fotokopi surat tanda terima surat keputusan pensiun atas nama pemohon berikut surat pengantar serta surat keputusan pensiunnya, bukti fotokopi surat keputusan penghentian pembayaran gaji spp) atas nama pemohon: bukti fotokopi voucher iklim program pensiun: pensiun pertama, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara (hanya beberapa yang berkait dengan permohonan)ekan fakultas teknik universitas indonesia tentang tugas pemohon melaksanakan kuliah pada semester ganjil tahun akademik bukti p 8a fotokopi ijazah sarjana teknik mesin, institut teknologi bandung oktober atas nama pemohon, bukti p 8b fotokopi ijazah master industrial and systems engineering, university southern california, januari atas nama pemohon, bukti p 8c fotokopi ijazah doctor philosophy economics, desember atas nama pemohon, merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bukti p 9a fotokopi surat pemohon kepada pt. aspen, tertanggal april bukti p 9b fotokopi surat jawaban pt. aspen kepada pemohon, tertanggal april bukti fotokopi kitab undang undang hukum perdata, oleh prof. subjektif, s.h., dan tjitrosudibio (hanya berkenaan dengan dasawarsa): bukti p 11a: fotokopi surat menteri pendidikan nasional nomor a4. kp tanggal juni bukti p 11b fotokopi surat badan kepegawaian nomor iv. p. tanggal agustus bukti p 11c: fotokopi rekapitulasi perhitungan angka kredit atas nama ir. sri bintang pamungkas, msize, nip: departemen teknik industri, fakultas teknik universitas indonesia: bukti p 11d: fotokopi surat gugatan kepada ptun jakarta oleh ir. sri bintang pamungkas, msize, melalui kuasa hukumnya mohamad assegaf law firm: bukti p 12a: fotokopi beberapa lembar halaman dari buku dengan: light white. the financial system. homework: richard irwin bukti p 12b fotokopi beberapa lembar halaman dari buku: griffin ebert. business. edition. upper saddle river: pearson practice hall: bukti p 12c: fotokopi beberapa lembar halaman dari buku: ceccehetti schoenholtz. money, banking and, financial market. fourth edition. singapore: draw hill education, bukti p 13a: fotokopi beberapa lembar halaman dari buku: rosen layer. public finance. tenth edition. singapore: global edition, bukti p 13b: fotokopi beberapa lembar halaman dari buku: lindholm wignjowijoto. financing and managing state and local government. lexington: lexington books: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukti fotokopi beberapa lembar halaman dari buku: calcio. managing human resources: productivity, @quality work life, profits. edition. boston: draw hill irwin. selain itu, pemohon mengajukan dua orang saksi dan tiga orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal juli dan seorang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal juli april sebagai berikut: saksi pemohon saksi burhan manurung saksi bernama dr. burhan manurung, m.a., nip seharusnya sudah pensiun sebagai asn pns kementerian perdagangan per maret sesuai usulan satuan kerja unit direktorat jenderal perdagangan dalam negeri, tanggal januari dan keppres nomor tentang pensiun, baru terbit pada tanggal juli keppres paling lambat terbit selama tahun bulan. pengajuan kepada pt. aspen pada tanggal maret spp diterbitkan oleh satuan kerja unit direktorat jenderal perdagangan dalam negeri dan disahkan oleh ppn jakarta vi, pada tanggal juni aspen tidak membayarkan uang pensiun tahun bulan, beserta tiga kali tunjangan ke semua bulan, ekuivalen dengan yaitu terhitung mulai tanggal bulan tahun sampai dengan juli dengan alasan hak tagih sudah kedaluwarsa. kriteria time frame kedaluwarsa terhadap uang pensiun belum ada dalam undang undang. bahwa apabila keppres tentang pensiun dan spp yang menjadi hak tagih sejak terbit atau diterima, belum ada yang mencapai lima tahun pada saat pengajuan hak pensiun. dengan demikian, pt. aspen tidak berwenang menguasai sisa jaminan pensiun dan sisa jaminan hari tua asn dan pns adalah mengada ada dan tidak memiliki dasar hukum, apabila pt. aspen masih berdalih menguasai dan menunggu keputusan mahkamah konstitusi. undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara menyatakan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua asn pns diberikan sebagai perlindungan dan bukan utang negara. keterangan dpr menyatakan bahwa tidak berkaitan sama sekali dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pensiun, keputusan pensiun, spp, dan pencairan uang pensiun bukan wewenang asn pns. keterlambatan atas penyelesaian ini jangan dibebankan kepada asn pns. undang undang nomor tahun telah menimbulkan kerugian hak konstitusionalitas asn pns. hal ini bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai saksi, saksi ikut memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan mengabulkan permohonan agar kedaluwarsa sesuai deng. i. bahwa setelah bertanya pt. aspen, hanya dijawab masa pemohon tidak tahun undang undang , dan setelah ditanya undang undang yang mana pt. aspen tidak dapat menjelaskan. kemudian saksi bertanya kepada ppn jakarta vi, dan dijelaskan bahwa untuk uang pns yang masih aktif dibayarkan oleh negara sedangkan untuk uang pensiun dibayarkan oleh pt. aspen. saksi juga bertanya mengenai undang undang mana yang menyatakan keberatan untuk membayar penuh. pihak ppn jakarta menunjukkan undang undang nomor tahun dan setelah saksi membaca dan mempelajari memang dalam dinyatakan, hak tagih kedaluwarsa, saksi purwa saksi sudah tahun menunggu hak hak saksi sebagai prajurit tni ad, saksi berhak mendapat kan hak sebagai ditentukan dalam tahun dan tahun yang belum saksi terima, setelah saksi berkirim surat pengaduan kepada bapak presiden selaku panglima tertinggi abri, baru ada tanggapan dari pangdam iv dip semarang dengan surat yang diberikan kepada saksi bernomor x11 tentang hak pensiun pesangon dengan nilai sebesar itu pun tidak bisa dibayarkan dan tidak dilayani karena diputus oleh undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara: bahwa ini fakta perjuangan saksi selama tahun sebagai mantan prajurit tni diputus olehmk): huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman.berpendapat, mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili dan menguji nomor yang diundangkan pada januari khususnya pada dalam perkara uji materi terhadap uud ini. kepentingan hukum pemohon . pemohon mempunyai pendapat, bahwa nomorbahwa berdasarkan mk, pemohon sebagai perorangan warga negara adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya nomor khususnya pada sehubungan dengan itu, pemohon perlu menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: bahwa pemoho, selama lebih kurang tahun. pemohon merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perbendaharaan negara sangat bertentangan dengan dan yang lebih khusus adalah dan yang memberikan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, samping hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada bawah kekuasaannya, dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara sangat bertentangan dengan undang undang dasar dan melanggar hak konstitusional pemohon dan saksi: bahwa saksi masuk pendidikan tni pada tahun bahwa saksi mengajukan diri untuk mengakhiri ikatan dinas pada tahun dengan demikian kurang lebih tahun sekian bulan atau kurang dari lima tahun, bahwa pangkat terakhir saksi adalah prajurit kepala, bahwa .saksi mendapatkan surat keputusan dari panglima daerah militer pangdam) mengenai pensiun saksi, dan saksi mendapat hak pensiun sebesar mulai tahun sampai tahun saksi mendapat gaji: surat keputusan pangdam mengenai pensiun saksi baru diterima tahun dan saksi mendapat uang pensiun dan saksi tidak mengetahui kali s nya itu kali yang bagaimana atau jenis pesangon atau pensiun, tidak jelas juga, pembayaran uang pensiun tersebut terganjal undang undang perbendaharaan tersebut, yaitu dan ahli pemohon achmad subianto sehubungan dengan persoalan tabungan hari tua, pensiun dan jaminan sosial pns dapat dijelaskan sebagai berikut: pada dasarnya setiap pegawai negeri sipil pns ketika menerima gaji dan penghasilan lainnya telah dipotong dengan untuk iuran tht, pensiun dan jaminan sosial lainnya. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid lurah tht, pensiun dan jaminan sosial lainnya dari pns yang berasal dari gaji dan penghasilan mereka dikelola oleh badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah yaitu aspen yang mengelola 8y dan akses yang sekarang bpjs kesehatan yang mengelola lurah yang terbagi menjadi: merupakan iuran tht dan pensiun masing masing untuk iuran pensiun dan untuk iuran tht 2y9 merupakan iuran untuk jaminan kesehatan. khusus untuk jaminan kesehatan ini pemerintah memberikan perannya sebesar selain itu ada untuk tabungan perumahan yang nilainya ditentukan berdasarkan nilai rupiah, sekarang dikelola oleh bapertarum badan pengelola tabungan perumahan pns) lurah untuk tht, pensiun dan jaminan sosial lain tersebut sudah bukan dana apbn lagi tetapi merupakan kontribusi pns untuk program dan iuran tht, pensiun dan jaminan sosial lain yang diambilkan dari bagian gaji dan penghasilannya dan dikelola oleh ketiga badan usaha tersebut. seharusnya kontribusi iuran tht, pensiun tidak hanya diberikan oleh pns saja tetapi juga oleh pemberi kerja yaitu pemerintah seperti halnya yang berlaku untuk jaminan kesehatan. memang terjadi ketidakadilan yaitu pemerintah dalam kebijakannya telah menginstruksikan kepada bumn dan swasta untuk pemberi kerjanya memberikan iuran atas tht dan dana pensiun karyawannya tetapi untuk aparatur negaranya sendiri pemerintah tidak memberikan iuran. hal ini sekarang lebih jelas tercantum dalam nomor tahun tentang ssn dan juga tentang asn bahwa pemerintah harus memberikan perannya untuk aparatur negaranya. hal ini sampai sekarang belum dilakukan oleh pemerintah indonesia, sedangkan diseluruh dunia termasuk negara negara asean, pemerintahnya telah memberikan iuran untuk program tht, pensiun dan jaminan sosial aparatur negaranya. dukungan dari peri persatuan wredatama republik indonesia) dan kopi sangat diharapkan untuk penyelesaian hal ini. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid adalah benar bahwa dana tht, pensiun dan jaminan sosial dinegara negara maju seperti amerika serikat merupakan dana cadangan keuangan nasional national reserve fund) yang menjadi dana kedua dari penerimaan negara sesudah pajak untuk membiayai pengeluaran negara termasuk program infrastruktur. apabila ini dilakukan pemerintah indonesia dari sejak awal adanya kontribusi pemerintah terhadap iuran tht, pensiun dan jaminan sosial lainnya dari aparatur negaranya maka akan terkumpul dana yang sangat besar, yang sementara dana tersebut dapat digunakan untuk investasi program infrastruktur pemerintah sehingga. pemerintah tidak perlu membiayai program infrastrukturnya dengan pinjaman luar negeri. sayang sampai sekarang belum dilakukan oleh pemerintah. selain daripada itu pemerintah sebetulnya bisa membangun cadangan keuangan nasional dengan mengelola dana tabungan haji secara sentralisasi seperti yang dilakukan malaysia. jadi seharusnya aspen dapat membayarkan semua tht dan pensiun dari pns tanpa pemotongan apapun kecuali pajak. pengawasan yang intensif dari peri persatuan wredatama republik indonesia) dan kopi kepada pt. aspen sangat diharapkan agar aspen dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai visi dan misinya. ketika ahli aspen mendapati kasus, banyak pns yang pindah pekerjaan swasta dan bumn serta yang dipecat dengan tidak hormat tetapi ukurannya tidak dibayarkan oleh pt. aspen. ketika mengajukan claim melalui pengadilan negeri para eks pns ini selalu kalah. memang mereka tidak menerima pensiun tetapi iuran pensiunnya harusnya dikembalikan kepada mereka karena iuran nya ternyata dikembalikan kepada mereka. hal ini terjadi atas orang yang akhirnya dapat diselesaikan dengan keputusan menteri keuangan nomor pmk. tanggal mei muchtar effendi harahap yang berlaku nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian). nomor tahun tentang aparatur sipil negara memperkenalkan konsep asn aparatur sipil negara), yaknidangkan dimaksudmemiliki hak memperoleh pensiun dan jaminan hari tua sesuai peraturan perundang undangan. hal ini ditegaskan pada dan nomor tahun tentang aparatur sipil negarapensiun dan jaminan hari tua adalah salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi sumberdaya manusia pns. prestasi pns akan meningkat, diikuti dengan kenaikan pangkat dan gaji, dan iuran untuk simpanan hari tua juga meningkat. setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia bermartabat. dalam hal ini juga termasuk bagi kalangan pensiunan pns harus terbebas dari kesulitan kehidupan. karena itu, tidak boleh ada ketentuan berupa pengurangan pembayaran uang pensiun yang bisa menambah kesulitan hidup pensiunan pns. dalam kenyataanya, banyak warganegara indonesia berminat untuk menjadi pns karena memberikan jaminan masa tua, yaitu adanya dana pensiun. sistem pensiun dipandang bagus karena dapat memberikan rasa aman dan nyaman hari tua. tanpa bekerja, seseorang telah pensiun tetap menerima gaji (penghasilan) setiap bulan sampai menjelang akhir hidupnya. selain itu, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid nominal pensiun dapat bertambah, mengikuti kebijakan kenaikan gaji pns. bagi seorang pns, uang pensiun diterima setiap bulan menjadi harapannya. menikmati masa tua dalam kondisi sejahtera merupakan harapan semua pns. hal ini menjadi salah satu motivasi ketika mereka melamar kerja, yakni untuk memperoleh pensiun. setiap individu mengharapkan usia tua atau masa merupakan balas jasa terhadap pns karena telah sekian lama mengabdi kepada negara sebagai pegawai pemerintah. pemerintah perlu memberi perhatian terhadap pensiun dan jaminan hari tua karena kedua hal ini menjadi kunci guna mendorong semangat bagi pns telah memasuki masa pensiun. (purna bakti). keyakinan adanya kesinambungan penghasilan bagi pensiunan pns akan menimbulkan ketentraman dalam bekerja bagi para pns masih aktif, serta dapat membangun iklim kondusif bagi peningkatan produktivitas mereka. kekurangan penerimaan jaminan pensiun selama waktu tertentu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap para pns masih aktif dan pensiunan pns, yakni: pemerintah dinilai kurang memberi perhatian terhadap pensiun dan jaminan hari tua mereka. persepsi negatif dan kekecewaan berkepanjangan terhadap pemerintah dalam urusan pengelolaan dana pensiun. menguatnya anggapan bahwa pensiun itu adalah masa menakutkan, menyakitkan, tidak enak dan akan mengalami gejala kejiwaan atau emosi kurang stabil (post power syndrome). hafid abbas undang undang perbendaharaan negara nomor tahun yang menyatakan bahwa, adalah satu bentuk pengingkaran terhadap hak dasar warga negara untuk memperoleh merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud pegawai negeri sipil pns) yang telah mengabdi kepada negara memiliki hak dasar, seperti halnya bagi semua warga negara, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. kehadiran negara untuk melindungi hari depannya usia purna baktinya dengan menyisihkan atau memotong hak remunerasinya (gaji dan tunangannya) dalam jumlah tertentu setiap bulan yang merupakan hak dasarnya yang tidak boleh diganggu, diambil oleh siapapun dan dengan alasan apapun, termasuk oleh negara. sebagai hak individu, jika negara tidak hadir, gaji dan tunjangan yang disisihkan untuk hari tuanya itu, jika seorang pns mengelolanya sendiri dengan menyimpannya satu lembaga jasa keuangan, maka lembaga keuangan itu tidak boleh membatasi bahwa pns tersebut hanya boleh memperoleh lima tahun terakhir dari hak baginya lembaga keuangan itu. berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, dari perspektif ham, berikut ini adalah sejumlah bukti bukti empiris atau best practices yang menuntut penyesuaian undang undang perbendaharaan negara nomor tersebut dengan prinsip prinsip ham yang bersifat universal. pertama, indonesia perlu belajar dari norwegia yang telah membentuk dewan etik untuk melindungi hak hak para pensiunnya baik pns biasa atau bumn. dana pensiun harus benar benar diperuntukkan bagi yang berhak. bahkan dengan dewan detiknya, dipastikan dana tersebut tidak akan dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan apa pun apabila bertentangan dengan nilai nilai ham yang sudah tersusun dalam satu panduan, misalnya dana pension tidak boleh dipinjam oleh pemerintah untuk pembelian senjata. selain dewan etik, pada norwegia juga melibatkan rep risk esg, satu lembaga pengawas independen internasional untuk memastikan bahwa dana pensiun tersebut benar benar peruntukannya terkait dengan kesejahteraan para pensiunan. para pensiunan negara ini tidak dilibatkan dalam hal urusan administratif, misalnya harus mengurus gaji pensiunnya ketika mendekati usia purna bakti karena hal itu berlaku secara otomatis. begitu seseorang pns pensiun, langsung menerima haknya. tidak aturan pembatasan yang hanya merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memperbolehkan hak tagih lima tahun terakhir dari hak pensiunnya apabila lalai mengajukan tagihan gaji pensiunnya lebih dari batas waktu itu. dengan begitu, tidak mengherankan jika pada lalu, dana pensiun pns norwegia sudah berjumlah lebih usd triliun, yang disimpan oleh menteri keuangan atas nama pemerintah norway norge bank investment management nim), bawah pengawasan norwegian central bank. jika dana yang amat besar itu tidak dapat dikelola dengan baik (the worse scenario), maka diperkirakan pada jumlahnya akan hanya meningkat kisaran usd triliun. jika norwegia hanya berpenduduk juta jiwa atau kali lebih kecil dibanding dengan jumlah penduduk indonesia dengan sumber daya alamnya yang relatif terbatas, namun karena dana pensiunnya dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai triliunan dollar, tentu dana pensiun pns indonesia potensial melebihi surplus dana pensiun norwegia. jumlah pns indonesia saja sudah lebih besar dari jumlah penduduk norwegia, tetapi pemerintah belum terbuka bagaimana dana itu dikelola. jika dana tabungan haji saja sebagaimana dikemukakan oleh anggota badan pelaksana pengelola keuangan haji bpk) anggita abimanyu yang sudah siap menjalankan instruksi presiden joko widodo untuk menginvestasikan dana haji sektor infrastuktur sekitar idr triliun, tentu dana tabungan pns juga potensial penggunaannya sektor lain, diluar kepentingan langsung para pensiunan. karenanya tersebut perlu secepatnya disesuaikan dengan amanat uud untuk memastikan penggunaan dana tabungan pns benar benar untuk kepentingan pensiunan tanpa mereka terbebani dengan persoalan administratif dengan membentuk dewan etik dan lembaga pengawas yang independen. kedua, indonesia perlu belajar dari timor leste dan memperlakukan pensiunan pns nya secara adil. pasca referendum agustus dan kemerdekaan timor leste pada indonesia dan timor leste, pada desember sepakat membentuk komisi kebenaran dan perusahaan bilateral untuk menyelesaikan berbagai persoalan masa lalunya. timor leste sebagai provinsi ke dari selama tahun (ketika masih bernama timor timur), melalui merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo komisi itu, indonesia telah membayarkan gaji pensiunan seluruh warga negara timor leste yang dulu bekerja sebagai pns ketika masih bersama indonesia. jika pns yang telah memisahkan diri dari indonesia saja telah mendapatkan haknya sebagai pensiunan pns, tanpa mengikuti ketentuan seperti yang diatur dalam perbendaharaan negara itu, maka sewajarnyalah pemerintah berlaku adil pada pns yang tetap setia sebagai wni yang sudah membuktikan dedikasi, pengabdian dan kecintaannya pada negeri hingga menjalani usia pensiun. dengan pertimbangan ini, tersebut sungguh sungguh bertentangan dengan amanat, dan sungguh sungguh bertentangan dengaiga, indonesia kelihatannya perlu mengadopsi prinsip ham yang bersifat universal dalam menyempurnakan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara itu. sejak satu dekade terbentuknya pbb, pada sekretaris jenderal pbb mengeluarkan aturan bahwa semua yang telah berjasa, mengabdi pbb selama lima tahun berturut turut berhak mendapat tunjangan pensiun apabila sudah berusia tahun. tunjangan itu diberikan secara otomatis tanpa ada pembatasan sebagaimana yang diatur pada undang undang perbendaharaan negara itu. terakhir, lewat permohonan uji materil ini, terlihat betapacorak semangat undang undang kita yang lahir sejak hampir dua dekade terakhir sungguh sungguh dikendalikan oleh hukum darwin, survival the fittest , yang buatlah yang menang, dan mereka yang lemah selalu jadi korban. kita melihat berbagai publikasi ilmiah, betapa indonesia pada akhir lalu, tercatat sebagai negara dengan tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi terburuk empat dunia. jika para pensiunan sebagai pihak yang lemah, dinilai tidak memiliki posisi tawar lagi, kepentingannya tentu akan terabaikan. sebaliknya, mereka yang kuat akan semakin kuat. berbagai publikasi, terlihat hanya empat pengusaha etnis keturunan telah memiliki kekayaan yang setara dengan jumlah kekayaan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid juta penduduk, ada satu perusahaan menguasai juta hektar tanah atau sekitar kali lebih luas dari wilayah ibukota. jika suatu saat mereka yang lemah ini berjuang bersama mendapatkan keadilan, tidak akan menutup memungkinkan timbulnya gejolak sosial yang sulit dikendalikan yang dapat meletakkan kohesi sosial bangsa yang besar ini. drama konspirasi kekuasaan yang mengorbankan socrates dan galileo galerie dinilai sudah lebih dari cukup sebagai pembelajaran untuk tidak terus menerus mengorbankan mereka yang lemah. menarik apa yang telah diungkapkan william start gladstone, look forward the time when the power love will replace the love power. then will our world know the blessing peace.' kita sungguh mendambakan suatu masa negeri ini dimana kekuatan atau kekuasaan cinta kasihmemihak kepada yang lemah (the power love) akan menggantikan cinta bagi mereka yang kuat demi kekuasaanflove power). jika itu terwujud negeri kita akan merasakan betapa indahnya kedamaian. semoga negeri kita yang telah memilih jalan demokrasi sejak lebih satu decade lampau merupakan pilihan terakhir, the point return, dan semoga semua undang undang kita dapat memenuhi standar ham, bukan standar mereka yang memperjualbelikan atau standar mereka yang mencintai kekuasan yang berujung pada otoritarianisme. demikianlah pimpinan sidang dan para anggota majelis hakim yang mulia beberapa pertimbangan ilmiah dari sudut pandang ham yang dapat saya sampaikan yang menekankan betapa pentingnya untuk sesegera mungkin membatalkan ketentuan dalam undang undang perbendaharaan negara itu yang dinilai amat mengorbankan mereka yang lemah, yang sungguh sungguh bertentangan dengan uud dan prinsip prinsip ham yang berlaku secara universal. menimbang bahwa untuk menanggapi dalil permohonan pemohon, presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan hari senin, tanggal juli dan keterangan tertulis tambahan atas pertanyaan yang diajukan oleh mahkamah yang disampaikan dalam persidangan mahkamah tanggal juli dan tanggal juli yang menerangkan sebagai berikut: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo keterangan presiden baik lisan maupun tertulisselanjutnya presiden (untuk selanjutnya disebut. pemerintah) menyampaikan keterangannya atas permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan dalam perbendaharaan negara, sebagai berikut: pokok permohonan bahwa pemohon adalah warga negara indonesia wni) yang merupakan pensiunan aparatur sipil negara pegawai negeri sipil asn pns) yang berpendapat dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya perbendaharaan negara terhadap jaminan pensiun asn pns dimana. bahwa pemohon mendalilkan dasawarsa ataskhususnya terendah arahan negara terhadap jaminan pensiun asn adalah kekeliruan sehingga merugikan hak konstitusional asn. bahwa dengan demikian, pemberlakuan perbendaharaan negarsarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mengikuti proses dan prosedur yang sudah dibakukan oleh peraturan perundang undangan, yaitu diawali dengan pencalonan sebagai pegawai negeri sipil pada pemohon untuk menjadi pegawai negeri sipilperaturan perundang undangan yang berlaku, begitu saja tanpa menghitung untung dan rugi dibanding dengan:ni tentara nasional indonesia dan anggota polribisa, dan pertahanan negara. pemohon memilih menjadi pegawai negeri sipil di.merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiteb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoam permohonannya, pemohon. mendalilkan bahwa pemberlakuan ketentuan dalam perbendaharaan negara telah mengakibatkan kerugian bagi pemohon dimana pemohon tidak bisa menerima kekurangan jaminan pensiun selama bulan dari aspen yang disebabkan karena hak tagih pemohon dianggap kedaluwarsa. sehubungan dengan dalil tersebut, pemohon harus terlebih dahulu membuktikan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan dalam perbendaharaan negara. terhadap dalil pemohon atas, pemerintah berpendapat bahwa dalil dalil dimaksud adalah tidak berdasar sama sekali. hal ini mengingat bahwa kerugian yang dianggap dideritaerugioleh karena itu, kerugian yang didalilkan oleh pemohon tersebut bukan merupakan kerugian konstitusional. hal ini juga berarti bahwan berlakunya perbendaharaan negara. bahwa hal tersebut sesuai dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon mendapat informasi dari petugas pusat administrasi universitas indonesia bahwa pemohon tidak pernah dilaporkan sudah pensiun oleh petugas administrasi fakultas teknik universitas indonesia sehingga tidak merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pernah diterbitkan surat keterangan penghentian pemberian gaji spp) untuk pemohon. dengan demikiandalam perbendaharaan negaramerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid untuk mendukung keuangan negara) sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara. selanjutnya, keuangan negara menjabarkan aturan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam uud dalam asas asas umum pengelolaan keuangan negara. sesuai dengan ketentuanebelum diundangkannya perbendaharaan negarasebut dipandangdiganti dengan undang undang baru, yaitu undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negarasehubungan dengan dalil pemohon dalam permohonannya, pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan dasawarsa atauperbendaharaan negara terhadap jaminan pensiun asn adalah kekeliruan sehingga merugikan hak konstitusional asn serta bertentangan dengan uud bahwa angka perbendaharaan negara mengatur definisi utang negara yaitumerdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratmahkamahkonsitusigoidselanjutnya, ketentuan angka perbendaharaan negara mengatur definisi utang daerah yaituhwaundang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara asn). dengan demikian, ketentuan dalam perbendaharaan negara juga dapat diterapkan terhadap jaminan hari tua dan jaminan pensiun asn pns dan tidak bertentangan dengan uud selanjutnya terkaitbahwa konsepsi negara secara filosofis adalah bermartabat sehingga negara pada prinsipnya adalah sebagai pelindung dan harus bertindak adil kepada rakyatnya. negara tidak memiliki keinginan sendiri tetapi keinginan negara berasal dari keinginan rakyat sehingga pemerintah suatu negara harus melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. dalam kedudukannya, negara memiliki fungsi untuk mengatur merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid (regering) dan mengurus (bestuur) rakyatnya. dalam melaksanakan fungsi mengatur (regering) , negara harus menjamin kepastian hukum agar tujuan hukum yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (certainty) dan kebergunaan (utility) dapat tercapai. keadilan menurut para ahli hukum, merupakan kesepakatan yang terwujud dalam keseimbangan (balance), kepatutan (equity) dan kewajaran (proporsionalitas). kepastian hukum berkaitan dengan ketertiban (order) dan ketentraman. sedangkan kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian bersama. bahwa secara konvensional, kebebasan setiap warga negara harus dijamin, akan tetapi kekuasaan negara harus tetap ditegakkan sehingga tercipta ketertiban bermasyarakat dan bernegara. ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan dengan kekuasaan yang efektif, tanpa membatasi kebebasan warga negara yang dijamin oleh undang undang. cc. bahwa makna kedaluwarsa dalam pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya untuk menjamin adanya kepastian hukum agar tercipta ketertiban administrasi dalam pengelolaan keuangan negara. namun demikian, pengaturan kedaluwarsa tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga hak hak individu warga negara tetap terjamin. pengaturan kedaluwarsa dalam perbendaharaan negara yang ditentukan selama (lima) tahun pada dasarnya adalah untuk memenuhi kepastian hukum dan ketertiban administrasi dalam fungsi negara sebagai otoritas yang mengatur warga negaranya. bahwa kedaluwarsa atas tagihan dalam konsep keuangan negara dibedakan menjadi (dua) yaitu utang uang dan utang kerja. utang uang tidak mengenal kedaluwarsa, sedangkan utang kerja yang dituangkan dalam sebuah perikatan hubungan kerja mengenal kedaluwarsa dengan syarat syarat tertentu. utang kerja menjadi kedaluwarsa apabila hak tagih telah lahir namun hak tagih tersebut diabaikan oleh yang bersangkutan (pemegang hak tagih). dalam hal hak tagih itu tidak pernah lahir, maka pada prinsipnya hak tagih tersebut tidak pernah mengenal kedaluwarsa. bahwa jika dikaitkan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon dan didasarkan pada pemahaman kedaluwarsa sebagaimana merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid diatur dalam perbendaharaan negara, maka surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai pns beserta keputusan pensiunnya merupakan perikatan kerja. surat keputusan tersebut pada prinsipnya adalah persetujuan bersama antara kedua belah pihak bahwa yang bersangkutan memberikan prestasi kerja pada negara dan negara membayar prestasi berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan. persetujuan tersebut merupakan salah satu syarat penting dalam syarat sahnya perikatan. meskipun tidak ada perjanjian kerja yang ditandatangani kedua belah pihak, pada dasarnya pengajuan lamaran yang bersangkutan kepada negara dan kemudian diterbitkan surat keputusannya adalah suatu bentuk perikatan formal antara negara dengan pegawainya. bahwa uang pensiun yang dibayarkan kepada pemohon sepenuhnya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara apbn), bukan merupakan akumulasi dari iuran pensiun selama pemohon menjadi seorang pns, karena iuran pensiun yang dipotong setiap bulan, yang akumulasi dalam dana kelolaan aspen persero), tidak cukup untuk membayar beban pensiun. bahwa pada kasus yang diajukan oleh pemohon, universitas indonesia selaku instansi tempat pemohon bekerja telah memproses terbitnya surat keputusan pensiun sejak pemohon memasuki batas usia pensiun. surat keputusan pensiun telah terbit pada tanggal oktober namun pemohon tidak menerima terbitnya surat keputusan pensiun dimaksud dan mengajukan perlawanan melalui gugatan kepada pengadilan tata usaha negara jakarta ptun jakarta), karena yang bersangkutan ingin meraih gelar professor sehingga masa pensiunnya menjadi lebih panjang. bahwa dengan diajukannya gugatan terhadap surat keputusan pensiun dimaksud dimaksud ptun jakarta dan pihak universitas indonesia tidak pernah menerima salinan putusan ptun jakarta tersebut, maka proses penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran spp) menjadi terhenti, sehingga lahirnya hak tagih juga berhenti pada saat itu. dapat kami sampaikan bahwa spp dimaksud merupakan syarat merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid accession untuk pembayaran pensiun yang dilakukan oleh aspen persero). bahwa terhentinya proses penerbitan spp sebagai syarat accession bukan kesalahan dari pemohon maupun kesalahan administrasi pemerintah, akan tetapi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemohon sebagai bagian dari proses untuk meraih gelar profesornya. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, permohonan pensiun pemohon pada dasarnya belum kedaluwarsa dan dapat dibayarkan oleh aspen persero). tertolaknya pembayaran pensiun yang bersangkutan karena pemerintah belum mengatur dalam peraturan bawah undang undang mengenai pembagian klasifikasi penyebab kedaluwarsa pembayaran atas utang negara sebagaimana diuraikan atas. guna menghindari timbulnya permasalahan yang sama kemudian hari, pemerintah akan segera menyusun peraturan bawah undang undang sehingga pengaturan kedaluwarsa akan lebih jelas dan tegas serta tidak lagi menimbulkan multitafsir dalam pemakamannya. bahwa selain itu dapat kami sampaikan, apabila ketentuan kedaluwarsa dalam perbendaharaan negara dihilangkan atau dinyatakan tidak lagi mengikat secara hukum, maka tujuan negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui terwujudnya pelaksanaan pembangunan dan seluruh rencana kerja pemerintah dengan alokasi dana dalam apbn sulit untuk dicapai. dengan tidak adanya pengaturan kedaluwarsa, maka pemerintah juga tidak dapat memperhitungkan secara cermat beban apbn setiap tahunnya, karena adanya potensi tagihan maupun tagihan dari masa yang lalu akan muncul kembali sehingga membebani apbn. selain itu, tidak adanya kedaluwarsa akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam mewujudkan ketertiban pengelolaan keuangan negara. berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa pokok permasalahan pemohon sebagaimanamelainkmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoketerangan tambahan presidemana dirumuskan dalam angka undang undang keuangan negaragram jaminan sosial bagi pegawai negeri berbeda dengan program asuransi, meskipun keduanya memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yaitu peserta asuransi dengan penyelenggara asuransi, dan pegawai negeri dengan pemerintah sebagai pemberi kerja. program asuransi mensyaratkan peserta asuransi untuk membayar sejumlah premi dengan skema tertentu dan pada saatnya peserta akan menerima manfaat asuransi yang diatur dalam polis asuransi. program jaminan sosial bagi pegawai negeri yang meliputi merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratmahkamahkonsitusigoidnyelenggaraan program jaminan sosial, sampai dengan saat ini tunduk pada undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. pada undang undang tersebut diatur bahwa sumber pembiayaan program pensiun berasal dari sebuah dana pensiun". dana pensiun" tersebut akan dibentuk kemudian oleh pemerintah. sebelum dana pensiun" terbentuk, negara membiayai program pensiun berikut biaya penyelenggaraannya. dalam rangka mempersiapkan pembentukan dana pensiun", pemerintah mengeluarkan keppresdalam peraturan tersebut pegawai negeri wajib melakukan iuran sebesar dari gaji pokok dan tunjangan keluarga yang diterima setiap bulan, dengan rincian: untuk iuran pensiun, untuk program tabungan hari tua, dan untuk program jaminan kesehatan. adapun lurah y69 untuk tabungan hari tua akan dibayarkan sekaligus pada saat yang bersangkutan pensiun, sedangkan program jaminan kesehatan dikelola oleh bpjs kesehatan. lurah sebesar yang dipungut oleh pemerintah disimpan dalam rekening kas negara. pada tahun pemerintah menugaskan kepada aspen persero) sebagai wakil pemerintah untuk mengadministrasikan iuran pensiun pegawai dan melakukan pembayaran pensiun. oleh karena sifatnya administratif, atas dana tersebut tetap dikuasai oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keuangan negara. aspen persero) wajib menyampaikan laporan akumulasi iuran pensiun kepada pemerintah untuk kemudian disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat pada bagian anggaran bendahara umum negara. pemerintah pernah menggunakan akumulasi iuran pensiun pada tahun sampai dengan tahun sebagai sharing pembiayaan program pensiun dengan proporsi tertentu, namun dalam perjalanannya akumulasi iuran pensiun telah merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidsebagai bidang yang kurang penting atau kurang mengandung unsur pengabdian. dalam rangka meningkatkan pengabdiannya itu, pemohon, sebagai lulusan institut teknologi bandung dalam bidang teknik mesin dan staf pengajar fakultas teknik universitas indonesia, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pt. called indonesia dan lain lain untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi university southern california, los angeles, california dan georgia institute technology, atlanta, georgia, dengan mendapatkan gelar master science dalam bidang industrial and systems engineering dan low state university, ames, low dengan mendapatkan gelar doctor philosophy dalam bidang ekonomi industri baik selama menjadi pegawai negeri sipil maupun sesudah pensiun pada juli selaku seorang yang berpendidikan tinggi dan intelektual, pemohon selalu aktif sebagai pengamat dan pemerhati bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan, serta kenegaraan pada umumnya. antara lain, pemohon, secara langsung dan tidak langsung, selalu kritis terhadap pemerintah dan aktif pula menyampaikan pikiran pikirannya, pemohon pernah menjadi anggota dpr ri pada periode pemohon pernah menyampaikan uji materi pada penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dan berhasil menghapusnya dari kuhp: pemohon juga penulis buku, lebih dari buku, yang terbit dengan isbn international standard book number), termasuk buku buku pengajaran tingkat perguruan tinggi, dan pemohon masih menyumbangkan pula tenaganya sebagai pengajar honorer yang aktif universitas indonesia. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo menipis sehingga sejak januari tahun pemerintah mengambil kebijakan untuk membayar manfaat pensiun sepenuhnya dari apbn. pada kebijakan pembayaran pensiun pns terdapat pola unik dimana pensiunan akan memperoleh manfaat pensiun bukan berdasarkan pada besarnya iuran pensiun, tetapi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: pensiun pokok dihitung berdasarkan golongan terakhir pada saat pegawai bersangkutan pensiun, sebagai contoh seorang pns yang memulai bekerja dengan golongan il a dan pensiun pada golongan iv e, secara rutin membayar iuran pensiun setiap bulan sebesar dalam hal ini yang bersangkutan akan menerima manfaat pensiun sebesar dari gaji pokok yang diterima dalam golongan iv e. manfaat pensiun diberikan kepada pensiunan yang bersangkutan tidak hanya sampai dengan meninggal, tetapi masih diberikan apabila yang bersangkutan masih memiliki istri suami dan anak yang berhak. besarnya manfaat yang diterima oleh pensiunan akan meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah yang secara berkala meningkatkan besarnya pensiun pokok. penerima pensiun juga berhak atas tunjangan yang merupakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan para pensiunan. sebagai contoh pensiunan diberikan pensiun tiga belas dan tunjangan daerah terpencil. hal ini tidak terdapat pada sistem asuransi pada umumnya. kebijakan pemerintah dalam, namun lebihdalam hal terdapat permasalahan tertundanya atau tidak terbakarnya uang pensiun seseorang yang mempunyai hak tagih pensiun, pemerintah mendasarkan pada asas keadilan dan kepastian pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. pemerintah cukup memiliki martabat untuk menjaga harganya dengan tidak mengabaikan hak para pensiunan bersangkutan sepanjang hak pensiunan tersebut tidak diciderai oleh perilaku pensiunan sendiri. pada pola pembayaran pensiun pns sebagaimana atas, dalam menjaga keadilan dan kepastian pengelolaan keuangan negara serta untuk menjaga merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pencapaian tujuan bernegara yang direncanakan dalam apbn, maka utang atas pembayaran pensiunan tetap dikenakan pola kadaluwarsa tahun sejak lahirnya hak tagih. penerapan pola kadaluwarsa ini tidak diberlakukan jika tertundanya pembayaran pensiun itu disebabkan oleh kesalahan administrasi pemerintahan. disisi lain, jika utang pembayaran pensiun tersebut kadaluwarsanya disebabkan oleh kesalahan pribadi pihak pensiunan bersangkutan, sebagai contoh bahwa hak tagih sudah lahir dengan adanya pensiun dan syarat pembayaran sudah terpenuhi dengan adanya spp namun pihak pensiunan bersangkutan tidak mengalihkan kepada pemerintah lebih dari tahun, maka untuk kepastian mengalokasikan keuangan negara demi keadilan yang lebih luas, pola kadaluwarsa tahun sejak munculnya hak tagih (lengkapnya persyaratan pembayaran berupa dan spp) akan diterapkan pada keadaan demikian. bahwa terkait pembayaran pensiun yang dilakukan oleh aspen persero) pada prinsipnya aspen persero) hanya sebagai lembaga yang diberi penugasan. oleh pemerintah dalam melakukan pembayaran manfaat pensiun. kebijakan pembayaran pensiun yang dilakukan aspen persero) sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah. penggunaan norma waktu kadaluwarsa dalam nomor tahun tentang perbendaharaan negara yaitu selama lima tahun, didasarkan pada hasil pembahasan saat penyusunan undang undang perbendaharaan negara. jika dibandingkan dengan masa tahun atau tahun, masa kadaluwarsa tahun merupakan waktu yang tidak terlalu pendek maupun tidak terlalu panjang. dengan demikian, penggunaan norma waktu kadaluwarsa selama lima tahun sejak lahir hak tagih, merupakan pilihan yang dilakukan pada masa penyusunan paket undang undang bidang keuangan negara. perhitungan masa kadaluwarsa atas tagihan pada negara akan dimulai saat telah lahirnya hak tagih pembayaran pensiun yang dibuktikan dengan adanya pensiun dan persyaratan administrasi pelengkap pembayaran lainnya yaitu spp (surat keterangan penghentian pembayaran). fakta dalam pokok perkara ini hak tagih pemohon yang telah lahir pada saat memasuki masa pensiun, tertunda oleh proses gugatan tun yang diajukan pemohon kepada pengadilan tun, sehingga pembayaran pensiun pemohon sebenarnya tidak dikenakan kedaluwarsa. kemudian bagi pensiun pns yang hak merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid baginya terlambat lahir disebabkan kesalahan administrasi pemerintahan, atas hal tersebut tidak dikenakan kedaluwarsa. program pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah pada saat ini masih menggunakan pay you dimana pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai memasuki usia pensiun. meskipun pegawai telah dipungut iuran pensiun, pembayaran manfaat pensiun masih sepenuhnya dibiayai oleh apbn sedangkan akumulasi iuran pensiun yang dipungut oleh pemerintah ditujukan untuk mempersiapkan pembentukan dana pensiun". oleh karena itu, pada saat ini pegawai belum memiliki akun individu atas akumulasi iuran pensiun. dalam kasus pemohon, spp yang merupakan persyaratan pembayaran pensiun baru terbit pada tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada prinsipnya spp akan diterbitkan pada saat seorang pns menerima pensiun. dalam hal pemohon, pensiun diterbitkan terhitung mulai juli namun demikian satuan kerja belum menerbitkan spp pemohon. belum diterbitkannya spp oleh satuan kerja tahun karena pemohon mengajukan gugatan ptun sehingga proses administrasi tertunda. atas hal tersebut keterlambatan terbitnya spp bukan kesalahan pemohon maupun pemerintah, sehingga hak tagih yang bersangkutan dapat dibayarkan sejak pensiun ditetapkan. keadilan menurut para ahli hukum merupakan kesepakatan yang terwujud dalam keseimbangan, kepatutan dan kewajaran. pemerintah mengatur kedaluwarsa selama tahun adalah jangka waktu yang seimbang dan wajar bagi warga negaranya atau para pensiunan pns untuk mengajukan tagihan kepada negara apabila hak tagih telah lahir. jangka waktu tahun adalah jangka waktu yang cukup dan memenuhi kepastian hukum bagi warga negara masyarakat untuk menunaikan hak haknya. sisi lain bagi negara dalam fungsinya sebagai otoritas yang melakukan pengurusan administrasi dan mengatur warga negaranya, jangka waktu kedaluwarsa tahun kiranya dapat memenuhi kepastian hukum dalam ketertiban administrasi pengelolaan keuangan negara. klausul tambahan yang disampaikan merupakan masalah teknis administratif pembayaran. samping itu undang undang tahun mengatur tentang kadaluwarsa secara umum yang tidak hanya berlaku untuk masalah pensiun, namun lebih luas dari itu yakni kadaluwarsa hak tagih utang atas beban negara. untuk itu guna menghindari timbulnya permasalahan yang sama dikemudian hari, pemerintah akan menyusun peraturan bawah undang undang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sehingga pengaturan kadaluwarsa akan lebih jelas dan tegas serta tidak lagi menimbulkan multitafsir dalam pemakamannya. pada prinsipnya merupakan pokok pikiran utama dari sehingga penjelasan atas gugatan dapat juga dimaknai menjelaskan seluruh isi perlu dijelaskan pada pemohon bahwa ketentuan dan pada prinsipnya untuk memberi keadilan melindungi warga negara pada saat berpulang kepada negara. dihilangkannya kedua tersebut justru akan menempatkan warga negara atau pihak ketiga dalam risiko tinggi tidak dapat melakukan tagihan pada negara. dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, mengatur mengenai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp). dalam pelaksaan anggaran setiap pembayaran harus berdasarkan atas sebuah perikatan atau kontrak. ditinjau dari sisi hukum keuangan negara pada prinsipnya sebuah keputusan pengangkatan sebagai pns adalah sebuah otorisasi yang mengikat negara untuk melakukan kewajiban pembayaran. pembayaran dilakukan atas suatu tagihan dan setelah dilakukan pengujian oleh negara. ketentuan kadaluwarsa dalam selama tahun tidak selalu identik dengan pembayaran lima tahun, namun hak tagih yang telah lahir tetapi diabaikan maka dapat dikenakan ketentuan kadaluwarsa. pada kasus pemohon karena hak tagih lahir pada bulan november dan tidak terdapat pengabaian terhadap hak tagih, maka pensiun yang bersangkutan dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal pensiun, dan bulan sisanya yang belum diterima dapat dibayarkan. dana akumulasi pensiun yang dipungut oleh pemerintah yang dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat lopp) tahun united berjumlah kurang lebih sebesar triliun. sedangkan jumlah pensiun yang harus dibayarkan kurang lebih sebesar triliun setiap bulan sehingga terjadi ketidakcukupan untuk melakukan pembayaran pensiun. jika dihitung total akumulasi pensiun tersebut hanya cukup membayar biaya pensiun selama tahun bulan saja dengan besaran nilai manfaat pensiun saat ini. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam program pensiun saat ini pensiunan belum memiliki akun individu karena pembayaran manfaat pensiun masih menggunakan sistem pay you dan dibiayai sepenuhnya oleh apbn. dalam keterangan presiden sebelumnya pada sidang tanggal juli yang dimaksud ketidakcukupan adalah akumulasi iuran pensiun pegawai yang dipungut setiap bulan tidak cukup untuk membayar beban pensiun. oleh karenanya adanya program jaminan sosial bagi pegawai negeri yang meliputimahaman tentang pengelolaan pensiun indonesia tidak dapat dilihat dengan sudut pandang pragmatis yang salah, yang mengesampingkan karakter kebijakan pemerintah dalam pembayaran pensiun. hal demikian dikhawatirkan akan memberikan opini yang tidak didasarkan pada fakta pengelolaan pensiun namun lebih didasarkan hanya pada keberpihakan subjektif atas pokok permohonan. saudara ahli dari pihak pemohon yang juga merupakan mantan pejabat aspen persero) tentunya sangat memahami, bahwa pola pembayaran pensiun pegawai pemerintah tidak menggunakan sistem pembayaran asuransi pada umumnya, yang selalu mendasarkan nilai pertanggungan pada hubungan antara premi atau iuran peserta asuransi dengan nilai kemanfaatan atau uang pensiun yang diperoleh. keadaan yang tentunya juga dipahami oleh ahli dari pihak pemohon, bahwa kebijakan pola pembayaran pensiun pns menggunakan pola unik pembayaran pensiun, dimana pensiunan akan memperoleh banyak kemanfaatan pensiun yang lebih didasarkan pada kebijakan satu arah pemerintah dalam pembayaran pensiun. kebijakan kebijakan pemerintah dalam pembayaran pensiun, tampak pada pola pembayaran pensiun pegawai pemerintah yang tidak menggunakan sistem pembayaran asuransi pada umumnya. jika diperhatikan dalam prakteknya dengan premi atau iuran sebesar terdapat pola unik dimana pensiunan akan memperoleh manfaat pensiun berdasarkan pada status golongan terakhir pada merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid masa pegawai bersangkutan pensiun. sehingga, seorang asn pns yang memulai bekerja dengan golongan il a dan melakukan penyertaan berupa iuran secara berkala sebesar dari gaji pokoknya mengikuti penentangan skala gaji selama pengabdiannya. pada masa pensiun, yang bersangkutan berada dalam golongan iv e maka pemerintah akan memberikan kebijakan pemberian manfaat pensiun dengan mendasarkan pada perhitungan pokok pensiun dengan besaran gaji dalam golongan iv e. kebijakan lainnya, pembayaran manfaat pensiun diberikan dengan masa waktu tidak terbatas (sepanjang masih adanya istri suami dan anak yang berhak mendapat tanggungan pensiun), yang pada. asuransi pensiun umumnya didasarkan pada masa besaran iuran peserta. pemerintah juga memberlakukan kebijakan yang tidak berlaku dalam pola normatif sistem asuransi pensiun, dimana dalam pola pembayaran pensiun asn pns diterapkannya sistem peningkatan secara berkala besaran pokok pensiun yang dapat mengikuti pola peningkatan besaran gaji pokok asn pns aktif. selain itu juga sistem pemberian tunjangan tunjangan yang hampir sama mengikuti pola kebijakan pemberian tunjangan pegawai yang masih aktif, dimana kedua kebijakan inipun tetap tidak mempunyai korelasinya dengan besaran premi asn pns kepada pemerintah. dikaitkan dengan hal tersebut tentunya kumulatif iuran pensiun sebesar beserta dengan seluruh hasil pengelolaannya tidak akan pernah cukup membiayai pembayaran uang pensiun pns sampai kapanpun. oleh karenanya, sebagaimana telah kami jelaskan pada keterangan sebelumnya bahwa, pembayaran pensiun pns indonesia dilakukan dengan sumber dana berasal dari dana apbn. sehingga pola namun lebih banyakadapun kumulatif dana iuran dari gaji pns, dalam hal uang pensiun dalam operasionalnya telah dibiayai dari dana apbn dan tidak mengaitkan dengan dana kumulatif iuran tentunya dana kumulatif tersebut merupakan dana yang berada dalam pengelolaan aspen persero) atas penugasan dari pemerintah. fakta sebagaimana diatas sangat diketahui dan disadari sebagai kebijakan pemerintah oleh para pihak, baik oleh pemerintah sebagai otoritas maupun merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid aspen persero) sebagai pihak yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk pengelolaan pembayaran pensiun pns. pendapat yang mengatakan bahwa pembayaran pensiun pns indonesia bersumber dari iuran pensiun asn pns kiranya dapat diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan majelis. pendapat demikian sangat mengaburkan kenyataan dan kebijakan pemerintah dalam pembayaran pensiun indonesia yang mengasumsikan pembayaran pensiun pns seolah berpola asuransi pada umumnya yang mendasarkan pada nilai premi asuransi, sehingga pendapat tersebut lebih bersifat subjektif dan tidak memiliki dasar yang kuat. dalam hukum keuangan negara terdapat tiga kelompok objek keuangan negara yaitu fiskal apbn), moneter yang dikelola bank indonesia dan kekayaan negara yang dipisahkan. khususnya untuk kekayaan negara yang dipisahkan yang lebih dikenal dalam bentukan bumn, pengelolaan keuangan negara dalam kekayaan negara dipisahkan memiliki dua tujuan utama sebagaimana diatur dalam bumn yaitu dalam rangka memberikan layanan publik dan dalam rangka mencari keuntungan. aspen persero) dalam kaitannya dengan pengelolaan dana pensiun mendapat penugasan dari pemerintah untuk penyelenggaraan pembayaran dana pensiun, aspen persero) dalam hal ini tidak berada dalam hubungannya sebagai bumn yang melakukan operasi mencari keuntungan, namun lebih pada hubungan melakukan penugasan dari pemerintah untuk melakukan pembayaran pensiun yang pada dasarnya tugas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah. pola penugasan ini mempunyai implikasi antara lain pada pembiayaan operasional dalam rangka pembayaran pensiun oleh aspen persero) yang sesuai ketentuan dapat berasal dari apbn atau hasil pengembangan dana kumulatif iuran pensiun pns, sedangkan untuk pembayaran dana pensiun, pemerintah tidak mengaitkan dengan dana kumulatif namun sepenuhnya dibiayai dari apbn. hal ini tentunya mempengaruhi karakter atas dana kumulatif iuran pns ,75y6 yang berada dalam pengelolaan aspen persero). dana kumulatif ini sejatinya bukanlah berkarakter sebagai bagian dari kekayaan negara yang disengaja dipisahkan untuk digunakan bumn mencari keuntungan dan saat ini bukan berlaku sebagai sumber dana pembayaran pensiun oleh pemerintah. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa akumulasi dana iuran pensiun sebesar yang dipungut setiap bulan dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, pada saat ini disimpan dalam rekening aspen persero) menteri keuangan. nama rekening yang masih mengacu pada menteri keuangan menunjukkan aspen persero) pada prinsipnya mewakili pemerintah dalam hal ini menteri keuangan untuk mengelola secara terbatas rekening dimaksud. pemerintah adalah pihak yang menguasai rekening tersebut sehingga aspen persero) tunduk pada kebijakan pemerintah terkait pemindahbukuan, penarikan dan hal lainnya yang berkaitan dengan rekening dimaksud. pola demikian lebih merupakan sebagai akibat dari karakter dana kumulatif iuran pensiun dalam pengelolaan aspen persero), dimana karakter dana kumulatif itu terbentuk sebagai akibat dari pembayaran dana pensiun yang telah sepenuhnya dilakukan dengan bersumber dari apbn sehingga terhadap dana kumulatif yo, aspen persero) dalam hal ini lebih berstatus sebagai wakil pemerintah untuk mengadministrasikan dana kumulatif iuran tersebut. penguasaan pemerintah atas rekening akumulasi dana iuran pensiun tercermin juga dalam laporan pertanggungjawaban dana dimaksud, yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat lopp) pada bagian anggaran ba) bendahara umum negara bun) dengan uraian dana yang dibatasi penggunaannya. atas laporan pertanggungjawaban tersebut, setiap tahun dilakukan audit oleh badan pemeriksa keuangan sebelum disampaikan oleh presiden kepada dewan perwakilan rakyat sebagai bagian dari lopp. sebagai simulasi untuk pembayaran pensiun tahun pemerintah melalui apbn mengeluarkan anggaran sebesar rp76, triliun dan jika dibandingkan dengan jumlah akumulasi iuran pensiun pada waktu yang sama yaitu sebesar triliun. hal ini menunjukkan bahwa hasil iuran pensiun tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran belanja pensiun selama tahun merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pengelolaan oleh aspen persero) atas dana akumulasi iuran pensiun bukan berarti dana tersebut dimiliki oleh aspen persero). hal ini bisa dilihat dari neraca laporan keuangan aspen persero), dimana dana akumulasi iuran pensiun dicatat sebagai kewajiban utang. selain itu aspen persero) tidak bisa menggunakan akumulasi iuran pensiun dan hasil pengembangannya tanpa seijin pemerintah sesuai dengan pmk nomor pmk. sebagaimana telah diubah dengan pmk nomor pmk. untuk menguatkan keterangannya presiden, mengajukan ahli yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal juli sebagai berikut: siswa subianto terlebih dahulu ahli menyampaikan bahwa kasus yang diajukan oleh pemohon adalah sebuah kasus yang terjadi dalam lingkup hukum keuangan negara, yaitu, merupakan kasus yang terjadi dalam hubungan antar instansi dalam lembaga eksekutif dalam rangka pelaksanaan undang undang apbn. lebih khusus lagi, menyangkut tata cara pembayaran pensiun seorang pegawai negeri yang bekerja pada suatu instansi pemerintah setelah memasuki batas usia pensiun bup) : hukum tata negara, hukum administrasi negara, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidahli pelajari dan dalami selama ini, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisikonsepsi, kedua, implementasi, dan ketiga, pendapat yang dirangkum dalam bentuk kesimpulan. menurut studi ilmu hukum keuangan negara, pengelolaan keuangan negara terbagi dalam dua aspek (sisi), yaitu: aspek politis dan aspek administratif. dalam kajian ilmu hukum keuangan negara, aspek politik pengelolaan keuangan negara ini secara substansi mengatur hubungan hukum antara lembaga legislatif. dan lembaga eksekutif dalam rangka penyusunan dan penetapan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). secara konkrit, aspek politis pengelolaan keuangan negara tersebut terkait dengan pelaksanaan pemikiran ide yang terkandung dalam undang undang dasar, yakni, mengatur bagaimana amanah undang undang dasar yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemenuhan hak hak asasi warga negara harus diwujudkan. amanah undang undang dasar dimaksud diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengelolaan rumah tangga negara, baik dari aspek kegiatan yang akan dilaksanakan maupun dari aspek pembiayaannya (financing). dari aspek pembiayaan, pada hakikatnya, menjawab pertanyaan bagaimana pemerintah dapat membiayai kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan hak hak asasi warga negara. sedangkan aspek administratif pengelolaan keuangan negara secara substansi mengatur hubungan hukum antar instansi dalam lembaga eksekutif dalam pelaksanaan apbn. aspek administratif pengelolaan keuangan negara, yang pada hakikatnya merupakan merasionalisasi keputusan politik, memiliki kaidah baku yang bersifat khusus yang didasarkan pada pemikiran filosofis dalam pengelolaan keuangan sebuah otoritas, yaitu negara, yang bertanggung merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemohon menganggap mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional untuk tidak dituntut atas dasar hukum dengan berlakunya nomor terutama karena pemohon pada hakikatnya mengambil uang perannya sendiri. pemohon sudah menjadi pegawai negeri sipil sejak sesudah itu terbit undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian:engan perubahan mana tentang kesejahteraan pegawai negeri sipil berubah menjadi sebagai berikut: untuk meningkatkan kegairahan bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai negeri sipil::,: besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan pemerintah: pegawai negeri sipil yang meninggal dunia berhak memperoleh bantumerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid jawab terhadap tugas pemerintahan negara, satu sisi, dan menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat sisi lain. sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap tugas pemerintahan negara dan menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, negara harus terhindar dari hal hal yang dapat menimbulkan kerugian negara yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan uang maupun asset yang menjadi milik ataupun tanggungjawabnya. hal itulah yang kemudian menjadi landasan filosofis dalam pengelolaan keuangan negara yang tercermin dalam kaidah baku atau prinsip yang dikenal hingga saat ini. prinsip yang paling dasar dalam pengelolaan keuangan negara adalah adanya mekanisme saling uji (check and balance mechanism) antara para pejabat pengelola perbendaharaan yang kemudian menurunkan berbagai prinsip turunan lainnya. terkait dengan kasus yang diajukan oleh pemohon, yaitu tentang dana pensiun pegawai negeri pada hakikatnya merupakan suatu bentuk komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, khususnya dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil pns (termasuk dalamnya abri dan kepolisian tentunya). sebagai abdi negara, pns diberikan jaminan kesejahteraan oleh negara baik pada masa pengabdiannya (dinas) maupun pada masa tidak lagi melakukan pengabdian (masa pensiun), jaminan kesejahteraan dimaksud terdiri dari jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan. jaminan pensiun, pada hakikatnya, memberikan jaminan dalam bentuk kesinambungan penghasilan ketika pns yang bersangkutan tidak lagi aktif sebagai pns, sedangkan jaminan hari tua, pada hakikatnya, merupakan tabungan pns yang bersangkutan yang dihimpun semasa dinas. oleh karena itu, jaminan hari tua yang kemudian dikenal dengan tunjangan hari tua tht) tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada pns yang bersangkutan pada akhir pengabdiannya. sementara itu, jaminan kesehatan, diberikan dalam bentuk layanan kesehatan bagi pns yang bersangkutan beserta seluruh keluarganya yang dapat dinikmati ketika yang bersangkutan masih bertugas sebagai pns hingga selama masa pensiun. sebagaimana layaknya hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, pendanaan untuk jaminan pensiun bagi para pns ditanggung sebagian oleh pemerintah, selaku pemberi kerja, dan pns sendiri, selaku pekerja. namun merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid demikian, tidak seperti umumnya yang terjadi pada sebuah korporasi yang pada dasarnya menggunakan rasionalitas yang terukur antara jumlah yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja dengan manfaat yang akan diterima masa pensiun, hubungan antara pemerintah dengan pns menggunakan pola yang berbeda. banyak pihak yang kurang memahami, berpendapat bahwa pemerintah berlaku tidak jujur, karena dalam kenyataannya pemerintah tidak pernah ikut memberikan iuran sebagai pembayaran premi yang nantinya akan dihitung sebagai dasar pemberian pensiun sebagaimana halnya dalam kesehatan pada asuransi. pemerintah tidak ingin melakukan hal tersebut, karena pensiun pns bukanlah pemupukan dana dengan pola asuransi. beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah tidak ikut meng iur dalam pemupukan dana pensiun pns: pensiun yang diterima oleh pns bersifat dinamis. penerimaan pensiun dihitung atas dasar pangkat terakhir pada masa dinas. oleh karena itu, seringkali dapat diketemukan seseorang yang memulai kariernya dari golongan yang relatif rendah, misalnya il a, mengakhiri masa pengabdiannya dengan pangkat iv e yang merupakan golongan tertinggi dalam pangkat dinas pns: adanya kenaikan pokok pensiun kepada para penerima pensiun dapat diberikan kenaikan pokok pensiun yang pada gilirannya akan menaikkan penerimaan pensiun. hal tersebut tidak berbeda dengan para pns aktif. fasilitas tunjangan pensiun tambahan pemberian tambahan penerimaan pensiun untuk tujuan tertentu, misalnya hari raya dan lainnya dana pensiun tidak bersifat individual dana yang dibayarkan kepada para penerima pensiun merupakan dana yang dipungut dari para pns aktif yang diterima sebagai penerimaan pensiun. masalah lembaga pengelola dana pensiun aspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun baru dibentuk sekitar tahun padahal pemerintah harus membayar pensiun kepada para merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pegawai sejak indonesia merdeka, yaitu tahun dengan pola seperti tersebut atas, dalam kenyataannya, dana yang dipungut dari para pns aktif sebesar dari penerimaannya yang kemudian dikelola oleh aspen, sebagai pengelola dana pensiun, hanya mampu memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap keseluruhan pembayaran pensiun yang dilakukan oleh pemerintah. kontribusi paling tinggi rata rata dalam setahun sebesar kurang dari dari total pembayaran pensiun. oleh karena itu, sekitar atau lebih dari total pembayaran pensiun dimaksud menjadi tanggung jawab pemerintah dan dibebankan melalui apbn. pada saat ini, kontribusi pemerintah mendekati hampir sekitar artinya, pada saat ini pensiun pns hampir seluruhnya ditanggung oleh negara melalui apbn. selanjutnya terkait dengan masalah dasawarsa yang menjadi pokok sengketa, undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara dalam menyatakan sebagai berikutila diperhatikan, undang undang perbendaharaan negara tersebut memiliki makna yang tidak berbeda dengan icw yang kemudian diadopsi oleh berbagai ketentuan pada masa sebelum lahirnya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. adapun tentang kedaluwarsa sebagaimana dimuat dalam icw tersebut adalah sebagai berikut: hak tagihan kepada negara kedaluwarsa setelah lima tahun sejak hak tagihan itu jatuh tempo, kecuali apabila kitab undang undang hukum perdata menentukan masa kedaluwarsa yang lebih pendek. para ahli hukum berpendapat bahwa lahirnya kedalwuarsaan adalah untuk menjamin adanya sebuah kepastian hukum. hal ini pulalah yang menjadi alasan dalam pengelolaan keuangan negara. dalam pada itu, beranjak pada kekhususan pada ranah hukum keuangan negara tersebut, kedaluwarsa yang diadopsi dari burgerliik webbook bw), dan kemudian diterapkan dalam tata kelola keuangan negara pun mengalami penyesuaian pula dalam merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid implementasinya. walaupun, bila diperhatikan prinsip dasar kedaluwarsa dimaksud hampir tidak berubah. dasawarsa yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan dasawarsa extinction, yaitu, dasawarsa yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang karena melewatinya waktu. terkait dengan itu, untuk dapat dinyatakan dasawarsa sebuah tagihan kepada negara harus memenuhi tiga unsur lahirnya hak diadakannya hak tersebut melewatinya waktu yang telah ditentukan. lahirnya hak pensiun, yaitu hak untuk menerima pensiun dari pemerintah, seperti halnya ketika seorang calon pegawai negeri untuk menerima gaji adalah diterbitkannya surat keputusan oleh pejabat yang berwenang. tanpa adanya surat keputusan pensiun seseorang yang telah mencapai batas usia pensiun tidak dapat menerima penghasilan yang berupa pensiun. sesuai dengan prinsip sebagaimana telah dikemukakan atas, dengan alasan bahwa negara harus terhindarkan dari kejadian yang mungkin dapat menimbulkan kerugian negara yang diakibatkan karena kesalahan ataupun kelebihan bayar, setiap tagihan, tanpa kecuali, harus dilakukan penagihan kepada negara. selanjutnya, terhadap tagihan tersebut kemudian dilakukan pengujian atau verifikasi untuk memastikan kebenaran tagihan yang diajukan tersebut. verifikasi dimaksud meliputi wetmatigheid verification, rechtmatigheid verification, dan doelmatigheid verification. ini adalah merupakan perwujudan dari sikap kehati hatian yang harus menjadi acuan para pejabat pengelola keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam best practice dalam pengelolaan pemerintahan yang baik good governance government), khususnya bidang pengelolaan keuangan negara. oleh karena itu, atas dasar hal tersebut, tanpa kecuali, setiap tagihan kepada negara, walaupun pada prinsipnya merupakan kewajiban negara, untuk dapat dibayarkan harus dilakukan melalui suatu proses penagihan. dengan kata lain, setiap tagihan harus dilakukan dengan pengajuan surat permintaan pembayaran kepada negara, dan terhadap permintaan tersebut harus dilakukan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pengujian atau verifikasi. artinya, tanpa dilakukan penagihan, semua bentuk tagihan kepada negara, kecuali yang berupa utang (pinjaman) uang yaitu, bukan merupakan akibat dari perikatan dalam pelaksanaan kegiatan apbn akan kedaluwarsa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. dalam kaitan ini, perlu disampaikan bahwa penagihan itu sendiri untuk dapat dinyatakan sah untuk dibayarkan memerlukan bukti bukti pendukung sebagai persyaratan bayar. dasawarsa dalam pengelolaan utang negara masa lalu dalam beberapa hal telah diterapkan secara salah. kesalahan tersebut dapat dilihat dalam dua hal, yaitu: tidak membedakan utang negara sebagai akibat dari hubungan kerja dan utang dalam perjanjian utang piutang. tidak memperhatikan lahirnya hak terhadap utang. akibat kesalahan penerapan dimaksud, maka utang pemerintah dalam bentuk obligasi negara yang telah jatuh tempo dan belum ditagih, dengan melewatinya waktu, tidak lagi dapat dialihkan kepada negara oleh para pemilik obligasi. dalam kejadian lain, para penerima pensiun yang terlambat menerima surat keputusan pensiun dari pemerintah telah menderita kerugian, karena tetap dinyatakan dasawarsa, walaupun kesalahan dimaksud terjadi karena administrasi pemerintah yang kurang memadai. kini, sejak diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara penerapan kedaluwarsa terhadap tagihan kepada negara telah dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu dengan melakukan koreksi terhadap implementasi yang salah pada masa lalu. termasuk menjamin putusan penundaan dasawarsa (stunting) sebagaimana dinyatakan dalam yang bunyinya sebagai berikut:: bahwa pengaturan terkait dengan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ketentuan undang undang, khususnya dalam dan undang undang perbendaharaan negara, yang dimohonkan oleh pemohon untuk di review mahkamah konstitusi sebagaimana tersebut atas telah didasarkan pada historis filosofis yang mendasari konsepsi hukum keuangan negara yang sejalan dengan kaidah yang tertuang dalam hukum dasar, yaitu undang undang dasar bahwa undang undang perbendaharaan negara yang merupakan perwujudan dari sisi administratif hukum keuangan negara, yaitu terkait dengan pelaksanaan keputusan politis yang dituangkan dalam undang undang apbn memiliki kaidah baku dalam pelaksanaan operasionalnya yang harus dipatuhi oleh semua pihak. bahwa dikaitkan dengan fakta yang disampaikan, bila dicermati, permohonan pemohon untuk melakukan pengujian terhadap undang undang perbendaharaan negara, yaitu tentang kedaluwarsa utang negara, khususnya pembayaran pensiun kepada pemohon, semata mata hanya dipicu oleh ketidakpahaman pemohon terhadap hal hal yang bersifat administratif dalam pelaksanaan anggaran negara, yaitu tentang pelaksanaan pembayaran yang memiliki persyaratan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon, dan juga dipicu oleh kelalaian yang bersangkutan terhadap hak hak yang dimilikinya yang kemudian menimbulkan situasi kedaluwarsa menurut hukum. bahwa mengingat hal yang dimohonkan semata mata hanya bersifat teknis administratif, yaitu tidak dipenuhinya persyaratan pembayaran kewajiban (utang) negara sehingga menyebabkan utang tersebut kedaluwarsa, tidak memiliki keterkaitan dengan konstitusionalitas pengaturan kedaluwarsa dimaksud yang dimuat dalam undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. bahwa permohonan pemohon untuk melakukan pengujian undang undang perbendaharaan negara terhadap undang undang dasar adalah tidak memiliki landasan yang cukup memadai ditinjau dari sudut hukum keuangan negara, mengingat pengaturan tersebut tidak mengandung kesalahan sehingga tidak perlu dilakukan perubahan. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keterangan tambahan ahli siswa subianto bila dicermati, permasalahan yang dijadikan obyek judicial review pemohon adalah pembayaran pension kepada pemohon yang disebabkan karena alasan keterlambatan penagihan oleh pemohon kemudian kedaluwarsa, sehingga tidak dapat dibayarkan. sebagaimana telah disampaikan pada keterangan ahli, sistem pembayaran pensiun indonesia, pada dasarnya, tidak menganut pola asuransi, melainkan lebih merupakan usaha pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya kepada para mantan pegawai negeri. oleh sebab itu, bila diperhatikan, pemberian pensiun kepada para mantan pns merupakan usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam uud dalam kaitan ini perlu disampaikan bahwa dalam melakukan interaksi dengan rakyat, negara membutuhkan sarana, yaitu dalam bentuk dana, yang kemudian dikelola sedemikian rupa melalui sebuah sistem atau pranata yang dikenal dengan hukum keuangan negara. sesuai dengan alur pikir dan konsep pengelolaan keuangan negara yang merupakan alat pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga negara, hukum keuangan negara terbagi dalam aspek politik dan aspek administratif. bila aspek politiknya, merupakan perwujudan bagaimana menyusun, menetapkan berbagai kegiatan yang membutuhkan pendanaan (anggaran), memberikan alokasi dana, serta menuangkannya dalam bentuk kesepakatan yang kemudian dikenal dengan undang undang apbn, aspek administratifnya adalah merupakan merasionalisasi berbagai keputusan politik tersebut dan diimplementasikan dalam pelaksanaan. secara konkrit, apbn merupakan bagian dari keuangan negara yang dikelola untuk membiayai kegiatan rumah tangga negara dalam rangka menghasilkan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. apbn sebagai bagian dari keuangan negara dikelola melalui sebuah system melibatkan rakyat melalui lembaga perwakilan uud). atas dasar kenyataan tersebut, masalah yang dijadikan objek judicial review pemohon pada dasarnya adalah terkait dengan alokasi dana yang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dikelola melalui sistem apbn. oleh karena itu, permasalahan tersebut sudah selayaknya dianalisis dengan menggunakan kaidah kaidah hukum keuangan negara. atau dengan kata lain, perspektif yang digunakan untuk melakukan analisis permasalahan tersebut, sebagaimana telah disampaikan dalam keterangan ahli seyogianya menggunakan perspektif hukum keuangan negara agar memberikan kejelasan yang bersifat proporsional dan menghindarkan dari analisis yang bias dan tidak fokus terhadap permasalahan itu sendiri. dalam tata kelola keuangan negara, sebagaimana kemudian dinyatakan dalam praktik sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, bahwa semua pungutan merupakan penerimaan negara. termasuk, tentunya iuran pensiun sebesar yang dipungut dari para pns. kendati, kemudian dana dimaksud dibukukan secara khusus untuk kemudian ditransfer kepada lembaga pengelolanya, yaitu pt. aspen. dalam pola pendanaan pensiun iuran para pns merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan dana yang berasal dari pemerintah. hal ini mengingat pada hakikatnya jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah tidak dikaitkan dengan ratio antara iuran yang dibayarkan oleh pns sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. dalam arti bahwa pemerintah membayarkan jauh melebihi dari sekadar kewajibannya berdasarkan ratio yang seharusnya ditetapkan. oleh karena itu, ketentuan yang dikaitkan dengan kadaluarsa kewajiban negara undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara|, dalam hal ini pembayaran pension, berlaku pula pada bagian yang berasal dari pns. sebagaimana telah disampaikan, dalam pola pembayaran pension pns indonesia tidak didasarkan pada pola asuransi. bila diperhatikan, selama konsepnya tidak berubah, pembayaran pension akan merupakan beban apbn, dan tidak akan merupakan pengelolaan dana yang bersifat mandiri. pandangan yang keliru yang telah disampaikan ahli dari pemohon yang menganalogikan pengelolaan dana pension seperti negara lain adalah tidak dapat dibenarkan. bila diasumsikan iuran pns selaku pekerja sebesar disetarakan dengan premi asuransi, sementara beban pemerintah adalah dari premi yang akan bernilai sekitar digabungkan sebagai premi keseluruhan, penerimaan pension yang akan diterima oleh pns akan jauh lebih merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kecil dibandingkan penerimaan pada saat ini, termasuk berbagai fasilitas yang telah saya sampaikan dalam keterangan ahli. jadi, pertanyaan yang disampaikan oleh pemohon tidak memiliki relevansi dengan pola atau sistem pembayaran pensiun yang kini digunakan indonesia. sebagaimana telah dikemukakan dalam keterangan ahli, bahwa dasawarsa yang dianut dalam tata kelola keuangan negara dilandaskan pada burgerliik webbook bw). oleh karena itu, menyimak ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, maka yang dimaksud dengan phrase kecuali ditentukan lain oleh undang undang', adalah burgerliik webbook kitab undang undang hukum perdata). dalam kesempatan ini perlu disampaikan bahwa melakukan perubahan kelembagaan negara bukanlah didasarkan pada sikap sekedar 'sebaiknya apa yang harus dilakukan', akan tetapi harus didasarkan pada konsep keilmuan yang dipadukan dengan berbagai aspek ketatanegaraan. dari sudut taxonomic, ilmu keuangan negara memiliki karakter tersendiri yang merupakan cabang dari sebuah pohon keilmuan. ilmu keuangan negara dibangun atas dasar filosofi dan kaidah kaidah baku yang bersifat spesifik. oleh karena itu, pemahaman terhadap konsepsi keilmuan bidang keuangan negara adalah merupakan suatu keharusan sebelum berbagai pihak memberikan saran tentang bagaimana seharusnya kelembagaan keuangan negara tersebut dikembangkan. usul yang disampaikan bukanlah sekedar memisahkan kelembagaannya, termasuk sdm dan fasilitasnya, untuk kepentingan sesaat, agar jangan sekadar memindahkan masalah tempat yang baru. pembentukan semacam internal revenues service irs) tidak akan memecahkan masalah. tetapi harus dilakukan perubahan sistem dan tata kerja. perlu dipahami bahwa dalam konsep pengelolaan keuangan negara, menteri keuangan adalah fiscal authority. untuk dapat berperan dalam kedudukan tersebut menteri keuangan harus mampu mengendalikan sisi penerimaan dan sisi pengeluaran termasuk pelaksanaannya yang kini berada bawah kendali ditjen perbendaharaan. sebagaimana telah disampaikan, sisi administratif hukum keuangan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid negara memiliki kaidah baku bahwa setiap tagihan kepada negara harus diajukan permintaannya, atau dengan kata lain harus dilakukan penagihan. hal tersebut untuk memenuhi paradigma bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, seluruh pejabat harus mampu menghindarkan terjadinya kerugian negara. menghindarkan terjadinya kerugian negara dalam hal pembayaran tagihan kepada negara adalah diwujudkan dengan lahirnya tiga jenis pengujian, yaitu: wet mati, recht mati, dan doel mati. dengan pengujian pengujian dimaksud, maka terdapatlah kepastian apakah tagihan tersebut memang benar adanya, diajukan oleh orang yang berhak, dengan besaran yang sesuai, dan terkait dengan tahun anggaran sesuai dengan yang seharusnya. justru dengan tidak diraihnya tagihan dimaksud oleh yang bersangkutan pemohon), para pengelola keuangan negara tidak dapat melakukan pembayaran, karena tidak ada yang harus diuji sebelum terjadi pembayaran. keteledoran pemohon inilah yang kemudian mengakibatkan terkenalnya kedaluarsaan sebagaimana dimaksudkan dalam undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara) yang merupakan kedaluarsaan extinct, dan bersifat parsial. perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pola lama sebagaimana dimuat dalam keppres 14a tahun dilakukan oleh pemerintah terutama dalam hal lahirnya hak tagih itu sendiri, dalam hal ini adalah surat keputusan pensiun yang relative cepat ketika seorang pns mencapai batas usia pensiun. hal tersebut diharapkan agar pemerintah terhindar dari kesalahan, yaitu memutuskan kadaluarsa sebelum lahirnya hak. sepanjang pengetahuan saya, hingga saat ini belum pernah ada keputusan terkait dengan hal tersebut. namun, demikian sesuai dengan jiwa yang diusung oleh undang undang bidang keuangan negara (antara lain undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara) yang menekankan asas reciprocal dan keterbukaan pemerintah seharusnya tidak mengenakan dasawarsa sepanjang keterlambatan dimaksud merupakan akibat dari kesalahan pemerintah. satu sisi, dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya, khususnya pns, pemberian pensiun merupakan sebuah tegen prestige (imbalan terhadap jerih payah) pemerintah kepada merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid oleh sebab itu, pemberlakuan undang undang nomornomorakan tetapi selain itu, dengan pemotongan pensiun tersebut, tanpa melihat besarnya, pemohon juga mengalami kerugian potensial yang menyangkut kehormatan pemohon. bagi pemohon, pensiun adalah sebuah penghargaan negara atas jasa pemohon yang telah bekerja dan mengabdi kepada negara selama tahun. dengan pemotongan pensiun tersebut, pemohon merasa seolah olah kehormatan dan martabatnya ikut terpotong pula. seolah olah pemohon dikurangi atau diabaikan pula jasa jasanya selama itu, serta penghargaan negara atas jasa jasanya itu yang seharusnya diterimanya sebagai haknya. padahal dalam uang pensiun itu adalah uang pemohon sendiri yang dipotong sebagai iuran setiap bulan dari penghasilannya selama menjadi pegawai negeri, iuran mana lalu disimpan oleh negara. pemotongan atau pengabaian atas kehormatan dan martabat pemohon sebagai pns atau pensiunan pns tersebut juga merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid masyarakat. dan hal tersebut, dengan menyandera sifat negara terhadap rakyatnya sebagai yang menjamin kesejahteraannya, maka pemberian pensiun adalah merupakan kewajiban. kewajiban tersebut lahir setelah yang bersangkutan menunaikan tugasnya (mencapai batas usia pensiun). kewajiban sisi pemerintah inilah yang kemudian melahirkan hak bagi penerima pensiun pns). hak dimaksud, secara konkrit, lahir dengan diterbitkannya surat keputusan pensiun yang menjelaskan tentang kewajiban negara untuk melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu kepada seseorang. hal inilah, yang menurut yang mulia merupakan pohon besarnya. yaitu, hak untuk menerima pensiun. namun demikian, setiap tagihan kepada negara wajib dialihkan agar dapat dipastikan kebenaran tagihan dimaksud benar, maka tanpa dilakukan penagihan pembayaran tidak akan pernah dilakukan oleh negara. sementara itu, untuk dapat dinyatakan bahwa tagihan tersebut memang benar adanya harus disertai dengan bukti bukti yang harus dilampirkan yang nantinya akan menjadi obyek verifikasi, yaitu wet mati, recht mati, dan doel mati. oleh karena itu, tanpa dilakukan penagihan, artinya, tidak pernah diajukan permintaan dengan melampirkan berbagai bukti sebagai persyaratan yang melekat, pemerintah tidak akan memiliki dasar pembayaran. oleh karena itu, pemerintah tidak akan pernah merealisasikan pembayaran. sebagaimana telah disampaikan bahwa keabsahan pembayaran diperlukan adanya bukti bukti untuk dilakukan pengujian. salah satu bukti yang disyaratkan adalah surat keterangan penghentian pembayaran spp). spp merupakan sebuah bukti (persyaratan) kunci bagi pembayaran pension, oleh karena surat keterangan dimaksud memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan telah benar benar tidak dibayarkan penghasilannya tempat lain. surat inilah yang menjadi pokok terhindarnya kerugian negara. oleh karena, tanpa adanya surat keterangan dimaksud, akan sangat mungkin yang bersangkutan masih menerima penghasilan instansi sebelumnya. sisi lain, spp juga memuat hutang atau kewajiban pns yang bersangkutan kepada negara. dalam hal ini, termasuk tetap mempertahankan aset aset negara yang bukan haknya. hal hal inilah yang memungkinkan negara akan menderita kerugian. oleh karena itu, untuk menghindarkan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kemungkinan terjadinya kerugian negara, tanpa spp instansi yang baru, dalam hal ini aspen, tidak akan berani melakukan pembayaran. terkait dengan ketentuan kedaluwarsa untuk pembayaran pensiun apakah sebagai hubungan kerja atau sebagai hubungan utang piutang? terkait dengan hal tersebut, sebagaimana yang telah ahli terangan bahwa: pelaksanaan apbn, pada prinsipnya, dilakukan melalui perikatan. hubungan antara pns dan pemerintah pada hakikatnya merupakan sebuah perikatan. setiap tagihan kepada negara harus diajukan penasihatnya. bila tidak diajukan, dan telah melewati masa yang telah ditetapkan tagihan dimaksud akan kedaluwarsa. kedaluarsaan dimaksud hanya bersifat sebagian, yaitu menyangkut masa yang telah melewati waktu. rawan tjandra ahli menyampaikan keterangan sesuai dengan latar belakang keahlian ahli di. bidang hukum administrasi keuangan negara. sebelumnya perlu sampaikan kembali sini bahwa pokok permohonan dari pemohon adalah bahwa nomor tahun tentang perbendaharaan negara (selanjutnya disebut uun) perlu diuji materiil karena menurut pemohon dinilai bertentangan dengan dan uud pada intinya, pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon sebagai asn pns dirugikan karena penerapan yang menyebabkan hak konstitusional pemohon dirugikan karenahak tagih pemohon dianggap kedaluwarsa karena melampaui tenggang waktu (lima tahun) sebagaimana diatur pada pn. sebelum menguraikan lebih jauh keterangan ahli, ahli terlebih dahulu mengutip selengkapnya rumusan normatif uun sebagai berikut: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpenjelasansehubungan dengan permohonan pemohon tersebut, ahli menyampaikan keterangan pendapat hukum sebagai berikut: bahwa guna menentukan status seseorang sebagai pegawai negeri sipil pns) yang merupakan unsur aparatur sipil negara asn) dalam hukum kepegawaian dipergunakan (dua) kriteria, yaitu: berdasarkan adanya hubungan dinas publik, yaitu manakala seseorang mengikatkan diri untuk tunduk pada pemerintah dan melakukan tugas jabatan tertentu, dan berdasarkan pengangkatan (aanstelling), yaitu diangkat melalui surat keputusan (beschikking) guna ditetapkan secara sah sebagai pegawai negeri. jika dikaitkan dengan teori penentuan status seseorang sebagai pns tersebut, nomor tahun tentang kepegawaian sebagaimana telah diubah oleh nomor tahun dan kini diganti dengan nomor tahun tentang aparatur sipil negara cenderung menggunakan kedua kriteria tersebut sekaligus dalam menentukan status kedudukan seseorang sebagai pegawai negeri. hal ini sebagai terlihat dari definisi pns yang disebutkan secara stipulated dalam angka merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid nomor tahun tentang aparatur sipil negara bahwausan ketentuan tentang pengertian pns tersebut berakar pada ketentuan yang pernah terdapat dalam ambtenaren wet nederland yang pernah menguraikan definisi dari pegawai negeri sebagai berikut: ambtenaren degener die aangesteld openbare dienst werkzaam zijn, met uitzondering van degener met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht gesloten. makna dari uraian ini adalah bahwa untuk bisa mendapatkan status sebagai pns harus ada inisiatif dari kedua pihak, yaitu warga masyarakat yang dapat memenuhi syarat untuk bisa ditetapkan sebagai pns sesuai dengan permohonan lamaran yang diajukannya kepada pemerintah dalam seleksi penerimaan cons dan selanjutnya ditetapkan melalui surat keputusan pengangkatan pns (aanstelling) oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkat. pola yang sama dengan penentuan kedudukan seseorang sebagai pns kiranya juga berlaku dalam proses pensiun seseorang sebagai pns serta pengurusan jaminan pensiun sebagaimana pengertian dariartinya, pemerintah negara menetapkan sejumlah persyaratan untuk pensiun dan mendapatkan jaminan pensiun melalui berbagai peraturan perundang undangan maupun peraturan kebijaksanaan yang berlaku dan seseorang pns yang telah memenuhi persyaratan pensiun tersebut harus mengikuti serangkaian prosedur yang ditentukan bagi terpenuhinya sejumlah persyaratan untuk mendapatkan jaminan pensiun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maupun kebijakan pemerintah. pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur secara normatif maupun administratif terpenuhinya hak pensiun bagi seorang pns. sehubungan dengan permohonan dari pemohon yang mengaitkan kerugian konstitusional pemohon akibatmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hak tagih pemohon dianggap kadaluarsa karena melampaui tenggang waktu (lima tahun) sebagaimana diatur pada merupakan isu legalitas (bukan isu konstitusionalitas) yang jika mengacu pada norma hukum sebagai dirumuskan pada nomor tahun terjadi karena penerapan norma yang terdapat pada nomor tahun yang dimaksud sebagai sebuah norma pengaturan mengenai hak tagih mengenai utang atas beban negara daerah yang kedaluwarsa dalam sebuah kasus konkrit yang bermula dari proses administrasi pengurusan jaminan hari tua dan membutuhkan pengaturan lebih rinci melalui peraturan pelaksanaan maupun peraturan operasional (policy rules, beleidsregel) yang mampu menjembatani kebutuhan pengaturan antara norma dan fakta sesuai dengan kewenangan administratif pemerintah. dalam teori hukum administrasi negara, dikenal adanya (tiga) tingkat uji materi yaitu pertama, pengujian norma hukum yang bersifat penetapan terhadap peraturan dasar peraturan perundang undangan yang mendasarinya, kedua, pengujian norma hukum yang bersifat pengaturan sebagai pelaksanaan sebuah undang undang terhadap undang undang, dan ketiga, pengujian norma hukum yang diatur dalam undang undang terhadap uud. ketiganya bertitiktolak dari (tiga) titik pijakan yang berbeda, yaitu beschikkingsnorm untuk kategori yang pertama, regelende norm untuk kategori yang kedua dan wettelijke norm untuk kategori yang ketiga. kategori yang pertama dan kedua berada dalam isu legalitas (rehtsmatigheid), sedangkan untuk kategori yang ketiga berada dalam bingkai isu konstitusionalitas. hal itu menurut pendapat ahli perlu dikaitkan dengan subjek yang menerapkan sebuah norma, objek yang terhadapnya sebuah norma diterapkan dan sasaran jangkauan dari pemberlakuan sebuah norma serta karakter dari norma itu sendiri. tentunya, jika dikaitkan dengan fondasi pengujiannya juga perlu dikategorikan menjadi wettelijke atau regelende basis (untuk kategori norma yang pertama dan kedua) serta grondwetelijke bahkan staatsfundamentalnorm basis (untuk kategori yang ketiga). sesuai dengan kategorisasi tersebut, ahli berpendapat bahwa pokok permohonan dari pemohon sebagaimana telah disebutkan atas merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pada prinsipnya adalah menyangkut tingkat pertama dan kedua uji yang harus ditujukan kepada peradilan tata usaha negara ombudsman atau hak inspraak yang diajukan kepada pemerintah dari penerapan norma hukum akibat pelaksanaan undang undang (vide nomor tahun tentang perbendaharaan negara) yang bertitik tolak dari regelende basis atau wetteliike basis namun bukan bertitik tolak dari grondwetelijke atau staatsftundamentalnorm basis. pembatalan norma hukum sebagaimana dirumuskan pada nomor tahun yang jika dikaitkan dengan isu hukum yang diangkat dalam permohonan pemohon yang sesungguhnya bertitik tolak dari titik pijak persoalan belum adanya sebuah pengaturan operasional mengenai syarat, kriteria dan prosedur penerapan norma yang dimasukkan untuk mengatur kadaluarsa hak tagih utang atas beban negara daerah yang bersifat umum komprehensif (artinya tidak secara khusus hanya untuk persoalan kadaluarsa bagi permohonan jaminan pensiun bagi pns) berdasarkan asas asas hukum keuangan negara (sebagai asas asas hukum administrasi sektoral) dan asas asas umum pemerintahan yang baik (sebagai asas asas hukum administrasi umum). salah satunya terkait dengan kewenangan negara mengatur masa kadaluarsa hak tagih utang atas beban negara daerah yang bersifat umum komprehensif adalah keharusan negara mengatur penerapan asas kepastian hukum dan asas ketertiban penyelenggaraan negara agar terdapat kepastian atas penguasaan negara terhadap keuangan negara sebagaimana dirumuskan pada angka nomor tahun tentang keuangan negara. pada prinsipnya, selalu ditekankan oleh berbagai undangundang yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara agar demi kepentingan pembiayaan program kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada rakyat selalu dihindarkan terjadinya kerugian negara. oleh karena itu pengertian dari utang negara yang dirumuskan sebagai(vide angka pn) dan pengertian utang daerah yang dirumuskan sebagai jumlah uang yang wajib merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidangka pn) yang memiliki karakter pengaturan sebagai norma umum tetap harus dikaitkan dengan sasaran dari pengaturan itu untuk mengatur pengamanan atas perbendaharaan negara yaitu (vide angka pn). penerapan norma hukum yang berkarakter umum untuk melaksanakan tugas sektoral pemerintah (cg melayani pengaturan bidang kepegawaian khususnya kadaluarsa pensiun) memerlukan adanya tindakan hukum pengaturan (regelendehandeling) maupun kebijakan operasional melalui peraturan kebijakan (beleidsregel) seperti pedoman, jumlah jenis (richtlijn), surat edaran, dan lain lain yang bertujuan menampakkan keluar kebijakan yang bersifat tertulis (naar buatan gebrak schrifteliike beleid) yang berada ranah kegiatan pemerintahan (benturan) dalam rangka memenuhi (tiga) fungsi hukum administrasi negara, yaitu: norma (norm), sarana (instrument) dan jaminan (warburg). mengaitkan kerugian konstitusional dengan berlakunya sebuah norma hukum sebagaimana disebutkan dalam permohonan dari pemohon kiranya perlu dikaitkan dengan konsep mengenai tiga tingkat uji materi dan basis pemberlakuan suatu norma tersebut serta dampak dari pemberlakuan pencabutan sebuah norma hukum, terlebih yang diatur dalam sebuah undangundang (khususnya pn). pembatalan norma hukum sebagai yang diatur pada cg. ketentuan yang mengatur masalah kadaluarsa hak tagih utang negara daerah jika ditarik atas dengan mengacu pada uud justru bisa bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjadi landasan kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan negara dalam pengelolaan apbn yang diatur pada uud yang mengaturmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid rakyaud yang menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. berdasarkan norma konstitusional itulah didedikasikan asas asas hukum keuangan negara yang terdiri dari asas asas dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri beserta asas asas klasik yang juga masih berlaku yang meliputi asas asas: asas kelengkapan (volledigheid, universalitas), asas spesialis spesifikasi (spesialis kualitatif, spesialis kuantitatif dan spesialis menurut urutan waktu), asas berkala (periodisitas), asas formil (bentuk tertentu) dan asas publisitas (keterbukaan). karena norma konstitusional merupakan sebuah unsur dari sistem norma konstitusional yang saling berkaitan, maka norma konstitusional yang terkandung dalam dan uud juga bertujuan untuk terwujudnya norma norma konstitusional lainnya, termasuk norma norma dalam uud yang disebutkan dalam permohonan pemohon. dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dirumuskan pada yang mengatur bahwamengandung beberapa elemen norma pokok, yang terdiri atas: siapa yang berwenang menetapkan masa kedaluwarsa (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kriteria penerapan utang atas beban negara daerah, prosedur penetapan kadaluarsa hak tagih dan pengecualian berlakunya norma hukum itu melalui undang undang. elemen elemen dari norma hukum itu memenuhi (tiga) landasan hukum administrasi negara, yaitu: wewenang (bevoegdheid), prosedur dan substansi. dengan demikian, diperlukan adanya pengaturan operasional untuk memenuhi elemen elemen pokok dari norma hukum tersebut agar permohonan pemohon dapat dipenuhi dalam pelaksanaan norma hukum itu yang berada ranah pelaksanaan fungsi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemerintahan (sturende function) sebagaimana dimaksud dalam angka nomor tahun tentang administrasi pemerintahan yang mengatur fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi perlindungan, namun tentunya bukan justru dengan cara membatalkan pemberlakuan norma hukum tersebut yang akan berpotensi hasilnya tuntutan pembayaran utang atas beban negara daerah kepada pemerintah yang melampaui maksud permohonan dan tuntutan permohonan dari pemohon yang hanya menyangkut jaminan pensiun dan mengganggu terwujudnya asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara yang juga bersumber dari nilai nilai konstitusional sebagaimana terkandung dalam uud kondisi kekosongan norma hukum (elemen het recht) mengenai kadaluarsa hak tagih mengenai utang atas beban negara daerah bisa berdampak terjadinya kekacauan (chaos) perbendaharaan negara yang dalam skala yang kian meluas bisa berujung pada terjadinya kerugian negara yang masif yang justru legalisasi oleh pembatalan norma yang terdapat pada nomor tahun sehubungan dengan uraian ahli atas, ahli berpendapat bahwa permohonan dari pemohon merupakan isu legalitas penerapan suatu norma hukumdalam undang undang (vide pn), namun, tak memadai untuk digunakan sebagai argumentasi untuk menjadikannya sebagai isu konstitusionalitas berlakunya sebuah norma hukum dalam undang undang (vide pn). dengan demikian, ahli memperkuat permohonan dari jawaban presiden pada persidangan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu xv agar permohonan dari pemohon ditolak seluruhnya. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait aspen memberi keterangan pada persidangan tanggal juli sebagai berikut: badan hukum aspen adalah badan usaha milik negara bumn) berbentuk persero, didirikan pada tanggal april berdasarkan peraturan pemerintah merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid nomor tahunselanjutnyadapatkan tugas atau amanat dari pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi sosial pegawai negeri sipil, meliputi program pensiun dan program tabungan hari tua. samping itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun terhitung juli diberikan amanat untuk menyelenggarakanvisi, misi dan nilai nila nilai nilai: integritas, profesional, kompetitif, inovatif dan tumbuh. il. kepesertaan seluruh pegawai negeri sipil termasuk pemohon adalah peserta asuransi sosial pegawai negeri,semua pegawai negeri sipil kecuali pegawai negeri sipil lingkungan departemen pertahanan keamanan adalah peserta dari asuransi sosial. dengan demikian, kepersertaan pns termasuk pemohon dalam peran tersebut adalah bersifat wajib atau mandatory, nomor tahun merupakan pelaksanaan undang undang nomor tahun merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo berdampak pada bidang bidang kehidupan pemohon yang bukan sehari hari, yang meliputi segala aktivitasnya selaku seorang intelektual, bidang sosial, ekonomi, hukum, budaya, politik, keamanan dan pertahanan, serta kenegaraan pada umumnya. sekalipun pemohon mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, tetapi betapapun perlakuan terhadap pemohon dengan diberlakukannya nomor tersebut berdampak buruk terhadap posisi pemohon dalam hubungannya dengan segala aktivitasnya itu. dampak buruk itu tentunya akan hilang dengan sendirinya, apabila nomor itu tidak diberlakukan. iii. alasan alasan pemohon tentang kejadiannya berikut ini adalah kejadian yang dialami pemohon: pada september pemohon datang kantor pusat pt. aspen jalan cempaka putih raya untuk menanyakan berapa jumlah pensiunnya tiap bulan. pemohon diberitahu petugas pt. aspen wilayah dki jakarta,diberitahu, bahwa untuk mendapatkan uang pensiun, pemohon perlu menyerahkan dokumen dokumen pensiun yang dibutuhkan, yaitu surat keputusan pensiun dari badan kepegawaian negara: serta spp, yaitu surat keputusan penghentian pensiun, dari universitas indonesia. pemohon memberitahukan bahwa pada awal pemohon sudah pernah menyampaikan dokumen dokumen yang dibutuhkan, kecuali spp. sejak itu pemohon tidak pernah diberitahu mengenai kekurangan dokumen tersebut, sehingga pemohon mengira semuanya sudah beres. pemohon segera menyampaikan kembali dokumen dokumen yang diminta pt. aspen. akan tetapi, spp baru didapat dari petugas universitas indonesiamerdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratmahkamahkonsitusigoid kewajiban pns selaku peserta termasuk pemohon adalah membayar iuran sebesar (delapan persen) dari gaji pokok dan tunjangan keluarga setiap bulannya.iuran sejumlah sebagaimana dimaksud dalam peruntukannya ditentukan sebagai berikut: (empat tiga per empat persen) untuk pensiun dan (tiga satu per empat persen) untuk tabungan hari tua. lurah pensiun sebesar (empat tiga per empat persen) tersebut sejak tahun berdasarkan surat menteri keuangan republik indonesia nomor mk . tanggal februari yang juga merupakan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor tahun dialihkan aspen persero untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka pembentukan dana pensiun pns sebagaimana amanat undang undang nomor tahun huruf khusus untuk program tabungan hari tua yang telah dikelola oleh aspen persero) sejak tahun sepenuhnya telah fully funded dengan kata lain pembayaran klaim tht beserta pengembangannya dibiayai oleh dana tht tersebut. iii. pengadministrasian dan tatakelola dana lurah pensiun akumulasi lurah pensiun. bahwa sebagai tindak lanjut undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai, dan janda duda pegawai, peraturan pemerintah nomor tahun tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengalihan bentuk perusahaan umum dan dana tabungan dan asuransi pegawai negeri, menjadi perusahaan perseroan persero). aspen persero melakukan pengelolaan dana lurah pensiun untuk dikembangkan dalam rangka pemupukan dana lurah pensiun secara fully funded. hal ini diatur dalam huruf undang undang nomor tahun sebagai berikut: bagi pegawai negeri bekas pegawai negeri, atau meninggal dunia berhak menerima gaji atas beban anggaran pendapatan dan belanja merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo negara. sejalan dengan hal tersebut, serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, pengawasan, dan akuntabilitas tatakelola dana lurah pensiun, menteri keuangan telah menetapkan kebijakan yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal februari tentang pengadministrasian, pelaporan, dan pengawasan, penitipan dana lurah pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara. selanjutnya, aspen persero) sebagai pelaksana pengadministrasian dana iuran pensiun tersebut, secara berkala, berkewajiban untuk melaporkan perkembangan portofolio dana lurah pensiun kepada menteri keuangan. dana lurah pensiun dimaksud dengan ditempatkan dalam bank pemerintah dengan akun rekening atas nama aspen persero) gg. menteri keuangan, apps dana pensiun pegawai negeri sipil). pengelolaan dana lurah pensiun yang bersumber dari iuran peserta sebesar (empat tiga per empat persen) telah diatur dengan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal november sebagaimana diubah dengan nomor pmk. tanggal februari tentang pengelolaan akumulasi lurah pensiun pegawai negeri sipil, sedangkan tata kelola pembayaran manfaat pensiun beban apbn, diatur dengan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal april mekanisme tata kelola penggunaan pengembangan dana lurah pensiun dilakukan secara maksimal, dan optimal dengan mempertimbangkan aspek aspek: likuiditas, soal probabilitas kehati hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, serta memperhatikan prinsip prinsip tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independen, fairness. dengan tata kelola tersebut, diharapkan dapat mempercepat pembentukan dana pensiun menuju fully funded sebagaimana diamanatkanrlu pihak terkait sampaikan bahwa apabila pegawai negeri sipil pns) diberhentikan tanpa hak pensiun, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat, berhak atas nilai tunai yang merupakan bagian dari iuran pensiun dan pengembangannya. ketentuan tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor mk. tanggal mei dan untuk realisasi pembayaran nilai tunai iuran pensiun tersebut dibebankan sepenuhnya pada dana iuran pensiun yang bersumber dari iuran peserta sebesar (empat tiga per empat persen) dan tidak mengenal kedaluwarsa. sedangkan untuk pengembalian nilai tunai tabungan hari tua tht) yang perannya sebesar (tiga satu per empat persen), sepenuhnya dibebankan atau ditanggung oleh aspen persero. iv. dalil pemohon pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara bertentangan dengan undang undang dasar dikarenakan pemohon berdasarkan surat keputusan kepada badan kepegawaian negara diberikan hak pensiun terhitung mulai tanggal pensiun julu dengan hak pensiun selama (tujuh puluh enam) bulan, hanya dibayarkan selama (enam puluh) bulan. dengan berlakunya ketentuan tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi pemohon yang nilainya sebesar (enam belas) bulan hak pensiun. undang undang nomor tahun menyatakan: hak tagih mengenai utang atas beban negara daerah kedaluwarsa setelah (lima) tahun sejak jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang undang. pembayaran pensiun beban anggaran pendapatan belanja apbn. skema pembayaran dan pembayaran pensiun pegawai sipil pns), termasuk kepada pemohon, sampai saat ini menggunakan skema manfaat pasti dengan pola pendanaan pay you go. hal ini dikarenakan mekanisme pembayaran dan skema pendanaan pensiun seluruhnya atau sepenuhnya dibebankan atau dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), bukan dibiayai dari dana lurah pensiun yang akumulasi iuran (empat tiga per empat persen). merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ketentuan tersebut diatur jelas dalam huruf undang undang nomor tahun yang pada pokok menyatakan, pensiun pegawai, pensiun janda duda, dan tunjangan tunjangan, serta bantuan bantuan atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan dalam undang undang ini: bagi pegawai negeri, bekas pegawai negeri, atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atau . ketentuan tersebut atas juga dipertegas huruf. selanjutnya, pemerintah mengatur tentang cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilakukan oleh aspen persero) dan sabri persero) melalui peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal april secara lebih teknis dikeluarkan tata cara pencairanmelalui peraturan direktur jenderal perbendaharaan negara nomor per pb tanggal agustus selanjutnya, terkait dengan dalil pemohon, pada pokoknya menyatakan memberlakukan undang undang perbendaharaan negara mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi pemohon, karena pemohon hanya menerima pensiun selama (enam puluh) bulan dan tidak bisa menerima kekurangan jaminan pensiun selama (enam belas) bulan, atas hal hal tersebut, pihak terkait menjelaskan sebagai berikut. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa pemohon berdasarkan surat keputusan badan kepegawaian negara nomor kep av13016 tanggal oktober terhitung mulai tanggal pensiun juli diberikan hak pensiun dan pada tanggal oktober baru melengkapi surat keterangan penghentian pembayaran spp). selanjutnya atas hal tersebut, aspen persero) telah membayarkan pensiun selama (enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal november sampai dengan oktober dan pensiun ke kepada pemohon melalui transfer bank. bahwa sesuai peraturan direksi nomor dir yang terakhir diubah dengan peraturan direksi nomor dir persyaratan pembayaran pensiun pertama antara lain adalah surat keterangan penghentian pembayaran dan ternyata spp pemohon baru diterbitkan pada tanggal september dan disahkan pada tanggal september sebagaimana surat pengantar nomor sp wpb. kp. tanggal september bahwa untuk hal pensiun selama bulan, yaitu mulai juli sampai dengan oktober belum atau tidak dapat dibayarkan karena kedaluwarsa atau karena belum ada peraturan perundang undangan bawah undang undang yang mengatur tentang kedaluwarsa sebagai tindak lanjut dari perbendaharaan negara. bahwa angka perbendaharaan negara menyatakan, yang sah. bahwa pengaturan kedaluwarsa amat penting hal ini dimaksudkan guna adanya kepastian hukum dalam tata kelola keuangan negara karena ketentuan undang undang perbendaharaan negara berlaku bagi pemohon. pembayaran pensiun kepada pemohon dilakukan dengan skema pay you go, dimana semua pembayaran pensiun pns. bersumber seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukan bersumber dari akumulasi dana iuran pensiun sebesar (empat tiga per empat persen) yang dipungut dari pemohon. hal ini dikarenakan akumulasi iuran pensiun pns belum dapat membiayai pembayaran pensiun, sebagai contoh, disampaikan dalam lampiran, dalam keterangan ini akumulasi iuran pensiun dari pemohon, sejak pemohon diangkat sebagai pns, sehingga dinyatakan memasuki masa pensiun. atas dasar tersebut, menurut hemat pihak terkait, ketentuan undang undang perbendaharaan negara tidak bertentangan dengan undang undang dasar sebagaimana yang dikalikan oleh pemohon. bahwa sebagai informasi tambahan, sesuai laporan keuangan united consolidated per desember akumulasi iuran pensiun (dana iuran pension) pns sebesar rp102. (seratus dua triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah koma dua puluh enam sen) dan pembayaran pensiun per tahun sebesar rp76. (tujuh puluh enam triliun tiga puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah koma tiga puluh delapan sen) bahwa hakikat mendasar atau filosofi jaminan pensiun atau hak pensiun yang diberikan kepada pegawai negeri sipil termasuk kepada pemohon adalah sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, jaminan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas jasa jasa, serta pengabdian pegawai negeri sipil pns) selama bertahun tahun bekerja atau mengabdi dalam dinas pemerintah. bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka aspen persero) yang diberikan amanat atau ditugasi oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran pensiun kepada seluruh pegawai negeri sipil termasuk pemohon, dalam pelaksanaan pembayaran jaminan hak pensiun, secara prinsip, sepenuhnya merujuk atau mengikuti kebijakan dan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara apbn. oleh karenanya guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta untuk menghindari timbulnya permasalahan atau menghindari kesalahan penerapan ketentuan kedaluwarsa khususnya merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid terhadap jaminan pensiun, diperlukan ketentuan atau regulasi yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang undang perbendaharaan negara dimaksud, baik dalam bentuk peraturan pemerintah pp), atau peraturan presiden perpres), atau peraturan menteri keuangan, atau peraturan perundangan bawahnya. bahwa mengingat serta memperhatikan sampai selama ini belum ada ketentuan, atau regulasi, atau petunjuk teknis sebagai tindak lanjut ketentuan kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud dalam undang undang perbendaharaan negara. oleh karenanya memperhatikan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara secara yuridis verbal, menteri keuangan selaku pengelola fiskal atau bendaharawan umum negara serta regulator berwenang menetapkan atau mengatur terhadap ketentuan atau regulasi yang merupakan ketentuan lebih lanjut yang mengatur secara teknis atas pelaksanaan undang undang perbendaharaan negara, peraturan menteri keuangan yang mengatur lebih lanjut tentang ketentuan kedaluwarsa atas undang undang perbendaharaan negara, sangat diperlukan dengan pertimbangan antara lain: keuangan negara apbnlum ada regulasi atau ketentuan yang mengatur tentang kedaluwarsa atas jaminan hak pensiun atas beban apbn. untuk menghindari adanya multitafsir atas ketentuan undang undang perbendaharaan negara. untuk kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan keuangan negara apbn. untuk memberikan landasan hukum apakah jaminan pension hak pensiun yang bersumber apbn, tunduk pada ketentuan perbendaharaan negara. untuk kepastian hukum, serta memberikan rasa keadilan atas tata kelola jaminan pensiun serta memberikan perlindungan jaminan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo pensiun yang merupakan hak, kesinambungan dan penghargaan pns atas pengabdiannya. i2.5j menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, pihak terkait aspen mengajukan alat bukti yang diberi tandan bukti pt sampai dengan pt sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan janda duda pegawairbendaharaan negara bukti fotokopibukti ptbukti fotokopibukti fotokopi peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pengadministrasian, pelaporan dan pengawasan penitipan dana lurah pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara. buktibukti fotokopioleh aspen (persero) dan sabri merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid persero). bukti fotokopi peraturan menteri keuangan nomor pmk.o2 sebagaimana diubah dengan nomor pmk. tentang pengelolaan akumulasi lurah pensiun pegawai negeri sipil. bukti fotokopi peraturan menteri keuangan nomor pmk.o2 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil. bukti fotokopi peraturan menteri keuangan nomor pmk.o2uktiikk. tentang persyaratan dan besaran manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil. bukti fotokopi surat menteri keuangan nomor 244imk. tanggal februari perihal penempatan dana pensiun pegawai negeri sipil pada p.t. persero) aspen bukti fotokopi peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per pb tentang tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dan belanja pensiun yang dilaksanakan oleh aspen persero) dan sabri persero). bukti fotokopi surat direktur jenderal perbendaharaan nomor pb tanggal juli perihal penegasan tentang kedaluwarsa dalam pembayaran pensiun bukti fotokopi peraturan direksi nomor pd dir tentang perubahan kelima peraturan direksi nomor pd dir tentang pedoman pelaksanaan pelayanan program tabungan hari tua. program pensiun, dan manajemen data peserta. bukti fotokopi sop penyelesaian spp klaim program asuransi dan pensiun nomor tsp ply pk dengan instruksi kerja nomor tsp ply ik 01b bukti fotokopi surat dekan fakultas teknik universitas indonesia nomor un2.f4.d sdm. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tanggal juli perihal permohonan usulan selisih pembayaran spp a.n sdr. ir. sri bintang pamungkas, si, se,ph.d periode juli september dan voucher iklim program pensiun uang kekurangan pensiun nomor voucher dengan tanggal rencana bayar juli i2.6j menimbang bahwa pemohon dan pemerintahb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid untuk pertamabulbaru pada tanggal april pemohon berkesempatan menulis surat kepada pt. aspen untuk menanyakan segala sesuatu tentang proses pembayaran pensiun pemohon, khususnya tentang pemotongan yang dilakukan pt. aspen sebesar bulan pembayaran pensiun dalam kaitannya dengan nomor tahun dalam suratnya tertanggal april menjawab pertanyaan pemohon, yaitu melalui (enam) butir penjelasannya, pt. aspen menerangkan bahwa pemotongan pembayaran apel pensiun itu berkenaan dengan nomor tetapi pt. aspen sama sekali tidak menerangkan hubungan antara kalimat yang tertulis pada nomor tersebut atas dengan pemotongan pembayaran pensiun pemohon sebesar bulan pembayaran. beberapa dasar tentang dana pensiun manajemen keuangan dana pensiun sebagaimana disampaikan muka, masalah dana pensiun untuk pegawai negeri sipil, terkait dengan jaminan hari tua, yaitu sesuai dengan undang undang nomor tentang perubahan atas undang undang nomor tentang pokok pokok kepegawaian. dalam disebutkan, bahwa demi meningkatkan kegairahan bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan yangns. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidb, fax mmenurut pemohon perbendaharaan negara,oleh sebab itu, pemberlakuan perbendaharaan negaramerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidperbendaharaan negaracci3.6j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf j3. sampai dengan paragraf atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh uud hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya perbendaharaan negara dan kerugian tesebut bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya yang dimohonkan pengujian, sehingga apabila permohonan pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusionalmpersoalkan konstitusionalitas perbendaharaan negara, khususnya diberlakukannya ketentuan kedaluwarsa terhadap pembayaran pensiun bagi pns, dan terhadap perbendaharaan negara, khususnya telah pernah diuji dan diputus oleh mahkamah sebagaimana tertuang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv bertanggal september i3.9j menimbang bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv kamarnya pada angka menyatak. oleh karena itu, terhadap permohonan pemohon yang pada hakikatnya objeknya sama yaitu mempersoalkan konstitusionalitas berlakunya ketentuan kedaluwarsa terhadap pembayaran pensiun bagi pns, sebagaimana diatur dalam perbendaharaan negara, menjadi kehilangan objek,mahkamah berpendapat oleh karena ketentuan tentang kedaluwarsa yang dimaksud dalam norma guo adalah karena berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa, sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv maka norma guo tidak berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. dengan demikian, permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan konstitusionalitas perbendaharaan negara adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.karena ketentuan guo menyangkut soal pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara daerah, mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam rumusan norma guo. sebaliknya, keberadaan norma guo justru sangat merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid diperlukan guna memberi kepastian hukum terhadap pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara daerah. dengan demikian dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan perbendaharaan negarabagian telah kehilangan objek, sebagian beralasan menurut hukum,: sepanjang berkenaan dengan perbendaharaan negara kehilangan objek: sepanjang berkenaan dengan perbendaharaan negara beralasan menurut hukum untuk sebagian: cc. sepanjang berkenaan dengan perbendaharaaneb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidgabulbagian:maknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tudewa gede laguna, menahan mp. sitompulmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid adams, dewa gede laguna, menahan mp. arief hid anggota anggota, ttd. ttd. anwar usman santo ttd. ttd. suhartonselain itu juga disebutkan, bahwa untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan tersebut pns wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya. untuk penyelenggaraan program pensiun dan asuransi kesehatan, pemerintah menanggung subsidi dan iuran. tentang nomor dalam butir mengingatnomor setiap tahun anggaran, pada kolom penerimaan rutin terdapat penerimaan dari lurah rutin dari penghasilan pegawai negeri, sedang dalampengeluaran lain, termasuk berbagai pengeluaran pembangunanpenghasilan pegawai negeri untuk pembayaran pensiun dan. kesejahteraan hari tua serta ditampung dalam apa yang disebut dengan public merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidnomor: un. km. tentang pengangkatan tim pendidikan dan pelatihan rutin ii (dinar iipendidikan dan pelatihan rutin dinar iipendidikan dan pelatihan rutin dinar ii) empat pakis rescue team:pendidikan dan pelatihan rutin dinar iipendidikan dan pelatihan rutin dinar ipendidikan dan pelatihan rutin dinar ii: ketujuh tim kegiatan pendidikan dan pelatihan rutin dinar ia.n. dekan wakil dekan bidang kemahasiswaan (dan alumni, dr. dr. beta kurniawan, ked., kes. nip19781009 tembusan. dekan, ketua prodi,u(w oren divisi acara koordinator rasnya satu nareswari anggota rio african pratama satu putu desa bali pandu selain sana cindy gustavo benny syahputra umay shania evingelinda divisi konsumsi koordinator puti nahiyah anggota tasya hani made michael toni rosalia heavy aziz mahar divisi hubungan masyarakat koordinator isabel theodore anggota lawrensium made made sherly dian pratiwi rifai fadhil hadiah sapto putri nanda cynthia divisi publikasi, dekorasi, dan dokumentasi koordinator risk priyayi anggota asep wahyudi dini yunita amelia suprayogi made indah massa victoria mutiara fauna divisi perlengkapan, kesehatan, dan keamanan koordinator farhan zaki anggota eka guna daniel christian kylian khairunnis. . sj. hari ghulam catur ambar wati smith manuel wahyu agung wahyu damayanti divisi dana dan usaha koordinator alma natalia anggota angsa prima justice ghana boliviana rahmat febrian primata raihan kabilah fahmi aditya nyoman era feby auliar. dr. beta kurniawan, ked., k rektor universitas lampung, menimbang: bahwa pembelajaran aktif lebih menekankan pada pendekatan pembelajaran dengan agensi mengaktifkan mahasiswa dalam pembelajaran, yang dilaksanakan dengan strategi pembelajaran berbasis mahasiswa student centered learning), bahwa untuk memfasilitasi peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengimplementasikan pembelajaran aktif perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswakesatsebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran keputusan ini. keduamempersiapkan serta membantu terkaittigasebagai materi dalamempat2rekor universitas lampung, tas &2n sah aa, $ tembusan mat aki nyx, para wakil rektor, para kepala biro, universitas lampung. doc: amat, enunilanhtl 201nsk lp3in27.y lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor n8w un26 pn. .dr. muhammad mona adha, pd. mp4. ijo wakil ketua cobra bumi anggota ia akan bandar lampung universitas lampung, hah mat akin,, doc: amat, enunilanhtl 201nsk lp3in27.y lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor 181yun26 pn. mop maa otot gan masa tan dr. neti merawat, sc. iv b ir. sutrisno, sc., ph. iii d akan bandar lampung universitas lampung, w hari mat aki ny4, nip tanam doc: amat, enunilanhtl nsk lp3m |
kaa salinan nang bupati bangkalan provinsi jawa timur peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang pedoman pemberian beasiswa prestasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangkalan, menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf dan huruf peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikanpeserta didik dalam daerah, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa bagi putra dan putri daerah yang berprestdoman pemberian beasiswa prestasi, yang diaturtentang pedoman pemberian beasiswa prestab pembiayaan dan penyaluran pemberian beasiswa prestasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangkalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. penyaluran beasiswa prestasi ditransfer rekening peserta didik penerima beasiswa prestasi oleh bendahara dinas pendidikan kabupaten bangkalan. penyaluran beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun. bab monitoring dan evaluasi dinas pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberian beasiswa prestaviimberian beasiswa prestasidoman pemberian beasiswa prestasi. jenjang sd mi, smp m ts, sma smk ma sederajatanaaaanaanananandonkankannannaan nan nana nan nana anna aan aan anna ana jabatan benananananaananananaanana aan anna unit kerja ponananananananana nana nana nana aan ana telepon bndanananananananananananana nana nana aan aan dengan ini mengajukan permohonan bantuan beasiswa prestasi akademik non akademik)", untuk siswa sebagai berikut: nama siswa bkaananaanannanan nana aan ana ana tempat, tanggal lahir .io.ooeennnnanlnnln jenis kelamin laki laki perempuan" alamat (sesuai ktp) bndanananananananananananana nana nana aan aan desa kelurahan bndanananananananananananana nana nana aan aan kecamatan donkankannannaan nan nana nan nana anna aan aan anna ana kabupaten bangkalan telepon bndanananananananananananana nana nana aan aan nomor rekening bndanananananananananananana nana nana aan aan sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikudemikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan bapak bupati, kami aturjenjang perguruan tinggigananannannaanaaaanaanannanan nenek nana anna ana anna ana anna jabatan nanananaanananananan anna nana aan anna aan ana anna aan apaan unit kerja anakanananananaan ana nana kanan anna aan naa telepon kanankanaanana nana anakan aan ana dengan ini mengajukan permohonan bantuan beasiswa prestasi akademik non akademik) , untuk mahasiswa sebagai berikut: nama aanaanannanan nan anna aan panen tempat, tanggal lahir .iiiooooemesnnnnnn jenis kelamin laki laki perempuan" nama ptn pts kanankananana nana aan east jenjang pendidikan strata satu jurusan ptn pts kanananana anna (aa alamat ptn pts aan nanas dana tampil alamat (sesuai ktp) kanankaananan anna ditata desa kelurahan kanankaanana nenek aan dili kecamatan aanaananaanan nan anna aan ana nana kabupaten bangkalan telepon kanankanananan anna anna aan ana aan nomor rekening kanankanaaananaan anakan ana ana aan sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikutcc. foto copy khs semester terakhir tahun akademik berjalan yang telah dilegalisir, (bagi jalur prestasi akademik) foto copy piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi dengan menunjukkan dokumen piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi yang asli, (bagi jalur prestasi non akademik)selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data data atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikanformat surat pernyataan surat pernyataan saya yang bertandatangan dibawahi: nama nnnnnannannannaanaan nan nana anna aan aan aan aan aan aan aan tempat, tanggal lahir .i.ocooennnnannnlnll jenis kelamin laki laki perempuan" nomor ktp ndananaanananananaa aan anna alamat (sesuai ktp) kaananananananananananana nana aan ana aan aan alamat domisili kuliah .lanny nama lembaga kaananananananananananana nana aan ana aan aan alamat lembaga kaananananananananananana nana aan ana aan aan jenjang pendidikan smp sma strata satu sederajat (.)") dengan ini kami menyatakan bahwa: benar benar peserta didik pada lembaga sd mi smp m ts sma ma ptn pts mnannnnenanalalana. kelas semester . tidak sedang dan atau menerima bantuan beasiswa sumber dana lainnya, bersedia untuk dipantau melalui monitoring dan evaluasi. demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. bangkalan, yang membuat pernyataan materai nama lengkap ). coret yang tidak perlu format surat keterangan kuliah menyesuaikan kampus) kop ptn pts surat keterangan nomor: yang bertandatangan bawah ini: nama nnnnnannannannaanaan nan nana anna aan aan aan aan aan aan aan jabatan ndananaanananananaa aan annamenerangkan bahwa nama nnnnnannannannaanaan nan nana anna aan aan aan aan aan aan aan alamat ndananaanananananaa aan anna semester nanannanaanan nana aan nana aan ana anna fakultas ndananaanananananaa aan anna jurusan nnnnnannannannaanaan nan nana anna aan aan aan aan aan aan aan secara aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa di:jenjang pendidikan strata satu semester tahun berjalan nnannannannanannannanaananaanaananan (bagi jalur prestasi akademik) prestasi non akademik .ieeeeeeekeo (bagi jalur prestasi non akademik) annannannananna nana anna annnannannanan anna aan melampirkan foto copy piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi) demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. kenaaannanaanang ena dekan .boeken nip knee erennarabangkalperguruan tinggi negeri, yang selanjutnya disingkat ptn, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. perguruan tinggi swasta, yang selanjutnya disingkat pts,tim verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk menilai, mengevaluasi dan rekomendasi penerima beasiswa. beasiswa prestasi adalah bantuan yang berbentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berprestasi yang memenuhi persyaratbiasanya dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid. akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetakeluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. kartu tanda pendududinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangkalan. surat keterangan kependudukan adalah surat keterangan pengganti identitas yang mencantumkan data identitas seperti ktp, termasuk nomor induk kependudukan nik) tunggal warga yang merekam data. kartu hasil studi, yang selanjutnya disingkat khs, adalah informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester yang bersangkutan, indeks prestasi, yang selanjutnya disingkat ip, adalah nilai rerata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada suatu semester. prestasi akademik adalah prestasi peserta didik yang didasarkan pada pencapaian nilai akademisnya. prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh oleh peserta didik dari suatu even atau perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pemerintah daerah dan atau lembaga non pemerintah. kip adalah kartu yang diberikan pemerintah sebagai penanda identitas penerima bantuan pendidikan program indonesia pintar pip).iagam atau sertifikat atau surat keterangan adalah piagam atau sertifikat bukti dokumen perolehan prestasi siswa yang diterbitkan oleh pelaksana lomba atau surat keterangan sebagai peserta event tingkat internasional daerah. bab asas, maksud, dan tujuan program beasiswa prestasi pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi bagi peserta didik diselenggarakan berdasarkan asas: objektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini,, akuntabilitas artinya pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur maupun pelaksanaannya, dan tidak diskriminatif artinya setiap calon penerima beasiswa prestasiprestasi bagi peserta didik adalah: untuk melaksanakan arah kebijakan visi misi pemerintah daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga kabupaten bangkalan yang tidak mampu yang memiliki kecerdasan, bakat istimewa dan atau berprestasi, cc. sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah bagi peserta didik yang berprestasi, tujuan program beasiswa prestasi adalah untuk memberikan motivasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri melalui pendidikan yang berkualitas. bab iii jenis beasiswa prestasi jenis beasiswa prestasi, meliputi: beasiswa prestasi akademik dan non akademik bagi peserta didik pada jenjang sd mi sederajat, smp m ts sederajat, sma smk ma sederajat, beasiswa prestasi akademik dan non akademik bagi peserta didik yang tidak mampu pada jenjang perguruan tinggi. bab sasaran sasaran penerima beasiswa prestasi adalah: peserta didik pada jenjang sd mi sederajat, smp m ts sederajat, sma ma sederajat yang mempunyai prestasi dibidang akademik dan non akademik. peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang tidak mampu yang mempunyai prestasi dibidang akademik dan non akademik. peserta didik penerima beasiswa prestasi adalah warga kabupaten bangkalan. bab persyaratan, mekanisme dan tim verifikasi penerima beasiswa prestasi pemberian beasiswa prestasi pada peserta didik bidangpeserta didikksn ksm berjenjanglomba ksn ksm berjenjang tingkat provinsi danmemiliki semester pada tahun berjalan minimal (tiga koma nol nol) dari skala (empat koma nol nol) untuk ptn, dan memiliki semester pada tahun berjalan minimal (tiga koma dua nol) dari skala (empat koma nol nol) untuk pts. pemberian beasiswa prestasi pada peserta didik bidang nonsiswaatau mewakili kabupaten bangkalan pada event perlombaanatau mewakili kabupaten bangkalan pada event perlombaan berjenjang tingkat internasional.sebagaimewakili kabupaten bangkalan pada perlombaan internasional. persyaratan pengajuan beasiswa prestasitingkat provinsi atau nasional, atausebagai juara (satu) atau juara (dua) atau juara (tiga) lomba tingkat provinsi dan tingkat nasional untuk jenjang sd mi sederajat, smp m tskhs pada tahun berjalan yang telah dilegalisir,rsyaratan pengajuan beasiswa prestasi nonuntuk jenjang sma smk mapiagam atau sertifikat sebagai juara (satu) event atau perlombaan tingkat kabupaten,surat keterangan sebagai peserta event tingkat internasional, foto copy kartu pip atau surat keterangan tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtk):lakukan verifikasi terhadap peserta didik yang akan diajukan untuk mendapatkan beasiswa prestasi.ngajukan permohonan beasiswa bagi siswa berprestasi kepada bupati bangkalan melalui kepala dinas pendidikan kabupaten bangkalan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan format surat permohonan beasiswa, surat pernyataan penerima dan surat keterangan kulipala dinas pendidikan membentuk tim verifikasi dengan keputusan bupati. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: menilai persyaratan calon penerima beasiswa prestasi, mengevaluasi persyaratan dan calon penerima beasiswa prestasi, dan merekomendasikan calon penerima beasiswa prestasi kepada kepala dinas. kepala dinas mengusulkan calon penerima beasiswa prestasi kepada bupati, atas dasar rekomendasi tim verifikasi. atas dasar usulan kepala dinas sebagaimana dimaksud pada bupati menetapkan penerima beasiswa prestasi. dinas pendidikan memberikan informasi atau pengumuman tentang peserta didik yang lolos seleksi penerima beasiswa prestasi baik secara online (website) maupun offline (melalui lembaga pendidikan terkait). |
pati, menimbang bahwa untuk menjaga kelangsungan operasional unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta adanya perubahan kebijakan kapital pusat kesehatan masyarakat, maka.. ketentuan dalam huruf huruf huruf dan hurufdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut utd pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam adalah utd pusat kesehatan masyarakat batangan, utd pusat kesehatan masyarakat luwak, utd pusat kesehatan masyarakat dukuhseti, utd pusat kesehatan masyarakat gabus utd pusat kesehatan masyarakat gabus ii, utd pusat kesehatan masyarakat gembong, utd pusat kesehatan masyarakat gunungwungkal, utd pusat kesehatan masyarakat taken, utd pusat kesehatan masyarakat jakenan, utd pusat kesehatan masyarakat juwana, utd pusat kesehatan masyarakat kayen, il. utd pusat kesehatan masyarakat margorejo, utd pusat kesehatan masyarakat margoyoso utd pusat kesehatan masyarakat margoyoso ii, utd pusat kesehatan masyarakat pati utd pusat kesehatan masayarakat pati ii, utd pusat kesehatan masyarakat pucakwangi utd pusat kesehatan masyarakat pucakwangi ii, utd pusat kesehatan masyarakat sukolilo utd pusat kesehatan masyarakat sukolilo ii, utd pusat kesehatan masyarakat tambakrejo, utd pusat kesehatan masyarakat tayu utd pusat kesehatan masyarakat tayu ii, utd. utd pusat kesehatan masyarakat tlogowungu, utd pusat kesehatan masyarakat tangkis, zz. utd pusat kesehatan masyarakat wedarijaksa aa. utd pusat kesehatan masyarakat wedarijaksa ii, bb. utd pusat kesehatan masyarakat winong dan cc. utd pusat kesehatan masyarakat winong ii. wilayah kerja utd pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada yaitu utd pusat kesehatan masyarakat batangan memiliki wilayah kerja meliputi desa batursari, mangunlegi, lengkong, kembangan, bumimulyo, ketimbang wetan, klayusiwalan, bulumulyo, kutipan, gunungsari, kedaton, gajah kumpul, pelanggan, tlogomulyo, opening, race, sukoagung, dan tompomulyo, utd pusat kesehatan masyarakat luwak memiliki wilayah kerja meliputi desa ngawen, galak, medali, layak, karangsari, plaosan, mojo, siraman, sumur, bieber, kesenian, gerrit, dan sentul, utd pusat kesehatan masyarakat dukuhseti memiliki wilayah kerja meliputi desa dukuhseti, banyudono, alasdowo, nagel, menanti, bakalan, sumpil, grobogan, kembang, letusan, tegalombo, dan guncel, utd pusat kesehatan masyarakat gabus memiliki wilayah kerja meliputi desa gabus, tanjunganom, plumpungan, gempolsari, bakalan, mintobasuki, banjarsari, soko, panjang, koripandriyo, tambahmulyo, sungingwarno, dan penanggulangan, utd pusat kesehatan masyarakat gabus memiliki wilayah kerja meliputi desa karavan, gugur, bogotanjung, tlogoayu, pantirejo, gebang, kuryokalangan, mojolawaran, sugihrejo, sumberejo, dan korean, utd pusat kesehatan masyarakat gembong memiliki wilayah kerja meliputi desa putaran, pohgading, semirejo, kedungbulus, gembong, beri, kepungan, sitiluhur, bareng, wonosekar, dan apakah kasihan, utd pusat kesehatan masyarakat gunungwungkal memiliki wilayah kerja meliputi desa gunungwungkal, sidomulyo, giling, banyak, getuk, sumberejo, gajahan, jadi, pesan, gulangpongge, gadu, jembulwunut, pendopo, sampo, dan kepala, utd. utd pusat kesehatan masyarakat taken memiliki wilayah kerja meliputi desa sikatan, panjang, tamansari, sumberbaru, sriwedari, sukorukun, tegalarum, mundo, kebonturi, mojoluhur, sidomukti, trikora, bot, mojolampir, sumber, sumberejo, arummanis, mantingan, sidoluhur, sumberagung, dan ronggo, utd pusat kesehatan masyarakat jakenan memiliki wilayah kerja meliputi desa jakenan, dukuhmulyo, puluhan tangah, tondokerto, mantingan tengah, karangrejo lor, jatisari, sidomulyo, tanjungsari, plosojenar, gonggong, tambahmulyo, bungasrejo, tondomulyo, karangwono, sidoarjo, kalimulyo, wonorejo, sendangsoko, tlogorejo, ngastorejo, kedungmulyo, dan sembaturagung, utd pusat kesehatan masyarakat juwana memiliki wilayah kerja meliputi desa sidomulyo, lurah, bringin, karangrejo, ketik, karang, pekon, bumirejo, kedungpancing, euro, doropayung, mintomulyo, gadingrejo, pasukan, margomulyo, growing kidul, langgenharjo, kauman, genengmulyo, agungmulyo, bakaran kulon, bakaran wetan, dukutalit, growonglor, kudukeras, kebonsawahan, bajomulyo, benar, dan trimulyo, utd pusat kesehatan masyarakat kayen memiliki wilayah kerja meliputi desa boloagung, sundoluhur, jatirogo, trimulyo, purwokerto, slungkep, pasuruan, pergi, jembatan, ketel, sikatan, durensawit, kayen, bati, sumbersari, talun, dan rogomulyo, il. utd pusat kesehatan masyarakat margorejo memiliki wilayah kerja meliputi desa margorejo, ngawen, adegan, wangunrejo, jamban kidul, jembatan, banyuurip, muktiharjo, penambahan, bumirejo, sukokulon, mataraman, langenharjo, pegangan, sukoharjo, dadirejo, sukobubuk, dan langs, utd pusat kesehatan masyarakat margoyoso memiliki wilayah kerja meliputi desa kertomulyo, langenharjo, pangkalan, poh ijo, bulumanis kidul, sekarjalak, tunjungrejo, kajen, colek, bulumanis lor, margoyoso, dan margotuhu, utd. utd pusat kesehatan masyarakat margoyoso memiliki wilayah kerja meliputi desa waturoyo, tegalarum, tanjungrejo, purworejo, sidomukti, ngemplak lor, ngemplak kidul, senayan, purwodadi, dan merek, oo. utd pusat kesehatan masyarakat pati memiliki wilayah kerja meliputi desa puri, plangitan, winong, parenggan, pati lor, harus, gajahmati, baru, pati wetan, pati kidul, mustokoharjo, bangunan, kaliori, sidoharjo, bengkel, mampir, dan jeritan, utd pusat kesehatan masyarakat pati memiliki wilayah kerja meliputi desa sarirejo, seniman, widorokandang, purworejo, kutoarjo, ngepungrojo, sukoharjo, payang, sidokerto, mulyoharjo, tambaharjo, dan tamansari: utd pusat kesehatan masyarakat pucakwangi memiliki wilayah kerja meliputi desa pucakwangi, sidomulyo, mojoagung, lumbungmas, tribun, boleh, kepohkencono, karangwotan, tanjungsekar, dan watesaji, utd pusat kesehatan masyarakat pucakwangi memiliki wilayah kerja meliputi desa tegalrejo, sokopuluhan, karangrejo, menon, tertua, kretek, grogolsari, plosorejo, letak, dan pelemgede, utd pusat kesehatan masyarakat sukolilo memiliki wilayah kerja meliputi desa sukolilo, tompegunung, sumbersoko, kasihan, cengkalsewu, gadudero, kedungmulyo, baturaja, dan woman, utd pusat kesehatan masyarakat sukolilo memiliki wilayah kerja meliputi desa kedungwinong, balai, weil, pranoto, pakem, porangparing, dan kuwawur, utd pusat kesehatan masyarakat tambakrejo memiliki wilayah kerja meliputi desa tambakrejo, sinomwidodo, sidorejo, karangwono, karangmulyo, mangunrekso, mojomulyo, tambahagung, tambaharjo, kebun, angkatan lor, kedatangan, angkatan kidul, pakis, mantan, wukirsari, karangan, dan larangan, utd pusat kesehatan masyarakat tayu memiliki wilayah kerja meliputi desa tayu wetan, tenda, sambiroto, keboromo, cepat lor, cepat kidul, tunggulsari, margomulyo, kedungjati, pakis, pondokan, dan sendangrejo, utd. utd pusat kesehatan masyarakat tayu memiliki wilayah kerja meliputi desa pundenrejo, bulungan, kedungbang, purwokerto, bendokaton kidul, lubang, wonorejo, kalikalong, dan tayu kulon, utd pusat kesehatan masyarakat tlogowungu memiliki wilayah kerja meliputi desa tlogorejo, tamansari, regalis, purwosari, gumo, sumberejo, wonorejo, sumbermulyo, lahar, tlogosari, tanjungsari, suatu, babak, gunungsari, dan sumpit, utd pusat kesehatan masyarakat tangkis memiliki wilayah kerja meliput desa tangkis, kajar, karanglegi, ketan, pasukan, tegalharjo, mojoagung, karangwage, krandon, sambilawang, tutup, kadilangu, goyangan, sempalan, kejagung, dan kertomulyo, utd pusat kesehatan masyarakat wedarijaksa memiliki wilayah kerja meliputi desa wedarijaksa, waduk, panggungroyo, bumiayu, margorejo, tawangharjo, ngurensiti, sukoharjo, dan contro, aa. utd pusat kesehatan masyarakat wedarijaksa memiliki wilayah kerja meliputi desa jatimulyo, letak, sidoharjo, bangsalrejo, luwuk, kepuh, tlogoharum, pagerharjo, dan ngurenrejo, bb. utd pusat kesehatan masyarakat winong memiliki wilayah kerja meliputi desa tlogorejo, pagendisan, pekalongan, mintorahayu, keboan, winong, klecoregonang, bumiharjo, karangrejo, bringinwareng, sumbermulyo, degan, serutsadang, purworejo, karangkonang, tanggal, win, dan sarimulyo, dan cc. utd pusat kesehatan masyarakat winong memiliki wilayah kerja meliputi desa pohgading, gunungpanti, good, kropak, karangsumber, goyangan, suguhan, kebolampang, danyangmulyo, kudus, padangan, dan blingijya dengan aslinya lo, bagian hukum, nian, sia. p7, menghina tingkat niparsipan dan perpustakaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja dinas kearsipan dan perpustakaarsipan dan perpustakaidang kearsipkearsipan, dan pengelolkearsipan dan pengelolaan arsip, mengoordinasikan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan bidang pembinaan, pengawasan, pengembangan kearsipan dan pengelolaan arsip, cc. pembinaan pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital masing masing unit kerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah bumi),serta bencana, pemusnahan arsip lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi bawah (sepuluh), j .arsipkearsipan dan pengelolaan arsip, pengembangan kearsipan dan pengelolaan arsip berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinankegiatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kearsipan, serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sdm) kearsipan, menyelenggarakan kegiatanmenyelenggarakan kegiatan pengelolaan arsip statis yang diterima akuisisinyelenggarakan kegiatan pembinaan kearsipan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah bumi): menyelenggarserta bencana: j . menyelenggarnyelenggaril. menelaah hasil verifikasi penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan jaringan informasi kearsipan daerah,arsiparis guna meningkatkan profesionalisme, oo. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemantauan penyusutan arsip lingkungan perangkatarsiparsipan, kepala bidang kearsipkearsipan, dan subkoordinator pengelolaan arsiarsipbidangperpustakcc.,, pengelolaan dan pelestarian naskah kuno daerahpustakperpustakaan dan pengelolaan perpustakaan, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pembinaan, pengawasan, pengembangan perpustakaan dan pengelolaan perpustakmenyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi terhadap tenaga pustakawan, pengelola perpustakaan (umum, khusus, sekolah madrasah, perguruan tinggi): menyelenggarakan kegiatan promosi pemasyarakatan gemar membaca, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelestarian naskah kuno daerah, menyelenggarakan kegiatan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintil.perpustakaan guna meningkatkpustakpustakaan, kepala bidang perpustakaperpustakaan, dan subkoordinator pengelolaan perpustakpustakaanarsipan dan perpustakabagan susunan organisasi dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten kudus monika subbagian subbagian perencanaan, evaluasi, umum dan kelima jabatan pelaporan dan keuangan kepegawaian bidang bidang kearsipan perpustakaan nan nan subkoordinator dan subkoordinator dan mpo jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional lilit lilit critic lil liltugas subkoordinator pada dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten kudus bidang kearsipan. pada bidang kearsipan terdiri atas: subkoordinator pembinaan, pengawasan dan pengembangan kearsikearsipan. dalam melaksanakan tugas, subkoordinator pembinaan, pengawasan dan pengembangan kearsikearsipan, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pembinaan, pengawasan dan pengembangan kearsippengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta menyediakan sarana pendukung bagi pembinaan kearsipan, melaksanakan pembinaan dan pemantauan penyusutan arsip lingkungan perangkat daerah, melaksanakan verifikasi penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutupromosi kepada masyarakat dalam rangka pemasyarakatan fungsi dan penggunaan arsip sebagai acuan bahan informasi, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia kearsipan meliputi pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, workshop, magang, praktik kerja lapangan, diskusi serta jenis pembinaan lainnya, melaksanakan fasilitasi danlolaan arsiarsip. dalam melaksanakan tugas, subkoordinator pengelolaan arsiparsip, sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pengelolaan arsip,serta penyelamatan arsip berupa penilaian arsip, akuisisi penarikan arsip, melaksanakan kegiatan pencarian, penyajian dan pemanfaatan arsip statis baik dalam bentuk tekstual maupun non tekstual dan pelayanan koleksi arsip digital, melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip statis yang diterima akuisisilaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah bumi), melaksanbencana, j . melaksanlaksanakan kegiatan penilaian dan fasilitasi penyerahan arsip statis arsip nasional republik indonesia sesuaipustakaan. pada bidang perpustakaan terdiri atas: subkoordinator pembinaan, pengawasan dan pengembangan perpustakperpustakaan. dalam melaksanakan tugas, subkoordinator pembinaan, pengawasan dan pengembang dan pengembangan perpustakmbinaan terhadap tenaga pustakawan, pengelola perpustakaan (sekolah, madrasah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, desa kelurahan, pondok pesantren, rumah ibadah, perpustakaan masyarakat dan perpustakaan khusus): melaksanakan promosi gerakan gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan mengadakan perpustakaan keliling dan silang layanan perpustakaan terpadu slot) guna meningkatkan jumlah pustaka dan menumbuhkan minat baca masyarakat, melaksanakan kegiatan pemasyarakatan perpustakaan berupa pameran perpustakaan dan gemar membaca, lomba gemar membaca, pemilihan duta baca daerah dan pemberian penghargaan pegiat perpustakaan, melaksanakan inventarisasi, mengumpulkan dan mengolah serta melestarikan koleksi naskah kuno daerah, melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pemilik naskah kuno dalam menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno serta pendaftaran naskahnya perpustakaan nasional, memberikan penghargaan kepada masyarakat yang merawat, melestarikan dan menyerahkan naskah kuno, melaksanakan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintahperpustakaperpustakpustakaan. dalam melaksanakan tugas, subkoordinator pengelolaperpustakakegiatan pengadaan koleksi untuk perpustakaan umum dan perpustakaan keliling, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pengamanan guna pelestarian koleksi bahan pustaka, melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan pengolahan koleksi bahan perpustakaan, melaksanakan pengolahan koleksi perpustakaan dan koleksi digital dengan cara mengiventaris, mengklasifikasikan, mengkatalog, menyerempet, memberi label dan memasang kelengkapan kartu buku, input data, cetak barcode serta penjilidan dan penampilan, melaksanakan layanan sirkulasi peminjaman bahan pustaka, referensi, ekstensi dan pustaka berkebutuhan khusus pada perpustakaan umum serta mengatur tata ruang dan tata letak bahan pustaka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan pengembangan kualifikasi akademik, kompetensi profesional tenaga perpustakaan melalui kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, workshop, lokakarya dan jenis pelatihan lainnya, melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan perpustakaan, melaksanakan penyiaran koleksi bahan pustaka (stock name) dan mendata ulang seluruh jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan umum dan perpustakaan keliling secara berkal pustakdinas kearsipan dan perpustakaanarsipan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional, dan bidang perpustakaanarsipan dan perpustakaan, penetapan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan, mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan bidang kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang kearsipan dan perpustakaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan administrasi dinas bidang kearsipan dan perpustakaarsipan dan perpustakaarsipan dan perpustakaarsipan dan perpustakaan, mengembangkan inovasi bidang kearsipan dan perpustakaan menuju pelayanan publik yang berkualitas, mempelajari dan menelaah permasalahan bidang kearsipan dan perpustakagelolaan kearsipan dan perpustakaan pada organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, desa kelurahan dan masyarakat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, menyelenggarakan kegiatan perlindungdan pelestarian bahan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan layanan kearsipan dan perpustakaan dengan menyediakan bahan perpustakaan, referensi, ekstensi dan pelayanan pustaka berkebutuhan khusus serta penelusuran arsip dinamis maupun arsip statis agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, menyelenggarakan kebudayaan gemar membaca guna menumbuhkembangkan minat baca masyarakatsesuai dengan:arsipan bidang kearsipan sebagaimana dimaksud huruf merupakan unsur pelaksana |
iparrumah sakit umum daerah kayen kepada pasien, maka perlu diatur besaran tarif yang memadai sesuai dengan kelasnydan pelayanan non kelas pada rumah sakit umum daerah kayenrkumsisi, insist eksis, luka bakar dibawah tanpa komplikasi, terima, kaderisasi berupa, debridement abses, ganglion, limpadenopati, limfoma, meatustomi, mucocele, rose pasti, wsd, sistostomi, reposisi dengan anestesi lokal, amputasi sederhana, minor skin graf, minor rejecting, operasi sedang: hernia, hidrogen, varikokel, apendisitis infiltrasi, batu buli buli, penyakit pembuluh darah perifer, tumor jinak kulit, sub kuis, payudara tanpa komplikasi, bibir sumbing, kelainan bawaan, luka bakar diatas tanpa komplikasi, gigitan binatang, dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan interphalangs, panggung, tumit, rahang, terima multiple, debridement luka bakar, hemangioma, limfangioma, lima multiple, rektoskopi. rektoskopi biopsi, vasektomi, eksis duktus uranus, appendyctomi biasa, eksis satu sisi, hernia, hidrocolectomi, revisi jahitan muka, revisi koloid, bibir sumbing unilateral, skin graft: amputasi tingkat bawah, tumor jinak dengan anestesi umum, dan uretrolitotomi. operasi besar: kelainan bawaan diulang muka, jaringan lunak muka, neurofibroma dan kelainan jaringan lunak lainnya, kriptorkismus, megalodon, hipospadia, congenital values equipo harus ctv) dan kelainan ortopedi lainnya, tumor yang meliputi tiroid, mama, rahang, paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitonum, mediastinum, semuajenis tumor ganas, semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang, hernia inkarserata, illus obstruktif, agresif usus, invaginasi, obstruksi saluran pernafasan karena benda asing, segala jenis batu kemih, struktur uretra: transurethral resepsi tur). operasi khusus: resepsi hear rektum, radikal mastectomy, operasi vaskuler, total cystectomi, radikal. radikal splenectomi, radikal neck direction, regional persica, sachs, shutting, coronary pass, total hernia nucleus purpose hnp): multiple fraktur dengan komplikasi transaction oesophagus, cholesistectomi exp. cbd psg tub kraniotomi, eksplorasi reposisi, radikal vasektomi, subdural heaton, thoraktomi lobektomi, total parotidektomi, hemoroidektomi starling, laparoskopi, kholesistektomi, laparotomi vasektomi, resepsi khusus. pelayanan tindakan medis operasi pada mata operasi kecil: est. pterygeumj, est. kista konjungtiva, est. granulosa (besar), est. lima kecil, est. algebra kurang dari cm, est. tumor konjungtiva, est. korpus alinea (non komplit), est. calcium oxalate, jahitan luka kecil, insist chalazion, insist hordeulum, est pinguicula, probing ductus nasolakrimalis, canthoraphi, tarsoraphi . tarsoraphi, sondage lakrimal, debrimen ulkus kornea, ekstrasi lithiasis, trasoraphi semi permanen.operasi sedang: taksonomi, eviscerasi buli, nukleasi buli, parasentesis cinema hipopion, est korpus album dengan komplikasi, jahit kornea, jahit selera dengan iris sekunder, flap konjungtiva, iredektomi basal perifer sektor, iredektomi totals, ekspirasi demi tumor, ekspirasi pterygeum dengan flap, tarsoraphi permanen, ekspirasi nexus, operasi kota, ekspirasi ptergiumj, flap konjunctiva, parasentesis, ekstraksi korpus lineup kornea, jahitan algebra, insist inhalation, hondeolum, ekspirasi nexus, kista, tumor kecil. operasi besar: katarak decision ekstraksi, anti glukosa, decision lentil, prosedur. prosedur their, trabeculectomi, iridenucleisis, ablasi retina, decision katarak sekunder, iridektomi perifer sektoral, koreksi strabismus. operasi khusus: ablasi retina, fraktur tripod multiple, orbitotomi lateral, rekonstruksi kelopak mata berat, rekonstruksi orbit congenital, triple prosedur keratoplasti dengan glauca, vitrektomi, eksenterasi orbit, ekstraksi katarak dengan mesin paco, dakrioplasti, keratoplasti, eksenterasi orbit, dekompresi orbit, ekstirpresi tumor retrobulber. pelayanan tindakan medis operasi pada tht. operasi ringan: eksplorasi nasofaring, biopsi kel marcos, trakgeostomi, ekstraksi segmen plug, insist abses parafaring, insist abses peritonsiler, insist abses submandibular, insist abses septumnasi, aspirasi cairan perikonkon kritis daun telinga, biopsi nasofaring, biopsi tensil, biopsi. biopsi liang telinga, biopsi calum nasi, antrostomi, irigasi sinus basilaris, persentase miringotomi. operasi sedang tonsilektomi aden tonsilektomi, antrostomi sinus basilaris, polipectomi (ekstrasi polip), etmoidectomi, trakeostomi, bronkoskopi, reposisi fraktur nasalis, conshotomi, insist abses retro parafaring, ekstraksi polip, oesphagoskopi, laringoskopi, operasi besar septum resepsi, operasi cwl chadc, dekompresi facialis, front ethmoidektomi ekstranasal, parotidektomi, rhino plastik, rekonstruksi hidung, bedah sinus desktop fungsional, rhinotomi lateralis. pelayanan tindakan medis operasi pada kebidanan operasi kecil: ekspirasi cast bartholin, operasi tumor jinak vulva, karet. karet kind. acc. skt, pasang implant. operasi sedang: siklase, ekspirasi, dilatasi kuretase, laparoskopi diagnostik, laproskopi sterilisasi, kemoterapi, ionisasi, biopsi, estimasi cast bartolini, kuretase, marsupiliasasi. operasi besar, overektomi, biasa, laparatomi ket, amputasi serviks, miomektomi simple, mow, adneksiolisis, marsupialisasi, enucliasi, ekstrasi polip, cyrcklage. operasi khusus: tuba, vaginoplasty, sistem resiko vaginal, rupture uteri op. tumor, abdominal histerektomi, sc. perlengkapan, inici drainage, vaginal hysterektomi. tindakan medis non operatif, meliputi: tindakan medis non operatif kecil resusitasi kardiopulmonal ringan, rehidrasi. rehidrasi ringan, fundus ophthalmoscopy, inkubasi lambung (ronde lambung): pemberian oksigen sampai dengan liter, kaderisasi uretra, jahit luka jahitan, pasang iud, pap smear, resusitasi neonatus asfiksia ringan, pemasangan infus. tindakan medis non operatif sedang resusitasi kardiopulmonal sedang, laras lambung, toraks sintesis, fungsi vesca primaria, rehidrasi sedang, proktosigmoidoskopi endoskopi, fungsi sendi, fungsi arteri, vena, fungsi lumbal, fungsi pleura, biopsi dan fungsi sendi, injeksi steroid, aestetik pada nodosa reumatoid extraartikular, tiger poin, tiger finger dan miofasial pain lain, respirasi tes, tes mati batang otak, oo) vena seksi, bonginasi ureter, pemasangan gip, penanganan kasus sedang, jahit luka jahitan, incisa abses, ekstrasi kuku, pesarium, iud pasca plasenta oleh bidan, dokter umum, resusitasi neonatus asfiksia sedang berat, penatalaksanaan . penatalaksanaan perdarahan post pastur oleh bidan, parts spontan oleh bidan, aa) heating perineum grade oleh bidan, bb) parts spontan oleh dokter umum, cc) heating perineum grade oleh dokter umum, dd) penatalaksanaan perdarahan post pastur oleh dokter umum. tindakan medis non operatif besar resusitasi kardiopulmonar berat, pemasangan respirator, transfusi tukak lambung, rehidrasi berat, hemodialisa kaderisasi umbilikal, parasintesis abdomen, resusitasi otak, fungsi eksternal dan ventrikular, j)) biopsi hati, dan ginjal, biopsi sumsum tulang, injeksi intrathechal, injeksi intraarticalar, pemasangan endotracheal tube, penanganan kasus lain status asthmaticus dengan komplikasi, status compulsive: kelainan intoksikasi. jahit luka lebih dari jahitan, pasang iud pasca plasenta oleh dokter spesialis, penatalaksanaan perdarahan post parfum oleh dokter spesialis, pasang neonatus, heating perineum grade iii oleh dokter spesialis, parts spontan dengan penyulut ve, sungsang, force), pasang dewasa. asuhan . cc. asuhan keperawatan asked) asked tingkat kecil: mengatur posisi tidur, ambulance dengan pengawasan, ukur tanda tanda vital, perawatan luka sederhana, memasang slang o2, melepas infus, ukur berat badan tinggi badan, kompres basah kering. asked tingkat ii sedang: personal hygiene dibantu, makan minum dibantu, ambulance dengan pengawasan dibantu, observasi tanda vital tiap jam, pasang infus kateter, ukur urine pekat, pasang elastic bondage (tensocrepe), pasang lepas tampon, vulva hygiene, membantu buang air besar kecil, ganti balut bersih, oral hygiene, pemberian obat melalui kulit drip mata telinga hidung anus vagina, perawatan infus, keren (cukur rambut), melepas kateter slang lambung, melakukan pemeriksaan leopold iv, alf tampon vagina. asked tingkat iii besar: semua kebutuhan pasien dibantu, observasi vital sign tiap jam, makan minum per ronde, mengerjakan suction sekret lendir, perawatan luka komplek, angkat jahitan, spell kateter, pasang infus dewasa, merawmerawat tali pusat, j)) mengerjakan tindakan nebulizer, pasang spark fraktur, pasang ransel terbang, pasang soorten, memandikan, oo) rectal touches, mengerjakan pavement, memonitor tanda vital, ganti balut kotor, memandikan pasien dewasa dan bayi, ekg, dan ctg, transfusi darah sering pump infus pump, amniotomi, nabulizer. bab iii pemungutan tarif layanan tarif layanan dipungut dengan menggunakan dokumen yang ditetapkan oleh direktur. dokumen sebagaimana dimaksud pada dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. dalam hal wajib bayar tarif layanan tidak melunasi kewajiban tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (nol koma lima persen) per bulan dari besarnya biaya yang tidak atau kurang bayar, kecuali apabila pihak penjamin wajib bayar adalah pemerintah pemerintah daerah. sanksi sebagaimana dimaksud pada dikenakan paling lama (dua belas) bulan. bab pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan. pengurangan . pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif layanan. babedaluwarsa penagihan tariftarif layanan dari wajib bayartarif layanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf terjadi dalam hal wajib bayar tarif layanan dengan kesadarannya mengakui mempunyai utang tarif layanan dan belum meluasnya kepada rsud kayenyar tarif layanan. piutang tarif layanantarif layanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada bab vi. bab kebijakan tarif layanan tarif layanan kesehatan rsud kayen meliputi: tarif pelayanan kelas ii, tarif pelayanan kelas tarif pelayanan utama, tarif pelayanan vip, tarif pelayanan non kelas, dan tarif pelayanan kesehatan lainnya. tarif layanan rsud kayen dikenakan kepada wajib bayar terhadap pelayanan kesehatan yang telah diterima. tarif layanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. komposisi tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut jasa sarana operasional sebesar (enam puluh persen), dan jasa pelayanan sebesar (empat puluh persen). biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan biaya satuan (unit costesaran tarif layanan kesehatan rsud kamenjadi tanggungan pasien dan atau penjamin. penetapan . penetapan harga jual obat dan alat kesehatan habis pakai diluar komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan margin keuntungan sebesar (tiga puluh persen) dari harga eceran tertinggi. bab vii jasa pelayanan jasa pelayanan sebesar (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada petugas rsud kayen sesuai dengan tugas dan tanggung jawab petugas berdasarkan pelayanan yang diberikan. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur oleh direktur. bab viii pendelegasian wewenang bupati mendelegasikan kepada direktur untuk menandatangani keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal angsuran dan penundaan pembayaran tarif layanan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tarif layanan, pengurangan atau pembatalan ketetapan tarif layanan, pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan, pemberitahuan kepada wajib bayar tarif layanan atas keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf setelah lewat (tiga) bulan kalender. bab ketentuan lain lain tarif serta tarif regional. . klasifikasi pelayanan rawat inap rsud kayen sebagai berikut kelas vip adalah kamar dengan (satu) tempat tidur, (satu) kamar mandi wc, ac, kulkas, almari dan fasilitas lain yang disediakan, kelas utama adalah kamar dengan (satu) tempat tidur, (satu) kamar mandi wc, dan fasilitas lain yang disediakan, kelas adalah kamar dengan (dua) tempat tidur dan fasilitas lain yang sediakan, kelas adalah kamar dengan (tiga) tempat tidur maksimum (empat) tempat tidur dan fasilitas lain yang disediakan. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan direktur. pasien yang menjadi peserta jaminan kesehatan jaminan kesehatan nasional peserta bpjs kesehatan, jaminan kesehatan daerah dan lain lain yang sejenis) mengikuti peraturan yang mengatur peserta jaminan kesehatan yang berlaku. dalam hal pasien merupakan tahanan kejaksaan tahanan kehakiman tahanan kepolisian dirawat siapkan kelas iii, biaya ditanggung pemerintah pemerintah daerah dengan menjadi peserta jaminan kesehatan daerah atau jaminan lainnya. bab ketentuan penutup peraturan bupatincu |utama| vip konsultasi medis kib kartu indentitas berobat) jasa kefarmasian s8. catatan perawatan bayi normal sebesar lima puluh persen dari tarif yang ditempati ibunya. ruang isolasi ditambah dua puluh lima persendari tarif konsultasi. tarif tindakan medis operatif no) pelayanan kelasperawatan utama khusus tarif tindakan medis operatif cito no| pelayanan kelas perawatan |gram keterangan penggunaan alat alat kamar operasi ditambah sepuluh persen dari biaya operasi, jasa tenaga non operator tenaga asisten, perawat, perawat anestesitiga puluh persensad (uu utama nica operatif kecil operatif sedang operatif besar tarif asuhan keperawatan ro| keasaman nan utama nica operatif kecil tindakan medis non lower sedang aan ang operatif besar tarif pertolongan persalinan normal pemberi pelayanan kelas perawatan torarara il. tarif resusitasi bayi baru lahir sampai dengan asfiksia sedang pemberi pelayanan kelas perawatan normur dokter spesialis tarif penatalaksanaan perdarahan post parfum pemberi pelayanan kelas perawatan tur dokter umum dokter spesialis tarif penatalaksanaan manual placenta no| pemberi pelayanan | , , kelasferawatan utama (vrmemeanaman (aa utama hematologi hematologi analyzer s5. hematologimanual 83s. 4s. hemoglobin( hb) hematokrit hitung jenis leukosit 2s. eritrosit trombosit golongan darah |lajuendap darah led) |anemia iketikutose as000| s0. besi serumpun 2s000| ferritin vitamin b12 asam folat 2es. gambaran darah tepi | faal hemostatis waktu pendarahan 2s. waktu pembekuan ')?e waktu kalsifikasi retraksi bekuan oppo t0000| s0.000o| |att t0. hematologi lain cross math s0. s5. tuo tuo kimia klinik lemak cholesterol totaldirektur adalah direktur rumah sakit umum daerah kayen selaku pimpinan blue. cholesterol hdl iehotesteroi a0000| as. hisiyserida so000| 3s000| paso oha bpl chol hdl |. |. |. |. ebiet isiukosa darah puasa glukosa darah 2jam pp) isiukosa darah sewaktu sooko| es00o| t00. ti0.0oo umat mono| isotop asco| toko album oo00| s0000 total proteintrp) ss. astycor 3s000| a0. arya 3s000| isammagr solo| s0. alkaline phosphatase alap) bilirubin total 3s0oo| aso00| bilirubin derek as. yiiubinindisk soon| cbooo| ano0n| ssc0o urea so00| a000| kreatinin secret ss000| samurai ss000| brea clearance aso00| s0. kreatinin clearance medium way t0. f5000) temporada solo| t0. iealeium (cah to000| fs. magnesium t0. t5. testfangsi jantung teks ieoooo| testo| toko0| tropesimr ) ao0w000| tes. yroponinr test pankreas tamiang voodoo| tion0| lipase bagian tubuh to000| as|rosters 7s000| s0000| jurnalis lo. eng lan gem ton anon urinalisa rutin protein tee aan parameter protein asam sulfosatisilay narkoba faramaor narkoba parameter pena faces faces rutin 2s. parah samar photo| soo| aso00| sono pena analisa sperma so000| solo| d0ng00| ono (an aan hepatitis hbs ss.o0o| c0. anti hbs kuantitatif) s5s.oo0o| ot. ho. anti dengung danrem candida koh iwiatsiide 3s000| tas000| s00007 o0.coo aso00| s0. astro aso0| s0. c0.0o0 tereguamauy solo| estkehamilan tamulivia2 soo0| ta0. ts0. tis@ salmoneita tis salmonela tier 00o| t35000| lo. tiri lo. bo. bo. total total free its bo. teen desa aro000| elips teams majas ama indoor| jisoo| manado dea aan parasitology malaria 3s. mikrofilria ')'e 3s. mikrobiologi pewarnaan bta 3s. pewarnaan gram 3s. pewarnaan lesser evo 2a| pemeriksaan histopatotosi saringan besar) cbooo| voodoo| voodoo| jaringan kecil) 3o0.00o0o| inap smear based sr000| uci keteranganpelayanan | kelas perawatan j|utama| rehabilitasi stroke traksi lumbal cervical oke nnahemng rso0o| exercise tarif pelayanan hemodialisa xo| pelayanan . kelas perawatan drama (vr hemodialisa tarif pemakaian alat kesehatan pelayanan kelas perawatan drama (vr seiring pump ii. tarif pelayanan non kelas keperawatan tarif pelayanan medis gigi dan mulut no| yes tin kan ' ) | tarif scaling per gigi scaling per rahang ringan sedang berat dhe dental health education tarif pelayanan psikologis mus ima kan tart psikologi kali tatap muka test kecerdasan sederhana test kecerdasan lengkap test bakat. minat dan penjurusan test kepribadian depresi analyzer stres analyzer tes kinerja dan kepribadian konseling individu terapi keluarga pasangan terapi perilaku terapi relaksasi tarif pelayanan radiologi tarif pemeriksaan radiologi pemeriksaan konvensional polos extremists kecil tercantum (ran. water matoa tita vertebra ap lat aan pemeriksaan konvensional dgn kontras petrografi fistulografi l9lusa pemeriksaan sg aan pemeran sen mas |ct abdomen tea pemeriksaan scan dgn kontras tarif pemakaian bahan film radiologi lentur tarif pelayanan persiapan prosedur radiologi sel masam maa canggih tarif pelayanan elektromediksemau man gastroskopi gastroskopi anestesi kolonoskopi kolonoskopi anestesi audiometri iii. tarif pelayanan lainnya tarif pelayanan lahan praktek pendidikan tarif aman aan d3 sederajat sederajat s2 sederajat tarif pelayanan lahan penelitian tarif amamormmnan sta sederajat d3 sederajat sederajat s2 sederajat tarif pelayanan studi banding tarif pelajar mahasiswa tarif pelayanan sewa tempat mms petasan marun anana sesuai dengan aslinya ala bagian hukum setda z binti, sh, membina tk. ntpuntuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan rumah sakit yang meliputivisite dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan dokter pada pasien rawat inap dalam rangka menentukan diagnosa dan terapi medik serta rencana perawatan selanjutnya. tindakan medis yang. tindakan mediss dengan penyulut adalah tindakan pembedahan maupun non pembedahan dengan karakteristik yang tidak sewajarnya atau terdapat faktor yang menghambat proses sehingga dilakukan tidak seperti pada umumnya. pelayanan penunjang medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi. pelayanan ta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien rumah sakit. pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan davis (saran)asuhan keperawatan adalah tindakan yang direncakan berdasarkan diagnosa keperawatan dengan menggunakan ilmu keperawatan berupa tindakan pengkajian, pendidikan kesehatan, terapeutik, dan tindakan kolaboratif sebatas kewenangan keperawatankepentingan proses peradilan. pelayanan amat segera yang selanjutnya disebut cito adalah pelayanan diagnostik dan terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang dalam kondisi gawat darurat. pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diselenggarakan rumah sakit yang tidak termasuk pelayanan kesehatan kelas dan non kelas. jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan ataupelayanan non kelas adalah pelayanan yang tarifnya berlaku untuk semua kelas pelayanan meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat, pelayanan icu, nica picu, pelayanan farmasi, pelayanan hemodialisa, pelayanan pemasaran jenazah, pelayanan ambulance, pelayanan medio legal dan pelayanan laundry. pelayanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanygangguan jiwa dengan prognosis dubia. neonatal intensive care perinatal intensive care yang selanjutnya disingkat nica pdan bayi usia dibawah hari, yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi normal. ruang. ruang isolasi adalah ruang perawatan khusus untuk pasien pasien dengan penyakit menular. resusitasi adalah segala bentuk usaha (tindakan) yang dilakukan secara sistematik terhadap penderita yang mengalami keadaan gawat atau kritis untuk mencegah terjadinya kematian. tindakan medis adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi berdasarkan kriteria, waktu, kompleksitas, resiko, penggunaan alat, profesionalisme yang dikelompokkan dalam tindakan medis kecil, sedang, besar, dan khusus. tindakan medis operatif kecilpai dengan menit dengan tingkat kesulitan rendah dan resiko yang kecil serta penggunaan alat yang sederhana, bisa dilakukan oleh perawat ataupun dokter umum. tindakan medis operatif sedangdari sampai dengan menit dengan tingkat kesulitan sedang dengan resiko yang sedang kecil serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh perawat, dokter umum, dan dokter spesialis. tindakan medis operatif besara denganumum dan dokter spesialis. tindakan medis operatif khusus adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu lebih darispesialis. bab ii. bab jenis pelayanan kesehatancc.', j . pelayanan laundry, endoskopi, treadmill: ecg, eeg, oo. tindakan keretambakaran sampah, pengelolaan limbah. pelayanan kesehatan dengan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan tingkat kesulitan dapat dikelompokkan sebagai berikut tindakan medis operatif, meliputi: pelayanan tindakan medis operasi bedah umum operasi kecil: tumor jinak (terima, lima dan sejenisnya), jahit luka poliklinik, debrimen luka, reposisi fraktur tertutup dislokasi sederhana, sirkumsisi.dengan bidang unit kerja lain yang terkait, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, oo. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja membawahi kelompok jabatan fungsionalkegiatan menyebarluaskan informasi pasar kerja,dan perluasan kerja mempunyai fungsi penyusunan program kerja dibidang penempatan dan perluasan kerja, penyusunan petunjuk teknis operasional penempatan dan perluasan kerja, pelaksanaan perluasan kesempatan kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja ipk), penyelenggaraan bursa kerja penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, pemberian ijin dan pembinaan bidang penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja, pembinaan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang tkwnap) perusahaan, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan penempatan dan perluasan kerja, oo.bidang unit kerja lain yang terkait, penyusunan . penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penempatan dan perluasan kerja, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang penempatan dan perluasan kerja membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf bidang pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan bidang pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan, kesejahteraan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kelembagaan dan jaminan sosial tenaga kerja. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan mempunyai fungsi penyusunan program kerja dibidang pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan, penyusunan petunjuk teknis operasional bidang pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan, cc. pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan syarat kerja, pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, pembinaan dan pemantauan pengupahan, pembinaan kesejahteraan pekerja, pemberian fasilitasi pelaksanaan survey kebutuhan hidup layak khl), pembinaan dan pemantauan pelaksanaan tunjangan hari raya thr) keagamaan perusahaan, penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas: pelaksanaan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan provinsi dalam rangka penanganan permasalahan ketenagakerjaan, penyusunan . penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan, il. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan, membawahi kelompok jabatan fungsional. seksi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan syarat kerja, fasilitas kesejahteraan peini, seksi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan pada seksi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan syarat kerja, kesejahteraan pekerja dan jamsostek, cc. penyusunan penentuan upah minimum kabupaten umk) melalui dewan pengupahan kabupaten sepekan), pembinaan fasilitas dan kesejahteraan pekerja, fasilitas pelaksanaan survey kebutuhan hidup layak khl), pembinaan dan monitoring upah minimum kabupaten umk), pelaksanaan rapat koordinasi dengan kelembagaan hubungan industrial, pelaksanaan monitoring tunjangan hari raya thr) keagamaan, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada seksi. paragraf . paragraf bidang transmigrasi bidang transmigrasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi, pengerahan dan penempatan, pembinaan dan kerja sama daerah dalam pelaksanaan program pembangunan penyusunan program kerja dibidang transmigrasi, penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan teknis operasional pembinaan calon transmigran dan transmigran swakarsa berbantuan tsb): pelaksanaan pendaftaran dan seleksi serta identifikasi administrasi kependudukan calon transmigran yang akan diberangkatkan, pengerahan dan penempatan yang meliputi kegiatan pengangkutan, pemeriksaan kesehatan dan penampungan serta bimbingan mental transmigran yang akan diberangkatkan menuju lokasi yang akan dituju, pembahasan kerjasama daerah dalam bidang transmigran, pembinaan transmigrasi lokal, pelatihan calon transmigran yang akan diberangkatkan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kegiatan transmigrasi, pelaksanaan survei lokasi atau cek lokasi yang akan tempatkanknis terkait: penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang transmigrasi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. transmigrasi, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf . paragraf bidang energi dan sumber daya mineral bidang energi dan sumber daya mineral esdm) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang energi dan sumber daya mineral esdm) mempunyai fungsi penyusunan program kerja dibidang energi dan sumber daya mineral esdm), pelaksanaan kegiatan geologi, sumber daya mineral, air tanah dan energi dalam daerah kabupaten, pelaksanaan konservasi energi dan sumber daya mineral esdm) dalam daerah kabupaten, pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi urusan energi dan sumber daya mineral esdm) dengan instansi terkait pemerintah kabupaten kota, provinsi dan pemerintah pusat, pelaksanaan evaluasi energi dan sumber daya mineral esdm) dalam daerah kabupatendibidang energi dan sumber daya mineral esdm), pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang energi dan sumber daya mineral esdm)tenaga kerja dan transmigrasidinas tenaga kerja dan transmigrasipria bintenaga kerja dan transmigrasi kabupaten subang. kepala dinas adalah kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten subang. sekretariat adalah sekretariat dinas tenaga kerja dan transmigrasitenaga kerja,tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya minertenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineraltenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral, penyelenggaraan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, transmigrasi dan energi sumber daya mineral, cc. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas tugas bidang tenaga kerja, transmigrasi dan energitenaga kerja dan transmigrasi.pokok menyusun pedoman teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja, sertifikasi, pemasangan dan produktivitas tenaga kerja serta melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan dan instruktur. untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai fungsi penyusunan program kerja dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penyusunan kebijakan program pelatihan, standarisasi, sertifikasi dan pemasangan tenaga kerja, pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan produktivitas tenaga kerja melalui penyuluhan dan pembentukan lembaga produktivitas lembaga pelatihan tenaga kerja pemerintah maupun swasta, penyusunan perencanaan kebutuhan pelatihan kerja, penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja swasta, pelaksanaan pemasangan dalam dan luar negeri, pemberian izin dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pemberian layanan informasi pelatihan dan peningkatan produktivitas lembaga pelatihan kerja, pemberian rekomendasi pemasangan dan uji sertifikasi latihan kerja, j . penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan kerja dengan lembaga pelatihan kerja swasta dan perusahaan, il. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas, pelaksanaan .sawahlunto sijunjung, bab kedudukan, tugas dan fungsi kantor kembang lintas merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepada kantor yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. kantor kembang lintas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, kantor kembang lintas mempunyai fungsi cc. perumusan dan penyiapan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidangnya kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga. pelaksanaan dan penyiapan kebijakan fasilitasi kesiagaan dan penanggulangan. penyusunan pedoman dan pelaksanaan pengembangan kapasitas sdm satuan lintas. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan fasilitasi dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. bab iii susunan organisasi susunan organisasi kantor kembang lintas terdiri dari kepala kantor sub bagian tata usaha seksi hubungan antar lembaga seksi kesatuan bangsa dan masalah aktual seksi kesiagaan dan penanggulangan seksi peningkatan sdm satuan perlindungan masyarakat.embang lintashubungan antar lembaga seksi hubungan antar lembaga mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta melakukan pembinaan hubungan dan koordinasi serta kerja sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah, pembinaan serta kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. seksi hubungan antar lembagt untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud seksi hubungan antar lembaga mempunyai fungsi penyiapan bahan dan perumusan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga. melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan kerjasama antara eksekutifdengan dewan perwakilan rakyat daerah. melakukan pembinaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik. seksi kesatuan bangsa dan masalah aktual seksi kesatuan bangsa dan masalah aktual mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan pedoman pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi pembinaan ideologi, pembauran, kepedulian sosial dan wawasan kebangsaan dan penanganan masalah masalah actual yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik masyarakat. seksi kesatuan bangsa dan masalah aktuatuan bangsa dan masalah aktual mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan ideology. pelaksanaan pembinaan pembauran. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, kepedulian sosial dan wawasan kebangsaan. seksi kesiagaan dan penanggulangan seksi kesiagaan dan penanggulangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis kesiagaan dan penanggulangan gangguan dan bencana. seksi kesiagaan dan penanggulangiagaan dan penanggulangan mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, westernisasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan dan penanggulangan bencana. penyiapan kebijakan rehabilitasi, relokasi korban bencana. pengkajian dan pengembangan program kesiagaan menghadapi bencana. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengerahan sumber daya dalam rangka penanggulangan bencana. seksi peningkatan sdm satuan perlindungan masyarakat seksi peningkatan sdm satuan perlindungan masyarakatingkatan sdmingkatan sdm satuan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi perencanaan dan pengembangan kapasitas personil dalam rangka meningkatkan kemampuan personil. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka peningkatan sdm satuan lintasviva tnosdnny nvlyovp nio youmotin vd3 myomnanna mno medali mtu yen anraoha indic) nymnsng vinil tong nasi mohon dnntnnadimn hoaks niuyantyu vivo myanlvnis nuarunia koto salak kecamatan sungai rumbai:rumbai, koto tinggi koto gadang, dan nagari karunia koto salak kecamatan sungai rumbai:,,, nagari sungai rumbai, nagari koto tinggi, nagari koto gadang: nagari karunia koto salak bagian pertama kenagarian sungai rumbai kenagarian sungai rumbai sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini berasal dari desa sungai rumbai dalam kaum kerajaan koto besar kecamatan sungai rumbai. wilayah kenagarian sungai rumbai terdiri dari jorong balai sungai rumbai, sungai kemuning, kembang baru dan sungai bayi. nagari sungai rumbai mempunyai batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan nagari karunia koto salak dan nagari koto baru kecamatan koto baru, sebelah timur berbatasan dengan nagari karunia koto salak: sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bungo provinsi jambi: sebelah barat berbatasan dengan nagari koto besar dan nagari koto tinggi. pusat pemerintahan nagari sungai rumbai berkedudukan jorong balai tangah. bagian kedua kenagarian koto tinggi kenagarian koto tinggi sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini berasal dari desa telaga biru dan desa lubuk karyatinggi terdiri dari jorong sungai jarinjieng, tanjung paku alam, gugak tinggi, dan tanjung batang. nagari koto tinggi mempunyai batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan nagari koto besar. sebelah timur berbatasan dengan nagari sungai rumbai dan kabupaten bungo provinsi jambi: sebelah selatan berbatasan dengan nagari koto gadang dan kabupaten bungo provinsi jambi: sebelah barat berbatasan dengan nagari koto gadang dan nagari koto besar. pusat pemerintahan nagari koto tinggi berkedudukan jorong tanjung paku alam. bagian ketiga kenagarian koto gadang kenagarian koto gadang sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini berasal dari desa mayang tsurai dan desa bukik gadinggadang terdiri dari jorong ranah makmur, ranah mulia, bukik gading dan koto laweh. nagari koto gadang mempunyai batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan nagari koto besar dan nagari koto tinggi sebelahtimur berbatasan dengan nagari koto tinggi sebelah selatan berbatasan dengan nagari sungai limau dan kabupaten bungo provinsi jambi, sebelah barat berbatasan dengan nagari koto besar. pusat pemerintahan nagari koto gadang berkedudukan jorong ranah makmur. bagian keempat kenagarian karunia koto salak kenagarian karunia koto salak sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini berasal dari desa kodrat, karunia, mulia bhakti, dan desa cahaya murni yang merupakan desa desa eks unit pemukiman transmigrasi upt) dalam nagari koto salak yang berada kecamatan sungai rumbai. wilayah kenagarian karunia koto salak terdiri dari jorong karunia sik, kodrat, mulia bhakti dan cahaya murni. nagari karunia koto salak mempunyai batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan nagari koto salak kecamatan koto baru, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bungo provinsi jambi, sebelah timur berbatasan dengan nagari koto salak kecamatan koto baru, sebelah barat berbatasan dengan nagari sungai rumbai. pusat pemerintahan nagari karunia koto salak berkedudukan jorong karunia sik. bab iii kewenangan nagari kewenangan nagari terdiri dari kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul nagari,rumbai, nagari koto tinggi, nagari koto gadang dan nagari karunia koto salakasaidari nagari nagarian desa eks unit pemukiman transmigrasi upt) yang bergabung dalam suatu nagari, sepenuhnya menjadi kekayaan dari nagari nagari yang baru dibentukurnia koto salak kecamatan sungai rumbai umum kecamatan sungai rumbai mempunyai luas wilayah km? dan mempunyai desa desa eks unit pemukiman transmigrasi upt), sungai rumbai (jumlah penduduk jiwa luas km'), mayang tsurai (jumlah penduduk jiwa luas km?), bukik gading jumlah penduduk jiwa luas km?), telaga biru (jumlah penduduk jiwa luas km ), lubuk karya (jumlah penduduk jiwa luas km?), kodrat (jumlah penduduk jiwa luas km?), mulia bhakti (jumlah penduduk jiwa luas km ), kurnia (jumlah penduduk jiwa luas km ), dan cahaya murni (jumlah penduduk jiwa luassungai rumbaian desa eks unit pemukiman transmigrasi upt) yang berasal dari kaum kerajaan koto besar, adalah desa sungai rumbai, mayang tsurai, bukit gading, telaga biru, dan desa lubuk karyarumbai yang berasal dari desa sungai rumbai, nagari koto tinggi yang berasal dari (dua) desa eks unit pemukiman transmigrasi upt), yaitu desa telaga biru dan desa lubuk karya, dan nagari koto gadang yang yang berasal dari desa eks unit pemukiman transmigrasi upt), mayang tsurai dan bukit gading. desa desa eks unit pemukiman transmigrasi upt) yang berada dalam nagari koto salak adalah desa kodrat, mulia bhakti, kurnia dan desa cahaya murniarunia koto salak. secara geografis desa desa eks unit pemukiman transmigrasi upt) yang berada dalam nagari koto besar dan nagari koto salak kecamatan sungai rumbai, memang sangat memungkinkan untuk dibentuk menjadi nagari. ditinjau dari segijauh sehingga perlu membentuk nagari barusungai rumbai dengan ninik mamak anam boleh serta kerajaan koto besar kecamatan sungai rumbai tanggal juni tentang dukungan terhadap rencana pembentukan nagari sungai rumbai, surat kesepakatan ninik mamak desa telaga biru, lubuk karya dengan ninik mamak anam boleh dan kerajaan koto besar kecamatan sungai rumbai tanggal oktober tentang dukungan terhadap rencana pembentukan nagari koto tinggi, surat kesepakatan ninik mamak mayang tsurai' bukit gading dengan ninik mamak anam boleh serta kerajaan koto besar kecamatan sungai rumbai tanggal september tentang dukungan terhadap rencana pembentukan nagari koto gadang, dan surat kesepakatan ninik mamak nagari koto salak kecamatan koto baru dengan ninik mamak se hitung iii kecamatan sungai rumbai tanggal juni tentang dukungan terhadap rencana pembentukan nagari karunia koto salaksungai rumbai dengan membentuk nagari sungai rumbai, koto tinggi, koto gadang, dan nagari karunia koto salak. dengan terbentuknya nagari sungai rumbai, koto tinggi, koto gadang, dan nagari kurnia koto salak, maka dalam kecamatan sungai rumbai terdapat (enam) nagari seluruhnya, yaitu nagari koto besar, sungai limau, sungai rumbai, koto tinggi, koto gadang, dan nagari karunia koto salak: cc. mengadakan penyelidikan, d.mengadakan perubahan atas rancangan peraturan nagari, mengajukan pernyataan pendapat: mengajukan rancangan peraturan nagari: menetapkan peraturan tata tertib span: mengajukan pertanyaan:,sungai rumbai kepada wali nagari sungai rumbai definitif dan dari kepala desa eks unit pemukiman transmigrasi upt) yang termasuk dalam nagari koto tinggi kepada wali nagari koto tinggi definitif, kepala desa eks unit pemukiman transmigrasi upt) yang termasuk dalam nagari koto gadang kepada wali nagari koto gadang definitif, serta kepala desa eks unit pemukiman transmigrasi upt) yang termasuk dalam nagari karunia koto salak kepada wali nagari karunia koto salakcukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten sawahlunto sijunjung tahunbangkok dan nagari padang laweh kecamatan koto baru babi, wali nagari adalah kepala pemerintah nagari,: jorong adalah lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan nagari yang dipimpin oleh seorang kepada jorong,: nagari sungai bangkok, nagari padang laweh. bagian pertama kenagarian sungai bangkok kenagarian sungai bangkok sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini berasal dari jorong sungai bangkok, banjar makmur, koto ilalang, dan lahan jaya dalam wilayah nagari timang kecamatan koto baru. (l) wilayah kenagarian sungai bangkok terdiri dari jorong sungai bangkok, banjar makmur, koto ilalang dan lahan jaya. nagari sungai bangkok mempunyai batas batas sebagai berikut sebelahutara berbatasan dengan nagari timang, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten tebo propinsi jambi, cc. sebelah selatan berbatasan dengan nagari koto salak kecamatan koto baru, sebelah barat berbatasan dengan nagari timang.: pusat pemerintahan nagari sungai bangkok berkedudukan jorong sungai bangkok. bagian kedua kenagarian padang laweh kenagarian padang laweh berasal dari jorong padang laweh, sopan jaya dan sungai datang dalam nagari timang kecamatan koto baru (l) wilayah kenagarian padang laweh terdiri dari jorong padang laweh, sopan jaya dan sungai datang. nagari padang laweh mempunyai batas batas sebagai berikut sebelahutara berbatasan dengan kabupaten kuantan singingi provinsi riau: sebelah timur berbatasan dengan nagari timang, sebelah selatan berbatasan dengan nagari sialang gawang dan nagari timang: sebelah barat berbatasan dengan nagari hitung dan nagari sialang gawang. pusat pemerintahan nagari padang laweh berkedudukan jorong padang laweh. bagian ketiga kenagarian timang dengan terbentuknya nagari sungai bangkok dan nagari padang laweh, sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, maka wilayah kenagarian timang mengalami perubahan sehingga terdiri dari jorong timang, bukik harapan, harapan mulya, dan sungai kalang. nagari timang nagari induk) berubah batas wilayahnya sebagai berikut sebelahutara berbatasan dengan nagari padang laweh, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten tebo propinsi jambi, sebelah selatan berbatasan dengan nagari koto baru dan nagari sungai bangkok: sebelah barat berbatasan dengan nagari sialang gawang dan nagari padang laweh. pusat pemerintahan nagari timang berkedudukan jorong timang. bab iii kewenangan nagari j3) kewenangan nagari terdiri daricc.bangkok dan nagari padang laweh sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini serta nagari timangpasai dan nagari timang, dipilih wali nagari sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemilihan wat dan nagari timang dan nagari timang, dapat dibentuk lembaga lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. penetapan, perubahan dan pembentukan jorong diatur dengan keputusan bupati. bab ketentuan peralihan (l) selama pemerintahan nagari dari nagari nagari sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini belum terbentuk, maka pemerintahan nagari timang yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya, kekayaan dari jorong jorong yang bergabung dalam suatu nagari, sepenuhnya menjadi kekayaan dari nagari dan dikelola oleh pemerintah nagari yang bersangkutan:i juli bupati sawahlunto umum kecamatan koto baru mempunyai luas wilayah km' ,dan mempunyai desa desa eks unit pemukiman transmigrasi upt), sekarang menjadi jorong sungai bangkok km?), jorong sungai kalang km), jorong koto ilalang km?), jorong lahan jaya km?), jorong padang laweh km?), jorong sopan jaya km ), dan jorong sungai datangkotoesa eks unit pemukiman transmigrasi upt) yang berasal dari nagari timang kecamatan koto baru sekarang telah menjadi jorong sungai bangkok, jorong sungai kalang, jorong koto ilalang, jorong lahan jaya jorong padang laweh, jorong sopan jaya, dan jorong sungai datangbangkok dan nagari padang laweh kecamatan koto baru. secara geografis desa desa eks unit pemukiman transmigrasi upt) yang berasal dari nagari timang kecamatan koto baru, memang sangat memungkinkan untuk dibentuk menjadi nagari. jika ditinjau dari segi luas wilayah, jauh sehingga perlu membentuk nagari baru. berdasarkan hal hal tersebut atas, dan memperhatikan.timang dengan ninik mamak sungai bangkok dan ninik mamak padang laweh kecamatan koto baru tanggal oktober tentang dukungan terhadap rencana pembentukan nagari sungai bangkok dan nagari padang lawehoto baru dengan membentuk nagari sungai bangkok dan nagari padang laweh. dengan terbentuknya nagari sungai bangkok dan nagari padang laweh kecamatan koto baru, maka dalam wilayah kecamatan koto baru akan terdapat (tujuh) nagari seluruhnya, yaitu nagari koto baru, nagari ampang kurangi, nagari sialang gawang, nagari koto salak, nagari timang, nagari sungai bangkok dan nagari padang laweh. ii. demi cukuppasai cukup jelasjorong sungai bangkok, logam jaya, koto ilalang dan banjar makmur kepada wali nagari sungai bangkok definitif, dan dari kepala jorong padang laweh, sopan jaya, dan sungai datang kepada wali nagari. padang laweh. definitif dan berkenaan dengan pelaksanaan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris. pasa! cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten sawahluntossijunjung tahun nomor, mengajukan rancangan peraturan nagari::dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati sawahlunto sijunjung, la. bahwa dengan sering terjadinya perbuatan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang merupakan penyakit masyarakat yang telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dibuat peraturan daerah untuk mencegah dan penanggulangan maksiat ditengah tengah masyarakatpencegahan dan penanggulangan maksiat,ropinsi sumatera barat nomor tahun tentang pemberantasan maksiat lembaran daerah tahun nomor)tan di dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sawah unto kunjung dan bupati sawahlunto sijunjung memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan maksiat bar ketentuan umum pasat dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan tea: ketertiban umum adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, aman dan tentram, penyakit masyarakat adalah hal hal atau perbuatan yang terjadi ditengah tengah masyarakat yang meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan setempat yang belum terjangkau oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, maksiat adalah setiap perbuatan perseorangan ataupun kelompok yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan yang merusak akhlak dan dapat menimbulkan keresahan didalam kehidupan masyarakat seperti pelacuran, zina atau susila lainnya, perjudian totogelap, minum minuman keras dan perbuatan yang mengganggu pelaksanaan peribadatan serta ketertiban umum, tempat maksiat adalah tempat tertentu yang diduga atau yangtersebut, pelaku maksiat adalah orang atau kelompok yang melakukan sebagaimana yang tersebut pada point dan termasuk didalamnya orang orang yang membantu untuk terlaksananya perbuatan maksiat tersebut seperti penyediaan tempat, perantara, backing serta orang orang yang ikut mendukung terjadinya perbuatan maksiat tersebut, pelacuran adalah hubungan seksual di, pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual dwi kepada umum untuk melakukan hubungan seksual luar pernikahan, tc. zina atau perbuatan susila adalah hubungan seksual luar pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita atau sesama jenis atas dasar suka sama suka: permainan judinyng berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya: minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol diatas 8h, yang diproses dari bahan hasil kimia atau pertama:, backing adalah kelompok atau perorangan yang melakukan kegiatan untuk melindungi pelaku perbuatan maksiat: pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk ioeriobuatan maksiantukbab pelarangan dan penertibm atau orang untuk melakukan pelacuran, baik secara sendiri ataupun bersama sama untuk melakukan perbuatan pelacuran tempat tempat hiburan. hotel. penginapan, rumah kos dan sejenisnya daerah, setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina atau susila lainnya seperti bermesraan, berpelukan atau berciuman antara taki laki dan perempuan depan umum atau tempat lain yang kelihatan oleh umum, setiap orang dan atau badan dilarang mempertunjukan, menempelkan, menawarkan, menjual atau memberikan tulisan, gambar serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, setiap orang atau kelompok dilarang melakukan atau menyediakan tempat dan sarana permainan judi, toto gelap, video game, permainan billar, serta permainan sejenisnya yang mengandung unsur judi, setiap orang dan atau badan dilarang menyimpan,menimbun, memiliki, mempergunakan, menjual, memproduksi dan mengedar, setiap orang dilarang menjadi perantara, membanting, membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara iain sehingga tertarik untuk melakukan perbuatan maksiat. bupati wajib melakukan penertiban tempat tempat maksiat, dmasyarakat, untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, bupati menutup tempat tempat maksiat dan mencabut izin serta menghentikan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan, penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dan bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud bupati dapat meminta bantuan aparat kepolisian republik indonesia. bab iii pencegahan dan penindakan pemerintah daerah bersama sama dengan tokoh masyarakat dan pemangku adat setempat berkewajiban menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan upaya pencegahan perbuatan maksiat batuk menciptakan kesadaran masyarakat terhadap bahaya maksiat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan maksiat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah perbuatan maksiat, mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bupati berwenang menutup, menyegel dan mencabut izin tempat tempat yang digunakan atau yang patut diduga digunakan sebagai tempat terjadinya perbuatan maksiat dan dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik pengelolanya bahwa tempat tersebut tidak digunakan lagi untuk perbuatan maksiat untuk minuman yang beralkohol yang terjaring razia dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan tata cara dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab pembinaan bupati wajib melaksanakan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi produk hukum daerah: bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat, cc. pendidikan keterampilan kepada masyarakat: bimbingan teknis kepada aparat dan perangkat daerah pemangku adat dan tokoh masyarakat wajib melakukan pembinaan kepada generasi muda nagari masing masing. yanypemberantasan dan penanggulangan maksiat: masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya perbuatan maksiat: pemerintah daerah wajib menindaklanjuti laporan serta memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelaporncegahan dan penanggulangan maksiatmaksimaksiat, cc.maksiamaksia4umaksiadibidang pencegahan dan penanggulangan maksiatmaksiat menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. pendsanksi pasat setiap orang atau kelompok yang melanggar perda ini diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, setiap orang atau kelompok yang melanggar dan dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan, penyegelan serta pencabutan izin dan atau denda sebesar rp. enam juta rupiah). bab ikaria. penjelasan ataspenjelasan umum sesuai dengan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dprd serta hasi! kunjungan lapangan saat berlangsung reses dprd, bahwa perbuatan maksiat sudah menyebar diseluruh pelosok daerah sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat yang dapat menjurus kepada ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya upaya pencegahan perbuatan maksiat. pencegahan perbuatan maksiat merupakan upaya preventif dan antisipasi sehingga masyarakat tidak terjerumus pada perbuatan maksiat. upaya preventif penting dilakukan mengingat begitu sedikitnya kasus perbuatan perbuatan maksiat yang naik dalam proses pengadilan, sementara bentuk bentuk perbuatan maksiat cukup marak dan meresahkan masyarakat. masalah ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat kabupaten sawahlunto sijunjung. pencegahan perbuatan maksiat merupakan upaya yang tidak mengurangi kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kepolisian republik indonesia dan kitab undang undang hukum acara pidana. upaya pencegahan dan penanggulangan maksiat justru merupakan kegiatan yang mendukung kinerja kepolisian dalam memberantas perbuatan maksiat, karena sudah sejak awal ruang dan kesempatan untuk berbuat maksiat didaerah dipersempit. hal iri merupakan salah satu upaya penegakan hukum, yang optimal. pencegahan upaya perbuatan maksiat, peran pemerintah daerah dalam memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dengan pencegahan perbuatan maksiat masyarakat terlindungi dari unsur unsur yang dapat merusak kualitas kehidupan masyarakat. dengan demikian dalam rangka melindungi masyarakat terhadap adanya bahaya berbagai bentuk perbuatan maksiat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan perbuatan maksiat, menguatkan peran pemerintah daerah, dan dalam rangka penegakan hukum yang optimal maka perlu dibentuk peraturan daerah. penjelasan demi cukup jelas ayah cukup jelas cukup jelas dikecualikan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan. cukup jelas cukupjelas cukup jelas termasuk dalamnya wakil bupati: pencabutan izin usaha dilakukan oleh dinas yang memiliki kewenangan memberikan izin: cukup jelas dalam pelaksanaan penertiban pemerintah daerah dapat membentuk tim dari berbagai unsur perangkat daerah dan masyarakat lainnya. cukupjelas bentuk pencegahan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain diwujudkan dilingkungan kerja setiap perangkat cukup jelas daerah dengan memfungsikan dinas dinas terkait. bentuk pembinaan dapat dilakukan antara lain dengan memperbanyak kegiatan keagamaan cukupjelas cukupjelas tindakan ppn merupakan tindakan projustisia. cukup jelas cukupjelas cukupjzlas cukup jelas tambahan lembaran daerah sawahlunto tunjung nomor kabupaten |
yeeyang baik dan optimal kepada masyarakat bidang pariwisata dan olah raga perlu peningkatan fasilitas dan penertiban pemakaian sarana rekreasi dan olah raga, bahwa dengan meningkatnya fasilitas sarana rekreasi dan olah raga perlu dilakukan peninjauan besarnya. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten kerinciiubah sebagai berikut: ketentuan bab struktur besarnya tarif retribusi diubah sehingga keseluruhanpada objek retribuscc.tempat rekreasi dan pariwisata. jenis sarana pelayanan golongan tari rp) tari kamar mandi air panas anak anak , orang seluruh dewasa , orang pujasera saung , event keg 3sam sono00 sevanvreg pedagang kaki lima , hari tempat untuk pondok jualan , m event keg catatan untuk tempat permandian air panas sungai medang hanya dipungut retribusi tanda masuk tempat rekreasi tempat olah raga. jenis sarana (golongan pelayanan tarif rutin turnamen lapangan tenis tertutup , bln kelompok grup terbuka bulan kelompok grup lapangan bola kaki stadion in klub non stadion in klub lapangan badminton terbuka bin grup tertutup in grup lapangan basket terbuka bin grup tertutup in grup le. lapangan volly terbuka bin grup tertutup in grup panitia penyelenggara pertandingan olah raga yang akan menggunakan memakai sarana lapangan olah raga milik pemerintah daerah harus mendapat izin tertulis dari bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk. ketentuan bab tata cara pemungutan,instansi pengelolabupati kerinci, dto fauzi sini diundangkan sungai penuh pada tanggaltempat rekreasi dan olah raga penjelasan umum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu didukung oleh sarana dan prasarana, pembangunan dan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga oleh pemerintah daerah merupakan suatu upaya untuk terciptanya keseimbangan pelayanan dan pendapatan yang diperoleh. untuk menutupi biaya penyediaan fasilitas dan biaya operasional pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga oleh pemerintah daerah dipungut retribusi, namun besarnyalagi untuk itu perlu disesuaikan. il. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas lembaran daerah kabupaten kerinci tahun nomor |
salinan jani hii bupati tuban provinsi jawa timurbahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, bahwa untuk mempercepat realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal, bahwa peraturan daerah kabupaten tuban nomor tahun tentang penanaman modal sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan penanaman modaljdih.tubankab.go.idbab pelayanan perizinan berusaha: jdih.tubankab.go.idlaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan diatur dalam peraturan bupati. jdih.tubankab.go.id pemerintah daerah wajib menyusun standar ptspdengan peraturan bupati. bagian kedua pelaporan dpmptsp menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan kepada bupati. laporan sebagaimana dimaksud padarutin setiap (satu) bulan sekali. jdih.tubankab.go.id bab pengembangan iklim penanaman modal pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan melalui: deregulasi penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, dan cc. pemberdayaan usaha. deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kajian dan evaluasi jenis perizinan, rekomendasi dan standard operating procedure yang telah diatur dalam produk hukum daerah, kajian dan evaluasi jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah atau kearifan lokal, deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan: pengklasifikasian, penghapusan, cc. penggabungan, perubahan nomenklatur, atau penyesuaian persyaratan. deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: bupati dengan menugaskan bagian hukum, dan dprd dengan menugaskan badan pembentukan peraturan daerah. dalam melaksanakan deregulasi penanaman modal, bupati dan dprd melibatkan dpmptsp hasil deregulasi penanaman modal yang dilakukan oleh bupati dan dprd, dijadikan dasar untuk mengusulkan perubahan atau pencabutan produk hukum daerah. jdih.tubankab.go.id pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melaluinvestasi daerah. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dpmptsp berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait. pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui fasilitasi:kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan penanaman modal asing penanaman modal dalam negeri, cc. peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal, dan atau pengembangan usaha rintisan (start up). bab vii pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam rangka meningkatkan penanaman modal daerah, pemerintah daerah dapatketentuan peraturan perundang undangan. jdih.tubankab.go.id bab viiiihak lain, merekrut tenaga kerja lokal sesuai keahliannya, jdih.tubankab.go.id. setiap penanam modal bertanggung jawab: menjamin ketersedia dan hal ini yang merugikan kepentingan daerah dkemitraan penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerja sama antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasierlukan, saling mempercayai, cc. saling memperkuat, dan saling menguntungkan. jdih.tubankab.go.id kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan dan usaha kecil. setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengahjdih.tubankab.go.id |
bupati malang provinsi jawa timurdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malang, menimbang :a. bahwa dalam rangka pemerataan, peningkatan kualitas dan akses pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten malang, dilakukan upaya pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan yang memerlukan biaya operasional dan biaya investasi pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasalam hurufmaka perlu membentukpelaksanaansatuan pendidikan sasaran penerima bosan program bosan diluncurkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pendidikan daerah yang memiliki sebaran sekolah secara geografis yang sangat luas serta mengalami disparitas kualitas layanan pendidikan. oleh karena itu diperlukan adanya terobosan langkah pemenuhan layanan pendidikan yang lebih berkeadilan dan relatif setara dalam kualitasnya. berdasarkan kondisi tersebut, program bosan dirancang untuk dialokasikan dengan sasaran satuan pendidikan yang terdiri dari: paud yang terdiri dari kelompok bermain, taman penitipan anak, taman kanak kanak, raudhatul athfal dan butanol athfal atau satuan paud sejenis baik negeri maupun swasta, pendidikan dasar yang terdiri dari sd mi dan smp m baik negeri maupun swasta. sumber pembiayaan dan alokasi besaran bantuan sumber pembiayaan bosan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dokumen pelaksanaan anggaran dinas yang mekanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. alokasi dana bosan pada tahun berjalan yang besaran satuan biayanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah, dengan ketentuan pengalokasian sebagai berikut: alokasi dana bosan untuk setiap satuan pendidikan sasaran dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya bosan untuk setiap bulan dalam (satu) tahun. besaran satuan biaya bosan, satuan pendidikan sasaran dan alokasi per satuan pendidikan sasaran ditetapkan oleh kepala dinas atau kepala kantor kementerian agama untuk satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kementerian agama setelah diverifikasi dinas. selain alokasi dana bosan sebagaimana dimaksud pada angka dapat dialokasikan bosan afirmasi dan atau kinerja untuk sd smp negeri dengan besaran satuan biaya bosan afirmasi dan atau kinerja, satuan pendidikan sasaran atau alokasi per satuan pendidikan sasaran, dan kriterianya ditetapkan oleh kepala dinas. satuan pendidikan negeri dengan jumlah peserta didik kurang dari (enam puluh) peserta didik, mendapat alokasi minimal (enam puluh) peserta didik. penghitungan alokasi dana bosan untuk satuan pendidikan swasta diprioritaskan dengan alokasi (lima ratus) peserta didik pertama, dan alokasi penghitungan untuk peserta didik lebih dari (lima ratus) peserta didik disesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran bosan. khusus bagi dan atau smp berlaku ketentuan sebagai berikut: selain memperoleh alokasi dana bosan reguler dan atau afirmasi atau kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan angka mendapat alokasi kain seragam bagi peserta didik kelas (satu) untuk atau kelas (tujuh) untuk smp dengan alokasi tersendiri setelah mendapat penetapan dari kepala dinas. untuk negeri maupun swasta selain mendapat alokasi dana bosan reguler, mendapat alokasi dana penyelenggaraan ujian sekolah dengan alokasi tersendiri setelah mendapat penetapan dari kepala dinas. khusus tahun anggaran dapat digunakan untuk penanganan dan pencegahan corona virus disease satuan pendidikan. cc. untuk smp negeri satu atap sebagai sekolah terintegrasi, selain mendapat alokasi dana bosan regular, mendapat alokasi biaya operasional pendidikan satu atap dengan alokasi tersendiri setelah mendapat penetapan dari kepala dinas. alokasi dana tersebut dapat digunakan sebagai biaya pengembangan sekolah satu atap sebagai bagian dari peningkatan akses pendidikan masyarakat wilayah terpencil atau pinggiran perbatasan dengan daerah lain. users desktop vile perlu lampiran.doe penggunaan dana bosan penggunaan dana bosan untuk memenuhi biaya operasional sekolah non personalia dan biaya investasi sekolah masuk dalam komponen pembiayaan sebagai berikut: komponen penggunaan dana bosan satuan paud meliputi: biaya kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ptk) antara lain: biaya kegiatan peningkatan kompetensi ptk diprioritaskan untuk biaya pendidikan dasar bagi satuan pendidikan dengan tenaga pendidik yang masih memiliki kualifikasi pendidikan belum d dan atau belum linier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan komponen pembiayaan terdiri dari biaya keikutsertaan, transportasi dan pengadaan alat alat atau sarana penunjang kegiatan pendidikan dasar, kegiatan pendidikan dasar dapat berupa workshop yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran dengan komponen pembiayaan meliputi biaya keikutsertaan dan transportasi yang belum dibiayai dari sumber dana lainnya, komponen peningkatan kompetensi ptk bersifat wajib untuk dialokasikan terutama untuk satuan pendidikan yang masih memiliki pendidik belum memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. biaya pengadaan sarana penunjang pembelajaran berupa laptop atau lcd proyektor sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran satuan pendidikan masing masing. pembiayaan komponen ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa sumber dana satuan paud untuk mencukupi besaran satuan harga laptop dan lcd proyektor. komponen penggunaan dana bosan satuan pendidikan dasar meliputi: biaya kegiatan peningkatan kompetensi ptk antara lain: peningkatan kompetensi ptk termasuk kemampuan individu terhadap penguasaan teknologi informasi yang berhubungan langsung dengan pembelajaran, users desktop vile perlu lampiran.doe kegiatan peningkatan kompetensi ptk dilakukan satuan pendidikan masing masing dengan menggunakan sarana prasarana yang ada. komponen biaya yang dapat digunakan adalah konsumsi, alat tulis kantor atau biaya bahan habis pakai lainnya, honorarium tenaga ahli narasumber dari luar satuan pendidikan, kegiatan peningkatan kompetensi ptk dapat berupa kegiatan luar satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi perwakilan ptk dalam bentuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain yang terakreditasi dan menunjang langsung pada kegiatan pembelajaran atau proses administrasi sekolah. komponen biaya yang dapat digunakan adalah biaya keikutsertaan, transportasi, dan biaya perjalanan dinas lainnya sesuai dengan standar biaya umum, peningkatan kompetensi ptk terutama untuk pendidik yang diprioritaskan bagi tenaga pendidik non aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang belum menerima tunjangan profesi guru. adapun tenaga pendidik aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang sudah menerima tunjangan profesi guru diwajibkan menggunakan sebagian tunjangan profesi guru untuk pengembangan diri dan peningkatan kompetensinya. biaya pengadaan atau pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan meliputi: kegiatan pemeliharaan diprioritaskan pada sarana prasarana yang menunjang langsung kegiatan pembelajaran seperti meja dan kursi peserta didik, meja dan kursi guru baik ruang kelas maupun ruang kantor guru kepala sekolah, perbaikan papan tulis dan kelengkapan kelas lainnya, pemeliharaan alat alat peraga dan laboratorium, pemeliharaan sanitasi dan kelengkapan cuci tangan tiap ruang kelas. apabila belum ada tempat cuci tangan tiap ruang kelas, maka sekolah wajib mengadakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan lainnya dapat dilaksanakan apabila pembiayaan terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada angka dan angka sudah tercukupi, cau seri desktop yileperbup lampiran.doe biaya pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan maksimal (tiga puluh persen) dari nilai pembelian baru sarana prasarana tersebut, pengadaan sarana prasarana lainnya yang menunjang langsung kegiatan pembelajaran dan atau proses administrasi sekolah yang belum atau tidak didanai oleh sumber dana lain, yaitu: dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dan mendukung penilaian atau pencapaian sasaran kinerja pegawai berbasis online, satuan pendidikan negeri yang belum memiliki alat absensi finger print dapat menganggarkan pembelian alat dimaksud dengan spesifikasi teknis yang mampu mengirim data secara online server dinas atau support arms (automatic data mastering server), satuan pendidikan negeri yang sudah memiliki alat absensi finger print agar mengoptimalkan alat yang telah ada dengan berkoordinasi kepada admin dinas terkait fitur pengiriman data secara online. biaya pengembangan minat dan bakat peserta didik dan kegiatan perlombaan ptk. pembiayaan komponen ini dikhususkan bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik atau ptk menjadi juara dan atau mewakili kejuaraan lomba kompetisi tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional atau internasional. adapun batasan penggunaannya adalah untuk: biaya pada masa training atau persiapan kejuaraan lomba kompetisi, biaya keikutsertaan kejuaraan lomba kompetisi, biaya konsumsi dan bahan habis pakai, biaya transportasi dan perjalanan dinas lainnya sesuai dengan standar biaya umum baik untuk peserta didik yang bersangkutan, pelatih dan pendamping maksimal (tiga) orang. biaya pengembangan sekolah khusus meliputi: penentuan kategori sekolah khusus yaitu sekolah rujukan, sekolah model, sekolah adiwiyata, sekolah mutu atau sekolah berprestasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang dapat dikaitkan dengan alokasi bosan kinerja setelah mendapat penetapan dari kepala dinas, komponen pembiayaan terdiri dari biaya untuk proses penyiapan administrasi, biaya rapat, biaya keikutsertaan, biaya pembinaan, biaya pengemasan terhadap sekolah lainnya dan pengadaan sarana prasarana penunjang yang bukan belanja modal. users desktop vile perlu lampiran.doe biaya kegiatan dalam menunjang tumbuh kembang peserta didik meliputi: kegiatan yang menunjang tumbuh kembang peserta didik secara fisik, termasuk penanganan stunting sekolah antara lain: pengadaan alat alat olahraga dasar dan sarana lainnya yang menunjang pertumbuhan peserta didik dalam pencegahan stunting, seperti fasilitas pojok olahraga, satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana untuk pengadaan alat alat olahraga dasar minimal (tiga persen) dari alokasi dana bosan, biaya pengadaan perbaikan nutrisi peserta didik, pengadaan susu atau makanan sehat tambahan lainnya secara periodik sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada, biaya sosialisasi pelibatan peran serta masyarakat atau wali peserta didik untuk perbaikan nutrisi bagi peserta didik seperti kebiasaan sarapan, makanan seimbang termasuk sayur mayur, jajanan sehat dan aman. kegiatan yang menunjang tumbuh kembang peserta didik secara psikis dan spiritual antara lain: kegiatan penelusuran minat dan bakat peserta didik serta aspek psikologis peserta didik dengan cara optimalisasi peran guru pendidik bimbingan dan konseling atau menggunakan jasa psikolog profesional dan cara lainnya sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada, kegiatan yang mendukung penguatan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi termasuk peningkatan aspek spiritual peserta didik sesuai dengan agama dan keyakinannya masing masing. biaya untuk membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu antara lain: membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu dalam bentuk peralatan sekolah untuk (dua) semester sesuai dengan indikator standar pelayanan minimal pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menjamin ketersediaan buku teks pelajaran untuk (satu) tahun, users desktop vile perlu lampiran.doe membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu dapat berupa uang atau barang jasa guna menjamin hak warga masyarakat untuk mendapat akses pendidikan, penentuan peserta didik dari keluarga tidak mampu didasarkan atas hasil pantauan pihak sekolah dan atau dibuktikan dengan asli surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala desa lurah serta disahkan oleh camat setempat sesuai domisili peserta didik, atau bentuk bukti lain dari instansi resmi pemerintah yang menggunakan basis data terpadu yaitu sistem informasi kesejahteraan sosial next generation seks ng). biaya honorarium meliputi: honorarium bulanan hanya bagi guru non aparatur sipil negara yang belum memenuhi persyaratan untuk menerima honorarium dari dana bantuan operasional sekolah reguler, besaran honorarium paling banyak (lima puluh persen) dari keseluruhan dana bosan yang diterima, pemberian honorarium bulanan wajib dikompilasikan dengan sumber dana lainnya, sehingga penerimaan honorarium bulanan secara total dalam (satu) bulan maksimal sebesar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang standar honorarium pegawai non aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah: honorarium bagi pengelola keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan standar biaya umum. biaya pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan yang termasuk pada kategori biaya investasi selain lahan pendidikan dengan penggunaan maksimal (lima belas persen) dari alokasi dana bosan yang diterima. penggunaan dana bosan bersifat substitusi terhadap pembiayaan pendidikan lainnya pada satuan pendidikan, sehingga dilarang terjadinya penganggaran ganda dan atau pembelanjaan yang menggunakan (dua) atau lebih sumber pendanaan. untuk menghindari adanya penganggaran ganda, maka satuan pendidikan wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang memuat seluruh pembiayaan pendidikan satuan pendidikan serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah tiap sumber dana yang diterima dan dikelola. users desktop vile perlu lampiran.doe pembelanjaan untuk penggunaan dana bosan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang jasa satuan pendidikan termasuk secara elektronik baik berupa katalog elektronik nasional, sektoral maupun lokal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pembelanjaan melalui mekanisme pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada angka belum dapat dilaksanakan atau tidak tersedia, satuan pendidikan agar mengedepankan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya (value for money), dan membuka peluang yang lebih besar penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil wilayah sekitar satuan pendidikan. mekanisme pencairan pencairan dana bosan dilakukan sesuai kebutuhan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana mekanisme dalam peraturan perundang undangan dengan pembebanan belanja langsung pada dokumen pelaksanaan anggaran dinas. pencairan dana bosan untuk satuan pendidikan sasaran dalam kewenangan kementerian agama, merupakan tanggung jawab mutlak kepala kantor kementerian agama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penyaluran dana bosan dilakukan melalui rekening kas umum daerah langsung rekening satuan pendidikan, minimal sebanyak (dua) tahap atau maksimal (empat) tahap dalam periode tahun anggaran berjalan. penyaluran tahap selanjutnya dapat ditunda dan atau dibatalkan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang telah disalurkan atau diterima pada tahap sebelumnya. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban satuan pendidikan sasaran yang disampaikan secara periodik dan paling lambat tanggal januari tahun berikutnya kepada bupati melalui dinas atau kantor kementerian agama. pelaporan sebagaimana dimaksud meliputi: rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, rencana kegiatan dan anggaran sekolah semua sumber dana, pembukuan tiap bulan, realisasi penggunaan dana, yang menunjukkan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran, dan rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana bosan. users desktop vile perlu lampiran.doe laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka harus dibuat dan ditandatangani bersama oleh bendahara, kepala sekolah, dan ketua komite sekolah madrasah serta bukti buktinya disimpan sekolah untuk diperiksa sewaktu waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana bosan sebagaimana dimaksud pada angka huruf wajib dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman informasi sekolah atau tempat lainnya yang memudahkan warga sekolah dan masyarakat untuk mengakses. monitoring dan evaluasi dinas dan kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bosan. monitoring dan evaluasi oleh dinas dan kantor kementerian agama sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan dengan merevisi dokumen yang disampaikan oleh penerima dana bosan melalui tahapan sebagai berikut: memastikan bahwa alokasi dana bosan yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan kepala dinas atau keputusan kepala kantor kementerian agama sebagaimana pagu pada dokumen pelaksanaan anggaran dinas, memastikan penerima dana bosan telah menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam huruf terkait pelaporan dan pertanggungjawaban, dan memberikan surat peringatan teguran kepada satuan pendidikan penerima dana bosan apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima dana bosan belum menyerahkan laporan penggunaan dana bosan. monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas atau kantor kementerian agama agar melibatkan pengawas sekolah madrasah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas sekolah madrasah. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas maupun kantor kementerian agama sebagaimana dimaksud pada angka dan angka disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada inspektorat daerah kabupaten malang. users desktop vile perlu lampirangunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan penyaluran dan pemberian dana bosan tahap selanjutnya atau tahun berikutnya. penerima dana bosanupati malang, ttd. sanusi users| desktop file perlu lampiran.dockantor kementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten malang. kepala kantor kementerian agama adalah kepala kantor kementerian agama kabupaten malang. biaya operasional sekolah adalah biaya pendidikan yang meliputi biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan yang merupakan biaya operasional non personalbiaya operasional dan investasi sekolah yang selanjutnya disebut bosan adalah program pemerintah daerah berupa dana untuk membantu penyediaan biaya operasional sekolah dan biaya investasi sekolah pada tingkat paud, sd mi dan smp m ts. sistemsistem data pokok pendidikan islam adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian agama maupun offline. bab maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup maksud peraturan bupati ini adalah: sebagai pedoman bagi paud, sd mi dan smp m dalam penggunaan dana, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan bosan, penggunaan dana bosan tepat sasaran, efektif dan efisien untuk penyelenggaraan paud dan wajib belajar (sembilan) tahun: dan cc. terselenggaranya tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan penyalahgunaan dalam pengelolaan bosan. tujuan bosan adalah: membantu meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta, membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan daerah: dan mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang undangan. sasaran penerima bosan yaitu satuan pendidikan yang terdiri dari: paud berupa kelompok bermain, taman penitipan anak, taman kanak kanak, raudhatul athfal dan butanol athfal, atau satuan paud sejenis, sd mi, dan smp m ts, baik negeri maupun swasta yang terdaftar pada dapodik atau sistem data pokok pendidikan islam. ruang lingkup pelaksanaan bosan meliputi: satuan pendidikan sasaran penerima bosan, sumber pembiayaan dan alokasi besaran bantuan, cc. penggunaan dana bosan, mekanisme pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan monitoring dan evaluasi. rincian pelaksanaan boserima dana dana bosan diberikan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalamatau sistem data pokok pendidikan islam atau sistem data pokok pendidikan islam, dan memiliki izin operasional yang berlaku bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik atau sistem data pokok pendidikan islam. bupati berwenang menetapkan daftar sasaran penerima dana bosan sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan operasional pelaksanaan dana bosan. bupati mendelegasikan kewenangan menetapkan daftar sasaran penerima dana bosan dan ketentuan operasional pelaksanaan dana bosan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas atau kepala kantor kementerian agama sesuai kewenangan masing masing berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran pada dinas tahun anggaran berjalan. daftar sasaran penerima dana bosan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan data pada dapodik atau sistem data pokok pendidikan islam per tanggal agustus. data pada dapodik atau sistem data pokok pendidikan islam per tanggal agustus sebagaimana dimaksud pada merupakan batas akhir pengambilan data oleh dinas dan atau kantor kementerian agama yang digunakan untuk penetapan daftar sasaran penerima dana bosan. bab ketentuan peralihan dalam hal terdapat sisa penerimaan dana bosan tahun yang belum digunakan atau dibelanjakan sampai dengan tanggal juni maka sisa penerimaan dana bosan tetap digunakan oleh satuan pendidikan berdasarkan peraturan bupati malang nomor tahun tentang petunjuk teknis bantuan biaya operasional sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kabupaten malang tahun daftar sasaran penerima dana bosan tahun berdasarkan data pada dapodik atau sistem data pokok pendidikan islam tanggal oktober selama masa penetapan status kedaruratan bencana wabah penyakit corona virus disease yang telah ditetapkan pemerintah, satuan pendidikan dapat menggunakan dana bosan untuk pengadaan barang jasa sesuai kebutuhan, kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan situasi kondisi satuan pendidikan guna membiayai keperluan dalam pencegahan penyebaran corona virus disease seperti penyediaan alat kebersihan, sabun cuci tangan atau hand sanitizer, disinfektan, dan masker bagi warga satuan pendidikan, serta untuk membiayai pembelajaran daring jarak jauh atau honorarium biaya transportasi bagi guru pendidik untuk mengunjungi peserta didik sesuai protokol kesehatan dan memantau perkembangan sekaligus melakukan pembelajaran kepada peserta didik rumah melalui orang tua wali masing masing, guna memastikan kondisi peserta didik dapat tetap baik dan sehat. |
te) presiden republik indonesiaklamklamklamasi. te) presiden republik indonesia a nya diprioritaskan bagi kepentingan nasiona.asio manfaat dan biaya benefit cost ratio b c r)|net present value npv)|internal rate return irr)|return investment roi)| adalah metode untuk mencari prosentase yo) dari manfaat atas perbandingan dari biaya yang akan keluar . te) presiden republik indonesia daya alam dan lingkungan hidup, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. orang adalah orang perseorangan dan atauenangannya terhadap usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl. izin . te)uang lingkup peraturan presiden ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. peraturan presiden inb.tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut. bab perencanabuat perencanaan rela masi. perencanaan . te) presiden republik indonesia perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: penentuan lokasi, penyusunan rencana induk, cc. studi kelayakan, dan penyusunan rancangan detail. penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada meliputi penentuan: lokasi reklamasi: dwajib mem pertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi (tabulasi). aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam meliputi hidro oseanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geo morfologi, dan atau geoteknik. . presiden republik indonesia hidro oseanografi sebagaimana dimaksud dalam meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut. hidrologi sebagaimana dimaksud dalam meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai saluran, dan air limpasan. batimetri sebagaimana dimaksud dalam meliputi kontur kedalaman dasar perairan. topografi sebagaimana dimaksud dalam meliputi kontur permukaan daratan. geomorfologi sebagaimana dimaksud dalam meliputi bentuk dan tipologi pantai. geoteknik sebagaimana dimaksud dalam meliputi sifat sifat fisis dan mekanis lapisan tanah. aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam berupa kondisi lingkungan hidup. kondisi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat, serta biota perairan. aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam meliputi demografi, akses publik, dan potensi relokasi. . te) presiden republik indonesia demografi sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam meliputi jalan dan jalur transportasi masyarakat serta informasi terkait pembangunan reklamasi. potensi relokasi sebagaimana dimaksud dalam.sarana prasarana fisik lahan reklamasi dan sekitar lahan yang reklamasi, akses publik, fasilitas umum: kondisi ekosistem pesisir, kepemilikan dan atau penguasaan lahan, pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan, kearifan . te) presiden republik indonesia kearifan lokal: dan il. daerah cagar budaya dan situs sejarah. penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: rencana peruntukan lahan reklamasi, kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi, tahapan pembangunan, rencana pengembangan, dan jangka waktu pelaksanaan reklamasi. studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: teknis, ekonomi finansial, dan lingkungan hidup. kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kelayakan hidro osbenefit cost ratio b c rj)|: b.nilai bersih perolehan sekarang net present value npv)), tingkat bunga pengembalian internal rate return irri: jangka. te) presiden republik indonesia d.jangka waktu pengembalian investasi return investment roi)|atas keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi ukl upl. rancangan detail sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan. rancangan detail sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat rancangan: penyiapan lahan dan pembuatan prasarana fasilitas pe tunjang reklamasi, pembersihan dan atau perataan tanah, cc. pembuatan dinding penahan tanah dan atau pemecah gelombang,penanganan, penyebaran dan penimbunan material reklamasi dari darat dan atau laut, pengeringan, perataan dan pematangan lahan reklamasi, dan sistem drainase. penyusunan . te) presiden republik indonesia penyusunan rancangan detail sebagaimana dimaksud pada wajib memasukkan mitigasi bencana dan memuat rincian waktu pelaksanaan reklamasi. bab iii perizinuntuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati walikota. menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah. pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati walikota dan gubernur. gubernur dan bupati walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah. . te) presiden republik indonesia permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam wajib dilengkapi dengan: identitas pemohon, proposal reklamasi, peta lokasi dengan koordinat geografis, dan bukti kesesuaian lokasi reklamasi dari instansi yang berwenanglokasi dalam waktu paling lambat (dua puluhdua puluhlokasi dalam jangka waktu paling lambat (dua) tahun wajib menyusun: rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi. permohonan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana di maksud dalam wajib dilengkapi dengan: izin. te) presiden republik indonesia izin lokasi, rencana induk reklamasi, izin lingkungan, dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial, dokumen rancangan detail reklamasi, metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi, dan bukti kepemilikan dan atau penguasaan lahanpelaksanaaempat puluh limapelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu paling lambat (satu) tahun wajib melaksanakan: pembangunan fisik sejak diterbitkan izin pelaksanaan reklamasi: menyampaikan laporan secara berkala setiap (empat) bulan sekali kepada instansi pemberi izin, reklamasi sesuai dengan rancangan detail, dan reklamasi sesuai dengan izin lingkungan. . pan presiden republik indonesia izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama (dua) tahun. izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi. menteri, gubernur, dan bupati walikota paling lambat (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada telah memberikan perpanjangan atau penolakan perpanjangan permohonan izin pelaksana reklamasi. penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana di maksud pada diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. apabila dalam jangka waktu (empat belas) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan perpanjangan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin. izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila: tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi, dan atau izin lingkungan dicabut. pencabutan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana di maksud pada dilakukan dengan tahapan: memberikan . te) presiden republik indonesia oleh menteri, gubernur, dan bupati walikotaketentuan lebih lanjut mengenai perizinan reklamasi diatur oleh menteri, gubernur, dan bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. bab pelaksanaan reklamasi pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan perencana naan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: pengurusan, pengeringan lahan, dan atau drainase. pengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara: pembangunan . te) presiden republik indonesia pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan di reklamasi,(hydraulic fil) material dari perairan, cc. perataan lahan reklamasi, pematangan lahan melalui pemasangan peralatan pence ringan vertikal (vertical drain) dan pemadatan lahan, dan penimbunan tanah lapisan terakhir (finishing). pengeringan lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi, pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang akan dire aklamasi, lingkar lahan reklamasi. drainase sebagaimana dimaksud dalam. te) presiden republik indonesia pelaksanaan reklamasiren tangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau pulau kecil, serta cc. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penis bulan material. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam hurufbela ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reklamasi ter hadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat diatur oleh menteri. . te) presiden republik indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan manfaat dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksana reklamasi wajib mengurangi dampak: perubahan hidro os, cc. peningkatan volume frekuensi banjir dan atau genangan, perubahan batimetri, perubahan morfologi dan tipologi pantai, penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup, dan degradasi ekosistem pesisir. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penis bulan material sebagaimana dimaksud dalam makan lingkungan hidup, merusak ekosistem, semburan lumpur (mud explosion), gelombang lumpur (mud wave), bencana pesisir serta mematikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat,. te) presiden republik indonesia metode pengambilan material timbunan darat dapat menggunakan: peledakan untuk material batuan,paku kan dengan menggunakan kapal sesuai jenis dan kepada material. metode penimbunan material timbunan dilakukan dengan, dan menggunakan kantong pasir (sand bag) dan tilt barikade untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi reklamasi dilakukan olehatau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada dilakukan pada tahap pelaksanaan reklamasi agar sesuai dengan perencanaan dan izin lingkungan. bab vi. te) presiden republik indonesia bab ketentuan peralihan permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum ditetapkannya peraturan presiden ini diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan presiden ini. izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan presiden ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir. bab vii ketentuan penutup semua peraturan perundang undangan yang terkait dengan kegiatan reklampresiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang barute)mberantasan rupiah palsuata uang, perlu menetapkan peraturan presiden tentang badan koordinasi pemberantasan rupiah palsbadan koordinasi pemberantasan rupiah palsu. bab . te) presiden republik indonesia bab kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang badan koordinasi pemberantasan rupiah palsu, yang selanjutnya disebut botasupal adalah lembaga non struktural yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. botasupal mempunyai fungsi sebagai koordinator pemberantasan rupiah palsu. fungsi koordinator pemberantasan rupiah palsu sebagaimana dimaksud pada adalah memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing masing lembaga instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam botasupal mempunyai tugas: mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan pemberantasan rupiah palsu. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu. cc. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu. memfasilitasi . te) presiden republik indonesia memfasilitasi kerja sama pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu. membuat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga instansi terkait mengenai pemberantasan rupiah palsu. menghimpun data dan bahan keterangan yang terkait dengan pemberantasan rupiah palsu. dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam dan botasupal berwenang: mengoordinasikan penyusunan kebijakan pemberantasan rupiah palsu. meminta data dan bahan keterangan yang diperlukan dari lembaga instansi terkait dalam pemberantasan rupiah palsu. cc. meminta masukan dari lembaga instansi terkaitrupiah mulai dari perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan rupiah. mengoordinasikan kegiatan unsur pemberantasan rupiah palsu. bab organisasi susunan organisasi botasupal terdiri atas: ketua. presiden republik indonesia ketua botasupal, secara ex officio dijabat oleh kepala badan intelijen negara. unsur botasupal terdiri atas: badan intelijen negara. kepolisian negara republik indonesia. kejaksaan agung. kementerian keuangan. bank indonesia. untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas, ketua botasupalex officio dijabat oleh pejabat yang berada lingkungan badan intelijen negara. kalahkan sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada ketua botasupal. dalam melaksanakan tugas, ketua botasupal dapat membentuk kelompok kerja. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas anggota dari unsur sebagaimana dimaksud dalam huruf susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua botasupal. bab . te) presiden republik indonesia bab iii tata kerja botasupal melakukan rapat koordinasi secara berkala sekurang kurangnya (satu) kali dalam (enam) bulabotasupal atau wakil yang ditunjuk oleh ketua botasupal. ketua botasupal melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugas botasupal kepada presiden sekurang kurangnya (satu) kali dalam (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja botasupal diatur dengan peraturan ketua botasupal. bab . bab te) presiden republik indonesia pembiayaan biaya pelaksanaan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara cg. anggaran badan intelijen negara. biaya pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh masing masing unsur sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran masing masing kementerian lembaga yang menjadi unsur botasupal. bab ketentuan penutup: bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan kawasan ekonomi khusus yang mencakup sekretariat dewan nasional, dewan kawasan, sekretariat dewan kawasan, dan administrator dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dipandang perlu mengubah: memutuskan :. te)beberapa, diubah sebagai berikut: ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pns yang ditempatkan pada sekretariat dewan nasional berstatus dipekerjakan. pns sebagaimana dimaksud pada (l),dibidang kepegawaian. pns sebagaimana dimaksud pada (l), dibidang kepegawaian. ketentuan . presiden republik indonesia ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: susunan organisasi dewan kawasan meliputi ketua yaitu gubernur, wakil ketua yaitu bupati walikota wilayah kek, dan anggota. anggota dewan kawasan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari paling banyak (sembilan) orang meliputi: paling banyak (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah wilayah provinsi,ketentuan diubah serta diantara dan disisipkan (satu) yakni (la), sehingga berbunyi sebagai berikut: sekretariat dewan kawasan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bidang tugasnya mempunyai kesesuaian dengan tugas dan fungsi kek. (la) penunjukkan satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. sekretariat . te) presiden republik indonesiaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: administrator sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan melalui pembentukan satuan kerja perangkat daerah atau penetapan satuan kerja perangkat daerah yang telah ada. pembentukan satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada memperhatikan rentang tugas, pembiayaan, dan sumber daya manusia. satuan kerja perangkat daerah yang telah ada sebagaimana dimaksud pada merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bidang tugasnya mempunyai kesesuaian dengan penyelenggaraanadministrator mempunyai tugas membantu dewan kawasan dalam: melaksanakan . te) presiden republik indonesiaantauan dan pengendalian operasionalngendalian operasional kek sebagaimana dimaksud pada huruf berupa kegiatan pemeriksaan pemberian pelayanan yang dilakukan badan pengelola kepada pelaku usaha sesuai dengan standar pelayanan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: administrator dipimpin oleh seorang kepala administrator yang berasal dari pns. administrator terdiri atas: unit yang menangani fungsi kesekretariatan, unit yang menangani fungsi bidang perizinan, dan unit. te) presiden republik indonesia cc. unit yang menangani pemantauan dan pengendalian. ketentuan mengenai eselonisasi unit organisasi lingkungan administrator ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang kelam bagian perangkat daerah. administrator yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai satuan kerjaek berada pada kabupaten kota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pegawai administrator sebagaimana dimaksud dalam berasal dari unsur pnsdengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia ordinasiataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. bab ketentuan umum dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat pkl adalah pelaku usaha yang melakukan usaha per erintah bersama pemerintah daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan pk: jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan. penetapan menteri dalam negeri menetapkan pedoman penataan pkl. dalam penetapan pedoman penataan pkl sebagaimana dimaksud pada menteri dalam negeri ber koordinasi dengan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. gubernur melakukan penataan pkl provinsi wilayahnya dengan berpedoman pada kebijakan penataan pkl sebagaimana dimaksud dalam penataan . penataan pkl sebagaimana dimaksud pada meliputi: fasilitasi penataan pkl lintas kabupaten kota, fasilitasi kerja sama antar kabupaten kota cc. penyusunan program dan kegiatan penataan pkl dalam dokumen rencana pembangunan daerah, dan penetapan kriteria lokasi kegiatan pkl dalam rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai acuan penetapan lokasi pkl dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. bupati walikota melaksanakan penataan pkl kabupaten kota wilayahnya dengan berpedoman pada kebijakan penataan pkl sebagaimana dimaksud dalam dan penataan pkl provinsib.penetapan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha pkl dalam rencana detil tata ruang, penataan pkl melalui kerja sama antar pemerintah daerah,. bab iii pemberdayaan pkl koordinasi pemberdayaan pkl sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui:j . mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakanpemberdayaan pkl sebagaimana dimaksud pada menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian menyusun kebijakan, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. . gubernur melaksanakan pemberdayaan pkl provinsipemberdayaan pkl sebagaimana dimaksud pada melalui: fasilitasi pemberdayaan pkl lintas kabupaten kota, kerjasama antar kabupaten kota wilayahnya, dan cc. pembinaan dan supervisi pemberdayaan pkl yang dilaksanakan oleh kabupaten kota. bupati walikota melaksanakan pemberdayaan pkl kabupaten kotadan pemberdayaan pkl provinsi sebagaimana dimaksud dalam pemberdayaan pkl sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan pkl, dan penetapan dalam dokumen rencana pembangunan daerah. bab iv. bab tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl, didukung oleh tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat, tim penataan dan pemberdayaan pkl provinsi, dan tim penataan dan pemberdayaan pkl kabupaten kota. tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat sebagaimana dimaksud dalam dibentuk dengan peraturan presiden ini. tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada presiden. tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat sebagaimana dimaksud dalam bertugas melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program program penataan dan member dayan pkl kementerian lembaga, melakukan . melakukan monitoringpresiden. susunan keanggotaan tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: ketua merangkap menteri dalam negeri anggota sekretaris merangkap menteri koperasi dan anggota usaha kecil dan menengah cc. anggota menteri perdagangan, menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, menteri perindustrian, menteri pekerjaan umum, menteri kesehatan, menteri sosial, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, kepala badan pengawas obat dan makanan tim . tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat sebagaimana dimaksud padaperasi dan usaha kecil dan menengah. untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat, dapat dibentuk kelompok kerja. susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri dalam negeri selaku ketua tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat. tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat melakukan rapat sekurang kurangnya (dua) kali dalam setahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan. tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat dapat mengikutsertakan pihak lain dalam rapat koordinasi. tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pusat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada presiden sekurang kurangnya (satu) kali dalam setahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan. . tim penataan dan pemberdayaan pkl provinsi dibentuk provinsi, yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. tim penataan dan pemberdayaan pkl provinsi bertugas menyusun kebijakan dan program penataan dan pemberdaydan pemberdayaan pkl wilayah provinsi, memfasilitasi kerja sama antar kabupaten kota wilayahnya untuk menata dan memberdayakan pkl lintas kabupaten kota, dan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan pkl. susunan keanggotaan tim penataan dan member dayan pkl provinsi, terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. keanggotaan tim penataan dan pemberdayaan pkl provinsi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait. tim . tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl provinsiprovinsi. tim penataan dan pemberdayaan pkl kabupaten kota dibentuk kabupaten kota, yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati walikota. tim penataan dan pemberdayaan pkl kabupaten kotmember dayan pkl tingkat kabupaten kota, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. keanggotaan tim penataan dan pemberdayaan pkl kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan . ditetapkan oleh bupati walikota yang berunsurkan kepala satuan kerj kota. pelaksanaan tugas tim penataan dan pemberdayaan pkl pusat, tim penataan dan pemberdayaan pkl provinsi dan tim penataan dan pemberdayaan pkl kabupaten kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan pkl. tim penataan dan pemberdayaan pkl kabupaten kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati walikota dan tim penataan dan pemberdayaan pkl provinsi. tim penataan dan pemberdayaan pkl provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada gubernur dan tim penataan dan pemberdayaan pkl pusat. segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pklvwakil sekretaris kabinet, ibnu purna, s.e,.m.a.: bahwa jumlah penduduk wajib ktp saat ini telah melampaui target perekaman ktp elektronik yang telah ditentukan pada tahun sehingga terdapat kelebihan jumlah penduduk wajib ktp yang belum terakomodir rekamannya, bahwatememutuskan . |
kan) (ata) tau jabkomite inovasi nasional, perlu memberikan hak keuangan bagi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. kan presiden republik indonesiate inovasi nasional. kepada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota komite inovasidua juta rupiah), wakil ketua sebesar rp. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sekretaris sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah), anggota sebesar rp. (satucnnn naif ra) snn.jenis bahan bakar minyak tertentuharga jual eceran dan pengguna. tts daa presiden republik indonesiman tan "ata! nyi teh presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang rencana umum penanaman modalaman modal, perlu menetapkan peraturan presideumum penanaman modal. . eni x17 presiden republik indonesiapresiden ini. rupa sebagaimana dimaksud pad. eni yan x17 wat jet presiden republik indonesia b0dalam rangkamerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dapat berkonsultasi kepada badan koordinasi penanaman modal. rencana . pelan nn) kun presiden republik indonesiakementerian lembaga pemerintah non kementerian dankoordinasi penanaman modal dengan melibatkan kementerian lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah terkait. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kepala badan koordinasi penanaman modal kepada menteri koordinator bidang perekonomian untuk dibahas dengan menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati walikota terkait. hasil. lan x17 presiden republik indonesia hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti oleh menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati walikota. peraturan presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. agar . peta nyi jae presiden republik indonesiapan naif ray) nyi my natar presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang utusan khusus presiden, staf khusus presiden,:sangatlahperlu membentuk utusan khusus presiden, staf khusus presiden, dan staf khusus wakil presiden, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bb, dipandang perlu menyempurnakan peraturan presiden nomor tahun tentang staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden dengan menetapkan, mengingat: undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang . span naif ray) natar. bab utusan khusus presiden untuk memperlancar tugas presiden, dibentuk utusan khusus presiden. utusan khusus presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden dalam pelaksanaan tugasnya, utusan khusus presiden bertanggung jawab kepada presiden. laporan . gen wat kan presiden republik indonesia laporan pelaksanaan tugas utusan khusus presiden dikoordinasikan oleh sekretaris kabinet. pengangkatan dan tugas pokok utusan khusus presiden ditetapkan dengan keputusan presiden. utusanutusan khusus presiden tetap menerima gaji sebagai pegawai negeri. pegawai negeri yang diangkat menjadi utusan khusus presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi utusan khusus presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. pegawai negeri yang diangkat sebagai utusan. gelang nyi my satutusanutusanutusan khusus presiden diberikan setinggi tingginya setingkat dengan jabatan menteri. masa bakti utusanutusanutusan khusus presiden mendapat dukungan administrasi dari sekretariat kabinet. . span naif ray) tiba presiden republik indonesia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, setiap utusan khusus presiden dibantu paling banyak (dua) asisten dan setiap asisten dibantuasisten dan pembantu asisten utusan khusus presiden sebagaimana dimaksud dalam dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri.a. dalam . span naif ray) nyi my natar presiden republik indonesia dalam hali.a. asisten dan pembantu asisten yang berasal dari bukan pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada danasisten dan pembantu asisten diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris kabinetutusan khususutusangen snp presiden republik indonesia bab staf khusus presiden untuk memperlancar pelaksanaan tugas presiden, dibentuk staf khusus presiden. staf khusus presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden pribadi presiden, juru bicara,il. bidang bantuan sosial dan bencana, bidang administrasi dan keuangan, bidang ekonomi dan pembangunan. . lan natar presiden republik indonesia staf khusus presiden sebagaimana dimaksud dalam secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. staf khusus presiden dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh koordinator staf khusus presiden, yang diangkat oleh presiden dari salah satu staf khusus presiden. dalam penugasan sesuai bidang, masing masing staf khusus presiden bertanggung jawab kepada presiden. span naif ray) say tiba presiden republik indonesia. span naif ray) natar presiden republik indonesia pribadi presiden dibantu oleh wakil sekretaris pribadi presiden. setiap. setan kun dia presiden republik indonesiaiwakil sekretaris pribadi presiden diangkat dan diberhentikan oleh presiden. asisten . man miss tar kan natar presiden republik indonesiaiii. gen presiden republik indonesia staf khusus wakil yang diberikan oleh wakil presiden dalam rangka memberikan supervisi. snp presiden republik indonesia. nyi my upn presiden republik indonesiawakilwakil presiden yang bersangkutan. . natar sen presiden republik indonesia. men ny, my say tiba presiden republik indonesia(l),man ketan (ft upn presiden republik indonesia bab ketentuan peralihan, staf khusus presiden, dan staf khusus wakil presiden. yang memberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan menteri negara sejak ditetapkan keputusan presiden dimaksudtaf khusus presiden dan staf khusus wakilman ptn nsetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara berdaulat papua nugini untuk penghindaran pa. berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan pemerintah republik.ik indonesia dan pemerintah negara berdaulat papua nugini berhasrat untuk menjalin persetujuan, telah menyepakati hal hal berikut: babi ruang lingkup persetujuan orang dan badan yang tercakup dalam persetujuan ini. pasat pajak pajak yang dicakup dalam persetujuan ini persetujuan ini berlaku untuk pajak pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh masing masing negara, tanpa melihat bagaimana cara pajak pajak tersebut dikenakan. yang dianggap sebagai pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas total penghasilan atau atas unsur unsur penghasilan, termasuk pajak pajak atas keuntungan dari pengalihan harta bergerak atau tidak bergerak. pajak pajak yang berlaku menurut persetujuan ini adalah: (a) dalam hal indonesia: pajak penghasilan. (selanjutnya disebut sebagai "pajak indonesia") (b) dalam hal papua nugini: pajak penghasilan yang dikenakan sesuai undang undang papua nugini, meliputi: pajak gaji atau upah, (ii) tambahan pajak keuntungan atas tambahan keuntungan dari aktivitas penambangan, (ii) tambahan pajak keuntungan atas tambahan keuntungan dari aktivitas perminyakan, (iv) tambahan pajak keuntungan atas tambahan keuntungan dari aktivitas gas, (v) pemotongan pajak dividen atas penghasilan dividen kena pajak, vi) pemotongan pajak kontraktor luar negeri: (vii) pemotongan pajak biaya manajemen: (viii) pajak pembayaran pembayaran bisnis: dan (ix) pemotongan pajak bunga. (selanjutnya disebut sebagai pajak papua nugini")jbab definisi definisi pengertian pengertian umum dalam persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain: (a)i) istilah indonesia" berarti wilayah republik indonesia sebagaimana ditegaskan dalam perundang undangannya, dan bagian bagian dari landas kontinen dan lautan sekitarnya yang berbatasan, mana republik indonesia mempunyai kedaulatan, hak hak kedaulatan atau hak hak lainnya sesuai dengan hukum internasional, istilah papua nugini" berarti negara berdaulat papua nugini dan, jika digunakan dalam kontek geografis, mencakup wilayah sekitar perbatasan wilayah papua nugini mana, sejalan dengan hukum internasional, hukum papua nugini dapat diterapkan berkaitan dengan aktivitas eksploitasi sumber daya alam landas kontinen, dasar laut dan lapisan tanah bawahnya, (b) istilahpapua nugini sesuai dengan hubungan kalimatnya, cc)(d) istilah f) istilah "pajak" berarti pajak indonesia pajak atau papua nugini sesuai dengan hubungan kalimatnya, istilah "warganegara" berarti: (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu negara pihak pada persetujuan, (hf': istilah "pejabat yang berwenang" berarti: (i) dalam hal indonesia, menteri keuangan atau wakilnya yang sah: (i) dalam hal papua nugini, direktur jenderal pajak atau wakilnya yang sah, dan dalam persetujuan ini istilah istilah pajak indonesia dan pajak papua nugini tidak mencakup jumlah yang merupakan bentuk sanksi atau bunga yang dikenakan berdasarkan undang undang masing masing negara pihak pada persetujuan berkaitan dengan pajak pajak mana persetujuan ini berlakulu sepanjang mengenai pajak pajak yang diatur dalam persetujuan ini, setiap istilah yang didasarkan pada undang undang perpajakan negara tersebut mengalahkan arti yang didasarkan pada perundang undangan lainnya dari negara tersebut dan mencakup pula negara tersebut dan setiap cabang politik atau otoritas lokal daripadanya. tetapi istilah tersebut tidak mencakup orang atau orang tersebut akan ditentukan dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: (a) orang tersebut akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada persetujuan mana mempunyai tempat tinggal tetap: (b) apabila orang tersebut mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia kedua negara, atau tidak memiliki tempat tinggalc: (dnegara, (e) jika menjadi warganegara dari kedua negara atau sama sekali tidak menjadi wargaa33 pasaialah satu negara dijalankan. istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi: (a) suatu tempat kedudukan manajemen, (b) suatu cabang: (c) suatu kantor, (d) suatu pabrik: (e) suatu bengkel, (suatu gudang atau tempat yang digunakan sebagai outlet penjualan, suatu tambang, sumur minyak atau sumur gas, tempat penggalian atau tempat eksplorasi dan eksploitasi sumber sumber daya alam lainnya, rig untuk pengeboran atau kapal kerja yang digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber sumber daya alam, (h) suatu pertanian atau perkebunan atau tempat lainnya dimana pertanian, pedusunan, kehutanan atau kegiatan perkebunan dilakukan, dan pengertian "bentuk usaha tetap" juga meliputi: (a) suatu bangunan, konstruksi, proyek perakitan atau instalasi atau kegiatan penyediaan yang berhubungan dengannya, tetapi hanya apabila bangunan, proyek, atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari hari: (b) pemberian jasa jasa, selain jasa teknik sebagaimana diatur dalam yang dilakukan oleh. suatu perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk tujuan tersebut tetapi hanya apabila kegiatan kegiatan tersebut berlangsung (dalam proyek vang sama atau yang berhubungan) salah satu negara untuk suatu masa atau masa masa yang berjumlah lebih dari hari dalam periode (dua belas) bulan. menyimpang dari ketentuan ketentuan sebelumnya dari ini, pengertian "bentuk usaha tetap" dianggap tidak meliputi:: (d:informasi bagi keperluan perusahaan: (f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata mata dengan maksud menjalankan kegiatan lainnya yang bersifat persiapan alselain agen yang bertindak bebas yang baginya berlaku ketentuan pada bertindak suatu negara pihak pada persetujuan atas nama suatu perusahaan negara lainnya pihak pada persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap negara pertama berkaitan dengan aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh orang atau badan bagi perusahaan, jika orang atau badan tersebutterntingan perusahaan, barang barang atau barang dagangan milik perusahaanbahwa suatu perusahaan yang merupakan penduduk salah satu negara menguasai atau dikuasai oleh perusahaan yang merupakan penduduk negara lainnya, atau yang menjalankan usaha negara lainnya tersebut (baik melalui bentuk usaha tetap maupun dengan cara lain), tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan lainnya. bab iii pengenaan pajak atas penghasilan penghasilan dari harta tidberidak bergerak" akan diartikan sesuai dengan perundang undangan negara mana harta yang bersangkutan berada. dalam setiap kasus, istilah tersebut mencakup benda benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak hak mana ketentuan ketentuan dalam perundang undangan umum yang berkenaan dengan pertanahan berlaku, hak memungut hasil atas harta tidak bergerak, dan hak atas pembayaran pembayaran tetap maupun tak tetap sebagai penggantian atas pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan, atau hak untuk mengeksplorasi, kandungan mineral, kandungan minyak atau gas, tambang tambang atau tempat penggalian sumber sumber daya alam lainnya termasuk produk kayu asli dan eksotis atau hasil hutan lainnya. kapal laut, perahu, dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tidak bergerak. ketentuan ketentuan dalam berlaku pula terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau bentuk lain penggunaan harta tidak bergerak. setiap kepemilikan atau hak yang berkaitan dengan akan dianggap berada tempat dimana tanah, kandungan mineral, sumber sumber dan sumber daya alam lainnya berada atau tempat dimana aktivitas eksplorasi mungkin dilakukan. ketentuan ketentuan dalam dan berlaku pula terhadap penghasilan dan harta tidak bergerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan bebas. 3s) laba usaha laba perusahaan dari salah satu negara hanya akan dikenakan pajak negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya negara lainnyamaka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari: (a) bentuk usaha tetap tersebut: atau (b) penjualannya negara pihak lainnya pada persetujuan: atau (s) kegiatan kegiatan usaha lainnya yang dilakukan negara lain yang sifatnya sama seperti yang dilakukan melalui bentuk usaha tetapnyanyjuga, tidak ada akun yang harus dibuat, dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, untuk jumlah yang dikena atau kantor kantor lain milik kantor pusatnya atau kantor kantor lain milik kantor pusat. suatu bentuk usaha tetap tidak akan dianggap memperoleh laba hanya karena bentuk usaha tetap tersebu. melakukan pembelian barang barang atau barang dagangan untuk perusahaan induknya. apabila laba usaha mencakup bagian bagian penghasilan yang terpisahuntuk kepentingan sebelumnya, besarnya laba bentuk usaha tetap harusketentuan dalam ini tidak akan mempengaruhi penerapan hukum salah satu negara pihak pada persetujuan berkaitan dengan pengenaan pajak atas laba yang diperoleh oleh penduduk asing atas premi asuransi yang dikumpulkan, atau dari asuransi yang berkaitan dengan resiko yang bersumber atau berkaitan dengan properti yang berada negara tersebut tanpa memandang apakah hukum negara tersebut menganggap keberadaan bentuk usaha tetap benar benar ada atau tidak berkaitan dengan aktivitas tersebut. perkapalan dan pengangkutan udara il. laba dari pengoperasian kapal kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari salah satu negara. suatu usaha bersama atau dari suatu perwakilan untuk operasi internasional. istilah pengoperasian kapal kapal laut atau pesawat udara berarti usaha transportasi penumpang, surat, ternak atau barang barang melalui laut atau udara, baik diangkut langsung oleh pemilik atau penyewa atau mencarter kapal kapal atau pesawat dan sewa kapal atau pesawat yang bersifat insidental. pasai perusahaan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa apabila: (a) suatu perusahaan dari salah satu negara turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengendalian, atau modal suatu perusahaan dari negara lainnya, atau (b) orang badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut berpartisipasi dalam manajemen, pengendalian, atau modal suatu perusahaan dari salah satu negara pihak pada persetujuan dan dalam suatu perusahaan dari negara pihak lainnya pada persetujuan, dan dalam tiap kasus atas, terdapat kondisi kondisi yang dibuat atau diberlakukan antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagang atau hubungan keuangan mereka yang berbeda dengan kondisi kondisi yang dibuat oleh perusahaan perusahaan yang mempunyai kedudukan bebas, maka atas laba yang seharusnya diakui, namun karena adanya kondisi kondisi tadi menjadi tidak diakui, dapat ditambahkan pada laba perusahaan tersebut dan dikenakan pajak. apabila salah satu negaralainnya telah dikenakan pajak negaraseandainyharus diperhatikan dan bila perlu pejabat pejabat yang berwenang dari kedua negara dapatusahaan yang merupakan penduduk salah satu negara kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak negaralima belas persen) dari jumlah bruto,diperlakukan sama seperti penghasilan dari saham saham berdasarkan undang undangkeserta tidak mengenakan pajak atas laba perusahaan yang tidak dibagikan, meskipun jika dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan terdiri dari laba yang sebagian atau seluruhnya bersumberusahaan yang merupakan penduduk salah satu negara memiliki bentuk usaha tetap negarasesuai dengan perundang undangannya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi (lima belas persen) dari jumlah laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak pajak lainnya yang dikenakan atas penghasilan negara lainnya tersebut. ketentuan pada dari ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terkandung dalam setiap kontrak bagi hasil yang berkaitan dengan sector minyak dan gas dan sektor sektor pertambangan lainnya oleh pemerintah indonesia, sarana pembantunya, perusahaan minyak dan gas pemerintah atau entitas lainnya yang berkaitan dengan orang atau badan yang merupakan penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan. bunga bungabunga tersebut dapet juga dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan tempat bunga tersebut berasal dan menurut perundang undangan negara tersebut, akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut(sepuluh persen) dari jumlah bruto bungaak batasan ini melalui persetujuan bersama. menyimpang dari ketentuan ketentuan padanya, atau bank sentral atau institusi keuangan lainnya yang dikendalikan oleh pemerintah, yang seluruh modalnya dikuasai oleh pemerintah negara lain tersebut, jika disepakatiutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat surat berharga, obligasi atau surat surat #idak akan berlaku apabila pemberialah satu bagian ketatanegaraannya, salah satu pemerintah daerahnya, atau salah satu penduduknyailiki suatu bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap sehubungan dengan timbulnya utang yang menjadi pokok pembayaran bunga itu suatu negara pihak pada persetujuan, danapabila, karena adanya hubungan istimewa antara pembayar dengan pemilik yang menikmati atau antara keduanya dengan orang atau badan lain, jumlah bunga yang dibayarkan, dengan memperhatikan besarnya tagihan utang yang menghasilkan bunga itu,tentuan ketentuan dalam in: tidak berlaku dalam hal tagihan utang yang merupakan sumber pembayaran bunga diciptakan atau ditujukan utamanya untuk memperoleh manfaat dari ini. pasa! royalti royaltitersebut dapat juga dikenakan pajak negara tempat royalti tersebut berasal dan sesuai dengan perundang undangan negara tersebut, akan tetapi, apabila penerima royalti itu adalah pemilik manfaat dari royalti tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi (sepuluh persen) dari jumlah bruto royaltisemua bentuk pembayaran atau tagihan, baik sifatnya periodik atau tidak, dan dalam bentuk, nama, atau istilah apapun sepanjang dilakukan sebagai imbalan atas: penggunaan, atau hak untuk menggunakan hak cipta, paten, desain atau model, rencana, rumus atau cara pengolahan yang dirahasiakan, merek dagang, atau properti atau hak serupa lainnya, atau b). penggunaan, atau hak untuk menggunakan perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau cc). pemberian pengetahuan atau informasi bidang ilmu pengetahuan, teknik, industri atau perdagangan, atau d). pemberian segala bantuan yang merupakan penunjang dan tambahan terhadap properti atau hak sebagaimana disebutkan sub (a), segala perlengkapan sebagaimana disebutkan sub (b) atau segala pemberitahuan atau informasi sebagaimana disebutkan sub (c), atau e). penggunaan, atau hak untuk menggunakan: film sinematografi atau film bergerak, atau (ii) film atau kaset video untuk siaran televisi: (iii) pita pita atau piringan padat vang digunakan untuk siaran radio dan siaran televisi, atau (iv) program program yang dikembangkan berkaitan dengan penggunaan computer, atau penundaan sepenuhnya atau sebagian penggunaan atau pemberian setiap properti atau hak sebagaimana dimaksud dalam ini. ketentuan ketentuan dan tidak akan berlaku apabila pihak yang memiliki hak untuk menikmati royalty, yang merupakan penduduk suatu negara pihak pada perseus:an, menjalankan usaha negara pihak lainnya pada persetujuan tempat royalti itu berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disanaroyalti dianggap berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan apabila membayarnya adalah negara itu sendiri, salah satu bagian ketatanegaraannya, salah satu pemerintah daerah atau lembaga negaranya, atau salah satu penduduknya. namun demikian, apabila orang atautidak, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap sehubungan dengan timbulnya kewajiban untuk membayar royalti tersebut suatu negara pihak pada persetujuan, maka royalti tersebutdanya hubungan istimewa antara pembayar dengan pemilik hak yang menikmati atau antara keduanya dengan orang atau badan lain, jumlah royalti yang dibayarkan, berkenaan dengan penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, |
ana one aman persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kroasia tentang penghindaran pajak bercanda yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik: kroasia berhasrat mengadakan suatu persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan, telah menyetujui sebagai beri: pasat orang dan badan yang tercakup dalam persei tujuan persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salahsatu atau kedua negara pihak pada persetujuan. pajak pajak yang d!c aku dalam persetujuan (w) persetujuan ir. tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak pajak tersebut. dianggap subset wajah pajak dinas @penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atasi berikan bagian penghasilan. termasuk pajak pajak alas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanzanan harta gerak atau.harta tak gerak. persetujuan" ini diterapkan terhadap pajak pajak vang berlaku sekarang ini, yaitu: aman nan ena ae,: republik kroasia: pajak atas keuntungan: (di) pajak atas penghasilan: (selanjutnya disebut sebagai "pajak kroasia, berarti wilayah republik indonesia sebagaimana ditentukan dalam perundang undangannya: istilah kroasia" berarti wilayah republik kroasia. demikian pula wilayah laut yang berbatasan dengan batas luar laut teritorial, meliputi dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, yang menurut republik kroasia sehubungan dengan hukum internasional (dan undang undang republik kroasia) merupakan wilayah hak hak kedaulatan dan yurisdiksinya,kroasia tergantung pada hubungan kalimatnya: par maan aan bentuk usaha tetap (i). suatu kantor, suatu pabrik, suatu bengkel, dan suatu pertanian atau perkebunan: suatu tambang, sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau suatu tempat penggalian atau eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam. istilah "bentuk usahagetap" juga meliputi suatu bangunan. (b) pemberian jasa. termasuk jasa konsultan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari suatu: penggunaan suatu instalasi atau tempat pengeboran atau kapal suatu negara pihak pada persetujuan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam merupakan bentuk usaha tetap hanya apabila digunakan untuk lebih dari hari. menyimpang dari ketentuan ketentuan sebelumnya dari ini.. memamerkan barang barang atau barang dagangan milik perusahaan. bhdipamerkan: pengurusan suatu persediaan barang barang atau barang dagangan musik perusahaan semata mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain:pengurusan shuts. tempat usaha tetap semata mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan lainnya vang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan: pengurusan suatu tempat usaha tetap , :n. asalkan hasil penggabungan seluruh kegiatan kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang menyimpang dari mba dan apabila orang atau badan. kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku alat bertindak atas nama perusahaan dan mempunyai dan biasa melakukan wewenang untuk menutup kontrak atas nama perusahaan tersebut. maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap negara tersebut atas kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut. kecuali untuk kepentingan perusahaan tersebut. apabila kegiatan kegiatan yang dilakukan orang atau badan tersebut terbatas pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada aya!. suatu perusahaan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap suatu:. komisi umum. atau age lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegitan usahanya vang lazim jika suatu pers.roady"in menjalankan usaha negara pihak lainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengen suatu cara lain maka hal semi enteng sarana apaan anang hs tetap yang berada sana.jalan laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang term:sah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan kegiatan yang sama atau serupa.ik usaha tetap. dapat dikurangkan biaya:s:k yang dikeluarkan negara mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun tempat lain. ketentuan ini akan berlaku terhadap pembatasan pembatasan meniru undang undang domestik sepanjang merupakan kelaziman salah satu negara pihak pada persetujuan. menurut perundang undangannya. untuk menetapkan besarnya laba yang dapat dianggap berasal dari sagaax:u dari ini tidak akan menutup kemungkinan bagi negara pihak page. namun cara pembagian2 "arus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip prinsip yang terkandung darwin ini laba yang semata mata berasal dari pembelian barang barkas atau barang dagangan yang disaksikan oleh suatu bentuk usaha tetap untuk perusahaan. tidak dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap. demi penerapan alat. kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup umum dilakukan penyimpangan.. maka ketentuan tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan ketentuan ini aan.. namun tidak diterimanya karena adanya syarat syarat tersebut..diperoleh perusahaan negara yang disebut pertama seandainya berdasarkan"syarat syarat yang dibuat antara kedua perusahaan yang sepenuhnya bebas, tan. akan tetapi apabila perang saham yang menikmati dividendari jumlah bruto dividen.. melakukan kegiatan usaha negara pihak lainnya pada persetujuan, mana perseroan yanggmembayarkan dividen itu berkedudukan, melalui suatu bentuk usaha tetap han sana.pihakpihaklainnya tersebutbai gan sae bea ana negara pihak lainnya itu berdasarkan undang undangnya.pihak lainnya. atau badan badan lainnya yang merupakan penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan. bunga (inamun demikian.mberi pinjaman yang menikmati bungamenyimpang dari ketentuan ketentuan bunga yang berasal di..aaa all karena arema aan men man asn pen ata tan nabi ang.. apabila orang atau badan yang membayar bunga itu, tahta memandang apakah penduduk suatu negara pihak pada persetujuan atau daal.song pan bea mena nen aoa ena men una ann st, royalti (!"royalti" tersebut dapat juga dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan dimana pembayaran pembayaran tersebut muncul, dari jumlah bruto royalti.film sinematografi, film film atau rekaman atay alat alat lainnya untuk siaran radio atau televisi, paten, merk dagang, pola atau ingl. perencanaan, rumus rahasia atau cara pengolahan atau alat alat ane: mal perdagangan atau ilmu pengetahuan atau untuk informasi mengenai pengalaman bidang industri perdagangan, atau ilmu pengetahuan (know how).tergantung pada masalahnya. berlaku. apabila orang atau badan yang membayarkan royalti itu.lau tempat usaha tetapetersebut. maka royalti itu dianggap berasa!(l) keuntungan yang diberi penduduk suatu negara pihak pada persetujuan dari pemindahtanganan akun..perusahaan yang kekayaannya secara langsung atau tidak langsung terutama terdiri atas harta tak naa ken elinraa arena hobi wikis ala mem naa lema marak gerak yang terletak disurta lainnya kecuali yang disebut pada sampai deng(isatu keadaan bawah ini, bilamana penghasilan semacam itu dapat pula dikenakan pajak negara pihak lainnya pada persetujuanmarin hal demikian dapat dikenakan pajak negara lain itu hanya sepanjang penghasilan tersebut berasal dari tempat usaha tetap itu, atau apabiladalam hal demikian,. ahli teknik, arsitek, dokter gigi, dan para akuntan. pekerjaan dalam hubungan kerja (dang pekerjaan dalam hubungan kerja, hanya akan dikenakan ema daan sana yang gam nine dapat nn sen la, bana dewa) pajak negara itu.imbalan itu dibayarkan oleh. atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk negara pihak lainnya tersebut: beri kerja negara pihak lainnya tersebut. menyimpang dari bisma kemalaj()) menyimpang dari ketentuan ketentuan dan js.. daa ena!masa lampau hanya akan dikenakan pajak negara itu. karadikenakan pajak negara itu.merupakan warganegara dari negara itu, atau hi) tidak menjadi penduduk negara itu semata mata hanya untuk maksud memberikan jasa jasa tersebutlama amen mem ane: menpan. namun demikian.profesor, guru, siswa dan pedagang (i) imbalan yang diterima oleh seorang profesor atau gurukan pertama untuk suatu masa tidak lebih dari dua tahun untuk melakukan penyelidikan atau penelitian lanjutan atau untuk mengajar pada universitas, akademi, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang sejenis tidak akan dikenakan pajak dix negara yang disebutkan pertama, sepanjang imbalan tersebut berasa! dari intan luar negara tersebut.sebagai pelajar universitas. akademi, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang sejenis atau sebagai pedagang. akan dibebaskan dari pengenaan pajak negara itu sejak tanggal kedatangan pertama negara itu sehubungan dengan kunjungan tersebut. atas semua pembayaran pembayaran yang diterima untuk membiayai keperluan hidupnya. pendidikan atau magang, sepanjang pembayaran tersebut berasal dari sumber luar negara tersebut: untuk masa tidak lebih dari dua tahun, atas setiap imbalan yang tidak melebihi us$ dalam suatu tahun kalender untuk pekerjaan dalam hubungan kerja yang diberikan negara itu sepanjang sangat diperlukan untuk menambah penghasilan yang ada untuk tujuan tersebutuntuk sana nan kniga are opa mat mag amuba lan ram sen ate yan, main atm anni belajar. penelitian atau magang sebagai penerima hibah. pemberian atau penghargaan ilmu pengetahuan pereaikee keagamaan atau organisasi amal atau dibawah program bantuan teknik yang diadakan oleh pemerintah: satu negara pihak pada persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak negara untuk suatu masa budak lebih dari dua tahun sejak tanggal kedatangannya pertama negara yang disebut pertama sehubungan dengan kunjungan tersebut, atas: (a) jumlah dari hibah. pemberian atau penghargaan tersebut: dan (b) semua pembayaran pembayaran yang diterima untuk keperluan hidupnya. pendidikan dan magang, sepanjang pembayaran pembayaran tersebut berasal dari sumber luar negara tersebut: dan penghasilan lainnya (l) jenis jenis penghasilan yang tidak disebutkan dalam terdahulu dalam persetujuan ini vang diterima atau diperoleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan. selain penghasilan dalam bentuk undian, hadiah hanya dikenakan pajak negara tersebut. ketentuan ketentuan tidak berlaku terhadap penghasilan. selain penghasilan dari pemindahtanganan harta tak gerak sebagaimana diatur dalam jika penerima penghasilan tersebut yang merupakan penduduk negara pihak pada persetujuan, yangmelalu! tempat tetap yang berasa sana. dan hak atau harta yang memberikan penghasilan: itu mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. dalam hal demikian. tergantung pada masalahnya. berlaku ketentuan atau penghindaran pajak berganda bila seorang penduduk indonesia memperoleh penghasilan dari kroasia yang menurut ketentuan ketentuan persetujuan ini. jumlah rujak atas penghasilan tersebut yang dibayarkan krisis dapat dikreditkan terhadap pajak indonesiaindonesia atas penghasilan tersebut yang dihitung sesuai dengan undang undang dan peraturan pelajarannya. baba naa bee ane bila seorang penduduk kroasia memperoleh penghasilan yang menurut ketentuan ketentuan persetujuan ini dapat dikenakan pajak indonesia, maka kroasiamenyimpang dari ketentuan perundang undangannya, indonesia akan memberikan kredit sebagaimana disebutkan dalam sehubungan dengan pajak yang dikenakan kroasia atas dividen. sesuai dengan ketentuan ketentuan dan bunga. sesuai dengan ketentuan ketentuan berdasarkan persetujuan ini, tetapi yang untuk sementara dibebaskan atau dikurangkan menurut undang undang perpajakan kroasia. non diskriminasi (!) warga negara dari suatu resah..bawah keluarga seperti vang diberikan kepada penduduknya sendi. perusahaan suatu negara pihak pada persetujuan, yang riv.pen e mana laa sun disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan dar. muang disebut pertama. kecuali dalam hal ketentuan umat atau alat berlaku. bunga. dikurangkan dibawah kondisi yang sama apabila hal itu dibayarkan kepada penduduk dar! negara yang disebut pertama. menyimpang dari ketentuan pertemuan alat ketentuan ketentuan dari ini berlaku terhadap jenis pajak pajak aan dengar nama apapun. kecuali untuk pajak pajak lokal yang dikenakan oleh pemerintah setempat. tata cara persetujuan 5bersama il) apabila seseorang atau nada k sesuai dengan persetujuan ini. maka terlepas dari cara cara penyelesaian yang diatur oic" perundang undangan nasional dari masing masing negara. maka dapat mengajukan masalah .a kepada pejabat vang berwenang negara pihak pada persetujuan dimana berkedudukan, alimani menjadi warga rengas ketentuan ketentuan persetujuan ini. apabila keberatan yang diajukan itu cukup berhiasan untuk diselesaikan dan apabila atas masalah it: tidak dapat ditemukan #uau penyelesaian yang memuaskan.. dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan persetujuan iniaan nasenanammnamam ana mini tanhb)sarankan demi pendapat secara lisan, pertukaran pendapat tersebut dapat berlangsung melalui satu komisi yang terdiri atas perwakilan perwakilan dari pejabat yang berwenang dari negara negara pihak pada persetujuan. pertukaran informasi (iusing masing mengenai pajak pajak yang dicakup dalam kesenian aaawalat: mar ann, masa: memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun dibidang perdagangan. usaha. industri.: ad): dantan ohh msn ara cena deep maja enim enggbanesis onta berakhirnya persetujuan persetujuan ini akan tetap berlaku tanpa batas. persetujuan ini akan tidak berlaku lagi mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan.i. ama. pada tanggal .i. peladang. dalam bahasa indonesia, kroasia dan inggris,kroasia memeawemammmaammamameman ayah.a.laa.a., ann lan lan papan tan pan ina saat piala govoy idmenu blade republik indonesie hi. blade republik hrvatske narayan oporezivanja sprecavanju izbjegavanja placenta korea dohodak vlada republik indorrezije vlada republik hrvatske select "sklopiti govoy izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pre zavanju izbjegavanja placenta korea dohodak utvrdile kako sliced and clanak osoba kode primjenjuje govoy oval govoy primjenjuje osoba kode residents jeune ili biru drama ugovornica. clanak prezi kode primjenjuje govoy govoy primjenjuje prize dohodak kode uvelajedna drama ugovornica ili pezina titel lokale samouprave update, neovisno native koji biru. porezima dohodak smatraju svi prezi uvedeni kuni dohodak ili dijelove dohot, ukljutuju prize post movie prize dobitke otudenja pokretne ili nepokretne movie. postojetci prezi kode primjenjuje oval govoy posebno su. uslutaju indonesie: perez dohodak prema undang undang pajak penghasilan (broj zakon dia pes daljnjem tekstur "indonezijski perez ) slu maju hrvatske: (i) perez debit: (ii) perez dohodak, daljnjem tekstur hrvatski perez ) oval govoy primjenjuje iste ili bin line prize koji used dana potpisivanja ovo ugovora navedene prize ili mesto nih, sklad zakonima drive ugovornice. nadlezna titel drama ugovornica priopcavat kraj stake godine jeune drugi bite promjene svojim poreznim zakonima. clanak once definitive potret ovo ugovora eko konteks proizlazi drugatije: iran indonesia nadi cjelokupno podrufje republik indonesie kako definirano indonezijskim propisima. iran hrvatska" nadi cjelokupno podrudje republik hrvatske untar njezinih medunarodno priznatih iranica, kao podrugje ivan teritorijainog mora, ukijutujuci norske cno podzemlije, kojima republika hrvatska, sklad medunarodnim pravo propisima republik hrvatske serena prava jurisdikciju: iraqi "drama ugovornica" drug drama ugovornica" oznabavaju republik indoneziju ili republik hrvatska vino, konteks: mem emamameseapapffe awa . a mon makan 1y3s mu. nlasamna iran "osoba" ukljucuje fizicku osoba, drustvo bilo keju drug prabu osoba, iran dru stvo" oznatava saku prabu osoba ili drugi organizacijski ablik koji she oporezivanja sumatra pravo otonom: iran "dru stvo drive ugovornice" dru stvo drug drive ugovornice" oznatavaju trgovatko dru stvo kodim upanija resident drive ugovornice ili trgovatko dru stvo kodim upanija resident drug drive ugovornice, ga) iran "medunarodni prompt" oznatava saki prijevoz broom ili zrakoplovom koji obavija dru stvo jeune drama ugovornica, sim ako prompt broom ili zrakoplovom obavija samo idmenu mesta drug davi ugovornici, iran "drzavijanin oznatava sve fizicke osoba kode maju drzavijanstvo jeune drama ugovornica saku prabu osoba, partnerstvo ili udruzenje koji soj status invoke proposal koji vrede jednoj drama ugovornica, iran nadlezno titel" nati: a55 fi) siutaju republik indonesie, ministra financial ili njegova oval$tenor predstavnika, (iru siutaju republik hrvatske, ministra financial ili njegova ovlastenog predstavnika. suhu primjene ovo ugoyora bilo korem trenutku strane drive ugovornice, saki iran koji nije name definiran.sim ako sadr zaj zahtjeva drugatije, umat znatenje kode tom trenutku ima remi proxima dave suhu korea kode oval govoy primjenjuje, tim sako znatenje kode sklad primijenjenim poreznim propisima have ugovornice biti mjerodavno onsu znatenje dano sklad propisima drug drive ugovornice. clanak resident ovdme govru iran resident drive ugovornice" oznatava saku osoba koja prema propisima drive ugovornice podlijeze oporezivanju temelju soga prebivalista, boravista, mesta sjedista drustvo, mesta sjedista update ili neko drug obiljezja sli cog znatenja. oval iran ukljutuje osoba koja podlijeze oporezivanju samo dohotkom ivory toj davi ako je, prema odredbama stack fisika osoba resident biru drama ugovornica, onda jezik status odreduje sukarno slijedetim pravilima: syarat rezidentom one drive kolom ima prebivali ste: ako ima prebivaliste objek drzavama, syarat rezidentom samo one drive kolom ima nature sobre gospodarske vez (redi3te zivotnih interest). ako more odrediti kolom dr#avi ima redi ste ivotnih interest ili ako jednoj davi nema prebivalifte, syarat rezidentom samo one drive ugovornice kolom ima berapi ste: cc) ako osoba ima uobitajeno boraviste objek drzavama ili nema jednoj nih, syarat rezidentom samo one drive ugovornice gigi drzavijanin: san www nun ban mas kera ako osoba zavijanin biru drama ili nije drzavijanin nijedne nih, nadiezna titel drama ugovornica odu siti tome medusobnim dogovorom kad je, sukarno odredbama stack pravda osoba resident biru drama ugovornica, tada smatrati rezidentom one drive ugovornice kolom osnovana clanak stana naslovna jedinica she ovo ugovora iran "stana naslovna jedinica" oznatava stand mesto poslovanja preso kolega poslovanje drustvo cijelosti ili djelomitno obavija. iran "stana naslovna jedinica" ukljutuje posebno: mesto update: podruznicu: used: tvornicu, radionicu: farm ili pantau: unik, nanti ili plink impor, kdmenolom ili neko drug mesto korem obavija istrazivanje ili istri stavanje prirodnih bogatstava. iran stana naslovna jedinica" ukljutuje takdir gradiliste ili gradevinski, montana ili instalacijski projekt ili tim povezanu aktivnost nadgledanja, samo ako taju dulce set mjeseci: pruzanje slug ukljucujuci usage savjetovanja neko drustvo drive ugovornice nomor namjestenika ili drug zaposlenika drug davi ugovornice, pod uvjetom take djelatnosti nastavljaju isti projekt ili eki tim kovenan projekt, razdobija koja zajedno prelate rok tri mjeseca vakum dvanaestomjesetnom periode: kori scene instalacija ili sirade prime ili roda jednoj davi ugovornici kako istrazila ili iskoristila prirodna bogatstva, ali samo ako tak kori scene trade dulce dana. neovisno prethodnih odredaba ovo cinta, nice smatrati iran "stana naslovna jedinica" ukljutuje: kori scene objeknya iskljucivo uskladistenje. izlaganje ili isporuku dibawa ili robe koji pripadaju drustvo: odrzavanje alih dibawa ili robe kode pripadaju drustvo iskljucivo suhu uskladistenja, izlaganja ili isporuke: odrzavanje alih dibawa ili robe kode pripadaju drustvo iskljucivo suhu parade keju obavija drug drustvo: del beam nama dekan anu pri semu taka tajam ili tak kori scene, odrzavanje ili tajam vino koristenju rdova ili zrakoplova medunarodnom promote. odredbe tanaka primjenjuju debit dela konzorciju, zajednitkom poslovanju ili medunarodnoj agencies. clanak povezana trgovacka drustvo ako drustvo drive ugovornice sudjeluje izravno ili neizravno ravi, nadzir ili kapital drustvo drug drive ugovornice, iste osoba sudjeluju izravno ili neizravno ravi, nadzir ili kapital drustvo drive ugovornice drustvo drug drive ugovornice, ako oba supaja idmenu dva drustvo njihovim trove&kim financijskim odnosima utvrdeni upeti ramli siti nih koji postojali idmenu samostalnih drustvo, debit koji ostvarila koja ostvarila kad taksi upeti postojali, more ukljuciti debit tog dru sta sukarno tome oporezivati. ako drama ugovornica sort hawa drive uklu sukarno tome oporezuje debit keju dru stvo drug drive ugovornice vet oporezivano toj drug davi, taka debit ona koja pro dru stvo ostvarilo upeti dogovoreni idmenu dva drustvo bili mendaki nima kode medusobno dogovorila samostalna dru sta, tada drug drama odgovarajuci latin prilagoditi nos korea koji ista utvrdila debit. pri toj prilagodbi terbaru upeti bir drug odredbe ovo ugovora ako potrebno, nadlezna titel drama ugovornica medusobno savjetovati. drama ugovornica nice mijenjati debit drustvo okolnostima naznatenim stack nakon istana vremenskih rokok odobrenim jenis poreznim zakonima. clanak dividend dividend kode arus stvo resident drive ugovornice place residents drug drive ugovornice koji starn korisnik dividend mou oporezivati samo toj drug davi medium, take dividend mou oporezivati dr&avi ugovornici gigi resident drustvo kode plata dividend. prema zakonima drive, ali ako starn korisnik dividend resident drug drive ugovornice, tada tak utvrden perez smile biti vec bruto venosa dividend naclezna leela drama ugovornica zajednitkim dogovorom odreduju latin primjene navedenih ogranitenja. oval stack nice utjecati oporezivanje debit drustvo kode isplatuju dividend. nan memang bisa iran "dividend upotrijebljen vom blank oznatava dohodak dioica poviastenih dioica ili povlastenih prava, radnitkih dioica, osnivatkih dioica ili drugi prava koja isu potrazivanja duga, sudjelovanje debit. kao dohodak koji podlijeze sistem native oporezivanja kao dohodak dioica sukarno poreznim propisima drive ciri resident dru stvo kode raspodjelu. odredbe stack ovo lanka primjenjuju ako osoba koja nositelj prava dividend, koji resident drive ugovornice, obavija poslovanje drug davi ugovornici ciri resident dru stvo kode preso stale poslovne jedinice koja nilai toj davi isplacuje dividend ili toj drug davi obavija samostalnu djelatnost stang jedi sta, pravo temeljem kolega dividend isplacuju sukarno povezano slalom poslovnom jedinicom ili stalink sjedistem. tom slu maju primjenjuju odredbe lanka ili odredbe &lanka ako dru stvo kode resident drive ugovornice ostvaruje debit ili dohodak drug drive ugovornice, drug drama more utvrditi nikkan perez dividend plane residents drug drive ili ako posted dioica zbog koji dividend plateau sukarno kovenan stardom poslovnom jedinicom ili stalink sjedistem toj drug davi, niti more oporezivati neraspodijeljenu debit dru slava, gak onda ako place dividend ili neraspodijeljena debit cijelosti ili djelomitno satoe debit ili dohot catalog toj drug davi. neovisno bilo kode drugi dede ovo ugovora, kada dru stvo kode resident drive ugovornice ima salju pslovnu jedinicu davi ugovornici, debit stale poslovne jedinice more biti ogan dodatnom perez toj drug davi sklad njezinim propisima, ali taj domani perez smile prelaziti venosa debit, nakon sto debit srbije perez debit drugi prezi debit toj drug davi. odredbe stack ovo lanka nice utjecati odredbe sadrziane bilo korem proizvodnom govru govru radu (ili bilo kodim drugi slitnim ugovorima) koji odore nanti plink sektor ili neko drugi rudarski sektor, koji zakljuteni strane vide indonesie, njezinog instrumentalnog, relevantnog drzavnog naftnog ili plinskog drustvo ili bilo kode drug pravde osoba koja resident drug drive ugovornice. clanak karate karate natale davi ugovornici isplatene residents drug drive ugovornice, koji starn korisnik tih hamata, mou oporezivati samo toj drug zai ugovornici, medium, take karate mou oporezivati davi ugovornici keju natale prema propisima drive, ukoliko starn korisnik hamata resident drug drive govornice, ali tak utvrden perez smile biti vec bruto venosa tih hamata nadlezna titel drama ugovornica zajednitkim dogovorom ureduju latin primjene ovo ogranitenja neovisno odredbama stack karate kode astana jednoj davi ugovornici kode scene tiada drug drive ugovornice, njezino lokal titel, central banka ili bilo koja financijska institucija kontrolirana strane blade, kapital koji cijelosti vlasnistvu blade drug drive ugovornice, kao sto more biti dogovoreno idmenu nadleznih titel cava ugovornica, bit izuzete oporezivanja prvospomenutoj davi. iran "karate" potret ovo lanka oznatava period potrazivanja stake erste, bez obra jesus potrazivanja osigurana zalogom ili ne, bez obra nose line pravo dela dobitku dunia, posebno period vladimir vrijednosnica ili period obveznica ili zaduznica, uklu cuci premise parade seri tim vrijednosnicama, obveznicama ili zaduznicama. zatezne karate zbog sorenya pri isolasi smatraju tamtama smile ovo lanka. odredbe stack primjenjuju ako nositelj prava kalau koji resident drive ugovornice posle drug davi ugovornici kolom karate natale autem stale poslovne jedinice koja njo nilai, ili toj drug davi obavija samostalnu djelatnost stang sjedista toj drug davi, putra dimanja kode karate placata sukarno povezano takson slalom poslovnom jedinicom ili stalink jedi stem. tom slu maju primjenjuju odredbe lanka ili lanka vino slutaju. sumatra karate nassau dr&avi ugovornici kad isplatitelj resident drive ugovornice. medium, ako isplatitelj hamata, bez obra resident drive ugovornice ili ne, dr&zai ugovornici ima salju poslovnu jedinicu ili stand sjediste vez kojima dugovanje kode karate placata natal, take karate snowi stina naslovna jedinica ili stand jedi ste, tada sumatra karate nassau davi kolom nilai stana esongoanee ili stain sjediste. ako je, zbog posebnog dosa idmenu isplatitelja nositelja prava kalau, ili idmenu nih nek drug osoba, nos hamata, uzimajuci bir putra dimanja koja karate placata, vec venosa koji bio ugovoren idmenu isplatitelja nositelja prava kalau nema taking dosa, odredbe ovo lanka primjenjuju samo zanne spomenuti nos. takson siutaju sak placing venosa oporezuje sukarno propisima stake drive ugovornice, uzimajuci bir drug odredbe ovo ugovora. clanak autores natname autores natname natale davi ugovornici ispladene residents drug drive ugovornice mou oporezivati toj drug davi. medium, take natname mou takdir oporezivati davi ugovornici koja natale, sukarno propisima drive, ali ako nositelj prava autorsku naknadu resident drug drive ugovornice perez smile biti vec (deret postotaka) bruto venosa autores natname iran "autores natname", oznatava sva pia hanja primljena kao natname otudenje ili koristenje, ili pravo koristenja bilo kode autorskog prava knjizevno, umjstnisko ili znanstveno delo, ukljutujuci kinematografske filmov, filmov ili race ili drug mi: sredstva emitiranje radio ili televizija, kao sako patent, sting naka, harta model, plana, tane formule ili postupka, informacje industrijskom, ng: komercijalnom ili znanstvenom iskustvu (know how). nana aan maan anne aneka pepe ane dag ana sea menara ara kan maa masa bem kes sound tan menukar odredbe tanaka primjenjuju ako nositelj prava autorsku naknadu koji resident drive ugovornice posle drug davi ugovornici kolom ostvareno pravo autorsku naknadu autem stale poslovne jedinice toj davi ugovornici, ili obavija toj davi ugovornici samostalnu djelatnost stang sjedista kode toj davi ugovornici nilai, prava ili moving temeljem kode autores natname isplacuju sukarno povezana takson slalom poslovnom jedinicom ili stalink sjedistem. tom slu maju primjenjuju odredbe lanka odnosno lanka sumatra autores natname nassau davi ugovornici kad isplatitelj resident drive ugovornice. medium, ako osoba koja isplatuje autores natname, bez obra ona resident drive ugovornice ili ne, davi ugovornici ima salju poslovnu jedinicu ili stain sjediste seri kodim natal obesa isolate autores natname, take natname snowi stana naslovna jedinica ili stand sjediste, tada sumatra take natname nassau davi ugovornici kolom nilai stana naslovna jedinica ili stand sjediste. ako zbog posebnog dosa idmenu isplatitelja nositelja prava autorsku naknadu ili idmenu nih nek drug osoba, nos autorskih canada, uzimajuci bir koristenje, pravo ili podatke kode take natname pla maju, vec venosa koji bio ugovoren idmenu isplatitelja nositelja prava autorsku naknadu nema taka dosa, odredbe ovo lanka primjenjuju samo potensi nos. takson slutaju sak plakenog venosa oporeziv swkladno propisima stake drive ugovornice, uzimajuci bir drug odredbe ovo gowa. clanak debit otudenja movie debit keju resident drive ugovornice estuari otudenja nekretnina navedenih blank kode palace drug davi ugovornici, more oporezivati toj drug sk. grav ugovomnici. debit otudenja pokretne movie koja dio poslovne movie stained poslovne jedinice keju dru stvo drive ugovornice ima drug davi ugovornici, ili 'pokretne 'movie koja daripada slalom jedi stu prezidenta drive ugovornice drug davi ugovornici she obavijanja samostaine djelatnosti, ukljutujuci debit otudenja take stale poslovne jedinice (same ili zajedno cijelim dru stvo) ili taking string sjedista, &. more oporezivati toj drug davi r2: debit keju drustvo drive ugovornice osilasi otudenja rdova ili zrakoplova koji na. komite medunarodnom promote, ili pokretne movie rdova ili zrakoplova oporezuje mart: samo toj davi ugovornici. men obit otudenja kapital neko drustvo zija moving satoi uglavnom nekretnina mer cje palace davi ugovornici, oporezuje toj zai obit otudenja movie keju odore stack oporezuje samo davi ig: hornii kolom otuditel resident mmm stan penanganan sana ana maa aai fi: nan clanak samostalna djelatnost dohodak koji estuari resident drive ugovornice profesionalnya djelatnosti ili drugi samostalnih djelatnosti oporezuje samo toj davi, sim genom slijedecih slu camera kad taka dohodak more oporezivati drug davi ugovornic!' ako drug dr&avi ugovornici ima stand sjediste kode redovito stori raspolaganju obavijanje njegovih djelatnosti, oporezuje samo ona dio dohot koji more pripisati tom slalom sjedistu toj drug davi: ako jego berawak toj drug davi ugovornici trade due razdobija kode kuno relasi dana vakum dvanaestomjesetnom periode, more oporezivati samo ona dio dohot koji estuari njegovih djelatnosti obavijenih toj drug davi. iran "profesional djelatnosti" ukljutuje posebno samostalne znanstvene, knjizevne, umjetnitke, obrazovne ili nastavne djelatnosti samostaine djelatnosti lijeznika, pranikah, bendera, arhitekata, suara knjigovoda. clanak nesamostalni rad ako nije drugatije propisano obama lanka plate ilina primata kode resident drive ugovornice estuari nesamostalnim random oporezuju samo toj davi, sim ako rite& nesamostalnom radu koji obavija drug davi ugovornici. ako radi takson nesamostalnom radu, primata koja toga ostvaruju mou oporezivati toj drug davi ugovornici. neovisno odredbama stack primata nesamostalnog rada koja resident drive ugovornice ostvaruje nesamostalnog rada drug davi ugovornici oporezivat samo prvospomenutoj davi ako svi slijedeci upeti ispunjeni: ako resident berapi drug dream razdoblju ili razdobijima koja vom broj taju kuno due dana toj kalendarskoj godina: ako primata isplatuje poslodavac koji nije resident drug drive ugovornice ili ona isplacuju njegovo ime, ako primate kereta salju poslovnu jedinicu ili stand sjediste kode poslodavac ima toj drug davi. neovisno prethodnim odredbdama omega cinta, primata ostvarena nesamostainog rada brody ili zrakoplovu koji komite medunarodnom promote, kode kristi drustvo drive ugovornise oporezivat samo toj dream tttrrareeniyiggtna ask bi. ina eee aan paman naa odredbe langka primjenjuju plate, honorary drug line primitif irvine kode odore sumbu seri djelatnoscu drive ugovornice ili jeong titel lokale samouprave ili update clanak profesor, nastavnici. students vjezbenici platina koja prima profesor ili nastavnik koji jest ili neposredno prize poset davi ugovornici bio resident drug drive ugovornice, koji toj davi ugovornici berapi die godine radi znanstvenih studia ili istrazivanja ili radi nastavne djelatnosti sveucili stu, visokoj skola ili drug obrazovnoj ukanovi nice oporezivati proj davi ovornici, jet primitif proizlaze ivory ivan drive ugovornic, koja privremeno berapi proj davi ugovornici iskljucivo kao student sveucilista, visite sole ili drug line obrazovne ustanove ili kao vjezbenik biti datum prog alaska drzavu ugovornicu seri skolovanjem izuzeta pla hanja korea toj davi ugovornici: sve primitif ostvarene radi jeong uzdrzavanja, obrazovanja ili obake, jet taka placenta pia ivan drive ugovornice, b)za razdobije kode relasi godine, sva primata koja prelate ameritkih dolar kalendarskoj godine nesamostalni rad kaji obavija toj davi filem nadopunjavanja sredstava koja raspolaganju sh koja privremeno berapi proj davi ugovornici iskijucivo radi studia, istrazivanja ili obake kao primates stipendije. subvencije ili parade keju date znanstvena, obrazovna, versa ili humanitarian organizacija, ili ostvarena slope programa tehnik promosi keju ukljutena vlada drive ugovornice, bit in: oslobodena platina korea toj davi ugovomnici na: nos take stipendije, popor ili parade: sva platina primljena suhu svg uzdrzavanja, obrazovanja ili obake jet taka platina proizlaze ivory ivan drive ugovornice. clanak postal dohodak oijelovi dohot prezidenta drive ugovornice, bez obra gje natalie, koji isu sek: navedeni predhodnim &lancia ovo ugovora, izuzev priode lurida, ngada me oporezuju samo'u toj davi ugovornic pantat atlet aaa lapan nrp eng odredbe stack primjenjuju dohodak, sim dohodak nekretnina definiranog laku stack ako primates taking dohot, komite resident dr5ave ugovornice, posle drug davi ugovornici autem stale poslovne jedinice ili toj drug davi obavlja samostalnu djelatnost stang jedi sta kode njo nilai, pravo ili moving temelju koji dohodak isplacuje sukarno povezani takson stardom poslovnom jedinicom ili stalink jedi stem. takson slucaju primjenjivat odredbe &lanka ili lanka clanak izbjegavanje dvostrukog oporezivanja kada resident hrvatske estuari dohodak kode sklad odredbama ovo ugovora more oporezivati indoneziji, hrvatska odobriti kao orbital korea dohodak tog prezidenta nos koji hendak perez dohodak placenta indoneziji. taka orbital smile biti peti ong dibela korea dohodak koji utvrden prize odbitka, koji more pripisati dohot koji oporeziv indoneziji. kada resident indonesie ostvaruje dohodak hrvatske, nos korea taj dohodak platin hrvatska bit dopusten sklad ovi ugovorom kao kredit ashram perez tog prezidenta, koji razrezan indoneziji. nos kredit smile project nos korea indoneziji taj dohodak&a, koji obragunat sklad indonezijskim poreznim propisima pravilima. neovisno odredbama indonezijskih proposal, indonesia odobriti kredit naznaten stack onsu prize koji mou placata hrvatska dividend sukarno odredbama lanka stack hamata sukarno odredbama lanka stack ovo ugovora, ali koji privremeno izuzet ili reduciran sukarno hrvatski poreznim propisima. clanak jenaka postupanje kdi mi: drzavijani drive ugovornice drug davi ugovornici maju biti podvrgnuti nikakvom oporezivanju ili obsesi ispunjavanja name povezanim uvjetima, ako razlikuje ili predstavijaje vec deret oporezivanja name povezanim uvjetima kojima podiijezu ili mou podlijegati drzavijani drug drive intim okolnostima. stana naslovna jedinica keju dru stvo drive ugovornice ima drug davi ugovornici smile biti toj drug davi oporezivana pod manja povoljnim uvjetima nih koji vrede drustvo drug drive koja obaviljaju iste djelatnosti. ova odredba more tumatiti tak obvezuje drzavu ugovornicu rezidentima drug drive mm: ugovornice, zbog gradanskog status ili obiteljskih obesa. odorata sobre odbitke olak size snizenja pri oporezivanju kode odorata viastitim rezidentima tang iban ki" ka. esa sasa amir eye men tas bya ikea ren ssi drustvo drive ugovornice cija moving cijelosti ili djelomi&no lasi stu ili pod izravnom ili neizravnom kontrol jeong ili prezidentasim kada primjenjuju odredbe lanka stack lanka stack ili lanka stack karate, autores natname drug isolate ojs dru stvo drive ugovornice place residentsodredbe ovo lanka vrede, neovisno blank prize bilo kode erste native, koji predict ovo ugovora sim korea koja biru nadlezna titel lokale samouprave update. clanak postulat zajednickog dogovaranja ako osoba sumatra da postupci jeune ili biru drama ugovornica maju ili mati juga kao posljedicu oporeziyanje kode nije sklad odredbama ovo ugovora, ona more, neovisno pravo beku predvidenih domaci propisima tih drama, iznijeti soj sultan pred nadlezno titel drive ugovornice ciri resident ili, ako jezik lucas obuhvacen clanok stack titel drive ugovornice ciri drzavijanin. postulat mora prijaviti roku tri godine saznanja postulat koji dove oporezivanja protiv odredbama ovo ugovora. ako nadlezno titel sumatra prigovor pravda, more samostalno vijesti zadovoljavajuci cin, ona radi izbjegavanja oporezivanja kode bilo neskladu ovi ugovorom nastojat nati rje sense dogovoru nadleznim tijelom drug drive ugovornice. postignuti dogovor protest bez obra remove predvidene unutarnjim propisima drama ugovornica. nadiezna titel drama ugovornica nastojat rite siti sve teikote ili nejasnote kode mojave pri tumatenju ili primjeni ovo ugovora zajednitkim dogovorom. titel mou dogovarati izbjegavanju dvostrukog oporezivanja slutajevima koji isu predvideni ovi ugovorom nadiezna titel drama ugovornica mou medusobno izravno option suhu poslizanja dogovora smile prethodnih tanaka. ako radi postizanja dogovora potretnya mena razmjena senja, more uciniti autem komisi sastavljene zastupnika nadleznih titel drama ugovornica coat raman anu ann nana clanak razmjena obavijesti nadlezna titel drama ugovornica razmjenjuju obavijesti potrebne proved odredaba ovo ugovora ili unutarnjih proposal drama ugovornica kode odore prize obuhvacene ovi ugovorom. saku obavijest keju primi drama ugovornica syarat tajam isti latin kao obavijesti dobivene prema unutarnjim propisima drive, mou priopciti samo obama ili tijelima (ukljucujuci dove ukraina titel) ukljutenim postulat over, kaznenog proton ili odlucivanja pravnim ijekovima koji odore prize. spomenute osoba ili titel kristis tim informacijama samo navedene she. take podatke mou otkrivati anom sudski postupku ili sudski odluci. odredbe stack mou korem slucaju tumatiti tak davi ugovornici namec obvezu da: poduzima ukraine mere suprotne propisima ili fraksi ili drug drive ugovornice: date obavijesti koji sklad propisima ili uobitajenom upravnom postupku ili drug drive ugovornice sluzbena tana: date obavijesti cite otkrivanje povrijedilo obvezu cubana trgovatke, poslovne, industrijiske, komercijalne ili profesional tane ili trgovatkih postupaka, date podatke cite sid" subroto anom poretku. clanak diplomatik konzularno osoblje odredbe ovo guevara utjetu porezne povlastice diplomatskih ili konzularnih predstavnika predvidene cim pravilima medunarodnog prava ili odredbama posebnih ugovora, clanak stupanje sagu mm: govoy stupa sagu datum zanne obavijesti dane diplomatskim autem idmenu vlada drama ugovornica tome formalnosti usvajanje ovo ugovora zar seni. m:. odredbe ovo primjenjuju drzavama ugovornicama: onsu prize kaji adriani ivory, ignore plateni ili dospjele isolat prog size enja one kalendarske godine koja nsposredno sliced godina kolom oval govoy potpisao: uodnosu stale prize, koreana razdoblja koja petinju ili nakon prog sijetnja one kalendarske godine koja neposredno sliced godina kolom oval re. govoy potpisao. senar pen pep naa naa ron mere sat bea naa lara ana, clanak prestanak oval govoy state nazi neograniteno trireme, ali saka drama ugovornica more ninja ili prize ninja stake kalendarske godine, nakon istana razdoblja pet godina dana supaja sagu ovo ugovora, diplomatskim autem drug davi ugovornici dostaviti pigmen obavijest residu ovo ugovora. tom slutaju, govoy prestasi haiti objek drive ugovornice: onsu perez adrian ivory, ignore place ili dospjele isolat nakon prog senja one kalendarske godine koja neposredno sliced godina kolom dostavijena obavijest prestanku, uodnosu stale prize, koreana razdoblja koja petinju ili nakon prog sijecnja one kalendarske godine koja neposredno sliced namun godine kolom dostavijena obavijest prestanku. znak prihvacanja preuzetih obesa, opunomoceni zastupnici objek drive ugovornice potpisuju oval govoy. ag zakljuteno dana jj godine, dva izvornika indonezijskom, hrvatska engleskom jezik, pri semu svi tekstovi jenaka vjerodostojni. slutaju razlicitog tumatenja indonezijskog hrvatska tekst, mjerodavan engelsk tekst. diadu diadu republik indonesie republik hrvatske apn ina ebi pen mpn mag titan apa agreement between the government the republic indonesia and the government the republic croatia for the avoidance double taxatcroatia seiring conclude agreement for the avoidance double taxation with respect taxes income, have agreed follows: article maan scope this agreement shall apply persons who are residents one both the fe:b3: state it. elements income, including taxes sains from the alienation movable removable property the existing taxes which this agreement shall apply are: the republic indonesia ihe income tax imposed under the undang undang pajak penghasilan law number amended) ama mba banana pan men banana . pipa lea lean man nga ann man mana sak (hercinafter referred indonesian tax"): the republic croatia: the profit tax, (ii) the income tax: (hereafter referred croat. place of, the existing taxes. the end cach year, the competent authorities the contracting states shall notify c. unless the context otherwise requires: thc term indonesia". means the territory the republic indonesia defined its laws: ai: the term croatia" means the territory of" the republic croatia well those maritime areas adjacent the outer limit territorial sea, including scaled and subsid thereof. over which the republic croatia accordance with international law (and the laws the republic croatia) exercises its sovereign rights and jurisdiction: the terms contracting state" and "the other contracting state" mean, thc context requires. indonesia croatia: the term "person" includes individual. company and any other body pen persons: kets the term "company" means any body corporate anw entity which treated uas body corporate for tax purposes: pia the terms "enterprise contracting state" and "enterprise the other contracting state" man respectively enterprise carried resident kan: ' contracting state and enterprise carried resident the other contracting statenational" means any individual possessing the citizenship contracting state and: the term "competent authority" means: (in the case indonesia, the minister finance his authorized representative: ci)in the case croatia, the minister finance his authorized representative. regards the application se state prevailing over meaning given the term under other laws that state. article resident ke: for the purposes this agreement. the term "resident contracting state" means any person who.bea resident only state which has permanent home available him: has permanent home available him both states.: tb. esa lee eeeeee e r aan ana bea ena ana ane ana the state which has his center vital interests cannot determined, has nota permanent home available him either state. shall deemed resident onlyonly of'the state which isa national: national both states neither them.sa resident both contracting states, then shall deemed bea resident only the state which its place effective management situated,youtplace management. branch, office, factory, workshop. farm plantation, and minc, oil gas well, guard any other place of' extraction: building site construction. assembly installation project supervisor activities connection iherewith, but only where they last more than months: the finishing services, including consultant services enterprise contracting state through employees other engaged personnel the other contracting state. provided that such activities continue for the same project completed project for period periods aggreyating more than months within anv twelve montkeperiod: it. snn" ee nan the use installation drilling rig ship contracting state explore for exploit natural resources constitutes permanent establishment only such use for more than days.: c:ec) the maintenance fixed place business solely for the purpose carrying on.and has, and habitually exercises.c limited those mentioned paragraph which, exercised through fixed place business.s5)le through broker. general commission agent any other age independent status. provided that such persons afe acting the ordinary course their business uta teman rama maan hen ear tag the fact that company which isa resident ola conne!. rights which the provisions general law respecting landed apply. usufruct removable property and rights variable fixed payments consideration for the working of., the provisions paragraph shall apply income derived from the direct use, letting.ife other contracting state through permanent teaisa permanent establishment. determining thcihe permanent establishment, including executive and general administrative expenses injured. whether the state which the permanent establishment situated elsewhere. this provision shall apply subject limitations under domestic law. insular has been customary inaon such apportionment may customary:,j) profits from the operation oo! ships airesalt international affine shall table only the contracting state which the enterprise operating the ships aircraft isa resident. for the purposes this article. profits from the operation international traffic ships and aircraft include maan enpeeaa danger ema mna ban menandai ann berapa ana eng meminta utan mrenadngu men chat sneak aan mega all apa sada! a0 lan alang ara nasir nger profits derived from the insidental charter rental of' ships and aircraft international traffic. bareboat basis: profits derived from the usc. maintenance rental containers (including related equipment for the transport containers). used for the transport goods merchandise, provided that such rental, use maintenance insidental supplementary the operation ships and aircraft international trafficmasof'a. have acerued one the enterprises, but. reason those conditions, have not acerued. may included thcof'rucd the enterprise pirstimentoned statihe tax charged therein those profits. determining such adjustment. due regard 'shall had the other provisions this agreement naa tar ann aaa, snn pan masa tee ana ina asas and the competent authorities the contracting states shall necessary consul cach other,(|)man these limitations this paragraph shall not affect the taxation thc.. being resident ola contracting state, carries business the other contracting state which thc company paying the dividend resident, through permanent establishment situated therein. performs that other state independent personal services from fixed base situated therein. and the holding respect which the dividend arcid. the case may be. shall apply. where company which isa resident ola contracting state drives profile income from the other contracting state. thai other state may not impose any tux the dividend paid the company. except insular such dividend are paid resident that ate state insular the holding respect which the anaoai,.(!) interest arising contracting state and paid resident the other contracting state may taxonhi. cent the gross amount the interest. the competent authorities i. thc central bank any financial institution controlled that government. the capital which wholly owned the government the other contracting state. may agreed upon from time lime between the competent authorities the contracting states. shall exempt from tax the first mentioned state ah, ana ane era ket the term "interest" used this article means income from debt claims every kind. whether not secured mortgage and whether not carrying right participate the editor's profits. and particular.c beneficial owner of'the interest, being resident contracting state, carries business thcmic player liat state itself, local authority resident that state. where, however, the person paying thc interest. whether resident contracting state not, has contracting state peri ent establishment fixed base connection with which the indebtedness ihc interest paid was injured, and such interest borne such permanent establishment fixed base.., such case. the excess part the payments shall remain table according the laws cach contracting state, due regard being had the other provisions this agreement. article royalties (i) royalties aris ina contracting share and paid toa resident :he other contracting state may taxes that other state. however. such royalties may also taxes the contracting state which they aris. and according tha laws that contracting state. but the beneficial owner de, pasa menangi man meta amen satu aan aan ki, the royalties resident the other contracting state. the tax charged sha! not exceed y4a the gross amount the royaltiesc. any copyright literary, artistic scientific work including cinematography films. films taps other means for radio television broadcasting. any patent. trade mark. design model, plan, secret formula process, industrial, commercial scientific equipment. for information concerning industrial, commercial scientific experience (know how).asc. such case the provisions article article the case may be, shall apply. (s5) royalties shall sem arise contracting state when the player that state itself. local authority #hero resident that contracting state. where, however, the person paving the royalties, whether isa resident contracting state not.the. the provisions this article shall apply only the lastamentioned amount. such case. the excess part the payments shall remain table according the laws each contracting state. due regard being had the other provisions this agreement anakan aaaaaa nan senar nan arena one riana spk lan sel ben aan aan pan nan meleanlebana naga bal usul bmw article capital gains (l)..ogiares the capital stock company the property which consists directly principally removable property situated contracting state may taxes that contracting state(one the following circumstances. when such income may also taxes thc other contracting state:that case only much the income may taxes that other state attributable umat fixed base, his stay the other contracting state for period periods exceeding thc aggregate days,within any month period. that case only much mma aan ntar mane men nen agats: man main pns anita nn: npm aas nan nam kaa span ana ane aan nun ende maan man, mme amal) nan dean: the income may taxes urat other state derived from his activities performed. artistic. educational teaching activities well the independent activities physicians, lawyers. engineers.cfromhe first mentioned state if:. behalf of. employer who not resident the otherof'of'amma naa aaa ade es ama "mena mna article artistes and sportsmen net ()) nowwithstanding the provisions articles and income derived resident ofa contracting state entertainer. such theatre.paid resident contracting state consideration past employment shall table only that state. article government service tar ja) regeneration, other than pension. paid contracting state local authority thereof individual respect of' services rendered that state local(i) isapan bang nun dnpnansna mawar cara masa seen any pension paid by. out funds created by. contracting state local authority thereof individual respect services rendered that state local authority shall table only that state. however. such pension shall table only the other conrracung state ihe individual resident ol. and national of.ora local authority thereof. article professors, teachers, students and trainees (!) regeneration which professor teacherfor period not exceeding two years for the purpose carrying out advanced study research for teaching university, college, school other similar educational institution receives for such activity shall not taxes the first mentioned state, provided that such remunerations arise from sources outside individualstudent university, college, school other similar educational institution trainee shall, from the date his first arrival that state connection with that visit, exempt from tax that state all payments received far the purpose his maintenance, education warning. provided that such payments arise from sources outside that state, and for period not exceeding years. any remuneralion not exceeding us$ per calendar year for dependent personal services rendered that state with view supplementing the resources available him for such purposes. individual who was immediately before visiting contracting state resident of' the other contracting state and who present the first mentioned state solely for the purpose study. research training recipient grant. allowance award from scientific. educational. religious charitable organization under technical assistance program emerged into the government contracting state shall. for period not exceeding two years from the date his first arrival the first mentioned state connection with that visi. exempt from tax that state the amount such grant, allowance, award, and all payments received for the purpose his maintenance, education training, provided that such payments arise (. other than income the form of' lotterics, prizes shall table, contracting state, carries business the other contracting state through establishment situated therein, performs that other state independent'elimination double taxation (!) where resident indonesia derives income from croatia, the amount tax that income playable croatia, accordance with the provisions this agreement, shall allowed credit against the tax devicewhere resident croatia derives income which. accordance with the provisions this agreement. may axed indonesia. croatia shall allow reduction from the tax the income that resident. amount equal the income tax paid indonesia. such deduction shall not. however, exceed that part the income tax computed before the deduction given. which attributable the income which mav taxes indonesia. nana tas san men nur nowwithstanding the provisions its law. indonesia shall also allow the credit provided for the paragraph respect tax which may charged croatia dividend. accordance with provisions paragraph article and interest. accordance with provisions paragraph article li. virtue this agreement, but which temporarily executed reduced under croatian taxnecting state shall not less favorable review that other state than the taxation seed enterprises that other state carrying thc same activities. this provision $. one more residents the other contracting state.c taxation and connected requirements which other similar enterprises the first mentioned state arc may subjected. except where the provisions paragraph article paragraph article j1, paragraph article apply, interest.of'. notwithstanding the provisions article apply taxes every kind and description. except for local taxes imposed municipality. sen telat maman article mutual agreement procedure (!) where person considers that the actions one both the contracting states result vill result for him taxation not accordance with the provisions this agreement. may, respective the remedies provided the domestic law those states. present his case the competent authority the contracting state which resident or.c agreement. the competent authority shall endeavor, thc. with view the avoidance taxation which not accordance with the agreement, the competent authorities the contracting states sha!, may also consult together far the elimination double taxation cases not, article exchange information (ithcplay. the enforcement prosecution respect of. the determination appeals inyrelation to. the taxes covered the agreement. such aa. persons authorities shall use the information only for such purposes. the may diseasidi missions and consular posts nothing this agreement ihe fiscal privileges members diplomatic missions consular posts under the' general rules international law under the provisions special agreements. article entry into force (i)rough diplomatic channels(hat which the agreement enters into force: and respect other taxes income.kalkenenibaton sbn, before the day june any calendar year beginning after the expiration period five years from the date its entry into force, give written notice termination the other contracting state through diplomatic channels. b)ised thermo, have signed this agreement. done .jakarta n. dan amrun uber bintang. duplicate the indonesian, croatian and english languages, al! texts being equally authentic. case any divergence interpretations the indonesian and croatian texts. the english text shall prevail. for the government the for the government the public indonesia republic croatia sen pada mam salinan naskah resmi ki: certified true copy nomor itriekn !v2o001e0autis date |
sera aaa investigasi kecelakaan transportasi perlu penyempurna kan organisasi komite nasional keselamatan transportasihuruf perlu menetapkan peraturan presiden tentang komite nasional keselamatnasional keselamatan transportasi. babi ketentuan umum dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang, dan pertahanan keamanan dan atau kerugian harta benda. investigasi kecelakaan transportasi adalah kegiatan penyelidikan dinvestigator . tan fly tipis presiden republik indonesiabab kedudukan dan tugas bagian kesatu kedudukan sampai dengan terbentuknya kelembagaan yang bertugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang tahun tentang perkeretaapian, undang undang nomor tahun tentang pelayaran, dan undang undang nomor tahun tentang penerbangan, komite nasional keselamatan transportasi yang selanjutnya disebut dengan knkt, yang dibentuk dengan keputusan presiden nomor tahun tentang komite nasional keselamatan transportasi diteruskan keberadaannya berdasarkan peraturan presiden ini. knkt merupakan lembaga non struktural yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. knkt dipimpin oleh seorang ketua. bagian kedua . abi: tag presiden republik indonesia bagian kedua tugas knkt mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi. pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan transportasi oleh knkt sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan tidak untuk menentukan kesalahan dan kelalaian atas terjadinya kecelakaan transportasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf knkt dapat: bekerja sama dengan pihak lain, danpejabat . ken akan presiden republik indonesia pejabat instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan data dan keterangan yang diminta knktpelaksanaan tugas pemberian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait oleh knkt sebagaimana dimaksud dalam huruf dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama. rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti oleh para pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. knktcelakaan transportasi sebagaimana dimaksud pada dan yang dilakukan oleh pihak terkait. pelaksanaan tugas pemberian saran dan pertimbangan kepada presiden oleh knkt sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi. saran . tel mapan presiden republik indonesia saran dan pertimbangan kepada presiden sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui menteri perhubungan. bagian ketiga lain lain dalam melaksanakan tugasnya, knkt dikoordinasikan oleh menteri perhubungan. dalam melaksanakan tugasnya, knkt: bersifat mandiri, dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi kecelakaan transportasi. dalam melaksanakan tugasnya, knktnkt yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. bab iii. mean tag presiden republik indonesia bab iii organisasi bagian kesatu susunan keanggotaan susunan keanggotaan knkt terdiri dari ketua, merangkap anggota, wakil ketua, merangkap anggota, ketua sub komite investigasi kecelakaan perkeretaapian, merangkap anggota, ketua sub komite investigasi kecelakaan pelayaran, merangkap anggota, ketua sub komite investigasi kecelakaan penerbangan, merangkap anggota, ketua sub komite investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, merangkap anggota. dalam hal terjadi kecelakaan transportasi, ketua sub komite yang bidang tugasnya berkaitan, bertindak memimpin dan sebagai koordinator investigator dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi. bagian kedua . sei presiden republik indonesia bagian kedua investigator untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas knkt dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi, knkt dibantu oleh sejumlah investigator. investigator dikoordinasikan oleh masing masing sesuai dengan bidang keahliannya. masing masing ketua sub komite investigasi sebagaimana dimaksud pada mengoordinasikan paling banyak (sepuluh) investigator. investigator berkedudukan bukan sebagai anggota knkt dan tidak dapat bertindak mewakili anggota knkt. ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, dan tata kerja investigator diatur oleh knkt dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga . moh pan presiden republik indonesia bagian ketiga tenaga ahli apabila dipandang perlu, knkt dapat mengangkat tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan atau keahlian khusus, untuk pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan transportasi. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada bersifat hoc dan hanya untuk membantu melaksanakan tugas investigasi kecelakaan transportasi tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga ahli, serta penentuan investigasi kecelakaan transportasi tertentu diatur oleh knkt, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat sekretariat knkt dalam melaksanakan tugasnya, knkt dibantu sekretariat knkt. sekretariat knkt sebagaimana dimaksud pada berada lingkungan kementerian perhubungan. sekretariat. tah ketan parah presiden republik indonesia sekretariat knkt sebagaimana dimaksud pada dankepala sekretariat knkt. kepala sekretariat knkt adalah jabatan struktural eselon ila. kepala sekretariat knkt sebagaimana dimaksud pada dansekretariat knkt mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada knkt. susunan organisasi sekretariat knkt. kos mus ine (kala tema presiden republik indonesianktnkt diatur oleh menteri perhubungtata kerja knkt melakukan rapat sekurang kurangnya (satu) kali dalam (satu) bulan, atau sewaktu waktu jika diperlukan. dalam rapat sebagaimana dimaksud pada knkt dapat mengundang pimpinan instansi dan atau pihak terkait. pengambilan keputusan knkt dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. . kam seru presiden republik indonesia dalam hal terjadi kecelakaan transportasi, ketua knkt menetapkan tim investigasi kecelakaan transportasi. tim investigasi kecelakaan transportasi dipimpin oleh ketua sub komite investigasi kecelakaan transportasi dan beranggotakan investigator sesuai dengan jenis kecelakaan transportasi. hasil pelaksanaan investigasi oleh tim investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud pada dan dibahas dalam rapat knkt untuk diambil keputusan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi. hasil keputusan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam dijadikan sebagai laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi dan rekomendasi knkt kepada pihak terkait. knkt menyampaikan laporan kinerja secara berkala, sekurang kurangnya (enam) bulan sekali dalam (satu) tahun, atau sewaktu waktu jika diperlukan kepada presiden. knkt menyampaikan laporan kinerja akhir masa jabatan kepada presiden. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan melalui menteri perhubungan. . wage presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja knkt diatur oleh knkt. bab pengangkatan dan pemberhentian bagian kesatu pengangkatan dan pemberhentian anggota knkt paragraf pengangkatan anggota knkt diangkat dan diberhentikan oleh presiden. anggota knkt diangkat untuk masa jabatan (empat) tahun. anggota knktnkt. untuk dapat diangkat sebagai anggota knkt, calon anggota knktsia paling tinggi (lima puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan, memiliki . set nerve presiden republik indonesia memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman bidang transportasi yang meliputi transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan atau lalu lintas dan angkutan jalan, sekurang kurangnya selama (sepuluh) tahutidak merupakan pegawai negeri dan atau pejabat negara, tidak menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta bidang jasa dan atau industri transportasi, dan tidak menjadi anggota partai politik. bagi calon ketua dan wakil ketua knkt setidaknya memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman salah satu bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi calon ketua sub komite investigasi kecelakaan perkeretaapian, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman bidang transportasi perkeretaapian. bagi calon ketua sub komite investigasi kecelakaan pelayaran, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman bidang transportasi pelayaran. bagi calon ketua sub komite investigasi kecelakaan penerbangan, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman bidang transportasi penerbangan. bagi . "ui pan dani pon aneka eye presiden republik indonesia bagi calon ketua sub komite investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman bidang transportasi lalu lintas dan angkutan jalan. calon anggota knkt dipilih melalui proses seleksi oleh panitia seleksi calon anggota knkt. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh presiden atas usul menteri perhubungan paling lambat (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota knkt berakhir. anggota panitia seleksi terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati transportasi, dan tokoh masyarakat. seleksi calon anggota knkt dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. ketentuan mengenai tata cara seleksi calon anggota knkt diatur lebih lanjut oleh panitia seleksi calon anggota knkt. panitia seleksi calon anggota knkt menyampaikan kepada presiden nama nama calon anggota knkt sebanyak (dua) kali jumlah anggota knkt yang dibutuhkan untuk dipilih oleh presiden. nama nama calon anggota knktnkt. . eta presiden republik indonesia sebelum memangku jabatannya, anggota knkt wajib diambil sumpah dan janji secara bersama sama menurut agamanya oleh presiden. anggota knktmenteri perhubungan. paragraf pemberhentian anggota knkt diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul menteri perhubungan apabila: meninggal dunia, permintaan sendiri: sakit jasmani atau rohani terus menerus, atau berakhir masa jabatannya. anggota knkt diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul menteri perhubungan dengan alasan:atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya. pengusulan . (er presiden republik indonesiankt. berdasarkan hasil rapat knkt sebagaimana dimaksud pada knkt menyampaikan usulan kepada menteri perhubungan guna pemberhentian anggota knkt untuk disampaikan kepada presiden. paragraf anggota knkt pengganti dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan knkt, presiden dapat memilih dan mengangkat anggota knkt pengganti berdasarkan usulan menteri perhubungan. anggota knktjabatan anggota knkt dalam susunan keanggotaan knkt. masa jabatan anggota knktnkt pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh menteri perhubungan. bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian investigator investigator diangkat dan diberhentikan oleh ketua knkt. . mere nag era presiden republik indonesia investigator berasal dari pegawai negeri dansebagaimana dimaksud dalam yang diangkat menjadi investigator diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi investigator tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. pegawai negeri yang diangkat menjadi investigator tetap menerima gaji sebagai pegawai negeri. pegawai negeri yang diangkat sebagai investigator, pembinaan administrasi kepiawaiannya dilaksanakan oleh instansi indukinvestigator, dan belum mencapai batas usia pensiun dikembalikan instansi induknya. pegawai negeri yang diangkat menjadi investigatormena nag presiden republik indonesia untuk dapat diangkat menjadi investigator: bagi calon investigator yang berasal dari pegawai negeri, harus memenuhi persyaratan:dan berusia paling tinggi (lima puluh) tahun. bagi calon investigator yang berasal bukan dari pegawai negeri, harus memenuhi persyaratan warga negara indonesia, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berusia paling tinggi (lima puluh) tahun,berpendidikan minimal sarjana bidang yang sesuai dengan tugasnya, sehat jasmani dan rohani, tidak dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak menjadi pengusaha, pengurus, dan atau karyawan badan usaha milik negara dan atau badan usaha swasta yang bergerak bidang jasa dan atau industri transportasi, dan tidak menjadi anggota partai politik. . slam kana sek tenun ap, sena presiden republik indonesia batas usia menjadi investigator paling tinggi (enam puluh) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian investigator diatur oleh knkt dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembiayaan dan hak keuangan segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas knkt dan tugas sekretariat knkt dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara cg. anggaran kementerian perhubungan. kepada anggota knkt dan investigator diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diatur dengan peraturan presiden. anggota knkt dan investigator. (gs man ips panai kei nanaanggota knkt tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota knkt yang baru berdasarkan peraturan presiden ini. pada saat mulai berlakunya peraturan presiden ini: menteri perhubungan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan telah menyampaikan usulan pembentukan panitia seleksi anggota knkt kepada presiden. panitia seleksi anggota knkt sebagaimana dimaksud pada huruf dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan sejak ditetapkannya sebagai panitia seleksi anggota knkt telah menyelesaikan dan menyampaikan hasil seleksi calon anggota knkt kepada presiden. pada saat berlakunya peraturan presiden ini,memberikan dukungan teknis administratif kepada knkt sampai dengan terbentuknya sekretariat knkt yang baru berdasarkan peraturan presiden ini. . media ran presiden republik indonesia pada saatomite nasional keselamatan transportasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentanganomite nasional keselamatan transportep pulang perekonomian, koe pp, yang "s5 sang, siji budi studi |
persetujuan mengenai keistimewaan dan kekebalan perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara pemerintah pemerintah, yang selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai negara negara anggota atau secara sendiri sendiri sebagai negara anggota", mengingat piagam asean telah ditandatangani singapura pada tanggal november mengakui bahwa piagam asean menegaskan asean sebagai suatu organisasi antarpemerintah yang berstatus hukum: dan mengakui lebih lanjut bahwa dan piagam asean . memberikan keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan kepada asean wilayah dari masing masing negara anggota sebagaimana diperlukan untuk memenuhi tujuan tujuannya: sekretaris jenderal asean dan staf sekretariat asean sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi fungsi mereka secara mandiri, dan wakil tetap dari negara negara anggota untuk asean, pejabat pejabat negara anggota dan pejabat pejabat yang melaksanakan tugas tugas asean sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi fungsi mereka, secara masing masing, telah menyetujui hal hal sebagai berikut: definisi dalam persetujuan ini, istilah istilah: negara tuan rumah" adalah negara anggota dimana sekretariat asean atau badan atau badan badan asean lainnya berkedudukan: anggota anggota staf administrasi dan teknis" adalah anggota anggota staf pemutus3 tetap yang bekerja dalam pelayanan administratif dan teknis pada perutusan tetap: anggota anggota staf pembantu" adalah anggota anggota staf perutusan tetap yang bekerja dalam pelayanan urusan dalam pada perutusan tetap, kegiatan kegiatan resmi asean" adalah pertemuan pertemuan, konferensi konferensi dan kegiatan kegiatan dari badan badan asean sebagaimana dimaksud pada bab dari piagam asean dalam pelaksanaan tugas tugas dan fungsi fungsinya, pejabat pejabat negara negara anggota" adalah orang perorangan yang ditunjuk oleh negara anggota untuk bertindak dalam kapasitas resmi dan yang berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan resmi asean dalam kapasitas mewakili negara anggota tersebut, atau orang perorangan yang ditunjuk oleh badan asean yang sesuai, sebagaimana dimaksud pada bab dari piagam asean sebagai perwakilannya negara negara anggota, yang: (a) memiliki paspor diplomatik atau dinas, atau lb) telah diberitahukan kepada negara anggota penerima, baik melalui saluran diplomatik atau lembaga yang ditentukan oleh negara anggota penerima, sebagai orang perorangan yang diberikan keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan berdasarkan persetujuan ini: dimana keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan dapat ditolak oleh negara anggota penerima, sesuai dengan ketentuan ketentuan piagam asean dan prinsip prinsip hukum internasional yang relevan. pejabat pejabat yang melaksanakan tugas tugas asean" adalah orang perorangan yang ditunjuk oleh masing masing negara anggota menjadi anggota perutusan tetap, yang memiliki gelar diplomatik, dengan tugas untuk mendukung fungsi fungsi wakil tetap: perutusan tetap" adalah perutusan dari negara anggota untuk asean yang berkedudukan jakarta, dan dikepalai oleh wakil tetap dari negara anggota tersebut, wakil tetap" adalah orang yang ditunjuk sebagai wakil tetap untuk asean, dengan gelar duta besar, oleh masing masing negara anggota, yang berkedudukan jakarta, dengan melaksanakan tugas dalam kapasitas tersebut: bangunan dan tanah asean" adalah gedung gedung atau bagian bagian dari gedung dan tanah mana gedung gedung tersebut berdiri, tanpa memandang status kepemilikan, yang dipergunakan untuk tujuan tujuan asean, termasuk kediaman dari sekretaris jenderal asean: bangunan dan tanah perutusan tetap adalah gedung gedung atau bagian bagian dz:. gedung dan tanah mana gedung gedung tersebut berdiri, tanpa memandang status: kepemilikan, yang dipergunakan untuk tujuan tujuan perutusan tetap, termasuk kediaman wakil tetap, pelayan pribadi" adalah orang perorangan yang melayani urusan dalam untuk anggota perutusan tetap dan bukan seorang pekerja dari negara anggota pengirim: kekayaan dan aset aset asean" adalah seluruh kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh asean, dimana pun kedudukannya dan siapa pun yang berkuasa atasnya, konvensi wina" adalah konvensi wina tahun tentang hubungan diplomatik. subyek hukum sebagai suatu subyek hukum, asean memiliki kapasitas kapasitas hukum dalam negeri dibawah ini: (a) untuk membuat kontrak: (b) untuk memperoleh dan mengalihkan harta milik yang bergerak dan tidak bergerak, dan (c) untuk memulai dan melakukan pembelaan diri dalam suatu proses hukum. dalam melaksanakan kapasitas kapasitas tersebut, asean wajib diwakili oleh sekretaris jenderal asean, para deputi sekretaris jenderal atau anggota staf asean yang diberikan wewenang oleh sekretaris jenderal asean. dalam melaksanakan kapasitasnya berdasarkan hukum internasional, termasuk kuasa untuk membuat perjanjian perjanjian berdasarkan piagam asean, asean wajib bertindak melalui wakil wakilnya yang telah diberikan wewenang oleh negara negara anggota. asean asean dan kekayaan dan aset aset asean wajib menikmati kekebalan dari berbagi bentuk proses hukum kecuali dalam hal tertentu dinyatakan bahwa ketebalannya tel2 ditanggalkan. namun, penanggalan kekebalan itu tidak berarti dapat dilakukan eksekusi: terhadapnya. bangunan dan tanah asean tidak dapat diganggu gugat. kekayaan dan aset aset asean wajib kebal dari penggeledahan, penuntutan, penyitaan, pengambilalihan dan segala bentuk intervensi lain, baik tindakan oleh lembaga eksekutif, administratif, yudikatif maupun legislatif. segala bentuk komunikasi dan arsip arsip asean, dan seluruh dokumen pada umumnya dimanapun berada, baik dimiliki atau dikuasai oleh asean, baik dalam bentuk elektronik atau bentuk bentuk lainnya dimana informasi yang terkandung dalamnya dapat dibuka kembali sebagai rujukan kemudian hari, tidak dapat diganggu gugat. tanpa dibatasi oleh pengawasan keuangan, peraturan atau penangguhan dalam bentuk apa pun, asean: (la) dapat menyimpan dana dana, emas, atau mata uang dalam segala bentuk apapun dan menggunakan rekening dalam bentuk mata uang apapun: dan (b) memiliki kebebasan untuk mengalihkan dana dananya, emas atau mata uang dari satu negara negara lain atau dalam suatu negara manapun dan untuk menukar mata uang manapun dalam bentuk mata uang lainnya. tanpa mengabaikan dari ini, asean wajib mematuhi hukum dan peraturan peraturan dari negara negara anggota yang berkaitan dengan pelaporan pemindahan dana dan pertukaran mata uang asing. dalam melaksanakan hak haknya pada dari ini, asean wajib memperhatikan setiap keberatan yang disampaikan oleh setiap pemerintah negara anggota sepanjang keberatan keberatan tersebut tidak merugikan kepentingan asean. asean dan kekayaan dan aset aset asean wajib: (a) dibebaskan dari segala pajak langsung: namun dipahami bahwa asean tidak dapat mengajukan pembebasan pajak yang tidak meliputi biaya jasa pelayanan umum: (b) dibebaskan dari bea masuk dan larangan larangan serta pembatasan pembatasan impor dan ekspor yang terkait barang barang yang diimpor atau diekspor oleh asean untuk keperluan resmi. namun dipahami, bahwa barang barang yang diimpor dengan fasilitas pembebasan tersebut tidak akan diperjualbelikan negara anggota dimana barang barang tersebut diimpor, kecuali disetujui dengan syari' syarat yang ditentukan oleh pemerintah negara anggota: (c) dibebaskan dari bea masuk dan larangan larangan serta pembatasan pembatas: impor dan ekspor yang terkait dengan publikasi. walaupun sesuai ketentuan umum, asean tidak akan meminta pembebasan dalam pemungutan bea masuk dan cukai dan dari pajak pajak penjualan harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak yang merupakan bagian dari harga yang harus dibayarkan, tetapi ketika asean melakukan pembelian penting harta kekayaan untuk keperluan resmi yang mana bea masuk dan pajak telah dikenakan atau dapat dikenakan, negara negara anggota, apabila memungkinkan, perlu membuat pengaturan administratif untuk mendapatkan pengurangan atau pengembalian biaya bea atau pajak tersebut. pembebasan dari pajak dan bea yang dimaksud pada ini tidak berlaku pada pajak pajak dan pungutan yang harus dibayar berdasarkan hukum negara negara anggota asean terhadap pihak pihak yang terikat kontrak dengan asean. asean wajib menikmati wilayah masing masing negara anggota, perlakuan penggunaan komunikasi resmi yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh pemerintah negara anggota kepada pemerintah lainnya termasuk perwakilan diplomatik terkait dengan prioritas, tarif dan pajak yang dikenakan pada surat surat, tele tele, telegram telegram, radiogram radiogram, telefoto telefoto, telepon telepon dan komunikasi komunikasi lainnya, dan biaya pemberitaan untuk informasi media dan radio. tidak ada tindakan sensor yang dapat diberlakukan bagi koresponden resmi dan komunikasi komunikasi resmi lainnya dari asean. asean wajib memiliki hak untuk menggunakan kode kode dan untuk mengirim serta menerima korespondensi melalui kurir atau kantong, yang wajib mendapatkan hak hak istimewa dan kekebalan kekebalan yang sama seperti kurir dan kantong diplomatik. sekretaris jenderal asean dan staf sekretariat asean sekretaris jenderal asean, berdasarkan keputusan dari komite wakil tetap, wajib menentukan kategori kategori staf sekretariat asean yang kepadanya diberlakukan ketentuan ketentuan dari ini. kategori kategori ini wajib diberitahukan kepada pemerintah seluruh negara anggota. nama nama dari orang perorangan yang termasuk kategori kategori ini wajib diberitahukan secara terus menerus kepada pemerintah negara negara anggota. staf sekretariat asean yang berhak atas keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan berdasarkan persetujuan ini wajib diberikan kartu identitas khusus yang dikeluarkan oleh sekretaris jenderal asean atau wakilnya yang dikatakan unt mengidentifikasi orang perorangan tersebut.kekebalan sekretaris jenderal asean dapat ditanggalkan oleh konferensi tingkat tinggi asean, atau oleh siapapun yang diberi kuasa oleh konferensi tingkat tinggi asean. sekretaris jenderal asean wajib bekerja sama dari waktu waktu dengan otoritas terkait dari negara negara anggota dalam memfasilitasi proses administrasi peradilan yang sepatutnya, menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta mencegah timbulnya pelanggaran yang berkaitan dengan keistimewaan keistimewaan, kekebalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ini. tenaga ahli pada misi misi asean setiap negara anggota wajib, apabila perlu, memberikan sebagian atau seluruhnya, tapi tidak terbatas pada, keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan kepada tenaga ahli pada misi misi aseanmilik pribadi: (b) terkait dengan pernyataan lisan atau tertulis dan tindakan tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi misinya, kekebalan dari segala bentuk proses hukum. kekebalan dari proses hukum ini akan terus diberikan meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja pada misi misi asean atau berpartisipasi atas nama negara anggota yang terkait dengan kegiatan kegiatan resmi asean: (c) berkas berkas dan dokumen dokumen tidak dapat diganggu gugat: (d) demi kepentingan komunikasi dengan asean, berhak menggunakan kode kode dan menerima berkas berkas maupun melakukan surat menyurat melalui kurir atau kantong yang disegel: le) fasilitaskeistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan diberikan kepada tenaga tenaga ahli untuk kepentingan asean dan tidak untuk keuntungan pribadi dari individu individu yang bersangkutan. sekretaris jenderal asean mempunyai hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan setiap tenaga ahli padasebelum para tenaga ahli mengawali tugas tugas untuk misi misi asean, sekretaris jenderal asean wajib: (a) mengirimkan pemberitahuan kepada sekretariat nasional asean dari negara anggota terkait dimana mereka melaksanakan misi misinya, nama nama tenaga ahli yang ditunjuk pada misi misi asean, jenis misi misinya dan jangka waktu tinggal: dan (b) menerbitkan dokumen dokumen pengenal, jika diperlukan, untuk tenaga ahli yang ditunjuk pada misi misi asean. perutusan tetap ketentuan ketentuan yang relevan mengenai keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan yang terkait dengan perwakilan diplomatik sebagaimana tercantum dalam konvensi wina berlaku serta merta (mutasi mutans) terhadap perutusan tetap. wakil tetap dan pejabat yang melaksanakan tugas aseanejabat pejabatrta anggota keluarganya selama mereka berada negara anggota penerima. ketentuan ketentuan mengenai keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan yang berhubungan dengan pejabat dari negara anggota sebagaimana tercantum dalam persetujuan inilama mereka berpartisipasi pada kegiatan kegiatan resmi asean, maupun mewakili asean negara anggota, selain dari negara anggota penerima. keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan diberikan kepada wakil tetap da:. pejabat yang melaksanakan tugas asean dengan maksud melindungi kemandirian:wakil tetap dan pejabat yang melaksanakan tugas asean pada setiap keadaan dimana menurut negara anggota tersebut kekebalan akan menghambat kelancaran proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa mengurangi tujuan tujuan dimana kekebalan tersebut diberikan. staf perutusan tetapara anggota staf administrasi dan teknis perwakilanstaf administrasi dan teknis dari perutusan tetap dan anggota keluarganya. ketentuan ketentuan yang relevan dalam konvensi wina terkait keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan bagi anggota anggota staf pembantu perwakilan diplomatik berlaku serta merta (mutasi mutans) terhadap anggota anggota staf pembantu dari perutusan tetap. para pelayan pribadi apabila mereka bukan warga negara atau penduduk tetap negara anggota tuan rumah, wajib dibebaskan dari segala bentuk pungutan dan pajak terhadap pendapatan yang mereka terima atas pekerjaannya. dalam hal lain, mereka boleh mendapatkananggota anggota lain dari staf perutusan tetap dan pelayan pribadi yang merupakan warga negara atau penduduk tetap negara anggota tuan rumah hanya dapat memperolehpejabat pejabat negara negara anggota pejabat pejabat negara negara anggota wajib, selama berpartisipasi dalam kegiatan resmi asean atau mewakili asean negara negara anggota, mendapatkan keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan yang diperlukan unt: menjalankan fungsi fungsi merekabagasi pribadi, dan, terkait dengan pernyataan lisan atau tertulis serta tindakan tindakan yang dilakukan mereka dalam kapasitas sebagai wakil, kekebalan dari segala bentuk proses hukum: (b) berkas berkas dan dokumen dokumen tidak dapat diganggu gugat, (c) hak menggunakan kode kode dan untuk menerima berkas maupun melakukan surat menyurat resmi melalui kurir atau kantong yang disegel: (d)(e)demi menjamin kebebasan berpendapat serta kemandirian dalam pelaksanaan tugas dari pejabat pejabat negara anggota, kekebalan dari proses hukum terkait dengan pernyataan lisan atau tertulis dan semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam melaksanakan tugas tugasnya, wajib terus diberikan meskipun yang bersangkutan tidak lagi menjadi pejabat dari negara negara anggota. keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan diberikan kepada pejabat pejabat negara negara anggota dimaksudkan untuk melindungi kemandiriandari pejabat dari negara yang dimaksud dalam keadaan dimana menurut negara tersebut kekebalan dapat menghambat kelancaran proses peradilan, dan dapat ditanggalkan tanpa mengurangi tujuan dari pemberian kekebalan tersebut. ketentuan ketentuan pada dan dalam ini tidak dapat berlaku diantara pejabat pejabat negara negara anggota dan otoritas otoritas negara anggota dimana mereka merupakan warga negara atau penduduk tetap, atau mereka sedang atau pernah menjabat. kerja sama dan kepatuhan asean sebagai organisasi antarpemerintah, wajib, apabila dimungkinkan, bekerja sama setiap saat dengan otoritas otoritas yang sesuai dari negara anggota untuk memfasilitasi proses administrasi hukum yang sepatutnya, menjamin kepatuhan hukum dan peraturan perundang undangan serta mencegah timbulnya penyalahgunaan yang berkaitan dengan keistimewaan keistimewaan dan kekebalan sebagaimana dimaksud dalam persetujuan ini. negara anggota wajib menjamin bahwa orang perorangan yang telah mereka tunjuk atau pekerjaan yang mendapatkan keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan berdasarkan persetujuan ini, menghormati hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku wilayah negara anggota dimana mereka berada, sejalan dengan keistimewaan keistimewaan dan kekebalan kekebalan yang mereka peroleh. penyelesaian sengketa sengketa yang timbul dari perbedaan penafsiran atau penerapan dari persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan bab viii piagam asean. perubahan perubahan terhadap persetujuan ini dapat dilakukan setiap saat berdasarkan kesepakatan secara konsensus dari seluruh negara anggota dan harus diratifikasi oleh mereka sesuai dengan prosedur internal yang berlaku dari masing masing negara. suatu perubahan mulai berlaku pada hari ketiga puluh terhitung setelah tanggal penyerahan instrumen pengesahan yang terakhir kepada sekretaris jenderal asean. ketentuan penutup persetujuan ini wajib ditanda tangani oleh seluruh negara anggota. persetujuan ini wajib disahkan oleh seluruh negara anggota sesuai dengan proses:: internalnya masing masing. instrumen instrumen pengesahan wajib disimpan oleh sekretaris jenderal asean yang wajib dengan segera memberitahukan kepada seluruh negara anggota mengenai setiap penyimpanannya. persetujuan ini wajib mulai berlaku sejak hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan piagam pengesahan kesepuluh kepada sekretaris jenderal asean. sebagai bukti, para pihak yang bertanda tangan, yang diberi kuasa oleh pemerintahnya masing masing, telah menandatangani persetujuan ini. dibuat cha am hua hin, thailand, pada tanggal dua puluh lima oktober tahun dua ribu sembilan, dalam satu salinan tunggal dalam bahasa inggris. untuk pemerintah brunei darussalam: ttd lim jock seng menteri kedua luar negeri dan perdagangan untuk pemerintah kerajaan kamboja: ttd hor among wakil perdana menteri dan menteri luar negeri dan kerja sama internasional untuk pemerintah republik indonesia: ttd dr. marty natalegawa menteri luar negeri untuk pemerintah republik demokratik rakyat laos: ttd dr. thongloun sisoulith wakil perdana menteri dan menteri luar negeri untuk pemerintah malaysia: ttd datuk afifah aman menteri luar negeri untuk pemerintah uni myanmar: ttd nyan win menteri luar negeri untuk pemerintah republik filipina: ttd alberto samulo menteri luar negeri untuk pemerintah republik singapura: ttd george yong boon yeo menteri luar negeri untuk pemerintah kerajaan thailand: ttd kasih piromya menteri luar negeri untuk pemerintah republik sosialis vietnam: ttd dr. pham gia chief wakil perdana menteri dan menteri luar negeri |
ketentuan penutup republik indonesia sebagai salah satu pihak dalam persetujuan, dan para penerima kuasa penuh dari komunitas eropa, selanjutnya disebut dengan komunitas dan kerajaan belgia, republik bulgaria, republik ceko, kerajaan denmark, republik federal jerman, republik estonia, republik yunani, kerajaan spanyol, republik perancis, irlandia republik italia, republik siprus, republik latvia, republik lithuania, keharyapatihan luxemburg, republik hongaria, republik malta, kerajaan belanda, republik austria, republik polandia, republik portugal, romania, republik slovenia, republik slovakia, republik finlandia, kerajaan swedia, kerajaan inggris raya dan irlandia utara, para pihak dalam traktat pembentukan komunitas eropa dan traktat uni eropa, dalam hal ini disebut sebagai negara negara anggota, pihak lain, bertemu jakarta pada tanggal november untuk menandatangani persetujuan kerangka kerja mengenai kemitraan dan kerja sama menyeluruh antara komunitas eropa beserta negara negara anggotanya, satu pihak dan republik indonesia, pihak lain, telah menyetujui persetujuan kerangka kerja kemitraan dan kerja sama menyeluruh negara negara anggota yang berkuasa penuh dan penerima kuasa penuh dari republik indonesia memberikan perhatian pada deklarasi unilateral berikut oleh komunitas eropa: ketentuan ketentuan dari persetujuan tersebut yang berada dalam cakupan bagian iii, judul dari traktat pembentukan komunitas eropa mengikat bagi kerajaan inggris dan irlandia sebagai para pihak yang terpisah, dan bukan merupakan bagian dari komunitas eropa, sampai inggris atau irlandia (dapat sebagai suatu kasus) memberitahukan kepada republik indonesia bahwa mereka telah terikat sebagai bagian dari komunitas eropa sesuai dengan protokol mengenai posisi dari kerajaan inggris dan irlandia yang dilampirkan dalam traktat uni eropa dan traktat pembentukan komunitas eropa. hal yang sama berlaku juga bagi denmark, sesuai dengan protokol yang dilampirkan pada traktat tersebut mengenai posisi denmark |
persetujuan antara republik indonesia dan republik zimbabwe untukkeuntungan pemindahtanganan harta pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik zimbabwe berhasrat untukkeuntungan pemindahtanganan hartaoleh bagian bagian ketatanegaraannya atau pemerintah pemerintah daerahnya, tanpa memandang cara pajak pajak tersebut dipungut. akan dianggap sebagai pajak pajak atas penghasilantidak gerak. pajak pajak yang sekarang berlaku terhadap mana persetujuan ini berlaku terutama adalah:sebagaimana beberapa kali telah mengalami perubahan) (selanjutnya disebut sebagai pajak indonesia"): (b) zimbabwe pajak penghasilan (the income tax), il) pajak keuntungan cabang perusahaan (the branch profit tax): iii) pajak pemegang saham bukan penduduk (the non resident shareholders tax), iv) pajak atas bunga bagi bukan penduduk (the non resident tax interest), pajak atas fee bagi bukan penduduk (the non resident tax fees): vi) pajak atas royalti bagi bukan penduduk (the non resident taxon royalties), vii) pajak atas keuntungan pemindah tanganan harta (the capital gains tax): viii) pajak atas bunga bagi penduduk (the resident tax interest). (selanjutnya disebut sebagai pajak zimbabweoleh salah satu negaraaat ini. paradengan (a, (ii) istilah zimbabwe" berarti republik zimbabwe, (b) istilah "orang dan badan" meliputi orang pribadi, sebuah harta milik, sebuah persekutuan sebuah perseroan dan setiap kumpulan lain dari orang dan badan yang diperlakukan sebagai badan hukum untuk tujuan perpajakan: (c) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atauseoranglainnya pada persetujuan: (e) istilah jyang mempunyai tempat kedudukan manajemen yang efektif suatu negara pihak pada persetujuan, kecuali apabila kapal laut dan: ( ) istilah "pejabat yang berwenang" berarti (i) indonesia: menteri keuangan atau wakilnya yang sah, mars mia (ii) zimbabwe: komisioner perpajakan atau wakilnya yang sah, (g) istilah "warganegara"berarti dalam kasus indonesia setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan indonesiaindonesia. dalam kasus zimbabwe setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan zimbabwe semua badan hukum atau persekutuan yang memperoleh statusnya berdasarkan perundang undangan yang berlaku zimbabwesuatujika berdasarkan ketentuan ketentuan orang dan badan, selain dari orang pribadi merupakan penduduk kedua negara pihak pada persetujuan, maka pejabat pejabat yang berwenang dari negarrtentu: (e) suatu bengkel: gudang atau tempat penyimpanan barang yang digunakan untuk penjualan, (g) suatu pertanian atau perkebunan: (h) suatu lokasi pertambangan, suatu ladang minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber kekayaan alam lainnya: istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi: (a) suatu bangunan,bas bulan dalam suatu tahun pajakata: (e) pengurusan suatu tempat usahauntuk melakukan riset ilmiah ataupun untuk kegiatan kegiatan serupa yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan, ( ) pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan kegiatan yang disebutkan dalam sub (a) sampai dengan (e):dipada persetujuankap element nmr didikuntuk tujuanepanjang merupakan kelaziman dianna nanmenyimpang dari ketentuan ketentuan lain dari persetujuan ini dimana sebuah perusahaan yang merupakan penduduk suatu negara pihak pada persetujuan mempunyai sebuah bentuk usaha tetap yang berada negara pihak pada persetujuan yang lain, laba usaha dari bentuk usaha tetap tersebut dapat menjadi objek sebuah pajak tambahan negara pihak pada persetujuan yang lain sesuai dengan undang undang yang berlaku negara pihak pada persetujuan, tetapi pajak tambahan yang dikenakan tersebut tidak boleh melebihi: (a) dalam kasus indonesia persen dari jumlah laba usaha setelah dikurangi pajak penghasilan dan pajak pajak lain sehubungan dengan penghasilan, (b) dalam kasus zimbabwe persen dari laba usaha. ketentuan dalam ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang dalam setiap kontrak produksi sharing kps) dan kontrak kerja (atau kontrak kontrak lain yang sejenis) terkait dengan sektor minyak dan gas atau sektor pertambangan lain yang disimpulkan oleh pemerintah negara pihak pada persetujuan, perantaraan negara pihak pada persetujuan, perusahaan minyak dan gas negara yang relevan atau entitas lainya dengan orang yang merupakan penduduk dari negara pihak pada persetujuan lainnya. perkapalan dan pengangkutan udara laba yang berasal dariinternasional dapat dikenakan pajak negara yang disebut pertama, tetapi pajak yang dikenakan tersebut akan dikurangi dengan jumlah yang sama dengan persennya. laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akaniliki hubungan istimewa apabila: (a) suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari negara pihak lainnya pada persetujuan, atau (b) terdapat orang badan yang sama yang turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan,pihak lainnya pada persetujuan telah dikenakan pajak negara pihakapabilpihakeng harus diperhatikan dan bila perlu pejabat pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada persetujuan dapat saling berkonsultasi. suatu negara pihak pada persetujuan tidak akan mengubah laba suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan negara tersebut. dividen dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk, dividen tersebut dapat dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan dimana perseroan yang membayarkan dividen adalah penduduk dan sesuai dengan peraturan negara tersebut, tetapi apabila pemilik saham yang menikmati dividen adalah penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi: (a) persen dari jumlah kotor dividen jika pemilik saham yang menikmati dividen adalah perseroan yang menguasai secara langsung atau tidak langsung paling sedikit persen hak suara dalam perseroan yang membagikan dividen, atau (b) persen dari jumlah kotor dividen dalam hal hal lainnya. ini tidak akan mempengaruhi pembajakan atas perusahaan sehubungan dengan laba darimanaerhak atas pembagian laba (yang bukan merupakan surat surat piutang)ividen itu dibayarkan kepada penduduk negara pihak laintu, demikian pula tidak boleh mengenakan pajak atas labajaba atau penghasilan yang diperoleh negara lain tersebut. bunga bungalah satu negara pihak pada persetujuan atas bunga yang diperoleh yang bersumber negara tersebut dan dimiliki oleh pemberi pinjaman yang menikmati bunga yang merupakanberharga negara dan penghasilan dariberasal, termasuk bunga atas pembayaran untuk penjualan lam dan tidak akan berlaku apabila pemilikbunga tersebut timbupiutang yang menghasilkan bunga atau duanya dengan orang ataumilik yang menikmati bunga seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan ketentuan dalam ini akan berlaku hanya terhadap jumlah yang seharusnya disetujui tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam: (e) penggunaan, atau hak untuk menggunakan: film film bioskop, atau (ii) film film atau video yang digunakan dalam hubungannya dengan televisi: atau (iii) pita yang digunakan dalam hubungannya dengan siaran radio, atau hp) seluruh atau sebagian pembayaran sehubungan dengan penggunaan atau penyediaan harta atas hak yang dimaksud dalam ini. ketentuan ketentuan dalam dan tidak akan berlaku jika pihak yang menikmati royaltitersebut timbulmelalui suatu tempat usaha tetap yang berada sana, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti, ketentuan ketentuan dalam atau akan berlaku. royalti dianggap timbul negara pihak pada persetujuan apabila membayarnya adalah negara itu sendiri, pemerintah daerahnya, atau penduduk negara pihak pada persetujuan tersebut. namun demikian, apabila orangersebut timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap, maka royaltiroyalti dengan pihak yang menikmati manfaat dari royalti tersebut atau antara keduanya dengan orang badan lain, jumlah royalti yang dibayarkan, dengan memperhatikan penggunaan, hak, atau informasi yang menghasilkan royalti tersebut, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan pemilik manfaat dari royaltiroyaltiimbalan teknik imbalan teknik yang timbul salah satu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan yang lain dapat dikenakan pajak negara yang melakukan permufakatan yang lain tersebut. namun demikian, imbalan teknik tersebut dapat dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan dimana imbalan teknik tersebut timbul, dan sesuai dengan peraturan negara tersebut, tetapi apabila pemilik manfaat yang menikmati imbalan, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi10 persen dari jumlah kotor imbalan teknik. istilah imbalan teknik yang digunakan dalam ini berarti pembayaran dalam bentuk apapun kepada siapapun, selain kepada karyawan dari orang yang membuat pembayaran, dalam pertimbangan untuk semua jasa administrasi, jasa teknik, jasa yang bersifat manajerial atau konsultasi, yang diberikan negara pihak pada persetujuan atau pembayar berkedudukan. ketentuan ketentuan dalam dan tidak akan berlaku jika pihak yang menerima imbalan teknikimbalan teknik tersebut timbul,dari sebuah tempat usaha tetap sana, atau melakukan pekerjaan bebas negara pihak pada persetujuan lainnya melalui tempat usaha tetap tersebut, dan imbalan teknik mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap. dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan ketentuan dalam atau akan berlaku. imbalan teknik dianggap timbul negara pihak pada persetujuan apabila membayarnya adalah penduduk negara tersebut. namun demikian, apabila orang badan yang membayar imbalan teknikimbalan teknik tersebut timbul, dan imbalan teknik tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap, maka imbalan teknikimbalan teknik dengan pihak yang menikmati manfaat dari imbalan teknik tersebut atau antara keduanya dengan orang badan lain, jumlah imbalan teknik yang dibayarkan, melebihi melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan pemilik manfaat dari imbalan teknikimbalan teknikoleh seorang penduduk suatu negara pihak pada persetujuan dari pemindahtanganan hak milik atasan hak milik atas hartterkait denganguna menjalankan pekerjaan bebasnya, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan hak milik bentuk usaha tetap itu sendiri (terpisah atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat usaha tetap tersebutsuatu perusahaan sk milik harta lainnya selain yang disebut pada sebelumnya hanya akan dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan mana orang badan yang mengalihkan harta tersebut menjadi penduduknyaapabila mempunyai tempat tetap atau berada negara lain itu untuk masa atau masa masa seperti tersebut diatas, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak negara pihak di, apabila:: dan (c) imbalan tersebut tidak menjadi beban bagi suatu bentuk usaha tetap atau tempat usahadirektur perseroanoleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan sebagai penghibur seperti artis teater, film, radio atau artis televisi atau pemain musik atau sebagai atlit dari kegiatan kegiatan perseorangan yang dilakukan negara pihak lainnya pada persetujuan,penghibur atau atlit dalam kapasitasnya tersebut atas dibayarkan tidak kepada penghibur atau atlitdimana dilakukan kegiatan kegiatan dari entertainer atau atlit tersebut berlangsungdan pembayaran berkala yang timbul suatu, dapat dikenakan pajak negara yang disebut pertammenyimpang dari ketentuan ketentuan dalam ini, pensiun yang dibayarkan dan imbalan sejenis lainnya yang dilakukan dalam skema kesejahteraan umum dari sistem tunjangan hari tua atau dana khusus dari negara pihak pada persetujuan, atau dari pemerintah, atau pemerintah daerahnya sesuai dengan undang undang negara tersebut dapat dikenakan pajak hanya negara tersebut. pari pejabat pemerintah (a) imbalan, selain pensiun, yang dibayarkan oleh suatu negara pihak pada persetujuan, atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya, kepada orang pribadi hanya akan dikenakan pajak negara tersebutjika jasa jasa tersebut diberikan negara pihak lainnya tersebut dan orang pribadi tersebut adalah penduduk negara pihak lainnya tersebut yang: (i) mempunyai kewarganegaraan negara pihak lainnya tersebut, atau (ii) tidak menjadi penduduk negara pihak lainnya tersebut semata mata dengan tujuan untuk melakukan jasa jasa tersebut. (a) pensiun yang dibayarkan oleh, atau berasal dari dana yang dibentuk oleh pemerintah suatu negara pihak pada persetujuan atau pemerintah daerahnya kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa jasa yang diberikan kepada pemerintah tersebut hanya akan dikenakan pajak negara tersebutjika orang pribadi tersebut adalah penduduk dan wargayang berkenaan dengan jasa jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh suatu pemerintahan negara pihak pada persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya. guru dan peneliti seseorang yang berkunjung suatu negara pihak pada persetujuan atas undangan dari negara tersebut atau dari universitas, akademi, sekolah, museum, atau lembaga kebudayaan serupa lainnya yang ada negara tersebut atau berdasarkan program resmi pertukaran kebudayaan,, atau melakukan penelitian lembaga dimaksud dan yang merupakan penduduk dari negara pihak lainnya pada persetujuan sebelum melakukan kunjungan, akan dibebaskan dari pengenaan pajak negara yang disebutkan pertama atas imbalan untuk kegiatan kegiatan tersebut. pelajar, pedagang dan peserta pelatihan bisnis pembayaran pembayaran, terhadap seorang pelajar, pedagang atau siswa dalam pelatihan bisnis yang sebelum melakukan kunjungan negara pihak pada persetujuan merupakan penduduk dari negara pihak lainnya pada persetujuan dan yang berada negara yang disebutkan pertama bertujuan semata mata untuk pendidikan atau pelatihannya, menerima imbalan dengan tujuan untuk memenuhi biaya hidup, pendidikan, atau latihantimbul dari sumber luar negara tersebut. sehubungan dengan hibah, beasiswa,selama masa pendidikan atau pelatihan tersebut berhak atas pengecualian pengecualian, keringanan, atau pengurangan pajak yang sama dengan yang diberikan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan yang kunjungi. penghasilan lainnya jenis jenis penghasilan penduduk suatu negara pihak pada persetujuan, yang tidak diatur dalam terdahulu dari persetujuan ini dapat dikenakan pajak negara tersebut. metode penghindaran pajak berganda apabila seorang penduduk negara pihak pada persetujuan memperoleh penghasilan dari negara pada pihak persetujuan yang lain, sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam persetujuan ini, jumlah pajak yang terutang berkenaan dengan penghasilannya tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak yang dikenakan negara pihak pada persetujuan yang disebutkan pertama. namun jumlah kredit itu tidak boleh melebihi jumlah pajak negara pihak pada persetujuan yang disebutkan pertama atas penghasilan yang memadai untuk penghasilan tersebut sesuai dengan peraturan negara tersebutkewajiban yang terkait dengan pajak tersebut negara pihak lainnya pada persetujuan yang berlainan atau lebih memberatkan dibandingkan dengan pajak atau kewajiban terkait yang diberlakukan atau dapat diberlakukan terhadap warga negara dari negara pihak lainnya pada persetujuan dalam keadaan yang sama. kecuali seperti yang diatur dalam pasa laba usaha)mana ketentuan atau berlaku, bunga, royalti, dan pengeluaran pengelu, untuk menentukan laba yang dapat dikenakan pajak atas perusahaan tersebut, akan dapat iris dikurangkan berdasarkan kondisi yang sama apabila pembayaran tersebut dibayarkan kepada penduduk dari negara yang disebut pertama. dalam inimasing masing negara tersebut, dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang dari negara pihak pada persetujuan mana menjadi penduduknya atau apabila kasusnya berkenaan dengan kepada pejabat yang berwenang dari negara pihak pada persetujuan mana menjadi warga negaranya. masalah tersebut harus diajukan dalam jangka waktu tiga tahun sejak adanya pemberitahuan pertama tentang tindakan yang mengakibatharus berusaha sebaik baiknya, jika muncul pengajuan keberatan untuk penyelesaian kepada pejabat yang berwenang dan jika pejabat yang berwenang itu sendiri tidak dapat menemukan penyelesaian yang tepat, maka pejabat yang berwenang tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, melalui persetujuan bersama, akan berusaha untuk menyelesaikan kesulitan kesulitan atau keragu raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan persetujuan ini. pejabat pejabat yang berwenang tersebut dapat juga berunding bersama untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda dalam masalah masalah yangkonsultasi, akan mengembangkan prosedur bilateral yang memadai, kondisi kondisi, mena metode metode, dan teknik teknik untuk penerapan persetujuan bersama sehubungan dengan ini. pertukaran informasi il.e) untukmeaatauil. masing masing negara pihak pada persetujuan akan saling memberitahupersetujuan ini akan mulai berlaku pada hari yang terakhir dari saat pemberitahuan tersebut: ketentuan ketentuan dari persetujuan ini akan berlaku::, telah menandatangani persetujuan ini. dibuat dalam rangkap dua jakarta pada tanggal mei dalam bahasa inggris. untuk pemerintah republik indonesia untuk pemerintah republik zimbabwe alwi shihab i.s.g. modeng |
miles, walikota semarang provinsi jawa tengah peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang ketertiban umum dengan rahmat tuhan yang mahesa walikota semarang, menimbang :a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat kota semarangsemartertib sungai, saluran, waduk, polder dan pantai, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib sosial:menyeberang jalanjalan kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan. setiap,setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan atau cc. pembongkaranmilik, penanggung jawab, pengemudi, dan atau kernet kendaraan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dikenai sanksi administrasi berupa: teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, dan atau cc. pencabutan izinmeludah, dan bergelantungan pintu kendaraan. setiap penumpang kendaraan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi berupa teguran lisan, dan teguran tertulis,si berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, dan atau pencabutan izin., memasuki atau berada pada jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum,,,, menggembalakan hewan peliharaan, melompati atau menerobos pagar pembatas, dan atausungai, saluran, waduk, polder dan pantaisistem polder, dan atau sempadan pantai, memanfaatkan sungai, sistem drainase, waduk, sistem polder, dan atau pantai untuk kepentingan usaha, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terbesarnya air sungai, sistem drainase, waduk, sistem polder, dan atau pantai, membuang sampah atau kotoran pada sungai, sistem drainase, waduk, sistem polder dan atau pantaipolder dan atau pantai, menangkap ikan sungai, waduk, polder dan atau pantaicc. pemberhentian kegiatan, dan atau pembongkaran:penertiban.teguran lisan, teguran tertulis, cc. pemberhentian sementara kegiatan, dan atau pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang.)cc.cabutan izinwalikotaberupa teguran lisan, teguran tertulis,ni walikota semarang hendra pribadi diundangkan semarang pada tanggal junimo daecc.i1. daftar penyertaan modal (investasi) daerah, lampiran iap l)sejumlah dengan rincian sebagai berikut: anggarannunjumlah beban operasional ccdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa timur, menimbang bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah maupun jasa keuangan syariah lainnya semakin meningkat sehingga perlu dilakukan perluasan lapangan usaha perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa timur pt. bank jatim) bidang syaribagaimana diatur dalam, bahwa) unit usaha syariah tersebut menjadi bank umum syariah sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah,mum perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis. untuk menyikapinya, itutegasdan otoritas jasa keuanganpt. bank jatim untuk terus dapat mengembangkan dan memperbaiki diri sehingga menjadi bank yang kokoh dan sehat yang mampu untuk berkompetisi dan menjadi bank perunggu jawa timur dan bahkan tingkat nasional. dengan demikian, pt. bank jatimatas atas adanya tuntutan dan perkembangan perbankan tersebut, pt. bank jatim harus melakukan penyesuaian yang salah satunya melalui perluasan bidang usaha, baik dalam sektor keuangan dan perbankan konvensional maupun syariah. perluasan bidang usaha dalam bidang keuangan dan perbankan syariah merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah maupun jasa keuangan syariah lainnya yang semakin meningkat. disamping itu, berdasarkan ketentuan.bank pembangunan daerah jawa timur telah berubah menjadi pt. bank jatim dengan akta notaris nomor tanggal mei yang dibuat oleh notaris sonny hid julistyo, s.h., dan telah disahkan oleh menteri kehakiman republik indonesia dengan surat keputusan nomor c2. .ht. .th. tanggal mei serta diumumserta telah memperoleh persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum dari bank indonesia. pt. bank jatim mulai melakukan kegiatan operasional sesuai surat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor bum pada tanggal agustus sedangkan unit usaha syariah uus) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal agustus sesuai dengan surat persetujuan prinsip pendirian uus dari bank indonesia nomor ds tanggal april berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah bahwa dalam hal bank umum konvensional buk) memiliki uus yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50y6 (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau (lima belas) (lima belas) tahun sejak berlakunya undang undang nomor tahun bus). unit usaha syariah tersebut menjadi bank umum syariah. dalamitentukan bahwa dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun belum terpenuhi, buk dapat melakukan pemisahan uus menjadi bus dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia tersebut. dengan demikian, maka pemisahan (spin off) uus menjadi bus tidak harus memenuhi kondisi atau syarat nilai aset uus telah mencapai paling sedikit (lima puluh persen) dari total nilai aset pt. bank jatim atau (lima belas) tahun sejak berlakunya undang undang nomor tahun yakni pada bulan julicukup jelas. angka modal dasar perseroan berjumlah (sembilan triliun rupiah) terbagi atas (tiga puluh enam milyar) saham yang terdiri dari: (dua puluh empatenam triliun rupiah), dan (dua belastiga triliun,. beberapa ketentuan dalamserodaerah jawa timur tbk yang selanjutnya disebut pt. bank jatim adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbuka. bank adalah perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa timurada perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa timur. ketentuan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank yang semula berbentuk perusahaan daerah berdasarkyang didirikan dengan akta notaris anwar mahayudin nomor tanggal agustus diubah bentuk badan hukumnya menjadi perseroan terbatas pt). perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada merupakan perseroan terbuka tbk). dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada maka: seluruh kekayaan, usaha usaha perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai perusahaan daerah bank pembangunan daerah, dan surat menteri keuangan nomor bun tanggal agustus perihal izin usaha, dialihkan kepada pt. bank jatim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. seluruh kekayaan pt. bank jatim sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.ank berubah menjadi perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa timur tbk yang dapat disebut pt. bank jatim. pt. bank jatim sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dan berkantor pusat surabaya sebagai ibukota daerah dan dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan, kantor kas dan unit usaha lainnya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkan untuk memberikan peran dan fungsi yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional pt. bank jatim sehingga lebih mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. perubahan bentuk badan hukum pt. bank jatim bertujuan untuk: a.mperluas wilayah dan produk usaha, dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam tidak merubah fungsinya sebagai bank umum dan penyimpan uang daerah.pt. bank jatim melakukan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha sebagaimana dimaksud pada diatur dalam anggaran dasar perseroan. diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang keuangan dan perbankan, pt. bank jatimt. bank jatim wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah apabila: nilai aset unit usaha syariah telah mencapai (lima puluh persen) dari total nilai aset pt. bank jatim: atau paling lambat pada bulan juli dalam dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada belum terpenuhi, pt. bank jatim dapat melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai syarat, tata cara, perizinan, dan teknis lainnya dalam pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syari: pt. bank jatim dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari (satu) orang direktur utama dan paling banyak (tujuhdan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: modal dasar pt. bank jatim ditetapkan sebesar (sembilan trilimodal disetor pt. bank jatim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pemerintah pemerintah provinsi paling sedikit (lima puluh satu persen), pemerintah kabupaten kota, dan cc. pihak ketiga. dalam mengadakan perubahan modal dasar, pemerintah provinsi selaku pemegang saham pt. bank jatim terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dprd. perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditetapkan oleh rups sesuai peraturan perundang undangan. dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pemerintah provinsi melakukan penyertaan modal yang ditetapkan dalam peraturan daerah |
dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang: bahwa untuk memperkuat struktur permodalan badan usaha milik daerah yang baru dibentuk, yaituperseroan) tahun dalam rangka operasional usaha dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan dukungan dari pemerintah kota semaranghuruf dan huruf maka perlu membentuk peraturan daerah kota semarang tentang penyertaan modal pemerintah kota semarang kepada perseroan terbatas bhumi pandangan sejahtera perseroan) dan taman satwa perseroan)marang semarang tahundan atau uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah kepada perseroan daerah. rapat umum pemegang sahammodal disetor adalah modal yang telah disetor oleh pemegang saham pada perseroan. bab ruang lingkup ruang lingkup penyertaan modal pemerintah daerah kepada bumi meliputi: holding company bhumi pandangan sejahtera perseroan) kota semarang. taman satwa semarang perseroan) bab iii maksud dan tujuan penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan maksud meningkatkan pelayanan dan mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial. penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah. disamping tujuan sebagaimana dimaksud pada penyertaan modal daerah juga bertujuan: bagi holding company bhumi pandangan sejahtera perseroan) kota semarang, untuk meningkatkan pelayanan dan diversifikasi produk yang menghasilkan keuntungan, bagi taman satwa semarang perseroan), untuk meningkatkan pelayanan pariwisata, edukasi, konservasi lingkungan dan kehidupan satwa. bab pelaksanaan penyertaan modal penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian kelayakan operasional perseroan. penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan tahun dengan rincian sebagai berikut: holding company bhumi pandangan sejahtera perseroan) kota semarang berupa dana segar kas sebesar (sepuluh miliar rupiah) dan pengalihan modal dari pd. percetakan kota semarang sebesar (sembilan milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima rupiah) dan dari rumah potong hewan dan budidaya hewan potong sebesar (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). taman satwa semarang perseroan) berupa pengalihan modal dari taman margasatwa kota semarang sebesar rp. (seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta ribu rupiah) penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan setelah mekanisme pelepasan barang milik daerah dengan persetujuan dprd. masing masing perseroan melaksanakan rups untuk menetapkan modal disetor sebagaimana dimaksud pada penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan dilaksanakan melalui mekanisme apbd sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. mekanisme pencairan penyertaan modal kepada bumi diatur dengan peraturan walikota. bab penggunaan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai berikut: holding company bhumi pandangan sejahtera perseroan) kota semarang untuk meningkatkan struktur modal dalam mengoperasionalkan perusahaan dan diversifikasi produk layanan. taman satwa semarang perseroan) untuk penataan struktur permodalan, sehingga dapat dikelola lebih baik. bab sumber dana penyertaan modal daerah kepada perseroan sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari pengalihan aset perusahaan daerah percetakan kota semarang dan perusahaan daerah rumah pemotongan hewan dan budidaya hewan potong kota semarang, pelepasan penghapusan barang milik daerah dari taman margasatwa, apbd kota semarang tahun anggaran bab viihendra pribadi diundangkan semarang pada tanggal agustusbhumi pandangan sejahtera (perseroan) kota semarang dan taman satwa (perseroan) tahun umum pelaksanaan investasi daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah. investasi merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan badan usaha milik daerah. investasi yang berupa penyertaan modal dimaksudkan agar badan usaha milik daerah memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. badan usaha milik daerah yang mendapat penyertaan modal adalah pt. bhumi pandangan sejahtera perseroan) dan taman satwa semarang perseroan). bentuk investasi daerah dapat dibagi dalam (dua) bentuk meliputi: investasi jangka pendek, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun. investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari (satu) tahun yang terdiri dari investasi permanen yang dan investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. berdasarkan bentuk bentuk tersebut diatas, penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah kali ini termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen. investasi dilakukan pada tahun sesuai kebutuhan badan usaha milik daerah dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas keputusan setoran modal dilaksanakan dalam organ tertinggi perseroan terbatas, yaitu rapat umum pemegang saham baik langsung atau melalui sirkuler disertai berita acara yang dimuat dalam akta notaris.slim tera tungkondisi keuangan daerah terhadap besaran penganggaran dana cadangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dilakukan perubahan besaran dana cadangan pada . ketentuan dalamhingga berbunyi sebagai berikut:(nol rupiah), tahun anggaran sebanyak (empat ratus milyar rupiah), dan tahun anggaran sebanyak (duseptrdasarkan ketentuan tersebut maka untuktelah dibentuk dana cadangan yang ditetapkan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang dana cadangan dan diundangkan pada tanggal novembbahwa bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi jawa timur tahun pada lampiran tentang rincian sisa lebih pembiayaan anggaran siapa) tahun anggaran didalam rinciannya terdapat penghematan pembiayaan pembentukan dana cadangan sebesar (seratus milyar rupiah), maka pada perubahan apbd tahun anggaran harus dianggarkan kembali dan ditampung dalam rancangan peraturan daerah provinsi jawa timur tentang perubahan apbd tahun anggaran dan sesuai nota kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi jawa timur dengan dprd provinsi jawa timur tanggal agustus nomor: nk dan nk tentang kebijakan umum perubahan apbd tahun anggaran serta kesepakatan bersama tanggal agustus nomor: nk dan nk tentang prioritas dan plafon anggaran sementara pas) perubahan apbd tahun anggaran pengeluaran pembiayaan pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran bertambah sebesar (seratus milyar rupiah) sehingga penganggaran dana cadangan pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran sebesar (empat ratus milyar rupiah), maka perlu dilakukan penyesuaian penganggaran dana cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah provinsi jawa timur nomor tahun tentang dana cadangan, sehingga perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa timur nomor tahun tentang dana cadangan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi jawa timur telah ditetapkan peraturan bupati nomor tahun tentang pelimpahan wewenang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada badan pengelolaan pendapatan daerah, kecamatan dan pemerintah desa kelurahan, bahwa dalam rangka memberikan ruang untuk berinovasi secara progresifrubahan pelimpahan wewenang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada camat, kepala desa dan leberapa ketentuan dalammelakukevaluasi dan monitoring secara langsung dilapangan mengenai pencapaian dan optimalisasi peningkatan penerimaan capaian pbb p2 bersama sama dengan pihak desa kelurahan. melakukan, dan melakukan langkah dan upaya yang strategis dalam keberhasilan pencapaian target pbb p2 yang telah ditetapkan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam pengelolaan pbb p2, kecamatan mempunyai tugas dan fungsi: mengawasi, monitoring dan mengevaluasi terhadap penyampaian spot kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kelurahan sebagai bahan laporan badan pengelolaan pendapatan daerah, bersama sama dengan pihak desa kelurahan melakukan pemungutan pbb p2 yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak pbb p2 pengelolaan pendapatan daerah dan berkoordinasi dengan pihak terkait yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pbb p2 sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian apabila terdapat kegiatan pemungutan pbb p2 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undanganh.melaksanakan evaluasi secara berkala baik secara langsung dilapangan maupun terhadap data realisatas target pbb p2 yang telah ditetapkan serta pelaksanaan pemungutan pbb p2 kepada badan pengelolaan pendapatan daerah, j .:abupaten pesawaran pesawaran nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pemberian tugas belajar dan iain belajar bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten pesawaran sl. toga sea lingkungan pemerintah kabupaten pesawaran, maka perlu memberikan kesempatan kepada pns yang memenuhi persyaratan untuk menempuh pendidikan melalui program tugas belajar dan pemberian izin belajha.n.&: pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten pesawaran: bupati adalah bupati pesawara: pejabat pembina kepegawaian adalah bupati: badan kepegawaian dan diklat kabupaten pesawaran yang selanjutnya disebut bkd adalah perangkat daerah kabupaten pesawaran yang secara fungsional bertanggungjawab dalam pelaksanaan seleksi administratif penunjukan tugas belajar: kepala bkd selanjutnya disebut kepala badan adalah kepala badan kepegawaian dan diklat kabupaten pesawaran tugas belajar adalah penugasan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pesawaran untuk mengikuti suatu pendidikan formal pendidikanbebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten pesawaran atau sumber sumber pembiayaan lainya: izin belajar adalah izin yang diberikan kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu yang berkaitan dan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, dengan tiga (sponsor) serta pelaksanaanya tidak menggangu jam kerja: pegawai negeri sipil selanjutnya disebut pns adalah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pesawaran: perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi: bab kebijakan pemberian tugas belajar dan izin belajar pemberian tugas: tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pns yang memiliki potensi akademik sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam rangka pencapaian tujuan. tugas belajar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam dan luar negeri. izin belajar diberikan kepada pns dengan ketentuan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja, tidak mengganggu pelaksanaan tugas tugas dinas,tiga yang sah dan tidak mengikat: disiplin ilmu yang akan diambil dapat menunjang tugas pokok dan fungsi pns yang bersangkutan. tempat pendidikan harus berada dalam wilayah kerja dimana pns yang bersangkutan melaksanakan tugas, apabila wilayah pns yang bersangkutan melaksanakan tugas belum ada perguruan tinggi negeri atau swasta terakreditasi, maka pns tersebut dapat mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau swasta terakreditasi yang terdekat dengan wilayah pns yang bersangkutan melaksanakan tugas, bidang keilmuan yang akan ditempuh dapat menunjang tugas pokok dan fungsi pns yang bersangkutan. pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam dan dikoordinasikan oleh bkd. dalam rangka pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud bkd mempunyai tugas program diberikan waktu pendidikan paling lama (satu) tahun. program diberikan waktu pendidikan paling lama (dua) tahun. program diberikan waktu pendidikan paling lama (tiga) tahun. program diberikan waktu pendidikan paling lama (empat) tahun. program lanjutan dari diberikan dengan waktu pendidikan paling lama (satu setengah) tahun. program strata (s1) diberikan jangka waktu pendidikan paling lama (lima) tahun. program lanjutan dari program diberikan jangka waktu pendidikan paling lama (dua) tahun. program atau spesialis diberikan dengan waktu pendidikan paling lama (duasesuai dengan kebijakan khusus perguruan tinggi dalam menetapkan penambahan atau pengurangan waktu pendidikan. bab ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar paragraf tugas belajar tugas belajar diberikan kepada pns dengan ketentuan masa kerja sekurang kurangnya (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai pns: bagi pns yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional dibebaskan dari jabatannya, ccsan bea alik huaketentuan mendapat izin dari pimpinan instalasinya: prestasi pendidikan sangat memuaskan jenjang pendidikan bersifat linier: dan dibutuhkan oleh organisasi. kewajiban kerja bagi pns sebagaimana pns yang berlaku ketentuan sebagai berikutatau setara dan program atau setara, usia paling tinggi tahun,atau setara usia paling tinggi tahun, sampai dengan tahun paragraf pemberian izin belajar izin belajar diberikan kepada pnsatau memperoleh. laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhir melaksanakan tugas. bab prosedur pemberian tugas belajar dan izin belajar paragrafkddengan program studi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah:, cc. pimpinan unit kerja meneliti kelengkapan administrasi pns yang berminat untuk disampaikan kepada bkd:tif terhadap berkas pns yang berminat untuk mengikuti seleksi: bkd membuat telaahan kepada bupati mengenai usulan calon peserta seleksi tugas belajar, selanjutnya diproses surat rekomendasi mengikuti tes bagi pns yang disetujui: apabila pnsetapan pns yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar. paragraf prosedur pemberian izin belajar prosedur pemberian izin belajar adalah sebagai berikut pns yang akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya: kepada bupati melalui bkd: bkd wajib menerima usulan dari unit kerja dan selanjutnya menginventarisir serta melakukan seleksi administratif terhadap berkas pns yang mengajukan permohonan izin belajar: pemberian izin belajar diterbitkan oleh bkd atas nama bupati setelah mendapatkan persetujuan dari bupati: pns diperbolehkan mengikuti pendidikan setelah pns yang bersangkutan mendapatkan surat izin belajar. bagi pns yang mutasi alih tugas pemerintah daerah dan telah memiliki surat izin belajar dari provinsi, kabupaten kota asal, maka surat izin belajar pns tersebut harus diperbaharui dengan mengusulkan penerbitan surat izin belajar daerah, dengan melampirkan surat izin belajar dari provinsi, kabupaten kota asal pns. bab vii hak, kewajiban dan larangan pegawai tugas belajar hak pegawai tugas belajar pegawai tugas belajar selama mengikuti pendidikan, tetap diberikan hak hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. disamping hak hak. kewajiban pegawai tugas belajar pns tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas tugas kedinasan sehari hari. pns tugas belajar wajib melaporkan secara berkala setiap semester perkembangan studi kepada bupati melalui bkd dengan melampirkan nilai index prestasi tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikanya (lulus), wajib membuatya, wajib bekerja kembali dan menyumbangkan ilmunya kepada pemerintah kabupaten pesawaran dan bersedia tidak dialihtugaskan dari pemerintah daerah minimal selama diri s5 tahun tahun cc. s2 s3 tahun larangan pns tugas belajar pns tugas belajar dilarang melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri, menunda waktu penyelesaian tugas belajar, melanggar etika akademis: melanggar tata tertib akademis. bab viii persyaratan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil tugas belajar persyaratan umum bantuan pendidikan diberikan kepada pns yang telah ditetapkan sebagai pegawai tugas belajar pada perguruan tinggi negeri atau sekolah kedinasan lainnya yang telah dibuktikan dengan keputusan bupati tentang penunjukan pns yang bersangkutan sebagai pegawai tugas belajar. persyaratan khusus untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dan juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikutsuratsalinan absensi perkuliahan semester yang lalu dan salinan absensi mata kuliah yang bersangkutan.oleh tetapkan dalam keputusan bupati tentang penunjukan pns untuk mengikuti pendidikan program tugas belajar. bagi pns tugas belajar yang telah melampaui batas waktu lamanya program pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu perkuliahan kecuali dengan alasan seperti yang dimaksud dalam (l) jenis bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi pns yang mengikuti pendidikan program tugas belajar, diatur dengan keputusan bupati. biaya pendidikan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten atau sumber sumber lain yang sah. pns yang mengikuti pendidikan izin belajar biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau mendapat bantuan biaya dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. bab sanksi pegawai tugas belajar yang melanggar prosedur sebagaimana dimaksud peraturan ini, dikenakan sanksi berupa diberhentikan dari tugas belajar. hukuman disiplin pns sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penghentian pemberian biaya tugas belajar, dengan alasan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas belajar atas biaya sendiripada pns yang mengikuti pendidikan tugas belajar tetapi tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur padapendidikan oleh pemerintah daerah. aa. pegawai yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki surat izin belajar dari pemerintah daerahketentuan lain lainpendidikan yang lebih tinggi dengan ketentuan:pedoman pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar bagilan,ra bagian hukum sadar ajaran, land era hal ssi patminjngtyas, s.h. retina hina tingkat nip. t9661015 |
bupati bone bolango provinsi gorontal:bahwa untuk melaksanaperluikatan : nomor tambahan lembaran negara republik indonesia kap :dan belanja daerah tahun anggarlima juta lima ratus lima ribu tigseratus satumilyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribudelapan puluh lima milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus tigdalam huruf sebesar rp. tujuh ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus enam juta seratus lima ribu rupiah). pendapatan transfer antar daerah dalam huruf sebesar dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas pendapatan pendapatan hibah pendapatan hibah yang dimaksud dalam sebesar rp. tiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp. sembilan ratus dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tigtiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga koma enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsiditiga ratus sembilan puluh milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma nolenam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga rupiah). belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar tiga ratus juta rupiah). belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu enam ratus sembiltujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. sembilan puluh lima milyar tiga juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan komadua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh lima komaiga milyar lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh koma lima puluh dua rupiah) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empatmilyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. seratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah)delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar seratus tujuh puluh dua milyar dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran direncanakan sebesar dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus segeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah), untukdelapan juta tiga ratus sembilan puluh ribuelapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu!iwa bup pada tanggal nasal sekda : lc bupati bone bolang ketela astana kasa : pi diundangkan suara pada tanggal jenwaiin pemerintah kabupaten bone bolango ki) kabupaten bone bolango manaullah papaya, nip. pemerintah kabupaten bone bolango (es!xi1 tanggal desember perihal permohontimbangan: bahwa dalam peraturan pemerintah nomor tahun bahwakepala daerah tentang penjabaran apbd bahwa dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun dinyatakan setelah dilakukan penyempurnaan rancangan peraturan kap desah tentang anggaran pendapatan belanja daerah maka pemerintah daerah harus segera mengesahkevaluasi, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan atas maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah tahun sar ngejusai bolivia sos nip. |
'yang berisi tentang hari deiscamsnaika bupati batang hary syahirsah. diundangkan muara bulian pada tanggal plt. sekretaris daerah kabupaten batang hari bakti berita daerah kabupaten batang hari tahun nomor: ' yang berisi tentang harisemro bupati batang harv syahirsah. diundangkan muara bulian pada tanggal peak plt. sekretaris daerah kabupaten batang hari takhta berita daerah kabupaten batang hari tahun nomor:agar pelaksanaan perencanaan pemerintahdipandang perlu menyusun perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten tolitoli tahun bahwa perubahan rkd merupakan landasan dan pedoman penyusunan perubahan kua dan pas untuk menyusun perubahan rancangrangkat daerah disebut adalah perangkat daerah kabupaten tolitoliperangkat daerah,,ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut apbd) perubahan kabupaten tolitoli tahun anggaran ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutsampai dengan triwuldalam perubahan rkdrperangkat daerah kabupaten tolitoli menggunakan perubahan rkd kabupaten tolitoli tahun dalam melakukan pembahasan perubahan rencana kerja anggaran perangkat daerah rka pd) denganangkat daerah kabupaten tolitoli membuat laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rkd dan perubahan rkdkepala dinas keuangantentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut kepala badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) menelaah kesesuaian antara rka pd tahun hasil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan perubahan rka pd dengan perubahan rkd kabupaten tolitoli tahun peraturan bupati tolitoltahun nomor salinan sesuai dengan aslinya teh bagian hukum dan perundang undangan, board said, nip. a01bantuan operasional sekolah daerah bossa) kepada sma smk negeri kabupaten tapanuli tengah;; maka pemerintah kabupaten tapanuli tengah perlu memberikan bantuan operasional sekolah daerah bossa) kepada sma smk negeri se kabupaten tapanuli tengah; menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tapanuli tengah, tent ang pemberian bantuan operasional sekolah_ daerah (bossa) kepada smnsmk negeri kabupaten tapanuli tengah peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun berita daerah kabupaten tap at~ uli tengah. bupati adalah bupati tapanuli tengahkepala satuan kerja perangkat daerah. kuasa pengguna anggaran adalah kepala unit kerja pada dinas pendidikan. bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, m_dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah. babi ketentuan umum peraturan bupati tentang pemberian bantuan operasional sek olah daerah (bossa) kep ada smnsmk negeri se kabupaten tapanuli tengah. menetapkan memutuskan keputusan bupati tapanuli tengah nomor dpa skpd tentang dokumen penyediaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun te:utang penjabaran apbd kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan apbd kabupaten tapanuli tengah; peraturan daerah kabupaten ta_pauli tengah nomor tahun tentang apbd kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran sma negeri pandan sma negeri tukak sma negeri kolang sma negeri sorkam sma negeri sorkam barat sma negeri sosorgadong sma negeri barus sma negeri andam dewi sma negeri sirandorung jo. sma negeri manduamas sma negeri pilangsari sma negeri sitahuis sma negeri sibabangun smk negeri saudi smk negeri sorkam smk negeri sosorgadong smk negeri sirandorung smk negeri barus utara smk negeri tarian nauli smk negeri sibabangun daftar nama sma smk penerima bossa tahun anggaran adalah sebagai berikut: bossa diberikan kepada sma smk negeri se kabupaten tapanuli tengahketentuan mengenai kegiatan operasional yang dibiayai dari bossa diatur lebih lanjut dalam lampiran peraturan bupati ini tentang petunjuk teknis penggunaan. dana bossa. bab iii peruntukan bossa secara khusus program bossa bertujuan untuk: membebaskan siswa sma smk negeri dari pungutan; membebaskan siswa miskin sma smk negeri dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun.sma smk negeri se kabupaten tapanuli tengah. bab tujuan bossa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tapanuli tengah dan dikelola oleh dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah, dinas pendidikan memberitahukan kepada kepala sekolah penerima bo?da bahwa sekolah yang dipimpinnya menerima bossa sesuai dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam pencairan bossa dilakukan dengan mekanisme pembayaran tambahan uang persediaan tu) dari bendahara umum daerah dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah. dinas pendidikan menyalurkan dana bossa rekening sekolah secara triwulanan dengan pemindahbukuan dari rekening dinas pendidikan rekening sekolah penerima. bendahara pengeluaran dinas pendidikan dapat mengajukan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan spp tu) setelah memperoleh persetujuan besaran tambahan uang persediaan dari ppid. dalam hal dana tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam (satu) triwulan, maka sisa tambahan uang disetor rekening kas umum daerah. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dinas pendidikan dapat mengajukan permintaan surat perintah pencairan dana sp2d) untuk tambahan uang persediaan triwulan berikutnya apabila telah terlebih dahulu menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan tambahan uang persediaan sebelumnya kepada ppid selaku bud baby tata cara pena.iran dan pertanggungjawaban bossa bagian kesatu tata cara pencairan dana bossa. untuk smk sebesar rp. (satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun. besaran bossa masing masing sekolah diatur paling tinggi sebagai berikut: untuk sma sebesar rp. (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun; bab besaran bossa pembinaan dan pengawasan pengelolaan bossa dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah. bab pembinaan dan pengawasan bossa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati paling lambat (satu) bulan setelah tahun angg_aran berakhir. pertanggungjawaban penggunaan dana bossa meliputi laporan triwulanan penggunaan dana bossa; surat keputusan kepala sekolah tentang penetapan tim manajemen jeda sekolah; rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) bossa; realisasi penggunaan dana tiap sumber dana :yang .ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah dan komite sekolah; surat pernyataan tagging [awal yang.rnenyatakari bahwa dana bossa yang, diterima telah digunakan sesuai ras bossa; . rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana bossa yang. sumber datanya diperoleh dari sekolah; bagian kedua pertanggung ban dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat .pengajuan sp2d kepada kuasa bud; dan lampiran lain yang diperlukantambahan uang persediaan dimaksud sebagai sisa uang yang harus dikembalikan uhd) secara keseluruhan kas daerah kabupaten tapanuli tengah. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada terdiri dari surat pengantar spp tu nihil; ringkasan spp tu nihil; rincian penggunaan sp2d t'kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak berita daerah kabupaten tapanuli tengah tahun nomor seri lumbantobing diundangkan pandan pada tangga1 rer raja besaran situmorang dto ditetapkan pandan pada tanggal ma ret. .?., . bupatitapanulitengahpanuli tengah. bab vii ketentuan penutup |
berita daerah naa kabupaten tapanuli tengah peraturan bupati tapanuli tengah nomor tahun tentang jaminan kesehatan masyarakathak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan.ona, bahwa untuk memberikan arah, landasan,jaminan kesehatan daerahkabupaten tapanuli tengah tentang jaminan kesehatan daerah kabupaten tan tapanuli tengah. tanghakang undang undang nomor tahun tentang rumah sakitnaa kewajiban yang ditanggung oleh unit penyelenggara jamkesda sesuai yang diperjanjikan. kanlitian kelas standar rumah sakit dan batas batas hak peserta jamkesda untuk memilih 'kelas pelayanan kelas rumah sakit, akan ditetapkan kemudian dengan keputusan bupati. pasal18 ppk berhak untuk menerima dan atau meminta penyelesaian atau. pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan kepada badan pelaksana jamkesda sesuai yang perjanjian. pelaksanaan pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan .oleh badan 'pelaksana jamkesda kepada ppk sebagaimana dimaksud pada pama dilakukan dengan cara: |a. menggunakan sistem kapital untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama: dan menggunakan sistem klaim, paket atau sistem lain yang akan ditetapkan tag kemudian dengan unit penyelenggara jamkesda. kana babi jenis pelayanan nan sa). ppk jamkesda meliputi puskesmas dan jaringannya untuk memberikan pelayanan kesehat.. ppk sebagaimana dimaksud pada penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada "ditetapkanlah upt jamkesda. peserta berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan meliputi han kena rawat jalan tingkat pertama jtp) dan rawat inap tingkat pertama mirip)dan rawat. jalan tingkat lanjutan rtl) dan rawat: inap tingkat. lanjutan('a. konsultasi dan pemeriksaan medis, pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya oa. rehabilitasi medik, nang tindakan medis kecil sederhana, pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut tambal: pemeriksaan ibu hamil anc): pemeriksaan ibu nifas pnc), bnn .h. pemeriksaan bayi: naa pemberian obat sesuai daftar obat esensial nasional doen) dan atau tang obat yang tersedia puskesmas sesuai indikasi medis, dan pelayanan gawat darurat (emergency). bnn ': . . akomodasi rawat inap, b. konsultasi medis: tan c. pemeriksaan fisik: kan pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya, ta. tindakan medis kecil sederhana tan tana0g. persalinan dani:db. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium klinik dan pa, radiologi dan elektromedik: tindakan medis kecil, sedang, dan besar: @.a. pemeriksaan dan pengobatan gigi: tea nag pemberian obat obatan generik dan mengacu formularium program tanda jamkesda: pelayanan haemodialisa, dan ian pelayanan transfusi darah. rite sebagaimana dimaksud pada .huruf dilaksanakan pada ruang lan perawatan kelas iii, meliputi: na. akomodasi rawat inap: tag snn naa konsultasi dan pemeriksaan medis oleh dokter spesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi laboratorium klinik dan pa, dan nana kana radiologi dan elektromedik. lo. kan tindakan medis atau operasi sedang, besar, dan khusus: 'g. pelayanan rehabilitasi medis: tan |@.h. perawatan intensif icu nica picu, iccu, hcu): pemberian obat obatan generik dan mengacu formularium program pelayanan transfusi darah: kanan ana pelayanan haemodialisa. pan"permintaan sendiri, maka haknya, untuk memperoleh jaminan gugur. bnn jenis pelayanan kesehatan yang batasi meliputi: na" kaca mata, :'b. alat bantu dengar, alat bantu gerak: 0d: kemoterapi: kan kana tindakan hemodialisas: pelayanan tingkat lanjut tanpa ada surat rujukan dari ppk tingkat pertama, cc. peserta yang tidak berhak, general check up: e.' pelayanan yang bertujuan untuk kosmetika: pelayanan yang bertujuan ingin anak, pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis, pelayanan canggih (operasi jantung paru, kedokteran nuklir, mri, esl,transplantasi organ, dan scan: ang kejadian sakit atasi penyakit akibat force majeure seperti gempa bumi, banjir,tanah longsor, dan lain lain: pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi: kk. protests gigi tiruan, toiletteries, susu, obat gosok dan lain lain: gm. pengobatan alternatif (akupuntur dan pengobatan tradisional), n. ketergantungan obat, alkohol, dan lain lain: tan po.wmn program jamkesda, .@. imunisasi selain imunisasi. dasar dan imunisasi ibu hamil: cacat bawaan sejak lahir seperti downsindrom, hidrocepalus, kelainan jantung bawaan, dan talasemia: ken autopsi dan visum repertum: upaya bunuh diri, pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan. penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas: pemulasaraan jenazah: ken w., eur dokter: tan ox. pemeriksaan kalori. penganten, dan tan bn:. hari kerja sejak peserta amnesitapanuli tengah. selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalamnn pan nan bab pengelolaan keuangan dan pengawasan bagian kesatu pengelolaan keuangan tang dana jamkesda wajib dikelola dan dikembangkan oleh urut penyelenggara jamkesda. secara: amanah. p)|nan uni penyelenggara jamkesda wajib membentuk dana cadangan teknis sesuai dengan standarpraktikaktuari. tenan @ . bagian kedua pengawasan han program jamkesda secara berkesinambungan. tea (@)tapanuli tengah. selain pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas, pengelolaan keuangan nan jamkesda. juga tunduk pada aturan mekanisme pengawasan keuangan negara dantangpan babi mekanisme pencairan . mekanisme pencairan belanja jamkesda melalui tahapan sebagai berikut kanan pr. akses mengajukan pembayaran premi biaya pelayanan jamkesda bupati kang . tapanuli tengah, hb, kepala dinas kesehatan terlebih dahulu melakukan verifikasi atas pengajuan premi biaya pelayanan jamkesda kepada bupati tapanuli tengah: tan ppid selanjutnya meneliti kelengkapan dokumen permohonan premi biaya pelayanan jamkesda, berdasarkan pengajuan pembayaran biaya premi sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, ppid menerbitkan surat perintah membayar (spm), surat perintah membayar diajukan kepada bendahara umum daerah bud) kuasa nan bendahara umum daerah untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d): pencairan premi biaya pembayaran jamkesda dilakukan dengan mekanisme (pembayaran langsung (ls), tan pencairan premi biaya jamkesda untuk tahap berikutnya dapat dilakukan setelah hana laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya sebelumnya. telah disampaikan naa kepada bupati tapanuli tengah dinas ppid, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi, laporan 'dan bukti bukti yang lengkap dan sah atas iklim yang dilakukan ppk kepada. akses. pengelolaan informasi dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan program jamkesda bagi warga masyarakat kabupaten tapanuli tengahc tentang program jamkesda. sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh warga masyarakat. nan pasai33. informasi publik terkait dengan penyelenggaraan program amnesia sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat tentang: profil penyelenggara, aan standar pelayanan dan jenis jenis pelayanan kesehatan, pengelolaan pengaduan, tag pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan jamkesda, dan. penilaiankinerjaa bnnmaan ditetapkan pandan padatanggal maa bupati tapanuli tengah, rajabonaransitumeang (es diundangkan pindah pada tanggal mm) sekretaris daerah kabupaten tapanuli teng engah, net setdakal ban tobing beritadaerah kabupaten tapanuli tengah tahun nomor serie ii, undang undang nomer tahun tentang pembentukan peraturan kai tanaa kanan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan kan kuan naa nan keuangan daerah lembaran negara republik indonesia tahun naa nomor tambahan lembaran negara republik indonesia. nomor snn snn peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan tanaoe indonesia.nnag tapanuli tengah, tagpelayanan jaminan kesehatan masyarakat daerah kabupaten tapanuli tengah inn nana tan babidaerah adalah bupati tapanuli tengah dan perangkat daerah sebagai tana unsur penyelenggara pemerintah daerah, bupati adalah bupati tapanuli tengah: wakil bupati adalah wakil bupati tapanuli tengah, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten tapanuli tengah, peraturan bupati adalah peraturan bupati tapanuli tengah, rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit. umum daerah kabupaten tapanuli tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan: tang dinas kesehatan daerah adalah dinas kesehatan daerah kabupaten tapanuli tengah, dinas pendapatan pengelola keuangan kekayaan daerah kabupaten tapanuli tengah selanjutnya disingkat dengan dinas ppid:,, naatapanuli tengah melalui mekanisme d0. asuransi kesehatan sosial, bersifat nirlaba serta diselenggarakan dengan prinsip: ken prinsip kendali mutu dan kendali biaya yang memadukan sumber pembiayaan dai . pemerintah unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat utd adalah tan unsur pelaksana tugas teknis dinas, tan, badan layanan umum daerah yang selanjutnya disebut blue adalah badan atau. instansi dilingkungan pemerintah kabupaten yang dibentuk untuk memberikan lag, pt. akses persero) cabang sibolga adalah badan penyelenggara jamkesda yangtapanuli tengahpola pengelolaan keuangan badai layanan umum daerah selanjutnya disebut ppk. blue 'tanakanan dalam peraturan bupati ini, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya,, pemberi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut ppk adalah fasilitas pelayanan kan kesehatan yaitu puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pos. kesehatan desa poskesdes), dokter keluarga, dan rumah sakit, yang memenuhi syarat administrasi dan teknis serta telah memiliki kerjasama dengan penyelenggara jamkesda untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jamkesda, penduduk kabupaten tapanuli tengah adalah setiap orang yang bertempat tinggal . tetap diwilayah kabupaten tapanuli tengah,opi dan atau terdaftar dalam kartu keluarga: bnn tana, kan jenis pelayanan kesehatan adalah kumpulan paket pelayaran kesehatan yang diselenggarakan penyelenggara jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka tan melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat: paket pemeliharaan kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan"turun jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pemerintah kabupaten tapanuli tengah kepada penyelenggara jamkesda untuk mendapatkan paket pemeliharaan kesehatan:atau keseluruhan iuran peserta, kang kas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten tapanuli tengah. maksud dan tujuan kang bagian kesatu bnn maksud jamkesda maksud dari jamkesda adalah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat kabupaten tapanuli tengah, dengan menggunakan. prinsip asuransi kesehatan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. olah bagian kedua tujuan jamkesda kanan tujuan umum jamkesda adalah terselenggaranya, pembangunan kesehatan secara terprogram, terpadu, menyeluruh (konprehensijj: 'b. mendorong peningkatan jasa pelayanan kesehatan yang sesuai standar kan guna memenuhi pemenuhan kesehatan dasar warga masyarakat, naa babi azas, prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan kana tana bagian kesatu azas penyelenggara . pasal4 bnn jaminan kesehatan bagi penduduk kabupaten tapanuli tengah diselenggarakan 'berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi masyarakat kabupaten tapanuli tengah dengan menerapkan prinsip prinsip ppk blue tea bagian kedua kan kanan prinsip nag jaminan kesehatan bagi penduduk kabupaten tapanuli tengah diselenggarakan berdasarkan pada prinsip prinsip sebagai berikut: a. kegotong royongan, nirlaba nun keterbukaan: ana 0d. kehati hatian) akuntabilitas, na: portabilitas: kepesertaan bersifat wajib, kan tag 'dana amanat: dan hasil pengelolaan dana jaminan kesehatan daerah gunakan seluruhnya untuk pengembangan program. jaminan kesehatan bagi penduduk kabupaten tapanuli tengah dgian ketiga nan ruang lingkup ruang lingkup penyelenggara jamkesda meliputi panen han kepesertaan: 'b. manfaat dan lingkungan jaminan pelayanan kesehatan: kelembagaan, pemberian pelayanan kesehatan ppk): tan quran peserta, inn ana pengelolaan keuangan: naa naa pengelolaan informasi, dan bnn ann h.: pembinaan dan pengawasan. beban babi oni kepesertaan hang setiap penduduk kabupaten tapanuli tengah wajib mengikuti program jamkesda. tan kewajiban mengikuti program jamkesda sebagaimana dimaksud pada tenan hanya berlaku bagi penduduk yang belum memiliki program. jaminan kesehatan. bagi penduduk yang belum memiliki program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada wajib mendaftarkan diri kepada unit penyelenggara kana jamkesda. peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. identitas peserta dibuktikan dengan kepemilikan kartu yang.memuat, nama, umur, jenis kelamin, alamat domisili dan pekerjaan. kepesertaan jaminan kesehatan dikembangkan secara bertahap hingga mencakup seluruh penduduk (total coverage). . penyelenggara jaminan kesehatan baik yang dikelola oleh pt. akses, wajib mendaftarkan pesertanya kepada badan penyelenggara berskala kabupaten. nantan kkang kan anak yang lahir dari peserta jamkesda secara otomatis menjadi peserta jamkesda. tan tan nan haa hak dan kewajiban peserta bagian kesatu inn peserta program jamkesda berhak untuk: 'mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan kesehatan dan. bnn standar prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dalam ketentuan pen program jamkesda: mendapatkan informasi dan atau penyuluhan kesehatan atau informasi yang berpotensi mengancam atau, mengganggu kesehatan warga masyarakat yang benar atau akurat dari pemerintah. bagian kedua pan naa kewajiban naa peserta program jamkesda mempunyai kewajiban: tan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam program jamkesda: ken e@. ob. menjunjung tinggi kaidah atau etika pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh ppk, manfaat dan jenis pelayanan kesehatan bagian kesatu manfaat kana kantan manfaat program jaminan. kesehatan sebagaimana 'dimaksud pada bersifat pelayanan jasa kesehatan. tan naaa4)ann ken pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan jarig berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan. .@l sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan berdasarkan atas indikasi medis. ana bagian kedua . . bnn jenis pelayanan kesehatan jenis pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada peserta jamkesda na, rawat jalan tingkat pertama jtp): bnn nan ob. rawat jalan tingkat lanjutan rtl): rawat inap tingkat pertama rite), dan rawat inap tingkat lanjutan roti). mp)nn babi maa ppk wajib memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan standar,tae miliki pemerintah dan atau swasta yang telah terikat kerjasama dengan unit |. jamkesda. tag.bananp). jamkesda sebagaimana dimaksud pada w), diatur secara teknis oleh unit. penyelenggara jamkesda dengan tetap mempertimbangkan batas batas bnn |
salinan kta ea.aranaaaa.mobil ambulans, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan lanjutan, kamar, pemeriksaan ugd, cc. ruang persalinan, visite dokter, konsultasi medis: jasa keperawatan, rekam medis administrasi: tindakan umum l.insist abses: pengambilan benda asing, tindakan tindik daun telinga, irigasi telinga, debridement luka: perawatan luka bakar. j . tindakan jahit luka, pemasangan infus, il. tindakan vena seksi, tindakan balon kateter, tindakan perban ransel, oo. ekstraksi kuku, pengambilan atheroma ganglion lima mereka kecil, pengambilan serum, khitanan, tindakan pemasangan badai spark, punct supra public cyctostomy, persalinan, amputasi ringan, vasektomi bukan program, xx. pemasangan pencabutan implant bukan program, layanan suntikan kb, zz. pemasangan pencabutan iud, aa. nebulizer: bb. bb. konsultasi gizi rawat inap, cc. ekg, dd. pemasangan dan pemakaian oxygen, ee. pemakaian mobil ambulans. puskesmas rawat inap dapat mengadakan pelayanan kesehatan yang bersifat pengembangan yang pada dasarnya memberikan pelayanan kesehatan selain pelayanan yang tersebut dalam dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.ataujenis tarifbagian ketiga balai pengobatan penyakit paru paru pelayanan kesehatan pada balai pengobatan penyakit paru paru meliputi: poliklinik biaya pemeriksaan umum, biaya pemeriksaan khusus paru. tindakan medis diagnostik: peak flowmeter, spirometri, mantu test, ekg: biopsi jarum halus, prof fungsi, suntik. tindakan medis terapi: pemakaian nebulizer, fungsi: fungsi pleura, aspirasi. pelayanan penunjang medis laboratorium: darah: laju endap darah, hemoglobin, jumlah leukosit, jumlah trombosit, hitung jenis leukosit, jumlah eritrosit, jumlah eosinofil, hematokrit, waktu perdarahan, waktu pembekuan, golongan darah, rhesus faktor, darah lengkap, mcv, mch, mhc, ga) rdw, r)y mpv, pdw, pct, gambaran darah tepi, malaria. urine: urine rutin, urine lengkap, urine sedimen, urine reduksi, tes kehamilan. kimia darah: tes fungsi hati: bilirubin total, bilirubin direct, slot sept', protein total, albumin globulin, gama gt, alkali fosfatase. gula darah: puasa, jam pp, sewaktu. kolesterol: kolesterol total, hdl, ldl, trigliserida. tes fungsi ginjal: asam urat, reum, kreatinin. eranaaaaaa. pemeriksaan mikrobiologi: mikroskopis bta, kultur putus bta, resistensi oat, kultur jamur, kultur darah cairan tubuh, kultur sensitifitas test, pengecatan gram, pengecatan jamur. pelayanan penunjang medis: anti hiv metode rapid, kidal, hbs ag, rheumatoid factor, rival test: ict tb, tes kehamilan. pemeriksaan radiologi: foto thorax posisi, usg dengan print. pelayanan rehab medik: sederhana: postal drainage, latihan pernafasan, exercise tes memakai treadmill. khusus: terapi oksigen jam, perawatan rehab klinik, mikro wave difteri (mwd), usg sound difteri (usd). treadmill konseling: kesehatan paru pada umumnya, gizi, poli hiv, poli berhenti merokok, keling. lain lain. insinerator pembakaran limbah. bagian keempat laboratorium kesehatan lingkungan pelayanan kesehatan pada laboratorium kesehatan lingkungan meliputi pemeriksaan kualitas air minum air bersih: fisik, kimia terbatas: logam berat, mikrobiologi. pemeriksaan makanan minuman mikrobiologi, kimia. pemeriksaan kualitas air limbah fisika: kimia. pemeriksaan kualitas udara kebisingan sesaat, kebisingan jam, kadar debu terendah pemeriksaan kualitas tanah: kualitas tanah terhadap pencemaran telur larva cacing usus, pengambilan pengiriman spesimen pertama. untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan tempat usahapaling lama setiap (enam) bulan oleh petugas kesehatan lingkungan atau pengawas sanitasi. setiap tempat usaha sebagaimana dimaksud pada wajib memeriksakan spesimen lingkungannya (makanan,minuman dan penjajah makanannya) paling lama setiap (enam) bulan, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara uji petik tempat usaha. penggolongan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam meliputi: tpm, ttu dan industri tp3. pengawasan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud padagunakan. laboratorium yang dapat melakukan pemeriksaan spesimen lingkungan adalah laboratorium kesehatan lingkungan. untuk menjamin kesehatan masyarakat, semua pelaku usaha yang menjual air kepada masyarakat dan atau menggunakan air untuk kepentingan umum serta tpm, ttu dan industri yang menggunakan air, wajib melaksanakan ketentuan pengawasan kualitas air. penggolongan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam meliputi perusahaan daerah air minum dam), perusahaan minuman dalam kemasan, cc. perusahaan yang bahan bakunya menggunakan air, tempat tempat umum yang menggunakan air, badan pengelola air minum yang dikelola masyarakat. pelakupada mempunyai kewajiban untuk memeriksakan kualitas air. untuk menjamin kesehatan masyarakat, semua pelakupelakupada meliputi restoran rumah makan warung makan kafe b.jasa boga industri makanan minuman tempat pengelolaan makanan dan minuman rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya, hotel, panti asuhan dan asrama. pelaku usaha yang menjual makanan minuman kepada masyarakat sesuai penggolongan sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewajiban untuk memeriksakan kualitas makanan minumanmeliputi industri makanan minuman dan non makanan minuman, rumah sakit atau sarana kesehatan lain yang berpotensi menghasilkan limbah. setiap perusahaan industri instansi dan sarana kesehatan yang berpotensi menghasilkan limbah sesuai penggolongan sebagaimana dimaksud pada ini, mempunyai kewajiban untuk memeriksakan kualitas limbah, semua pengelola yang mengelola tempat tempat umum perkantoran dan industri wajib melaksanakan ketentuan pengawasan kualitas udara. penggolongan yang termasuk dalam pengelolaan tempat tempat umum, tpm, perkantoran dan industri yang wajib melaksanakan ketentuan pemeriksaan spesimen kualitas udara sebagaimana dimaksud pada meliputi rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, jasa boga katering industri makanan minuman, perkantoran, industri pabrik. pengelola tempat tempat sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewajiban untuk memeriksakan spesimen kualitas udarbagian kelima dinas pelayanan kesehatan pada dinas meliputi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga spp irt), sertifikat laik sehat. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga spp irt) sebagaimana dimaksud huruf wajib dimiliki oleh setiap industri makanan dan minuman yang berlabel sebagai tanda daftar produk pada perusahaan makanan minuman. untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga spp irt) sebagaimana dimaksud pada setiap industri makanan minuman wajib memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan spp). sertifikat penyuluhan keamanan pangan spp) sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh dinas. sertifikat laik sehat sebagaimana dimaksud huruf wajib dimiliki setiap tempat usaha baik tti, tpm, tp3 dan sarana pelayanan kesehatan lain untuk menjamin kesehatan lingkungannya. sertifikat laik sehat sebagaimana dimaksud dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang ditetapkan oleh dinas. bagian keenam rsud pelayanan kesehatan rawat inap kelas iii pada rsud meliputi pelayanan rawat inap, pelayanan rawat intensif icu iccu picu nica, pelayanan rawat intermediate, pelayanan kesehatan khusus, pelayanan bedah sentral, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang diagnostik laboratorium, pelayanan penunjang diagnostik radiologi, pelayanan penunjang diagnostik elektomedik, j . pelayanan scan, pelayanan magnetic resonance imaging mri), il. pelayanan extra corporal shock wave litotripsy esl)), pelayanan farmasi. bab ii. bab iii tarif pelayanan kesehatan besarnya tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalamtarif ditambah untuk mengantisipasi kenaikan harga pembelian berikutnya. penentuan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf disetarakan dengan tarif pelayanan sejenis. pelayanan kesehatan dasar bagi warga masyarakat daerah dibebaskan dari semua tarifbab penerimaan jasa pelayanan (jp) penerimaan dari pendapatan pada sarana pelayanan kesehatan dikembalikan seluruhnya (seratus) persen pelaksana(lima ratus rupiah). penerimaan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap awal bulan. bab v. bab penggunaan dan pembagian jasa pelayanan (jp) bagian kesatu puskesmas, puskesmas rawat inap dan laboratorium kesehatan lingkungan penggunaan yang diperoleh puskesmas, puskesmas rawat inap dan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur sebagai berikut untuk pelaksana sarana pelayanan kesehatanbagian ketiga bp4 penggunaan yang diperoleh bp4 sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut untuk pelaksanaempat rsud penggunaan dan pembagian jasa pelayanan jp) pada rsud diatur lebih lanjut dengan keputusan atau akuntansi. nana. bentuk dan isi karcis dan akuntanayaran wajib retribusi harus membayar retribusi dilunasi sekaligus. setiap pembayaran retribusi diberi tanda bukti pembayaran berupa karcis atau akuntansi. bendahara penerimaan menyetor seluruh hasil penerimaan retribusi rekening kas daerah dalam jangka waktu jam. bendahara penerimaan pada rsud kardinal menyetor seluruh hasil penerimaan retribusi rekening kas blue dalam jangka waktu jam. bab viaannanaan tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, diatur sebagai berikut:kepala dinas.rekturrsudmeranatauatauatau direktuatau direkturnanadengan keputusan kepala dinas dkarcis retribusi pelayanan kesehatan pemerintah kota tegal pemerintah kota retribusi pelayanan kesehatan retribusi pelayanan ||akuntansi retribusi pelayanan kesehatan pemerintah kota tegal rsud kardinal jl. ks. tubuh telp. tegal kwitansi telah terima dari! oom anananannnna nana kenakan kanan tekanan kanan langsebanyak untuk pembayaran .i.ocococoo co wo winata nana ana aan terbilang an. direktur rsu kardinal kasir penerima perincian kwitansi paanannanann una aan era nama dgenngkknnnnn nanas penkeantanasneaanatakan alamat oconnnne anna ruang akaanennaneesenanaaaan dirawat daritanggal .oo kennnnnanann hari daritanggal iii sid keminannsanann boa ari akomodasi manan anna ema poem kamera lon nnkntanan rp. senang eren teklaraan nanaanenna mek aeanaananaanan hari sana nona nntananakkknnkkn rp. nana efek makna eat pora xrp san. anna rp. sananatsanapanananaan pelayanan gli makanan png pasi irp anakan rp. panas ntar rta nnaanenene eni ntar aan parakan kan xrp mann rp. sannaeeneantrnaan menanamkan memakan pada xrp sena menenun nenek rp. seni tenun rena pannnrka konsul visite pnp pen ppp pnp nun nni pannanaaa penaaakaen ane ena nama rp. snnnannnnnnaninantann konsultan . parakan anatara rp. snnaenanecan nana obat obatan alves obat rawat inap rpl sasaran estate obat icu igd rpl anne nenaetaeran ena ena oksigen rp. senetanantarananna pelayanan penunjang diagnostik laboratorium jr. nan san ccanenn ratna radiologi ntt rp. snananteran eat elektromedik rp. sent ennntannknnnnnnankan nnknatangkanan engan tan taman rp. seen cnnnncnnn kena nnnaanan tindakan operasi be. sana cnn nenek tannin enne rp snnannnennnnanenantanatnn persalinan dr bidan. efek rp4 sanannnnnnennnn anakan tindakan ruangan kennkakekmaannan nanas rp4 sanananannnnnnnnnlnaann tindakan medis jun ana nan nen pen eeenpon rp. saat lain lain rekam medik administrasi rp. aan enannnnnaan anna bars bank darah rumah sakit) rp. santana jumlah rp. kasir psurat ketetapan retribusi daerah lebih bayar (skrdlb) pemerintah kota tegal japan ann nan annee eneaene aan skrdlb urut jl. surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar) ll) telp. masa tahun nama c. alamat dprd ang salinanllllli nama retribusio,anang anna tahun. a.n. kepala dinas direktur. kepala . nip. model dpd . model dpd skrdlb oo tanda terima nama knananntnanenntnan anakan aan aan alamat ann aan ann ann app npsn ape penn pena apn nan ana ana ara pea peran aep aan seratenanenneanan tah lbananakepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kota tegalnanaumah sakit umum kardinal, dan laboratorium kesehatan lingkungyang melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penyakit paru parulanjutawat inap kelas iii adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan rsudsistem kapital adalah sistem pembayaran untuk jasa pelayanan dimana pemberi pelayanan kesehatan menerima sejumlah tetap penghasilan per peserta, per periode waktu, untuk pelayanan yang telah ditentukan per periode waktu30anbahwafisik adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui ciri ciri yang bisa dilihat dan dirasakan pada sampel yang diperiksa. kimia adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui komposisi unsur unsur zat atau materi yang terkandung didalam sampel air yang diperiksa. mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan bakteri, khamir dan jamur pada sampel yang diperiksa. kas daerah adalah kas daerah kota tegal. rekening kas blue adalah rekening tempat penyimpanan uang blue rsud kardinal yang dibuka oleh direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran blue rsud kardiabaraaaaaakesehatan. menugaskan kepada, direkturrsud. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas dan direktur wajib melaporkanpuskesmas pelayanan kesehatan pada puskesmas meliputi: rawat jalan, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan lanjutan. nana. pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi periksa untuk berobat tanpa tindakan, perawatan luka, jahitan luka, perawatan luka bakar, pengambilan jahitan, ganti perban tampon, imunisasi, kontrol iud: perawatan tali pusat, tindakan neonatal penanganan bayi baru lahir, pelayanan laboratorium hematologi: trombosit, hb, leukosit, eritrosit, led: malaria, hitung jenis leukosit, hematokrit. urine: urine rutin, reduksi, protein. feces: rutin, kecabangan, darah samar. putus. kusta. il. pengobatan radang gusi, tambalan sementara: tambalan amalgam silikat satu permukaan, oo. tambalan glasionomer fuji satu permukaan, pembersihan karang gigi per rahang (dengan indikasi medis dasar), pencabutan gigi tetap tanpa penyulut, pencabutan gigi susu anak dengan (chloroethyl). pelayanan kesehatan lanjutan pada puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengambilan segmen, pemasangan pelepasan kateter, pemasangan space, jahitan luka, pengambilan tumor jinak, pengambilan korpus alienus, roserplasty, insist abses: khitanan, j . ekg, nebulizer, il. pemeriksaan untuk surat keterangan sehat, layanan vaksinasi untuk jamaah haji, layanan suntikan, orasanaaaa. oo. konsultasi psikologi, sanitasi, gizi, dokter spesialis, klinik berhenti merokok. pemeriksaan doppler, tindik daun telinga, persalinan, ss. pemasangan pencabutan iud, pemasangan pencabutan implant, pelayanan laboratorium darah kimia darah: golongan darah, drl: gula darah sewaktu, asam urat, cholesterol total, trigliserida reum, kreatinin, kidal, j)) slot sept, cholesterol hdl ldl, bilirubin total, bilirubin direct, hbs ag, rheumatoid factor. urine: bilirubin, urobilin, hcg pp test. feces yaitu benzoin test, sekret: sekret uretra, sekret vagina. visum, tambalan amalgam silikat lebih dari satu permukaan, tambalan glasionomer fuji lebih dari satu permukaan, pembersihan karang gigi per rahang (berat), pencabutan gigi susu anak dengan injeksi, aa. pencabutan gigi tetap dengan penyulut, bb. penambahan gigi dengan sinar komposit: kelas kelas ii, kelas iii, estetika. bagian kedua puskesmas rawat inap pelayanan kesehatan pada puskesmas rawat inap meliputi rawat jalan, rawat inap, tindakan medis dan terapi, |
salinan ngel tap wengah, jawa timurmekanisme pelayanan permohonan cetak peta sistem skpd bidang yang menangani retribusisurat ketetapan retribusi daerah nomor . berdasarkan peraturan daerah perda kota tegal nomor tahun tentang retribusi jasa umum dengan ini ditetapkan besarnya tarif retribusi biaya pengganti cetak peta: nama alamat ktp) lokasi jenis peta peruntukan sebesar terbilang dengan perincian sebagai berikut: penggandaan peta administrasi lembar peta perencanaan lembar peta tematik lembar pembuatan krk komersial non komersial jumlah look kepala skpdnda setoran (sts) sis nnnnnnnnnnnnnnnnnn bank ann nnnnnnnnn rekening lio harap diterima uang sebesar rp.iii. (dengan huruf) (mmmannnnnnnnnnannnkkknnnnnnnnnnnn kkal akan dengan perincian penerimaan sebagai berikut kode rekening uraian rincian jumlah rp) iii ulet loo iii loo delete jumlah uang tersebut diterima pada tanggal .ooooooootanggal diterima uang . tegal, non nagihan retribusi daerah dinas. nana skr mens nanataanaaan urut jl. ananannanannanannlnn masa retribusi peananaananaanaaan telp. ancol tahun tegal tanggal jatuh tempo: .cocoorp. bunga rp. jumlah yang masih harus dibayar (lt2anip. nnenanattartas std tanda terima tegal, . yang menerimkrdlb dinas. none (surat ketetapan retribusi urut annnannnnnanannanln daerah lebih bayar) penaaaaananaaaan telp. ion nenannanlan masa retribusi ooh tegal tahun ankanakaanaaaaa tanggal jatuh tempo donnananananannannaa aan nana anaaanaaakanannanatananananaaan nama retribusi tkenaikan psi.) rp. jumlah sanksi administrasi (atb) rp. jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (44loco a.n. kepala dinas . kepala. skrdlb .o tanda terima tegal, nenekrmukiman dan tata ruang kota tegal.retribusi pelayanan penggandaan peta dan pelayanan pembuatan keterangan rencana ko. retribusipeta. menugaskan kepada. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas permukaan dan tata ruang atau satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan melaporkan dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. bab pelayanan cetak peta pelayanan cetak peta terdiri atas pelayanan penggandaan peta meliputi: peta administrasi terdiri atas peta administrasi kota, peta administrasi kecamatan, dan peta administrasi kelurahan. peta perencanaan terdiri atas peta rencana tata ruang wilayah, peta rencana detail tata ruang kota, dan peta rencana koning. peta tematik terdiri atas peta jaringan jalan, peta jaringan transportasi, peta. peta saluran drainase, peta fasilitas air bersih, dan peta fasilitas listrik. pembuatan peta keterangan rencana kota berdasarkan peruntukan pemanfaatan ruang meliputi: peruntukan komersial terdiri atas: perumahan (real estate), perdagangan dan jasa, industri, dan kegiatan lainnya yang bersifat komersial. peruntukan non komersial terdiri atas: rumah tinggal, perkantoran, pendidikan dan olah raga, peribadatan, kesehatan, pertanian, rekreasi, transportasi, tambak, dan j)) khusus militer. bab iii tata cara pelayanan cetak peta pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota melaluiuntuk memperoleh. untuk pembuatan peta keterangan rencana kota diadakan peninjauan lokasi dan pembuatan keterangan rencana kota. mekanisme pelayanan permohonan cetak petrmukiman dan tata ruangnerapan tindak pidana korupsi perspektif administrative penal law studi kasus pt. indosat dan pt. indosat mega media im2) abdul hay nasution fakultas hukum universitas pulang e mail: abstract penelitian ini menjelaskan asas ologischen specialities dan lex specialis sistematis derogat lex generali dalam penerapan hukum, akan tetapi pada faktanya dalam kasus pt. indosat dan pt. indosat mega media im2) mestinya diterapkan undang undang telekomunikasi nomor tahun yang berdimensi administrasi hukum pidana bukdalam penelitian ini, metode yang ini digunakan dalan adala likuidataupun korporasi yang didakwa dengan juncto undang undang tindak pidana korupsi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini tidak sesuai dengan asas lex specialis derogat lex generali dan terkesan dalam penerapan hukum dipaksakan untuk tindak pidana korupsi oleh kejar. kata kunci. abstract this research explains the basics the ologischen specialities and lex generali derogat lex sistematis specialists the application the law, but fact the case pt. indosat and indosat mega media im2) should applied the telecommunications act prolific administrative penal law instead the law about the change act regarding the eradication criminal acts corruption. this study, the method used was the research examining case studies, examining, comparing and analysis order obtained clear picture the process obtaining justice for any person corporation juncto article with claims article the act criminal offence corruption. researchers found that application the law this case incompatible with the principle lex generali derogat lex specialists and impressed the implementation the law had been imposed for criminal offence corruption kejar. keywords criminal law corruption, telecommunications legislation, the principle lex generali derogat lex specialists. abdul hay nasution tindak pidana korupsi perspektif administrative. pendahuluan kasus ini bermula dari laporan salah satu lembaga swadaya masyarakat lsm) yang mengatasi namakan konsumen telekomunikasi kepada kejaksaan tinggi jawa barat melalui seorang kasi intelejen karawang, kasusnya diberi judul dugaan tipikor penyalahgunaan alokasi frekuensi pita hz ditingkat penyelidikan kejati jabar, berjalannya waktu kejaksaan agung mengambil alih kasus dari kejaksaan tinggi jawa barat yang sudah melalui proses penyelidikan kebenaran laporan lembaga swadaya masyarakat lsm). dalam proses penyelidikan itu regulator dan jajaran kementerian kominfo sudah dimintai keterangan dan bap. pihak regulator telah menyatakan bahwa kerjasama im2 indosat telah sesuai dengan regulasi telekomunikasi indonesia dan global. bukan penutupan kasus yang terjadi, ternyata malah naik tingkat penyidikan dan oleh kejaksaan agung ri.' sesuai yang tertera dalam situs resmi kejagung dan surat panggilan tim penyidik kejagung nomor f. fd. adalah dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan pita frekuensi radio oleh im2 yang bekerjasama dengan indosat, tbk, bagi pegiat ilmu hukum tentu pasti bertanya apakah menggunakan jaringan milik indosat itu adalah tindak pidana sebagaimana dimaklumi bersama bahwa undang undang telekomunikasi, telah mengatur bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi sehingga penggunaan jaringan oleh pt. indosat mega media im2) yang bekerja sama dengan pt. indosat, tbk adalah memang demikian skema bisnisnya sehingga sama sekali bukan tindak pidana telekomunikasi apalagi tindak pidana korupsi. terkait dengan itu, tindak pidana korupsi dan tindak pidana telekomunikasi diatur dalam dua undang undang yang berbeda. kejaksaan hanya memiliki kewenangan untuk mendidik tindak pidana korupsi, sedangkan kewenangan untuk mendidik memeriksa kebenaran laporan masyarakat tentang telekomunikasi diberikan secara khusus kepada ppn dari kementerian kominfo. penulis menguraikan undang undang yang mengatur perbedaan tersebut undang undang telekomunikasi nomor tahun barangmakalah seminar aai jakarta, hlm. ibid. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, sehingga dapat dipandang sebagai lex specialis yang sistematis dan logis.? dengan demikian perkara indosat dan im2 ini, jelas masuk dalam sengketa administrasi telekomunikasi yang penyelesaiannya haruslah menggunakanlain, yaitu jika menyangkut tindak pidana umum adalah peradilan umum, jadi bukanlah menjadi domain pengadilan tindak pidana korupsi, maka sudah seharusnya pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. selain itu menteri komunikasi dan informatika selaku regulator bidang telekomunikasi telah menyatakan tidak adanya penggunaan bersama frekuensi ghz antara indosat dan im2 yang menimbulkan kewajiban bagi im2 untuk membayar kewajiban kewajiban sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, berarti tidak ada tindak pidana yang dilakukan im2 maupun indosat yang dapat menyebabkan kerugian negara, seperti yang dakwaan penuntut umum. selanjutnya berdasarkan penerapan azas ologischen specialities dan lex specialis sistematis derogat general, pelanggaran terhadap peraturan yang berdimensi administrative penal law adalah mutlak merupakan tindak pidana umum. apabila perbuatan terkait dengan penggunaan frekuensi ghz duga merupakan tindak pidana, maka penyelesaiannya harus menggunakan instrumentumum bukan peradilan tipikor. oleh karena itu penyidikan yang dilakukan terhadap indosat dan im2 baik secara perseorangan maupun korporasi tidaklah sah karena penyidik kejaksaan agung r.i tidak berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tersebut. peranan kejaksaan yang diharapkan untuk masa yang akan datang masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik walaupun banyak faktor luar hukum yang turut menentukan bagaimana hukum senjatanya dijalankan. fenomena ini harus direspons secara positif oleh setiap aparatur penegak hukum untuk terus menerus berupaya meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen yang berkeadilan dapat terwujud. dalam upaya meningkatkan kinerjanya tersebut kejaksaan yang mempunyai posisi strategis menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan persidangan, perlu meningkatkan kinerjanya secara professional, berintegritas, transparan dan akuntabel. ibid. ibid marwan effendy, kejaksaan dan penegakan hukum, hlm. ibid. hlm. abdul hay nasution tindak pidana korupsi perspektif administrative. menurut penulis, proses hukum yang dilakukan pihak kejaksaan dalam menangani kasus indosat dan im2 dengan memakai ketentuan tindak pidana korupsi, yang semestinya menerapkan azas ologischen specialisteit dan lex specialis sistematis derogat lex general dalam kasus yang bersifat administrative penal law. bukan hanya sekedar dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum, lebih jauh akan turut mempengaruhi kepercayaan pemerintah kepada internal kejaksaan dalam memimpin kejaksaan. oleh karena itu untuk meningkatkan peranan kejaksaan, perlu dilakukan upaya meningkatkan kredibilitas kejaksaan yaitu secara hakiki bersandar kepada tri krama adhyaksa yang bertemu kepada satya, adhi dan wicaksana, dan secara operasional berpegang pada standar minimum profesi jaksa dalam kerja setiap insan kejaksaan pasti memahami betul ketentuan tersebut. analisis penerapan administrative law dalam kasus korupsi pt. indosat pt. indosat mega media im2 pelanggaran ketentuan undang undang telekomunikasi yang dijerat dengan ketentuan dan tipikor adalah sebagai sesuatu yang tidak tepat. banyak hal yang kontra produktif dengan diterapkannya tipikor untuk pengembangan keilmuan dan praktek. dengan hanya berpijak bahwa setiap ada unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan dapat merugikan negara atau perekonomian negara, maka semua perkara bermuara pada dakwaan korupsi ini menjadi bertentangan dengan asas lex specialis derogat legi generali. mana dalam asas itu disebutkan bahwa terdapat dua jenis lex specialist derogat legi generale dalam arti yuridis misalnya seperti yang diatur dalam kuhp (councursus idealis) yang disebut sebagai byzondere depicted (delik delik dalam kuhp) dan dalam arti sistematis logis yang disebut sebagai tindak pidana khusus dalam arti specialis depicted (delik delik diluar kuhp). berkaitan dengan tindak pidana khusus dibagi dalam dua golongan yaitu benar benar dari hukum pidana yang karena adanya perkembangan dan perubahan social secara cepat yang pada akhirnya perlu disertai dengan peraturan hukum yang bersaksi pidana termasuk unifikasi hukum pidana yang kontemporer dalam hal ini berupa pengaturan hukum pidana yang berupa tindak pidana luar kuhp, seperti undang undang tindak pidana korupsi, undang undang tindak pidana terorisme, ibid. hlm. henti ganassi, korporasi dalam konteks administrative penal law terkait penerapan delik korupsi berkaitan dengan kasus pt. indosat dan pt. indosat mega media im2) makalah disampaikan pada seminar aai jakarta, februari hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret undang undang tindak pidana perdagangan orang, undang undang tindak pidana pencucian uang, dll. tindak pidana khusus dalam arti tindak pidana administrasi, yaitu perundang undangan lapangan hukum perdata, administrasi negara yang diberikan dengan sanksi pidana, yang sifatnya untuk menjaga agar ketentuan administrasi tersebut ditaati, contohnya dalam perundangan perbankan, kehutanan, narkotika, perdagangan, termasuk telekomunikasi, dll. dalam kaitan tindak pidana administrative, jelas menunjukkan bahwa kaitannya dengan pemberian sanksi pidana sebagai ultimatum rubidium, karena dalam peraturan perundangan hukum adminstrasi terutama telah diatur terlebih dahulu sanksi administrasi, baru bila dipandang pengaturan tersebut tidak cukup kuat dengan sanksi administrasi maka diterapkan sanksi pidana. sebagai catatan sebetulnya sanksi pidana administrasi seharusnya hanya berupa pidana kurungan, namun politik hukum indonesia sudah sedemikian melesat, sehingga pidana administrasi bisa berupa pidana penjara yang berat bahkan pidana mati, seperti narkotika. seharusnya bila memang menginginkan pidana berat mestinya dirumuskan dalam perundangan tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana narkotika atau misalnya tindak pidana ilegal logging. dari urban atas dapat dipahami bahwa kasus yang menimpa pt. indosat dan pt. indosat mega media im2) adalah tindak pidana administratif. maka sungguh aneh perkara ini masuk dalam tindak pidana korupsi dan masuk pada pengadilan tipikor bahkan telah putus bersalah. hal itu karena pertama dari pengelolaannya saja sudah tidak satu golongan yaitu bahwa pelanggaran kalau benar ada adalah ranah tindak pidana administrasi. berkaitan dengan undang undang tipikor, maka berdasarkan ketentuan jelas mengatakan bahwa hanya untuk perbuatan yang dalam undang undang lain secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi baru bisa diterapkan undang undang tipikor. dalam pelanggan atas ketentuan pidana yang diatur dalam undang undang telekomunikasi s d tidak satupun yang menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan pidana adalah delik korupsi, tetapi dalam hanya disebutkan bahwa ketentuan s d adalah kejahatan. selanjutnya kalau ditinjau dari pengertian asas lex specialis derogat legi generali maka hal ini termasuk yang sistematis atau logis yaitu karena ada pengaturan yang lebih khusus maka seharusnya perundangan yang mengatur secara umum bahwa ada sifat melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan dapat merugikan negara harus dikesampingkan dan diterapkan yang lebih khusus dalam hal ini undang undang telekomunikasi. untuk kepentingan keadilan, untuk kepentingan pengkayaan wawasan dan pencerahan tentu dengan menggunakan undang undang telekomunikasi akan lebih tepat. mengapa, karena dengan menggunakan undang undang telekomunikasi akan lebih pasti perbuatan apa yang dilanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan administrasi yang mana yang tidak dipatuhi? abdul hay nasution tindak pidana korupsi perspektif administrative. peraturan administrasi yang mana yang dilanggar sebagaimana yang diatur dalam dimana ancaman pidana (ketentuan pidananya) terdapat dalam s d sebetulnya dari perumusan yang memisahkan antara perbuatan yang dilarang dan sanksi dipisahkan atau tidak dalam satu ini juga merupakan ciri bahwa tindak pidana tersebut bukan tindak pidana khusus dalam arti dari hukum pidana (specially depicted, seperti tindak pidana korupsi), melainkan ini merupakan tindak pidana administrasi (administrative penal law), yang secara teori seharusnya lebih ringan daripada tindak pidana khusus termasuk korupsi. berkaitan dengan dakwaan putusan pengadilan tesebut seharusnya betul betul diketahui dan dibuktikan lebih tepat misalnya apakah melawan hukum itu berkaitan dengan tanpa hak atau tidak sah dalam hal akses jaringan telekomunikasi atau akses jasa telekomunikasi sesuai larangan yang ancaman saksinya ada pada dengan pidana maksimum tahun dan atau denda paling banyak rp. (enam ratus juta rupiah). atau bila dikaitkan dengan dengan penggunaan spectrum frekuensi radio bisa dikaitkan dengan kewajiban administrasi dan yang sanksi pidananya diatur pada pidana penjara maksimum tahun dan atau denda rp. (empat ratus juta rupiah) dalam hal ini penyelenggara jasa (dalam hal ini im2) namun bila dikaitkan dengan penyelenggara jaringan dalam hal ini indosat bisa menggunakan lain. dari dakwaan penuntut umum dapat dipahami bahwa kerjasama yang dilakukan oleh indosat sebagai penyelenggara jaringan dan im2 sebagai penyelenggara jasa, yang mana dituduhkan bahwa im2 telah melawan hukum, kalau mengacu pada maka jelas tidak ada masalah karena dalam itu disebutkan penyelenggara jaringan dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi. nya penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dapat menggunakan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi. harus jelas perbuatan masing masing, karena berdasarkan undang undang nomor tahun antara indosat dan im2 kedudukannya berbeda yaitu yang satu penyelenggara jaringan yang satu pengelola jaringan telekomunikasi dan dengan kewajiban berbeda maka sifat melawan hukumnya juga berbeda. dengan menggunakan ketentuan undang undang tahun tentang telekomunikasi maka aka nada suatu pencerahan, kecerdasan karena akan betul betul akan diketahui perbuatan apa sebetulnya yang terjadi antara pt. indosat dan pt. indosat mega media im2), dan tentu harus sesuai dengan dinamika pertelekomunikasian, maka dalam hal ini ada penyidik ppn tertentu dilingkungan kementerian bidang telekomunikasi. ppn ini tentu lebih tahu tentang pertelekomunikasian dan bukannya penyidik kejaksaan agung. selain itu dalam hal mendidik, menuntut dan mexicana suatu perbuatan yang diatur oleh suatu jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret perundangan tentu tidak boleh lepas dari pertimbangan dan penjelasan umum dari perundang undangan tersebut. sehingga apabila masalah ini memang dianggap melanggar maka harus benar benar berdasarkan apa yang dipertimbangkan dan dijelaskan oleh undang undang telekomunikasi bukan atas dasar undang undang tipikor dan masyarakat (termasuk terdakwa) harus tahu perbuatan apa yang sesungguhnya dilanggar, secara detail bukan secara umum bahwa ada melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, tetapi melawan hukum yang bagaimana yang terkait dengan apa dan penyalahgunaan dimana, dengan seperti itu antara materil dan hukum formil terintegrasi dengan baik. tindak pidana ranah pengadilan khususnya mengenai telekomunikasi sangat jarang terjadi masuk kategorisasi tindak pidana korupsi, bahkan kasus ini merupakan kasus yang pertama kali terjadi. maka pemahaman pemahaman terhadap telekomunikasi dirasakan amat penting terutama mengenai hal hal yang mendasar yang dapat merugikan langsung atau tidak langsung terhadap negara. setelah terjadinya kasus ini pengusaha dibidang telekomunikasi penting untuk memahami aspek risiko yang harus dicegah agar tidak terjadi perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang bahkan sampai berdampak pada kerugian negara. interpretasi jaksa terhadap yang ditujukan terhadap perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai kajian akademisi terutama dalam bidang hukum pidana. pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana yang masuk kategorisasi administrative penal law harus dipahami secara komprehensif agar tidak terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum atau bahkan polemik yang berkepanjangan bahkan preseden buruk ketika terjadi kasus yang sama. pemahaman jaksa terhadap suatu yang ditujukan tentu tidak selalu benar oleh karenanya subjektivitas kebenaran dalam ranah akademisi dapat dijadikan objek kajian yang mendalam yang tentu harus diintegrasikan dengan pemahaman pemahaman teori pada tataran asas asas hukum. abdul hay nasution tindak pidana korupsi perspektif administrative. kesimpulan pertama, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi tetap ada, apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur delik tindak pidana korupsi. namun apabila sanksi pidana telah diatur dalam undang undang administrasi penal law, berdasarkan penerapan azas ologischen specialities dan lex specialis sistematis derogat lex generali, korporasi hanya bertanggungjawab sesuai yang telah diatur dalam undang undang tersebut. kedua, berdasarkan penerapan azas ologischen specialities dan lex specialis systems derogat lex generali, maka terhadap kasus indosat dan im2 mestinya berlaku undang undang telekomunikasi nomor tahun yang berdimensi administrative penal law. ketiga, mahkamah agung dan juga kejaksaan berpendapat undang undang tindak pidana korupsi tidak bersifat multi purpose. oleh karena itu terhadap perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana yang mengakibatkan adanya kerugian negara apabila undang undang administratif telah mengatur sendiri tentang sanksi pidana baik badan, ganti rugi maupun denda administrative penal law), maka tidak dapat dijerat menggunakan instrument undang undang tindak pidana korupsi. keempat, untuk meningkatkan kredibilitas kejaksaan, insan kejaksaan harus kembali pada khotbahnya yaitu tri krama adhyaksa satya, adhi dan wicaksana) saran: pertama, untuk perkara perkara administrative penal law diharapkan pada penegak hukum harus memahami betul secara detail permasalahannya tidak asal tindak dengan dalih pemerintahan harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme semua perkara disamaratakan padahal ada pengaturan yang khusus yang diatur oleh peraturan perundang undangan untuk menandainya. kedua, harapkan pada penegak hukum benar benar menegakkan hukum, dengan kebenaran, kejujuran dan keadilan bukan karena pesanan yang berkuasa atau berbeda pandangan politik. ketiga, kepada akademisi analisa putusan merupakan salah satu kajian yang dapat memperkaya khazanah pemahaman secara praktis dan teoritis oleh karena itu yang harus dilakukan akademisi harus terus mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian terhadap studi kasus atau analisa putusan pengadilan yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan memperkaya pemahaman mahasiswa dalam tatanan praktis. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret daftar pustaka buku ali abdullah m., teori dan praktek hukum acara peradilan tata usaha negara pasca amandemen, pt. adhitya andrebina agung, jakarta, kamariah among sapardjaja, ajaran sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana indonesia, pt. alumni, bandung, milik mulyadi, tindak pidana korupsi indonesia, normatif, teoritis, praktek dan masalahnya, pt. alumni, bandung, milik mulyadi, bunga rampai hukum pidana umum dan khusus, pt. alumni, bandung, luhut m.p. pangaribuan, hukum acara pidana, satu kompilasi ketentuan ketentuan kurap dan hukum internasional yang relevan, edisi revisi, jabatan, jakarta, munir fuad, teori hukum pembuktian, pidana dan perdata, pt. citra aditya bakti, bandung, marwan efendi, diskresi, penemuan hukum, korporasi tax amnesty dalam penegakan hukum, refrensi, ikal hasan, pokok pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya, thalia indonesia, jakarta, subjektif dan tjitrosoedibio, kamus hukum, pt. perannya paramita, jakarta, rawan tjandra, teori dan praktek peradilan tata usaha negara, cahaya atma pustaka, yogyakarta, soerjani soeharto, pengantar penelitian hukum, cet. jakarta universitas indonesia,philips hadron. dkk, pengantar hukum administrasi indonesia, introduction the indonesian administrative law, gajah mada university press, yogyakarta, abdul hay nasution tindak pidana korupsi perspektif administrative. makalahazizjakarta, februariundang undangtelekomunikasi undang undang nomor tahun peraturan presiden tahun tentang perseroan terbatas. undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang tahun tentang pemberantasan tindak dana korupsiundang undang nomor tahun tentang peradilan umum undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maretsedangkan undang undang pemberantasan tipikor nomor tahun setiap ordari uraian atas dapat dipahami bahwa norma hukum tindak pidana telekomunikasi telah ada reputasinya akan tetapi pada prakteknya dalam kasus ini jaksa agung muda tindak pidana khusus kejaksaan agung kejagung), meningkatkan status kasus penyalahgunaan jaringan frekuensi hz (third generation) milik pt. im2 tbk penyidikan dengan surat perintah penyidikan print fd. tanggal januari dengan tersangka mantan presiden direktur im2 bernama indah atlanta? dan mantan direktur utama indosat, johnny sandy.' sebagai tersangka, kemudian pada tanggal januari kejaksaan agung menetapkan, bahwa pt. indosat. dan pt. indosat mega media im2). sebagai tersangka korporasi dalam kasus penyalahgunaan jaringan frekuensi tersebut. upaya kejaksaan agung ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang ada pada dakwahnya, yaitu bahwa im2 memakai frekuensi radio hz (third generation) milik indosat, tanpa mengikuti lelang dan tanpa izin dari pemerintah, sehingga im2 menghindari kewajiban membayar biaya upfront fee dan biaya hak penggunaan pita frekuensi. berdasarkan perhitungan badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk) pada tanggal november bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh pemakaian frekuensi hz (third generation) oleh im2 tersebut sebesar rp. triliun. sehingga kejaksaan agung mendakwa para tersangka dengan surat dakwaan perkara pds jkt. sl tertanggal desember surat perintah penyidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus prin fd. surat perintah penyidikan direktur penyidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus prin fd. tertanggal januari surat perintah penyidikan direktur penyidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus print fd. abdul hay nasution tindak pidana korupsi perspektif administrative. nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi." terkait permasalahan pt. indosat, tbk, dan pt. indosat mega media im2) melakukan upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara jakarta sebagai pihak tergugat deputi kepala badan pengawas dan pembangunan bpk) bidang investigasi dan tim bpk penerbit laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara lhkkpn) tanggal oktober maka turunlah putusan nomor ptun jkt tahun yang menyatakan yang pada intinya sama putusan pada tingkat pertama dan banding memutuskan hasil perhitungan bpk ada kerugian negara rp. triliun dalam perkara pt. indosat mega media pt. im2) adalah tidak sah. dan sedangkan proses pidana korupsi juga terus berjalan dengan putusan yang bertolak belakang sebagaimana dalam putusan kasasi nomorim2.?semua perkara yang merugikan negara dapat dikaitkan dengan ketentuan undang undang tindak pidana korupsi kedua, apakah administrative penal law kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan ketiga, apakah putusan pid. sus tentang tindak pidana korupsi memenuhi rasa keadilan bagi korporasi dan terpidana sedangkan proses administrative penal law yang berkaitan dengan pt. indosat dan pt. indosat mega media im2) dikesampingkan oleh putusan tersebut keempat, apakah putusan k tun .tentang tata usaha negara yang berkaitan dengan pt. indosat dan pt. indosat mega media im2) tersebut tidak berkekuatan hukum pembuktian dan eksikutorialazispt. im2) makalah seminar aai jakarta, februari varia.id? penelitian ini merupakanyang dakwa dengan juncto undang undang tindak pidana korupsi dan telah memperoleh kekuatan tetap sebagaimana putusanpt. indosat mega media pt. im2),"" disisi lain telah diputus juga oleh pengadilan tata usaha negara jakarta bahwa pt. indosat mega media pt. im2) memutuskan hasil perhitungan bpk bahwa ada kerugian negara rp. triliun dalam perkara pt. indosat mega media pt. im2) adalah tidak sah bahkan telah keluar putusan kasasi k tun tertanggal juli yang isinya menolak kasasi yang diajukan deputi kepala bpk bidang investigasi atas putusan ptun perkara pt. indosat mega media pt. im2), oleh karena itu terdapat dua putusan yang saling bertolak belakang dengan obyek yang sama dan subyek yang sama dengan kompetensi pengadilan yang berbeda. alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kasus, sedangkan jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang mencakup, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mencakup yaitu: bahan hukum primer, yaitu kitab undang undang hukum pidana, undang undang hak asasi manusia, undang undang tindak pidana korupsi, peraturan pemerintah, undang undang kekuasaan kehakiman, undang undang peradilan umum, dakwaan, gugatan, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap dan atau yurisprudensi, doktrin. bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti bacaan bacaan yang ditulis para ahli. bahan hukum tersier, yaitu bahan, majalah dan lain lain. soerjani soeharto, pengantar penelitian hukum, cet. universitas indonesia, jakarta, hlm. putusan mahkamah agung pid. sus tertanggal juli putusan mahkamah agung k tun tertanggal juli abdul hay nasution tindak pidana korupsi perspektif administrative. pembahasan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengertian korporasi erat kaitannya dengan terminology badan hukum rechtpersoon) yang ada dalam hukum perdata. secara etimologi tentang kata korporasi atau corporate belanda), corporation (inggris), corporation jerman) berasal dari kata corporation dalam bahasa latin yang berarti hasil dari pekerjaan memadankan atau dengan perkataan lain yaitu badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam." pengertian korporasi menurut black' law dictionary, yaitu entity (usually business) having authority under law act single person distinct from the shareholders who own anf having right issue stock and exist indefinitely, group succession persons established accordance with legal rules into legal jurassic person that has legal personality distinct from the natural persons who make up, exists indefinitely apart from them, and has the legal power that constitution gives it." korporasi dikatakan oleh satjipto rahardjo, sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum, badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus , yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animis yang membuat ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. sedangkan menurut david j.r, secara umum korporasi memiliki (lima) ciri penting yaitu merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus, memiliki jangka waktu hidup tak terbatas, memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu, dimiliki oleh pemegang saham modal asset, tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki." berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, pengertian dari perseroan perseroan terbatasmarwan effendy, diskresi, penemuan hukum, korporasi&g tax amnesty dalam penegakan hukum, refrensi, hlm. mulai, dipa riyanto, pertanggungan korporasi dalam hukum pidana, stub, hlm. ibid, hal. bryan garner editor chief), black law dictionary, seventh edition, paul minim, west publishing. co. hlm. satjipto rahardjo, ilmu hukum, bandung, hlm. marwan effendy, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maretehubungan dengan pengertian korporasi atas, apakah korporasi dari sudut pandang hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai korporasi yang apabila melakukan kejahatan dapat dipidana? untuk menjawab pertanyaan itu, pertama harus melihat dulu kepada pengertian subyek hukum dari tindak pidana korupsi dan kedua apakah ada pengaturan tentang dapat tidaknya dipidana suatu korporasi apabila melakukan kejahatan. dalam tindak pidana korupsi pengertian suatu korporasi tidak terbatas hanya kepada badan hukum, tetapi menurut angka undang undang tahun undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum menurut mulai, pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (corporate executing officers) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (power decision) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut. penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan." bidang hukum pidana, sesuai dengan pengertian korporasi sebagaimana yang ditetapkan oleh undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi, keberadaan suatu badan hukum atau jelas merupakan korporasi begitu juga badan usaha, meskipun bukan berbadan hukum karena merupakan kumpulan orang dan atau harta kekayaan yang terorganisasi dikategori sebagai korporasi, diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. dalam perkembangan hukum pidana indonesia, ada (tiga) system pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yakni. pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurusan yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. mulai, prinsip prinsip dasar hukum pidana lingkungan dalam kaitannya dengan undang undang tahun dalam jurnal hukum pidana dan kriminologi, volume nomor hlm. margono reksodiputro, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi, makalah seminar nasional kejahatan korporasi, fh. undip semarang, november hlm. abdul hay nasution tindak pidana korupsi perspektif administrative. perlu diketahui tidak bisa semua perkara yang muaranya merugikan negara dapat dikaitkan dengan ketentuan undang undang tentang tindak pidana korupsi, kecuali terhadap perkara perkara yang secara kasuistis mengandung unsur unsur tindakan pidana korupsi, seperti dalam perkara tindak pidana kehutanan dengan terdakwa adenin lis, sebagaimana terlihat dalam putusan mahkamah agung republik indonesia k pinus tanggal juli yang menyatakan bahwa terdakwa adenin lisdan berlanjut karena dipandang tidak memenuhi kewajibannya membayar dana reboisasi. demikian pula dalam usaha, dalam usaha perbankan tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh oknum internal bank dengan cara kolusi bersama nasabah, yang biasanya dilakukan melalui pemberian kredit yang lebih besar daripada nilai jaminannya sehingga taksiran terhadap harga jaminan jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya (mark up), modus operandi seringkali disertai juga antara lain, mengunakan dokumen fiktif, proyek dan asset perusahaan diajukan sebagai jaminan kredit secara berulang bank yang berbeda, kredit dengan proyek fiktif, penyimpangan penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan proposal semula: dan penyalahgunaan pembayaran uang muka (down payment) dengan jaminan surat perintah kerja spk) baik fiktif maupun tidak. beberapa kasus perbankan yang telah disidangkan dengan dakwaan korupsi antara lain, kasus korupsi yang melibatkan presdir golden key group eddy tensil) dan direksi bagindo merupakan kasus korupsi yang menggambarkan kolusi antara oknum bank dan nasabahnya, kasus korupsi dalam bidang perbankan, misalnya kasus bri, cabang yogyakarta tahun yaitu dengan menjalin kerjasama dengan oknum bank, mempermainkan catatan computer sehingga dapat membobol uang negara. kasus bni cabang new york (tahun melakukan transfer secara tidak sah kamar hotel new york dengan personal komputer. kasus bdn, cabang jakarta bintaro jaya (tahun kerjasama antara pegawai bank membukukan mutasi kredit fiktif atau setoran tanpa nota dalam rekening seseorang dengan menggunakan password atasannya yang bukan wewenangnya dan kasus bni cabang kebayoran baru dengan menggunakan dokumen fiktif. berdasarkan apa yang dikemukakan atas, maka setiap subyek hukum termasuk korporasi dapat dikenakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korupsi sepanjang terkait dengan unsur unsur delik tindak pidana marwan effendy, pemberantasan korupsi dan good governance, hal humphreys jemaat, makalahmarwan effendy, tipologi kejahatan perbankan dan perspektif hukum pidana, hlm. dan humphreys jemaibid. hlm. dan humphreys dekat, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol, maret korupsi. apalagi, jaksa agung republik indonesia telah mengeluarkan surat a fd.! tanggal juli perihal penanganan perkara bidang kehutanan yang terindikasi tindak pidana korupsi, yang diajukan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi se indonesia yang secara prinsip menyatakan bahwa undang undangtahun tidak bersifat multi guna (multi purpose) penerapan aziz ologischen specialities dan aziz lex specialis sistematis derogat lex generalis sebagaimana diketahui mahkamah agung republik indonesia dalam putusannya pid. pn.pts tanggal maret atas nama terpidana, tambun husein dan pid tanggal pebruari atas nama terpidana, sitorus telah berpendapat bahwa perkara tersebut adalah perkara tindak pidana kehutanan administrasi penal law), bukan tindak pidana korupsi.? sejalan dengan itu dalam rapat kerja mahkamah agung dengan jajaran pengadilan empat lingkungan peradilan seluruh indonesia makassar tahun membahas juga hal demikian yang mengacu kepada student bow theory dari hans kersen, bahwa peraturan perundang undangan yang memiliki karakter dan dimensi sendiri tidak boleh dicampuradukkan antara satu dengan yang lainnya. hal ini sejalan pula dengan prinsip lex specialis sistematis derogat lex generali asas kekhususan yang sistematis) jadi tidak relevan setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara (jikalau itu ada) yang diatur sendiri dalam undang undang administrative yang bersaksi pidana yang mengatur juga tentang kerugian yang ditimbulkan dijerat oleh tindak pidana korupsi. penerapan aziz lex specialis sistematis derogat lex generali berlaku pula dalam undang undang tahun tentang perpajakan dan tex amnesty. jika unsur unsur perbuatan pidana yang dilakukan telah diatur dalam ketentuan pidana berdasarkan pada undang undang perpajakan, maka ketentuan sanksi pidana dalam undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak perlu lagi diterapkan, cukup dengan sanksi pidana berdasarkan undang undang pajak karena sanksi pidananya sudah diatur secara sendiri. dengan demikian, misalnya undang undang tentang kepabeanan, undang undang tentang kehutanan dan undang undang tentang perikanan, tidak dapat intervensi oleh undang undang korupsi meskipun perbuatan tersebut merugikan keuangan negara karena undang undang tersebut telah mengatur sendiri ibid. hlm. dan humphreys dekat. hlm. keberatan terdakwa indah atlanta terhadap dakwaan penuntut umum dalam kasus pt. indosat dan pt. im2, hlm. humphreys dekat.hlm. ibid. hlm. abdul hay nasution tindak pidana korupsi perspektif administrative. tentang tata cara pengembalian keuangan negara. hal tersebut terkait dengan konteks hukum pidana dalam istilah administrative penal law, yaitu. berdasarkan perkembangan terakhir menurut hemat penulis terkait dengan perbankan meskipun sebagai administrative penal law, tetapi undang undang ini tidak mengatur sendiri tentang pengembalian kerugian negaranya, sehingga dalam prakteknya penanganan dalam perkara yang berkaitan dengan prudential banking tetap diterapkan undang undang tentang tindak pidana korupsi. namun dengan adanya undang undang tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk), yang mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan perbankan mana diatur pula mengenai pengembalian kerugian yang diderita pihak perbankan yang nota bena adalah uang negara serta adanya fungsi penyidikan yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil ppn), maka berakhirnya peluang untuk menuntut berdasarkan tindak pidana korupsi dalam kasus prudential banking, kecuali memang ada unsur unsur delik korupsi yang terlihat dalam kasus tersebut. penerapan aziz aziz ologischen specialities dan lex specialis sistematis derogat lex generali dalam kasus indosat im2 sebagaimana diketahui im2 tidak membangun jaringan seluler (bts) sehingga tidak bisa dikatakan telah menggunakan frekuensi. dalam kerjasama dengan indosat, posisi im2 adalah selaku penyewa dari jaringan bergerak seluler indosat (melalui bts milik indosat) sebagai jaringan akses atau last mile untuk menghubungkan pelanggan dengan im2 sebagai isp dan indosatlah yang sebenarnya menggunakan frekuensi hz, hal ini dapat dibuktikan dengan sim card yang digunakan untuk mengakses internet im2 diterbitkan oleh indosat. jadi peraturan yang tepat dipergunakan dalam permasalahan ini adalah undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi yaitu peraturan perundang undangan yang berdimensi administrative penal law harus diterapkan secara tersendiri dengan berlakunya azas ologischen specialities yakni azas kekhususan yang logis, artinya kekhususannya sebagai kebijakan legislasi yang mengatur sendiri pengembalian kerugian negara dalam bentuk tuntutan ganti rugi tgr) mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang pnb sebagaimana atur dalam huruf berbunyi kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan lainnya yang diatur dalam undang undang tersendiri: jo. huruf penerimaan dari ibid ibidhlm. seminar aai februari dan merupakan keberatan terdakwa indah atlanta terhadap dakwaan penuntut umum dalam kasus indosat dan im2, hlm. |
yara) lia bupati tebo peraturan daerah kabupaten tebo nomor 5tahun tentang reklamasi dan pasca tambang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tebo, menimbang bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah guna terciptanya pembangunan daerah secara berkelanjutan, bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap terjaga dan untuk menjamin pemanfaatan lahan bekas kegiatan pertambangan perlu dilakukan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan dengan memperhatikan prinsip prinsip lingkungan hidup demi kelangsungan berkehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya terutama masyarakat sekitar: bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihakyang terlibat dalam proses reklamasi dan pasca tambang maka diperlukan pengaturan tentang reklamasi dan pasca tambdan pascater(l) paling lama (tujuh) hari kalender sejak diterimanya permohonan persetujuan atasrmohonan persetujuan atas rencana reklamasi. (l)diterimany paling lama tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengajuan perubahanngajuan perubahan rencana reklamas paling lama empat belas hari kalender sejak diterimanya permohonan persetujuan atas rencana pasca tambangdua puluh) satu hari kalender sejak dikembalikannya permohonan persetujuan atas rencana pasca tambang. bupatipaling lama sembilan puluh hari kalender sejak diterimanya pengajuan perubahan rencana pasca tambang. dalam hal perubahanpasca tambang kepada pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi paling lama tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pengajuan perubahan rencana pascaterbangpasca tambang yang telah disempurnakan paling lama (tiga puluh) hari kalender sejak dikembalikannya pengajuan perubahan rencana pasca tambang. perubahan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada (l) hanya dapat dilakukanperaturan daerah inkegiatan pascaterbang sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan daerah indaerah ini. perhitungan rencana biayperaturan daerah in(l),bupati cg. perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi,,kementerian keuangan(l) dihitung berdasarkan biaya.:(l)mpat pencairan jaminan reklamasidaerah inklamasi dan pascaterbang. bab ketentuan umum dalam peraturan daer.lima pencairan jaminan pascaterbang perusahaan dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascaterbang berikut bunganya secara bertahap atau sekaligus kepada bupati. permohonan pencairan jaminan pascaterbang sebagaimana dimaksud pada disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan pascaterbang bupatidalam apabila pekerjaan penutupan tambang telah selesai dilaksanakan. (l) bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan pascater(l), dilakukan paling lambat (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan jaminan pascaterkeputusascaterbangjaminan pascater bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascaterbang dengan menggunakan jaminanngawasan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang dilakukan oleh bupati. untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati menugaskan pejabat fungsional inspektur tambang. bab sanksi administratif pemegang iuppada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. dalam jangka waktu (satu) bulan. penghentian sementara dan pencabutan izin terhadap kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufs sri bupati tebo, dar diundangkan muara tebo pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten tebo, sil noor setyo budi lembaran daerah kabupaten tebo tahun nomor i.lmuwntebo:cg. dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten tebo(l) penyusunan rencana reklamasi disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana reklamasi. ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencanaklamasi berada didalam kawasan hutan, rencana tamordinasi dengan dinas, instansi terkait dan masyarakat. penyusunan rencana pasca tambang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana pascaterbang. ketentuan mengenai penyusunan rencana pascawajib menyampaikan rencana pasca tambang kepada bupati melalui kepala dinas sebelum dimulai kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. |
se, pan walikota bandung peraturan walikota bandung nomor tahun tentang penyelenggaraan saluran serat optik bersama bawah tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bandung, menimbang bahwa jaringan serat optik sebagai bagian dari penunjang penyelenggaraan telekomunikasi kota bandung, saat ini persebarannya perlu dikendalikan agar selaras dengan kaidah tata ruang kota, kelestarian dan estetika untuk menjamin kenyamanan masyarakat, sehingga jaringan serat optik yang ada udara perlu diarahkan untuk dipindahkan bawah tanah, bahwa pembangunan jaringan serat optik bawah tanah selama ini dilakukan oleh masing masing pelaku usaha telekomunikasi secara tersendiri, sehingga guna efisiensi dan efektifitas maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan saluran serat optik secara bersama bawah tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayaluran serat optik bawah tanah bersamyelenggaraan saluran serat optik bersama bawah tanmelaluiurat perjanjian sewa menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana pihak badan usaha milik daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa saluran serat optik dan atau lainnya kepada pihak penyewa saluran serat optik,internet service provider yang selanjutnya disingkat perusahaan isp adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia layanan internedibidang penyedia jaringan telekomunikasiserat optik udara, mengurangi dan mengendalikan menara telekomunikasi, pendapatan asli daerah pad) dari penyelenggaraan saluran serat optik bersama, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan saluran serat optik bersama, menertibkan kegiatan penggalian saluran serat optik bersama infrastruktur telekomunikasi. . ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: penyelenggara serat optik bawah tanah, penempatan pemasangan saluran serat optik bawah tanah, cc. perizinan, pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik bawah tanah: pembinaan, pengawasan dan pengendalian. bab iii penyelenggaraan pembangunan saluran serat optik bawah tanah bagian kesatu penyelenggara penyelenggaraan pembangunan saluran serat optik bawah tanah dapat dilaksanakan oleh: pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah: badan usaha milik daerah. mekanisme penyelenggaraan pembanguempatan pemasangan saluran serat optik bersama bawah tanah setiap serat optik wajib ditempatkan pada saluran serat optik bawah tanah. terhadap . terhadap serat optik udara yang telah terpasang harus pindahkan pada saluran serat optik bersama bawah tanah. saluran serat optik bersama bawah tanah ditempatkan pada: diantara sisi perkerasan jalan dengan tepi cantik. dicetak bawah cantik dengan ketentuan pada saat pemasangan kembali cantik harus diganti dengan cantik baru, cc. pada trotoar, drainase, dan bahu jalan pada ruang milik jalan: hand hole saluran serat optik diletakan pada ruang milik jalan. pemasangan saluran serat optik sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara sebagai berikut menggunakan mesin trenches, saluran serat optik menggunakan microduct, kedalaman penanaman saluran serat optik maksimal cm, memasang rambu rambu pengaman dan identitas kegiatan, berdasarkan pertimbangan teknis pada jalur jalur padat lalu lintas kegiatan dikerjakan pada pukul wib s d wib, penggalian dengan menggunakan mesin trenches dilakukan secara bertahap dan segera dilakukan penutupan setelah saluran serat optic diletakan dengan ketentuan material penutup harus diganti dengan kualitas yang lebih baik, berpedoman pada ketentuan spesifikasi teknis jalan. bab iv. bab perizinan (1l) terhadap penyelenggara pembangunan saluran serat optik bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memperoleh izin dari walikota. terhadap penyelenggaraan pembangunan yang berada pada jalan milik pemerintah dan atau pemerintah provinsi maka disamping memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada juga melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik bersama bawah tanah terhadappengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian kerjasama. bab pembinaan, pengawasan dan pengendalian walikota wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap terlaksananya penempatan serat optik pada saluran serat optik bersama bawah tanah. pelaksanaan menangani bidang telekomunikasi dan skpd terkait. terhadap perusahaan isp, operator telekomunikasi dan jatuh yang tidak menempatkan serat optiknya kedalam saluran serat optik bersama bawah tanah maka akan dilakukan pemutusan. bab vii ketentuan peralihan terhadap kabel serat optik udara serta serat optik dalam tanah, wajib masuk kedalam saluran serat optik bersama bawah tanah paling lama (dua) tahun sejak saluran serat optik bersama bawah tanah tersedia. terhadap perusahaan isp, operator telekomunikasi dan jaringan tertutup yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada akan dilakukan pengendalian oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam bab vii ketentuan lain lain guna kepentingan umum, setiap bangunan gedung agar menyediakan saluran jaringan telekomunikasi dan cctv area publik yang dapat diakses oleh pemerintah daerahsi san irin (l(set dal 'adik mukhtarudin pembina tingkat nip. |
la) salinan tag ltd walikota tegal peraturan walikota , menging2002ketentuan bentuk ukuran dan isi kartu tanda pengujian bentuk empat persegi panjang bertaliadalah sebagai berikut pemerintah kota tegal dinas pekerjaan umum unit pelaksana teknis derah pemadam kebakaran tae jl. tubuh telp tegal nama pemilik alamat jenis alat pemadam tgl pengisian tgl diperiksa teliti petugas pemeriksa penguji nama nip(skr) pemerintah kota tegal dinas pekerjaan umum kota tegal unit pelaksana teknis derah pemadam kebakaran tap jl. tubuh telp tegal nama pemilik alamat jumlah yang komponen retribusi jenis yang diperiksa jumlah harus dibayar rp. from busa dry powder serbuk kimia kering alat pemadam api ringan co2 pressure water air bertekanan alotrop hidran kebakaran pemeriksaan gambar sprinter kebakaran alarm kebakaran instalasi pemadam kebakaran sistem pemadam khusus lif kebakaran tangga kebakaran hidran kebakaran sprinter kebakaran alarm kebakaran manual pemeriksaan sistem alarm kebakaran otomatis sistem pemadamkhusus syamese connection tangga kebakaran jumlah retribusi yang harus dibayar terbilang .ooo woo woo javana tegal,nda setor (sts) pemerintah kota tegal dinas pekerjaan umum kota tegal wa) unit pelaksana teknis derah pemadam kebakaran jl. tubuh telp tegal sts nnnnanannaka. bank dokaakanananananaaanaaaanananan rekening pnanaananaanaaaaana anna harap diterima uang sebesar rp. senat. (dengan huruf) (benennanannananananan nana dengan perincian penerimaan sebagai berikut kode rekening uraian rincian obyek jumlah rp) a|lililtetel lili level ooh tee nan ali milik disetel ooh e| ilililetllo sipil ietf etext ooh uang tersebut diterima pada tanggal . pengguna anggaran kuasa pengguna bendahara penerimaan bendahara anggaran penerimaan pembantpemerintah kota tegal dinas pekerjaan umum kota tegal na) unit pelaksana teknis derah ne, tan pemadam kebakaran jl. tubuh telp tegal telah terima dari uangsebanyak uuu a .vuv a untuk keperluan terbilang tegal, penerimagihan retribusi daerah (std) pemerintah kota tegal surat tagihan retribusi daerah dinas. skr serasa urut jl. ena tanannatalaalln masa retribusi danananaanananaaan telp. nona tahun tegalvananananaananananaaaanananaaan nama retribusi?dinas. jj. kepala. std tanda terima tegal, loelebih bayar (skrdlb) pemerintah kota tegal can dinas pekerjaan umum kota tegal yen unit pelaksana teknis derah we) pemadam kebakaran jl. tubuh telp tegal nama alamat dprd lultuld tgl. jatuh tempo berdasarkan peraturan daerah kota tegal tahun telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban retribusi ulllltii nama retribusinpensasikelebihan ketahun yang akan datang hutang retribusi rp. jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (at b c) rp. jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d rp. sanksi administrasi bunga rp. jumlah sanksi administrasi rp. jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang 5btegal. an.undang undangan, peraturan daerah kotamadyakotamadya daerah tingkat tegal sertananggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah kotamadya tingkat tegal lembaran daerahunit pelaksana teknis daerah pada dinas kota tegal berita daerah kota tegal tahun nomor .. memutuskanunit pelayanan teknis daerah yang selanjutnya disebut utd adalah utd pemadam kebakaran kota tegal. bangunan adalah gedung gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan, gedung bertingkat dan perkantoran. alat pemadam kebakaran adalah alat alat teknis yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran. retribusibadan ataud. melaksanakan peraturan daerah kota tegal nomor tahun tentang retribusi jasa pelayanan umum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , lapor dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. bab tata cara pelaksansatuukuran dan isi kartu tanda.vkerjaan umumixberita acara pemeriksaan pengujian alat pemadam kebakaran nomor pada hari ini. tanggal . tahun . . petugas utd pemadam kebakaran kota tegal dengan disaksikan oleh . jeoukuku.dimiliki masih tidak dapat" dipakai kembali bahan pengisian disediakan oleh pemilialat petugas" pengujiota tegal tahun dan diterima baik oleh pemilik alat tersebut. saran saran tegal, menyaksikan petugas utd pemadam kebakaran mengetahui menyetujui kota tegal catatan coret yang tidak perl(skr) pemerintah kota tegal dinas pekerjaan umum tar jl. proklamasi telp. tegal surat ketetapan retribusi daerah (skr) imb nama pemilik letak bangunan gedung fungsi bangunan gedung luas bangunan gedung panai prasarana bangunan ana komponen retribusi luas indeks sbg jumlah indeks penggunaan kegiatan rp) rp) bangunan gedung ('a. kompleksitasimmwe. o25same peta att (b. permanen sisaareesares 20x mikami aaa (e. resiko kebakaransewrweeess (d. zonasi gempa zone) 045x040 a,a.tt (e. lokasi kepadatan bangrweeereneeores o1ox some pon ketinggian bang gedung ewreeeores sempre petaka a.a. kepemilikanurereoweeeveeere xena mmm jumlah klasifikasi pada ta.tata sarana prasarana bangunan: oo| to. koo biaya administrasi: pikaintain: aaaaaa4j4ja4j4bajaj4jajajajajajaj4jajajajaj4j4jkajajkaj4jajajajaja aja a4a a.a.a.a.a.a.tt a.a, jumlah retribusi yang harus dibayar terbilang .ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. tegal, .ooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo kepala dinas pekerjaan umum loh tele tele jumlah mah uang tersebut diterima pada tanggal .eee.tanda bukti pembayaran pemerintah kota tegal tanda bukti pembayaran nomor bukti woo. bendahara penerimaan bendahara penerima pembantu .oooooooooooo. telah menerima uang sebesar rp. .i.iii.oooooooo woo (dengan huruf .ooo woo woo wo# #w#w#w manek kkal) dan nama nan inn ann papan nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn alamat nnkkkknnnnannkennaea kanan sebagai pembayaran :.cbooo woo kode rekening jumlah tanggal diterima uang: .ooooooco woogihan retribusi daerah (std) pemerintah kota tegal surat tagihan retribusi daerah dinas. nana skr mens nanataanaaan urut ananananannaaalalana masa retribusi danaanananananaan telp. ancol tahun tegal tanggal jatuh tempo: . j.oooeestd . std tanda terima tegal, .lebih bayar (skrdlb) pemerintah kota tegal dinas pekerjaan umum skrdlb urut surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar) telp. masa ningen tahun nama tmillj nama retribusi:( psl jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang dengan huruf u j j j pekerjaan umumpersamaaizin mendirikan bangumbrencana teknis: syarat administrasi, dan keterangan rencana kota. dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud huruf diperiksa dievaluasi untuk mendapatkan pengesahan kepala dinasrencana teknis sebagaimana dimaksud disampaikan dinasa.lembar bendahara penerimaan bp2t. bentuk an bangunan tersebut berada dan pemilik bangunan adalah orang yang tidak mampu, dan foto copy rencana anggaran biaya yang legalisasi oleh instansi yang berwenang. kepala dinas atau memerintahkan kepada kepala bidangsetelah . d.setelah menerima laporan hasil penelitian dan. bab viiibb,ta,kantor memerintahkan kepadakepala kantorkantorlaksanakan oleh kepala kantori jenis jenis perusahaan dan tingkat gangguan perusahaan yang intensitas pangkuannya industri farmasi industri penyamakan pengawetan kulit industri kimia industri kertas industri logam electro plating pencelupan logam industri separator acc industri batu battery kering industri besi, baja industri minyak gorengcat, pernis, lak industri sabun, tapal gigi industri kosmetika industri perekat industri korek api industri pengecoran industri logam industri pakudok dan galangan kapal, industri kendaraan roda dua atau lebih industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor oacananaaa., dan club rubber pabrik teh pabrik obat nyamuk pabrik ban tempat penampungan penimbunan minyak pabrik eternity pabrik kecap, caps, tauco pabrik kapuk pabrik kerupuk, terasi, petis dan bawang goreng pabrik roti dan laptops penggilingan padi, fuller dan penyisihan beras bengkel kendaraan bermotor bengkel bubut dan las rumah potong hewan pabrik limun dan minuman pabrik kacang industri makanan ternak rumah sakit hotel berbintang bertaraf internasional restoran rumah makan pembibitan ayam ras peternakan ayam unggas pusat permulaan grosir spbu pabrik supermarket swalayan pabrik mie sejenisnya pergudangan pengambilan abt untuk industri garasi dan bengkel angkutan umum pusat perbelanjaan mall space water park water boom rumah bersalin industri pengolahan biji plastik penampungan tetes tebu pengembangan perumahan gedung pertemuan diskotek karaoke bar, pendirian menara tower, industri porselin industri barang gelas industri keramik industri alat dapur dan alumunium bandara. industri komponen elektronika industri kabel listrik dan telepon penampungan lie bekas, industri pengolahan kayu, perusahaan yang intensitas pangkuannya sedang dengan indeks (tiga) adalah sebagai berikut bidan praktek swasta mandiri, industri skala kecil rumah tangga sarung atom, sarang burung walet, pabrik mie dan sejenisnya pabrik sepatu percetakan pabrik minyak jarak pabrik minyak kayu putihgula merah industri bubuk coklat industri pemintalan benang industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya industri kecil penggergajian kayu industri pertanian, pertukangan industri alat komunikasi industri lampu dan perlengkapannya industri susu industri meubel pusat pelatihan ketrampilan dan penampungan kerja poliklinik dan tempat praktek dokter rumah bola sodok milyar industri permata perhiasan kemasan yang dikomersilkan perusahaan angkutan bermotor untuk orang barang studio foto cuci cetak foto dan film pengambilan abt untuk rumah tangga tempat pengisian oksigen mini market industri rumah tangga shuttle cock industri rumah tangga batik rumah kontrakan pondokan tempat kos jual beli barang bekas warnet game line. industri jamu industri kecap skala rumah tangga. panti pijat. perusahaan yang intensitas pangkuannya kecil dengan indeks (dua) adalah sebagai berikut pabrik bata merah batak genteng usaha pencucian kendaraan bermotor pabrik garam usaha storm acc konveksi katering bioskop rental vcd lcd video cassette industri kerajinan rumah tangga hotel melati losmen penginapan pabrik tempe tahu gedung sarana olah raga kolam renang yang dikomersilkan kolam pemancingan yang dikomersilkan segala macam toko perusahaan bahan bangunan foto copy usaha perbankan apotek salon kecantikan pangkas rambut barber shop warnet budidaya perikanan optik tempat kursus, ketrampilan stir montir mobil dan sepeda motor, kursus kecantikan, komputer dan sejenisnya pertanian terpadu pertanian tanaman hias perusahaan robot kios kios kontraktor, konsultan, insulator listrik penjahit biro perjalanan warung nasi agen rokok dan surat kabar usaha perbengkelan sepeda yang memiliki ruangan industri perakitan elektronik industri peraturan industri permadani industri garmen tanpa pengeringan industri pengeringan, pengolahan tembakau industri alat musik industri mainan anak industri alat tulis gambar isi ulang air minum kemasan. untuk jenis jenis perusahaan yang belum disebut pada huruf dan tingkat gangguan disesuaikan dengan perusahaan yang sejenisketetapan retribusi daerah (skr) pemerintah kota tegal kantor lingkungan hidup jl. nila telp. tegal surat ketetapan retribusi daerah (skr) izin gangguan. nama pemohon alamat pemohon nama usaha luas usaha yang dipergunakan . mm? alamat lokasi usaha kawasan lokasi usaha index klasifikasi index gangguan indeks lokasi indeks gangguan tari per meter persegi jumlah retribusi terbilang . ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.i tegal, .oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo kepala kantor lingkungan hidupoo.oo harap diterima uang sebesar rp. (dengan huruf) (aan dengan perincian penerimaan sebagai berikut kode rekening uraian rincian jumlah rp) tele til loh ann pen pen bnn dna jumlah oo uang tersebut diterima pada tanggal .tanda bukti pembayaran pemerintah kota tegal tanda bukti pembayaran nomor bukti .ooc. bendahara penerimaan bendahara penerima pembantu .voodoo www telah menerima uang sebesar rp. .eeo (dengan huruf. woo. # # w#w#w# blank) dan nama ann nun naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa angan anakan alamat ann pena pen ppn nan npp penerapan app aaaaaa sebagai pembayaran :.oooooooo woo kode rekening jumlah rp) tel tete toe tanggal diterima uang: .ooooooooooo wootagihan retribusi daerah (std) pemerintah kota surat tegal tagihan urut kantor lingkungan retribusi peananaananaanaaan hidup daerah jl. skr telp. masa denaakanaanananlaaaaa anna retribusi tegal tahunanananananananan annawwwkantor . j. kepala. std . std tanda terima tegal,ketetapan retribusi daerah lebih bayar (skrdlb) pemerintah kota tegal skrdlb kantor lingkungan urut hidup surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar) santan masa jl. nila tegal tahun telp.kantor lingkungan hidup kepala . nip. model dpd antor lingkungan hidup yang selanjutnya disebut klh adalah kantor lingkungan hidup kota tegal. kepala kantor adalah kepala kantor lingkungan hidupizin gangguan yang untukndeks adalah bilangan atau angka yang dijadikan standar untuk menentukan tingkat ganggugangguan. menugaskan kedalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud zin gangguanfoto copy kartu tanda penduduk, pas foto ukuran cm, fotokopi sertifikat tanah, akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum. dokumen sebagaimana dimaksud huruf diperiksa dievaluasi untuk mendapatkan pengesahan kepala kantorsebagaimana dimaksud disampaikan klhrhitungan besarnya retribusi perhitungan tarif retribusi berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan satuan harga. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud apabila luas ruang tempat usaha 1m? (satu meter persegi) sampai dengan m2? (lima puluh meter persegi) ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut luas ruang tempat usaha indeks lokasi indeks gangguan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud apabila luas ruang tempat usaha atas (lima puluh meter persegi) maka penghitungan sebagai berikut atas (lima puluh meter persegi) sampai dengan (seratus meter persegi): luas ruang tempat usaha indeks lokasi indeks gangguan lebih dari (seratus meter persegi) luas ruang tempat usaha indeks lokasi indeks gangguan indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: indeks lokasi indeks kawasan industri indeks kawasan perdagangan dan jasa indeks kawasan pariwisata indeks kawasan pendidikan, olahraga dan perkantoran indeks kawasan permukiman indeks . indeks gangguan indeks besar tinggi indeks sedang indeks kecil kriteria tingkat gangguan berdasarkan indeks ditetapkan sebagai berikutbesardan penurunan moralitas masyarakat. perusahaan yang masuk dalam intensitas sedangsedangmasyarakat.kecil berdasarkan luasan, kapasitas produksi dan atau jumlah karyawan, dan tidak berpotensi menimbulkan dampak sosial masyarakat. ketentuan mengenai jenis jenis perusahaan dan tingkat gangguane.lembar bendahara penerimaan bp2t. bentuk dan isi surat tanda set. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota melalui kepala kantorlurah dan camat dimana, dan foto copy kartu tanda penduduk.d.kantorkantokantor memerintahkan kepada kepala seksikantoseksi yang menangani sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada huruf kepala kantor menerbitkan skrdlb. pengembalian . |
salinan del, tms pn. keterangan: ukuran ,5x hvs) warna lembar putih lembar merah lembar iii hijau lembar kuningtanda setoran pemerintah kota tegal surat tanda setoran (sts) sts nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaan bank ann rekening lion harap diterima uang sebesar rp. j. (dengan huruf) (mennnnnnnnnnnnnnnkkknnnnnnnnnnnakkaile teil ill loo tete jumlah oo uang tersebut diterima pada tanggal .i.ooooobuku penerimaan pembayaran retribusi dan denda |no tanggal kode rekening uraian jumlah ao ai uu i u a s i35 i w a termal,. bendahara penerimketetapan retribusi daerah lebih bayar (skrdlb) pemerintah kota tegal dinas kependudukan dan skrdlb urut catatan sipil surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar) ll) masa tep, tahun nama alamat fwd lilililii ll) lil)elili nama seribu w#w# wnnnnnaamanan anna ana tahun . a.n. kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kepala . nip. model dpd . model dpd lah. unu nun nnn nnn nun linen nnn gunting sini 222n5 nmn mamanya. skrdlb .nee.nn conan tanda terima nama knnnnannnannnananaanaaan anna alamat knnnananannnannanananannannannananaan alan perenananrananaaapelaksana adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kota tegal. kepala instansi pelaksana adalah kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota tegalkartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. menugaskan kedalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tata cara dan persyaratan pembuatan ktp dan penerbitan akta catatan sipil harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada diatur tersendiri dalamberupa akuntansi. retribusi dipungut oleh petugas yang melanjutkan disetorkan bendahara penerimaan paling lambat jam. bentuk dan isi akuntabpuntuk lembar bendahara penerimaan lembar dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tegal. lembar iii kas daerah.urat tanda setakuntansi. setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan pembayaran retribusi. bentuk dan isi buku penerimaan pembayaran retribusiinstansi pelaksanainstansi pelaksana menerbitkan skrdlb. , dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagaimana berikutisertai alasan yang jelas dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat kepala kelurahan untuk mendukung permohonannya. kepala instansi pelaksana memerintahkan kepada bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi. c.setelah menerimais dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak. d.atas dasar pertimbangan kepala instansi pelaksana sebagaimana dimaksuddalam jangka waktu paling lama (dua) minggu sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf harus sudah diberikan surat keputusan. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dikabulkainstansi pelaksana danakuntansi retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil akta catatan sipil aa. pemerintah kota tegal dinas kependudukan dan pencatatan sipil jalan lele telepon tegal www t|j www www .itelah terima dari meme uraian anna naa anananaan kanan asamananene nama nenek uas co) akta perkawinan co) akta kematian pencatatan kantor lo! akta pengakuan anak co) pencatatan luar kantor pencatatan pengesahan anak terlambat pencatatan kantor pencatatan pengangkatan anak adopsi co. terlambat pencatatan luar kantor pencatatan perubahan nama perceraian do) kutipan dst akta woo pencatatan kurang dari bulan salinan akta lo. |.) pencatatan lebih dari bulan ite nnnnnnnn penerima, pendaftaran penduduk gpr pemerintah kota tegal dinas kependudukan dan pencatatan sipil jalan lele telepon tegaluang sebesar pan : mennnnnnnnnnnnnannan gia cetak kartu keluarga il.) pindah luar kota kabupaten provinsi cetak kartu tanda penduduk |.) pindah datang dari luar kota kabupaten provinsi ll) penggantian cetak ktp karena hilang rusak dan membuat kartu keluarga baru penggantian cetak karena hilang rusak pindah datang dari luar kota kabupaten provinsi dan menumpang kartu keluarga tegal, . anakan penerima, |
salinan sel,walikota tegalarcis retribusi pelayanan pasar seri seri pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal retribusi loss tebakan pan retribusi loss tebakan peraturan daerah nomor tahun peraturan daerah nomor tahun tar rp. rp. tiga ratus rupiah) dua ratusloss tebakan pan retribusi kamar mandi peraturan daerah nomor tahun peraturan daerah nomor tahun rp. rp. seratus rupiah) seribukamar mandi pan retribusi kebersihan pasar peraturan daerah nomor tahun peraturan daerah nomor tahun rp. rp. lima ratus rupiah) lima ratus rupiah) tanggal. tanggal. no: no: ser: pemerintah kota tegal s1: pemerintah kota tegal pan retribusi kebersihan pasar retribusi kebersihan pasar peraturan daerah nomor tahun peraturan daerah nomor tahun rp. rp. tiga ratus lima puluh rupiah) tiga ratus rupiah) tanggal. tanggal. no: no: seri. seri pemerintah kota tegal retribusi kebersihan pasar peraturan daerah nomor tahun kti rp. dua ratus lima puluh rupiah) tanggal. no:upon retribusi pelayanan pasar pemerintah kota tegal nan dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan tanda pembayaran retribusi kios pasar. . lor seri: nama penyewa peraturan daerah kota ten keren none nen nan enn nen tegal alamat tempat tinggal nomor tahun ten keren none nen nan enn nen tentang kios retribusi jasa umum ten keren none nen nan enn nen jenis dagangan tarif retribusi kios rp. xi. rp. kerana hari dengan huruf pembayaran bulan .ooo.oed naaanda setoran (sts) pemerintah kota tegal surat tanda setoran (sts) sts snnannnnnnnnnnnnnnnnn bank daan rekening harap diterima uang sebesar rp.iii. (dengan huruf) mennnnnnnnnnnnnnnnnakkkkannnnnnnnnn akan kkkkannnnnnnakakn dengan perincian penerimaan sebagai berikut uang tersebut diterima pada tanggal .eeill anakan masa retribusi kananaananananan temp. senenadakan nama retribusi mnkananananamaa a.n. kepala dinas. kepala. std. std tanda terima alamat pekakakananaaan akaneguran pemerintah kota tegal ale dinas seen ne)bnn oto hiduplah )o |o0000 ( ) coret yang tidak perlu (dengan huruf aneka nanawwalat retribusi lol nama retribusi? .ooooooooooo oom malang ena tahun a.n. kepala dinas kepala . nip. model dpd . model dpd aal lan allen ing isin skrdlb nan. oo. tanda terima nama nnnnnananannnnnnnnanananaan aman alamat han pipa aaa keretkelaspelayanan pasaryang dikelola oleh pemerintah daerah dan tidak termasuk pasar yang dikelola olehpelayanan pasar. milik yang dikelola oleh pemerintah daerah. pasar sebagaimana dimaksud pada meliputi pasar kelas pasar pagi blok pasar pagi blok pasar kelas ii: pasar randugunting, pasar martoloyo, pasar yangon, pasar sumurpanggang, pasar jambon, pasar beras: pasar alun alun, pasar bandung, pasar krandon, pasar karangdawa. cc. pasar kelas iii pasar kraton, pasar muaranya manyar, pasar lebong killing. pelaksanaan retribusi dipungut oleh juru pungut berdasarkan skr atau dokumen lain berupa karcis dan kupon. pelaksanaan retribusi pada pasar lebong killing sebagaimana dimaksud pada huruf nomor ditetapkan dengan keputusan walikota. pelaksanaan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. kerjasama dengan pihak ketigtata cara pemungutan .arcis dan kupol, nek tunggal tipiskupon retribusi pasar grosir dan atau pertokoan pemerintah kota tegal dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ne) tanda pembayaran retribusi pasar grosir dan atau pertokoan rei, kal seri: nama penyewa peraturan daerah kota keren nan keren nnr ann tegal alamat tempat tinggal nomor tahun nen enn nan nne nan tentang kios retribusi jasa usaha keren nan keren nnr ann jenis dagangan tarif retribusi kios rp. xu. rp. kera. hari dengan huruf pembayaran bulan . jitu. gion mas madad modtele uo oo. olah oo uang tersebut diterima pada tanggal .oouop woeguran pen pemerintah kota tegal dinas lo.www www eoo jumlah o|o ( ) coret yang tidak perlu (dengan huruf w##w##w# wnnnnnnnkknnnnnnnnakk nakalregal.ehp. masa: tahun nama alamat pe.coolkiosipasar grosir dan atau pertokodalam . dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasakpagi blok milik pemerintah daerah. fasilitas sebagaimana dimaksud pada meliputi: toko, outlet counter: cc. service charge, penyediaan kamar mandi wc, pelayanan kebersihan, dan pelayanan balik nama. pelaksanaan retribusi dipungut oleh juru pungut berdasarkan skr atau dokumen lain yang berupa kupoup.ngujian kendaraan bermotorformulir pendaftaran uji kendaraan bermotor pkn pemerintah kota tegal dinas perhubungan komunikasi dan informatika jl.sangar tegal sma website terakota.go.id email dishubkominfo @terakota.go.id pen formulir permohonan pendaftaran uji kendaraan bermotor uji pemeriksaan kendaraan nama pemilik end. .oooooooooo woo nomor mesin danananananenenanaasananaanananana alamat pemilik mknnnnnnnnnnnnanaaaa nomor rangka pnnnnnnnnnnnnnennnaaaanaaan merk tipe end. annannnnanananaa sanaaaananana sifat umum tidak umum tahun pembuatan .ooooooocoo woooooo tanggal habis masa uji: .ooooooo jenis kendaraan annnnanananaanesananaaaananaaaa pendaftar untuk uji berkala penghapusan kb penggantian buku uji dan atau tanda uj numpang uji di.oooooood mutasi uji ke.ooocooooooooooooe pengujian ditetapkan k2: nan pada tanggal. jam.voodoo. pemohoketetapan retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor pemerintah kota tegal dinas perhubungan komunikasi dan informatika jl.sangar tegal website terakota.go.id email dishubkominfo @terakota.go.id nola. oo. retribusi pengujian kendaraan bermotor surat ketetapan retribusi daerah (skr) biaya yang harus dibayar nomor kendaraan arankenennknnan anna anna nama pemilik arankenennknnan anna anna alamat han ann nan papan tanpa aan aan ana ana aea pena napenapana aaa nata nan naan jenis kendaraan arankenennknnan anna anna denda stiker tanda samping: .oooooooocooooooooo tegal, a.nnn nan nan nan nan nnnannaa an. kepala dishubkominfo kota tegal, perda tahunnda setor retribusi pengujian kendaraan bermotor gen pemerintah kota tegal surat tanda setortanda bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor pemerintah kota tegal tanda bukti pembayaran npl nomor bukti war drconoennnannuu lalu alamat donakanannanananananananananaaaaan sebagai pembayaran: retribusi pengujian kendaraan bermotorbuku penerimaan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor can pemerintah kota tegal yen buku penerimaan retribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun . bulan . nama objek setoran hari tangal dprd wajib io.gihan retribusi daerah pengujian kendaraan bermotorun telp.eguran retribusi pengujian kendaraan bermotor pemerintah kota tegal yen dinas perhubungan komunikasi dan informatika jl.sangar tegal mma website terakota.go.id email nomor anna kepada sifat penting yth. perihal surat teguran peringatan pengujian kendaraan bermotor dibawah ini jenis kendaraan banana aan aan merk dan tipe kendaraan pnanaannnaan aan tahun pembuatan pnanaannnaan aan nomor kendaraan pnanaannnaan aan pemeriksaan uji plakat aan nomor mesin pnanaannnaan aan nomor rangka plakat aan masa berlakunya uji telah berakhir tanggal .oe sehingga berdasark, kendaraan tersebut belum diujikan dan retribusi uji kendaraan bermotor belum dibayarkan. diminta perhatian saudara untuk segera melaksanakan uji dan membayar retribusi yang berhutang. demikian untuk menjadikan perhatian. tegal, .cbooo. kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota tegal tan tembusan walikota tegal (sebagai laporan): kepala dppkadkeputusanserta kendaraan khusus penyandang cacatdan dilengkapi kaki kaki penopang. persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan,perlengkapan,ukuran,karoseri,rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya,pemuatan,penggunaan,penggandengan kendaraan bermotor,dan atau penempelan kendaraan bermotor. laik jalan adalakereta tempelan,dan kendaraan khusus. penguji adalah pegawai negeri sipil dari dinas perhubungan komunikasi dan informatika yang dinyatakan telah memenuhi kualifialat uji mekanis milik dinas perhubungan komunikasi dan informatika. retribuspendaftaran obynda setor yang selanjutnya disingkat sts adalah bukti hasil penyetorandendujian kendaraan bermotorpendaftaran wajib retribusi yang bermaksud mengajukan kendaraan bermotor terlebih dahulu mengisi sport yang berupa formulir pendaftaran uji kendaraan bermotor yang disediakan oleh dinas. wajib retribusi menyerahkan spjiord yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada kepada pembantu bendahara penerimaan. pembantu bendahara penerimaan selanjutnya menentukan tanggal pengujian, jam pengujian dan besarnya retribusi serta isian lainnya dalam ord tersebut sebagaimana dimaksud pada ord . ord yang telah ditetapkan tanggal pengujian, jam pengujian dan besarnya retribusi serta isian lainnya sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penetapan skr. bentuk dan isi formulir pendaftaran uji kendaraan bermotoanlembar skpd yang mempunyai tugas dan fungsi pengelola keuangan daerah lembar iii skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengawasan lembar pejabat ketatausahaan keuangan dinas lembar vi,ta pelaksanaan retribusi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor bagian kedua pengendalian pengendalian terhadap penyelenggarpengujian kendaraan bermotoralihan dengan berlakunya peraturan walikota ini maka kendaraan bermotor wajib uji yang masa ujian masih berlaku berdasarkan peraturan daerah kota tegal nomor tahun tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa uji. bab x. |
salinan ta, rmslaksanaan peraturan walikota ini dilakukan oleh walikotawalikotaketetapan retribusi daerah retribusi pengendalian menara telekomunikasill) tgl jatuh tempo jumlah ketetapan pokok retribusi jumlah sanksi bunga kenaikan man kesetarujuh) hari setelah skrnda setor retribusi pengendalian menara telekomunikasitanda bukti pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi pemerintah kota tegal tanda bukti pembayaran npl nomor bukti neo nacatanananabuku penerimaan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi pemerintah kota tegal tae buku penerimaan retribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi rara tahun . bulan . nama objek setoran hari tangal 'dprd wajib i a aiagihan retribusi daerah retribusi pengendalian menara telekomunikasi telp. akun nama donnanananaanaananaa aan ana alamat don knananananananan nana ana ana dprd oomnasesasanantanaaan sanksi administrasi bunga psl. rp. snasesasanantanaaan jumlah yang masih harus dibayar rp. snasesasanantanaegurpwr (iu lilit kepada yth. bnnpeer ereneerrronteemberitahuanrd3: lilanggilan kepada wajibwr rd : (iu iii kepada yth. bnn,laporan hasilomor lampiran perihal laporan pemeriksaan kepada yth. bnpevonrnnncen nip eeernarenane,endalian menara telekomunikasi. masa retribusi ditetapkan selama (satu) tahun. masa retribusi sebagaimana dimaksud pada dimulai pada saat menara telekomunikasi berdiri. bab iii tata cara penghitungan retribusi wajib retribusi dikenakan retribusi. apabila nop sebagaimana dimaksud pada belum terhitung dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, maka nop dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku babberdasarkan skrpembantu bendahara penerimaan lembar pejabat ketatausahaan keuangan dinas lembar. lembar iiikas daerah lembar kas daerah lembartanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dibuat rangkap (lima) masing masing untuk lembar wajib retribusi lembar bendahara penerimaan pembantu bendahara penerimaan lembar iii pejabat ketatausahaan keuangan dinasdapat menerbitkan std apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda: std sebagaimana dimaksud disampaikan wajib retribusi paling lambat (tujuh) hari, bentuk retribusi yang terutang ditetapkan paling lama (tujujdinas menerbitkan surat teguran. |
dela salinan pdacis retribusi terminal mobil bus umum besar satu kali masuk h i h i pemerintah kota tegal ga: pemerintah kota tegal retribusi bus umum besar retribusi bus umum besar hemat terminal bus terminal bus perda kota tegal tahun perda kota tegal tahunssu w ismn w wwhw tsedan satu kali masuk h i h i pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal retribusi bus umum sedang retribusi bus umum sedange sp pff cou"r w n "kecil satu kali masuk h i h i pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal retribusi bus umum kecil retribusi bus umum kecilnama jmr mv) htaksi h i h i pemerintah kota tegal peraga pemerintah kota tegal retribusi taksi ag: retribusi taksi heewww ssm wistirahat menunggu pemberangkatan seri: seri: pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal mobil bus istirahat mobil bus istirahat menunggu menunggu pemberangkatan pem pemberangkatan terminal bus agung. d$m r keterangan ukuran panjang lebar warna kertas kuning tulisan dan logo daerah hitam mobil bus bermalam atau menginap terminal seri seri: pemerintah kota tegal ae: pemerintah kota tegal mobil bus menginap ti: mobil bus menginap pakem terminal bus kana terminal bus perda kota tegal tahun perda kota tegal tahun rp. rp. tiga ribu rupiah tigw w 8v keterangan ukuran panjang lebar warna kertas kuning tulisan dan logo daerah hitam penggunaan tempat cuci kendaraan bus dan mobil bukan bus seri: seri: pemerintah kota tegal pia. pemerintah kota tegal penggunaan tempat cuci tim penggunaan tempat cuci kendaraan kendaraan gem terminal bus terminal bus perda kota tegal tahun perda kota tegal tahun rp. rp. lima ribu rupiah limroda empat seri: seri: pemerintah kota tegal pan pemerintah kota tegal parkir mobil parkir mobil nenek terminal bus ban terminal bus perda kota tegal tahun perda kota tegal tahun rp. rp. dua ribu rupiah dubermotor roda dua seri: seri pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal parkir motor kasi parkir motor taken s& team keterangan ukuran panjang lebar warna kertas kuning tulisan dan logo daerah hitam penitipan kendaraan bermotor roda dua seri: seri pemerintah kota tegal pen pemerintah kota tegal titipan motor titipan motor nenek8n c v b tw keterangan ukuran panjang lebar warna kertas kuning tulisan dan logo daerah hitam penitipan sepeda seri seri pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal titipan sepeda titipan sepeda ale terminal bus ban maakebersihan bus seri seri pemerintah kota tegal penang pemerintah kota tegal retribusi kebersihan bus kas retribusi kebersihan bus hem terminal bus pir pjasa pelayanan masuk terminal seri: seri: pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal retribusi terminal retribusi terminal jasa pelayanan masuk terminal jasa pelayanan masuk terminal terminal bus tis,pemakaian kamar mandi seri: seri: pemerintah kota tegal pee pemerintah kota tegal pemakaian kamar mandi wc is. pemakaian kamar mandy terminal bus en,retribusi pemakaian renoir seri seri pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal pemakaian renoir tas pemakaian renoir terminal bus banm wv $sampah seri seri pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal retribusi sampah tas retribusisampah terminal bus bw s wwwpenasaran loss seri: seri: pemerintah kota tegal pen pemerintah kota tegal retribusi pedas aran loss can retribusi penasaran losm 45m w s8sm w keterangan ukuran panjang lebar warna kertas kuningsurat tanda setor retribusi terminal sts snnannnnnnnnnann tenan bank admin nana neraka harap diterima uang sebesar ananta (dengan huruf) maa aan penerima kode rekening uraian rincian objek jumlah rp) penerimaan tpr bus tpr bus besar (anna nana) tpr bus sedang (anna nana) tpr bus kecil (anna nana) pen. parkir kendaraan taksi (anna nana) mobil (anna nana) motor (anna nana) pen. penitipan kendaraan sepeda motor (anna nana) sepeda (anna nana) jasa pel. masuk terminal (onanasanannnnnnn) bus bermalam (onanasanannnnnnn) bus istirahat (onanasanannnnnnn) kebersihan bus (anna nana) kontrak (anna nana) penerimaan ret. ped. loss (anna nana) retribusi sampah (anna nana) ret. tempat cuci kendi. (anna nana) pmb. kartu penasaran loss (anna nana) pmb. kartu tanda pengenal (anna nana) total (anna nana) uang tersebut diterima pada tanggal menaatananannnnnnannaa mengetahui kepala dinas perhubungan bendahara penerima komunikasi dan informatika dishubkominfo kota tegal kota tegal nip. nip. tembusan lembar bendahara penerima lembar pembantu bendahara penerima lembar bank jatetanda bukti pembayaran retribusi terminal ray pemerintah kota tegal yet7 tandabukti pembayaran nomor bukti woo. ooo nana annannananaa bendahara penerima dinas perhubungan, komunikasi dan informatika . j. telah menerima uang sebesar rp. (dengan huruf) .oooeonnnnnnn dari nama pekan alamat pekan sebagai pembayaran . jemaat tanggal diterima uang .olah mengetahui, bendahara penerima pembayar menyetor nama nama nip. nip. lembar asli untuk pembayar menyetor pihak ketiga salinan untuk bendahara penerima pembantu bendahara penerimabuku penerimaan pembayaran retribusi terminal rekapitulasi penerimaan utd terminal bus kota tegal sts. bus besar ir. yoo yoo mpr bus sedang ir. yoo tpr bus kecil ir. ret. taksi ' rp. ret. parkir mobil ret. parkir sepeda motor rp. ret penitipan sepeda motor rp. o o o| oo ret. penitipan sepeda rp. o o| to ret. jasa pelayanan masuk terminal rp. ) )) | yoo ret. bus bermalam ir. ret. istirahat bus ir.) i|oo o yoo ret. kebersihan bus rp. yoo pembayaran kontrak kmc rp) o| o to ret. penasaran los rp) ret sampah rp. ret. tempat cuci kendaraan rp. o)oe to pembuatan kartu penasaran los rp. ' o) e| yoo pembuatan kartu tanda pengenal rp. )o| ilir to jumlah rp tegal, loco dental mengetahui pembantu bendahara pemegang benda berharga ka. sie. pendapatan pada khusus penerima terminal tegal nama nama nama nip. nip. niptu penasaran dan kartu tanda pengenal retribusi terminal kartu penasaran pemerintah kota tegal aa: ing dinas perhubungan, komunikasi dan informatika nana jl.sangar telp tegal kartu tempat penasaran loss nama nnnnnanaannana anna ana ana ana alamat nnnnnanaannana anna ana ana ana loss nomor? senecanannnannnn jenis usaha: .oonnnnnnnnnnnnnnnn nan berlaku s d se. tegal .oo neraka an. kepala dishubkominfo kota tegal foto kepala utd terminal 3x4 nama nip. 16cm keterangan ukuran panjang cm, lebar warna kertas hijau, tulisan dan logo daerah hitam kartu tanda pengenal men been aia era pfen pede pep erp keke see erp terminal bus incubus warna kuning per tegal kartu pengenal nomor :.d.h. nama tempat tgl. lahir alamat pekerjaan berlaku tegal nenek a.n kepala dishubkominfo kota tegal foto kepala utd terminal nama nip. keterangan ukuran panjang cm, lebar warna kertas putih,perhubungan nomor tahun tentang terminal transportasi jalanepala. kepala unit pelaksana teknis dinasdinas perhubungan komunikasi dan informatika kota tegal. kas daerah adalah kas daerah kota teg. petugas pemungut adalah petugas yang diberi kewenangan oleh kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika untuk melaksanakan pemungutan retribusi yang terutang padaarcis adalah dokumen kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. loss adalah adalah bangunan tetap dalam terminal berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding untuk kegiatan berjualan. kartu penasaran adalah kartu yang berisi identitas dan dimiliki oleh setiap pengguna loss. kartu tanda pengenal adalah kartu yang berisi identitas dan dimiliki oleh perorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha terminalrminalrminalii. bab tata cara pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain berupa karcis. retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang melanjutkan disetorkan pembantu bendahara penerimaan paling lambat jampembantuiga) masing masing untuk lembar bendahara penerimaan lembar pembantu bendahara penerimaan lembar iatau karcisterminaltapkankartu penasaran dan kartu pengenal setiap pengguna loss wajib memiliki kartu penasaran. setiap orang dan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha terminal, wajib memiliki dan memakai kartu tanda pengenal. kartu penasaran dan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada dan berlaku selama (satu) tahun. permohonan perpanjangan kartu penasaran dan kartu tanda pengenal diajukan selambat lambatnya (tujuh) hari setelah habis masa berlakunya kartu tersebut. bentuk, isi dan ukuran kartu penasaran dan kartu tanda pengenalpenasaran dan kartu tanda pengenal sebagaimana yang dimaksud dalam masing masing diberikan kepada pemohon setelah retribusi kartu tersebut dibayar lunas. bab vii tata cara pengelolaan retribusi pengelolaan retribusi terminal dapat dilakukan secara swakelola oleh dinas dan dapat pula dinas bekerjasama dengan pihak lain atau pihak ketiga. pengelolaan . pengelolaan yang dilakukan bekerjasama dengan pihak lain atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta harus pada dinasterminalra pelaksanaan retribusi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pelaksanaan retribusi terminal, cc. peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan terminal, bimbingan teknis dan manajemen pelaksanaan retribusi. pembinaan kepada karyawan utd terminal dan penyelenggaraan sehari hari dilakukan oleh kepala utd terminal. hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan secara berjenjang oleh kepala utd terminal kepada walikota melalui kepala dinas. bagian kedua pengendalian pengendalian terhadap penyelenggaraan retribusi terminal dilakukan secara periodik dan atau insidentil oleh dinasterminal. pengendalian terhadap penyelenggaraan retribusi terminal sehari hari dilakukan oleh kepala utd terminal. berdasaretribusi terminalretribusi terminal lembaranaa samada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jember. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jember.nyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas paragraf sub bidang belanja langsung sub bidang belanja langsung mempunyai tugas melaksanakan register spm dan sp2d belanja langsung, meneliti kelengkapan dokumen spm belanja langsung, melaksanakan proses penerbitan sp2d belanja langsung, mengadministrasikan pfk berdasarkan pencairan sp2d belanja langsung, meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan spj belanja langsung, merekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan pencairan sp2d belanja langsung, mengkoordinasikan serta melakukan pembinaan perbendaharaan belanja langsung terhadap skelanja langsung mempunyai fungsi pelaksanaan register atas spm dan sp2d belanjalangsung, cc. pemrosesan penerbitan sp2d belanja langsung, penelitian dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan spj belanja langsung, pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan penerbitan sp2d belanja langsunglangsung, pengadministrasian pfk berdasarkan pencairan sp2d belanja langsung, mengkoordinasikan dengan lembaga dan instansi terkait, pembinaan perbendaharaan belanja langsung terhadap skpd, dan j . penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. paragraf sub bidang belanja tidak langsung sub bidang belanja tidak langsung mempunyai tugas: melaksanakan register atas spm dan sp2d belanja tidak langsung, meneliti kelengkapan dokumen spm belanja tidak langsung, melaksanakan proses penerbitan sp2d belanja tidak langsung, meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan spj belanja tidak langsung, melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan pencairan sp2d belanja tidak langsung, mengadministrasi pfk berdasarkan pencairan sp2d belanja tidak langsung, meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan spp:, melaksanakan koordinasi serta melakukan pembinaan perbendaharaan belanja tidak langsung terhadap skpdbelanja tidak langsung mempunyai fungsi pelaksanaan register atas spm dan sp2d belanja tidaktidak langsung, pelaksanaan proses penerbitan sp2d belanja tidak langsung, penelitian dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan spj belanja tidak langsung, pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan sp2d belanja tidak langsungtidak langsungtidak langsung, pelaksanaan pengadministrasian pfk seluruh skpd berdasarkan pencairan sp2d belanja tidak langsung: menyiapkan bahan koordinasi pembinaan daakuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi apbd dan pelaporan keuangan daerah, menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan bluegolahan laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah, penelitian dan penganalisaan laporan akuntansi pendapatan dan belanja skpd, penyusunan laporan utang, piutang daerah dan pelaporan pfk, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. paragraf sub bidang penerimaan kas sub bidang penerimapenyusunan laporan penerimaan apbd semester d: penyiapan bahan rekonsiliasi penerimaan dengan skpd terkait: penyiapan bahan penyusunan laporan penerimaan apbd semester dan tahunan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. paragraf sub bidang pengeluaran kas sub bidang pengeluaryusunan laporuaran kas mempunyai fungsi pelaksanaan bahan identifikasi, klasifikasi, evaluasi bukti transaksi pengeluaran yang sah, pengumpulan bahan pencatatan dan penggolongan transaksi pengeluaran, cc. pengumpulan bahan identitas, klasifikasi transaksi pengelu: dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, paragraf sub bidang pelaporan akuntansi sub bidang pelaporan akuntansi mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi, melaksanakan rekonsiliasi blue dan koordinasi pembinaan pelaporan blue: menyiapkan bahan penyusunan laporan transaksi non kas dan laporan realisasi apbd semester serta tahunan, penyusunan pelaporan pfk, menyusun laporan utang, piutang daerah, menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan,,fk, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. bagian kelima bidang aset bidang aset mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan kebutuhan barang, tgr serta pengendalian aset daerahdan petunjuk pelaksanaan bidang penyelenggaraan pengelolaan aset daerah, pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah, cc. pemberian izin penggunaan aset daerah yang berada dalam kewenangan pengelolaan barang, penyusunan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan bidang perencanaan kebutuhan bargr serta pengendalian aset daerah,an bidang pengelolrencanaan dan ketatausahaan sub bidang perencanaan dan ketatausahaan mempunyai tugas: mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi dan perencanaan aset daerah, melaksanakan koordinasi ketatausahaan dan inventarisasi aset daerah: mensistematisasikan pelaporan aset daerah, mempersiapkan data asetrencanaan dan ketatausahaan mempunyai fungsi pengumpulan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan kebutuhan barang, ketatausahaan, inventarisasi, dan akuntansi aset daerah: pengumpulan bahan petunjuk pelaksanaan serta pengkordinasian, pembinaan, perencanaan, penata usahakan, inventarisasi dan akuntansi aset daerah, pelaksanaan koordinasi pembinaan, perencanaan, ketatausahaan, inventarisasi dan akuntansi aset daerah, pelaksanaan sistematisasi laporan ketatausahaan, inventarisasi, dan laporan akuntansi aset daerah, pengumpulan bahan pemantauan, evaluasi inventarisasi dan akuntansi aset daerah,pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi belanja modal dalam rangka penyusunan laporan mutasi barang, penyiapan dan menyusun bahan aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah, pengumpulan bahan perumusan kebijakan pengamanan aset daerah, mengkoordinasikan dan pembinaan pengamanan aset daerah, pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah, dan il. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. paragraf sub bidang penggunaan dan pemanfaatan sub bidang penggunaan dan pemanfaatan mempunyai tugas: mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah, melaksanakan koordinasi penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah, melaksanakan koordinasi penetapan status penggunaan aset daerahgunaan dan pemanfaatan mempunyai fungsi pengumpulan bahan perumusan dan bahan petunjuk kebijakan penggunaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah, pelaksanaan koordinasi pembinaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah, cc. pengumpulan bahan pemantauan, evaluasi penggunaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah, pelaksanaan proses administrasi penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah, pelaksanaan koordinasi penetapan status penggunnghapusan dan pemindahtanganan sub bidang penghapusan dan pemindahtanganan mempunyai tugas: mengumpulkan bahan perumusan kebijakan penghapusan dan penandatanganan aset, melaksanakan proses administrasi, pemantauan, evaluasi, penghapusan dan pemindahtanganan serta koordinasi fasilitasi: melaksanakan penghapusan, perubahan status hukum, aset daerah dan tuntutan ganti rughapusan dan pemindahtanganan mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan pemberian fasilitasi pelaksanaan penghapusan, perubahan status ukuran aset daerah dan tuntutan ganti rugi tgr), pengumpulan dan penganalisaan bahan pelaksanaan penghapusan, perubahan status hukum aset daerah dan tgr,gr, pengumpulan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan bidang penghapusan, perubahan status hukum aset daerah serta tgr, pelaksanaan proses administrasi penghapusan, perubahan status hukum aset daerah serta proses tgr, pengumpulan bahan pemantauan, evaluasi bidang peng hapuskan, perubahan status hukum aset daerah serta tgruptkepala sub bidang adalah kepala sub bidang pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jember. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt adalah upt badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jember. kepala upt adalah kepala upt: cc. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah bud):: penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, lampiran peraturan bupati jember nomor tahun tanggal desemberumum dan perencanaan sub bagian kepegawaian dan pelaporan ruangan bidang bidang bidang bidang anggaran perbendaharaan akuntansi aset sub bidang sub bidang anggaran pendapatan dan sub bidang sub bidang perencanaan dan pembiayaan pengelolaan kas penerimaan kas ketatausahaan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang penggunaan dan anggaran belanja belanja langsung pengeluaran kas pemanfaatan sub bidang sub bidang sub bid sub bidang bina keuangan belanja tidak langsung pel akun penghapusan dan pemindah laporan nanti tanganan bupati jember, ttd aida penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah: penyajian informasi keuangan dan aset daerah, il., danlangsung, dan sub bidang belanja tidak langsung. bidang akuntansi membawahi sub bidang penerimaan kas, sub bidang pengeluaran kas, dan sub bidang pelaporan akuntansi. bidang aset membawahi: sub bidang perencanaan dan ketatausahaan, sub bidang penggunaan dan pemanfaatan, dan sub bidang penghapusan dan pemindahtanganpelaksanaan mengkoordinasikan pengelolaan utang, piutang daerah dan tp tggiatan administrasi umum surat menyurat, naskah dinas, arsip, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, kepegawaian dannerimaan, pendistribusian surat, penggandaan naskah dinas dan kearsipan dinas, menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, cc. pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat, dan persiapan penyusun: menyusun program dan anggaran badan selaku skpd dan skpd, melaksanakan monitoring dan evaluasihimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan pengolahan data dan perencanaan program, cc. penyiapan bahan penataan kelembagaan, penatalaksanaan dan perundang undangan, penyusunan dan penyiapan anggaran badan selaku skpd dan skpd sesuai usulan skpd yang membidangi, penghimpunan data dan menyusun data atas skpd untuk belanja pada skpd, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiat: mengolah data keuangan, melaksanakan monitoring dan evaluasi keuangan, melaksanakan administrasi keuangan danelesaian administrasi keuangan yang meliputi antara lain gaji pegawai, perjalanan dinas serta hak hak keuangan lainnya, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. bagian kedua bidang anggaran bidang anggaran mempunyai tugas:mberikan fasilitasi dan membantu tim anggaran dalam verifikasi rencana kerja anggaran rka), dpa dan dpp menyiapkan data untuk penerbitan spd, menyusun anggggaran mempunyai fungsi skpd dan skpd, pelaksanaan koordinasi dan pendampingan kepada skpd dalam penyusunan rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd, penyiapan bahan nota keuangan rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd, penyempurnaan rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd, mengkoordinasikan penyusunan anggaran kas skpd dan skpd, penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dpa dpp skpd dan skpd, penerbitan spd sebagai pengendalian pelaksanaan apbd, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. paragraf sub bidang anggaran pendapatan dan pembiayaan sub bidang anggaran pendapatan dan pembiayaan, mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis rancangan apbd perubahan apbd, menyusun rancangan apbd perubahan apbd, anggaran kas, sertafungsbelanja, penyiapan bahan inventarisasi, menganalisis dan mengolah bahan serta data belanja dalam rangka penyusunan rancangan apbd serta perubahan apbd, cc. penyiapan bahan koordinasi pembahasan terkait dengan belanja sebagai bahan penyusunan rancangan apbd dan perubahan apbd,cc.s pelaksanaan tugas. bagian ketiga bidang perbendaharaan bidang perbendaharaan mempunyai tugas: menyiapkan bahan pedoman teknis, mengelola, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan bidang penerimaan dan pengelutidak langsung dan belanja langsungkas sub bidang pengelolaan kas mempunyai tugas: meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah, melaksanakan pembukuan dan mengadministrasi penerimaan dan pengeluaran daerah, merekonsiliasi data penerimaan kas dan pengeluaran kas, meng, piutang daerah dan tp, menyusun laporan posisi kas secara periodikreklamereklamereklame kota sukabumi, maka perlu membentuk peraturan daerah kota sukabumi tentang pajakreklame kain bahan lain bukan besi seng. tidpusatpajak, dan cara perhitungan pajak dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. dalamperhitungkan dengan memperhatikan nilai strategis lokasi, jenis, bahan yang digunakan, jangka waktu frekuensi penyelenggaraan, jumlah, dantrategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi nilai guna lahan, sebagai berikutindeks kawasan pariwisata, olahraga, dan rekreasib.nilai. nilai sudut pandang, sebagai berikut1engan angka indeks ukuran satuan media reklame, batas masa frekuensi, dan harga reklame sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut nora. angka waktu ukuran satuan harga reklame papan: papan nama tahun toko sombong midi billboard tahun (ukuran s.d. m?), billboard (ukuran tahun atas m2), megaton, per tayangan per hari videotron, per tayangan per hari dynamic wall, per tayangan per hari bando, tahun neon sign neon box, tahun papan petunjuk. tahun reklame kain bahan lain bukan besi seng lokasi dalam lapang merdeka spanduk, hari per buah umbul umbul, hari per buah balige. hari lokasi luar lapang merdeka spanduk, hari per buah umbul umbul, hari per buah balige, hari banner hari per buah layar toko reklame melekat stiker kali reklame selebaran kali per lembar reklame berjalan tahun per hari termasuk pada kendaraan reklame udara bulan per buah reklame suara hari jam reklame film slide hari tayangan reklame peragaan hari . dan nilai kelas jalan atau dengan rumus sebagai berikut nilai strategis lokasi nilai guna lahan nilai sudut pandang nilai kelas jalan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan cara mengalikan nilai strategis lokasi, ukuran satuan media reklame, jangka waktu, dengan harga reklame atau dengan rumusreklame hasil penghitungan nilai sewa reklame, nilai strategis lokasi dan harga reklame berdasarkan jenis reklame, ukuran satuan media reklame, dan batas masa frekuensi diatur dengan atau berdasarkan peraturan kepala daerah. tarif pajak ditetapkan sebagai berikut produk rokok sebesar (dua puluh lima persen). produk non rokokvyelenggaraan reklame diberikan. bab pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepala daerah dapat memberikan pengurangan dan atau keringanan atas ketetapan pajak yang terutang. tata cara pemberian pengurangan dan atau keringanan atas ketetapan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala daerah. bab penetapan kepala daerah menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan skpd atau dokumen lain yang dipersamakan. bab vil. bab vii wilayah pemungutan pajak yang terutang dipungut wilayah daerah. bab viiiatau berdasarkan peraturan kepala daerah. babi. bablxiv. bab xivvreklamereklameyang dimaksud dengan reklame papan, yang meliputi billboard videotron megaton,, ccjuga ditempelkan pada benda laintarif pajak reklame produk rokok ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan pihak ketiga, sedangkan untuk produk non rokok ditetapkan sebesar (dua puluh persen) dari nilai kontrak dengan pihak ketiga. penetapan angka indeks untuk nilai guna lahan, nilai sudut pandang, dan nilai kelas jalan, diperoleh dengan cara mengalikan bobot dengan skor masing masing yaitu sebagai berikut kelas lokasi skor sudut skor jalan| skor pandang (m) bobot (sore bsa kawasan persimpangan hijau dan atas taman kota kawasan . al2| lal lol isi bean dan jasa olahraga dan rekreasi iitaamanan pon paksa penyeberangan kawasan atas tai perkantoran kawasan lain lain atas net atas jae ole tbol ia) cukup jelas cukup jelas cukup jelas contoh penghitungan nilai strategis lokasi untuk pemasangan reklame jenis reklame billboard lokasi jalan r.e. martadinata kota sukabumi kawasan perdagangan dan jasa) ukuran reklame seluas m2, jangka waktu pemasangan selama (satu) tahun, tarif reklame sebesar akan. akan diperoleh nilai strategis lokasi sebagai berikut guna lahan kawasan perdagangan dan jasa) sudut pandang arah) kelas jalan (lebarjalan meter) didapat nilai strategis lokasi nilai sewa reklame nilai strategis lokasi ukuran satuan media reklame jangka waktu harga reklame nilai sewa reklame 6x16x1x pajak terutang iklan non rokok pajak terutang iklan rokok yoxngdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sambas, menimbang:pertokoan adalah sekelompok bangunan tempat berdagang yang mempunyai dinding, atap, pintu dan tempat untuk meletakkan barang dagangan. pasar grosir adalah tempat penjualan berbagai jenis barang dalam jumlah besaran disediakan diselenggarakan oleh pemerintah daermerupakanbis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak banyaknya (tujuh belas sampai dengan (dua puluh lima) atau lebih dari (dua puluh enam) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi. oplet adalah kendaraan angkutan umum yang beroperasi dari satau dikelolalingkungan parkir adalah tempat depan bangunan pemerintah daerah seperti rumah sakit umum daerah, kantor dan sejenisnya. taman parkir adalah tempat parkir yang dikelola ditahan yang dibangun oleh pemerintah daerah. gedung parkir adalah gedung yang khusus dibangun untuk tempat parkir kendaraan yang berdiri sendiri maupun yang menempel dengan bangunan lain yang tidak terpisahkan, dengan demikian pemakaian lahan dapat dilakukan secara efisienenginapan pesanggrahan villa adalah usaha yang menyediakhubungunggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh, berbulu yang mencakupi segala jenis burung, dapat dipelihara dan diternakkan. retribusi pelayanan kepelabuhananbangunan yang didirikan perairan yang digunakan untuk sandar kapal dan turun naiknya penumpang serta bongkar muat barang dan hewan. retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. retribusi penyeberangan aipenyeberangan adalah tempat tempat yang dipergunakan untuk penyeberangan umum,dan retribusi penyeberangan air(l)dalam jangka waktu tertentu. kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada berupa tanah, bangunan, dan atau selain tanah dan bangunan. tanah sebagaimana dimaksud pada meliputi tanah dengan status hak pakai, hak guna bangunan, dan atau hak pengelolaan. bangunan sebagaimana dimaksud pada meliputi gedung dan atau aula. selain tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada meliputi alat alat laboratorium, sarana olah raga, pangkalan pendaratan ikan, roda empat, roda enam, alat alat berat, peralatan metrologi dan peralatan penunjang kerja lainnyapemanfaatan alat berat dan kendaraan angkut yang digunakan untuk kepentingan kedinasan pemerintah daerah dan bencana alaserta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayananstrukturselain tanah dan atau bangunan. besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut pemakaian tanah objek retribusi tarif rp) sewa penggunaan tanah hak pakai dan penggunaan tanah hak pengelolaan sampai dengan tahun m2 nop pbb luas tahun tanah pemanfaatan tanah hak pengelolaan hpl) untuk hak guna bangunan hgb) hgb baru pembaharuan hgb |m2 masa nop pbb luas maksimal tahun) berlaku tanah masa perpanjangan hgb maksimal m? masa nop pbb luas tahun) berlaku tanah masa berlaku peralihan hgb (tidak mengubah masa m? masa nop pbb luas berlaku hgb yang lama) berlaku tanah pemakaian bangunan objek retribusi tarif rp) pemakaian bangunan untuk rapat non partai, acara wisuda, resepsi perkawinan dan seminar gedung aula sekretariat daerah kab. sambas gedung aula sekretariat dprd kab. sambas gedung aula kantor, dinas, badan kab. sambas gedung serba guna kecamatan gedung kesenian per hari mma ea, ae aula asrama haji mess pemerintah daerah pontianak lantai atas per orang mess pemerintah daerah pontianak lantai bawah per kamar kelas per hari mess pemerintah daerah pontianak lantai bawah per kamar kelas per hari mess pemerintah daerah sambas per orang per hari penggunaan ruang untuk keperluan anjungan tunai per bulan mandiri atm) dan ruangan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial ditetapkan tarif berdasarkan luas perimeter persegi. pemakaian selain tanah dan atau bangunan laboratorium dinas bina marga, pengairan, energi dan sumber daya mineral kab. sambas kadar air per contoh berat jenis tanah per contoh cc. rttemberg limit per contoh analisa saringan per contoh pemadatan standar per contoh pemadatan modified per contoh cbr laboratorium per contoh berat isi per contoh kuat geser langsung per contoh j . pemboran tangan per meter per contoh pengambilan contoh tanah asli per contoh sindir per titik per contoh sand cone per contoh dynamic cone penetrometer per contoh cbr lapangan per contoh analisa saringan garasi per contoh g . berat jenis dan penyerapan agregat kasar per contoh berat jenis dan penyerapan agregat halus per contoh angeles abrasi per contoh impact test per contoh sand equivalent per contoh kadar lumpur per contoh kadar organik per contoh mix design per contoh kuat tekan beton per contoh hammer test per contoh aa. coredrill per titik bb. marshall test per contoh pangkalan pendaratan ikan gudang penampungan m2 hari dahan bertuan sewa kios per bulan kendaraan pick per hari mikro bis s d tempat duduk) per hari bis s d tempat duduk) per hari bis besar lebih dari tempat duduk) per hari truck per hari alat berat asphalt mixing plant amp) jam per hari asphalt mixing plant amp) jam per hari asphalt finisher per hari asphalt prayer per hari asphalt loader per hari compressor per hari concrete mixer s.d per hari pengerat marka thermoplast per hari tire roller per hari tandem roller (mg per hari tandem roller (mgb per hari truck lift per hari truck lift per hari stempel bomb per hari buldoser per hari motor grader per hari excavator per hari loader per hari three wheel roller ton per hari three wheel roller ton per hari baby roller ton per hari three wheel roller ton per hari dump truck per hari dump truck besar per hari violating sampel) per hari maintenance hino per hari sewa peralatan metrologi anak timbangan tidur kg hari bejana ukur standar kerja hari rol tester meter taksi portable hari master meter hari peralatan kemetrologian lainnya hari kantin yang berada lingkungan bangunan per bulan pemerintah daerah pentas konstruksi besi kursi plastik sound system set per hari tenda lengkap per gawang hari per gawang hari rp. per unit tahun konstruksi reklame ukuran per unit bulan ukuran4x per unit bulan ukuran4x2 per unit bulan pemakaian kendaraan berupa alat alat berat sebagaimana dimaksud dalam hurufmeliputi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, serta barang hasil industrasar grosir dan atau pertokoan diukur berdasarkan frekuensi pemakaian fasilitas pasar, jenis fasilitas pasar yang diberikan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan pasar grosiasar grosir dan atau pertokoanpemakaian pasar dan tempat pelayanan pasar grosir dan atau pertokoan yang terdiri atas berbagai jenis barang dan satuan jumlah komoditas yang diperdagangkan. besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut retribusi atas penggunaan toko adalah lantai dasar ditetapkan sebesar m? bulan lantai (satu) ditetapkan sebesar rp. m? bulan, lantai (dua) ditetapkan sebesar rp. m? bulan lebih dari (dua) lantai ditetapkan sebesar rp. m2? bulan retribusi atas penggunaan pasar grosir adalah ternak ditetapkan sebesar m? hari hasil perkebunan ditetapkan sebesar m? hari hasil pertanian ditetapkan sebesar m? hari barang hasil industri ditetapkan sebesar m? hariadalah penyediaan fasilitas tempat pelelangan yangpelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah termasuk(l)roduksi nilai hasil tangkap berjenis ikan. besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar (lima persen) dari harga lelang. paragraf masa retribusi masa retribusi adalah untuk (satu) kali pelelanganterminal berupjenis angkutan, kapasitas tempat duduk, dan jenis kegiatan. besaran tarif retribusi terminal adalah sebagai berikut kapasitas tempat tarif kali masuk jenis angkutan duduk terminal angkutan antar kota pedesaan mobil penumpang 1s d orang rp. mikro bis s d orang rp. bis s d orang rp. bis besar lebih dari orang rp. ii. angkutan dalam kota bis kota s d orang rp. oplet 1s d orang rp. jenis kegiatan satuan tarif tempat kegiatan usaha lingkungan terminal mobil barang (pick up, truk, unit rp. box), kios, gerobak. ii. fasilitas lainnya lingkungan terminal orang pas masuk terminal paragraf masa retribusi masa retribusi terminal adalah setiap kendaraan yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan terminaltempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pemakaian, dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkirparkir khususbesaran tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut pelataran lingkungan parkir untuk kendaraan bermotor roda (enam) atau lebih sebesar rp. (dulima ratus rupiah) sekali parkir, atas pukul sampai dengan pukul sebesar (tiga ribu rupiah) sekali parkir. tamangedungparagraf masa retribusi masa retribusi tempat khusus parkir adalah waktu pelayanan parkir pada satu lokasi parkirobjek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah pemakaian penginapan pesanggrahan villa untuk kepentingan sosial dan kepentingan pemerintah daerah. subjek retribusi pemakaian penginapan pesanggrahan villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati penginapan pesanggrahan villapemakaian penginapan pesanggrahan villalam memberikan layanan. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusistruktur tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa digolongkan berdasarkan jenis bangunan, dan jangka waktu pemakaian. besaran tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa adalah sebagai berikut: jangka waktu pergi japan termasuk pondok per kamar hari rp. wisata pesanggrahan per unit hari rp.nyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada meliputi pemakaian kandang istirahat pemakaian kandang isolasi pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan rph. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong secara terperinckegiatan keagamaan. subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayan(l) struktur besarnya tarif retribusi rumah potong hewan digolongkan berdasarkan jenis ternak. besaran retribusi rumah potong hewan adalah sebagai berikut sapi kerbau kudbabi kambing dombie". ja. biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum ib. biaya pemeriksaan kesehatan hewan setelah je. biaya pemeliharaan rph id. biaya kebersihan rph biaya sewa per hari kandang istirahat dan per ekor isolasi paragraf masa retribusi masa retribusi rumah potong hewan adalah sebagai berikutoleh bupati. untuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong adalah setiap kali melakukan pemeriksaan per ekor. untuk pemotongan hewan adalah setiap kali melakukan pemotongan per ekor. untuk pemeriksaan hewan setelah dipotong adalah setiap kali melakukan pemeriksaan per ekor. jasa kebersihan rph adalah berdasarkan hewan per ekorlabuhan dermaga sungai. jasa bongkar muat pelabuhan dermaga sungai. jasa penimbunan penumpukan pelabuhan dermaga sungai. sewa tanah dan bangunan pelabuhan dermaga sungai. pas masuk pelabuhan dermaga sungaunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas pelabuhan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu pemakaikepelabuhanperuntukan atau kegunaan dari kapal motor, tongkang, perahu dan jenis barang. besaran tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut jasa sandar tambat kapal pelabuhan dermaga sungai dermaga beton besi kegiatan operasional kapal berbahan besi gt1s.d per gt call s.d gt50 per gt call s.d per gt call gt100 atas per gt call kapal berbahan kayu gt1s.d per gt call gt8s.d per gt call itsi s.d per gt call atas per gt call kapal berbahan fiberglass gt1s.d gt7 per gt call gt8s.dgt7 per gt jam gt8s.d gt50 per gt jam itsi s.d per gt jam atas per gt jam kapal berbahan fiberglass gt1s.d gt7 per gt jam gt8 s.d per gt jam itsi s.d per gt jam dermaga kayu kegiatan operasional kapal berbahan besi gt1s.dgt7 per gt call gt8s.d gt50 per gt call itsi s.d per gt call gt100 atas per gt call kapal berbahan kayu gt1s.d gt7 per gt call gt8s.d gt50 per gt call itsi s.d per gt call gt100 atas per gt call kapal berbahan fiberglass gt1s.dgt7 per gt call gt8s.d gt50 gt7 per gt jam gt8s.d per gt jam itsi s.d per gt jam gt100 atas per gt jam kapal berbahan fiberglass gt1s.d gt7 per gt jam gt8s.d per gt jam itsi s.d per gt jam jasa bongkar muat pelabuhan dermaga sungai. kayu dan sejenisnya per bahan bangunan curah per bahan bangunan dari besi per bahan pokok per ton hasil pertanian atau peternakan per ton kendaraan roda dua per unit kendaraan roda empat per unit jasa penimbunan penumpukan pelabuhan dermaga sungai. kayu dan sejenisnya per m3 hari bahan bangunan curah per m3 hari bahan bangunan dari besi per m2 hari bahan pokok per ton hari hasil pertanian atau peternakan per ton hari kendaraan roda dua per unit hari kendaraan roda empat per unit hari sewa tanah bangunan pelabuhan dermaga sungai. tanah per m2 tahun bangunan kios per unit bulan los per unit bulan pas masuk pelabuhan dermaga sungai orang per orang satu kali masuk gerobak dorong becak per unit satu kali masuk sepeda motor roda dua per unit satu kali masuk sepeda motor roda tiga per unit satu kali masuk mobil roda empat per unit satu kali masuk mobil lebih dari roda empat per unit satu kali masuk paragraf masa retribusi masa retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah waktu pelayanan dan penggunaan fasilitas pelabuhan. bagian kesembilan retribusi tempat rekreasi dan olahraga paragraf nama, objek dan subjekadalah pemakaian tempat rekreasi dan olahraga untuk kepentingan pemerintah daerahkunjungan, jenis layanan, dan jangka waktu penggunaan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanrekreasi dan olah ragaberdasarkan tempat olahraga. besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah sebagai berikut tempat olahraga aan lapangan tenis per jam lapangan lapangan sepak bola per hari lapanganbluelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.penyeberangan airjenis kendaraan air. besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut untuk tempat penyeberangan jangkung kecamatan jangkungteluk kalong tanjung harapan sakurasintetis gresik semperi kecamatan perangkat dan kecamatan jawabpenyeberangan desa semantik, mengajar dan perigi paritgaling tanjung sebagaitempat tempat penyeberangan lain yang belum diatur, disesuaikan dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam paragraf masa retribusi masa retribusi pelayanan fasilitas penyeberangan air adalah jangka waktu yang lamanya (satu) kali penyeberangan. bab jasa usahaambas, dan digolongkan dalam jenis retribusi jasa usaha. (sepuluh) jenis retribusi jasa usaha tersebut merupakan jenis retribusi jasa usaha,kabupaten sambasdung serba guna kecamatan dapat dipergunakan untuk kepentingan pelajar dan mahasiswa secara gratis sedangkan untuk partai politik dikenakan tarifngelolaan dan pelestarian sagu dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur maluku, menimbang bahwa sagu maluku sebagai potensi, berkat dan karunia tuhan yang maha kuasa kepada rakyat indonesia maluku, hendaknya dikelola dan dilestarikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat maluku yang adil, tertib dan damai, bahwa sagu maluku merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri, bahan bio energi sekaligus sebagai tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan baku bangunan yang semakin terabaikan akibat berubahnya pola konsumsi, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan termasuk pengembangan areal pemukiman baru, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, perusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan: cc. bahwa pengaturan pengelolaan dan pelestarian sagu maluku melalui peraturan daerah provinsi maluku, menjadi landasan yuridis bagi pengembangan dan pelestarian sumber pangan, tanaman konservasi, pengaturan tata air dan ekosistem serta bahan bangunngelolaan dan pelestarian sagrancangan peraturan daerah provinsi maluku tentang pengelolaan dan pelestarian sagu. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan daerah adalah daerah provinsi maluku: pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi maluku: gubernur adalah gubernur maluku:: sagu adalah pohon sagu dan makanan sagu: pohon sagu adalah tanaman yang tumbuh pada dataran rendah, yang berfungsi sebagai tanaman konservasi dan pengatur tata air dan ekosistem, dimana gedungnya dapat diolah sebagai bahan pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri dan bahan bio energi, serta pelepah, kulit batang dan daunnya dapat menjadi bahan bangunan, dan bahan bakar, makanan sagu adalah makanan yang terbuat dari bahan baku tepung sagu: kawasan hutan sagu adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai areal kebun dan atau hutan sagu, hutan sagu adalah hutan yang ditumbuhi pepohonan sagu yang terhampar luas yang secara alamiah telah ada dan dipelihara oleh kesatuan masyarakat hukum (adat) secara turun temurun: kebun sagu adalah areal tempat budidaya tanaman sagu: empulur sagu adalah bagian dalam dari batang sagu, pati sagu adalah hasil olahan (ekstraksi) dari empulur yang mengandung karbohidrat, tepung sagu adalah pati sagu yang telah diolah dan dikeringkan: pengelolaan sagu adalah upaya terpadu dalam menata, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan pohon dan makanan sagu, pelestarian sagu adalah tindakan melindungi, membina, mengawasi, mengendalikan dan memulihkan pohon dan makanan sagu demi terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaatnya, badan pengelolaan dan pelestarian sagu yang selanjutnya disingkat apps adalah lembaga interdisipliner yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelestarian sagu: kesatuan masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat genealogis teritorial, memiliki batas batas yurisdiksi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta pemerintahan provinsi maluku yang dikenal dengan nama negeri atau yang disebut dengan nama lain: kerang adalah petugas pengawas yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah negeri guna mengawasi wilayah darat dan laut dari ancaman kerusakan yang datangnya dari dalam maupun luar wilayah petuanan. bab asas dan tujuan pengelolaan dan pelestarian sagu dilaksanakan berlandaskan asas kelestarian nilai nilai budaya lokal, asas manfaat, berkelanjutan, kepastian hukum dan keadilan, partisipatif serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. pengelolaan dan pelestarian sagu bertujuan mewujudkan: konservasi sumberdaya hutan sagu, menjaga keseimbangan ekosistem: keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat: ketersediaan sumber bahan makanan penghasil karbohidrat, ketersediaan bahan baku bio energi: usaha kultivasi bagi kepentingan masa depan kehidupan masyarakat: kesejahteraan dan eksistensi masyarakat (adat) maluku, objek pendidikan, penelitian dan pariwisata. bab iii pengelolaan dan pelestarian sagu sagu merupakan sumberdaya alam potensial yang memiliki manfaat ganda dan berguna bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat maluku, sehingga harus dikelola dan dilestarikan. pengelolaan dan pelestarian sagu sebagaimana dimaksud pada merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas sagu. pengelolaan dan pelestarian sagu merupakan satu kesatuan kegiatan, meliputi: pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian potensi tanaman dan hutan sagu: penanaman lahan potensial yang dapat menjadi kebun dan atau hutan sagu, cc. pemanfaatan tepung sagu sebagai sumber bahan pangan karakteristik maluku, bahan baku industri dan bahan bio energi: pengelolaan makanan berbahan dasar sagu sebagai makanan khas maluku. hutan dan atau kebun sagu dapat dikelola sebagai objek pendidikan, penelitian dan atau objek wisata. pengelolaan kawasan hutan dan atau kebun sagu sebagaimana dimaksud pada harus tetap memperhatikan fungsi dan kelestariannya. pati dan atau tepung sagu dapat diolah menjadi bahan makanan pokok masyarakat, kuliner khas daerah dan bahan baku industri. setiap acara resmi pemerintahan dan kemasyarakatan wajib menggunakan bahan makanan yang terbuat dari pati dan atau tepung sagu. pengaturan pengelolaan dan pelestarian sagu sesuai karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah, diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten kota. bab hak, kewajiban dan peran serta masyarakat setiap orang dan atau badan hukum memiliki hak yang sama untuk mengelola dan melestarikan sagu. setiap orang dan atau badan hukum memiliki hak yang sama untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sagu. setiap orang dan atau badan hukum berkewajiban mengelola dan melestarikan sagu, termasuk dalamnya mencegah dan menanggulangi perusakan hutan dan atau kebun sagu serta ketersediaan makanan sagu. setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan sagu, wajib mengembangkan dan melestarikan sagu. setiap anggota masyarakat dan atau badan hukum mempunyai kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperanserta dalam pengelolaan dan pelestarian sagu. perserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara meningkatkan kemandirian, pemberdayaan dan kemitraan: menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, cc. menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, menyediakan informasi yang dapat diakses secara luas. bab peran kesatuan masyarakat hukum adat pengelolaan dan pelestarian sagu yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat, dilakukan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat. pemerintah daerah berkewajiban menghormati, melindungi, mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pelestarian sagu. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan dan pelestarian sagu yang dikelola oleh masyarakat. pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh instansi teknis atau lembaga yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian sagu, dilakukan oleh masyarakat, masyarakat adat dan pemerintah daerah. pengawasan masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi kepada instansi atau lembaga yang berwewenang. pengawasan dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dilaksanakan oleh kerang atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat. pengawasan pemerintah daerah dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan, bimbingan teknis dan penegakan hukum. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian sagu, pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelolaan dan pelestarian sagu apps). keanggotaan apps, terdiri dari para peneliti dan atau akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah daerah. apps mempunyai tugas dan wewenang untuk: melakukan pengkajian dan penelitian: menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sagu, cc. melaksanakan pembinaan dan pengawasan: melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah: membuat rekomendasi terkait pemanfaatan areal hutan dan atau kebun sagu. apps ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab vii larangan (dl) dilarang melakukan penebangan, perusakan dan atau pembakaran dengan tujuan merusak dan atau memusnahkan tumbuhan dan tanaman sagu pada hutan dan atau kebun sagu. dilarang memanfaatkan tanah pada kawasan hutan dan atau kebun sagu untuk kepentingan lain, kecuali atas rekomendasi apps dan instansi teknis. dilarang melakukan tindakan apapun yang menghambat proses pengelolaan dan pelestarian sagu. setiap kegiatan yang berakibat perubahan fungsi kawasan hutan dan atau kebun sagu, harus mendapat ijin pemerintah daerah atas dasar rekomendasi dari apps. bab viii penyidikan selain penyidik kepolisian negara republik indonesia, penyidikan atas tindak pidana bidang pengelolaan dan pelestarian sagu dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah provinsi maluku, pejabat sebagaimana pada berweyang diduga sebagai tersangka,dan atau saksi, 9g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, danegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan setiap tindakan tentang: pemeriksaan tersangka, memasuki rumah: cc.pemeriksaan sebagaimana pada disampaikan kepada penyidik kepolisian negara republik indonesia untuk diteruskan kepada pihak kejaksaan. bab sangsi pidana pelanggaran terhadap dan diancam dengan pidana kurungan serendah rendahnya (enam) bulan dan setinggi tingginya (duabelas) bulan atau denda sebanyak banyaknya rp. (lima puluh juta rupiah). pelanggaran terhadap diancam dengan pidana kurungan serendah rendahnya (tiga) bulan dan setinggi tingginya (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya rp. (tiga puluh juta rupiah). selain sangsi pidana sebagaimana pada atas, kesatuan masyarakat hukum adat dapat mengenakan sanksi hukum adat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hukum adat setempatgelolaan dan pelestarian sagu serta kelembagaannya, diselolaan dan pelestarian sagu i. umum pohon sagu merupakan tumbuhan yang tumbuh secara alamiah dan membentuk hutan sagu hampir seluruh wilayah kepulauan maluku, merupakan karunia tuhan yang maha kuasa kepada rakyat indonesia maluku. tumbuhan sagu yang membentuk hutan sagu perlu dikelola dan dilestarikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat kepulauan maluku yang adil, tertib dan damai. hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara cepat dan tepat, sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan dalam masyarakat kepulauan maluku. tumbuhan dan atau tanaman sagu dalam hutan dan atau kebun sagu dapat dijadikan sebagai tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan bangunan. maluku, pohon sagu dapat tumbuh pada kondisi hidrologi berupa, kondisi rawa pantai (brackish water) yang bercampur dengan nipah dan tumbuhan payau lain: kondisi rawa air tanah, baik secara murni maupun bercampur dengan tumbuhan rawa, dengan penggenangan tetap maupun penggenangan sementara, kondisi pesisir pantai berpasir yang dipengaruhi oleh keadaan pasang surut, dan kondisi yang tidak tergenang tetapi mempunyai kandungan air tanah yang cukup tinggi. oleh karena itu, pengelolaan dan pelestarian pohon sagu didasarkan pada karakteristik tumbuhan dan keistimewaan sagu yaitu tumbuhan sagu dapat tumbuh dan berkembang pada tempat tumbuh dimana tanaman pangan lain tidak dapat tumbuh: waktu panenan tidak ditentukan oleh keadaan cuaca, tidak ada kegiatan penanaman ulang pada areal sagu, keterlambatan panen tidak memberikan resiko yang berarti: populasi sagu yang luas akan berdampak pada stabilitas iklim mikro, populasi sagu dapat mengendalikan pencemaran sebagai akibat limbah pabrik, sampah kota dan dapat membersihkan air buangan: dapat mencegah dan mengendalikan erosi serta dapat menjaga keseimbangan ekosistem. pohon sagu dapat berfungsi sebagai tanaman pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri dan bahan bio energi, tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan bangunan, sehingga menjadi komoditi utama dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat indonesia, terutama provinsi kepulauan maluku. pohon sagu maupun makanan dengan bahan dasar sagu, perlu dikembangkan dan dilestarikan maluku bagi kepentingan ketahanan pangan (food security), pendidikan, penelitian maupun pariwisata. upaya pengelolaan dan pelestarian sagu hendaknya dilakukan melalui penetapannya dalam peraturan daerah perda). hal ini penting, karena sagu (baik pohon sagu maupun makanan sagu) semakin terabaikan dan tidak menjadi perhatian dalam upaya mengembangkan ketahanan pangan, pendidikan, penelitian maupun pariwisata provinsi kepulauan maluku. perbaikannya sagu disebabkan karena, berubahnya pola dan konsumsi makan masyarakat, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, perusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan. dengan demikian kebijakan pengelolaan dan pelestarian sagu melalui pengaturannya dalam perda, dapat menjadi landasan yuridis bagi upaya mengelola dan melestarikan sumber pangan, bahan baku industri, bahan bio energi, tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan bangunan. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan asas manfaat, yaitu asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian sagu dilakukan untuk memberikan manfaat bagi semua kepentingan secara optimal, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna. yang dimaksud dengan asas berkelanjutan, yaitu asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian sagu dilakukan untukyang dimaksud dengan asas kepastian hukum dan keadilan yaitu asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian sagu harus didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sekaligus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah asas yang menegaskan mengenai hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan pelestarian sagu maluku. yang dimaksud dengan asas tanggung jawab pemerintah daerah adalah asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian sagu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. butir cukup jelas. butir yang dimaksud dengan menjaga keseimbangan ekosistem adalah fungsi dari tanaman sagu yang memiliki kemampuan menyerap gas gas penyebab polusi udara terutama carbon co, dan co). butir s d butir cukup jelas. yang dimaksud dengan manfaat ganda dari sagu adalah daun sagu digunakan sebagai atap rumah atau dinding rumah: tulang daun (gaba gaba) dapat digunakan untuk dinding rumah dan plafon rumah, kulit batang digunakan sebagai bahan bakar, briket arang dan bahan bangunan: kulit pelepah atau tulang daun dapat dianyam menjadi kajang untuk plafon rumah, empulur diolah untuk menghasilkan tepung sagu yang dapat menjadi bahan baku pangan, bahan baku industri serta bahan baku energi: empulur yang tidak diolah dapat menjadi media tempat hidup ulat sagu yang dapat dijadikan bahan makanan maupun pakan ternak, limbah olahan empulur yang dicampur dengan kotoran ayam, dapat digunakan sebagai media tanam bibit cengkeh dan kakao, limbah olahan empulur digunakan untuk makanan ternak dan hard board serta pupuk organik: tepung sagu dalam bentuk sel tunggal protein digunakan untuk makanan ternakorangan atau anggota warga masyarakat. yang dimaksudkan dengan badan hukum adalah badan hukum publik dan badan hukum privat yang berdasarkan peraturan perundang undangan, berhak melakukan usaha pengelolaan dan pelestarian sagu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan dan pelestarian sagyear bupati majeneuntuksuai peraturan gubernur provinsi sulawesi barat nomor tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi sulawesi barathuruf dan huruf perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten majeneajene tahun penyusunan rpm ini, sudah mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten majene tahun yang pada saat bersamaan sedang menunggu persetujuan dprajene yaitu terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata kabupaten majene dalam tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya merupakan visi pada rpm tahun sedangkan visi rpm berikutnya tetap mempedomani draftajenemenengah daerah (rpm)i analisis isu isu strategirencanamajene nomor tahun tentang rencana jangka menengah daerah rpm) kabupaten majeneajenenasional, rpm nasional dan memperhatikan ipjp provinsi sulawesi barat dan rpm provinsi sulawesiajeneajeneajene dan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten majene pada setiap tahun anggaran. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas, |
lembaran daerah kota sukabumi tahun nomor peraturan daerah kota sukabumi tanggal juni nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkota. objek pajak yang tidak dikenakan pajakmerupakan wajib pajak. bab iil. bab iii dasar pengenaan, tarif pajak, dan cara perkepala daerah. tarif pajak ditetapkan sebagai berikut untuk nop bawah (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma satu persen), untuk nop (satu milyar rupiah) atasv. bab tahun pajak dan saat yang menentukan pajak yangwilayah pemungutan pajak yang terutang dipungut wilayah daerahspot dan atau skpd atau dokumen lain yang dipersamakan. pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan spptata cara penerbitankekurangan pajak yang terutang.. mengurangkan atau membatalkan spot, skpd,ralihan sistem pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah ini, dilaksanakan terhitung mulai tanggal januariebesatangn dengan aslinya kota sukabumi, suka a35 ttd. pas dat, ben.termini, s.h., m.h. hanafi zain aaumum sesuaiyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu jenis pajak kabupaten kota dan pemungutannya dilimpahkan daerah. hal ini bertujuan untuk lebih memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. pelimpahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada daerah kabupaten kota dirasa perlu untuk menetapkan tempat tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai pembangunan daerahdan cara pembayarannya, diharapkan kesadaran dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula wajib pajak dapatkarena ketidak mampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya. objek. objek pajak dalam peraturan daerah ini adalah bumi dan atau bangunan yang berada wilayah kota sukabumijek pajak dimaksud dikenakan pajak sehingga hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk tujuan kepentingan masyarakat luas guna membiayai pembangunan wilayah kota sukabumi,d. huruf yang dimaksud dengan pagar mewah adalah pagaryang dimaksud dengan taman mewah adalah tamancukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan tidak dimaksudhuruf e. huruf cukup jelas huruf cukup jelas jual pengganti, adalah suatu ontoh tata cara penghitungan pajak wajib pajak mempunyai obyek pajak berupa tanah seluas dengan harga jual m2, bangunan seluas 400m2 dengan nilai jual m2, taman mewah seluas dengan nilai jual m2, pagar mewah sepanjang dan tinggi rata rata pagar dengan nilai jual m2, besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut nilai jual tanah nilai jual bangunan rumah dan garasi taman mewah pagar mewah (#) besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang nilai jual objek pajak bumi dan bangunan nilai. nilai jual objek pajak tidak kena pajak ( ) nilai jual objek pajak kena pajak pbb yang terutangraturan daerah kabupatenperlumakaian kekayaan daerahmakaian kekayaan daerahpasuruanhuruf pemakaian tanah adalah penggunaan tanah yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten pasuruan oleh setiap orang atau badan. huruf pemakaian gedung balai diklat adalah setiap pegawai negeri atau perorangan badan yang memanfaatkan bangunan tersebut yang dikuasai pemerintah kabupaten pasuruan huruf pemakaian kendaraan alat alat berat adalah setiap orang atau badan yang menggunakan peralatan berat yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten pasuruan huruf penggunaan jasa laboratorium jalan adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan laboratorium jalan yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten pasuruan huruf penjualan kayu adalah penjualan kayu yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten pasuruan huruf pemakaian pemancar radio adalah penggunaan jasa layanan penyiaran melalui radio yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten pasuruan, yang berfungsi sebagai media informasi bersifat komersial huruf penggunaan laboratorium lingkungan adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan laboratorium pengujian kwalitas lingkungan yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten pasuruan huruf pemakaian mesin dan peralatannya adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pengolahan kayu dan pengerjaan barang logam yang dikuasai oleh pemerintah daerah. huruf pemakaian kios bangsal pengolahan ikan adalah setiap kegiatan orang atau badan yang melakukan usaha pengolahan ikan dengan memanfaatkan bangunan tersebut baik permanen maupun semi permanen yang dikuasai oleh pemerintah daer: pelayanan kepada masyarakat, pendapatan asli daerah.maret tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pemakaian tanah jenis satuan tarif skpd pelayanan retribusi bertanggung jawab untuk pemasangan reklame m2 tahun nop luas sesuai dengan tanah kepemilikan asset dan tupoksi skpd pemakaian tanah untuk: m2 tahun nop luas pemakaian tanah yang m2 bulan nop luas bersifat insidentil tanah pemakaian gedung balai diklat pandaan jenis satuan tarif retribusi skpd pelayanan bertanggung jawab saya aula dipergunakan untuk hari rp. bpsdm |. instansi pen aula dipergunakan untuk hari rp. masyarakat umum dan . organisasi umum pemakaian kendaraan alat alat berat penetapan retribusi untuk jam kerja melampaui jam kerja kenakan tambahan per jam khusus excavator dan buldoser tarif per jam alat alat berat retribusi bertanggung jawab mesin gila tree when roller 8ton rp. dinas .| mesin gila 10ton rp. binaraga generator set, heading dkg rp. mom generator set, sinaro spg 30hp rp. stone crushed (pemecah batu) rp. excavator rp. dinas pengairan mmm oo. obi. dinas perikanan dam truck rp. dinas binaraga dinas pengairan penggunaan jasa laboratorium jalan jenis tarif skpd alat alat berat retribusi bertanggung untuk pekerjaan dipuji oms .ia. tes sindir rp. binaraga .|b. dinamik correct penetrometer (dpc) rp. .|& gentlemen beam rp. .d. tes pit cbr) lapangan rp. kepadatan lapangan sand cone) rp. nan untuk pengujian lapangan aspal beton tiaptitik .la. ekstraksi rp. .b. coredril rp. .|& berat isi rp. untukpengujiantes benda ujibeton berbuah .a. kuattekankubus rp. .ib. kuattekancylinder rp. .| kuatkan dengan hammerbeton rp. .a. abrasitest rp. . ib. gradasi rp. .& beratjenisdan penyerapan agregat kasar rp. .|d. beratjenisdan penyerapan agregat halus rp. .& berat bersih rp. .l|f kadar lumpur rp. . soudnesstestagregatkasar rp. . ih. soudnesstestagregathalus rp. .i. sand equivalent rp. .b. berjenis rp. . rttemberg ll pl pi rp. .| analisasaringan rp. .| pemadatanstandart rp. .f pemasangan modified rp. . standart rp. cbr modified rp. penjualan kayu besarnya retribusi penjualan kayu per sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu) pemancar radio besarnya retribusi jasa usaha pemanfaatan radio sebagai berikut: jenisiklan durasi reguler time prime time skpd bertanggung jawab dan aan jasa pelayanan laboratorium lingkungan skpd parameter tarif retribusi bertanggung jawab setara pemeriksaan air badan |. papan. . temperatur rp. hidup tds . rp. . rp. .1l bod lo. rp. cod rp. total phosphate sebagai rp. .l. no3 sebagai rp. nh3n loo rp. agen rp. . barium lo. rp. .l. boron rp. . selenium il. rp. .|. cadmium rp. from6et rp. . tembaga rp. .|. besi rp. . mangan rp. . air raksa rp. seng rp. .|. klorida rp. . canda lo. rp. fluorida rp. go, .|. nitritsebagai rp. . surat rp. . klorin bebas rp. . belerang sebagai h2s rp. . minyakdan lemak rp. .|. deterjen sebagai nas rp. senyawa fenol sebagai fenol rp. . total koliform rp. .l. temperatur rp. |. ds . rp. kiss . rp. rp. .|. besi rp. . mangan. lo. rp. . baru rp. .|. tembaga rp. rp. .|. g6t rp. kromat rp. . cadmium lo. rp. |. raksa rp. .l. timbal rp. |. timah putih rp. . arsen lo. rp. . selenium li. rp. nikel rp. .|. obat rp. .|. sianida rp. .|. h2s rp. .|. fluorida rp. . nh4bebas rp. . mitra rp. nitrit rp. . . bod rp. detergen rp. .|. phenol rp. minyak lemak rp. prostat orto) rp. . pemeriksaan biologi .o.l .|. coli tinja il. rkepala daerah adalah bupatiumum daerah adalah kas umum daerah kabupaten pasuruan. kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten pasuruan meliputi tanah, rumah dinas, laboratorium, mesin dan peralatannya, sepadan saluran, gedung, jasa layanan penyiaran radio dan kendaraan alat alat berat milik pemerintah daerah. tanah adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerahlaboratorium jalan adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan mutu bahan jalan dan jembatan mesin dan peralatannya adalah jasa pelayanan mesin dan peralatannya yang disediakan oleh pemerintah daerah. kendaraan alat alat berat adalah alat untuk keperluan pembangunan dan keperluan lain yang dikuasai pemerintah daerah. remaja dan damai adalah media tanah untuk pengamanan bagi saluran saluran dan atau bangunan dari pada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan. pemancar radio adalah alat untuk menyiarkan informasi yang bersifat komersial melalui pesawat radio yang dikuasai pemerintah daerah. kios bangsal pengolahan ikan adalah bangunan permanen atau semi permanen yang dipergunakan untuk kegiatan pengolahan ikan yang dikuasai pemerintah daerahatas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pemakaian kekayaan daerahsayapemerksaanar best .l. bau rp. |. ds . rp. rasa lo. rp. .|. s5. temperatur rp. nama rp. aluminium lo. rp. arsen rp. komodo. barium oooooonul rp. .|. besi . rp. . cadmium lo. rp. .|. kesadahan rp. .|. klorida rp. .|. krom6t rp. . natrium rp. .|. niat rp. . nitrit rp. .|. perk rp. seng rp. mm. sianida rp. .|. surat rp. . . rp. . timbal rp. . detergen rp. .7at organik o4) rp. . pemeriksaan biologi .o.l . total koliform rp. . berat jenis ' rp. . rp. . besi . rp. .|. mangan rp. seng. rp. .|. obat rp. .|. cadmium rp. .|. komet rp. .|. tembaga rp. . timbal. rp. |. raksa rp. krom tot rp. nil rp. . kalium rp. . arsen lo. rp. . paspor rp. . . plankton rp. beats lo. . mudah meledak rp. .|. mudah terbakar rp. . . bersifat reaktif ' rp. bersifat korosif rp. aren. rp. .|. cadmium rp. . krom total rp. . obat rp. .|. tembaga rp. . timbal . rp. raksa rp. . nikel . rp. . selenium rp. . a1l. timah putih rp. |. seng rp. .lf. pemeriksaan ld50 |. .|. metode thomson wal rp. .| pengambilan dan perlakuan sample: loo .la. jarak s100km rp.| pengambilan dan perlakuan sample: |oo0000000000001la. jarak s100km rp. . b. 100jarak150km rp. .| bila llokasilebih dari 1titik pengambilan dikenakan penambahan bertitik rp. jasa pengambilan sample sedimen padat nan .| pengambilan dan perlakuan sample |oo00000000001 .jarak s100km rp. . 1100jarak150km rp. . jarak 150km rp. bila dalam lokasi lebih dari titik .pengambilan .| dikenakan penambahan bertitik rp. jasa pengambilan sample dan analisa kualitas udara emisi sumber tidak bergerak . total partikel (debu) rp. .| sulfur dioksida so2) rp. no2 rp. mms teo reduce sulphur h2s) rp. color c2) .ii rp. li. rp. .|. amoniak rp. . hidrogen fluorida hf) rp. asam chloride hc) rp. air raksa rp. al. arsen rp. cadmium rp. . seng oli. rp. . timah hitam lo. rp. rp. nan pengambilan sample dan analisa faktor pmod ska kapasitas rp. .i. partikulat rp. . partikulat pm2, rp. jasa pengambilan sample dan analisa . kualitas udara ambient dan link. kerja pengambilan sample dan analisa faktor . rp. .|. oksida nitrogen rp. . oksidan rp. h2s rp. nh3 rp. . bmc rp. pengambilan sample dan analisa faktor pmod ska . intensitas kebisingan sesaat ' | rp. .|. intensitas kebisingan24jam rp. . getaran mekanik rp. getaran perorangan rp. jus anatsakecepatanangn oo. kecepatan dan arah angin rp. . . analisa temperatur dan kelembaban temperatur dan kelembaban rp. jasa pengujian kualitas udara emisi sumber mmm gera untuk parameter co, co2, o2, hc, rp. kapasitas pemakaian mesin dan peralatannya besarnya retribusi jasa pelayanan pemanfaatan mesin peralatan pengolahan kayu dan mesin peralatan pengerjaan barang logam sebagai berikut skpd jenis jasa pelayanan satuan tarif bertanggung retribusi jawab cl: perbaikan pisau gergaji | dinas perdagangan .lb: roll . buah rp. kam pisau gea .iioooooooov. las titik rp. . penyambungan buah rp. mon terong kayu jati rp. jj, . ib. tct30 bilah rp. . ld. tct 51m bilah rp. , | pelapisan logam chrome rp. pemakaian kios bangsal pengolahan ikan tari skpd jenis pelayanan satuan bertanggung retribusi jawab . poo kios bangsal permanen m2 tahun rp. dinas kios bangsal semi m2 tahun rp. permanen bupati pasuruan, ttd, dade anggskpd pelaksana pemungut adalah skpd yang diberi wewenang menyelenggarakan pengelolaan pemakaian kekayaan daerah. skpd pengelola adalah skpd yang mengelola kekaya: pemakaian gedung balai diklat pandaan, pemakaian kendaraan alat alat berat, penggunaan jasa laboratorium jalan, pemotongan pohon, pemakaian pemancar radio: penggunaan jasa pelayanan laboratorium lingkungan, pemakaian mesin dan peralatannya, dan pemakaian kios bangsal pengolahan ikan. tidak termasuk obyenis pelayanan, frekuensi, luas, volume, lokasi dan nilai strategis pemakaian kekayaan daerah bab prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan penetapan taripemakaian kekayaan daerah retribusi terutang terjadi sejak menggunakan memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak,, dan berwawasan global diperlukan pengaturan mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan yang selaras dengan situasi dan kondikabupaten tanjung jabung barat tentang pendidikan bab ketentuan umum pemerintah adalah pemerintah pusat. pemerintah propinsi adalah pemerintah propvisi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas yang berbasis nilai nilai keagamaan, nilai nilai kultural, wawasan berkebangsaan, dan berwawasan global.,engupayakan bebas buta aksara arap quran, menumbuhkan lulusan yang berkarakter kewirausahaan dan peduli lingkungan. tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik jawab. bab iii penyelenggaraan pendidikan bagian pertama umumkabupatenpengangkatan, penempatan, promosi, emosi, mutasi dan pemberhentian danpendidik pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan yangatau lembaga pendidikan asing. pengangkatan, penempatan, promosi, emosi, mutasi dan pemberhentian pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilakukan oleh yayasan atau badan pendidikan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangpendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru. kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan, penempatan, promosi, emosi, mutasi dan pemberhentian tenaga,tenagatenaga pendidik pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimanagangkatan, penempatan, promosi, emosi, mutasi dan pemberhentian tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilakukan oleh yayasan ataudalam dan wajib dilaporkan kepada bupati melaluipendidik pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan berhak mendapat pelatihan, penghargaan, perlindungan serta kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerahdalam meningkatkan sekesjaheteraan pendidik dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.bupatiparagraf hak dan kewajiban perserta didik setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formalparagraf penerimaan peserta didik baru penerimaan peserta didik baru bertujupada dan penerimaan peserta didik baru untuk tindak smp dan sekolah menengah wajib memiliki ijazah atau surat keterangan kemampuan membaca gurun. ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupatikepala dinas pendidikanbupati dan pendidik jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikutnon formal,dalam danyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undanganyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam (l), dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan peraturan perundang undangan, sekolah dasar luar biasa sdb):, sekolah menengah pertama luar biasa small): sekolah menengah atas luar biasa small), sekolah akselerasi, dan sekolah inklusi. bagian ketujuhserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi berhak mendapat pendidikan layanan khusus ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian kedelapanb.pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, cc.:satuan pendidikan satuan pendidikan didirikan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakatpertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan bidang keuangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. setiap satuan pendidikan wajib menyusun tata tertib yang disahkan oleh kepala dinas pendidikan. peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada disusun selaras dengan visi dan misi pendidikan daerah, penghargaan atas keberhasilan, dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut tentang pakaian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bupati. dalam menyusun tatatertib pakaian sekolah sebagaimana dimaksud pada wajib mempertimbangkan kepantasan, kelayakan dan hak siswa untuk melaksanakan kewajiban menutup aurat sesuai dengan agama masing masing daerah pemerintah daerah wajib mendirikan satuan pendidikan sesuai dengketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi satuan pendidikan slb atau satuan pendidikan yang bersifat khusus lainnya. bagian kedua pendidikan yang diselenggarakan masyarakat paragraf pendirian, penyatuan dan penutupan masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan. dalam mendirikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada wajib mengajukan izin kepada bupati melalui kepal dinas pendidikkat ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku satuan pendidikan slb atau satuan pendidikan yang bersifat khusus lainnya. paragraftata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. dalam hal timbul permasalahan yangtata cara koordinasi sebagaimana dimaksud dalam penyelesaian permasalahan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragrafbupatipendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga pendidikan asing tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalambupati atau pejabat yang ditunjukbupati, terdiri dari unsur dinas pendidikan, kantor perizinan terpadu, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, satuan kerja perangkat daerah yang terkait, dewan pendidikan. ketentuan lebih lanjut mengenaidengan peraturan bupati. bab vii peran serta masyarakat bagian pertama umum setiap warga dan kelompok masyarakat berkewajiban berperanserta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padakabupatenunsur dewan pendidikan kabupaten dapat terdiri dari: lembaga swadaya masyarakat lsm) bidang pendidikan, tokoh masyarakat, cc., yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi profesi tenaga kependidikan,kabupaten sekurang kurangnya terdiri atas:kabupaten paling banyak (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal. anggota dewan pendidikan kabupatekabupatebupati. dewan pendidikan kabupate,kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada adalah (tiga) tahun. dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan hasil pengawasan oleh dewan pendidikan kabupaten dilaporkan kepada bupati, tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh pendidikan, organisasi profesi tenaga pendidikan, dunia usaha dan dunia industri, alumni, birokrasi, yayasan. jumlah anggota komite sekolah suku : bendahara, anggota yang terdiri dari anggota tetap,uku rang kurangnya memuat: nama dan tempat kedudukan,,lingkungan, keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah dan pendidikan yang berkarakter kewirausahaan. setiap satuan pendidikan tindak wajib menyelenggarakan pendidikan baca tulis quran bagi peserta didik yang beragama islam. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mata pelajaran agama dan atau pada kurikulum muatan lokal, dan atau dengan bekerja sama dengan jalur pendidikan lainnya. satuan pendidikan pada jenjang smp dan sekolah menengah wajib memberikan (dua) mata pelajaran bahasa asing. muatan lokal sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain. ketentuan lebih lanjut mengenai standar isi diaturdengan peraturan bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikanbupatilebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusanlebih lanjut mengenai teknis standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan daerah diatur lebih lanjut standar pengelolaan satuan pendidikan diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikanlebih lanjut dengan berpedoman pada standar nasional pendidikanlebih lanjut mengenai standar penilaian pendidikan daerah diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. bab pengendalian mutu untuk mencapai standar mutuuntuk kepentingan melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada setiap satuan pendidikan wajib membentuk tim penjamin mutu. pemerintah daerah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalamdalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalambabuntuk mewujudkan sekolah bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada maka harus melalui tahapan rintisan sekolah bertaraf internasional. rintisan sekolah bertaraf internasional adalah program yang fokus pada mutu dan merupakan upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dan perbaikan kultur sekolah untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan komprehensif. penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional harus ramah sosial dan menganut sistem yang terbuka bagi semua kelompok masyarakat, termasuk bagi siswa miskin. penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional wajib untuk: melakukan sosialisasi dan penelusuran potensi akademik secara aktif untuk merekrut siswa dari keluarga miskin, menghindari kriteria yang bersifat diskriminatif seperti kemampuan ekonomi, nilai total, sertifikat khusus yang mungkin dapat mempengaruhi calon siswa dari keluarga mampu, cc. menerapkan mekanisme subsidi silang untuk membantu pembiayaan siswa yang miskin melalui proses pengambilan keputusan dan manajemen yang transparan dan demokratis. penggunaan bahasa inggris dalam proses belajar mengajar tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkan kebanggaan bagi siswa peserta didik terhadap bahasa indonesia, proses belajar khusus untuk mata pelajaran agama, bahasa indonesia dan pendidikan kewarganegaraan harus menggunakan bahasa indonesia. pemerintah daerah menyelenggarakan (satu) sd mi, smp m ts, sma dan smk mak menuju sekolah bertaraf internasional dan atau memfasilitasi penyelenggaraan (satu) sd mi, smp m ts, sma ma dan smk mak bertaraf internasional. apabila sd mi, smp m ts, sma ma dan smk mak sebagaimana dimaksud pada atas sudah bertaraf internasional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, pemerintah daerah wajib membentuk masing masing (satu) rintisan sekolah bertaraf internasional yang baru. bab kerjasama pendidikan satuan pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan lain ataudinasdinasbupati. bab xii sarana dan prasarana pendidikan.pemerintah daerah.masyarakat. bab xi20y6 (dua puluh persen) bupatipemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah bossa) untuk satuan pendidikan yang tidak menerima dana operasional sekolah yang bersumber dari dana dekonsentrasi. ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaghargaan dan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga pendidik bagian kesatu penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atasjenis dan tata cara penghargaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian keduapengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan pengawasan penyelenggaraan pendidiknaomite sekolah, cc. pengawasan oleh komisi pelayanan publik: dan pengawasan oleh dewan pendidikan kabupaten, dan pengawasan oleh dprd, bab xvidan siswa baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan kegiatan yang bersifat kekerasan fisik maupun fisikhis terhadap peserta didik. bab xvi sanksi pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana atur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangkabupatekhusus standar kualifikasi pendidik berlaku paling lambat tahun (dua ribu empat belasdidikan umum penyelenggaraan pendidikanyelenggaraan pendidikan kabupaten tanjung jabung barat harus selaras dengan sistem pendidikan nasional yang mengemban aturan penyelenggaraan pendidikan inidaerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia indonesia seutuhnya. melalui pengaturan dalam peraturan daerah ini dimaksudkan agar terdapat acuan dan pedoman serta menjamin kepastian hukum bagi stakeholder pendidikan maupun warga masyarakat dalam mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. dalam penyelenggaran pendidikan dianut beberapa prinsip sebagai berikutii. demi cukup jelas. kewenangan kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelaspendidikan sesuai dengan standar nasionalundangan yang berlakcukup jelas, cukup jelas cukup jelascukup jelas. objektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasar kemampuan, kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi calon siswa, dan status sosial, kecuali untuk siswa yang berkebutuhan khusus. peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus penerimaan siswa baru sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tahun danyang dimaksud dengan ijazah misalnya ijazah madrasah ibtidaiyah atau pesantren. yang dimaksud keterangan adalah keterangan dari guru mengaji atau majlis pengajian gurun sperti taman pengajian gurun. cukup jelas saat ini telah berjalan wajib belajar sembilan tahun. depan maka perlu ditingkatkan menjadi wajib belajar tahu, pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, sarana prasarana, pembiayaan, sistem evaluasi, sertifikasi, jaminan mutu pendidikan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jeladalam bidang pendanaan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kewajiban ini untuk menjamin bahwa setelah tamat anak mampu membaca gurun. yang dimaksud dengan jalur pendidikan lainnya adalah jalur pendidikan non formal sperti majlis atau taman bacaan gurun, atau pendidikan formal dalam keluargdengan peraturan perundang undangan adalah undang undang nomor tahun tentang pendidikan dan peraturan pemerintah nomor tahun pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sera peraturan perundangan dibidang kepegawaian. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun nomor |
sp) ums pt. jamkrida)nyertaan modal pemerintah kabupaten barito timur pada pt. jamkrida provinsi kalimantanrusahaan adalah perseroan terbatas penjaminan kredit daerah provinsi kalimantan tengah pt. jamkridarseroan terbatas penjaminan kredit daerah provinsi kalimantan tengah pt. jamkrida)kabupaten barito timur pada jamkrida kalteng sebesar rp. (tiga milyar rupiah): penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada diberikan secara bertahap dengan rincian tahun anggaran rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara angsuran pada apbd murni rp. (satu milyar rupiah) dan perubahan apbd rp. (lima ratus juta rupiah) tahun anggaran rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah). guna memenuhi bagian penyertaan modal pemerintah kabupaten barito timur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dan pemerintah kabupaten barito timurbarito timurenjelas.d.tahun nomor |
lembaran daerah kabupaten serang haa batan nomor tahun peraturan daerah kabupaten serang nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serang, menimbang bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha bidang jasa konstruksi dan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta pembinaan dalam bidang jasa kontruksi, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perizinan, bahwa yang dikeluarkan. dengan persetujuan bersama dewan peyang selanjutnya disingkat ppm adalah ppm kabupaten seranglaksanaan. pelaksankontruksimaksbertujuan untuk mengembangkan jasa konstruksi. sertifikat badan usaha yang selanjutnya disingkat sbu adalah sertifikat badan usaha yang terbitkan oleh lembaga. sertifikat. sertifikat keahlian yang selanjutnya disebut ska adalah sertifikat keahlian yang diterbitkan penanggung jawab teknik badan usaha yang telah registrasi oleh lembaga. sertifikat keterampilan yang selanjutnya disebut skt adalah sertifikat keterampilan dari penanggung jawab teknik badan usaha yang telah registrasi oleh lembaga. bab maksud dan tujuan maksudrta untukcc.azas dan ruang lingkup bagian kesatu azas pemberian ijuk berlandaskan pada azas kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian dan keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, dan keamanan dan keselamatan. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi usaha jasa kontruksi, pemberian ijuk, c.tanda. tanda daftar usaha orang perseorangan, jangka waktu, wilayah operasi ijuk, hak dan kewajiban, laporan dan pengawasan, dan pemberdayaan. bab usaha jasa konstruksi usaha jasa konstruksi terdiri atas jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha. jenis usahasebagaimana dimaksud pada huruf meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha. bidang usaha sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan cc.setiap buk yang akanpemberian ijuk tidak diberikan oleh bupati berdasarkan domisili buk. pemberian. pemberian ijuk oleh bupati sebagaimana dimaksud pada dilimpahkan kepada kepala ppm dan diberikan dalam bentuk sertifikat. ijuk sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah memenuhi persyaratan dan mendapat rekomendasi dari skpd yang membidangi jasa kontruksi. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada buku paling sedikit memenuhi kriteria sbu, ska, dan atau skt yang diterbitkan oleh lembaga, lokasi kantor bukrekomendasi sebagaimana dimaksud disertai lampiran sebagai berikut berita acara rekomendasi dari tim terpadu, dan neraca keuangan (enam) bulan terakhir dan rekening koran. tim terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh bupati. dalam hal memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam skpd yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala skpd yang membidangi jasa konstruksi. bagian kesatu persyaratan dan tata cara paragraf umum buk yang ingin memperoleh ijuk harus mengajukan permohonan kepada bupati melalui kepala badan sesuai dengan domisili badan usahaalur proses permohonir. formulir permohonan sebagaimana pada untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi tercantum dalam lampiran dan penyedia jasa perencana pengawas konstruksi tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan daerah ini. paragraf persyaratan persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan dilengkapi sebagai berikut mengisi formulir permohonan, rekaman akta pendirian bukdpersyaratan perpanjangan izin menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan ph) atas kontrak yang diperolehnya. persyaratan perubahan data.dengan dilengkapi sebagai berikut mengisi formulir permohonan, ijuk yang asli, dan surat pajak nihil. paragraf tata cara ppm bersama skpd yang membidangi jasa kontruksiijuk sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh kepala ppm dan menggunakan nomor kode izin serta wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha sebagaimana dalam sbu. ijuk sebagaimana dimaksud pada ditayangkan oleh ppm melalui media internet. kontruksi.net). kualifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil. nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama buk. pemberian nomor kode izi. format sertifikat ijuk untuk jasa pelaksana konstruksi tercantum dalam lampiran dan jasa perencana pengawas konstruksi tercantum dalam lampiran. yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan daerah ini. bab vi. bab tanda daftar usaha orang perseorangan (l) setiap usaha orang perseorangan wajib memiliki ska skt dan terdaftar ppmdaerah ini. bab jangka waktu dan wilayah operasi ijuk jangka waktu ijuk berlaku selamaharus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam wilayah operasi ijuk berlaku secara nasional. bab vii yang berlakupm.ii yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan daerah ini. bab viii laporan kepala ppmsecara berjenjangperpanjangan ijuk, cc. perubahan data ijuk, penutupan ijuk, usaha orang perseorangan, 'engan peraturan daerah ini. bab pengawasan dan pemberdayaan bupati melalui skpd terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ijuk terhadap persyaratan perizinantruksi. bupati. bupati melalui skpd terkait melakukan pemberdayatruksi, cc. pengembangan sistem informasi jasa kontruksi, dan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan terhadap sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan teknologi jasa kontruksiijuk yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberlakukan kembali apabila buk telah memenuhi kewajibannya. bagi buk yang telah diberikan sanksi administraalam peraturan daerah ini. bab ketentuan peralihan ijuk yang telahukpaling lambat (enam) bulaizin usaha jasa konstruksi umum kabupaten serang saat ini mengalami peningkatan dalam pembangunan fisik, dan hal itu berdampak pada banyaknya perusahaan lokal maupun nasional yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi melakukan kegiatan usahanya kabupaten serang. oleh karenanya pemerintah kabupaten serang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap eksistensi perusahaan perusahaan tersebut dalam bentuk pemberian izin usaha jasa. secara umum peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur pemberian izin usaha jasa konstruksi dan pembinaan bidang jasa konstruksi, yang pada akhirnya peraturan daerah ini dapat mewujudkan: tertib pelaksanaan pemberian ijuk,izin usaha jasa konstruksi logo pemerintah daerah pemerintah daerah kabupaten serang izin usaha jasa konstruksi nasional nomor . inkaanaanan nana aan nama donanannananaanana akan anakan nama don kakananananananan nana akan akan n.p.w.p badan usaha dokaakanannanana nana ndonananananananananaanan dikeluarkan .oooeeknn pada tanggal . pemerintah daerah kabupaten kota cap dan tandatangan formsubbidang bagian kualifikasi kode subbidang tahun nilai juta rp) formulir permohonan 1ujpemohon penanggung jawab badan usaha catatan nama jelas ( ) coret yang tidak sesuai nomor palaaanaaa teknis tanggal . nomor anaananananaanaaana nanajj.idolanama paket progres pekerjaan jasa, alamat, mulai selesai pekerjaan kota, telp pekerjaan rencana realisasi rencana realisasi |a@snack provinsi jenis usaha jasa perencanaan jasa pelaksana jasa pengawasan tahun dokumen periode permohonan permohonan perubahan perpanjangan| dikenakan sanksi keterangan bulan (total) selama badan badan badan bulan usaha baru usaha usaha badan usaha stella jumlah keseluruhan s.d peringatan tel ini buk yang peringatan diberikan ijuk peringatan usaha jasa atau perencana pembekuan usaha jasa pencabutan pelaksana sanksi usaha jasa pemberlakuan pengawasan kembali jumlah usaha orang perseorangan instansi penerbit catatasen provinsi jenis usaha jasa perencanaan jasa pelaksana jasa pengawasan jumlah ijuk (buah) jumlah tahun dokumen permohonan perubahan perpanjangan dikenakan jumlah periode permohonan sanksi usaha orang keterangan bulan (total) perseorangan selama badan badan badan bulan usaha usaha badan usaha usaha baru sps les jumlah keseluruhan s.d tgl ini buk peringatan yang diberikan peringatan ijuk peringatan pembekuan usaha jasa pencabutan usaha jasa pemberlakuan pelaksana kembali ijuk usaha jasa pengawasan pemerintah kabupaten kota catatatananaanan anakan, . pemegang kartu pemerintah daerah foto kabupaten kota. ttd nama nipnannanannan pen aaanannanaan propinsi pnnannanannan pen aaanannanaan tempat tanggal lahir pnnannanannan pen aaanannanaan alamat dnaanananaa aan ska skt pnnannanannan pen aaanannanaan pilihan kualifikasi subkualifikasi pilihan klasifikasi subklasifikasi see, tanggal ttd pemohon (nama jelas pemohon)penanggung jawab teknik badan usaha nomor nama tempat tgl lahir alamat ska skt nama buk ijuk kualifikasi subkualifikasi tanda tangan instansi . pemegang kartu foto ttd nama nip bupati serang, taufik beriman |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanjung jabung barat, menimbang bahwa kegiatan usaha angkutan jalan merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan transportasi daerah, bahwa dalam rangka mewujudkan angkutan jalan yang tertib aman dan lancar serta lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usahadan pengawasan usahanjung jabung barat nomor tahun tentang pembentukdan pengawasan usahatunjuk oleh bupati untuk memberikan izin usaha angkutan jalizin usaha angkutan jalan adalah pemberian izin kepada perorangan atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dijalan. kartu pengawasan usaha angkutan jalan adalah kartu yang merupakan turunan dari izin usaha yang diberikan kepada setiap kendaraan guna pengaturan dan pengawasan jumlah angkutan. bab perizinan usaha angkutan umum bagian kesatu umum izin usaha angkutan terdiri dari izin angkutan orang dalam trayek, dan izin angkutan orang tidak dalam trayek atau izin operasi. angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: angkutan kota, angkutan perdesaan, dan angkutan khusus. pelayanan angkutan kota sebagaimana pada dilaksanakan dalam jaringan trayek kota yang wilayah ibu kota kabupatenwilayangkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, dan angkutan pemadu moda. angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, dan angkutan lingkungan.meliputi daerah ibu kota kabupaten. pelayanan angkutan sewayang tidak terbatas. pelayanan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada. pelayanan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pelayanan angkutan umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman. bagian kedua izin usaha angkutan setiap orang dan atau badan yang melakukan usaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang berdomisili dalam daerah wajib memiliki izin usaha angkutan. izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk mengusahakan angkutan orang dalam trayek, dan angkutan orang tidak dalam trayek, izin usaha angkutusaha angkutan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:. pemberian atau penolakan izin usaha angkutanlaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada dinas, dan melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan. izin usaha angkutan diberikan dan berlaku selama pengusaha angkutan masih menjalankan usahanya. bagian ketiga izin trayektrayek sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuktrayektrayekalasan penolakan. izin trayektrayek tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin. izin trayektrayek dengan cara tidak sah, dan adanya putusan pengadilan. bagian ketiga izin operasi untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memiliki izin operasi. izin operasi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjukdalam huruf meliputi:operasioperasioperasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.operasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin. izin operasioperasi dengan cara tidak sah, dan adanya putusan pengadilan. bagian keempat izin insidentildan dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam dan lain lain. izin insidentil diberikan oleh dinasiii pengawasan usaha angkutan jalan dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha angkutan jalan. pengawasan terhadapyang izinnya tidak dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dilakukan secara koordinatif dengan pejabat pemberi izin. dinas melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui sekda secara berkala. setiap pengusahawajib melengkapi kendaraannya dengan kartu pengawasan usaha angkutan jalan. kartu pengawasan usaha angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh dinas dengan mencantumkan sekurang kurangnya identitas kendaraan, nomor uji kendaraan, daya angkut dan jenis sifat pelayanan kendaraan. untuk memperoleh pengawasan usaha angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada pemohon mengajukan permohonan kepada dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan fotokopi buku uji, bentuk permohonankartu pengawasan usaha angkutan jalan sebagaimana dimaksud berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunya. bentukbab sanksi administrasi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha angkutan jalan.. dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan berulang lebih dari tiga kali, maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha angkutan bagi yang izinnya diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan rekomendasi pencabutan izin usaha angkutan bagi yang izinnya diberikan oleh pejabat yang lain. bab ketentuan peralihan izin usaha angkutan jalan dan kartu pengawasan jalmasa izin dan kartu pengawasan kuala tunggal pada tanggal desumum transportasi mempunyai peran penting dalam menunjang aktifitas ekonomi, sosial budaya dan pembangunan daerah. oleh karena itu transportasi angkutan jalan sebagai salah moda transportasi perlu kelola secara baik sehingga mampu melayani mobilitas orang dan barang secara tertib, aman dan efektif. dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan jalan kabupaten tanjung jabung barat, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan pembangunan daerah usaha angkutan jalan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan angkutan jalan. oleh karena itu perlu dorong dan dibina pengembangannya. sisi lain untuk menjamin efektifitas, keamanan dan keselamatan usaha angkutan jalan perlu ditata, dikendalikan dan dilakukan pengawasan. oleh karena itu berdasarkan undang undang ini mengatur,lebih lanjut huruf dan mendapatkan perlunya perizinan dan pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten. oleh karena itu pengaturan terhadap kegitan usaha angkutan jalan. melalui pengaturan tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha angkutan jalan, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha angkutan jalan, cc. mewujudkan ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan usaha angkutan jalan. adapun lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi: jenis usaha angkutan jalan, perizinan usaha angkutan jalan, tata cara penerbitan izin usaha angkutan, pengawasan usaha angkuteri izin adalah pejabat selain bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati. cukup jelas yang dimaksud dengan secara berkala adalah setiap triwulan dan tahunan. yang dimaksud dengan setiap usaha angkutan umum adalah tidak terbatas pada yang izinnya diterbitkan oleh bupati tanjung jabung barat, tapi termasuk juga usaha angkutan umum yang izinnya diterbitkan oleh pejabat luar daerah lain akan tetapi beroperasi dalam wilayah kabupaten tanjung jabung barat. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud pejabat lain adalah pejabat selain bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor |
ser ata ar blah ai: peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok debu san rahmat tuhan yan esa bupati serdang bedagai, mosunmbag: bahwa untuk melaksanakan pan ran meme nomor tahun yag lkhgnan bawah yan rengoandup.: zat abe pad suk tembakan ing kesehatan, perlu gelar iuk peran daerah""te a8. opu min rok saluran anta::g madan van mengingat: sania yara) undip asa nas near republik uniting': undang republik indore nomor tahun tentang hak asasi man. lembaran gara regisbik indonesia tahun !'nomor tarfibahan lembaran negara republik indonesia nomor 3886y2 undang undang rdp"baik indo: nom tur pelindung phk lebaran, rah republik indonesia tata far bahan gambaran neg:4r puri jr, usia 23k bidang udang publik sdfonesia nc138r tahun tentang pembenitkar hiupaten samosir daya kabupaten serdang bedagai provinsi: mlg tata lembaran negera! but none pak gor bahar soem secara, publik nitassarsia mare merta dh): halamk lembaran negara republik indonesia nomor halamil. daerahdang bedagai. peraturan kepala daerah adalah peraturan bupati serdang bedagaidang bedagaahalaman kawasan tanpa rokok adalah tempat atau wangi n atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, map produksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok. tempat umum adalahiklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan damasas, tujuan dan prinsip penetapan kawasan tanpa rokok berasaskan perlindungan kesehatan dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, halaman partisipatif keadilan, transparansi dan akuntabilitas, serta tumbuh kembangan. penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk pemenuhan hak atas kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain baik langsung atau tidak langsung, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat hari masyarakat. prinsip penetapan kawasan tanpa rokok adalah: bebas asap rokok, tidak ada tempat khusus merokok kawasan tanpa rokok, cc. phalaman pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok bertanggung jawab atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok. pemilik, pengelola, manajerpemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada berkewajiban untuk memasang tanda rambu "kawasan tanpa rokok" sesuai persyaratan dengan format, isi, desain, ukuran, tampilan, dan 'lokasi yang ditentukan dalam peraturan daerah ini, melarang adanya sabak kawasan tanpa rokok, melarang setiap orang yang merokok kawasan tanpa rokok, melarang adanya tempat khusus merokok kawasan tanpa rokok, melarang adanya kegiatan menjual, iklan, promosi, sponsor dan memproduksi produk tembakau kawasan tanpa rokok, bab kawasan tanpa rokok pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa rokok wilayah hukum pemerintahannya. kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada meliputi tempatumum, tempatkerja, tempatibadah, tempat bermain anak anak, angkutan umum, f . lingkungan tempat proses belajar mengajar: fasilitas layanan kesehatan: fasilitas layanan olah raga, dan tempat lainnya yang ditetapkan. halaman khusus untuk tempat kerja tertutup dan tempat umum tertutuplarangan larangan setiap orang dilarang merokok, menjual, mengiklankan, promosi, sponsor, dan memproduksi produk tembakau kawasan tampa rokok. setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab kawasan yang telah tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dilarang menyediakan tempat untuk merokok, menyediakanasbak dan atau rokok, khusus untuk sarana belajar mengajar dan sarana kesehatan, dilarang untuk menjual, mengiklankan, promosi, sponsor dan memproduksi produk tembakau kawasan tanpa rokok dengan radius (dua puluh) meter. bab peran masyarakathalaman peran masyarakat dapat dilakukan secara perorangan: kelompok, badan hukum, badan usaha: lembaga, dan: organisasi. peran masyarakat diarahkan untuk menggunakanhak aslinya agar terlindungi dari paparankawasantanparokok. peran: cc. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok kawasan tanpa rokok, mengajukan keluhan atau pengaduan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggungjawab kawasan tanpa rokok jika terjadi pelanggaran, mengajukan keluhan kepada pejabat yang berwenang dan atau mengajukan upaya hukum untuk memaksa kepatuhan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok ini, termasuk tindakan untuk memaksa pemerintah untuk melakukan inspeksi atau fungsi penegakan hukum. pemerintah daerah bertanggung jawab untukhalaman bab vii pembinaan, pengendalian dan pengawasan bupati melakukan pembinaan umummenyebarluaskmelakukan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati mengangkat pengawas dilingkungan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan bidang kesehatan bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya yang berwenang mengawasi kawasan tanpa rokok sekurang kurangnya dalam waktu (sembilan puluh) hari sejak disahkannya peraturan ini. pengawas diwajibkan mengikuti orientasi untuk pemahaman peraturan daerah kawasan tanpa rokok, pengawasan dan penegakan hukumnya. dalam melaksanakan tugasnya, pengawas wajib membawa identitas pengawas dan atau atribut lainnya yang harus ditunjukkan saat melaksanakan tugasnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kawasan tampa rokok diatur dengan peraturan bupati. halaman pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, manajer, pimpinanyang dikelolanya benar benar bebas dari asaprokok. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan kunjungan lokasi kawasan tanpa rokok: melakukan pembinaan kepada pemilik, manajer, pimpinan, pengelola dan penanggungjawab kawasan tanpa rokok. pengawas mempunyai kewenangan: untuk masuk kawasan tanpa rokok guna melakukan inspeksi atau pemeriksaan setiap saat selama jam kerja atau jam operashatsms waktu lain yang diperlukan secara wajar: untuk memeriksa dan membuat salinan dari dokumen, catatan, pembukuan, catatan file, termasuk file elektronik, atau dokumen lain dari pejabat yang berwenang, yang dipercaya berisi informasi yang relevan untuk itu, untuk mewawancarai setiap orang yang dipercaya memilikiinformasi yang relevan untuk membuat penentuan kepatuhan, untuk mengambil sampel kualitas udara, dan. untuk mengambil tindakan lain yang wajar atau yang diperlukan untuk memastikan peraturan ini efektif, bab viii sanksi administratif setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dansi teguran lisan dan tertulis. setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang telah mendapat teguran sampai tiga kali maka kenakan sanksi pembekuan dan atau pencabutan izin usaha. pengawas atau petugasbidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. halamdaerah diberi: melakukan tindakan pertama dan pemeriksaani tersebut kepada penuntut umum,tersangka,jl) pidana. halaman bab ketentuan pidana (l) setiap orang yang merokok dikawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud diancam dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya (lima ratus ribuganjaran wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf diancam dengan pidana kurungan paling lama (enamdaerah bab ketentuan peralihan dalam jangka waktu (dua belas) bulan sejak berlakunya peraturan daerah irpenutup dinas kesehatan kabupaten serdang bedagaiabupaten serdang bedagai adalah instansi teknis yang diberikan kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah tentangesp provinsi banten peraturan bupati pandeglang nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan sistem rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatanmemperhatikan keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang rujukan perorangan, melaksanakan ketentuan yang ada pada jaminan kesehatan dan badan penjamin kesehatan,tempatemerintah daerah melalui dana operasional dari apbd kabupaten pandeglangpembinaan dan pengawasan dinas kesehatan kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rsud pandeglangpencatatan dan pelaporan pencatatan dibuat oleh tenaga kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup pencatatan atas jumlah pasien rujukan, pasien rujukan yang diterima, diagnosa dan tujuan rumah sakilaporan secara rutin disampaikan setiap bulan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dinas kesehatan kabupaten. dinas kesehatan melakukan rekapitulasi laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada untuk laporan dinas kesehatan provinsi paling lambat minggu pertama pada triwulan berikutnya. bab xii monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten minimal (dua) kali dalam (satu) tahun dengan menganalisa tiap laporan dari rumah sakit umum daerah kabupaten pandeglang, pusat kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. dinas kesehatan kabupaten melakukan koordinasi dengan semua unit pelayanan kesehatan yang ada guna perbaikan sistem rujukan secara berkesinamburincian kegiatan rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan pasien:: pemeriksaan.at kesehatan masyarakatsistem informasi rujukan: informasi kegiatan rujukan pasien dibuat oleh tenagacimen dan alih pengetahuan media. pencatatan dan pelaporan syat kesehatan masyarakat. adapun alur pelaporan rujukan akan mengikuti alur pelaporan yang berlaku. bupati pandeglang, irna narulita lampiran peraturan bupati pandeglang nomor tahun tanggal mei tata cara pelaksanaan sistem rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan merujuk dan menerima rujukan pasien:. hasil pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang medis ternyata tidak mampu diatasi..tenaga kesehatan dan kendaraan pengantar tetap menunggu sampai pasien instalasi gawat darurat igd)daningkat pertamapersetujuan penolakan rujukan.menyiapkan sarana transportasi,dan fasilitas pelayanan kesehatan merujuk membuat laporan. standar prosedur operasional spo), danat kesehatan masyarakat rumah sakit yang bersangkutan), maka harus merujuk rumah sakit yang lebih mampu dengan membuat surat rujukan pasien rangkap (dua),dan rumah sakit membuat laporan triwulan. standar prosedur operasional spo) memberi rujukan balik pasien: prosedur klinis rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang menerima rujukan pasien wajib memberikan umpan balik rumah sakit pusat kesehatan masyarakatat kesehatan masyarakat dokter praktek bidan praktek klinik pengirim, danat kesehatan masyarakatat kesehatan masyarakat tersebut dalam keadaan sehat atau sembuh, sudah ada kemajuan klinis dan boleh rawat jalan, belum ada kemajuan klinis dan harus dirujuk tempat lain, atau pasien sudah meninggal. rumah sakit pusat kesehatan masyarakatat kesehatan masyarakatat kesehatan masyarakat. prosedur administratif rumah sakit pusat kesehatan masyarakatat kesehatan masyarakat dokter praktek bidan praktek klinik yang mengirim pasien yang bersangkutan,, dan bagi rumah sakit, wajib mengisi laporan triwulan. standar prosedur operasional spo) menerima rujukan balik pasien: prosedur klinis memperhatikan anjuran tindakan yang disampaikan oleh rumah sakit pusat kesehatan masyarakatspo) pengelolaan pasien ambulans: pasien yang dirujuk didampingi oleh tenaga kesehatan yang mampu mengawasi dan antisipasi kegawatdaruratan, dalam ambulans tersedia sarana prasarana life saving (sesuai kondisi pasien), adanya komunikasi antar petugas yang ada ambulans dengan rumah sakit merujuk, pengoperasian mobil ambulans sesuai aturan lalu lintas: danstandar prosedur operasional spo) rujukan maternal neonatal: pos bersalin desa pos kesehatan desatersebut atas pos kesehatan desarumah sakit pone). prosedur administratif::at kesehatan masyarakat non pond dokter praktek swasta klinik:sebagaimana tersebut atas pusat kesehatan masyarakatdan. puskesmas pond: menerima rujukan:: danesehatan, memutuskan menetapkan peraturan bupati pandeglangpandegprovinsi adalah dinas kesehatan provinsi banten. dinas kesehatan kabupaterumah sakit pone yang lebih mampu dengan membuat surat rujukan pasien rangkap (dua),dan mencatat identitas pasien buku register ditentukan. merujuk, dan untukersebut atasrumah sakit pone: menerima rujukan maternal: prosedur klinikb): dan melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan klinis pasien,mencatat identitas pasien buku register serta mengisi laporan triwulan, dan:,,, dan, mencatat informasi yang diperlukan buku register yang telah ditentukan masing masing invasinya, dan. prosedur klinis: menerima dan memeriksa spesimen penunjang diagnostic lainnya sesuai dengan kondisi pasien bahan yang diterima dengan memperhatikan aspek:, dan: meneliti isi surat rujukan spesimen dan penunjang diagnostic, apabila specimen yang diterima tidak layak, maka specimen tersebut dikembalikan:, memastikan kerahasiaan pasien terjamin, dan, memastikan bahwa hasil pemeriksaan bisa dipertanggungjawabkan, dan mencatat buku register hasil pemeriksaan untuk arsip, mengisi format laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan masing masing instansi, danbupati pandeglang, cap ttd irna narulita lampiran iii peraturan bupati pandeglang nomor tahun tanggal: mei tata cara pencatatan dan pelaporan pelaksanaan sistem rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan pencatatan dan pelaporan ini merupakan bagian penting dalam system rujukan pelayanan kesehatan meliputi: pencatatan:,, apabila pasien rawat, dicatat juga pada buku register rawat inap, pasien datang dengan surat rujukan dari pos kesehatan desa pusat kesehatan masyarakat pembantu pusat kesehatan masyarakat,,, dan pada setiap akhir bulan, semua pasien rujukan (asal rujukan, di: secara rutin sarana pelayanan kesehatan melaporkan kasus rujukan, dan format laporan rujukan dan format rekapitulasi laporan rujukan tercantum dalam form dan form form format laporan rujukan rumah sakit puskesmas klinik dokter keluarga bidan praktek. kabupaten pandeglang bulan . tahun. jenis spesialisasi nama pangeran nama jumlah diagnosa rujukan rujukan rujukan fasilitas rujukan pasien pasien spesimen alat rujukan rujukan opo bedah ago anak yo ai9 kebidanan taman jarwo smm bejat ai kulit kelamin yoo yo io ai j v u aer gn. paru paru jantung poo po iud jv d fisioterapi oo yoo yoo io van ai da1 kesehatandiwa poo ye ai dx v ai aje laporan pelayanan rujukan sarana pelayanan kesehatan kabupaten pandeglang bulan . jenis opa tol maa dea tea kaca ben kelamin san besa dana sliotherail aja tol aam jiwa age kei frekuensi, periode laporan dan format yang digunakan dikirimkan setiap bulan. bupati pandeglang, cap ttd irna narulita atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan wewenang oleh dokter secara tertulisdan rumah sakit., meliputi:: klinik bersalin, klinik pratama, praktik bidan, praktik dokter umum: dan praktik dokter gigi. pelayanan kesehatan tingkat kedua spesialistik, meliputi: rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta daerah, laboratorium klinis kesehatan daerah, dan laboratorium klinis kesehatan swasta. pelayanan kesehatan tingkat ketiga subspesialistik, meliputi rumah sakit provinsi rumah sakit pemerintah tipe rumah sakit rujukan dr. derajat prawiranegara kabupaten serang, rumah sakit swasta tingkat provinsi. rumah sakit rujukan tertinggi top referral): rumah sakit umum dr. cipta mangun kusumo, rumah sakit jantung harapan kita, rumah sakit kanker damai, rumah sakit jiwa.dan atau rujukan pemeriksaan laboratorium. rincidan pengelolaan pasien ambulanscc. pelayanan rujukan tingkat ketiga menjadi tanggung jawab pelayanan tingkat keduyang lebih tinggi, kecuali dalam keadaan darurat, bencana, dan kekhususan permasalahan pasien. bab rasionalisasi rujukan rasionalisasi rujukan dapat ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, jarak dan waktu tempuh, fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, seperti puskesmas, klinik, praktek dokter umum. wilayah administratif kabupaten kota dan provinsi, data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif. rasionalisasi rujukan meliputi regional rujukan puskesmas satelit) yang terdiri dari upt puskesmas didasari meliputi upt puskesmas gadungan, upt puskesmas cukup, upt puskesmas pandeglang, upt puskesmas mayasari, upt puskesmas bangkong, upt puskesmas cimanuk meliputi upt puskesmas kaduhejo, upt puskesmas banjar, upt puskesmas mandalawangi dan upt puskesmas mekarjaya, upt puskesmas cipeucang, upt puskesmas sakti meliputi upt puskesmas cipeucang, upt puskesmas wisata, upt puskesmas bojong dan upt puskesmas picung. upt puskesmas menes meliputi upt puskesmas dikenal, upt puskesmas siput dan upt puskesmas pulosari, upt puskesmas labuan meliputi upt puskesmas carita, upt puskesmas pati, upt puskesmas pagelaran, upt puskesmas palembang meliputi upt puskesmas subang, upt puskesmas pati, upt puskesmas perdana dan upt puskesmas geulis. upt puskesmas muncul meliputi upt puskesmas sindangresmi, upt puskesmas angsana, upt puskesmas cikeusik, upt puskesmas cibaliung meliputi upt puskesmas cibitung, upt puskesmas cimanggu, upt puskesmas sumur meliputi upt puskesmas geulis, upt puskesmas cimanggu. rumah sakit umum daerah kabupaten pandeglang menjadi rujukan lanjutan dari puskesmas satelit dan non satelit dengan kasus spesialistik yang ada kabupaten pandeglang. rumah sakit dr. derajat prawiranegara kab. serang menjadi rujukan regional dari rsud kabupaten pandeglang. rumah sakit diluar provinsi banten sebagai rujukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan medis tertinggi. bab viicc.,, dan surat rujukan harus mencantumkan diagnosis dan therapy yang diberikan secara jelas. surat rujukan harus dihampiriviii kewajiban pengirim dan penerima rujukan pengirim rujukan pasien tidak termasuk gawat darurat,. meminta konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan. pemberi rujukan pasien gawat darurat wajib |
sali nan bupati magetan prodi nsi awa mur peraturan bupati magetan nomor tahundan memberikan pedoman dalam pembiayaan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara, maka ketentuan biaya tugas pendidikan dan pelatihan yang tercantum dalam peraturan bupati magetan nomor tahun al2 tentang biaya tubiaya t\gas pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten maget}s7); peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil l,o05 nomor tambahan lembaran negara nomor ].li3 pm'k.o5 2o1memutuskan: menit akan peraturan bupatibab ketentuan umum{alasan dinas adalah per'q'alasan dinasab pembiayaan tugas kedaulatan bagi aparatur sipil negara bagian kesatu ruang lingkup diklat aparatur sipil negara; diklat dalam jabatan; dan pendidikan tugas belajar. diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari diklat kepemimpinan; diklat fungsional; dan diklat teknis. pendidikan t\gas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi beberapa jenjang, yaitu diploma atau yang setara; strata s1) atau yang setara; pasca sar'ana s2) atau yang setara; dokter spesialis; dan doktoral s3) atau yang setara. bagian kedua biaya diklat aparatur sipil negara biaya diklat prajabatan dapat diberikan kepada cons yang mengikuti diklat prajabatan\q'a yang mengeluarkan spd bagi yang bersangkutan.; dan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan bupati yang mengatur tentang biaya peq2la tercantum dalam lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.{alasan dinas sesuai ketentuandalaman dinas sesuai ketentuan peraturan bupati yang mengatur tentang biaya pe4aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan tugas berl ar sebagaimana dimaksud dalam pada perguruan tinggi negeri diberikan bantuan dana penunjang pendidikan setiap tahun sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. rincian bantuan dana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud padabantuan dana penunjang pendidikan sgf:gimana dimaksud pada dibayarkan secara lumpur dan merupakan batas tertinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bagian ketiga persetujuan diklat aparatur sipil negara aparatur sipil negara yang akan melaksanakan tugas kedaulatan atau tugas belajar terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari bupati. bagian keempat tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban tugas kedaulatan tugas kedaulatan dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. pejabat yang berwenang memberi perintah tugas kedaulatan sebagaimana dimaksud pada agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kedaulatan tersebut dalam anggaran kantor satuan kerja berkenaan. paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah tugas kedaulatan berakhir, aparatur sipil negara yang bersangkutan wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kedaulatan beserta dokumen pertanggungjawaban biaya diklat. l,laporan pelaksanaan tugas kedaulatan sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada bupati dengan tembusan kepada kepala badan kepegawaian daerah. dokumen pertanggungjawaban biaya diklat sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan diklat, akuntansi biaya kontribusi dari penyelenggara, surat tugas, spd, dan sertifikat atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https). tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam tugas kedaulatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang biaya perjalanan dinas lingkungan pemerintah kabupaten magetan. bab pembayaran aya lat pasa,l biaya diklat dibayarkan sebelum tugas kedaulatan dilaksanakan. dalam hal tugas kedaulatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya diklat belum dapat dibayarkan, maka biaya diklat dapat dibayarkan setelah tugas kedaulatan selesai dilaksanakan. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati mulai berlaku, maka peraturan bupati magetan nomor tahun tentang biaya t\.ol5 bupati magetan, sumantri undangan magnet pada angga1 sekretaris daerah kabupaten magetan, mei arti beri daerah kabupaten magetan tahun lampu ran peraturan nomor tanggal: bupati magetan tahun ap 12015 uang hari per alasan nas dalam rangka pelaksanaan sendi kan dan pelatih han bagi aparatur negara daerah wi ayah pelaksanaan sendi kan dan pelatih han ______ uang hari lat per hari pal anakan dalam daerah dalam waktu lebih dar1 am. rp. lak ai akan luar daerah rp. kat one o , ngt uk, kedai rp. 10o. rp ooo rp. ooo rp. archi rp. ooo rp i.arena rp. 00o fp l120. ooo rp. ooo rp ooo ooo rp. ooo rp. ooo ooo p. zz. latihan zs. latihan sulawesi gorontalo surau.esi p. p rp. ooo 2. ooo rp. ooo rano lt, sul awasi sel ro. sul awasi ten rah ro. sulawesi tenggara rp. mal uku rp. mal uku ara rp. papua ro papua barat rp. bupati magetan, sumantri disalin sesuai dengan artinya bagi hukum lampu ran peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal: ap bupati magetan, sumantri sesuai dengan aslinya angkat besaran dana penuh ang sendi kan enj ang sendi kan dana penuh ang sendi kan per tahun pal ngga diploma atau yang setara rp. strata s1) atau yang setara rp pasca sa{ana s2) atau yang setara rp. dokter spesialis rp. doktoral s3) atau yang setara rp. setda |
bupati pontianak: bahwa pengelolaan dana jamkesmasnomor tahun tentang pedoman pelaksanaan jamkesmas, maka mekanisme pemanfaatan dana jamkesmaskesmas: puskesmas rawat jalan, puskesmas rawat inap, puskesmas keliling.yang hamkesmas adalah jaminan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin. bab penyaluran dana pelayanan kesehatan dana pelayanan kesehatan program jamkesmas jaminan kesehatan masyarakat) puskesmas dan rumah sakit terintegrasi secara utuh dengan dana jampersal jaminan persalinan) dana untuk pelayanan dasartentang penyaluran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana jamkesmas puskesmas dan jaringannya serta rsud diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis tersendiri melalui peraturan menteri kesehatan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pedoman pelaksanaan program jamkesmasrsud dr. rubin mempawah untuk menerima dana jamkesmas yang telah disalurkan dari pusat. tim pengelola jamkesmaskesmasklaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan swastakesmas; pengecekan klaim dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan bagi peserta jamkesmasg ditunjuk harus memiliki catatan kas masuk dan keluarlpertanggungjawaban. tim pengelola jamkesmaskesmas yang telah dibayarkan puskesmas bagian kedua puskesmas dan rsud puskesmas membuat plan action poa) jamkesmas sebagai acuan rencana kerja puskesmas dan jaringannya dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan peserta jamkesmas baik didalam maupun diluar gedungi pemberi pelayanan kesehatan, pembelian barang habis pakai danhonor tenaga ahli pemberi pelayanan kesehatan) dimaksud dibayarkan minimal sebesar dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program jamkesmas. sedangkan jasa pelayanan honor tenaga ahli pemberi pelayanan kesehatserta penurunan angka gizi buruksetor kembalimberi pelayanan kesehatan sebagaimana termaktub pada bab iii bagian kedua butir dan mfai mempawah padatanggal |a4 diundangkan tiiflenji pada tangga u.2t5.rf sek rtl baris dae .feu aten pontianak @ypmtafuak tahun .& .@@ nomor penjelasan atasumum, yangkmm)kmm askeskin, maupun jamkesmaslaksanaan program jamkesmas mengikuti prinsip prinsip penyelenggaraan sebagaimana yang diatur dalam ssn, yaitu dikelola secara nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efisien dan efektif. pelaksanaan program jamkesmas tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang merupakan masa transisi sampai dengan diserahkannya program jaminan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan sesuai nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial. pelaksanaan program jamkesmas tahun dilaksanakan dengan beberapa penyempurnaan pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian. pada aspek kepesertaan, data yang akan digunakan bersumber dari basis data terpadu tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan tnp2k) yang berlaku setelah peserta menerima kartu jamkesmas yang baru. dalam upaya penataan penyelenggaraan jamkesmastersebut apakah blu blue atau non blu blue][i. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
sen ssp provinsi bantendengan rahmat tuhan yang maha kuasa bupati pandeglangulp) barang jasa pemerintah kabupaten pandeglang, mengingatrsonil unit layanan pengadaan sekretaris, anggota pokja dan staf pendukung sekretariat ulp ditunjuk dan diangkat dengan keputusan bupatipala ulp dan anggota pokja ulp, memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota pokja ulp. pemberhentian kepala dan anggota pokja ulp diberhentikan dengan keputusan bupati.kinerja yang besarnya sesuai kemampuan pemerintah daerah. bab tata kerja dan biaya operasional ulp wajib berkoordinasi dan menjalipandeglang sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan lain anggota pokja ulp adalah pejabat pengadaan barang jasa luar ulp yang melaksanakan pengadaan langsung pada setiap skpd. pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada adalah pengadaan langsung untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai atas (lima puluh juta rupiah). pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada proses pemilihan penyedia, semua bentuk administrasi berupa surat menyurat dan berita acara yang diterbitkan oleh pejabat pengadaan wajib registrasi pada bagian pengadaan barang jasa sekretariatbagan struktur organisasi unit layanan pengadaan (ulp) barang jasa kabupaten pandeglang bupati pandeglang, cap ttd irna narulikunit layanan pengadaan barang jasandeglang yang melekat pada unit yang sudah ada struktural maupun non struktural. ulp kabupaten adalah ulp kabupaten pandegldeglang. bab iii tujuan, ruang lingkup dan wewenang bagian kesatu tujuandua ruang lingkup dan wewenangkewenangan ulp sebagaimana dimaksud padakedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan ulp merupakan unit organisasi bersifat non struktural yang melekat pada bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten pandeglang. bagian kedua tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas ulp mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah bidang layanan pelelangan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten pandeglang. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ulp(hps), serta pelaksanaan proses pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalambupati melalui sekretaris daerah, pelaksanaan ketatausahaan ulprincian tugas ulp adalahsusunan organisasi susunan organisasi ulp kabupaten pandeglang, terdiri dari kepala, sekretariat ketatausahaan, dan kelompok kerja pokja) pengadaan. personil sekretariat dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala ulp. kelompok kerja pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf berjumlah gasal yang terdiri dari ketua dan anggota yang ditetapkan oleh bupati atas usulan kepala ulp. personil sekretariat dan kelompok kerja ulp sebagaimana dimaksud pada diberhentikan oleh bupati atas usulan kepala ulp. bagan susunan organisasi ulperangkat organisasi kepala ulp sebagaimana dimaksud dalam huruf berada dijabat secara officio oleh kepala bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten pandeglang. ruang lingkup tugas kepala ulp meliputiulp. sekretaris ulp sebagaimana dimaksud pada dijabat secara officio oleh salah satu kasual pada bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten pandeglang. ruang lingkup tugasnya sekretaris dibantu staf pendukung yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala ulp. kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh ketua pokja dan berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepal |
bupati magetanrimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan menimbang mengingat pemerintahan daerah lembaran negara tahun o04 nomor tambahan l,lembaran negar(kembaran negar5 ({zrngggaran dalam melaksanak{a skpd. surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat spp adalah dokumen yang diterbitj<{a yang bersifat pengisian kembali l uang persegi pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu. bendahara uang persediaan sebagai4l4 dimaksud dalam digunakan untuk pembayaran kegiatan belanja tidak l,langsung dan belanja l.(limabelas juta rupiah). pasa1.laporan pertanggungjawaban ganti uang persediaan. bab kd baanuari undangan magnet pada angga1 januari sekretaris daerah kabupaten magetan, beri daerah kabupaten magetan tahun nomor bupati magetan, sumantri lampu ran peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal: acuan da far pemberi uang persegi aan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan bulan a daerah kabupaten magetan tahun anggaran satuan perangkat daerah jumlah nas sendi kan rp dinas kesehatan ro. rsud sapi ro. nas pekerti carl umum back rp. dinas pekerjaan umum pengairan ro, tenaga kerja dan transmigrasi rp. dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah rp. badan ketat uan bang dan pol rp. sat uan pol pamong pra rp. badan penanggulangan bencana daerah rp. bagian administrasi pemerintahan umum rp bagian administrasi kesejahteraan rakyat rp. bagian hukum rp. bagian administrasi pembangunan rp. bagian administrasi sumber daya alam rp. bagian administrasi perekonomian rp. began organisasi dan tata laksana ro. bagian umum rp. bagian humas dan protokol rp sekret a at dprd rp. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah rp. badan kepegawaian daerah roo. kecamatan magetan ro. kelurahan manisreio rp. kelurahan magetan ro kel arahan sel asal rp. o.ooo,o00,o0 kelurahan tamban rp. o.0oo.ooo, kelurahan kepoloreio rp. kelurahan kebonagung rp. kelurahan tawanganom rp. kelurahan bulukerto rp. kelurahan manqkuiayan rp kelurahan sukowinansun ro kecamatan penekan rp. o.0oo.ooo, kelurahan penekan rp. kecamatan plaosan rp. kelurahan plaosan rp. kelurahan serangan rp. kecamatan ponsel rp. kelurahan alastuwo rp. o.ooo.00o,0o kecamatan params rp. o.o0o.o00,oo kelurahan parang rp. kecamatan lembaran rp. kelurahan l,semboyan kulon ro. kecamatan takaran rp. kelurahan takaran rp. kecamatan kawedanan rp. kelurahan kawedanan rp. o.ooo.o0o,oo kelurahan sampun ro. kelurahan reimoseri rp. o.0oo.o00,o0 kecamatan bendo rp. ooo.o0o,oo kelurahan bendo rp. kecamatan mospat rp. o.ooo.o0o,oo kelurahan mospat rp. kelurahan kranggan rp. o.ooo.oo0,o0 kelurahan kraton rp. o.ooo.oo0,o0 kecamatan barat rp. o.oo0,o0 kelurahan tebo rp. o.ooo.ooo,oo kelurahan mangga ro. kecamatan karangrejo rp. o.ooo.o0o,o0 kelurahan karangrejo ro. kecamatan sukomoro rp. kel arahan nap rp. o.ooo.ooo,oo kecamatan kartohario ro. kecamatan karas rp. kecamatan nearibovo rp. oo.o0o,o0 kecamatan nguntoronadi rp. kecamatan sidorejo rp. oo0.ooo,0o badan ketahanan pangan ro. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa rp. kantor arsip dan perpustakaan ro. dinas pertanian ro. dinas peternakan dan perikanan ro. dinas kehutanan dan perkebunan rp. dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga rp. o00.0oo,oo dinas perindustrian dan perdagangan rp. o.ooo.ooo,o0 jumlah rp. o.(xx).(xx),(x) dalam rangka memperkuat struktur permodalan perseroan terbatas bank pembiayaan rakyat syariah magetan, maka pemerintah kabupaten magetan perlu melaksanakan penambahan penyertaan modal dan sekaligus untuk pemenuhan modal disetor dalam modal perseroan terbatas bank pembiayaan rakyat syariah magetan. mengingat indonesia tahun undang undang pembentukan undang undang dasar negara republik nomor tahun tentang1o13 nomor tambahan lembaran daerah kabupaten magetan nomor 3s);n uan bersama dewan perak lan rakyat daerah kabur magetan dan bupati magetan memutuskan: menit aketentuandiubah sebagai berikut: dan diubah; dan dihapus; sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah melakukan penyertaan modal pada bpr syariah sampai dengan tahun anggaran sebesar rp. (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. penyertaan modal pada bpr syariah sebagaimana dimaksud pada dengan perincian sebagai berikut: tahun anggaran sebesar rp. (sembilan ratus juta rupiah); b.tahun anggaran sebesar rp. (lima ratus enam belas juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus rupiah); tahun anggaran o12 sebesar rp. (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah); d.tahun anggaran o13 sebesar rp. o0. (satu milyar rupiah); tahun anggaran sebesar rp. o.o00. (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah); tahun anggaran sebesar rp. (tiga milyar rupiah); tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah); tahun anggaran 2o18 sebesar rp. oo0.0oo,o0 (satu milyar lima ratus juta rupiah); tahun anggaran sebesar rp. o00, (satu milyar lima ratus juta rupiah);kembaranmur: kabupaten magetan prodi nsi awa penjelasan atas peraturan daerah kabupaten magetan nomor tahun2 ol5 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten magetan nomor tahun 2oo8 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten magetan perseroan terbatas bank pembiayaan rakyat syariah magetan umum penyertaan modal pemerintah kabupaten magetan pada bpr syariah magetankeuangan, peningkatan dan pengembangan dunia usaha serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten magetan pada bpr syariah magetankerjasama antar desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati melawi, menimbang :.a.kerja sama antar desa. bupati adalah bupati melawi, dewan perwakilan rakyat daerahesaw(l), desa dengan desa dilain kecamatan desa dengan pihak ketiga. kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud diatas dengan perjanjian bersama setelah mendapatkan persetujuan bpd, batas desa, lain lain kerj permusyawaratan an desa anggota bpd.pdberjasa melawi. penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddesember bupati melawi, ttd suman kubik diundangkan nanga pinoh pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten melawi, ttdrjasama antar desa umumkerjasama antarea perolehan hak atas tanah dan bangunayaran dan penagih(l) bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan spot, skpd atau skpd atau.i bupati melawi, fea perolehan hak atas tanah dan bangunbea perolehan hak atas tanah dan bangunan perlu disempurnakan kembali dan menjadi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditetapkan dalam suatu peraturea perolehan hak atas tanah dan bangunabab nama, obyek, dan subyek pajak dengan nama bea perolehan hak atas tanahadalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. . (l) .. bab iii dasar pengenaan, dan tarif pajak (l) dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah danpcabang sintang melawi. dalam hal pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah menjadi pajak kabupaten melawi, penetapan besarnya nop pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh bupati. (lpajak yang ditetapkan sebesar (lima persen)tempat tanah dan atau bangunan beradamasa pajak, saat pajak berhutang dan pemberitahuan pajak daerah (l) saat terutangdan penetapan pajak (l) setiap wajib pajak wajib mengisi ssd. ssd wajib diisi dengan(l) wajib pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang dengan men. |
ana penatempat rekreasi dan olahraga belum diaturhuruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikuttercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. khusus untuk dtw gedong kerta dan museum buleleng, untuk pelajar dan mahasiswa dibebaskan biaya masuk dengan menunjukkan kartu identitas pelajar mahasisw:dtw kabupaten buleleng pelayanan tempat pelayanan tarif rekreasi air panas banjar masuk dewasa rp. hari mina air sahih masuk dewasa rp. hari air terjun bertingkat masuk dewasa rp. hari air terjun campuran masuk dewasa rp. hari dima kara air terjun gigit masuk dewasa rp. hari kisi han air terjun les masuk dewasa rp. hari air terjun pelanting masuk dewasa rp. hari mam han air terjun berkumpul masuk dewasa rp. hari wina kan air panas banyuwedang masuk dewasa rp. hari unas kan psi danau bulan masuk dewasa rp. hari kid danau tambangan masuk dewasa rp. hari dinamai baal gedong kerta masuk dewasa rp. hari anak rp. hari museum buleleng masuk dewasa rp. hari anak rp. hari kolam renang umbul masuk dewasa rp. hari anak rp. hari pemakaian lapangan jenis retribusi standar sewa pemakaian lapangan ngurah rai taman kota a.untuk kegiatan komersial per hari rp. b.untuk kegiatan sosial per hari rp. halaman monumen tri muda mandalahari rp. halaman monumen tri muda saktihalaman monumen busana kertalapangan busana patra a.untuk kegiatan komersial per hari rp. b.untuk kegiatan sosial per hari rp. lapangan mayor metra a.untuk kegiatan komersial per hari rp. b.untuk kegiatan sosial per hari rp. lapangan tembak pangsit a.untuk kegiatan komersial per hari rp. b.untuk kegiatan sosial per hari rp. pelataran eks pelabuhan buleleng. a.untuk kegiatan komersial per hari rp. b.untuk kegiatan sosial per hari rp. gantikan pelabuhan buleleng per hari rp. gedung pameran eks. pelabuhan buleleng per hari rp. gedung mr. gusti ketut punjkios los per bulan rp. bupati buleleng, putu agus suradnyana |
peraturan daerah kabupaten mekebersihan persamaan berdasarkan kenyataan dilapangan terdapat beberapa hal yang sudah tidak sesuasebagai retribusi sehinggatur bahwa retribusi pelayanan kebersihan persamaan merupakan retribusi daerah sekaligus merupakan kewenangan daerah kabupaten untuk membuat payung hukum dan melaksanakan pemungutan dilapangan. untuk memantapkan pelaksana( pad), khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dikelola dengan lebih bertanggung jawab serta memperhatikan mutu dan jenis pelayanan yang baik kepada masyarakat. berkaitan dengan perihal tersebut atas, sala, karena itu pemerintah kabupaten melawi menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan persamaan dalam rangka menggali sumber sumber pendapatan daerah guna menunjang proses pembangunan. ii. penjelasan demi sampai dengan cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten melawitong sampahlayanan persamaan kebersihan digolongkan kedalam jenis retribusi jasa umum. tingkat penggunaan jasa dan biaya modal. bab ivatau dari luas bangunan yang dimiliki., luas bangunan sampai dengan 300m? rp. , bulan, luas bangunan m2?, restoran dan bengkel: pasar, yaitu pasar sayur pasar pagi rp. , bulan lapak, pasar ikan daging ayam rp. , bulan lapak, pasar buah los buah rp. , bulan lapak. pertokoan, yaitu toko elektronik dan sejenisnya rp. , bulan, toko sembako pertanian dan sejenisnya rp. , bulan, toko bangunan rp. , bulan, rumah makan restoran dan sejenisnya rp. , bulan, bengkel servis rp. ,, pabrik dan losmen rumah sakit rp. , bulan, hotel rp. , bulan, pabrik, industri dan sejenisnya rp. , bulan, losmen penginapan rp. , bulan, rumah bersalin, klinik umum dan sejenisnya kaki lima, emperan dan lapak malam pasar kaki lima rp. , bulan, emperan rp. , bulan, lapak malam rp. , bulan.antor pemerintahan rp. , bulan, kantor swasta dan sejenisnya rp. , bulan, bangunan gudang rp. , bulan. pengambilan, pengumpulan, pengangkutan sampah dan pemusnahan sampah lapangan, stadion, yang dihitung berdasarkan tarif perhari: untuk kegiatan keagamaan rp. , hari, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan rp. , hari, untuk kegiatan pemerintahan rp. , hari, untuk. untuk hiburan yang bersifat komersial rp. , hari. penggunaan jasa tpa oleh orang pribadi atau badan, dikenakan tarif sewa , bulanpelayanan persamaan kebersihan yang terdapat dalam ketetapan retribusi terutang. retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya skr. bab vii pemungutan retribusi pendataan objek retribusi dapat dilakukan dengan ordretribusi dipungut oleh skpd terkait dengan pemberian pelayanan persamaan kebersihan, yaitu pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang persamaan kebersihpada dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa nota perhitungan. bentuk, isi dan tata cara penerbitan skr atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vii. bab vitata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan. bentuk, isi, kualitas dan ukuran buku diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua angsuran dan penunda,.ontianak, menimbanglu mengganti peraturan daerah kabupaten pontianak nomor tahun tentang retribusi administrasi dan pencatatan sipil.loselanjutnya disebuundang undang adalah undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan. peraturan presiden adalah.objek retribusi adalah pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil oleh pemerintah daerah, yang meliputiasing dan akta kematian; subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada merupakan waj'ib retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotongasai prinsip dan sasaran pener serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. bab: pelayanan administrasi kependudukan penerbitan rp. perubahan rp. penerbitan ktp rp. perpanjangan ktp rp. pencatatan sipil, yang meliputi pencatatan lahir mati dibawah usia (tiga puluh) hari rp. pencatatan perkawinan meliputi bagi penduduk rp. bagi orang asing rp. pencatatan perceraian, meliputi bagi penduduk kutipan akta perceraian rp. bagi orang asing kutipan akta perceraian rp. pencatatan kematian bagi penduduk wn! pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian rp. bagi orang asing pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian. rp. pencatatan pengakuan anak bagi penduduk pencatatan pinggir akta kelahiran rp. bagi orang asing pencatatan pinggir akta kelahiran rp. pencatatan pengesahan anak bagi penduduk wni pencatatan pinggir akta catatan sipil rp. bagi orang asing pencatatan pinggir akta catatan sipil rp. pencatatan perubahan nama bagi penduduk wni pencatatan pinggir register akta catatan sipil rp. bagi orang asing pencatatan pinggir register akta catatan sipil rp, kecuali ditetapkan lain oleh bupatiberhutang dipungut wilayah daerah. bab surat pendaftaran setiap wajib retribusi diharuskan mengisi sport. sport sebagaimana dimaksud pada hamdan pemungutsamakan sebagaimana dimaksud pada adalah karcis,kupon,atau kartu berlangganan. retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang disamakan ketentuan lebih lanjut mengenad'tentukan undang undang dikenakan denda administrasi. batas waktu pelaporan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ditentukan untuk pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap wajib melaporkan kedatangan paling lambat hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang; wni yang pindah datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya paling lambat hari sejak tanggal kedatangannya; orang asing yang pindah datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya paling lambat hari sejak diterbitkannya izin tinggal terbatas; orang asing yang melakukan perubahan status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap wajib melaporkan perubahan statusnya paling lambat hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap; orang asing yang pindah keluar negeri wajib melaporkan kepindahannya paling lambat hari sebelum rencana kepindahannya; penduduk yang melakukan perubahan dan yang memperpanjang ktp wajib melaporkan paling lambat hari sejak terjadinya perubahan. batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ditetapkan penduduk wajib melaporkan terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat hari sejak kelahiran; penduduk wajib melaporkan terjadinya peristiwa kelahiran luar negeri paling lambat hari setelah kembali wilayah kabupaten pontianak; penduduk wni wajib melaporkan terjadinya peristiwa kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang paling lambat hari setelah kembali wilayah kabupaten pontianak; setiap lahir mati wajib dilaporkan paling lambat hari sejak lahir mati; setiap terjadinya perkawinan wajib dilaporkan paling lambat hari sejak tanggal perkawinan; setiap terjadinya perkawinan penduduk w setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan paling lambat hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; setiap perceraian wajib dilaporkan paling lambat hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;. perceraian penduduk wpembatalan perceraian wajib dilaporkan paling lambat hari sejak putusan pengadilan mempunyai hukum tetap; setiap kematian wajib dilaporkan paling lambat hari sejak tanggal kematian; bagi kematian luar negeri wajib dilaporkan paling lambat hari sejak tanggal kematian; setiap pengangkatan anak wajib dilaporkan paling lambat hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk yang bersangkutan; setiap pengakuan anak wajib dilaporkan paling lambat hari sejak surat pengakuan anak setujui oleh orang tuanya; setiap pengakuan anak wajib dilaporkan paling lambat hari sejak orang 'tua dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan; setiap perubahan nama wajib dilaporkan paling lambat hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan; setiap perubahan status kewarganegaraan wajib dilaporkan paling lambat hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat; setiap peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan paling lambat hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. denda administrasi sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan terhadap perubahan rp. perpanjangan ktp rp. pindah datang penduduk wni dari luar negeri rp. pindah datang orang asing dari luar negeri rp100. pindah datang penduduk wni dalam negeri rp. pindah datang orang asing dalam negeri rp. perubahan status orang asing rp500. pindah luar negeri orang asing rp100. penduduk yang berpergian tidak membawa ktp rp. orang asing yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal rp1i g!pengesahan anak bagi penduduk wni bagi orang asing rp100. perubahan nama bagi penduduk wni rp. bagi orang asing rp100. perubahan status kewarganegaraan bagi penduduk wni rp150. bagi orang asing rp300. peristiwa penting lainnya rp. pasai pejabat yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu pengurusan yang telah ditentukan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar rp. (satu juta rupiah). denda sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan daerah. bab xii pembayaran retribusi bagian kesatu tata cara. pembayaran dan tempat pembayaran pasa pembayaran retribusi harus dilakukan tunai lunas pembayarberhutang dilunasi paling lambat (lima belas hari sejak diterbitretribusi untuk mengatur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar dua persenpll tata cara pena1han pasa( apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi .yang terutang sebagaimana yangcai.; besarnya kelebihan pembayaran;" bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. bartung apabila diterbitkan surat teguran;wan seb''' lembaran daerrripawah padatanggal rupa pont1! ramlan lembaran daerah kabupaten pontianak tahun2012nomor2^ tahun tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipilpil untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. disamping itu,dengan telah melakukannya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah,maka dasar hukum pengaturan pajak daerah dan terjadi perubahan yang sangat mendasar. oleh karena itu( peraturan daerah tahun nomor dipandang perlu untuk dilakukan perubahan.dalam rangka penyesuaian terhadap dasar hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. perubahan ini pula dimaksudkan dalam rangka menata ulang mekanisme pelayanan dan pemungutan retribusinya, sehingga diharapkan dengan perubahan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan yang lebih penting lagi dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang administrasi kependudukan.masa retribusi dalam jangka waktu (lima) tahun adalah jangka waktu yang diberikan khusus untuk jangka waktu berlakunya ktp, kecuali untuk wajib retribusi yang berusia (enam pulu.h) tahun keatas berlaku seumur hidup. sedangkan bagi kk, akta catatan sipil dan surat keterangan lainnya masa berlakunya disesuaikan dengan peruntukannya. cukup jelas. cukup jelas: cukup jelas: cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hurufcukupjelas huruf yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat pencatatan sipilhuruf cukupjelas. cukupyang dimaksud dengan petugas adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk menerima permohonan keberatan atas penetapan retribusipasa! cukup jelas. tambahan lembaran daerah tahun nomor |
bupati tiang peraturan bupati pontianak nomor tahun tentang batdipandangperatuffganjpenempatannya dalam berita daerah kabupaten pontianak. diiinciangkan dpi pada tanggal.tt.~j sekretaris afl paten pontianak ditetapkan mempawah padatanggal ~i^ bupati pontianak, gust! mti berita der att kabupaten pontianak ria jordan ill ul0 per nfr1an ,perda rasi ,pe co614 osen per kan dan kelautan <=> en03 \anang anda pelaksana penyuluh ro780 ~j802 _^s oss' osen tani .peter berkebun dan keju modal 4pel ana nter adu @g" 000s ctj co515 cn318 000s .". p"s tar prd @g1 .i _,. rah en390 lpp 9z9 sos ald nakertrans co592 .pere puan .masy dance des cd607 @ct co688 0svn kep bukan tancap cn755 cn390 @i? ganhidupdan denangul \gan ben cn106 co00 ro113 per ngan ,kebutan ganda npa wisata co241 cn556 @?? nas anu <_> cd494 tobin co432 0svn kes @td akan ndan spider cog @i? pen .pe muda olahraga co79 f? cr> unit erj bel anc 3el z. ero r^ high to> :z tos @@a g. .@uj lx"'" "~" ) o |
amagatur pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, bahwa, dalam hal penyaluran perlu keseragaman dengan penyaluran perlu keseragaman dengan penyaluran alokasi dana desa dengan dana desa maka perlu ubberita daerah kabupaten labuhanbatu selatan tahun nomor memutuskan menetapkanketentuan dalamiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan cara transfersebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: tahap paling cepat bulan januari sebesar (duabagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya kepada bupatinyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap iiisampai dengandan kebudayaekolah menengah pertama berstatus negeri lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pandeglang, bahwa pembentukan sekolah baru sekolah menengah pertama berstatus negerikabupaten pandeglang, hasil pemetaan dan inventarisasi persekolahan kabupaten pandeglangadalah dinas pendidikan dan kebudayaekolah menengah pertama smp) berstatus negeri lingkungan dinas pendidikan dan kebudayadan kebudayaidaftar nama sekolah baru smp berstatus negeri lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pandeglang aan jumlah siswa jumlah guru nama sekolah asal nama usb kecamatan kelas kelas kelas tetap tidak vii viii tetap usb kelas jauh smpn smpn kaduhejo kaduhejo kaduhejo) bupati pandeglang, irna narulita |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.